270

MENTAWAINEWS

MENGUNGKAP RAHASIA PANAH BERACUN MENTAWAI MENTAWAINEWS

5

8

BOLOS, TUNJANGAN GURU DIPOTONG PENDIDIKAN

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

18 15

No

-3 T . 2 70 1 ah Ag u us n X tu I s2 01 3

HARGA ECERAN RP 3000

JELAN TEMBUS SAUMANGANYA TUMALEI DIBUKA

Puailiggoubat NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013

Uggla Tak makokolou pagalaiat pulaleman sia siorak eba sabeu sikuddu ka Pagai Utara, Selatan samba Sikakap anai rencana akanenra rademo sibupati, sia leuet masiteu akek tak momoi sia masipili karura 2014 sibabara - 3 Mone toitet samba buat kajura masyarakat arakua sautet hutan lindung, tapi sia DPRD tak rasilo aturan nene kalulut maigi pumanean masyarakat ara caplok ibaliu hutan lindung. - 4 Sia sai guru simalalambat tuguruk kalepakat tempo punen Idul Fitri, raancam tak rasisilok bulagat tunjanganra , kineneigei anai peile raeeggek kaise hukumanra. - 18 Sangamberi sikola ka Mentawai masienung akek kurikulum 2013, tapi sikola ka Mentawai geti tak pei matarek si sai guru. - 20 Sakinia bensin sikuddu ka Madobak pat aili Rp20ngaribu sangaliter, padahal sibulatnia sakinia Rp6500 sangaliter, tapoi ka Monga Sabirut sakinia minyak nene teret Rp15ngaribu sangaliter. - 21 COVER DEPAN: 1 FOTO: BAMBANG 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Tuapeijat) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Horas Marohatta Tasilipet (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Dominikus Sabulat (Siberut Barat Daya) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Dari Redaksi

2

Libur Panjang dan Hari Kemerdekaan

B

anyak orang yang susah mengembalikan semangat bekerja setelah libur panjang. Tahun ini, libur Lebaran berbarengan dengan libur panjang sekolah. Hari pertama bekerja atau beraktivitas dan sekolah biasanya dilalui dengan suasana kurang bersemangat karena masih terbawa suasana liburan.

Namun tentu kita tidak boleh berlama-lama malas.

Membangkitkan etos kerja, bersemangat melaksanakan aktivitas tentu harus dilakukan demi mewujudkan impian kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mandiri, sejahtera.

Bonus Atlet 2012 Yth Bapak Bupati/pihak yang bersangkutan, kami ingin menanyakan bonus atlet Porda 2012, bagaimana b onus itu, kok tidak ada kejelasan? sementara Porda sudah hampir setahun selesai. Untuk itu diharapkan dengan sangat segera diurus dan dicairkan kepada atlet kita. Kita malu dengan daerah lain.

Terimakasih.

082390181xxx

Masyarakat yang mandiri berarti masyarakat yang sudah merdeka di atas kakinya sendiri, bebas dari utang, bebas dari ketertindasan, bebas dari keterbelakangan dan bebas dari kemiskinan. Kemerdekaan itu adalah milik semua orang. Namun apakah saat ini kita merasa sudah benar-benar merdeka, hanya kita yang tahu. Jika sudah, berarti kita adalah orang yang telah terbebas. Jika belum, maka anda harus mengusahakan sendiri kebebasan itu. Salam Merdeka!

3

Puailiggoubat NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013 FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Ketidakjelasan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban tsunami Mentawai 2010 membuat para korban berencana berunjuk rasa ke kantor bupati. Mereka mengancam tidak akan memilih dalam pemilu 2014. Bahkan mereka memplesetkan huntap menjadi hunian tak pasti.

Tim Redaksi

esabaran warga korban tsunami 2010 di Mentawai sepertinya sudah terkikis habis, hampir tiga tahun sejak bencana terjadi, realisasi pembangunan hunian tetap tak kunjung terwujud.

Bertahun-tahun tinggal di hunian sementara dengan kondisi rumah dan fasilitas pendukung seadanya, serta jauh dari ladang dan sumber ekonomi lainnya membuat 60 warga dari 30 dusun yang terdampak tsunami di Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sikakap berkumpul di Sikakap, Senin 22 Juli lalu.

Mereka berkumpul membahas langkah bersama untuk memulai perjuangan menuntut perhatian Pemerintah Kabupaten Mentawai menyangkut pemulihan hidup pasca bencana. Mereka menjadi perwakilan 2.072 keluarga korban tsunami untuk melakukan mediasi dengan pemerintah dan mempertanyakan kemampuan dan keseriusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat dalam penyelesaian hunian tetap, seperti yang sudah diputuskan sejak tahun 2010 lalu dan dirumuskan dalam Rencana Strategi (Renstra) BPBD Sumbar, dimana 2.072 unit huntap akan dibangun dengan dana masing-masing Rp 68 juta.

Perwakilan warga yang berkumpul berasal dari Dusun Tumalei, Maguiruk, Maguiruk Kaisarea, Sabeuguggung, Baru-baru, Muntei, Bulak Monga, Rua Monga, Mapinang Utara, Sabbiret, Eru Paraboat, Muntei Sabeu, Muntei Sigoiso’, Purourougat, Asahan, Bake, Laggigi, Tapak, Bulasat, Kinumbuk, Mapinang, Maonai, Lakkau, Limosua, Surat Aban dan beberapa warga dari dusun lain yang bersimpati dengan perjuangan para korban tsunami.

Dalam pertemuan antar warga itu, sedianya mereka akan menyampaikan aspirasi ke Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet di Tuapeijat. Namun niat itu diurungkan setelah masyarakat mendapat informasi Wakil Bupati Rijel Samaloisa dan jajarannya akan berkunjung ke Sikakap menemui

K

DIALOG - Puluhan korban tsunami dari Pagai Utara dan Pagai Selatan berdialog dengan Wakil Bupati Mentawai di Sikakap, 23 Juli lalu

NASIB TAK PASTI

KORBAN TSUNAMI perwakilan korban tsunami.

“Kami datang berkumpul di Sikakap ini untuk menyatukan persepsi dalam memulai perjuangan bersama.

Kami sudah tidak sanggup lagi menelan bulat-bulat janji mereka (BPBD-red) yang selama tiga tahun tidak ada realisasinya. Kami akan dialog dengan Pemda Mentawai soal kepastian hidup kami di pengungsian. Selain dialog langsung dengan Pemda Mentawai dan BPBD Provinsi Sumbar, kami juga akan menyurati Presiden SBY untuk mempertanyakan status bantuan bencana yang telah dialokasikan untuk tragedi bencana tsunami Mentawai 2010 lalu, apakah proses pencairan dana tersebut serumit ini,” kata L. Tamba, salah seorang perwakilan masyarakat didampingi teman-temanya di Wisma Berkah

Sikakap, 22 Juli.

Warga juga mengancam untuk tidak ambil bagian dalam pemilu tahun depan.

“Buat apa kami berpartisipasi di pemilu 2014 nanti kalau persoalan yang menimpa kami saat ini saja tidak pernah menjadi bagian yang mereka pikirkan.

Jadi kami tegaskan, untuk kami yang 2.072 kepala keluarga, kalau usaha kami ini tidak membuahkan hasil, kami akan golput. Buat apa milih pemimpin kalau mereka tidak pernah peduli,” sambung Krisman Sabelau, warga lainnya.

Keesokan harinya, 23 Juli, Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa bersama Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko serta sejumlah staf Pemkab Mentawai lainnya serta perwakilan BPBD Sumbar dan BPBD Mentawai datang ke Sikakap. Pada

pertemuan dengan warga malam harinya, Koordinator warga Pagai Selatan, Erdiman Saogo, meminta jaminan pemerintah soal kepastian pembangunan huntap.

“Sebenarnya kami akan adakan demo bersama-sama ke kantor bupati, namun akhirnya kami sepakat untuk mengadakan dialog, kami menginap di Sikakap selama satu minggu, kadang kami pun tidak makan demi mendapat hasil dari diskusi bersama-sama,” kata Erdiman.

Pada kesempatan itu, warga memaparkan kondisi kehidupan mereka di hunian sementara dan sulitnya membangun ekonomi di lokasi baru tanpa dampingan pemerintah. “Saya tidak mau bicara panjang lebar, namun yang ingin saya tanyakan ke BPBD

Rela Tidur Berdesakan Demi Mengurus Huntap SIKAKAP - Demi menyampaikan aspirasinya kepada Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa, 18 warga korban gempa dan tsunami dari Pagai Selatan, Kabupaten Mentawai rela tidur berdesakan dalam satu kamar di Wisma Berkah, Desa Sikakap selama seminggu, sejak 22 Juli lalu.

Korban tsunami dari Pagai Selatan, Erdiman Saogo, mengatakan mereka hanya

mampu memesan satu kamar saja, tidur pun mereka terpaksa di lantai.

“Untuk berhemat terkadang kami makan satu kali sehari, kadang bisa dua kali, tapi kami tak pernah putus asa,terkadang pun saya juga mengeluarkan uang saya juga untuk teman-teman,” katanya.

Kedatangan mereka ke Sikakap untuk memperjuangkan kejelasan pembangunan hunian tetap bagi

korban gempa dan tsunami Mentawai, Oktober 2010 lalu.

Apalagi, sebagian dari Rp68 juta dana untuk membangun huntap atau rumah korban di lokasi baru sudah disetor ke rekening kelompok masyarakat (pokmas) sejak Februari 2013 lalu.

Namun uang itu belum bisa digunakan masyarakat karena lokasi perumahan yang belum selesai dibersihkan. (cry)

Sumbar, sanggupkah menyelesaikan pembangunan huntap ini hingga akhir 2013,” kata Leisa Saogo, Koordinator korban tsunami dari Pagai Utara.

Menjawab keluhan warga terkait pemulihan ekonomi, staf BPBD Mentawai mengatakan, pihaknya sudah membuat perencanaan untuk mengembangkan ekonomi warga, ada 71 paket yang akan dikerjakan untuk pemulihan ekonomi warga, namun kegiatannya kini terhalang proses land clearing (pembersihan lahan) lokasi huntap.

Sementara Rijel mengatakan, proses pembangunan huntap memiliki banyak aturan sehingga pengerjaan terkesan lambat. “Tapi yang jadi pertanyaan kok di daerah lain yang terkait kebencanaan seperti korban Merapi dapat terlaksana pemulihan bagi korban dan penanganannya bisa selesai sementara penanganan di Mentawai kenapa begitu sulit,” katanya.

“Kami tidak bisa mengupayakan ini tanpa dukungan bapak-bapak, kami dari Pemda Mentawai akan menindaklanjuti ini, kita bersama-sama akan ke Pemerintah Provinsi (Sumbar) dan ke Presiden RI di Jakarta,” tambah Rijel.

Ia mengajak masyarakat bersamasama terlibat mendukung penuntasan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi bencana gempa dan tsunami Mentawai terutama pembangunan huntap.

Pertemuan malam itu berakhir dengan kesepakatan Pemkab Mentawai akan memfasilitasi perwakilan korban tsunami untuk menyampaikan aspirasinya hingga ke Presiden Soesilo Bambang Yoedhoyono di Jakarta.

Sementara terkait perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) Mentawai, Kepala Bidang RR Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Oktavianus, kepada Puailiggoubat mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu dianggarkannya kembali dana RR Mentawai oleh DPR RI dan Kementerian Keuangan.

“Kita diminta sabar menunggu pembahasan APBN Perubahan di DPR RI, sementara terkait dana talangan Rp5 miliar, kita masih menunggu prosesnya dari BNPB,” katanya.

Seperti sudah diberitakan Puailiggoubat sebelumnya, pembangunan huntap terhenti karena Rp382 miliar sisa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Bencana Mentawai tahun 2012 ditarik Kementerian Keuangan. Penarikan sisa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Bencana Mentawai oleh Kementerian Keuangan, 22 April lalu disebabkan MoU (nota kesepahaman) penggunaan dana huntap tersebut telah habis sejak 31 Desember 2012.

Akibatnya proses pembangunan huntap yang akan memasuki tahap pembersihan lahan (land clearing) oleh Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad) Korem 032 Wirabraja urung dikerjakan. (fs/cry/imj/o)

Puailiggoubat NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013

Kebun kelapa dan cengkeh masyarakat dicaplok jadi hutan lindung.

Rapot Pardomuan Simanjuntak

D

PRD Kabupaten Mentawai menilai draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Ka-

bupaten Kepulauan Mentawai yang akan dibahas menjadi peraturan daerah belum mengakomodir kepentingan masyarakat.

“Draft RTRW tidak pro rakyat dan tidak pro kabupaten,” kata Juniarman, Ketua Panitia Khusus Ranperda RTRW, ditemui di kediamannya, Selasa 13 Agustus.

Juniarman menjelaskan, RTRW Mentawai yang sedang dibahas merupakan pekerjaan berat karena menyangkut pemakaian ruang selama 20 tahun setelah ditetapkan. Oleh karena itu menurut Juniarman, pembahasan RTRW ini diusulkan untuk dibahas oleh Pansus.

Sebelumnya menurut Juniarman, telah dibentuk Badan Koordinasi Penyusunan Rencana Daerah (BKPRD) untuk menyusun RTRW yang diketuai Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet.

Namun setelah dilakukan kajian oleh DPRD, banyak isi draft yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Mentawai.

“Banyak isi draft yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Mentawai,” katanya. Ia mencontohkan seperti pulau Pittoijat di depan Berimanua merupakan hutan produksi dalam draft RTRW, padahal isinya adalah kebun kelapa dan cengkeh masyarakat.

Dari 601.335 hektar luas Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tertera dalam draf RTRW, 82 persen adalah kawasan hutan yaitu 493.093 hektar.

Sedangkan Areal Penggunaan Lain (APL) yang digunakan untuk pemukiman, perladangan, perkantoran hanya 18 persen yaitu 108.242 hektar.

“Inilah yang bisa dikelola pemerintah untuk pembangunan dan masyarakat, sehingga kalau disahkan justru akan membuat masyarakat masuk penjara,” katanya.

Banyaknya kawasan hutan di Mentawai menurut Juniarman dikarenakan penggantian kawasan hutan dari kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat. “Jika kabupaten kota lain mau memperluas APL-nya maka Hutan Produksi digantikan di Mentawai,” katanya.

Draft yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Mentawai, ditengarai Juniarman karena eksekutif tidak pernah melibatkan DPRD dalam penyusunan RTRW. “DPRD tidak pernah dilibatkan, mereka hanya mengacu pada aturan diatas saja,” katanya.

4

Draft RTRW Mentawai Belum Pro Rakyat FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

PEMUKIMAN - Tata ruang pemukiman warga di desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan terlihat dari udara

Semestinya menurut Juniarman, saat penyusunan draft ini harus disertai dengan usulan perubahan kawasan menjadi APL, dan baru disesuaikan dengan RTRW Mentawai. “Draft RTRW yang ada pola ruangnya masih seperti saat bergabung dengan Padangpariaman dan yang berubah hanya areal huntap seluas 300 hektar,” katanya.

Oleh karena itu Pansus RTRW mengusulkan eksekutif agar menyusun kebutuhan daerah lebih dulu ke Menteri Kehutanan setelah itu baru menyusun

RTRW. Pansus RTRW, lanjut Juniarman, juga telah mengusulkan agar semua pulau-pulau kecil di luar pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan seluruhnya dijadikan APL. Usulan itu disampaikan dalam rapat yang dilakukan di ruang kerja pimpinan DPRD yang ikut dihadiri kepala Bappeda Mentawai beserta lima orang anggota DPRD. Dalam peta yang ditunjukkan Juniarman, hanya beberapa pulau kecil saja yang berstatus APL dan jumlahnya tidak lebih dari 10 pulau kecil. Pulau

Pittoijat, Siruamata, Karamajat dalam peta adalah hutan produksi (HP) dan bukan APL, padahal Siruamata penuh dengan cengkeh serta kelapa masyarakat Beriulou.

Beberapa perkampungan juga berada di hutan produksi seperti di Beriulou.

Bahkan kampung bupati di Madobag, hanya wilayah pemukiman saja berstatus APL namun sekelilingnya adalah hutan produksi. Demikian juga kampung lain seperti Terekan Hulu, Terekan Hilir, Bojakan, Mongan Poula, Masokut, Sagulubbek.

DPRD juga mengusulkan agar disetiap dusun ada areal minimal 100 hektar untuk APL yang akan dijadikan perladangan masyarakat. DPRD juga meminta Bappeda untuk mengidentifikasi pemukiman yang rawan bencana sehingga dipikirkan pembebasan kawasan HP sebagai tempat relokasi. “Jangan setelah terjadi bencana baru dipikirkan,” kata Juniarman.

Ia menambahkan, setiap jalan yang sudah ada untuk dijadikan APL yang jaraknya kiri kanan jalan sejauh 500 meter. “Jika ada jalan akan ada pemukiman dan jika pemukiman ada maka perladangan pun mesti ada,” kata Juniarman.

Batas teritori laut Mentawai juga belum nampak dalam draft RTRW tersebut sehingga batas wilayah Mentawai dengan kabupaten kota lain juga belum ada. Dikatakan Juniarman, laut Mentawai memiliki sumber daya alam yang cukup besar dan melimpah bahkan ada dua blok menyimpan minyak. “Ada dua blok wilayah laut Mentawai yang menyimpan minyak,” ungkapnya.

Untuk itu batas laut perlu dibuat dalam RTRW. Juniarman mengetahui adanya kandungan minyak bumi di Mentawai saat pertemuan dengan gubernur pada 2011 dan bahkan Wakil Presiden Boediono juga pernah menyebutkan bahwa Mentawai menyimpan minyak bumi. Oleh karena kandungan sumberdaya alam ini, menurut Juniarman batas laut perlu diperjelas. (r)

Wabup Mentawai Resmikan Dusun Toroiji SAIBI - Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Rijel Samaloisa meresmikan kampung Toroiji, Desa SaibiSamukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai menjadi dusun pemekaran, Rabu 7 Agustus lalu.

Rijel Samaloisa mengatakan, dengan diresmikannya kampung Toroiji ini, ia berharap dusun tersebut selalu bersinar sesuai makna nama yang sebenarnya. “Kita berharap kampung ini akan terus bersinar dan menyinari seperti arti namanya Toroiji,” katanya usai pemotongan pita dan penandatanganan batu peresmian.

Kata Rijel, sejumlah pembangunan yang perlu dikejar diantaranya infrastruktur, pendidikan berupa sekolah, poskesdes untuk kesehatan dan jalan. Di samping itu penataan

kampung agar rumah-rumah tersusun.

“Terus terang kampung Toroiji ini akan menjadi dusun percontohan, yang terpenting gotong-royong menjadi spirit utama demi kemajuan dan perkembangan Toroiji ke depan,” ujarnya.

Untuk pendidikan, Rijel mengharapkan banyak penduduknya yang berpendidikan sarjana. “Pendidikan adalah jalan utama untuk maju,” katanya.

Senada dengan Rijel, Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko mengatakan, ke depan akan ada pembangunan infratruktur dan pembangunan lainnya, untuk mewujudkan itu warga harus kompak dan bekerja sama.

“Pokoknya warga harus kompak dan bekerja sama, bila ada persoalan haruslah terbuka dan jangan sampai keterbukaan itu membuat kita bercerai

berai,” katanya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Mentawai, Nikanor Saguruk, menegaskan berbagai pembangunan akan masuk di Toroiji, yang paling utama sekali pembangunan dermaga.

“Pembangunan Dermaga itu jadi prioritas untuk Toroiji, dan bayangkan saja kapal Sikerei saja bisa langsung sandar di dermaganya kayu saat ini,” katanya.

Kampung Toroiji merupakan daerah yang dibangun sebagian warga Dusun Totoet tiga tahun lalu dan saat ini ada 17 kepala keluarga yang menghuni kampung tersebut. Camat Siberut Tengah Jarson Sauddeinuk menyebutkan, terciptanya kampung baru ini karena sebagian warga melihat adanya potensi ekonomi hingga

membuat pemukiman baru. ‘’Adanya kampung Toroiji ini karena ada potensi ekonomi disini sehingga sebagian warga Totoet pindah dan bermukim di Toroiji,” ujarnya.

Hadir dalam meresmikan Kampung Toroiji tersebut Kepala Dinas Pendidikan Sermon Sakerebau, Asisten II Binsar Saleleubaja, Seminar Siritoitet, serta camat, kepala desa dan para undangan.

Usai Peresmian Kampung Toroiji dan berdialog sebentar dengan warga, Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa dan DPRD bersama jajarannya sempat mengunjungi Dusun Totoet dan Sua, kemudian langsung menuju Desa Saibisamukop, bermalam sehari dan esok paginya berangkat ke Tuapeijat. (rr/r)

5 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013

Masyarakat rela bekerja selama dua hari meski makan keladi dan menginap di tenda darurat untuk membuka akses jalan sepanjang 10 kilometer.

Jalan Tembus Saumanganya Tumalei Dibuka FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Chris Natalyus Tarihoran

ak lama lagi Dusun Saumanganya sebagai ibu Kecamatan Pagai Utara di Kabupaten Mentawai akan terhubung dengan Dusun Tumalei lewat jalan darat sepanjang 10 kilometer. Akses jalan bekas perusahaan kayu itu kembali dibuka melalui kegiatan gotong royong warga 15-16 Juli 2013.

Jalan itu melintasi dusun-dusun wilayah Saumanganya seperti Dusun Mangguiruk, Silabu meski kondisi saat hujan berlumpur. “Dengan dibukanya jalan tersebut itu akan membantu warga yang berurusan ke kecamatan, mereka tidak harus lewat Sikakap tapi langsung lewat jalan yang dibuka tersebut,” kata Camat Pagai Utara Germinus Sagugurat.

Katanya ide ini muncul ketika ia bersama dengan staf melakukan perjalanan menuju sejumlah desa di wilayahnya. “Dari sanalah muncul ide untuk membuat jalan tembus antara Dusun Saumanganya menuju Dusun Tumalei, dan dusun lainya, awalnya tak masuk akal untuk membuat program jalan tembus tersebut,” tuturnya.

Kemudian ia membuat surat undangan ke setiap dusun untuk

RUSAK PARAH

T

Dua pengendara motor sedang melintasi jalan Puro menuju Rogdok, Kabupaten Siberut Selatan yang rusak parah Berita terkait: bawah

melakukan bakti gotong royong, lanjutnya dalam surat tersebut ia mengundang perwakilan warga tiap dusun sebanyak lima orang tapi saat gotong royong tersebut yang datang bukan lima orang tapi banyak, ada 18 orang tiap dusun tambah dari Dusun Tumalei.“Disanalah semangat saya mucul terlebih saat saya bersama staf kecamatan, desa, dusun dan masyarakat rela menginap di hutan belantara saat pengerjaan jalan tembus tersebut, hanya

Dinas Sosial Sumbar Bangun 111 Unit Rumah untuk Warga Ugai UGAI- Sebanyak 111 unit rumah kayu dari program Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berukuran 8 x 6 sedang dibangun di Dusun Ugai Desa Mabobag, Kecamatan Siberut Selatan sejak Juli lalu.

Saat ini warga yang berjumlah 55 kepala keluarga (KK) tengah sibuk mempersiapkan bahan kerangka dan dinding bangunan, bahkan beberapa kerangka rumah sudah mulai didirikan oleh warga, ada juga yang sedang mencetak pondasi tonggak rumah.

Proses pembangunan tersebut langsung dilakukan warga sementara materialnya disediakan dinas sosial. “Yang membangun rumahnya warga sendiri, yang menyiapkan bahannya mulai dari kayu, pencetakan sendi, pemasangan seng juga warga yang bekerja, sedangkan pihak dinas sosial memfasilitasi peralatan yang dibutuhkan dalam pembangunannya,” kata Kansius Sapojai, Kepala Dusun Ugai, Sabtu, 10 Agustus lalu.

Dijelaskan Kansius, satu unit rumah diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp7 juta. ”Itu sudah masuk seng, cetak sandi, papan, upah tukang,” kata Kansius, Pembangunan rumah sosial tersebut akan dilakukan dengan berkelompok, satu kelompok berjumlah 10-11 KK. ”Ada sekitar 10 kelompok dan dikerjakan semua dalam anggota kelompok tersebut,” katanya.

Target pembangunan rumah sosial tersebut rampung pada tahun 2013. “Direncanakan selesai pada 2013 ini, dan kita sangat bersyukur dengan pembangunan tersebut,” katanya.

Sebelumnya juga Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah membangun sekitar 35 rumah di Dusun Buttui. (trs/r)

beratap tenda, dan selimut untuk melindungi diri dari kedinginan. Untuk makanan hanya makan keladi dan subbet sebagai makanan pokok kita, kalau gula, roti beras tidak ada. Kita juga mengundang pihak pemerintah dari Tuapeijat, UPK dan PNPM, biar melihat langsung ke lapangan program apa yang akan dibangun nantinya,” katanya.

Untuk membuka akses jalan itu warga hanya bermodalkan semangat saja, mereka membawa parang, cangkul dan chainshaw (gergaji mesin) 4 unit.

Untuk memperlancar jalur yang terputus oleh sungai, masyarakat menebang pohon untuk dijadikan jembatan sementara. “Dan saya terharu,

saya memang merasa capek begitu juga masyarakat lain tetapi karena suka duka bersama-sama rasa capek hilang,” kata Germinus.

Diakuinya, sejak dijadikan kabupaten sendiri 13 tahun lalu, pembangunan di Mentawai memang belum maksimal. “Saya bertekad untuk mengubah semua, membuat segala perubahan yang baik demi kemajuan kampung kita Mentawai, saya pernah bilang kepada masyarakat saya, jangan ada yang menuntut hak apapun bila tanah dan ladangnya dirambah nantinya oleh alat berat yang dimana kita akan membuat jalan tembus dan ini semua demi kepentingan kita bersama,” ucapnya.

Samuel Siritoitet, Kepala Dusun Tumalei saat ditemui Puailiggoubat mengatakan, ia sangat senang dengan adanya jalan tembus tersebut. Saat ia mendapat surat dari pihak kecamatan, ia langsung meminta kepada warganya siapa yang mau ikut sebanyak lima orang, ternyata mereka banyak yang mau.

“Seperti itulah pemimpin yang saya tunggu-tunggu, terlebih lagi akses jalan tembus tersebut akan mempermudah segala urusan di kecamatan nantinya, saya sangat berharap jalan tembus tersebut bisa masuk program jalan rabat beton meskipun hujan nantinya perjalanan tetap lancar dan tidak terganggu,” katanya. (cry/r)

Jalan Puro-Rogdok Rusak Parah MUARA SIBERUT - Badan jalan dari Dusun Puro menuju Dusun Rogdok, Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Mentawai yang dibangun tahun lalu melalui program P2D Mandiri kini dalam kondisi rusak parah dan sangat berbahaya.

Badan jalan sepanjang 3 sampai 4 kilometer menuju Rogdok dengan lebar 2 meter tersebut 70 persen sudah ditutupi lumpur sedalam 20-50 cm.

Tak hanya itu, badan jalan kini tak lagi utuh dan sudah hancur. Warga dengan inisiatif sendiri menggantinya dengan papan agar pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor tak masuk dalam lumpur.

Kayu yang diletakkan di tengah jalan pun tak mampu bertahan, ada

yang sudah lapuk dan patah sehingga kondisi jalan yang rusak tersebut menambah kesulitan bagi pengendara untuk melewati jalan tersebut.

Pengalaman Puailiggoubat saat melewati jalan menuju hulu pada Senin 12 Agustus lalu, begitu banyak kubangan yang dilewati sehingga motor yang dikendarai kadang harus didorong dan sesekali masuk dalam lumpur.

Air juga tergenang di badan jalan karena tak ada selokan di kiri dan kanan jalan sehingga mempercepat hancurnya jalan, padahal jalan tersebut termasuk jalan poros yang hampir setiap hari dilalui warga.

Selain kubangan, di tengah jalan juga ada sebagian dahan kayu yang

melintang, perjalanan yang biasanya ditempuh hanya sekitar 30 menit kini molor menjadi satu jam.

Informasi dari warga sekitar, sudah banyak pengendara motor yang jatuh akibat buruknya jalan tersebut.

“Kalau di jalan itu sudah banyak yang sering jatuh tapi mau bagaimana lagi ini satu-satunya akses darat yang bisa dilalui, kalau lewati sungai memang bisa, cuma menempuh waktu yang cukup lama dibanding darat,” kata Mateus Saleleubaja (48) warga Rokdog.

“Kami berharap kepada pemerintah agar jalan darat yang dibangun tahun lalu harus dibuat lebih bagus lagi, jangan tanggung-tanggung,” kata Mateus. (trs)

MENTAWAINEWS Demaga Dangkal di Sao Mulai Hancur SAO - Dermaga semi beton sepanjang 76 meter di Dusun Sao Desa Bosua Kecamatan Sipora Selatan yang dibangun pada November-Januari 2012 lalu, kini mulai hancur.Lantainya yang terbuat dari kayu papan kini sudah lapuk lembar demi lembar sudah terbuka.

Menurut Kepala Dusun Sao, Adi Tiawarman, sejak selesai dibangun dermaga itu belum dimanfaatkan sebab kedalaman perairannya saat surut setengah meter lebih sehingga kapal-kapal yang singgah di perairan tersebut tidak berani menyandar bahkan speed boat pun juga tidak aman disandarkan.

Padahal survei sebelumnya lokasi pembangunan dermaga ini di depan Dusun Sao, bukan tempat saat ini. ”Yang saya tahu, lokasi yang di survei dan diuji kelayakannya itu di depan perkampungan Sao, bukan lokasi saat ini,” katanya, Jumat, 9 Agustus lalu.

Meski demikian, kata Adi, informasi yang dia peroleh itu dermaga yang dibangun sekarang ini diwajibkan kontraktor menambah panjang dermaga tersebut sampai kapal bisa berlabuh bukan seperti saat ini. “Informasinya memang ada pekerjaan lanjutan untuk menambah panjangnya hingga di kedalaman yang layak untuk di labuhi kapal, namun kita tidak tau pastinya kapan hal itu dilaksanakan,” tambahnya.

Informasi yang dirangkum Puailiggoubat ke sejumlah masyarakat Sao, pemindahan lokasi dermaga tersebut tanpa sepengetahunan masyarakat. (imj/r)

Perkokoh Kerukunan, Wabup Kunjungi Umat Islam di Sikakap SIKAKAP - Untuk memupuk kebersamaan dalam keberagaman agama, Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa beserta jajaran SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan safari Ramadhan di Sikakap.

“Meski safari Ramadhan ini kita lakukan secara sederhana, itu bertujuan menjalin silaturahmi antara unsur pemerintah dengan masyarakat Mentawai.

Keberagaman agama dan budaya di Mentawai ini bisa kita jadikan modal sosial untuk mewujudkan pembangunan Mentawai ke depan,” kata Rijel di hadapan jamaah masjid Raya Alfurqon Sikakap, saat shalat tarawih, Selasa, 30 Juli 2013.

Kunjungan Wabup dan jajarannya disambut baik jamaah, warga merasa senang. Kepedulian ini diharapkan dapat dilaksanakan setiap tahunnya. “Kami merasa senang dapat melakukan shalat tarawih bersama dengan pimpinan pemerintah dan jajaran SKPD di lingkungan kabupaten kepulauan Mentawai. Kami berharap, kunjungan safari Ramadhan ini dapat dilaksanakan di tahun mendatang,” harap salah seorang pengurus masjid Sharuddin.

Dalam setiap kunjungan ini, tim juga memberikan bantuan berupa Alquran, mukena, sajadah dan bantuan untuk masjid yang dikunjungi. (imj/r)

Jalan penuh lumpur dan lubang mengancam keselamatan para pengendara yang melintas.

Puailiggoubat

NO. 270 15 - 31 Agustus 2013

6

Jalan Sagitcik-Sao Rusak Berat FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Irman Jhon

alan utama penghubung antar Dusun Sagicik ke Dusun Sao, Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Mentawai sepanjang 18 kilometer hampir tidak dapat dilewati kendaraan roda dua. Sepanjang jalan tersebut penuh lumpur dan lubang yang membahayakan keselamatan jiwa pengendara.

Jalan itu dibangun enam tahun silam lewat program P2D Mandiri dan PNPM-MP, namun kini jalan tersebut sudah rusak. ”Sejak enam tahun silam jalan itu diangsur dibangun melalui program P2D Mandiri dan PNPM ,sejak itu pula jalan berangsur hancur perlahan.

Cepat hancurnya jalan itu karena mutunya kurang, disamping itu kondisi dasar jalan berlumpur,” kata Diman Salamanang, warga Sao, Jumat, 9 Agustus 2013.

Menurut Diman, kalau seperti kondisinya bisa dua paket P2D itu jadi satu paket, dengan demikian ketebalan jalan ditambah dan adonan semen, jalan akan lebih berkualitas dan kokoh. “Itulah solusi yang terbaik menurut saya,” ucapnya.

J

DERMAGA -Seorang wisatawan asing melintas di dermaga Sao, Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan

Kepala Dusun Sao, Adi Tiawarman Saogo, mengatakan jalan tersebut sebenarnya tidak layak dibangun melalui anggaran P2D Mandiri dan PNPM, namun harus melalui anggaran APBD Mentawai.

Ia berharap pemerintah segera

memperbaiki jalan itu karena merupakan jalan utama yang menembus ke Dusun Katiet, dusun wisata yang sering di kunjungi para wisatawan.

“Kita hanya dapat berharap agar pemerintah terkait juga memikirkan

pembangunan jalan ini. Selain masyarakat yang terdiri dari dua desa yang melewatinya menuju ke pusat Kecamatan Sipora Selatan, itu juga jalan utama menuju wisata yang sering didatangi para wisatawan,” katanya. (/r)

Korban Tsunami yang Tak Dapat Perhatian PAGAIUTARA - Tiga tahun kejadian gempa dan tsunami Mentawai sejak 25 Oktober 2010 ternyata masih menyimpan duka yang mendalam bagi para korban, ditambah lagi kekecewaan mereka terhadap janji pemerintah memberikan jaminan hidup (Jadup) dan pembangunan hunian tetap (huntap) yang te-

rus berujung wacana.

Di Dusun Baru-baru, Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Mentawai, setelah kejadian tsunami tiga tahun silam, seorang warga yang menjadi saksi hidup terjangan tsunami kini masih terbaring sakit di sebuah hunian sementara.

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

KORBAN TSUNAMI - Isar Tatubeket, yang terbaring sakit di rumahnya

Isar Tatubeket (57), salah satu warga Dusun Sabeu Gunggung, Kecamatan Pagai Selatan yang menjadi korban selamat dari amukan tsunami pada 25 Oktober 2010, rasa perih dibagian paru-paru yang diderita Isar karena terminum air laut saat digulung tsunami waktu itu.

Meskipun beberapa kali sudah dibawa ke rumah sakit mau pun bidan di dusunnya yang pernah datang ke rumahnya melakukan pengobatan tak kunjung sembuh, niat mendapatkan pengobatan yang intensif ke rumah sakit yang memiliki peralatan medis lengkap terkendala karena keterbatasan biaya.

Saat disambangi Puailiggoubat, Juli lalu, tampak tubuhnya yang kurus kini terbaring lemas di sebuah rumah berukuran 6X6 meter berdinding triplek yang mulai terkelupas lapisan demi lapisan dan beratap seng tanpa plafon sehingga terkadang istirahatnya pun kurang nyaman karena hawa panas dari atap seng.

Isar kadang menjerit kesakitan karena perih di bagian paru-paru apalagi saat batuk, makan pun kadang hanya sedikit karena tidak ada selera, bermacam obat yang diberikan kepada Isar juga pulih.

Isar yang tinggal berdua dengan sang istri hanya berharap mendapatkan bantuan segera, istri yang terus merawatnya sejak kejadian tsunami 2010 tak pernah putus asa.

Mencukupi kebutuhan keluarganya hanya berharap kepada anakanaknya yang sudah berkeluarga yang masih mau membantu namun tidak selalu tiap hari, ingin istrinya mencoba untuk mencari sumber kehidupan mereka ke pemukiman lama namun tak bisa ia tinggalkan Isar sendirian.

Kadang juga ada tetangga yang mau memberikan keladi, pisang ke rumah untuk membantu mereka, Isar dan istrinya berharap ada yang orang yang membantu membawanya berobat ke rumah sakit dengan peralatan lengkap. (trs)

7 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 270 15 - 31 Agustus 2013

Sejak longsor lima bulan lalu, jalan penghubung tiga dusun di Sipora Selatan ini belum diperbaiki.

Jalan di Tattanen Bosua Tak Kunjung Diperbaiki

Irman Jhon

adan jalan di lereng bukit Tattanan Dusun Mongan Bosua, Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan sepanjang 30-an meter yang longsor sejak 7 Februari 2013 lalu sampai saat ini belum diperbaiki.

Padahal jalan tersebut merupakan jalan utama penghubung tiga dusun yakni, Dusun Sao, Mongan Bosua dan Katiet. ”Sebelumnya kami melewati jalan tersebut, namun sejak longsor jalan di bukit Tattanen, kami terpaksa melewati jalan bekas terobosan perusahaan kayu,” kata Mardi (43), warga Desa Beriulou yang sering memakai jalan tersebut, Sabtu, 3 Agustus 2013.

Dikatakan Mardi, ia tidak mau berharap banyak dengan pemerintah kabupaten terkait pembangunan jalan di Tattanen maupun di jalan bekas perusahaan kayu. “Sebab menurut saya mustahil itu ditanggapi oleh peme-

B

rintah,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Pemuda Dusun Mongan Bosua, Eden Saogo mengatakan, lokasi jalan yang longsor tersebut itu wilayah dusunnya. Pihaknya merencanakan akan berkoordinasi dengan pemerintah desa agar menjadwalkan gotong royong warga seluruh Bosua untuk membuat jalan baru.

“Kalau dikerjakan dengan cara manual itu sungguh susah, kita nanti meminta pemerintah desa untuk mengadakan goro. Kalaupun bekas jalan yang longsor itu kita perbaiki menurut saya kalau umum yang mengerjakannya pasti akan terselesaikan,” ujarnya.

Kerusakan jalan itu menurut Eden merugikan masyarakat seperti pelajar sekolah di tiga dusun kesulitan melintasi jalan saat menuju sekolah. “Tiap hari pulang-pergi anak sekolah melewati jalan tersebut. Jangankan dengan kendaraan, jalan kakipun harus hati-hati,” katanya. (imj/r)

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

TURUNKAN KENDARAAN - Warga terpaksa menurunkan sepeda motor di Tattanen memakai tali setelah jalan di kawasan tersebut amblas dan tidak bisa dilalui kendaraan beberapa waktu lalu

Sejumlah Huntara di Sipora Dibongkar Warga SIPORA SELATAN - Sejumlah bangunan hunian sementara (huntara) untuk korban tsunami di Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Mentawai dibongkar warga, Juli lalu. Di kecamatan itu, tepatnya di Dusun Beriulou dan Bosua, terdapat sekitar 600 unit huntara yang dibangun PT Waskita Karya.

“Huntara sudah habis dibongkar sejak sebulan yang lewat. Kami khususnya di Dusun Sao, Monganbosua

dan Katiet mengetahui hal itu setelah hunian habis dibongkar. Yang membongkar bukan hanya warga sebagai penerima bantuan saja, tetapi warga dari desa lain yang bukan sebagai penerima bantuan itu juga ikut karena mereka pekerja yang membangun huntara itu,” kata Paris Saogo, warga Dusun Monganbosua, Selasa 6 Agustus 2013.

Paris merupakan salah satu korban tsunami yang mendapatkan ban-

tuan huntara. Sebagian besar korban yang menerima bantuan huntara juga dilibatkan menjadi pekerja membangun hunian. Namun menurut Paris, upah mereka sebagai pekerja tidak dibayarkan oleh mandor maupun pimpinan proyek.

“Kami sudah melakukan berbagai cara meminta upah, hingga ke kantor PT Waskita di Padang untuk bertemu pimpinan proyek pun sudah kami lakukan, namun kami di oper sana sini

seperti bola saja,” ujarnya.

Menurut Paris mengutip pengakuan pimpinan proyek, uang sudah dibayarkan ke mandor sebanyak Rp514,5 juta. Tapi si mandor mengaku tidak ada menerima uang itu, jadi daripada kami gila sendiri lebih baik berserah pada takdir,” kata Paris.

Penghuni huntara lainnya, Antonius, warga Dusun Katiet, Jumat, 9 Agustus lalu juga mengatakan hal sama. “Kami para tukang khususnya

di tiga dusun ini dua kali dirugikan, pertama upah tukang kami yang belum dibayarkan dan berikutnya jatah huntara kami juga dirampas. Semoga saja persoalan ini dapat diselesaikan pihak terkait,” katanya.

Huntara tersebut dibangun sejak tahun 2011 lalu, sejak pembangunan hunian tersebut selesai, belum ada kejelasan pembagiannya misalnya nomor rumah penerima, sehingga jatah huniannya dapat diketahui. (imj/r)

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Sering Gempa, Ibu-ibu Takut Mencari Anggau

HUNTARA - Bangunan huntara yang dibongkar warga di Kecamatan Sipora Selatan

PAGAIUTARA - Sering datangnya gempa sejak bulan Juli lalu di Mentawai membuat ibu-ibu di Dusun Muntei Sibaru-baru, Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Mentawai yang tinggal di pengungsian Kilometer 08, Kecamatan Pagai Utara takut mencari anggau atau kepiting. Padahal sejak Juli ini musim aggau datang dan itu menjadi bahan lauk pauk di pengungsian.

“Ini musim aggau, kami ingin mencari itu untuk makanan kami di pengungsian, tapi kami takut sekali, sebab beberapa kali gem-pa sering mengguncang daerah kami, kami tidak mau meng-ulang lagi kisah lama itu, kami trauma, padahal kami sangat ingin untuk kebutuhan kami apalagi masamasa yang sangat susah kami jalani,” kata Jeni Samongilailai

pada Puai-liggoubat, Minggu, 21 Juli lalu.

Biasanya tiap Juli sampai Agustus, sudah menjadi tradisi tersendiri bagi warga berburu kepiting itu pada malam hari, apalagi saat terang bulan. ”Jarak dari pemukiman baru menuju ke pemukiman lama ada tiga kilometer, nanti kalau sampai di kampung lama, kami mencari sagu untuk umpan agar anggau keluar malam-malam dan kami langsung menangkapnya menggunakan penjepit tradisional Mentawai,” ucapnya.

Selama proses mencari anggau, mereka tidak langsung pulang ke rumah atau kepengungsian tapi menginap selama satu minggu di kampung lama di pondok-pondok yang telah dibuat. ”Kalau pulang balik biayanya sangat besar,” ujarnya.

Rasa trauma itu masih dialami warga Sabeuguggung, Sepiwati Samongilailai, saat gempa yang lumayan kuat datang mengguncang. Ia ingin mencari aggau di kampung lama bersama ibu-ibu yang lain tapi masih trauma.

Kepala Dusun Muntei Sibarubaru, Parmenas Saleleubaja, mengatakan terkadang masyarakat tidak bisa turun ke pemukiman lama jika cuaca jelek, seperti badai, hujan, angin kencang terlebih kalau gempa datang.”Memang sebagian kehidupan masyarakat kita disini bekerja jadi nelayan tetapi kalau situasi tidak cocok kita sangat berharap ditunda dulu, takutnya terjadi apa-apa seperti kejadian lalu yang menimpa kami,” katanya. (cry/r)

MENTAWAINEWS

Puailiggoubat

NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013

8

B

erjalan sambil menunduk dan mengendap-hendap dari balik tanaman kebun, Mateus mengintai seekor babi yang menyerobot masuk ke lahan kebunnya serta merusak isinya. Berjarak sekitar 50 meter ia membidikkan panahnya pada hewan itu, perlahan dan pasti busur panah ditarik dan anak panah meleset dengan kecepatan kilat tertancap dipinggul kiri hewan tersebut. Terkejut dan mengeluarkan pekikan keras sambil lari 20 meter, babi seberat 30 kilogram itu terkapar dan tak bernyawa.

Ternyata panah Mateus yang dipinjam dari mertuanya Besman Saleleubaja itu ujungnya beracun yang disebut dengan omai, racunnya diracik sendiri oleh mertuanya dari ramuan tradisional, kalaupun hewan itu dimakan tidak akan berdampak pada tubuh manusia.

Itulah senjata tradisional Mentawai, saat ini menjadi incaran para turis yang datang ke Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, namun panah yang mereka jual itu tidak dibubuhi racun. “Kami tidak akan menjual panah yang beracun tapi hanya sekedar panahnya saja,” ujar Besman (55) pada Puailiggoubat di rumahnya di Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan, Juli lalu.

Dalam tradisi katanya, meski dia itu pemanah ulung atau pemburu binatang, belum tentu bisa membuat panah, ia biasanya mengupah orang yang ahli membuat panah terutama busurnya dengan upah satu pohon kelapa atau beberapa ekor ayam, tergantung persyaratan yang diberikan kepada pemesan.

“Saya ada dua busur panah, satu ini warisan dari orang tua saya, dan satu ini milik saya yang saya pesan sama warga Malilimok, Singoililit namanya, sekarang beliau sudah meninggal,” katanya.

PANAH BERACUN Panah, senjata tradisional Mentawai

Mengungkap Rahasia Racun Panah Mentawai Untuk membuat busur panah membutuhkan waktu dua bulan, belum lagi membuat anak panah.

Busur panah bahannya dari paddegat yang berusia tua, sejenis pohon enau yang tumbuh di rawa-rawa tapi besarnya tidak sebesar enau. Busur panah panjang 182 centimeter, sementara besarnya seukuran ibu jari orang dewasa berujung mengerucut.

“Awalnya kita ambil batang, kemudian dibentuk empat persegi panjang lalu dikeringkan selama dua bulan, lalu dibentuklah busurnya. Untuk membentuk menjadi halus itu butuh waktu tiga hari,” tutur Besman.

Secara aturan adat, saat membentuk busur panah itu harus mukekei, melakukan pantangan berupa dilarang makan-

makanan yang mengandung minyak, seperti gulai dan gorengan, selanjutnya busur panah yang telah dibuat jangan sempat dilangkahi anak dan saat mukeikei dilarang melakukan hubungan suami istri. “Ini sangat fatal, kalau itu dilanggar buruannya tidak bakal kena panah, walaupun kena tapi buruannya tidak mati meskipun panah itu bagus,” ujarnya.

Kemudian yang dilakukan adalah memperhalus batang busur panah tersebut atau mengamplasnya dengan kulit ikan pari (buluk) yang kering. Agar lebih halus dipakai daun kering yang dinamakan tobbit. Setelah halus hingga seratnya tidak lagi Nampak, busur dipoles dengan kulit durian hutan ini agar mengkilat. Setelah itu barulah

membuat tali busurnya. “Tali busurnya dari baiko sejenis cawat, diolesi cairan bernama inam kalegat berwarna merah, sekaligus ‘cat’ dan lemnya, usai itu dijemur sampai kering. Setelah selesai kemudian menyumpahi panah tersebut dengan cara ‘musibla’.

Urutan berikutnya adalah membuat sarangnya dari bambu. Bambu tersebut terlebih dahulu direndam selama tiga hari, lalu dijemur sampai berwarna memutih. Agar lebih bagus dilapisi kulit sagu.

Barulah ke tahap selanjutnya adalah membuat anak panah (silogui), untuk anak panah bahannya dari osi sepanjang 55 cm, dan mata panah dari kayu ruyung sepanjang 35 cm.

Anak panah terlebih dahulu dikeringkan

Kekerasan Pers Meningkat

Tujuh Bulan, 13 Kasus Terjadi di Sumatera PADANG - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang merilis 13 kasus kekerasan pers yang terjadi selama Januari- Agustus di Sumatra. Kekeras-an itu terjadi di Sumatra Utara (4 ka-sus), Riau (3 kasus), Sumatera Barat (2 kasus), Aceh (1 kasus), Jambi (1 kasus), Sumatara Selatan (1 kasus) serta Lampung (1 kasus). Tigabelas kasus kekerasan itu menimpa 31 jurnalis.

Pelaku kekerasan tersebut, menu-rut data LBH Pers Padang didominasi aparat kepolisian (5 kasus), menyusul pengusaha (4 kasus), pemerintah daerah (3 kasus) dan warga sipil (1 kasus).

Sementara secara keseluruhan, ancaman kekerasan masih didominasi tindakan fisik kekerasan

yaitu sebanyak 6 kasus. Selain itu, tindakan fisik yang menghalangi, terdapat 4 kasus, pelecehan dengan kata-kata 2 kasus. Dan juga ada 1 kasus menyang-kut pembajakan karya cipta jurnalis tanpa izin.

Menurut Pj. Direktur LBH Pers Padang, Roni Saputra, sebagian besar kasus pers tidak diproses secara hukum, dimana para penegak hukum masih melakukan impunitas terhadap kasus kekerasan jurnalis. Ini terlihat dari hasil penyelesaian kasus yaitu, hanya 4 kasus dari 13 kasus yang terjadi di Sumatra yang diproses secara hukum, selebihnya tidak ada kabar penyelesaiannya hingga sekarang.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Roni memperkirakan kekerasan terhadap pers akan terus meningkat

hingga akhir tahun ini. “Hasil data LBH Pers Padang, di tahun 2012 hanya terdapat 20 kasus, sedangkan 2013 yang masih berjalan 8 bulan saja (Januari-Agustus) sudah terdapat 13 kasus kekerasan. Melihat hal ini, jelas fakta bahwa pers di Sumatera masih belum sepenuhnya bebas sebagaimana yang dicita-citakan oleh undang-undang, malahan dapat dikatakan meningkat tiap tahunnya,” kata Roni kepada Puailiggoubat, pertengahan Agustus.

Menurut Roni, jika ditinjau dari latar belakang kasus, kekerasan pers terjadi karena adanya oknum tertentu yang masih ingin mendiam-diamkan informasi, bahkan melindungi isu yang seharusnya bisa dikonsumsi publik.

Sebagian besar jurnalis mendapat kekerasan akibat meliput isu-isu

(trending topic).

Hal lain, membuka data lama ten-tang kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia, terhitung dari 17 tahun terakhir (1996-2012) telah mencapai seribu kasus, dan setiap tahun, kasus kekerasan pers meningkat. Dan sayangnya peningkatan kekerasan pers tampak signifikan setelah setelah UU pers di sahkan (1999).

“Terus terjadinya kekerasan pers, dan bahkan meningkat setiap tahun-nya, pastilah merupakan mimpi buruk terhadap profesi jurnalis di Indonesia dan ini akan.

Janji pemerintah untuk melindungi jurnalis dalam melakukan kerja pers tampak tak bergerak sama sekali,” kata Roni. (o)

dan dibersihkan dengan cara menggosok pakai abu dan pasir lalu dijemur.

Ujung osi dibalut pakai giptek agar tidak pecah, kemudian diberi onam, supaya kuat dan lengket .

Mata panah diberi kayu nibung, ujungnya digentingkan, disitulah racun dibubuhkan.

Mata panah terbagi dua, ada dari kayu nibung, ada juga dari besi putih, tembaga sementara besi biasa bisa berkarat, bentuknya segitiga dan tajam.

Racunnya diambil dari tumbuhtumbuhan tempat mereka tinggal.

Hewan buruan yang terkena panah beracun tidak akan mempengaruhi orang yang memakannya.

“Racun panah yang terjilat dan termakan tidak akan membunuh kita, yang diserang racun ini adalah organ vital jantung dan hati, lewat pembuluh saluran darah, tapi kalau panah yang sudah dikasih racun itu tertancap di tubuh manusia, hanya hitungan menit badan langsung meregang,” katanya. .Berikut resep yang digunakan untuk racun panah, daun omai, akar tuba, lengkuas (baklai), cabe rawit (daro siogoisok). Digiling kemudian dicampur dan diperas, sampai airnya keluar.

“Memang ada beberapa bahan lainnya tapi itu kita rahasiakan nanti disalahgunakan, intinya itulah bahan yang dipakai,” kata Besman.

Kemudian ujung panah dipoles berulang kali, kuasnya dari ekor tupai yang sudah dililit dari sebatang bambu sesuai dengan ukurannya. ”Saat membuat racun harus benar-benar bersih, sebelum membuatnya harus mandi dan selesai juga harus mandi.

Mempoles ujung panah ini dilakukan berkali-kali sampai racunnya habis, kadang setengah gelas untuk 25 anak panah, setelah selesai dijemur, kalau sudah kering barulah bisa dipakai untuk berburu,” ujarnya. (rus)

9

Puailiggoubat NO. 270, 1 - 15 Agustus 2013

DKPP Temukan 117 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutuskan setidaknya 117 kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu hingga Mei 2013 ini.

Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, penyebab dari pelanggaran kode etik tersebut diantaranya karena keberpihakan atau ketidaknetralan penyelenggara pemilu sebesar 13 persen, faktor profesionalitas sebesar 20,6 persen, dan ketidakcermatan dalam penetapan bakal calon sekitar 42,1 persen.

Adapun faktor penyebab yang telah teridentifikasi yaitu kualitas SDM, rendahnya penghasilan dan aturan yang multitafsir.

“Saya berharap hal tersebut dapat menjadi pembelajaran dan memberikan efek jera pada kita semua, untuk membangun integritas sistem pemilu yang akan mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas,” kata Husni, dikutip dari rilis KPU RI. Husni juga menambahkan, khusus untuk pelaksanaan tahapan pemutahiran data pemilih pemilu 2014 perlu disadari dan ditanggulangi bersama, permasalahan yang timbul di beberapa daerah dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Salah satu kendala yang dihadapi adalah faktor keterbatasan tenaga operator dan jaringan komunikasi data. Diharapkan dengan berbagai upaya tanggap darurat yang telah dilakukan, kendala-kendala tersebut dapat segera diatasi secara tuntas.

Sementara itu dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, Husni berharap segenap jajaran KPU dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) sekaligus mampu mengantisipasi gugatan yang mungkin muncul.

Ketua KPU juga menginstruksikan agar seluruh tanggapan masyarakat yang masuk terhadap DCT dapat dikelola dengan baik, sebagai bahan pengambilan keputusan lebih lanjut. Perlu juga disiapkan data atau informasi pendukung DCT dan dokumen terkait lainnya sebagai bahan koordinasi dengan pengacara yang ditunjuk oleh KPU jika dalam pelaksanaannya terjadi sejumlah gugatan.(humas KPU)

Sebanyak 197 calon sementara yang telah diumumkan KPU pada Juni 2013 lalu Patrisius Sanene’

DCT Diumumkan 2325 Agustus 2013 FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

omisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai akan mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Mentawai 23-25 Agustus mendatang. Menjelang pengumuman DCT, KPU belum menerima laporan masyarakat terkait Daftar Calon Sementara (DCT).

“Kita belum menerima laporan masyarakat terkait DCS yang kita sudah kita umumkan kepada masyarakat, dan jika tak ada laporan tentu kita menunggu tahapan selanjutnya lagi menunggu waktu pengumuman DCT,” kata Andreas ketua KPU Mentawai, Jumat 16 Agustus lalu.

Sementara mengenai lima laporan masyarakat terkait administrasi parpol yang bermasalah menurut Andreas sudah selesai dan sudah diverifikasi oleh Panwaslu Mentawai. “Saat ini tidak ada lagi laporan masyarakat yang diterima

K

DCS - Daftar Calon Sementara legislatif Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diumumkan di Tabloid Puailiggoubat

KPU, dan laporan masyarakat sebelumnya sudah selesai dan Panwaslu sudah mengeluarkan surat rekomendasinya,” katanya.

Sebanyak 197 calon sementara

yang telah diumumkan KPU pada Juni 2013 lalu dari 12 partai politik peserta pemilu 2014. Sementara itu jumlah caleg sementara berdasarkan nomor urut parpol Partai Nasdem

(20), Partai Kebangkitan Bangsa (16), PKS (5) PDIP, (19), Golkar (20), Gerindra (20), Demokrat (14), PAN (19), PPP (14), Hanura (19), PBB (11) dan PKPI (20). (trs)

Pengumuman DPS Harus Mengacu Undang Undang JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) mengacu pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.

“Baik dalam pengumuman DPS di kantor desa dan kelurahan maupun pengumuman DPSHP yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 23 Agustus 2013 formatnya akan tetap sama dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan,” tegas Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah seperti dikutip dari situs KPU. Sesuai pasal 33 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2012, menyebutkan daftar pemilih paling sedikit memuat nama, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir dan alamat. “Formatnya itu yang telah kita umumkan saat pengumuman DPS. Dalam pengumuman DPSHP nantinya juga begitu.

Masyarakat dapat melakukan koreksi jika ada data yang salah dalam pengumuman tersebut,” ujarnya.

Dalam DPSHP, kata Ferry, petugas diminta melengkapi dan memperbaiki validitas data seperti jenis kelamin yang masih kosong atau salah, tanggal lahir yang masih kosong, status perkawinan yang masing kosong, orang yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdapat dalam daftar dan data ganda. “Keterangan tentang status disabilitas juga harus diisi untuk memudahkan KPU mengidentifikasi jenis dan jumlah kebutuhan alat bantu yang akan disediakan bagi penyandang disabilitas di setiap TPS,” ujarnya.

Terkait adanya DPS yang belum dilengkapi dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan masih berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP) non elektronik, hal itu sangat tergantung dengan perekaman KTP elektronik yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab KPU melakukan sinkronisasi data dengan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu terakhir dan verifikasi faktual ke lapangan berdasarkan DP4 yang diserahkan pemerintah.

Ferry kembali menegaskan bahwa kualitas daftar pemilih bukan hanya tanggung jawab KPU tetapi juga pemerintah, partai politik dan

masyarakat secara umum.

Karenanya pengumuman DPS yang telah dilakukan di kantor desa/ kelurahan menjadi sarana bagi publik untuk melakukan koreksi jika ada data yang diragukan akurasinya.

KPU kata Ferry, telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada publik untuk mengkritisi DPS. Masukan dan tanggapan masyarakat itu kemudian diakomodir di dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang ditetapkan PPS pada tanggal 16 Agustus 2013.

DPSHP tersebut nantinya akan diumumkan lagi ke publik selama tujuh hari dari tanggal 17 sampai 23 Agustus 2013. Setelah menerima masukan dan tanggapan masyarakat, DPSHP tersebut akan diperbaiki dari tanggal 24 Agustus sampai 6 September 2013. KPU Kabupaten/Kota menerima DPSHP akhir dari PPS pada tanggal 7 sampai 10 September 2013.

Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 7 sampai 13 September 2013.

“Jadi proses dari DP4 menjadi daftar pemilih tetap (DPT) itu

sangat panjang dan melalui seleksi yang sangat ketat serta melibatkan partisipasi publik secara luas.

Karenanya kami berkeyakinan DPT Pemilu 2014 akan lebih baik daripada Pemilu sebelumnya,” tegas Ferry.

Ferry menegaskan setelah penetapan DPT pun, KPU masih memiliki alat kontrol untuk memastikan bahwa hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dapat menggunakan hak pilihnya. “Kami punya petugas KPPS di setiap TPS yang akan menyelenggarakan pemungutan suara. Mereka tentu sangat mengetahui siapa saja yang menjadi pemilih di TPS tersebut.

Jadi kecil kemungkinan akan ada satu pemilih yang mencoblos dua kali,” ujar Ferry.

Proses pindah TPS bagi warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak dapat menggunakan pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar juga diatur secara ketat. “Mereka akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dengan syarat menunjukkan bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal,” terang Ferry. (humas KPU)

Mau Berhenti Ngorok?

Mulailah Menyanyi

M

endengkur saat tidur sama sekali tidak enak didengar, di samping juga menyimpan berbagai risiko penyakit. Bagi yang ingin menghentikan kebiasaan tersebut, para ahli menyarankan untuk rajinrajin mengikuti latihan olah vokal.

Tentu saja latihan olah vokal tidak ditujukan untuk memperbaiki suara dengkuran. Latihan tersebut dilakukan karena diyakini bisa memperkuat otot-otot di sekitar saluran napas. Akibatnya, saat tidur tidak akan kendur lalu menyempit dan berbunyi saat dilewati udara.

Sang peneliti, Alise Ojay mendesain sebuah program olah vokal khusus untuk mengatasi dengkuran. Target yang disasar dalam latihan ini adalah menghentikan ngorok dan sleep apnea atau henti napas saat tidur, yang berisiko memicu berbagai penyakit kronis.

Dalam latihan ini, 30 orang yang tidurnya selalu mendengkur diminta melakukan latihan vokal beberapa menit sehari selama 5 bulan. Hasilnya, dengkuran berkurang secara signifikan dibandingkan 30 orang lainnya yang tidak mengikuti latihan olah vokal.

"Alise mengatakan bahwa sejumlah orang merasakan manfaat dari program latihan olah vokal yang ia desain untuk memperkuat otot tenggorokan," kata Malcolm Hilton, seorang konsultan otolaringologi seperti dikutip dari Daily Mail, Senin (19/8/2013).

Temuan lainnya seperti dikatakan Hilton adalah bahwa latihan ini sangat mudah untuk dilakukan.

Selain juga karena mudah dan menyenangkan, latihan ini tentu bisa dilakukan oleh siapa saja dan sudah bisa dilihat hasilnya hanya dalam waktu 3 bulan.

"Bagaimanapun, latihan ini tetap harus ditunjang dengan perubahan gaya hidup. Menjadi gemuk, contohnya, merupakan prediktor tunggal dan terbesar pada orang-orang yang tidurnya mendengkur," lanjut Hilto yang mempublikasikan temuan ini di Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery. (int/p)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Puailiggoubat, NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013

B

aru-baru ini dua studi baru mengungkap bagaimana bakteri tertentu dapat membentuk sebuah rantai reaksi yang dapat mengakibatkan munculnya kanker usus. Bakteri yang disebut dengan fusobacteria ini dapat menyebabkan respons imun yang berlebihan dan menghidupkan gen pertumbuhan pada sel kanker.

Fusobacteria ini merupakan salah satu strain bakteri dalam mulut yang seringkali menyebabkan penyakit gusi, namun sebenarnya dapat ditangkal dengan rajin-rajin sikat gigi atau menjaga kebersihan gigi dan mulut.

Pada studi pertama, fusobacteria ini dikaitkan dengan kanker kolorektal (usus besar dan rektum), meski tidak diketahui apakah bakteri tersebut berkaitan dengan pertumbuhan tumornya atau tidak.

Studi yang dilakukan oleh tim peneliti dari Harvard Medical School tersebut, fusobacteria terbukti muncul

O

lahraga yang seharusnya membawa dampak yang baik bisa mejadi sesuatu yang buruk jika tidak dilakukan dengan berhati-hati. Untuk itu, pastikan Anda menggunakan perlengkapan olahraga yang tepat.

Bagian tubuh yang sering cedera biasanya engkel, pinggang, panggul, lutut, dan kaki. Tetapi, cedera saat olahraga ini dapat diminimalisir dengan memilih sepatu yang tepat.

Menurut dr Michael Triangto, SpKO salah satu penyebab cedera dapat timbul karena bantalan sepatu yang sudah tidak bagus sehingga bakal mengurangi faktor suspensinya. "Cedera yang

dengan kadar tinggi pada adenoma atau tumor jinak yang ada di usus dan sewaktu-waktu dapat berubah menjadi kanker.

Setelah melakukan percobaan pada tikus, peneliti pun membuktikan bahwa fusobacteria dapat mempercepat pembentukan tumor kolorektal dengan menarik sejumlah sel imun khusus yang bisa menyerang dan menyalakan respons

kedua yang digelar oleh tim peneliti dari Case Western Reserve University terlihat bahwa di permukaan fusobacteria terdapat sebuah molekul yang memudahkan mereka menempel pada selsel kanker kolorektal manusia.

Molekul yang disebut dengan FadA itu dapat menghidupkan gen pertumbuhan kanker serta merangsang respons FOTO:DOC/UNPAD

peradangan, yang dapat berujung pada kanker.

Kemudian pada studi

ren-dah itu berupa peregangan atau perobekan jaringan ikat (ligamen) sampai kerusakan pada tulang misalnya osteoarthritis," ujar dr Michael.

Menurutnya, pada olahraga seperti bulutangkis cedera terjadi karena sepatu yang digunakan tidak tertutup sampai mata kaki.

"Yang paling sering cedera yaitu engkel sama lutut. Begitu juga basket yang sering cedera itu lutut. Tapi yang sering memang cedera pada engkel," lanjut dokter yang berpraktik di RS Mitra Kemayoran ini.

Selain itu, untuk sepak bola karena harus berlari lebih kencang sedangkan daya rekat antara kaki dan rumput difasilitasi paku, maka paku bisa mempermudah terjadinya cedera

peradangan yang dapat mendorong pembentukan tumor.

lutut. "Saat badan berputar, kaki masih pada posisi berpijak. Cedera pada lutut mi-salnya anterior cruciate ligamen atau bisa juga kena di medial collateral ligament," jelasnya.

Dr Michael menyarankan untuk sepak bola usahakan jangan menggunakan sepatu yang terlalu berat. Dengan menggunakan sepatu yang ringan akan lebih mudah melakukan olahraga dan juga meningkatkan prestasi.

Sementra itu dr Meidy H Triangto, Sp.KFR turut memberikan masukan mengenai pemilihan sepatu olahraga.

Dirinya mengungkapkan untuk olahraga sejenis golf atau bowling meski tidak berlari,

12 10

Tim peneliti dari Case Western juga memastikan jika kadar FadA terlihat 10 hingga 100 kali lebih tinggi pada jaringan tubuh pasien dengan adenoma dan kanker kolorektal dibandingkan orang yang sehat.

'Kami telah membuktikan bahwa FadA adalah sebuah indikator yang dapat digunakan untuk deteksi awal kanker kolorektal, termasuk dalam mengidentifikasi target terapi yang potensial untuk mengobati atau mencegah penyakit mematikan yang menyerang banyak orang ini," tutur Prof. Yiping Han dari Case Western seperti dilansir BBC, Jumat (16/8/ 2013).

Beruntung sebuah senyawa sintetis yang dapat menghambat kinerja FadA juga telah ditemukan oleh tim Prof. Han dan dapat mencegah fusobacteria mendorong pertumbuhan sel-sel kanker kolorektal. (int/p)

sepatu tetap perlu diperhatikan.

"Meski tidak lari sepatu berpengaruh pada pijakan mereka sehingga tubuh lebih stabil dan tidak mudah tergelincir karena di sini kaki bertindak sebagai fondasi," terang dokter yang berpraktik di Kid's Foot Rehabilitation Center RS Mitra Keluarga kelapa Gading ini.

Nah, dengan demikian sesuaikanlah sepatu yang akan digunakan dengan olahraga yang Anda lakukan. Dengan demikian, cedera dapat dihindari dan olahraga menjadi menyenangkan. (int/p)

Atasi Sulit Tidur dengan Olahraga

J

ika Anda memiliki gangguan sulit tidur atau insomnia, olahraga menjadi salah satu solusinya. Kendati begitu, hanya melakukan satu atau dua kali olahraga saja tak lantas menjauhkan Anda dari insomnia.

Sebuah riset asal Northwestern University Feinberg School of Medicine mengindikasikan, olahraga tidak secara instan memperbaiki insomnia. Dibutuhkan beberapa bulan olahraga teratur

sebelum efek positifnya mampu dirasakan.

Para peneliti melakukan analisa selama 16 minggu pada sejumlah wanita dengan gangguan tidur.

Mereka menemukan, gangguan tidur para wanita tersebut baru membaik setelah empat bulan melakukan olahraga teratur.

Ketua studi Kelly Glazer Baron mengatakan, olahraga tidak langsung memberikan manfaat pada gangguan tidur seperti insomnia. Keduanya memiliki hubungan jangka panjang "Anda perlu mempertahankan olahraga teratur dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak, efeknya tidak akan terasa," ujar psikolog klinik dan direktur program perilaku tidur di Northwestern University Feinberg School of Medicine ini.

Terlepas dari "waktu tunggu"nya yang cukup lama, namun para peneliti menyatakan, olahraga masih merupakan solusi terbaik bagi penderita insomnia.

"Pasein insomnia memiliki kadar aktivitas otak yang lebih berat dan butuh proses untuk mengembalikannya ke kadar yang normal untuk membuat tidur mereka lebih baik," ujar penulis studi lainnya Dr Phyllis Zee, peneliti dari universitas yang sama.

Menurutnya, dibandingkan dengan obat-obatan yang memberikan hasil instan, olahraga merupakan pilihan yang jauh lebih sehat untuk memperbaiki tidur. (int/p)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Puailiggoubat, NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013

P

ubertas merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual.

Perubahan tersebut tentu mengejutkan bagi anak, sehingga bimbingan dari orangtua diperlukan agar mereka mampu melewati masa ini dengan baik.

Sayangnya, sebagian orangtua merasa enggan untuk membicarakan hal ini, terutama pada anak perempuan mereka.

Padahal menurut para pakar, penting hukumnya untuk membicarakan pubertas pada anak, bahkan sebelum mereka mengalaminya.

Dr Akua Afriyie-Gray, dokter kandungan dari Loyola University Health System di Maywood Ill mengatakan, kebanyakan anak perempuan memasuki masa pubertas tanpa pendidikan yang memadai tentang hal ini. Sehingga orangtua perlu proaktif membicarakan pubertas agar anak tahu akan ada perubahan pada tubuhnya.

"Orangtua seharusnya mempersiapkan diri untuk mendiskusikan pubertas

T

as ransel atau tas punggung menjadi pilihan banyak orangtua bagi anak mereka yang masih bersekolah. Kapasitas tas yang cukup besar membuat berbagai perlengkapan sekolah bisa dengan mudah dibawa anak.

Namun, tas yang terlalu berat bisa berbahaya bagi postur tubuh anak.

"Tas punggung memang didesain untuk mendistribusikan beban muatan pada beberapa otot terkuat tubuh," ujar Dr Michael Wade, ahli bedah tulang dari American Academy of Orthopaedic Surgeon (AAOS).

Hanya saja, imbuhnya, jika tidak dipakai dengan benar, tas punggung juga bisa mengakibatkan otot kaku, cedera, bahkan gangguan postur tubuh. Meskipun

pada putri mereka," ujarnya.

Pubertas umumnya dimulai pada usia sekitar 8 atau 9 tahun dengan tumbuhnya rambut-rambut halus di daerah ketiak dan pubis. Pertumbuhan payudara umumnya terjadi setelahnya di usia 9 atau 10 tahun diikuti dengan menstruasi, yang rata-rata terjadi di usia 12 tahun.

Pubertas biasanya terjadi selama tiga hingga empat tahun.

Afriyie-Gray mengatakan, orangtua perlu bertanya pada putrinya bila ada temannya yang mulai memakai bra, menstruasi atau bercukur. Pertanyaan ini kemudian akan mempermudah membuka diskusi

gangguan-gangguan tersebut mungkin tidak berat, namun jika anak terus menerus mengalaminya hal itu akan menimbulkan gangguan serius saat dewasa.

Di Amerika Serikat saja, lebih dari 24.000 orang dirawat di rumah sakit pada tahun 2012 lantaran cedera yang berhubungan dengan tas punggung. Data dari Consumer Product Safety Commision tersebut juga menyebutkan, lebih dari 9.500 orang dari pasien tersebut berusia 5 hingga 8 tahun.

Menurut AAOS dan Pediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA), anak seharusnya tidak membawa beban lebih dari 15-20 persen berat tubuhnya.

Mereka juga harus mengenakan tas punggung dengan kedua penyangganya, dan menempatkan

11

tentang tubuh anak dan perubahan yang ia akan alami.

"Katakan padanya bahwa pubertas merupakan proses normal yang dialami oleh anak perempuan, sehingga tekankan untuk tidak merasa malu tentang hal itu," ujarnya.

Selain itu, imbuhnya, jelaskan pula secara detail apa yang perlu dilakukan saat mengalami perubahan.

Misalnya, perempuan perlu menggunakan pembalut atau tampon agar mampu beraktivitas seperti biasa saat sedang mengalami menstruasi.

Dan ingat, Anda tak perlu berbohong untuk menjelaskan tentang pubertas. "Katakan saja menstruasi merupakan kebutuhan untuk bisa hamil suatu saat," tegas AfriyieGray.

Biarpun demikian, bila Anda tidak juga nyaman untuk membiacarakan pubertas pada anak, maka Anda perlu meminta bantuan psikolog atau dokter kandungan yang ahli menangani anak dan remaja. (int/p)

muatan yang lebih berat lebih dekat dengan punggung.

Selain itu, para pakar juga menyarankan untuk berlutut terlebih dahulu saat akan mengangkat tas punggung. Kurangi atau susun ulang muatan jika tas punggung dirasa terlalu

berat. Saat menyusun muatan, tempatkan barang yang lebih berat pada bagian bawah tengah tas punggung. Dan pastikan hanya membawa barang yang dibutuhkan untuk hari itu saja setiap harinya.

Mereka menyarankan agar orangtua memberikan tas punggung dengan ukuran yang sesuai untuk tubuh anak. Orangtua juga perlu memperingatkan si kecil untuk mengatakan jika merasa pegal atau kesemutan pada bahu atau kaki mereka. Pegal dan kesemutan merupakan tanda-tanda tas punggung yang mereka gunakan kurang sesuai atau terlalu berat.

Orangtua juga harus peka jika anak merasa kesulitan saat menurunkan dan memanggul tas punggung mereka. Jika terlihat terlalu berat, maka kurangi beban muatannya. (int/p)

Sosok

M

enjadi Pejabat Direktur LBH Pers Padang sejak Desember 2012, Roni Saputra giat melakukan advokasi terkait ancaman dan kekerasan terhadap jurnalis. Selain mendampingi jurnalis dalam beberapa kasus hukum hingga ke pengadilan di Sumatra Barat, bersama LBH Pers Padang, Roni juga melakukan pelatihan dan workshop terkait peningkatan kapasitas jurnalis untuk hukum pers.

Selain menjadi penggiat media, Roni juga seorang advokat. Aktivis masyarakat sipil ini sebelumnya bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

Menjelang pemilu ini, menurut Roni, media dan pekerjanya rawan dimanfaatkan untuk pencitraan partai politik, calon legislatif maupun calon presiden. Untuk menjaga independensi dan kepercayaan publik, media menurut Roni haruslah profesional dan tidak berpihak.

Berikut bincang-bincang Puailiggoubat dengan Roni Saputra, beberapa waktu lalu.

Puailiggoubat NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013

publisitas para kadidat.

Belajar dari tahun-tahun politik sebelumnya, banyak partai, maupun para kandidat yang memanfaatkan media sebagai media publikasi, dan sayangnya media tidak melakukan saringan atas kampanye yang dilakukan oleh partai atau kandidat tersebut, sehingga tidak jarang isinya hanya berupa sanjungan untuk calon/partai yang membayar dan tidak jarang juga melakukan serangan bagi lawan politik calon/ partai yang telah membayar.

Media rawan dijadikan ajang pencitraan dan kampanye terselubung untuk calon presiden dan calon legislatif, gejala ini sudah mulai terlihat, bagaimana tanggapan Anda ?

Tidak dapat dipungkiri, media memang banyak dijadikan sebagai alat kampanye yang efektif dan sering digunakan untuk kampanye terselubung, kita bisa lihat, saat ini sudah banyak calon legislatif yang berkampanye melalui media, bahkan sudah ada yang menyalahi ketentuan kampanye, dengan menampilkan iklan caleg lengkap dengan nomor urutnya. Hal itu tentu sudah melanggar ketentuan Tahun depan akan kampanye sesuai dengan PKPU berlangsung dua Pemilu, No. 1 Tahun 2013. Atas pelangPemilu Legislatif dan garan itu, seharusnya Panwaslu Pemilu Presiden, dan KPU sudah menindak para genderangnya sudah mulai caleg tersebut, namun sangat ditabuh, kampanye sudah disayangkan hal itu tidak dilaberjalan, bagaimana anda kukan. melihat peran media massa Pimpinan redaksi dan pemidalam setiap pesta lik media seharusnya juga melidemokrasi? hat ada pelanggaran yang dilakuMedia merupakan corong kan oleh caleg dengan memanfademokrasi, tentunya dalam atkan medianya, dan atas iklanpesta rakyat seperti pemilu, iklan seperti itu harusnya tidak media memiliki peran penting. diterima, namun masalahnya Media dengan cepat dapat adalah, saat ini media lebih bamempengaruhi opini publik nyak mementingkan income untuk memilih atau tidak (segi ekonomi) dari pada sebagai memilih kandidat, media juga media informasi dan penyadaran menjadi media paling efektif atas hak-hak publik. untuk menyukseskan pesta Mass media sebagai bahagidemokrasi, seperti sosialisasi, an dari pers, tentu harus tunduk kampanye pemenangan, dan kepada aturan-aturan terkait tentunya untuk meningkatkan dengan pers, mulai dengan UU

Pers hingga peraturan dewan pers terkait dengan memberikan informasi yang berimbang dan tidak memihak pada pemberi iklan, serta bekerja untuk kepentingan pengakan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Menurut Anda, apakah instrument hukum terkait profesionalisme media dalam pemilu maupun politik belum memadai ?

Kita menyadari bahwa aturan tentang profesionalisme media itu hanya ada di UU Pers dan Etika Jurnalistik serta peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, terkait dengan media dan pemilu hanya ada diatur dalam Peraturan KPU No. 1 Tahun 2013, namun aturan KPU tersebut tentunya tidak dapat menjangkau media massa yang mengeluarkan karya jurnalistik, karena di dalam UU Pers tidak ada aturan tegas terkait dengan media dan pemilu, untuk pengaturan itu, tentunya menjadi kewenangan dari Dewan Pers dan sayangnya Dewan Pers hingga saat ini tidak ada mengeluarkan code of conduct terkait dengan peran media di dalam pemilu.

Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Selain itu, KPU-pun juga dapat mengeluarkan aturan, namun hanya sebatas normaAda UU Pers yang mengatur soal profesionalisme normanya saja, seperti pengaturan konten, syaratdan independensi, ada juga peraturan KPU soal kampanye syarat kampanye media dan di media, namun banyak yang batasan kampaye media, khusus mengkritik, media masih belum untuk media cetak yang mengeluarkan karya jurnalistik, proporsional, banyak sekali maka kewenangan Dewan Pers framing dalam untuk mengatur dan memberikan pemberitaannya, bagaimana langkah-langkah sanksi menurut Anda ? (tentunya tetap mengacu kepada UU Pers sering dijadikan “tameng� bagi media, dan masih UU Pers) sedangkan untuk banyak yang belum paham media elektronik, menjadi hukum yang maksimal tentu dapat dicapai.

tentang esensi yang diatur dalam UU Pers tersebut, setidaknya ada garis tegas dalam UU Pers sebagai pembatas dari kebebasan berekpresi dan mengembangkan informasi, yaitu keberimbangan atau all both side dan keakuratan informasi serta tidak SARA. Dan yang berperan sebagai “penjaga� profesionalisme dari media itu adalah Dewan Pers.

Dewan Pers dapat mengeluarkan Apakah penegakan hukum- aturan-aturan main bagi media nya juga lemah ? yang terlibat dalam kampanye Ada tiga hal yang perlu dengan didasarkan kepada UU diperhatikan dalam penegakan hukum terkait dengan kampanye media dalam pemilu, pertama, Peran KPU dan Panwas untuk mengawasi parpol/caleg dan capres, serta sanksi bagi parpol/ caleg dan capres yang melanggar aturan; kedua, mengembangkan media wacht, sebagai pemantau bagi media-media yang menjadi bagian dalam black campaign parpol/caleg dan capres; dan ketiga, memperkuat peran Dewan Pers untuk menjaga prefesionalisme media di Indonesia. Jika tiga hal itu bisa dilakukan, setidaknya langkah untuk membangun media yang profesional dan menegakkan

12

kewenangan dari KPI untuk mengatur dan menjatuhkan sanksi (mengacu pada UU Penyiaran).

Apakah ini karena sebagian besar pemilik media juga pimpinan partai politik ?

Masalah yang pelik di Indonesia itu adalah hampir 70 persen pemilik media itu ke halaman 13

FOTO:DOC/PUAILIGGOUBAT

Sosok berafiliasi dengan partai politik dan menjadi pimpinan partai politik, dan redaksi sebagai ruangan yang bebas dari intervensi tidak mampu menempatkan diri secara baik dan cenderung tunduk pada pemilik media. Hal inilah akhirnya menjadi salah satu penyebab media tidak dapat profesional dan proporsional dalam menghadapi pemilu.

Idealnya, pemilik media tentunya orang-orang yang harusnya bebas dari kepentingan apapun, termasuk kepentingan politik, atau setidak-tidaknya pemilik media tidak boleh mengintervensi ruang redaksi untuk kepentingan politik, hal inilah menurut hemat saya yang harus diatur, setidaktidaknya diatur oleh Dewan Pers, sehingga cita-cita menciptakan kemerdekaan pers yang sebenar-benarnya itu bisa tercapai, dan pers sebagai pilar ke -4 demokrasi benar-benar bisa dijalankan tanpa ada intervensi dari pihak manapun, termasuk pemilik media.

Puailiggoubat NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013

Di tingkat lokal, bagaimana pula anda melihat penggunaan media untuk pencitraan dan kampanye terselubung yang tidak proporsional ini ?

Tidak di nasional, tidak di lokal, semuanya hampir sama, bahkan tingkat pencitraan menggunakan media di lokal cukup tinggi, tidak jarang malah satu media menjagokan calon yang menyumbang iklan terbesar di medianya, bahkan ada wartawan/jurnalis yang benarbenar diperintahkan oleh redaksi untuk membuat pencitraan bagi calon tersebut. Hal ini jelas telah melanggar kode etik, dan atas hal ini seharusnya Dewan Pers mengambil tindakan dan bagi media yang profesional, tentu hal itu menjadi “haram� untuk dilakukan. Namun sayang, hal itu tidak pernah terjadi.

Di daerah, beberapa wartawan justru menjadi tim kampanye, tim sukses caleg atau calon kepala daerah, sebenarnya aturan dalam UU Pers dan kode etik bagaimana ?

Sebagaimana saya sebut

diatas, bahwa media harus profesional dan jurnalis tentunya terikat akan kode etik jurnalistik dalam melakukan kerja-kerja jurnalismenya, jika ada wartawan yang menjadi tim kampanye, seharusnya media tempat dia bekerja harus menjatuhkan sanksi, setidaktidaknya dikeluarkan, namun hal ini tidak pernah terjadi, karna ada simbiosis mutualisme baik bagi si calon, si wartawan dan tentunya bagi media.

Dengan kondisi demikian, bagaimana masyarakat sebagai pembaca atau penonton cerdas memilih media dan berita yang tidak memihak ?

Untuk saat ini tentu agak susah mencari media yang memang profesional dan proporsional terutama terkait dengan pemilu, masyarakat sebagai pembaca yang cerdas tentu harus cerdas pula dalam memilih media, arti masyarakat perlu menyaring informasi dari media A dan membandingkan dengan media B, serta

mampu mengkritisi media yang tidak profesional serta melaporkannya ke Dewan Pers, begitu juga dengan penonton yang cerdas. Harus mengkritisi dan melaporkan TV-TV yang tidak cerdas ke KPI. Selain itu yang terpenting adalah, berjalannya instrumen-instrumen terkait dengan

pengaturan terhadap media (pers dan penyiaran) dan berjalannya alat-alat kelengkapannya sebagai penjaga keprofesionalan dari media, serta berjalannya penyelenggara pemilu sesuai dengan aturan tanpa tedeng aling-aling. (o)

13

BIODATA Nama: Roni Saputra Kelahiran: Bukittinggi, 29 Mei 1982 Pendidikan: Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang Alamat: Tanah Sirah, Kota Padang Pekerjaan: Aktivis masyarakat sipil/ advokat Jabatan: Pejabat Direktur LBH Pers Padang

FOTO:DOC/PUAILIGGOUBAT

Puailiggoubat NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013

Dua segmen patahan Sumatra di Sumatra Barat harus diwaspadai Andri EF

G

empa berkekuatan 4,5 skala Richter yang berpusat di Kabupaten Agam menggu-

ncang beberapa daerah di Sumatera Barat, pukul 18.57 WIB, Sabtu 10 Agustus lalu. Gempa darat tersebut sempat mengejutkan sejumlah warga Kota Bukittinggi dan sekitarnya.

Manager Pusat Pengendalian Operasional Badnan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Ade Edwar mengatakan gempa terjadi di patahan Semangko. Gempa tersebut lanjutan dari gempa Bener Mariah Aceh dengan skala 6,2 SR,.

Menurut Ade, gempa berpusat di Barat Laut Agam dengan kedalaman 10 kilometer. “Masih aman,” ujar Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumatera Barat ini.

Ade mengaku, sebelum gempa di Agam, gempa darat berkekuatan 3,5 SR juga terjadi di Penyambungan Sumatera Utara pukul 17.00 WIB. “Ini bukti gempa ini berkelanjutan yang terjadi di Patahan Sumatera,” ujarnya.

Kabupaten Agam masuk dalam patahan Sumatera segmen Sumpur yang melintasi Bukittinggi hingga Rao Pasaman. Kata Ade, kawasan Patahan Sumatera ini mesti diwaspadai. Selain

14

Gempa Aceh Picu Gempa Darat di Sumbar FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

TUNTUT KENAIKAN GAJI- Petugas kebersihan kota Padang melakukan aksi di depan kantor DPRD Padang menuntut dinaikkan gaji dari Rp600 ribu menjadi Rp1,2 juta per bulan

segmen Sumpur, segmen Suliki yang meliputi kawasan Alahan Panjang, Surian, Muaro Labuah. “Ini dua dari empat segmen patahan sumatera di Sumatera Barat,” ujarnya.

Ia menambahkan, gempa di Bener Meriah, Aceh memicu aktivitas seismic

di kawasan Sumatra Barat yang dilalui patahan Sumatra. Sudah dua tahun terakhir, patahan Sumatra ini aktif.

“Makanya, kita jangan mengabaikan. Makin lama makin besar. Tapi kita tak tahu kapan akan terjadi. Makanya mesti diwaspadai,” ujarnya.

Menurut Ade Edwar, di sepanjang Bukit Barisan, garis lurus jalur patahan Sumatera itu ada 19 segmen dari Lampung hingga Aceh. Empat di antaranya ada Sumatera Barat, seperti Sianok, Sumani, Sumpur dan Suliti.

“Segmen itu saling menyambung. Satu

bergerak, yang lain akan berentet ikut bergerak dan berguncang. Sumatera Barat menunggu giliran,” ujarnya.

Kata Ade, dengan adanya gerakan di Aceh, kemungkinan akan bergeser ke Sumatera Barat. “Potensi gempa tektonik itu ada di Sumpur dan Suliti,” ujarnya.

Segmen Suliti meliputi Alahan Panjang, Surian, Muara Labuah Kabupaten Solok Selatan. Membujur sepanjang 60 kilometer. Lalu, Segmen Sumpur, sepanjang Bukittinggi, Palupuah, Bonjol, Lubuk Sikaping, Panti dan Rao. “Sudah 150 tahun belum ada gempa di segmen Sumpur. Sementera, gempa terakhir di segmen Suliti terjadi sekitar 1943 dan merusak,” ujarnya.

Jika terjadi gempa di dua segmen itu, kata Ade, kemungkinan akan serupa dengan Bener Meriah. “Bisa saja kekuatan gempanya mencapai 7 SR. Apalagi dua segmen itu menyimpan banyak energi,” ujarnya.

Gempa yang berpusat di Agam ini juga dirasakan di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Misalnya, Siska warga Padang Panjang ini. Dia mengaku merasakan gempa dengan getaran yang kuat. “Getarannya terasa sekitar 3 detik.

Tapi kuat,” ujarnya. (a)

Pelajar SMA Tewas di Pantai Wisata Tiku PADANG - Tim Search and Rescue (SAR) menemukan jasad Fendi, 18 tahun, pelajar SMA 1 Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengambang di dekat Pulau Tengah, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, 13 Agustus lalu.

“Jasad korban ditemukan bersama

masyarakat setempat tadi pagi sekitar pukul 07.00 WIB dalam keadaan tak bernyawa,” kata Kapolres Agam Ajun Komisaris Besar Asep Ruswanda, Selasa 13 Agustus.

Setelah ditemukan, jenazah Fendi dibawa ke puskemas untuk diotopsi.

“Hasilnya pemeriksaan dokter, tak ada kekerasan yang lain,” ujarnya.

Petugas Kebersihan Dapat THR dari Pemko PADANG- Pemerintah Kota Padang membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai honorer kebersihan kota Padang, sebanyak 303 orang, penyerahan itu dilakukan di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang Fauzi Bahar.

Menurut Fauzi Bahar, pemberian THR ini pertama kali dilakukan.

Masing-masing pegawai honor ini mendapat Rp500 ribu. “Dana ini kita ambil dari Badan Amil Zakat Nasional, ini upaya kita untuk membantu petugas,” katanya di jalan Ahmad Yani Padang, Minggu 4 Agustus 2013.

Total dana yang disediakan untuk THR itu sebanyak Rp151 juta.

Petugas tang mendapat THR tersebut meliputi pembersih jalan, pengangkut sampah dan perawat taman. “Kita mengakui honor mereka sangat kecil, ada Rp600 ribu per bulan dan itu pasti tidak mencukupi keluarganya,” ujarnya.

Ke depan, Fauzi berjanji akan akan terus memperjuangkan honor mereka, paling tidak gajinya sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Sumatera Barat Rp1.350.000 per bulan. (rus)

Fendi dinyatakan hilang setelah jatuh dari perahu dan tertarik arus saat bermain di Pantai Wisata Tiku, Minggu 11 Agustus 2013. Bersama tiga temannya, Fendi berenang di Pulau Tengah, namun saat kembali ke Pantai Tiku menggunakan perahu, Fendi terjatuh.

Menurut keterangan teman Fendi, jelas Asep, mereka sudah berusaha menolong, namun tak berhasil, karena kuatnya tarikan tersebut. “Diduga korban juga menderita penyakit ayan,” ujarnya.

Sebelumnya, Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD), Basarnas, Polres, serta dibantu masyarakat sudah melakukan pencarian sejak Minggu, 11 Agustus 2013, hingga pukul 18.00 WIB. “Karena cuaca buruk dan ombak besar, pencarian dihentikan. Dilanjutkan lagi pada Senin pagi tadi sekitar pukul 06.00 WIB,” kata Kepala BPBD Kabupaten Agam Bambang.

Ia menjelaskan, Fendi bersama teman-temannya saat itu menikmati wisata bersamaan dengan hari raya lebaran di Pulau Tiku. Saat akan menyeberang ke Pulau Tengah, sekitar 500 meter dari bibir pantai, korban

terjatuh dari perahu.

Sementara, Asep mengaku, pencarian yang dilakukan pada Senin pagi dilakukan hingga pukul 19.00 WIB. Lalu pencarian dihentikan. Namun, tim pencari bersama masyarakat tetap standby di lokasi.

“Pagi pencarian kembali kita lakukan. Pada pukul 07.00 WIB, korban ditemukan dekat dengan pulau itu,” ujarnya.

Pulau Tengah merupakan salah satu objek wisata di Kabupaten Agam. Untuk menuju ke pulau tersebut, para wisatawan biasanya menyewa perahu. (a)

34 Korban Tewas Selama Mudik di Sumbar PADANG - Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatra Barat mencatat sebanyak 102 kecelakaan lalu lintas terjadi sejak H-6 hingga H+3 Lebaran di Sumatera Barat.

Kepala Bagian Operasional Ditlantas Polda Sumatera Barat Ajun Komisaris Besar Yanuardi mengatakan, dari 102 kasus, sebanyak 34 korban tewas, 53 luka berat dan 144 luka ringan. “Ini kita himpun dari

seluruh posko mudik di kawasan Sumatera Barat hingga kemarin,” ujar Yanuardi, Selasa, 13 Agustus 2013.

Menurut dia, kecelakaan didominasi pengendara sepeda motor.

“Sebanyak 127 unit sepeda motor,” ujarnya. Lalu, 42 unit mobil penumpang, tujuh unit bus, dan tujuh unit truk.

Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat AKBP Syamsi

mengatakan, umumnya penyebab kecelakaan dikarenakan faktor manusia.

“Pengemudi yang lalai, kantuk, kecapekan, dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas,” ujarnya.

Sementara, pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari tanggal 2 hingga 11 Agustus 2013 sebanyak 408 tilang.

Didominasi sepada motor sebanyak 301 kasus dan 107 kasus kendaraan roda empat. (a)

15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013

Libur Lebaran, Tim SAR Siaga di Lokasi Wisata PADANG - Sejak H-2 sampai H+3, Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Sumatera Barat bersiaga di lokasi-lokasi wisata yang ada di Sumatera Barat. Personil yang dikerahkan 25 orang dibantu tim BPBD kabupaten/kota.

Staf Humas Basarnas Sumbar, Arief Pratama mengatakan, tim ini dibagi dalam lima Search Rescue Unit (SRU), masing-masing SRU memiliki 5 anggota.

“Operasinya dibagi empat titik, satu tim siaga di kantor, empat tim lainnya melakukan operasi siaga di empat kabupaten/kota,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat 9 Agustus 2013.

Empat tim Basarnas ini akan berposko di pantai Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Pantai Gandoriah Kota Pariaman, Danau Singkarak Kabupaten Solok dan sepanjang jalan lintas Padang Bukittingi (Lembah Anai dan Malibou Anai).

Tim ini sudah dilengkapi satu unit mobil box lengkap dengan peralatan perahu karet, medis dan evakuasi darat termasuk alat chainsaw. “Kita juga menyiagakan dua unit kapal SAR, Rescue Boat 213 Padang 01 dan Sea Rider, kapal ini akan beroperasi PadangPainan dan Padang-Pariaman,” ujarnya.

Sementara Kepala Badang Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang, Budhi Herwanto mengatakan sampai H+7 telah mengerahkan 70 orang Relawan Pemadam Kebakaran (PAM) yang terdiri dari Resimen Mahasiswa seKota Padang, SAR, dan Kelompok Siaga Bencana (KSB). (rus)

20 Ribu Kendaraan Melintas Padang-Bukittinggi PADANG - Minggu, 11 Agustus merupakan jalur terpadat lalu lintas Padang-Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) selama lebaran tahun ini, banyak kendaraan menuju Bukittinggi dan Padangpanjang mengisi liburan.

“Dalam sehari kendaraan melintasi jalur Silaing ini hanya 7 ribu kendaraan, tapi saat lebaran akan naik menjadi 20 ribu kendaraan melintas daerah tersebut atau tiga kali lipat,” kata Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar, Suprapto, Minggu, 11 Agustus lalu Daerah yang kerap macet, kata Suprapto, Lembah Anai dan Padangpanjang, kendaraan akan merangkak di lokasi tersebut. “Padatnya jalur tersebut akibat banyak yang ingin berwisata ke Bukittinggi dan Padangpanjang di Minang Fantasy,” ujarnya.

Biasanya untuk menempuh jalur Padang-Bukittinggi bisa menembus dua jam perjalanan, tapi saat-saat jalur padat bisa empat dan bahkan enam jam perjalanan, bisa juga delapan jam kalau macet total, tergantung situasi kendaraan. (rus)

Tak Disiplin, PNS Dihukum Walikota Sejumlah PNS di lingkungan Pemko Padang dihukum menghitung keramik oleh Wali Kota Padang karena tidak memakai pin “Anti Korupsi”

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Andri EF

W

ali Kota Padang Fauzi Bahar menghukum pegawai negeri sipil yang tidak

mengenakan pin “Anti Korupsi” saat menggelar inspeksi mendadak di Kantor Dinas Perinsdustrian Perdagang, Pertambangan dan Energi Kota Padang, Senin 12 Agustus 2013.

Sejumlah pegawai yang tidak menggunakan pin dengan ukuran kecil itu, disuruh menghitung keramik di lantai teras kantor yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman Padang.

Mereka menghitung jumlah keramik tersebut dengan cara berdiri dan jongkok. “Agar mereka jera,” ujar Fauzi Bahar.

Menurut Fauzi, hukuman ini diberikan kepada pegawai yang tidak menggunakan pin Anti Korupsi tersebut. Sebab, pegawai di lingkungan Pemko Padang wajib menggunakan pin itu untuk menunjukan kepada masyarakat, bahwa pegawai

PELATIHAN JURNALIS -Salah seorang peserta pelatihan singkat soal transparansi anggaran yang digelar AJI Padang 3 Agustus lalu pemerintah Kota Padang tidak menerima suap dan melakukan korupsi.

“Jika ada pegawai yang tidak menggunakannya, secara tidak langsung mereka tidak setuju dengan akasi menolak suap dna korupsi di kota ini,” ujarnnya.

Salah seorang pegawai yang kena hukuman mengaku, lupa mengenakan pin “Anti Korupsi” itu. “Tinggal di

rumah,” ujar pegawai yang tak mau menyebutkan nama itu.

Sebelumnya, Fauzi Bahar melakukan apel pagi di halaman Plaza Telkom Padang, setelah libur Lebaran sejak tanggal 5 Agustus. Lalu, Politisi PAN ini melakukan sidak di Kantor Dinas Perinsdustrian Perdagang, Pertambangan dan Energi Kota Padang.

Menurut Fauzi Bahar, hanya satu

orang pegawainya yang tidak masuk kerja dengan tanpa keterangan pada hari pertama kerja setelah liburan Lebaran ini. “Dia akan kita berikan sangsi yang sepantasnya,” ujarnya.

Wali Kota berharap, setelah Lebaran ini semua pegawai bisa bekerja lebih semanga dan giar lagi. “Semanga lebaran bisa diwujudkan saat bekerja,” ujarnya. (a)

AJI Padang Latih 15 Jurnalis Meliput Anggaran PADANG - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang melatih 15 jurnalis media cetak, elektronik, dan online meliput isu-isu tentang transparansi anggaran.

Kegiatan yang berbentuk pelatihan singkat dengan delapan kali pertemuan ini juga dilakukan untuk mendorong adanya liputan media yang berkualitas dan beretika terkait isu anggaran, sehingga berkontribusi dalam proses transparansi anggaran.

Pelatihan tersebut didukung Program Representasi (Prorep)USAID dengan tema ‘Penguatan Kapasitas Jurnalis dalam Mendukung Proses Transparansi Anggaran Fase II’ dimana sebelumnya telah dilakukan kegiatan fase pertama

berbentuk diskusi tematik, tahun lalu.

Pada pelatihan pertama 3 Agustus lalu, AJI Padang menghadirkan narasumber Hefdi Sofyan, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar.

Dalam pemaparannya, Hefdi menjelaskan paradigm baru dalam perencanaan penganggaran. Meski demikian, perencanaan anggaran tersebut tidak terlepas dari hal-hal politik. “Perencanaan penganggaran itu tidak jauh dari kaitan politis, itu pasti,” kata Hefdi.

Paradigma baru dalam perencanaan tersebut diantaranya demokratis, dan partisipatif dimana transparansi dan akuntabel melibatkan

stakeholder dalam pengambilan keputusan, teknokratik yang berarti menggunakan metode kerangka ilmiah, bottom up penyusunan yang berdasarkan aspirasi masyarakat melalui musrembang, dan top down penyusunan yang bersinergi dengan rencana strategis.

Hefdi memaparkan beberapa hal diantaranya dokumen perencanaan daerah, perencanaan dan penganggaran, alur perencanaan pembangunan dan penganggaran, alur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah, sinkronisasi penyusunan rancangan APBD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran hingga penyusunan APBD. Dalam pelatihan singkat selama

dua jam itu, dipandu oleh fasilitator Hendra Makmur yang merupakan Ketua AJI Padang dan Yuafriza, Pemimpin Redaksi Puailiggoubat.

Kedua fasilitator ini akan mendampingi 15 peserta dalam merencanakan dan membuat liputan anggaran.

Untuk peliputan anggaran ini, para peserta akan mendapat beasiswa masing-masing Rp1,5 juta.

Dua karya terbaik nantinya akan mendapat hadiah masing-masing Rp2 juta.

“Pelatihan singkat ini selain diselenggarakan di Padang, juga diselenggarakan di Yogyakarta dan Surabaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas jurnalis AJI Indonesia,” kata Pelaksana Kegiatan, Yose Hendra. (trs)

Puailiggoubat NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013

8

Suara Puailiggoubat Sudahkah Kita Merdeka ?

1

7 Agustus 2013 ini genap 68 tahun Indonesia merdeka. Jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka berarti bebas dari penjajahan, penghambaan, berdiri sendiri dan tidak bergantung pada sesuatu yang lain.

Jika merujuk UUD 1945, kemerdekaan adalah hak segala bangsa karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan. Dalam Pembukaan UUD 1945 juga dinyatakan, kemerdekaan Indonesia itu didasarkan atas lima sila yang dua diantaranya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah terwujudkah kemanusiaan yang adil dan beradab itu dan sudah adakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Coba saja kita lihat, begitu merajalelanya korupsi di negeri ini, yang terbaru adalah ditangkapnya Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini atas dugaan gratifikasi dari sebuah perusahaan minyak. Belum lagi korupsi lainnya yang diungkap KPK beberapa waktu lalu, ada yang melibatkan gubernur, walikota, bupati hingga presiden partai, menteri aktif dan jenderal polisi aktif.

Kondisi ini tentu memiriskan ditengah makin menggilanya inflasi, naiknya hargaharga bahan pokok akibat dinaikkannya harga BBM beberapa waktu lalu oleh pemerintah.

Coba kita lihat Mentawai, di daerah kepulauan ini, mendapatkan seliter premium sangatlah sulit. Kalaupun ada harganya mencekik leher, hingga Rp15.000 per liter. Tak heran, jika harga beras, gula, dan sembako lainnya juga mahal. Padahal masyarakat pulau itu sangat bergantung dengan BBM, untuk transportasi perahu mesin ataupun bahan bakar mencari ikan bagi nelayan.

Di daerah ini, pembangunan juga berjalan lambat, belum semua desa teraliri listrik. Rata-rata baru ibu kecamatan saja yang baru dilayani PLN, itupun beberapa daerah hanya hidup di sore hingga malam hari.

Lalu bagaimana pula dengan infrastruktur jalan, hingga kini fasilitas jalan baru seadanya. Belum ada jalan trans yang menghubungkan semua desa.

Masyarakat yang rata-rata hidup dari pertanian harus mengeluarkan biaya tidak sedikit membawa hasil panen ke pusat kecamatan atau pasar. Jangankan internet yang sering mati ketimbang hidup, sinyal telepon selular saja terbatas.

Dan kini, 2.072 keluarga korban gempa dan tsunami Mentawai, Oktober 2010 masih terkatung-katung nasibnya.

Hampir tiga tahun, para korban masih tinggal di hunian sementara yang berlokasi jauh dari pemukiman semula dan perladangan masyarakat. Janji-janji yang dilontarkan pemerintah agar masyarakat bersedia direlokasi jauh dari pemukiman lama hingga kini belum terpenuhi. Mereka kini tengah berjuang memperbaiki ekonomi keluarga, memulai kehidupan baru di rumah berdinding triplek seadanya dengan fasilitas air dan listrik minim.

Jika sudah demikian, adakah kita semua, rakyat Indonesia sudah merdeka?

Selamat HUT RI ke-68. Semoga kemerdekaan dan hidup setara dinikmati seluruh masyarakat Indonesia dari sabang sampai merauke.

16

Harapan Besar Implementasi Kurikulum 2013 K urikulum 2013 resmi diberlakukan di 6.329 sekolah dari jenjang SD hingga SMA di Indonesia mulai 15 Juli 2013. Di Jawa Tengah, berdasar data Sistem Elektronik Pemantauan Implementasi Kurikulum 2013 (Epik), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk 877 sekolah sebagai sekolah sasaran pemberlakuan kurikulum baru. Meskipun masih ada kontroversi, visi luhur kurikulum 2013 sangat menarik untuk dikaji.

Di tengah pro dan kontra terkait implementasi Kurikulum 2013, pemerintah tentu punya harapan besar untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik.

Pembenahan ini sudah seyogianya didukung oleh segenap elemen pendukung pendidikan. Para pendidik, akademisi, termasuk lembaga perguruan tinggi kependidikan (LPTK) harus bersama melakukan penguatan.

Dari tujuan tersebut, paradigma yang kemudian harus dibangun adalah berupaya sinergis, menyiapkan berbagai sarana penunjang termasuk kompetensi tenaga pendidik agar lebih siap dalam mengaplikasikan kurikulum baru. Dalam hal ini, pemerintah tentu tidak bisa sendirian dalam merealisasikan pembenahan sistem pendidikan. Tanpa dukungan segenap lini, pendidikan yang lebih baik hanyalah angan-angan belaka.

Memang, melalui media kita masih saja melihat kekurangan bahan ajar dan kekurangsiapan berbagai komponen pendukung implementasi kurikulum 2013. Di berbagai daerah, masih saja terjadi kekurangan buku pelajaran sebagai piranti utama pembelajaran. Di Jawa Tengah, misalnya pada jenjang SMA, sekolah baru menerima buku dari tiga mapel, sedangkan SMP untuk mapel agama belum tersedia. Akan tetapi, hal tersebut sudah semestinya tidak menjadi hambatan karena pendidik dapat mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk membuat silabus pembelajaran, sesuai dengan Permendikbud No 69

oleh: Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum Rektor Universitas Negeri Semarang

Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 (SM, 20/7/13).

Kompetensi Utama Sebagaimana sering dikemukakan Mendikbud Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh dalam berbagai kesempatan, Kurikulum 2013 telah dirancang sedemikian rupa agar siswa mampu meraih kompetensi utama, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotor).

Kompetensi tersebut diharapkan dapat menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skills dan soft skills. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah memandang perubahan kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013 merupakan ikhtiar dalam peningkatan mutu pendidikan Indonesia.

Di antara keunggulan kurikulum 2013, pada jenjang SD/MI, pembelajaran dilakukan dengan metode tematik-integratif.

Guru disyaratkan m a m p u

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam tema yang berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Pada jenjang SMP/MTs, organisasi Kompetensi Dasar kurikulum dilakukan dengan cara mempertimbangkan kesinambungan antarkelas dan keharmonisan antarmata pelajaran. Berdasarkan pendekatan ini, maka terjadi reorganisasi Kompetensi Dasar mata pelajaran sehingga struktur Kurikulum SMP/MTs menjadi lebih sederhana karena jumlah mata pelajaran dan jumlah materi berkurang.

Selanjutnya, pada seleksi penerimaan peserta didik untuk jenjang

SMA/MA terdapat tes peminatan.

Kelompok peminatan terdiri atas Peminatan Matematika dan Sains, Peminatan Sosial, dan Peminatan Bahasa. Sejak kelas X peserta didik sudah harus memilih kelompok peminatan yang akan dimasuki.

Pemilihan peminatan berdasarkan nilai rapor di SMP/MTs dan/atau nilai UN SMP/MTs. Selain itu dapat pula melalui rekomendasi guru BK di SMP/MTs dan/atau hasil tes penempatan (placement test) ketika mendaftar di SMA/MA. Psikolog atau guru BK dapat pula melakukan tes bakat dan minat kepada siswa.

Jam pelajaran pun diubah.

Setidaknya dalam struktur kurikulum SMA/MA, ada penambahan jam belajar per minggu sebesar 4-6 jam.

Dengan demikian, untuk kelas X bertambah dari 38 jam menjadi 42

jam belajar dan untuk kelas XI dan XII bertambah dari 38 jam menjadi 44 jam belajar.

Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar adalah 45 menit.

Dengan adanya tambahan jam belajar ini dan pengurangan jumlah Kompetensi Dasar, guru tentu memiliki keleluasaan waktu untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi siswa aktif belajar.

Proses pembelajaran siswa aktif memerlukan waktu yang lebih panjang dari proses pembelajaran penyampaian informasi karena peserta didik perlu latihan untuk melakukan pengamatan, bertanya, berasosiasi, dan berkomunikasi.

Karena peserta didik mungkin belum terbiasa, proses pembelajaran yang dikembangkan guru menuntut kesabaran karena menunggu respon.

Selain itu, bertambahnya jam belajar memungkinkan guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar.

Waktu yang dilalui guru bersama

murid pun menjadi lebih lama, sehingga diharapkan proses pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal.

Maksimalkan Peran Dari perihal teknis di atas, terungkap betapa kolaborasi siswa dan guru begitu kentara. Semenjak pendidikan dasar, siswa sudah diharapkan mampu membangun pola interaksi yang baik dengan sesama dan diajak peka terhadap apa yang ada di sekitarnya.

Supaya hasil maksimal, guru tentu dituntut selalu berinovasi dalam pembelajaran.

Dalam ranah tersebut, LPTK sudah seyogianya memberikan penguatan. Pelatihan terhadap tenaga pendidik, di luar tanggung jawabnya mencetak tenaga pendidik yang mumpuni, merupakan kewajiban mendasar.

Hal inilah yang membuat LPTK mampu memaksimalkan peran dalam ranah kependidikan.

Pada kenyataannya, Kurikulum 2013 memiliki visi yang luhur, yaitu tidak sekadar menenempatkan siswa sebagai objek akademik

yang berilmu, tetapi lebih dari itu, karakter dan soft skills sebagai bagian tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk berbudaya teramat penting untuk disematkan.

Bagai kapal induk yang melaju, Kurikulum 2013 adalah sebuah harapan besar ke depan. Dengan mengoptimalkannya, kita telah menjadi bagian yang senantiasa memperteguh cita-cita mulia pendidikan Indonesia.

Keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 menjadi angin segar bagi capaian cita-cita Generasi Indonesia Emas 2045. Semoga Allah Tuhan yang Maha luas ilmuNya meridhoi ikhtiar kita semua. (Tulisan ini dimuat di situs Kemdiknas)

17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013

Keterbatasan UU Pers dan UU Penyiaran, Ancaman Terhadap Kebebasan Pers ?

A

dakah kebebasan pers di negeri ini? Pertanyaan yang sederhana namun memerlukan jawaban yang komplek. Kebebasan pers mutlak diperoleh ketika media memperoleh kebebasan untuk merealisasikan dirinya, melakukan kontrol dan kritik serta kebebasan dari tekanan, hambatan, paksaan atau kekangan dari pihak luar (freedom for dan freedom from).

Kemerdekaan pers di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UndangUndang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Percetakan (SIUPP) dan pembubaran Departemen Penerangan.

Namun kenyataannya, meski kebebasan pers sudah diakui negara, pers di Indonesia saat ini baru mengalami freedom for. Kebebasan dari tekanan, hambatan dan paksaan atau kekangan masih saja terjadi bahkan cakupannya meluas. Jika dulu, tekanan datang secara vertikal (penguasa, aparat) kini tekanan juga berasal dari masyarakat, kelompok ormas dan sebagainya (horizontal).

Penyerangan ke Kantor Redaksi Koran Tempo oleh delapan pemuda bersenjata tajam, 15 Maret 2013 dan Kantor TVRI Gorontalo, 28 Maret 2013 menjadi contoh. Bahkan kantor Palopo Pos dan Fajar Biro Palopo, Sulawesi Selatan dibakar massa, pada 31 Maret 2013.

Fakta diatas memperlihatkan bahwa hukum belum bekerja melindungi pers. UU Pers dan UU Penyiaran belum sepenuhnya efektif menjamin hak pekerja media untuk menyiarkan informasi.

Meningkatnya kekerasan terhadap pers atau media saat ini salah satunya juga disebabkan adanya distorsi pemberitaan yang dilakukan media itu sendiri. Berkembangnya peru-

sahaan media menjadi sebuah industri tak pelak menjadi salah satu penyebab. Kuatnya kepentingan pemilik modal bahkan menjangkau ke ruang redaksi.

Kemampuan pers menyampaikan pesan secara simultan, serentak dan menyeluruh, menjadikan pers memiliki kekuatan membentuk opini dan menentukan arah kebijakan. Kekuatan pers ini menjadi daya tarik pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk ikut “menyetir�

tidak lagi dilakukan dari caracara yang represif, namun melalui kekuatan modal. Pers sudah mulai kehilangan daya kritis.

Pers yang kritis dibungkam dengan cara membawanya ke pengadilan dan mengajukan tuntutan ganti rugi besar sehingga berpotensi membangkrutkan perusahaan pers tersebut. Pasal 18 ayat 2 UU NO. 40 Tahun 1999, dinyatakan perusahaan

paling sedikit Rp50 juta. Bagaimana mungkin dengan modal sedikit, perusahaan bisa profesional menggaji karyawannya?

Banyaknya perusahaan media yang bermo-dal “cekak� terutama di daerah membuat banyak jurnalisnya mengabaikan kode etik. Padahal di dalam UU Pers pasal 10 dinyatakan, perusahaan wajib memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk

media. Bahkan kemudian berupaya membuat perusahaan media baru atau membeli perusahaan media yang sudah mapan.

Kapitalisasi dan konglomerasi media kini justru menjadi ancaman bagi profesionalisme dan kredibilitas pekerja pers.

Kepentingan modal dalam setiap bidang usaha menjadikan pers tidak lagi (sulit) independen.

Pembungkaman terhadap pers

pers yang melanggar pasal 5 ayat 1 dan 2 serta pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp500 juta.

Sementara itu, rendahnya modal perusahaan media membuat perusahaan tidak bisa memberikan upah yang layak bagi jurnalisnya. Di dalam Standar Perusahaan Pers yang dikeluarkan Dewan Pers, butir 5 menyebutkan, perusahaan pers harus memiliki modal dasar

kesejahteraan lain. Dalam penjelasannya, kesejahteraan lain itu berbentuk peningkatan gaji, bonus dan pemberian asuransi.

Namun UU Pers tidak memuat sanksi jika ada perusahaan pers yang melanggar pasal 10 tersebut. Karena itu tidak heran jika Dewan Pers mengungkapkan fakta, dari ratusan bahkan ribuan media yang ada saat ini, hanya 30 persen saja perusahaannya yang sehat.

oleh: Yuafriza Pemimpin Redaksi Puailiggoubat

UU Pers juga tidak mengatur dengan jelas tentang sentralisasi kepemilikan media. Sentralisasi kepemilikan media yang sudah menjurus ke konglomerasi mengganggu independensi media.

UU Pers juga tidak mengatur tentang serikat pekerja bagi jurnalis dan pekerja pers. Padahal dengan berserikat, jurnalis dan orang-orang yang terlibat di perusahaan media akan terlindungi hak-haknya.

Hal yang sama juga terjadi dalam UU Penyiaran yang pada awalnya sudah mencerminkan pluralitas kepemilikan dan isi media dengan membagi jenis media penyiaran menjadi empat pemain, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan.

Namun peran Komisi Penyiaran Indonesia, (KPI) sebagai otoritas utama dalam bidang perizinan penyiaran dan kebijakan penyiaran dilucuti wewenangnya setelah enam asosiasi penyiaran mengajukan hak uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi hanya berselang tiga bulan setelah UU disahkan hanya karena merasa terancam terhadap kelangsungan bisnisnya.

Uji materiil itu lalu dikabulkan MK yang meruntuhkan peran KPI dalam keterlibatannya menyusun PP, kemudian membuat pemerintah menggunakan PP Penyiaran untuk mengambil alih otoritas utama KPI di bidang perizinan dan kebijakan penyiaran karena pada praktiknya PP Penyiaran adalah regulasi yang lebih operasional dan efektif dibanding UU Penyiaran.

Sumber: 1. Memahami Hukum Pers, LBH Pers Padang, 2013 2. Mematuhi Etik Menjaga Kebebasan Pers, AJI Padang, 2012

Puailiggoubat

18

NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Dua Tahun Dikerjakan, Tiga Rombel SMAN I Siberut Selatan Tak Selesai Dibangun PADANG - Sudah dua tahun dikerjakan yakni sejak 2011, tiga ruangan belajar di SMAN I Siberut Selatan tak kunjung selesai.

Kepala SMAN I Siberut Selatan Yubob Salim mengatakan, bangunan tiga lokal dari Dinas Pendidikan Mentawai tersebut belum bisa dipakai untuk belajar. “Bangunan masih kasar hanya atap dan dinding, sementara pintu dan jendela belum ada, dinding dan lantainya masih kasar karena belum diplester,” katanya, Selasa, 13 Agustus.

Untuk memenuhi kebutuhan lokal sebanyak 22 ruangan yang dibutuhkan untuk belajar anak, kata Yubob, ruang laboratorium dijadikan ruang belajar sementara. “Pemakaian ruangan tersebut sampai waktu tak ditentukan tergantung siapnya bangunan,” ujarnya.

Yubob mengaku kecewa karena tahun ini pembangunan gedung yang terbengkalai itu tidak ada. “Saya tanya di dinas tahun ini tidak ada kelanjutan, entahlah tahun depan,” katanya. (g)

Siberut Utara Lomba Busana dan Turuk Laggai Mentawai PADANG - Untuk membangkitkan kecintaan budaya di kalangan generasi muda Mentawai, perayaan HUT RI ke68 di Kecamatan Siberut Utara diisi dengan perlombaan peragaan busana tradisional dan turuk laggai Mentawai.

Kepala SMAN I Siberut Utara Paulus Sikaraja yang menjadi salah seorang inisiator perlombaan tersebut mengatakan, sejak tiga tahun terkahir mereka selalu menggelar peragaan busana Mentawai di tingkat anak-anak dan umum.

“Ini menjadi salah satu bentuk menghidupkan kembali rasa kecintaan budaya kepada generasi muda yang pengetahuan dan rasa mencintai yang mulai tergerus,” katanya, Selasa, 13 Agustus.

Menurut Paulus, perlombaan ini merupakan salah bentuk dukungan terhadap budaya Mentawai yang kini tengah diperjuangkan menjadi pelajaran muatan lokal wajib dipelajari di seluruh sekolah Mentawai.

“Kita sangat perduli dan banyak kawan-kawan yang mendukung,” ujarnya. (g)

GEDUNG BARU - Gedung baru SMAN 1 Siberut Selatan di Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan

Bagi guru yang masih memperpanjang masa libur Lebaran, sanksi sudah menunggu.

Gerson Merari Saleleubaja

roses Belajar Mengajar (PBM) sekolah di Mentawai sesuai surat edaran Dinas Pendidikan Mentawai akan dimulai 15 Agustus usai libur Idul Fitri. Bagi guru yang belum masuk setelah batas libur tersebut akan diberikan sanksi berupa pemotongan Tunjangan Daerah (Tunda).

Kepala SMAN I Siberut Selatan Yubob Salim mengatakan, sebagian guru di sekolahnya sudah berada di Mentawai, sebagian masih di kampung masing-masing. “Saya sendiri sudah di Siberut, kemungkinan besar rekan-

P

Bolos, Tunjangan Daerah Guru Dipotong rekan lain dari tepi (Padang) akan sampai Kamis (15/8),” katanya Selasa, 13 Agustus.

Yubob menyebutkan, bagi guru yang belum masuk tanpa keterangan yang jelas, sanksi yang akan diberikan dinas berupa pemotongan tunda yang diakumulasikan berapa hari ia tidak masuk. Besar tunda yang dipotong, kata Yubob, tergantung golongan kepangkatan masing-masing guru.

“Pihak sekolah hanya merekap absen nanti hitungan pemotongan diurus dinas karena mereka yang lebih tahu,” ujarnya.

Kondisi serupa juga terjadi di SMAN I Siberut Utara. Kepala SMAN 1 Siberut Utaran Paulus Sikaraja mengatakan, masih banyak guru yang belum masuk hingga hari ini. “Mayoritas rekan-rekan dari Padang, mudah-mudahan mereka sudah masuk sesuai jadwal yang telah ditentukan,” katanya.

Menurut Paulus, sanksi pemotongan tunda hanya diberikan kepada guru yang tidak masuk tanpa keterangan, namun jika guru tersebut mengurus keluarga yang tengah sakit itu ada pengecualian. Jika melihat

kebiasaan selama ini, kata Paulus, selalu ada saja guru yang tidak masuk tepat waktu, namun ia berharap libur kali ini semua guru masuk tepat waktu.

Lanjut Paulus, meski sekolah libur karena lebaran, sebanyak 100 siswa tetap aktif mengikuti kegiatan sekolah berupa kegiatan Paskibra (pasukan pengibar bendera) dan mengikuti berbagai macam perlombaan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68. “Selebihnya libur seperti biasa,” ujarnya. (g)

Dinas Pendidikan Mentawai Janji Benahi Fasilitas di SMAN I Siberut Tengah SAIBI-Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai berjanji membenahi fasilitas pendukung belajar di SMAN I Siberut Tengah secara bertahap, demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Mentawai Sermon Sakerebau saat menghadiri peresmian Kampung Toroiji, Desa Saibi Kecamatan Siberut Tengah, Rabu, 7 Agustus.

“Target pertama gedung mesti ada dan sekarang sudah selesai, perihal sarana dan prasarana akan menyusul secara perlahan. Kita pasti akan melengkapi fasilitas SMAN I

Siberut Tengah,” kata Sermon.

Sermon mengatakan, kekurangan fasilitas tidak hanya terjadi di SMAN I Siberut Tengah namun di SMA Sikakap juga begitu, gedung dan siswanya sudah ada tapi proses belajar mengajar masih menumpang.

“Semua butuh proses,” ujarnya.

Meski telah berjanji, Sermon tidak dapat memastikan kapan fasilitas seperti mebeler dan tenaga guru akan dipenuhi. “Guru besok akan diberikan satu orang dan tahun depan akan ditambah dan seterusnya sampai lengkap,” katanya.

Mengomentari pembongkaran kunci kantor guru yang dilakukan pihak sekolah, Sermon menyebutkan, pihaknya telah menyelesaikan kewajibannya kepada kontraktor sehingga mereka berani memberikan rekomendasi pemakaian ruangan itu.

“Kita tak punya masalah lagi, mungkin yang bermasalah itu antara kontraktor dan pekerja terkait upah,” katanya.

Terkait peresmian kampung Toroiji yang dilakukan Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa

menjadi dusun pemekaran di Desa Saibi, Sermon menyebutkan akan melakukan pemantauan perkembangannya sebagai awal rencana mendirikan sekolah filial di kampong itu.

“Kampung ini akan terus kita pantau,kalau warganya ingin sekolah, kita akan bangun gedung sekolah filial,’’katanya.

Menurut Sermon, jika jumlah murid memadai pihaknya akan membangun gedung filial sebanyak tiga lokal mulai dari kelas satu hingga tiga.(rr/g)

19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013

Sejak 2005 hingga 2013, Pemerintah Kabupaten Mentawai masih setengah hati mengurus pelajaran muatan lokal budaya Mentawai.

Pemerintah Belum Serius Urus Bumen FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan Simanjuntak

elajaran muatan lokal budaya Mentawai telah lama digagas oleh Yayasan Citra Mandiri bersama Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai (AMAPM) dan beberapa kalangan guru di Mentawai yang peduli untuk diajarkan di sekolahsekolah yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perjuangan itu menempuh perjalanan yang panjang yakni 9 tahun terhitung 2005.

Berbagai seminar dan lokakarya digelar bahkan uji coba di berbagai sekolah yang diawali oleh SD Katolik dan SD lain di wilayah Ranting Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara pada tahun 2005 yang waktu itu dipimpin Sermon Sakerebau.

Tahun 2007 sempat terbersit harapan ketika draft bahan ajar diserahkan ke dinas yang kala itu disambut positif di tingkat kepala seksi. Di antara kepala seksi itu salah satunya yakni Sermon Sakerebau yang pada saat ini menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilantik Senin, 27 Mei 2013.

Ketika itu mereka sempat berjanji akan membentuk Tim Rekayasa Kurikulum Muatan Lokal Bumen, namun seiring perjalanan waktu semuanya sirna karena tidak ada tindak lanjut hingga tahun 2013.

Sembilan tahun telah lewat dan kepala dinas pendidikan pun telah beberapa kali berganti sejak almahum Laurensius Porlin Saleleubaja kemudian diteruskan ke Syaiful Jannah dan

P

MEMPRIHATINKAN - Kondisi rumah guru di Dusun Rogdok, Kecamatan Siberut Selatan yang sangat memprihatinkan

terakhir Sermon Sakerebau namun kurikulum muatan lokal budaya Mentawai belum juga rampung.

Sebelumnya Sermon Sakerebau saat menjabat sebagai kepala ranting pendidikan di Siberut Utara yang berganti nama kepala cabang telah memberanikan diri untuk memerintahkan SD di wilayahnya untuk mengajarkan budaya Mentawai sebagai muatan lokal pengganti Budaya Alam Minangkabau (BAM) meski belum banyak referensi .

Namun setelah Sermon menjadi kepala dinas pendidikan Mentawai tahun ini, semangat untuk mendorong bumen menjadi mata pelajaran di sekolah Mentawai belum terlihat.

Sermon Sakerebau mengatakan,

ketika menjabat kepala ranting di Siberut Utara modal untuk menyuruh sekolah di wilayah itu untuk mengajarkan budaya Mentawai hanya bermodal keberanian.

“Saya hanya bermodal semangat dan keberanian saat itu,” kenangnya, saat ditemui Puailiggoubat di ruang kerjanya, Selasa, 13 Agustus.

Namun ketika ditanya komitmennya setelah menjadi kepala dinas, Sermon memaparkan berbagai alasan.

“Kendala penerapan muatan lokal bumen di sekolah-sekolah terletak pada bahan ajar,” katanya.

Sermon mengatakan, bahan ajar bumen masih perlu dilihat apakah sesuai dengan budaya Mentawai, di samping

SIMULASI Para guru Budaya Mentawai simulasi cara melamar anak sesuai dengan budaya

itu metode pengajaran perlu dikaji dari sudut psikologi anak. Sermon mencontohkan satu materi di kelas mana yang cocok diajarkan.

“Kita juga perlu menyamakan persepsi seluruh stake holder mengenai kurikulum mulok bumen seperti DPRD komisi B yang menangani pendidikan,” ujarnya.

Dulu ketika menjadi kepala ranting, Sermon menyebutkan hal itu tidak menjadi kendala baginya namun saat menjadi kepala dinas ini menjadi kendala baginya. “Sebelumnya kita akan lakukan penyempurnaan tentang berbagai referensi dan draft yang sudah ada,” katanya.

Dalam waktu dekat, kata Sermon, Dinas Pendidikan akan melakukan seminar atau semiloka terkait bumen dengan mengundang para pakar dari perguruan tinggi, budayawan, dinas pendidikan propinsi serta stakeholder lainnya. Namun Sermon tidak dapat memastikan kapan kegiatan itu dilakukan.

Untuk saat ini, lanjut Sermon, pihaknya masih berkonsentrasi di berbagai kegiatan yang sedang dilaksanakan seperti revisi perbup tentang bantuan pendidikan serta pembayaran bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi serta kegiatan lainnya.

Menurut Sermon kegiatan penyempurnaan kurikulum muatan lokal budaya Mentawai telah dianggarkan di tahun 2013 dengan kegiatan pengembangan kurikulum dan pagu anggaran Rp 219.211.000. Namun menurutnya anggaran ini masih kurang jika melibatkan berbagai narasumber dari luar Mentawai.

Sermon mengungkapkan, pada tahun 2009 dan 2010 draft kurikulum muatan lokal budaya Mentawai telah ada namun ia tidak tahu dimana dokumen itu berada. “Dokumen draft pelajaran Bumen itu tidak jelas lagi entah di mana,” katanya.

Jika telah dilakukan penyempurnaan draft melalui semiloka dan penyamaan persepsi seluruh stake holder , kata Sermon, ia baru berani mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pemberlakukan pelajaran muatan lokal budaya Mentawai. Ketika ditanya kapan akan dilakukan, ia menjawab hal itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi dinas pendidikan Mentawai.

Sementara Ketua DPRD Mengawai Hendri Dori Satoko mengatakan, sangat mengapresiasi SD yang telah berinisiatif mengajarkan budaya Mentawai. Menurut Hendri, dengan berkembangnya daerah, anak-anak perlu dibentengi dengan nilai budaya Mentawai sebagai jati diri orang Mentawai.

Hendri tetap berkomitmen mulok bumen segera diajarkan di seluruh sekolah di Mentawai dengan mendorong dinas pendidikan Mentawai menuntaskan pemberlakukan kurikulum muatan lokal budaya Mentawai di sekolah-sekolah.

“Tahun 2013 atau 2014 sudah harus diberlakukan, kita tidak bisa lagi menutup mata tentang kurikulum muatan lokal budaya Mentawai ini,” tegasnya.

“Kita khawatir kalau ini tidak segera, generasi muda akan kehilangan identitasnya” lanjutnya. Dalam pembahasan APBD perubahan, kata Hendri, ia akan menyarankan ke dinas Pendidikan Mentawai untuk membuat anggaran terkait pemberlakukan bumen serta dalam jangka dekat pihaknya akan mengadakan rapat kerja dengan eksekutif yang membicarakan tentang apa yang telah dilakukan dengan kurikulum muatan lokal budaya Mentawai.

Menyoal surat dari berbagai elemen yang menjadi peserta semiloka di Siberut 18-20 Juli lalu, Sermon mengatakan merasa senang. “Saya merasa senang dengan surat cinta itu, walau pedas tapi menyemangati saya,” ujarnya.

Sermon mengatakan agar para pembuat surat untuk tidak padam semangatnya dalam mengajarkan budaya Mentawai di sekolah-sekolah.

Hal senada juga disampaikan Hendri Dori yang mendapat surat cinta yang sama, ia mengatakan bahwa kurikulum muatan lokal harus segera direspon.

“Karena ini berasal dari masyarakat, maka harus segera direspon” katanya. (g)

PENDIDIKAN Kegiatan belum berjalan karena guru dan materi ajar belum ada untuk Mentawai.

Gerson Merari Saleleubaja

Puailiggoubat

20

Seluruh Sekolah Mentawai akan Laksanakan Kurikulum 2013 FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

eluruh sekolah di Mentawai mulai dari SD, SMP dan SMA akan melaksanakan kurikulum baru 2013 seperti yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sermon Sakerebau mengatakan, tahun ini kurikulum 2013 akan dilaksanakan di seluruh sekolah di Mentawai. “Mentawai bagian NKRI dan Kurikulum 2013 merupakan program nasional sehingga kita juga turut melaksanakannya,” katanya, Kamis,15 Agustus.

Sebagai langkah persiapan, kata Sermon, Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Mentawai telah diundang mengikuti sosialisasi tentang mekanisme pelaksanaan kurikulum tersebut.

“Setelah itu baru kita sosialisasikan kepada sekolah terkait kurikulum baru itu,” ujarnya.

Meski begitu, lanjut Sermon, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan materi atau bahan ajar terkait kurikulum 2013.

Selain itu, guru-guru juga belum mendapatkan pelatihan tentang tatacara pelaksanaan pelajaran.

Menurut Sermon, idealnya setelah kurikulum itu dibuat lalu sosialisasi kemudian diberikan waktu kepada guru untuk mempelajari agar dapat membuat metode mengajar dan pendukung lainnya.

“Untuk saat ini kami masih mengikuti kurikulum lama yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) karena target pelaksanaannya belum tuntas seluruhnya,” katanya.

Sermon mengatakan, pelaksanaan kurikulum 2013 terkesan dipaksakan karena target KTSP sendiri belum selesai. Namun jika dilirik sekilas model kurikulum 2013, kata Sermon, tak jauh beda dengan kurikulum sebelumnya.

“Hanya ganti istilah namun isinya sama, buku yang dipakai juga tetap sama,” katanya.

Untung, lanjut Sermon, guru-guru selalu siap memberi pelajaran meski nama kurikulum berganti dari waktu ke waktu. “Kalau sudah ada instruksi yang jelas ya kami laksanakan, namun sekarang masih tahap sosialisasi,” ujarnya.

Sementara itu Kepala SMPN 2 Siberut Selatan Saparman Sabolak mengatakan, sejauh ini mereka belum mendapat instruksi untuk melaksanakan kurikulum 2013 dari Dinas Pendidikan.

Memang, kata Saparman, saat rapat persiapan UN lalu dinas telah menyam-

NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013

S

BELUM RAMPUNG - Asrama SMP di Desa Madobak, Kecamatan Siberut Selatan yang belum rampung total

paikan tentang rencana penerapan kurikulum tersebut. “Namun sejauh ini baru beberapa sekolah di Sumbar yang melakukan ujicoba, di Mentawai belum,” ujarnya.

Menurut dinas, lanjut Saparman, jika kurikulum itu akan dilaksanakan, guru-guru bidang studi akan dipanggil untuk mengikuti pelatihan secara bertahap. Namun sejauh ini, katanya belum ada panggilan.

“Kalau kami diinstruksikan dinas melaksanakan kurikulum itu, maka kami

akan kerjakan karena itu bagian program pemerintah,” katanya.

Untuk tahun ini, sekolah sasaran yang akan melaksanakan kurikulum 2013 di Indonesia yang meliputi 33 provinsi sebanyak 6.326 sekolah yakni tingkat SD sebanyak 2.598, SMP sebanyak 1.437, SMA sebanyak 1.267 dan SMK sebanyak 1027.

Di Sumbar, sekolah yang akan melakukan ujicoba kurikulum itu sebanyak 277, terdiri dari 163 SD, 66 SMP, 34 SMA dan 14 SMK. Dari 277 sekolah

yang akan melaksanakan kurikulum 2013, sekolah di Mentawai belum masuk dalam data tersebut.

Untuk mengimplentasikan kurikulum tersebut, sejumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) telah dilatih sejak 3-7 Juli untuk guru inti dan 9-13 Juli untuk guru sasaran. Pada diri guru, ada empat aspek yang di-beri perhatian khusus dalam rencana implementasi dan ke-terlaksanaan kurikulum 2013, yakni kompetensi pedagogi, kompetensi akademik (keilmuan),

Upah Tak Dibayar, Pekerja Tahan Kunci Rumah Dinas Guru Puro MUARA SIBERUT - Rumah dinas guru SDN 09 Muara Siberut yang berada di Dusun Puro I Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan belum bisa digunakan karena tukang bangunan menahan kunci.

Penahanan kunci bangunan permanen yang berjumlah empat ruangan yang dibiayai APBD Mentawai 2012 senilai Rp699.490 itu disebabkan upah pekerja belum dibayar oleh kontraktor dari CV.Raf Aksah.

Wardin, salah seorang tukang yang mengerjakan rumah dinas tersebut mengatakan penahanan kunci mereka lakukan karena upah mereka belum dibayar Ujang,

kontraktor yang mempekerjakan mereka.

“Kalau pekerjaan sudah selesai 100 persen hanya upah yang belum dibayar, jika upah kami dibayar baru kunci diberikan,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 13 Agustus.

Kepala Dinas Pendidikan Mentawai Sermon Sakerebau yang dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan, pihaknya tak ada urusan lagi dengan masalah upah dan pembayaran bangunan karena dana pembangunan sudah dicairkan seluruhnya.

Untuk menyelesaikan penahanan kunci tersebut, Sermon, 13 Agustus lalu menyebutkan akan menyurati

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan.

Sementara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan Ijon Tasirilotik yang dikonfirmasi hal itu menyebutkan, ia telah menemui tukang (Wardin) untuk membahas persoalan itu. Namun ia tak merinci apa hasil pertemuan tersebut.

“Setelah bertemu Wardin, kami merencanakan membahas persoalan ini bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan dari dinas pendidikan, baru diputuskan langkah selanjutnya,” ujarnya Rabu,14 Agustus. (trs/g)

kompetensi sosial dan kompetensi manajerial atau kepemimpinan. Guru sebagai ujung tombak penerapan kurikulum diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemung-kinan terjadinya perubahan.

PTK SD yang telah dilatih sebanyak 1.260 guru inti, 15.629 guru sasaran dan 2.598 kepala sekolah. Instruktur nasional sebanyak 120 orang, pengawas inti sebanyak 217 orang dan pengawas sasaran sebanyak 2.598 orang.

Sementara PTK SMP sebanyak 2.382 guru inti, 27.045 guru sasaran dan 1.436 kepala sekolah. Intruktur nasional sebanyak 324, pengawas inti sebanyak 138 orang dan pengawas sasaran sebanyak 1.436 orang. Pada tingkat SMA guru inti sebanyak 510 orang, guru sasaran sebanyak 5.979 orang dan kepala sekolah sebanyak 1.270 orang.

Instruktur nasional sebanyak 64 orang, pengawas inti sebanyak 94 orang dan pengawas sasaran sebanyak 1.270 orang.

PTK SMK terdiri dari 588 guru inti, 7.109 guru sasaran dan 1.021 kepala sekolah, sementara instruktur nasional terdiri 64 orang, pengawas inti sebanyak 94 orang dan pengawas sasaran sebanyak 1.021 orang.

Sementara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, meski kurikulum 2013 mulai diterapkan pada TA 2013/2014 pada 15 Juli lalu, namun pelaksanaannya baru akan efektif pada 19 Agustus 2013. Penyebabnya kata Nuh, beberapa daerah pada bulan puasa sekolahnya libur total.

Nuh menyebutkan, setelah satu bulan pelaksanaan kurikulum akan dilakukan monitoring dan evaluasi.

“Kemungkinan akhir Agustus atau awal September evaluasi dilakukan, monev tersebut bukan sampling tetapi sensus, setiap sekolah akan dilihat,” ujarnya di Jakarta yang dilansir di situs kemendikbud, Selasa, 13 Agustus..

Mohammad Nuh mengatakan, aspek pertama yang akan dimonev berupa materi atau bahan ajar. Kegiatan ini akan melibatkan guru, peserta didik, kepala sekolah, pengawas, komite sekolah dan orang tua.

Aspek yang dinilai dari guru, kata Mendikbud berupa rapor guru mulai dari pelatihan nasional guru inti hingga guru sasaran yang bertujuan membandingkan nilainya sebelum dilatih dan sesudah dilatih.

Selain penilaian terhadap penguasaan materi dan metodologi mengajar, para guru juga akan dinilai kemampuannya dalam melakukan evaluasi. (g)

Puailiggoubat NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013

Kuat dugaan BBM yang dijual mahal adalah ilegal Tim Redaksi

arga eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di pedalaman Siberut Kabupaten Mentawai yang meliputi Madobak, Matotonan dan Silakoinan mencapai Rp17-20 ribu per liter dari harga yang ditetapkan pemerintah yang hanya Rp6.500 per liter.

Menurut Raymundus (26), salah seorang warga Dusun Ugai Desa Madobak, mahalnya harga premium atau bensin sangat menyulitkan mereka apalagi kenaikan itu disertai naiknya harga kebutuhan pokok.

“Jika persediaan banyak harga berkisar Rp17 ribu per liter namun jika stok bensin sudah menipis, harga langsung dilambungkan penjual eceran hingga Rp20 ribu per liter,” katanya, Senin, 12 Agustus.

Raymundus menyebutkan, tingginya harga tersebut membuat kehidupan ekonomi warga makin tercekik, “harga Rp10 ribu per liter saja kami sudah susah beli apalagi sekarang ini (mahal),” ujarnya.

Raymundus berharap pemerintah mengawasi harga BBM dengan ketat sehingga mereka yang ekonominya paspasan tidak makin terjepit.

Camat Siberut Selatan Tambunan Lumban Raja yang dikonfirmasi perihal mahalnya harga premium itu menganggap wajar karena yang dijual di pedalaman Siberut itu bukan premium subsidi namun jatah industri.

“BBM yang dijual di hulu bukan subsidi namun industri yang harganya Rp15 ribu per liter sementara kalau yang

21

Harga Premium di Pedalaman Siberut Rp20 Ribu per Liter

H

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

ANGKUT BBM - Mobil pick up membawa beberapa drum BBM untuk bahan bakar KM Nade di Tuapeijat

disubsidi harga eceran yang disepakati di Siberut Rp8.500 per liter,” katanya.

Meski harga eceran premium Rp8 ribu-Rp8.500 per liter telah berlaku di kalangan warga, Lumban Raja menyebutkan, hingga Juli Bupati Mentawai

Yudas Sabaggalet belum mengeluarkan surat penetapan harga eceran tertinggi (HET) kepada mereka.

Menurut Lumban Raja, peredaran BBM industri di hulu disebabkan pasokan BBM subsidi belum memenuhi

kuota riil kebutuhan masyarakat.

Lumban Raja menyebutkan, BBM yang masuk ke Siberut Selatan hanya 40 ton per bulan sementara yang menjadi konsumen ada tiga kecamatan yakni Siberut Tengah, Siberut Barat Daya dan

Siberut Selatan.

“Jadi ketika BBM bersubsidi habis, yang dijual jatah industri sehingga harga menjadi mahal,” ujarnya.

Kuat dugaan, lanjut Tambunan Lumban Raja, BBM yang dijual mahal kepada warga adalah ilegal. BBM tersebut kata Camat, diselundupkan melalui Saibi, Kecamatan Siberut Tengah kemudian Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya kemudian dibawa ke Muara Siberut.

“Contohnya saja di Muara Siberut harga bensin 1 liter Rp15 ribu,” ujarnya.

Lumban Raja mengaku belum dapat mengambil sikap yang tegas terkait harga tersebut karena Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Mentawai belum memutuskan soal HET yang kemudian lewat surat bupati disebarluaskan di seluruh Mentawai.

“Kalau surat edaran bupati tentang HET sudah keluar, kami akan mengundang Muspika termasuk yang memiliki wewenang untuk menertibkan harga BBM tersebut, jadi sekarang kita tidak punya landasan penertiban itu,” katanya.

Lumban Raja juga berharap kepada pihak pangkalan untuk memberi sanksi kepada penjual minyak yang menjual dengan harga tinggi dalam bentuk tidak member suplai BBM kepada mereka lagi.

“Selanjutnya pangkalan memperbolehkan masyarakat untuk membeli minyak di tempatnya agar bisa dijangkau masyarakat dan itu diluar subsidi yang dilakukan saat ini,” ujarnya. (trs/r/g)

Jelang Panen, Warga Sikakap Berharap Dibantu Mesin Perontok dan Penggiling Padi MATOBE - Diperkirakan September tahun ini warga Desa Matobe dan Dusun Seay Lama Kecamatan Sikakap, Kabupaten Mentawai akan memanen padi seluas 20 hektar.

Menurut Kepala Dusun Tak Monga Desa Matobek Enos Sakoikoi, perhitungan waktu panen berdasarkan jadwal bertanam padi yang dimulai Mei lalu. Enos mengatakan, mulai dari Dusun Makilat, Tunang termasuk Tak Monga penanaman dilakukan serentak.

Enos menyebutkan, pengelolaan padi seluas 20 hektar yang dilakukan warga menggunakan alat tradisional.

“Hanya menggunakan cangkul dan tenaga sendiri, tidak ada mesin traktor,” katanya, 20 Juli.

Selain itu, lanjut Enos, kegiatan bersawah dilakukan atas motivasi pribadi warga, bukan program dari

pemerintah kabupaten, jumlahnya sebanyak 174 orang. Bibit yang mereka tanam dibeli dari kampung tetangga seperti Taikako, Sakaute, Trans dan Taikako Hulu dengan harga Rp10 ribu per kaleng roti.

Menjelang panen, kata Enos, warga berharap pemerintah membantu menyediakan mesin perontok dan penggiling padi. “Sawah yang dipanen sangat luas namun mesing penggiling tak ada, selama ini warga masih mengandalkan penumbuk padi tradisonal (lesung),” ujarnya.

Enos mengatakan, di kantor desa Matobe ada 2 unit mesin penggiling dan 1 unit mesin perontok padi, namun warga tidak bisa mengakses ke dua alat tersebut.

Tak hanya di Tak Monga, warga Dusun Makukuet Desa Matobe me-

ngeluhkan hal yang sama. Iras Sakerebau, salah seorang warga mengatakan, selama ini warga enggan mempertanyakan keberadaan ke dua jenis mesin tersebut karena takut aparat pemerintah desa tersinggung. ’Kami pernah dengar bahwa di kantor desa ada mesin namun kami tak berani menanyakan hal itu, kami berharap pemerintah desa mempunyai inisiatif untuk menawarkan pemakaian mesin tersebut,” ujarnya.

“Selain mesin kami berharap kepada dinas pertanian mau membantu petani seperti kami untuk menyediakan bibit padi unggul agar hasil panen lebih banyak, karena rata-rata warga di sini mengandalakan kehidupannya dari hasil bersawah dan berladang,” kata Manginar Siritoitet, warga yang lain.

Kepala Desa Matobe Juntianus

Sababalat yang dikonfirmasi terkait keberadaan mesin itu mengatakan, sejak 2008 mesin tersebut sudah ada di kantor desa dari bantuan dinas pertanian.

“Mesin itu belum bisa dipakai karena masyarakat belum membentuk kelompok tani yang bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan mesin tersebut,” katanya.

Menurut Juntianus, jika mesin diserahkan kepada warga pada 2008 akan percuma karena belum ada sawah, namun sekarang mesin itu pasti akan digunakan warga melihat sawah yang begitu luas dan keseriusan mengelolanya.

“Yang jelas warga harus membentuk gabungan kelompok tani (Gapoktan), baru mesin bisa diberikan agar pertanggungjawabannya jelas dan ber-

manfaat,” tambah Pader Sapataddekat, salah satu anggota BPD Matobe.

Kebutuhan akan mesin penggiling padi juga disampaikan warga Dusun Seay LamaDesa Sikakap. Menurut mereka, kebutuhan mesin giling saat ini menjadi penting karena sejak a panen Januri lalu, mereka kewalahan karena minimnya mesin.

“Kami hanya mengandalkan lesung untuk menumbuk padi karena di Seay Lama belum ada mesin,” kata Ponatim, salah seorang warga, Minggu, 21 Juli.

Ponatim mengatakan, hasil panen mereka dalam satu petak sawah berukuran 9X9 meter sebanyak 7 kaleng gabah. Sementara warga yang menanam padi seluas 6X100 meter, kata Ponatim, mereka mendapat 0,5 ton gabah. (cry/g)

22

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013

Kemenperin Dorong Investasi Industri di Dalam Negeri JAKARTA - Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Menteri Perindustrian Mohammad S Hidayat mengatakan, investasi sangat dibutuhkan untuk menyerap banyak tenaga kerja dan menambah penerimaan negara. Menurut Hidayat, minat para investor masih tinggi karena berbagai faktor yang dianggap dapat menjanjikan dan menguntungkan. Investasi tahun ini selain di pulau Jawa, juga didorong untuk luar Jawa “ Beberapa sektor investasi yang menarik minat para investor tersebut, antara lain adalah industri logam dasar, petrokimia, tekstil, CPO, kakao, dan lain-lain,” katanya di Jakarta, Kamis, 14 Agustus.

Menurut data Kemenperin, pertumbuhan industri non migas mengalami penurunan sejak 2006 sampai 2009, rata-rata hanya mencapai 4,26 persen di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.62 persen.

Namun sejak 2010 memperlihatkan tanda-tanda pemulihan yaitu tumbuh sebesar 5,12%, meski masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,22 persen.

Sejak 2011, pertumbuhan industri non migas berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,74 persen dan 2012 sebesar 6,40 persen, hingga semester I tahun 2013 mencapai 6,58 persen.

“Pertumbuhan industri non migas yang tinggi ini membawa dampak meningkatnya importasi bahan baku dan barang modal terutama untuk investasi baru. Hal ini menjadi tantangan mendasar sejak digiatkannya pembangunan industri yang belum diselesaikan,” ujarnya.

Untuk mendorong laju pertumbuhan industri, Kemenperin sejak 2010 mencanangkan program penguatan struktur industri melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, seperti sumber daya alam tidak terbarukan berupa mineral logam dan migas guna mendukung tumbuhnya industri hulu.

Dengan begitu akan menghasilkan bahan baku industri permesianan dan barang modal, begitu juga dengan dengan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam terbarukan seperti coklat, karet, rotan dan lain sebagainya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan mendukung struktur ekonomi nasional yang kuat.

Menurut data Kemenperin hingga Agustus 2013, realisasi proyek penting yang sudah dan akan dibangun berupa industri berbasis mineral logam dengan total investasi USD17,7 miliar, industri berbasis migas atau petrokimia total investasi USD8 miliar. Sementara untuk industry berbasis sumber daya alam terbarukan berupa pengolaan kakao nilai investasi sebesar USD333 juta. (g/int)

Dirjen Tanaman Pangan:

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sangat Mendesak Perbaikan kerusakan irigasi dapat meningkatkan produksi sebesar 3,8 juta ton JAKARTA - Jaringan irigasi pertanian sangat menentukan keberhasilan program peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi. Ironisnya, sebagian besar jaringan irigasi dengan 3,2 juta hektar areal tanam saat ini dalam kondisi rusak parah.

Direktorat Jendral Tanaman Pangan Kementrian Pertanian RI, Udhoro Kasih Anggoro mengatakan, biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan jaringan irigasi tersebut cukup besar, sekitar Rp 21 triliun. Namun menurutnya, besar kecilnya angka tersebut relatif, tergantung sudut pandang.

“Jika kerusakan ini bisa diperbaiki diperkirakan mampu meningkatkan produksi sebesar 3,8 juta ton,” katanya dalam konfrensi pers di Jakarta, Jumat, 2 Agustus.

Anggoro menyebutkan, pihak-nya tidak dapat berbuat banyak terkait masalah jaringan irigasi karena hal itu tugas pokok Ditjen Pengairan Kementerian PU. Menurutnya, keterbatasan dana selama ini meng-hambat realisasi perbaikan jaringan irigasi.

Seperti tahun ini, kata Anggoro, dari target 674 ribu hektar perbaikan jaringan irigasi, realisasinya hanya 280

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

LAHAN - Lahan di Majobuluk ini akan dibuka menjadi lokasi persawahan di Dusun Puro, Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan

hektar.

Anggoro menyebutkan, perkembangan luas tanam padi dalam negeri pada Oktober 2012 hingga Mei 2013 mencapai 10.986.975 hektar.

Jika dibanding rea-lisasi tanam rata-

rata 5 tahun terakhir pada periode yang sama mengalami pening-katan seluas 485.648 ha atau 4,62 persen.

Musim hujan yang cukup tinggi, lanjut Anggoro, petani cenderung meningkatkan penanaman. Diperki-

rakan realisasi tanam bulan Juni 2013 seluas 925.706 hektar, Juli 2013 akan mencapai 750.515 hektar, Agustus 2013 sekitar 607.123 hektar dan September 2013 diperkirakan mencapai 767.732 hektar. (g/int)

Indonesia Pemasok 43 Persen Mutiara Dunia JAKARTA - Mutiara merupakan komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan yang bernilai ekonomis tinggi dan memiliki prospek cerah di Indonesia karena dari tahun ke tahun permintaan perhiasan dari mutiara dan harganya yang terus meningkat.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut P. Hutagalung, mengatakan Indonesia merupakan penghasil mutiara South Sea Pearl (SSP) yang berasal dari kerang Pinctada maxima baik dari alam maupun hasil budidaya.

Pengembangan Pinctada maxima di Indonesia tersebar di beberapa daerah yaitu Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara,

Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.

“Di pasar internasional, Indonesia merupakan produsen South Sea Pearls SSP terbesar, memasok 43 persen untuk pasar dunia dan bersaing dengan produk dari Australia, Philipina, Myanmar dan Malaysia,” kata Saut dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 13 Agustus.

Dari sisi nilai perdagangan, kata Saut, Indonesia menempati urutan ke-9 dunia dengan nilai ekspor sebesar US$29.431.625, atau 2,07% dari total nilai ekspor mutiara di dunia yang mencapai US$1.418.881.897, di bawah Hongkong, China, Jepang, Australia, Tahiti, USA, Swiss dan Inggris.

Negara tujuan ekspor mutiara

Indonesia adalah Jepang, Hongkong, Australia, Korea Selatan, Thailand, Swiss, India, Selandia Baru dan Perancis (UN Comtrade, 2013).

Saut menyebutkan, KKP optimis dapat meningkatkan nilai ekspor tersebut mengingat Indonesia memiliki dan menguasai faktor-faktor pendukung, berupa areal budidaya, tenaga kerja, peralatan pen-dukung dan teknologi.

Untuk mendukung peningkatan volume ekspor mutiara, lanjut Saut, Indonesia telah melakukan enam langkah, yakni pertama membangunan Broodstock Center kekerangan di Karang Asem, Bali. Kedua, membentuk Direktorat Pengembangan Produk Nonkonsumsi di bawah Ditjen P2HP KKP. Ketiga, mem-

bentuk SubKomisi Mutiara Indonesia pada Komisi Hasil Perikanan di bawah koordinasi Ditjen P2HP. Keempat, mendorong terbitnya Standar Nasional Indonesia (SNI) mutiara yaitu SNI 4989:2011.

Kelima, KKP bekerjasama dengan ASBUMI setiap tahun menyelenggarakan Indonesia Pearls Festival sebagai salah satu media untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, serta pemasaran mutiara di pasar domestik maupun internasional. “Selain itu, untuk melindungi para produsen mutiara Indonesia, KKP telah mengeluarkan Peraturan Menteri KP No. 8 tahun 2013 tentang Pengendalian Mutu Mutiara yang masuk ke Indonesia,” ujarnya. (g/int)

23

Puailiggoubat NO. 270, 15 - 31 Agustus 2013

Suara Daun Berta Sarogdok

Merdeka 68 Tahun

B

D

ahulu kala ada seseorang yang bernama Pagetasabbau. Dia adalah seorang yang amat sakti dan sudah banyak yang diperbuatnya dengan kesaktiannya tersebut yang membuat kemenakannya menjadi heran. Pada suatu hari berkatalah anak tersebut kepada Pagetasabbau, ingin mencoba kesaktian pamannya agar dia lebih percaya.

“Paman, kalau paman sakti, buatlah agar tanjung ladang kami itu menjauh ke tengah laut dan menjadi sebuah pulau.” Jawab Pagetasabbau, “Tidak, Nak, nanti kami dimarahi bapakmu, karena nenekmu ada disana , ada babi kalian dan banyak lagi pohon yang buahnya sering kita makan sebagai makanan kita.”

Namun anak tersebut tetap memaksa juga, katanya, “Tidak, Paman, lakukanlah, bapakku tidak akan marah,” kata Pagetasabbau lagi, “Kalau begitubaiklah, anakku.”

Kemudian diambilnya sebuah lonceng dan mulailah ia bernyanyi. Ketika ia sedang bernyanyi, maka terpisahlah tanjung tersebut, mulai berjalan menjauh dan pergi ke tengah laut. Ketika melihat tanjung itu terpisah dan menjauh ke laut, menangislah anank itu karena dia takut dimarahi bapaknya Kemudian berkatalah pagetasabbau kepada anak itu, “Apa kataku Nak, aku sudah berkata tidak mau menyihir tanjung ini, supaya jangan ladang kalian menjadi jauh,

dan juga kamu akan dimarahi bapakmu tapi kamu memaksa juga. Apa boleh buat, sekarang telah terjadi.”

Makin menjadilah tangis anak itu dan Pagetasabbau berkata, “Karena kau menangis terus, kalau begitu teriakkanlah begini, “Disitu sajalah.” Anak itupun berteriak , namun yang terjadi kebalikannya, tanjung itu justru semakin menjauh.

Melihat hal itu, makin bertambah tangis anak itu.

Karena melihat anak itu menangis, timbullah iba hati Pagetasabbau.

“Karena terus saja engkau menangis, teriaklah begini, lebih jauh lagi.” Maksud kata itu hanya ejekan saja. Barulah tanjung itu berhenti, tetapi telah berada jauh ke tengah

lautan. Karena di tanjung itu banyak tupai maka disebutlah pulau itu Siberi Loga yang artinya pulau dengan banyak tupai.

Waktu tanjung itu terpisah dari pulau Siberut, di tanjung tersebut terdapat seorang nenek yaityu nenek dari anak yang menangis tadi. Nama nenek tersebut adalah Titirere; waktu itundia sedang berada di ladang tersebut. Ladang keladi sekarang sudah tidak ada, tetapi disamping bekas ladang tersbeut ada pohon sagu yang mereka tanam dan pohon kelapa dahulu.

Semuanya ini berasal dari pulau Siberut.

(Sumber; Mitos dan Legenda Suku Mentawai; Bruno Spina, PN Balai Pustaka; 1981)

ulan ini adalah bulan kemerdekaan Indonesia yang selalu diperingati seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang ke- 68.

Berbagai cara dilakukan untuk memeriahkan hari kemerdekaan, mulai dari pertandingan olahraga, pawai maupun adu permainan.

Namun dibalik peringatan kemerdekaan Indonesia yang setiap tahun yang diadakan itu, belum tersirat makna yang sesungguhnya untuk Indonesia. Makna kemerdekaan yang terlewati, dimana selalu mengutamakan berbagai perlombaan saja.

Makna yang seolah-oleh hanya upacara saja. Padahal para pejuang kemerdekaan Indonesia dulu murni untuk mempertahankan seluruh tanah air Indonesia, baik tanah, bebas dari penjajahan dan ketertindasan yang dilakukan oleh negaranegara asing.

Semua yang telah diperjuangkan para pejuang, haruslah dipertahankan dan bukan untuk lari dari perjuangan yang sesungguhnya. Kemerdekaan itu mesti dirasakan oleh semua pihak.

Bukan berarti kemerdekaan itu hanya dirasakan oleh kaum priyayi, dan pejabat negeri saja, akan tetapi kemerdekaan itu wajib juga para kaum buruh, petani dan nelayan.

Hari kemerdekaan itu bukan hanya memperhatikan hal-hal besar, sementara hal kecil sering diabaikan dan dilupakan. Sehingga tidak disadari hal yang besar jadi rusak karena hal-hal kecil yg terabaikan, dan sering dianggap remeh.

Jika merefleksi hari Kemerdekaan ke-68 di Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini sudah harus jadi momentum untuk memerdekakan Mentawai dari segala bentuk penjajahan atas kemiskinan, ketertindasan, keterisoliran dan perampasan dari berbagai hal. Yang terpenting selalu merdeka dalam mempertahankan nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika Pemerintah sudah harus memerdekakan rakyatnya, saling mengingatkan dan bekerjasama satu sama lain merupakan kunci untuk bahu membahu meneruskan perjuangan tokoh-tokoh yang telah membawa Mentawai masuk menjadi daerah otonomi.

Nilai nasionalisme yang selama ini telah melemah menjadi kuat untuk masa depan Mentawai menuju Indonesia yang lebih merdeka. z

Potret

Puailiggoubat NO. 270, 15 - 31 Agustus 2012

B

encana dimana-mana pasti menyisakan kesengsaraan, kesedihan dan kepiluan bagi para korbannya. Apalagi jika mereka harus pindah ke pemukiman baru dan membangun kembali ekonomi keluarga. Bagi korban tsunami

Suasana huntara dusun Tapak, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan

Mentawai, hidup di pengungsian dan tinggal di hunian sementara tidak mudah, kehidupan yang sudah dijalani hampir tiga tahun ini. Janji akan dibangunkan rumah dan dipulihkan ekonominya melalui program pemberdayaan menjadi harapan

24

ditengah sulitnya kehidupan.

Harapan yang sampai saat ini masih menjadi mimpi bagi 2.072 keluarga korban tsunami di Mentawai.

Teks: Yuafriza Foto: Patrisius

Pustu di huntara, Dusun Muntei, Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara

Tipe hunian tetap yang dipampang BPBD Sumbar di Dusun Sabeu Bak penampung hujan di huntara Dusun Tapak, Desa Bulasat, Sumber air warga di huntara di Dusun Bake, Desa Bulasat, Gunggung, Desa Betumonga Pagai Utara Kecamatan Pagai Selatan Kecamatan Pagai Selatan