254

MENTAWAI NEWS

5

RAPBD MENTAWAI 2013 BELUM JUGA DIBAHAS MENTAWAI NEWS

6

PENCAIRAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN DITUNDA PENDIDIKAN

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

18 15 -3 1

No .2 5 De Tah s un 4 em X be r

20 12

HARGA ECERAN RP 3000

JELANG TUTUP TAHUN, REALISASI ANGGARAN BARU 50 PERSEN

Puailiggoubat NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

Uggla Kalulut iginia bulagat sipulelegei, DPRD Mentawai masisaki 10 mobil dinas sibau pakeietda. Ka Sekretariat Dewan masisaki leu et siba mobil sibau, epat rakau mobil dinas bupati samba wakil nia - 3

Dari Redaksi

M

enjelang tahun baru, biasanya orang-orang selalu menyiapkan resolusi yang akan dicapai tahun berikutnya. Resolusi yang menurut Goenawan Muhammad adalah tekad yang ingin anda capai setahun berikutnya. Sebelum membuat resolusi, baiknya anda melakukan kontemplasi atau perenungan tentang pencapaian anda

Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko ikua moi ragalai APBD 2013 teret lepak ka bagat 21 ngagogoi - 6 Ka Siberut, Bupati lek mei sarani masikera akek perusahaan sawit samba tak ikau tuppai izin nia-9 Pasierukat administrasi bulek imateu ka Permendagri No.32 ka rura 2012 ibailiu isaggat pasirubeiat beasiswa - 18 Masisilok kurikulum sibau, Kepala SMAN I Siberut Selatan masitarek akek guru-guru bulek raagai teknologi - 19 Polak sitarekakenenda lionia 2 hektar ragalainia kudduat pasigelaiat pangurep samba pupuk samba tarimeu - 21 COVER DEPAN: 1 FOTO: RAPOT/PUAILIGGOUBAT 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM/USAHA: Roberta Sarogdog PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Sikakap) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Horas Marohatta Tasilipet (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Dominikus Sabulat (Siberut Barat Daya) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: PT Riau Graindo, Pekanbaru (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan).

Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Janji Beasiswa Pemda Yth Bupati Mentawai, Sesuai janji Bupati untuk membantu kami melalui beasiswa pendidikan dari Pemda, Maka, kami yang telah mengikuti pelatihan matematika 2011 lalu, mohon diperhatikan agar kami bisa kuliah (Jorjo).

082388475413

Tolak Sawit Mentawai Yth Bupati Mentawai, Saya sebagai masyarakat sangat mendukung penolakan sawit di Mentawai, karena sawit sangat berdampak pada kerugian dan keberlanjutan hidup warga Mentawai.

081364141733 Yth Bupati Mentawai

Langkah untuk menolak sawit di Mentawai ini adalah paling tepat untuk dilakukan karena kalau kita terima maka, kehidupan kita akan lebih sengsara. (Whenseslaus) 082387459648

Dana Paskibra Belum Diserahkan Yth Bupati Mentawai Saya sangat kecewa dengan janji-janji Pemerintah tentang dana Paskibra di Kec. Sipora Utara, dana ini sudah cair tapi kami belum menerimanya, sementara anggota Drumband yang terlibat dalam perayaan HUT RI kemarin telah menerima, kami mohon penyerahaan dananya jangan ditunda lagi. (Jakson) 085356969528

Resolusi 2013 sepanjang tahun ini. Apakah target yang dibuat sudah tercapai?

Apakah capaiannya sudah 100 persen?

Tidak ada salahnya membuat resolusi, untuk memandu dan membuat kita fokus mencapai impian dan passion hidup kita.

Jadi siapkan resolusi awal tahun anda. Selamat Tahun Baru 2013.

2

3

Puailiggoubat NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

MENGHABISKAN ANGGARAN

RAME-RAME BELI MOBIL BARU

FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Dengan alasan masih ada SILPA, DPRD Mentawai memutuskan membeli 10 unit mobil dinas baru.

Sementara Sekretariat Daerah juga membeli 9 unit mobil baru, empat unit diantaranya untuk mobil dinas bupati dan wakil bupati.

Rapot Pardomuan Simanjuntak

asih banyaknya anggaran tersisa dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, membuat DPRD memutuskan membeli 10 unit mobil baru dalam APBD Perubahan 2012. Mobil baru tersebut jenis Toyota Innova yang diperuntukkan bagi komisi, badan legislasi, badan kehormatan dan fraksi.

Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko, mengatakan pengadaan mobil itu adalah untuk mengurangi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). “Setelah kita lakukan perhitungan APBD dan proporsi anggaran untuk rakyat sudah di push, ternyata masih banyak sisa,” katanya kepada Puailiggoubat di kantin Kantor DPRD Mentawai, 5 Desember lalu.

Untuk itu menurut Hendri, anggaran dialihkan untuk pembelian mobil, karena dengan waktu yang mepet pihaknya tidak dapat lagi mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan fisik.

Meski ada perbedaan pendapat di DPRD tentang pengadaan mobil itu, menurut Hendri keputusan kolektif DPRD adalah pengadaan mobil dinas, Pengadaan mobil dinas tersebut dengan pagu anggaran Rp 3,12 Miliar dan terkontrak dengan rekanan sebesar Rp 2.680.364.840. Mobil tersebut segera didatangkan ke Tuapeijat dan peruntukannya menurut Hendri untuk mobil dinas alat kelengkapan DPRD, seperti Komisi A, B, dan C, Badan Legislasi, Badan Kehormatan DPRD dan lima lagi untuk fraksi di DPRD. Sebelumnya setiap komisi di DPRD telah diberikan mobil dinas minibus jenis APV namun pemakaian mobil dinas itu dikuasai orang tertentu. “Hanya dipakai oleh orang tertentu, dan bukan komisi dan tak seorang pun yang berani meminta mobil itu dari mereka termasuk sekwan,” kata Hendri.

Sementara itu pengadaan lima unit untuk fraksi menurut Hendri hanyalah

M

MOBNAS - Mobil Dinas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai parkir di depan kantor Bappeda Mentawai untuk menfasilitasi kerja fraksi saja.

“Pemberian mobil dinas kepada fraksi dalam aturan menyebutkan bisa difasilitasi,” katanya.

Dengan pembelian 10 unit mobil dinas ini, DPRD telah difasilitasi pemerintah mobil dinas sejumlah 18 unit. Tiga unit diantaranya adalah minibus APV, 1 unit Fortuner, 2 unit Nissan Xtrail, 1 unit Toyota Innova, dan 1 unit minibus L300 yang sudah rusak.

Pantauan Puailiggoubat di Tuapeijat, dari delapan mobil dinas DPRD, hanya 2 unit APV yang terlihat di Tuapeijat, salah satunya dipakai anggota DPRD Pdt Er Sapalakkai dan satu lagi dipakai Isar Taileleu, sedangkan 1 unit lagi tidak terlihat di Tuapeijat. Sementara itu Fortuner yang dipakai Hendri Dori sedang rusak akibat masuk air laut saat melintasi pantai dari bandara Rokot ke Matobe beberapa waktu lalu ditambah satu Toyota Innova warna silver. Mobil Nissan Xtrail hanya 1 unit yang terlihat di Tuapeijat yakni yang dipakai Nikanor Saguruk, sedang satu unit lainnya tidak jelas keberadaannya.

Sementara itu Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menambah 9 unit mobil baru dalam APBD Perubahan 2012. Plt. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Naslindo Sirait, mengatakan anggaran pengadaan mobil dinas itu Rp 3,7 Miliar.

Dikatakannya, pengadaan mobnas untuk bupati dan wakil bupati sebanyak empat unit. Sisanya untuk bagian

“Setelah kita lakukan perhitungan APBD dan proporsi anggaran untuk rakyat sudah di push, ternyata masih banyak sisa” Hendri Dori Satoko Sekretariat Daerah. Penggantian mobil baru untuk bupati menurut Naslindo karena mobnas yang lama sudah kurang refresentatif lagi digunakan untuk operasional karena sudah berumur 8 tahun. Sejak dibeli hingga saat ini tidak ada pengadaan mobnas baru.”Umur pengadaan mobil dinas sudah 8 tahun,” katanya kepada Puailiggoubat di ruang kerjanya, 6 Desember lalu.

Selain itu, lanjut Naslindo, mobnas wakil bupati telah rusak bulan Agustus yang lalu saat ditimpa material di kapal Ambu-Ambu karena badai. Kebutuhan mobnas juga diperlukan saat adanya tamu pemerintah dari luar Mentawai.

Dengan berbagai alasan itu maka dialokasikan anggaran untuk pengadaan mobnas di Sekretariat Daerah. Menurut Naslindo, 2 unit mobil jenis Toyota Fortuner diperuntukkan bagi bupati dan wakil bupati, demikian juga 2 unit mobil Ford double cabin untuk operasional lapangan bupati dan wakil bupati.

Sedang 5 unit lagi jenis Kijang Innova, namun beberapa informasi mengatakan bahwa jenisnya adalah Nissan Xtrail yang diperuntukkan bagi asisten I, II, dan III masing masing 1 unit, Sekda 1 unit dan 1 unit lagi dipersiapkan untuk dipakai tamu.

Menurut Naslindo, tamu-tamu

Pemkab perlu juga difasilitasi mobil sebagai alat transportasinya saat berada di Tuapeijat. “Selama ini jika ada tamu, mobnas bupati yang diberikan, dan bupati memakai mobil sekda, sekda memakai mobnas bagian umum atau instansi lain dan bagian umum naik motor,” katanya.

Terkait dengan mobnas Fortuner yang saat ini dipakai oleh bupati, dikatakan Naslindo bahwa mobnas itu adalah pengadaan di Dinas Kehutanan Mentawai dan tercatat sebagai aset di dinas itu. Dikatakannya ke depan akan dibicarakan digunakan untuk apa lagi mobnas itu dan tercatat sebagai aset di SKPD mana.

Ke depan, Pemkab Mentawai juga merencanakan pengadaan mobil dinas untuk operasional tamu yang berkunjung ke Siberut dan Sikakap.

Menanggapi pengadaan mobil dinas untuk pejabat ini, Urlik Tatubeket, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai (AMA-PM) mengatakan yang paling penting saat ini dilakukan pemerintah adalah membangun jalan penghubung antar kecamatan dan desa.

“Jalan yang perlu dibangun, kalau jalan tidak bagus dan hanya 10 kilometer, mau dipakai dimana mobil dinas itu, kalau rakyatnya sejahtera, wajar saja

pejabat pakai mobil dinas yang mewah,” katanya kepada Puailiggoubat melalui telepon, 7 Desember lalu.

Dikatakan Urlik, mobil dinas memang perlu jika menunjang pelaksanaan tugas, tetapi kondisi sekarang rakyat sedang menderita dan pengadaan mobil hanyalah membuat rakyat semakin terpinggirkan dari politik keberpihakan anggaran.

Urlik Tatubeket menyayangkan pengalihan SILPA digunakan untuk pembelian mobil, menurutnya lebih baik dialokasikan buat pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

“Untuk apa mobil banyak, jalan minim dan BBM langka, lebih baik alokasikan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat,” katanya. Mobil mewah yang dipakai DPRD menurut Urlik bukan ukuran bahwa rakyatnya sejahtera, karena itu pembelian 10 unit mobil ini adalah pemborosan anggaran dan menyakiti hati rakyat yang sedang menderita. “Ini menyakiti hati rakyat yang sedang menderita karena miskin,” katanya.

Pada kesempatan yang lain, Hendri Dori, mengatakan DPRD bukan tidak memperhatikan kondisi masyarakat yang masih di huntara, tetapi beberapa aturan yang mengikat membuat anggaran tidak bisa direalisasikan untuk mereka seperti uang lauk pauk. Demikian juga anggaran dalam bentuk bangunan fisik oleh karena waktu yang mepet. Terkait BBM yang langka, menurut Hendri di tahun mendatang akan membuat aturan bahwa mobil dinas tidak lagi memakai BBM subsidi. (o)

4

Puailiggoubat

SAJIANUTAMA

NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

Kendaraan dinas yang belum dikembalikan, 29 unit diantaranya berada di tangan mantan anggota DPRD, sisanya dikuasai pensiunan PNS. Sementara 12 unit kendaraan dinas lainnya tidak diketahui keberadaannya.

HASIL LAPORAN BPK

34 KENDARAAN DINAS BELUM DIKEMBALIKAN FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan Simanjuntak

i tengah rencana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai membeli mobil dinas baru masing-masing 10 unit untuk DPRD dan 9 unit untuk Sekretariat Daerah, penataan aset pemerintah kini tengah menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk kendaraan dinas.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tertanggal 13 Juni 2012, terdapat 34 unit kendaraan dinas pada pihak yang tidak berhak. Sementara lima unit lainnya digunakan instansi lain tanpa perjanjian pinjam pakai.

Menurut BPK, saat ini terdapat 19 unit motor di tangan anggota DPRD periode 2001-2004 berupa Honda Supra masing-masing senilai Rp3.000.000.

Sementara di tangan anggota DPRD periode 2004-2009 ada 10 unit motor Honda Karisma dengan nilai masingmasing Rp8.000.000. Selain itu empat unit motor belum dikembalikan pensiunan PNS dan dua unit mobil oleh mantan bupati Mentawai Edison Saleleubaja yakni Toyota Kijang LGX dan Mitsubishi Lancer. Total nilai aset yang dikuasai pihak yang tidak berhak ini Rp374,77

D

MOBNAS - -Mobil Dinas DPRD Mentawai Juta.

BPK juga menginventarisir adanya 12 unit motor yang tidak diketahui keberadaannya. Motor-motor tersebut berada di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan dan Dinas Pendidikan.

Total aset yang hilang ini bernilai Rp27,5 Juta.

BPK mencatat, lima kendaraan dinas yang kini dipinjamkan ke instansi lain itu bernilai Rp674.386.000 masingmasing Nissan Terrano dan Toyota Kijang Krista, dipinjamkan ke Polres Mentawai, Toyota Kijang Innova dan Mitsubishi Kuda ke Kejari Tuapeijat

serta satu unit Mitsubishi Kuda untuk Pos AL. Hal tersebut menurut BPK tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Kondisi tersebut menurut BPK, mengakibatkan terbukanya peluang oleh pihak yang tidak berhak untuk memanfaatkan dan memiliki kendaraan roda empat dan dua milik Pemkab Mentawai secara tidak sah.

BPK menilai, kondisi tersebut disebabkan kepala SKPD terkait kurang optimal mengawasi dan mengendalikan

Rifai Lubis : Pengadaan Mobil DPRD ‘Tikaman’ dari Hasil Rakor

M

enanggapi pengadaan mobil di DPRD Mentatawai, Rifai Lubis, Koordinator Divisi Hukum dan Kebijakan Yayasan Citra Mandiri Mentawai, menyebut sebagai keputusan tidak tepat dan mengkhianati hasil rapat koordinasi pemerintahan dan pembangunan yang baru saja digelar Pemkab Mentawai, pertengahan November lalu.

“Kita menyebut pengadaan kendaraan itu sangat tidak tepat, pertama kita lihat dari kebutuhan, harusnya pengadaan aset barang daerah itu mesti didasarkan dasar asas manfaatsebagaimana kita tahu jalan di Mentawai itu hanya beberapa kilo saja dan sekali lagi itu sangat tidak tepat penggunaannya,” kata Rifai, di Kantor YCMM, Senin 10 Desember lalu.

Rifai juga mengkritik rencana pemerintah membeli mobil dinas untuk daerah Sikakap dan

Rifai Lubis Siberut. Ia menilai pengadaan itu bertujuan memenuhi nafsu pejabat saja karena ingin mendapatkan kenyamanan. Seharusnya dengan anggaran itu bisa digunakan untuk ekonomi rakyat.

Menurutnya, inti rakor pembangunan dan pemerintahan kemarin adalah bagaimana melalui rakor ini ditemukan kegiatan-kegiatan pemerintah yang mempunyai daya ungkit kuat untuk membangkitkan Mentawai.

Pengadaan mobil itu merupa-

kan tikaman dari hasil rakor itu karena mestinya uang itu digunakan untuk program yang mendukung Mentawai bisa keluar dari masalah kesehatan, bagaimana menggarap potensi ekonomi yang berasal dari SDA di Mentawai, bagaimana pemerataan terhadap akses pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan karena yang membuat daya ungkit yang bisa membuat Mentawai bisa bangkit, kata Rifai.

“Pembelian kendaraan dinas itu menghianati hasil rakor, dan SILPA ini mengindikasi pada dua hal, pertama bahwa pemdanya yang tidak becus bekerja, tidak punya kecakapan dan keterampilan bekerja sehingga kegiatan tidak terlaksana, kemudian SILPA ini memungkinkan karena waktu penganggaran perkiraan anggaran itu sudah ada rencana mark up atau penggelembungan anggaran. (trs)

serta mengamankan barang milik Pemkab Mentawai.

BPK telah meminta Pemkab Mentawai menata semua aset kendaraan dinas.

Untuk kendaraan yang kini dipinjamkan ke instansi lain, ke depan harus dilengkapi perjanjian pinjam pakai. Sementara kendaraan yang kini berada di tangan yang tidak berhak harus dikembalikan.

BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet untuk memberi sanksi sesuai ketentuan kepada kepala SKPD terkait yang kurang optimal mengawasi, mengendalikan dan mengamankan barang Pemkab Mentawai.

Menanggapi laporan BPK tersebut, Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko mengakui bahwa saat ini banyak kendaraan dinas yang masih dikuasai mantan anggota DPRD Mentawai.

Menurut Hendri, saat ini motor dinas yang sudah dikembalikan baru satu yakni atas nama Rijel Samaloisa yang dulu menjadi anggota DPRD periode 2004-2009. “Kini motor itu sudah diserahkan ke Sekretariat DPRD dan dipakai staf,” kata Hendri.

Politisi PDIP ini menjamin, 10 mobil dinas yang akan dibeli DPRD ini akan menjadi aset DPRD dan harus dikembalikan saat masa jabatan habis.

Sementara itu, Plt. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai,

Naslindo Sirait, mengatakan kendaraan dinas yang kini berada di tangan tiga instansi lain itu sudah dibuat surat pinjam pakainya.

“Temuan BPK kan hanya kelengkapan administrasi yang tidak ada, bukan tidak boleh dipinjamkan, surat peminjamannya telah dibuat,” kata Naslindo saat ditemui di ruang kerjanya di Tuapeijat, 6 Desember lalu.

Terkait dengan dua unit mobil yang kini belum dikembalikan mantan bupati Edison Saleleubaja, ia mengatakan akan menginventarisir seluruh mobnas yang ada dan jika perlu akan dilelang.

Menanggapi pengadaan mobil dinas itu, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai (AMA-PM) Urlik Tatubeket menyayangkan pengalihan SILPA untuk pembelian mobil, menurutnya lebih baik dialokasikan buat pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

“Untuk apa mobil banyak, jalan hanya 10 kilometer dan BBM langka, lebih baik alokasikan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat,” katanya pada kesempatan terpisah. Mobil mewah yang dipakai DPRD menurut Urlik bukan ukuran bahwa rakyatnya sejahtera, karena itu pembelian 10 unit mobil ini adalah pemborosan anggaran dan menyakiti hati rakyat yang sedang menderita. “Ini menyakiti hati rakyat yang sedang menderita karena miskin,” katanya. (o)

Korta: Mobil Dinas Bukan untuk Pribadi

P

Kortanius Sabeleake’

engadaan 10 unit mobil baru di Sekretariat DPRD Mentawai mendapat kritik dari Ketua DPD II Partai Golkar kabupaten Kepulauan Mentawai Kortanius Sabeleake’. Mantan Ketua DPRD Mentawai periode 2004-2009 ini mempertanyakan dasar pengadaan mobil dinas tersebut sebab 8 unit mobil yang ada di DPRD saat ini baru berusia sekitar 4 tahun.

“Mobil yang ada sekarang itu dibeli tahun 2008, usianya saja belum 5 tahun

sementara idealnya usia 10 tahun baru dilelang, setelah itu baru bisa pengadaan baru,” kata Korta kepada Puailiggoubat, 12 Desember lalu.

Dia juga mempertanyakan penggunaan mobil tersebut sebab setahunya, berdasar aturan pengadaan fasilitas DPRD, fasilitas mobil hanya untuk pimpinan dan alat kelengkapan bukan untuk pribadi. “Jadi saat ini para pimpinan, komisi dan alat kelengkapan lain sudah difasilitasi mobil, untuk apa lagi mobil baru,” katanya.

Jika alasannya karena mobil yang sudah ada dikuasai secara pribadi, menurut Korta tidak bisa menjadi alasan pengadaan mobil baru.

“Semestinya pimpinan menyurati yang bersangkutan agar penggunaan mobil digunakan sesuai aturan, dimana mobil untuk komisi stand by di sekretariat dan penggunaannya dikelola ketua komisi untuk keperluan komisi,” jelasnya. (o)

Puailiggoubat NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

Sejumlah proyek terancam diputus kontraknya karena tidak terkejar penyelesaiannya hingga akhir tahun.

Sementara sebagian besar SKPD berjanji akan mencapai realisasi anggaran 80 persen hingga tutup tahun.

5

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Anggaran Baru 50 Persen FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan Simanjuntak

ebulan menjelang tutup tahun anggaran, realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai dari SKPD ratarata baru 50 persen.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Lahmudin, mengatakan realisasi anggaran itu berdasarkan laporan yang masuk ke kantornya.

“Berdasarkan laporan dari SKPD yang saya terima, realisasi anggaran per Oktober 2012 baru mencapai 36 persen, sementara realisasi anggaran per November saya lupa,” katanya kepada Puailiggoubat di ruang kerjanya di Tuapeijat, Kamis, 6 Desember.

Pada 29 November lalu, Pemkab Mentawai menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan di Aula Kantor Bupati di Tuapeijat. Lahmudin tidak bias merinci pasti angka realisasi dari hasil rapat tersebut karena berkasnya tidak ada di mejanya.

Namun ia menyampaikan, berdasar laporan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam rapat tersebut, realisasi keuangan berdasarkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) telah mencapai 50 persen, namun walau telah cair 50 persen menurutnya belum tentu akan terealisasi semuanya.

“Realisasinya akan terlihat di Surat Pertanggung Jawaban (SPJ),” terangnya.

S

PELANTIKAN - Suasana Pelantikan pejabat baru Mentawai di aula Kantor Bupati, 14 Maret 2011 Proyek yang terancam putus kontrak ,menurut Lahmudin, diantaranya adalah pembangunan jalan Trans-Rokot, Sioban Rokot, Pokai Sirilanggai, Jembatan Muara Taikako. Di Dinas Pendidikan, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Silabu dan di Dinas Kesehatan Depo Farmasi dan Puskesmas Sikabaluan.

Sementara dari notulensi rapat evaluasi pembangunan yang didapat Puailiggoubat, realisasi anggaran sesuai SPJ di Dinas Pendidikan mencapai 61,73 persen dengan keterangan bahwa DAK tidak bisa terealisasi, demikian juga pengadaan alat peraga serta perluasan kantor yang terancam putus kontrak.

Di Dinas Kesehatan, realisasi anggaran per November adalah 53

Baru Dua Tahun Jalan P2D di Peipei Rusak PEIPEI-Akibat jalan P2D yang dibangun tahun 2010 di Dusun Peipei, Desa Taileleu, Siberut Barat Daya rusak berat akhirnya dialasi dengan papan setebal 5 centimeter itupun dikerjakan gotong royong mulai dari staf camat, Surf Aid, PNPM dan warga setempat.

Kinam Ogok mengatakan penyebab rusaknya jalan ini karena kurangnya pengawasan dari camat lama, membuat kualitas jalan tidak bagus. “Kita tidak mau menonton jalan yang rusak ini, jadi kita dimintak pak Camat Pir Paulus untuk goro bersama dengan cara membeli alas jalan dari papan yang dibagi dua agar kendaraan becak dan motor bisa dilewati,” ungkapnya pada Puailiggoubat, 15 Oktober lalu.

Jalan yang rusak tersebut ukurannya sepanjang enam meter dan itu sudah berlumpur, selain itu juga memperbaiki jembatan yang lantainya sudah rusak. Biaya yang dipakai dari pemerintah kecamatan. (dm)

persen dan yang diperkirakan tidak selesai pembanguan puskesmas Muara Sikabaluan senilai Rp 1,3 Miliar dan Depo Farmasi Rp 1,2 Miliar.

Dinas Pekerjaan Umum realisasi per November baru 45 persen dan yang tidak terlaksana adalah pembangunan jembatan Takkuman dan Nemnemleleu Sipora senilai Rp 8 Miliar. Namun jalan Trans – Rokot dituliskan terealisasi 30 persen. Sementara pantauan Puailiggoubat, pengecoran jalan baru dilakukan pada Jumat 23 November malam hari dengan diterangi lampu mobil pick up warna putih dan beberapa pekerja memegang plastik untuk menutup coran agar tidak kena hujan.

Di instansi lain, Dinas Pertanian realisasi 47 persen, Dinas Pariwisata 46,72 persen dengan penjelasan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumbar senilai Rp1,9 Miliar menunggu proses SPP TU. Sementara di Inspektorat 43 persen, DKP 43 persen, Dishubkominfo 32,49 persen, Perindagkop 65 persen, Kesbangpol 58 persen, dan RSUD 46,13 persen.

SKPD Bappeda hanya menyatakan target capaian akhir tahun 50-60 persen.

Sebagian besar SKPD berkomitmen akan mencapai 80 persen di akhir tahun.

Berdasarkan LHP BPK, bahwa beberapa proyek yang dikerjakan terdapat kelebihan pembayaran dari bobot yang dikerjakan yang berarti bobot yang dilaporkan tidak sesuai ketika dilakukan uji petik oleh BPK. Menanggapi tidak sesuainya bobot

dengan realisasi keuangannya, Lahmudi mengatakan bahwa yang berperan dalam menyatakan bobot kerja untuk dilakukan pembayaran adalah 4 elemen yaitu Panitia Pra Hand Over (PHO), konsultan pengawas, pengelola teknis dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sedangkan bagiannya hanya menerima laporan dan melakukan monitoring bobot di akhir kerja karena menurutnya sangat susah mendapatkan dokumen kontrak dari SKPD yang bersangkutan.

“Sangat susah meminta dokumen kontrak dari SKPD,” katanya.

Sementara Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko, mengatakan rendahnya serapan anggaran APBD 2012 sebagian besar disebabkan proses pelelangan yang lambat sehingga mengakibatkan proyek terlambat dikerjakan.

Ia juga menuding rekanan yang lama memulai kerja setelah dikontrak. “Kontrak dibuat bulan Juni, namun rekanan mulai bekerja pada bulan September,” katanya.

Selain itu rekanan juga menunggu pencairan uang muka dari Pemkab Mentawai 30 persen. “Alasan rekanan uang muka 30 persen belum keluar,” katanya.

Dikatakannya, sulitnya mobilisasi alat juga menjadi alasan rekanan saat pelaksanaan pekerjaannya terlambat.

Lemahnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merealisasikan anggaran juga disebutkan Hendri sebagai faktor yang menyebabkan banyaknya SILPA tiap tahun. “SKPD lemah dalam merealisasikan anggaran, itu karena ketidak mampuan SKPD,” katanya. (o)

Taileleu Dialiri Air Bersih PEIPEI-Proyek air bersih di Kecamatan Siberut Barat akhirnya tuntas meski melebihi kontrak tapi sudah bisa mengairi untuk tiga dusun yang ada di Desa Taileleu.

Menurut Syafar, Tim Pelaksana Lapangan, CV Siklus Multidaya, panjang pipa ini ada 1 kilometer itu mengairi tiga dusun, mulai dari sumber airnya di Makoddiai menuju Dusun Peipei, Simaruei, Makoddiai.

“Penyebab terlambatnya karena material dari Padang terlambat, tiga unit buah penampungan warna hijau dengan kapasitas 1 ton air,” ungkapnya, 21 November lalu.

Sementara untuk mengangkut barang ini perlu naik boat lagi ke Taileleu dan memakan uang Rp500 ribu sekali tarik. “Namun tidak masalah, yang jelas ini sudah selesai, begitu juga soal keuangan sudah kelar lunas semuanya,” pungkas Syafar. (dm)

MENTAWAINEWS Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko, optimis pembahasan dan penetapan APBD 2013 akan tuntas dalam 21 hari.

Puailiggoubat

FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

A

30 Miliar yang tidak bisa dilaksanakan sehubungan dengan lambatnya petunjuk teknis dikeluarkan pemerintah pusat serta dana bencana tahun 2007 sebesar Rp 10 Miliar yang tidak bisa dicairkan karena berbenturan dengan hukum.

Korta: Ini Pekerjaan Mustahil Menanggapi lambannya pembahasan RAPBD Mentawai 2013 hingga sudah mendekati tutup tahun amat disayangkan Ketua DPD II Partai Golkar

PARIPURNA - Suasana rapat paripurna pertanggungjawaban APBD 2011 dan PPAS akan memakan waktu selama seminggu dan pembahasan APBD hingga penetapan akan berjalan selama 2 minggu.

Jika mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2013, pada bagian lampirannya menyebutkan bahwa tahapan jadwal penyerahan KUA PPAS ke DPRD adalah pada pertengahan bulan Juni hingga akhir Juli 2012, selanjutnya pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) pada

awal Agustus hingga akhir September dan Ranperda APBD diserahkan ke DPRD untuk dibahas pada minggu pertama bulan Oktober. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

Orientasi anggaran yang akan disusun pada tahun 2013, menurut Hendri Dori akan diarahkan kepada belanja modal hingga mencapai 70 persen dari total anggaran. “Orientasi APBD 2013 diarahkan ke belanja modal untuk pembangunan,” katanya. Walau

Kortanius Sabeleake’ beberapa tahun APBD yang sudah dilaksanakan masih saja terserap untuk belanja rutin.

Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang tiap tahun memiliki jumlah yang besar, Hendri menjelaskan bahwa hal itu disebabkan beberapa faktor diantaranya adanya dana abadi di APBD Mentawai yaitu DAK DR yang angkanya mencapai Rp 55 Miliar dan tidak bisa digunakan. Dana DAK di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan yang jumlahnya mencapai Rp

Dituduh Menimbun BBM, Pengecer Adu Mulut dengan Kepala Dusun MUNTEI - Dituduh menimbun BBM subsidi, pengecer BBM di Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan Florentina adu mulut dengan Kepala Dusun Pemekaran Desa Muntei Matias, 24 November lalu.

Tudingan terhadap Florentina muncul karena menjual BBM dengan harga Rp 12 Ribu per liter.

“BBM ini dijatah kepada masyarakat setiap kepala keluarga lima liter, namun yang terjadi siapa cepat dia dapat, bahkan menjual minyak dengan harga tinggi,” kata Matias.

Florentina membantah tuduhan itu. Ia menjelaskan, sejak 15 trip BBM jenis premium bersubsidi disalurkan kepada masyarakat, aparat desa selalu menyalahkan mereka, padahal mereka sudah mengatur bahkan sudah

6

Desember, RAPBD Mentawai 2013 Belum Juga Dibahas

Rapot Pardomuan Simanjuntak

gaknya, penetapan APBD Mentawai 2013 akan terlambat. Pasalnya hingga 5 Desember lalu, pembahasan RAPBD belum juga dimulai. Sementara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2012, Perda APBD 2013 sudah harus ditetapkan paling lambat 31 Desember 2012.

Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko, mengatakan pihaknya belum menerima draft Kebijakan Umum Angggaran (KUA) dan juga Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari eksekutif. “KUA dan PPAS belum diberikan Bappeda ke DPRD,” katanya saat ditemui di kantin Kantor DPRD Mentawai di Tuapeijat, 5 Desember lalu.

Menurut Hendri, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum ada tidak menjadi kendala dalam pembahasan APBD. Dikatakannya, pembahasan APBD 2013 akan mempedomani hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan juga beberapa hal yang dihasilkan dalam rapat koordinasi pemerintahan dan pembangunan yang baru diadakan pada 19-20 Nopember lalu.

Hendri optimis bahwa seluruh proses pembahasan KUA PPAS serta Ranperda APBD 2013 akan selesai dalam jangka 21 hari. “Dalam 21 hari APBD 2013 akan tuntas,” katanya.

Dikatakannya, pembahasan KUA

NO. 254, 15 -31 Desember 2012

membuat daftar penerima BBM Bersubsidi tersebut. “Kita ada daftarnya penerimanya dalam satu hari setiap orang diberikan sebanyak lima liter dengan harga Rp7 Ribu per liter, sekali masuk minyak sebanyak 1 ton kadang lebih kadang kurang tetap kita bagikan kepada masyarakat semuanya,” tuturnya, Jumat, 30 November lalu.

BBM bersubsidi ini masuk pada 12 November 2012 sampai pukul 15.00 WIB BBM bersubsidi tersebut habis. Kemudian kembali masuk pada 22 November 2012, pada pukul 16.30 WIB sudah habis dibeli masyarakat. Karena habis dan keterlambatan BBM bersubsidi dari pemerintah masuk, maka BBM yang dibeli dari Muara pada 14 November 2012 dijual.

“Yang kami jual pada 24 November itu tidak bersubsidi atau

non subsidi, tentu harganya lebih mahal dari non subsidi. Sementara BBM bersubsidi setiap masuk dalam satu hari sudah habis apalagi terjadi kelangkahan BBM, itu minyak non subsidi yang kami beli dimuara, bukan dari agen minyak,” ungkapnya.

Munculnya masalah dengan Matias ini karena mereka dituduh telah menimbun minyak bersubsidi, padahal mereka tidak melakukan itu sama sekali. Minyak bersubsidi itu dijual semuanya tidak ada penimbunan. “Padahal kepala dusun sendiri pernah meminta jatah itu 6o liter untuk minyak mengangkut bahan material ke Muntei, kita kasih, padahal seharusnya itu hanya lima liter, kadang ada juga yang minta 30 liter dan 40 literi kita tidak mau kasih sebab ini jatah untuk masyarakat,” tegasnya.

Katanya, seharusnya kepala desa dan kepala dusun melakukan rapat bersama dan mengundang mereka atau kepala desa datang ke rumahnya, mereka akan menyambut dan membicarakan masalah ini. “Kami bisa mempertanggungjawabkan masalah ini, daftarnya ada sama kita, kita tidak mau main-main dengan masalah ini,” ungkapnya.

Namun ini tidak dibicarakan kepala dusun hanya menyebar isu yang tidak mengenakkkan bagi pengecer tersebut. “Kami merasa dirugikan, seharusnya ini kan dibicarakan bersama dan apabila minyak bersubsidi itu masuk seharusnya apara pemerintah datang mengawasi juga, sehingga tidak ada salah paham,” pungkasnya. (ls/bb/rus)

Kabupaten Kepulauan Mentawai Kortanius Sabeleake’. Ia mengkritik ketidak seriusan eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikan RAPBD 2013.

Menurut mantan Ketua DPRD Mentawai periode 2004-2009 ini, secara rasional mustahil menyelesaikan RAPBD mulai dari pembahasan KUA dan PPAS hingga menetapkan APBD hanya dengan waktu 21 hari.

“Ini kerja mustahil, tidak masuk akal karena semua proses ini lumayan panjang, mulai dari membahas KUA menjadi PPAS yang harus disinkronkan dengan mengaitkannya dengan RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Mennengah Daerah). Jika RPJMD belum ada, penyusunan APBD itu dasarnya apa,” jelas Korta.

Menurutnya, bisa saja eksekutif dan legislatif mengebut pembahasan dan penetapan APBD hingga batas waktu 31 Desember, namun hasilnya tentu patut dipertanyakan. “Apakah program yang ditentukan sesuai aspirasi masyarakat, sesuai kebutuhan, apakah pembahasannya tidak jadi asal-asalan saja?” katanya.

Menurutnya, penyusunan APBD harus selalu mengacu kepada RPJMD yang sudah dibuat pasangan kepala daerah, jika tidak ada maka APBD akan mengacu kepada RPJMD kepala daerah sebelumnya. “Jika Mentawai di masa bupati sekarang belum memiliki RPJMD, maka APBD 2011 dan 2012 sudah pasti berlandaskan RPJMD bupati sebelumnya, jika sampai saat ini belum juga ditetapkan maka APBD 2013 kembali mengacu ke visi dan misi Edison,” jelas Korta. (o)

7

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

Pembangunan lima BTS atau tower Telkomsel di Mentawai kini dalam tahap penyelesaian.

Rinto Robertus Patrisius Sanene

Kurang Besi, Pembangunan Tower Telkomsel Tertunda FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

embangunan BTS (base transceiver station) atau tower milik Telkomsel di Desa Saibisamukop, Kecamatan Siberut Tengah terpaksa molor satu minggu karena besi untuk tiang tower terlambat masuk ke Saibi.

Pengawas pembangunan Telkomsel, Pontius Sakatsilak, mengatakan pembangunan tower Telkomsel sudah satu minggu terhenti akibat kekurangan besi. Kekurangan tersebut berupa katrol untuk menaikkan besi. Selain itu besi kurang sekitar 30 unit,” katanya pada Puailiggoubat, di kantor desa, 5 Desember lalu.

Menurut Pontius, kabarnya besi tower itu terbawa ke Sioban yang juga sedang membangun tower yang sama.

Baru 5 Desember lalu para tukang kembali dan akan melanjutkan pekerjaan setelah menjemput besi tower yang kurang ke Sioban.

“Tukang sudah kembali membawa besi yang kurang, rencananya besok pekerjaannya di lanjutkan dan kita berharap tak ada kendala lagi,” ujarnya.

Sementara kepala tukang pengerjaan tower, Asep Hardiana, menjelaskan sebenarnya besi dari Jakarta itu tidak kurang, hanya besi tower tersebut terbawa ke Sioban. Ia juga mengatakan pembangunan tower tersebut akan selesai 10 hari berikutnya (15 DesemberRed). “Setelah selesai akan datang tim

P

JARINGAN TELEPON Jaringan Telkomsel mini di Desa Madobak, Kecamatan Siberut Selatan

dari Telkomsel untuk pemasangan satelit. Januari 2013 sudah aktif,” katanya.

Dari pantauan Puailiggoubat saat wawancara berlangsung, yang baru selesai itu pembuatan empat tapak tonggak, serta pagar besi dan tower setinggi 6 meter. Rencana pembangunan tower terse-but setinggi 52 meter dengan jangkauan sinyal radius 20 kilometer.

Pembangunan tower Telkomsel adalah adalah Program Kementerian Komuni-

Korban Tsunami Rayakan Natal dalam Kondisi Prihatin PADANG - Umat Kristen di Mentawai diminta agar menjadikan hari kelahiran Yesus Kristus atau Natal sebagai momentum spirit kehidupan baru. Menurut Ephorus (Pimpinan) Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM) Pendeta Panulis Saguntung, manusia tidak memiliki kekuatan karena semua itu hanya bersumber dari Sang Ilahi.

Hal ini disampaikan Panulis khususnya untuk warga Mentawai, yang akan merayakan Natal pada 25 Desember, terutama para korban bencana gempa dan tsunami yang tinggal di hunian sementara (huntara).

“Saat ini kita harus akui para jemaat di Huntara dalam keadaan sulit, tapi peringatan kelahiran Yesus Kristus ini dijadikan simbol sebagai kehidupan baru,” katanya saat dihubungi Puailiggoubat, Sabtu, 8 Desember lalu .

Panulis juga mengimbau umat Kristen di huntara agar tetap bersukacita meski belum mendapatkan bantuan hunian tetap (huntap) dari pemerintah. “Meski kondisi saat ini sangat susah tidak ada apa-apa, tapi rayakanlah Natal dengan suka cita,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan selamat hari Natal dan Tahun Baru 2013 kepada Jemaat Protestan seluruh Mentawai. “Dengan spirit Natal kita memperoleh kekuatan baru,” ucapnya.

Tahun ini, pengungsi korban gempa dan tsunami di Mentawai kembali merayakan Natal dalam kondisi prihatin. Ini merupakan tahun ketiga sejak peristiwa yang terjadi pada Oktober 2010 tersebut. Di Mentawai, ada 138 jemaat atau 27 ribu jiwa yang akan merayakan Natal tahun ini. (rus)

kasi dan Informasi (Kominfo) untuk daerah terpencil.

Sementara itu, lima BTS Telkomsel yang dibangun di lima titik yakni, di Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat, Desa Saibi Samukop kecamatan Siberut Tengah, Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan, Desa Peipei Kecamatan Siberut

Barat Daya, dan Desa Saumanganyak Kecamatan Pagai Utara kini dalam tahap penyelesaian.

Informasi tersebut dijelaskan oleh Sermon Sakerebau, Sekretaris Dinas Perhubungan Mentawai dikonfirmasi Jumat, 14 Desember lalu. “ Pembangunan tower sedang dalam tahap penye-

lesaian dan tower di lima titik sudah berdiri semua,” kata Sermon.

Ditambahkan Sermon, usai pembangunan BTS Telkomsel di 5 titik tersebut, ia berharap dapat membangun 5 BTS lagi untuk yang akan datang,” Kita berharap dapat membangun tower lagi untuk yang akan datang,” katanya. (r)

Melki Sanenek Terpilih Ketua BPD Saibi Samukop 2013-2019 SAIBI-Melki Sanenek terpilih sebagai ketua pengurus Badan Perwakilan Desa Saibisamukop, Kecamatan Siberut Tengah dalam pemilihan 3 Desember lalu. Mendampinginya sebagai wakil ketua Israel Sakatsilak dan sekretaris Murtias Sageileppak. Mereka terpilih untuk periode 2013-2019.

Pemilihan pengurus tersebut mengusung beberapa calon yang dipilih yaitu M. Jamin Sakerengan Leleggu (Dusun Masoggunei), Israel Sakatsilak (Simabolak), Murtias Sageileppak dan Melki Sanenek ( Saibi Muara), Anjelo Salakkau dan Bastian Sagara (Pangasaat), Sudi Sageileppak (Simoilalak), Krisman Sabeilai (Sirisurak), Juniator Sakeru (Totoet) dan Bilmar Sakailoat (Sua).

Setelah pemilihan, panitia pemilihan BPD mengadakan musyawarah bersama yang dihadiri 30 peserta dari anggota BPD serta aparat desa dan menetapkan Melki Sanenek menjadi ketua. Namun anggota BPD dari Dusun Sibudda Oinan bermasalah.

Sekretaris Panitia Pemilihan BPD, Adismanto Sagaragara, mengatakan

pada saat pemilihan, anggota BPD di Sibuddaoinan menghasilkan dua anggota BPD, Aloisius Sageileppak dari Kaleak dan Karlo Sageileppak dari Sibuddaoinan. “Mereka mengajukan dua anggota BPD, sementara kita butuh satu anggota BPD bukan dua, kita menolak hasil tersebut,” ujarnya.

Penyelesaiannya, Kaleak dan Sibuddaoinan harus memilih ulang dengan memilih satu dari dua yang diusung. “Kita tahu, Kaleak itu belum dusun definitif atau belum sah, tapi

kepala dusunnya itu atas nama Sibudda Oinan bukan Kaleak, kemudian mereka membuat kampung baru dan pindah ke Kaleak, karena pindah membuat Dusun Sibudda Oinan tak memiliki kadus,” ujarnya.

Jika keduanya tetap ngotot anggota BPD harus dua, maka solusinya anggota BPD lama dipilih lagi. “Meski begitu kita sudah sampaikan ke mereka dan tinggal menunggu infonya saja siapa yang akan jadi anggota BPD di dusun itu,” ujarnya. (rr)

PNS Menambah Libur akan Diberi Sanksi PADANG- Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menambah hari libur libur Natal Dan Tahun Baru akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ifdil Gusti, Kamis, 13 Desember lalu.

“Kita tetap berikan sanksi seperti sebelumnya jika ada PNS yang terlambat masuk kantor,” katanya.

Tahun ini, libur natal hanya dua hari sesuai dengan libur nasional yang sudah ditetapkan pemerintah yakni 24 -25 Desember. Untuk libur tahun baru, Ifdil mengaku belum mendapat surat edaran. (trs)

MENTAWAINEWS Menurut Nikanor, pembahasan RAPBD 2013 terganggu lantaran belum diserahkannya RPJMD oleh eksekutif kepada legislatif.

Puailiggoubat

NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

Bupati: Pernyataan Wakil Ketua DPRD Politis FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene

enyataan Wakil Ketua DPRD Mentawai Nikanor Saguruk soal tidak adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Mentawai yang dimuat Puailiggoubat, edisi 252 menjadi isu yang dipertanyakan sejumlah mahasiswa Mentawai saat bertemu Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, di Sekretariat Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) Sumbar di jalan Mangunsarkoro, Padang, Minggu, 9 Desember lalu.

Pada pertemuan itu, Nasrullah sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Mentawai (HIPMIM) menanyakan soal RPJMD yang belum ada.

“Kenapa RPJMD Mentawai belum ada, Pak?” tanyanya.

Menjawab pertanyaan itu, Yudas mengatakan bahwa persoalan RPJMD yang dikatakan Nikanor hanya pernyataan yang bersifat politis.”Bahasan RPJMD di media itu saya tahu itu hanya politik saja,” katanya singkat.

Seperti berita Puailiggouba edisi 252, 15-30 November 2012 halaman 7, dimana RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai belum juga selesai. Padahal RPJMD adalah dokumen penting yang menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan di daerah dalam jangka lima tahun sejak bupati terpilih dilantik.

RPJMD merupakan dokumen acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat rencana

8

P

TEMU RAMAH Temu mahasiswa Mentawai dengan Bupati Yudas Sabaggalet

strategis (Renstra) dan juga Rencana Kerja (Renja). Namun sudah hampir setahun RPJMD yang merupakan terjemahan dari visi dan misi bupati terpilih belum juga rampung.

Wakil Ketua DPRD Mentawai Nikanor yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa proses pembahasan RPJMD galau. “Bagi kami DPRD, proses RPJMD ini adalah galau,” katanya, Rabu 7 November lalu.

Nikanor menilai, pemerintah dalam hal ini eksekutif terkesan tidak serius membuat RPJMD ini karena sepengeta-

Mahasiwa Siberut Utara Merasa Dianaktirikan PADANG - Sejumlah mahasiswa dari Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai merasa dianaktirikan lantaran tidak adanya kapal ke Sikabaluan, Siberut Utara sejak KM Simasin rusak beberapa bulan lalu.

Keluhan itu disampaikan mahasiswa kepada Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dalam pertemuan dengan sekitar 50 orang mahasiswa Mentawai di Sekretariat Forum Mahasiswa Mentawai Sumatera Barat di Jalan Mangun Sarkoro, Minggu 9 Desember lalu.

“Pemerintah seperti menganaktirikan kami di Sikabaluan dengan tidak adanya akses perhubungan di sana, kondisi saat ini untuk menuju Sikabaluan, kami harus lewat Muara Siberut dulu baru ke Sikabaluan. Untuk itu kepada bapak minta kebijakan yang tegas,” kata Ropianto, mahasiswa asal Sikabaluan kepada Yudas.

Menanggapi keluhan mahasiswa tersebut, Yudas Sabaggalet menyambut dengan apresiasi diskusi tersebut. “Untuk di Siberut Utara, sekali lagi saya mau katakan tidak dianaktirikan karena tahun 2013 kita sudah merencanakan ada 2 kapal yang akan melayani di sana yaitu KM. Simatalu dan Kapal Gambolo, dan saat ini juga di sana sedang ada pembangunan tower di Betaet, jadi kurang tepat saya rasa jika merasa dianaktirikan,” kata Yudas.

Selain Yudas, pertemuan tersebut dihadiri Kepala Inspektorat Miko Siregar dan Kepala DPKAAD Maifrizal Alias Datuk, pengurus Formma dan ketua-ketua organisasi mahasiswa Mentawai yang ada di Kota Padang. (trs/rus)

huannya tim pembuat RPJMD ini saja belum ada. Hal ini dikatakannya karena SK Tim RPJMD tidak ada. Dari sisi anggaran menurut Nikanor sudah terealisasi sekitar Rp1 Miliar yang dianggarkan. Di Bappeda Mentawai

sekitar Rp300 Juta dan selebihnya untuk biaya konsultasi DPRD mencapai Rp700 Juta lebih.

Nikanor yang dihubungi Puailiggoubat melalui telepon, Rabu 12 Desember lalu mengatakan, tidak adanya

RPJMD membuat pembahasan RAPBD 2013 terganggu. “Kita tidak punya dasar membahas RAPBD karena RPJMD belum diberikan eksekutif, jadi saat ini kita hanya menunggu saja,” katanya. (rus)

Karateka Mentawai Persembahkan Medali Emas Pertama PADANG - Kontingen Mentawai berhasil memperoleh medali emas pertama dari cabang olahraga karate dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat ke XII yang diadakan di Kota Payakumbuh 12-22 Desember lalu. Perolehan medali hingga 10 Desember 2012 adalah 1 emas, 4 perak dan 3 perunggu.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mentawai,

Fernando Sabajou membenarkan bahwa kontingen dari Mentawai telah berhasil memboyong delapan medali.

“Benar kita dari kontingen Mentawai untuk cabang karate berhasil meraih 1 emas, 4 perak dan 3 perunggu, sementara untuk cabang olahraga lain masih dalam babak penyisihan,” katanya Kamis, 13 Desember lalu.

Atlet yang berhasil meraih medali emas diboyong dari komite beregu FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

LEPAS ATLET - Ketua KONI Mentawai Fernando dan pengurus melepas atlet Mentawai yang akan berlaga di Porprov Sumbar 2012 Payahkumbuh

putra yakni dari Federasi Olahraga Karatedo Indonesia (Forki) Mentawai Daud sebagai kapten, Dali, Rosli, Penji, Nolikar, Maxianus, Rudi, Rompis dan Doni.

Kemudian untuk peraihan medali perak yakni Hilarius untuk kelas 60 kilogram putra, Darsiana 55 kilogram putri, Rompis 67 kilogram putra dan tim beregu putri. Sementara atlet peraih perunggu, Daud 55 kilogram putra, Sri Yolanda Putri, Martin Liliu 67 kilogram.

Sementara untuk kontingen Mentawai yang ikut dalam Pekan Olahraga Provinsi, ada 200 atlet, pelatih 30 orang, official 15 orang, manajer 14 orang, panitia 45 orang jadi total yang berangkat ikut Porprov tersebut totalnya 304 orang. “Target kita untuk Porprov ini akan membawa medali emas sebanyak enam medali,” ungkap Fernando.

Ketua KONI juga mengingatkan para atlet Mentawai agar menjunjung nilai sportifititas di dalam pertandingan,”Berjuanglah dengan sportifitas yang tinggi, ikuti aturan pertandingan yang dilaksanakan panitia,” katanya. (trs/rus)

9

Puailiggoubat

Untuk Siberut, bupati turun tangan langsung meminta perusahaan sawit membatalkan investasi dan tidak lagi memperpanjang izinnya.

Patrisius Sanene

B

MENTAWAINEWS

NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

upati Mentawai Yudas Sabaggalet menegaskan perpindahan lahan masyarakat men-

jadi Hak Guna Usaha (HGU) akan merubah status kepemilikan lahan dari masyarakat menjadi milik negara dan tidak akan kembali kepada masyarakat.

“Bicara HGU, tanah akan menjadi milik negara dan tidak akan kembali ke masyarakat lagi, nah ini yang harus dipikirkan,” tegasnya menanggapi rencana masuknya perusahaan sawit ke

Bupati: HGU, Tanah Masyarakat Akan Jadi Milik Negara Mentawai dalam diskusi dengan 50-an mahasiswa Mentawai di Sekretariat Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) Sumatra Barat, jalan Mangunsarkoro Padang, Minggu, 9 Desember lalu.

Pernyataan tersebut keluar setelah salah satu mahasiswa asal Matobe, Kecamatan Sikakap menanyakan soal perkembangan izin perkebunan sawit di Sikakap.”Saya menanyakan kepada bapak bupati bagaimana perkembangan izin perusahaan sawit yang ada di Sikakap,” tanya Sudarso Saogo.

Menanggapi pertanyaan mahasiswa tersebut, Yudas mengaku tidak bisa mencabut izin perusahaan sawit di

Yudas Sabaggalet

Sikakap. “Saya tidak bisa membatalkan izin sawit yang telah dikeluarkan oleh pendahulu saya (Edison Saleleubaja), namun yang harus kita lihat jika 50 persen masyarakat Mentawai belum menyerahkan tanah, belum boleh mereka beraktivitas melakukan land clearing, karena itu aturannya,” kata Yudas.

Kunci pembukaan perkebunan sawit menurut Yudas ada pada masyarakat. “Jika sudah diserahkan 50 persen lahan maka proses operasi perkebunan sawit akan jalan, tapi kalau belum sampai maka itu tidak akan diizinkan,” kata Yudas.

Selain itu Yudas menyinggung izin

sawit yang sudah tidak diperpanjang lagi di Pulau Siberut. “Kalau di Siberut kita sudah sudah stop, saya bertemu langsung dengan perusahaan, saya katakan janganlah, akhirnya sekarang mereka mundur, nah untuk di Sikakap saya tidak ada hak memperpanjang izin dan juga tidak ada hak membatalkan izin itu,” katanya.

Pertemuan tersebut dihadiri 50-an mahasiswa Mentawai. Selain Yudas, hadir juga Kepala Inspektorat Miko Siregar dan Kepala DPKAAD Maifrizal Alias, mahasiswa anggota Formma dan ketua organisasi mahasiswa yang ada di Kota Padang.(r)

Pembangunan Jembatan Muara Taikako Terancam Putus Kontrak MUARATAIKAKO - Pembangunan jembatan Muara Taikako, di Desa Taikako, Kecamatan Siberut Tengah sepanjang 36 meter terancam putus kontrak lantaran belum tuntas pengerjaannya hingga akhir Desember ini.

Pengerjaan yang dimulai 6 Agustus 2012 itu berdasarkan penandatanganan kontrak, dilaksanakan selama 120 hari oleh PT. Rama Utama dengan nilai Rp4,725 Miliar. Proyek ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya yang juga tidak selesai.

Latin, kepala tukang pembangunan jembatan mengatakan, sejumlah kendala dihadapi pekerja sehingga menghambat waktu penyelesaian seperti cuaca yang sering hujan, tukang yang tidak mengerti tugasnya, gempa yang terjadi beberapa kali sehingga membuat konstruksi harus kembali diperbaiki.

“Kami juga tidak bisa bekerja pada hari Minggu karena hari itu tidak boleh ada aktivitas warga untuk menghormati orang yang beribadah,” kata Latin kepada Puailiggoubat di Sikakap, 13 Desember lalu.

Selain itu persoalan kekurangan material juga menjadi kendala. Menurut Latin, kekurangan baut dan sejumlah peralatan lainnya menyebabkan pekerjaan tertunda karena harus menunggu kiriman dari Padang.

“Kendala paling besar rusaknya dongkrak untuk stel jembatan, dari tujuh dongkrak yang disediakan, hanya tiga yang bisa digunakan,” katanya.

Jembatan Muara Taikako merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan Desa Taikako dan Desa Sikakap dengan lokasi transmigrasi dan sejumlah desa lainnya seperti Betumonga dan Silabu.

Dulu, dua lokasi dihubungkan jembatan papan namun rusak berat saat gempa 2010. Akibatnya warga

FOTO:FERDINAN/PUAILIGGOUBAT

MENYEBERANG - Sejumlah warga menyeberang dengan menggunakan rakit di Sikakap yang ingin melintas terpaksa menggunakan rakit. Namun penggunaan rakit juga membuat masyarakat waswas sebab beberapa kali motor yang diseberangkan terjatuh ke sungai, termasuk sejumlah benda lain seperti telepon selular dan laptop. Beberapa kali rakit juga terbalik.

Asrial, warga Desa Silaoinan, Desa Taikako berharap pihak kontraktor secepatnya menyelesaikan pekerjaan.

“Jangan sampai proyek ini diputus kontrak, sebab sangat susah bagi kami harus menyeberang pakai rakit,” katanya.

Sementara menurut Latin, pihaknya bisa menyelesaikan pekerjaan fisik jembatan hingga akhir Desember.

Namun untuk pekerjaan timbunan di ujung kedua jembatan, menurutnya tidak bisa terkejar. (hrs/o)

Tak Ada Penambahan dan Perubahan Jadwal Kapal Jelang Natal dan Tahun Baru PADANG - Jelang mudik natal dan tahun baru, layanan transportasi laut Padang-Mentawai dan antar pulau baik kapal swasta dan pemerintah berjalan sesuai jadwal rutin yang ada.

Tidak ada penambahan kapal maupun jadwal berlayar.

Hal tersebut dipastikan Sekretaris Dinas Perhubungan Mentawai Sermon Sakerebau, Jumat 14 Desember lalu.

“Untuk jadwal kapal jelang natal dan tahun baru berjalan seperti jadwal yang ada baik kapal Padang-Mentawai sebaliknya begitu juga dengan antar

pulau,” katanya.

“Untuk kapal antar pulau, jika tidak terkendala BBM kita akan kerahkan satu kapal Nade, namun itu tidak bisa kita pastikan karena tergantung adanya BBM dan untuk tanggal 17 Desember, kapal tetap berjalan dari Tuapejat-Sikakap, begitu juga tanggal 20 Desember, TuapeijatSiberut dan 22 Desember, jika BBM ada Nade bisa dikerahkan ke Sikakap dan Siberut pada tanggal 22 Desember itu,” jelas Sermon.

Jadwal kapal ke Mentawai saat

ini, KMP. Ambu-ambu melayani Padang-Tuapejat rutin pada hari Minggu, layanan ke Siberut pada Kamis, sedangkan layanan ke Sikakap rutin pada hari Selasa.

Kemudian untuk kapal Sumber Rezeki Baru, layanan untuk PadangSioban-Tuapeijat setiap hari Jumat, sementara tujuan Padang-Siberut Selatan pada hari Senin, kemudian untuk tujuan Padang-Sikabaluan rutin pada hari Rabu sekali dalam dua minggu. (trs)

Puailiggoubat Puailiggoubat, NO. 254, 15 - 31 Desember 2012 NO. 252, 15 - 30 November 2012

Tips Menghias Pohon Natal lebih Indah

M

enyambut Natal tanpa pohon Natal rasanya kurang lengkap.

Karena itu biasanya keluargakeluarga yang merayakan Natal sudah menyiapkan Pohon Natal di rumah masing-masing.

Pohon natal mencerminkan keindahan hari Natal dan banyak arti lainnya. Yuk, kita buat pohon Natal yang unik dan romantis di rumah Anda. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan: Pohon yang segar Jika memilih pohon hidup, penting bagi Anda untuk menjaga pohon tetap segar. Karena itu, jaga agar tempat air untuk pohon tetap penuh, terutama

cantik di saat natal tiba. kota yang penuhi bangunan abad pertengahan ini makin menonjolkan keantikannya dengan lampu-lampu natal yang bersinar di jembatan, kanal, dan jalanan. Ketika mengunjungi Bruges, jangan lupa mencicipi coklat khas Belgia, sambil melihat-lihat pameran patung yang terbuat dari es dan salju.

Hampir seluruh dunia kini tengah mempersiapkan perayaan natal. Berbagai even dan pertunjukan pun akan digelar untuk merayakan musim liburan akhir tahun. Ada beberapa tempat yang mempersiapkan acara secara modern dan futuristic, ada juga yang masih tradisional.

Berikut ini merupakan tempattempat yang masih merayakan natal dengan cara yang tradisional:

Manila, Filipina Suasana natal di Ibukota Filipina ini sudah terasa sejak akhir Oktober, dan berlangsung hingga pertengahan Januari. Warga Filipina juga terkenal senang berbagi keceriaan natal bersama turis dan wisatawan.

Tak heran kota ini menjadi salah satu pilihan kota di Asia untuk merayakan natal.

Wina Kota Wina merupakan sebuah potret elegan yang tepat untuk menggambarkan keriaan musim liburan ini. Kunjungi Istana Schonbrunn yang merupakan salah satu monumen ikonik Austria.

Istana ini dikelilingi kebun-kebun dan taman yang dihiasi lampulampu natal yang indah. Kota Wina juga selalu menggelar konser musik tahunan di balai kota, yang dengan riang menyanyikan lagulagu natal.

Cologne, Jerman Seluruh kota menjadi hidup saat natal di kota Cologne. Cara

1120

Quebec, Kanada

terbaik untuk menikmati natal di kota ini adalah dengan mengunjungi pasar natal di Katedral Kolner Dom. Pasar natal ini menyajikan berbagai penganan dan minuman tradisional

natal yang menghangatkan di suasana musim dingin.

Bruges, Belgia Kota Bruges terlihat semakin

Natal benar-benar terasa seperti natal di Quebec. Jalan-jalan sepanjang kota diselimuti salju, lampulampu bergantungan di pohon, dan nyanyian natal terdengar dimanamana. Kota ini merupakan kota dimana natal berlangsung dengan meriah, tanpa harus melakukan banyak eprtunjukan, karena nuansa natal datang dari setiap sudut kota sendiri.

selama hari-hari pertama pohon ditebang. Ini perlu dilakukan untuk menjaga pohon tetep segar beberapa hari ke depan.

Hiasan-hiasan Untuk beberapa hiasan yang dapat Anda pilih untuk digantungkan antara lain: Lampu, karangan bunga, pernakpernik. Persiapkan hiasan-hiasan tersebut dan juga bisa menempatkan parcel natal di bawahnya.

Atur pencahayaan Lampu di dalam dan di luar. Atur lampu ‘di dalam’ pohon Anda (sekitar setengah jalan dari ujung cabang ke batang pohon) seperti garis disekeliling pohon.

Hiasan khas Natal Selang-seling berbagai hiasan spesial dengan lebih banyak hiasan ‘pengisi’ yang biasa, seperti lonceng, sinterklas, bintang dan malaikat. Untuk membuat dampak menakjubkan, buat rancangan dengan menggunakan sekitar 10 tema hiasan istimewa (10 sangkar burung, nada musik, dll) untuk tiap-tiap 2 kaki dari pohon).

Dekorasi lebih meriah Tempatkan hiasan dan dekorasi lain ‘di dalam’ pohon Anda, misalnya di ujung atas cabang, untuk menambahkan kedalaman dan membuat pohon Natal Anda menarik.

Dan di puncak pohon letakkan hiasan Bintang LIma. Lebih bagus lagi bila bercahaya.

Selamat mencoba semoga Pohon Natal Anda tahun ini lebih indah!

D

esember memang sangat identik dengan perayaan Natal. Bagi umuat kristen, sudah sangat wajib untuk menghiasi rumah dengan berbagai macam hiasan atau pernak-pernik Christmas Day untuk menambah semarak perayaan Natal.

Ada beberapa kiat guna meningkatkan intensitas atmosfer Natal pada tempat tinggal Anda.

Berikut ini ada beberapa tips untuk mendekorasi rumah Anda agar terlihat menarik dan berkesan “wah” saat Natal tiba: 1. Dekorasi perapian modern bernuansa klasik.

Hidupkan suasana Natal dalam rumah Anda dengan menggunakan nuansa vintage pada pesan Christmas Anda, dan letakkan diatas perapian. Kemudian, tambahkan lampu berbentuk peri atau lampu khas Natal agar semakin terlihat bersinar dan berikan efek menyembul pada mistletoe.

Tidak perlu melakukan persiapan makan malam saat Natal yang terlalu rumit, Anda cukup mengikat peralatan makan seperi sendok dan garpu dengan pita-pita lucu dengan warna-warna menarik seperti biru, merah, atau hijau toska.

2. Pohon Natal sederhana nan mewah.

Tidak ada yang lebih menyenangkan saat Natal selain menghias pohon Natal dengan berbagai pernak-pernik. Untuk membuat pohon Natal yang cantik dan menarik, Anda tidak perlu untuk membeli hiasan yang terlalu mahal.

Cukup dengan menghiasinya dengan lampu peri dan lampu bola khas Natal yang penuh kerlap-kerlip dan letakkan bantal-bantal kecil berwarna cerah dan berpayet emas, serta lilin-lilin kecil di sekeliling pohon.

Et Voila! seketika pohon Natal Anda menjadi pusat perhatian seantero

rumah.

3. Dekorasi sederhana pada meja makan.

Ingin tetap bergaya, namun dengan usaha sederhana untuk perayaan Natal Anda, sangat bisa dilakukan pada dekorasi meja makan keluarga. Anda hanya cukup menggantung dua hiasan Natal seperti bola berwarna emas atau pun gantungan pohon salju pada bagian belakang kursi makan. Mudah, cepat, namun tetap terkesan meriah.

5. Pajang kartu ucapan Natal sekeluarga.

Tunjukkan kekompakan Anda sekeluarga melalui Christmas Card atau kartu ucapan Natal yang dipajang di dinding ruang utama keluarga. Anda bisa mencoba sedikit kreatif dengan menggunakan bingkasi foto yang kosong kemudian dililit dengan pita warna-warni dengan ukuran cukup lebar. Setelah itu buat tempelan kertas pada kartukartu tersebut dan gantungkan pada pita-pita tadi. Dinding yang polos pun akan berubah menjadi berwarna dengan tampilan kartu ucapan yang penuh warna dan menarik.

4. Mengikat peralatan makan dengan pita cantik.

Menarik kan? Selamat mencoba, dijamin Natal Anda dan kelu

Puailiggoubat, NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

N

atal tak hanya jadi momen berkumpul bersama keluarga, tapi bisa jadi ajang belajar bagi balita asal diisi dengan kegiatan tepat. Dapatkan inspirasinya dari sini:

Menghias pohon natal, balita pasti senang. Ia akan semakin bangga jika diizinkan meletakkan bintang di puncak pohon natal keluarga.

Manfaat: · Melatih motorik halus. Dengan jemari mungilnya, ia bisa membantu memasang hiasan ringan yang tidak mudah pecah ke batang pohon Natal. · Mengenal makna pohon Natal sebagai simbol Natal. · Melatih komunikasi saat dia diminta bercerita tentang perasaannya saat menghias pohon Natal. Kebersamaan juga mengajarkan balita kekompakan keluarga. Keakraban saat menjalankan proyek bersama akan dikenang anak sebagai momen istimewa.

Menyiapkan kado natal. Natal identik dengan memberi dan menerima hadiah sebagai wujud saling berbagai kebahagiaan. jadi jangan ragu nelibatkan balita saat menyiapkan hadiah untuk saudara, teman dan kerabat.

Manfaat: · Mengajarkan berbagi itu menyenangkan. · Melatih empati dan memahami perasaan orang lain. Apa hadiah yang paling disukai? Bagaimana rasanya bila menerima hadiah itu? Jelaskan bahwa perasan senang juga dirasakan orang yang menerima hadiah darinya. · Mengerti proses, sesuatu perlu direncanakan. Melatih percaya diri sat memilih kado. Libatkan balita menyiapkan hadiah, misalnya dengan memberikan hasil gambarnya pada nenek atau ikut membungkus kado.

Jangan lupa jelaskan mengapa Anda memilih kado A untuk nenek dan kado B untuk kakek.

Doa bersama. Awali perayaan natal dengan kegiatan ke gereja. Balita belajar bermacam hal ketika ikut misa

untuk anak-anak. Seusai Gereja, ajak balita berdoa bersama.

Manfaat untuk anak: · Merasakan hari Natal hari istimewa karena bisa ke gereja bersama keluarga, ikut dalam perayaan natal khusus, melihat pohon natal atau gua dari biasanya dan berbagi hal lain yang membuat hari natal istimewa baginya dan keluarganya. · Belajar bersyukur atas segala yang diberikan Tuhan, termasuk jika ia mendapatkan hadiah Natal, bisa berpesta bersama teman dan saudara, juga berkumpul dan bermain dalam keadaan sehat dan gembira. · Dengan belajar berdoa, balita merasakan kedamaian dan hubungan khusus dengan Tuhan. Aktivitas ini mengasah sisi spiritualnya.

Cerita kasih natal , dari bermacam buku untuk dibacakan pada balita.

Manfaat: · Membimbing balita menerjemahkan peristiwa natal dalam kesehariannya. · Melatih kecerdasan berbahasa

balita. Logika berbahasa dan cerita yang disampaikan membantu balita mengembangkan ketrampilan bahasa dan kecerdasannya kognitifnya.

Nyanyian natal bersama balita dengan iringan piano, pasti menyenangkan. Lagulagu Natal sederhana, seperti malam kudus, membuat balita senang belajar lagu baru sekaligus belajar memahami kata-kata sederhana dan makna lagu tersebut.

Manfaat: Keterampilan musikal terlatih. · Belajar nada dari lagu-lagu sederhana. · Mempererat hubungan balita dengan keluarganya. · Selain belajar berbahasa, balita

S

ebentar lagi, kita akan sampai di penghujung tahun 2012.

Bagaimana dengan rencana liburan akhir tahun Anda? Agar liburan lancar dan menyenangkan, ikuti 7 jurus jitu berikut.

Akhir tahun biasanya dihabiskan banyak orang dengan traveling ke daerah baru. Ada yang pergi dengan keluarga, ada pula yang pergi dengan teman sambil merayakan Tahun Baru di tempat spesial.

1. Manfaatkan situs traveling Hal pertama yang harus Anda lakukan ketika akan merencanakan libur akhir tahun adalah mencari ide tempat wisata yang akan dikunjungi.

Saat ini ada banyak situs traveling, seperti detikTravel yang berisi review destinasi wisata.

Manfaatkanlah fasilitas ini.

Dengan mengunjungi situs traveling Anda bisa menemukan lokasi traveling dengan mudah, bisa gunung, pantai, atau tempat wisata sejarah. Selain itu, situs traveling biasanya juga menginformasikan travel fair yang sedang berlangsung.

Ini tentu bermanfaat untuk Anda yang haus informasi traveling.

11

belajar ketrampilan matematis, semisal ritme.

Setelah persiapan di atas sudah dilakukan, kini saatnya Anda menyusun itinerary alias jadwal perjalanan. Susun jadwal perjalanan dengan bijak. Tentukan lokasi wisata mana saja yang akan dikunjungi di hari pertama, kedua dan seterusnya. Ini sangat membantu agar Anda tidak kebingungan menentukan lokasi mana saja yang akan dikunjungi.

2. Kunjungi travel fair Selain mampir di situs traveling, Anda juga bisa datang ke pameran wisata yang biasanya rutin digelar menjelang akhir tahun. Di sana, ada banyak paket wisata atau pun promo baik dari tempat wisata maupun maskapai yang bisa Anda dapatkan.

Pameran travel ini biasanya digelar di mal, gedung pameran atau tempat-tempat lain. Cek selalu informasi seputar pameran traveling di kota tempat tinggal Anda.

3. Segera pesan tiket transportasi Sebelum kehabisan, sebaiknya pelancong segera memesan tiket transportasi jauh-jauh hari sebelum berangkat. Pesan tiket sekitar 3 minggu sampai 1 bulan sebelum keberangkatan, bisa menghindari Anda dari kehabisan tiket.

Khusus traveler yang niat bepergian menggunakan pesawat, begitu tahu ada promo tiket pesawat murah, segera pesan. Biasanya,

promo tiket pesawat cepat habis dalam hitungan menit.

4. Jangan lupa booking penginapan Anda tentu tidak ingin luntang lantung di lokasi tujuan karena kehabisan kamar kosong untuk menginap, bukan? Agar terhindar, segera hubungi tmpat penginatapan yang ingin Anda inapi sebelum berangkat, dan pesan kamar yang diinginkan sebelum kehabisan.

5. Susun itinerary dengan bijak

6. Segera urus cuti Untuk Anda yang bekerja dan ingin mendapatkan liburan akhir tahun yang panjang, segera urus cuti kerja. Dengan mengurus cuti, Anda bisa merasakan liburan yang tenang tanpa perlu takut dibayangbayangi pekerjaan.

7. Siapkan fisik sebaik mungkin Ini dia persiapan terakhir yang harus Anda perhatikan, yaitu mempersiapkan fisik dengan baik.

Makan dan minumlah dengan cukup. Jangan lupa konsumsi vitamin dan istirahat yang cukup agar tubuh Anda fit begitu hari keberangkatan tiba.

Puailiggoubat NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

S

ejak dulu Dusun Bose, Desa Muarasikabaluan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, terkenal dengan hasil laut.

Tangkapan warga yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan diolah menjadi ikan asin. Oleh karena itu, ikan asin Bose cukup terkenal di Mentawai dan menjadi oleh-oleh khas dari Sikabaluan.

Hasil ikan melimpah berada di Teluk Bose. Demi menjaga keberlangsungan hasil laut di sana, kelompok nelayan di kampung tersebut membuat peraturan bersama tentang pemanfaatan wilayah laut. Di wilayah yang disepakati, dilarang menangkap ikan menggunakan potas, bom ikan. Kapal pukat harimau juga dilarang menangkap di area tersebut.

Se-jak peraturan dibuat awal 2011 lalu, sudah tiga sanksi yang diberikan kepada nelayan yang melanggar.

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Mentawai memberikan bantuan bagi kelompok nelayan di Siberut Utara, salah satunya kelompok nelayan yang ada di Bose. Bantuan yang diserahkan berupa dana bergulir Rp100 Juta yang bisa digunakan untuk membeli perlengkapan menangkap ikan.

Jamin Sapotuk, 46 tahun, salah seorang anggota kelompok nelayan di Bose berharap bantuan pemerintah tersebut dapat meningkatkan hasil tangkap nelayan, meningkatkan mutu dan kualitas ikan asin Bose dan membuat pemasaran yang bagus.

Berikut petikan wawancara kontributor Puailiggoubat Hardigowonto dengan Jamin Sapotuk di Dusun Bose, beberapa waktu lalu.

Bagaimana kehidupan para nelayan di sini?

Boleh dikatakan, kehidupan para nelayan Bose dalam situasi serba pas-pasan, makanya kami belum mampu memiliki peralatan nelayan yang mantap. Tentu saja, dengan pengadaan alat bantu nelayan akan dapat meningkatkan pendapatan nelayan setempat.

Mudah-mudahan, di waktu mendatang, dengan adanya bantuan Pemkab ini dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi rumah tangga para nelayan.

Menjadi nelayan, bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi merupakan suatu keharusan. Apalagi Mentawai mempunyai kekayaan alam di laut yang melimpah. Menjadi nelayan merupakan salah satu upaya orang Bose untuk mendapatkan dan mengolah hasil laut, meski dengan cara yang sangat terbatas. Bose berada di teluk dengan potensi ikan yang berlimpah yang menarik perhatian orang luar untuk memanfaatkannya dengan teknologi lebih canggih. Tentu saja akan berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan tradisional, yang selanjutnya mempengaruhi pendapatan nelayan di Bose.

Bagaimana awal terbentuknya kelompok nelayan di Bose?

Keberadaan kelompok nelayan ini sudah ada sejak tahun 2010. Saya jadi anggota di kelompok nelayan “Gurukna�. Kami berterima kasih atas bantuan dari Pemkab Kepulauan Mentawai untuk para nelayan di Kecamatan Siberut Utara. Kepada kami dipercayakan untuk mengelola bantuan ini.

Kini, di Bose, ada dua kelompok nelayan; yakni kelompok nelayan Gurukna, sebanyak 25 orang dan kelompok nelayan Langgi-Langgi, 26 orang. Terus terang, hingga kini, kelompok nelayan yang ada di Bose masih belum mampu bersaing di bidang pemasaran hasil tangkapan nelayan. Peralatan orang lain lebih canggih ketimbang kami. Selama ini, kami memang menggunakan jaring untuk menangkap ikan, namun masih dengan peralatan sederhana, belum memadai, sehingga hasil tangkapan pun belum maksimal. Peralatan yang kami miliki masih belum mendukung untuk memperoleh hasil maksimal. Peralatan jaring misalnya, dibeli dengan modal ala kadarnya.

Bagaimana pemanfaatan laut bersama di antara para nelayan?

Tanggal 11 Februari 2011, kita

telah membuat peraturan bersama mengenai wilayah laut guna pemanfaatan bersama. Dalam peraturan tersebut, disepakati juga tentang sanksi. Peraturan bersama disusun kelompok nelayan Gurukna dan Langgi-Langgi. Tembusan peraturan bersama tersebut disampaikan ke beberapa desa dan juga ke pihak kecamatan.

Sanksi berkaitan dengan larangan yang dimuat dalam peraturan bersama tersebut, misalnya dilarang penggunaan kompresor, potassium, kapal pukat harimau yang sifatnya mengeksploitasi habis-habisan hasil laut. Bila ada pihak yang berhasil ditangkap nelayan Bose, seluruh peralatan di kapal disita dengan denda Rp10 Juta.

Hingga saat ini, telah diterapkan tiga sanksi atas tiga pelanggaran.

Pembuatan peraturan ini bukan karena ingin mencari uang, tetapi agar dipahami pemanfaatan hasil laut bersama yang berbasis keseimbangan lingkungan. Laut sekitar Teluk Bose adalah lahan nafkah kehidupan nelayan setempat yang tidak mempunyai peralatan dan perlengkapan yang canggih.

Bila tanpa ketentuan tegas seperti ini, orang luar akan leluasa menguras kekayaan laut dan membuat nelayan setempat menderita. Harus diakui, masih ada kejadian pencurian ikan di laut oleh pihak-pihak luar yang mempunyai teknologi canggih, tanpa sepengetahuan kami. Denda dari sanksi digunakan sebagai kas kelompok dan kegiatan kelompok.

Ikan asin Bose dikenal sebagai oleh-oleh yang dibawa pulang dari Kepulauan Mentawai. Bagaimana rencana selanjutnya setelah adanya bantuan Pemkab ini?

Memang benar, ikan asin asal Bose sudah dikenal pihak luar, terutama mereka yang pernah berkunjung ke Siberut Utara.

Direncanakan, setelah adanya bantuan dari Pemkab ini, kami membentuk sistem pemasaran dalam kelompok. Jujur, selama ini kami

belum bisa memenuhi semua permintaan ikan asin yang datang dari pelanggan luar Bose.

Kami belum mempunyai peralatan yang mendukung pencapaian hasil maksimal.

Apa langkah lanjutan yang ditempuh para nelayan setempat?

Kami akan memasarkannya dalam bentuk kelompok. Kami bertekad benar-benar mau menjaga dan mempertahankan kualitas ikan asin Bose. Sudah ada rencana kami untuk membuat kemasan yang lebih menarik dan lebih tahan lama. Hal tersebut sudah kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Mentawai saat penyerahan rekening bantuan Pemkab secara simbolis oleh bupati di Muara Sikabaluan, beberapa waktu silam.

Langkah pertama kami adalah membuat kondisi pemasaran ikan asin lebih lancar dan merencanakan kemasan lebih menarik, sehingga dapat tembus pasaran ke Tuapejat dan Padang. Dengan harga jual per kilogram Rp 25 Ribu – Rp 35 Ribu, kami berharap itu adalah harga jual yang memadai, apalagi ditunjang dengan mutu atau kualitas yang bagus.

Apa saja bentuk bantuan Pemkab?

Pemkab memberikan bantuan dana untuk selanjutnya tiap kelompok menentukan kebutuhan para anggotanya. Sebelumnya, kami telah memberikan catatan-catatan keperluan barang ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), berisi apa saja yang dibutuhkan anggota melalui kelompok.

12

Selanjutnya, kami membelanjakan uang tersebut untuk membeli sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Sesampai di Bose, apa yang diharapkan lagi agar bantuan tersebut mencapai tujuannya?

Itu hal yang pasti, apalagi sebelumnya kita sudah melakukan musyawarah bersama kelompok nelayan Langgi-Langgi untuk membentuk suatu badan usaha. Memang belum diberi nama. Tujuan badan usaha ini adalah memperlancar hasil pemasaran tangkapan para nelayan Bose. Kami sudah bertanya kepada dinas terkait. Kelompok nelayan Gurukna dan Langgi-Langgi sepakat untuk memasarkan ikan asin. Kami akan kelola melalui kelompok.

Selain itu, kami berencana membuat satu pasar ikan segar di Sikabaluan.

Kami akan memasok ikan segar maupun ikan asin tangkapan nelayan atas nama kelompok di Muara Sikabaluan.( hrd)

BIODATA Nama Lengkap: Jamin Sapotuk Kelahiran: Muara Sikabaluan, 9 Agustus 1966 Pendidikan: SD Fransiskus. M. Sikabaluan (1980) Pekerjaan: Nelayan Alamat: Dusun Bose, Desa Muara Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Mentawai

Puailiggoubat 13

SISI LAIN

D

osen Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta di Kota Padang ini sangat kagum dengan keindahan alam Mentawai terutama keindahan dan kekayaan lautnya. Beberapa kali berkunjung ke Mentawai dan pernah memetakan potensi laut Mentawai di Pulau Pagai, dia melihat potensi kelautan belum digarap maksimal, padahal kekayaan laut Mentawai terutama ikan tunanya bisa menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

Kerap meneliti di Mentawai, Harfiandri prihatin seringnya masyarakat Mentawai keracunan akibat mengonsumsi penyu. Ketua Pusat dan Informasi Penyu Sumatra Barat (Sea Turtle Information Centre of Indonesia/Seti) ini mengatakan masyarakat harus diedukasi agar mengetahui jenis penyu beracun.

Berikut petikan wawancaranya dengan Puailiggoubat.

Apa yang mendorong Anda tertarik meneliti Penyu?

Pertama itu merupakan bidang ilmu yang saya pelajari waktu

No. 254, 15 - 31 Desember 2012

mengambil S2 di Malaysia. Kedua ada banyak keunikan tentang penyu Kapan Anda memulai meneliti penyu di Mentawai?

Sekitar 1998 saya sudah ke Siberut Selatan. saya mengobservasi dengan bertanya kepada masyarakat setempat jumlah dan tempat penyu yang sering ditemukan. Sekitar tahun 2000-an saya mulai intens melakukan penelitian tentang sebaran penyu di Siberut Selatan. Dari penelitian dan observasi di masyarakat saya dapat info lokasi yang banyak ditempati oleh penyu seperti Karamajat, Masi, Majeneng dan Sagulubbek.

Berapa jenis penyu yang paling banyak populasinya di Mentawai?

Empat: Penyu hijau (Chelonia mydas), Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata), Penyu Lekang (Lepidochelys olivachea) dan Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea).

Di antara jenis yang Anda sebutkan apakah ada yang beracun, mengingat banyak warga Mentawai

yang mati karena mengonsumsi daging penyu?

Daging penyu beracun disebabkan bakteri. Dalam tubuh penyu terdapat banyak sel darah merah (Myoglobulim) yang membantu menyimpan kadar oksigen. Daging penyu yang banyak mengandung sel darah merah mudah sekali rusak dan busuk yang disebabkan bakteri Eschericia coli dan Salmonela typii sehingga saat daging tersebut dimakan, bakteri dan virus itu ikut masuk dalam tubuh yang membuat

daya tubuh berkurang sehingga mualmual, kalau pengobatannya terlambat bisa mengakibatkan kematian.

Ibu yang menyusui apabila mengonsumsi daging penyu yang sudah terkontaminasi bakteri menyebabkan kandungan asinya juga terkontaminasi sehingga bayi yang menyusui kena.

Sumber racun pada penyu juga berasal dari kadar protein yang terdapat dalam daging penyu yang terombak menjadi histamin, orang mengonsumsi mengalami gejala gatal-gatal, mual, sakit perut dan muntah. Apabila kadar histamin tinggi, maka akan menyebabkan keracunan dan kematian bagi sipemakan.

Proses pembusukan daging penyu akibat kedua bakteri itu berlangsung sangat cepat. Kalau ditanya apakah daging penyu beracun atau tidak, jawabannya selama bakteri itu ada dan proses pembusukan terjadi maka penyu pasti beracun.

Daging penyu beracun bukan disebabkan pada makanan yang dikonsumsi karena kalau melihat pola makan penyu, mereka cukup selektif.

Tidak benar juga kalau ada yang

mengatakan jika penyu beracun itu ususnya pendek, secara ilmiah jelas itu bakteri.

Untuk menghindari keracunan penyu, masyarakat mesti apa?

Satu-satunya cara adalah masyarakat tidak boleh memakan daging penyu, karena untuk menentukan penyu itu beracun karena proses pembusukan bakteri itu tidak mudah.

Di Mentawai ada budaya yang mengharuskan dalam ritual adat berburu penyu, nah apa yang mesti dilakukan?

Mesti ada alternatif lain kalau itu sudah aturan adat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Kalau di tempat lain seperti Bali ada juga syarat adat seperti itu, namun seiring dengan pemahaman mereka yang mulai berkembang, mereka sudah cari alternatif lain. Di Mentawai kasus keracunan baru mencuat di publik mungkin baru, tapi saya rasa sebelumnya itu pernah terjadi. (gsn)

Puailiggoubat NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

Dari 52 kasus korupsi yang macet umumnya kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah Rus Akbar

14

Wajah Muram Pemberantasan Korupsi di Sumbar FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

esungguhan penegak hukum untuk menyelesaikan penanganan kasus korupsi di Sumatera Barat masih lemah. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang merilis, dari 148 kasus korupsi yang terjadi di Sumatra Barat sejak 2007, hanya 22 kasus yang dilimpahkan ke pengadilan dan baru 8 kasus yang tuntas.

“Tahun ini hanya terdapat 8 kasus dengan kerugian negara di atas Rp 1 Miliar. Padahal berdasarkan data LBH Padang, ada 148 kasus tercatat dengan kerugian negara sekitar Rp 157.002.617.789,” ujar Direktur LBH Padang, Vino Oktavia pada wartawan, Senin 10 Desember lalu.

Sementara untuk level pengusutan juga belum ada kemajuan signifikan, penegakan hukum pemberantasan korupsi di Sumatra Barat baik secara kuantitas maupun kualitas penanganan kasus. Berdasarkan data yang dimiliki oleh LBH Padang, hingga tanggal 7 Desember 2012, hanya ada 14 kasus yang diungkap oleh penegak hukum.

“Angka ini sedikit lebih tinggi dari tahun 2011, yaitu 12 kasus. Kasuskasus yang diungkap tersebut pun, juga didominasi oleh kasus-kasus kecil, sementara proses hukum terhadap kasus-kasus besar yang diduga kuat terjadi korupsi tidak jelas perkembangan penanganannya,” ungkapnya.

Selain itu pada 2007 hingga sekarang, dari 148 kasus korupsi di Sumatera Barat, LBH Padang mencatat 52 kasus korupsi yang penanganannya tergolong macet, termasuk diantaranya kasuskasus yang melibatkan kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun perkembangan kasus tidak jelas yaitu Syafrizal J (mantan Bupati Solok), Mukhlis. R (Walikota Pariaman), Mahyudin (mantan Walikota Pariaman) dan Marlon Martua (mantan Bupati Dharmasraya).

K

SIDANG TIPIKOR - Mantan Bupati Mentawai Edison Saleleubaja yang bersaksi di pengadilan Tipikor Padang, Senin 18 Juni 2012 terkait PSDH Mentawai 2005 Di samping itu juga terdapat kecenderungan didiamkannya kasuskasus yang diduga melibatkan kepala daerah dan pejabat-pejabat di daerah, seperti kasus Bussines Development Centre (BDC) untuk pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) tahun 2002-2005 di Sawahlunto senilai Rp1 Miliar tersendat. Kasus diduga melibatkan walikota dan mantan sekdako, kasus dana bantuan bantuan gempa 2007 dan 2009 di Pesisir Selatan yang diduga melibatkan Bupati dan pejabat-pejabat lainnya.

“Tersendatnya kasus ini karena koordinasi penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi juga dinilai belum maksimal dan terjadi ketimpangan penanganan kasus terutama antara

Kepolisian dan Kejaksaan,” katanya.

Dari 148 kasus korupsi yang terjadi, 136 kasus ditangani oleh Kejaksaan, sementara kepolisian hanya menangani sebanyak 7 kasus, sisanya sebanyak 5 kasus ditangani oleh KPK. “Padahal partisipasi masyarakat sudah tergolong cukup tinggi untuk mendorong upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi,” kata Vino.

Dari 148 kasus tersebut, 78 kasus merupakan laporan masyarakat, sementara inisiatif penegak hukum kurang dari 50 persen yaitu 48 kasus oleh kejaksaan, 4 kasus inisiatif kepolisian, dan 18 kasus merupakan hasil audit BPK/BPKP. “Modus operandi kasus tersebut masih seputar mark-up yang paling

Sumbar Terima DIPA Rp8,6 Triliun PADANG - Tahun depan, Sumatra Barat mendapat jatah Dana Dekonsentrasi dan Perbantuan Rp8,688 Triliun. Jumlah itu meningkat 15 persen atau Rp1,2 Triliun dari jatah tahun ini.

Anggaran tersebut terbagi dalam 858 daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) 2013 yang diserahkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Senin, 10 Desember.

Sementara menurut Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sumbar, H. M. Yani, dana transfer yang diterima Pemprov Sumbar tahun depan Rp14,427 Triliun yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil. “Dana tersebut langsung masuk masuk ke dalam APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota”, ujarnya.

M.Yani juga menyampaikan penegasan presiden dalam

kesempatan tersebut yang menyatakan agar melaksanakan kegiatan tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku. “Semakin cepat realisasi kegiatan semakin baik dalam memajukan perekonomian masyarakat,” katanya.

Presiden juga berpesan, lanjut M. Yani, dalam penyerapan anggaran jauh dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotismea. (o)

banyak dilakukan, jumlahnya 54 kasus, disusul modus penyimpangan anggaran sebanyak 28 kasus dan penyalahgunaan wewenang sebanyak 22 kasus,” terang Vino.

Sementara dari sisi terjadinya tindak pidana korupsi, sektor infrastruktur merupakan sektor terbesar yaitu terdapat 37 kasus, disusul sektor bantuan sosial 23 kasus dan sektor keuangan 22 kasus. “Kalau dilihat dari wilayah, Pasaman Barat menempati urutan pertama tingkat korupsi tertinggi yaitu sebanyak 21 kasus, disusul Kota Bukittinggi 18 kasus, Kabupaten 50 Kota 17 kasus dan Pesisir Selatan 12 kasus,” ulasnya.

Selain itu vonis yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Tipikor Padang dinilai masih rendah. Sampai sekarang dari 17 kasus yang telah divonis pada tahun 2012, belum ada terdakwa korupsi yang divonis di atas 6 tahun. Belum lagi disparitas (perbedaan) dalam menjatuhkan vonis terhadap kasus-kasus korupsi.

Kasus dengan terdakwa kepala daerah maupun pejabat dengan kerugian negara yang besar, vonisnya lebih rendah atau sama dengan kasus-kasus kecil yang terdakwanya hanyalah masyarakat biasa, misalnya kasus korupsi mantan Bupati Mentawai Edison Saleleubaja yang kerugian negara Rp 1,5 Miliar divonis 4 tahun oleh majelis hakim.

Vonis ini sama dengan kasus korupsi PNPM dengan terdakwa Idrianis yang kerugian keuangan negaranya jauh lebih kecil yaitu Rp 300 Juta. Hal ini menggambarkan kurangnya sense of anti corruption hakim-hakim Pengadilan Tipikor Padang.

“Padahal tidak ada larangan hakim untuk memutus di atas tuntutan jaksa jika yang menjadi alasan adalah rendahnya tuntutan jaksa,” katanya.

Berdasarkan uraian tersebut, LBH Padang menghimbau penegak hukum meningkatkan kinerja Penindakan Tindak Pidana Korupsi, terutama terhadap kasus-kasus besar yang merugikan masyarakat banyak, baik secara kuantitas maupun kualitas di setiap tingkatan baik penyidikan, penuntutan maupun dalam proses penuntutan di sidang pengadilan, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum terutama kepolisian dan kejaksaan dengan KPK. Demi menjaga semangat pemberantasan korupsi maka LBH Padang juga mengimbau seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatra Barat terutama dalam hal pengawasan sehingga tidak terjadi disparitas penegakan hukum dan dapat mewujudkan penegakan hukum yang profesional, adil, transparan dan independen. (o)

15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

Kerugian mencapai Rp 3 Miliar.

Api Lalap Empat Ruko di Padang

Rus Akbar

E

mpat petak toko di Kelurahan Bandar Olo, Kecamatan Padang Barat, Sumatra Barat

hangus terbakar, Senin, 10 Desember lalu. Tidak ada korban jiwa pada kejadian itu.

Budhi Herwanto, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengatakan, penyebab kebakaran ruko ini akibat ada aktivitas di sebuah gudang yang ada di belakang. “Ada dugaan kebakaran ini disengaja, sebab saat terjadi ada sebuah ledakan,” ujarnya saat di lokasi kejadian, Senin 10 Desember lalu.

Ruko yang terbakar ini umumnya berlantai dua, menjual perabotan seperti kasur, lemari yang mudah terbakar,

selain itu ada toko ban, spare part serta toko alat tulis.

Proses pemadaman api oleh Damkar sempat mengalami kendala.

Penyebabnya menurut Budhi akses ke lokasi kejadian jalannya sangat padat.

Banyak truk dan kendaraan karena ini kawasan Pasar Raya Padang.

“Selain itu kerumunan warga yang melihat kondisi serta kesibukan pemilik toko ini mengeluarkan barangnyabarangnya ke luar yang bisa diselamatkan,” ujarnya.

Akibat terbakarnya ruko yang berada di belakang Plaza Andalas kerugian mencapai Rp3 Miliar. Selain Damkar Kota Padang, juga dibantu dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat dan dibantu personil Sat Pol PP Padang dan para ormas. (rus)

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

KEBAKARAN - Proses pemdaman kebakaran empat ruko di Bandar Olo Padang

Anggota Marinir Penganiaya Wartawan Dikenai Pasal Berlapis PADANG - Tiga terdakwa oknum anggota Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarharlan) II Teluk Bayur pelaku penganiayaan terhadap sejumlah wartawan saat melakukan peliputan penertiban kafe esek-esek di Bukit Lampu, Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk -Bega-lung pada 29 Mei lalu disidang dengan dakwaan acaman pasal berlapis.

Tiga terdakwa marinir tersebut di sidang di Pengadilan Militer 1-03 Jalan By Pass KM 16 Padang pada Rabu, 12 Desember. Marinir tersebut adalah Ade Carsim berpangkat Sersan Dua (Serda), Saddam Husein Harahap Berpangkat Sersan Dua (Serda) dan Dwi Eka Prastya berpangkat Prajurit Satu (Praju) dengan 6 saksi yang telah disidang dari 12 saksi yang direncanakan hadir.

Agenda sidang adalah pembacaan dakwaan ketiga terdakwa dan pemeriksaan sejumlah saksi. Sidang pun dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Letkol CHK Roza Maimun dengan hakim anggota Mayor Jonarko, dan Kapten Abdul Halim sedangkan Oditur atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) oleh Kapten CHK Yusdiharto, sementara penasehat hokum ketiga terdakwa tersebut dari jajaran TNI-AL yakni Letkol Anwar dan RD. Chandra.

Kemudian saksi yang kembali dihadirkan sebelumnya yakni Kepala Satpol PP Padang, Nasrul Sugana, Ridho Satria, Kasi Trantib Pol PP Padang, sedangkan beberapa wartawan yang jadi saksi yakni Budi Sunandar(SindoTV, Afiyandi (Metrotv), Jamaldi (Favorit TV), dan Julian (Trans 7).

Setelah pembacaan dakwaan oleh Oditur Kapten CHK Yusdiharto, ketika ketiga terdakwa sempat berdiskusi penasehat hukumnya Letkol

Anwar menyatakan sidang dilanjutkan karena tidak ada eksepsi dari ketiga terdakwa, “Sidang silahkan dilanjutkan dan tidak ada eksepsi,” kata Letkol Anwar kepada ketua Majelis Hakim.

Saksi pertama Kasat POL PP Padang, Nasrul Sugana menceritakan penertiban kafe remang-remang hingga terjadi insiden pemukulan terhadap wartawan menurutnya kegiatan penertiban yang dilakukan bersama anggotanya sudah sesuai dengan prosedur dan telah melakukan pertemuan satu hari sebelumnya dengan pihak kecamatan setempat, namun saat penertiban tidak mengetahui ada kejadian pemukulan oleh marinir terhadap wartawan.

“Kami hanya mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang akan mengambil motornya di atas.

Mendapat informasi tersebut kami langsung turun dan di lokasi kejadian telah sepi. Saat itu memang saya melihat ada satu unit kamera handycam hancur. Setelah saya tanyakan ternyata kamera itu milik salah seorang wartawan,” ungkap Nasrul Sugana.

Saksi kedua Ridho Satria, Kasi Trantib Satpol PP menyoal tentang kesaksian sebelumnya pada sidang pemukulan warga mengatakan saat peristiwa dirinya tidak mengetahui adanya penganiayaan terhadap warga dan wartawan yang dilakukan oknum marinir.

Kemudian saksi selanjutnya Budi Sunandar wartawan Sindo TV menceritakan, pada saat terjadi pemukulan terhadap wartawan dirinya saat sedang melakukan peliputan langsung dihadang oleh lebih dari 5 orang marinir dimintai menyerahkan kameranya, “Waktu itu saat melakukan peliputan penertiban kafe, ada lebih dari 5 orang berpakaian aparat TNI meng-

halangi saya dan mereka meminta kamera saya, lalu saya katakan saya wartawan Pak dengan menunjukkan kartu Pers sebagai identitas saya, tapi mereka berusaha menghalangi saya dan menarik kamera saya,” Jelas Budi di depan persidangan.

Lanjut Budi, dia berusaha melindungi kamera saya dengan posisi menunduk, lalu dari samping ada yang menarik telinga saya di sebelah kanan, karena sudah merasa sakit di bagian telinga, kameranya berhasil dirampas, selain itu ia juga ditendang pinggul dari belakang, dan akibat dari peristiwa itu ia mengalami luka dibagian telinga sebanyak 7 jahitan.

Kemudian saksi selanjutnya

Afriyandi, wartawan METROTV menerangkan atas pemukulan di pipi sebelah kanannya oleh oknum Marinir yang dikenalinya Saddam Husein Harahap berpangkat serda yang juga berada di persidangan, namun setelah diberi kesempatan ketua Majelis Hakim untuk memberi sanggahan, anggota Marinir tersebut tidak membantah.

Selanjutnya saksi masih dari kalangan wartawan, yakni Jamaldi (FAVORIT TV) wartawan TV lokal, juga berada bersama sekitar 7 orang wartawan yang melakukan peliputan pada saat itu, kamera berupa handycam dirampas oleh salah seorang anggota Marinir dan dilemparkan ke jalan aspal hingga hancur tidak bisa diguna-

kan lagi, selain itu wartawan lain yang bersaksi adalah Julian, wartawan TRANS 7.

Akibat perbuatan ketiga terdakwa anggota marinir tersebut dijerat Pasal 170 KUHP tentang pengrusakan, Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama, , serta Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setelah pemeriksaan sejumlah saksi, kemudian Oditur Kapten CHK Yusdiharto menunjukkan barang bukti berupa kamera jenis handycam milik wartawan yang sudah hancur, hasil visum. Dan persidangan ditunda se-pekan yang akan datang dengan agenda pemeriksaan saksi lain. (trs)

Penduduk Sumbar Meningkat PADANG - Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) Sumatera Barat mencatat jumlah penduduk telah mencapai 5.617.977 jiwa. Data ini menjadi bahan dasar jumlah pemilih pada Pemilu tahun 2014.

“Data ini akan terus dikembangkan, terhadap para penduduk yang hidup di perbatasan kecamatan atau nagari, belum jelas kemana dirinya terdata pada daerah tempat tinggal. Selain itu kita juga akan memaksimalkan penduduk yang belum mengikuti perekaman e-KTP, untuk itu saling koordinasi dan kerjasama akan dapat menuntaskan data kependudukan Sumatera Barat secara baik menjelang 16 bulan pelaksanaan Pemilu tahun 2014,” jelas Guber-nur Sumbar Irwan Prayitno pada acara Penyerahan DAK 2 kepada KPU, Kamis, 6 Desember lalu.

Lebih jauh Gubernur Irwan

Pra-yitno menyampaikan, kenaikan jumlah penduduk ini merata di seluruh kabupaten dan kota se-Sumbar.

Data ini tentu mengacu pada perekaman e-KTP yang telah kita lakukan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Pada tahun 2010, berdasarkan data statistik penduduk Sumatera Barat tercatat lebih kurang 4,8 juta jiwa, hal ini menandakan laju pertumbuhan Sumatera Barat. Namun dari semua tentu masih banyak juga masyarakat yang belum terdata, dan terekam pada program e-KPU lalu terutama pada daerah-daerah perbatasan antar kecamatan, nagari maupun perbatasan antar provinsi.

“Mudah-mudahan dengan koordinasi, kerjasama semua pihak, pemberlakukan nomor tunggal penduduk perlu menjadi perhatian kita bersama. Karena itu proses pelaporan, pindah, meninggal dunia, lahir harus dilakukan dengan sistem yang cermat dan tepat, sehingga

perhatian pemerintah kepada seluruh masyarakat dapat terpantau secara baik untuk kesejahteraan yang merata” kata Irwan.

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar Syafrizal menyampaikan, maksud dari penyerahan DAK 2 dalam rangka menyukseskan Pemilu tahun 2014 sesuai dengan amanat UU no 8/2012, bahwa pemerintah menyediakan data kependudukan sebagai bahan bagi KPU. Tujuan kegiatan ini meningkatkan akurasi database kependudukan di tingkat kabupaten dan kota, provinsi dan pusat yang satu sama lainnya tersambung secara langsung (online) mengefektifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) seluruh Indonesia, serta menertibkan penerbitan dokumen kependudukan (KK, e-KTP dan Akta Pencatatan Sipil), ujarnya. (o)

Puailiggoubat NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

8

Potret Buram Tiga Tahun DPRD Mentawai Menjabat

Suara Puailiggoubat Politik Anggaran

A

da kabar yang menghenyakkan kita di penghujung tahun 2012 ini. Di tengah-tengah masih mengambangnya penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana gempa dan tsunami di Mentawai tahun 2010. Pemkab dan DPRD Mentawai ramai-ramai membeli mobil dinas baru, jumlahnya tak tanggungtanggung, 19 unit. Dana yang diambil berasal dari APBD Perubahan 2012.

Alasan pengadaan mobil itu menurut Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori seperti yang ditulis Puailiggoubat dalam edisi ini adalah karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) masih banyak.

Sudah menjadi rahasia umum, dari tahun ke tahun anggaran APBD Mentawai senantiasa tersisa, bahkan tahun lalu sisanya mencapai Rp200 Miliar. Sungguh dana yang besar jika digunakan untuk membangun infrastruktur sekolah, jalan ataupun sarana kesehatan.

Entah untuk menyelamatkan muka agar tidak dianggap menyisakan SILPA banyak, pengadaan mobil seketika dilakukan di penghujung tahun,dalam APBD Perubahan yang hanya di bahas beberapa saat. Apakah pengadaan mobil dinas itu memang sudah direncanakan sebelumnya? Apakah kebutuhannya merupakan prioritas ? Sudahkah jalanjalan di Mentawai layak dilalui mobil ?

Sudahkah BBM di Mentawai mencukupi untuk memasok kendaraan yang ada baik kendaraan dinas dan pribadi?

Pertanyaan lainnya, mengapa harus dibeli kendaraan baru sementara masih banyak kendaraan dinas milik Pemda yang dipinjam pihak lain, berada di tangan yang tidak berhak dan tidak dipulangkan ?.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Juni 2012 lalu disebutkan, setidaknya ada lima unit mobil dinas yang dipinjamkan ke Polres Mentawai, Kejari Tuapeijat dan Pos AL. Lalu ada dua unit mobil dinas yang belum dikembalikan mantan bupati lama, Edison Saleleubaja yang kini mendekam di penjara karena kasus korupsi. Ada juga 29 unit motor masih dikuasai mantan anggota DPRD dan belasan lainnya di tangan pensiunan PNS yang ogah memulangkannya.

DPRD sendiri saat ini sudah memiliki 8 unit kendaraan operasional untuk pimpinan, sekretaris dewan dan komisi.

Penambahan 10 unit mobil baru ini patut dipertanyakan keefektifannya.

Terus terang, pemerintah dan DPRD Mentawai sangat tertutup dalam anggaran. Publik sangat susah mengakses dokumen anggaran yang ada yang mestinya transparan dan terbuka sebab dokumen APBD adalah dokumen publik.

Menghamburkan anggaran dalam APBD Perubahan di akhir tahun merupakan bagian dari politik anggaran. Mesti pemerintah sudah mencanangkan penganggaran harus berbasis kinerja namun penilaian atas laporan keuangan anggaran masih normatif dan administratif. Tak heran setiap akhir tahun anggaran, akan muncul berbagai pengadaan barang yang sebelumnya tidak ada dalam APBD, perjalanan dinas, berbagai workshop dan pertemuan.z

16

D

PRD Mentawai periode 2009-2014 sebagai wakil rakyat yang dipercaya dan dipilih langsung oleh rakyat Mentawai idealnya punya kedekatan dengan masyarakat untuk membuat berbagai peraturan sesuai dengan kebutuhan rakyat dan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat melalui programprogram yang ditawarkan oleh Pemda melalui rencana strategis (Renstra) dari masing-masing SKPD. Untuk kepentingan rakyat, DPRD soyogianya harus lebih banyak meluangkan waktu berdialog serta mendengarkan jeritan-jeritan rakyat dari dusun ke desa hingga ke kecamatan. Besaran waktu untuk membangun ruang dialog/diskusi dengan rakyat merupakan sebuah indikator bahwa DPRD secara nyata dan fakta berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

Ruang dialog tentunya akan menghasilkan usulan-usulan program yang akan dituangkan dalam program pemerintah daerah sekaligus menjalankan fungsinya dalam penganggaran (bugeting) serta pengawasan terhadap program dari masingmasing SKPD. Dan bila program dari SKPD atau pemerintah tersebut membutuhkan sebuah legitimasi atau payung hukum dalam pelaksanaannya, maka DPRD juga harus bisa menjalankan fungsinya sebagai badan legislasi terhadap perancangan peraturan daerah (perda).

Menapaki usia tiga tahun DPRD Mentawai periode 2009-2014 berjalan, hasil kerja (kinerja) dari lembaga ini perlu dilakukan evaluasi oleh rakyat terhadap apa yang sudah DPRD lakukan kepada rakyat Mentawai yang telah memilih mereka melalui “janji-janji palsu melalui proses kampanye politik” di daerah pemilihan (dapil) 20 anggota dewan terpilih ini.

Seiring dengan berjalannya waktu tiga tahun duduk di kursi DPRD, indikator dampak keberhasilan DPRD sebagai penjaring aspirasi rakyat sekitar 71,000 jiwa penduduk Mentawai bisa dikatakan belumlah maksimal melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, karena waktu DPRD lebih banyak tersita untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti perjalanan dinas dengan anggaran Rp4 miliar di Sekretariat DPRD (APBD TA 2012 sebelum perubahan), bimbingan teknis (bimtek) reses ke daerah-

oleh:Pinda Simanjuntak Staf YCMM daerah yang sudah maju dan sidangsidang pembahasan Ranperda dan Paripurna.

Keberhasilan DPRD bisa kita lihat dari jumlah produk/ peraturan daerah (Perda) baik perda atas usulan atau inisiatif DPRD, maupun perda yang diusulkan oleh eksekutif dan disahkan secara bersama kepala daerah.

Kenapa perda ini penting? Karena peraturan daerah (Perda) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah (eksekutif) punya dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

pembuatan perda Rp. 988.400.000, hemat penulis DPRD hanya menetapkan satu (1) perda tentang APBD Mentawai Tahun Anggaran (TA) 2011 plus APBD Perubahan. Selanjutnya pada tahun 2012 dengan alokasi anggaran Rp931.275.000, DPRD juga hanya bisa menetapkan satu (1) perda rutinitas tentang APBD Mentawai dan perubahan TA 2012 (mohon diralat jika jumlah produk perdanya ada).

Sementara itu alokasi anggaran untuk penyusunan Ranperda (rancangan peraturan daerah sejak tahun 2010-2012 alokasi anggarannya sebesar Rp 2.670.971.000. Rencananya di tahun 2012 ini DPRD Mentawai akan mensahkan 17 Ranperda antara lain Ranperda

Dengan jumlah investasi (bulagat) untuk DPRD Mentawai dalam membahas perda sejak tahun 20092012 mencapai Rp3.334.422.600, penulis memperoleh data dari berbagai sumber tahun 2009, belum ada perda yang ditetapkan bersama Pemda Mentawai kecuali perda tentang APBD TA 2009 dan perubahan, besaran alokasi anggaran untuk pembahasan perda ini Rp 967,470.000.

Kemudian alokasi anggaran pembahasan perda tahun 2010 Rp 447.227.600, hasil dari investasi ini DPRD bersama pemda (mantan bupati Mentawai Edison Saleleubaja) telah menetapkan 13 perda usulan eksekutif ditambah 1 rutinitas Perda tentang APBD TA 2010. Keberhasilan 13 produk Perda ini juga harus dilihat berapa lama rentang waktu pembahasan produk Ranperda diproses dan ditetapkan menjadi Perda yang berkekuatan hukum dan sah.

Untuk kita ketahui Perda tentang pemerintahan desa ini sudah diusulkan oleh eksekutif sejak tahun 2008 (2 tahun sebelum diperdakan) Kemudian tahun 2011 alokasi

Pajak Daerah, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Izin Gangguan, Kepariwisataan, Retribusi Penyeberangan di Atas Air, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Retribusi Penjualan Produksi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, APBD perubahan 2012, APBD 2013, Pengelolaan dana Hibah dan Bantuan Sosial serta Hari Jadi Kabupaten. Dari data ini DPRD ternyata lebih produktif menghasilkan Perda ketika jumlah anggaran untuk penyusunan Ranperda dan Perda kisaran kurang dari 500 juta per tahun.

Evaluasi ini belum termasuk dari apa hasil-hasil yang diperoleh dari “Bimtek dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan” yang memakan biaya Rp1.486.950.000 (sumber APBD Mentawai tahun 2009-2012).

Hasil dari Bimtek ini justru berbanding terbalik dimana beberapa SKPD seperti dinas kesehatan, dinas

pariwisata, proyek-proyek fisik dinas pendidikan justru tidak menggunakan Perda yang telah ditetapkan dalam pemungutan retribusi daerah. Ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan yang dimandatkan rakyat kepada DPRD tidak dijalankan secara baik dan maksimal (LHP BPK RI No.19.A/S/XVIII.PDG/07/2012) Kemudian tahun ini DPRD kembali secara diam-diam melakukan proyek pengadaan mobil dinas tahun 2012 dengan pagu dana Rp. 3.120.000.000,- Pengadaan mobil 10 unit ini sangatlah menghianati penderitaan warga Mentawai korban bencana yang hingga saat ini belum memiliki kepastian Hunian Tetap Untuk 2.072 KK, juga kabupaten ini adalah kabupaten termiskin dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan jumlah pendapatan perkapita Rp.600.000 tidaklah pantas dilakukan sementara rakyatnya terlunta-lunta mengais tanah supaya bisa bertahan hidup, sementara ancaman hilangnya tanah ulayat, serta konflik karena rencana sawit hingga kini DPRD Mentawai hanya diam seribu bahasa dan mungkin berpikir Galai Kam Siobak Mui. Sikap ini dapat formulasikan sebagai penghianatan atas harapan-harapan rakyat untuk untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dari tahun-tahun sebelumnya.

Jika diakumulasikan jumlah anggaran untuk mobil dinas dan operasional dari tahun 2010-2012 nilainya mencapai Rp.4.620.000.000 sementara akses transportasi yang bisa dilalui mobil di Tuapeijat (ibu kota kabupaten) ± 10 Km, realitas ini merupakan bagian dari pemborosan anggaran daerah setiap tahun di kabupaten Mentawai.

Tidak hanya itu saudara-sudaraku, DPRD juga sudah membentuk beberapa Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan uji petik terkait program PNPM di beberapa tempat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena diduga sudah terlalu banyak penyimpangan.

Kemudian Pansus untuk menelusuri keberadaan kapal Mentawai Ekpress (ME), juga Pansus terkait bantuan bencana yang masuk di Mentawai. Namun apa hasilnya dari pansus pansus ini? Temuan-temuan Pansus ini tidak pernah ditindaklanjuti serius, sehingga pansus pansus yang dibentuk hanya sebagai akal-akalan untuk mencairkan dana-dana perjalanan dinas DPRD. z

17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

HGU-isasi dan Hilangnya Tanah Adat U

UPA No. 5 Tahun 1960 telah menetapkan beberapa jenis hak atas tanah. Salah satu hak tersebut adalah Hak Guna Usaha yang pengaturannya ditemukan dalam pasal 28 sampai 33. Tentang pengertian HGU diatur dalam pasal 28 ayat (1) yaitu hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Pasal 29 mengatur tentang jangka waktu HGU yaitu: (1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.

Sebelum keluarnya UUPA No. 5 Tahun 1960, sejak masa kolonial keagrariaan diatur dalam Agrarische Wet 1870 yang dijalankan dengan Agrarische Besluit (Staatblad 1970 No. 118).

Melalui agrarische besluit ini dinyatakan tentang domein verklaring, yaitu semua tanah yang tidak ada bukti kepemilikannya sebagai eigendom atau hak milik negara (pasal 1). Itu artinya, kalau sebidang tanah tidak dapat dibuktikan siapa yang berhak atas tanah yang bersangkutan adalah milik negara dan secara otomatis dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Pihak-pihak swasta dimungkinkan untuk mengusahakan tanah-tanah eigendom terse-but dengan hak erfacht yang masa waktunya sampai 75 tahun. Sedangkan tanahtanah yang dapat dibuktikan kepemilikannya, diakui dan dapat disewakn kepada perusahan swasta. Agrarische Wet ini telah menyebabkan kemakmuran atau kejayaan pada modal-modal asing dan menciptakan kemiskinan pada rakyat pribumi karena hilangnya hak dan akses mereka terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya di atas dan di dalam tanah.

Untuk menghilangkan watak ketidakadilan dan penjajahan pada agrarische wet, setelah Indonesia merdeka, dikeluarkanlah UUPA No. 5 Tahun 1960 menggantikan Agrarische Wet. Dalam pidato pengantarnya Mr. Sadjarwo yang sat itu menjadi Menteri Agraria menyebutkan bahwa perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman, pengaruh, dan sisa-sisa penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing.

Dengan UU ini hendak diakhiri kejayaan modal-modal swasta asing untuk

digantikan dengan sudkan dengan HGUoleh: Rifai Lubis dengan kemamuranisasi. kemakmuran bangsaProsesnya dimuAnggota Tim Perumus Rakor Pemerintahan dan Pembangunan bangsa pribumi yang lai dengan pemberian Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dijadikan sekeizin lokasi, yang memdar kuli-kuli pengarap oleh Agrarische tanah yang tidak dibebani hak-hak berikan hak bagi pemegang izin (penguberdasarkan hukum kolonial sampai saat saha) untuk memperoleh tanah dengan Wet. Untuk mengakhiri watak penjajahan UUPA di tetapkan, semestinya tetap cara membebaskan hak-hak atas tanah dalam lapangan agraria, UU ini mengon- menjadi tanah-tanah rakyat baik yang dalam areal izin lokasi tersebut dari versi hak-hak berdasarkan hukum barat dikuasai secara perorangan maupun pihak lain. Cara pembebasan hak yang ada dalam agrarische wet menjadi yang dikuasai secara komunal berda- tersebut umumnya adalah pelepasan hak-hak dalam hukum nasional. Salah sarkan suku, marga atau satuan komu- hak di hadapan Badan Pertanahan satunya adalah hak erfacht yang nitas lainnya.

Nasional. Hadirnya BPN dalam proses Proses untuk mengambil tanah- pelepasan ini mengindikasikan bahwa dikonversi menjadi Hak Guna Usaha atau HGU. Saat itulah berbagai tanah tanah rakyat menjadi tanah negara justru hak-hak tersebut oleh masyaraat dileyang dikuasai oleh swasta asing ber- menjadi massif sejak naiknya Soeharto paskan kepada BPN sebagai institusi dasarkan hak erfacht secara otomatis menjadi presiden. Ditengarai untuk negara yang mengurusi pertanahan. menjadi HGU sebagai tanah negara. memberikan balas budi atas dukungan Selanjutnya tanah-tanah yang haknya Tanah-tanah yang dikuasai oleh negara luar negeri terhadap proses naiknya sudah dilepaskan, oleh BPN diberikan penjajah, tidak kembali kepada rakyat menjadi presiden, sumber daya alam keputusan pemberian hak. Pemberian pemilik tanah awal setelah negara yang dikavling dan diobral murah untuk hak ini didaftarkan dalam buku tanah bersangkutan menjadi negara merdeka. diusahakan oleh modal-modal asing. dan BPN mengeluarkan sertifikat Namun harus dipahami bahwa semangat Belakangan juga muncul swasta-swasta sebagai bukti hak kepada pemegang dalam konversi ini sesunggunya adalah domestik yang juga bermaksud untuk HGU dalam hal ini perusahan. Selansemangat untu menasionalisasikan mengeruk manfaat dari tanah dan jutnya PP No. 40 Tahun 1996 Tentang tanah-tanah yang dikuaai berdasarkan sumber daya alam. Selain untuk balas Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan budi, obral sumber daya alam ini juga dan Hak Pakai AtasTanah, menyehukum penjajah. merupakan tumbal dari pemba- butkan HGU dapat dijadikan jaminan

HGU-isasi Di Masa Orde Baru Belakangan semangat nasionalisasi tanah-tanah yang dikausai berdasarkan hak-hak hukum kolonial,bergeser menjadi proses penegaran tanah-tanah masyarakat, yang prosesnya ternyata tidak berhenti sampai pada konversi hak-hak barat tersebut. Tapi terus berlanjut sampai saat ini. Jika berhenti sampai pada konversi tersebut, mestinya tanahtanah negara sampai saat ini, hanyalah tanah-tanah yang bersumber dari hasil konversi hak-hak atas tanah berdasarkan hukum kolonial. Sisanya yaitu tanh-

ngunanian ala Soeharto, yang hanya mungkin dibiayai dengan eksplotasi sumber daya alam. Agar semua ambisi ini mulus, maka resistensi atau penentangan harus dibuat seminimal mungkin.

Untuk menghindari munculnya penentangan atau perlawanan dari rakyat, hak-hak dan ases kontrol masyarakat atas tanah harus diputus, dengan cara mengalihkannya menjadi hak negara.

Untuk itu dilakukan proses mengHGU-kan tanah-tanah masyarakat yang menjadi lokasi konsesi yang dimohonkan oleh pengusaha. Inilah yang dimak-

hutang dengan dibebani hak tanggungan.

Inilah yang paling menarik bagi perusahan. Karena dengan sertifikat HGU atas tanah-tanah masyarakat yang haknya sudah mereka lepaskan, perusahaan dapat memperoleh kredit perbankan untuk membangun kebun.

Jangka waktu dan status tanah setelah HGU Berakhir Pasal 8 PP No. 40/1996 menyebutkan bahwa: (1) Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan

untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun.

(2) Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama.

Berdasarkan pasal ini, perusahaan dimungkinkan untuk mengusahakan tanah-tanah tersebut selama 95 tahun.

Jangka waktu ini justru lebih lama jika dibandingkan dengan jangka waktu hak erfacht yang hanya 75 tahun. Lalu bagaimana status tanah-tanah bekas HGU? Status tanah-tanah bekas HGU dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan pasal 12, 17 dan 18 PP No. 40 Tahun 1996.

1. Pasal 12 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa pemegang HGU berkewajiban menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus; 2. Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan hapusnya Hak Guna Usaha mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara, dan; 3. Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan bendabenda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jelas bahwa tanah-tanah yang haknya sudah dilepaskan, dan kemudian dibebani HGU, tidak parnah lagi kembali kepada masyarakat pemilik awal. Jika ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa perusahaan hanya akan menggunakan tanah tersebut selama 35 tahun dan setelahnya akan kembali pada masyarakat, jelas informasi tersebut menyesatkan, bermaksud mengelabui sehingga layak secara langsung untuk tidak dipercayai.

Karena itu, pilihan apakah menyerahkan lahan untuk kepentingan perkebunan Swasti Sidi Amagra dan Rajawali Anugrah Sakti atau memilih mempertahankan eksistensi tanah adat, sepenuhnya terpulang pada masyarakat. Jika ingin mempertahankan tanah adat yang tidak semat-mata bernilai ekonomi, tetapi sekaligus sosiologis karena menjadi unsur pengikat kekarabatan, maka jangan sekali-kali menandatangani dokumen apapun yang berisi persetujuan penyerahan tanah. Biarlah tanahtanah tersebut tetap menjadi milik suku, diolah mandiri menjadi kebun-kebun sawit suku, yang sama sekali terlepas perusahaan perkebunan. z

Puailiggoubat NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

Perbaikan administrasi yang merujuk kepada Permendagri No. 32 tahun 2012 penyebab penundaan beasiswa Patrisius Sanene

Pencairan Dana Bantuan Pendidikan Ditunda FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

ampir setahun, sejak April 2012 pengajuan proposal dana pendidikan diberikan oleh mahasiswa Mentawai ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai namun tak kunjung ada realisasinya. Janji permerintah yang akan mencairkan dana tersebut paling lambat Desember tahun ini diundur lagi pada Maret 2013 Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet, mengatakan penundaan terjadi karena adanya dilakukan perbaikan administrasi yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah “Ada temuan penerima beasiswa berasal dari kalangan keluarga mampu dan keluarga yang bekerja di instansi pemerintahan, kalau kriteria itu diberikan kami yang masuk penjara,” kata Yudas dihadapan sekitar 50 mahasiswa di Sekretariat Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) Sumatra Barat di Jalan Mangun Sarkoro Padang, Minggu 9 Desember lalu.

Selain itu, menurut Yudas, penundaan juga disebabkan keterlambatan diketahuinya perubahan Permendagri Nomor 32 tahun 2012.

18

H

TEMU MAHASISWA - Peserta temu mahasiswa katolik Mentawai di Padang Baru “Semua proposal sudah masuk dan untuk merespon hal itu, tidak sedikit waktu yang diperlukannya, Permendari Nomor 32 saat itu belum kita ketahui, ketika membuat perubahan anggaran waktu sudah mepet dan terlambat,” ujarnya.

Yudas Sabaggalet: Formma Harus Kreatif PADANG - Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dalam pertemuan dengan puluhan mahasiswa Mentawai yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Mentawai, mengajak mereka agar lebih kreatif dalam berorganisasi.

“Kita harus pikirkan itu, harus ada rutinitas yang mendidik atau mengadakan aktivitas lain, dan harus kreatif, hal itu perlu dirumuskan,” ujar Yudas di Sekretariat Formma, di Padang, Minggu 9 Desember lalu.

Yudas mencontohkan saat ia berkunjung ke Sumatera Utara tepatnya di Mandailing, “Kegiatan mereka bermanfaat, mereka buat koran dan pagelaran budaya tiap tahun untuk mempromosikan daerahnya,” katanya.

Selain itu, Yudas mengkritik model penggalangan dana yang selama ini dilakukan mahasiswa ketika akan berkegiatan dengan mendatangi pejabat hanya untuk teken les.

“Tapi coba pergi ke anggota dewan Yudas Sabaggalet dan mengundang anggota dewan dalam sebuah kegiatan misalnya, kepada yang lain mungkin dikasih hanya Rp50 Ribu tapi dengan cara yang terdidik mungkin anggota dewan bisa nyumbang Rp1 Juta, dekatilah mereka pada masa Pemilu dari pada kalian pergi hanya teken les, itu tidak mendidik,” ujarnya.

Menurut Yudas, orang yang berguna adalah kreatif dan tahan banting di lapangan dengan daya juang tinggi. “Bukan orang yang pesimis, tapi yang memiliki karakater, mari kita memotong rantai kemiskinan dengan pendidikan,” ujarnya.(trs)

Meski pencairannya tahun depan, lanjut Yudas, dana itu tidak akan kembali ke kas negara karena sudah dianggarkan.

“Saya berharap adek-adek mahasiswa bersabar, Maret 2013 uang sudah kita bagikan,” katanya.

Kemungkinan mekanisme pembagi-

an dana bantuan tersebut, menurut Yudas, akan melalui dua cara yakni untuk yang kurang mampu akan dimasukkan ke pos Dinas Sosial sedangkan yang berprestasi akan masuk ke Dinas Pendidikan.

Yudas mengatakan, besar dana

bantuan pendidikan yang sebelumnya sudah disahkan dalam APBDP 2012 senilai Rp2,5 Miliar untuk sekitar 2.000 Mahasiwa Mentawai yang ada diluar Mentawai seperti Padang, Medan, Jakarta, Kalimantan, Yogyakarta serta di kota-kota lain.

Akibat Penundaan tersebut, sekitar 20 mahasiwa Mentawai di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang terancam didepak, karena sebelumnya mereka telah melakukan kesepakatan dengan pihak kampus di atas materai bahwa pembayaran uang PL (praktik lapangan) akan dilakukan Desember seiring pembagian dana tersebut.

Damianus, salah satu mahasiswa STKIP PGRI Padang mengaku bingung akan memberi alasan apa lagi kepada pihak kampus karena mereka secara tidak langsung telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

“Info sebelumnya dana dibagikan Desember makanya kami berani buat perjanjian, tapi ternyata diundur lagi, sekarang saya bingung,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Yudas memberi jaminan pihaknya akan menangani hal itu. “Nanti kita yang akan menghadap pihak kampus untuk menyelesaikannya dan saya jamin itu,” ujarnya. (g)

Pra UN Siberut Selatan Berjalan Lancar PADANG - Pelaksanaan Pra Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2012/ 2013 di SMAN 1 Siberut Selatan yang diselenggarakan 27-29 November berjalan lancar.

Kepala SMAN Siberut Selatan Yubob Salim mengatakan, peserta Pra UN sebanyak 169 siswa kelas XII dari jurusan ilmu pengetahuan alam (IPA) dan ilmu pengetahuan sosial (IPS).

“Tidak ada kendala dalam pelaksanaan ujian,” katanya saat dihubungi Puailiggoubat via telepon, Kamis 6 Desember.

Mata pelajaran yang diujikan untuk jurusan IPA yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Sementara untuk jurusan IPS materi ujian berupa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ekonomi, sosiologi dan geografi.

Untuk menghadapi UN tahun depan, Bob menyebutkan, pihaknya telah melakukan penambahan jam pelajaran untuk kelas XII. “Jam

belajar kita tambahkan pada sore hari dan telah kita mulai sejak September,

kami berharap siswa mempersiapkan diri dengan maksimal” ujarnya.(trs) FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

UJIAN - Siswa SMAN I Siberut Selatan mengikuti ujian

19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

Menyambut perubahan kurikulum baru, kepala SMAN I Siberut Selatan mempersiapkan gurugurunya agar lebih menguasai teknologi.

Gerson Merari Saleleubaja Patrisius Sanene

urikulum baru akan diterapkan pada 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk SD, SMP dan SMA/SMK yang menekankan sifat tematik integratif. Namun perubahan tersebut dinilai Dinas Pendidikan Mentawai masih sebatas pemberitaan media.

Dalam perubahan kurikulum untuk SD, dari 10 pelajaran yang ada saat ini yakni pendidikan agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, seni budaya dan keterampilan, pendidikan jasmani olah raga dan kesehatan, serta muatan lokal dan pengembangan diri akan diringkas menjadi enam yakni pendidikan agama, PPKn, Bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani kesehatan.

Dalam pendekatan ini mata pelajaran IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua pelajaran, yaitu dua mata pelajaran itu akan diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. IPA akan menjadi materi pembahasan pelajaran Bahasa Indonesia dan matematika, sedangkan untuk IPS akan menjadi pembahasan materi pelajaran Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN).

Untuk SMP dari 12 mata pelajaran diringkas menjadi 10, jumlah jam pelajaran SD akan ditambah empat jam

PERUBAHAN KURIKULUM

Syaiful: Itu Masih Sebatas Berita di Media FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

K

PULANG SEKOLAH Siswa SMAN 1 Siberut Selatan pulang dari sekolah baru mereka di Maileppet

per minggu, SMP jumlah jam pelajaran bertambah 6 jam per minggu dan SMA jumlah pelajaran bertambah dua jam per Minggu.

Perubahan elemen standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan dan mencipta.

Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat, guru bukan satusatunya sumber belajar. Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui

Warga Salappak Berharap Program Pendidikan Fajar Harapan Nyata MAILEPPET – Warga Dusun Salappak, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai berharap program pendidikan yang telah dijanjikan lembaga Fajar Harapan (FH) di kampungnya direalisasikan.

Frans, 20 tahun, salah seorang warga Salappak mengatakan, sangat mendukung program pendidikan, pertanian dan peternakan yang ditawarkan FH, namun di sisi lain itu tidak hanya menjadi janji.

“Rencana pembukaan taman kanak-kanak yang telah diusulkan warga tidak jadi tahun ini, kami berharap tahun depan sudah ada, jangan hanya manis di bibir saja,” ujarnya kepada Puailiggoubat, 10 Desember lalu.

Sebelumnya, pada 8 Desember sejumlah staf FH berkunjung ke Salappak untuk menawarkan program 2013. Raien, salah satu staf FH yang berkewarganegaraan Amerika kepada Puailiggoubat menyebutkan, program yang mau dilaksanakan tahun depan berupa kesehatan, pendidikan, pertanian dan peternakan kepada masyarakat.

“Untuk layanan kesehatan di Salappak layak dibentuk karena posisi daerah ini jauh dari pusat kecamatan,” katanya. (ls)

contoh dan teladan.

Menanggapi perubahan kurikulum tersebut, Kepala SMAN I Siberut Selatan Yubob Salim kepada Puailiggoubat Kamis 13 Desember menyebutkan, pihaknya sudah mulai mempersiapkan guru-guru terutama pada penguasaan teknologi.

“Guru-guru yang masih gaptek

(gagap teknologi) telah kami beri pelatihan,” katanya.

Namun sejauh ini, pihaknya belum mendapat edaran bagaimana model belajar dan penilaian pada kurikulum baru ini dari pusat. “Mudah-mudahan perubahannya tidak terlalu signifikan agar guru tidak kebingungan nantinya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Mentawai Syaiful Jannah yang dikonfirmasi terkait hal itu Rabu 5 Desember menanggapi santai adanya perubahan itu. “Itu kan masih pemberitaan di media, kalau nanti sudah ada keputusannya di tangan kita, akan diterapkan di sini,” ujarnya melalui telepon 5 Desember lalu. (g)

Siswa Sekolah Hutan Ujian di SDN 16 Saliguma PADANG - Sebanyak 22 murid Sekolah Hutan yang diprakarsai Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) pada tahun 2008 di pedalaman Silakoinan, tepatnya di Sangong dan Tinambu yang terdiri dari kelas I hingga kelas III akan mengikuti ujian semester di SDN 16 Saliguma Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Menurut Koordinator Divisi Pendidikan dan Budaya YCMM, Tarida Hernawati, Kepala SDN 16 Saliguma telah memberi respons positif rencana tersebut. “Beliau setuju, kemungkinan besar juga, rapor murid sekolah hutan akan memakai rapor yang sama dengan SDN 16 Saliguma, “ katanya kepada Puailiggoubat Jumat 7 Desember.

Sebelum ada respons tersebut, lanjut Tarida, pihaknya sempat kebingungan memikirkan ke mana anak-anak ini akan melanjut jika sudah tamat dari kelas III karena hanya itu batas tingkatan kelas yang ada di

Sekolah Hutan. Masalah itu muncul karena secara administratif wilayah Sangong dan Tinambu belum masuk wilayah baik Siberut Selatan maupun Siberut Tengah.

“Tapi permasalahan itu tentu tidak terlalu berpengaruh, yang jelas di mana pun wilayahnya mereka juga

berhak mendapatkan akses pendidikan dan pemerintah harus bertanggung jawab atas kemudahan akses tersebut,” ujarnya.

Tarida mengaku cukup senang, karena selain murid bisa diikutkan ujian, mereka juga bisa melanjut ke kelas IV di SD tersebut. (trs) FOTO:DOK/PUAILIGGOUBAT

BELAJAR - Murid-murid sekolah hutan Sangong mengikuti proses belajar mengajar

PENDIDIKAN Ketua Pokja UT di Sikakap mengancam akan melaporkan Kepala SDN 09 Makalok ke polisi.

Patrisius Sanene

Puailiggoubat

NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

20

Gara-Gara Wisuda, Kepsek - Ketua Pokja Sikakap Saling Tuding Sakeletuk yang ditanya terkait persoalan itu menyebutkan, persoalan tersebut masih dapat disele-saikan.

“Sebenarnya Pak Pusrialdi mendatangi media itu karena keluhan pribadi saja, saya saja sudah dapat informasi bahwa akan wisuda bulan Maret jadi dalam hal ini kita mendukung agar semua lancar sehingga proses un-tuk lulusan sarjana dari Mentawai me-ningkat,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu 5 Desember.

Di sisi lain, Ekinaldi yang merasa dipojokkan dan dicemarkan nama baik-nya terkait tudingan Pusrialdi yang menyebutkan dirinya telah menerima uang dari mahasiswa UT di Sikakap sebanyak Rp300 Juta, mengancam akan melanjutkan kasus ini ke polisi.

“Saya sudah cukup sabar, dia mengatakan kepada UT Padang sekitar dua bulan yang lalu bahwa saya menerima uang mahasiswa Rp300 Juta dan saya buktikan itu di UT Padang dan tidak benar tapi saya mau konsultasi dulu dengan kepala cabang Sikakap,” ujarnya Kamis 13 Desember.

Menurut Ekinaldi, uang tersebut telah disetor kepada pihak UT Padang melalui Bank. “Ada bukti penyetorannya kok, sekaligus penerimaan uang dari UT,” jelasnya.

Persoalan tersebut menurut Ekinaldi hanya perebutan jabatan,”Itu hanya ingin menjadi pengurus UT Sikakap. (g)

FOTO:FERDINAN/PUAILIGGOUBAT

idak ada kejelasan waktu wisuda, Kepala SDN 09 Makalok Kecamatan Pagai Selatan, Pusrialdi merasa dirugikan oleh Universitas Terbuka sebab terhalang ikut sertifikasi guru.

Pusrialdi yang datang ke kantor Puailiggoubat di Padang, 3 Desember lalu menceritakan awal kejadian yang menimpanya. Dengan mimik kecewa ia bercerita tentang perlakukan yang ia terima dari pengurus kelompok belajar (Pokja) Universitas Terbuka Sikakap yang dinilainya tidak profesional yang berakibat merendahkan harga dirinya.

Pusrialdi menyebutkan, Ketua Pokja di Sikakap, Ekinaldi, telah mempermainkan dirinya dan beberapa rekannya sesama guru yang ikut dalam program UT. “Gara-gara perbuatan Ekinaldi, wisuda kami tertunda,” ujarnya.

Menurut Pusrialdi, hal ini berawal ketika Januari 2012 mereka mendapat kabar bahwa mereka dalam waktu dekat akan diwisuda. “Katanya saat itu dalam waktu dekat, kalau tidak salah Maret diwisuda, hal itu disampaikannya langsung kepada Kepala Dinas Cabang Pendidikan Sikakap,” katanya.

Dengan dasar pemberitahuan itu, kepala cabang menyurati semua guru yang ikut UT sekaligus mencantumkan gelar S.Pd (Sarjana Pendidikan) di belakang nama mereka. Namun wisuda yang ditunggu ternyata tak terwujud juga, saat ditanyakan ke Ekinaldi, menurut Pusrialdi ia menjawab dalam proses pengurusan.

Karena tidak sabar lagi, Pusrialdi memutuskan mencari informasi langsung ke UT di Padang, alangkah kecewanya dia ketika mendapat jawaban bahwa mereka tak diikutkan wisuda karena data tidak masuk.

“Inikan main-main, katanya dalam pengurusan, rupanya tidak diurus, malu lah kami karena terlanjur menempelkan gelar S,Pd atas dasar jaminan wisuda, jawabannya aman itu dan berbelit-belit,” ujarnya.

T

BANJIR - SDK ST. Vincentius Sikakap yang terendam banjir rob Selain merasa malu, Pusrialdi dan juga rekannya kecewa karena mereka tak bisa ikut sertifikasi guru gara-gara belum S1. Dari segi materi ia juga merasa dirugikan karena telah membayar sejumlah uang untuk uang kuliah dan pengurusan wisuda ini. Kalau jumlahnya ditotal dengan peserta lain jumlahnya sekitar Rp300 Juta. Selain dirinya, kata Pusrialdi, masih ada 12 orang guru lagi, termasuk dua orang guru di sekolahnya.

“Kepala Cabang dinas juga salah satunya,” ujarnya.

Ia menilai permasalahan ini muncul karena ketidakmampuan Ekinaldi mengurus data tersebut. Selain itu, Pusrialdi menuding Ekinaldi tidak melibatkan pengurus lain. “Semua dirangkap, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara,” katanya.

Ekinaldi, Ketua Pokja UT Sikakap yang dikonfirmasi Puailiggoubat, Selasa 4 Desember membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya. Menurut Eki, semua berkas mahasiswa telah diserah-

Ikut Porprov, Siswa SMPN 1 Siberut Tengah Tunda Ujian SAIBI - Beberapa siswa SMPN 1 Siberut Tengah yang menjadi atlet Mentawai dalam Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) XII Sumbar menunda ujian semester yang dimulai pada 10 Desember selama tiga hari.

Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Siberut Tengah Syafrial Nurdin mengatakan, siswa yang ikut dalam Porprov akan ujian susulan sekembalinya mereka dari Payakumbuh.

“Itu tidak bisa kita larang, kita sudah beri izin demi mengharumkan nama Mentawai,” katanya, Senin 10 Desember. (rr)

Pusrialdi kan ke UT Padang.

“Persoalannya hanya pihak UT Padang tidak melakukan scanning beberapa ijazah dari tujuh mahasiswa yang non UT dan UT, alasan mereka kelupaan mereka akan wisuda pada

Maret 2013 dan Februari SK Yudisium sudah bisa dikeluarkan,” katanya.

Untuk wisuda 2013, kata Eki, yang bisa diikutkan hanya lima orang, sementara dua orang lagi tidak yakni Neli Yulizar dan Inda karena bermasalah dengan nilai. Masalah mereka itu sudah ada semasa Adam Salagan yang menjadi pengurus sebelum dia. “Tapi mereka bisa ikut wisuda jika sudah melakukan perbaikan nilai,” ujarnya.

Jawaban Ekinaldi lagi-lagi dimentahkan Pusrialdi, “Memang sudah diserahkan sekitar November tapi itu sudah terlambat dan kami khawatir tidak dapat ikuti sertifikasi sementara SK Yudisium keluar pada bulan Maret sedangkan sertifikasi dilaksanakan bulan Februari,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sikakap Fransiskus

YCMM Terbitkan Buku Cerita Rakyat PADANG - Sebagai wujud kepedulian terhadap pelestarian kekayaan budaya Mentawai, Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) untuk kedua kalinya menerbitkan buku kumpulan cerita rakyat Mentawai, November 2012.

Untuk cetakan pertama, jumlah buku diterbitkan sebanyak 500 eksemplar yang terdiri dari 10 judul cerita yakni Awal Kematian Manusia, Si Koro’ Tubu, Asal-usul Karamajat, Persaudaraan dan Persahabatan, Asal Mula Meruncing Gigi, Si Bolele, Asalusul nama Pulau, Kesaktian Gua Sipukpuk, Biawak Dan Kura-kura,

dan Asal-usul Makan Sagu.

Sebelumnya, YCMM juga pernah menerbitkan buku cerita rakyat pada 2006 sebanyak 1.000 eksemplar yang berjudul ’Burung Camar, Keong dan Pulau Siberut’.

Direktur Eksekutif YCMM, Roberta Sarogdok, yang ditanya Puailiggoubat mengatakan, tujuan buku ini diterbitkan untuk menambah wawasan tentang budaya Mentawai terutama bagi generasi muda.

“Selain itu buku tersebut juga dapat digunakan sebagai referensi bahan ajar muatan lokal Budaya Mentawai

di sekolah,” katanya, Senin 10 Desember.

Roberta mengatakan, buku ini dapat dibaca siapa saja, dan pihaknya memberikan kemudahan akses terutama kepada dinas cabang pendidikan yang telah menerapkan pelajaran budaya mentawai di sekolah.

Penerbitan buku ini, kata Roberta, merupakan kerjasama dengan Rainforest Foundation Norway (RFN) yang sudah bermitra dengan YCMM sejak 1999. “Rencananya buku ini akan diluncurkan pada Januari 2013 di Tuapeijat,” ujarnya. (trs)

Puailiggoubat NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

Lahan yang disiapkan seluas 2 hektar akan digunakan untuk pertanian sekaligus pembibitan, pembuatan kompos dan peternakan.

YCMM Bangun Tempat Diklat Pertanian di Tuapeijat FOTO:DOK.YCMM

Gerson Merari Saleleubaja

ntuk mewujudkan kemandirian masyarakat terkait kebutuhan pangan di tingkat lokal Mentawai, Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) membangun tempat pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus pertanian di Desa Tuapeijat sejak Agustus lalu.

Koordinator Divisi Ekonomi Kerakyatan YCMM, Yosep Sarogdok, mengatakan untuk saat ini pihaknya telah melakukan perambahan lahan yang digunakan untuk diklat seluas 2 hektar di daerah dekat Goisok Oinan. “Konsen kita sekarang pembibitan,” katanya kepada Puailiggoubat, 6 Desember lalu.

Tahap awal, pihaknya akan membudidayakan komoditi tanaman tua seperti karet dan pala. Selain itu, tanaman muda seperti sayur-sayur dan cabe akan disertakan pada proses awal ini.

“Dengan adanya sayur dan lainnya, harapan kami ke depan masyarakat tidak lagi tergantung dengan produk pertanian yang didatangkan dari Padang, kalau kita bisa tanam, kenapa tidak?” ujarnya.

Seiring melakukan pembibitan dan penanaman, lanjutnya, masyarakat juga akan diajak belajar tentang teknik bercocok tanam yang baik sesuai dengan komoditi yang ada. Untuk target pertama masyarakat yang akan dilatih

U

PERTANIAN - Salah satu kegiatan pendampingan pertanian YCMM dari masyarakat adat, namun tak tertutup kemungkinan masyarakat umum untuk ikut dalam pelatihan tersebut.

“Jadwalnya nanti akan disusun jika areal sudah selesai dibenahi,” katanya.

Di hari yang sama, Ketua Dewan Pengurus YCMM Kortanius Sabeleake’ mengatakan, di lahan diklat saat ini telah tersedia polibag sebanyak 5000-an yang sudah terisi tanah. “Sebanyak 2.000 sudah diisi dengan bibit pala, jahe, kunyit, durian dan lain sebagainya selebihnya masih menunggu pengiriman bibit,” jelas Korta.

Pemilihan tanaman tua dan muda sekaligus dalam hal penanaman punya

tujuan sendiri. Dengan adanya tanaman muda seperti sayuran, masyarakat bisa mendapat pendapatan dari hasil panen yang dijualnya sembari menunggu panen tanaman tua.

Selain tanaman, kata Korta, lahan diklat juga diperuntukkan untuk areal peternakan seluas 1 hektar. Ternak itu berfungsi untuk menyuplai pupuk bagi tanaman yang mau ditanam. Selama ini masyarakat mengeluhkan mahalnya pupuk kimia, padahal disekitarnya ada pupuk alam namun belum dimanfaatkan secara baik. “Kotoran ternak dijadikan kompos untuk memelihara kesuburan tanah,” katanya.

Nikmatnya Ikan Asin Bose BOSE - Ikan asin dari Dusun Bose, Desa Muarasikabaluan, Kecamatan Siberut Utara terkenal nikmat. Tak hanya di Kepulauan Mentawai, ikan asin ini juga digemari warga di luar Mentawai. Harga jual per kilonya ke penampung cukup murah berkisar Rp 25-30 Ribu per kilogram, tergantung pada jenis ikannya.

Jamin Sapotuk, salah seorang penghasil ikan asin di Bose mengatakan, rahasia nikmatnya ikan asin yang mereka buat terletak pada cara pengelolaannya. “Ikan segar yang kami tangkap dibersihkan isi perutnya kemudian direndam dalam air yang telah ditaburi garam untuk menjaga kualitasnya,” ujarnya.

Harga per kilogram garam Rp

21

2.500, kalau dibeli pada pedagang setempat mencapai harga Rp 3.500 perkilogram.

Untuk mendapatkan hasil yang bagus, lanjut Jamin, mereka merendam ikan itu selama dua-tiga hari. Tempat perendaman ditutup agar tidak dihinggapi lalat, saat cuaca panas dan matahari terik, ikan dibongkar dari tempat perendamannya. Setelah dibongkar, ikan tersebut dibersihkan lagi dan dicuci.

“Sebab kalau tidak ‘digundar’, tidak akan menghasilkan mutu yang baik, hasilnya ikan asin kami harum dan putih, setelah itu ikan dijemur,” katanya.

Menurut Jamin, setelah dua-tiga jam dijemur, ikan dibolak-balik bagian luar dan dalam. Hal itu dilakukan terus

hingga sore hari. Esoknya, jika cuaca terik, ikan yang telah dijemur kemarin harus langsung dijemur bagian dalamnya.

Untuk ukuran lima ekor ikan berat satu kilogram mentah, kata Jamin, proses pengeringan dalam cuaca panas membutuhkan waktu dua-tiga hari.

Jika cuaca tidak bagus, maka ikan asin bersangkutan tetap dalam rendaman, tak boleh dibongkar, kadang selama satu minggu.

Karena tidak memakai pengawet, ikan yang sudah kering disimpan dalam karton yang tak boleh lebih dari lima hari. Untuk mendapat hasil yang bagus, lanjut Jamin, dua hari setelah di dalam karton atau kardus, ikan asin tersebut harus disimpan di dalam peti kayu/tong kayu. (hrd)

Menurut Korta, dengan adanya tanaman dan ternak, manfaat yang didapat petani dalam satu areal pertanian makin banyak, masyarakat memaksimalkan nilai tanah yang mereka miliki. Selain itu, waktu masyarakat untuk bekerja dalam areal pertaniannya makin efektif karena arealnya tidak terpisah jauh.

“Di satu sisi ternak menyediakan pupuk, di sisi lain daging ternak menjadi komoditi yang dijadikan tabungan yang sewaktu-waktu bisa dijual,” jelasnya.

Jika hal ini berjalan lancar, lanjut Korta, dalam jangka masyarakat akan mengalami kemandirian pangan. “Itu yang mau kita harapkan,” katanya. (g)

Durian Mentawai Dijual Mahal di Padang PADANG- Berbeda dengan harga jual di tempat asalnya yang lebih murah, Durian (Durio zibethinus) dari Mentawai ternyata dijual mahal di Kota Padang.

Harga jual durian Mentawai di pasar lokal paling mahal hanya Rp5.000 per buah, sementara di Padang seperti kios di Jalan Sisimangaraja harga jualnya naik berlipat hingga Rp30 Ribu per buah.

Unimar, salah satu penjual durian di Padang kepada Pualiggoubat, Sabtu 8 Desember menyebutkan, selain durian yang didatangkan dari Padangpanjang dan Pariaman, sebagian durian dibeli dari Mentawai. “Harganya kita dapat lebih murah dan kita jual di sini dengan harga yang sama dengan penjual lain, ada Rp15 Ribu, Rp20 Ribu sampai Rp35 Ribu,” katanya.

Unimar mengatakan, durian Mentawai didapat dari kenalannya, dipesan lalu dikirim melalui kapal. “Tahun sebelumnya juga kita sering memesan dari Mentawai,” ujarnya.

Syarudin, penjual lain menambahkan, untuk durian ukuran kecil harga jualnya Rp15 Ribu per buah, sedangkan yang besar Rp30 Ribu per buah. (trs) FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

DURIAN - Durian dijajakan di pasar Sikakap

EKOKER Pedagang mengeluhkan sepinya pembeli, pendapatan merekapun anjlok hingga 50-60 persen dibanding tahun sebelumnya.

Puailiggoubat

NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

22

Jelang Natal, Pasar Sikakap Sepi FOTO:FERDINAN/PUAILIGGOUBAT

Horas Tasilipet

idak seperti tahun sebelumnya, menjelang natal tahun ini pasar Sikakap terlihat sepi.

Tidak tampak keriuhan warga berbelanja kebutuhan natal. Pedagangpun mengeluh karena penjualan mereka merosot hingga 50-60 persen.

Salah seorang pedagang sembako di Sikakap Tengah, Horas Simanjuntak, mengatakan menjelang natal ini penjualannya anjlok hingga 50-60 persen dari tahun sebelumnya.

“Untuk roti kaleng saja, biasanya advent 1 (minggu pertama Desember) sudah banyak yang memesan bahkan hingga 10 kaleng, begitu juga sembako lainnya. Tapi kali ini sudah pertengahan Desember, masyarakat yang berbelanja baru satu-satu, itupun hanya membeli roti satu kaleng saja, jarang yang ambil banyak,” kata Horas kepada Puailiggoubat, 13 Desember lalu.

Padahal menurut Horas, harga jual masih stabil dan tidak mengalami lonjakan yakni Rp110.000 per kaleng untuk roti marie Cap Kapal.

Yosi, salah seorang pedagang pakaian di Sikakap Timur, juga mengeluhkan hal yang sama. Ia berharap tahun ini

T

JAJAKAN DAGANGAN Pedagang menjajakan dagangannya di Pasar di Sikakap

bisa meraup untung banyak seperti tahun-tahun lalu namun harapan itu meleset.

“Penjualan kita saat ini tidak banyak, jika tahun dulu tiap keluarga itu membeli minimal tiga pasang baju tapi tahun ini

sepi sekali,” ujarnya.

Hal serupa juga dikatakan Armen, pedagang elektronik di Sikakap Tengah.

Biasanya menjelang natal, barang elektronik seperti genset, televise, parabola dan telepon selular laris manis

dibeli masyarakat. “Tapi kali ini meleset, biasanya masuk Desember banyak yang membeli elektronik bahkan peralatan olahraga,” katanya.

Ia menduga, menurunnya daya beli masyarakat karena semakin susahnya

perekonomian saat ini. Dulu daya beli tinggi karena masyarakat mendapat uang dari panen cengkeh, upah proyek maupun bantuan-bantuan gempa daripemerintah ataupun LSM. (o) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Pasih dan FH Latih Masyarakat Pertanian Terpadu MAILEPPET – Perkumpulan Siberut Hijau (PASIH) dan Fajar Harapan (FH) melatih 35 warga di tiga desa yakni Maileppet, Desa Muntei dan Desa Muara Siberut tentang teknik pertanian terpadu di Maileppet,

Kecamatan Siberut Selatan, Selasa 11 Desember.

Direktur PASIH, Yosef Napitupulu, mengatakan pertanian terpadu yang mau dikembangkan berupa tanaman tumpang sari.

Tiga Kelompok Peternak dapat Bantuan Sapi MATOBE—Tiga kelompok petani peternak mendapat bantuan sapi potong dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sebanyak 23 sapi potong dikirim dari Padang ke Sikakap, 13 Desember lalu.

Tiga kelompok yang mendapat bantuan yaitu kelompok Riuriutoro, ketuanya Frans EF Zalukhu dan beranggotakan 20 orang, kelompok Karoniet dengan ketua Ben Purba beranggotakan 21 orang dan kelompok Pasikeliet yang diketuai Johannes Saogo dengan anggota 20 orang.

Frans EF Zalukhu yang menjadi koordinator ketiga kelompok peternak ini mengatakan, mereka mengajukan permohonan bantuan ke Gubernur Sumbar awal Januari lalu dan baru dikabulkan Desember ini.

“Sapi ini baru dikirimkan setelah kita menyelesaikan kandang, jumlah sapinya 23 ekor untuk ketiga kelompok,” kata Frans, 13 Desember.

Selain Mentawai, daerah lain yang mendapat bantuan sapi potong adalah Pasaman dan Padangpariaman. “Bantuan sapi potong ini adalah motivasi kepada kelompok masyarakat agar serius membina kelompok dan bertanggung jawab pada anggotanya,” kata Frans. (hrs)

“Konsepnya adalah memadukan konsep pertanian tradisional dengan luar,” katanya kepada Puailiggoubat, 13 Desember lalu.

Menurut Yosep, teknik ini sangat dibutuhkan karena melihat tren cara bertani yang ada di Mentawai saat ini cenderung ekstensifikasi. Di mana masyarakat cenderung memperluas areal pertanian untuk tanaman baru namun nilai ekonomisnya rendah. Petani mulai beralih ke tanaman karet karena coklat mereka nilai tidak produktif lagi.

Dengan menanam berbagai tanaman dalam satu areal tanpa memperluas lahan, lanjut Yosep, nilai ekonomi yang diterima masyarakat lebih banyak.

“Pada satu ketika satu komoditi mungkin harganya jatuh di pasaran, maka komoditi lain bisa diandalkan tapi dalam satu areal,” jelasnya.

Dengan demikian, kata Yosef, teknik pertanian terpadu lebih memberi manfaat banyak kepada petani.

“Lingkungannya terjaga, tanamannya banyak, ekonomi berkelanjutan,” katanya.

Yosef mengatakan, untuk pelati-

PANEN KELADI - seorang ibu di Malancan,Siberut Utara sedang memanen keladi di kebunnya han sendiri, petani diberikan teknik bercocok tanam kakao dan karet.

Sementara itu, Teno, Koordinator Fajar Harapan mengatakan, agar hasil pertanian dan nilai ekonomis yang didapat lebih banyak, dianjurkan petani bekerja dalam sebuahwadah atau kelompok.

“Inovasi pertanian di Mentawai

sangat efektif, tetapi penanaman tidak boleh dilakukan pribadi karena kurang maksimal,” katanya.

Dalam pelatihan itu juga, hadir Jamaris sebagai petugas penyuluh pertanian di Maileppet yang memberikan penjelasan teknis tentang syarat tanaman karet tumbuh. (ls/g)

23

Puailiggoubat NO. 254, 15 - 31 Desember 2012 FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Suara Daun Roberta Sarogdog

Hura-Hura di APBD Mentawai

P

S

ebagai bagian dari masyarakat Mentawai, masyarakat Salappa, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, kabupaten Kepulauan Mentawai juga menganut garis keturunan patrilineal (garis keturunan ayah). Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak yang belum menikah.

Sebutan untuk seorang ayah adalah “Mae”, sedangkan ibu disebut “Baboi”. Orang tua laki-laki dan perempuan dari ayah maupun ibu dipanggil dengan sebutan “Teteu” yang dapat diartikan sebagai kakek atau nenek. Sedangkan sebutan untuk cucu dan keturunannya adalah “Punuteteu”.

Anak laki-laki yang belum menikah biasa dipanggil oleh ayahnya atau kerabat dan teman laki lakinya yang lebih tua atau yang sebaya dengannya dengan sebutan “Ale”.

Sedangkan ibu atau kerabat dan teman perempuannya yang lebih tua atau yang sebaya dengannya memanggilnya dengan sebutan “Maite’”. Anak perempuan biasa dipanggil oleh ayah dan kerabat serta temannya yang laki-laki lebih

tua atau sebaya dengan sebutan “Mot to’”. Sedangkan ibu dan kerabat serta teman-teman sesama perempuan yang lebih tua atau yang sebaya dengannya memanggilnya dengan sebutan “Elei”.

Orang yang sudah menikah dan memiliki anak maka orang tua dan kerabatnya yang lain memanggilnya dengan istilah “Aman” (untuk lakilaki), yang artinya bapak si ....dan “Bai” (untuk perempuan) yang artinya ibu si ... yang diikuti dengan nama anak orang tersebut.

Saudara sekandung atau sepupu baik laki-laki atau perempuan yang usianya lebih muda memakai istilah “Kebbu’” yang bisa diartikan sebagai kakak, pada saudaranya yang lebih tua. Sedangkan saudara yang lebih tua dapat memakai istilah “Bagi” yang artinya adalah adik, pada saudara yang lebih muda darinya.

Anak laki-laki yang sudah berkeluarga menyebut ipar lakilakinya “lakut”. Sedangkan anak perempuan yang sudah berkelurga menyebut ipar perempuannya dengan sebutan eira. Para suami

juga menyebut istri dari saudara laki-lakinya dengan sebutan eira. Sedangkan anak perempuan memanggil suami dari saudara perempuannya dengan sebutan “Saulu”. Saudara laki-laki dari ayah baik yang lebih tua maupun yang lebih muda dipanggil dengan sebutan “Baja’”.

Istri mereka dapat dipanggil dengan sebutan yang sama dengan ibu yaitu Baboi. Sedangkan saudara perempuan dari ayah baik yang lebih tua maupun yang lebih muda dipanggil dengan sebutan “Kameinan”. Suami mereka disebut dengan “Kamaman”.

Anak-anak dari si Baja’ dianggap sama dengan saudara sekandung dan sebutan atau panggilan kepada mereka sama dengan panggilan terhadap sesama saudara seayah dan seibu seperti yang telah dijelaskan di atas. Istilah umum bagi sesama saudara itu disebut “Saraina”.

Anak laki-laki memanggil anakanak dari saudara perempuannya dengan sebutan “Punubuak” (jamak) atau “Buak” (tunggal).

Demikian pula anak perempuan memanggil anak-anak dari saudara laki-lakinya dengan sebutan yang

sama. Sebutan untuk anak-anak dari sesama saudara laki-laki adalah “momoi’” demikian pula sebutan anak-anak dari sesama saudara perempuan.

Panggilan pada kerabat dari pihak ibu hampir sama dengan panggilan pada kerabat dari pihak ayah. Saudara laki-laki dari ibu dipanggil Kamaman dan jika ia telah berkeluarga maka istrinya dipanggil “Kameinan”. Sedangkan saudara perempuan dari ibu sebenarnya disebut “Kalabai”, tetapi istilah Kalabai lebih lazim ditujukan bagi kaum perempuan/ ibu-ibu yang sudah tua. Suami dari si Kalabai dipanggil dengan sebutan Baja’. Anak laki-laki maupun perempuan dari Kamaman dipanggil “Taluba”. Apabila si taluba itu sudah berkeluarga maka jika ia perempuan maka suaminya dipanggil “Lakut”. Sedangkan jika ia laki laki maka istrinya dipanggil dengan sebutan “Eira”. (sumber: buku Salappa, Antara Alam, Kehi-dupan dan Jiwa, karya Tarida Hernawati, diterbitkan YCMM, 2004)

ada saat rakor pembangunan dan pemerintahan, ditemukan lima masalah mendasar yang dihadapi Mentawai saat ini. Kelima masalah krusial tersebutlah yang semestinya menjadi fokus utama sejak selesainya rakor tersebut.

Semestinya yang dilakukan membangun prakondisi untuk membangun landasan yang kuat bagi program-program yang bisa mengentaskan kelima permasalahn tersebut di tahun 2013. Jika dalam rangka persiapan perlu kegiatankegiatan seperti turun langsung ke lapangan, untuk mengetahui permasalahan dengan persis dan menemukan solusi yang tepat, maka hal-hal seperti inilah yang harus dilakukan secara bersama oleh eksekutif dan legislatif daerah. Atau jika yang diperlukan adalah penyediaan perangkat aturan hukum untuk mendukung hasil-hasil rakor, maka DPRD dan eksekutif sudah harus menyusun prolegda untuk tahun 2013 Namun apa lacur, ternyata eksekutif dan legislatif Mentawai sepertinya telah melupakan hasil rakor tersebut, menyimpan dan menutupnya rapat-rapat dalam laci-laci memory mereka seiring dengan ditutupnya rakor tersebut. Ini sebuah ironi, bagaimana kontribusi dari berbagai stakeholders daerah, dana dari APBD dan support sumber daya lainnya, ternyata tak diberi arti oleh eksekutif dan legislatif di daerah ini. Baru sebulan setelah penyelenggaraan rakor tersebut, tak lagi ada gezahg, tak lagi koaran semangat untuk mewujudkan mandat rakor.

Yang ada adalah kuatnya egoisme jabatan dan kesepihakan kepentingan sehingga menumpulkan nurani yang membuat eksekutif dan legislatif di daerah ini, tak lagi punya kepekaan dan naluri untuk memutuskan mana yang baik buat rakyat dan mana yang melukai rasa keadilan rakyat.

Ketimbang berkutat dengan pemikiranpemikiran yang bernas untuk mewujudkan mandat-mandat rakor, secara nepotis eksekutif dan legislatif lebih memilih untuk memperlihatkan ketumpulan berpikir mereka dengan mengalokasikan anggaran pada APBD perubahan untuk pembelian mobil.

Begitulah, jika nafsu untuk berkuasa dan dilayani sudah sangat besar dan mendominasi dalam diri pejabat, maka akal sehat pasti tidak lagi berfungsi dengan baik. Buruknya pengelolaan aset daerah mestinya membuat eksekutif dan legislatif lebih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran daerah untuk pembelian kendaraan dinas. Bukankah sudah sangat banyak mobil dinas yang penggunaannya tidak tepat untuk mendukung kinerja daerah.z

Puailiggoubat NO. 254, 15 - 31 Desember 2012

Entah kapan selesainya jalan ini, padahal jalan ini merupakan jalan ke bandara Rokot, sekaligus jalan trans Mentawai yang menjadi impian bupati dan masyarakat. Ibarat gali lubang tutup lubang, sudah dibangun yang satu, rusak lagi yang lain, begitulah seterusnya.

Teks: Rus Akbar/ Foto: Bambang

24