271

SAJIANUTAMA

DUA PERUSAHAAN SAWIT AJUKAN PERPANJANGAN IZIN MENTAWAINEWS

4

7

SEKOLAH DASAR DI PUS SEGERA AJARKAN MULOK BUMEN PENDIDIKAN

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

18 1

-1 4

No .

Se Tah 27 pt un 1

em X be I r2 01 3

HARGA ECERAN RP 3000

BNPB AMBIL ALIH PEMBANGUNAN HUNTAP

Puailiggoubat NO. 271, 1 - 14 September 2013

Uggla Barania ka rura 2012 silelepak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil aralepak akeat pasigalaiat KTP Elektronik iginia 40.203 sipulaggai ka Mentawai - 5 PT SSA masikautubu arabakkati surat pasiobakat polak sibara kasibakkat laggai lionia 3.870 hektar sibara ka telu desa kaujetda pasiureman sawit — 7

Dari Redaksi

Tiga Tamu di Redaksi Puailiggoubat

Menjelang deadline edisi ini, Kantor Redaksi Puailiggoubat di Padang dikunjungi tiga tamu. Pertama Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa, berikutnya 10 wakil korban tsunami Mentawai.

Keduanya baru saja pulang dari Jakarta memperjuangkan kepastian penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Mentawai.

Diskusi di kantor pun berlangsung hangat.

Tampak sekali semangat masyarakat dan Pemkab Mentawai untuk menyelesaikan persoalan RR ini. “Apa yang terjadi dibelakang, biarlah jadi pelajaran buat kita, yang penting saat ini, kita harus sama-sama mendukung dan mengawal percepatan penyelesaian huntap ini,” kata salah seorang masyarakat.

Tamu berikutnya yang berkunjung adalah rombongan kontingen PNPM Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sikakap yang baru saja mengikuti Jambore PNPM se-Sumatra Barat di Lubuk Basung.

Piga pak rapat, sai DPRD Mentawai siooi tak iali sitengah igidda — 8 Sirimanua ka Saumanganyak ratindou bulek ragalai SMA ka pulagggajatda. Kababarana nia SMA simalegre ibaili tak maigi bela bulagat saamanda satoga sikola samba imalabbei rapasikeli pasigelaiyat satoga — 20 Lapek sibara ka Cimpungan malaku. Buitak rapaiigi galainia imareruk pututubuatnia bulek raobak rasaki lapek sigalaira ka Cimpungan — 21 COVER DEPAN: 1 FOTO: RAPOT 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Tuapeijat) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Horas Marohatta Tasilipet (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Dominikus Sabulat (Siberut Barat Daya) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

2

Pembangunan Jembatan Tolong dilihat pembangunan jembatan di Puro II. Pembangunan jembatan mereka datang saya tidak tahu selaku kepala dusun puro 2 .

081365410977

Dengan dukungan minim dari pemerintah, ternyata kontingen PNPM yang mewakili Mentawai ini berhasil meraih juara umum.

Begitulah, sebagai media masyarakat Mentawai, Puailiggoubat sangat terbuka dengan kedatangan siapa saja.

Dengan tagline ‘Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai’ Puailiggoubat harus bisa menjadi pengontrol kekuasaan dan penyambung lidah rakyat Seperti pernah diungkapkan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter (1977-1981), “Ketika kau memiliki kekuasaan, kau menggunakan informasi untuk membuat orang mengikuti kau punya kepemimpinan. Namun kalau kau seorang wartawan, kau menggunakan informasi untuk membantu orang mengambil sikap mereka masing-masing.

Redaksi

3

Puailiggoubat NO. 271, 1 - 14 September 2013

FOTO:DOK/PUAILIGGOUBAT

Kepala BNPB Syamsul Maarif menegaskan pembangunan huntap akan tuntas Desember 2013 dan dana yang disetor ke Pokmas tidak boleh dipotong sedikit pun.

Yuafriza

esaat setelah 10 slide foto suasana kehidupan korban tsunami Mentawai yang tinggal di hunian sementara ditampilkan di hadapan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, wajahnya terpekur dan diam. Syamsul terlihat sedih melihat kondisi pengungsi di huntara.

“Tolong jadwalkan keberangkatan saya ke Mentawai tanggal 30 Agustus, saya ingin melihat kondisi riil pengungsi, jika perlu saya menginap di lokasi,” tegas Syamsul kepada Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Bambang Sulistyanto, 26 Agustus.

Hari itu memang ada pertemuan di kantor BNPB di Jakarta. Sepuluh orang perwakilan korban tsunami Mentawai mendatangi BNPB untuk mengadukan nasibnya, 26-27 Agustus lalu. Selama dua hari, kesepuluh perwakilan pengungsi itu menyampaikan kondisi riil pengungsi yang sudah tiga tahun hidup di huntara. Demi mencari kepastian soal pembangunan hunian tetap, mereka datang ke Jakarta. Selain BNPB, mereka juga ke DPR RI. Kedatangan 10 warga itu didampingi Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa, Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko dan 7 orang anggota DPRD lainnya.

Kepada Syamsul, masyarakat mempertanyakan soal penarikan dana RR Mentawai serta kelanjutan land clearing sebagai syarat dimulainya pembangunan huntap oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas).

“Pada pertemuan itu, Pak Syamsul terkejut mendengar bahwa 10 alat berat untuk land clearing sudah ditarik ke Padang, dia mengira alat berat itu masih di Mentawai dan sedang dipakai menyelesaikan pembersihan lahan,” kata Tasmin Saogo, Kepala Desa Saumanganya yang ikut pertemuan di Jakarta. Pada 30 Agustus, sebagian besar perwakilan masyarakat yang ke Jakarta itu berkunjung ke Kantor Redaksi Puailiggoubat di Padang.

Tidak senang dengan laporan yang terkesan ABS (Asal Bapak Senang) kepada BNPB, Syamsul di hadapan masyarakat segera menelepon Kepala BPBD Sumbar Yazid Fadli dan mengeraskan suara teleponnya.

“Saya tidak mau tahu, Pak Yazid

S

BERTEMU BNPB - Pertemuan masyarakat korban tsunami, Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa dan sejumlah anggota DPRD Mentawai dengan Kepala BNPB Syamsul Maarif di Jakarta, 26 Agustus lalu

JANJI PEMERINTAH:

HUNTAP HARUS TUNTAS TAHUN INI harus carikan kapal dan bawa lagi alat berat itu ke Mentawai tanggal 30 Agustus,” kata Syamsul.

Kepada masyarakat, Syamsul menyatakan keheranannya atas pengelolaan RR Mentawai. Dana sudah ada tapi tidak terserap dan malah terpaksa dikembalikan Rp382 miliar ke Kementerian Keuangan. Penarikan sisa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Bencana Mentawai oleh Kementerian Keuangan, 22 April lalu disebabkan MoU (nota kesepahaman) penggunaan dana huntap tersebut telah habis sejak 31 Desember 2012.

Selain lambannya pengurusan RR, Syamsul juga mempertanyakan dana huntap yang sudah disetor ke rekening Pokmas sebesar Rp34 juta per kk atau 50 persen dari alokasi dana per kk. “Pak Syamsul mempertanyakan keputusan BPBD Sumbar yang tidak mentransfer 100 persen dana huntap (Rp68 juta per kk), jika ditransfer semua kan tidak perlu dana itu dikembalikan lagi,” kata

Tasmin menirukan Syamsul.

Hal lainnya soal kebijakan melaksanakan pembangunan huntap serentak setelah land clearing menurut Syamsul seperti dikutip Tasmin, tidak perlu.

“Sebab tidak semua lokasi huntap itu perlu dibersihkan, kenapa tidak dibangun saja dulu,” kata Tasmin.

Hal senada dikatakan Koordinator Pengungsi Pagai Selatan, Erdiman Saogo, yang juga ikut ke Jakarta. Di kampungnya di Dusun Purourougat Desa Malakopa, ada 77 kk yang mendapat dana huntap. Di desanya itu, tidak perlu lagi land clearing karena lokasi huntap sudah dibersihkan masyarakat melalui dana PNPM 2011.

Syamsul juga menyoroti kebijakan soal program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan BPBD Mentawai yang harus menunggu huntap dibangun. “Menurut Pak Syamsul, seharusnya pemberdayaan ekonomi dilakukan sejalan dengan pembangunan huntap,” kata Elpinus Saogo, Ketua

Pokmas Laggaita dari Dusun Surat Aban, Desa Bulasat, Pagai Selatan.

Elpinus juga salah seorang anggota tim 10.

Pertemuan dua hari itu, BNPB berkomitmen menyelesaikan pembangunan huntap tahun ini. Sisa dana huntap yang telah ditarik akan diupayakan cair kembali. Sementara dana pemberdayaan ekonomi akan dianggarkan 2014 setelah melalui pembicaraan dengan Badan Anggaran DPR RI dan Komisi 8 DPR RI. Komitmen itu dibuktikan Syamsul dengan mengunjungi korban tsunami di Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sikakap serta Sipora Selatan, 30 September lalu dengan helikopter.

Dalam pertemuan itu, kata Tasmin, Syamsul mengingatkan agar dana huntap tidak boleh dipotong, harus diserahkan ke masyarakat bulat Rp68 juta termasuk bunganya.

Masyarakat juga meminta BNPB melakukan rekrut ulang untuk tenaga

fasilitator. “Sebab fasilitator yang lama, seringkali tidak mau datang ke lokasi, mereka hanya sampai Sikakap, lalu balik ke Padang, kita minta agar diprioritaskan fasilitator yang mau bekerja, utamanya mereka yang dari Mentawai, sehingga tahu kondisi dan karakter Mentawai, kata Zending H Sakerebau, Kepala Dusun Maguru, Desa Silabu. Di dusunnya terdapat 77 kk penerima dana huntap. Zending juga ikut menyuarakan aspirasi warganya ke Jakarta.

Pertemuan dua hari itu banyak membicarakan soal kendala-kendala teknis yang dialami dalam penanganan RR Mentawai dan upaya-upaya percepatan yang akan dilakukan.

Terungkap juga soal dana perbaikan huntara senilai Rp1 juta per kk yang batal dibagikan menjelang natal 2012.

“Mengapa tidak dibagikan, kalau ada kendala, kenapa tidak telepon saya, bila perlu saya bisa tandatangani rekomendasinya, kan sayang dana sudah ada tapi tidak dibagikan, kini dana itu sudah ditarik,” kata Syamsul seperti ditirukan Tasmin.

Menanggapi pernyataan Syamsul itu soal dana perbaikan huntara, Rijel kepada Puailiggoubat usai kembali dari Jakarta mengatakan, pembagian dana itu tidak jadi setelah SKPD dan Bagian Hukum Pemda Mentawai mempertimbangkan berbagai aturan yang ada. “Soal ini memang sudah kita bahas dan rencana akan dibagikan, namun setelah rapat dengan SKPD, kita ada kendala soal aturan mainnya sehingga kita tidak jadi bagikan,” kata Rijel di Kantor Puailiggoubat, 29 Agustus.

Namun Rijel berjanji, pihaknya akan membicarakan soal dana itu kembali dengan DPRD. “Semoga bisa kita anggarkan kembali,” kata Rijel.

Pada pertemuan masyarakat, DPRD Mentawai dan Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa dengan Ketua DPR RI Marzuki Ali, Selasa, 27 Agustus di gedung parlemen. Secara moril, lanjut Rijel, Marzuki mendukung aspirasi korban tsunami Mentawai.

“Secara moril dia mendukung dan soal anggaran akan diagendakan dibahas di banggar dan komisi 8,” kata Rijel.

Pada hari itu, rombongan juga bertemu dua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumbar, Alirman Sori dan Afrizal. Keduanya menyayangkan tidak adanya koordinasi antara Pemprov Sumbar dengan DPD soal penyelesaian RR Mentawai ini, jelas Tasmin.

Sementara anggota DPRD Mentawai Suniarto Saogo yang ikut hadir di kantor redaksi Puailiggoubat berharap ada perlakuan khusus untuk mempercepat penyele-saian RR Mentawai. Jika tidak, dia khawatir huntap tidak akan selesai akhir 2013.

“Saya juga minta kita semua mengawal pelaksanaan RR ini agar apa yang sudah dijanjikan BNPB untuk percepatan huntap benar adanya,” kata Suniarto. (o)

SAJIANUTAMA BNPB membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) yang akan menyatukan seluruh komponen dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami Mentawai. Sekber itu diketuai Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa

Puailiggoubat

NO. 271, 1 - 14 September 2013

BNPB AMBIL ALIH PEMBANGUNAN HUNTAP FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan Simanjuntak Chris Nataliyus Tarihoran

ambannya penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Bencana Mentawai 2010 membuat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif gerah.

Usai menerima pengaduan 10 perwakilan korban tsunami Mentawai di Jakarta, 26-27 Agustus, Syamsul bergerak cepat, datang ke Mentawai dan melihat kondisi riil pengungsi di huntara, 30 Agustus lalu.

Sejumlah keputusan diambil, salah satunya mengambil alih pengelolaan huntap dari tangan BPBD Sumbar.

Syamsul mengaku kecewa dengan laporan yang selama ini dia terima, bahwa seakan-akan proses RR di Mentawai lancar-lancar saja, padahal hampir 3 tahun, masyarakat makin hidup menderita di hunian sementara.

Komitmen BNPB untuk menyelesaikan proses RR Mentawai dibuktikan Kepala BNPB Syamsul Maarif dengan berkunjung ke Mentawai tiga hari setelah menerima 10 perwakilan korban tsunami Mentawai di Jakarta.

Bersama Deputi RR BNPB, Bambang Sulistyanto dan Deputi Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BNPB Dodi Ruswandi, dan sejumlah staf lain dan ditemani Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa serta sejumlah unsur muspika lainnya, Syamsul berkunjung ke lokasi pengungsian di KM 37 Pagai Selatan. Sementara di Pagai Utara, Syamsul dan rombongan hanya memantau dari udara.

Kunjungan ke KM 37 dilakukan dengan dua perahu motor (speed boat) dan beberapa lainnya menggunakan sepeda motor. Kepada pengungsi disana, Syamsul menyampaikan komitmen akan menyelesaikan pembangunan huntap tahun ini.

Selanjutnya rombongan ke Tuapeijat dan mendarat di lapangan bola Desa Sipora Jaya disambut Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet beserta jajaran muspida serta Pemkab Mentawai.

Usai penyambutan di lapangan bola, Syamsul meninjau kontrakan kantor BPBD Mentawai. Disana Syamsul menyuruh operator radio untuk menghubungi kantor camat Sikakap untuk memberitahukan bahwa rombongannya sudah sampai di Tuapeijat. Namun beberapa kali dihubungi lewat radio

4

L

BERTEMU KORBAN TSUNAMI - Kepala BNPB Syamsul Maarif (kiri) bersama Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet (dua dari kiri), Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa (dua dari kanan) dan Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko mengunjungi Tuapeijat guna memantau kondisi korban tsunami Mentawai

“

Saya tidak dapatkan informasi sepotong pun tentang Mentawai, justru saya dapat (informasi) dari masyarakat yang datang ke Jakarta dan bukan dari Padang,

”

Syamsul Maarif SSB, tak ada yang menjawab dari kantor camat Sikakap.

Rombongan bergerak ke kantor bupati dan melakukan temu ramah di aula kantor bupati Mentawai hingga pukul 19.00 WIB. Diawal pembicaraan, Syamsul menjelaskan bahwa komunikasi dua arah untuk saling memberi dan menerima sangat penting. Karena hingga rombongan masyarakat datang ke Jakarta, ia tidak mendapatkan informasi

sepotongpun dari Mentawai.

“Saya tidak dapatkan informasi sepotongpun tentang Mentawai, justru saya dapat dari masyarakat yang datang dan bukan dari Padang, sepertinya Mentawai – Jakarta lebih dekat daripada Padang-Jakarta,” katanya.

Ia juga menjelaskan tentang proses keuangan untuk program RR Mentawai.

“Prosesnya panjang, dan jika sudah digelontorkan BNPB ke Mentawai maka harus digunakan,kalau tidak digunakan, maka uang akan kembali ke kas negara dan diberikan kepada daerah yang bisa menggunakan,” katanya. Menurutnya jika uang tidak digunakan dan kembali ke kas negara, maka yang dipersalahkan adalah Menteri Keuangan. “Padahal Menteri Keuangan tidak tahu apa-apa,” jelasnya.

Dalam pemaparannya, Syamsul mengatakan pembangunan huntap akan diintervensi BNPB. “Atas permintaan masyarakat dan kepala dusun yang datang ke tempat saya yang dihadiri ketua DPRD dan anggota DPRD, mereka minta agar pusat intervensi disini, tapi saya tidak mengambil alih kepemimpinan Pemda,” katanya lagi.

Ia juga mengatakan telah bertemu Gubernur Sumbar mohon izin termasuk kepada Bupati Mentawai.. “Intinya kami akan ikut bermain di sini sebagai pemeran pembantu, pemeran utama tetap Pemda Mentawai dalam hal ini bupati dan ketua DPRD beserta awaknya,” jelasnya.

Sebagai bentuk intervensi yang akan dilakukan, Syamsul langsung memben-

tuk Sekretariat Bersama (Sekber) yang akan menyatukan seluruh komponen dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami Mentawai.

“Mulai hari ini, posko Sekretariat Bersama untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh Wakil Bupati Mentawai,” katanya sambil mengetuk meja 3 kali. Selain Sekber, Syamsul juga membentuk posko BNPB yang tempatnya di Kodim 0319 Mentawai.

Ia berharap dengan adanya Posko Sekber dan Posko BNPB di Mentawai, rencana nasional RR Mentawai harus berhasil, dan tahap pertama hingga akhir Desember 2013 adalah perumahan yakni huntap bagi 2.072 KK korban tsunami.

“Dengan adanya posko disini, tidak boleh tidak berhasil, jika seandainya tidak berhasil maka yang bertanggung jawab adalah saya, Syamsul Maarif,” tegasnya.

Untuk mempercepat kerja, Syamsul meminta kepala dusun, kepala desa, camat serta lainnya segera berembuk dengan jangka waktu 3 hari untuk memperoleh kesepakatan. Hal ini ia sampaikan karena persoalan data yang berubah-ubah. Menurutnya jika ada perubahan agar ditampung dulu dan diajukan pada program BNPB selanjutnya.

“Keputusan harus segera diambil agar pembangunan huntap segera dimulai. Kalau keputusan tidak segera maka rentang waktu 4 bulan hingga Desember, uang akan kembali lagi ke kas Negara,” katanya.

Untuk pembangunan huntap, BNPB telah menyiapkan dana Rp 200

miliar dan sudah disampaikan Rp 97 miliar. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2012 menurutnya adalah pedomannya.

Syamsul juga mengatakan, sesuai Undang-Undang Tentang Kebencanaan, sanksi hukum bagi yang menyalahgunakan anggaran bencana adalah sangat berat, untuk itu perlu melihat sisi hokum dari sisi kondisi krisis. “Yang penting jangan dikorupsi, jangan mark up dan jangan mengurangi kualitas,” katanya.

Ia juga memohon kepolisian dan kejaksaan di Mentawai untuk melihat hukum dari sisi kondisi krisis. Dikatakannya, uang yang disediakan untuk pembangunan huntap adalah Rp68 juta/ hunian dan jika berlebih harus kembali ke kas negara. Syamsul juga mengharapkan keber-samaan dalam kegiatan RR Mentawai dalam rangka mengembalikan martabat korban tsunami, “Mari kita bersama-sama mengembalikan kemartabatan saudara-saudara kita untuk bisa hidup lebih baik dari sebelum tsunami,” katanya. “Hidup lebih baik, bukan supaya hidup normal atau hidup lebih mewah,” tegasnya.

Fasilitator huntap juga akan direkrut sesuai dengan permintaan masyarakat yakni 70 persen berasal dari putra-putri Mentawai. Dikatakannya, fasilitator juga akan dimintai pertanggung jawaban keuangan. Di akhir pertemuan, Syamsul mengatakan bahwa Rp 1,1 triliun dana RR yang sudah ditetapkan dulu akan dibawa ke Mentawai dan surak sabeunya hanya kopi dan duren. “Rp 1,1 triliun akan dibawa ke Mentawai, surak sabeunya gampang, hanya kopi segelas dengan durian” katanya berseloroh.

Rijel Samaloisa, Ketua Sekber yang baru ditunjuk BNPB, mengatakan bahwa aktifitas Sekber sudah dimulai, “Aktivitas Sekber kita mulai hari ini, walau SK dari Kepala BNPB belum dibuat,” katanya di Tuapeijat, 30 Agustus.

Menurutnya, struktur sudah dibuat saat rapat dengan kepala BNPB. Fungsi dari Sekber ini adalah wadah koordinatif semua pihak berkepentingan dalam RR Mentawai dan akan dibantu oleh posko BNPB yang ada di Kodim Mentawai.

Menurut Rijel, Sekber akan berkantor di Pendopo Bupati KM 9 Tuapeijat.

Sabtu 30 Agustus 2013 Syamsul melakukan rapat di aula Kodim 0319 Mentawai dalam rangka pembentukan Posko Nasional BNPB yang akan bekerjasama dengan Sekretariat Bersama dalam bentuk hubungan kolaboratif dan ia meminta pihak Kodim menyiapkan posko itu termasuk media center untuk kebutuhan wartawan yang meliput kegiatan. (rpt)

MENTAWAINEWS

5 Puailiggoubat NO. 271, 1 - 14 September 2013 5 Puailiggoubat NO. 271, 1 - 14 September 2013

Sejak tahun 2012 lalu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil melakukan perekaman sebanyak 40.203 warga Mentawai

Rekaman KTP Eletronik Mentawai Terus Berjalan

Irman Jhon Bambang Sagurung

ingga Agustus 2013, sebanyak 2.665 warga Kecamatan Sipora Utara telah menerima Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) yang didistribusikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mentawai melalui Kecamatan Sipora Utara.

Diantaranya, Desa Sipora Jaya sebanyak 563, Tuapeijat 1.155, Betumonga 262,Bukit Pamewa 197, Sidomakmur 42 dan Goiso Oinan sebanyak 398. Sementara itu, warga yang terekam hingga Februari 2013 lalu sebanyak 4.612, dengan jumlah tersebut masi ada 1.855 lagi warga yang sudah terekam belum menerima e-KTP. “Penerimaan e-KTP ini bertahap, sejak Maret hingga Agustus ini kita telah melakukan pendistribusian sebanyak enam kali, dan kadang dalam tahap pembagian ada desa yang tidak mendapat. Kita melalukan pendistribusian sesuai jumlah e-KTP yang kita terima dari Capil,” Jelas Ren Yani, Camat Sipora Utara Senin, 26 Agustus lalu.

Warga yang wajib KTP di kecamatan tersebut sebanyak 6.467, di antaranya masih ada 1.855 yang belum melakukan perekaman. ”KTP elektronik ini serba perlu seperti pengurusan akta dan lainnya, karena itu saya berharap masyarakat sabar menunggu giliran mendapatkannya. Saya juga menghimbau kepada masyarakat yang

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

H

AKTIVITAS PEGAWAI - Aktifitas pegawai kantor camat Sipora Utara belum merekam dapat meluangkan waktunya datang untuk di rekam di Kecamatan,” kata Ren Yani.

Sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mentawai bekerjasama dengan kecamatan yang ada di Mentawai terus melakukan perekaman KTP elektronik bagi masyarakat. Dari 1 Januari 2013 hingga 30 Juli 2013 berhasil dilakukan perekaman sebanyak 1.124 orang.

Dari total data yang terekam, untuk Kecamatan Pagai Utara sebanyak 33 orang, Kecamatan Sipora Selatan 26

Jalan P2D Salappa Hanya Setebal 3 Sentimeter SALAPPA - Hasil monitoring yang dilakukan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dan Kepala Dusun Salappa, Desa Muntei, Siberut Selatan, Kabupaten Mentawai, Rengge Satoinong, ternyata jalan P2D yang dibangun di daerah itu Juli lalu, tebalnya hanya 3 cm dari yang seharusnya 10 cm.

“Hasil monitoring kita, jalan tersebut berada di daerah rawa-rawa, dasarnya dikasih kulit sagu, kemudian diatasnya diletakkan batu barulah dicor dengan semen, akhirnya ketebalan jalan yang dibangun oleh P2D hanya tiga centimeter,” katanya, Selasa 20 Agustus 2013.

Kata Rengge, ada tujuh OMS membangun jalan sepanjang 600 meter, masing-masing OMS mengerjakan 121 meter, lokasinya Batlugab menuju Bat Mara yang dekat dengan Muntei.

Jalan yang dibangun program P2D Mandiri 2013 sebanyak 7 paket menuju Bat Mara sudah melakukan pekerjaan sudah 70 persen selesai. “Kalau dari kualitas adukan semennya sudah cukup bagus, 1 sak semen dengan 4 gerobak pasir, sayangnya badang jalan itu sangat tipis sehingga tidak akan berusia panjang,” tuturnya.

Rengge menambahkan, pihak OMS sudah diperingatkan, jika mereka tidak mengubah hasil kerja mereka, kasus ini akan dilanjutkan ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). “Biar mereka nanti yang akan memberikan sanksinya kepada OMS yang tidak menaati aturannya,” katanya. (ls/r)

orang, Kecamatan Siberut Selatan 57 orang, Kecamatan Siberut Utara 51 orang, Kecamatan Siberut Barat 214 orang, Kecamatan Sieberut Barat Daya 5 orang, Kecamatan Siberut Tengah 127 orang, Kecamatan Sipora Utara 165 orang, Kecamatan Sikakap 237 orang, Kecamatan Pagai Selatan 230 orang.

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mentawai, Poltak P.M Saragi mengatakan hingga saat ini masing-masing kecamatan masih melakukan perekaman e-KTP. “Kalau ada kerusakan alat perekaman, pihak dinas langsung melakukan perbaikan dengan sistem jemput bola,” katanya pada Puailiggoubat, Senin 26 Agustus lalu diruang kerjanya.

Lebih lanjut dikatakan Poltak, tahun

lalu Dinas Kepandudukan dan Pencatatan Sipil berhasil melakukan perekaman sebanyak 40.203 orang yang terdiri dari Kecamatan Pagai Utara 3.017 orang, Kecamatan Sipora Selatan sebanyak 5.469 orang, Kecamatan Siberut Selatan sebanyak 4.394 orang, Kecamatan Siberut Utara sebanyak 4.333 orang, Kecamatan Siberut Barat Daya sebanyak 3.078 orang, Kecamatan Siberut Tengah sebanyak 3.221 orang, Kecamatan Sipora Utara sebanyak 4.726 orang, Kecamatan Sikakap sebanyak 5.412 orang dan Kecamatan Pagai Selatan sebanyak 4.748 orang.

“Untuk perekaman di masingmasing kecamatan sebelumnya telah dipersiapkan dua orang tenaga operator,” jelasnya.

Bagi masyarakat yang datanya salah

dalam pencetakan e-KTP, diharapkan untuk mengembalikannya kepada pihak kecamatan atau pihak kecamatan mengumpulkan e-KTP tersebut yang nantinya dikirim kembali ke Jakarta.

“Karena pencetakannya dilakukan di Jakarta, maka masyarakat diharapkan bersabar,” katanya.

Untuk tahun 2013 didalam APBD Mentawai dianggarkan Rp368.600.000 untuk program pelaksanaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sementara dalam laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 oleh kepala daerah pada program penataan administrasi Kependudukan dengan kegiatan pelatihan administrator dan operator e-KTP dengan anggaran Rp184.156.500 terealisasi Rp167.806.000 atau 91,12 persen.

Pelaksanaan e-KTP dengan anggaran Rp780.300.000 dan realisasi Rp521.981.750 atau 66,90 persen.

Output kegiatan ini terbitnya e-KTP sebanyak 50.000 orang dan hasil yang dicapai tersedianya dokumen kependu-dukan.

Di Sipora Selatan dengan anggaran Rp306.407.000 dan realisasi Rp297.062.000. Di Sikakap dengan anggaran Rp252.033.600 dan realisasi Rp93.790.000. di Siberut Utara dengan anggaran Rp265.586.000 dan realisasi Rp180.556.000, di Siberut Selatan dengan anggaran Rp354.464.000 dan realisasi Rp272.023.500, di Siberut Barat dengan anggaran Rp269.255.000 dan terealisasi Rp216.729.850, di Siberut Tengah dengan anggaran Rp264.568.500 dan realisasi Rp145.960.500, di Siberut Barat Daya dengan anggaran Rp249.585.000 dan realisasi Rp215.610.000, di Pagai Selatan dengan anggaran Rp183.215.000 dan realisasi Rp172.575.000. (r)

Warga Siberut Barat Pertanyakan Layanan KM Simatalu TUAPEIJAT - Masyarakat Kecamatan Siberut Barat yang meliputi Desa Simatalu, Simalegi dan Sigapokna mempertanyakan layanan Kapal Motor Simatalu milik Pemda Mentawai karena sejak diresmikan hingga Agustus ini belum memberikan pelayanan bagi masyarakat baik yang dari wilayah Siberut Barat maupun masyarakat yang mau ke Siberut Barat.

“Dari namanya saja sudah menggunakan Simatalu, sementara pelayanannya tidak,” kata Alfon salah seorang warga Desa Simalegi pada Puai-

liggoubat, Minggu, 25 Agustus lalu.

Ia berharap, layanan KM Simatalu bisa optimal saat tahun ajaran baru lalu karena banyak pelajar di Simalegi dan Simatalu menunggu tumpangan ke Sikabaluan. “Banyak pelajar yang terlambat masuk sekolah dan bahkan tidak jadi sekolah di Sikabaluan karena terlambat,” katanya.

Sejak diresmikan 20 Desember 2012, KM. Simatalu baru sekali berlayar ke Sikakap. Setelah itu lego jangkar di Muarapadang hingga sekarang.

Tahun ini dalam APBD Mentawai

2013 kembali dianggarkan biaya pemeliharaan dan biaya operasional KM.Simatalu Rp330.040.000.

Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Tarcisius Sakeru, Kabupaten Kepulauan Mentawai mengatakan, tidak berlayarnya KM. Simatalu karena anggaran untuk perpanjangan sertifikat, anggaran jasa tambat labuh dihapus dalam APBD 2013. “Padahal di tingkat DPRD dan bupati, sudah sepakat dalam pengajuan ini, namun tidak tahu kenapa tidak tercantum dalam APBD. (bs/r)

MENTAWAINEWS Alasan belum juga ditetapkan HET premium dan solar karena belum koordinasi dengan agen penyalur BBM dan pedagang

Puailiggoubat

Kenaikan harga di pangkalan ini untuk mengantisipasi kalau penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM bersubsidi Kabupaten Mentawai lebih rendah dari penentuan pangkalan maka akan menjadi permasalahan di kemudian hari.

Dengan kenaikan harga BBM subsidi di pangkalan, pengecer yang ada di Pokai hingga Sikabaluan menjual bensin hingga Rp15 ribu per liter dan minyak tanah Rp7 ribu per liter. Selain harga yang mahal, ketersediaan bensin juga langka. sSementara tingginya harga BBM

di Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara membuat Camat Ren Yani meminta kerjasama dari berbagai pihak, baik dari perwakilan tokoh masyarakat, kepala dusun, kepala desa, Sat Pol PP, Dinas Perindagkop, dan aparat kepolisian dan TNI. Menurut Ren Yani, pihaknya tidak memiliki wewenang menertibkan harga penjualan BBM, tapi cara lain adalah menertibkan secara bersama-sama dan menerapkan harga penjualan sesuai dengan ketentuan.

“Penertiban ini perlu ada kerja sama dari berbagai pihak terkait untuk bersama-sama turun ke lapangan,” kata Ren Yani, Camat Sipora Utara, Senin, 26 Agustus lalu.

Saat ini harga BBM di pangkalan premium atau bensin dijual Rp7.500 per liter, solar Rp6.500 per liter dan minyak tanah Rp5.500 per liter, harga itu berlaku di pangkalan seperti pangkalan Waludin, Saudara, Gaol, Tober dan Tobing.

“Pangkalan ini sebenarnya pengecer, sementara pengecer lainnya itu dibawah binaan pangkalan, harganya mesti disesuaikan dengan operasionalnya.” katanya.

Ren mencurigai, kelangkaan BBM di Tuapeijat karena ada yang menimbun lalu menjualnya ke sejumlah resort yang ada di sekitar Sipora.”Itu laporan kita terima dari masyarakat dan setelah kita telusuri itu memang benar,” Lanjut Ren Yani.

Pantauan Puailiggoubat harga premium di beberapa pangkalan di Tuapeijat seperti pangkalan yang ada di KM 3 milik Gaol, pangkalan Saudara dan pangkalan di KM 0 Tuapeijat, harganya rata-rata Rp10 ribu per liter. (imj/r)

pemilu terakhir, kemudian kita bentuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Partali), untuk mencek langsung ke lapangan menemui masyarakat mengecek data yang meninggal, pindah dari situlah imput selama dua bulan, jika ada perubahan masih bisa sempurnakan.

“Namun jika pada hari H, belum juga terdaftar dalam pemilih tetap itu dia berhak diganti masuk dalam Dafta Pemilih Khusus cukup menunjukkan NIK-nya, atau dia punya KK dia bisa memilih,” katanya Andreas mengatakan meskipun EKTP belum rampung, warga pemilih dapat menunjukkan KK. “Karena nama dan nomor NIKnya itu tentu sesuai dengan KK, minimal ada kepala desanya mengetahui bahwa dia adalah warga-

nya,” katanya.

Andres menambahkan, menentukan pemilih juga dilihat dari usianya 17 tahun atau sudah menikah, atau usia pemilih 15 tahun tapi dia sudah menikah itu sudah bisa memiliki hak pilih.

Saat ini kata Andreas ada sekitar 233 Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan jumlah minimal 500 pemilih per TPS,10 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan 43 Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Ini juga sesuai dengan jumlah Desa Dan Kecamatan yang ada di Mentawai,” kata Andres. Jika ada TPS yang berlebih, tentunya bisa melihat kemungkinan bisa digabungkan sesuai dengan faktor geografis, jarak penduduk dengan TPS, dan tentu kita akan lihat kondisi di lapangan. (trs/r)

FOTO:CHRIS/PUAILIGGOUBAT

upati Kabupaten Mentawai Yudas Sabaggalet baru mengeluarkan Harga Eceran Tertinggi

(HET) minyak tanah, sementara premium (bensin) dengan solar belum.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Pertambangan Kabupaten Mentawai D. Lubis Sabelau mengatakan, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengeluarkan HET minyak tanah, 19 Agustus dengan SK No. 188.45-264 tahun 2013.

“HET yang ditetapkan itu adalah minyak tanah, sementara untuk solar dan bensin itu berdasarkan nota kesepakatan antara Pemda Mentawai dengan APMS dan pengecer BBM, ditetapkan harga jualnya saja,” kata Lubis Sabelau.

Lebih lanjut dikatakannya, tidak ditetapkannya HET bensin bersubsidi karena ketersediaan bensin di Mentawai sangat minim dan tidak mencukupi kebutuhan yang ada. “Pada intinya sebenarnya bukan persoalan harga, tapi pada persoalan ketersediaan BBM di Mentawai saja,” lanjutnya.

Bupati menetapkan HET minyak tanah Rp5 ribu per liter yang di dalamnya sudah termasuk biaya angkut pangkalan dan agen. Sementara harga jual bensin berdasarkan kesepakatan dengan para pengusaha APMS Rp7.500 per liter yang didalamnya sudah termasuk biaya angkut Rp1.000 per liter dan harga jual solar Rp6.500 per liter yang didalamnya sudah termasuk biaya angkut Rp1.000 per liter.

Menurut D Lubis, HET BBM bersubsidi belum ditetapkan karena

6

HET Minyak Tanah Ditetapkan, Bensin dan Solar Belum

Bambang Sagurung Irman John

B

NO. 271, 1 - 14 September 2013

CARI ANGGAU - Ibu-ibu korban tsunami dari Desa Muara Taikako, Sikakap, pergi mencari anggau (kepiting) ke Pulau Siruso. Mereka membuat tenda untuk menginap selama di pulau itu pemerintah masih melakukan kajian dan berbagai pertimbangan. “Kita tidak mau cepat yang dampaknya pada masyarakat sangat tidak baik,” katanya pada Puailiggoubat, Selasa, 27 Agustus lalu di ruang kerjanya di Tuapeijat.

Penetapan harga jual eceran BBM yang dikeluarkan bupati, kata D. Lubis, mengacu pada kondisi yang terjadi di lapangan dan juga berdasarkan nota kesepakatan antara pemerintah daerah Mentawai dengan APMS dan pengecer BBM tentang penyesuaian kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar di Mentawai 19 Juli 2013 lalu.

Dalam pertemuan itu, keputusannya memperhatikan penambahan ongkos angkutan yang dikeluarkan APMS dari Teluk Kabung-Padang Rp200 per liter, Muara-Pagai Utara Rp672 per liter.

Sementara di Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, pangkalan BBM Agum Jaya Burian yang ada di Dusun Pokai menjual bensin Rp8.500 per liter dari harga normal Rp6.500 per liter.

Sedangkan minyak tanah dari Rp4.500 per liter naik menjadi Rp5 ribu per liter.

Untuk solar dari Rp6 ribu per liter naik menjadi Rp7 ribu per liter.

209 Caleg DPRD Perebutkan 20 Kursi PADANG - Sebanyak 209 calon anggota legislative akan memperebutkan 20 kursi DPRD Mentawai pada Pemilu 2014 nanti. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mentawai, telah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif peserta pemilu 2014, 22 Agustus lalu.

Menurut Ketua KPU Mentawai Andreas, setelah adanya rekomendasi dari Panwaslu dan ada berapa peserta partai politik yang mengajukan calegnya.

“Kemarin itu ada beberapa partai yang masih kosong di dapilnya dan kekosongan itu yang diisi oleh partai terkait, dan ini juga sudah mendapat rekomendasi dari Panwaslu,” katanya pada Puailiggoubat, KM 2 Tuapeijat, Kamis, 22 Agustus lalu.

Penambahan DCT itu dari DCS

tentu disetujui setelah ada surat rekomendasi Panwaslu dimana KPU telah memplenokan dan melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumbar.

Untuk jumlah caleg berdasarkan nomor urut parpol setelah dikeluarkannya DCT yakni Partai Nasdem (20), Partai Kebangkitan Bangsa (16), PKS (10) PDIP, (19), Golkar (20), Gerindra (20), Demokrat (19), PAN (20), PPP (14), Hanura (20), PBB (11) dan PKPI (20).

Para caleg tersebut akan memperebutkan 20 kursi di empat daerah pemilihan yang terdiri atas empat kursi di Dapil Mentawai (Dapil) I meliputi, Siberut Utara, Siberut Barat, lima kursi di Dapil II Siberut Tengah, Siberut Selatan, Siberut Barat Daya. Selanjutnya, lima kursi di Dapil III meliputi

Sipora Utara, Sipora Selatan, dan enam kursi di Dapil IV yang mencakup Sikakap, Pagai Utara, Pagai Selatan.

Sementara itu Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS-HP) Mentawai saat ini dikatakan Andreas sekitar 59.141 dari jumlah data pemilih kepala daerah 2009 sekitar 50.484 dan diprediksikan masih ada penambahan.

“Ini data yang terbaru jika masyarakat tidak ada namanya dalam DPS HP tentu menyampaikannya ke TPS dengan formulir yang sudah di siapkan KPU tentu disitu yang diisi ada namnya, NIKnya, dan data ini kita menerimanya dari DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu),” terangnya.

Lanjutnya data ini dari Catatan Sipil, dengan itulah disinkronkan dengan

7 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 271, 1 - 14 September 2013

PT SSA mengklaim telah mengantongi surat penyerahan lahan dari masyarakat seluas 3.870 hektar di tiga desa.

Dua Perusahaan Sawit Ajukan Perpanjangan Izin

Rapot Pardomuan Simanjuntak FOTO:FERDINAN/PUAILIGGOUBAT

D

ua perusahaan sawit yang mendapat izin lokasi di Mentawai 3 tahun lalu, PT Raja-

wali Anugrah Sakti (RAS) dan PT Swasti Siddhi Amagra (SSA) mengajukan perpanjangan izin lokasi dan permohonan izin baru ke Pemerintah Kabupaten Mentawai beberapa saat sebelum masa izin berlaku habis, 31 Juli lalu.

Meski mendapat penolakan dari masyarakat, dua perusahaan ini mengklaim telah mengantongi sejumlah surat penyerahan lahan.

PT RAS mengantongi izin lokasi dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai nomor 188. 45-205 tahun 2010 seluas 14.000 hektar, terdiri dari 9.000 hektar di Sipora dan 5.000 hektar di Pagai Utara. PT SSA mengantongi izin lokasi dengan SK Bupati nomor 188.45-206 tahun 2010 seluas 20.000 hektar yang terdiri dari 12.000 hektar di Pagai Selatan dan 8.000 hektar di Pagai Utara. Masa berlaku SK bupati tentang pemberian izin lokasi ini pun telah berakhir pada 30 Juli 2013. Kedua SK izin lokasi ini juga merupakan SK pengganti yang sebelumnya dikeluarkan pada 29 Maret 2010 dengan nomor 188.45-94 tahun 2010 dan 188.45-92 tahun 2010 masing masing untuk PT RAS dan PT SSA. Sesuai yang tercantum dalam SK Bupati tentang pemberian izin lokasi kepada kedua perusahaan perkebunan itu, pada bagianmenimbang disebutkan dasar pertimbangan pengeluaran izin diantaranya surat permohonan dari perusahaan, berita acara rapat koordinasi izin lokasi tanggal 27 Juli 210, rekomendasi ketersediaan lahan untuk investasi perkebunan kelapa sawit dari dinas Kehutanan Mentawai nomor 522/328/ Hut-Mtw/2009 tanggal 2 Desember 2009 serta rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dari pemohon dinyatakan telah sesuai dengan rencana tata ruang oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Pertanakbun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Novriadi yang ditemui di ruang kerjanya Rabu 28 Agustus 2013, mengatakan kedua perusahaan itu telah mengajukan permohonan perpanjangan izin dan juga izin baru pada bulan Juli 2013 yang lalu.

Sebelumnya pada 26 Agustus 2013, Manasje Korniawan, Direktur Utama PT RAS telah datang ke Tuapeijat dalam hal pengurusan izin lokasi ini.

Selanjutnya pada Selasa 27 Agustus 2013, sesuai keterangan Novriadi bahwa

JUARA - Kontingen PNPM Mentawai menjadi juara umum dalam Jambore PNPM se-Sumatra Barat di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, 28 Agustus lalu instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebuanan Mentawai, Dinas Kehutanan, Bappeda telah melakukan rapat sehubungan dengan permohonan perpanjangan izin lokasi ini bersama Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet di kantor bupati.

Namun menurutnya pemberian perpanjangan izin lokasi belum diputuskan sembari menunggu bahan-bahan administrasi dari kantor badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Semuanya tergantung bahan yang akan diberikan oleh BPN terkait perkembangan pengurusan yang dilakukan perusahaan setelah dikeluarkannya izin lokasi sebelumnya,”

katanya. Ia juga ditugasi untuk menyampaikan telaahan terkait kronologis adanya rencana investasi perkebunan kelapa sawit serta progress-nya hingga saat ini.

Novriadi juga mengungkapkan bahwa kedua perusahaan itu telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) yaitu dengan SK Bupati Mentawai nomor 188.45-234 tahun 2011 kepada PT RAS, dan nomor 188.45235 tahun 2011 kepada PT SSA tanggal 7 November 2011.

Meskipun kedua izin lokasi telah berakhir, menurut Novriadi IUP kedua perusahaan itu masih tetap berlaku hingga diputuskan apakah akan memper-

panjang atau menerbitkan izin lokasi yang baru. “IUP kedua perusahaan masih berlaku,” katanya. Menurutnya kedua perusahaan ini telah siap untuk dioperasionalkan dan untuk keperluan pembangunan perkebunan telah layak mengajukan izin untuk land clearing.

Dinas Pertanakbun juga telah menerima laporan kemajuan pengurusan izin dari perusahaan yang akan mengelola perkebunan kelapa sawit itu 22 Agustus 2013. Salah satu laporan perkembangan yang diberikan perusahaan itu adanya masyarakat yang telah menyerahkan lahannya kepada PT SSA yaitu dari masyarakat Dusun Tunang Desa Matobe Sikakap seluas 600 hektar,

Penumpang Kapal Nade Jatuh Timpa Penumpang Lain TUAPEIJAT - Ayub (70) warga Dusun Pasapuat, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Mentawai, jatuh dari tangga kapal Nade ketika hendak turun ke perahu penumpang, beruntung korban tidak jatuh ke laut tapi jatuh menimpa Ponatim Sakerebau (64) warga Dusun Mabulaubuggei, akibatnya Ponatim cedera dan harus berobat ke Tuapeijat.

Pada Puailiggoubat, Ponatim menuturkan, insiden tersebut terjadi saat kapal Nade berlayar Senin, 12 Agustus lalu dari Tuapeijat ke Sikakap. Saat sampai di perairan Pasapuat pukul 15.00 WIB, kapal lego jangkar untuk menurunkan dan menaikkan penumpang lewat perahu motor/ sampan. Daerah itu juga tidak

memiliki pelabuhan.

Untuk menurunkan dan menaikkan penumpan mereka harus naik dan turun tangga di dinding kapal.

“Dengan usia tua dan kondisi kapal bergoyang, Ayub yang turun tidak sanggup berpegang pada tangga yang ada, akhirnya tangannya terlepas dan menimpa saya, beruntung Ayub tidak mengalami luka-luka dan patah tulang tapi saya yang kesakitan,” katanya, Jumat, 16 Agustus lalu.

Ponatim mengalami luka dan pinggangnya terasa sakit akibat ditimpa Ayub. Rasa sakit yang dialami Ponatim pun membuat ia berobat ke tenaga medis di dusunnya serta berobat kampung. “Tapi tidak ada perubahan yang dirasakannya, sehingga ia datang ke Tuapeijat untuk merontgen pinggangnya yang

paling terasa sakit,” tuturnya.

Selain berobat di medis, ia juga beberapa kali mengurut badannya yang sakit dan rencananya akan melakukan rontgen yang kedua kalinya. “Gara-gara menjadi korban tertimpa saya harus mengeluarkan uang untuk berobat, bersyukur saya sudah mulai membaik, dan mudah mudahan rasa sakit yang saya alami dapat disembukan agar saya dapat beraktifitas kembali,” katanya.

Insiden di Pasapuat ini sudah beberapa kali terjadi, tahun lalu perahu penumpang terbalik saat bersandar di kapal Nade, pemerintah sudah seharusnya membangun pelabuhan baru di Pasapuat untuk mencegah indsiden berikutnya. (imj/r)

dari Dusun Boriai dan Kosai Desa Sinakak seluas 1.520 hektar dan dari masyarakat Desa Taikako seluas 1.750 hektar dengan total 3.870 hektar.

Terkait dengan laporan kemajuan dari pihak perusahaan, Novriadi mengatakan bahwa Pemkab Mentawai akan membentuk tim yang terdiri dari Dinas Pertanakbun, Dinas Kehutanan, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah serta BPN untuk melakukan peninjauan lapangan guna melihat kebenaran laporan yang telah Pemkab terima.

Menurut Novriadi pihaknya ingin mengetahui apakah tidak ada rekayasa dalam dokumen-dokumen laporan perusahaan serta bagaimana perjanjian antara investor dengan masyarakat..

Namun ia belum pastikan kapan tim akan turun ke lapangan.

Kenyataan ini tentu bertolak belakang dengan hasil investigasi tim advokasi Koalisi Masyarakat Cinta Mentawai (KCMK), Yayasan Citra Mandiri Mentawai, GKPM dan Paroki Sikakap, 4-8 Juli lalu.

Saat itu mayoritas masyarakat yang dikunjungi tim advokasi di lokasi-lokasi izin perusahaan sawit menolak kehadiran perusahaan itu. Mereka menolak sistem Hak Guna Usaha (HGU) untuk pelepasan lahan mereka, dan memilih mengembangkan pertanian rakyat.

Beberapa dusun yang dikunjungi tim advokasi ini yakni, warga di Dusun KM 37 Desa Malakopa, Dusun Asahan Desa Bulasat, Dusun Maurau Desa Malakopa, Dusun Purourogat Desa Bulasat, Dusun Bake Desa Bulasat, Dusun Bulasat Desa Bulasat, Dusun Kinumbuk Desa Bulasat, Dusun Tapak Desa Bulasat, Dusun Laggigi Desa Bulasat, Dusun Aban Baga Desa Sinaka, Dusun Bubuget Desa Sinaka, Dusun Matobat (Bungorayo) Desa Sinaka.

Penolakan sama juga disampaikan warga Desa Matobe, Kecamatan Sikakap. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Matobe, Ijon Nasida, mengatakan memang ada sebagian suku yang sudah menyerahkan lahannya kepada pihak perusahaan sawit.

Wakil Ketua BPD Desa Matobe, Heronimus Salamanang, menambahkan ada informasi juga di Bubuakat sudah ada warga yang sempat menyerahkan lahan.

Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian serius Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dalam mempertimbangkan perpanjangan izin bagi dua perusahaan sawit itu maupun memberi-kan izin baru. Jangan sampai keputusan pemerintah justru akan menimbulkan gejolak dan perlawanan dalam masyarakat. (o)

MENTAWAINEWS Empat Lampu Tenaga Surya Raib di Sao TUAPEIJAT - Empat unit lampu tenaga surya di Dusun Sao, Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan hilang, lampu yang dipasang di dermaga dan di jalan penghubung antar Dusun Monganbosua diambil orang tak dikenal.

Kepala Dusun Sao, Adi Tiawarman Saumaggerat, mengatakan, lampu tenaga surya atau dikenal solar sel tersebut dipasang sejak 2011, ini untuk penerangan di sekitar dermaga yang berjarak 200 meter dari Dusun Sao. “Saat dibangun lampu itu, saya belum menjabat kepala dusun. Diduga hilangnya solar sel itu dicuri warga, tapi belum diketahui siapa pelakunya,” katanya Jumat, 9 Agustus lalu.

Lanjut Adi, dengan kondisi lokasi yang sunyi memberikan kesempatan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. “Yang jelas kita akan melakukan pencarian dan selalu menguping mengetahui siapa pelakunya,” ucap Adi. (imj/r)

Nenas dan Sagu akan Diolah Jadi Kue MUARA SIBERUT - Banyak warga Salappak, Magosi dan Bekkeiluk di Desa Muntei, Siberut Selatan menanam nenas dan sagu, namun itu tidak terkelola secara baik yang berdampak untuk meningkatkan taraf ekonominya.

Mariani Perangin-rangin ingin mengembangkan keahlian ibu ibu PKK Salapak, Magosi dan Bekkeiluk membuat kue dari komposisi sagu dan nenas menjelang September. “Kalau ibu PKK berhasil membuat kue dari bahan sagu dan bisa dijual untuk membantu kebutuhan rumah tangga,” katanya,Sabtu, 3 Agustus lalu.

Ia meminta ibu PKK harus menyiapkan bahan yang dibutuh kan seperti sagu dan dan nenas kecuali bahan non alami disediakan Mariani.

Sekarang Mariani masih menunggu kedatangan pendeta dari Jambi untuk mengembangkan ilmunya membuat pupuk kandang dan selai roti dari buah nenas. (ls/r)

Warga Bekkeiluk Keluhkan Anak Tak Bisa Membaca BEKKEILUK - Sekolah Bekkeiluk, di Desa Muntei, Siberut Selatan eks binaan Yayasan Citra Mandiri Mentawai, setelah bergabung menjadi SD Filial Santa Maria belum menampakkan peningkatan signifikan, sebab masih banyak muridnya yang tidak bisa membaca.

Parul, salah satu orang tua murid mengeluhkan anaknya belum bisa membaca dan menulis. Pada 17 Agustus lalu, Kepala Dusun Salapak Rengge Satoinong menyarankan guru tersebut harus bergabung mengajar demi anak.

“Kita bersama guru dari Bekeiluk Erina dan guru di Salappak Emilius menyepakati program untuk meningkatkan pendidikan Bekkeiluk karena selama ini prestasi masih sangat kurang,” kata Rengge. (ls/r)

Beberapa kali rapat, DPRD Mentawai dihadiri kurang dari setengah jumlah mereka

Puailiggoubat

NO. 271, 1 - 14 September 2013

Banyak Anggota DPRD Mentawai Mangkir Rapat

Rapot Pardomuan Simanjuntak

eberapa kali rapat yang diadakan DPRD Mentawai, tingkat kehadiran anggota DPRD sangatlah rendah.

Mestinya rapat di DPRD dihadiri seluruh anggota.

Setidaknya ada ada beberapa agenda penting yang akan dilakukan sesuai agenda DPR pada Agustus 2013. Diantaranya rapat Pansus RTRW dan LKPJ yang dilaksanakan pada 12-15 Agustus 2013, rapat peripurna mendengarkan pidato kenegaraan, Upacara HUT RI ke-68, konsultasi ke BPBD Sumbar dan BNPB, pembahasan KUA dan PPAS, pembahasan APBD Perubahan 2013.

Namun agenda Pansus RTRW hanya dihadiri 5 anggota DPRD yang dilakukan di ruang Wakil Ketua Nikanor Saguruk. Yang hadir yakni Ketua DPRD Hendri Dori Satoko, Nikanor Saguruk, Wakil Ketua DPRD, Juniarman, Ketua Pansus RTRW, Salimi Samuntei dan Isar Taileleu.

Sementara rapat Pansus LKPJ belum dapat dilaksanakan. Berbagai informasi yang didapatkan di sekitar kantor DPRD, kehadiran anggota DPRD yang kurang menyebabkan agenda itu tak dapat dilaksanakan.

Dalam rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan di ruang sidang DPRD hanya dihadiri delapan anggota DPRD yaitu Hendri Dori, Nikanor, Pendeta Melki Tatubeket, Er Sapalakkai, Salimi,

8

FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

B

RAPAT PARIPURNA - Suasana di ruang sidang DPRD saat Rapat Paripurna Istimewa mendengarkan pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2013 Kristinus Baasyir, Isar Taileleu dan Juniarman.

Pada acara peringatan HUT RI di Kantor Bupati Mentawai, hanya tujuh orang anggota DPRD yang hadir diantaranya Hendri Dori, Nikanor, Er Sapalakkai, Isar Taileleu, Juniarman, Melki Tatubeket dan Jimer Munthe namun pada upacara penurunan

bendera pada sore hari hanya diikuti oleh dua orang pimpinan DPRD saja yaitu Hendri Dori dan Nikanor, anggota DPRD lainnya dan bahkan yang hadir pada upacara pagi tidak ada lagi yang hadir. Beberapa masyarakat di sekitar tempat upacara juga menyindir dengan mengatakan.

“Mungkin mereka reses”.

Sesuai jadwal agenda DPRD pada 19-24 Agustus, DPRD akan konsultasi ke BPBD Sumbar dan BNPB, selanjutnya pada 26-28 Agustus pembahasan KUA dan PPAS dan pada 29 Agusuts hingga 2 September akan melakukan pembahasan APBD Perubahan 2013. Sementara rapat Pansus LKPJ masih tertinggal. (rpt/r)

Sekdes Maileppet Sering Bolos MAILEPPET - Kepala Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Mentawai, Idris Siregar, mengeluhkan Sekretaris Desa Minarse yang jarang berada di kantor.

Menurut Idris, Minarse lebih sering ke Tuapeijat dengan urusan yang tidak diketahui Idris.

“Saya tidak tahu urusan apa dia ke Tuapeijat, yang jelas sekarang situasi kantor sudah tidak jelas,” katanya pada Puailiggoubat, 12 Agustus lalu.

Selain kepala desa, para kaur desa dan kepala dusun juga mengeluhkan ketidakhadiran sekretaris karena semua dokumen desa telah diserahkan kepada sekretaris desa. “Sekarang tidak ada yang bisa kami lakukan, semua data masyarakat ada di tangan sekretaris, tapi sekretaris tidak ada

di tempat padahal kami membutuhkannya,” kata Pariji Sarubei, Kepala Dusun Siritengah.

Terkait masalah ketidakhadiran sekretaris desa yang jarang masuk kantor, Kades telah menyurati Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet namun belum ada tindakan yang pasti, rencananya Idris akan menyurati bupati kembali. “Saya sudah menyurati bupati tapi belum ada tanggapan,” ujarnya.

Kini, untuk masalah administrasi surat menyurat ditangani langsung oleh Idris.

“Semua harus saya yang mengurus, untuk apa ada sekretaris,” tambahnya.

Aparat desa berharap sekretaris desa lebih maksimal hadir di kantor kerena semua kegiatan kantor tergantung kepada sekretaris desa.

“Kalau tidak hadir terus di kantor, akan banyak aparat desa yang tidak masuk kantor karena tidak yang bisa dilakukan,” kata Siregar.

Sebelum ditunjuk menjadi sekretaris desa, Minarse bertugas sebagai staf di Dinas Pariwisata dan Budaya Mentawai. (bbr/r) FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

KANTOR - Kantor Kepala Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan

9 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 271, 1 - 14 September 2013

Jalan PNPM Maileppet Tak Sesuai Bestek MAILEPPET-Meski pembangunan jalan dari sungai Siritengah menuju bukit pengungsian, Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan yang didanai PNPM sudah rampung 70 persen, ternyata hasil monitoring Pendamping Lokal (PL) dan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) pembangunan jalan tersebut hanya setebal enam sampai delapan centimeter padahal dalam kontraknya 12 centimeter.

Menurut PL Eliasar Sabattilat, dengan kondisi jalan tersebut ditambah lagi kualitas jalan tersebut tidak akan bertahan lama. “Kalau jalan setebal ini dan kualitas semennya yang tipis, saya memperkirakan jalan ini tidak akan bertahan lama,” katanya, Senin, 19 Agustus lalu.

Hasil monitoring jalan tersebut telah disampaikan kepada Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Seriko Samangilailai.

Kata Eli, setelah dibicarakan masalah dengan Seriko, hasilnya tidak mungkin jalan yang telah siap tersebut ditambal, tapi solusinya adalah menambah lagi panjang jalan, dari 175 meter ditambah 75 meter. “Kalau dilakukan penambalan jalan tentu tidak mungkin, jadi terpaksa harus ada penambahan panjang jalan,” kata Eliasar.

Eliasar berharap penambahan pembangunan jalan baru ini hasilnya tidak sama dengan yang dibangun sekarang ini. “Saya harapkan ini tidak ada lagi kesalahan, karena jalan ini masyarakat yang menikmati dan yang menggunakan,” ujarnya.

Sementara Seriko mengatakan, masalah ini bukanlah kesalahan dari ketua TPK, tapi kesalahan dari ketua kelompok. “Itu kesalahan mereka dan saya sudah mengingatkan akan tetapi mereka tidak mengindahkan,” ujarnya. (bbr/r)

Angin Kencang Robohkan Rumah Aman Keikei di Bekkeiluk BEKKEILUK - Hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan satu unit rumah milik Aman Keikei, warga Bekkeiluk, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Mentawai tersapu angin kencang sejauh lima meter, 29 Juli lalu.

Kepala Dusun Bekkeiluk, Nikodemos Sagulu mengatakan rumah yang rusak disapu angin kini sedang diperbaiki.

Sementara ini keluarga Aman Keikei tinggal di rumah tetangga. “Selain rumah warga, angin kencang juga menumbangkan satu pohon yang merusak jalan P2D Mandiri,” katanya.

Tanaman kebun warga juga banyak yang rusak akibat tiupan angin kencang, warga lainnya tetap waspada dengan bencana tersebut. (ls/r)

Puskesmas Sikakap Jadi Puskemas Plus Tahun Depan Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Sikakap, tahun depan status Puskesmas Sikakap ditingkatkan

FOTO:CRIS/PUAILIGGOUBAT

Chris Nataliyus Tarihoran

ahun depan, status Puskesmas Sikakap di Kecamatan Sikakap, Kabupaten Mentawai akan berubah menjadi Puskesmas Plus Sikakap. Semua fasilitas, peralatan dan tenaga medis akan ditingkatkan, hal itu disampaikan Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa saat kunjungan kerja ke Sikakap, 24 Juli lalu.

Kunjungan tersebut didampingi Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko, Asisten II Binsar Saleleubaja dan staf ahli bupati Seminar Siritoitet. “ Tahun 2014 akan kita ubah Puskemas Sikakap ini mulai dari anggaran, alat-alat kesehatan sudah berkarat kita ganti yang baru, lalu penambahan PNS, dan penambahan dokter, memang ada sembilan putraputri kita yang sudah kita sekolahkan di Universitas Gajah Mada,” katanya.

Selain itu kata Rijel, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tinggal menunggu payung hukum, sedangkan perumahan tenaga medis segera diusahakan. “Kita akan

T

KUNJUNGAN KERJA - Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa (tengah) bersama jajaran petugas Puskesmas Sikakap saat berkunjung beberapa waktu lalu datang-kan dokter spesialis, kita buka pelayanan dan kita tingkatkan pelayanan di Sikakap dan Matobe, kalau bisa kita usulkan becak motor untuk menembus jalan perkampungan,” ujarnya.

Sementara Ketua Dewan Hendri Dori Satoko mengatakan, bagi tenaga medis di puskemas yang sudah masuk data base harus lebih serius lagi dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Ruangan perlu ditata bagus, gordennya,

kursinya harus disusun rapi setiap hari,” katanya.

Terkait itu, Koordinator Ikatan Bidan Sikakap Rika Napitupulu meminta setiap ada pengusulan dari mereka jangan dicoret. “Adakan pelatihan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan kami,” ujarnya.

Kepala Puskesmas Sikakap, Sulastri, mengatakan pasca bencana 2010, banyak pusat kesehatan yang rusak seperti yang dialami polindes

di Dusun Muara Taikako, dulu memang ada namun kondisinya sudah rusak akibat gempa dan tsunami Oktober 2010, hal yang sama juga terjadi di daerah Bukku Monga.

“Bila perlu setiap dusun itu ada tenaga kesehatan disana, harus ada transportasi puskesmas seperti perahu motor untuk transportasi pelayanan kesehatan karena yang ada sekarang kepala boatnya sudah lapuk, terlebih bila kondisi laut saat itu badai pasti kepala boatnya bisa pecah,” katanya. (cry/r)

penghasilan yang sedikit,” tuturnya Senin, 19 Agustus lalu.

Penjual ikan basah di Dusun Kampung Jati, Desa Tuapeijat, Jamili mengatakan, ia membeli ikan basah kepada nelayan dengan harga untuk ikan ambu-ambu Rp15 ribu per kilo, jenis ikan karang Rp20 ribu per kilo dan ikan kerapu dibe-

linya Rp25 ribu per kilo.

Kemudian harga jual ke masyarakat ditambah Rp10 ribu, harga ikan ambu-ambu dan jenis ikan karang dijualnya Rp25 ribu per kilo, ikan kerapu Rp35 ribu per kilo. “Saya menambahkan Rp10 ribu itu untuk biaya beli es, jadi s hanya dapat untuk Rp5 ribu per kilo,” katanya. (imj/r)

beralih pekerjaan sebagai nelayan, hanya mengandalkan jaring dan sampan bermesin pompon, pendapatan sehari sekitar Rp100 ribu-Rp150 ribu.

“Biasanya kami melaut pagi hari, mulai jarak 10 km hingga 50 km, pekerjaan nelayan ini sudah ditekuni selama hampir sebulan, sejak saya menjadi nelayan kebutuhan hidup mulai terpenuhi,” tuturnya.

Hal yang sama disampaikan

Martinus, semenjak beralih menjadi nelayan pendapatannya meningkat, hasil tangkapan ikannya dijual di sekitar Desa Maileppet sampai Desa Muntei dengan harga Rp15 ribu per ikat, harga jual ikan ini lebih murah dibanding harga ikan di pasar berkisar Rp20 ribu-Rp25 ribu. “Harga seperti ini yang membuat hasil tangkapan ikan laku terjual dan bisa menguntungkan,” katanya. (bbr/r)

Harga Ikan di Tuapeijat Mahal TUAPEIJAT-Harga ikan basah di ibu Kabupaten Kepulauan Mentawai dirasakan masyarakat sangat mahal, ikan kerapu misalnya, berkisar Rp25 ribu sampai Rp35 ribu per kilogram.

Panut, warga SP 1 Kilometer 7 Tuapeijat mengaku tidak mampu membeli ikan dengan harga Rp25

ribu per kilo setiap hari. Ia bahkan membeli ikan untuk konsumsi keluarganya hanya satu kilo seminggu.

“Saya hanya membeli ikan satu kilo seminggu untuk keluarga saya, memang kalau dihitung jumlah itu sangat sedikit dan tidak mencukupi namun keadaan apa boleh buatlah, saya hanya petani yang punya

Petani Coklat Putar Haluan Jadi Nelayan MAILEPPET - Beberapa petani coklat putar haluan menjadi nelayan, ini disebabkan karena hasil panen tanaman coklat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga selain harga pasarannya anjlok serta buahnya membusuk.

Paulinus, salah seorang warga Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Mentawai mengharapkan, pemerintah memberikan bantuan penyuluh-

an soal mengantisipasi hama.

“Sebelum berbuah busuk petani coklat memetik hasil, dalam satu minggu mencapai Rp300 ribu-Rp500 ribu, hasil ini menurun setelah Desa Maileppet kena banjir Maret 2013 dan buahnya membusuk ditambah harga pasar menurun, pendapatan hanya Rp100 ribu-Rp150 ribu dalam satu bulan,” katanya Rabu, 20 Agustus lalu.

Kondisi ini membuat Pauli-nus

MENTAWAINEWS Dalam lima tahun ini, pembuatan jalan dan jembatan penghubung antar desa digenjot melalui P2D Mandiri guna membuka akses transportasi hasil pertanian masyarakat ke ibu kabupaten.

Puailiggoubat

NO. 271, 1 - 14 September 2013

10

P2D Untuk Akses Ekonomi

Rapot Pardomuan Simanjuntak

embangunan Infrastruktur Perdesaan (P2D) Mandiri, adalah program pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tiap tahun diberikan pada setiap desa melalui kecamatan masing-masing.

Program ini umumnya diarahkan untuk membangun jalan dan jembatan di lingkungan desa sesuai dengan kebutuhan desa.

Desa Sido Makmur atau yang sebelumnya disebut Satuan Pemukiman II (SP II) karena merupakan daerah transmigrasi di Kecamatan Sipora Utara, sejak menjadi desa definitif 22 September 2008 telah mendapatkan beberapa paket P2D tiap tahun, hasilnya bisa dilihat bahwa wilayah dusun yang sebelumnya hanya dihubungkan jalan setapak, kini telah banyak dibangun jalan dan jembatan antar dusun. Selama 5 tahun hingga 2013, akses ke setiap dusun yang letaknya tergolong berjauhan sudah bisa dilalui dengan kenderaan roda dua.

Sesuai dengan visi Desa Sido Makmur yakni desa yang tertib administrasi, desa lumbung padi dan desa swasembada pangan, tahun anggaran 2013, desa ini mendapatkan 6 paket P2D yang diarahkan untuk pembangunan jalan rabat menuju akses ekonomi.

Penduduk Sido Makmur yang berjum-

P

JALAN P2D - Jalan P2D menuju penambangan pasir dan batu di Desa Sido Makmur, Kecamatan Sipora Utara lah 621 jiwa sesuai data yang terpampang di kantor itu, umumnya adalah petani.

Ada 3 lokasi persawahan yang jika ditotal mempunyai luas 30 hektar dengan rata-rata hasil 60 ton gabah. Tiga dari paket P2D diarahkan untuk pembangunan jalan menuju persawahan seluas 25 hektar di Dusun Makoddiai.

Tiga OMS yang mengerjakan paket rabat beton menuju persawahan itu adalah OMS Bogai, OMS Laggaita dan OMS Labak. Masing – masing OMS akan membangun jalan rabat beton sepanjang

Warga Tuapeijat Digegerkan Pria Gantung Diri TUAPEIJAT - Ayi (45) ditemukan tewas di kamar rumah salah seorang warga Kampung Jati, Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara dengan posisi badan terlentang dan tali masih mengikat di leher. Peristiwa ini terjadi pada siang hari saat peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus lalu.

Menurut keterangan saudara korban, Mamad, pagi itu korban diajak ke ladang, namun ia tidak menerima tawaran tersebut dengan alasan sedang mengalami sakit kepala. Tanpa dipaksa Mamad, bersama istrinya berangkat ke ladang, sementara si korban Ayi, tetap beristirahat di rumah sambil menenangkan rasa sakit kepalanya.

“Korban ini dari Kecamatan Bojong Purwakarta, Jawa Barat datang ke Tuapeijat pada Jumat, 16 Agustus lalu. Kedatangan korban ke Tuapeijat mencari pekerjaan,” katanya.

Mamad tidak menyangka kejadian tersebut. “Namun saat saya kembali ke rumah menjemput makanan, korban sudah terlentang di kamarnya dan dilehernya ada ikatan tali,” katanya.

Sementara itu, pihak kepolisian setempat belum bisa memberikan keterangan lebih rinci penyebab dari kematian si korban. “Besar kemungkinan, kematian korban dengan cara gantung diri, sebab saat ditemukan pada tempat kejadian, di tubuh korban terdapat potongan tali yang masih terikat pada lehernya. Untuk lebih pastinya, kita akan terus berupaya menggali penyebab kematian korban,” kata Kasat Reskrim Polres Mentawai, Iptu Rivow Lapu. (imj/r)

80 meter dengan total 240 meter.

Dua OMS yakni OMS Suka Maju dan OMS Ngena membangun jalan menuju sungai tempat warga menambang pasir dan batu untuk keperluan pembangunan pribadi atau umum. Areal penambangan pasir ini menurut Ismael Kepala desa Sido Makmur adalah Tanah Milik Desa (TMD). Sedangkan satu OMS lainnya yakni Sinabak di dusun Sinabak membangun jalan dari pinggir jalan menuju SMA milik yayasan KAUM. Ismael yang ditemui di kantornya, Selasa 27 Agustus lalu, mengatakan paket P2D umumnya diarahkan menuju akses ekonomi masyarakat. “Tahun ini 6 paket kita arahkan menuju akses ekonomi,” katanya.

Pembangunan jalan menuju persawahan dan tempat menambang pasir sangat diperlukan sehingga warga bisa menggunakan kendaraan roda dua atau gerobak dorong menuju persawahan maupun saat mau menambang pasir.

“Total rabat beton yang dibangun tahun ini 480 meter,” katanya.

Pantauan Puailiggoubat di lokasi persawahan, memang masih kurang panjang jalan yang dibangun dengan dana yang tersedia, namun Ismael mengatakan bahwa akan ditambah dengan program PNPM yang akan membangun jalan dan jembatan sepanjang 500 meter dan akan diarahkannya juga ke persawahan. Ada 3 kelompok tani yang mengolah persawahan di Makoddia yang anggotanya antara 15 KK hingga 25 KK / kelompok serta pemukiman sekitar 46 KK di dusun itu.

Warga Sido Makmur yang bertanam padi juga tidak begitu dipusingkan

dengan bagaimana mengolah gabah menjadi beras karena pemerintah desa memiliki mesin giling padi yang dikelola pemerintah desa dengan menunjuk pengurusnya. Warga akan menggiling padi secara bergantian di mesin giling padi ini setiap hari Sabtu dan tidak pernah kosong. “Warga menggiling padi setiap Sabtu secara rutin,” kata Hadi, Sekretaris Desa Sido Makmur.

Di areal sawah yang baru dipanen terlihat jejeran pondok milik warga sementara di pematang sawah juga terlihat bekas penanaman kacang dan sayuran lainnya. Beberapa ekor lembu dan kerbau juga terlihat serta beberapa kandang milik petani.

Keenam OMS telah menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) pada 9 Juli 2013 dan

telah menerima Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) tanggal 15 Juli 2013 dengan masa kerja 120 hari kalender dan total dana yang dikelola masing-masing OMS Rp 49.990.000.

Dikatakan Ismael, empat dari enam paket yang dikerjakan OMS pekerjaan fisiknya sudah mencapai 100 persen dan dua paket lagi sudah 90 persen, meski dana yang dicairkan baru termin pertama 40 persen. “Pekerjaan fisik 4 OMS sudah 100 persen dan dua lainnya 90 persen” jelasnya.

Sedangkan yang dua lagi menurutnya karena keterlambatan masuknya semen. Pencapaian pekerjaan yang tergolong cepat ini dikatakannya karena ada yang suplai semen dan material ke OMS walau anggaran belum sepenuhnya cair. (rpt/r) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

JUAL SAYUR - Anak-anak dari Monganpoula yang berjaualan sayur saat libur sekolah

11 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 271, 1 - 14 September 2013

Semangat masyarakatnya memang sungguh luar biasa, dari ujung pulau sampai ujung pulau pun yang mencakup wilayah Pagai Utara datang ke Saumanganya

Rela Menempuh Puluhan Kilometer Demi Peringatan Kemerdekaan FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Tim Redaksi

ari ujung pulau Pagai Utara, Silabu mereka rela menuju pusat kecamatan Pagai Utara di Saumanganya demi memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-68, 17 Agustus lalu. Mulai kepala desa dan dusun, BPD, staf kesehatan, staf desa dan kecamatan guru dan pelajar TK, SD, SMP, tokohtokoh masyarakat dan masyarakat menghadiri upacara HUT RI ke-68 di Kecamatan Pagai Utara Desa Saumanganya.

Camat Pagai Utara, Germinus mengakui semangat masyarakat memang sungguh luar biasa, dari ujung pulau sampai ujung bagian pulau lainnya yang mencakup wilayah Pagai Utara mereka datang ke Saumanganya untuk upacara dan mengikuti semarak peringatan HUT RI. ”Saya salut lihat kedatangan mereka ke Saumanganya, biasanya sebagian masyarakat terkadang pasti mengeluh kalau hanya datang ke kecamatan untuk upacara,” katanya pada Puailiggoubat, 20 Agustus lalu.

Yang lebih mengesankan lagi tanpa banyak yang mengeluh dan protes, masyarakat yang datang dari jauh seperti dari Tumalei, Maguiruk, Betumonga, Silabu, mereka justru malah mengikuti

D

UPACARA Acara penurunan bendera di halaman kantor bupati Mentawai pada 17 Agustus 2013

acara-acara yang digelar di kecamatan seperti tarik tambang, sepakbola, bola volly, badminton, pacu karung dan masih banyak permainan lainnya.

Sementara di Kecamatan Pagai Selatan, HUT RI dimeriahkan juga dengan berbagai perlombaan yang dimulai sejak 15 sampai 19 Agustus 2013. Plt Camat Pagai selatan Sarman P Simanungkalit mengatakan acara yang digelar semua berasal dari insiatif masyarakat.

“Bukan hanya dari Dusun Malakkopa saja namun masyarakat datang dari

Pemkab Mentawai Belum Bayar Hutang Rp84 Juta ke Bulog Sumbar PADANG - Pemerintah Kapubaten Kepulauan Mentawai hingga saat ini masih berhutang Rp84 juta ke Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Sumatera Barat terkait biaya penyaluran beras miskin per Januari- Mei 2012 lalu.

Yusi Rio, Kordinator Lapangan Bulog untuk Mentawai membenarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berhutang dan belum ada respon pelunasan meskipun sudah disurati beberapa kali. ”Memang benar hingga saat ini ada sekitar Rp84 juta per Januari-Mei 2012 dan belum ada pelunasan,” katanya pada Selasa, 27 Agustus lalu.

“Kita juga sudah surati Dinas Sosial Mentawai sebagai lintas sektor dan informasi yang kita dapatkan dari mereka,” katanya.

Hingga saat ini kata Yusi Rio, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak lagi mendatangkan raskin dari Padang untuk masyarakat Mentawai karena jumlah penerima raskin berkurang.

Sementara untuk penerima beras miskin (raskin) dengan jumlah 10.303 RTS yang ada di Mentawai mendapatkan hanya 15 kilo per RTS, “Jadi bukan jumlah kuantum berasnya yang berkurang, tahun 2011 sampai dengan Mei 2012 jumlah RTSnya sekitar 17.000 kemudian Juni-Desember turun jadi 3.000, kemudian pada tahun 2013 naik jadi 10.303 RTS. Dengan alasan ini Pemkab Mentawai tidak menyalurkan raskin pada masyarakat Mentawai, jelas Yusi Rio. Menanggapi hal tersebut, wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa, membenarkan pemerintah memiliki hutang raskin yang belum dilunasi. “Itu memang benar Pemda punya hutang dan itu tentu kita bayar, yang namanya hutang kita bayar,” katanya saat kunjungan di Redaksi Puailiggoubat, Kamis, 29 Agustus lalu. (trs/r)

daerah yang lumayan jauh seperti dari Mapoupou, Bunga Rayo, Sabbiret, Purourogat, Bulasat, meski harus menempuh jarak yang cukup jauh namun itulah semangat mereka untuk mengikuti perlombaan dalam acara menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-68 tahun,” katanya yang dalam upacara tersebut juga dihadiri anggota DPRD Mentawai, Yan Winnen Sipayung.

Di Kecamatan Siberut Utara, upacara bendera dan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-68 tidak dipimpin camat, karena Sandra Oktavia selaku camat Siberut Utara sedang sakit.

Upacara bendera dan detik-detik proklamasi kali ini dipimpin Iptu.

Edison Hulu, Kepala kepolisian Sektor Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara.

Dalam perayaan ini diikuti Desa Bojakan yang terdiri dari Dusun Lubaga, Bojakan Baik, Desa Sotboyak yang terdiri dari Dusun Sotboyak, Maseai dan Simanene, Desa Monganpoula yang terdiri dari Dusun Monganpoulabarat, Monganpoul Timur, Monganpoula Selatan, Desa Sikabaluan yang terdiri

dari Dusun Nangnang, Puran, Muara, Pokai, Bose, Desa Sirilogui yang terdiri dari Muara, Tugu, Maonai, dan Desa Malancan yang terdiri dari Dusun Malancan, Sirilanggai, Terekanhulu, Gorotai.

Sementara di Tuapeijat, peringatan Hari Ulang Tahun RI yang ke-68 dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Mentawai. Acara dihadiri unsur muspida, tokoh masyarakat, tokoh adat, PNS insntansi Pemkab Mentawai, perwakilan SD, SMP dan SMA sekitar Tuapejat. Pasukan pengibar Bendera (Paskibra) dari siswa SMA dan SMK di Mentawai dengan marching band dari SMP 2 Sipora.

Pada upacara peringatan detik-detik proklamasi RI yang ke 68 ini, bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Yudas Sabaggalet dengan komandan upacara Kapten Infantri Herynuddin dari Kodim 0319 Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Upacara bendera berlangsung hikmat meski diwarnai sedikit insiden jatuhnya bendera oleh Paskibra. Susunannya berbeda dengan upacara sebelumnya. Urutan tata upacara juga

menjadi pertanyaan bagi berbagai kalangan sesaat maupun usai pelaksanaan upacara. Susunan acara peringatan HUT RI di kantor bupati antara lain usai detik-detik proklamasi, Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko membacakan teks proklamasi, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta oleh inspektur upacara dan pembacaan doa. Pengibaran bendera dilakukan usai pembacaan doa.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan pada pasal 20 disebutkan, susunan acara dimulai dengan pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya, selanjutnya mengheningkan cipta, detik-detik proklamasi, pembacaan teks proklamasi dan diahiri dengan pembacaan doa. Susunan acara ini pun sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan. Namun Puailiggoubat tidak mendapatkan penjelasan dari panitia HUT RI ke 68 mengapa susunan acara seperti yang telah dilakukan.

Usai upacara peringatan HUT, acara dilanjutkan dengan hiburan dari marching band SMP Negeri 2 Sipora yang dilatih oleh Sulaiman, Henderiel, guru SMP beserta Beck dari siswa SMA 2 Sipora. Penampilan marching band SMP ini cukup memukau peserta serta undangan yang mengikuti upacara.

Disamping itu dipertunjukkan juga turuk laggai budaya Mentawai serta kuda kepang dari kesenian Jawa.

Acara juga dimeriahkan dengan lomba panjat pinang yang dilakukan di halaman luar kantor bupati. Pada upacara penurunan bendera di sore hari, bertindak sebagai inspektur upacara adalah Komandan Kodim (Dandim) 0319 Kabupaten Kepulauan Mentawai Letkol Arh Dedik Ermanto, dan komandan upacara Iptu Rivow Lapu dari Polres Mentawai. (cry/bs/rpt/r)

Realisasi Dana Rehab-Rekon Dinas Kesehatan Mentawai Belum Sentuh Korban Tsunami PADANG - Realisasi Dana Rehab Rekon gempa dan tsunami Mentawai tahun anggaran 2012 yang berada di sektor Dinas Kesehatan Mentawai senilai Rp94 juta dari pagu senilai Rp6,2 miliar belum menyentuh para korban tsunami yang berada di huntara.

Kepala Dinas Kesehatan Mentawai Warta Siritoitet, mengatakan realisasi anggaran Rp94 juta tersebut penggunaannya hanya biaya transpor-

tasi dan honor bulanan para pegawai yang melakukan survei di daerah relokasi warga korban tsunami dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.

“Realisasi anggaran ini kita gunakan masih sebatas perencanaan dan survei, belum ada kegiatan bentuk fisik, dan anggaran ini habis masih sebatas honor para pegawai yang melakukan survei,” kata Warta.

Sementara dikaitkan dengan

penanganan korban tsunami Mentawai yang masih berada di huntara misalnya Isar Tatubeket yang masih tergeletak sakit pada kejadian gempa dan tsunami belum ada penanganan khusus dari DinasKesehatan Mentawai. “Kita tidak tahu bahwa ada warga kita yang masih sakit di huntara, dan dana RR tersebut tidak ada anggarannya untuk ke sana,” kata. (trs/r)

Sosok

Puailiggoubat NO. 271, 1 - 14 September 2013

CAMAT SIPORA UTARA, REN YANI

Biodata

MENGUTAMAKAN

DIALOG DENGAN MASYARAKAT

M

embuka ruang dialog, itulah yang dilakukan Ren Yani saat ditugaskan menjadi Camat Sipora Utara Kabupaten Mentawai. Dengan membentuk Forum Masyarakat Sipora Utara (FORMASIPUT), camat kelahiran 1978 ini menggelar pertemuan setiap tanggal 5 yang bertujuan membuka ruang saling tanya baik dari rancangan pembangunan maupun hal lainnya.

Diakui Ren Yani, problema yang dihadapi Sipora Utara terutama Desa Tuapeijat yang menjadi ibu kabupaten Mentawai sangatlah banyak. Soal infrastruktur yang belum memadai, pelayanan kesehatan yang belum maksimal termasuk juga soal kelangkaan BBM. Kepada Puailiggoubat, Ren Yani bercerita soal program-program yang dilakukannya di Sipora Utara.

Berikut wawancaranya dengan Puailiggoubat pertengahan Agustus lalu.

Apa program prioritas pemerintah Kecamatan Sipora Utara ini ?

Di bidang infrastruktur, kita telah membangun tiga

gapura di antaranya satu di Desa Bukit Pamewa dan satu di Desa Betumonga sementara yang satunya lagi kita bangun di perbatasan antara Kecamatan Sipora Utara dengan Kecamatan Sipora Selatan. Tahun sebelumnya juga kita sudah membangun gapura ini di empat desa, itu kita bangun di perbatasan antara desa ke desa lainnya.

Selain itu, tahun ini kita mempunyai 45 paket kegiatan P2D Mandiri, untuk kegiatan P2D Mandiri ini kita hanya membantu atau memfasilitasi masing-masing desa seperti pemberian pemahaman terhadap tahapan pengurusannya dan bentuk kelengkapan administrasinya, namun untu pengerjaan baik itu dari sisi administrasi maupun pengurusan lainnya, kita serahkan

sepenuhnya kepada Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).

Pembuatan kontrak paket OMS ini sebelumnya dikerjakan pihak kecamatan namun tahun ini kita wajibkan harus OMS itu sendiri yang membuat kontrak dan mengurus semua kelengkapan administrasinya, tujuan kita adalah, dengan prinsip itu otomatis sumberdaya manusianya akan meningkat. Harapan kita masyarakat tahu dalam hal surat menyurat dan bisa mengotak atik komputer. Jadi tidak hanya mutu pekerjaan yang kita kejar itu. Dan untuk PNPM saat ini ada pembangunan jembatan di Desa Goiso Oinan, pembangunan gedung TK dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), saat ini kegiatan itu sedang berjalan dan ini merupakan program baru.

Untuk peningkatan SDM masyarakat kita punya Forum Masyarakat Sipora Utara (FORMASIPUT) yang ketuanya kepala desa Sidomakmur. Di situ kita adakan apel gabungan di seluruh unit kerja yang ada di Sipora Utara baik itu cabang pendidikan, puskesmas, dusun,

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

12

Nama: Ren Yani, S.Stp Kelahiran: Bukittinggi, 27-051978 Pendidikan Akhir: Lulusan STPDN Alamat: KM 7 Tuapeijat Jabatan: Camat Sipora Utara

di desa dan yang lainnya. Kegiatan ini kita adakan tanggal 5 setiap bulannya, tujuannya adalah kita mem-buka ruang saling tanya baik dari rancangan pembangunan maupun hal lainnya.

Pada intinya kita memberikan semangat dari ketertinggalan, sebab motto kecamatan ini adalah “bisa karena ada kemauan� jadi ketertinggalan itu karena tidak ada kemauan.

Di kecamatan ibu ada satu puskesmas, bagaimana dengan kelengkapan tenaga medisnya serta pelayanan kepada masyarakat ?

Di wilayah kecamatan ini ada satu puskesmas dan penyediaan dokternya belum mencukupi, sebelumnya kita punya dokter dan saat ini sudah ditarik ke rumah sakit umum, pengusulan tahun ini memang belum ada namun yang jelas kita membutuhkan, yang menempatkan dokter itu adalah Dinas Kesehatan dan mungkin karena kita berada di pusat kabupaten sehingga tidak ada penambahan tenaga dan kalau ada pasien yang kritis juga kita bisa langsung antar ke rumah sakit. Kalau pelaporan atau keluhan masyarakat terkait dokter itu tidak ada dan untuk rutinitasnya melakukan kunjungan seperti imunisasi atau kunjungan wajib itu sudah bagus.

Dengan begitu kita tidak memerlukan raskin lagi apalagi saat ini jatah raskin ada penurunan drastis yang mengakibatkan gejolak di masyarakat, misalnya di Desa Betumonga, dari 300 penerima jatah raskin turun menjadi 100 orang, dalam hal ini mengakibatkan konflik di masyarakat, daripada kita mengalami hal itu lebih baik kita membangun sawah seluas-luasnya.

Kelangkaan BBM masih menjadi persoalan di Mentawai termasuk di Tuapeijat. Kalaupun ada harganyapun sangat tinggi.

Apa persoalan yang menyebabkan kelangkaan, betulkah laporan masyarakat adanya oknum yang menimbun BBM subsidi?.

Peraturan Bupati terkait penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM itu sudah ada, untuk premium sebelumnya Rp6.500 menjadi Rp7.500, solar Rp6.500 dan HET minyak tanah saat ini Rp5.500. Harga itu berlaku di pangkalan seperti pangkalannya Pak Waludin, Saudara, Gaol, Tober dan Tobing. Pangkalan ini sebetulnya itulah pengecer, dan harapan kita pengecer yang dibawah binaan pangkalan ini juga disesuaikan harganya. Setelah kenaikan harga Salah satu program pemerintah BBM ini, kami dari aparatur tahun ini adalah pembuatan sawah kecamatan belum melakukan baru, di Sipora Utara ini berapa penertiban di lapangan dan menurut hektar akan dibuat sawah dan saya penerapan HET atau dimana lokasinya ? Dengan jumlah pengawasan di lapangan itu tidak hanya menjadi sepenuhnya 10 ribu penduduk Sipora Utara, apakah dapat terpenuhi dengan hasil kewenangan kecamatan itu sendiri.

Untuk itu, perlu bersama-sama sawah seluas 80-an hentar itu ? dengan Dinas Perindakop, Satpol Lokasi untuk PP, aparat pemerintah desa, polisi persawahan khusus Desa dan TNI melakukan penertipan Goisok Oinan ada sekitar 65 hektar dan saat ini warga harga HET di lapangan. Dengan masih melakukan perluasan kelangkaan BBM di ibu kota kabupaten ini, kita sering mendapat lahan dan di Desa laporan dari masyarakat bahwa ada Sidomakmur ini ada 14,5 hektar dan saat ini kita juga oknum-oknum yang bermain, ada mengusulkan perluasan lahan juga laporan dari masyarakat bahwa BBM itu sengaja ditimbun untuk seluas 10 hektar lagi. Dengan dijual di resor-resor karena harga luas lokasi ini, tahun depan kita penjualannya lebih menguntungkan usahakan tidak mengambil beras dari bagi si penjual, saat kita melakukan Padang lagi, dalam satu hektar itu menghasilkan 3,5 ton gabah kering dan pemantauan itu memang betul-betul terjadi. kalau itu dikerjakan dua kali panen (imj) dalam setahun sudah lumayan hasilnya.

Sisi Lain

D

avid Guswandi adalah warga Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Mentawai merupakan salah satu peserta Jambore PNPM se-Sumbar dari Mentawai yang diadakan di Lubukbasung, Kabupaten Agam, Sumatra Barat 26-29 Agustus lalu.

David berhasil membawa

Puailiggoubat NO. 271, 1 - 14 September 2013

juara pertama lomba kuliner dari Mentawai bersama peserta dari 12 kabupaten lain yang ada di Sumatera Barat. Dalam lomba itu, David berduet dengan Andi Mariani, fasilitator PNPM dari Siberut Utara.

Masakan yang diperlombakan David adalah Nasi Goreng Petai Ikan Asin. Ide David ingin memasak nasi goreng petai ikan FOTO:DOC/PUAILIGGOUBAT

asin tersebut tak pernah direncanakan sebelumnya ketika mengikuti lomba tersebut.

“Awalnya saya tidak pernah menyangka ya, kalau nasi goreng petai ikan asin tersebut meraih juara I, dan saya tidak punya keahlian khusus bahkan resepnya pun tidak punya, hanya waktu itu saya minta tolong dari Ibu saya yang ada di Sikakap melalui telepon, dan setelah dikasih tahu Ibu dari Sikakap, saya langsung lakukan sesuai petunjuk itu, namun ternyata resep pembuatan nasi goreng tersebut jadi juara satu,” kata David kepada Puailiggoubat Jumat 30 Agustus.

David mengaku memasak nasi goreng tersebut tak ada resep khusus ataupun cara masak khusus, “Cara masaknya seperti biasa dilakukan, cuma mungkin cara penyajian yang dan bahan campuran seperti adanya ikan asin dari Bose,” kata David.

Cara membuat nasi goreng

E

arth Observatory of Singapore adalah sebuah lembaga penelitian dari Nanyang Technological University.

Sejak 2009 telah aktif meneliti pergerakan lempeng bumi dengan menggunakan GPS yang dipasang di beberapa titik di daratan Sumatra dan pulau-pulau di lepas pantai Sumatera seperti Mego, Kepulauan Mentawai, Pulau-pulau Batu, Nias, Pulau Babi dan Simeulue.

Oleh karena itu, EOS membutuhkan seorang sarjana elektronik atau teknik mesin Mentawai yang mau bergabung untuk memperkuat team yang berkantor di Tuappeijat.

Pengalaman kerja adalah nilai tambah dan diharapkan mampu memahami bahasa Inggris.

Lamaran dan cv atau pertanyaan sekitar pekerjaan dapat dikirim kepada Dr. Juniator Tulius, S.Sos, M.A, melalui e-mail:

tjuniator@ntu.edu.sg atau Juniator.Tulius@yahoo.com

13

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

petai ikan asin yang dilakukan David sedikit beda dengan masakan nasi goreng biasanya, “Kita goreng nasinya sedikit dicampur dengan ikan asin, kemudian saat penyajian juga

kita pisahkan ikan asinnya bersama nasi yang sudah dicampur nasi goreng juga hanya itu saja,” katanya. (trs)

Puailiggoubat NO. 271, 1 - 14 September 2013

BNPB menyelenggarakan satu rangkaian latihan Mentawai Megatrust Disaster Relief Exercise (DiREX) bersama mitra international. Maret 2014, Geladi Lapang atau Field Training Exercise (FTX) dan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan atau Humanitarian Civil Action (HCA) rencananya akan digelar di Mentawai.

S

Megathrust Mentawai

Sejumlah Negara Ikut Latihan Penanggulangan Bencana FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

ejumlah negara berpartisipasi dalam Konferensi Pembentukan Konsep dan Perencana-

an Awal atau Concept Development and Initial Planning Conference (CDC-IPC) di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada 26 – 30 Agustus 2013.

Konferensi ini sebagai rangkaian kegiatan Latihan Penanggulangan Bencana dalam mengantisipasi Megathrust Mentawai yang mengangkat tema “Strengthening Collaboration and Partnership in Disaster Response to Build A Resilient Region”.

Megathrust Mentawai merupakan salah satu dari empat wilayah utama yang berisiko tinggi dan berpotensi terhadap bencana tsunami. Oleh karena itu, Indonesia memilih Sumatra Barat sebagai lokasi penyelenggaraan latihan gabungan penanggulangan bencana sebab daerah ini merupakan salah satu yang rawan bencana, terutama gempa bumi dan tsunami, sebagaimana tampak dari peristiwa gempa besar di masa lalu.

Pemilihan Sumatra Barat juga menjadi relevan mengingat adanya prediksi ilmiah yang menyatakan provinsi ini berpotensi mengalami gempa bumi berkekuatan

14

SIMULASI Sejumlah Anggota TNI melakukan geladi lapangan simulasi penanganan bencana di kawasan Pantai Padang 28 Agustus lalu.

hingga 8.9 skala Richter di masa mendatang. Jika perkiraan itu benarbenar terjadi, gempa dapat menimbulkan tsunami di pesisir Sumatra Barat dan kepulauan Mentawai.

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala BNPB pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Bali pada bulan November Tahun 2011 untuk menyelenggarakan latihan bersama penanggulangan bencana dengan melibatkan negara-negara yang tergabung dalam East Asia Summit. Oleh karena

Polisi Tangkap Residivis Narkoba di Hotel PADANG -Tim Buru Sergap Polresta Padang, Sumatera Barat menangkap dua pasangan yang diduga membawa narkoba jenis sabu dan ganja kering di ruang kamar hotel ‘M’ di kawasan Purus, Kecamatan Padang Barat.

Dua pasangan itu adalah DS, warga Lubuk Begalung, merupakan residivis lima tahun lalu, ia terlibat kasus narkoba jenis putau dan PT, perempuan yang diduga wanita panggilan, mereka ditangkap pada pukul 19.00 WIB di kamar 310 lantai 3. Kedua pasangan ini langsung diseret ke Molresta Padang. Selain pelaku, polisi juga menyita dua tas yang diduga tempat menyimpan narkoba jenis sabu.

“Kita belum mengetahui jumlah barang bukti, sebab saat ini masih dalam pengembangan,” kata Kasat Narkoba Polresta Padang, Kompol El Lase, di jalan M. Yamin, Senin 19 Agustus.

Hingga malam ini polisi masih meminta keterangan kedua pasangan tersebut, sementara ini PT, pasangan perempuan DS masih dimintai keterangan sebagai di ruang narkoba. Sementara DS langsung ditahan. (rus)

itu, BNPB menyelenggarakan satu rangkaian latihan Mentawai Megatrust Disaster Relief Exercise (DiREX) untuk bersama-sama dengan mitra internasional melakukan latihan bersama.

Rangkaian latihan tersebut mulai dari Geladi Ruang atau Table Top Exercise (TTX) yang telah dilaksanakan pada April 2013, dilanjutkan dengan latihan Geladi Posko atau Common Post Exercise (CPX), Geladi Lapang atau Field Training Exercise (FTX) dan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan atau Humanitarian Civil Action (HCA) pada bulan Maret 2014. Tempat penyelenggaraan CPX, FTX, dan HCA akan diselenggarakan di Kota Padang dan Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu, pelaksanaan CDC dan IPC ini dimaksudkan untuk memperkaya konsep dasar CPX, FTX, dan HCA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai focal point penanggulangan bencana di Indonesia mengajak mitra nasional dan internasional untuk memberikan masukan dalam kegiatan puncak Mentawai Megathrust DiREX 2014 nanti. Kegiatan tersebut akan melibatkan mitra internasional mencakup seluruh negara anggota ASEAN, 8 negara EAS NonASEAN (China, USA, Russia, Jepang, Korea, India, Australia, New Zaeland), serta organisasi internasional seperti

AHA Center, IFRC, PBB, AIFDR/ AUSAID, USAID, dan JICA. Di samping itu, poin penting lainnya antara lain, pertama, untuk mengidentifikasi masalah yang akan digunakan sebagai bahan latihan CPX dan FTX. Kedua, konferensi ini dimaksudkan untuk mengidentifiakasi kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan HCA dalam rangka memperkuat kapasitas lokal dan mencukupi kebutuhan masyarakat setempat.

Ketiga, pelaksanaan konferensi ini juga merupakan wadah untuk mengidentifikasi secara bersama mengenai wilayah-wilayah yang cocok untuk menjadi pelaksanaan kegiatan CPX, FTX, dan HCA. Dan terakhir, penyelenggaraan konferensi ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi di antara peserta internasional mengenai latihan dan kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan CPX, FTX, dan HCA sebagai rangkaian puncak Mentawai Megathrust DiREX pada Maret 2014.

Acara pembukaan konferensi yang dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno berlangsung di Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat 26 Agustus. Konferensi ini dihadiri 10 delegasi dari 7 negara, 7 organisasi internasional, dan pihak Indonesia.

Peserta dari Indonesia berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Mentawai,

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, serta kementerian dan lembaga terkait.

Pada sambutan pembukaan, Kepala BNPB yang dibacakan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Tri Budiarto mengatakan bahwa latihan ini dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kerjasama dan kemitraan antar pemangku kepentingan, seperti negaranegara KTT Asia Timur, organisasi kemanusiaan, pemerintah, sektor swasta dan komunitas, antara sipil dan militer, dan sebagainya.

Sehubungan dengan konferensi ini, Kepala BNPB mengajak semua peserta untuk bersama-sama mengeksplorasi lesson learned dan rekomendasi dari latihan dan operasi penanggulangan bencana sebelumnya yang telah dilakukan di daerah ini dan mengidentifikasi isu-isu kritis yang dapat menjadi kontribusi yang signifikan terhadap mekanisme yang telah ada guna meningkatkan respon darurat di wilayah ini.

Akhir sambutan, Kepala BNPB mengucapkan terima kasih atas komitmen semua pihak untuk aktif terlibat dalam konferensi ini. “Saya juga berterima kasih kepada partisipasi kementerian dan lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang, dan Kabupaten Mentawai atas dukungan terhadap kegiatan ini”, kata Syamsul Maarif. (*)

15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 271, 1 - 14 Agustus 2013

FOTO:YUAFRIZA/PUAILIGGOUBAT

Kebakaran Hanguskan Gudang Keju di Padang PADANG - Sebuah gudang penyimpan keju di Jalan Pondok Nomor 24, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, habis terbakar pada Kamis pukul 18.45 WIB. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Padang Edi Asri mengatakan kejadian tersebut diduga terjadi akibat hubungan arus pendek listrik.

“Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir sekitar Rp150 juta,” katanya.

Menurut Edi, si jago merah berasal dari lantai dua bangunan tersebut.

Petugas yang memperoleh laporan dari masyarakat sekitar mengerahkan 15 personel berikut dua mobil pemadam.

Meski api berhasil dipadamkan, namun seluruh isi gudang di lantai dua sudah habis terbakar.

Sementara, Jhon Klipang (46), pemilik gudang mengaku bangunan berlapis keramik itu dalam keadaan kosong saat insiden terjadi.

“Toko sudah ditutup pada pukul 17.00 WIB dan seluruh perangkat listrik sudah dimatikan, tetapi tadi dapat telepon ada kebakaran,” ujarnya. (prl)

Gempa 5,5 SR Guncang Padang PADANG - Gempa bumi berkekuatan 5,5 skala Richter mengguncang wilayah Kota Padang Rabu (28/8) pukul 12.43.25 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), mencatat gempa berpusat di 2.03 Lintang Selatan (LS), dan 100.66 Barat Timur (BT) atau sekitar 74 km Barat Laut Sungai penuh, Provinsi Jambi.

Gempa dengan kedalaman 24 kilometer tersebtu mengakibatkan sejumlah pasien di Rumah Sakit M Djamil Padang berhamburan ke luar ruangan, termasuk sejumlah petugas di bagian Ambun Suri “Gempanya cukup kuat kami rasakan, dan ada keluarga yang kesal karena petugas hanya menyelamatkan diri sendiri,” katanya.

Sementara, Yati (35) warga Balai Baru Padang mengaku sampai berlari ke luar rumah karena terkejut dengan guncangan gempa yang berlangsung sekitar 30 detik tersebut .

“Saya merasakan guncangan cukup kuat, sehingga lari keluar rumah. Warga di komplek perumahan juga berhamburan ke luar rumah,” katanya. (prl)

SIPASAN REKOR DUNIA Arak-arakan Karnaval Sipasan dari Himpunan Tjinta Teman (HTT) melintasi Jalan Bundo Kanduang Kota Padang, Jumat (29/ 8).Karnaval tersebut tercatat dalam rekor dunia Guinness dengan panjang arakarakan 243 meter.

1.246 Tahanan Peroleh Remisi Dari 2.922 narapidana yang diusulkan dapat remisi, hanya 1.246 yang disetujui Menteri Hukum dan HAM. Rus Akbar

S

ebanyak 1.246 narapidana dan tahanan di Sumatera Barat mendapat remisi

umum pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2013.

Menurut Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Sudirman D Hury, sebenarnya yang diusulkan 2.922 orang namun yang disetujui Menkumham hanya 1.246. “Dari jumlah tersebut ada 46 orang mendapat remisi umum bebas. Sisanya menerima pengurangan masa tahanan,” katanya di LP Muaro Padang, jalan Muaro, Padang, Sabtu 17 Agustus.

Mereka tersebar di 9 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), 5 Rumah Tahanan (Rutan) dan 5 cabang Rutan di Sumatera Barat. “Remisi diberikan karena berkelakuan baik selama pembinaan dan kita juga memberikan

remisi mereka yang ditahan 6 bulan untuk narapidana umum,” ujarnya.

Selain napi dan tahanan yang mendapatkan remisi umum berdasarkan surat keputusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. “Jumlah remisi bervariasi ada satu bulan sampai enam bulan. Sesuai dengan Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nnomor 174 tahun 1999 tentang Remisi,” ungkapnya.

“Mereka harus bersyukur, sebab remisi nikmat yang layak diiterima sesuai dengan persyaratan. Yang belum bersabar dan perbaiki diri,”

ujarnya.

Sementara untuk remisi khusus seperti koruptur, narkoba dan illegal logging masih menunggu keputusan Menteri Hukum dan HAM. “Terpidana korupsi di seluruh LP di Sumatera Barat ada 106 orang, napi terkait kasus narkoba 1.261 orang dan illegal logging ada 25 orang, kita tidak mengeluarkan remisinya, itu keputusan dari kementerian,” ujarnya.

Sedangkan saat napi mendapat remisi, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memberikan santunan sebesar Rp100 ribu per orang napi dan tahanan yang bebas. (o)

Jual Ginjal Demi Bayar Utang PADANG - Yuli Oktaria (30) ibu rumah tangga warga Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat nekad menjajakan ginjal akibat dililit utang sebesar Rp50 juta.

“Utang ini merupakan warisan dari suami saya pertama bernama Ujang, sekarang dia tidak tahu entah kemana,” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis 15 Agustus lalu.

Sejak berkeluarga dengan Ujang yang berprofesi sebagai sopir bus kota pada 2001 lalu, rumah tangga mereka tidak harmonis. “Pokoknya kalau dia pulang kerja itu semuanya harus tersedia, makan harus ada, minum kopi sudah tersedia, kalau tidak ada kekerasan fisik akan dia

peroleh, sementara uang hasil kerjanya tidak diberika sama saya,” tuturnya dengan terisak-isak.

Dengan kondisi itu, ia hanya berprofesi sebagai buruh cuci dan setrika baju, sementara untuk kebutuhan mereka tidak pernah dipenuhi suaminya. “Saya terpaksa mengutang di warung dan meminjam uang sama rentenir, itupun gali lubang tutup lubang, udah mengutang satu orang besoknya meminjam ke orang lain untuk membayar utang sebelumnya,” katanya.

Sampai akhirnya dia tidak bisa lagi menahan kondisi ini membuat Yuli harus bercerai pada suami pertama itu. “Saat itu anak saya baru dua, Ari, 12 tahun dan Arif, 9

tahun, mereka tinggal sama orang tua saya di Gurun Lawas, sekolah dan biaya mereka ditanggung oleh neneknya, sementara untuk beli baju mereka kami yang menanggungnya,” katanya.

Saat ini Yuli telah menikah kembali dan dikaruniai anak perempuan. Akibat sulitnya hidup, Yuli bahkan pernah berniat bunuh diri. Saat ini ia berutang sama empat orang, namun satu orang ini ingin mendesak, utangnya sudah jatuh tempo ada sebanyak Rp3,5 juta. “Saya tidak ingat nama ibu, tapi disekitar tempat saya tinggal dan buku utang itu ada sama saya tapi di rumah, saat ini saya tidak berani pulang,” ujarnya.

Pinjaman itu digunakan untuk

membeli beras dan keperluan seharihari tiga orang anaknya. “Tenggat waktu yang diberi untuk melunasi hutang cukup lama, maka pinjamannya berbunga dan menumpuk hingga Rp50 juta,” katanya.

Ia bahkan mencoba menjual ginjal tersebut di rumah sakit umum di Kota Padang, namun ditolak karena itu melanggar UU. “Saat ini lagi sedang jalan di sekitar kota Padang, siapa tahu ada yang bersedia untuk membeli ginjal ini, saya sudah takut sebab tenggat waktu bayar utang ini udah dekat, sementara isi barang rumah tangga kami sudah habis terjual,” katanya. (rus)

Puailiggoubat NO. 271, 1 - 14 September 2013

8

Suara Puailiggoubat

Ancaman Mengerikan dari Pertambangan Dasar Laut

Mengembalikan Martabat Korban Tsunami

M

artabat korban tsunami Mentawai yang sudah menderita selama hampir tiga tahun karena lambannya proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Bencana harus segera dikembalikan dengan mempercepat penyelesaian RR terutama pembangunan hunian tetap bagi 2.072 pengungsi.

Itulah pesan penting Kepala BNPB Syamsul Maarif usai berkunjung ke lokasi pengungsian di Pagai Selatan dan Sipora. Demi mewujudkan komitmennya, BNPB akan melakukan intervensi dalam mempercepat penyelesaian RR yakni mengambil alih pembangunan huntap yang dulunya dikelola BPBD Sumbar.

Intervensi BNPB itu buah dari kegigihan masyarakat. Adalah 10 orang perwakilan pengungsi datang ke Jakarta dan mengadukan nasibnya ke BNPB. Memenuhi komitmennya, Syamsul bersama jajarannya di BNPB berkunjung ke lokasi huntara di Pagai Utara dan Pagai Selatan, berdialog dengan korban dan menginap di Tuapeijat. Di ibu kabupaten itu, Syamsul menggelar pertemuan dengan Pemkab Mentawai, instansi teknis, dan SKPD terkait. Dia memerintahkan agar dilakukan percepatan penyelesaian huntap.

Untuk memudahkan koordinasi yang selama ini rumit, BNPB akan membentuk Sekretariat Bersama dan Posko Nasional lintas kementerian di Mentawai.

Perkembangan ini tentu menggembirakan karena kesabaran masyarakat sudah menipis. Yang perlu saat ini semua pihak bekerjasama mempercepat penyelesaian RR Mentawai baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Sumbar dan Pemkab Mentawai.

Pembentukan posko nasional ini diharapkan bisa memecah kebuntuan informasi dan kemacetan komunikasi pemerintah pusat dan daerah.

Kita tentu berharap dana RR Rp1,1 triliun yang sudah dianggarkan dulu dapat kembali ke Mentawai, meskipun sisa anggaran tahun lalu ditarik kembali ke kas Negara karena serapannya rendah.

Tentunya semua elemen masyarakat harus mengawal percepatan ini tak terkecuali DPRD Mentawai selaku wakil rakyat. Jika terdapat temuantemuan yang memperlambat proses RR, mestinya bisa dicarikan solusi bersama secara cepat dan aktif sehingga kesabaran masyarakat yang sudah menipis ini bisa segera terjawab. z

16

K

etika sumber mineral di darat semakin menyusut jumlahnya dan harga-harganya juga terus melambung, pencarian sumber-sumber pasokan baru beralih ke dasar laut. Difasilitasi teknologi maju, industri-industri yang siap menjarah dasar lautan ini menjadi ancaman besar bagi laut kita yang telah lama berada dalam tekanan dari penangkapan ikan berlebih, polusi serta dampak perubahan iklim.

Perusahaan-perusahaan multinasional yang mewakili kepentingan beberapa negara dengan keahlian di bidang teknologi pertambangan seperti Kanada, Jepang, Korea Selatan, China dan Inggris mengklaim mereka tengah bersiap-siap untuk melakukan eksplorasi. Perusahaanperusahaan ini bakal tancap gas untuk memulai eksploitasi pertambangan dasar laut (seabed mining) di sejumlah perairan negara-negara berkembang, terutama di kawasan pasifik serta di wilayah perairan internasional lainnya.

Laporan terbaru dari Kampanye Kelautan Greenpeace yang baru saja diluncurkan pada 8 Juli 2013, “Deep Seabed Mining: An urgent wake-up call to protect our oceans”, menyorot dengan jelas bahwa melalui otoritas International Seabed Authority (ISA) yang dimandatkan oleh United Nations Law of the Sea, saat ini terdapat 17 kontrak eksplorasi dasar laut diluar

oleh: Arifsyah M Nasution Juru Kampanye Kelautan Greenpeace Indonesia

wilayah yurisdiksi nasional (perairan internasional) yang tengah berjalan di Samudera Pasifik, Atlantik dan Hindia.

Sebelumnya di tahun 2010 hanya terdapat 8 kontrak eksplorasi.

Para pemegang kontrak eksplorasi pertambangan dasar lautan internasional dapat mengajukan lisensi (baca: hak) untuk memulai eksplorasi setelah seluruh aturan-aturan terkait selesai dirumuskan (diperkirakan selambatnya awal tahun 2016).

Dalam laporan yang sama juga

dibeberkan perihal kegiatan eksplorasi dasar laut signifikan yang tengah berlangsung di perairan nasional sejumlah negara di kawasan Pasifik.

Serta sebuah lisensi penambangan dasar laut di perairan Papua Nugini (baca: ijin eksploitasi).

Pertambangan dasar laut yang mulai mengeliat saat ini adalah ancaman mengerikan yang akan menghancurkan ekosistem dasar laut dan keanekaragaman hayati di lautan, baik dalam jangka pendek maupun

jangka panjang.

Di tengah upaya sebagian masyarakat dunia bahu-membahu menyelamatkan keanekaragaman hayati laut dari dampak pemanasan global serta penangkapan ikan berlebih, pertambangan dasar laut ini sungguh sangat meresahkan kita.

Salah satu cara untuk melawan ‘kuasa’ ISA dan keserakahan perusahaan pemburu bahan tambang dasar lautan adalah dengan memastikan adanya sebuah kesepakatan perlindungan keanekaragaman hayati yang jelas-jelas ada dibawah UNCLOS bagi terwujudnya jejaring kawasan cagar alam laut global.

Greenpeace, telah mempersiapkan kertas ulasan (briefing) “The need for a High Seas Biodiversity Agreement: No more “Wild West” oceans”, yang menyerukan pentingnya sebuah kesepakatan baru y dibawah otoritas UNCLOS untuk menyikapi keresahan akan eksploitasi dasar laut. Kesepakatan baru ini diharapkan akan membangun peraturan yang lebih jelas bagi seluruh negara untuk melindungi keanekaragaman hayati baik yang berada di badan-air maupun di dasar lautan internasional yang berada diluar wilayah yurisdiksi negara tersebut.

Kesepakatan yang lebih jelas, mengikat dan melekat di UNCLOS akan memastikan lautan dunia yang terpulihkan dan dapat terwujud. z

Indonesia Harus Mendorong Jejaring Cagar Alam Laut Global

M

engapa Indonesia perlu menunjukkan kepentingan, pengaruh dan peran aktif dalam perlindungan laut dunia?

Mengapa Indonesia harus turut memastikan perlindungan 40 persen perairan internasional untuk dijadikan jejaring cagar alam laut global?

Lembar sejarah penting, seharusnya tidak mudah usang dan dilupakan. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, Indonesia dengan berani dan elegan telah memastikan kedaulatannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Deklarasi ini akhirnya dinyatakan sebagai ‘Konsepsi Nusantara’ dan setiap tahun pada tanggal 13 Desember kita mengingatnya kembali sebagai Hari Nusantara!

oleh: Arifsyah M Nasution Juru Kampanye Kelautan Greenpeace Indonesia Deklarasi Juanda juga secara kuat mendorong perdebatan dan kesepakatan baru dalam United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) sehingga memungkinkan definisi negara kepulauan (achipelagic state) disuarakan dengan jelas dalam UNCLOS III dan telah dirumuskan tahun 1982 (UNCLOS 1982).

Namun patut juga dicermati, apabila Indonesia hanya mengambil peran pasif dalam perundinganperundingan selanjutnya terkait UNCLOS, dalam rangka membangun “kesepakatan yang berkelanjutan untuk perlindungan keanekaragaman

hayati lautan dunia” dalam mengisi “governance gaps” pada UNCLOS 1982, maka pengaruh, kepemimpinan, komitmen dan peran nyata Indonesia yang telah tertorehkan sejak 1957 hingga saat ini dalam penentuan kebijakan tata-kelola kelautan dunia akan cenderung menjadi naïf.

Mempertimbangkan keterkaitan antar ekosistem penting, terutama terkait dengan kelestarian sumberdaya ikan seperti kelompok tuna juga hiu, paus, lumba-lumba dan penyu, maka upaya konservasi dan pengelolaan secara berkelanjutan di

kawasan Segitiga Karang (Coral Triangle) yang tengah dipimpin Indonesia saat ini, termasuk target pencapaian 20 juta hektar kawasan konservasi perairan, hanya dapat dirasakan dampak jangka panjangnya secara nyata bagi ketahanan pangan secara nasional dan regional, apabila upaya yang sama juga dilakukan secara global. Dengan demikian 40% wilayah perairan internasional dapat dilindungi.

“Visi Bersama Kelautan Indonesia 2025” yang telah dideklarasikan di Benoa, Bali, Indonesia oleh lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil pada 31 Mei 2013, secara paralel turut menyatakan pentingnya melindungi 40 persen perairan internasional sebagai bagian untuk mewujudkan visi “laut yang terpulihkan, sehat dan terlindungi”.

17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 271, 1 - 14 September 2013

Para Wanita Tua dan Ideologi Gender P

ernahkah anda ke Sikabaluan, ibu kota kecamatan Siberut Utara, Mentawai? Di sana anda akan melihat pintu masuk muara Sikabaluan yang acap kali menimbulkan ketakutan mengerikan terutama saat keluar-masuk pintu muara tatkala laut lagi mengamuk.

Dan jika anda menyusuri jalan menuju muara Sikabaluan dan sekitarnya, anda bakal melihat di tepi muara beberapa wanita tua sedang menebar jala di pinggir pantai dan sungai untuk menangkap ikan pada fajar dan senja hari. Selang beberapa saat kemudian mereka menarik jala dengan langkah agak terseok-seok.

Gerakan yang sama mereka lakukan berulang-ulang untuk menjerat ikan.

Alhasil beberapa ekor ikan besar maupun kecil terjerat masuk jaring mereka. Lantas dengan langkah cekatan mereka mengamgbil dan memilah-milah ikan-ikan tersebut dan memasukkannya ke dalam ember masing-masing. Para wanita tua itu berasal dari lingkungan sekitar Dusun Nang-nang dan Dusun Muara Sikabaluan.

Cerita lain, di pedalaman Simatalu, kecamatan Siberut Barat ada sekelompok wanita tua sedang memikul beban pada punggung mereka yang sudah membengkok pulang dari ladang. Lantas dengan langkah terseret-seret para wanita tua itu masuk sampan masingmasing lalu mendayung menyusuri sungai, sementara di dada mereka terdapat beban lain yaitu buah hati mereka. Ah, betapa beratnya kuk yang mereka pikul? Anehnya diantara para wanita tua ini ada yang hidup menjanda karena ditinggalkan sang suami, entah ke mana. Sungguh, sebuah pemandangan aneh tetapi nyata. Sangat kontras bukan?

Semuanya itu mereka lakukan hanya terdorong oleh motif ekonomi dasar dan tanggungjawabnya sebagai orangtua yang baik. Memang harus diakui bahwasannya para wanita tua itu tidak mengenyam pendidikan dan memiliki ketrampilan, apa lagi tidak pernah tamat sarjana dasar alias SD. Kendati demikian mereka toh harus hidup untuk menghidupi hidup anak-anak mereka.

Kisah wanita-wanita tua itu seakan menjadi begitu hidup dan menarik ketika saya membaca ulang klipping saya dari beberapa artikel. Salah satu klipping yang sangat menarik adalah laporan utama Harian Kompas, (saya lupa tahunnya) tentang seminar “Pendidikan Wanita Menuju Masyarakat Egaliter.”

Menarik topik yang diangkat karena di sana sungguh memperlihatkan realitas lain yang sangat kontras dengan suatu steriotipe budaya tentang wanita yang masih kuat dianut sebagian warga negeri ini hingga sekarang dan di sini sebagaimana diungkapkan dalam

seminar tersebut di oleh: RD. Abel Maia atas. Alasan yang lain, menunjuk pula Rohaniwan Katolik, tinggal di Sikabaluan kelompok masyarakat yang luput dari jangkauan konstruksi nilai-nilai dari suatu masyarakat yang steriotipe budaya tersebut, sekaligus kelompok memperlihatkan kepalsuan dalam menciptakan batasan-batasan bagi identitas manusia berdasarkan jenis steriotpe tersebut.

Secara simbolis seminar tersebut kelaminnya.

Pandangan itu bukanlah suatu mengungkapkan image tentang wanita kenyataan masa lampau belaka. Hingga ideal: wanita ideal ibarat (seorang isteri kini pun pandangan itu masih tetap dengan lima jari tangan. Ibarat jempol, aktual dan relevan.

Memang, terdapat wanita harus pol, sepenuhnya mengabdi tendensi yang kuat untuk melihat peran, pada suami (seterusnya dibaca: lelaki). kedudukan dan kodrat wanita sebagai Ibarat telunjuk, wanita harus patuh pada petunjuk dan perintah suami. Ibarat lebih rendah, lebih lemah, bahkan kurang jari tengah, wanita harus mengunggulkan mampu. Ini bukan cuma soal kesadaran.

suami, harus menghargai hasil kerja suami meskipun sedikit dan tak berarti.

Ibarat jari manis, wanita harus selalu bersikap manis pada suami apapun perasaan dan gejolak dalam hatinya.

Ibarat jari kelingking, wanita harus selalu hati-hati, teliti, rajin, trampil melayani dan menjalankan (sebagian) dari tugas suami. Pandangan itu dibalut amat cantik dengan nama ‘ideologi gender’, sebuah istilah yang menunjukkan

Lebih dari itu, ia sudah merasuki pelbagai aspek kehidupan yang lebih obyektif dan lebih formal di dalam masyarakat postmodern (global).

Kembali kepada kisah para wanita tua dari muara Sikabaluan dan pedalaman Simatalu di atas. Jika diperluas, jumlah wanita pekerja keras semacam itu tersebar merata di bumi pertiwi tercinta yang kaya raya ini.

Tentunya sangat bervariasi dari satu

tempat ke lain tempat. Sebut saja, wanita penjual jamu yang merantau dari pulau Jawa ke luar Jawa seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku atau bahkan ke Papua. Lihat juga wanita Bali yang dengan tegar turut mengerjakan bangunan gedung atau pengaspalan jalan.

Maka kisah wanita-wanita ini merupakan representasi amat riil dari kelompok wanita pekerja keras yang dapat dijumpai di seantero bumi pertiwi tercinta. Mereka sudah bekerja sebagai petani atau kuli bangunan atau pedagang kecil, menggerobak pasir sebelum menikah. Setelah menikah pun pekerjaan

itu tetap mereka gumuli. Ketika mereka mengandung dan melahirkan anak hanya menghentikan sementara wanita itu dari pekerjaan rutinnya.

Cara hidup para wanita itu dengan teman-temanya, jelas sangat bertentangan dengan pandangan bahwa wanita itu lemah dan tidak cocok bagi pekerjaan kasar dan berat. Etos kerja mereka mampu menunjukkan dan sekaligus membongkar kepalsuan pelbagai mitos

tentang wanita ideal seperti terungkap dalam ideologi gender. Bagaimana pun, wanita dan bebannya tak pernah tuntas dipahami. Dalam kenyataan hidup kesehatan, kehadiran ideologi elite dan mapan cenderung menjadi beban bagi wanita sendiri. Perbedaan gender yang timpang, apalagi di atas perbedaan jenis kelmain bisa menyebabkan “lingkaran ketidakadilan gender” yang bermuara pada sebuah penjajahan, penindasan dan manipulasi dalam arti sebenarnya.

Perbedaan jenis kelamin adalah sesuatu yang sangat kodrati, sehingga perbedaan biologis yang kodrati tidak boleh dijadikan sebagai alasan perbedaan peran sosial dari konstruksi sosial budaya masyarakat. Sesuatu yang kodrati dijadikan alasan perbedaan bagi sesuatu yang bukan kodrati dalam masyarakat adalah sebuah pengkhianatan terhadap kodrat manusia sebagai lakilaki dan perempuan. Ini berarti sebuah pengkhianatan terhadap term inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku yang berarti kedua pribadi itu memiliki spesies yang sama sebagai citra Allah. Lantas mengapa manusia membuat sekat-sekat yang berlawanan dengan kodrat manusia yang adalah ikon dari Allah itu sendiri, yang termanifestasi dalam kehidupan publik yang defakto perempuan tersisih dan menjadi tumbal dalam struktur sosial, ekonomi, politik, agama dan budaya yang diciptakan oleh manusia?

Perbedaan fungsi, tangggungjawab, hak dan kewajiban, kuasa serta kesempatan, status, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial budaya oleh masyarakat mesti direkonstruksi secara radikal agar perempuan tidak menjadi tumbal kaum lelaki. Sebab ideologi gender bukan hal yang esensial-kodrati melainkan hasil olahan pikiran manusia yang bersifat artifisial belaka. Dengan kata lain, ideologi gender yang selama ini distrukturkan dan dimitoskan menjadi dominasi kaum lelaki mesti didegendernisasi supaya mengembalikan posisi perempuan pada kodratnya. Dengan demikian ideologi gender yang hanya karena sistem pengaturan hubungan antara lakilaki dan perempuan oleh konstruksi sosial budaya dalam masyarakat dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Sekaranglah saat yang tepat bagi semua pihak untuk menata ulang wacana tulang rusuk yang bukan karena kebetulan terjadi melainkan atas dasar penciptaan. Hanya dengan dan dalam keheningan dan kebeningan hati yang senantiasa berharap bahwa “badai pasti berlalu”. Dan sehabis hujan badai, burung-burung dapat berkicau kembali.”

Puailiggoubat NO. 271, 1 - 14 September 2013

Dinas Pendidikan Mentawai berasalan kendala menyusun kurikulum bumen karena bahan ajar dan referensi masih kurang. Selain itu, penerapan pelajaran mesti melalui kajian akademis yang dalam karena menyangkut aspek psikologi anak.

18

Sekolah Dasar di PUS Segera Ajarkan Mulok Bumen FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja Bambang Sagurung

S

emangat mengajarkan budaya Mentawai di sekolah-sekolah mulai menjalar ke kecamatan

lain di Mentawai. Sekolah dasar yang berada di Pagai Utara, Pagai Selatan, dan Sikakap Kabupaten Mentawai akan menerapkan mata pelajaran muatan lokal budaya Mentawai bagi muridnya.

Inisiatif diambil setelah melihat pelaksanaan pengajaran mulok bumen di sekolah-sekolah di Pulau Siberut, sejak delapan tahun lalu.

“Berkaca dari semangat rekan-rekan yang ada di Siberut, maka tak ada kata yang sulit untuk menerapkan bumen di Sikakap, Pagai Selatan dan Utara,” kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sikakap, Fransiskus Sakeletuk saat berdiskusi di Kantor Redaksi Puailiggoubat Jl.Kampung Nias I Padang, Rabu, 28 Agustus.

Menurut Fransiskus, rencana penerapan bumen di PUS sudah disetujui kepala sekolah saat hal itu disampaikan kepada mereka. “Kami akan menggelar lokakarya penerapan mulok bumen ini, rencananya pertengahan September, menunggu informasi akan adanya mutasi pejabat dulu,” kata Fransiskus.

Cabang Dinas Pendidikan di tiga wilayah itu tidak terlalu merisaukan minimnya referensi dan bahan ajar, menurut Fransiskus, mereka tinggal mengambil referensi dan silabus yang dipakai cabang dinas pendidikan dan sekolah yang ada di Siberut.

“Jika menunggu dinas tentu prosesnya sangat lama karena hingga saat ini belum ada ketegasan, maka kami akan mulai dengan semua teman-teman sesuai dengan kemampuan kami,” ujarnya.

Menurut Fransiskus, silabus yang sudah ada itu sama saja dengan referensi dan bahan ajar itu sudah cukup memadai.

Ia menilai, tak ada alasan lagi untuk tidak menerapkan bumen karena ada keharusan tiap sekolah mengisi nilai mata pelajaran muatan lokal murid.

“Selama ini kami telah banyak menipu karena pelajaran muatan lokal tidak ada namun nilai rapor murid selalu kami isi, terkadang nilai itu kami rekayasa dengan menyebutkan mata

DIALOG - Aktivis YCMM berdialog dengan Kepala Dinas Pendidikan Mentawai Sermon yang disiarkan secara langsung oleh Radio Sura’ Mentawai pelajaran pertanian padahal itu tidak pernah diajarkan,” ujarnya.

Rencananya, pelajaran budaya Mentawai akan diajarkan secara bertahap di wilayah Pagai Utara dan Selatan.

Sebenarnya, kepala cabang dinas pendidikan di PUS sudah pernah menemui Kepala Dinas Pendidikan Mentawai, Sermon Sakerebau untuk membicarakan rencana penerapan bumen.

“Pembicaraannya saat itu seputar O2SN, pengadaan internet dan juga bumen, namun kepala dinas ketika itu memberi gambaran soal kendala penerapannya yakni minimnya bahan ajar dan referensi,” kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pagai Utara Agus Lamar pada kesempatan sama.

YCMM Tagih Komitmen Kadinas Pendidikan Terkait janji yang dilontarkan Kepala Dinas Pendidikan Mentawai Sermon Sakerebau yang mendukung pengimplikasian pelajaran budaya Mentawai ini di sekolah-sekolah, sejumlah aktivis dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai menagihnya.

Pada 26 Agustus lalu, Ketua Dewan Pengurus YCMM Kortanius Sabeleakek, Direktur YCMM Roberta Sarogdok, serta sejumlah staf diantaranya Rifai Lubis, Sandang Simanjuntak, Yosef Sarogdok mendatangi kantor Sermon di KM4 Tuapeijat.

Dalam pertemuan itu, Kortanius

mempertanyakan keengganan dinas untuk menerapkan Bumen di seluruh sekolah di Mentawai. “Sudah 12 tahun Bumen dibahas dan dibicarakan namun belum ada respon positif dari Dinas Pendidikan,” katanya.

Menurut Korta, cabang dinas pendidikan di Siberut sudah memulai hal itu meski bahan ajar dan referensi yang mereka miliki masih terbatas namun mereka berinovasi untuk mendapatkan bahan ajar dengan cara berdiskusi dengan tokoh adat di kampungnya.

“Jadi mestinya bahan ajar atau referensi tak menjadi kendala kalau ada niat baik untuk menerapkan hal itu,” katanya.

Lanjut Korta, di tempat lain budaya menjadi pelajaran wajib di sekolah, sementara di Mentawai pelajaran budaya di sekolah justru diambil dari budaya lain. “Kebijakan ini sesuatu yang aneh, tak masuk akal jika Bumen di Mentawai tak dipelajari di sekolah karena pengetahuan generasi muda terkait budaya sudah mulai luntur,” katanya.

Menanggapi hal itu, Sermon yang didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Mentawai Besli T Oinan, kembali menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen mendukung bumen. “Tidak ada yang berubah, saya tetap komit terhadap penerapan bumen di Mentawai,” katanya.

Tetapi, lanjut Sermon, pihaknya masih terkendala untuk menyusun

kurikulum bumen itu karena bahan ajar dan referensi masih kurang. Di samping itu, Sermon menyebutkan, penerapan pelajaran mesti melalui kajian akademis yang dalam karena menyangkut aspek psikologi anak.

“Maksudnya, pelajaran tentang bumen untuk suatu item pelajaran ini cocok diajar di kelas mana, kelas III atau kelas VI, itu mesti dikaji,” ujarnya.

Setelah bahan ajar ada, kata Sermon, tahap berikutnya sosialisasi di tengah masyarakat dan sekolah sekaligus peningkatan kapasitas guru.

Meski begitu, Sermon mengatakan bumen akan diusahakan dibahas dalam penyusunan kurikulum tahun ini, tim pembahasan kurikulum sedang dipersiapkan. Namun ia mengaku belum bisa memastikan hal itu karena Daftar Perincian Anggaran (DPA) tentang pembahasan kurikulum belum ia baca.

Ketika Puailiggoubat menanyakan berapa persen kemungkinan bumen bisa terakomodir dalam pembahasan kurikulum sementara DPA belum diketahui bentuknya, Sermon menjawab kurikulum yang ia lihat masih secara garis besar.

Menurut Sermon, tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk menghasilkan kurikulum yang tepat dengan tokoh-tokoh masyarakat, DPRD, Bupati dan yang lainnya. Kurikulum ini juga akan dipresentasikan, jika mendapat rekomendasi maka akan ditindak-

lanjuti berupa penyediaan bahan ajar, guru dan pendukung lainnya.

Untuk saat ini, lanjut Sermon, pihaknya masih berkonsentrasi menyelesaikan persoalan beasiswa untuk mahasiswa Mentawai. “Setelah itu kita akan bahas kurikulum secara menyeluruh,” katanya.

Sermon menegaskan, bumen menjadi kebutuhan bersama masyarakat Mentawai sehingga perjuangannya mesti dilakukan bersama-sama. “Maukah nanti anak kita tidak tahu cara memanggil dan mengenali tata aturan keluarga di Mentawai? Tentunya itu tidak kita inginkan, bukan?” ujarnya.

Menurut Sermon, jika semua proses berjalan lancar dan bupati mengesahkan bumen menjadi pelajaran wajib di sekolah Mentawai maka tak ada hambatan lagi.

Sementara Koordinator Divisi Pendidikan dan Budaya YCMM, Tarida Hernawati menilai alasan tidak adanya referensi dan bahan ajar hanya mengadaada. “Draf kurikulum 2009 dan 2010 muatan lokal budaya Mentawai yang pernah dilokakaryakan dulu itu ada kok sama kita, dan draf itulah yang telah kita sempurnakan menjadi bahan ajar 2011 lalu,” kata Tarida, 29 Agustus.

Menurutnya, Dinas Pendidikan tinggal menggunakan kurikulum muatan lokal yang pernah dibuat bersama itu.

Jika memang perlu disempurnakan, maka bisa dilakukan sambil berjalan.\ (g)

19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 271, 1 - 14 September 2013

Asrama Pelajar Sirilogui Belum Bisa Dipakai TUAPEIJAT - Asrama pelajar dari Desa Sirilogui yang dibangun dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) Kecamatan Siberut Utara tahun anggaran 2012 hingga Agustus belum dapat digunakan karena Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) belum mau serahterima program dari Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) di Desa Sirilogui kepada pemerintahan Desa Sirilogui.

Ketua UPK Siberut Utara Junaidi Sakerebau mengatakan, serah terimah belum bisa dilakukan karena satu mata kegiatan yang belum terpenuhi.

“Kita secara tegas mengatakan kalau dalam kontrak kerja yang disepakati antara UPK dan TPK belum terlaksana, maka UPK belum mau melaksanakan serah terima,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 23 Agustus.

Junaidi menyebutkan, bagian pekerjaan yang belum dilaksanakan TPK sebagai pelaksanakan kegiatan di desa berupa pemasangan instalasi listrik asrama yang akan digunakan pelajar SMP dan SMA Sirilogui yang tinggal di Sikabaluan.

“Dalam kesepakatan yang dibuat untuk membeli mesin genset, namun bisa dialihkan pada pemasangan listrik agar layanan PLN masuk tapi itu belum terlaksana,” ujarnya.

Sementara kegiatan penyediaan sarana dan prasarana yang ada di dalamnya seperti lemari, tempat tidur, meja dan kursi belajar, kata Junaidi, ditiadakan karena pada saat pelaksanaan pembangunan perkayuan pembangunan asrama kurang dari yang dihitung, sehingga anggaran untuk pembuatan tempat tidur, meja, lemari dan kursi belajar dialikan untuk pengadaan kayu yang kurang.

“Ini sudah ada berita acara yang diketahui oleh tim verifikasi, fasilitator, PJOK Kecamatan,” katanya.

Junaidi menyebutkan, pembangunan asrama pelajar Desa Sirilogui menghabiskan anggaran maksimal untuk satu paket program Rp350 juta yang didalamnya termasuk biaya operasional UPK Rp7 jt dan biaya operasional TPK Rp10,5 jt.

Pada tahun 2009 lalu, melalui program PNPM-MP Desa Bojakan Kecamatan Siberut Utara juga membangun asrama pelajar untuk SMP dan SMA yang berasal dari Desa Bojakan yang tinggal di Sikabaluan. Anggaran pembangunan asrama pelajar Bojakan tersebut menghabiskan dana Rp344.420.000. (bs/g)

Meski libur telah usai, beberapa guru masih mangkir mengajar Bambang Sagurung

roses belajar mengajar yang dimulai 15 Agustus 2013 pasca libur lebaran sesuai surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mentawai ternyata belum dipatuhi sebagian guru di sekolah di Mentawai karena beberapa diantaranya masih ada yang bolos.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sermon Sakerebau, pada hari pertama belajar, sekolah di ibu kota Kabupaten di Tuapeijat telah berjalan normal.

“Dari monitoring kita, rata-rata guru yang mudik lebaran sudah berada di tempat tugas, dan proses belajar di hari pertama berjalan normal,” katanya, Jumat, 23 Agustus.

Namun kondisi tersebut berbeda dengan sekolah yang berada di wilayah kerja cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara Jop Sirirui mengatakan, meski proses belajar sudah dimulai namun beberapa sekolah gurunya belum lengkap.

“Dalam monitoring yang dilakukan pada Kamis sesuai dengan intruksi dari kepala Dinas Pendidikan, beberapa SD, SMP termasuk SMA gurunya masih ada yang belum masuk meski libur sudah habis, namun jumlahnya tidak banyak,” katanya.

Dari temuan Kepala Cabang,

Usai Libur, Masih Ada Guru Bolos Mengajar FOTO:CHRIS/PUAILIGGOUBAT

P

PONDOK Pondok tempat tinggal siswa SMA di Dusun Berkat Desa Sikakap mereka yang tinggal disana umumnya berasal dari desa desa yang terpencil

sekolah-sekolah yang gurunya belum bertugas yakni SDN 01 Malancan di Dusun Sirilanggai Desa Malancan sebanyak dua orang, di SDN 06 Malancan yang di Dusun Malancan sebanyak 1 orang dan guru bolos di SDN 03 Sotboyak sebanyak satu orang, Sementara di SDN 08 Muarasikabaluan yang berlokasi di Dusun Pokai Desa Sikabaluan, guru pembolos satu orang, SDN 09 Muarasikabaluan di Dusun Muara Desa Sikabaluan sebanyak satu orang. Di SDN 20

Malancan yang ada di Dusun Terekanhulu Desa Malancan sebanyak satu orang guru bolos dan di SDN 21 Muarasikabaluan di Dusun Puran Desa Sikabaluan sebanyak tiga orang.

Sedangkan di SDN 04 Muarasikabaluan yang ada di Dusun Bose Desa Sikabaluan, SDN 07 Sirilogui, SDN 12 Monganpoula, SDN 15 Bojakan dan SD Fransiskus Sikabaluan gurunya sudah lengkap pada awal masuk sekolah.

Di SMPN 1 Siberut Utara, guru yang belum berada di tempat tugas

sebanyak empat orang. “Di SMAN 1 Siberut Utara kita agak kecewa karena guru yang belum berada di tempat tugas sebanyak 8 orang dengan berbagai alasan,” kata Jop. Jop menegaskan, guru yang belum bertugas sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan diberikan sanksi tegas agar ke depan tidak melalaikan tugas. “Kita minta kepala sekolah untuk tegas memberikan absen bagi guru yang memberikan keterangan tidak jelas. Kepala sekolah punya kewenangan hal itu,” ujarnya. (g)

SMPN 2 Siberut Utara Dibangun SIKABALUAN - Pembangunan SMPN 2 Siberut Utara yang berlokasi di Desa Sirilogui Kecamatan Siberut Utara dimulai Agustus tahun ini. Pekerjaan gedung sekolah tersebut dilakukan CV. Betaet Indah.

Kepala Cabang Dinas Pendidi-

kan Kecamatan Siberut Utara Jop Sirirui mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan ke lokasi saat melakukan monitoring ke SDN 07 Sirilogui. “Kontraktor sudah mulai pekerjaan,” katanya, Kamis, 23 Agustus.

MARCHING BAND - Marching band SMPN 1 Siberut Utara tampil saat upacara peringatan detik-detik proklamasi di Sikabaluan,Siberut Utara

Jop menyebutkan dengan pembangunan sekolah tersebut makin memperdekat layanan pendidikan bagi masyarakat, khususnya masya-rakat yang dekat daerah Sirilogui seperti Cimpungan dan Subelen Ke-camatan Siberut Tengah serta Dusun Puran Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara.

Senada degan Jop, Kepala Dinas Pendidikan Mentawai Sermon Sakerebau menyebutkan, dengan adanya gedung SMP di daerah itu layanan pendidikan makin dekat sehingga kesempatan masyarakat untuk bersekolah makin luas.

Di sisi lain, Sermon menyadari dalam perjalanannya nanti sekolah tersebut akan mengalami kendala dalam jumlah kuota siswa yang masuk, namun hal ini akan diatasi dengan melengkapi sarana dan prasarana penunjang sehingga orang tua dan anak bersemangat memajukan pendidikan di daerahnya.

“Untuk saat ini kita belum bi-sa memaksakan anak dan orangtua untuk masuk disekolah tersebut, namun ketika fasilitas sudah lengkap dan guru sudah memadai anak dan orang tua akan tergerak dengan sendirinya,” katanya.

Sermon mencontohkan, pelajar yang tamat dari SD wilayah Kecamatan Siberut Barat cendrung mengejar SMP di Siberut Utara yang jaraknya sangat jauh padahal di daerah itu sudah ada SMPN I Siberut Barat.

Menurutnya, hal itu itu disebabkan layanan pendidikan belum maskimal.

“Tapi sekarang, karena guru sudah mulai lengkap, sarana dan prasarana sudah mulai memadai, pelajar dari Siberut Barat sudah banyak juga yang melanjutkan SMP di Siberut Barat,” ujarnya.

Pembangunan SMPN 2 Siberut Utara ini sendiri dalam APBD Mentawai 2013 dianggarkan Rp1.382.177.500.(bs/g)

PENDIDIKAN Lokasi SMA yang dekat membuat pengeluaran orang tua murid lebih irit dan memudahkan kontrol perkembangan pendidikan anak

Puailiggoubat

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

W

SMPN Siberut Tengah SMAN I PUS yang berada di Kecamatan Sikakap yang berjarak cukup jauh dari Pagai Utara. Di sana, mereka mesti

mencari tempat tinggal untuk belajar yang pastinya menyedot biaya, belum termasuk uang makan, uang kebutuhan

Belajar Sambil Bermain TUAPEIJAT – English for Fun atau belajar sambil bermain dalam bahasa Inggris merupakan program yang digagas Atmeriska dengan rekannya Piter, pria berkebangsaan Belanda.

Kegiatan ini menurut Atmeriska yang sering dipanggil Ika ini bertujuan untuk mengenalkan bahasa Inggris kepada anak-anak sambil bermain.

“Mentawai banyak dikunjungi turis,” katanya saat ditemui di rumahnya, Kamis, 29 Agustus 2013. Ika menyebutkan, kursus dengan nama English for funn ini selain mengenalkan bahasa Inggris kepada anak, juga melatih keberanian anak untuk

20

Warga Saumanganya Rindukan SMA

Gerson Merari Saleleubaja Chris Natalyus Tarihoran

arga Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Mentawai meminta pemerintah membangun SMA di daerahnya.

Permintaan itu mereka sampaikan melalui Camat Pagai Utara Germinius.

Menurut Germinius, usulan yang disampaikan masyarakat sangat bagus, secara pribadi ia turut mendukung usulan tersebut. Germinius menyebutkan, di Pagai Utara sudah ada SMP yang berlokasi di Saumanganya dan jumlah muridnya cukup banyak.

“Untuk kelas I saja mereka dibagi dalam tiga ruang belajar, ditambah lagi siswa kelas II dan III, jumlah murid banyak namun SMA belum ada,” katanya, Sabtu, 24 Agustus.

Selama ini, kata Germinius, siswa SMP yang tamat mesti melanjutkan ke

NO. 271, 1 - 14 September 2013

berbicara dengan para turis dalam bahasa Inggris.

Sebelum mengajarkan bahasa Inggris , kata Ika, ia dan rekannya telah melakukan survei tentang seberapa besar kemampuan anak di SD 16 Tuapejat terhadap bahasa Inggris.

Dari hasil survei itu mereka meminta kepada pihak sekolah untuk meminjamkan satu lokal tempat belajar anak pada sore hari.

Permintaan tersebut dikabulkan, Selasa, 27 Agustus 2013, SDN 16 langsung dipenuhi oleh 50 orang pendaftar yang umumnya dari anak SD. Karena pendaftar banyak, Ika dan FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

BELAJAR SAMBIL BERMAIN - Suasana belajar bahasa Inggris sambil bermain di SDN 16 Tuepeijat

temannya membagi peserta menjadi 4 grup terdiri dari 15 orang.

Masing-masing grup, kata Ika, belajar 2 kali dalam seminggu masingmasing 1 jam yang dimulai pukul 14.00-16.00 WIB mulai hari Rabu hingga Sabtu yang diikuti 2 group per hari.

Pada awal belajar, menurut Ika, ia merasa kaget karena anak-anak sangat antusias menyambut kegiatan belajar bahasa Inggris ini. “Ada yang minta les tiap hari, ada juga yang minta dibuat PR,” ujarnya.

Namun menurut Ika, pihaknya tidak akan memberi PR karena konsentrasinya untuk percakapan dalam bahasa Inggris supaya bisa berinteraksi dengan turis asing. Agar proses percakapan lebih lancar, Ika dan rekannya akan membawa anak didiknya berbicara langsung kepada turis yang nantinya ada di Tuapeijat.

“Minimal mereka bisa menyapa dalam bahasa Inggris,” katanya.

Ke depan menurut Ika, ia dan temannya akan mengupayakan satu tempat untuk belajar anak-anak didiknya. “Untuk sementara menjelang mandiri, kita pinjam lokal sekolah ini” katanya.

Menyoal pungutan SPP, Ika mengatakan setiap anak dipungut Rp 50 ribu per bulan, uang tersebut katanya bukan sebagai pengganti jasa tetapi akan dibelikan hadiah dan diberikan kepada anak yang berprestasi.(rpt/g)

belajar dan ongkos transportasi menyeberangi selat Sikakap jika mau sekolah.

Germinius menyebutkan, selain membebani dari segi anggaran, siswa yang mondok di Sikakap jarang dikontrol orang tua karena mereka hanya sesekali ke Sikakap. “Akibatnya beberapa pelajar putri hamil, sebagian lagi terlibat narkoba dan pencurian yang membuat harapan kita agar mereka melanjutkan ke perguruan tinggi buyar karena terlibat dalam beberapa kasus kejahatan,” ujarnya.

Atas dasar itu, kata Germinius, muncul niatnya bersama masyarakat

mengusulkan kepada pemerintah untuk menganggarkan pembangunan SMA di Pagai utara pada 2014.

“Dengan adanya SMA, pengeluaran orang tua lebih irit karena tidak perlu membayar sewa pondokan karena anakanak tinggal di rumah, begitu juga dengan kontrol akan jauh lebih baik sehingga anak-anak tidak terlibat kenakalan remaja,” katanya.

Kepala Urusan Pemerintahan Desa Saumanganyak Merlin Sababalat mengatakan, keberadaan SMA di Saumanganyak sangat dibutuhkan warga karena angka putus sekolah sangat banyak.

“Tamatan SMP banyak yang tidak melanjutkan SMA yang berada di Sikakap karena biaya tidak mencukupi,” katanya saat di Kantor Redaksi Puailiggoubat, Kamis, 29 Agustus.

Menurut Merlin, untuk tahun ini saja sekitar 90 orang tamatan SMP tidak melanjutkan ke SMA yang tersebar di lima dusun dari 18 dusun yang ada di Desa Saumanganya. Anak-anak tersebut berada di Saumanganya sebanyak 25 orang, 15 orang dari Manganjo, 15 orang dari Guluguluk, 30 orang dari Pasapuat dan 5 orang dari Bulau Buggei.

“Andai saja SMA ada di Saumanganya maka angka itu pasti tidak muncul,” ujarnya.

Sementara untuk tahun ini, kata Merlin, jumlah siswa yang baru masuk kelas I di SMPN I Pagai Utara sebanyak 59 orang. Menurut Merlin, jumlah itu cenderung meningkat dari tahun ke tahun. (g)

Kantor Baru Cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara Dipakai 2014 TUAPEIJAT - Tahun depan, Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara akan berkantor di gedung baru karena saat ini pembangunan gedung tersebut tengah berlangsung.

“Kantor saat ini tengah dikerjakan kontraktor dari CV. Indo Mentawai dengan nilai kontrak Rp614.120.000, mudahmudahan tahun depan siap digunakan,” kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara Jop Sirirui kepada Puailiggoubat, Kamis, 23 Agustus.

Jop mengaku senang karena usulan mereka terealisasi pada tahun ini, “Usulan pembangunan kantor cabang ini sudah disampaikan beberapa kali pada tahun sebelumnya dan sekarang sudah ada realisasi. Mudah-mudahan pembangunannya bisa rampung,” ujarnya.

Sambil menunggu gedung siap, untuk sementara aktifitas pelayanan kantor cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara dilakukan di bekas Kantor Telkom Sikabaluan yang ada di Dusun Muarasikabaluan. Sebelumnya aktifitas kantor cabang ini dilakukan dirumah salah seorang milik masyarakat di depan SMPN 1 Siberut Utara.

“Dengan adanya kantor cabang yang baru nantinya, kita berharap pelayanan kita semakin terus baik dalam peningkatan pendidikan di wilayah Kecamatan Siberut Utara,” katanya.(bs/g)

Puailiggoubat NO. 271, 1 - 14 September 2013

Diperlukan pengembangan corak agar tikar pandan dari Cimpungan diminati konsumen

Usaha Kecil

Tikar-tikar dari Cimpungan

Bambang Sagurung

eriknya matahari tak dihiraukan Sauli (50), warga Dusun Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Mentawai. Dengan penuh percaya diri, ia menjajakan gulungan tikar pandan yang dijunjungnya ke rumah-rumah warga di Desa Muara Sikabaluan.

“Laku tidaknya itu tergantung pembeli, yang terpenting kita tawarkan dan mereka bisa nilai sendiri kualitasnya, siapa tahu mereka tertarik dan membeli,” katanya saat ditanya Puailiggoubat, Senin, 16 Agustus.

Tikar yang dijajakan Sauli merupakan tikar yang dianyamnya dari tanaman sejenis ilalang yang biasa tumbuh di rawa yang berlumpur. Untuk satu helai tikar, Sauli menjual seharga Rp30 ribu per lembar.

Dari kampungnya di Cimpungan, Sauli hanya membawa 10 helai tikar pandan, ia sengaja membatasi tikar yang dibawanya karena yang menjual tikar sejenis bukan dia saja tetapi beberapa warga lain juga ikut menjajakan di Sikabaluan.

Sementara Loli (50), penjual tikar yang lain, menyebutkan mereka berjualan tikar tidak rutin, kadang tergantung momen. Misalnya saja pada peringatan 17 Agustus, mereka biasa berjualan tikar di Sikabaluan karena masyarakat yang datang ke Sikabaluan cukup banyak untuk menyaksikan aneka perlombaan untuk merayakan HUT RI. “Kalau orang banyak, peluang pasar lebih luas dan tikar biasanya laku keras,” ujarnya.

Loli sendiri menjual tikar anyaman tradisional itu kepada warga dengan harga berkisar Rp25-30 ribu per helai, harga itu khusus di Sikabaluan. Namun jika tikar tersebut dijajakan hingga ke Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan, kata Loli, harga sedikit mahal yakni Rp50-60 ribu per helai.

“Kalau ke pedagang biasanya kami jual Rp25 ribu per helai di Sikabaluan karena mereka ambil banyak. Begitu juga dengan tempat lain, kita kurangi juga jika belinya banyak,” katanya.

Menurut Yustinus Sabebegen, mahasiswa jurusan seni rupa Universitas Negeri Padang yang melakukan penelitian tentang tikar pandan buatan Cimpungan untuk kebutuhan skripsinya menyebutkan, tikar tersebut telah dibuat masyarakat sejak tahun 1960-an.

“Pada saat itu, tikar berbahan pandan pertama kali diperkenalkan oleh salah seorang warga Pagai Utara yang berkunjung ke Cimpungan. Tapi pada

21

FOTO:CHRIS/PUAILIGGOUBAT

T

NANGKA Nangka hutan hasil kebun petani yang akan dijual di Pasar Sikakap

waktu itu belum bentuk tikar, tapi masih berbentuk bungkusan untuk ayam atau hasil ladang,” katanya, Minggu, 25 Agustus.

Berawal dari sana, lanjut Yustinus, masyarakat setempat mulai mengembangkannya dalam ukuran yang lebih besar dan dalam anyaman yang lebih halus sertamenarik. “Awalnya tikar tersebut tidak jual hanya untuk kebutuhan keluarga. Kalaupun dijual hanya secara barter antar mereka,” ujarnya.

Yustinus menjelaskan, membuat satu helai tikar dengan lebar 1,5 meter

dan panjang 2 meter menghabiskan waktu satu hari. “Kalau itu sudah menjadi bagian pekerjaan mereka, dalam satu hari bisa menyelesaikan dua hingga tiga helai tikar,” katanya.

Jika dilihat dari proses pembuatannya, kata Yustinus, pengambilan bahan baku tikar lumayan rumit. Pertama mereka mesti mencabut dari batangnya yang memakan waktu hingga setengah hari hanya untuk bahan baku sehelai tikar.

“Bagi orang yang sudah biasa, dalam sehari mereka hanya maksimal

menyediakan bahan baku untuk membuat lima helai tikar,” katanya.

Tanaman sejenis ilalang sebagai bahan baku ini pun, kata Yustinus, lokasi pengambilannya tidak dekat, warga mesti naik sampan di rawa yang berjarak sekitar satu jam perjalanan dari Dusun Cimpungan. Yustinus menyebutkan, sekali ambil bahan baku di lokasi tumbuhnya tanaman itu, mereka mesti membayar Rp50 ribu kepada pemilik tanah ulayat karena tanaman itu tumbuh di daerah Desa Sirilogui Kecamatan Siberut Utara.

Setelah proses pencabutan, bahan baku ini digosok dengan pasir agar warna gelap yang melengket hilang berubah menjadi warna keputihan.

Setelah digosok, bahan baku tersebut dijemur. “Kalau cuaca terik alam penjemuran hanya satu hari,” ujarnya.

Setelah kering, lembaran daun yang bentuk sisinya segitiga tersebut dijepit menggunakan alat sederhana dari bambu agar bentuknya jadi pipih agar bisa dianyam.

“Rata-rata masyarakat di sana bisa mengayam tikar tersebut, seumuran anak SD saja sudah bisa,” katanya.

Menurut Yustinus, agar tikar buatan masyarakat laku dijual kepada orang, mereka mesti memberi warna dan membuat motif menarik dengan berbagai ukuran dan kegunaan.

“Dengan adanya motif dan warna ini akan terlihat lebih menarik dan bisa juga dibuat untuk alas meja dan keperluan lainnya sesuai kebutuhan.

Kelebihan dari tikar Cimpungan ini juga bahannya dingin,” jelasnya.

Untuk pewarna, Yustinus dalam skripsinya mengusulkan masyarakat dapat memakai wantex sehingga tikar hasil anyaman tangan dan berbahan lokal Cimpungan tersebut akan semakin menarik dan memikat hati pembeli baik di dalam mau pun luar Mentawai. (g) FOTO:CHRIS/PUAILIGGOUBAT

Pertanian Rakyat

Ketika Pisang Jadi Andalan MUNTEI - Pisang menjadi salah satu alternatif sumber ekonomi masyarakat di Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan.

Harga pisang yang relatif stabil dan cenderung naik membuat sebagian besar warga menumpukan hidupnya pada komoditi ini.

Agutus tahun ini, harga jual pisang dari warga kepada pengepul berkisar Rp10-12 ribu per tandan. Harga itu naik Rp5 ribu per tandan dibanding tahun lalu yang hanya berkisar Rp5-10 ribu per tandan.

“Selain harga yang naik, mengelola pisang tidak sesulit mengelola coklat karena tidak membutuhkan modal besar,” kata Mikael (30), salah seorang warga kepada Puailiggoubat, Jumat, 26 Agustus.

Mikael menyebutkan, ratarata setiap warga Dusun Salappak yang akan ke Muntei

atau ke pusat kecamatan di Muara Siberut mengangkut pisang sebanyak 50 tandan. Dengan jumlah sebanyak itu, lanjut Mikael, warga bisa mengantongi uang Rp500 ribu dan bisa membawa uang ke kampung dari sisa belanja minimal Rp200 ribu.

Menurut Demas, warga Salappak, hasil penjualan pisang selama ini juga telah membantu membiayai kebutuhan sekolah anak seperti beli buku, pensil, seragam dan kebutuhan hidup mereka selama belajar di Muara Siberut.

“Apalagi rata-rata warga telah memiliki kebun pisang, sehingga proses panen tidak menungu waktu lama,” katanya, Minggu, 21 Agustus.

Untuk meningkatkan jumlah penjualan, lanjut Demas, beberapa warga mulai merehabilitasi lahan yang dulunya ditanami kakao dengan tanaman pisang.

Dari pantauan Puailiggoubat di

PISANG - Pisang merupakan salah satu komiditi andalan Mentawai

Dermaga Maileppet tiap hari Selasa, Kapal Motor Sumber Rezeki Baru ke Mentawai yang bertolak dari Padang Senin malam, selalu penuh dengan muatan pisang.

Meningkatnya penjualan pisang tidak terlepas dari peran para pengepul yang ada di Desa Muntei.

Saat ini di daerah itu, jumlah pengepul pisang ada tiga orang yakni Bowo, Beni dan Tobing, mereka membeli pisang dari warga kemudian diangkut ke kapal untuk dijual ke Padang.

Menurut Demas, kendala yang

sering dialami petani pisang dan pengepul ketika bertransaksi pisang adalah cuaca. Saat cuaca tidak baik, kata Demas, transaksi pisang cenderung menurun karena kekhawatiran petani dan pengepul terhadap kapal yang tidak berlayar sebagai satu-satunya media pengangkut pisang dari Mentawai ke Padang.

“Kalau cuaca baik, tak ada masalah apalagi saat ini kapal yang ke Siberut sudah dua yakni Sumber Rezeki Baru dan kapal Gambolo milik ASDP,” ujarnya. (ls/g)

22

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 271, 1 - 14 September 2013

Kegagalan dalam usaha bukan akhir segalanya, semangat dan rajin berinovasi menjadi kunci bertahan dalam kondisi ekonomi seburuk apa pun.

Rapot Pardomuan Simanjuntak

Budidaya Ikan

Tak Menyerah Meski Usahanya Jatuh Bangun FOTO:CHRIS/PUAILIGGOUBAT

idup sebagai warga transmigrasi tidaklah mudah, meski dijanjikan pemerintah akan difasilitasi sampai mapan ternyata semua hanya isapan jempol. Untuk bertahan hidup sebagian besar warga trans harus bekerja keras di lahan yang baru, bagi yang tak mampu terpaksa balik ke kampung asalnya.

Begitulah kenyataan hidup yang dijalani Odib (73), salah seorang warga transmigrasi dari pulau Jawa yang saat ini bermukim di Satuan Pemukiman (SP) II Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Mentawai.

Odib pertama kali ke Mentawai pada 1995 melalui program transmigrasi dari pemerintah. Saat mereka diangkut dengan kapal tua ke Mentawai, mereka diberitahu bahwa lokasi transmigrasi yang mereka tuju dekat dengan kantor gubernur, hanya berjarak 9 kilometer jalan darat. Menerima informasi itu, tanpa pikir panjang mereka mengangkut serta anak dan istrinya.

Begitu juga dengan Odib yang membawa serta istrinya Ama dan dua orang anaknya yang berusia 15 tahun dan seorang lagi 6 tahun. Namun tiba di Mentawai, ternyata informasi yang mereka terima jauh dari kenyataan.

“Beberapa dari kami memutuskan balik sebelum Mentawai ini menjadi kabupaten,” katanya saat ditanya Puailiggoubat di pondok kolamnya, Selasa, 27

H

PANEN - Warga Seay Baru Sikakap panen padi Agustus.

Untuk bertahan hidup, Odib bekerja keras, dengan berbekal jatah sembako serta peralatan pertanian sederhana ia memulai mengolah lahan sebagai tumpuan mata pencaharian jika jatah sembako nantinya terhenti.

Tanah berbukit dengan tunggul kayu besar diolah Odib menjadi lokasi persawahan. Selama 2 tahun bekerja sendiri, tanah yang sampai saat ini belum disertifikatkan pemerintah tersebut berubah menjadi petak-petak sawah.

“Tapi sayang sawah yang sudah ditanami sering mengalami gagal panen karena banyaknya hama,” kenangnya.

Jatuh bangun mengola sawah tidak membuat semangat Odib kendur, sawah yang sering gagal panen dialihfungsikan menjadi kolam ikan. “Dua tahun saya mencangkul dibantu istri hingga tanah bekas persawahan berubah menjadi 6 petak kolam besar,” ujarnya.

Odib mengatakan, meski areal sawahnya tadah hujan namun tak pernah kering, itulah yang memunculkan ide mengubah lahan bekas sawah menjadi

kolam ikan. Namun persoalan tidak berhenti sampai di situ, setelah kolam ada bibit ikan pun tak ada. Beruntung saat itu ada kolam ikan milik kelompok yang dinamai kolam Mendali.

Ujang, salah seorang anak Odib disuruh memancing di kolam Mendali untuk mendapatkan bibit. “Bibit yang didapat saat itu sebanyak 20 ekor ikan nila, itulah yang saya biakkan menjadi sumber makanan dan sebagian kecil dijual ke tetangga,” katanya.

Odib menyebutkan, sekitar 3 tahun lalu ia mendapat bibit ikan nila 3.300

Ketika Cengkeh Jadi Tumpuan Korban Tsunami MONGANBOSUA - Awal Agustus ini warga Dusun Mongan Bosua, Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Mentawai panen cengkeh, meski panen tak selebat tahun lalu namun warga yang rata-rata menjadi korban tsunami Mentawai 2010 lalu bersyukur karena kehidupan ekonomi mereka jadi terbantu.

Menurut warga, panen kali ini merupakan panen yang ke empat sejak kampung mereka diporakporandakan tsunami bersama Desa Beriulou Kecamatan Sipora Selatan. Bencana yang melanda mereka tiga tahun silam tersebut turut melumpuhkan sumber ekonomi mereka yang berada dekat pesisir.

“Walau panen tahun ini tidak terlalu memuaskan dibanding tahun lalu namun cengkehlah yang

CENGKEH Salah seorang warga dusun Matobe, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap menjemur cengkeh dari hasil kebunnya

memenuhi kebutuhan keluarga kami saat ini,” kata Toriana Saumagerat, salah seorang warga kepada Puailiggoubat, Selasa, 8 Agustus.

Selain kebutuhan rumah, kata Toriana, biaya anak yang sedang

sekolah pun ikut tertutupi, “Biaya anak saya yang sedang bersekolah di SMPN 1 Sipora seperti beli buku, baju seragam, sepatu dan lain sebagainya terpenuhi. Sebelum panen, saya

hanya dapat mengirim pisang, keladi dan sedikit jumlah uang untuk bekal anak yang sedang sekolah, mendapatkan uang itu pun setengah mati, “ ujarnya.

Sementara itu Simei Samaloisa, salah seorang pengepul di Dusun Monganbosua mengaku, panen cengkeh di daerah itu merosot. Tahun lalu, kata Simei, panen di kampungnya mencapai puluhan ton dengan harga jual cengkeh kering Rp90-110 ribu per kilogram, namun panen kali ini jumlahnya hanya berkisar 5-6 ton dengan harga jual Rp105115 ribu per kilogram.

“Di dusun ini ada delapan pengepul yang menampung cengkeh dan panen kali ini saya hanya dapat 1 ton, kalau tahun lalu mencapai 6 ton,” katanya. (imj/g)

ekor seukuran batang rokok dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun kembali nasib sial menimpa Odib, air sungai dekat kolamnya meluap hingga menghanyutkan ikan dalam kolam.

“Yang tersisa tinggal sedikit, tak banyak yang dapat diselamatkan karena luapan air terjadi malam hari,” ujarnya.

Meski begitu Odib tak menyerah, ikan yang tersisa ia rawat hingga bisa panen. Selang 6 bulan ia baru bisa panen sebanyak 15-20 kilogram ikan yang dijual ke tetangga dan warga sekitar dengan harga Rp20-25 ribu per kilogram. “Sebagian untuk kebutuhan di rumah, namun jika ada orang yang mau beli ikan saya tak menolak meski umur ikan belum mencukupi untuk dipanen,” katanya.

Odib menyebutkan, memelihara ikan nila agak rumit karena harus tersedia pakannya berupa pelet yang mesti dibeli yang membuat dirinya kewalahan. Menurut Odib, ikan yang murah dipelihara adalah ikan gurami dan ikan mas yang disebutnya ikan rayo.

Ikan rayo adalah ikan mas namun tidak semua warnanya kuning, ada yang hitam dan kebiru-biruan. Menurutnya makanan ikan rayo dan gurami cukup tersedia dilingkungannya berupa daun keladi, daun ubi jalar serta dedak.

“Ikan rayo ini pun cepat besar,” ujarnya. Namun kelemahannya, ikan rayo tidak tahan lama di kantong plastik jika dibawa dari Padang.

Selama menekuni pekerjaan sebagai petani ikan kolam, Odib mengaku tidak pernah mendapatkan pelatihan bagaimana memelihara ikan meski bibitnya dari pemerintah. Untuk itu, Odib berharap pemerintah memberi pelatihan budidaya ikan kolam dari pemerintah apalagi tahun ini mereka rencananya akan diberi bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)Mentawai berupa bibit gurami meski hingga 27 Agustus 2007 bibit tersebut belum diserahkan.

“Saya berharap pemerintah merealisasikan bantuan bibit sekalian dengan pelatihan memeliharanya agar hasil dapat lebih maksimal,” katanya.

Sementara Kepala DKP Mentawai Edi Sukarni yang dikonfirmasi Puailiggoubat mengatakan bahwa bantuan bibit ikan ada dalam program DKP tahun ini.

“Namun perlu dipastikan apakah Odib dengan kelompoknya telah mengajukan proposal permohonan bibit ikan,” katanya. (g)

23

Puailiggoubat NO. 271, 1 - 14 September 2013

Suara Daun Rus Akbar

Tarik Ulur Mulok Bumen

P

D

ahulu kala ada dua orang kakak beradik yang pergi memanah ke sebuah bukit yang tinggi. Ketika mereka sedang berjalan dijumpainya seekor kera, maka pergilah si adik ingin memanah kera itu. Sesampainya di tempat kera itu tinggal, maka dipanahnya kera itu sehingga jatuh dan mati. Lalu pergilah adik menemui kakaknya.

Sesampainya di tempat si kakak, berkatalah si adik. “Aku dapat memanah seekor kera.”

Karena yang dipanah seekor kera, maka kakaknya tadi bernyanyi, syair lagunya adalah, “Terima kasih, terima kasih yang sebesar-besarnya,

Salaimangku (sebutan untuk roh hutan), yang memberi kepadaku kegembiraan atas kematian yang telah mengambil anak dari orangorang terhormat. Terima kasih kepada mereka yang telah membuat kami beruntung membawa kepala musuh yang datang.”

Kemudian diteruskannyalah perjalanan mereka menuju gunung di si Mainong-mainong.

Sesampainya di gunung si Mainong-mainong, mereka bertemu dengan musuhnya. Berkatalah si kakak kepada adiknya, “Bersembunyilah, ada musuh kita.”

Lalu si kakak menarikan sebuah tarian peperangan supaya

musuhnya tadi mendekat padanya.

Ketika musuhnya sudah dekat, diambilnya tombak, lalu ditombaknyalah musuhnya.

Sesampainya mereka di desanya, pergilah mereka ke rumah perkumpulan (uma) dan dibunyikannya kentongan (tuddukat) untuk memanggil semua anggota uma.

Kemudian mereka mengadakan punen besar, mereka menari-nari atas berhasilnya membunuh musuh.

Semua bergenbira dalam uma itu.

Pada malam harinya datang pulalah musuh mereka yaitu saudara dari yang mereka bunuh siang harinya. Mereka mau

membakar rumah perkumpulan itu. Tapi mulailah turun hujan yang sangat deras hingga mereka dilihat oleh yang punya uma, maka dikejarlah musuh itu sampai pada sebuah sungai. Disitu mereka berkelahi mati-matian, tapi tak ada yang kalah. Kemudian mereka mengadakan perundingan, dibeberkanlah silsilah mereka dan ternyata mereka adalah saudara.

Kemudian mereka mengadakan punen (pesta) perdamaian, maka jadilah mereka bersaudara seperti sediakala. (Sumber Mitos dan Legenda Suku Mentawai; Bruno Spina; PN Balai Pustaka; 1981)

ertemuan antara aktivis Yayasan Citra Mandiri Mentawai dengan Dinas Pendidikan Mentawai, akhir Agustus lalu memberikan titik terang untuk penerapan pelajaran muatan lokal budaya Mentawai, di tingkat sekolah dasar seluruh Mentawai.

Awalnya ini bermula saat rapat dan evaluasi tengah tahun YCMM di Uma pada 23-26 Agustus 2013, hasil evaluasi tersebut terungkap perjuangan untuk menerapkan pelajaran bumen ini masih jauh dari impian, padahal ipelajaran sudah disambut baik para guru dan murid di Mentawai terutama sekolahsekolah yang telah menerapkannya seperti di Siberut.

Sudah 12 tahun perjalanannya membuat para aktivis menjadi gusar terhadap sikap pemerintah tersebut, seolah ada tarik ulur. Di satu sisi, statemen pemerintah mulai dari Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet hingga Kepala Dinas Pendidikan Sermon Sakerebau mendukung mata pelajaran ini diajarkan di sekolah. Namun di sisi implementasi, Diknas Mentawai seolah-olah mengulur waktu dengan alasan belum ada bahan ajar, referensi kurang hingga soal klasik, belum ada anggaran.

Pentingnya pelajaran muatan lokal budaya Mentawai ini tak lain dan tak bukan karena perlunya mengajarkan budaya sejak dini kepada anak-anak. Kecintaan pada budaya daerah akan memunculkan kecintaan kepaddaerah itu sendiri.

Mempelajari budaya juga bagian dari melestarikan nilai-nilai dan adat istiadat yang telah diajarkan nenek moyang secara turun temurun.

Dengan kondisi itu kenapa anakanak di Mentawai harus mempelajari budaya lain, sementara budaya asli sendiri orang Mentawai tidak mengerti, ibarat sebuah rumah tanpa ada pondasi yang kuat maka rumah itu akan mudah roboh.

Potret

Bupati Mentawai Yudas Sabagglet bertindak sebagai inspektur upacara HUT ke 68 RI di kantor Bupati, Tuapeijat

Puailiggoubat NO. 271, 1 - 14 September 2013

Sejumlah murid TK lomba makan kerupuk di Malakkopa, Kecamatan Pagai Selatan

24

Lomba busana Mentawai dan turuk laggai dalam rangka memeriahkan HUT RI Ke-68

B

Lomba panjat pinang di kantor bupati

agi sebagian orang, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dilalui dengan biasa-biasa saja, bahkan sekarang, hanya sedikit orang yang mengibarkan bendera di rumahnya, sudah semakin berkurang antusiasme merayakan HUT RI. Namun di Mentawai, peringatan HUT RI senantiasa disambut gegap gempita, bahkan masyarakat yang tinggal jauh di kampungkampung rela berjalan kaki ke ibu kecamatan demi bisa mengikuti ataupun melihat upacara bendera sekaligus ikut berpartisipasi dalam berbagai perlombaan yang digelar.

Rasa nasionalisme tentu tidak bisa diukur hanya dengan pengibaran bendera atau cara orang merayakan HUT RI saja. Namun setidaknya bagi masyarakat Mentawai, perayaan HUT RI menjadi kemeriahan tersendiri ditengah kungkungan keterpencilan daerah mereka, sekaligus menunjukkan kecintaan tanah air dari pulau terluar Indonesia.

Lomba tarik tambang ikut memeriahkan HUT RI di Kecamatan Siberut Utara

Teks: Yuafriza Foto: Bambang / Rapot/ Chris

Murid TK juga ikut berpartisipasi mengikuti detik-detik proklasmasi

Rombongan bupati saat memasuki laangan upacara