265 ok

MENTAWAINEWS

HASIL UN MENTAWAI KEMBALI URUTAN TERAKHIR

MA TOLAK KASASI MANTAN BUPATI MENTAWAI EDISON SALELEUBAJA PEMILU

5

6

PENDIDIKAN

Tabloid Alternatif Dwimingguan

19

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

1

No .2 - 1 Ta 4 hu 65 J n un X i2 I 01

3

HARGA ECERAN RP 3000

POLRES MENTAWAI SITA 368 DRUM BBM ILEGAL

Puailiggoubat NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

Uggla Tarminta Sakerebau, mantan Kepala Badang Penanggulangan Bencana Daerah Mentawai araukumman nia enem ngarura kalulut pakakatai nia bulagat DAK 2009 ka dinas pendidikan - 3 Tiboiyet masikereakek bui ituguruk pumonean sawit ma riu-riu rakua ia sipulalaggai ka Mentawai, apapeilek tak mauju isappru ijinda - 4

Dari Redaksi

2

Reformasi dan Media

M

ei ini, 15 tahun reformasi bergulir. Buah perjuangan masyarakat sipil termasuk pers setelah bertahun-tahun hidup dibawah tirani pemerintah Orde Baru. Aktivis jurnalis melalui media bawah tanah ataupun media mainstream turut berkontribusi memaksa perubahan.

Namun perubahan yang diharapkan melalui reformasi masih menjadi tanda tanya. Apakah perubahan seperti sekarang ini yang diidam-idamkan masyarakat? Demokrasi yang menjadi tujuan reformasi sesungguhnya hanya alat menuju kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.

Otonomi pemerintahan setelah reformasi justru menghadirkan penjajahan baru. Betapa banyaknya korupsi di

daerah yang kini diungkap KPK, kepolisian dan kejaksaan.

Pemilihan langsung baik untuk dewan maupun kepala daerah menimbulkan biaya tinggi, lalu lahirlah politisi-politisi oportunis, yang hanya menjadikan kekuasaan dan jabatan sebagai muara perjuangannya, apapun cara yang ditempuh.

Dalam kondisi seperti ini, media harus meletakkan loyalitas dan kesetiaannya kepada warga. Menjadi lawan bagi tirani dan kawan bagi yang tertindas. Demokrasi ada apabila masyarakat memiliki kebebasan menyuarakan pendapatnya.

Kebebasan itu ada jika media massa juga bebas.

Redaksi

Kapak sipasiuukkak BBM tak anai suratda simatarek pagalaiat sigalaira nenda - 5 Sara lek sia sai KPU Sumbar siture rere aibailiu minca iate M.Mufti Syarfie - 9 Sermon anai igagalai surat bulek raparuei muatan lokal pagalaiat arat laggai Mentawai ragelai akek ka sikolah - 18 Sitaimalulus kasikolah maigi sibara ka SMAN I Siberut Selatan - 19 Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai masitarek akek bulagat Rp125.250.000 bulek ipuenung galajet masih tubbui sakalaggaiyat masikop iba - 21 COVER DEPAN: 1 FOTO: PATRIS 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Tuapeijat) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Horas Marohatta Tasilipet (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Dominikus Sabulat (Siberut Barat Daya) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat)

Pertanyakan Sekretaris Desa Silabu Bupati Yth, siapa sebenarnya sekretaris desa Silabu kecamatan Pagai Utara, kami khawatir dana ADD tidak ada yang mengelolanya.

Terimakasih 081275695596

Pertanyakan Hasil UAN SMA N 1 Siberut Selatan Saya FIDELISMAN murid SMA N 1 Siberut Selatan dengan nomor ujian 078-3 merasa kecewa atas kekurangan perhatian guru kami, sehingga kami dibiarkan gagal sebayak 40 orang dari 165 siswa yang mengikuti UAN. Saat melihat Hasil UAN, nama saya terpampang dalam hasil pengumuman tapi nomor ujiannya 141-4. Setelah saya tanyakan kepala sekolah terkait nomor ujian tersebut, ia masuk keruangan untuk memeriksa, tak lama keludian Kepala sekolah mengatakan itu nomor ujian kamu saat SMP. 082382566491

Aktifkan Lampu Jalan

www.puailiggoubat.com

Bupati Yth, kami berharap lampu jalan disepanjang KM.0 hingga KM.9 Tuapeijat diaktifkan kembali apalagi malam hari, untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. terimakasih.

082392294944

Kepala Dinas Pendidikan Yth: Mohon segera diperhatikan proses belajar mengajar d SD Parakbatu Desa Makalo, Kec. Pagai Selatan. Karena banyak guru-guru PNS yang tidak ada ditempat. hanya 1 orang guru honor yang aktif mengajar dari kelas 1 hingga kelas 6.

082175894684 (J. Saleleubaja)

Ganti Kapal Antar Pulau TuapeijatSiberut Bupati Yth, mohon kapal antar pulau Siberut ke Tuapeijat diganti dengan kapal KM.Simasin, karena Kapal Nade yang digunakan sekarang kalau hujan penumpang bisa basah.

082169488305

Klarifikasi Pemberitaan

ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

Tuapeijat

Surat Pembaca

Yang terhormat Pimpinan Redaksi Alternatif Puailiggoubat Klarifikasi atas pemberitaan Puailiggoubat No. 264, 15-31 Mei 2013, halaman 19, yang berjudul “Bertunangan, Tiga peserta UN SD Siberut Utara Batal Ujian” 1. Pada Paragraf 16 - 18 merupakan berita pelaksanaan UN di kecamatan Siberut Barat Daya. Pelaksanaan UN di Kecamatan Siberut Barat Daya. Paragraf 17, Ketua Panitia UN Siberut Barat Daya, Oktorinus mengatakan pelaksanaan ujian .................dst.

Oktorinus yang barangkali diwawancarai oleh wartawan dalam hal ini bukan kapasitasnya sebagai Ketua Panitia, tetapi Panitia Pelaksana UN dan Opas SDN 18 Pasakiat Taileleu, Ketua Panitia Penyelenggara Pelaksanaan UN di kecamatan Siberut barat Daya yang sebenarnya adalah Robertus Bujang A.Ma.Pd. Kepala SDN. 14 Pasakiat Taileleu.

2. Paragraf 18, untuk menjaga kenyamanan ujian, kata Oktorinus , pihaknya dan masyarakat sepakat agar sepeda motor yang lalu lalang di jalan

dekat tempat ujian diberhentikan mulai pukul .....dst. dalam hal ini panitia tidak memberhentikan motor yang lalu lalang, namun mengubah jalur/haluan jalan motor agar mengurangi suara sehingga tidak mengganggu peserta ujian dalam melaksanakan Ujian Nasional.

Ilarius Sakerebau/ Panitia UN-guru SDN 18 Pasakiat Tanggapan redaksi Terimakasih, surat ini sekaligus klarifikasi.

Puailiggoubat

3

NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

ENAM TAHUN UNTUK TARMINTA amis siang itu, 23 Mei, suasana di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Padang, sontak ramai usai pembacaan vonis untuk Tarminta, mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mentawai.

Istri dan tiga anaknya langsung memeluk Tarminta sambil menangis begitu Ketua Majelis Hakim Jon Effreddi mengetuk palu vonis bagi Tarminta 6 tahun penjara. Sementara Tarminta yang mengenakan baju batik warna biru tampak pasrah.

Tak hanya hukuman penjara, Tarminta juga didenda Rp200 juta dan membayar uang pengganti Rp291,5 juta. Jika tidak membayar denda dan uang pengganti, dia akan dikenai tambahan kurungan 3 tahun 3 bulan.

Vonis terhadap Tarminta ini terkait keterlibatannya dalam korupsi Dana Alokasi Khusus 2009 di dinas

K

Pendidikan Mentawai senilai Rp858,5 juta. Kasus ini sebelumnya telah menyeret mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Diknas Mentawai, Suwardi dan divonis 6 tahun.

Vonis hakim tersebut lebih ringan satu tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 7 tahun penjara serta membayar uang pengganti Rp858,5 Juta.

Kasus yang membelit Tarminta bermula saat dia menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Mentawai, 2009 lalu. Bersama Suwardi, Tarminta terbukti melakukan pengambil-alihan pengadaan mebeler untuk 41 SD di Sikakap. Perbuatan tersebut telah melanggar Permendiknas Nomor 3 Tahun 2009 dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menyebutkan pengelolaan mebeler dilakukan secara swakelola sekolah yang mendapatkan DAK. Kasus ini mencuat pertengahan

September 2012, saat Kejaksaan Negeri Tuapeijat mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk Tarminta.

Edmon Rizal, Kasi Intel Kejari Tuapeijat ketika itu.

Tarminta dijadikan tersangka oleh Kejari Tuapeijat dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab karena waktu itu Tarminta menjabat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Mentawai. Meskipun Kejari sudah mengeluarkan Sprindik kepada Tarminta namun dia belum ditahan.

Keterlibatan Tarminta terkuak atas penuturan Suwardi dalam persidangan sebelumnya. Suwardi membeberkan peran besar Tarminta yang memerintahkan Suwardi untuk melakukan pengambil-alihan mebeler oleh Dinas Pendidikan, dimana seharusnya pengadaan membeler dilakukan oleh sekolah yang mendapat DAK. Awalnya BPKP Sumbar menemukan kerugian negara Rp567 juta pada

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

TERPIDANA KORUPSI - Tarminta Sakerebau menaiki mobil tahanan menuju LP Muaro Padang usai Sidang pada 23 Mei 2011 Januari-Februari 2012. Namun dalam audit BPKP 2013, kerugian negara menjadi Rp858,5 juta.

Berselang waktu sekitar empat

setengah bulan sejak ditetapkannya Tarminta sebagai tersangka, 30 Januari 2013 dia resmi ditahan Kejari Tuapeijat di LP Muaro Padang. (o)

PEJABAT MENTAWAI YANG TERSANGKUT KASUS KORUPSI No.

1

2

3

Kasus Penyalahgunaan keuangan negara dan manipulasi dalam pelaksanaan dana proyek data potensi alam Mentawai dan penataan ruang kecamatan Sikakap, kerugian Rp 8.241.989,288

Tersangka Ridwan Siritubui, (Mantan Sekretaris Daerah Mentawai D.Lubis (Mantan Kabag Keuangan Pemda Mentawai) Rika Hasnita (Bendaharawan rutin sekda Kabupaten Mentawai)

Putusan

Bebas

Ardi (Kasi Koperasi Dinas Kopetrindak)

Bebas

Thedy Anthoni (Wiraswasta/Direkur PT. ATN)

Bebas

Penyalahgunaan wewenang sebagai petugas P2SKSHH Dinas Kehutanan Mentawai.

Ondi Jublin Sinaga (Pegawai Dinas Kehutanan Mentawai)

Bebas

Royens Pardede (Pegawai Dinas Kehutanan Mentawai)

Bebas

Agustinus Tri Siwi Roy Tjahjoko (PNS)

1 tahun penjara, denda Rp50 Juta.

Dodi Baswardojo (Wiraswasta)

2 tahun penjara, denda Rp100 juta, uang pengganti Rp963 juta.

Rita Mariana (Karyawati Swasta)

1 tahun penjara, denda Rp50 juta uang pengganti Rp6 juta.

Penggelapan dana nasabah Bank BTN

Nursyirwan (Mantan kepala PT. Pos Cabang Muara Sikabaluan)

1,5 tahun penjara, denda Rp3 juta, uang pengganti Rp153 juta.

Proyek pembuatan Toponimi Mentawai tahun 2004 senilai Rp168 juta.

Abu Sofyan (Kepala Kesbanglimas Pemda Mentawai)

1 tahun penjara, denda Rp30 juta, uang pengganti Rp168 juta.

8

Proyek penghijauan pantai Kabupaten Mentawai TA 2003 senilai Rp1,3 miliar Proyek pelapisan Bandar Udara Rokot, Sipora Mentawai TA 2005 Rp653 juta.

Syafdi (Kasi Program Dinas Perkebunan Kab. Kep. Mentawai) Zaharman (PNS Mentawai/Mantan KPA pada Bandar udara Rokot)

9

Proyek pengembangan pendidikan luar sekolah, Kab. Yendri Kasrizal (Pimpinan Proyek Kegiatan Kep. Mentawai TA 2004 Rp187 Juta.

Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah 2004)

4

5

6 7

Kegiatan penyaluran Dana Biaya Operasional 10 Pendidikan 2003 senilai Rp1,197,300,000 SDA 11

12

Bebas

Illegal Logging di Luar HPH.

Proyek pembuatan situs Website Mentawai online, kerugian senilai Rp1.053.898.864

Pemalsuan buku-buku atau daftar khusus pemeriksaan administrasi dalam pembangunan jaringan Telkom di Mentawai TA 2003-2004

Bebas

2 tahun penjara, denda Rp50 juta.

1,5 tahun penjara, denda Rp50 juta.

Vonis kasasi 5 tahun penjara, denda Rp200 juta, uang pengganti Rp1,197,300,000

Adolf Bastian Sabola (Kabag. Kesejahteraan Setda Kabupaten Kepulauan Mentawai)

2 tahun penjara, denda Rp100 juta, uang pengganti Rp1,197,300,000

Bebas

Ewaldus Benedictus (Pegawai BUMN PT. Inti)

Bebas

Sofyan Jamal (Pegawai BUMN PT. Inti)

Bebas

Rudi Rubansyah (Pegawai BUMN PT. Inti) Tindak pidana telah dan sengaja mencegah, Manatap Ambarita (Pengacara) merintangi atau menggagalkan secara langsung dan 13 tidak langsung terhadap tersangka Afner Ambarita yang diduga melakukan Tipikor penyalahgunaan sisa anggaran 2005 pada Dinas Kimpraswil.

Ali Arifin (Asisten Tatapraja Setda Mentawai dan Penyalahgunaan sisa anggaran 2005 pada Dinas mantan Kadis Kimpraswil) Kimpraswil Mentawai Rp871,9 juta.

14

15

16

Tindak pidana korupsi pembangunan kantor sekretariat KPU Mentawai.

Bebas 3 tahun penjara, denda Rp150 juta.

4 tahun penjara, denda Rp50 juta, uang pengganti Rp508,9 juta.

Rinaldi (Bendahara Dinas Kimpraswil Mentawai)

2,5 tahun penjara

Afner Ambarita (Kasi Pengendalian pengawasan dan perizinan Dinas Kimpraswil)

2,5 tahun penjara

Penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas TA 2007 Zulkarlin Dinas Parawisata Seni dan Budaya Mentawai.

Marihot SP. Pasaribu Baharuddin Inra

1 tahun, 8 bulan penjara, denda Rp50 juta 1 tahun, 4 bulan penjara, Denda Rp50 juta 1 tahun, 3 bulan penjara, denda Rp50 juta, uang pengganti Rp31,6 juta.

Doni Suharidi Penyimpangan penggunaan dana bantuan Coremap 17 Dinas Kelauatan dan Perikanan Mentawai TA 2006 di Kecamatan PUS. Penyalahgunaan dana PSDH tahun 2005 di Dinas Kehutanan Mentawai.

18

1 tahun 4 bulan penjara, denda Rp50 juta, uang pengganti Rp138 juta.

Kurnia Sakerebau (Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai)

Agustinus Tri Siwi Roy Tjahjoko (Kepala Dinas Pemukiman Prasarana wilayah Kabupaten Kepualauan Mentawai)

Penyalahgunaan pengadaan mebeler ruang kelas untuk SD DAK 2009 di Dinas Pendidikan Mentawai.

19

Attilius Emilia Busmeri

1 tahun penjara, denda Rp50 juta.

Edison Saleleubaja, S.Th (mantan bupati Mentawai)

4,5 tahun penjara, denda Rp50 juta, uang pengganti Rp66,8 juta.

Samuel Panggabean (mantan kepala dinas kehutanan)

4,5 tahun penjara, denda Rp50 juta, uang pengganti Rp48.684 juta.

Suwardi (mantan kepala sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Mentawai)

5,5 tahun, denda Rp200 juta, uang pengganti Rp567 Juta.

Tarminta Sakerebau (Mantan Kepala BPBD Mentawai)

6 tahun penjara, denda Rp200 juta, uang pengganti Rp291,5 Juta

Sumber :Atmariadi Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tuapeijat

Puailiggoubat NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

Penolakan investasi sawit konsisten disuarakan oleh masyarakat Mentawai, apalagi menjelang habisnya izin lokasi, Juli mendatang.

4

IZIN SEGERA HABIS

Apa Kabar Sawit Mentawai FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Ferdinand Salamanang Patrisius Sanene

ua bulan lagi, tepatnya 30 Juli, izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit PT Swastisiddhi Amagra dan PT Rajawali Anugrah Sakti akan habis masa berlakunya. Hingga saat ini, belum terdengar permohonan perpanjangan izin dari kedua perusahaan tersebut.

Setidaknya, itulah yang dikatakan Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Mentawai, Sari Dewi.

“Hingga saat ini belum ada kami menerima surat pengajuan perpanjangan izin, tentu sesuai birokrasi surat perpanjangan itu pertama masuk ke kantor kami namun saat ini belum ada,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa 28 Mei. PT Swastisiddhi dan PT Rajawali memperoleh izin 34.000 hektar di tiga pulau besar Mentawai. Untuk Swastisddhi, investasi di Pagai Utara, Selatan dan Sikakap (20.000 hektar) dan Rajawali di Sipora Utara dan Selatan (14.000 hektar).

Izin dikeluarkan Edison Saleleubaja saat masih menjadi bupati Mentawai pada 30 Juli 2010. Sebelum memulai perkebunan, kedua perusahaan tersebut harus mendapat hak pelepasan lahan dari pemilik tanah yang menjadi lokasi perkebunan. Perubahan hak menjadi Hak Guna Usaha (HGU) harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atau Kepala Kantor Pertanahan Mentawai.

Namun hingga kini, belum diperoleh kejelasan soal luas lahan yang sudah dilepaskan hak-nya kepada kedua perusahaan. Namun peringatan dilayangkan dua pemimpin umat dari Mentawai yakni Sekretaris Jenderal Gereja Kristen Prostetan Mentawai (GKPM) Mentawai Pendeta Immerius Sakerebau dan Kepala Paroki Santa Maria Sikakap, Pastor F.X Wio Hurint Pei atau Romo Pei, menjelang berakhirnya izin kedua perusahaan Romo Pei mengatakan pihak gerejanya tetap menolak keras kehadiran sawit di Mentawai, “Gereja Katolik terutama Keuskupan Padang tetap komit menolak atas masuknya perkebunan sawit di Mentawai, jelas alasan kita bahwa dilihat dari geografis Mentawai itu merupakan daerah pulau kecil dan tidak cocok ditanami sawit,” katanya kepada Puailiggoubat, 27 Mei. Kehadiran perusahaan berskala

D

DEMO Demo Gerakan Mahasiswa Mentawai Gugat Sawit saat long march dari kantor DPRD Sumbar menuju ke kantor gubernur pada 7 Maret 2011

besar menurut Romo Pei, akan menggerus kultur pertanian masyarakat yang homogen. Apalagi budaya Mentawai soal obat-obatan yang memanfaatkan dari meramu hasil hutan akan hilang dengan hadirnya perkebunan sawit. “Selain itu, jika sawit masuk mau cari kemana makanan pokok seperti keladi, pisang, sagu,” katanya.

Romo Pei juga mengingatkan potensi konflik yang akan muncul seperti di Lampung, Sumatera Utara, Riau dan daerah lain. “Ktidak bisa biarkan terjadi di Mentawai, saya tegaskan sekali lagi bahwa Gereja Katolik tetap komit menolak sawit,” tegas Romo Pei.

Sementara Sekjen GKPM Mentawai, Pdt. Immerius Sakerebau juga menyatakan penolakan keras pihak GKPM Mentawai atas rencana perkebunan sawit di Mentawai, “Sejak pertemuan Sinode sampai sekarang kita tetap komit untuk menolak sawit di Mentawai, kita berharap tidak ada yang menyerahkan tanahnya, dan kita tahu bahwa masyarakat itu belum memiliki pengalaman dengan perkebunan skala besar ini, artinya masyarakat kita belum siap,” kata Pendeta Immer.

Dia juga mengingatkan, jika tanah sudah di HGU-kan jangan berharap tanah itu akan menjadi milik masyarakat

dan masyarakat otomatis akan kehilangan tanah.

Sementara salah seorang tokoh masyarakat Muara Taikako, Marina Sababalat mengatakan, dinamika dukungan dan penolakan soal sawit masih terjadi di desanya yang mendapat alokasi konsensi untuk perusahaan 2.358 hektar.

“Namun saya sendiri, tidak setuju dengan sawit, saya tidak paham dan tidak usah kita mulai,” katanya. Marina menolak menyerahkan lahannya karena saat ini memiliki kebun karet.

Soal adanya informasi akan ada aksi demonstrasi sejumlah warga yang

SOP Penanganan Bencana Ditargetkan Rampung Akhir Tahun PADANG - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditargetkan akan selesai pada November mendatang.

Pembuatan SOP tersebut dianggarkan Rp60 juta.

“Saat ini SOP masih dalam bentuk draf tinggal finishing, dan untuk penyusunan SOP ini tentunya kita perlu berdiskusi dengan sektor-sektor lain dan dalam SOP juga menentukan peranan masingmasing SKPD, LSM, dan lembagalembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana,” kata

Hatisama Hura, Koordinator Pusdalops Mentawai, saat Pelatihan Penyusunan SOP Peringatan Dini yang diselenggaran BPBD Sumbar, di Hotel Mercure, 28 Mei. Menurut Hatisama, penyusunan SOP tersebut tentu juga membutuhkan diskusi dengan sektor lain seperti LSM dan SKPD terkait di Mentawai.

Sebagai daerah yang rawan bencana, penyelesaian SOP PB Mentawai ini sangat penting. Sebagai daerah kepulauan yang terletak di jalur megathrust, Mentawai rawan diguncang gempa dan tsunami. Selain itu, Mentawai juga rawan banjir, angin

kencang dan gelombang tinggi.

Dalam pelatihan penyusunan SOP itu, BPBD kabupaten/kota dilatih menyusun peringatan dini banjir, gempa, tanah longsor, gunung api, kebakaran dan angin putting beliung.

“Kita hanya memberikan pelatihan penyusunan SOP di masing-masing kabupaten di Sumbar yang hadir, sementara penyusunan SOP itu tergantung keadaan daerah masing-masing,” kata Wawan, salah satu panitia workshop. (trs/r)

mendukung sawit ke Tuapeijat, Marina mengaku belum mendengarnya. “Saya belum mendengar informasi itu, kalaupun ada hanya oknum,” katanya kepada Puailiggoubat, 28 Mei. Marsina Sababalat, Koordinator Koalisi Masyarakat Cinta Mentawai (KMCM), mengatakan tetap komit untuk menolak masuknya perkebunan sawit di Mentawai, “Kita tetap komit untuk menolak perkebunan sawit di Mentawai sebagaimana kesepakatan kita pada rapat 14-15 November 2012, bagaimanapun kita tidak ingin tanah kita diserahkan kepada perusahaan, kalau saya melihat saat ini justru pihak perusahaan yang ngotot masukkan sawit bukan masyarakat, karena kita lihat kasus banyak pihak perusahaan yang diusir ketika ingin bertemu masyarakat,” katanya 28 Mei lalu.

Perjalanan Sawit di Mentawai Selain Swastisiddhi dan Rajawali, ada dua perusahaan lain yang juga mendapat izin lokasi perkebunan sawit di Mentawai. Adalah PT Mentawai Golden Plantation Pratama dan PT Siberut Golden Plantation Pratama, Kedua izin itu juga dikeluarkan Edison semasa menjadi bupati pada 22 Maret 2013.

Mentawai Golden mendapat izin Siberut Tengah, Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya, luasnya 19.500 hektar. Siberut Golden mendapat izin di Siberut Utara dengan luas 20.000 hektar. Namun izin kedua perusahaan ini sudah tidak diperpanjang lagi setelah habis 22 Maret lalu. (o)

5 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

Kapal pembawa BBM ini tidak memiliki dokumen pengangkutan BBM.

Rus Akbar Irman Jhon

Polres Mentawai Sita Kapal Pembawa 368 Drum BBM Ilegal FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

epolisian Resor Mentawai menyita 368 drum atau 24 ton Bahan Bakar Minyak berjenis solar, premium dan minyak tanah yang dibawa KM Bintang Karunia, saat merapat di dermaga Maileppet, Siberut Selatan, Rabu, 15 Mei. Kapolres Mentawai AKBP Cucuk Trihono mengatakan, penyitaan itu dilakukan karena kapal pengangkut BBM itu tidak memiliki dokumen lengkap.

Cucuk menuturkan, penangkapan berawal ketika kepolisian mendapat pesan pendek dari dari masyarakat Muara Siberut. KM Bintang Karunia mengangkut BBM dari Padang melebihi kapasitas muatan kapal serta tidak

K

memiliki dokumen pengangkutan BBM. “Kita langsung mengontak Polsek setempat agar melakukan pengecekan kapal itu,” katanya di rumah dinasnya jalan Kilometer 2 Tuapeijat, Sabtu 18 Mei. Polsek langsung melakukan pengecekan di dermaga Maileppet, setelah dicek ternyata surat dan dokumen yang ada tidak sesuai dengan isi muatan kapal. “Kita meminta Kapolsek untuk membawa kapal tersebut ke Tuapeijat,” katanya.

Pada Sabtu siang, kapal itu diberangkatkan dari Maileppet menuju Tuapeijat dengan pengawalan dua orang personil polisi dari Siberut dilengkapi senjata laras panjang. “Nahkoda kapal Sukri (32) asal Aceh bersama lima anak buah kapal juga dibawa,” katanya.

BBM ILEGAL - Kapolres Mentawai AKBP Cucuk Trihono (tiga dari kiri) memantau BBM ilegal di kapal Bintang Karunia yang diamankan polisi, 15 Mei 2013

Pengiriman Alat Berat Ke Mentawai Terkendala BBM PADANG-Pengiriman alat berat untuk pembersihan lahan hunian tetap bagi 2.072 korban gempa dan tsunami di Mentawai terkendala ketiadaan BBM. Akibatnya 40 alat berat masih berada di Pelabuhan Teluk Bayur.

“Kendala kita saat ini untuk pengiriman alat berat di Mentawai itu BBM, karena tidak ada jatah BBM industri di Mentawai, jadi solusinya kita dapat informasi dari Kodim masih berkoordinasi dengan Mabes TNI AD dan saat ini juga kami belum terima laporan dari mereka,” kata Suryadi Eviontri, Kepala Seksi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai, pada 28 Mei. “Untuk per hari saja untuk memberangkatkan alat berat tersebut menghabiskan bahan bakar 25 ton per hari, dan rencananya alat berat tersebut langsung diberangkatkan di

daerah pembersihan lahan huntap bukan lagi di Sikakap,” kata Suryadi.

Kendala itu menyebabkan proses pembersihan lahan tertunda yang juga berakibat terhambatnya penyelesaian hunian tetap, padahal BPBD Sumbar menargetkan Desember huntap rampung.

Hingga saat ini menurut Suryadi, alat berat yang sudah sampai baru 10 unit. Delapan diantaranya sudah diturunkan di Bulakmonga, Desa Muarataikako, Kecamatan Sikakap.

Anggota Badan Pengumpul Keterangan untuk Land Clearing di Sikakap, Kopral Kepala A. Gea mengatakan, hingga saat ini alat berat belum bisa bekerja di Bulakmonga karena terjadi perbedaan titik lokasi pembukaan lahan yang dipetakan masyarakat dengan yang dipetakan BPBD Sumbar berbeda.

“Daripada mengundang konflik

lebih baik kita tunda dulu sambil kami menunggu kejelasan dimana titik lokasi,” kata A. Gea, kepada Puailiggoubat, 27 Mei. Menanggapi hal itu, Suryadi mengatakan pihaknya sudah membicarakannya dengan Bappeda dan Kimpraswil Mentawai serta kepala dusun Bulakmonga.

“Terkait lokasi land clearing di Bulakmonga di design perencanaan kita memang berbeda karena ini juga sudah kita konsultasikan kepada kepala dusun di Bulakmonga, jadi ada wilayah yang menjadi area huntap itu banyak jurang jadi kita tarik ke dalam sekitar 25 meter, dan kalau kita timbun jurang sedikit saja diguncang gempa itu sudah runtuh, jadi ini juga sudah kita sebar ke pihak dusunnya,” katanya. Usulan itu menurut Suryadi sudah disetujui kepala dusunnya. (trs/ fs)

Kapal itu baru sampai di Tuapeijat pada pukul 22.00 WIB, nakhoda dan ABK tetap berada di atas kapal, berjangkar di depan pelabuhan Tuapeijat. Keesokan harinya Kapolres Mentawai turun memeriksa kapal beserta awaknya.

“Saat ini kita masih melakukan pemeriksaan, untuk sementara pelaku masih dikawal anggota kita di kapal tersebut, kita juga masih sedang melakukan pengembangan kasus ini,” ujarnya.

Dari pengamatan Puailiggoubat di lokasi, drum yang berisi bensin diberi cat merah, solar cat warna kuning, dan minyak tanah memakai cat warna putih. (r)

Polisi Bekuk Dua Pemakai Ganja di Muarasiberut TUAPEIJAT-Dua remaja pemakai narkoba jenis ganja di Muarasiberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Mentawai dibekuk polisi di rumahnya. Saat ditangkap, polisi menemukan satu gram ganja kering yang siap hisap, Rabu 15 Mei. Kapolsek Muara Siberut, Ajun Komisaris Polisi F. Harefa, mengatakan kedua tersangka ini bernama SZ (27) dan S (21). Mereka ditangkap dirumahnya di wilayah Desa Muara Siberut.

“Pak Kapolres memang mengutus tiga orang intel ke Muarasiberut, untuk mengintai kedua pelaku itu. Aktivitas kedua tersangka ini sudah terjadi dalam kurun waktu lama dan sudah sangat mere-sahkan warga,” katanya, Kamis 16 Mei. Sementara Kapolres Mentawai Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Cucuk Trihono mengatakan, kedua pemuda ini sudah sejak lama menjadi incaran kepolisian karena diketahui sering memakai barang haram tersebut. “Setelah beberapa kali gagal melakukan penyergapan, kedua pelaku ini berhasil kita tangkap,” ujarnya.

Saat penangkapan dilakukan kedua tersangkat ini kedapatan barang bukti ganja kering dalam kantongnya. “Kita sudah lama mengincar kedua pelaku ini namun mereka pintar mengelak, namun kali ini, mereka tidak dapat mengelak karena telah ditemukan barang bukti ditangannya,” katanya.

Cucuk juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui pemakai atau pengedar Narkoba disekitar Mentawai dapat melaporkan ke kantor kepolisian terdekat untuk dilakukan tindakan lanjutan. “Kita sudah mengirim kedua pelaku ini di tahanan LP Muaro padang sejak Jumat 17 Mei 2015,” katanya. (imj/r)

TNI AL Rencanakan Bangun Pangkalan dan Mes TUAPEIJAT - Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) II Teluk Bayur, Brigjen (Mar) Soedarmin Soedar berkunjung ke Mentawai untuk mensurvei lokasi pembangunan pangkalan TNI Angkatan Laut, daerah Simaombuk, Desa Goisokoi-nan, Kecamatan Sipora Utara, Kamis 16 Mei 2013.

“Lokasi yang kita survei sangat strategis. Untuk kelanjutan pemba-

ngunannya nanti kita sampaikan kepada pimpinan pusat TNI AL. Saya sendiri sangat berkeinginan lokasi Simaombuk itu segera dibangun untuk Pangkalan TNI AL dan kalau itu sudah terlaksana dan dilengkapi dengan fasilitasnya maka laut Mentawai akan lebih terjaga,” katanya.

Lokasi pembangunan pangkalan itu telah disiapkan Pemda Mentawai seluas 10 hektar. Dalam menyurvei

lokasi tersebut didampingi Wakil Bupati Rijel Samaloisa dan Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Sotoko. Tim berangkat dengan KM Sikerei.

Sebelumnya Danlantamal II Teluk Bayur juga bersama Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet memantau rencana lokasi pembangunan mes TNI di depan kantor Polres Mentawai. “ Memang anggaran kita terbatas untuk pembangunan ini, dan saya sendiri

tidak tahu besaran biaya yang dikucurkan oleh Pusat untuk pembangunan pangkalan di Simaombuk,” terangnya.

Menurutnya, besarnya keinginan Pemda Mentawai dalam hal ini, harus dibuktikan dengan membangun mes di Kilometer 9, sebab, dengan itu kita dapat mendorong pimpinan pusat untuk pembangunan lainnya. “Kita berharap pemerintah Mentawai bisa

membantu untuk mes tersebut,” terangnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mentawai Sumadi mengatakan pengajuan usulan pembangunan itu sudah dilakukan, namun dicoret saat pembahasan APBD. “Sebelumnya, usulan itu memang sudah diajukan oleh pihak TNI AL dan kita sudah meresponnya. Namun, pada saat pembahasan dicoret,” katanya. (imj/r)

MENTAWAINEWS MA menolak pengajuan kasasi Edison Saleleubaja, mantan bupati Mentawai yang tersandung kasus korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Provisi Sumber Daya Hutan PSDH 2003/ 2004.

Patrisius Sanene

ahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan mantan bupati Mentawai Edison Saleleubaja dan mantan kepala dinas kehutanan Mentawai Samuel Panggabean dan menguatkan hukuman empat tahun enam bulan penjara sebagaimana diputuskan Pengadilan Tinggi Sumbar setelah mengajukan banding.

Hukuman ini berdasarkan surat putusan MA nomor 18 K/Pid.Sus/ 2013 tertanggal 2 April 2013, sedangkan Samuel Panggabean No. 20 K/Pid.Sus/ 2013 tertanggal 2 April 2013, kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tuapeijat, Atmariadi kepada

M

Puailiggoubat

NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

6

MA Tolak Kasasi Mantan Bupati Mentawai Edison Saleleubaja FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, niat mendapatkan hukuman lebih ringan ternyata bertambah menjadi empat tahu enam bulan penjara.

Berdasarkan putusan dari Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 24/ TIPIKOR/2012/PT.PDG tanggal 4 Oktober 2012 melalui juru sita pengganti Pengadilan Tipikor pada PN. Padang Budi Setiawan meemberitahukan kepada JPU Atmariadi dengan Nomor Surat 08/ SIDANG - Mantan Bupati Mentawai Edison Saleleubaja menjalani sidang di Pengadilan Pid.B/TPK/2012/PN. Tindak Pidana Korupsi Padang beberapa waktu lalu PDG tanggal 23 Oktober Puailiggoubat, 17 Mei 2013. sementara Samuel empat tahun enam 2012. Sedangkan Samuel Panggabean Sebelumnya Pengadilan Negeri bulan, dalam sidang 30 Juli 2012. Tak tetap 4 tahun 6 bulan hal ini berdasarkan Tipikor Padang memvonis mantan terima vonis tersebut, Edison surat putusan Pengadilan Tinggi Sumbar bupati ini empat tahun penjara Saleleubaja mengajukan banding ke 23/TIPIKOR/2012/PT.PDG.

“Kedua terpidana tersebut tersangkut perkara tipikor tentang penyalagunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Provisi Sumber Daya Hutan PSDH pada 2003/2004 yang merugikan negara Rp1.388.748.972. Sedangkan uang yang berhasil disita pada tahap penyidikan sebesar Rp240.283.997,” katanya.

Sementara dari perbuatan yang dilakukan kedua terpidana, Edison Saleleubaja membayar uang pengganti senilai Rp66.874.387, sedangkan Samuel Panggabean Rp48.684.553.

Kasus mantan Bupati Mentawai itu terbukti merugikan negara senilai Rp1,3 miliar dengan bukti Edison menyetujui dan mengeluarkan SK Bupati tentang Pemberian Insentif dan Biaya Operasional PSDH dari APBD Mentawai tahun 2005. Jaksa menganggap penganggaran dan realisasi dana PSDH itu tidak sesuai aturan. (r)

BKKBN Sosialisasikan Wadah Konseling Remaja di SMAN 1 Siberut Utara SIKABALUAN - Badan Kependudukan dan Keluarga Benencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) mengadakan sosialisasi kesehatan untuk mempersiapkan keluarga remaja Mentawai yang sehat, di SMAN 1 Siberut Utara, Kamis, 16 Mei 2013.

Tujuan sosialisasi untuk mengantisipasi kerentanan terhadap pergaulan

bebas remaja saat ini “Dalam usia remaja ini kita harus dapat mempersiapkan kehidupan yang baik sehingga kedepannya menjadi remaja yang sehat,” kata Heru Subadi, pemateri bidang kesehatan.

Ia juga mengatakan, generasi remaja harus menghindari seks bebas, narkoba dan HIV/AIDS. “Disini tidak lepas dari peran keluarga yang menyangkut tentang agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, pen-

didikan, kesehatan, ekonomi dan juga lingkungan,” tambah Heru.

Dengan sosialisasi ini diharapkan sekolah bisa membentuk Pusat Informasi Konseling (PIK) dalam kepengurusannya guru dan siswa menjadi elemen penting. “PIK ini merupakan suatu wadah program generasi remaja yang dikelola dari sekolah oleh sekolah dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi,” kata Susna Suzana, dari BKKBN Provinsi Suma-

Penghuni Huntara Hidup Susah di Pengungsian PAGAI SELATAN - Selama tiga tahun menghuni hunian sementara (huntara) yang terletak di Dusun Erukparaboat, Desa Malakkopa, Kecamatan Pagaiselatan, Kabupaten Mentawai, warga korban gempa dan tsunami 2010 hidup seadanya. Ingin memancing ikan tapi jauh dari laut, ingin menanam tapi tidak memiliki tanah.

Salah seorang penghuni huntara, Tarianus Saogo, mengatakan sejak berakhirnya kegiatan relawan lembaga sosial, masyarakat yang tinggal di pengungsian hidupnya makin melarat dan tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi.

“Dulu kami mendapat uang jaminan hidup Rp100 ribu per orang yang diterima sekali sebulan, tapi itu hanya berjalan sekali saja. Sekarang kami minta sama pemerintah tolong beras raskin diadakan seperti dulu lagi, saat ini harga beras saja semakin mahal,”

ujarnya.

Ia bersama warga lainnya harus memulai kehidupan dari nol di lokasi huntara. Jika kembali ke kampung lama jaraknya sangat jauh. Untuk bertahan hidup terpaksa bergantung dengan pisang dan keladi. Saat tidak ada pisang, mereka saling berbagi dengan warga lain.

Potret ini terekam oleh Puailiggoubat selama lima hari di pengungsian daerah Erukparaboat.

Rosalina Saleleubaja misalnya, harus berjalan kaki sepanjang 35 kilometer ke rumah anaknya di daerah Seay Baru. Kalau dengan kendaraan roda dua lama tempuh ke Seay Baru bisa 4 jam. “Untuk ke ladang saya tidak sanggup lagi mengangkat pisang,” ujarnya.

Buai Sumar Samaloisa juga merasakan hal sama, ia tinggal bersama dua orang cucunya, Nadia dan Aldi, kedu-

anya masih kecil. Ayah mereka sudah meninggal, sementara ibunya ke Padang untuk bekerja. “Jika kami tidak ada makanan terpaksa saya minta kepada tetangga, pisang, keladi dan kelapa untuk buat subbet,” katanya.

Kepala Dusun Eruparaboat, Indarman Taileleu mengatakan, untuk menghidupi keluarga, sebagian warga yang laki-laki kembali ke kampung lama dan pulangnya kadang sampai satu bulan.

“Biasanya warga yang balik kampung lama membawakan ikan selai, pisang, keladi, ubi, kadang uang untuk istri dan anaknya di pengungsian,” tuturnya.

Jarak kampung lama bisa ditempuh empat sampai sembilan jam dengan jalan kaki. “Kita sangat kecewa dengan janji pemerintah yang sampai saat ini belum berjalan, sudah banyak yang tak sesuai janji,” ujarnya. (cry/r)

tera Barat yang ikut menjadi pemateri.

Sementara Zainal dari Kecamatan Siberut Utara mengharapkan siswa yang mengikuti sosialisasi agar jangan menyalahkan pengetahuan dan

informasi yang diterimanya. “jadikan informasi yang didapat untuk pengalaman ke depannya dan juga sebagai pengetahuan,” katanya. (bs/r)

Cetak Sawah Baru, Warga Sirilanggai Bersihkan Lahan SIRILANGGAI - Harapan masyarakat Dusun Sirilanggai, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara untuk membuka persawahan dengan bantuan Pemerintah Mentawai mulai terjawab. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Mentawai telah menyampaikan adanya anggaran pembuatan sawah padi untuk Desa Malancan sudah.

“Mendengar itu, ketika kita mengajak masyarakat untuk bekerja membersihkan lahan persawahan tidak sulit karena sudah ada gambaran bagi mereka,” kata Barnabas Saerejen, Kepala Desa Malancan kepada Puailiggoubat, Jumat, 24 Mei lalu dirumahnya.

Dikatakan Barnabas, lahan persawahan yang sudah dibersihkan masyarakat Sirilanggai seluas 30 hektar. “Dari lahan ini ada yang bekas persawahan lama dan ada juga lahan yang baru. Kita berharap ini berhasil seperti pada tahun-tahun sebelumnya saat Sirilanggai masih memiliki persawahan,” katanya.

Kata Barnabas, di Dusun Sirilanggai pernah dibuka lahan persawahan seluas 80 hektar, namun karena tidak didukung oleh pemerintah soal pengadaan bibit, pupuk, penggilingan padi serta peralatan lainnya, lambat laun luas lahan mulai berkurang.

“Terakhirnya ketika dibuat badan jalan yang menuju Terekan Hulu yang berdekatan dengan sawah dan bahkan membelah sawah sehingga sawah jadi kering dan air tidak mengalir ke sawah lagi karena masuk kebandar badan jalan yang dibuat,” jelasnya.

Di APBD Mentawai 2013, ada anggaran rehabilitasi sawah untuk Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara sebesar Rp540.353.000 dari total belanja barang dan jasa Rp174.153.000, khusus pembelian bahan baku bangunan Rp83.475.000, bibit Rp13.875.000.

Sementara untuk anggaran belanja pegawai PNS Rp13.700.000 dan Non PNS Rp354.500.000.

Selain untuk rehabilitasi sawah, juga ada anggaran pembangunan jaringan irigasi di Dusun Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Rp1.076.743.750. (bs/r)

7 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

Rumah warga yang berada di bibir pantai terpaksa dipindahkan secara gotong royong.

Pantai Sikabaluan Abrasi Warga Pindahkan Rumah

Bambang Sagurung

agi itu, 19 Mei, para nelayan Dusun Muara Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara pulang lebih cepat. Mereka berkumpul di salah satu pondok dekat pantai. Hari itu mereka bergotongroyong bersama mengangkat rumah salah seorang warga yang berada di dekat pantai. Rumah itu mulai tertimpun pasir.

“Sudah tidak aman lagi. Apalagi sekarang sedang pasang air laut, jadi hempasan gelombang sudah sampai ke rumah sekaligus membawa pasir,” kata Mamat, pengurus pemuda Dusun Muara pada Puailiggoubat, Minggu 19 Mei lalu.

Rumah warga Dusun Muara yang tinggal di dekat pantai satu persatu

P

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

terkena abrasi, warga lebih dahulu membongkar bagian dinding dan lantai. Tinggal kerangka bangunan dan atap seng. Ini gunanya agar bangunan yang diangkat sedikit ringan dan juga saat mengangkatnya masyarakat bisa mengambil posisi pada bagian tengah ANGKAT RUMAH - Warga gotong royong memindahkan rumah di Dusun Muara Desa Sikabaluan, bangunan sehingga kerangka bangunan Minggu, 19 Mei tidak patah saat mulai dibongkar karena terkena abrasi rakat kesulitan lokasi untuk mendirikan diangkat. pantai. Saat gelombang tinggi, air laut rumah yang jauh dari pantai,” katanya.

Salah satu rumah yang diangkat dan pasir masuk ke rumah. “MasyaUntuk mengangkat rumah yang milik almarhum Adrian, honorer petugas

PLN Sikabaluan, yang berjarak 30 meter dari garis pantai. Rumah itu dipindahkan ke lokasi baru berjarak 300 meter namun masih di bagian Dusun Muara dan dekat sungai. “Lokasi ini memang banjir saat pasang tapi sudah aman dari hantaman gelombang walau masih dekat pesisir pantai,” kata Mamat.

Berdasarkan pantauan Puailiggoubat, dalam gotong-royong memindahkan rumah tersebut, diperkirakan 5060 orang terlibat didalamnya untuk memindahkan bangunan yang berukuran 20 meter persegi. Dengan dipandu tokoh masyarakat dan Kepala Dusun Muara, Harum Zein, gotong-royong memindahkan bangunan berjalan lancar kendati pengangkatannya harus berhenti berulang-ulang karena terhambat kabel listrik, mengikuti jalur jalan. (r)

Mulok Bumen

Ketika Anak “Tanah Tepi” Diajar Memainkan Tundukat SIKABALUAN - Duduk di lantai dan memanjangkan kaki ke depan, Irfan, murid SDN 09 Muarasikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, mencoba mendengarkan petunjuk dari Salim Tasirilotik, guru bidang studi Muatan Lokal Budaya Mentawai pada Jumat, 24 Mei 2013.

Diatas kedua paha Irfan, sudah tersusun tiga potong belahan bambu yang dibuat dan dihiasi sedemikian rupa yang ukurannya bervariasi. Potongan bambu terpanjang 30 cm, yang menengah 25 cm dan pendek 20 cm.

Sementara tangannya memegang kayu bulat kecil yang akan digunakan untuk memukul bambu yang telah tersusun di atas pahanya.

Hari itu, Salim memperkenalkan cara memainkan tundukat sebagai salah satu media komunikasi Mentawai pada masa dulu kepada murid kelasnya. Pelajaran itu disampaikan dalam Muatan Lokal Budaya Mentawai.

“Kita mencoba membuat bahan-bahan ajar dari alam yang ada karena di Sikabaluan tidak ada tundukat yang asli maupun yang menyerupai. Jadi kita buat apa adanya yang penting murid mengerti apa kegunaan dan seperti apa tundukat itu,” katanya pada Puailiggoubat.

Irfan, dalam memainkan tundukat mencoba mengiringi lagu Teteu Amusiat Loga yang dinyanyikan teman-temannya. “Kalau dipukul sembarang bisa bang, tapi kalau mengiringi lagu tidak bisa,” kata Irfan kepada Puailiggoubat.

Secara bergantian, murid kelas IV

SDN 09 Muarasikabaluan mencoba memainkan tundukat yang dibuat dari bambu tersebut. Murid terlihat senang dan gembira dan bahkan berebut untuk memainkan.

Di SDN 09 Muarasikabaluan ini, muridnya rata-rata berasal dari keluarga “tanah tepi” atau Minangkabau sehingga murid sulit dan tidak mengenal budaya yang ada di Mentawai,

termasuk peralatan-peralatan yang digunakan orang Mentawai dalam rumah tangga maupun untuk berburu.

Namun disaat jam belajar Bumen, murid tetap semangat. “Tergantung kita membawakannya saja pada anak,” kata Salim.

Sebelum belajar memainkan tundukat, semua murid diminta keluar lingkungan sekolah untuk mencari daun-

daun yang memiliki kekuatan gaib dalam pengobatan sikerei atau siagai agot.

Daun-daun yang dicari murid diantaranya daun surak, aileppet, boblo.

Setelah murid kembali berkumpul di sekolah dan duduk di bangku masingmasing dengan daun-daun yang mereka cari, Salim menyebut nama daun meminta murid masing-masing untuk menunjukkan daun yang dimaksud.

“Kalau surak tahu kami pak. Karena dijadikan bunga yang ditanam di dalam pot,” kata Disarahayu.

Dikatakan Salim, beberapa peralatan masyarakat Mentawai mulai dikenal murid, termasuk tari Mentawai.

“Bahkan ada murid yang sudah mau menari Mentawai karena mereka sudah kenal dan tertarik serta gemar menari juga,” katanya. (bs/r)

PNPM Mapinang Diduga Bermasalah PADANG-Salah seorang pekerja pembangunan jalan rabat beton sepanjang 800 meter pada PNPM-MP tahun 2012 mengaku upahnya belum dibayarkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Mentawai.

Iman Saleleubaja (29), pekerja yang tidak dibayarkan upah tersebut mengatakan pihaknya sudah menanyakan itu kepada bendahara TPK namun tidak ada penjelasan yang serius, katanya kepada Puailiggoubat, Rabu, 29 Mei 2013.

Selain soal upah pekerja, TPK juga diduga menyelewengkan 279 sak semen yang seharusnya digunakan untuk proyek. Sedianya, lanjut Iman, proyek jalan beton 800 meter itu membutuhkan 1.279 sak semen.

Namun supplyer hanya menyuplai semen 1.000 sak.

“Kami mempertanyakan juga kemana anggaran sisanya beli semen sebanyak 279 sak ,” katanya.

Kalau diuangkan dengan jumlah semen tersebut satu sak Rp79.500 maka uang yang diduga diselewengkan Rp22,1 juta,” ujarnya.

Sementara Kepala Dusun Mapinang, Pasimuneng Tasir menjelaskan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyelewengan dana itu. “Yang disampaikan Iman itu betul dan saya juga sedang mengumpulkan data-datanya untuk melakukan tindakan selanjutnya. Saya ingin penyelewengan ini harus terungkap siapa dan berapa jumlah pemainnya,” tegasnya.

Ia tidak menginginkan ulah salah satu oknum ini membuat pembangunan di dusunnya terhambat.

Terkait pernyataan Iman dan Pasimuneng, Puailiggoubat belum bisa mengkonfirmasi pihak TPK termasuk bendahara karena ponselnya tidak bisa dihubungi.

Sementara Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK)

Kecamatan Pagai Utara, Mirlin Sababalat juga membenarkan temuan tersebut. Bahkan, dalam penggalian data-data yang dilakukannya menemukan kurang lebih Rp 40 juta dana dari pembangunan di Mapinang diselewengkan TPK. “Hasil temuan yang kita lakukan dari data pembangunan tersebut mencapai Rp40 juta diselewengkan.

Jumlah itu terbagi dari Rp22,1 juta dari pembelian semen sedangkan dana lainnya terdapat dari bahan material pasir dan kerikil serta upah pekerja yang belum dibayarkan.” Katanya, 29 Mei lalu.

Ketua Unit Pengelola Kecamatan PNPM-MP Pagai Utara, Raju Everlitan mengatakan, pihaknya sudah membayarkan semua anggaran pembangunan itu kepada TPK proyek di Mapinang, sementara indikasi adanya penyelewengan dana ditengarai ulahnya TPK. “Kita sudah melakukan pembayaran sepenuhnya

kepada TPK tersebut. Dana Rp 9,5 juta yang diindikasikan diselewengkan TPK itu masih kita telusuri. Memang informasi yang kita dapat dari masyarakat setempat memang betul belum dibayarkan.” katanya.

Menurut Raju, penyelewengan itu juga menjadi temuan Bank Dunia saat melakukan monitoring ke Pagai Utara, minggu lalu. Akibat kejadian ini, proyek tersebut belum diserah terimakan.

“Itu sudah menjadi temuan Bank Dunia saat melakukan pemeriksaan di Sikakap, karena persoalan tersebut hingga saat ini pembangunan belum diserah terima,” tambahnya.

Raju menyayangkan kejadian itu karena bisa mencoreng nama PNPM Pagai Utara. “Persoalan itu akan kita tindak lanjuti penyelesaiannya dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelewengan ini harus menanggung resikonya.” tegas Raju Everlitan. (imj)

MENTAWAINEWS Dana Huntap, Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) gempa Mentawai sudah dicairkan ke rekening Pokmas namun belum bisa diambil, sementara warga sudah berutang untuk material.

Irman Jhon Patrisius Sanene

Puailiggoubat

8

MATERIAL SUDAH SIAP

Warga Mapinang Tunggu Dana Huntap FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

S

ebanyak 59 keluarga korban gempa dan tsunami 2010 di Dusun Mapinang, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara telah menyiapkan material kayu untuk membangun rumah, pasir dan batu.

Meskipun anggaran RR untuk huntap yang diba-yarkan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) belum bisa diambil tapi warga sudah memasang kerangka rumah. Hingga awal Mei, sudah 10 keluarga membangun rangka rumah berukuran 6 x 6 meter persegi. Namun pembangunan lanjutan belum bisa dilakukan karena tidak ada semen untuk membangun pondasi.

Menurut Kepala Dusun Mapinang, Pasimuneng Tasir, warga sudah mengumpulkan material lokal sejak akhir 2012 lalu bahkan warga sudah memasangkan rangka bangunannya. “Saat ini sudah siap 10 unit kerangka rumah yang

NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

HUNTAP - Warga Mapinang telah mengerjakan hunian tetap terpasang namun semen untuk pondasi belum ada, kalau sudah ada, mungkin 59 huntap di Mapinang ini sudah berdiri,” ujarnya, Rabu 29 Mei.

Kendati warga sudah semangat namun kepastian pelaksanaan pembangunan tersebut belum mereka ketahui.

Ancaman yang warga takuti saat ini kayu

yang sudah siap didirikan bisa lapuk. “Kayu sudah terpasang di masing-masing lokasi. Kalau pelaksanaannya masih terulur lama maka akan mengalami pelapukan,” tambahnya.

Sedangkan untuk mengolah material kayu, warga sudah berutang jutaan rupiah kepada pemilik warung di daerah Beubukku

dan Bulaubuggei. Utang itu berupa pembelian beras, gula dan BBM untuk gergaji mesin.

“Bahan material kayu yang siap

untuk rumah secara keseluruhan mencapai ratusan kubik lebih. Dalam proses mengolah kayu warga dengan pengusaha setempat sepakat untuk mengutang logistik selama mengolah kayu, rencananya kalau dana itu cair maka utang tersebut akan dibayarkan kepada pemilik kedai,” kata Pasimuneng.

Warga nekad berutang karena pada saat itu ada informasi pelaksanaan dan pencairan dana huntap tersebut pada Februari 2013 namun tidak jadi.

“Beberapa bulan lalu saya mengecek hutang di dua kedai, Karonanta di Dusun Mabulaubuggei dan di kedai Magdarlis Sinaga di Dusun Beubukku,” katanya.

Untuk pencairan dana RR di Mapinang telah dibentuk empat Pokmas.

Dananya sudah disetor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumbar, Februari 2013 ke rekening masingmasing Pokmas. Namun dana itu belum bisa diambil karena menunggu pembersihan lahan (land clearing) lokasi huntap selesai. (r)

Kecelakaan Lantas, Petugas Pol PP Mentawai Meninggal PADANG - Darnis (42), anggota Satuan Polisi Pamong Praja Mentawai di Tuapeijat, meninggal setelah dirawat di RSUP M. Djamil Padang, Selasa 28 Mei. Dua hari sebelumnya, 26 Mei, Darnis mengalami kecelakaan tunggal di jalan raya Tuapeijat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Mentawai, Rikson Hutapea, mengatakan kejadian bermula saat korban berupaya menghindari pengendara sepeda motor yang mendadak

muncul dari simpang kiri jalan.

“Keterangan yang kami dapatkan, korban dari arah Kilometer 3 hendak menuju pelabuhan, tiba-tiba dari simpang kiri keluar satu sepeda motor.

Saat melaju cepat ia berusaha menghindar namun korban terjatuh, sedangkan pengendara motor di depannya tidak mengalami apa pun dari peristiwa ini,” katanya, 30 Mei 2013.

Warga di sekitar kejadian langsung memberikan pertolongan dan

Gempa 5.1 SR Guncang Patahan Mentawai PADANG - Gempa mengguncang Mentawai dengan kekuatan 5,1 skala Richter (SR), Minggu 26 Mei 2013 pukul 18.20 WIB, berpusat di 49 km timur laut Kepulauan Mentawai dengan kedalaman pusat gempa 38 km, koordinat 1,97 derajat Lintang Selatan (LS) dan 100,06 derajat Bujung Timur Mentawai atau di depan pulau Sipora.

Manajer Pusat Kendali Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana Sumatera Barat Ade Edward memperkirakan, gempa terjadi di jalur patahan Sumatera. “Kira-kira 40 km dari Siberut, lokasinya tempat yang diprediksi para peneliti menyimpan potensi gempa hingga 8,9 SR,” ujarnya.

Lokasi gempa ini menurut Ade, merupakan zona yang menyimpan potensi gempa hingga 8,9 SR. “Tapi gempa jarang itu jarang berpusat di daerah tersebut. Yang membuat energi cukup cukup besar tersimpan di sana,” katanya.

Namun menurut Ade, gempa yang terjadi itu dampaknya tidak signifikan. Sebab, magnitudenya tergolong kecil. “Makanya tidak menimbulkan tsunami,” ujarnya. (rus)

membawa korban ke RSUD Tuapeijat dalam keadaan tidak sadar.”Setelah mendapatkan pertolongan pertama, kondisi korban tidak mengalami perubahan ditambah fasilitas rumah sakit tidak memadai, akhirnya dirujuk ke Padang dalam kondisi tidak sadar,” katanya.

Dari Tuapeijat, korban dibawa dengan speed boat milik Dinas Pendidikan Mentawai, tiba di Padang pagi dini hari dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah M. Djamil Padang. Sehari dirawat, akhirnya Selasa, pukul 21.00 WIB korban meninggal dunia. “Korban mengalami luka pada bagian punggung, tulang rusuk patah, ada lima titik pendarahan di bagian kepala dan di bagian otak,” ujar Rikson.

Korban yang meninggal di rumah sakit tersebut langsung disemayamkan di GKPM Padang dibantu beberapa mahasiswa Mentawai dan perantau yang ada di Padang. Pada Rabu dini hari, jenazah dibawa kembali ke Sipora dengan speed boat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mentawai.

Menurut Rikson, korban tersebut baru tiga bulan bekerja di Sat Pol PP, sebelumnya dia bekerja di Dinas Pendidikan Mentawai.

Sementara Kapolres Mentawai AKBP Cucuk Trihono mengatakankan, meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas di Tuapeijat akibat kurangnya pengetahuan berlalu lintas dan kurangnya lampu penerangan pada malam hari.

“Berdasarkan pantauan kami, masyarakat kurang memiliki pengetahuan berlalu lintas, kemudian lampu penerangan jalan kurang

terutama pada malam hari, selain itu juga perlengkapan keamanan berlalu lintas seperti helm itu kurang diperhatikan,” kata Cucuk.

Lanjutnya, pihaknya sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk siswa sekolah dan tukang ojek, terkait pengetahuan berkendara, namun masyarakat belum maksimal memahami peraturan dan mematuhi lalu lintas. (trs/r)

Dapat 11 Paket P2D

Jalan Sirilanggai Diperbaiki SIRILANGGAI -Jalan utama Dusun Sirilanggai, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara akan diperbaiki tahun ini melalui 11 paket program P2D Mandiri, Kecamatan Siberut Utara.

Menurut Kepala Desa Malancan Barnabas Saerejen, dari 11 paket itu akan digunakan merehab jalan Dusun Sirilanggai dan membuat jalan rabat beton di Dusun Terekan Hulu dan perbaikan jalan rabat beton ke Malancan.

“Dari 11 paket P2D Mandiri di Desa Malancan, empat paket akan kita gunakan untuk rehab jalan Sirilanggai karena ini jalan utama,” katanya.

Namun untuk jalan dari Sirilanggai ke Terekan Hulu, belum bisa dilakukan tahun ini. Barnabas berharap ada realisasi di APBD perubahan tahun depan. “Seharusnya tahun lalu jalan ini direhab lewat P2D Mandiri, namun karena ada kontraktor yang membangun jalan Sirilanggai-Pokai, akhirnya P2D tidak jadi. (bs/r)

9

Puailiggoubat NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

Hanya satu orang anggota KPU Sumbar dari periode sebelumnya yang bertahan yakni M. Mufti Syarfie.

Lima Anggota KPU Sumbar Dilantik Nova Indra, Nurhaida Yetti, Desi Asmaret, Samaratul Fuad, Afrianto Korga, Adrianto dan Suhatril Bur.

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Yuafriza

W

ajah-wajah baru menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum Sumatra Barat periode

2013-2018. Pergantian komisioner KPU Sumbar ini terjadi setelah KPU Pusat melantik 80 anggota KPU Provinsi seIndonesia, 24 Mei. Dari hasil penetapan peringkat calon anggota KPU Provinsi yang dirilis di situs KPU.go.id, 21 Mei, memuat 10 nama calon anggota KPU berdasarkan peringkat atau ranking. Urutan pertama hingga lima akan ditetapkan menjadi anggota KPU provinsi.

Sepuluh nama calong anggota KPU Sumbar tersebut berturut-turut adalah Amnasmen, M. Mufti Syarfie, Fikon,

Dari lima urutan teratas, hanya Mufti Syarfie satu-satunya anggota KPU Sumbar periode 2008-2013.

Bahkan Mufti juga telah menjabat anggota KPU sejak periode 2003-2008.

Sementara empat lainnya wajah baru di KPU Sumbar, meski tiga diantaranya merupakan komisioner KPU kabupaten dan kota.

Amnasmen merupakan komisioner KPU Kota Solok, Fikon sebelumnya komisioner KPU Agam, sedang Nova Indra komisioner KPU Kabupaten Solok. Sementara Nurhaida Yetti merupakan akademisi.

Sementara lima urutan berikutnya berturut-turut adalah, Desi Asmaret, Samaratul Fuad, Afrianto Korga, Adrianto dan Suhatri Bur. (o)

PENDAFTARAN BACALEG - Proses penyerahan berkas bacaleg di KPU Sumbar beberapa waktu lalu

Data Pemilih Menjadi Pintu Masuk Pemilu Berkualitas JAKARTA- Mulai 1 April hingga 9 Juni, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) mulai melaksanakan pendaftaran pemilih Pemilu 2014 secara door to door. Data pemilih ini menjadi penting, karena sebagai pintu masuk penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, sehingga pada saat pemungutan suara nantinya tidak terjadi masalah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi II DPR RI, Selasa 21 Mei. RDP Komisi II DPR RI yang membahas masalah data pemilih Pemilu 2014 itu diikuti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dirjen Pemerintahan Umum.

“Kita harus pikirkan sejauh mana Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dapat membantu pemutakhiran data pemilih, kemudian potensi-potensi kendala yang bakal dihadapi, dan juga terjadinya perbedaan antara Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) dengan Daftar Pemilih tetap (DPT) dalam Pemilukada,” papar Agun.

Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Irman menjelaskan support yang telah dilakukan dalam membantu KPU menyelenggarakan tahapan pemilu.

Data Agregat Kependudukan per

Kecamatan (DAK2) telah diserahkan serentak pada tanggal 6 Desember 2012, totalnya sebesar 251,8 juta, kemudian DP4 juga telah diserahkan pada tanggal 7 Februari 2013, totalnya sebesar 190,4 juta.

Kemendagri juga sudah melakukan sinkronisasi bersama KPU, tambah Irman, DAK2 disesuaikan dengan daerah pemilihan (dapil) dan mengisi data bagi daerah pemekaran yang sebelumnya masih tergabung dalam daerah induknya. Kemendagri juga telah membentuk tim teknis untuk backup KPU apabila diperlukan untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih.

Pada kesempatan tersebut, KPU diwakili Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay dan Juri Ardiantoro juga menguraikan kemajuan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Salah satunya pencermatan DP4 dengan data pemilukada terakhir. Kemudian pencocokan dan penelitian data (coklit) juga sedang dilaksanakan oleh Pantarlih dan KPU juga sudah membuat stiker data pemilih yang ditempelkan di pintu rumah yang sudah didatangi petugas pantarlih.

“KPU juga sudah memfasilitasi adanya helpdesk khusus untuk data pemilih, kemudian KPU juga menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih atau Sidalih yang membantu pemutakhiran dan penyusunan data pemilih Pemilu 2014, selain itu Sidalih juga dapat membantu pendataan penyelenggara pemilu adhoc, yaitu PPK sebanyak 6.994 orang, PPS sebanyak 8.153

orang, dan Pantarlih sebanyak 54.610 orang,” papar Hadar.

Kemudian Juri Ardiantoro juga menjelaskan terjadinya perbedaan data di desa dan kelurahan dalam pemutakhiran ini berkaitan juga dengan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pelaksanaan Pemilukada. Oleh karena itu diperlukan koordinasi antara KPU di daerah dan Kemendagri mengenai pengabsahan desa atau kelurahan pemekaran yang belum diregistrasi oleh Kemendagri.

“Ada keinginan dari teman-teman KPU di daerah yang melaksanakan Pemilukada untuk menggunakan basis data itu dari data Pemilukada, karena lebih baik daripada menggunakan DP4, namun karena kita merujuk pada UU sehingga kita tetap menggunakan DP4 yang disinkronisasi, dan data Pemilukada dari teman-teman KPU di daerah itu hanya sebagai pembanding saja,” tandas Juri. (kpu.go.id)

Anggota KPU 17 Provinsi Dilatih Penyelenggaraan Pemilu JAKARTA- Komisioner KPU di 17 provinsi yang baru dilantik memperoleh pendalaman materi mengenai penyelenggaraan kepemiluan, 25 Mei. Metode yang ditempuh adalah dengan diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD), dimana ke-80 komisioner dibagi menjadi empat kelas FGD. Anggota KPU periode 2007-2012, Endang Sulastri dan Abdul Aziz menjadi mentor dalam FGD ini. Endang Sulastri menjadi mentor untuk kelas satu yang meliputi Provinsi Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat dan DKI Jakarta. Sementara Abdul Aziz menjadi mentor di kelas empat untuk Provinsi Sumatera Barat, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara.

FGD menerapkan metode Building Resources In Democracy, Government and Election (BRIDGE). Materi yang disampaikan meliputi nilai dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, isu gender dan disabilitas dalam pemilu yang bebas dan adil, etika penyelenggaraan pemilu, serta sistem pemilu.

Masa orientasi hari ini juga dijadwalkan akan diisi dengan sesi pleno, menghadirkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, sebagai narasumber.

Masa orientasi komisioner KPU yang baru ini akan dilaksanakan hingga 28 Mei mendatang. (kpu.go.id)

10 Calon Anggota KPU Mentawai Tunggu Uji Kepatutan PADANG - Sebanyak 10 calon anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Mentawai periode 2013-2018 yang sudah lolos sejumlah tahapan seleksi kini menunggu uji kepatutan dan kelayakan dari KPU Sumbar.

Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Mentawai Marwin Siritubui, mengatakan hasil seleksi sudah diserahkan tim kepada KPU Sumbar, 21 Mei lalu sedang hasil

seleksi rampung sehari sebelumnya.

Menurut Marwin, peserta yang mengambil formulir calon anggota KPU Mentawai 35 orang sedang yang mengembalikan hanya 18 orang. Dari seleksi administrasi yang lolos 13 orang. “Selanjutnya dilakukan seleksi tertulis di Tuapeijat, seleksi kesehatan di RSUP M. Djamil Padang dan tes psikologi di UNP,” kata Marwin, 29 Mei.

Berikut nama-nama 10 besar calon anggota KPU Mentawai (tidak berdasar nomor urut); Andres, Manrofen, Bastian Sirirui, Hantiter, Martina Seppungan, Laurensius, Arif, Refnita Asra, Maruli dan Sofie Novia.

Dari 10 nama tersebut, yang merupakan komisioner KPU Mentawai saat ini adalah Bastian Sirirui, Hantiter dan Martina Seppungan. (o)

Puailiggoubat,Puailiggoubat NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

10 12

NO. 252, 15 - 30 November 2012

Mendikbud: UN SD Tidak Dihapus JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh punya penafsiran sendiri tentang pasal 67 ayat 1a Peraturan Pemerintah (PP) 32/ 2013 perubahan PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Menurut Nuh, pasal itu tidak menyebutkan penghapusan Ujian Nasional (UN) tingkat SD. Pasal 67 PP 32/2013 itu harus dibaca secara utuh. Pada Pasal 67 ayat (1) berbunyi Pemerintah menugaskan BSNP (badan standar nasional pendidikan) untuk menyelenggarakan UN yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur non formal kesetaraan.

Sementara ayat (1a) berbunyi, UN untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk SD/MI/SDLM atau bentuk yang lain yang sederajat. Nah, oleh M Nuh, pengecualian ini bukan berarti menghapuskan UN di tingkat SD. "Artinya UN SD masih tetap ada, hanya tidak ditugaskan atau diselenggarakan oleh BSNP," kata M Nuh di Kemdikbud, Jumat (17/5).

Dia menerangkan, selama ini UN SD diselenggarakan oleh BSNP, dan BSNP memberikan kewenangan ke provinsi untuk menyelenggarakan UN SD. Itu sebabnya naskah soal 75 persennya dibuat provinsi, dan 25 persen oleh pusat. Nah, dengan adanya PP 32/2013 ini, semua diserahkan ke provinsi.

"Jadi tidak ada penghapusan UN SD di sana (PP 32/2013). Tapi bagaimana bentuk pelaksanaannya ke depan akan diatur dalam peraturan menteri (Permen), nanti akan turun Permennya," tukas Mantan Menkominfo itu.

Karena itu, M Nuh meminta agar PP 32/2013 tidak diperdebatkan.

Permen sebagai turunan dari PP itu belum dia buat. "Urusan UN ini Permen-nya belum dibuat, jadi susah saya menjawabnya," tukas M Nuh. Selain itu, kata dia, pelaksanaan UN ini termasuk dalam persoalan yang menjadi kontroversi. Sehingga keputusan mengenai bagaimana pelaksanaan UN secara kesleuruhan ke depan akan dibahas dalam konvensi nasional pendidikan bulan September 2013 nanti.

"Urusan UN ini juga masih akan kita bawa ke konvensi. Jadi gak usah diperdebatkanlah, Karena saya tidak akan membuat Permennya sebelum konvensi," tambah Nuh yang saat ini tengah disorot karena banyak kebijakan pendidikan yang dinilai bertentangan dengan UU Sisdiknas, termasuk UN. (int/p)

S

ebagian orang dibuat galau dalam menentukan pilihan jurusan saat akan memasuki pendidikan tinggi. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih yang membuat seseorang memilih jurusan tertentu untuk kuliah?

Apakah keinginan dalam diri sendiri atau persepsi luar?

Empat sampai enam tahun di kampus mungkin menjadi terasa sangat singkat bagi sebagian orang. Namun bagi sebagian lainnya, kampus menjadi tempat yang paling buruk yang ada di dunia.

Kenapa? Karena mereka masuk ke sebuah tempat yang sebenarnya mereka tidak mau masuk ke sana. Karena mereka membohongi dirinya sendiri. Akibatnya stres, tertekan, dan tidak bisa berkarya karena terlanjur depresi parah dan tak mampu berbuat dan berpikir.

Di Indonesia ada ratusan jurusan yang bisa dipilih, banyak sekali pilihannya, kenapa harus terjebak oleh kata orang dan orang?

Perbedaan orang yang kuliah dengan hati dan tidak, terletak pada bagaimana dirinya menikmati perkuliahan itu sendiri.

Kan kuliah itu buat diri kita sendiri. Bila merasa mahir di masak memasak, kenapa harus enggan masuk sekolah pariwisata? Jangan paksakan masuk ekonomi. Ekonom sudah banyak di Indonesia, tapi chef? Masih terbatas, kita bisa jadi ahli dan spesialis di bidang tersebut.

Jika mahir di seni, kenapa enggak masuk FSRD atau IKJ atau ISI? Kenapa harus memaksakan diri masuk teknik karena desakan orang lain? Bisa jadi kita memang pintar sehingga bisa tembus jurusan teknik. Tapi passionnya di sana enggak?

Nyaman enggak di teknik?

Lagian, kata siapa jurusan teknik lebih prospektif ketimbang seni? Teknik jadi prospektif bila yang menjalaninya punya passion di teknik. Di sini lah kita perlu berpikir dan berpikir. Jangan mudah terbuai dengan nama besar jurusan tertentu.

Senangnya cuma sesaat.

Fitrahnya semua ilmu itu

baik. tetapi kita lah manusia yang membuatnya menjadi bermanfaat.

Ya kita lah yang akan buat menjadi berguna. Ilmu akan optimal manfaatnya bila yang menggunakannya adalah mereka yang mencintai ilmu tersebut.

Ibarat kapak saja deh. Saya enggak bisa menggunakan kapak, setajam apapun kapaknya, kalau gue yang pakai, tidak akan bisa menebang pohon kecil sekalipun.

Tapi buat mereka yang sudah mencintai dunia penebangan pohon.

Kapak menjadi temannya, sahabat yang dicintai. Kapak jadi bermanfaat. Ya itu lah ilmu dan panggilan jiwa. Ilmu akan berkembang bila berjodoh dengan panggilan jiwa penggunanya.

Menjadi bermanfaat. Ketika ilmu itu bermanfaat, maka ilmu jadi berkah, dan penggunanya ditinggikan derajatnya oleh Allah.

Seorang yang mulia.

Salah jurusan, salah jurusan, dan salah jurusan..

Heloooooo‌ jangan ngeluh deh. Makanya dari dulu jujur sama diri sendiri. Jangan bohong. Yang sukses di teknik kan kakak kelas kamu, teman kamu, kakak bimbel kamu, ‌ tapi bukan kamu!

Jangan dipaksain.

Lihat jurusan, jangan cuma lihat passing grade, lihat juga passion kita, di sana kita bisa berkembang kah? Atau jadi kerdil?

Bayangkan seorang yang minatnya di seni, masuk teknik kimia. Bisa nangis darah dia setahun di jurusan tersebut. he..he *pisss Memang sih ada sebagian orang yang merasa bisa menyesuaikan dan passionnya menyala setelah beberapa tahun kuliah, tapi jarang sih setau saya.

Kalau di film N5M, untuk tahu

sesuatu baik atau tidak buat kita, kita perlu menjalaninya dulu.

Galau biasa, tapi tetap harus tegas. Sayangnya tidak banyak yang semantab Alif Fikri dalam memutuskan, kebanyakan terjerembab dalam kegalauan hidup. Jadi kacau. Kita tentunya ingin kuliah itu penuh tawa dan senyum bahagia. Cuma satu tipsnya, masuk ke tempat yang kita cintai.

Satu passion bisa diarahkan ke beberapa jurusan kok. Enggak berarti satu passion ke satu jurusan. Contohnya suka bangunan dan tata kota? Bisa ke sipil, arsitek, lingkungan, ekonomi pembangunan, dan planologi. Suka musik? Bisa masuk sekolah musik, sekolah komunikasi visual, sekolah bisnis dan bikin bisnis musik, dan lain-lainnya.

Suka pesawat? Bisa masuk mesin, penerbangan, material, elektroteknik dan lain-lain. Jurusan desain produk juga bisa bikin desain pesawat. Suka bisnis dan industri, bisa masuk teknik kimia, teknik industri manajemen, sekolah bisnis dan lainnya.

Dunia ini semakin luas, kita bisa menjual potensi dengan berbagai cara, gak cuma dengan skema melamar kerja. Lagian di program sarjana, kita tidak dididik jadi expert kok. Yang dibentuk adalah pola pikirnya. Agar bijak dalam memakai logika. Passion, passion, Passion, Passion‌ apa passion kamu kawan???

Salah jurusan terjadi karena membohongi panggilan jiwa, kaliam mau seperti itu? Saya sih enggak mau. Tentang pemasukan, duit, gaji, upah, income, atau apapun namanya. Siapa yang enggak khawatir dengan isu ini. Kalau enggak ada duit, bagaimana mau melamar ke calon mertua..

Kalau ditanya WANI PIRO? Bingung deh jawabnya.

Pemasukan itu ada dua, pemasukan materi dan pemasukan nilai. Materi ya duit duit duit, fasilitas, kemewahan dll. Pemasukan nilai itu kepuasan batin, ketenangan, cinta pada pekerjaan, hidup menyenangkan, kerja dengan bahagia.

Kadang ada yang pemasukan materinya besar, tapi pemasukan nilainya rendah. Dampaknya? KERJA = STRES. Begitu juga dengan kuliah, bisa jadi nilai kita bagus, karena emang kita pintar, tapi kita bahagia enggak? Begitu juga dengan pekerjaan, kita selalu mengkorelasikan kuliah dengan kerja. Coba deh kaitkan kuliah dengan passion.

Iya sih, bisa jadi income materi kita di bawah mereka yang enggak ikuti passion.

Tapi hidup kan enggak hanya tentang duit. Tapi kebahagiaan. Sehingga jangan berpikir, "gue dapat duit berapa karena ikuti passion gue"‌ mungkin awalnya enggak banyak. tapi ikuti saja deh.

Tahu SULE? Pada tahu kan ya? Sule ini sekolah di sekolah karawitan, seni jawa. Belajar seni. Kebahagiaan Sule adalah membuat orang lain tertawa karena lawakannya. Ia ikuti audisi pelawak, dan menang, terkenal hingga sekarang.

Sekarang penghasilan Sule Rp1 miliar per bulan dari sebuah stasiun TV swasta.

Wow. Dengan hanya ketawaketawa saja dia bisa tajir mampus. Sule sukses, ya karena ia ikuti passionnya, sederhana kan konsepnya.

Lakukan apa yang kita senang.

Masalah duit itu masalah momentum saja. Tinggal tunggu waktunya saja kita akan raih keberlimpahan dari passion kita.

Sahabat, apa passion kamu? Ikutilah. Percayalah sama jiwa kamu. Ia tidak akan mendustaimu. Ia akan mengarahkan kamu. Kuliah itu untuk bahagia. Buat berkarya.

Jangan sampai kamu kuliah dalam keadaan tertekan.

Kuliahlah dengan keadaan senang. (int)

Puailiggoubat,Puailiggoubat NO. 265, 1 - 14 Juni 2013 NO. 252, 15 - 30 November 2012

T

es untuk memasuki perguruan tinggi siap menghadang, Bahkan, sejumlah perguruan tinggi membuka penerimaan mahasiswa jauh sebelum ujian nasional atau sekitar awal semester genap. Jika kisi-kisi soal ujian nasional bisa diperkirakan, lain halnya jika akan masuk perguruan tinggi. Soal yang didapat bisa jadi sangat berbeda dengan ujian nasional.

Jika kalian ngin memiliki peluang besar untuk lolos dan berhasil masuk perguruan tinggi yang kalian inginkan, ada persiapan yang perlu dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya.

Di bawah ini ada 8 tips yang harus kalian ketahui sebelum kalian menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, yaitu: Tentukanlah perguruan tinggi yang ingin dimasuki.

Informasi tentang perguruan tinggi semakin mudah didapatkan, bias dilihat dari website resmi perguruan tinggi yang diinginkan.

untuk mempelajari bidang tersebut secara lebih mendalam dibandingkan bidag lainnya.

Perhatikan kuota tiap program studi.

Tiap jurusan biasanya memiliki kuota untuk menampung mahasiswa dalam jumlah tertentu. Jika kuota kecil dan jumlah pendaftar banyak, berarti tingkat persaingannya akan lebih ketat.

Bisa juga menggali informasi dari teman atau kenalan yang pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang bersangkutan. Setelah berburu informasi, tentukan perguruan tinggi yang sesuai dengan minat. Sebagai catatan, perguruan tinggi yang telah mempunyai nama, seperti UI, UGM atau ITB biasanya memiliki persaingan yang ketat. Adanya baiknya anda mencantumkan perguruan tinggi

cadangan sebagai alternatif.

Tentukan jurusan atau program studi yang diinginkan.

Selain perguruan tinggi yang akan dituju, tentukan jurusan atau program studi yang ingin dimasuki sejak sekarang. Mengapa pertimbangan ini perlu dipikirkan jauh-jauh hari. Jika telah mengetahui program studi yang diinginkan, tentunya akan lebih fokus

Pelajarilah soal-soal ujian tahun sebelumnya.

Terkadang materi ujian masuk perguruan tinggi memiliki kemiripan dari tahun ke tahun. Tak ada salahnya beragam soal ujian dari tahun-tahun sebelumnya dipelajari. Dari situ akan muncul perkiraan soal yang akan muncul.

Ketahuilah lokai tes.

Biasanya tes masuk perguruan tinggi tidak diadakan dikampus karena aktivitas perkuliahan. Bahkan, sejumlah perguruan tinggi mengadakan tes masuk disejumlah sekolah atau gedung serbaguna. Biasanya lokasi tes ini

11 12

diumumkan beberapa hari sebelumnya.

Ikuti perkembangan informasi tentang pendaftaran mahasiswa baru Bisa jadi ada tambahan informasi lainnya dalam proses seleksi mahasiswa baru. Jadi, perhatikan informasi teranyar tentang penerimaan mahasiswa baru Perhatikan persyaratan Diantaranya pengisian formulir pendaftaran, dokumen-dokumen yang dibutuhkan (misalnya transkrip nilai semester pendek), dan cara mendapatkan kartu ujian. Penuhilah persyaratan ini.

Jaga kondisi kesehatan diri Mulailah dengan gaya hidup yang sehat dan bebaskan diri dari stress.

Penyakit fisik atau tekanan psikologis bisa mempengaruhi hasil ujian, jadi sebaliknya hindari hal tersebut. Selain itu, jangan pernah berhenti belajar.

Tetaplah berdoa dan yakin bahwa kamu bisa melaluinya dengan baik. (int)

Sosok

K

onflik lahan antara pemilik tanah dengan perusahaan di Sumatra Barat diawali adagium Minangkabau kabau pai, kubangan tingga, dimana banyak pemilik tanah percaya di kala usaha perkebunan selesai maka tanah kembali ke adat. Namun anggapan itu ternyata keliru, ketika perkebunan usai, tanah menjadi milik Negara.

Sudah adanya kesadaran kritis kaum adat dengan mencoba untuk menyuarakan ketidak adilan ini akhirnya banyak memicu konflik pertanahan.

Aktivis Serikat Petani Indonesia Rustam Efendi dalam wawancara dengan Puailiggoubat menyatakan, di awal penyerahan tanah ulayat kaum pada pemerintah untuk dijadikan perkebunan adalah pembodohan bukan pemberdayaan.

Era reformasi menurut Rustam ternyata belum menjadikan petani sejahtera dan berdaulat. Justru dalam perkembangannya, reformasi memunculkan penjajahan gaya baru atau disebut juga dengan neo kolonialism dan impe-rialism melalui deregulasi, privatisasi dan liberalisasi.

Kaum pemodal memecah belah kekuatan kaum adat (kaum adat tak bisa dipisah dengan kaum tani) dalam mencapai target produksi dan mencip-takan konflik horizontal dimana-mana.

Namun satu langkah menuju kedau-latan sudah dimulai yakni dengan adanya petani berorganisasi namun masih berproses dan jauh untuk bisa mencapai kedaulatan.

Mei ini, 15 tahun reformasi bergulir, bagaimana anda memotret kondisi petani saat ini, masihkah mereka dekat dengan penindasan dan jauh dari berdaulat?

Beda hal ketertindasan petani saat ini pasca Orde Baru, jika saat Orde Baru tidak bisa bersuara dan berserikat namun saat ini mereka ditindas melalui kebijakan (regulasi) dan pasar (neoliberalisme) dan bebas modal dari manapun (neokapitalisme).

Bukti ini bisa dilihat dari kebijakan yang dihasilkan rezim selalu mengancam kedaulatan kaum tani, apakah itu kebijakan UndangUndang Penanaman Modal (UUPM), pengadaan tanah.

Sementara untuk pasar, dengan kian

Puailiggoubat 12 NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

mengecilnya pajak impor pangan dan buah-buahan, sehingga menjadikan harga hasil pertanian kian tidak mendapat tempat sementara dari waktu ke waktu biaya produksi kian meningkat yang berbanding lurusnya kehancuran struktur tanah sejak menggunakan pestisida, herbisida dan pupuk pabrik.

Untuk bibit saat ini petani sangat jarang memiliki bibit lokal namun sangat tergantung dengan bibit unggul yang dikuasai oleh pabrik dan petani sudah kian jarang menguasai pembuatan pupuk alami karena sudah terbiasa dengan pupuk pabrik.

Satu langkah menuju kedaulatan sudah dimulai yakni dengan adanya petani berorganisasi namun masih berproses dan jauh untuk bisa mencapai kedaulatan.

Menurut Anda, apa yang menjadi penyebab petani saat ini masih belum berdaulat?

Seperti hal diatas, semua ini adalah tidak adanya political will yang pasti oleh pemerintah menjadikan negara agraris ini menjadi poros utama dalam pemenuhan pangan dunia.

Jangankan petani, negarapun tidak berdaulat, hal ini kelihatan bahwa pemerintah sebagai pelaksana negara tidak lagi bisa memproteksi petaninya dan rezim saat ini selalu mengungkapkan harga sesuai dengan kondisi atau hukum pasar. Kalau sudah begini petani yang semestinya mendapat perlakuan dan penghargaan sebagai penyambung kehidupan anak bangsa malah menjadi sapi perahan dari berbagai sisi.

Nampak jelas adalah pemerintah di era neo kolonialisme ini hanya berperan sebagai pelaksana administrasi saja dari kepentingan perusahaan transnasional dan tanpa melindungi petani dari gempuran hasil pertanian asing mulai dari penguasaan tanah hingga teknologi.

Di masa reformasi ini, perjuangan petani terus berlanjut, perlawanan terhadap perampasan lahan oleh HGU perusahaan memunculkan konflik dimanamana, menurut anda apa yang terjadi?

Seperti diawal, sebelum reformasi kita mengenal yang namanya UU Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan PMA (Penanaman Modal Asing), namun dengan bergulirnya reformasi kedua UU tersebut dilebur menjadi satu UU yang kita ketahui dengan nama UU Penanaman Modal, tak lagi dilihat modal tersebut dari mana (apakah asing atau dalam negeri) perlakuan adalah sama, tentu saja konsekwensinya adalah penyelesaian konflik yang tidak lagi ditangani sepenuhnya pemerintah namun lebih pada arbitrasi untuk pemodal dari luar negeri.

Mengerikan memang, namun inilah realita, dalam kasus ini andai terhenti saja produksi perusahaan dalam 1 jam saja maka bisa saja pengusaha menuntut negara (melalui pemerintah) untuk ganti rugi, melihat hal ini maka kalau ada sengketa agrarian maka perusahaan selalu dilindungi oleh aparat keamanan apakah dari brimob atau tentara, pasti yang dirugikan dan dikriminalisasi adalah kaum tani

seperti yang terjadi di berbagai propinsi.

Saya melihat bahwa ini adalah penjajahan gaya baru atau disebut juga dengan neo kolonialism dan imperialism melalui deregulasi, privatisasi dan liberalisasi.

Sementara yang terjadi di tengahtengah warga, mereka kaum pemodal memecah belah kekuatan kaum adat (kaum adat tak bisa dipisah dengan kaum tani) dalam mencapai target produksi dan menciptakan konflik horizontal dimana-mana.

Konflik serupa juga terjadi di Sumatra Barat, misal di Pasaman dan Agam, bisa anda beberkan kasus-kasus konflik lahan antara petani dengan perusahaan di Sumbar saat ini ?

Untuk Kabupaten Agam, minimal bisa kita lihat kasus yang tidak selesai hingga saat ini adalah antara FK. Acupan Tankis dengan PT. AMP semenjak tahun 1998. Kasus ini berawal dari penerima hak plasma (kebun untuk orang-orang desa), lebih banyak atas nama diterima

oleh orang-orang yang berdomisili luar desa daripada anak desa itu sendiri dan kasus klaim tanah ulayat kaum DT. Garang menjadi tanah erfpacht (tanah usaha) oleh Pemerintahan Kabupaten Agam agar PT. Agam Permai bisa beroperasi dan berlanjut sampai saat ini dengan PT.PPR. Sedangkan di Kabupaten Pasaman Barat antara pencaplokan tanah perkampungan Padang Aie Mago di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie seluas 800 ha dengan PT. GMP, semenjak tahun 1992 sampai saat ini tidak ada penyelesaian. kemudian tanah cadangan transmigrasi di Batang Singkok di Kecamatan Kinali lebih kurang 1000 ha dengan PT. PANP, PT. INKUD dengan memakan nyawa almarhum Sarimin yang tewas tahun 1999 diterjang peluru militer.

Kalau kita bicara sengketa agrarian petani dengan perusahaan perkebunan jumlahnya mencapai 500 kasus dengan berbagai latar belakang namun tetap dalam konteks perampasan tanah petani menjadi HGU perusahaan perkebunan.

Ada tanah ulayat yang berhasil dipertahankan oleh masyarakat adat seluas 780,17 ha, tepatnya di Nagari Parit, Pasaman Barat namun konsekuensi perjuangan dari total 106 laki-laki di desa tersebut sebanyak 98 orang masuk penjara dan 8 orang yang tidak masuk penjara itupun arena sedang sakit.

Jika dilihat, konflik yang paling banyak mungkin antara petani dengan perkebunan sawit, mengapa demikian, apa memang perkebunan sawit merugikan petani?

Konflik ini sebenarnya dimulai dengan beberapa hal; tidak pahamnya pimpinan mengenai hukum, hal ini berawal dengan penyerahan tanah ulayat pada Pemda untuk dijadikan perkebunan.

Yang dipahami oleh pimpinan masyarakat adat adalah kabau pai, ke halaman 13

Sosok

NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

pribadi petani.

Maka dengan melihat penyebab dan efek diatas jelaslah merugikan kaum tani dan sekiranya political will pemerintah dalam memberdayakan kaum adat dan atau petani maka cukup sawit dikelola oleh BUMN dan harus melindungi daerah atau kawasan vital serta mengakui hak-hak kaum adat seperti yang tertera di UUPA. Dari data Badan Pengawasan Persaingan Usaha (BPPU), perkembangan perkebunan sawit di Sumbar cukup cepat, dari tidak ada sawit tahun 1980, 35.604 hektar kebun terbentuk selama 10 tahun (1990), lalu pada 2012, sudah berkembang menjadi 344.352 hektar, apa pendapat anda terhadap pesatnya investasi sawit di Sumbar, lalu bagaimana anda melihat perlakuan perkebunan itu terhadap petani?

Pesatnya pertumbuhan perkebunan kelapa sawit, ini adalah fenomena bahwa sampai saat ini pemerintah masih berfikir pola pertanian atau perkebunan menjadi tren dan tidak menjadikan satu daerah dengan kekhasan sendiri, seperti Padangpariaman yang dikenal dengan kelapanya yang menghasilkan minyak goreng yang diusahakan secara keluarga petani, namun tidak ada upaya pemerintah dalam memajukan minyak kelapa ini.

Yang menjadikan pesatnya perkembangan perkebunan di Sumbar salah satunya adalah system perpolitikan dengan pemilihan pimpinan kabupaten secara langsung sehingga menjadikan calon bupati ada yang mendapat dukungan dari pengusaha dan seandainya calon ini menang maka konsekwensinya adalah meloloskan perusahaan yang bersangkutan untuk investasi sesuai dengan keinginannya. Saat ini ada ratusan kasus sengketa agraria di Sumbar dan yang masuk dalam perjuangan SPI ada sekitar 121 sengketa agraria yang tersebar di beberapa kabupaten.

Bicara perlakuan perusahaan sawit terhadap petani hanyalah bisnis, jangan harap ada bicara kearifan masyarakat adat. Ada barang ada uang dan tak lebih dari itu.

Dalam kondisi petani di tengah konflik dan tekanan saat ini, apa saja yang dilakukan Serikat Petani Indonesia khususnya Sumbar?

SPI Sumbar membangun kantongkantong diskusi sebagai cikal bakal lahirnya kesadaran kritis petani, membangun organisasi tani di tingkatan jorong, nagari hingga kabupaten, melakukan pendidikan dan pelatihan organisasi dan keorganisasian, pendidikan dan pelatihan sistem pertanian berkelanjutan. membangun ekonomi sentra ekonomi bersama dengan memotong rantai pemasaran (penjualan langsung hasil petani pada konsumen atau pabrik), menyuarakan ketidakadilan agraria pada pemerintah bersama-sama dengan kawan-kawan LSM dan media, mulai dari tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan internasional, perlawanan tingkat UU melalui Komisi Yudisial. Dan membangun jaringan solidaritas kemanusiaan tingkat nasional dan internasional.

Apa pendapat anda dengan adanya rencana investasi perkebunan sawit di Pulau Pagai Utara dan Selatan, Kabupaten Mentawai ?

Semenjak bulan Oktober 2012, saya kian sering ke Mentawai, dengan melakukan diskusi kritis bersama masyarakat adat dan atau petani, pada diskusi-diskusi tersebut masyarakat menyatakan bahwa hutan adalah taman bermain mereka. Tahun 1998 saya mendengar pernyataan Pak Selester, bahwa “Orang Mentawai Tidak Pernah Mati Kelaparan, Namun Pernah Mati Kekenyangan”. Pernyataan ini sangat menarik, menariknya adalah hutan Mentawai sekaligus menjadi sumber pangan utama masyarakat adat Mentawai.

Pulau Mentawai masih berupa bebatuan muda dan bisa dikatakan tidak ditemukan batu keras di pulau

Nama: Rustam Efendi Kelahiran: Pariaman, 10 – 04 - 1974 Alamat: Simpang Ampek, Pasaman Barat Pendidikan terakhir: SLTA Jabatan/pekerjaan: 1. Anggota Majelis Nasional Petani, Serikat Petani Indonesia.

2. Dir. Daulat Institute 3. Sekretaris Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Wilayah Sumatera Barat Aktivitas saat ini: “ Penguatan Kapasitas Petani dan Organisasi Tani” dan “Penguatan Kapasitas Warga Terhadap Pengurangan Resiko Bencana”

ini. Tanah Mentawai berupa tanah muda yang terbentuk dari humus lelapukan pepohonan, bangkai dan dedaunan dan sedikit sekali tanah hitam. Bencana banjir sudah mulai kerap terjadi hanya sedikit hutan di pingir sungai yang di jadikan perladangan warga. Jadi andai diteruskan pembangunan perkebunan kelapa sawit, bencana banjir dan erosi menjadi momok utama di kala musim hujan dan kekeringan serta kesulitan air bersih di kala musim kemarau.

Hingga saat ini, masih terjadi tarik ulur perizinan perkebunan ini, sementara konflik di masyarakat mulai terjadi antara yang menerima dengan yang menolak, menurut Anda apa dampak positif atau dampak negatif jika perkebunan ini terwujud?

Sebelum bicara positif dan negatif, saya awali dengan kalimat yang saya temukan di Madobag saat diskusi dengan beberapa orang pemuda, kalimat tersebut adalah “sudah punya uang maka miskin”, hal ini terungkap karena pemuda tidak sanggup lagi beli babi untuk melaksanakan punen walaupun beliau telah bekerja sebagai buruh di proyek pembangunan desa

namun tidak punya perladangan dan ternak di tanah perladangannya.

Memang, masuknya perkebunan ke suatu daerah, maka arus masuk modal kian banyak dan terjadi tingkat tranksaksi meningkat, lalu pembangunan fisik akan meningkat, kondisi ini tentu bisa melahirkan ekonomi kelas menengah.

Namun dampak negatifnya mesti ditimbang karena lebih besar mayoritas anak desa Mentawai hanya akan jadi buruh di tanahnya sendiri, tanah ulayat atau adat akan hilang karena terjadinya perubahan hak dari hak ulayat menjadi HGU. Lalu hutan akan hilang, keanekaragaman hayati juga hilang, diikuti punahnya satwa endemik Mentawai, lalu punahnya budaya sikerei Mentawai dan tanaman obat, meluasnya daerah ancaman bencana banjir dan akan terjadi konflik kepemilikan tanah dan konflik horizontal, konflik antar suku yang saling klaim tanah ulayat, meningkatnya criminal, berubahnya pola pikir warga dari produktif menjadi konsumtif dan eningkatnya petani pengarap/ penyewa karena tidak ada lagi tanah yang bisa digarap. (r)

Sosok

T

ak bisa dilukis dengan kata-kata rasa senang Jarni Afrianti, siswa SMAN I SIberut Utara ketika ia berhasil menyabet medali perak pada cabang lompat jauh dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sumbar yang diselenggarakan di GOR H.Agus Salim Padang, mulai 27 Mei hingga 5 Juni.

Dalam POPDA tersebut, Jarni, putri bungsu dari tiga bersaudara kelahiran Sirilogui 14 Juli 1995 dari pasangan alm. Raingot dan Clara berhasil melompat sejauh 4,14 meter.

Kepada Puailiggoubat, ia mengaku sangat senang karena ini pengalaman pertama baginya mengikuti kompetisi sebesar ini. “Bangga bisa membawa nama sekolah dan Mentawai,” katanya, Selasa, 28 Mei. Saat pertandingan, Jarni dipercaya pengurus Mentawai mengikuti dua nomor lompat jauh. Hasilnya lumayan, selain mendapat perak, ia juga mendapat perunggu di nomor lompat yang lain. (bs/g)

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

kubangan tingga artinya di kala usaha perkebunan selesai maka tanah kembali ke adat. Namun hal ini sangat berbeda bahwa selesai perkebunan, tanah milik pemerintah dan di kala generasi berikutnya memahami perundang-undangan tersebut maka timbullah kesadaran kritis kaum adat dan mencoba untuk menyuarakan ketidak adilan ini. Artinya yang terjadi diawal penyerahan tanah ulayat kaum pada pemerintah untuk dijadikan perkebunan adalah pembodohan bukan pemberdayaan.

Dikala itu tidak ada ruang bagi masyarakat adat dan atau petani dalam beragumentasi serta tidak mempunyai posisi tawar sebagai pemilik tanah ulayat guna mempertahankan tanah ulayat mereka dari gempuran perluasan perkebunan skala besar.

Karena waktu itu kekuasan dipegang oleh militer. Kalau ada yang tidak setuju maka yang bersangkutan didatangi dan diintimidasi baik oleh sipil maupun militer.

Dalam perluasan perkebunan, pemerintah tidak memiliki perencanaan dalam melihat wilayah mana sebagai daerah resapan air, daerah penyangga sehingga akhir-akhir ini dirasakan dan berdampak banjir dan longsor selalu mengancam dikala pergantian musim.

Ditambah dengan perubahan iklim yang luar biasa menjadikan banjir/ longsor dikala hujan dan kering kerontang dikala musim panas.

Setelah perkebunan berjalan dan diperlukan pabrik pengolahan, timbul lagi masalah baru dengan limbah dan bau yang tidak sedap yang dihasilkan oleh pabrik. Limbah tidak dikelola dengan cara yang benar dan kadang dibuang ke anak sungai dan langsung bercampur dengan air sungai dikala musim hujan dan tentu menyebabkan penyakit kulit dan mematikan dan menjauhkan daya tangkat ikan nelayan di pesisir.

Selain limbah dan aroma yang tidak sehat, mengenai harga ditentukan sepenuhnya oleh pabrik dan adanya perbedaan harga antara kebun milik perusahaan dengan hasil kebun milik

Puailiggoubat 13

Puailiggoubat NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

Pemerintah siap melaksanakan putusan MK dengan meminta pemerintah daerah menginventarisasi hutan adat lewat perda.

MK Kabulkan Gugatan AMAN

Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar

ementerian Kehutanan menyatakan siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian uji materi UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pada 16 Mei 2013.

Putusan yang menegaskan pengakuan hutan adat bukanlah hutan negara itu, diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu.

Meski siap melaksanakan putusan MK, Kementerian Kehutanan menunggu pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) yang memuat, kawasan hutan mana yang dijadikan hutan adat tersebut.

“Jadi hutan negara itu akan dijadikan hutan adat kalau pemerintah setempat telah menetapkan luas wilayahnya, adat

14

KURIR SABU JR, kurir sabu senilai Rp 3 miliar yang ditangkap di Bandara Internasional Minangkabau, Padangpariaman diamankan petugas bea cukai (berita terkait: bawah)

K

mana yang mengusulkan kemudian ditetapkan dalam Perda,” kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, di Padang, Sabtu 18 Mei. Setelah pemda menyampaikan Perda tersebut, Kementerian Kehutanan baru melakukan pelepasan hutan negara tersebut. “Artinya kalau belum ada

Perdanya maka, hutan negara tersebut belum bisa menjadi hutan adat,” kata Zulkifli.

Menurutnya, Kementerian Kehutanan pasif menunggu usulan dari pemerintah daerah. “Daerahlah yang melakukan pengukuran kawasan hutan. Tapi kalau bukan kawasan hutan itu tidak

perlu sampai di kementerian,” ujarnya.

MK mengabulkan sebagian dari permohonan Pengujian Undang Undang (PUU) nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam sidang putusan perkara nomor 35/PUU-X/2012 yang dipimpin hakim ketua, Akil Mochtar, didampingi hakim konstitusi lainnya

mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, di gedung MK, 16 Mei lalu.

Pemohon fokus pada pengujian pasal 1 angka 6, pasal 4 ayat 3, pasal 5 ayat 1, 2, 3, dan 4, serta pasal 67 ayat 1, 2, dan 3, UU 41 tahun 1999 tersebut.

Dalam putusannya MK Dalam putusannya, MK membatalkan sejumlah kata, frasa dan ayat dalam UU Kehutanan. Misalnya, MK menghapus kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, sehingga Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

MK berpendapat harus ada pembedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara terhada hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat.

Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. (r)

Bea Cukai BIM Tangkap Kurir Sabu Senilai Rp3 Miliar PADANG - Setelah sukses menembus dua bandara internasional, Filipina dan Malaysia, akhirnya kurir sabu bernama Jeni Restiawati (30), warga Bojong Poncol Tangerang Banten, ditangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Sumatera Barat. Jeni Restiawati kedapatan membawa sabu seberat 2,8 kilogram.

Kapolsek Bandara Internasional Minangkabau, Padangpariaman, Iptu Ridwan. Z mengatakan hasil pemeriksaan sementara, kurir sabu itu mengatakan nilai sabu dalam bentuk uang itu harganya Rp3 miliar.

“Kurir sabu itu menumpang pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan AK-1370 dari Malaysia Minggu jam 07.30 WIB,” kata Ridwan, Minggu 25 Mei. Hasil interogasi polisi, lanjut Ridwan, sabu itu didapatkan kurir di sebuah hotel di Filipina, sebelum sampai di BIM, kurir ini melewati Malaysia dan Padang, rencananya akan dilanjutkan ke Jakarta,” katanya.

Awal penangkapan itu, sambung Ridwan, petugas bea cukai mencurigai gerik-gerik penumpang tersebut, ternyata setelah diperiksa pelaku membawa sabu yang disimpan di sela-sela pakaian. “Sabu tersebut diletakkan di lipatan pakaian, kemudian dibagi ke

dalam tiga koper,” ujarnya.

Saat ini pihak bea cukai masih menyelidik kasus ini. “Ini merupakan penangkapan terbesar. Untuk kurir sendiri mendapat upah mengangkut barang haram ini senilai Rp25 juta, untuk seterusnya kasus ini masih didalami pihak Bea Cukai,” katanya.

Menurut Kepala Seksi Pabean Bea Cukai Raden Agung, pihaknya

mempunyai waktu penyelidikan selama 3x24 untuk memperdalam kasus ini. “Sebelum kita serahkan ke polisi kita perlu untuk terus memperdalam kasus ini, seperti jaringan narkoba tersebut, setelah itu baru dilimpahkan kasusnya ke pihak Polda Sumbar,” katanya di kantor Bea Cukai, Senin 27 Mei. Sementara Kepala Seksi Penyi-

dikan dan Penindakan Kantor Bea Cukai, Tuahman Saragih, kurir sabu itu adalah perempuan berusia 30 tahun dia membawa sabu dari Filipina, Malaysia dan ditangkap di Bandara Internasional Minangkabau. “Rencana akan dilanjutkan ke Jakarta, tapi dengan pesawat atau mobil belum diketahui dan itu masih kita dalami,” ujarnya.

Sementara Polda Sumbar belum

bisa memberikan keterangan kepada wartawan, sebab penyidikan ini masih ditangani pihak Bea Cukai. ”Polda belum bisa memberikan keterangan, kasus ini masih di tangan Bea Cukai, dan pihak polisi masih menunggu hasil penyidikan ini,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar Kombes Arif Rahman Hakim. (rus)

Ratusan Warga Luki Demo PT. Semen Padang PADANG - Tak kunjung jelasnya seleksi karyawan PT. Semen Padang membuat warga Nagari Lubuk Kilangan (Luki), Kota Padang, Sumatera Barat yang mengklaim sebagai pemilik tanah di kawasan itu melakukan aksi demontrasi di lapangan Semen Padang yang berhadapan dengan kantor perusahaan.

Mereka menuntut usulan 1.850 warga Luki diterima sebanyak 70 persen untuk menjadi pegawai di pabrik semen tertua itu. “Dari awal kita mengusulkan 5.000 orang anak nagari disini, lalu kembali kita seleksi yang lolos itu sebanyak 1.850 orang, kemudian kita serahkan daftar tersebut ke PT. Semen Padang untuk melakukan tes lagi, harapan kita

dari jumlah yang kita usulkan mungkin bisa diterima 70 persen,” kata Nispan Jumadil, juru bicara yang mewakili enam suku (Tanjung, Sipanjang, Melayu, Chaniago, Jambak dan Koto), Rabu 22 Mei. Namun usulan itu ditanggapi PT. Semen Padang hingga 25 Mei lalu, terutama surat panggilan seleksi. Kecewa dengan sikap pihak Semen Padang, membuat warga Lubuk Kilangan ini melakukan aksi demo ini dengan cara menanami kelapa, durian dan tanaman tua di lapangan golf Semen Padang serta menutup sumber air ke pabrik. “Jangankan kabar telepon tidak diangkat, sms tidak dibalas. Jangan remeh di nagari ini,” kesalnya.

Kata Nispan, sebelum melakukan pelamaran kerja tersebut, me-

reka telah mengirim surat, negosiasi, dan dengar pendapat dengan pihak manajemen Semen Padang, barulah diusulkan nama-nama yang ikut seleksi. “Jadi kita sudah mengikuti prosedur tersebut,” ucapnya.

Nispan mengklaim, lahan yang kini dijadikan arena produksi dan perkantoran Semen Padang merupakan tanah ulayat anak Nagari Lubuk Kilangan, mulai dari kantor pabrik sampai bukit karang putih tempat mengambil bahan baku semen merupakan tanah ulayat nagari tersebut.

“Kita memiliki surat bukti kepemilikan lahan kita, Semen Padang ini tidak membayar meraup kekayaan disini, mereka juga tidak membeli kok tanah yang dipakai untuk membuat semen, itu karena

cinta kami dengan semen Padang,” katanya.

Lanjutnya, “Kami juga ingin bekerja disini, ingin juga sejahtera, di daerah ini ada ribuan anak-anak usia kerja yang menganggur, sementara orang luar yang dipekerjakan. Tiap hari kami makan debu semen disini, sementara untuk melamar jadi tukang sapu saja itu sangat sulit,” katanya.

Mereka mengancam, kalau tidak kunjung ada penyelesaian dari Semen Padang, maka aksi akan dilanjutkan mempermasalahkan lahan 412 hektar untuk bahan baku semen dan Indarung 6 yang belum selesai dengan tokoh adat setempat. (rus)

15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

Koalisi Masyarakat Sipil berencana mempraperadilankan Kejati atas penghentian penyidikan 22 kasus korupsi itu.

Rus Akbar Patrisius Sanene’

Penyidikan 22 Perkara Korupsi Dihentikan

Koalisi Masyarakat Sipil Meradang FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

enghentian Penyidikan Perkara (SP3) 22 kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) membuat Koalisi Masyarakat Sipil Sumatra Barat meradang. Mereka meminta Kejaksaan Tinggi memberi penjelasan bila perlu menggelar perkara kasus tersebut.

Koalisi yang dihuni penggiat korupsi Sumatra Barat, akademisi, jurnalis, aktivis LSM ini menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, Achmad Djaenuri, 23 Mei lalu. Salah satunya guru besar hukum Universitas Andalas, Profesor Saldi Isra, penggiat anti korupsi yang dulu aktif di Forum Peduli Sumatra Barat (FPSB).

“Saya termasuk orang yang kaget sekali mendengar Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menghentikan 22 kasus dugaan korupsi, seperti kita diterjang galodo (banjir bandang) korupsi,” kata Saldi usai pertemuan Koalisi Masyarakat Sipil dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Achmad Djainuri.

Dengan diumumkan pemberhentian kasus tersebut, kata Saldi, akan menimbulkan semangat kontra produktif dan itu tidak bagus. Pasalnya, semua orang ingin Sumatera Barat ini bersih korupsi setidaknya berkurang.

“Seharusnya Kejati bisa mencicil ekspos pemberhentian kasus tersebut, mungkin bisa dua atau tiga ekspos, jangan sekaligus, sebab ini membuat orang terkejut,” ujarnya.

Dia juga mempertanyakan soal menggantungnya nasib orang yang terkait perkara tersebut. “Kalau tidak salah, data yang saya lihat barusan ada

P

PENJELASAN KEJAKSAAN - Dengar penjelasan Kepala Kejati terkait penerbitan SP3 tehadap 22 kasus dugaan pidana korupsi 13 orang dari 22 perkara belum ditetapkan tersangka, jadi dimana letaknya menggantungkan nasib orang serta melanggar HAM. Kemudian kasus ini sejak 2004 berlangsung, namun dari data yang diterima kasus ini baru disidik oleh Kejati 2007, tidak ada 2004,” terangnya.

Artinya tambah Saldi, kalau konteks HAM, belum ada tersangka menjadikan orang berlama-lama jadi tersangka. “Soal gelar perkara di Kejaksaan Agung sudah dilakukan, ini perlu di croscek kembali.

Jangan-jangan 22 kasus ini belum ada gelar perkara, sebab kami dulu punya pengalaman jelek dengan Kejaksaan Tinggi. Dulu ada kasus korupsi, katanya sudah sampai di Kejagung ternyata setelah diumumkan ternyata surat itu

tidak ada,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Achmad Djainuri mengatakan, meski 22 kasus itu sudah dihentikan bukan berarti tertutup peluang dibuka kembali. Jika ada barang bukti baru yang kuat, maka kasus itu dapat kembali diangkat.

“Adpidsus Kajati Sumbar sedang lepas jabatan di daerah kerjanya, sehingga berkas-berkas perkara itu masih ditangannya. Jadi kita belum bisa memaparkan secara rinci,” kata Achmad beralasan.

Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumbar, Ikhwan Ratsudy, mengatakan alasan SP3 itu selain tidak memiliki bukti yang cukup, pihaknya tidak ingin menggantungkan

status yang diduga melakukan korupsi ini.

Selama 2012-2013, lanjutnya, tercatat ada 57 kasus yang ditangani oleh Kejati Sumbar. “Saat ini kasus tindak pidana korupsi yang masih terus dilakukan penyidikannya ada 28 perkara,” tuturnya.

Salah satu perkara yang dihentikan yakni dugaan kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Pariaman, Mukhlis Rahman, atas pembangunan kawasan sport center di Kelurahan Aur Karan.

Bersama mantan Wali Kota Pariaman, Mahyuddin, dan mantan Kabag Tata Pemerintahan, Anwar, mereka telah ditetapkan tersangka oleh Polda Sumbar Oktober 2011 lalu.

Ketiganya diduga merugikan negara sebesar Rp3,1 miliar dalam proses pembelian lahan untuk sarana olahraga di daerah Karan Aur, Pariaman.

Atas hal tersebut, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Vino Oktavia, mengatakan, Kejaksaan harus mengekspos penghentian kasus ini ke publik untuk mengurangi kecurangan.

“Kejaksaan Tinggi harus menjelaskan kepada publik atas penghentian kasus tersebut, dan harus lebih transparan dalam penyidikan perkara kasus korupsi tersebut,” katanya.

LBH Padang juga akan mempelajari kasus-kasus yang dihentikan penyidikan itu, jika ada perbedaan dengan hasil Kejati, maka LBH Padang sendiri akan mempra peradilankan Kejati.

Namun upaya KMSS meminta data perkara yang di-SP3 itu gagal karena Kajati menolak memberikan data, 29 Mei. Alasan Ahmad Djaenuri, pemberian berkas itu akan menghambat jika sewaktu-waktu dilakukannya penyelidikan kembali atas yang telah dikeluarkannya SP3.

“Kita tidak dapat berikan berkas tersebut karena kita juga tidak mau melanggar pasal 17 tentang UU Keterbukaan Informasi Publik, dimana akan menghambat sewaktu-waktu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan,” kata Ahmad.

Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar, Miko Kamal mengatakan KMSS akan terus mengusut intensif kasus 22 kasus yang telah diterbitkan SP3.”Kita akan usut kasus tersebut lebih intensif,” katanya. (rus/o)

Indeks Tata Kelola Pemerintahan Sumatera Barat Turun PADANG-Berdasarkan indeks tata kelola pemerintahan yang disusun oleh The Partnership Indonesia melalui Indonesia Governance Index (IGI) pada 2012, Sumatera Barat berada di peringkat 20 dari 33 provinsi di Indonesia dengan angka 5,65 di bawah Indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia yakni 5,67.

Berdasarkan catatan The Partnership Indonesia, kondisi Indeks Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dibandingkan 2008 dengan indeks keseluruhan 5,98.

Arena Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang dinilai oleh The

Partnership Indonesia diantaranya, pemerintah ( Government/Political Office), birokrasi (Bureaucracy), masyarakat sipil (Civil Society), dan masyarakat ekonomi (Economic Society) Dari empat arena penilaian tersebut pada tahun 2008, Sumatera Barat mencapai angka 5,98, pada 2012 justru menurun di 5,65 dengan indeks rata-rata nasional pada tahun 2012 yakni 5,67.

Kemudian diantara empat arena per prinsip tata kelola yang diukur pada tahun 2012 kinerja arena masyarakat sipil (6,40) yang dikategorikan cenderung baik,

sementara arena masyarakat ekonomi (6,13), arena birokrasi (5,54) masuk kategori sedang, dan pemerintah (5,00) masuk kategori sedang.

Selain itu prinsip efisiensi (7,99) dan prinsip keadilan (7,53) di arena birokrasi masuk kategori baik, sementara prinsip akuntabilitas (6,62) di arena birokrasi masuk dalam kategori cenderung buruk. Sementara itu prinsip transparansi(2,49) dan partisipasi(2,56) di arena birokrasi dan prinsip keadilan(3,16) di arena pemerintah masuk dalam kategori sangat buruk.

Pemaparan tersebut disampaikan oleh Asrinaldi A, Dosen Ilmu Politik

Universitas Andalas di Mercure Hotel pada 21 Mei lalu, dengan audiens yang dihadiri pihak pemerintah Sumbar, DPRD Sumbar, sejumlah instansi di Pemprov. Sumbar dan beberapa LSM di Sumatra Barat.

Indeks tata kelola dilakukan dengan tujuan menjamin adanya transparansi politik dan menyuarakan kepentingan masyarakat, mendorong pelayanan publik yang efisien dan efektif, mendorong derajat kesehatan dan kemakmuran masyarakat, selain itu juga meningkatkan iklim untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Dilakukannya indeks tata kelola tersebut juga ada beberapa indikator dengan menurunnya pencapaian Provinsi Sumbar dalam rentang waktu 5 tahun di beberapa aspek diantaranya aspek transparansi, partisipasi dan keberadilan. Sedangkan arena yang bermasalah adalah pemerintah dan birokrasi.

Ada sekitar 89 indikator yang menjadi pengukuran The Partnership Indonesia dari prinsip di masingmasing arena dari sumber data sekunder dan primer, sementara para responden yakni birokrat, DPRD, aktivis LSM, masyarakat ekonomi, dan akademisi. (trs)

Puailiggoubat NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

8

Belajar dari Pencemaran Sungai Batang Tapan

Suara Puailiggoubat Korupsi dan Bangkitnya Masyarakat Sipil Sumbar

S

urat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 22 perkara korupsi di Sumatra Barat oleh Kejaksaan Tinggi Sumbar mengusik rasa keadilan masyarakat. Alasan Kepala Kejati Sumbar Ahmad Djaenuri mengeluarkan SP3 karena pihaknya tidak menemukan bukti yang cukup kuat.

Banyaknya jumlah perkara yang di SP3 ini membuat masyarakat sipil Sumatra Barat bergerak melalui Koalisi Masyarakat Sipil Sumatra Barat (KMSS).

Koalisi ini memprotes tindakan Kajati menerbitkan SP3 tanpa penjelasan detail alasannya. Mereka meminta Kajati mengekspos kembali perkara itu dan mengemukakan alasan keluarnya SP3.

Dua puluh dua perkara korupsi yang dihentikan itu merupakan bagian dari 57 kasus yang ditangani Kejati Sumbar. 52 kasus merupakan kasus menunggak tahun 2012. Sejauh ini, Kejaksaan telah menyelesaikan 29 perkara korupsi sementara saat ini perkara yang dilimpahkan ke pengadilan ada 7.

Terbitnya SP3 oleh Kejaksaan Tinggi Sumbar ini tentu sah-sah saja sepanjang alasan dan dasarnya kuat. Namun banyaknya jumlah perkara yang dihentikan tentu menjadi tanda tanya. Sudahkah Kejaksaan Tinggi memiliki dasar yang kuat mengeluarkan SP3?

Menguatnya gerakan anti korupsi Sumbar ibarat mengulang kebangkitan masyarakat sipil Sumbar melalui Forum Peduli Sumatra Barat, 2004 lalu. Saat itu, sejumlah aktivis NGO, akademisi, jurnalis, praktisi hukum dan masyarakat menggugat DPRD Sumbar karena melakukan korupsi. Dalam perjuangannya, FPSB mempopulerkan istilah korupsi berjamaah dan menjadikan 43 anggota DPRD Sumbar masuk penjara.

Kebangkitan masyarakat sipil melalui KMSS ini tentu harus diapresiasi dan didorong mengawal pengusutan perkara korupsi di Sumatra Barat. Sebab saat ini, banyak perkara korupsi yang sedang ditangani kejaksaan, diantaranya perkara dugaan korupsi dugaan ganti rugi tanah Pemkab Dharmasraya yang menjadikan mantan bupati MM sebagai tersangka.

Saat ini, 15 tahun setelah reformasi bergulir, negeri ini belum juga terlepas digerogoti koruptor. Hampir setiap hari, layar televisi dan media cetak memberitakan kasus korupsi, mulai dari yang kakap hingga teri. Negeri ini seperti sudah disandera para koruptor. Sudah saatnya masyarakat sipil bangkit. z

16

B

eberapa minggu yang lalu saya mengikuti pertemuan di WALHI Sumbar, yang dihadiri sejumlah perwakilan dari NGO dan media lokal yang ada di Sumbar serta sekelompok masyarakat Kenagarian Indera Pura Barat. Pertemuan itu membahas aktifitas perusahaan sawit yaitu Pabrik PT. Incasi Raya yang berdampak pada pencemaran sungai Batang Tapan.

Dalam pertemuan itu, masyarakat Inderapura sengaja datang ingin menyampaikan keluhan mereka karena tidak tahu lagi harus kemana mencari solusi untuk mengatasi soal pencemaran sungai mereka, sudah beberapa kali menyurati pihak perusahaan maupun Pemda setempat namun hasil tidak juga ada titik terangnya, sehingga sampailah mereka ke WALHI Sumbar guna minta bantuan untuk mengawal mereka dan memberikan solusi dan langkah apa yang harus diambil agar pencemaran tidak semakin parah. S Ssuai dengan penyampaian masyarakat, sejak tahun 1997 PT. Incasi Raya yang merupakan perkebunan sawit masuk ke Inderapura setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat yang tertuang dalam MoU antara perusahaan dan masyarakat setempat, yang memuat perusahaan tidak akan membuang limbah perusahaan di sungai yang mengalir di sepanjang Kenagarian Inderapura Barat, karena sungai tersebut merupakan sumber ekonomi masyarakat yaitu mencari lokan, disamping selain dari hasil berladang dan tani.

Menurut penuturan warga pencari lokan di sungai dapat menghasilkan uang rata-rata mencapai Rp200 ribu per hari dengan jumlah lokan yang didapat sekitar 2000 hingga 3000 per hari.

Namun sejak 2011 sampai sekarang masyarakat mulai resah dengan kualitas sungai yang semakin hari semakin menurun terutama di musim kering, karena terindikasi tercemar, airnya busuk dan warnanya coklat kehitam-hitaman, kemudian masyarakat yang mandi di sana kulitnya gatal-gatal serta lokan-lokan sudah banyak mati bahkan tinggal cangkang. Akibatnya penghasilan lokan warga menurun drastis, hanya bisa mendapat Rp50 ribu per hari.

Termasuk kedalaman sungai

Nikman Sanene Staf YCMM Batang Tapan dahulunya itu 15 m, semenjak beroperasinya perusahaan tersebut saat ini kedalaman Sungai Tapan mengalami kedangkalan hingga 7 meter dan ditutupi lumpur serta banyak ditumbuhi enceng gondok.

Sebelum masyarakat mendatangi WALHI Sumbar, tim sudah mengambil sampel air dari lokasi sungai tersebut terkait laporan masyarakat bahwa adanya indikasi

masyarakat apa yang telah dialami di daerahnya dengan keberadaan suatu perusahaan yang beroperasi dengan skala perkebunan besar sehingga dari MoU yang disepakati dari awal sudah tidak lagi sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada.

Awalnya memang manis dan berjalan lancar janji-janji dan imingiming perusahaan kepada masyarakat dari segi peningkatan

pencemaran sungai akibat pembuangan limbah pabrik dan setelah hasil pengujian Labor yang diperbantukan alat dari BAPEDALDA Kota Padang menunjukkan bahwa dari standar baku mutu kimianya, air Sungai Batang Tapan terindikasi tercemar.

Membaca keluhan masyarakat Inderapura itu, kita dapat merasakan apa yang dialami masyarakat.

Mungkin kita dapat mengutip makna dari aktivitas, perjuangan dan upaya

ekonomi, pembangunan infrakstruktur dan layanan fasilitas lainnya, meyakinkan masyarakat bagaimana perusahaan itu bisa memperlancar tujuannya. Namun setelah beberapa tahun kemudian tidak lagi dihiraukan oleh perusahaan.

Mengapa ini bisa terjadi? Menjadi bahan pertanyaan besar bagi kita, karena fakta dan kejadian yang sering kita lihat di daerah lain dan tidak bertahan lama terkait dengan keberadaan perusahaan hampir tidak

memihak pada kesejahteraan masyarakat.

Seperti sekarang ini yang kita lihat di Mentawai, pihak perusahaan sawit lagi sedang gencar-gencarnya melobi dan meminta Pemda memperpanjang izin perusahaan sawit supaya perusahaan ini bisa masuk ke Mentawai. Pihak perusahaan berupaya dengan segala cara meyakinkan masyarakat untuk mendapatkan lahan.

Kalau kita melihat kondisi Mentawai, mungkinkah perusahaan dalam bentuk perkebunan skala besar?

Terlebih dahulu kita harus melihat geografis dan sosial budayanya Mentawai bahwa sudah beberapa perusahaan sebelumnya yang pernah beroperasi di Mentawai seperti HPH namun peningkatan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat belum terlihat.

Artinya masyarakat Mentawai dianggap hanya sebagai pekerja dan penonton aktifitas perusahaan tersebut. Kenyataannya setelah perusahaan tersebut masa beroperasi atau aktitasnya habis atau bangkrut, masyarakat kembali lagi bertani atau berladang menggarap lahan yang sudah lama ditinggalkan karena sebelumnya menjadi pekerja diperusahaan dengan alasan atau asumsinya untuk lebih meningkatkan taraf ekonominya yang lebih baik.

Banyak pengalaman-pengalaman lain yang bisa kita lihat misalnya dengan kondisi tanah, sungai dan kebutuhan yang mendasar di hutan yang tidak bisa lepas dari ketergantungan dengan masyarakatnya. Jika salah satu saja dirusak maka akan menimbulkan kesenjangan dalam pengelolaan tanah atau hutan yang berakibat kepada masyarakat itu sendiri baik itu kebutuhan dan pengelolaan rutinitas sehari-hari masyarakat maupun keberlanjutan SDA yang terkandung didalamnya. Keberagaman hayati dan tumbuhan juga yang menjadi ramuan obat-obatan yang secara tradisional dilakukan masyarakat Mentawai secara turun temurun nantinya tidak akan ada lagi.

Kita bisa berkaca dari pengalaman masyarakat Inderapura. Bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum memutuskan menyerahkan lahan ke perkebunan sawit apalagi menyangkut lahan untuk anak cucu nanti. z

17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

Polemik Pemberian Bantuan Mahasiswa Mentawai B

erita miring tentang penggunaan dana hibah dan bansos pada tahun-tahun sebelumnya mencuat. Padahal sistem pertanggungjawaban sudah ada. Ketentuan dan sistem pertanggungjawaban dana- dana ini telah ada, tapi tetap masih menimbulkan tanda tanya, mengapa selalu salah sasaran dan peruntukannya?

Beberapa kelemahan dari dana hibah dan bansos ini adalah : “kelemahan perencanaan dan penyusunan proposal, realisasi yang tidak sesuai, pertanggungjawaban fiktif, penyuapan dalam proses pencairan, penyaluran yang tidak tepat sasaran dan tidak direncanakan dalam prioritasnya, anggaran untuk dana-dana ini yang sangat fantastis, penerima yang tidak jelas dan tidak tepat sasaran, issu muatan politik yang tinggi tentang dana balas jasa, bentuk-bentuk pencitraan diri dari penguasa kepada rakyatnya�

Rawannya penyelewengan dana hibah dan bansos ini menuntut harus adanya perbaikan sistem penyaluran, pola pertanggungjawaban dan sistem pengawasan yang ketat. Dimana aturan mainnya telah diatur dengan jelas tentang definisi, syarat penerima, naskah perjanjian hibah, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaatnya untuk masyarakat itu sendiri.

Sedangkan untuk ormas harus terdaftar, berdomisili di wilayah setempat dan punya secretariat tetap. Sedangkan pertanggungjawabannya meliputi penggunaan dana disertai bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai aturan yang berlaku.

Disamping regulasi lanjutan dari aturan yang tertinggi, pemerintah daerah juga harus membuat aturan pelaksanaannya terlebih dahulu untuk merealisasikannya lewat perda/perbup juga keputusan dan instruksinya yang diharapkan dapat memperketat proses pemberian hibah dan bansos. Regulasi ini harus disosialisasikan, dipahami dan dipatuhi oleh pemberi maupun penerima sehingga tidak adalagi titip menitip proposal yang tujuannya tidak jelas, tidak tepat sasaran, dan hanya untuk kepentingan politis yang merugikan masyarakat.

Sebenarnya Permendagri yang lama (No 32 tahun 2011) belum sempat disosialisasikan, namun karena banyak mendapat kritikan dan masukkan dari KPK dan daerah, maka mengeluarkan Perubahan yang dituangkan ke

Permendagri Nomor oleh: Pinda T Simanjuntak 39 tahun 2012.

Untuk tahun Staf YCMM 2013 ini, harus melalui sejumlah mekanisme. Sudah ada belum lengkap persyaratan sesuai pedoman dari pemerintah pusat untuk aturan. aturan pemberian Bansos. MekanisPenyaluran Bansos dan Hibah Di menya harus melalui Tim Penyusun Mentawai Anggaran Daerah (TPAD) yang akan Sesungguhnya Pemda Mentawai merekomendasikan boleh atau tidaknya tahun 2012 sudah menganggarkan pemberian bantuan. Termasuk di bantuan sebanyak Rp2,5 miliar yang dalamnya penerima bantuan wajib diperuntukan untuk mahasiswa Mentamenandatangani pakta integritas yang wai, namun dalam perjalanannya menyatakan kesiapan untuk mem- tepatnya 21 Mei 2012, Menteri Dalam

ribetnya birokrasi ini maka proposal bantuan yang sudah diajukan oleh Mahasiswa Mentawai tidak semuanya di proses, Sementara Pemda Mentawai berpacu mengejar waktu untuk penyerapan anggaran dari masing-masing program dari SKPD hingga pada Bulan Desember 2012 Singkatnya, mahasiwa/kelompok yang butuh dana tahun ini, tahun depan baru bisa menerima kalau persayaratan telah dipenuhi, karena semua penerima

berikan laporan dari penggunaan dana Bansos yang diberikan. Sifatnya cukup ketat dan sejumlah persyaratan harus dipenuhi. Bansos diberikan kepada organisasi yang telah terdaftar sebelumnya sehingga termuat nomenklatur di dalam APBD yang bersangkutan. Tidak diperkenankan lagi pengajuan bantuan untuk kegiatan yang dilakukan dalam waktu dekat termasuk juga LSM. Bantuan yang hanya diberikan pada LSM yang sudah terdaftar minimal 3 tahun. Sementara otoritas penggunaan Bansos tidak lagi sekda, namun Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Karena penggunaan dana Bansos sangat sensitif dan sering mengundang komentar publik/LSM/dewan di media, maka sebaiknya memang perlu disosialisasikan ke berbagai kalangan. Hal ini mengingat sejumlah persyaratan yang diberlakukan atas aturan yang baru ini sangat ketat. Jika tidak dipenuhi maka tidak bisa diberikan. Masalah Bansos yang belum disalurkan, karena memang

bantuan akan di SK-kan oleh kepala daerah dan membuat lampiran daftar nama penerima dalam APBD. Oleh karena itu itu janji-janji

Negeri membuat perubahan tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Perubahan ini terletak pada substansi mekanisme pengajuan dan penyaluran hingga pada pelaporan penggunaan anggaran. Bagaimana mekanismenya? Diawali dengan pengajuan proposal permohonan bantuan yang ditujukan langsung kepada Bupati, Kemudian Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan verifikasi, kemudian setelah ditelaah oleh SKPD diserahkan dulu kepada kepada Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD). Kemudian TPAD memberikan rekomendasi untuk disyahkan Kepala Daerah, kemudian dimasukkan ke KUA-PPAS, dibahas dengan DPRD, dimasukkan dalam RKA SKPD, masukkan ke APBD, Buatkan DPA-nya, Dibuatkan SK Daftar Nama, alamat dan Besaran bantuannya baru dibantu. Oleh karena

penyaluran/pencairan dana bantuan pendidian bagi mahasiswa yang diumbar Bupati dan DPRD Mentawai pada tahun 2012 kepada mahasiswa Mentawai, sesung-guhnya itu tidak harus terjadi karena dalam penyusunan anggaran tahun 2012 tepatnya Mei 2012 Permendagri ini sudah diterima oleh masing-masing kabupaten/kota seIndonesia.

Berdasarkan pengajuan bantuan pendidikan para mahasiswa Mentawai pada Mei 2012, seyogianya Pemda sudah bisa melakukan verifikasi untuk direkomendasikan siapa-siapa yang berhak menerima bantuan berdasarkan verifikasi yang dilakukan pada tahun APBD 2013.

Kenapa masih bisa karena pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai anggaran 2013 hingga Rabu 5 Desember 2012 belum juga menunjukkan tanda-tanda akan mulai dibahas di DPRD. Ketua DPRD Mentawai yang mengatakan hingga 3 Desember 2012, draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan juga Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) belum juga diberikan oleh eksekutif.

Final dari APBD 2013, Pemda Mentawai melalui Dinas Sosial, sudah melampirkan 136 mahasiswa Mentawai penerima bantuan kependidikan sebesar Rp.170.000.000,- (lihat lampiran APBD Mentawai 2012) masing-masing mendapat Rp. 1.250.000.

Dengan demikian jika mahasiswa Mentawai ingin mendapatkan bantuan pendidikan otomatis harus mengajukan permohonan kembali ke Pemda tahun ini untuk bisa dianggarkan di APBD Mentawai tahun 2013 yang tentunya penyerahan bantuanpun diserahkan tahun . z

Mekanisme Pencairan Bantuan

Puailiggoubat NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

Sermon akan mengeluarkan edaran agar muatan lokal Budaya Mentawai segera diajarkan di sekolah-sekolah.

Gerson Merari Saleleubaja

JADI KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Sermon Sakerebau Prioritaskan Beasiswa dan Mulok Bumen FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

FOTO:IRMAN JHON/PUAILIGGOUBAT

enjadi kepala dinas berarti mengemban tanggungjawab yang lebih besar dan berat apalagi jika pendahulunya meninggalkan pekerjaan rumah sulit yang mesti dilanjutkan, itulah kini yang akan dilakukan Sermon Sakerebau, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang baru dilantik Senin, 27 Mei oleh Bupati Mentawai Yudas Sabaggaelet, menggantikan Syaiful Jannah yang mengundurkan diri.

Langkah awal yang akan dilakukan Sermon membenahi dan menata internal, mulai dari administrasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. “Koordinasi dengan kepala-kepala bidang agar pelaksanaan program berjalan sinergis,” katanya saat dihubungi Puailiggoubat Rabu, 29 Mei. Namun yang tak kalah penting, lanjut Sermon, masalah yang akan diselesaikan tahun ini terkait beasiswa mahasiswa baik yang berprestasi maupun mahasiswa yang dikuliahkan Pemkab Mentawai.

“Persoalan ini sangat krusial dan mesti segera diselesaikan, untuk itu semua sumber daya di dinas akan saya maksimalkan untuk memecahkan hal ini,” ujarnya.

Ketika ditanya soal muatan lokal (mulok) Budaya Mentawai (Bumen), sebelum menjawab Sermon tertawa. Ia

18

M

Sermon Sakerebau

MULOK - Murid SDN 09 Muarasikabaluan belajar tundukat dan tanaman obat mengatakan, terkait penerapan mulok Bumen di sekolah yang ada di Mentawai itu adalah hal yang mutlak dikerjakan dan mesti dicapai.

Sermon mengatakan, sebelum diangkat menjadi kepala dinas pendidikan, ia sudah bekerja sama dengan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) saat masih menjabat sebagai

kepala ranting pendidikan Siberut Utara (sekarang Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara) pada 2005.

Saat itu, meski tidak ada perintah langsung dari atasannya namun karena kecintaannya terhadap pengembangan dan penguatan budaya Mentawai, ia berani mengeluarkan surat agar seluruh sekolah yang berada di bawah naungan

25 Siswa SMAN 2 Sipora Utara Lulus Bidik Misi PADANG - Sebanyak 25 siswa dari SMAN I Sipora Utara lulus seleksi program Bidik Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kepala SMAN 2 Sipora Utara, Bisronel mengatakan siswanya yang lulus tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dengan rata-rata nilai 7,5.

“Semuanya lulus karena yang ikut seleksi program itu sebanyak 25 orang,” katanya kepada Puailiggoubat, Rabu, 29 Mei. Bisronel menyebutkan, siswa yang lulus tersebut tersebar di beberapa universitas di Indonesia diantaranya Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Panca Bhakti (UPB).

“Saya berharap mereka

belajar dengan baik dan menyelesaikan kuliahnya sesuai jadwal,” ujarnya, namun ia tak merinci nama-nama siswa yang lulus tersebut.

Tahun lalu, sebanyak sembilan siswa dari SMAN I PUS juga lulus seleksi program Bidik Misi ini yang tersebar di tujuh perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Program bidik misi sendiri sudah diluncurkan tahun 2010 melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional. Program Bidik Misi ini memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan bantuan biaya hidup.

Ada enam tujuan yang ingin dicapai program ini yakni meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi.

Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang berpotensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang akademik atau kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi.

Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. (imj/g)

ranting pendidikan Siberut Utara menerapkan pelajaran tersebut.

Sekitar 2007 ia ditarik ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapeijat, saat itu ia diberi jabatan Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah. Semangatnya untuk mewujudkan Bumen menjadi mulok di seluruh Mentawai tak padam. Bahkan 2008 direncanakan membentuk tim rekayasa kurikulum mulok Bumen yang bertugas menyusun draf kurikulum. Namun hingga 2009 tim itu tidak terbentuk karena persoalan internal di dinas itu sendiri.

Pada 2009, Sermon dimutasikan ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) dengan jabatan sekretaris. Selang beberapa waktu ia juga pernah menjabat humas pemda dan dimutasi lagi ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan telekomunikasi Mentawai pada 2012 sebagai sekretaris.

Tak bertahan lama, 2013 ia dimutasi lagi ke jabatan baru yakni kepala BPMPKB, hanya beberapa bulan berselang, ia kembali dimutasi pada 27 Mei 2013 ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mentawai dan dipercaya menjabat kepala dinas.

Mesti dipindah ke sana ke mari, namun semangat untuk mewujudkan budaya Mentawai menjadi muatan lokal di seluruh sekolah di Mentawai tidak lekang. “Saya hanya meneruskan cita-

cita dan perjuangan yang saya lakukan sebelumnya atas dasar kecintaaan saya terhadap kemajuan di Mentawai,” katanya.

Sermon menyebutkan, rencana menerapkan mulok Bumen di seluruh sekolah di Mentawai telah ia sampaikan kepada Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet. “Beliau sangat setuju hal itu dilakukan, tinggal saat ini bagaimana menyusun strategi yang tepat agar semua proses berjalan lancar,” katanya.

Ia juga tidak mau gegabah melaksanakan hal itu, untuk itu ia akan mempersiapkan sarana pendukung seperti bahan ajar, guru pengajar dan hal lain dibutuhkan. Sermon mengakui saat ini mungkin belum bisa dilakukan maksimal namun tahun depan pihaknya akan mengusulkan anggaran ke APBD 2014 untuk mendukung program ini.

“Cita-cita saya pelajaran bumen diajarkan mulai dari Simatalu hingga Pulau Pagai, ini sangat mutlak dan saya sangat mengapresiasi apa yang rekanrekan lakukan di Siberut,” ujarnya.

Ia tidak menampik kalau beberapa sekolah di Mentawai masih ‘malu-malu’ menerapkan hal ini, namun ia akan mengeluarkan surat edaran agar mulok Bumen segera diajarkan. Karena menurutnya persoalan Bumen bukan hanya persoalan mata pelajaran namun lebih dari itu adalah identitas sebagai orang Mentawai yang merupakan sebuah kekuatan. (g)

19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

Mayoritas siswa yang tidak lulus dari SMAN I Siberut Selatan Tim Redaksi

da yang kegirangan ada juga yang menangis, itulah luapan emosi siswa SMAN 2 Sipora Utara, Kabupaten Mentawai saat menerima pengumuman kelulusan Ujian Nasional tingkat SMA, Jumat, 24 Mei. Hari itu, pemberitahuan tentang kelulusan diberikan dalam bentuk surat kepada tiap siswa. Di sekolah itu, dua siswa tidak lulus dari 124 peserta UN yang terdaftar. Dari 124 siswa tersebut, satu orang tidak ikut ujian sama sekali.

Berbeda dengan teman-temannya yang melompat kegirangan setelah membaca surat dari sekolah karena mereka dinyatakan lulus, wajah Emilianty, salah seorang murid sekolah itu ditekuk dan menyendiri di lapangan sekolah. Di tengah keriuhan itu, Emilia menangis sejadi-jadinya karena dalam surat pemberitahuan yang diterimanya menyebutkan ia tidak lulus.

Meski teman, guru termasuk Kepala SMAN 2 Sipora Utara, Bisronel bergantian menghiburnya, kesedihan Emilia tak bisa terobati. Bahkan ia tak mau pulang ke rumah dengan hasil tersebut. Setelah dibujuk oleh seorang gurunya, Emilia baru pulang yang diantar langsung guru tersebut.

Berbeda dengan Emilianty, Serlitas Saogo, murid lain mengatakan sangat senang karena ia bisa lulus. Dengan hasil tersebut, kata Serlita, cita-citanya masuk TNI Angkatan Laut di Yogyakarta berjalan lancar.

Kebahagiaan yang sama juga diungkapkan Wenderson Saogo, dengan hasil UN yang baik, rencananya kuliah jurusan guru di Universitas Eka Sakti Padang bisa terwujud.

Meski ada siswanya yang tidak lulus, Kepala SMAN 2 Sipora Utara, Bisronel mengatakan persentase kelulusan ini cukup memuaskan karena sebelumnya ia hanya menargetkan 70 persen.

A

HASIL UN

Mentawai Kembali Urutan Terakhir FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

PERPISAHAN Pelajar kelas III SMAN 1 Siberut Utara bersalaman dengan majelis guru dalam acara perpisahan

“Secara pribadi saya puas, karena target saya tidak terlalu tinggi kok,” katanya kepada Puailiggoubat Jumat, 24 Mei. Selain puas karena persentase kelulusan, Bisronel menyebutkan, ia juga senang karena saat ini siswanya ada yang ikut seleksi program Bidikmisi dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 25 orang di jurusan keguruan, kesehatan dan lainnya di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Namun ia tak merinci nama dan universitas tersebut.

Sementara Kepala SMAN 1 Siberut

Utara, Paulus Sikaraja akhirnya lega karena semua siswanya lulus 100 persen. “Untuk tahun ini siswa kita dari kedua jurusan lulus seratus persen,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi Puailiggoubat diruang kerjanya 27 Mei. Demikian juga dengan SMAN 1 PUS, sebanyak 177 siswanya yang ikut UN lulus semua. Hasil ini jauh meningkat dibanding tahun lalu dimana 37 siswa tidak lulus UN. Dari hasil perolehan nilai UN SMA 2013, Mentawai kembali menorehkan prestasi buruk dalam hal jumlah ketidaklulusan siswa. Jika tahun lalu jumlah

peserta UN SMA yang tidak lulus sebanyak 46 orang dari 695 siswa, tahun ini hasilnya nyaris sama, dari 752 peserta, sebanyak 42 siswa dinyatakan tidak lulus.

Meski begitu, Kepala Bidang SLTP dan SLTA Dinas Pendidikan Kabupaten Mentawai, Motisokhi Hura mengatakan persentase kelulusan siswa sebesar 94,13 persen, sementara persentase tidak lulus sebesar 5,87.

“Peserta UN yang tidak banyak lulus berasal dari SMAN I Siberut Selatan yakni 40 siswa, 36 siswa dari jurusan IPS dan empat orang dari IPA,

Eksistensi Bahasa Melayu Dibahas 17 Perguruan Tinggi PADANG-Sebanyak 17 perguruan tinggi dari tujuh negara yakni Indonesia, Malaysia, Jerman, Amerika, Jepang, Denmark dan Australia akan menggelar simposium yang bertajuk International Symposium on Malay/Indonesian Linguistics (ISML) ke-17yang membahas eksistensi bahasa Melayu pada 6-10 Juni di Aula Balairung Caraka Gedung B Kampus I Universitas Bung Hatta, Ulak Karang, Padang, Sumatra Barat.

Dekan Fakultas Ilmu Budaya UBH, Puspawati mengatakan pemilihan UBH menjadi tempat

penyelengggaraan karena pihaknya telah bekerjasama dengan Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Departement of Linguistics and Cognittive Science, Universitiy of Delawere dan Departemnt Linguistic, Max Planck Institiute for Evolutionary Anthoropology, Jerman.

“Simposium akan mempresentasikan makalah hasil kajian bahasa bersifat mikro dan makro dalam hubungan masyarakat, variasi bahasa dan budaya Melayu dan Indonesia serta mengkaji ilmu linguistik dan ilmu yang ada kaitannya

dengan linguistik,” katanyaSelasa, 21 Mei. Puspawati menyebutkan, simposium tersebut rutin digelar tiap tahun secara bergilir tiap negar peserta yang bertujuan mengumpulkan para ahli yang membahas permasalahan bahasa dan budaya serta dialek-dialek yang ada di dalam rumpun Melayu Indonesia.

“Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah,” ujarnya.

ISMIL ini kata Ketua Pelaksana Elfiondri, pertama digelar di Malaysia pada 1997, hingga ISMIL ke-16 kegiatan ini telah diselenggarakan di

enam negara yakni Indonesia, Belanda, Malaysia, Jerman, Amerika dan Sri Langka.

Dalam simposium yang nantinya menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar dan penulisan makalah akan membahas phonology, phonology dialec, historical comperative, morphology, morphology morphosyntax, semantics, semantics lexical catagories, syntaxgrammatical relations, syntax nominalisations, siciolinguistics, anthoropological, contact, languange change, acquisition, endangerment and documentation dan syntaxis. (rus/gsn)

sementara dua orang lagi berasal dari SMAN 2 Sipora Utara,” katanya saat dihubungi Puailiggoubat lewat telepon, Jumat, 24 Mei. Menurut Moti, awalnya terdapat satu siswa di SMAN 2 Sipora yang masih diragukan kelulusannya karena nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) tidak keluar. Setelah Dinas Pendidikan Mentawai melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Sumbar dan melakukan penghitungan manual, siswa tersebut akhirnya diluluskan.

Selain kedua SMA tersebut, lanjut Moti, peserta UN dari SMAN 1 Siberut Utara, SMAN 1 Sipora Selatan, SMAN 1 Pagai Utara Selatan dan SMA Tridarma di Sikakap lulus semua.

Dari persentase siswa UN tingkat SMA di Dinas Pendidikan Mentawai tahun lalu dengan jumlah peserta sebanyak 695 orang, sebesar 6,62 tidak lulus. Angka ketidaklulusan juga didominasi siswa dari jurusan IPS yakni 42 orang sementara IPA hanya 4 orang. Dari jumlah tersebut, Mentawai menempati angka paling bawah yakni nomor urut 19 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar.

Jika tahun lalu penyumbang angka ketidaklulusan paling banyak berasal dari SMAN I PUS yakni 37 siswa dari 46 orang yang tidak lulus. Tahun ini, siswa terbanyak tidak lulus berasal dari SMAN 1 Siberut Selatan yakni 40 siswa. (trs/cri/bs/fs/gsn)

PENDIDIKAN Menunggu transisi tersebut, YCMM dan SDN 12 Muntei akan membuat nota kesepahaman

Gerson Merari Saleleubaja

Puailiggoubat

nstruksi Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet agar Sekolah Hutan Magosi di

Dusun Salappak, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan menjadi filial ketika mengunjungi Magosi pada 11 April telah diamini semua pihak, namun rencana tersebut tidak bisa terealisasi dengan cepat karena ada beberapa tahapan yang mesti dilalui.

“Banyak proses yang mesti dilalui terutama terkait administrasi,” kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan, Hijon Tasirilotik lewat telepon kepada Puailiggoubat, Senin, 27 Mei. Secara pribadi dan dinas, kata Hijon, pihaknya sangat mendukung instruksi itu, buktinya saat masih menjabat Kepala SDN 16 Saliguma, dirinya telah menandatangi nota kesepahaman (MoU) dengan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) yang menyatakan murid dari Sekolah Hutan bisa melanjut ke SDN 16 Saliguma agar mereka mendapat pengakuan.

“Namun semua ada proses, dan saat ini kita sedang lengkapi, rencananya sekolah hutan akan jadi filial SDN 12 Muntei, kita sudah bicara kepada kepala sekolahnya dan beliau setuju,” ujarnya.

Hijon menyebutkan proses yang mesti dilengkapi berupa pengaturan guru, biaya, administrasi guru dan lainlain yang bertujuan memperlancar proses belajar di sekolah itu jika sudah resmi jadi filial.

“Kalau datanya sudah lengkap, kami tinggal laporan ke Pak Bupati,” katanya.

Menambahkan kata Hijon, Koordinator Divisi Pendidikan YCMM,

MENGGAMBAR - Murid sekolah hutan Magosi, Dusun Salappak belajar menggambar Tarida Hernawati mengatakan, ia telah membicarakan hal itu dengan Kepala SDN 12 Muntei, Netty Anwar.

“Intinya beliau setuju dan bahkan sudah ada kesepakatan, beliau menganjurkan agar proses transisi ini mesti melalui sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tidak terkejut,” katanya.

Sembari menunggu proses tersebut, lanjut Ida, kepala cabang menganjurkan pola kerjasama sekolah mengadopsi nota kesepahaman (MoU) yang dibuat antara YCMM dengan SDN 16 Saliguma pada 24 Januari 2013.

MoU yang akan ditawarkan, kata Ida isinya sama dengan yang pernah dibuat sebelumnya. Jika MoU itu sama maka poinnya berupa YCMM dan SDN

12 Muntei sepakat kurikulum pelajaran di Sekolah Hutan merupakan perpaduan kurikulum lokal tetapi tidak terbatas dengan kurikulum nasional berdasarkan jenjang kelas yang diajarkan pada SDN 12 Muntei.

Kedua lembaga wajib melakukan kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi guru-guru sekolah hutan sesuai dengan pertimbangan kemampuan masing-masing dan bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya proses belajar mengajar. Untuk sementara ini, sampai sekolah menjadi filial, YCMM berperan lebih besar menyediakan gaji guru-guru serta sarana dan prasarana di sekolah hutan dan dalam hal ini SDN 12 Muntei

549 Guru Mentawai Ikuti UKG PADANG - Tahun ini sebanyak 549 guru mulai tingkat TK Hingga SLTA di Mentawai akan mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG) yang diadakan di Padang pada 3-5 Juni 2013.

Kepala Bidang SLTP dan SLTA Dinas Pendidikan Mentawai, Motisokhi Hura mengatakan, jadwal pelaksanaan ujian yang ditetapkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimulai pada 28 Mei hingga 8 Juni.

Namun karena jadwal tersebut bertepatan dengan ujian sekolah maka peserta guru dari Mentawai memilih ikut ujian pada 3-5 Juni.

“UKG ini dilaksanakan di Padang

20

Sekolah Hutan Magosi Jalan Berliku Menjadi Filial FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

I

NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

tepatnya di SMKN 9 Padang dan SMKN 5 Padang, kita berharap semua peserta lulus semua,” katanya, Selasa, 28 Mei. Pada UKG sebelumnya, lanjut Moti, dari 200 peserta guru dari Mentawai yang ikut, yang lulus hanya dua orang.

Sutanto, salah seorang Pengawas di kantor Cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara mengatakan, UKG kali ini diikuti 73 guru dari beberapa SD, SMP dan SMA di Siberut Utara.

“UKG ini untuk melihat apakah guru tersebut sudah memiliki kemampuan sebagai guru, ini juga sebagai salah satu syarat bagi guru

yang mau sertifikasi. Disisi lain, ini akan memacu guru untuk lebih meningkatkan diri lagi karena dengan meningkatnya mutu dan kualitas guru secara otomatis mutu pendidikan akan meningkat juga,” katanya, Senin, 27 Mei. Sutanto menyebutkan, salah satu kesulitan yang dihadapi guru di Mentawai adalah keterbatasan pengetahuan mereka mengenai teknologi internet jika ujian langsung dilakukan secara on line.

“Untuk menghidupkan laptop saja masih ada yang tidak bisa, apa lagi hal-hal lainnya. Kabupaten harus melihat ini ke depan,” ujarnya. (trs/bs/g)

memberikan dukungan sesuai kemampuan yang dimiliki.

Tarida mengatakan, sebagai langkah

mendukung proses tersebut pihaknya akan membantu menyediakan data yang dibutuhkan sekolah untuk kelengkapan siswa agar proses pendaftaran dan mendapatkan Nomor Induk Siswa (NIS) lancar.

Sementara data yang dimiliki YCMM pada 2012, jumlah usia pra sekolah (0-6 tahun) di Dusun Bekkeiluk sebanyak 15 orang, Salappak sebanyak 63 anak, Magosi sebanyak 17 anak dan Tinambu sebanyak 28 orang. Sementara anak usia sekolah (6-13 tahun) di Bekkeiluk sebanyak 19 orang, Salappak sebanyak 81 orang, Magosi sebanyak 17 orang dan Tinambu sebanyak 33 orang.

“Kepala SDN 12 Muntei dalam waktu dekat akan melakukan pendataan jumlah siswa untuk dimasukkan dalam data sekolah,” ujarnya.

Lanjut Tarida, Kamis, 23 Mei, ia dan kepala SDN 12 Muntei berencana membahas hal itu dengan Bupati Mentawai di Tuapeijat namun urung dilakukan karena bupati sedang kunjungan kerja. “Pembicaraan itu akan ditindaklanjuti lagi oleh kepala sekolah dan cabang,” katanya. (g)

Belum Wisuda Lulusan Teknik UBH Sudah Dipinang Perusahaan PADANG - Untuk memperbesar peluang lulusan diterima di dunia industri, sejak 2002 Universitas Bung Hatta (UBH) melakukan terobosan dengan membuka program studi Teknik Ekonomi Konstruksi atau dikenal dengan Quatity Surveying (QS).

Ketua Prodi Teknik Ekonomi Konstruksi, Zulherman mengatakan, jurusan QS di UBH pertama kali dibuka pada 1997 yang bekerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

Jurusan itu kata Zulherman merupakan satu-satunya di Indonesia yang diasuh oleh tenaga pengajar setingkat profesor dan doktor.

“Untuk meningkatkan kualitas lulusan dan jaminan peluang pekerjaan bagi mahasiswa QS UBH, setiap dosen yang mengajar akan lebih banyak praktek lapangan daripada teori,” katanya, Jumat, 17 Mei. Setiap tahun, lanjut Zulherman, mahasiswa QS UBH berkesempatan melakukan praktek dan kuliah bersama dengan UTM Malaysia. Selain itu, jurusan QS UBH selalu membangun shilaturahmi dengan para alumni QS dan tempat mereka bekerja, kemudian membina kerjasama dengan dunia industri dengan kompetensi yang sesuai dengan bidang ilmu QS. “Program studi ini menjadi unggulan karena mahasiswa yang belajar di jurusan ini sebelum mereka tamat kuliah dan masih kerja praktek sudah dipinang oleh perusahaan-perusahaan yang udah go internasional, Ini berarti masa tunggu seorang alumni QS untuk bekerja menjadi minus. Selain itu, lulusan QS UBH juga siap diterima oleh dunia kerja di Malaysia dan negara-negara persemakmuran lainnya,” ujarnya.

Sebagai bukti Zulherman mengatakan 19 orang lulusan QS yang di wisuda April 2013 kemarin sudah dikontrak untuk bekerja di PT. Adhi Karya, PT. Hutama Karya, PT. Reynolds Partnership, PT. Total Citra Indonesia, PT. Acset Indonusa, semuanya tu di Jakarta. (rus/g)

Puailiggoubat NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai menganggarkan dana Rp125.250.000 untuk program mendorong masyarakat makan ikan.

21

DKP Mentawai Ajak Masyarakat Makan Ikan FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Irman Jhon Patrisius Sanene

inas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai akan menggalakkan gemar makan ikan di tengah masyarakat pada 2013.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai, Edi Sukarni mengatakan, program tersebut akan disosialisasikan dengan nama Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

Menurut Edi, program tersebut dilakukan karena masyarakat Indonesia itu kurang mengkonsumsi ikan.

“Program kita ini juga dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,” katanya saat dihubungi Puailiggoubat, Selasa 14 Mei lalu.

Menurut Edi Sukarni, efek ekonomi kegiatan ini akan meningkatkan pendapatan nelayan. “Semakin banyak masyarakat makan ikan, nelayan semakin termotivasi untuk melaut,” ujarnya.

Dana yang dianggarakan dalam APBD Mentawai 2013 untuk mendukung sosialisasi memasyarakatkan makan ikan Rp125,250,000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Terkait dengan gerakan tersebut, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kabupaten Kepulauan Mentawai mengadakan kegiatan lomba masak serba ikan yang diikuti 24 kelompok dari 40 yang diundang, Sabtu, 18 Mei. Kegiatan ini, kata Edi Sukarni, merupakan kedua kalinya dilakukan yang bertujuan mendorong kreatifitas

D

TANGKAPAN NELAYAN Dua nelayan di Dusun Muara Desa Sikabaluan menimbang hasil tangkapan untuk dibawa ke Padang

ibu-ibu agar dapat menciptakan restoran serba ikan siap saji.

Menurut Edi, kegiatan ini untuk mendorong niat ibu-ibu menciptakan restoran serba ikan agar ekonomi keluarga dapat bertambah dengan usaha tersebut. “Kita berharap ini bisa memotivasi ibu-ibu, kegiatan ini akan terus dilombakan tiap tahun dan kedepan akan mengundang perwakilan di seluruh desa yang ada di kepulauan Mentawai,” ujarnya.

Ketua Forikan Mentawai, Rosmaida Sagurung menyebutkan dalam lomba tersebut yang dinilai ada dua yakni rasa dan kemasan hidangan.

Menurut Rosmaida, masakan yang enak

adalah masakan yang bisa membuat pengonsumsi selalu ingin menikmatinya yang didukung dengan kemasan yang mengundang selera makan.

“Setiap juara kita memberikan hadiah berupa alat-alat dapur dan uang senilai Rp1 juta paling maksimal sedangkan peserta lain yang belum mendapat kesempatan juara juga kita berikan semangat berupa uang saku,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, saat membuka acara, mengatakan, kegiatan ini sebagai salah satu alternatif pendorong peningkatan pendapaten ekonomi dalam keluarga.

“Ke depan saya berharap ada restoran

KKP - FAO Perluas Kerjasama Bidang Kelautan dan Perikanan JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Food and Agricultural Organization of The United Nations (FAO) memperluas kerjasama dalam pengembangan sumberdaya perikanan dan kelautan Indonesia dengan melibatkan semua unit eselon I yang ada di KKP dengan ditandatangani surat kerja sama di Jakarta, Senin, 27 Mei. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, mengatakan kerjasama dengan FAO telah dimulai sejak 2007 dan terus berlanjut hingga tahun ini. Pada 2012, kata Sharif,

program yaitu The Bay of Bengal Large Marine Ecosystem Project (BOBLME). Program yang akan berjalan hingga 2014 ini bertujuan untuk menyusun rencana aksi strategis perlindungan ekosistem dan pengelolaan sumber daya perikanan Teluk Benggala secara berkelanjutan dalam meningkatkan keamanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

“Program lain, berupa Strategies for Trawl Fisheries by catch Management (REBYC-II CTI) yang berujuan mengurangi

tangkapan bycatch dan dampak penggunaan pukat ikan yang telah dimulai 2012 dan akan berjalan hingga 2016,” katanya.

Sharif mengatakan, kerjasama KKP-FAO langsung bersentuhan dengan kepentingan para nelayan.

Diantaranya program Regional Fisheries Livelihoods Programme for South and Southeast Asia tahun 20092013 yang bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat nelayan skala kecil dan lembaga pendukung di Kamboja, Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Timor Leste dan Vietnam. (g)

serba ikan yang diperlombakan,” katanya.

Untuk meningkatkan usaha ini, kata Yudas, Bank Nagari bisa memberikan

pinjaman modal usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, hal ini tergantung keseriusan dalam mengelola usaha. (g)

Mentan Canangkan Cinta Buah Lokal JAKARTA - Di tengah serbuan buah-buahan impor, pemerintah terus berupaya meningkatkan konsumsi buah dan sayur, salah satunya dengan melakukan promosi dan sosialisasi mengenai manfaat buah dan sayuran nusantara bagi kesehatan, dan perannya yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menteri Pertanian, Suswono mengatakan, tingkat konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia masih rendah. Konsumsinya, lanjut Suswono belum mencapai 40 kg per kapita dalam setahun tahun yang mestinya lebih dari 65 kg per kapita per tahun.

“Untuk itu pemerintah berusaha untuk mendorong gerakan cinta buah dan sayur kepada seluruh masyarakat Indonesia,” katanya saat acara deklarasi Gerakan Cinta Buah dan Sayuran Nusantara dan pengukuhan pengurus Masyarakat Pencinta Buah dan Sayur Nusantara (MPBSN) di Jakarta, Minggu, 26 Mei. Selain mendorong konsumsi buah, pemerintah juga kata Suswono, berusaha menjaga daya saing buah nusantara dengan cara meningkatkan kualitas dan kontinuitas produksi, meningkatkan akses petani ke pasar modern melalui penguatan struktur rantai pasok dan memajukan pasar tradisional serta meningkatkan promosi dan pemasaran baik dalam maupun di luar negeri.

Suswono menyebutkan, MPBSN bertujuan membangun komunikasi, kerjasama dan upaya konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka menjaga, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan buah dan sayuran nusantara sebagai sumber kesejahteraan, konsumsi utama bagi masyarakat Indonesia dan untuk kelestarian lingkungan hidup.

Menambahkan kata Suswono, Ketua Umum MPBSN, Mieke Wahyuni Suswono mengatakan, mengonsumsi buah dan sayur nusantara berarti mengangkat martabat petani. “Selain itu, pada dasarnya produk buah dan sayur domestik lebih aman, sehat, dan segar karena menggunakan pupuk organic,” ujarnya. (g)

EKOKER Ketiadaan sarana transportasi laut membuat Pangkalan Angkatan Laut Mentawai kesulitan mengejar pelaku pencurian ikan.

Irman Jhon

M

inimnya fasilitas pengawasan menyebabkan pencurian kekayaan laut Mentawai sulit

ditindak dan diberantas. Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Harian Pangkalan Angkatan Laut Mentawai, Mayor Imanuel Simanjuntak kepada Puailiggoubat di Tuapeijat, Kamis, 16 Mei. Menurut Imanuel, pihaknya belum bisa mengadakan pengawasan menyeluruh karena minimnya fasilitas.

“Kami tidak punya speedboat untuk melakukan operasi pengejaran pelaku pencurian ikan di perairan Mentawai, selama ini kita hanya melakukan pengawasan sebisa kita dengan seluruh keterbatasan fasilitas” katanya.

Untuk itu, Imanuel berharap melalui kunjungan Danlantamal dapat membantu mempercepat proses pembangunan pangkalan utama yang

Puailiggoubat

NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

22

FASILITAS PENGAWASAN MINIM

Pencurian Hasil Laut Merajalela berlokasi di Simaoumbuk, Desa Goisok Oinan, Kecamatan Sipora Utara.

“Apabila hal itu terlaksana secara otomatis fasilitas pasti akan terpenuhi,” ujarnya.

Menurut Danlantamal II Brigjen.

Mar TNI Soedarmin saat kunjungan, bukan hanya pencurian ikan yang perlu diawasi, kedatangan kapal atau orang asing juga perlu ditertibkan. “Kita tidak boleh percaya seratus persen, kita perlu mencurigai kedatangan kapal-kapal atau orang asing di kepulauan Mentawai, siapa tahu membawa narkoba atau sedang memanfaatkan kelemahan kita yang ada disini,” tambahnya Terkait dengan rencana pembangunan pangkalan utama di Mentawai, Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlatamal) II Padang, Brigjen. Mar TNI Soedarmin mengatakan, persetujuan utama di tangan kewenangan pusat.

“Kita melakukan survey ini berdasarkan perintah dan kondisi, hasilnya nanti akan di sampaikan ke pusat,” ujarnya. (g)

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

LEGO JANGKAR - Kapal-kapal ikan yang sedang lego jangkar di pelabuhan Maileppet, Siberut Selatan

Daya Saing Produk Kerajinan Kreatif Ramah Lingkungan Terus Ditingkatkan JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Dewan Kerajinan Nasional(Dekranas) terus bekerjasama mempromosikan dan memasarkan produk kerajinan nasional agar dikenal masyarakat luas, terutama mengenai perkembangan kreativitas dan keunikannya.

Salah satu promosi yang dilakukan dengan menyelenggarakan Gelar Produk Anyaman yang diikuti 48 peserta industri kecil dan

menengah (IKM) binaan Dekranas dari berbagai daerah yang menampilkan produk batik, tenun, sulam, songket, perhiasan, aksesoris, dan produk interior di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Jakarta yang diselenggarakan selama empat hari, 21-24 Mei. Ketua Umum Dekranas, Herawati Budiono yang membuka acara yang bertemakan “Peningkatan Daya Saing Melalui Pengembangan Produk FOTO:IRMAN JHON/PUAILIGGOUBAT

LOMBA MEMASAK - Ibu-ibu mengikuti lomba masak serba ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) Km 2 Tuapeijat

Kerajinan Kreatif dan Ramah Lingkungan” tersebut mengatakan, untuk memenuhi tuntutan pasar dunia yang semakin ketat diperlukan upayaupaya pengembangan produk kerajinan yang kreatif, inovatif, dan berkualitas.

“Upaya-upaya itu berupa desain yang baik sesuai dengan selera pasar serta memperhatikan kontinuitas bahan baku dan produknya harus ramah lingkungan, sehingga meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri,” katanya.

Menteri Perindustrian, Mohamad S. Hidayat mengatakan kerajinan anyaman merupakan salah satu kekayaan tradisi bangsa dengan berbagai bentuk yang indah dan fungsi beragam.

“Kerajinan anyaman memiliki potensi besar sebagai komoditas industri kreatif yang bernilai estetika dan ekonomi yang tinggi,” ujarnya.

Menurut Hidayat, industri kreatif pertumbuhannya semakin meningkat hingga 7 persen per tahun. Produk kreatif yang dimaksud mencakup beberapa subsektor industri kreatif, antara lain produk periklanan, arsitektur, pasar barang seni, desain, permainan interaktif, video, film, fotografi, fesyen dan kerajinan, serta komputer dan piranti Lunak.

Khusus subsektor fesyen dan

kerajinan serta Komputer dan Piranti Lunak, lanjut Hidayat, merupakan subsektor dominan dalam memberikan kontribusi ekonomi, baik dalam peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, jumlah perusahaan, hingga ekspor.

Nilai tambah yang dihasilkan subsektor Fesyen dan Kerajinan berturut-turut sebesar 44,3 persen dan 24,8 persen dari total kontribusi sektor industri kreatif, dengan penyerapan tenaga kerja

sebesar 54,3 persen dan 31,13 persen, dan jumlah usaha sebesar 51,7 persen dan 35,7 persen.

Hidayat menyebutkan, nilai ekspor dari kedua subsektor ini mencapai rata-rata US$ 13 miliar per tahun selama beberapa tahun terakhir ini. Dominasi kedua subsektor tersebut karena populasinya menyebar di seluruh wilayah Indonesia yang didukung kekayaan budaya etnis di masing-masing daerah. (g)

Wamenkeu II: Kenaikan BBM Bersubsidi Harus Cepat JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan II Mahendra Siregar mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi harus dilakukan secepat mungkin. Hal tersebut guna menghindari pembengkakan kuota pemakaian BBM bersubsidi untuk menjaga keseimbangan APBN. “Semakin lambat kita melakukan keputusan itu maka volumenya semakin meningkat, APBNP pun bergerak terus,” katanya, Senin, 27 Mei. Mahendra memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi bukan 1 Juli karena jadwal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 sendiri berakhir 17 Juni ini.

Ia berharap proses pembahasan APBNP 2013 berjalan lancar, khususnya besaran subsidi energi, sehingga dapat menghindari kenaikan harga yang menumpuk jelang bulan suci Ramadhan.

Sementara itu, Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengatakan, pemerintah akan melakukan perbaikan kualitas belanja negara dan pembangunan, yang mencakup pengurangan belanja subsidi untuk belanja pembangunan dan pengurangan kemiskinan. (g)

23

Puailiggoubat NO. 265, 1 - 14 Juni 2013 FOTO:IRMAN JHON/PUAILIGGOUBAT

Suara Daun Roberta Sarogdog

Pejabat dan Tahanan Rumah

S

Cerita Rakyat

T

erdapat sejumlah cerita rakyat di Saumanganya, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Mentawai, terkait kedatangan suku-suku ke daerah itu, salah satunya cerita tentang kedatangan suku Tasirileleu yang ceritanya juga mi-rip kedatangan suku Tasilipet.

Suatu hari di salah satu kawasan Simatalu, pulau Siberut, seorang anggota sebuah uma (rumah tradisional) pergi ke mone (ladang). Di tengah hutan, ia melihat tiga ekor joja (primata sejenis monyet endemik Mentawai) yang tergeletak di tanah. Ia mengira ketiga monyet itu sudah mati. Padahal ketiga monyet itu hanya pingsan karena keracunan setelah memakan buah rakgurek.

Orang itu senang karena mendapatkan hasil buruan tanpa susah payah. Karena tidak bisa membawa tiga monyet itu pulang, ia mengumpulkan dan mengikat monyet yang pingsan itu di suatu tempat. Ia lalu pulang ke uma dan memanggil anggota uma lain untuk membantu mengangkat monyet itu.

Ia dengan bangga menceritakan telah berhasil memanah tiga ekor monyet hanya dengan satu anak panah. Namun ada yang meragukan ceritanya itu.

Salah seorang dari anggota

rombongan berbisik kepada orang disampingnya. “Pasti ia berbohong kepada kita, mana mungkin ia bisa mendapatkan tiga ekor monyet sekaligus hanya dengan sekali memanah,� kata orang itu.

Perkataan itu di dengar pemburu yang membual itu namun dia diam saja. Di perjalanan, tiba-tiba turun hujan deras. Tanpa ada yang tahu, tiga monyet itu sadar dari pingsan.

Karena ikatan yang dibuat si pemburu tadi tidak terlalu kuat, maka ketiga monyet itu lepas dan melarikan diri.

Ketika rombongan sampai di lokasi, monyet-monyet yang tadi diikat sudah tidak ada.

Betapa terkejutnya si pemburu itu dan akhirnya orang-orang yang ikut dalam rombongan tahu bahwa ketiga monyet itu bukan dipanah tapi pingsan karena makan buah rakgurek.

Mereka merasa telah dibohongi dan dipermainkan. Padahal mereka sudah berjalan jauh namun pulang dengan tangan kosong.

Sesampainya di uma, dengan cepat kejadian itu tersebar ke seluruh kampung. Beberapa orang dari rombongan tadi langsung membunyikan tuddukat.

Silangok rakgurek, silangok rak-

gurek (pingsan karena makan buah rakgurek).

Orang-orang kampung pun menyebut si pemburu itu sebagai pembohong. Tentu saja ia merasa sangat malu dan menyesal, karena dalam adat istiadat mereka sifat pembohong adalah aib yang sangat besar.

Karena tidak dapat lagi menahan rasa malu, ia memutuskan pergi meninggalkan kampung halaman. Niatnya ini diketahui oleh tiga saudara kandungnya yakni dua laki-laki dan satu perempuan. Kedua saudara laki-lakinya memutuskan ikut pergi karena aib saudaranya itu merupakan aib mereka juga.

Sementara saudara perempuannya bernama taksisik dititipkan ke kerabat mereka karena masih kecil. Lalu mereka bertiga berangkat meninggalkan kampung sampai pulau Sipora.

Mereka kemudian memutuskan tinggal di pulau itu. Lalu mereka membuat rumah di lereng bukit (sirileleu). Merekapun menamakan suku mereka dengan nama Tasirileleu.

Beberapa tahun kemudian saudara perempuan mereka pergi mencari saudaranya.

Setelah berkumpul kembali mereka memutuskan pergi mencari pemukiman dan lahan

baru. Mereka lalu pergi mening-galkan Sipora, namun salah satu dari mereka tetap tinggal.

Mereka meneruskan perjalanan sampai ke pulau Pagai Utara dan mulai menyusuri pulau itu.

Akhirnya ditemukan sebuah muara sungai yang cukup besar dan ditumbuhi banyak pohon sog-gunei. Mereka lantas memu-tuskan hidup menetap di dae-rah itu.

Cerita tentang perpindahan suku Tasilipet ke Saumanganya juga hampir sama namun bukan monyet yang keracunan buah rakgurek melainkan babi hutan. Mereka juga pergi dari kampungnya karena malu dikatakan berbohong. Mereka menggunakan rakit dari bambu dan mengarungi laut selama berbulanbulan supaya jauh dari kampung asalnya, hingga sampai di Saumanganya.

Karena lamanya di perjalanan, bambu yang dijadikan rakit bertunas. Tunas bambu tersebut biasa disebut silipetak. Sehingga mereka menamakan sukunya Tasilipet. (sumber: Saumanganya Hendak Kemana; Tarida Hernawati; diterbitkan YCMM; 2004)

ejak Mentawai menjadi kabupaten pada 1999 hingga 2013 ini, jumlah pejabat yang telah berurusan dengan hukum cukup banyak. Daftar dari Kejaksaan Negeri Tuapejat, ada 35 orang yang sudah diadili terkait perkara korupsi. Dari jumlah itu, yang merupakan pejabat pemerintah ada 28 orang, sisanya pengusaha dan satu orang pengacara.

Walaupun terlibat kasus berbedabeda dengan vonis beberapa yang bebas, namun tak sedikit yang berakhir di penjara bahkan ada yang diberhentikan menjadi PNS. Dari kasus korupsi sampai masuk penjara mencerminkan bukti keseriusan penegak hukum untuk memberantas korupsi atau memerangi perampasan uang rakyat yang terdapat di APBD Mentawai. Selain keseriusan penegak hukum terhadap pemberantasan korupsi juga memperlihatkan kejelian seorang penegak hukum untuk bisa mencari dan menemukan bukti untuk menemukan sanksi dan tersangkanya.

Kita mengakui bahwa mencari bukti yang dilakukan oleh penegak hukum di Mentawai bukanlah hal mudah.

Dalam kasus korupsi yang terjadi di Mentawai selama ini benar-benar menunjukkan, betapa rendahnya kualitas moral dan integritas yang dimiliki oleh pejabat dalam mengawasi dan mengontrol keinginan menggelapkan uang APBD dan lupa akan batas-batas atau lingkup kerjanya selama menjadi pejabat di Mentawai.

Sehingga banyak amanah yang diberikan hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan umum dan atau hak masyarakat seperti yang tertuang dalam APBD untuk digelapkan untuk kebutuhan pribadinya.

Melihat dari kasus korupsi di Mentawai yang hampir setiap tahun menghadapi kasus dan berurusan dengan penegak hukum, semua hal yang terjadi itu adalah tanggungjawab pimpinan daerah, untuk mencari dan membangun model tata kelola pemerintahan yang bisa meminimalisir potensi terjadinya korupsi di jajaran pemerintahan yang dipimpin. Jika model tata kelola sudah dibuat dan sudah ada dan berjalan, maka pejabat yang belum berurusan dengan penegak hukum tidak akan bertambah lagi. z

Puailiggoubat NO. 265, 1 - 14 Juni 2013

24

P

ada kehidupan masyarakat yang tradisional, nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong masih melekat, termasuk bagi masyarakat Mentawai. Di tengah budaya yang semakin individual saat ini, kebersamaan dan saling menolong menjadi modal besar dan kekuatan bagi pemimpin Mentawai untuk memajukan dan menyejahterakan rakyatnya.

Teks: Yuafriza Foto: Bambang Sejumlah warga Desa Sikabaluan bergotong royong memindahkan rumah warga yang terkena banjir

Beberapa ibu-ibu bergotong royong membuat subbet, makanan tradisional Mentawai

Sejumlah warga bergotong royong memindahkan rumah yang terkena abrasi pantai, di Dusun Muara, Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara,

Masyarakat sedang memperbaiki jembatan Pokai-Sirilanggai

Murid SDN 09 Muara Sikabaluan bergotong-royong mengangkat pasir untuk menimbun halaman sekolah