Edisi 264

MENTAWAINEWS

RP 162 MILIAR UNTUK PENDIDIKAN DI MENTAWAI

ENAM WARGA MENTAWAI NYALEG DI DPRD SUMBAR PEMILU

7

9

PENDIDIKAN

Tabloid Alternatif Dwimingguan

18

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

1

No .2 5- Ta 31 hu 64 n M X ei I 20 1

3

HARGA ECERAN RP 3000

SEBANYAK 18 NGO SIAP BANGUN MENTAWAI

Puailiggoubat NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

Uggla Demo bulek ralului bulagai beasiswa mahasiswa ka Mentawai sai pemerintah ibailiu igalakakek galajetnia Kepala Dinas Pendidikan Mentawai Syaiful Jannah - 3 Rua desa ka Siberut Utara sikuddu ka bebet koat malabbei italu nia tsunami kalulut reugak nia kudduat pengungsian - 5 Kenanen anai simasele sisegekakenen bupati pagalaiyat ka eijanan bulagat ADD tapoi sai desa rariu-riu ake ragalai ekek nia kasiripot panganturat sibabara - 6

Dari Redaksi

Media dan Tahun Politik

2

013 adalah tahun politik, banyak orang yang mengatakan hal itu. Dimulainya masa pendaftaran bakal calon legislatif untuk DPD, DPR dan DPRD awal tahun ini hingga Pemilu tahun depan termasuk Pemilu Presiden, mau tidak mau akan meningkatkan eskalasi politik, mulai di tingkat nasional hingga daerah.

Memanasnya politik tercermin dalam pemberitaan media hari ini. Setiap hari, gonjang ganjing politik, saling serang, pencitraan kita saksikan di televisi dan baca di koran maupun media online.

Menggunakan media sebagai tempat untuk menjaring voters (suara) menjadi favorit politikus saat ini. Kemampuan media menyampaikan pesan secara simultan, serentak dan menyeluruh, menjadikan pers memiliki kekuatan membentuk opini dan menentukan arah kebijakan. Kekuatan pers ini menjadi daya tarik pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk ikut

Karubeijat simaigi bulagat rakau masigalai sikolah sibau, masitambah kelas samaba masipaeruk sikolah simakatai - 18 Beras ka Mentawai sibara ka laggai sabaggei, kalulut nenda Pemda Mentawai raanggarakek Rp6 miliar masigalai puberakat sibau lionia 300 hektar - 21 Bagok sibara ka monenenda sipulaggai ka Sikabaluan rasakiakek ka Padang senen menggui. Rasaki akeknia ka sipasiruruk sipaeeggek ka pasakiat ka Sikabaluan - 22 COVER DEPAN: 1 FOTO: IRMAN JHON 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat

Pertanyakan Beasiswa Pak Bupati, kenapa beasiswa SMAN 1 Siberut Selatan belum dicairkan?

082391182452 (Dewi)

Mahasiswa Demo di Tuapeijat Senin, 6 Mei 2013 rombongan mahasiswa tiba di Pelabuhan Tuapeijat dengan tujuan orasi menuntut janji bupati tentang pencairan beasiswa Pemda Mentawai tahun anggaran 2012 082171445575 (Ujang)

Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Tuapeijat) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Horas Marohatta Tasilipet (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Dominikus Sabulat (Siberut Barat Daya) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Pertanyakan Beasiswa Pemda Bupati yang terhormat, Mohon diperhatikan anak-anak Mentawai yang dulu dikasih harapan agar mereka jadi pemimpin, termasuk mereka yang dikuliahkan oleh Pemda, termasuk anak SMA

dengan latar belakang mahasiswa undangan. Kenapa Tahun 2013 sudah sirna? Apakah mereka bukan anak Mentawai? Dari mana mereka dapatkan uang untuk bayar kos dan belanja? Mereka yang terlantar bukan mahasiswa yang di Padang saja, di pulau Jawa pun begitu. Kalau Pemda tidak sanggup pulangkan anak kami.

085264641597 (Oyon Janggui Siri Ottoi)

Mohon PLN dimasukkan di Pokai Bupati Yth: Mohon bantu nelayan desa Sikabaluan khususnya dusun Pokai dan Malancan dengan memasukkan PLN dan rute kapal 2 kali dalam seminggu agar ekonomi masyarakat lancar.

085263021600 (Anturi di Pokai)

“menyetir” media.

Pemanfaatan media oleh politikus ini harus disadari para pekerja media. Dalam kode etik jurnalistik yang menjadi kode perilaku para jurnalis di Indonesia dinyatakan bahwa wartawan bersikap independen, berimbang, tidak menulis berita fitnah, bohong, atau menyebarkan propaganda yang menyesatkan.

Sudah seharusnyalah media bebas dari pemanfaatan politik dan tidak menjadi tunggangan menuju kekuasaan.

Independensi ruang redaksi hanya boleh diperuntukkan bagi kepentingan suara rakyat. Sejarah menunjukkan, pers yang dibangun di atas pilar profesionalisme, cepat atau lambat selalu mendapat tempat di hati masyarakat dan dipercayai serta melahirkan kebanggaan dan kehormatan bagi pelaku yang terlibat di dalamnya.

Redaksi

2

3

Puailiggoubat NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

Aksi unjuk rasa pencairan dana beasiswa mahasiswa di Mentawai berbuntut mundurnya Kepala Dinas Pendidikan Mentawai Syaiful Jannah dari jabatan.

KISRUH BEASISWA MENTAWAI FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar Irman John Patrisius Sanene

enin pagi itu, 6 Mei, suasana Tuapeijat yang biasanya tenang dan sepi tibatiba buncah. Sekitar 83 mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) melakukan aksi unjuk rasa.

Dengan berjalan kaki dari KM 0 Tuapeijat, mereka melakukan aksi pertama dengan menurunkan bendera merah putih setengah tiang di sejumlah kantor pemerintah. Sesampainya di halaman kantor bupati, para mahasiswa ini melakukan orasi, menuntut Pemda Mentawai mencairkan dana bantuan pendidikan dan beasiswa.

Dana bantuan pendidikan yang dituntut mahasiswa terkait proposal yang diajukan sekitar 2.000 mahasiswa melalui Formma. Bantuan ini tidak terbatas hanya untuk mahasiswa berprestasi, namun semua mahasiswa Mentawai yang tengah mengalami kesulitan keuangan. Tahun 2011, dana ini dicairkan. Jumlahnya beragam tiap orang, ada yang mendapat Rp1 juta, ada Rp1,5 juta. Proposal ini sudah diajukan sejak April 2012.

Ketua Formma, Hanpraderico Saogo membeberkan, pernyataan pertama dilontarkan Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko, 10 Oktober 2012 di Sekretariat Formma di Padang, bahwa dana bantuan pendidikan sebanyak Rp2,5 miliar akan dibayarkan pada bulan November 2012 lalu. Kurun waktu dua bulan, di tempat yang sama Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, 9 Desember 2012 juga menjanjikan dana tersebut akan dibayarkan Maret 2013.

Sementara beasiswa berprestasi ini merupakan dana kuliah bagi sekitar 179 lulusan SMA Mentawai yang diterima berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Beasiswa ini mulai diprogramkan tahun lalu. Dalam Puailiggoubat edisi 246 ditulis, dana itu sekitar Rp5 miliar dalam APBD 2012. Beasiswa meliputi uang kuliah serta biaya hidup yang jika dirataratakan sekitar Rp1 juta per bulan. Para mahasiswa ini tersebar diantaranya di IPB, Universitas Kristen Maranatha Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Andalas, Universitas Negeri Yogyakarta dan Akademi Kesehatan Ranah Minang.

Menurut Hanpraderico, dana bea-

S

MENNGUNDURKAN DIRI - Kepala Dinas Pendidikan Mentawai Syaiful Jannah mengumumkan pengunduran dirinya di hadapan sejumlah mahasiswa dari Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) ketika aksi demostrasi di depan kantor Bupati Mentawai 6 Mei lalu siswa berprestasi ini juga macet. Dari penelusuran Formma, sudah tiga bulan ini dana tidak cair. Sejumlah mahasiswa yang kini menghadapi kesulitan, terutama untuk biaya hidup sehari-hari.

Leonardus Tatetubburuk, mahasiswa Keperawatan Stikes Ranah Minang yang menerima beasiswa berprestasi mengatakan, selama dikuliahkan Pemda Mentawai sejak September 2012, dia baru menerima uang beasiswa dua kali. Desember sebanyak Rp2 juta dan Januari Rp3 juta. Uang itu untuk biaya hidup, uang kos sementara uang semester (atau uang

kuliah) dibayarkan langsung Pemda ke kampus.

“Saya tidak tahu kapan lagi dana akan kami terima karena jadwal pemberian dana beasiswa tidak jelas, saat ini saya sangat kekurangan biaya, untuk sehari-hari saya menunggu kiriman orangtua,” kata Puailiggoubat, 15 Mei. Leonardus mengaku pernah menanyakan soal kelanjutan beasiswa tersebut pada Februari lalu kepada Kepala Dinas Pendidikan Menatwai, Syaiful Jannah. “Alasan Pak Syaiful, dana macet karena dana itu bukan dari daerah (APBD) tetapi dari Pusat,” kata

Leonardus yang tinggal di asrama kampus.

Karena sulitnya kondisi mahasiswa saat ini, Hanpraderico menyatakan, para mahasiswa sudah lelah menunggu pencairan dana itu. “Kami melakukan aksi ini karena sebelumnya sudah dijanjikan dana itu akan dicairkan,” kata Hanpraderico, di sela-sela aksi.

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet yang didampingi Syaiful Jannah saat aksi berlangsung mengatakan, pihaknya akan mengecek kembali proposal yang diajukan untuk dana bantuan pendidikan.

Kadis Pendidikan Syaiful Jannah Mundur

A

ksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa tersebut ikut menyeret Kepala Dinas Pendidikan Mentawai, Syaiful Jannah, mundur dari jabatannya. Para mahasiswa meminta Syaiful mundur karena dinilai tidak mampu menyelesaikan pencairan dana bantuan pendidikan dan beasiswa mahasiswa berprestasi.

“Kami tidak mau janji lagi.

Hari ini harus dibayarkan dan kalau tidak maka Syaiful Jannah harus turun dari jabatannya,” kata mahasiswa.

Mendengar desakan itu, Syaiful menyatakan mengundurkan diri dan menuliskannya dalam sebuah surat pernyataan. “Pada hari ini pukul 13.20 WIB saya

mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai kepala dinas pendidikan,” kata Syaiful Jannah di hadapan mahasiswa.

Kepada Puailiggoubat beberapa hari setelah pernyataan pengunduran dirinya, Syaiful Jannah mengatakan alasan mundur karena tidak bisa memenuhi tuntutan mahasiswa Mentawai khususnya soal pencairan dana bantuan pendidikan dan beasiswa mahasiswa berprestasi.

“Benar saya mengundurkan diri sebagai kepala dinas pendidikan, dengan alasan saya tidak bisa mengemban tugas yang diberikan kepada saya untuk secepatnya mencairkan dana pendidikan.

Sebenarnya saya sudah menyampaikan surat tersebut

kepada Bupati pada bulan Maret lalu, Pak Bupati baru merespon membuat surat pengunduran diri secara tertulis saat aksi,” katanya pada Puailiggoubat, 8 Mei. Namun hingga saat ini belum didapat konfirmasi dari bupati terkait permintaan Syaiful itu.

Puailiggoubat mencoba mengonfirmasi melalui pesan singkat dan telepon namun belum dijawab. z

“Berikan kelonggaran waktu kita untuk memikirkan hal itu. Kepada kepala dinas juga sudah saya sampaikan kita bayarkan,” kata Yudas.

Sementara untuk beasiswa mahasiswa berprestasi, dalam pernyataan bermaterai yang ditanda tangani Yudas, pembayaran akan dilakukan Juli 2013.

Demo Formma Dituding Ditunggangi Aksi unjuk rasa mahasiswa Formma itu dituding sarat kepentingan. Adalah Forum Mahasiswa Cinta Mentawai (FMCD) yang menyampaikan tuduhan melalui rilis kepada Puailiggoubat, 12 Mei. Juru bicara Forum Mahasiswa Mentawai Cinta Damai (FMCD), Martinus Tokkibu, mengatakan tuduhan itu dilayangkan karena ia menerima pesan singkat dari kawan-kawan dan melalui jejaring sosial seperti Facebook.

“Jadi kita mencurigai bahwa aksi ini ada pelaku yang menunggangi,” katanya saat dikonfirmasi Puailiggoubat, 13 Mei. Ia juga menuding, gara-gara aksi ini, beasiswa yang akan cair 16 Mei bisa tertunda. “Aksi itu dikeluhkan sejumlah mahasiswa lain seperti dari Poltekes dan Akademi Maritim serta dari Jakarta,” katanya.

Namun saat ditanya, siapa dalang yang mendanai aksi unjuk rasa mahasiswa itu, Martinus tidak bisa menunjukkan orangnya.

Menanggapi tudingan FMCD, Hanpraderico membantahnya. Demo yang dilakukan itu murni keluhan mahasiswa yang terjadi saat ini. “Itu kita garis bawahi, bahwa aksi demo ini tidak ada yang menunggangi, kalau ada yang menunggangi kita tidak kelaparan seperti ini, ini murni dari kesepakatan kawankawan,” katanya di Sekretariat Formma Sumbar, di jalan Mangunsarkoro Padang, 13 Mei. Ia lalu menceritakan pahitnya pengalaman yang harus mereka alami saat melakukan aksi unjuk rasa ini. Para mahasiswa mengumpulkan ongkos dari iuran anggota dan senior. Saat berangkat ke Tuapeijat, Minggu (5/5) sore, mahasiswa harus bersitegang dengan nahkoda KMP Ambu-ambu karena hanya sanggup membayar ongkos Rp1 juta untuk 83 orang.

“Kami harus berhemat, dana kami terbatas, bahkan untuk makan di Tuapeijat saja tidak ada, kami terpaksa balik Senin sore untuk menghemat biaya,” katanya. (o)

SAJIANUTAMA Irman Jhon Rus Akbar

ksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Mentawai (Formma), di Tuapeijat, ibu Kabupaten Mentawai, 6 Mei juga menggelindingkan isu-isu lain, tidak hanya soal pendidikan.

Salah satunya yang disorot mahasiswa soal kebijakan pemerintah, dana bencana dan pengembangan pariwisata.

Dari rilis yang disampaikan Formma, kebijakan pemerintah yang dikritisi, soal transportasi laut, infrastruktur dan pelayanan kesehatan.

Soal transportasi laut, Ketua Formma Hanpraderico Saogo, meminta Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengatur transportasi laut ke Mentawai lebih merata. “Kami minta KMP Gambolo memiliki rute penuh satu hari ke Siberut Utara dan KMP Ambu-ambu dua kali seminggu ke Sikakap,” katanya.

Formma juga meminta kejelasan perda retribusi kapal yang beroperasi di Mentawai. Pemerintah diminta mencabut izin operasional kapal yang tidak layak pakai, serta melelang kapal yang tidak layak pakai dan menggantikan kapal Ferry baru.

Formma, lanjut Hanpraderico, menuntut infrastruktur pembangunan harus secara merata dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang masih terbengkalai. Mereka juga meminta pembangunan di Mentawai harus betulbetul diawasi dan apapun jenis proyeknya tidak dibolehkan ada oknum Polisi, TNI, DPRD, PNS, ikut serta dalam tender karena itu salah satu dampak tidak selesainya bangunan.

Pemerintah juga diminta membuat sumber air bersih di setiap daerah yang kesulitan air bersih karena ini menyangkut hak hidup orang banyak. “Kami juga meminta pemerintah membangun mess untuk mahasiswa Mentawai,” katanya.

Untuk bagian pelayanan kesehatan, mahasiswa menuntut pemerintah segera mengeluarkan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan Jaminan Kesehatan Daerah yang berlaku secara merata sekaligus memperjelas kerjasama peme-

A

Puailiggoubat

NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

4

TUNTUTAN MAHASISWA

SOAL KAPAL HINGGA DANA BENCANA FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

BAWA POSTER Mahasiswa dari Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) membawa poster saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Mentawai

rintah dengan rumah sakit di luar Mentawai tentang manfaat Jamkesmas/ Jamkesda serta meminta memperbanyak fasilitas pelayanan.

Mereka juga meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mempertanggungjawabkan bantuan bencana dari pihak ketiga yang diklaim bantuan atas nama sendiri dan partai tertentu.

Sementara untuk sektor pariwisata, Formma meminta pemerintah menetapkan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi untuk Mentawai, “kita juga meminta kejelasan perizinan

pengelolaan resort serta menghentikan operasional resort yang tidak jelas legalitasnya serta dan meminta tindakan Dinas Pariwisata terhadap wisatawan murah.

Mahasiswa ini juga menuntut soal penempatan SKPD yang berkompeten sehingga tidak ada ‘jual beli’ jabatan yang mengakibatkan terganggunya pelayanan masyarakat. Apalagi jika ada praktek penempatan SKPD yang tidak berkapasitas. “Dengan kondisi ini bubarkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat Kabupaten Kepulauan Mentawai,” tegas Hanpraderico.

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Bupati, ketua DPRD dan dinas kehutanan juga diminta memberikan kejelasan tentang kontribusi PT. Salaki Summa Sejahtera (SSS) yang beroperasi di Siberut Barat. Pemda Mentawai juga diminta secepatnya menyelesaikan rehab rekon bencana gempa dan tsunami 2010, terutama pembangunan hunian tetap.

Usai mendengar pernyataan Formma tersebut, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet langsung menandatangani pernyataan diatas materai sebagai bukti komitmennya.

Kepada mahasiswa, Yudas menje-

laskan, permintaan soal kapal, tiga hari sebelum aksi, pihaknya sudah mengirim surat ke Dirjen Perhubungan untuk menambah rute tersebut.

“Apa yang adik-adik sampaikan itu juga sedang kita pikirkan, tiga hari yang lewat saya menandatangani surat meminta ke Dirjen agar KMP Ambuambu dua kali seminggu ke Sikakap, kemudian rute KMP Gambolo yang satu jam di Siberut Utara sudah diminta penuh satu hari. Itu sudah saya tanda tangani, tinggal menunggu waktunya,” katanya di hadapan mahasiswa. (o) FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

TEMUI MAHASISWA - Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet (dua dari kanan) menemui mahasiswa BACAKAN TUNTUTAN - Ketua Formma, Hanpraderiko Saogo (tiga dari kanan) membacakan di halaman kantor bupati pernyataan sikap di depan kantor bupati

Puailiggoubat NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

Dua desa di Siberut Utara yang berada di dekat laut terancam tsunami akibat jauhnya dari lokasi pengungsian.

Bambang Sagurung

5

Menunggu Kesiapan Siberut Utara Menghadapi Bencana terdapat pelajar sederhana di Tamairang.

SMAN 1 Siberut Di Tamairang, masyarakat juga Utara dan SMPN menanam tanaman muda di sekitar 1 Siberut Utara pekarangan pondok yang mereka miliki, dari berbagai dae- yaitu tanaman pisang, ubi, sayurrah. Kedua sekolah sayuran. Ternak masyarakat juga ikut ini tepat berada dipelihara selama di pengungsian seperti disepanjang pe- ayam dan itik. sisir pantai SikaCamat Siberut Utara, Sandra Oktabaluan. Untuk via yang dikonfirmasi terkait dengan SMAN 1 Siberut kesiapan masyarakat akan menghadapi Utara jumlah sis- bencana gempa yang disusul tsunami wa dan guru-guru mengakui mulai dibenahi dan dipersiapmencapai 300 ji- kan. wa, demikian juga “Kita memang tidak tahu kapan dengan pelajar dan bencana itu datang, namun kita tetap guru-guru di waspada saja,” katanya pada PuailigSMPN 1 Siberut goubat, Selasa, 14 Mei. Utara mencapai Dikatakan Sandra, sebagai daerah 300 jiwa. yang dinyatakan rawan bencana, pemeMENGUNGSI - Salah seorang warga Desa Tamairang, Siberut Utara mengungsi sambil membawa Sementara un- rintah dan masyarakat harus siap. barang dengan gerobak saat gempa beberapa waktu lalu tuk pengungsian “Semua usaha untuk mempersiapkan yang berjarak 3,5 kilometer. Waktu diri terlebih dahulu menuju pengungsian. di Tamairang, sejak pengungsian warga diri menghadapi bencana ini kita tempuh jika berlari 15 menit. Sedang Setelah beberapa detik sehabis pada gempa Nias hingga sekarang lakukan. Kita membuat jalur evakuasi skenario yang dibuat Badan Nasional gempa, masyarakat sibuk mengambil pondok-pondok sederhana yang dibuat melalui program yang ada di kecamatan.

Penanggulangan Bencana (BNPB), gerobak barang dan menaikkan barang- masih ada kendati tidak dirawat dengan Mengharapkan agar masyarakat tetap tsunami datang ke Mentawai saat gempa barang diatasnya, seperti peralatan baik. Demikian juga jalan rabat beton mempertahankan pondok-pondok yang 8,9 SR bisa 7-10 menit. dapur dan juga barang elektronik. yang ada di lokasi pengungsian yang ada dipengungsian,” katanya.

Jalan menuju Tamairang hanya satu Yang lebih parahnya lagi, dengan satu dibangun melalui PNPM-MP mulai Diakui Sandra, segala sesuatu yang yang dibangun melalui program P2D jalan menuju tempat pengungsian, bersemak. akan dilakukan selalu terbentur dengan Mandiri. Pada tahun 2006 yang lebarnya masyarakat berdesakan membawa Biasanya jalan dan pondok-pondok anggaran. “Kita minim anggaran di hanya 2,5 meter, kemudian pada tahun barang dengan gerobak, ditambah pejalan masyarakat akan bersih ketika terjadi kecamatan, namun kita juga berusaha 2011 lalu kembali diperlebar menjadi 3 kaki dan juga yang menggunakan sepeda gempa dan masyarakat sedang untuk berkordinasi dengan dinas atau meter. motor. Jalan yang dulunya berukuran mengungsi. Rata-rata masing-masing instansi terkait dalam mempersiapkan Berdasarkan pengalaman Puailig- 2,5 meter dan sekarang sudah 3 meter kepala keluarga, khususnya warga masyarakat menghadapi bencana yang goubat sejak kejadian gempa Nias, saat itu harus mampu menampung kurang Dusun Nangnang memiliki pondok datang,” katanya. (bs) terjadi gempa warga lebih mengutama- lebih 1.000 jiwa warga desa. kan menyelamatkan barang-barang Selain masyarakat Dusun Nangnang KM. Simatalu Tak Berlayar Terkendala rumah tangga dibanding menyelamatkan dan Dusun Muara, di Sikabaluan juga FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

ika prediksi gempa yang berkekuatan 8,9 Skala Ritcher (SR) terjadi di Mentawai, entah apa yang akan terjadi pada warga yang tinggal di Dusun Muara dan Dusun Nangnang, Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara. Sebab dua daerah itu berada di sepanjang pesisir pantai Sikabaluan dan jauh dari lokasi pengungsian.

“Tak dapat kami bayangkan kalau penelitian LIPI itu terjadi, karena mau kemana kita pergi. Tempat pengungsian jauh,” kata Zulkisman, warga Dusun Muara pada Puailiggoubat, Senin, 13 Mei lalu.

Jarak rumah Zulkisman dengan pantai hanya 100 meter. Saat terjadi pasang air laut rumahnya langsung terendam.

Hal yang sama dikatakan Amir, yang tinggal dekat dengan pantai. “Saat ini saja rumah warga sudah banyak yang dipindahkan karena kena abrasi pantai.

Apa lagi kalau gempa yang disusul tsunami,” katanya.

Di wilayah Kecamatan Siberut Utara, desa-desa yang tinggal di bagian pesisir pantai di antaranya Desa Sikabaluan yang terdiri dari Dusun Muara, Dusun Nangnang, Dusun Puran, Dusun Bose dan Pokai. Desa Sirilogui yang terdiri dari Dusun Muara, Dusun Tugu dan Dusun Sitangaik.

Di Desa Sikabaluan, khususnya di Dusun Nangnang dan Muara, tempat pengungsian yang digunakan sejak kejadian gempa Nias hanya Tamairang

J

Anggaran

Kapal Hanya Mampir Satu jam

Harga Kebutuhan Pokok Melambung SIKABALUAN - Harga kebutuhan pokok di Sikabaluan kian melambung, melonjaknya harga ini tidak terkait harga BBM yang akan naik, namun layanan KM. Gambolo dari PadangSikabaluan hanya berlabuh selama satu jam, membuat pedagang enggan membawa barang dagangan yang banyak, akibatnya harga pokok di daerah itu menjadi langka.

“Bingung kita membawa barang di Gambolo, karena takut barang tidak terbongkar semua ketika kapal sandar,” kata Anto salah seorang pedagang Sikabaluan pada Puailiggoubat, Rabu, 8 Mei lalu.

Ia berpengalaman dari pedagang lainnya yang beberapa barangnya

terbawa ke Siberut karena lambat dibongkar keluar kapal, ia tidak mau mengambil resiko. “Kemarin itu ada barang teman pedagang yang terbawa ke Siberut karena lambat diturunkan dari kapal,” katanya.

Hal yang sama juga dikatakan Upit, pedagang lainnya yang ada di Sikabaluan. “Kalau kapalnya bersandar tiga atau empat jam akan membantu ringan biayanya,” katanya Dikatakan Upit, membawa barang dengan menggunakan KMP Simasin dulu rata-rata biaya amprah kapal sekitar Rp200 ribu hingga Rp250 ribu.

Ditambah biaya buruh pelabuhan Muara Padang dengan Pokai menghabiskan Rp400 ribu hingga

Rp600 ribu. “Kalau dibandingkan dengan membawa barang menggunakan kapal kecil atau kapal dagang biaya amprah kapalnya mencapai Rp700 ribu hingga Rp900 ribu. Ini belum termasuk upah buruh,” katanya.

Dengan besarnya biaya amprah kapal dan buruh ini membuat harga kebutuhan pokok melambung tinggi di Sikabaluan. Seperti beras, gula, cabe, telur, minyak makan dan kebutuhan pokok lainnya. Untuk harga cabe merah biasanya Rp20-25 ribu per kilogram, naik menjadi Rp40-50 ribu per kilogram. Telur yang biasanya Rp1.000 per butir, naik menjadi Rp1.400 per butir. (bs/r)

PADANG-KM. Simatalu, kapal baru yang direncanakan melayani daerah bagian utara Siberut telah lama bersandar di Pelabuhan Muaro Padang. Kapal itu belum juga berlayar akibat terkendala anggaran. Hal tersebut disampaikan Tarcisius Sakeru, Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Kepulauan Mentawai,10 Mei. ”KM. Simatalu tidak berlayar bukan karena tidak layak pakai, namun karena anggaran untuk perpanjangan sertifikat, anggaran jasa tambat labuh dihapus dalam APBD 2013, padahal di tingkat DPRD dan bupati, kita sudah sepakat dalam pengajuan ini, namun tidak tahu kenapa tidak tercantum dalam APBD,” katanya.

Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko, mengatakan belum mengetahui informasi itu. “Karena belum cek APBD tentang soal ini dan saya baru tahu informasi ini, dan saya rasa itu tidak mungkin dihapus karena kegiatan rutin, lagi pula kita belum evaluasi anggaran,” tangkis Hendri.

Terkait hal tersebut belum ada aktivitas berlayarnya KM. Simatalu seharga Rp1,1 miliar tersebut, pada APBD Mentawai 2013 tercantum anggaran pemeliharaan dan operasional senilai Rp330.040.000 sedangkan kegiatan uji layak sarana transportasi guna keselamatan penumpang senilai Rp230.300.000. (trs/r)

MENTAWAINEWS Meski ada kekeliruan yang disampaikan bupati soal peruntukan dana ADD namun aparat pemerintah desa tetap mengikuti Petunjuk Teknis (Juknis) yang ada.

Puailiggoubat

6

Hanya 30 Persen ADD untuk Bayar Gaji FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

lokasi Dana Desa (ADD) diharapkan bisa menggenjot pembangunan desa, hal itu disampaikan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet saat acara pelantikan BPD se-Kecamatan Siberut Utara dan seKecamatan Siberut Barat, Selasa, di gedung serba guna PNPM Desa Muarasikabaluan, 7 Mei. “Pembangunan di Mentawai tidak mungkin dilakukan dari Tuapeijat saja, di desa yang langsung dekat dengan masyarakat juga. Kondisi geografis Mentawai berbeda dengan daerah lainnya di tanah tepi,” katanya.

Namun dari pernyataan bupati, ada yang masih membingungkan aparat desa, di mana ADD diperuntukkan untuk pembangunan desa dan itu tidak masuk gaji BPD hingga perangkat desa dan biaya operasional. “Anggaran setiap desa diberikan rata-rata Rp600 juta, khususnya untuk pembangunan desa di luar gaji BPD, kaur desa, dusun, biaya operasional,” kata Yudas.

Penjelasan itu membuat bingung kepala desa, BPD dan sekretaris desa

NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

A

RAPAT Rapat PNPM di aula Bappeda Mentawai

yang hadir. Hal ini pernah juga disampaikan bupati dalam pertemuannya dengan masyarakat Monganpoula dan Sotboyak di Desa Monganpoula, 9 April lalu.

Kepala Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat, Gunawan mengatakan bila mengikuti penyampaian bupati, maka yang dilakukan antara BPD dan desa dalam pembahasan ADD di masing-

masing desa keliru. “Lalu dari mana honor desa, kaur, BPD dan dusun serta biaya operasional kalau semuanya untuk pembangunan,” katanya.

Demikian juga halnya Kepala Muarasikabaluan, Samuel Sabebegen menyampaikan hal yang sama. “Ada yang keliru dari penyampaian bupati.

Tapi kita tetap mengikuti petunjuk teknis yang ada,” katanya.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Mentawai, Sukirman, mengatakan dari petunjuk juknis yang ada, dalam anggaran itu sudah termasuk dana pemberdayaan, biaya operasional dan tunjangan aparatur desa. “Ada kekeliruan saja,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 7 Mei lalu.

Untuk Desa Sikabaluan, berdasarkan alokasinya tahun 2013, total ADD

sebesar Rp315.806.400, di dalamnya ada bantuan sosial seperti posyandu, rumah ibadah, bantuan untuk lembaga desa seperti LPM, PKK, karang taruna dan lembaga adat, bantuan belanja modal seperti mobiler, peralatan kantor atau perlengkapan kantor, bantuan fisik (pembangunan) di masing-masing dusun, bantuan tunjangan sidang BPD, bantuan tenaga kontrak.

Sedangkan biaya operasional Rp135.345.600, diantaranya untuk honor panitia ADD, ATK, BBM dan SPPD. Sedangkan untuk tunjangan aparatur desa totalnya Rp195.600.000, didalamnya yaitu honor kepala desa, kaur desa, kepala dusun, BPD. Berdasarkan lampiran surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mentawai No.140/2/Pemdes-Setda/II-2013. Desadesa yang ada di Kecamatan Siberut Utara yaitu Desa Bojakan Rp598.892.000, Desa Sotboyak Rp574.076.000, Desa Monganpoula Rp552.458.000, Desa Muarasikabaluan Rp646.752.000, Desa Sirilogui Rp588.755.000, Desa Malancan Rp748.917.000. diwilayah Kecamatan Siberut Barat, Desa Simatalu Rp907.629.000, Desa Simalegi Rp795.436.000, Desa Sigapokna Rp746.207.000. (bs/r)

Paroki Sikabaluan Bentuk Tim Pengurangan Risiko Bencana SIKABALUAN - Paroki Sikabaluan akan mengukuhkan Tim Pengurangan Risiko Bencana, 24 Mei mendatang.

Pembentukan tim ini tindak lanjut rapat wilayah (Rawil) Gereja Katolik Mentawai yang diadakan di Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, 14-18 April lalu dimana masing-masing paroki

yang ada di Mentawai harus membentuk tim Pengurangan Resiko Bencana.

Dalam Rawil itu, masing-masing utusan paroki diberikan pelatihan dan pembekalan terkait dengan bencana dan penanganannya oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang

3.500 E-KTP di Siberut Utara Didistribusikan SIKABALUAN - Sebanyak 3.500 lembar kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kecamatan Siberut Utara sudah didistribusikan kepada pemiliknya. Hal ini dikatakan Zainal, staf camat Siberut Utara kepada Puailiggoubat, Selasa, 14 Mei lalu.

Ia juga mengatakan untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai jumlah e-KTP terbanyak tercetak dan terdistribusi masih dua kecamatan diantaranya Kecamatan Siberut Utara dan Kecamatan Sipora Utara.

“Kartu yang lainnya akan menyusul. Kita berharap masyarakat yang belum mendapat untuk bersabar,” katanya.

Dikatakan Zainal, bila nantinya dari data ada perubahan seperti pada waktu perekaman statusnya belum menikah, setelah kartu keluar status tersebut dapat diperbaiki dengan berkoordinasi langsung dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mentawai.

Sementara untuk masyarakat yang belum terekam datanya pada tahun 2012 lalu, hingga saat ini masih bisa dilakukan rekam data.

Akan tetapi, saat ini rekam data masih belum bisa dilakukan akibat rusaknya sejumlah peralatan. “Kemungkinan bulan ini akan selesai diperbaiki,” kata Julia Vincensia, operator perekaman e-KTP Siberut Utara. (bs/r)

berkompeten di dalam penanggulangan resiko bencana yang bekerjasama dengan Caritas-Komisi Pengembangan Ekonomi Keuskupan Padang.

Pelatihan yang diberikan seperti manajemen bencana yang didalamnya terdapat pencegahan, mitigasi, kesiapan, peringatan, tanggap darurat, bantuan darurat, pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencegahan diantaranya membuat peta daerah bencana, mengadakan dan mengaktifkan isyarat-isyarat tanda bahaya, menyusun rencana umum tata ruang, menyusun perda mengenai syarat keamanan, bangunan, pengendalian limbah, mengadakan peralatan penanggulangan bencana (PB), membuat protap, Juknis PB dan perbaikan kerusakan lingkungan.

Sementara pada mitigasi yang harus dilakukan diantaranya memasang tanda-tanda bahaya/ larangan, membangun pos pengamanan, pengawasan dan pengintaian, membangun sarana dan memperbaiki sarana kritis seperti tanggul, dam, pelatihan kebencanaan.

“Terkait dengan pelatihan

kebencanaan dan simulasi bencana seperti gempa dan tsunami di Mentawai dan penyelamatan diri di tingkat masyarakat, ini yang belum dilakukan oleh pemerintah Mentawai,” kata Merei Sagurung, salah seorang peserta pelatihan pengurangan resiko bencana kepada Puailiggoubat, 11 Mei. Sementara pada kesiapsiagaan yang harus dipersiapkan yaitu penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi, pedoman penanggulangan bencana.

Pada peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana.

Pemberian peringatan dini ini harus menjangkau masyarakat, bersifat segera, tegas dan tidak membingungkan dan bersifat resmi.

Utusan masing-masing paroki yang mengikuti pelatihan dalam Rawil gereja Katolik Mentawai itu masuk dalam tim pengurangan resiko bencana dimasing-masing paroki. Selain tim yang mengikuti pelatihan juga dibantu dengan beberapa orang lainnya sesuai dengan kondisi dimasing-masing

paroki.

Di Paroki Sikabaluan yang mencakup Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Barat, orang-orang yang masuk dalam tim pengurangan resiko bencana berdasarkan rapat DPP pada Minggu, 28 April lalu yaitu seksi sosial Dewan Pastoral Paroki (DPP), Rakhel mewakili kelompok Wanita Katolik, Ucok Sakelakasak mewakili Orang Muda Katolik, Bambang Sagurung dari pers, Berman Kiniu Samanjolang dari tokoh masyarakat dan Saptianatasia mewakili SD Fransiskus.

Abel Maia, Kepala Paroki Sikabaluan menyampaikan, tim yang dibentuk ini dalam pelaksanaanya di lapangan tidak hanya terfokus pada umat Katolik saja, namun memberikan pertolongan kepada masyarakat umum. “Pada intinya ini misi kemanusian, bukan hanya untuk membantu, menolong orang-orang yang beragama Katolik saja, tapi bersifat umum,” katanya menegaskan.

Tim yang telah terbentuk akan dikukuhkan secara resmi pada Jumat, 24 Mei 2013 di Sikabaluan oleh ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Padang, Alexius Sudarmanto. (bs/r)

7 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

Kerjasama dirumuskan dalam nota kesepahaman antara Pemda Mentawai dengan NGO yang menjadi mitra.

Mentawai Summit 2013

18 NGO Siap Bangun Mentawai FOTO:IRMAN JHON/PUAILIGGOUBAT

Yuafriza Irman John

elapan belas organisasi non pemerintah (Ornop) atau NGO menyepakati kemitraan bersama membangun Kabupaten Mentawai. Kerjasama itu disepakati dalam acara Rapat Koordinasi Pemerintah Mentawai bersama 18 NGO lokal, nasional dan internasional di Hotel Bundo, KM 6 Tuapeijat, 13-14 Mei dalam acara bertajuk Mentawai Summit 2013.

Dua narasumber yang hadir dalam pertemuan itu, Heru Tjahyono dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Zukri Saad, aktivis NGO dari Sumbar.

NGO yang hadir diantaranya Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Pasih, Warsi, Ibeka, Bina Desa, Bina Swadaya, Yayasan Kehati, Islamic Relief Worldwide, Indekon, Humanitarian Forum Indonesia, Surfaid, dan Yakum Emergency Unit.

Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet, dalam sambutannya saat membuka resmi rakor tersebut mengatakan, Mentawai sangat mengharapkan NGO turut berperan dalam hal pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat Mentawai. Apalagi beberapa waktu lalu, sejumlah bencana terjadi di Mentawai seperti gempa, tsunami dan

D

MENTAWAI SUMMIT - Mentawai Summit 2013 antara pemerintah Mentawai dengan NGO di Hotel Bunda, Padang yang terbaru, banjir di Siberut.

“Dalam rakor ini saya berharap Mentawai dengan NGO nasional dan internasional dapat bermitra dengan baik untuk mengoroyok pembangunan Mentawai. Mentawai sangat terbuka dengan kedatangan NGO membangun Mentawai,” kata Yudas.

Narasumber dari Kementrian Dalam Negeri Heru Tjahyono mendukung penciptaan hubungan kemitraan tersebut. Heru memberikan penjelasan

pedoman tentang sinergitas pemerintah dan lembaga mitra dalam pembangunan daerah, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Heru juga menjelaskan mekanisme umum dan landasan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang dan Permendagri, seperti PP No.50/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja-

Proyek Jalan Pokai-Sikabaluan dan PokaiSirilanggai Dilanjutkan SIKABALUAN - Jalan Pokai-Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara yang sering terbengkalai, tahun 2013 kembali dianggarkan pembangunannya dengan dana Dana Alokasi Khusus Non

DR tahun 2013 dan pendamping sebesar Rp 4 miliar di Dinas Pekerjaan Umum Mentawai.

Camat Siberut Utara, Sandra Oktavia mengatakan saat ini jalan

Cemara Pantai Program Reboisasi Ditebang SIKABALUAN-Sepanjang pesisir pantai Sikabaluan yang awalnya banyak pohon cemara baik yang ditanam melalui program reboisasi Dinas Kehutanan tahun 2006 dan 2007, serta yang ditanam oleh Sispala Karonan SMAN 1 Siberut Utara, kini mulai hilang dan berkurang setelah ditebang oleh warga setempat.

Berdasarkan pantuan Puailiggoubat di lapangan, Rabu, 8 Mei lalu terlihat ratusan batang pohon cemara sudah tertebang dan tinggal pangkal-pangkal pohon. Sehingga sepanjang pantai Sikabaluan yang sebelumnya terlihat indah kini gersang.

Setelah ditebang pohon cemara tersebut untuk kayu bakar, lahan yang sudah kosong mereka tanami ubi jalar dan ubi kayu. Mereka menanamnya pada waktu pagi, siang dan sore dengan cara ibu-ibu mencangkul untuk membuat bedengan tempat menanam ubi tersebut.

Kepala Desa Sikabaluan, Samuel Sabebegen sudah memberikan larangan bagi warga untuk menebang pohon cemara. Namun pemberitahuan itu tidak didengar dan pihak desa tidak berani mengambil tindakan. (bs/r)

Pokai-Sikabaluan sedang tahap lelang.

“Kita berharap pembangunannya tahun ini selesai, tidak ada lagi tergantung-gantung seperti tahun-tahun sebelumnya,” katanya pada Puailiggoubat, Selasa, 14 Mei lalu.

Tahun 2012 lalu, pembangunan jalan Pokai-Sikabaluan ini dikerjakan PT Nabil Surya Persada, dengan nilai kontrak Rp4.949.947.000 dengan konsultan pengawas CV. Prima Seni Alambina.

Selain jalan Pokai-Sikabaluan, kembali dianggarkan pembangunannya yaitu Pokai-Sirilanggai Desa Malancan, senilai Rp765 juta. Pembangunan jalan ini juga berdasarkan informasi dari camat sedang dalam tahap lelang.

Pada tahun lalu, jalan Pokai-Sirilanggai ini diputus kontrak karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Kontraktor yang mengerjakan pembangunan jalan Pokai-Sikabaluan tahun 2012 lalu yaitu PT.Revanza Graha Prakarsa dengan nilai kontrak Rp2,9 miliar dengan konsultan pengawas PT. Prima Seni Alambina. (bs/r)

sama Daerah, PMK No.191/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, PMK No.230/2011 tentang Sistem Akutansi Hibah dan undang-undang yang terkait lainnya.

“Dalam kemitraan tidak terlepas dari berbagai peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Pada intinya saya juga mendukung kemitraan ini agar Mentawai bisa lebih maju lagi,” kata Heru Tjahyono.

Narasumber lain, Zukri Saad, mengatakan isu yang dibahas dalam pertemuan NGO dan pemerintah ini ditekankan kepada pembangunan Mentawai yang bertumpu kepada potensi lokal dan berwawasan lingkungan.

“Membangun Mentawai harus dengan komitmen yang jelas, mengingat Mentawai sebagai daerah kepulauan maka yang perlu kita lakukan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan, untuk itu investasi skala besar untuk pengelolaan sumber daya alam harus kita tolak,” katanya pada saat perumusan kesimpulan.

Lebih lanjut Zukri mengatakan, Mentawai sudah saatnya bergegas

dengan suatu prinsip bahwa Mentawai harus dibangun secara terpadu berdasarkan potensi lokal dan prinsip-prinsip yang adil dan berkelanjutan. “Beberapa daerah saat ini berhasil memajukan daerahnya bukan dengan kelapa sawit, atau HPH dan lain-lain yang sifatnya kapitalistik, untuk itu kalau ada rencana perkebunan sawit di Mentawai kita tolak sama-sama Pak Bupati,“ lanjutnya sebelum mengakhiri paparan draft kesepakatan bersama.

Rakor yang berlangsung selama dua hari ditutup oleh Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko. Saat penutupan, Hendri mengatakan kegiatan tersebut suatu kabar yang menggembirakan dan baru pertama dilakukan di Mentawai. Oleh sebab itu, pembahasan yang strategis dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Mentawai. “Ini baru pertama dilakukan.

Semua yang kita rancang dapat tercapai untuk kemajuan pembangunan Mentawai” katanya.

Rakor tersebut juga melahirkan nota kesepahaman antara NGO yang menjadi mitra dengan Pemkab Mentawai. Nota kesepahaman itu berupa kerjasama dalam pengelolaan air bersih, higienis dan sanitasi, pengembangan ekowisata. pembangunan energi listrik terbarukan, pembangunan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, konservasi hutan dan laut, penanganan kesehatan ibu dan anak, pengembangan pendidikan, pengembangan ekonomi rakyat dan UMKM, pengembangan pesisir dan kelautan terpadu, pengembangan pertanian terpadu, manajemen kebencanaan dan peningkatan kapasitas SDM. Zukri Saad kepada Puailiggoubat melalui telepon sehari setelah pertemuan ditutup mengatakan, pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dalam sebuah workshop dua bulan ke depan.

“Workshop itu untuk menajamkan kembali kesepakatan-kesepakatan mitra ini sehingga kita bisa segera memulai aksi,” katanya. (o)

Pembangunan Puskesmas Sikabaluan Dilanjutkan SIKABALUAN - Bangunan Puskesmas Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara yang terbengkalai tahun lalu, tahun ini akan dilanjutkan senilai Rp1.050.757.500 Kepala Puskesmas Sikabaluan, Marojahan Sitorus mengatakan akan ada anggaran penyelesaian sesuai dengan informasi yang diterimanya. “Biasanya akan mulai lelang pertengahan tahun dan pelaksanaanya sekitar bulan Agustus atau September,” katanya pada Puailiggoubat, Selasa, 14 Mei. Pada tahun 2012 lalu, pembangunan puskesmas relokasi tersebut dikerjakan CV.Mentawai Pembangunan dengan nilai kontrak Rp1.371.923.000. untuk tahun 2013 ini di APBD Mentawai 2013 di Dinas Kesehatan kembali menganggarkan dana tahap penyelesaian puskesmas relokasi Rp1.050.757.500. (bs/r)

MENTAWAINEWS Kepala desa dan BPD diminta bersinergi dalam mengelola ADD. Tim Redaksi

ejak April hingga Mei tahun ini, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet telah melantik pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai desa. Total anggota BPD di Mentawai ada 359 orang.

Dari data yang dihimpun Puailiggoubat, mulai dari Kecamatan Sikakap dan Pagai Utara telah dilantik 90 orang anggota BPD yang meliputi Desa Sikakap, Taikako dan Matobe, Desa Saumanganya, Betumonga dan Silabu.

Mereka dilantik pada Selasa, 16 April lalu, di Gedung Serba Guna Sikakap.

Yudas menegaskan setiap pejabat yang telah di lantik saat ini adalah pejabat negara. “Jadi jangan anggap enteng dengan jabatan yang diemban saat ini, apalagi sampai sombong. Terlebih mulai tahun ini, pemerintahan desa sudah sejajar dengan dinas yang ada di lingkungan Pemda Mentawai, karena statusnya telah menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersendiri,” ucapnya saat menyampaikan kata sambutan.

Pengelolaan anggaran di desa yang selama ini hanya dapat dalam bentuk bantuan, sekarang sudah dianggarkan

S

Puailiggoubat

NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

8

Bupati Lantik Pengurus BPD se-Mentawai FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

melihat penjara akan penuh dengan para kepala desa dan anggota BPD akibat ketidaktahuan fungsi dan wewenang masing-masing.

“Kuncinya perbanyak belajar, karena data yang ada 80 persen desa di Kabupaten Mentawai masuk kategori tertinggal. Jadi sekali lagi saya himbau kepada kepala desa dan anggota BPD yang saya lantik hari ini punya tanggung jawab PELANTIKAN - Pelantikan BPD se-Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Barat berat untuk mengeluarkan desanya madalam bentuk Alokasi Dana Desa dalam bekerja. Kepala desa bukanlah sing-masing dari ke-tertinggalan dan (ADD). Jadi para kepala desa bertang- atasan bagi para anggota BPD, demikian ke-miskinan” pesan Yudas. gung jawab penuh dalam pengelo- juga sebaliknya. Kedua institusi tersebut Sementara pada pelantikan anggota laannya,” tegas Yudas. adalah mitra. Nah kalau kemitraan itu BPN siberut Utara dan Siberut Barat, Ditambahkannya, dalam pelaksana- sudah dinodai dengan kepentingan 7 Mei, Yudas mengharapkan agar BPD an roda pemerintahan, kepala desa wajib masing-masing, imbasnya rakyat akan tidak merongrong pemerintah, namun bermitra dengan BPD yang ada di desa sengsara,” ujarnya. sebagai pendukung pemerintah. “BPD masing-masing. “Bangun kondisi yang Ia meminta, jangan ada yang korupsi hasil politik lokal yang dipilih oleh harmonis antara aparatur desa dan BPD dan berujung ke penjara. Ia tidak mau masyarakat, maka BPD juga hati-hati

untuk dipolitisi,” katanya.

BPD yang dilantik diantaranya Desa Bojakan, Sotboyak, Mongapoula, Sikabaluan, Sirilogui, Malancan.

Sementara diwilayah Kecamatan Siberut Barat BPD yang dilantik diantaranya Desa Sigapokna, Simalegi dan Simatalu.

“BPD adalah mitra kerja desa, yang mengawasi dan menyetujui anggaran desa yang ada dimasing-masing desa,” katanya.

Sehari setelah itu, Yudas melantik 27 anggota BPD di Aula SD 18 Pasakiat Teileleu, kali ini Yudas datang bersama Wakil Bupati Rijel Samaloisa. Pejabat BPD yang dilantik itu berasal dari Desa Pasakiat Taileleu, Desa Katurei dan Desa Sagulubbek untuk periode 2013 sampai tahun 2019. Pada hari itu juga bupati melantik pengurus BPD di Siberut Selatan sebanyak 39 orang mulai dari Desa Muntei, Maileppet, Madobak, Matotonan dan Muara Siberut.

Sementara Sukirma, Kepala Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Mentawai, mengatakan jumlah anggota BPD seKabupaten Kepulauan Mentawai ada 359 orang. (fs/dom/ls/bs/r)

Inspektorat: Belum Bekerja Dana Operasional UPK dan TPK Telah Habis SIKAKAP - Inspektorat Kabupaten Mentawai menemukan kejanggalan dalam pengerjaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tahun anggaran 2012 lalu di Kecamatan Pagai Selatan.

Inspektorat menemukan, program ini baru terlaksana di Desa Malakopa.

Menurut Amal, tim dari Inspektorat itu mengatakan, tim menemukan pelaksanaan program PNPM tahun 2012 ini baru 4 persen saja. Itu pun baru terlaksana di Desa Malakopa.. “Pelak-

sanaan kegiatan PNPM untuk Desa Malakopa sudah dimulai di Dusun Malakopa, Muntei Kecil, Muntei Besar, Sabbiret dan Beleraksok. Capai kegiatan disana sudah hampir rampung.

Kalau dirata-ratakan, sudah mencapai 74,27 persen,” katanya, Senin 15 April.

Namun anehnya, sesuai hasil temuan di lapangan, baik bayar material lokal maupun upah kerja masyarakat, belum dibayar oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Malakopa. Alasan yang disampaikan oleh Almadari, pengurus

Telkomsel Segera Bangun Lima Unit BTS di Pagai Selatan MALAKKOPA - Telkomsel sudah menyetujui rencana pembangunan lima unit Based Transmiter Service (BTS) atas koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Plt Camat Pagai Selatan, Sarman Parningotan, kelima BTS tersebut, rencananya tersebar di empat desa yang ada di Kecamatan Pagai Selatan. “Kendalanya sekarang soal lahan dari masyarakat. Apakah si pemilik tanah bersedia menghibahkan tanahnya seluas 400 meter persegi,” ujarnya, Kamis 18 April lalu.

Sarman mengaku akan terus melakukan koordinasi langsung bersama dengan kepala desa dan kepala dusun dengan pemilih lahan.

“Kalau mereka setuju, tahun ini tower tersebut akan dibangun. Harapan kita, dengan terbukanya akses komunikasi, masyarakat bisa langsung berkomunikasi dengan camat dan kepala desa dan bahkan melaporkan kinerja kami kepada bupati secara langsung,” ujarnya. (fs/r)

TPK, dana dari Unit Pelaksana Kecamatan (UPK) belum dicairkan.

Sedangkan kegiatan di Desa Bulasat, Sinaka dan Makalo belum terlaksana.

Keterangan yang didapat dari Frengky, Fasilitator Teknik PNPM Pagai Selatan yang mendampingi mereka, kendala di lapangan yang ditemui masih terganjal persoalan pelaksanaan program tahun 2010 dan 2011.

“Kepada kita Frenky mengatakan masalah yang dihadapi adalah upah kerja dan beli material yang sebagian besar belum dibayar oleh TPK-TPK terdahulu. Sebagian besar dari mereka sudah diganti dengan yang baru,” ungkapnya.

Dengan alasan tersebut, TPK yang baru tidak berani melaksanakan tugas karena terganjal tanggung jawab kegiatan sebelumnya dimana sebagian masyarakat masih menuntut upah kerja dan bayar material lokal yang belum dibayarkan.

Walaupun kegiatan untuk tahun anggaran 2012 belum sepenuhnya dilaksanakan, dana pelaksanaan program di semua desa sudah ada yang terpakai.

Tim Inspektorat sudah berusaha mencari pelaksana PNPM, baik UPK maupun TPK, rata-rata mereka tidak di tempat.

“Secara khusus, untuk operasional UPK dan TPK yang dipotong 5 persen dari setiap kegiatan, sudah habis terpakai

sementara kegiatan belum terlaksana.

Idealnya kan, ada kegiatan ada operasional,” terangnya.

Amal menambahkan, mereka tidak punya hak untuk memvonis pelaku

PNPM karena bukan itu tugas mereka.

Kewajiban tim ini hanya menyampaikan laporan hasil temuan tersebut kepada kepada Bupati Mentawai dan Badan Pemeriksa Keuangan. (fs/r)

Dispertakbun Mentawai Segera Bantu Korban Banjir PADANG - Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Mentawai akan membantu warga Siberut yang terkena dampak banjir pada 5 April lalu. Bantuan terutama untuk warga yang rusak kebun dan ternaknya.

Nofriadi, Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Mentawai mengatakan, sudah memperoleh data-data kerugian dari dampak banjir khusus di Desa Monganpoula, Kecamatan Siberut Utara “Sedangkan di Siberut Selatan kita belum dapat datanya,” katanya pada 29 April.

Kerugian ternak yang dialami di Siberut Utara yakni babi, itik, ayam, sapi, ikan kolam, sedangkan kerugian tanaman akibat dari dampak banjir tersebut yakni tanaman kakao, kelapa, cengkeh, pisang dan manau.

Kerugian seperti kelapa dan kakao, Kepala BPBD Mentawai Elisa Siriparang menjamin tidak akan mati akibat banjir 5 April lalu. “Karena banjir itu tidak terlalu lama merendam tanaman, meskipun pasca banjir daun kakao terlihat kekuningan namun itu tidak akan mati kecuali merendam dalam jangka waktu yang sangat lama,” jelasnya.

Dengan kerugian tersebut, Nofriadi akan menganggarkan bantuan berupa bibit tanaman, ternak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2013, “Untuk tahun ini kita tidak ada anggaran karena kemarin diprioritaskan untuk tanggap darurat, dan pasca banjir tersebut untuk membantu memulihkan ekonomi masyarakat kita upayakan dananya di APBDP 2013,” pungkasnya. (trs)

9

Puailiggoubat NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

Keenam orang tersebut berasal dari sejumlah parpol dan beragam profesi. Ada mantan bupati, mantan pejabat pemda hingga kontraktor.

Enam Warga Mentawai Nyaleg di DPRD Sumbar

Yuafriza Patrisius Sanene

antan Bupati Mentawai Antonius Saleleubaja menjadi bakal calon DPRD Sumatra Barat dalam Pemilu 2014 mendatang.

Selain itu, sedikitnya ada lima putra Mentawai lainnya yang ikut bertarung di tingkat provinsi.

Dari daftar bakal calon DPRD Sumbar yang dirilis KPUD Sumbar, Antonius mencalonkan dari Partai Nasdem dari daerah pemilihan VIII (Pesisir Selatan, Mentawai) dengan nomor urut 2.

Selanjutnya Lindung Sihombing yang mendaftar dari PDIP di dapil sama dengan nomor urut 4. Lindung merupakan pensiunan PNS yang dulu pernah menjabat Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mentawai, dan Kepala Dinas Perhubungan di masa Bupati Edison Saleleubaja.

Lalu Syamsidar Saumegarat. Dia mencalonkan diri dari partai Gerindra di dapil VIII dengan nomor urut 3.

Perempuan ini menjabat wakil bendahara DPC Partai Gerindra Mentawai.

Bakal calon lain, Yonlifran dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), mencalonkan di dapil VIII dengan nomor urut 4. Yonlifran ini menjadi anggota DPRD Mentawai dan juga memiliki usaha di bidang konstruksi di Mentawai.

Selain Yonlifran, ada K. Andre

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

M

PENDAFTARAN CALEG - Suasana hari terakhir pendaftaran bakal Caleg di KPUD Mentawai, 22 April lalu Satoko yang juga maju dari PKPI untuk dapil VIII dengan nomor urut 1. Selama ini, Andre dikenal aktif di Yayasan Kirekat Indonesia.

Terakhir, Suniarto Saogo yang menjadi calon Partai Gerindra nomor urut 10. Namun Suniarto tidak mencalon dari dapil VIII tapi dapil I (Padang).

Suniarto merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Mentawai dan kini juga menjadi anggota DPRD Mentawai.

Kepada Puailiggoubat, sejumlah

calon ini menjelaskan alasannya mencalonkan untuk DPRD Sumbar. Syamsidar mengatakan niatnya maju mewakili Mentawai di Sumbar salah satunya ingin memajukan daerah kepulauan tersebut.

“Saya melihat di Mentawai itu khususnya di bidang pendidikan, transportasi itu belum terlayani maksimal, perlu pembenahan dalam sektor tersebut, dan tentunya saya akan melakukan yang terbaik untuk Mentawai ke depan,” katanya, 14 Mei.

Verifikasi KPUD Mentawai

Berkas Bacaleg 12 Parpol Dikembalikan TUAPEIJAT - Komisi Pemilihan Umum Daerah Mentawai mengembalikan berkas bakal calon DPRD Mentawai yang belum memenuhi syarat dalam verifikasi tahap pertama, Senin, 13 Mei. Ketua KPUD Mentawai, Bastian Sirirui tidak bersedia menyebutkan jumlah bacaleg yang mengajukan berkas ke KPUD dengan alasan masih dalam tahap verifikasi. Namun dia memastikan tidak satupun parpol yang semua calegnya memenuhi syarat.

Menurut Bastian, alasan pengembalian berkas itu diantaranya ada bacaleg perempuan yang didaftarkan belum cukup umur, selain itu, berkas parpol banyak yang salah.

“Ada tiga bacaleg perempuan berasal dari tiga parpol yang berbeda usianya belum genap 21 tahun seperti yang diamanatkan undang-undang.

Bacaleg tersebut harus diganti,” katanya kepada Puailiggoubat di ruang kerjanya, Senin, 13 Mei. Selain masalah usia, lanjut Bastian, legalisir ijazah juga tidak sesuai dengan aturan. “Aturan mengharuskan legalisir ijazah mesti dari sekolah asal dia tamat namun yang terjadi tidak seperti itu, ada juga nama ijazah yang tidak sesuai dengan nama KTP,” ujarnya.

Menurut Bastian, bacaleg yang bermasalah dengan identitas di KTP atau ijazah mesti meminta surat

keterangan dari sekolah sekaligus pernyataan di atas materai. “Kalau tidak dipenuhi atau diperbaiki maka akan digugurkan dalam Pileg,” katanya.

Bastian menyebutkan, batas terakhir perbaikan dokumen 22 Mei, setelah itu hasil verifikasi akan diumumkan 29 Mei dan pengumuman daftar calon sementara (DCS) akan diumumkan Juni.

“Saya mengimbau kepada seluruh parpol segera melakukan perbaikan berkas pendaftaran dan melengkapi apa yang ditentukan, bagi yang terlambat memperbaiki atau melengkapi sesuai yang dijadwalkan maka parpol tersebut gugur ikut serta dalam pileg mendatang,” ujarnya. (imj)

Sementara Antonius Saleleubaja, mengatakan motivasinya maju untuk membawa suara Mentawai di tingkat provinsi. “Karena saat ini saya melihat perwakilan atau anggota legislatif asli Mentawai di provinsi itu tidak ada, selain itu juga tidak ada keterbukaan antara pemerintahan di provinsi dan Mentawai saat ini,” katanya.

Mantan bupati Mentawai ini menilai masih banyak yang harus dibenahi di Mentawai utamanya soal infrastruktur dan transportasi untuk kelancaran ekonomi.

Sedang Suniarto mengatakan, maju-

nya dia ke tingkat provinsi untuk mengisi kekosongan putra Mentawai di DPRD Sumbar. Meski maju di dapil 1 Padang, Suniarto mengaku juga berjuang untuk Mentawai.

Menurutnya, banyak hal yang perlu dibenahi di Mentawai, salah satunya sektor pariwisata yang sebenarnya bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah.

“Dari pendidikan, kita melihat ada banyak orang Mentawai ada di Padang, dan ini perlu ada perhatian pemerintah provinsi dan perlu membangun kerja sama. Sedangkan infrastruktur masih perlu pembenahan, terutama dalam hal transportasi, perlu adanya keseriusan dalam pembangunan bandara,” katanya 14 Mei. Sementara itu, dari verifikasi administrasi yang diumumkan KPU Sumbar, 7 Mei, lebih dari 62 persen berkas bakal calon DPRD Sumatra Barat dikembalikan. Dari data yang disiarkan di website KPU Sumbar, dari 729 bakal calon yang mengajukan berkas, hanya 276 yang memenuhi persyaratan sedang 453 lainnya tidak memenuhi persyaratan.

Dari hasil verifikasi administrasi, satu orang terdaftar di dua dapil dengan partai politik yang berbeda, 1 orang bakal calon yang belum memenuhi ketentuan umur minimal (21 Tahun), 1 orang calon berstatus PNS yang sedang dalam proses pensiun.

Selain itu terdapat berkas perseorangan yang tidak lengkap seperti, surat kesehatan, foto copy ijasah, dan pernyataan lain sebagaimana form yang disediakan dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 (Khususnya formulir model BB8 dan BB9). (o)

KPU Kembalikan 140 Berkas Bacaleg DPR Asal Sumbar PADANG - Sebanyak 140 berkas bakal calon DPR dari Sumatra Barat dikembalikan KPU dalam verifikasi administrasi, 7 Mei lalu. Dari 168 calon yang mengajukan berkas, hanya 28 orang saja memenuhi syarat. Sisanya belum lengkap ataupun tidak memenuhi syarat.

Hal tersebut terungkap dari hasil pengumuman verifikasi tahap pertama di website KPU.go.id. Data tersebut membeberkan, bakal calon yang memenuhi syarat dari partai Golkar (13 orang), PAN (9 orang), Gerindra (5 orang) dan Demokrat (1).

KPU telah memberikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi tersebut kepada parpol dan Bawaslu, 7 Mei lalu. Dalam masa perbaikan hingga 22 Mei, partai politik diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, penambahan, penyempurnaan, maupun penggantian bakal calegnya, termasuk mengubah penempatan nomor urut bakal calon atau penempatan daerah pemilihan (dapil) dengan ketentuan wajib memperbaiki Model BA dan Model BB sampai dengan Model BB 11 bakal calon yang bersangkutan. (o)

Puailiggoubat Puailiggoubat, NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

10 12

NO. 252, 15 - 30 November 2012

K

ini memasak tak hanya kegiatan sehari-hari kaum ibu.

Seni memasak menarik minat berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa, tak peduli perempuan atau laki-laki. Apalagi berbagai tayangan di televisi sering menampilkan kiprah “chef” perempuan dan lakilaki. Dunia masak memasak menjadi lebih glamor dan bidang kuliner pun semakin cepat berkembang. iah Ayu Warisista, mahasiswa Jurusan Perhotelan, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Jakarta, mengatakan, sejak awal dia memilih konsentrasi di bidang tata boga. Dia pun pernah mencicipi magang dan melihat langsung bagaimana situasi dapur Hotel Sultan, Jakarta.

“Saat saya magang, asyik sekali. Saya mendapat banyak ilmu dari para chef.

A

nak-anak di bawah usia lima tahun memiliki kemampuan tinggi untuk menguasai teknologi baru. Mulai dari telepon pintar hingga komputer tablet dan permainan video, semakin banyak balita yang dengan penuh percaya diri menyentuh layar dan memencet aneka tombol.

Bahkan meski orang tua menikmati sekejap

Selain itu, saya juga banyak mendapat resep baru,” ujar Ayu yang senang menekuni pastry.

Ayu yakin dengan pilihannya mengembangkan diri di bidang masak memasak. Ia yakin bisa meraih masa depan cerah.

Dina Oktaviani, mahasiswa semester IV Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta, menilai, kesukaan memasak itu menyenangkan.

Memadukan berbagai bahan guna menciptakan hidangan benar-benar menuntut kreativitas seseorang.

“Saya belajar memasak dari Ibu, terbiasa melihat Ibu membuat masakan, membuat saya tertarik dan akhirnya bisa memasak,” kata Dina. Namun, dia enggan berkarier di bidang memasak karena lebih tertarik bekerja di bidang lain.

Begitu pula Amelia, mahasiswa semester IV Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta Timur. Dia mengagumi profesi chef yang mampu membuat hidangan menjadi unik dan istimewa.

“Chef itu hebat, mampu mengenal berbagai jenis dan nama bahan makanan, serta memadukannya hingga menarik. Dia juga bisa memasak berbagai makanan dari sejumlah daerah dan

negara,” kata Amelia.

Sama seperti Dina, Amelia tidak tertarik menjadi chef meski tahu profesi ini menjanjikan. Walau bisa memasak, Amelia enggan menekuni bidang kuliner. Dia lebih suka pekerjaan administrasi.

Pandangan serupa mengemuka dari Andriani Febriyanti, mahasiswa semester VI Jurusan Administrasi Niaga, STIA YAPPAN, Pondok Gede, Bekasi. Bagi dia, berkarier di bidang kuliner bukan pilihan dalam keluarganya.

Namun, dia senang memasak dan mampu memasak tanpa resep. “Di keluarga saya, tidak ada yang memilih karier sebagai chef atau membuka restoran.

Semuanya bekerja di bidang administrasi. Memasak bagi saya lebih untuk kesenangan pribadi, bukan profesi.”

kedamaian setelah memberi anak piranti teknologi untuk bermain, para orang tua diamdiam khawatir bahwa ‘waktu layar’ akan merusak otak mereka. Namun ternyata layar bisa berguna dalam proses belajar dan semakin interaktif, semakin baik.

Penelitian dari Universitas Wisconsin, yang dipresentasikan dalam pertemuan Society for Research in Child Developments pekan ini,

menemukan bahwa anak-anak berusia antara dua hingga tiga tahun lebih cenderung beraksi terhadap layar video yang memicu anak untuk menyentuhnya, dibandingkan dengan layar video yang tidak menuntut interaksi apa pun.

Layar yang interaktif terasa lebih akrab bagi anak-anak berusia dua tahun, demikian kata studi itu. Riset itu dilakukan oleh Heather Kirkorian, asisten dosen studi

Peminat kursus Untuk menampung minat mereka yang senang memasak, banyak tempat kursus bermunculan. Anak-anak pun boleh belajar memasak. Bagi mereka, umumnya kursus berlangsung pada akhir pekan atau saat liburan.

Selain itu, kursus pun terbuka bagi remaja, mahasiswa, ibu rumah tangga hingga mereka yang sudah bekerja di bidang lain. Bagi mereka, kursus memasak berguna untuk kesenangan pribadi dan demi kesenangan orang lain, seperti keluarga dan sahabat.

Apalagi di tempat kursus mereka dapat memilih kelas sesuai minat, dari yang paling dasar hingga kelas master.

Ditambah lagi majalah, tabloid, dan buku resep masakan apa pun bertebaran di toko buku, mulai yang seharga Rp 5.000 hingga ratusan ribu rupiah.

Semua buku itu relatif menarik minat orang karena dilengkapi dengan gambar dan langkah pembuatan masakan.

Kian lengkap lagi karena peralatan memasak pun sangat bervariasi. Itu memudahkan kita jika ingin memasak sesuatu yang khas.

Fatmah Bahalwan, pendiri komunitas memasak Natural Cooking Club (NCC), menjelaskan, acara kompetisi memasak, seperti Masterchef, membuat minat orang belajar memasak bertambah banyak.

Mereka memandang kegiatan memasak sebagai hal yang menyenangkan dan tengah populer.

“Belakangan ini peserta kursus tidak hanya ibu-ibu, tetapi juga mahasiswa dan siswa SMA. Biasanya peserta berusia muda suka belajar bikin cake sekaligus menghiasnya,” ujar Fatmah.

NCC menyelenggarakan kursus memasak dengan pilihan berbagai macam menu masakan atau cake yang berbeda setiap hari. Satu kelas terdiri dari 10 sampai 25 peserta.

“Sekitar 20 persen peserta adalah generasi muda. Mungkin karena banyak acara masak memasak di televisi sehingga anak muda tidak gengsi untuk belajar memasak,” ujarnya.

Mengenai pilihan pendidikan formal atau informal untuk menekuni masak-memasak, menurut Fatmah, tergantung dari tujuan masing-masing.

Memasak bisa menjadi hobi seseorang, tetapi dapat pula menjadi profesi.

“Peminat kursus singkat umumnya mereka yang sebelumnya mempunyai profesi seperti dokter, insinyur, guru atau pegawai swasta yang kemudian ingin bisa memasak. Sementara pilihan pendidikan formal bagi mereka yang ingin memiliki keahlian secara profesional. Dia tak sekadar bisa memasak, tetapi paham gizi dan kandungan setiap bahan masakan,” katanya.

Fatmah mengatakan, kursus dapat membantu seseorang meningkatkan kemampuannya memasak berbagai macam menu. Contohnya, untuk membuat cake dengan dekorasi menarik, peserta bisa mengikuti kursus secara bertahap, mulai kelas cake dasar sampai menghias kue.

Melihat perkembangan dunia kuliner yang cepat, Fatmah yakin profesi chef dapat menjanjikan masa depan yang lebih baik. Jika tidak menemukan lapangan kerja yang sesuai, keahlian memasak dapat kita gunakan untuk membuka usaha yang relatif tak habis diminati konsumen dari berbagai kalangan. (int)

perkembangan manusia dan keluarga.

Ia mengatakan bahwa layar sentuh memiliki potensi edukasi bagi balita.

“Anak-anak yang berinteraksi dengan layar dapat belajar lebih cepat dan membuat lebih sedikit kesalahan,” katanya.

“Kami tidak mengubah

mereka menjadi jenius, kami hanya membantu mereka mendapat informasi lebih,” tambahnya.(int)

Puailiggoubat Puailiggoubat, NO. 264, 15 - 31 Mei 2013 NO. 252, 15 - 30 November 2012

JAKARTA - Mulai tahun ajaran 2013/ 2014, ujian nasional sekolah dasar (SD) resmi ditiadakan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada 7 Mei 2013.

Hal penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ini adalah menyangkut ketentuan penilaian hasil belajar. PP ini hanya menegaskan penilaian hasil belajar digunakan untuk 3 hal, yaitu menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. “Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar oleh pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri,” demikian bunyi Pasal 64 Ayat (2e) PP ini.

Adapun ketentuan mengenai penilaian pada mata pelajaran Agama, Akhlak Mulia, Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan, Estetika, Jasmani dan Olahraga, serta Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 64 Ayat (3,4,5,6,dan 7) PP No 19/2005 dinyatakan dihapus.

Menurut PP ini, Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelanggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur nonformal kesetaraan. “Ujian nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar sebagaimana dimaksud, dikecualikan untuk SD/MI/ SDLB atau bentuk lain yang sederajat,” demikian bunyi Pasal 67 Ayat (1a) PP No 32/2013 tersebut.

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibrahim Bafadal mengatakan, meski UN ini ditiadakan, bukan berarti tidak ada alat evaluasi bagi anak-anak yang duduk di bangku SD ini untuk ke jenjang selanjutnya.

Dengan demikian, mulai tahun depan anak-anak SD tidak lagi akan direpotkan dengan UN. Namun, UN jenjang SMP dan SMA tetap akan ada seperti biasa. Penghapusan ini ada kaitannya dengan program wajib belajar 9 tahun dan kurikulum 2013 yang akan segera diterapkan pada pertengahan Juli ini.

Kendati demikian, Ibrahim menjelaskan bahwa format evaluasinya nanti bisa dikerjakan oleh daerah. Yang pasti penghapusan UN ini tidak akan menghilangkan sistem evaluasi pada jenjang pendidikan dasar tersebut.

Pasalnya, di tiap jenjang pendidikan memang harus terdapat sistem evaluasi. z

S

aat ini, orang tua punya kecenderungan untuk memasukkan anak ke berbagai kursus baik itu yang berbau akademik hingga seni budaya dan olahraga. Namun terkadang hal itu hanya diikuti oleh ambisi orang tua saja tanpa memperhatikan minat dan keinginan si anak sehingga berbagai kursus tersebut hanya berhasil membuat lelah si anak saja.

Psikolog LPT UI, Wita Mulyani, mengatakan bahwa sebelum memasukkan anak ke sebuah tempat kursus, orang tua harus melihat potensi tumbuh kembang dan hobi anak. Pasalnya, saat usia Sekolah Dasar (SD) anak-anak justru menunjukkan jelas minatnya dan jujur mengatakan apa

yang disukainya.

“Bisa tanya langsung ke anak kemudian dibandingkan dengan potensi yang terlihat saat tumbuh kembang,” kata Wita saat Diskusi tentang Pendidikan STEM di FX Lifestyle Center, Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Jadi orang tua jangan hanya shopping kursus buat anak saja. Sesuaikan dengan minat anak dan lihat manfaatnya ke depan,” imbuh Wita.

Ia mengakui bahwa selama ini anak-anak yang kursus di banyak tempat dengan beragam bidang sering merasa tertekan. Ada bidang tertentu yang disukainya tapi sisanya adalah hal-hal yang tidak disukai sehingga berakibat anak-anak mengalami stress usia dini.

“Saya pernah bertanya pada anak-anak yang kursus di banyak tempat apakah mereka merasa nyaman atau tidak, ternyata sebagian besar merasa tidak karena mengikuti orang tua saja,” ungkap

Wita.

“Sekali lagi, agar kursus tersebut membawa pengaruh bagi anak, pilih yang sesuai minat dan bakat saja. Jadi jangan kebanyakan les juga,” tandasnya. (int)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

K

urang tidur merupakan faktor penting di balik menurunnya prestasi anak di sekolah. Demikian temuan para peneliti yang mengkaji lamanya anak tidur dan prestasi mereka di sekolah di berbagai negara.

Anak-anak yang kurang tidur terutama di jumpai di negara-negara maju dan para ahli mengkaitkan kecenderungan ini dengan makin seringnya anak berinteraksi dengan komputer dan telepon genggam pintar. Banyak anak di negara maju yang menggunakan ponsel pintar atau komputer hingga larut malam.

Kurang tidur terbukti sangat mengganggu konsentrasi anak, sehingga guru harus melambatkan penyampaikan materi pelajaran.

Ilustrasi/ Siswa tertidur saat belajar

Tidur sangat diperlukan

Kajian yang dilakukan para peneliti di Boston College menunjukkan jumlah terbesar anak yang kurang tidur ada di Amerika Serikat yang mencapai 73 persen di antara anak usia 9-10 tahun, sementara yang berusia 13-14 tahun angkanya mencapai 80 persen.

Rata-rata internasional untuk dua kelompok usia tersebut masing-masing adalah 47 persen dan 57 persen.

Anak-anak di Selandia Baru, Arab Saudi, Australia, Inggris, Irlandia, dan Prancis juga tergolong kurang tidur.

Sementara anak di Azerbaijan, Kazakhstan, Portugal, Republik Ceko, Jepang, dan Malta masuk ke daftar yang mendapatkan waktu tidur yang cukup.

“Anak sangat memerlukan tidur. Jika guru melaporkan sebagian murid di kelas kekuarangan tidur, jelas ini akan berpengaruh terhadap prestasi secara keseluruhan,” kata Chad Minnich, peneliti di Boston College. (int)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

UN SD Resmi Ditiadakan Mulai Tahun Depan

11 12

D

alam 12 tahun ke depan, Indonesia butuh tambahan 123.000 doktor di berbagai bidang keilmuan. Karena itu, pemerintah mendorong pelajar terbaik melanjutkan pendidikan dengan biaya pemerintah.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim mengatakan, saat ini Indonesia punya 27.000 doktor. Padahal, jika dibandingkan secara proporsional dengan China, Indonesia seharusnya punya 100.000 doktor. “Sekarang China punya 500.000 doktor,” ujarnya, Kamis (16/5/2013) di Batam, Kepulauan Riau.

Tambahan doktor di berbagai bidang keilmuan memungkinkan bangsa bergerak lebih maju. Sebab, ada ahli-ahli yang kompeten untuk menambah daya saing bangsa itu. “Karena itu, Indonesia mendorong putra terbaiknya melanjutkan pendidikan ke mana saja di dunia ini. Tahun 2025, ditargetkan Indonesia punya 150.000 doktor,” ujarnya.

Dorongan dari pemerintah antara lain pemberian beasiswa. Pemerintah memberikan beasiswa ratarata untuk 1.000 orang per tahun untuk pendidikan doktor di universitas manapun.

Beasiswa itu hanya untuk biaya pendidikan. (int)

Sosok

R

umitnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana gempa dan tsunami Mentawai menghabiskan waktu dua tahun hanya untuk perencanaan dan pengurusan izin hunian tetap bagi korban yang harus direlokasi.

Tantangan yang harus dihadapi pemerintah untuk memulihkan trauma dan perekonomian warga tidaklah ringan. Dengan pemukiman baru, warga harus memikirkan sumber ekonomi baru untuk keluarga, jika tidak, mereka harus kembali berladang di lokasi lama yang jaraknya jauh.

Bagaimana proses rehab rekon Mentawai saat ini, berikut wawancara Puailiggoubat dengan Kasi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat, Suryadi Eviontri berikut.

Bagaimana perkembangan Rehab Rekon Mentawai saat ini?

Saat ini rehab rekon Mentawai masuk dalam tahap land clearing, namun terkendala karena masih menunggu alat berat masuk semua ke Mentawai, jadi kita harus lakukan serentak ketika alat berat masuk di lokasi, kemudian terkait izin-izin sudah selesai.

Dua tahun setelah bencana, Rehab Rekon Mentawai baru berjalan, apa kesulitan terbesar dalam melaksanakan rehab rekon ini, sehingga prosesnya begitu lama?

Kesulitan tentu ada, terutama dalam hal perizinan prosedur tukar menukar kawasan dalam melakukan relokasi, nah ini yang membuat proses penyelesaian hunian tetap (huntap) tidak cepat dilaksanakan, dan prosedur itu sangat membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 3 tahun, dan tentu ini juga harus mengikuti prosedur yang

Puailiggoubat 12 NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

ada karena tujuan kita membuat warga yang akan tinggal di huntara merasa nyaman tentram nantinya dan tidak lagi dipersoalkan status tanah atau masalah lain dalam hal kepemilikan huntap ke depan.

Kini setelah proses rehab rekon berjalan, kesulitan apa lagi yang akan memperlama proses rehab rekon ini ?

Kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang adalah terkait pendaratan alat berat untuk melakukan land clearing itu misalnya di Sipora Selatan itu jauh dari lokasi huntap, dan saat ini kita merencanakan untuk menurunkan alat berat di Sagitcik, kemudian untuk di Pagai Utara itu agak sulit karena jalur alat berat itu melalui perkebunan warga dan itu dimintai ganti rugi terhadap kebun yang terkena jalan alat berat tersebut, tapi dalam hal kerja

kita tidak ada ganti rugi, karena alasan itu juga masyarakat di sana belum masuk SK Bupati sebagai pemilik huntara, selain itu di Pagai Utara banyak tuan tanah yang mengklaim tanah milik mereka padahal dalam izin Kemenhut sudah menjadi lokasi huntap.

Sementara kalau di Pagai Selatan juga kita kesulitan menurunkan alat berat, dan itu juga kita dituntut ganti rugi, tapi itu penting pendekatan dilakukan oleh Pemda Mentawai bagaimana proses ini lancar, dan warga di sana juga belum masuk dalam daftar SK Bupati sebagai penerima huntap.

Dalam proses rehab rekon ini, apa saja yang menjadi wewenang BPBD Sumbar dan apa saja wewenang BPBD Mentawai?

Kalau bicara wewenang BPBD Sumbar, ruang lingkup wewenang itu adalah membangun huntap sampai selesai, membangun sarana pendukung seperti jembatan, jalan kolektor yang menghubungkan antar dusun, menyediakan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) seperti fasilitator, sedangkan wewenang BPBD

Mentawai itu adalah melakukan perencanaan fisik, fasilitas umum dan fasilitas sosial, membangun infrastruktur di lokasi huntap dan program itu sudah ada dalam 10 PJOK SKPD di Mentawai, dan dalam pembangunannya nanti harus dekat dengan huntap, dan untuk dana itu sudah ada dalam rekening BPBD Mentawai, dan itu belum boleh diganggu gugat.

ini adalah kita memberikan kesempatan kepada masyarakat bagaimana masyarakat yang membangun huntap sesuai keinginan sendiri, tapi tetap dalam kontrol kita, dalam pembangunan huntap itu dasarnya bagaimana masyarakat tersebut merasa nyaman dan tentram menempati huntap ini nantinya, jadi kita tidak melakukan secara sepihak.

Berapa anggaran yang disediakan pemerintah untuk rehab rekon ini, berapa dana yang sudah dicairkan?

Anggaran untuk rehab rekon itu dari Rp260 miliar naik menjadi Rp1,1 triliun, sekitar Rp486 miliar di rekening BPBD Provinsi Sumbar, sedangkan BPBD Mentawai itu sekitar Rp 206 miliar, dan kalau di BPBD Sumbar dari jumlah Rp486 miliar sudah sekitar Rp25 miliar yang sudah cair atau sudah anggap cair yang masuk di masing-masing

Apakah proses rehab rekon di Mentawai sudah berlandaskan sosio kultural masyarakat setempat? Misal soal pemukiman baru?

Kita melihat bahwa konsep yang kita lakukan sudah sesuai dengan sosio kultural masyarakat, kita kembali lagi proses pembangunan huntap juga dilakukan dengan keinginan masya-rakat, kemudian juga sudah menyesuaikan pembagiannya di beberapa sektor pertanian, pembangunan yang direncanakan juga menyesuaikan pola hidup masyarakat. (trs)

pokmas itu, sedangkan di BPBD Mentawai itu sekitar Rp9 miliar yang sudah cair dari Rp206 miliar yang digunakan untuk perencanaan.

Soal pemulihan ekonomi para korban, program apa yang disiapkan?

Kalau program untuk memulihkan perekonomian masyarakat korban bencana itu sudah ada dalam setiap PJOK di SKPD Mentawai, misalnya untuk pertanian sudah ada di Dinas Pertanian, masalah misalnya pengadaan perahu nelayan, bibit ikan lele sudah ada Dinas Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab, semua itu sudah memiliki peranan SKPD masing-masing.

Bagaimana proses rehab rekon Mentawai diputuskan, pertimbangan-pertimbangan apa yang dilakukan dalam memutuskan relokasi warga misalnya?

Pertimbangan yang dilakukan saat

BIODATA Nama: Suryadi Eviontri, ST Kelahiran: Solok, 17 Oktober 1970 Alamat: Kompleks Griya Lestari B. 15 Batuang Taba Nan XX Lubuk Begalung Riwayat : - Lulusan S.1 di Institut Teknologi Padang (1997) -Bekerja di Balai Uji Kanwil PU Sumbar (1991-1994) -Bekerja di Direktorat Sospol Sumbar (1994-1999) -Bekerja di Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumbar (1999-2010) -Bekerja di BPBD Sumbar sebagai Kasi Rekonstruksi (2010-Sekarang)

Sisi Lain

M

Puailiggoubat 13 NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

enjadi atlet voli dan mewakili Mentawai untuk pertandingan voli tingkat SMP se- Sumatra Barat menjadi kebanggaan bagi Elkana Sakerengan. “Belum lihat Padang memang, namun kita tidak cemas karena bertanding dimana saja itu hal biasa,” kata siswa SMP asal Cimpungan, Desa Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah kepada Puailiggoubat, Jumat, 26 April lalu.

Dikatakan Elkana, hobi bermain voli ini tumbuh setelah menginjakkan kaki di SMPN 1 Siberut Utara. “Kegiatan ekskul kita dibimbing dan diarahkan, ternyata bola voli itu enak dan asyik juga. Buktinya kemaren kita bisa bersaing dengan temanteman lainnya dari sekolah lainnya di Mentawai,” katanya sambil tersenyum.

Dikatakan putra bungsu dari tujuh bersaudara ini, terpilih untuk memperkuat tim voli Mentawai bersama pelajar lainnya di Mentawai merupakan kepercayaan dan

kesempatan. “Yang penting kita bertanding memberikan yang terbaik. Kalah menang itu hal biasa dalam bertanding yang penting cari pengalaman. Kalau tidak menekuni voli ini mungkin kita tidak lihat seperti apa kota Padang itu,” katanya sambil tertawa. (bs)

M

engharumkan nama sekolah sekaligus mempersembahkan medali emas kepada sekolah merupakan kebanggaan tersendiri bagi Sumardianto, pemenang juara I lomba Karate tingkat SMP dalam acara O2SN tingkat Kabupaten Mentawai yang diselenggarakan di Siberut Selatan, Senin 8 April lalu.

“Kenang-kenangan inilah yang bisa saya berikan pada sekolah dari talenta yang

saya punya,” kata putra kelahiran Subelen, 26 Maret 1999 pada Puailiggoubat, Jumat, 26 April lalu.

Dikatakan Sumardianto, di Mentawai banyak pelajar yang memiliki talenta namun tidak terarah dan dibimbng dengan baik. “Dalam lomba kemaren itu lawan-lawan kita juga baik-baik semua. Mentawai memiliki pelajar yang punya bakat,” katanya.

Sumardianto mengatakan, bakatnya untuk karate ini sudah ada sejak kelas V SD, di SDN 13 Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah. “Setelah masuk SMP, kegiatan eksulnya ada juga karate jadi bakat yang kita miliki terus kita kembangkan,” katanya.

Dikatakan Sumardianto, ajangajang olahraga seperti O2SN ini terus dilakukan setiap tahunnya agar mempersiapkan dan menumbuhkan bibit-bibit generasi Mentawai kedepan. “Siapa tahu ke depan ada yang menjadi atlit nasional dari kegiatan yang dilakukan ditingkat kabupaten ini nantinya,” kata putra dari pasangan Bitcar dan Ogok. (bs)

Ragam

S

alah satu tradisi makan yang sudah jarang dilakukan masyarakat Saureinu, Sipora Utara, Kabupaten Mentawai adalah mujurut. Mujurut adalah makan bersama dengan hidangan khusus yang disantap ketika makanan itu masih panas.

Yang khas dari hidangan ini adalah air tebu yang dicampur dengan air santan kelapa muda sebagai kuah atau yang disebut dengan jurut.

Sedangkan makanan pokoknya biasanya subbet yang dibuat bersama- sama oleh orang yang di undang.

Mujurut bisa dilakukan kapan saja. Tidak memerlukan waktu dan tempat khusus. Mujurut biasanya dilakukan di ladang tuan rumah yaitu orang yang berinisiatif membuat acara

tersebut. Ia bisa mengundang teman-temannya atau kaum kerabatnya baik laki-laki maupun perempuan. Tuan rumah akan memasak lauk seperti ayam, ikan, udang, koddiai, atau apa saja yang bisa disediakannya.

Setelah orang yang diundang datang, mereka mulai bekerja membuat jurut. Ketika lauk sudah siap dimasak langsung disajikan bersama subbet dan jurut lalu disantap bersama. Lauk yang masih panas itu dicelupkan ke dalam jurut dan langsung dimakan.

Bagi kaum muda-mudi mujurut bisa dimanfaatkan sebagai ajang untuk berkumpul dan saling mengenal kepribadian masing-masing. Misalnya seorang anak muda yang sudah mampu membuat ladang sendiri akan mengundang teman- temannya, laki-laki dan

yang mengundang dan siapa saja yang diundang. Tetapi karena tuddukat sudah tidak ada lagi sekarang undangan disampaikan langsung kepada orang yang dimaksud.

(Sumber: Buku Saureinu, Sesuatu yang Hilang, Tarida Hernawati, YCMM, 2004) perempuan, untuk datang mujurut ke pondoknya di ladang.

Sambil makan, teman-teman itu khususnya pemudi bisa melihat hasil kerja si pemuda tadi. Si pemuda juga bisa menilai sifat rajin seorang pemudi dari caranya menyiapkan hidangan untuk mereka. Tidak jarang ketertarikan seorang

pemudi kepada seorang pemuda berawal dari acara ini. Dahulu bila ingin mengundang orang untuk mujurut dipergunakan tuddukat. Bunyi tuddukat bisa mengartikan siapa saja orang

Puailiggoubat NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

Setelah Terminal Peti Kemas dibangun di Teluk Bayur, Pelindo hanya bersedia membayar gaji buruh Rp15 ribu per hari.

Gaji Tak Dibayar Tiga Bulan, Buruh Mogok Kerja

Rus Akbar

atusan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan Teluk Bayur melakukan aksi mogok kerja dan memblokir jalan masuk pelabuhan, Selasa, 7 Mei. Akibatnya operasional pelabuhan Teluk Bayur Lumpuh.

Ridwan, anggota TKBM pelabuhan Teluk Bayur mengatakan, aksi ini dilakukan spontan lantaran Pelindo II Teluk Bayur belum membayar gaji para buruh selama tiga bulan. “Gaji kami ini belum dibayarkan selama tiga bulan, dari bulan Maret hingga Mei ini,” katanya saat melakukan aksi di depan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur di jalan Tanjung Priok Padang, Selasa, 7 Mei. Saat ini buruh yang tergabung dalam TKBM 850 orang, sementara upah buruh semuanya yang belum terbayarkan itu sekitar Rp 5.737.500.000, kalau dihitung dalam satu hari digaji Rp75 ribu dikalikan selama 90 hari kerja. “Itu yang belum dibayarkan adalah buruh kontainer dan CPO, untuk sementara kita

14

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

R

MOGOK KERJA - Sejumlah Buruh tenaga Kerja Bongkar Muat Demo pelabuhan Teluk Bayur Padang melakukukan mogok kerja menuntut pembayaran upah dapat uang itu dari kas koperasi dan saat ini kas kita sudah habis untuk membayar gaji buruh,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, jangan sampai

tenaga buruh dikesampingkan hanya karena peralatan di Teluk Bayur sudah canggih.. “Kami mau gaji kami dibayar, sesuai dengan kesepakatan dari dulu,”

katanya.

Sementara Masril, anggota TKBM yang lain mengatakan untuk satu hari buruh mendapat upah sebanyak Rp75

ribu per orang. “Namun setelah adanya terminal peti kemas Teluk Bayur, Pelindo II hanya bisa bayar Rp15 ribu per hari, itukan tidak masuk akal,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, Joni Akhiar, perwakilan dari kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur mengatakan, untuk gaji buruh CPO dan kontainer akan dibayar hari ini. “Saat ini kepala Adpel, manajer Pelindo II dan ketua koperasi sedang bernegosiasi di BPKP Padang untuk menentukan gaji para buruh,” katanya.

Namun Joni tidak menjelaskan secara mendetail, berapa gaji yang dibayar Pelindo kepada buruh. “Kita belum mendapatkan laporan berapa nominal yang dibayar yang jelas saat ini para kepala sedang bernegosiasi,” katanya.

Setelah mendapatkan laporan tersebut buruh dengan gusar membubarkan diri, namun mereka mengancam kalau tidak dibayar hari ini besok aksi kembali mereka lakukan, massa bubar pada pukul 13.00 WIB setelah demo sejak pukul 08.00 WIB. (r)

Pertahankan Tanah Ulayat, Massa Hadang Mobil Bupati PADANG-Ratusan warga Nagari Sundata dan Nagari Air Manggis, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman menghadang mobil Bupati Pasaman Benny Utama ketika hendak berkunjung ke Rao. Masa ini menuntut bupati untuk tidak melanjutkan pengurusan perusahaan tambang besi milik PT. Sumber Mineral Bersama.

Setelah melakukan dialog, akhirnya rombongan bupati ini terpaksa kembali ke Lubuk Sikaping diiringi warga yang melakukan aksi. Sesampai di kantor DPRD Pasaman mereka diterima oleh sejumlah anggota dewan serta menyerahkan tandu jenasah sebagai simbol matinya aspirasi rakyat.

Ketua DPRD Pasaman Syahrizal Yusuf mengatakan, mengenai izin tambang yang dipersoalkan warga, kewenangan DPRD hanya sebatas mengawasi. Untuk mencabut atau membatalkan izin tersebut ada ditangan bupati.

“Kita berjanji akan memfasilitasi masyarakat dua nagari ini bisa bertemu dengan bapak bupati. Dan yang bisa menjelaskan sejauh mana perkembangan izin itu ya bupati,” ujarnya, Kamis, 2 Mei. Setengah jam lamanya warga melakukan orasi, pada pukul 10.00 WIB massa menggeruduk kantor Bupati.

Setiba di kantor bupati, massa berteriak meminta Bupati Pasaman Benny Utama keluar menerima mereka untuk berdialog. Akhirnya ada utusan agar 10 ninik mamak (tokoh adat) menemui bupati.

Karena terlalu lamanya berdialog membuat massa diluar marah dan akhirnya terjadi bentrok dengan petugas

Sat Pol PP Pasaman. Massa beraksi dengan melempar botol air mineral.

Spontan saja, aksi lempar tersebut memicu baku pukul dengan Satuan Polisi pamong Praja.

Akhirnya sekitar pukul 11.00 WIB Bupati Benny Utama keluar dari ruangannya dan bersedia menerima massa. Ia mengatakan prosesnya

Amdal PT. SMB telah dilakukan sejak tahun 2009 dan tahun 2013 mengkaji ulang tentang dampak lingkungan dan sosial budaya yang menyangkut bahayanya tambang tersebut. “Perusahaan belum beroperasi. Masih ada proses izin lain yang harus dipenuhi perusahaan. Masyarakat jangan mudah terpancing dengan provokasi,” ujarnya

Setelah mendengarkan arahan dari bupati Pasaman massa membubarkan diri. Demo ini merupakan kedua kalinya, sebelumnya aksi dilakukan pada 26 April 2013 dan aksi kedua dilakukan hari ini. Aksi itu mereka menolak PT. SMB ini karena mengancam tanah ulayat masyarakat seluas 500 hektar. (r)

Harimau Sumatera Terjerat Rantai Besi FOTO:HUMAS PEMKAB DHARMASRAYA

PADANG - Harimau Sumatra sepanjang 2,3 meter terjerat rantai besi yang dibuat warga untuk perangkap babi di Jorong Bukit Gading, Nagari Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dharmasraya, A. Gani mengatakan timnya mendapat laporan dari warga pada Selasa , 7 Mei. “Kita langsung menurunkan tim Polisi Hutan, setelah diperiksa ternyata harimau betina,” katanya, Rabu, 8 Mei. Selain itu kata A. Gani, kondisi harimau mulai lemas, kaki kanan depan membengkak akibat jeratan besi, kemudian tim juga menemukan giginya berdarah. “Diduga karena harimau tersebut menggigit besi yang menjerat kakinya,” ungkapnya.

Setelah diperiksa, tim Polhut tersebut membius

harimau untuk dimasukkan dalam kerangkeng dan dibawa ke kantor bupati. “Rencananya harimau ini akan dikirim ke tempat perawatan di Sawahlunto, saat ini Bupati Dharmasraya Adi Gunawan meminta kalau sudah sehat harimau itu harus dikembalikan ke habitatnya,” tutur Gani.

Sementara petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar, Syafril Suharto mengatakan harimau tersebut sudah dievakuasi di Sawahlunto untuk dirawat dokter hewan.

“Diduga kaki harimau yang kena jerat itu kena syaraf kakinya, untuk pemulihan ini membutuhkan beberapa bulan kedepan,” ujarnya.

Katanya, jika sudah sembuh harimau Sumatera ini akan kembali dile-paskan ke alam bebas untuk kelangsungan hidup hewan yang dilindungi tersebut. (r)

TERJERAT - Harimau Sumatera yang tertangkap pada penjerat babi

15

Puailiggoubat

Investasi ini diperkirakan akan mampu menyerap 3.000 tenaga kerja.

Rus Akbar

L

SEPUTARSUMBAR

NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

ippo Group Tbk berencana membangun Lippo Plaza Super Blok di atas tanah seluas

95 ribu meter persegi di kawasan Khatib Sulaiman, Kota Padang. Untuk mewujudkan rencana itu, Lippo menginvestasikan dana Rp2 triliun.

Presiden Direktur Group Lippo Theo L. Shambuaga, mengatakan, konsep pembangunan ini adalah four in one, empat bangunan akan terintegrasi sekaligus di dalamnya, yaitu rumah sakit berstandar internasional, hotel, sekolah, dan pusat belanja mewah.

“Investasi senilai Rp 2 triliun ini merupakan komitmen Group Lippo membangun ekonomi daerah. Bagi saya Padang merupakan kota strategis di pantai barat Sumatera, diprediksi perekonomiannya akan terus tumbuh dan berkembang di masa mendatang depan. Karena itu, perusahaan besar ini mendukung Kota Padang menyongsong kota baru,” usai pemancangan tiang pertama bangunan, Jumat, 10 Mei. Konsep bangunan tersebut, pertama

Bangun Plaza Super Blok

Lippo Group Investasi Rp 2 Triliun di Padang FOTO:WALHI

RAPAT - Rapat persiapan KNPRBBK IX di Nagari Batu Kalang Kab Padangpariaman membangun hotel bintang lima Aryaduta dengan kapasitas 200 kamar, lalu pendirian sekolah nasional plus

bernama Sekolah Padang Harapan yang mampu menampung 1.680 siswa.

“Tapi bangunan yang pertama dulu

kita bangun adalah rumah sakit standar dunia, nanti akan dilengkapi peralatan generasi terkini, seperti CT Scan dan

MRI dengan kapasitas 300 kamar pasien. Disusul pusat perbelanjaan mewah. Kita juga menarik sejumlah brand nasional seperti Hypermart, Matahari Departement Store, bioskop, fitness Centre, dan jasa perbankan, bangunan ini juga dengan helipad,” katanya.

Plaza super blok tersebut, lanjut Theo, akan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.000 orang, dan tenaga kerja tersebut dimiliki di Sumatera Barat .

“Untuk rumah sakit sendiri akan selesai selama 12 bulan,” katanya.

Sementara Walikota Padang,Fauzi Bahar mengatakan, pemerintah kota selalu membuka investasi dengan catatan bisa mendapatkan PAD dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Padang.

“Kita juga menggratiskan biaya perizinan untuk nilai investasi di atas Rp 1 triliun dan menyediakan lebih 500 lapangan pekerjaan,” katanya. (r)

Sumbar Jadi Tuan Rumah Konferensi Nasional Pengurangan Risiko Bencana PADANG - Sumatera Barat menjadi tuan rumah Konferensi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KNPRBBK) tahun ini.

Kegiatan berskala internasional ini akan diselenggarakan di Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padangpariaman, Provinsi Sumatra Barat 1-5 Juni 2013.

Wakil Koordinator Panitia KNPRBBK IX, Khalid Saifullah mengatakan, KNPRBBK ini merupakan yang kesembilan kalinya dilakukan yang dimulai dari Jogjakarta pada tahun 2004. “KNPRBBK IX berbeda dari KNPRBBK yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Konsepnya kita langsung melaksanakan kegiatan di lapangan bersama komunitas masyarakat,” katanya melalui siaran pers, Kamis, 9 Mei. Karenanya, panitia juga melibatkan masyarakat, terutama masyarakat dan pemerintahan nagari di lokasi kegiatan serta perwakilan masyarakat dari wilayah lainnya yang tergabung dalam forum-forum pengurangan risiko bencana. “Yang menjadi pembeda utama adalah bawah perwakilan masyarakat berkesempatan memaparkan hasil studi lapangannya dalam rangkaian workshop” papar Khalid yang juga Direktur Walhi Sumbar.

Menurutnya, KNPRBBK tahun ini mengusung tema perempuan, anak,

lansia dan kelompok berkebutuhan khusus. Tema ini akan dipertajam melalui serangkaian lokakarya yang mendiskusikan keterlibatan kelompok-kelompok tersebut dalam ketangguhan komunitas masyarakat terhadap bencana.

“Sejauh ini persiapan untuk segala kebutuhan konferensi sudah melebihi 65 persen,” ujar Khalid.

Ketua Sekolah Lapangan FIELD-

Bumi Ceria Nagari Batu Kalang, Kartini Usman mengatakan, tema ini sangat cocok karena kaum perempuan, anak, lansia dan kelompok berkebutuhan khusus selama ini hanya dianggap menjadi korban bencana. “Padahal mereka kan juga bisa menjadi aktor utama dalam mendukung ketangguhan komunitas masyarakat,” cetus Kartini.

Dalam pandangan Kartini, semua

pihak mestinya dapat menjadi aktor utama dalam mendukung ketangguhan masyarakat atas bencana. Kelompokkelompok ini, selain dapat berfungsi menolong dirinya sendiri, tapi juga dapat menolong orang lain. Perempuan misalnya, pada saat bencana dapat berfungsi sebagai perawat korban yang luka-luka.

“Dalam masa pra bencana, kaum

perempaun, anak, lansia dan kelompok berkebutuhan khusus dapat membangun lumbung pangan di pakarangannya. Lumbung pangan sangat membantu bila terjadi bencana. Lumbung pangan merupakan cadangan pangan ketika terjadi bencana,” kata Kartini. (r)

Taksi Blue Bird Akan Beroperasi di Sumatera Barat PADANG-Dalam bulan ini taksi Blue Bird akan beroperasi ke Sumatera Barat, rencananya taksi tersebut akan diluncurkan 21 Mei mendatang, untuk operasi pertama kalinya sebanyak 50 unit akan dioperasikan hari itu juga.

“Selebihnya akan menyusul, surat izin dari Dinas Perhubungan Sumbar sudah keluar, STNK dan operasionalnya juga sudah selesai, semuanya sekarang tinggal operasi lagi,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Mudrika kepada wartawan di kantor Disperhub Kominfo Sumbar, jalan Raden Saleh Padang, Jumat, 10 Mei. Menurutnya penambahan taksi ini lantaran 17 perusahaan taksi tidak sanggup memenuhi kuota sebanyak 1.550 taksi. “Realitanya satu perusahaan hanya sanggup

menyediakan dua, tiga, 10 sampai 20 saja, total jumlah taksi yang tersedia 1.105 pada tahun 2004,” katanya.

Hingga tahun lalu, sesuai peraturan gubernur tahun 2004, dimana perusahan taksi harus meremajakan kendaraan setelah 7 tahun ternyata pemilik perusahaan ini tidak melakukan hal itu, sehingga mencabut izinnya maka yang tersisa tinggal 12 perusahan.

“Pada tahun ini mengingat peluang masih ada taksi Blue Bird menawarkan untuk beroperasi di Padang, karena kuota kita belum mencukupi maka kita memberikan izin, nanti ini juga akan dibicarakan dengan pemilik taksi lainnya dari Organda,” terangnya.

Selain pemenuhan kuota aspek lain sehingga diizinkan taksi Blue Bird ini beroperasi, sejak pasca gempa

2009 banyak hotel berdiri, dan itu menandakan bahwa banyak wisatawan yang datang ke Sumatera Barat. “Dari hasil pehitungan sampai akhir tahun 2012 ini ada 3.000 kamar yang bertambah, itu artinya kungjungan ke Sumatera Barat meningkat,” katanya.

Mudrika juga mengatakan saat ini taksi yang ada di Sumatera Barat sudah tidak lagi memiliki kenyamanan, seperti tidak ada argo taksi, tidak memiliki AC, sopir merokok dalam taksi ini yang membuat tidak nyaman penumpang.

“Ini bukan berarti penumpang yang tidak ada sehingga taksi sering ngetem, tapi karena kenyaman ditaksi itu tidak ada. Dengan adanya taksi Blue Bird ini maka ini menjadi stimulant taksi lain untuk

meningkatkan pelayanannya, tentu harganya akan beda dengan taksi lain, mungkin akan lebih tinggi,” ujarnya.

Kemudian kata Mudrika, taksi Blue Bird ini juga telah sepakat untuk melakukan peremajaan taksi kalau sudah beroperasi lima tahun, tidak seperti taksi yang ada saat ini sudah berusia 9 tahun keatas. “Sopir taksi Blue Bird ini diambil dari Padang dan Sumatera Barat, saat ini mereka membutuhkan 75 orang sopir namun yang baru memenuhi peryaratan baru 30 orang. Sopir taksi ini juga memiliki seragam dan tidak boleh bertato,” katanya.

Kemudian taksi ini tidak hanya beropersi di Kota Padang, tapi bisa kabupaten dan kota lainnya yang ada di Sumbar, namun itu tergantung permintaan dan kebutuhannya. (r)

Puailiggoubat NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

8

Suara Puailiggoubat

Kebijakan Pertanian Pemerintah Salah Arah

Pendidikan (bukan) untuk Si Miskin

P

olemik beasiswa bagi mahasiswa Mentawai sudah berlangsung sejak akhir 2012, dimana dana bantuan pendidikan bagi mahasiswa Mentawai tak kunjung cair, padahal proposal permohonan sudah diajukan sekitar 2.000 mahasiswa sejak April 2012.

Di akhir tahun, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dalam pertemuannya dengan Forum Mahasiswa Mentawai (Formma), menyatakan akan mencairkan dana beasiswa Maret 2013. Namun Maret berlalu, beasiswa tak kunjung cair. Ketidakjelasan kapan pencairan dana tersebut memantik aksi demonstrasi mahasiswa di Tuapeijat, 6 Mei lalu.

Aksi demo tersebut sesungguhnya menggambarkan potret pendidikan di Mentawai juga hampir semua wilayah di Indonesia. Pendidikan saat ini sangatlah mahal apalagi pendidikan di perguruan tinggi. Dengan masyarakatnya hidup terkukung kemiskinan dimana Mentawai merupakan kabupaten yang termiskin di Sumatra Barat, pendidikan merupakan suatu kemewahan bagi penduduknya. Bisa sekolah sampai SMA saja sudah mujur, apalagi melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Tak jarang, mahasiswa Mentawai terpaksa putus kuliah atau berhenti sejenak hanya karena kekurangan biaya. Biaya kuliah maupun biaya hidup sehari-hari di perantauan.

Bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa yang diprogramkan dan sudah diberikan Pemerintah Kabupaten Mentawai patut diapresiasi.

Bentuknya beberapa macam. Ada ada beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, ada beasiswa untuk PNS, ada juga beasiswa untuk siswa lulusan SMA, dengan bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi.

Belakangan, Pemkab Mentawai lebih mengetatkan pemberian beasiswa.

Pemberian bantuan tersebut tentu belum bisa mengatasi problema dan kesulitan biaya yang dialami mahasiswa selama kuliah. Otonomi perguruan tinggi telah mendorong biaya tinggi. Otonomi tersebut memberi kewenangan perguruan tinggi mengelola lembaganya termasuk tata kelola keuangan.

Perguruan tinggi kini mengarah ke komersialisasi. Jika sudah demikian, layak disebut pendidikan bukanlah buat si miskin. Keinginan generasi muda Mentawai menempuh pendidikan di perguruan tinggi semakin jauh. z

16

K

edaulatan Pangan adalah hak asasi untuk memproduksi, konsumsi dan pemasaran hasil pertanian berbasiskan rakyat. Hak asasi negara dan rakyat Indonesia ini semakin terancam oleh penetrasi modal korporasi di bidang perkebunan, pangan, tambang, air, laut dan udara.

Dari segi produksi petani dibiarkan saling berebut lahan dengan perusahaan besar dan biaya produksi yang tinggi akibat ketergantungan alat-alat produksi. Dalam hal konsumsi rakyat dihadapkan pada pangan impor yang belum tentu sehat karena mengandung bahanbahan kimia berbahaya.

Kemudian hasil pertanian rakyat dihargai rendah karena tidak adanya perlindungan pasar.

Negara dan rakyat Indonesia tidak lagi punya kedaulatan lagi dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan. Saat ini sektor pangan tergantung pada mekanisme pasar yang dikuasai oleh segelintir perusahaan raksasa. Pertanian tanaman pangan Indonesia dihadapkan pada situasi yang dilematis, di satu sisi ketersediaan lahan yang cukup luas (sebagai negara agraris) namun untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat, Indonesia melakukan impor pangan.

Disaat kekurangan pangan bukannya memperkuat basis produksi pertanian rakyat, pemerintah justru mengganti peran petani kecil ke korporasi dibantaranya melalui : 1. Food Estate atau pertanian tanaman pangan berskala luas.

Food Estate memberikan penguasaan penuh bagi perusahaan swasta nasional dan swasta asing untuk memproduksi pangan.

Misalnya proyek Merauke Integrated Food Energy and Estate (MIFEE) sudah mulai di garap oleh Wilmar Group dan Rajawali group, dan diikuti oleh perusahaan swasta asing dan nasional lainnya pada lahan seluas 570.000 ha yang dicadangkan Kementerian Pertanian periode 20102014. Kemudian PT Sang Hyang Seri dan PT Pupuk Sriwidjaja merespon program food estate

Sukardi Bendang Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat seluas 100.000 ha di Kalimantan (Mentan,Suswono 15 April 2012), PT Nusa Agro Mandiri -pemilik restoran Solaria- 1.950 ha dan PT Miwon Indonesia 3.245 ha juga sudah mengelola Food Estate di Kalimantan.

2. Pertemuan Forum Ekonomi Dunia Asia Pacifik (Jakarta 12-13 Juni 2011) menghasilkan kesepakatan untuk membentuk World Economic Forum Partnership for Indonesia Sustainable

bunan Nusantara; serta Perum Bulog (pengelola hasil produksi) dengan salah satu skemanya yaitu pola pengelolaan (sewa lahan petani).

PT PEN anak perusahaan PT PUSRI pernah masuk Sumatera Barat untuk menyewa sawah petani di awal 2012 dan dengan tegas ditolak Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat karena akan merugikan petani.

Pemerintah membentang-

Agriculture antara pemerintah dengan 14 perusahaan pertanian dunia seperti Medco, Nestle, Unilever, Cargill, Sygenta, Dupon, Mosanto, Mckinsey, Indofood, ADM, SwissRA, Sinar Mas, Bungee, dan Kraft.

3. Gerakan Produksi Pangan dengan sistem Petani Plus Korporasi Negara. Ada lima Konsorsium BUMN yang terlibat : PT Pertani dan Sang Hyang Seri (penyedia benih); PT Pupuk Sriwijaya (pupuk); Perum Jasa Tirta I dan II (air); Perum Perhutani, PT Inhutani, dan PT Perke-

kan karpet merah bagi korporasi untuk semakin menguasai tanah dan pangan di Indonesia.

Bahkan RUU Pangan yang tengah dibahas DPR RI saat ini tidak menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat atas pangan, karena lebih melihat pada aspek ketersediaan dan pangan sebagai komoditas,serta tidak terlindunginya bibit-bibit lokal.

Kebijakan pemerintah meningkatkan tanaman berorientasi ekspor melalui perkebunan besar (korporasi) selama ini terbukti berakibat pada terjadi-

nya alih fungsi lahan dan kon-flik agraria berkepanjangan. Alih fungsi lahan pertanian secara nasional mengkwatirkan yaitu berkisar 100 – 120 hektar pertahun. Kemudian, laporan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sepanjang tahun 2011 terjadi 2.791 kasus pertanahan di seluruh Indonesia.

Telah terjadi dominasi, hegemoni kekuatan kapitalis global dalam hal penguasaan pangan dan sumber-sumber agraria di Indonesia, pemerintah gagal membangun konsep kemandirian atau ekonomi berdikari.

Bahkan terjadi persaingan tidak sehat antara pemilik modal dengan masyarakat dalam perebutan sumber-sumber agraria.

Pembaruan agraria sejati sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, menata kembali struktur ketimpangan penguasaan agraria selama ini. Di ikuti dengan pendistribusian tanah kepada petani, khususnya untuk pembangunan pertanian pangan berbasis rakyat, sebagai prasyarat utama mewujudkan kedaulatan pangan dan keadilan sosial.

Pemerintah terlena dengan teori-teori ahli ekonomi kapitalis global bahwa “Pembangunan ekonomi yang tangguh memerlukan perkembangan ekonomi yang cepat, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperlukan peningkatan ekspor dan peningkatan investasi secara berkelanjutan�.

Pemerintah mesti bercermin pada krisis ekonomi dimasa lalu dimana Indonesia mampu bertahan karena ditopang sistem produksi pangan lokal (pedesaan) yang mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat sekitarnya.

Demi memacu pertum-buhan ekonomi tinggi tidak seharusnya pemerintah mengorbankan kedaulatan negara dan rakyatnya atas pangan. Perkuat pertanian pangan berbasis rakyat, jangan serahkan hak asasi negara dan rakyat kepada perusahaan raksasa yang jelas-jelas mementingkan laba dan loba.

(Artikel ini dipublikasikan di website SPI)

17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

Sadar (Anggaran) Bencana S

ejak terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2005, pemerintah terlihat tak lagi main-main dengan ancaman bencana alam di Indonesia.

Bahkan berkali-kali pemerintah mendeklarasikan secara terbuka untuk secara serius dan sungguh-sungguh menangani persoalan bencana alam itu.

Oleh karena itu, pemerintah kemudian menyusun suatu manajemen bencana yang tidak lagi parsial dan reaktif melalui suatu kebijakan regulasi yang khusus mengatur hal itu.

Perlu waktu dua tahun (dari tahun 2005 sampai tahun 2007) serta melalui serangkaian perdebatan panjang antara pemerintah dan DPR sampai dilahirkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Perdebatan yang paling panjang adalah menyoal perlu tidaknya dibentuk suatu badan khusus yang menangani bencana.

DPR saat itu beralasan badan tersebut sangat diperlukan karena bencana tak bisa ditangani secara temporer melalui lembaga-lembaga koordinatif, butuh lembaga khusus yang bersifat permanen yang tugasnya hanya memikirkan penanganan bencana setiap hari.

Namun, pemerintah keberatan karena pembentukan badan baru akan semakin membebani anggaran belanja negara. Namun, DPR berkilah justru pembentukan badan khusus tersebut akan mengurangi beban anggaran negara karena akan diikuti dengan peleburan badan dan lembaga yang selama ini menangani bencana ke dalam satu atap.

Perdebatan itu akhirnya selesai dengan tetap dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tetapi sayangnya tanpa disertai ide peleburan (penyatuan ke dalam satu atap) sebagaimana gagasan yang telah muncul sebelumnya.

Namun, baik DPR maupun pemerintah sepertinya telah melupakan satu hal yang justru lebih urgen daripada perdebatan tentang badan penanggulangan bencana, yaitu masalah pembiayaan selama penanganan bencana, mulai tahap tanggap darurat, rehabilitasi, sampai rekonstruksi.

Hal itu karena kendaraan dinas) oleh: Yenny Sucipto belajar dari peakan semakin memngalaman benbengkak.

Direktur Resource Centre SEKNAS FITRA cana Aceh sampai Dampaknya seYogyakarta tahun perti yang terjadi 2005, pemerintah terlihat masih pemenuhan tuntutan “isu ben- saat ini. Dari total anggaran yang belum menyadari akan pentingnya cana” yang memang sedang hangat terdapat di delapan badan dan prioritas anggaran bagi penangan- di masyarakat daripada sebagai lembaga yang ter-libat dalam pean bencana di Indonesia. bentuk kesadaran pemerintah akan nanganan bencana, total anggaran Dalam APBN Perubahan bahaya bencana. yang benar-benar digunakan untuk (APBN-P) 2010, pemerintah mengaprogram-prog-ram yang langsung lokasikan anggaran penanggu- Fragmentasi Anggaran berkaitan dengan penanggulangan langan bencana sebesar Rp 3,79 Keberadaan BNPB bukannya bencana hanya sebesar Rp 2,64 triliun ditambah dengan Rp 2,64 semakin mempermudah penang- triliun. triliun yang tersebar di delapan gulangan bencana, tetapi semakin Jika saja badan dan lembagakementerian atau badan sehingga memperumit. Sebab, selain sema- lembaga tersebut bisa disatuatap-

totalnya sebesar Rp 6,43 triliun.

Alokasi dana penanggulangan bencana alam dalam APBN masih dinilai tidak cukup mengingat luasnya tingkat kerusakan dan dampak lain yang ditimbulkan akibat bencana alam akhir-akhir ini.

Minimnya alokasi dana untuk penanggulangan bencana di APBN itu menunjukkan bahwa pemerintah memang masih memandang remeh ancaman bencana di Indonesia. Angka Rp 6,43 triliun terlihat lebih sebagai bentuk “formalitas”

kin sulitnya koordinasi antarlembaga, hal itu membuat anggaran bencana semakin terfragmentasi (terpecah-pecah) ke banyak badan dan lembaga.

Fragmentasi anggaran jelas akan membuat anggaran bencana menjadi semakin tak efisien. Sebab, semakin banyak badan dan lembaga akan semakin banyak anggaran yang terbuang percuma karena belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur (gaji, tunjangan dan honorarium pegawai, pemenuhan kebutuhan kantor,

kan, tentunya anggaran yang muncul jauh lebih besar dari hanya Rp 2,64 triliun karena tidak perlu lagi ada double budget bagi pembiayaan kebutuhan aparatur sebagaimana tersebut di atas.

Jika diteliti lebih lanjut, untuk pengendalian bencana berupa pengembangan sistem peringatan dini tsunami, cuaca, dan iklim hanya dianggarkan Rp 137,85 miliar (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), Pengembangan Sistem Manajemen dan Penetapan Zona Rawan Bencana,

baik darat maupun laut, sebesar Rp 42,27 miliar (BNPB dan Bakosurtanal).

Adapun untuk pelaksanaan tanggap darurat sebesar Rp 666,12 miliar (Mabes TNI, Kementerian PU, Kementerian Sosial, BNPB, dan Basarnas). Untuk Pengendalian Lahar Gunung Berapi Rp 6,89 miliar serta pengendalian bencana banjir Rp 1,5 triliun, itu pun hanya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana penanggulangan banjir yang dikerjakan di bawah Departemen PU. Kemauan Politik Kesadaran pemerintah akan bahaya bencana seharusnya diikuti dengan langkah-langkah konkret dalam pemenuhan anggaran bencana. Kita harus berkaca pada bencana tsunami Aceh, di mana pembiayaan untuk tanggap darurat saja menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,25 triliun.

Mengingat banyak wilayah di Indonesia yang berpotensi bencana, pemerintah setidaknya mengalokasikan anggaran khusus untuk penanggulangan bencana lebih kurang 1 persen dari total APBN (sekitar Rp 12 triliun untuk tahun 2010).

Contohnya dapat kita lihat pada bencana letusan Gunung Merapi saat ini, di mana tercatat ada 289.613 pengungsi yang setiap harinya membutuhkan Rp 4,34 miliar untuk tiga kali makan dalam sehari. Hal itu belum termasuk kebutuhan tanggap darurat yang lain.

Di sini pentingnya kemauan politik (political will) dan keseriusan pemerintah dalam pengalokasian anggaran bencana yang ideal dalam setiap tahun anggaran.

Hal ini agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan lagi seperti dalam penanganan bencana tsunami Aceh, yaitu karena alasan tidak ada alokasi dalam APBN, pemerintah lalu berutang ke luar negeri dengan total mencapai 326 juta dollar AS. Melihat quo vadis arah kebijakan pendanaan pemerintah dalam penanganan bencana, sudah saatnya bagi kita memikirkan ulang “manajemen dana bencana” agar tidak menimbulkan bencana baru pada masa depan.

(Artikel ini telah dipublikasikan di website Seknas FITRA)

Puailiggoubat NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

Sebagian besar anggaran digunakan untuk membangun sekolah baru, menambah ruang kelas dan merenovasi sekolah rusak.

18

Pemkab Mentawai Anggarkan Rp162,7 Miliar untuk Pendidikan FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

emerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menganggarkan sebesar Rp162,7 miliar atau 21,5 persen dari APBD 2013 untuk sektor pendidikan pada tahun ini Untuk menunjang peningkatan layanan dan mutu pendidikan, tahun ini Pemerintah Kabupaten Mentawai melalui Dinas Pendidikan akan membangun beberapa infrastruktur sekolah yang tersebar di beberapa kecamatan baik SD, SMP dan SMA. Berdasarkan dokumen APBD Mentawai 2013, di Kecamatan Siberut Selatan, tahun ini telah dianggarkan dalam APBD 2013 pembangunan SDN 06 Madobak senilai Rp1.192.297.500, pembangunan ruang kelas baru (RKB) filial SDN 07 Madobag sebesar Rp620.193.000 dan pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga SDN 07 Madobak sebesar Rp1.147.277.500.

Selain SD, rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah juga akan dibangun untuk SMPN 2 dan SMAN I Siberut Selatan masing masing senilai Rp1.143.060.000 dan Rp1.184.702.500.

Tahun ini juga, Pemkab Mentawai menganggarkan pembangunan SDN Saliguma sebesar Rp1.425.916.000 dan

P

MEMPRIHATINKAN - Kondisi bangunan SDN 02 Sigapokna di Dusun Pulicoman sangat memprihatinkan penyelesaian pembangunan RKB SMPN I Siberut Tengah senilai Rp239.056.500 di kecamatan Siberut Tengah.

Anggaran sebesar Rp807.247.500 juga telah disediakan untuk pembangunan RKB SMPN 1 Siberut Barat Daya kecamatan Siberut Barat Daya serta kelanjutan pembangunan RKB SDN 02 Sigapokna dan SDN 19 Sigapokna senilai Rp261.059.229 di kecamatan Siberut Barat.

Di kecamatan Siberut Utara, dana

sebesar Rp1.382.177.500 dianggarkan untuk membangun unit sekolah baru (USB) di SMPN 2 Siberut Utara.

Di kecamatan Sipora Utara telah dianggarkan tiga mata anggaran yakni rehabilitasi gedung dan pembangunan asrama siswa SMPN 2 Sipora masingmasing senilai Rp1.062.955.000 dan Rp1.262.377.500. Selain SMP, juga dibangun RKB dan rehabilitasi SDN 23 Tuapeijat Rp706.627.500. Sementara di kecamatan Sipora Selatan, rehabilitasi gedung SMPN I Sipora dianggarkan

Pelajar SD Korban Banjir Dapat Bantuan Seragam SIKABALUAN - Murid sekolah yang menjadi korban banjir Siberut pada April lalu di kecamatan Siberut Utara, seperti SDN 15 Bojakan Desa Bojakan, SDN 03 Sotboyak Desa Sotboyak, SDN 12 Monganpoula Desa Monganpoula, SDN 01 Malancan Dusun Sirilanggai Desa Malancan dan SDN 02 Pulicoman Desa Sigapokna, Kecamatan Siberut Barat mendapat bantuan seragam dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mentawai, Minggu, 28 april.

“Bantuan tersebut diperuntukkan bagi anak SD yang kena banjir pada April lalu,” kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdisdik) Kecamatan Siberut Utara, Jop Sirirui pada Puailiggoubat di ruang kerjanya, Senin, 6 Mei. Jop mengatakan, pendistribusian bantuan dari BPBD dimandatkan

kepada cabdisdik dengan harapan lebih tepat sasaran. “Kemarin ini banyak bantuan yang tidak tepat sasaran di tengah masyarakat karena oknum di desa dan dusun ikut ‘bermain’ mengaburkan bantuan, padahal itu untuk masyarakat,” ujarnya.

Jop menyebutkan bantuan akan disalurkan melalui kepala sekolah dan guru-guru dengan kontrol langsung dari cabdisdik Siberut Utara.

“Kita akan kontrol langsung di lapangan pendistribusiannya, baik pembagiannya masing-masing anak akan dipanggil untuk menerima, bukan diwakilkan oleh dusun atau desa atau orang lain,” katanya.

Berdasarkan data dari cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara dalam pertemuannya dengan Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet di desa Monganpoula pada Selasa, 7 April lalu, jumlah murid di SDN 12

Monganpoula yang menjadi korban banjir 181 orang, SDN 03 Sotboyak sebanyak 126 orang, SDN 01 Malancan sebanyak 130 orang dan SDN 15 Bojakan sebanyak 90 orang.

Untuk TK Yayasan Bhinneka Tunggal Ika (YBTI) Desa Sotboyak, kata Jop, karpet dan peralatan lainnya yang rusak saat banjir beberapa bagian sudah ditanggulangi perbaikannya.

“Berdasarkan hitungan kita kerusakan mencapai Rp9 juta, kami langsung yang turun tangan memberikan bantuan itu agar tepat sasaran,” ujarnya.

Untuk penyerahan bantuan, lanjut Jop, dilakukan setelah Ujian Nasional SD selesai yakni Kamis, 9 Mei. “Kita juga turut membantu di wilayah kerja cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Barat yaitu SDN 02 Sigapokna yang ada di Policoman,” katanya. (bs/g)

Rp576.377.500 tahun ini. Di kecamatan Sikakap akan dibangun SMPN 2 Sikakap dengan dua mata anggaran yakni Rp1.515.722.500 dan Rp1.495.077.500.

Sementara di kecamatan Pagai Selatan akan dibangun empat SD dan satu unit asrama buat SMPN 3 Pagai Selatan. SD yang akan dibangun, yakni SDN 30 Sinaka senilai Rp1.468.497.500, SDN 22 Makalo dengan anggaran Rp1.466.497.500, gedung SDN 08 Makalo senilai Rp1.381.947.500 dan Pembangunan gedung SDN 14 Malakkopa Rp1.381.447.500. Sementara pembangunan asrama siswa

SMPN 3 Pagai Selatan telah dianggarkan Rp1.295.077.500.

Di kecamatan Pagai Utara hanya dibangun kantor dan labor SMP senilai Rp1.433.412.500. Selain membangun sekolah, tahun ini juga Dinas Pendidikan Mentawai melakukan pengadaan genset untuk SMP di Mentawai dengan nilai Rp117.339.500.

Sekretaris Dinas Pendidikan Mentawai, Besli T Oinan mengatakan, pihaknya akan mengusahakan penyelesaian kegiatan pembangunan rampung tahun ini juga. Namun dirinya belum bisa memastikan kapan akan dimulai karena saat ini, kata Besli, dinas belum membentuk panitia pelaksana kegiatan atau panitia pelelangan proyek.

“Kalau tahun sebelumnya kita sudah mulai sekitar bulan Juni,tapi sekarang panitia belum ada jadi belum bisa dipastikan,” katanya saat dihubungi Puailiggoubat, 10 Mei. Menurut Besli, selama ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program berupa penyelesaian pekerjaan di lapangan oleh kontraktor. Masalah itu timbul karena pemakaian ‘tangan lain’ oleh kontraktor. “Dalam arti kata bukan kontraktor yang ikut lelang yang mengerjakan namun ada pihak lain yang dipakai, itulah yang sering membuat masalah,” ujarnya.

Terkait dengan tanah lokasi sekolah, kata Besli, masalahnya tidak terlalu banyak, ia tidak menampik di beberapa tempat memang ada masalah seperti itu.

“Harapan kita semua pekerjaaan rampung tahun ini,” katanya. (g)

Bahan Ajar Mulok Bumen Kurang MAILEPPET - Minimnya bahan ajar seperti buku materi tentang budaya Mentawai (bumen) membuat guru pengajar materi muatan lokal (mulok) tersebut terkadang mengalami kesulitan memberikan pelajaran kepada murid-muridnya.

Margaretha, salah seorang pengajar bumen di SDN 15 Maileppet Kecamatan Siberut Selatan mengatakan terkadang bingung materi apa yang akan diberikan kepada murinya karena bahan ajar sangat minim.

“Kadang saya suruh siswa mencari bahan sendiri tentang bumen kemudian dipelajari bersama-sama,” katanya kepada Puailiggoubat, Minggu, 28 April.

Kalau niat belajar siswa, menurut Margaretha sangat antusias buktinya mereka bisa cari bahan sendiri seperti bertanya kepada orang tua atau siapapun yang masih fasih tentang bumen.

Senada dengan Margaretha, Eron, salah seorang pengajar di SD Saliguma, menyebutkan selain kekurangan materi ajar, ia juga sedikit bingung tingkat pelajaran mana yang mesti diberikan pada tiap kelas.

Mereka berharap kepada Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) yang menginisiasi pelajaran tersebut untuk menambah bahan berupa buku pelajaran agar anak-anak makin paham. “Kita ingin anak-anak lebih mengenal budayanya sendiri,” kata Eron. (bbr/g)

19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

Cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara berupaya agar siswa yang tidak ikut Ujian nasional tingkat SD bisa mengikuti Ujian Paket A.

Bertunangan, Tiga Peserta UN SD Siberut Utara Batal Ujian FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung Dominikus Sabulat

mpat orang peserta Ujian Nasional (UN) tingkat SD di wilayah Kecamatan Siberut Utara tidak dapat mengikuti Ujian Nasional yang digelar 6-8 Mei 2013 dengan alasan tiga orang sedang bertunangan dan satu lagi malas.

Terhadap keempat orang itu, kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara, Jop Sirirui, pihaknya akan mengupayakan agar mereka masuk paket A. Jop mengaku sangat kecewa adanya peserta didik yang mengundurkan diri dan tidak mengikuti ujian nasional hanya gara-gara bertunangan.

Jop menyebutkan, tiga siswa yang sudah tunangan tersebut semuanya perempuan yang berumur sekitar 13 tahun. “Ini akan menjadi bahan evaluasi kita bersama sehingga ke depan tidak ada lagi kasus seperti ini,” katanya kepada Puailiggoubat usai meninjau pelaksanaan ujian di wilayah kecamatan Siberut Utara Senin, 6 Mei. Jop berharap pihak dusun dan desa mengambil bagian dalam mendukung pendidikan di Mentawai. “Yang menjadi pertanyaan kita kenapa usia SD bisa mengurus surat-suratnya di desa sebagai persyaratan untuk menikah sementara

E

UN TINGKAT SD - Suasana Ujian Nasional SD di wilayah Kecamatan Siberut Utara usianya masih di bawah 15,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Ketua Panitia Penyelenggara Pelaksanaan Ujian Nasional SD Wilayah Kecamatan Siberut Utara, Sumarno, peserta ujian yang terdaftar yakni 233 orang, sementara yang mengikuti ujian nasional 229 orang murid.

SDN 01 Malancan dusun Sirilanggai dan SDN 06 Malancan dengan peserta masing-masing sebanyak 19 orang, yang mengikuti ujian hanya 18 orang, satu orang tidak ikut. Di SDN 02 Sigapokna di dusun Pulicoman dengan peserta 14

orang dan SDN 03 Sotboyak yang terdaftar 17 orang, ikut semua.

Sementara peserta UN di SDN 04 Muarasikabaluan yang berlokasi di dusun Bose sebanyak 6 orang, SDN 07 Sirilogui sebanyak 17 orang, SDN 08 Muarasikabaluan di dusun Pokai sebanyak 13 orang, SDN 09 Muara Sikabaluan pesertanya sebanyak 12 orang, SDN 12 Monganpoula sebanyak 25 orang dan SDN 15 Bojakan yang terdaftar sebagai peserta ujian 17 orang, semua peserta SD tersebut ikut ujian.

Di SDN 16 Sigapokna, peserta yang

Syaiful Jannah : Dana Pendidikan 2012 Tidak Keluar Lagi PADANG - Dana pendidikan sebesar Rp2,5 miliar di APBD Perubahan Mentawai 2012 yang dituntut mahasiswa tidak bisa dicairkan lagi, demikian pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Mentawai, Syaiful Jannah saat ditanya Puailiggoubat Kamis,9 Mei lalu.

Syaiful Jannah mengatakan, dana tersebut sudah masuk ke dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang nantinya menjadi kas daerah yang dituangkan ke APBD 2013 yang penggunaannya bukan bantuan pendidikan lagi seperti tahun lalu, tapi sudah menjadi anggaran umum seperti sisa anggaran lainnya.

“Dana pendidikan di APBDP 2012 itu tidak ada lagi, kalau mau dipakai untuk tahun 2013 mesti pengajuan proposal baru,” katanya.

Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko mengatakan anggaran dana pendidikan sebesar Rp2,5 miliar itu seharusnya bisa cair tahun lalu namun karena ada

Syaiful Jannah perubahan aturan mekanismenya pun berubah karena mesti melakukan verifikasi ulang penerima bantuan.

Permendagri yang dimaksud Hendri, yakni Permendagri No. 32 tahun 2011 yang diubah ke dalam Permendagri No. 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Proses verifikasi dilakukan untuk menyesuaikan isi dari

peraturan, dan dana Rp2,5 miliar itu tidak bisa dipakai lagi dalam wujud yang sama karena telah menjadi SiLPA,” katanya Senin, 13 Mei. Namun pihak eksekutif, kata Hendri, bisa mengajukan lagi ke dalam anggaran 2013 yang masuk ke Dinas Sosial berupa bantuan sosial (bansos) sedangkan di Dinas Pendidikan dalam bentuk bea siswa berprestasi.

Yang harus dipahami mahasiswa, lanjut Hendri, dengan perubahan permendagri maka proposal yang diajukan mahasiswa pada 2012 itu anggarannya dituangkan dalam APBD 2013, begitu juga dengan proposal tahun ini anggarannya masuk dalam APBD tahun 2014.

“Peraturan yang ada saat ini beda dengan peraturan zaman bupati lama yang belum menggunakan permendagri,” ujarnya. (trs/g)

terdaftar 20 orang namun yang ikut ujian hanya 19 orang. Hal itu juga terjadi di SDN 20 Malancan yang terletak di Terekanhulu, peserta ujian yang terdaftar 10 orang, sementara yang ikut ujian 9 orang.

SDN 19 Sigapokna yang terletak di dusun Lobajau dengan peserta terdaftar 6 orang, SDN 21 Muarasikabaluan yang terletak di dusun Puran dan SDK Fransiskus Sikabaluan jumlah pesertanya masing-masing 11 dan 27 orang, semuanya ikut ujian.

Menanggapi kasus peserta yang tidak ikut ujian dengan alasan bertunangan meski masih di bawah umur, terutama gampangnya mendapatkan dokumen terkait pernikahan itu, Kepala Desa Malancan kecamatan Siberut Utara, Barnabas Saerejen menampik hal itu.

Barnabas menyebutkan, hingga satu tahun ini di wilayah Malancan khususnya dusun Sirilanggai tidak ada yang mengurus surat.

“Kalau ada yang mau mengurus surat-surat persyaratan untuk menikah bagi yang usia dini, kita akan tinjau kembali karena ada aturan mengenai usia.

Dan saat ini belum ada yang datang mengurus berkas tersebut,” katanya.

Menurut sumber dari salah seorang guru di SDN 01 Malancan yang ada di dusun Sirilanggai, peserta ujian yang terdaftar namun tidak mengikuti ujian tersebut adalah titipan dari salah seorang guru di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara yang berasal dari tanah ‘tepi’ (luar Mentawai).

“Kami protes keras soal masuknya peserta titipan di sekolah kami karena masuknya nama peserta ini tanpa sepengetahuan semua guru. Dan ini merusak persentase kelulusan sekolah,” kata guru yang tidak mau dituliskan identitasnya.

Terkait titipan tersebut, Jop mengaku belum mendapat laporan. Namun dia berjanji akan mengevaluasi nanti karena absennya peserta UN akan berdampak pada persentase kelulusan.

Sementara di Kecamatan Siberut Barat Daya, peserta UN sebanyak 129 orang. Ujian kali ini diikuti oleh delapan SD yang berasal dari Desa Katurei, Sagulubbek dan Taileleu yang tempatnya dipusatkan di di SDN 18 Pasakiat Taileleu.

Ketua Panitia UN Siberut Barat Daya, Oktorinus mengatakan pelaksanaan ujian berjalan tertib. “Ujian dikawal dua orang Satpol PP, semua soal lengkap,” katanya kepada Puailiggoubat Senin, 6 Mei. Untuk menjaga kenyamanan ujian, kata Oktorinus, pihaknya dan masyarakat sepakat agar sepeda motor yang lalu lalang di jalan dekat tempat ujian diberhentikan mulai pukul 08.00 WIB sampai 10.00 WIB selama tiga hari. (g) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

GOTONG ROYONG - Murid SDN 09 Muara Sikabaluan yg sedang gotongroyong mengangkat pasir untuk menimbun halaman sekolah

PENDIDIKAN Tidak lazim satu kegiatan yang sama hanya beda anggaran

Puailiggoubat

NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

20

Pembangunan SMPN 2 Sikakap

Satu Proyek Dua Anggaran

Gerson Merari Saleleubaja FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

ua anggaran dengan satu kegiatan, itulah yang tercantum dalam APBD Mentawai 2013 yang ditetapkan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet terkait dengan pembangunan gedung SMPN 2 Sikakap di Kecamatan Sikakap.

Pada halaman 14 dalam APBD tersebut tercantum pembangunan gedung SMPN 2 Sikakap sebesar Rp1.515.722.500, kemudian pada halaman 16 dimasukkan lagi dengan nama kegiatan yang sama, hanya nilainya berbeda yakni Rp1.495.077.500.

Ketua Komisi B DPRD Mentawai yang membidangi pendidikan, Jimmer Munthe yang dikonfirmasi terkait hal itu setelah mengecek dokumen penjabaran APBD Mentawai 2013, membenarkan adanya dua anggaran dalam satu objek kegiatan.

“Kemungkinan ini kekeliruan saat pencantuman kegiatan yang dilakukan dinas pendidikan,” katanya melalui telepon ke Puailiggoubat, Selasa, 14 Mei. Namun Jimmer belum bisa memastikan apa penyebabnya, untuk itu pihaknya akan memanggil dinas pendidikan untuk memberikan klarifikasi terkait anggaran tersebut. Menurut dugaan Jimmer, salah satu anggaran itu bermaksud untuk pembangunan asrama siswa. “Namun itu belum bisa saya pastikan, kita tunggu saja penjelasan dari dinas terkait,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Besli T Oinan, mengatakan, terkait anggaran ganda tersebut, salah satu anggaran akan digeser ke kegiatan lain namun jumlah dananya tidak berubah.

“Kemungkinan besar salah satu

D

PERINGATI HARDIKNAS - Sejumlah pelajar SDN 09 Sikabaluan mengikuti lomba mencari koin dalam tepung dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap 2 Mei anggaran akan digeser ke biaya pengadaan mebeler,” katanya saat dikonfirmasi Puailiggoubat, Senin, 13 Mei. Menurut Besli kegiatan yang sama dengan dua anggaran belum pernah terjadi, biasanya setiap jenis kegiatan anggaran juga beda demikian juga sebaliknya. “Kejadian itu mungkin terjadi ketika pembahasan APBD, dengan banyaknya coretan atau anggaran yang diubah,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko yang dikonfirmasi terkait hal itu justru mengaku tidak yakin hal itu bisa terjadi. “Tidak

mungkin itu, satu kegiatan didanai dua mata anggaran,” katanya di hari yang sama.

Hendri mencontohkan, biasanya satu lokasi pembangunan bisa bermacam kegiatan yakni bisa jadi satu untuk membangun gedung sekolah dan anggaran lain untuk membangun MCK di lokasi yang sama.

“Kalau ini kasusnya agak lain, kecuali sumber dananya beda satu dari DAU atau satunya dari DAK, itu mungkin bisa terjadi,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan salah satu dana digeser ke

bentuk kegiatan lain, Hendri menjawab itu tidak boleh sembarangan karena aturan membahas dan merubah APBD itu jelas. “Kalau diubah sembarangan itu bertentangan dengan hukum, namun hal itu nanti saya cek,” katanya.

Senada dengan Hendri, Kortanius Sabeleake, politikus yang pernah menjabat ketua DPRD Mentawai periode 2004-2009 mengatakan, tidak pernah ada kegiatan yang sama di lokasi yang sama namun anggarannya berbeda.

“Itu tidak betul, kalau kegiatannya sama namun hanya anggarannya yang beda, ini mencerminkan APBD tidak

dibahas secara tuntas,” katanya saat dihubungi Puailiggoubat Selasa, 14 Mei. Kalau nanti ada pergeseran kegiatan yang dilakukan dinas dengan alasan agar kegiatannya jadi beda, Korta mengatakan itu menyalahi aturan yang ada.

“Ini membuktikan DPRD tidak membahas secara tuntas mengenai anggaran itu,” ujarnya.

Mencermati anggaran tersebut, Koordinator Advokasi dan Kebijakan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), Rifai Lubis mengatakan, itu bentuknya duplikasi anggaran. “Selama saya mengamati APBD tidak pernah ada kasus seperti ini, yang ada kegiatannya sama namun beda lokasi seperti contoh pembangunan SMP satu atap di Siberut Selatan satu lagi pembangunan SMP satu atap di Sikakap, kalau ini kasusnya beda,” katanya.

Menurut dia, DPRD Mentawai mesti memanggil Dinas Pendidikan untuk meneliti kenapa sampai ini terjadi.

Kalau kegiatannya sama dan lokasinya sama, pengawasannya akan susah dilakukan.

“Jika pencatuman ini sengaja dilakukan ada indikasi yang tidak baik terhadap anggaran, tapi kalau ini tidak sengaja dicantumkan berarti ketidaktelitian pihak-pihak yang menyusun dan membahas APBD ini,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Rifai, adanya kegiatan yang sama hanya beda jumlah nilai, hal ini sudah merugikan kegiatan lain. “Mestinya uang itu bisa dipakai buat kegiatan lain namun tidak bisa lagi, pergesesar anggaran tidak boleh sembarangan dilakukan ada mekanismenya, bisa jadi dalam APBD Perubahan, kalau saat ini dilakukan itu melanggar hukum,” ujarnya. (g) FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Mentawai Juara I Voli O2SN Tingkat Sumbar PADANG - Siswa Mentawai yang menjadi atlet pada Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Provinsi Sumatra Barat menyabet juara I dalam lomba voli putra dan putri yang diselenggarakan di GOR Agus Salim Padang pada 8-10 Mei .

Sebelumnya saat keberangkatan atlet, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan, Hijon Tasirilotik, berharap atlet mendapat prestasi.

“Paling tidak 1 medali, dan yang paling utama mesti menjunjung sportivitas karena nama kabupaten yang dibawa,” katanya saat melepas atlet Sabtu, 4 Mei. Begitu juga dengan Amati Telaumbanua, penanggung jawab peserta O2SN dari Mentawai, di acara yang

sama mengaku optimistis anak-anak akan berprestasi meski sarana dan prasaran olahraga yang mereka miliki sangat terbatas.

“Dengan bekerja keras, berjuang maksimal mendapatkan hasil yang memuaskan, dan membawa nama harum kabupaten Mentawai “katanya.

Yosep Sagari, pelatih voli putra dan putri yang mewakili Mentawai tersebut bangga dengan prestasi yang diraih anak asuhnya. “Kita berharap ini tetap dipertahankan dan tentunya juga pemerintah harus memberikan dukungan dalam pem-benahan fasilitas olahraga,” katanya, Jumat, 10 Mei lalu.

Dengan prestasi tersebut, kata Yosef, pihaknya dengan Dinas Pen-

didikan Provinsi Sumatra Barat sepakat untuk mengirim atlit tersebut mewakili provinsi ke ajang O2SN tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Kalimantan Timur Juni tahun ini.

Menurut Josef, kesempatan itu sangatlah langka, untuk itu ia berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memberi dukungan untuk pembenahan dan persiapan mereka menuju kompetisi nasional. Ia juga berharap pihak sekolah memberi kesempatan kepada anak didiknya untuk mengembangkan talenta yang dimilikinya.

Atlit yang mengikuti O2SN waktu itu sebanyak 21 orang siswa SMP di Siberut yang diseleksi dari SMPN 1 Siberut Tengah, SMP Yos Sudarso

FINAL VOLI - Pertandingan final O2SN cabang voli antara Mentawai lawan Sijunjung II Muara Siberut, SMPN 1 Siberut Selatan, dan SMP Lentera Harapan Siberut Selatan. Dari hasil seleksi, tiap

SMP diwakili enam siswa yang didampingi guru masing-masing sekolah. (trs/g)

Puailiggoubat NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

Selama ini kebutuhan beras Mentawai didatangkan dari luar, karena itu Pemda Mentawai menganggarkan Rp6 miliar untuk mencetak sawah baru 300 hektar.

Swasembada Beras

Pemda Kucurkan Rp 6 Miliar untuk Cetak Sawah Baru FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubja Irman Jhon

emerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menggalakkan program bersawah kepada masyarakat tahun ini. Dana yang dianggarkan untuk mendukung program tersebut melalui APBD 2013 sekitar Rp6 miliar.

Dari alokasi anggaran APBD 2013 di Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Dispertakbun) Mentawai, ada delapan desa dan kecamatan yang masuk dalam anggaran untuk membuka sawah tahun ini, sementara dua kecamatan lainnya yakni Pagai Utara dan Selatan memilih mengembangkan komoditi lain.

Di Desa Katurei, Kecamatan Siberut Barat Daya, anggaran sawah senilai Rp321.662.250, alokasi dana khusus pembelian bibit sebesar Rp13.875.000 dari total anggaran belanja barang dan jasa yang berjumlah Rp67.912.250.

Selebihnya dana didominasi buat belanja pegawai sebesar Rp253.750.000 (honor PNS Rp13.750.000 dan honor nonPNS Rp240 juta).

Untuk Desa Matobek, Kecamatan Sipora Selatan, pemerintah tahun ini menganggarkan dana Rp508.900.250 untuk membuka sawah. Dalam pos belanja barang dan jasa yang berjumlah Rp96.775.250, pembelian material

21

P

SAWAH BARU - Sawah yang baru ditanami di desa Sotboyak kecamatan Siberut Utara berupa bibit hanya Rp34.687.500.

Sementara anggaran yang lain diperuntukkan buat belanja pegawai sebesar Rp412.125.000 (PNS Rp12.750.000 dan nonPNS Rp399.375.000) Di Kecamatan Siberut Selatan, program bersawah berlokasi di Desa Muntei dengan anggaran Rp919.185.000. Dari dana sebanyak itu, khusus membeli bibit padi dalam pos barang dan jasa yang berjumlah Rp126.435.000, hanya Rp46.250.000.

Anggaran terbesar tersedot untuk belanja pegawai senilai Rp792.750.000 (PNS Rp12.750.000 dan nonPNS Rp780

Basar Duey Syam: Pisang Murah Tak Jadi Soal TUAPEIJAT - Meski harga pasar penjualan pisang tak beraturan di Mentawai, namun bagi Basar Duey Syam, salah seorang petani pisang di Dusun Mabulaubuggei, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara, hal itu tidak menjadi persoalan.

Buktinya, sejak April tahun lalu ia telah membuka lahan seluas 1 hektar khusus untuk perkebunan pisang yang saat ini berjumlah 750 batang. Jenis pisang yang ia tanam bermacam-macam yakni pisang ambon, pisang batu, pisang manis dan pisang raja. Tak hanya berhenti di situ, Basar kini mulai memperluas areal perkebunan yang telah ada.

“Saya menanam pisang hingga ratusan batang ini bukan karena ajakan pihak lain, target saya, pisang yang harus tertanam minimal 1.000 batang,” katanya kepada Puailiggoubat, Sabtu, 11 Mei. Menurut Basar, keinginan menanam pisang muncul karena pisang bukan tanaman musiman, mudah dirawat dan tak perlu pupuk. Selain itu, pisang juga tidak mesti ditanam berkali-kali.

Basar Duey membayangkan, tiap bulan dari 1.000 batang pisang yang ia tanam secara berurutan, ia bisa memanen pisang minimal 250 tandan. Dengan harga Rp10 ribu saat ini, bukan mustahil tiap bulan mendapatkan uang Rp2,5 juta. (imj/g)

juta) Sementara di Desa Saureinuk, Kecamatan Sipora Selatan, program bersawah beranggaran Rp926.614.000.

Dari Rp111.364.000 belanja barang dan jasa, dana khusus pembelian bibit hanya bernilai Rp46.250.000. Sementara dana sebesar Rp815.250.000 masuk dalam pos belanja pegawai yakni PNS Rp12.750.000 dan nonPNS Rp802.500.000.

Di Dusun Baiko, Kecamatan Sikakap, program pembangunan dikonsentrasikan pada sarana pendukung sawah berupa jaringan irigasi lokal dengan nilai anggaran Rp1.079.760.500. Dana buat pengadaaan kontruksi jaringan air sebesar Rp Rp906.100.000 dari total belanja barang dan jasa yang keseluruhannya bernilai Rp167.410.500.

Sementara untuk belanja PNS hanya Rp6.250.000 Sama dengan Dusun Baiko, di Dusun Srilanggai, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara juga akan dibangun jaringan irigasi yang beranggaran Rp1.076.743.750.

Sementara tiga desa lainnya yakni Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, Sigapokna Kecamatan Siberut Barat dan Saibi, Kecamatan Siberut Tengah, program dititikberatkan pada rehabilitasi sawah.

Di Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, anggaran rehabilitasi sawah sebesar Rp540.353.000, dari total Rp174.153.000 belanja barang dan jasa, khusus pembelian bahan baku bangunan sebesar Rp83.475.000 dan bibit Rp13.875.000. Sementara sisa

anggaran untuk belanja pegawai senilai Rp366.200.000 (PNS Rp13.700.00 dan nonPNS Rp352.500.000).

Rehabilitasi sawah di Desa Sigapokna, Kecamatan Siberut Barat beranggaran Rp333.644.000, sementara dana untuk pembelian bibit Rp16 juta dari total anggaran dalam pos belanja barang dan jasa yang berjumlah Rp88.394.000. Belanja pegawai nonPNS menyedot anggaran terbesar yakni Rp245.250.000.

Di kecamatan Siberut Tengah, rehabilitasi sawah dilakukan di Desa Saibi dengan nilai anggaran Rp333.644.000. Pos anggaran untuk belanja pegawai nonPNS menyedot anggaran paling besar yakni Rp245.250.000. Sementara untuk pembelian bibit sendiri dari belaja barang dan jasa yang berjumlah Rp88.394.000, hanya Rp16 juta selebihnya perjalanan dinas, ATK dan biaya konsultasi.

Selain membangun sawah dengan infrastruktur pendukungnya, Pemkab Mentawai juga akan melakukan pengembangan dan peningkatan produksi padi yang berbiaya Rp366.795.000.

Anggaran itu akan digunakan sebagian untuk pembelian bibit sebesar Rp101.750.000, obat-obatan tanaman Rp162 juta, honor, biaya perjalanan dinas, ATK dan masih banyak lainnya.

Sekretaris Dispertakbun Mentawai, Mauliate Simatupang, mengatakan dana Rp6 miliar tersebut untuk membangun sawah sekitar 300 hektar di berbagai tempat di Mentawai. Tempat-tempat

itu yakni Desa Saureinuk Kecamatan Sipora Selatan dan Muntei Kecamatan Siberut Selatan masing-masing seluas seluas 100 hektar. Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya seluas 35 hektar, Saibi Kecamatan Siberut Tengah seluas 30 hektar dan Srilanggai Kecamatan Siberut Utara sekitar 30 hektar.

“Selain daerah itu masih ada yang lain, diperkirakan luas keseluruhan minimal 300 hektar, itu target dalam tahun ini,” katanya saat ditemui Puailiggoubat di ruang kerjanya, Senin, 13 Mei. Simatupang menyebutkan, hasil dari panen sepenuhnya untuk masyarakat yang bersawah. “Kalau pun hasilnya banyak, tidak persoalan dijual untuk penambahan ekonomi dalam keluarga, target tahun ini bisa tanam bila perlu sampai panen,” ujarnya.

Untuk saat ini, kata Simatupang, kegiatan ini masih dalam tahap pengelolaan panitia pelaksana program, diperkirakan program akan berjalan Juni.

Dari dana Rp6 miliar itu, lanjut Simatupang, akan dibagi untuk pembelian bibit padi dan upah masyarakat yang bersawah. “Biaya pengadaan bibit dan upah petani sawah ini bersifat swakelola, tahun ini kita memang agak terlambat,” katanya.

Menanggapi anggaran tersebut, Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko mengatakan anggaran tersebut sudah sesuai dengan visi misi bupati yang tertuang dalam RPJMD yakni mewujudkan 1.000 hektar sawah di Mentawai.

Dalam pembahasan APBD 2013, kata Hendri, bupati menyebutkan alasan untuk mencetak sawah agar Mentawai bisa berswasembada beras tanpa mesti tergantung dengan daerah lain.

Menurut Hendri, hal itu sangat realistis mengingat selama ini Mentawai sangat tergantung dengan beras yang didatangkan dari Padang. “Buktinya raskin, kita tidak mungkin berpangku tangan sementara kita punya kemampuan mewujudkan hal itu di Mentawai,” katanya saat dihubungi Puailiggoubat Senin, 13 Mei. Terkait raskin, lanjut Hendri, subsidi APBD untuk mendatangkan beras dan distribusi kepada masyarakat cukup besar yakni Rp2 miliar per tahun.

“Kalau dana sebesar itu dipakai untuk buat sawah kan lebih efektif, itulah yang mendorong DPRD mensahkan dana itu,” ujarnya. (g)

EKOKER Pisang dari kebun warga di desa-desa sekitar Sikabaluan umumnya dijual ke Padang tiap minggu. Warga menjual kepada pengepul yang sudah menunggu di pasar Sikabaluan.

Puailiggoubat

aut kecewa terlihat jelas dari wajah ibu-ibu dari Desa Monganpoula kecamatan Siberut Utara saat ditemui Puailiggoubat yang tengah menanti pembeli di pasar kaget Sikabaluan, Senin, 6 Mei. Mereka tiba sekitar pukul 08.30 WIB di pasar kaget Sikabaluan, berharap untung namun buntung yang didapat karena ratusan tandan pisang yang mereka angkut dengan sampan pompong dengan rata-rata 10 hingga 15 tandan per orang ditolak pengepul dengan alasan kapal untuk mengangkut pisang mereka ke Padang tidak ada, kalau dibeli sekarang takut busuk.

Senyum Emi, salah seorang ibu penjual pisang dari Monganpoula sirna, penat dan bahaya yang mesti dihadapi dalam perjalanan melalui sungai dari Monganpoula dengan pompong ke Sikabaluan tak terbayar.

Emi mengatakan pisang yang dibawanya dengan bersusah payah hanya

R

22

Jadwal Kapal Berubah

Ratusan Tandan Pisang di Sikabaluan Tak Terjual FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

berubah menjadi Rabu dari Pa-dang dan baru tiba di Siberut Kamis pagi.

“Sebelum perubahan jadwal kapal, asalkan pisang sudah tua pasti ditampung, dan hasilnya lumayan meski harga berkisar Rp5 ribu hingga Rp9 ribu,” kata Emi. Dengan berjualan pisang seperti itu, lanjut Emi, rata-rata dalam sehari mereka bisa mendapat minimal Rp30 ribu hingga TAK TERJUAL - Seorang ibu mengangkat pisang yang tidak jadi dibeli penampung karena jadwal Rp100 ribu, terlebih kapal berubah pada hari Senin yang dibeli beberapa tandan saja oleh beberapa pembeli, itu pun seleksinya runyam.

Perubahan jadwal pelayaran kapal Gambolo yang mendadak ke Sikabaluan membuat puluhan petani pisang di kecamatan Siberut Utara merugi karena pedagang tidak mau membeli ratusan tandan pisang mereka dengan alasan

takut membusuk sehingga tidak laku dibawa ke Padang.

Sebelumnya kapal Gambolo berlayar dari Padang pada hari Senin dan tiba di Siberut pada Selasa paginya, kemudian ke Sikabaluan dan kembali ke Siberut baru ke Padang malamnya.

Namun pada Senin, 6 Mei jadwal

merupakan hari pasar, pengepul pisang dari Padang banyak yang datang membeli pisang yang mereka bawa.

Sebelum ada kapal yang lancar ke Sikabaluan, biasanya mereka hanya membawa hasil ladang seperti keladi, sayur-sayuran, cabe rawit, sagu dan hasil kebun lainnya. Namun dengan

adanya layanan KM.Gambolo, pedagang Sikabaluan mulai menampung pisang ibu-ibu Monganpoula.

“Hari ini rasanya beda, capek hasil tidak seimbang,” ujar Emi menahan kecewa.

“Yang mulai matang tidak kita beli lagi, takut busuk menjelang kapal masuk,” kata Upit salah seorang pengepul pisang di Sikabaluan pada Puailiggoubat, Senin, 6 Mei lalu.

Upit mengatakan, biasanya pisang dari Monganpoula ditampung pada hari Senin dan langsung diantarkan ke Pokai karena takut tidak terbawa pada saat KM.Gambolo sandar dipelabuhan.

Namun karena KM.Gambolo berubah jadwal, dan baru masuk masuk di pelabuhan Pokai, Desa Sikabaluan pada Kamis siang, maka penampung memilih membeli pisang ibu-ibu pada Rabu siang dan langsung diantarkan ke Pokai menggunakan becak motor atau mobil.

“Kalau jadwal kapal tidak berubahubah, berapapun pisang yang dijual masyarakat kita sanggup tampung, kalau jadwal berubah kita rugi dan ragu untuk menampung pisang masyarakat,” ujarnya. (g).

Kadis Perhubungan: Retribusi Pelabuhan dan Ongkos Kapal Belum Boleh Dipungut PADANG - Meski peraturan daerah (perda) tentang retribusi kapal maupun pelabuhan milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum disahkan, namun ada saja oknum yang memanfaatkan hal itu untuk kepentingan pribadi dengan mengutip ongkos kapal dan biaya masuk pelabuhan kepada penumpang dengan berbagai dalih.

Kenakalan tersebut dilakukan oleh seorang oknum petugas pelabuhan Maileppet Kecamatan Siberut Selatan yang berinisial A yang dialami langsung oleh Puailiggoubat saat masuk pelabuhan milik ASDP di Maileppet ketika akan menaiki kapal Gambolo, Sabtu, 4 Mei. Saat itu, A dengan dalih biaya masuk di pelabuhan mengutip uang

Premium Langka di Siberut Selatan

Harga Melambung Rp12 Ribu Per Liter MAILEPPET - Kelangkaan BBM jenis premium atau bensin di Kecamatan Siberut Selatan kembali terasa, akibatnya harga melambung. Biasanya harga jual bensin per liter berkisar Rp8 ribu namun sejak Minggu, 5 Mei menjadi Rp12 ribu per liter.

Kelangkaan dan kemahalan harga tersebut membuat kegiatan warga yang menggunakan perahu mesin tersendat. Paulinus, salah seorang nelayan di Nesa Maileppet mengatakan, dirinya tidak bisa melaut karena bensin untuk pompongnya tidak ada.

Edi, salah seorang pengojek menyebutkan, ia tak bisa narik penumpang karena bensin buat sepeda motornya tidak ada. “Susah sekarang ini, ngojek tidak bisa karena BBM yang habis, pendapatan nihil sehingga tak ada yang bisa diberikan kepada keluarga,” ujarnya Minggu, 5 Mei. Mereka berharap agar situasi ini segera diatasi pemerintah karena BBM sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.(bbr/g)

bayaran kepada Puailiggoubat dan penumpang lain sebesar Rp2 ribu, namun ketika penumpang minta karcis sebagai bukti sahnya penarikan tersebut, oknum tersebut tidak bisa menunjukkan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tarcisius Sakeru, mengatakan sebelum perda tentang aturan retribusi kapal dan pelabuhan ditetapkan, biaya masuk pelabuhan belum bisa dipungut.

Tarcisius menyebutkan, kalau sekedar sumbangan sukarela masyarakat itu sah saja tetapi jika petugas melakukan pungutan masuk keluar pelabuhan itu tidak punya dasar hukum. “Itu tidak dibenarkan sebelum disahkannya perda retribusinya,” katanya saat dikonfirmasi Puailiggoubat, Senin, 6 Mei. Lanjut Tarcisius, perda retribusi terkait kapal itu tinggal pengesahan.

“Kalau sudah disahkan, baru ongkos kapal dari penumpang bisa dipungut,” ujarnya.

Terkait nasib perda retribusi soal

kapal milik Pemkab Mentawai, Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko mengatakan dalam tahap pengambilan keputusan.

“Pembahasan tahap pertama sudah dilakukan terkait materi dan dalam waktu dekat kita akan membahas tahap kedua, yakni pengambilan

keputusan akan dilakukan tahun ini juga,” katanya Selasa, 7 Mei. “Terkait pemungutan yang dilakukan di Siberut Selatan itu tidak berdasarkan perda retribusi,” katanya.

Namun Puailiggoubat belum bisa konfirmasi terhadap oknum petugas tersebut (trs/g) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

PELABUHAN - Pelabuhan Kapal ASDP di Maileppet, Siberut Selatan

23

Puailiggoubat NO. 264, 15 - 31 Mei 2013 FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Suara Daun Roberta Sarogdog

Susahnya Mencari Politisi Perempuan

A

Upacara Kematian di Mentawai

D

i Mentawai, peristiwa kematian merupakan salah satu mata rantai terpenting dalam siklus kehidupan masyarakat tradisionalnya. Kematian dipercaya sebagai tahap akhir dari kehidupan di alam nyata namun merupakan tahap awal dari sebuah kehidupan baru di alam baka. Setelah seseorang meninggal, roh tersebut akan tetap hidup meskipun berbeda alam dengan manusia lain yang masih hidup. Masa peralihan antara dua alam itu akan diiringi dengan serangkaian upacara adat yang akan dilakukan kaum kerabat dari orang yang meninggal tersebut.

Rangkaian upacara adat mulai dilakukan setelah upacara penguburan jenazah. Diawali dengan ritual yang disebut pasiso’so’, yaitu ritual merendam diri ke arah hulu sungai yang bermakna sebagai pembersihan diri atau tubuh dari roh-roh orang meninggal agar tidak mengikuti atau menganggu roh orang yang ikut dalam upacara pemakaman.

Sesampainya di Uma, masih dalam rangkaian upacara membersihkan diri dari roh-roh jahat, dilakukan ritual pasasaiake’ tubu. Sikerei yang memimpin ritual ini memberikan sehelai daun mumunen (Mussaenda frondosa) kepada setiap anggota uma dan orang lain yang hadir.

Pada malam harinya masih ada ritual yang disebut pasigaba alaket. Ritual ini perlu dilakukan sebab dalam kepercayaan masyarakat, kematian merupakan peristiwa yang tidak diinginkan namun tidak dapat dihindari oleh setiap orang. Setiap roh seringkali tidak siap dengan kematian yang mengharuskan roh itu meninggalkan semua yang dimiliki semasa hidupnya, termasuk dalam harta bendanya. Oleh sebab itu perlu dilakukan ritual pasigaba alaket dimana Sikerei dengan kemampuannya akan mengundang roh orang meninggal itu untuk diberi kesempatan membawa seluruh harta bendanya. Namun sama seperti roh yang berpisah dari jasad atau tubuh, yang dibawa ke alam gaib juga hanya bajou dari harta benda itu.

Sedangkan fisik dari harta benda itu tetap ada dan akan menjadi harta warisan di uma.

Benda-benda peninggalan seperti itu khususnya peninggalan para orangtua akan menjadi benda yang sakral dalam uma.

Masa Berkabung Di Mentawai, masa berkabung bagi keluarga yang ditinggal ditandai dengan menanggalkan dan menyimpan perhiasan manik-

manik yang mereka pakai dan tidak mengenakan pakaian bagus. Istri yang ditinggal mati suaminya akan memotong lurus sedikit rambut di dahi.

Anak perempuannya akan memotong sebagian ujung rambutnya.

Apabila seorang anak yang meninggal maka ibunya akan memotong miring sedikit rambut di dahi kirinya. Selain rambut, sampan juga dipotong untuk menandakan ada peristiwa kemalangan yang menimpa pemiliknya.

Apabila seorang suami meninggal, istrinya memotong kepala sampan (utet abak) sepanjang 5 cm. Ini menandakan si istri kehilangan pemimpin dalam rumah tangganya. Jika istri yang meninggal, suaminya akan memotong ujung sampan (muri abak) yang menandakan ia kehilangan pendamping hidupnya.

Jika anak yang meninggal maka orang tuanya akan memotong sisi kiri bagian tengah sampan (tot-tot abak) yang menandakan bahwa ada yang hilang dalam hidup mereka.

Seorang suami atau istri pasangannya meninggal akan berganti nama panggilan.

Nama yang diberikan sesuai dengan kejadian tertentu pada saat kemalangan itu yang

disebut dengan Patonojiakenen.

Yang memberikan nama adalah orang-orang yang hadir pada peristiwa kemalangan itu. Orang tua yang kematian anak pertama panggilannya diganti dari Aman dan Ina menjadi Teteu.

Nama anak dibelakang sebutan Teteu adalah anak terbesar yang masih hidup.

Sebutan teteu akan kembali menjadi Aman atau Ina apabila ada anak yang lahir lagi. Bagi masyarakat Salappa’ pantang menyebut nama orang yang sudah meninggal, seakan rohnya masih tinggal bersama keluarganya.

Masa berkabung ini akan berakhir sampai upacara eeruk atau panuggru selesai dilakukan. Lamanya tergantung kesiapan keluarga melaksanakan upacara. Selain kesiapan fisik, kesiapan mental dari keluarga yang ditinggalkan. Adakalanya panuggru diadakan tiga bulan setelah kematian namun adakalanya bertahun-tahun setelah kematian.

Sumber: 1. Saureinu, Sesuatu yang Hilang, Tarida Hernawati, YCMM, 2004 2. Uma, Fenomena Keterkaitan Manusia dengan Alam, Tarida Hernawati, YCMM, 2007

danya aturan yang mewajibkan kuota 30 persen perempuan dalam daftar calon legialatif yang diajukan partai politik dalam Pemilu, membuat sejumlah partai politik kalang kabut mencari wakil perempuan. Jika kuota tak terpenuhi, parpol bakal disemprit Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahkan tahun depan tidak diikutkan atau daftar Caleg yang dari laki-laki akan dikurangkan.

Susahnya mencari sosok wakil perempuan, membuat parpol merekrut sembarang orang, sekadar pemenuhan formalitas. Banyak parpol tidak melakukan tugasnya dalam pendidikan politik bagi masyarakat apa lagi bagi kalangan perempuan. Hampir semua Parpol tidak melakukan pendidikan itu secara rutin dalam partainya sendiri, parpol besar saja kurang memperhatikan hal itu apalagi bagi parpol yang kecil atau parpol yang baru pertama menjadi peserta pemilu.

Jika pendidikan politik bagi masyarakat dan perempuan itu dilakukan sejak awal maka kemungkinan kesulitan untuk mencari caleg perempuan tidak akan terjadi.

Banyak parpol asal comot orang, bahkan ada caleg perempuan hanya ikut-ikutan saja, disuruh foto copy STTB, disuruh buat pas foto, dan periksa kesehatan hanya ikut saja tanpa mengerti visi dan misi partai.

Kita sebagai masyarakat tidak bisa menyalahkan perempuan, karena partai politik itu sendiri tidak melakukan pendidikan politik bagi perempuan.

Padahal keberadaan perempuan dalam dunia politik juga sangat penting bukan hanya untuk memperjuangkan perempuan saja akan tetapi semua aspek yang diperjuangkan masyarakat.

Kita ketahui lebih dari 50 persen pemilih adalah perempuan, sehingga perempuan wajib diwakili. Perempuan juga tidak hanya menonjolkan perjuangan perempuan semata, tetapi juga perjuangan masyarakat pada secara umum.

Perempuan wajib disiapkan untuk ikut bertarung pada pemilu 2014, karena dalam keseharian yang merasakan sulitnya perjuangan dalam sebuah keluarga adalah perempuan, baik dalam ekonomi dan dunia pendidikan. Termasuk dalam urusan rumah tangga. z

Puailiggoubat NO. 264, 15 - 31 Mei 2013

24

J

alan dan jembatan urat nadi perekonomian suatu daerah. Tanpa jalan yang lancar dan mulus, jembatan penghubung, mustahil suatu daerah bisa berkembang dan maju. Di era globalisasi ini, saling terhubung merupakan kunci membuka keterasingan dan ketertinggalan. Mentawai, kepulauan kecil yang terpisah dari daratan Sumatra, masih terus membenahi infrastruktur demi membuka belenggu akses transportasi yang selama ini tertutup.

Narasi: Yuafriza Foto: Irman Jhon

Jalan penghubung Dusun Silakoinan dan Sioban, Sipora Selatan, baru satu tahun sudah rusak

Monga Jembatan gantung di dusun ini belum diperbaiki

gga saat Sibagau yang rusak dan hin

Jalan km 1 menuju lokasi pembangunan huntara Sip ora Selatan semakin parah

ri pantai sa menyusu Warga terpak k memadai tida karena jalan

Pengendara motor terpaksa turun menyeberangi sungai hingga motornya hampir terbenam akibat tak tersedianya jembatan

Jalan berlumpur di dusun Goisok Oinan susahkan pengendara