273 ok

MENTAWAINEWS

PU BANGUN 106 RUMAH DI TALOK PULEI MENTAWAINEWS

6

9

SIBERUT TENGAH KEKURANGAN GURU PENDIDIKAN

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

18 1

-1

No .2 4 Ta Ok hu 73 n to

be XI r2 0

13

HARGA ECERAN RP 3000

SERAPAN ANGGARAN 2013 MASIH 30 PERSEN

Puailiggoubat NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

Uggla Maigi sitonek akenenda sai Pansus LKPJ DPRD Mentawai barania pagalaijat pasipasikelat pulaggajat simakoinong sitai lelepak, siubbekra, pagailaijat kaunen kapak sitaimakokolou samba pasirubeijat BBM sitaimakerek — 3 Ketak rabaili akek arat laggai Mentawai gelaijet ka sikolah rura nenek, dinas pendidikan arapasabauat Perda — 4 SKPD simaiigi rubeijat bulagat ka bagat APBD 2013 tapoi goisok peilek arapakei iate Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah samba Dinas PU — 6 Aikua Bupati Mentawai, tak aitup guru kalulut anai sia sipasitiddou bule rakau sia ka pulaggajat bagei — 18 Anan lek goisok raenungi lepak ia pei rarubei ake beasiswa — 20 Bui tak ibara BBM kaunen kasipuiiba bulek iginia samba sakit iba makolou — 21 COVER DEPAN: 1 FOTO: PATRIS 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Tuapeijat) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Horas Marohatta Tasilipet (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Dominikus Sabulat (Siberut Barat Daya) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Dari Redaksi

M

2

Titik Rawan Menjelang Akhir Tahun

enjelang akhir tahun merupakan saat yang rawan bagi SKPD di lingkungan Pemda Mentawai karena harus mengejar penyelesaian kegiatan di tahun berjalan dan mengebut pembuatan APBD Perubahan dan RAPBD tahun berikutnya. Pemerintahan dan DPRD memiliki jadwal yang padat menyelesaikan agenda kerja. Namun padatnya jadwal, tidak dibarengi keseriusan anggota DPRD Mentawai, sebab di beberapa kali rapat dan sidang, kehadiran mereka tidak memenuhi quorum.

Menjelang tutup tahun ini, juga menjadi pertaruhan bagi

Pemprov Sumbar dan Pemkab Mentawai menyelesaikan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Mentawai, utama pembangunan hunian tetap bagi 2.072 pengungsi.

Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa ditutup dengan kesuksesan. Sukses menyelesaikan huntap, sukses dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan SKPD.

Redaksi

3

Puailiggoubat NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

Banyak hal yang menjadi catatan tim Pansus LKPJ DPRD Mentawai mulai dari soal pembangunan fisik yang banyak tidak selesai, terbengkalai, pengelolaan kapal yang amburadul serta distribusi BBM yang belum merata

CATATAN DAN REKOMENDASI PANSUS LKPJ 2012

DARI PROYEK FISIK HINGGA PEMERATAAN GURU

FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan Simanjuntak

PRD Mentawai memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) 2012 saat Rapat Paripurna Penyampaian Catatan dan Rekomendasi DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD tahun anggaran 2012, 18 September 2013.

Catatan dan rekomendasi didapatkan setelah Panitia Khusus LKPJ DPRD yang sebelumnya diketuai Jimer Munthe lalu digantikan Kristinus Baasyir turun ke lapangan untuk mendapatkan uji petik.

Beberapa hal yang menjadi catatan dan rekomendasi DPRD diantaranya menyoal P2D Mandiri. Temuan pansus bahwa jalan P2D hanya berumur 1 dan 2 bulan, diantaranya jalan dari Puro ke Rogdok sekitar 2 kilometer, jalan ke susteran di Kecamatan Sipora Utara hanya berumur 2 bulan serta jalan dari Malakopa ke kantor camat Pagai Selatan.

DPRD merekomendasikan agar Bupati memerintahkan Bappeda untuk mengubah petunjuk teknis (Juknis) P2D dari Rp 50 juta menjadi Rp 200 juta serta fokus kegiatan juga melingkupi sanitasi, MCK, air bersih dan kebutuhan dasar masyarakat.

Terkait kegiatan PNPM, Pansus menemukan pembangunan Polindes di Bunga Rayo Desa Sinakak, Polindes Sabbiret serta Polindes Belekraksok Desa Malakkopak yang belum selesai serta pembangunan jembatan Petpet di Desa Beriulou yang materialnya sudah disediakan masyarakat tahun 2012 tapi anggaran belum dicairkan. Pansus merekomendasikan agar Bupati menindaklanjuti persoalan polindes dan juga persoalan keuangannya, sedangkan jembatan Petpet agar diselesaikan tahun 2013.

Sebenarnya DPRD Mentawai telah membentuk Pansus PNPM pada tahun 2011 bersamaan dengan Pansus dana bencana karena banyaknya kegiatan PNPM yang bermasalah. Namun hingga saat ini pansus ini belum melaporkan hasil temuannya dalam rangka melakukan uji petik di lapangan.

Wakil Ketua DPRD Mentawai,

D

SERAH TERIMA - Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, (tengah) menerima catatan dan rekomendasi DPRD terkait LKPJ dari Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko (dua dari kanan).

Nikanor Saguruk, yang ditanya soal kedua pansus ini, mengatakan bahwa ia tidak ingat lagi apakah pansus sudah dibubarkan atau sudah melaporkan hasilnya. “Saya tidak ingat lagi apakah Pansus PNPM dan Pansus dana bencana sudah dibubarkan atau tidak, karena sudah lama sejak tahun 2011,” katanya, 25 September lalu.

Laporan bupati soal penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga menjadi catatan DPRD, Pansus melihat bahwa sumbangsih devidennya belum memadai karena suku bunga pinjaman sangat tinggi sehingga kurang diminati masyarakat. Oleh karena itu Pansus meminta Bupati melakukan audit ke BPR. Selain itu Pansus juga meminta penjelasan kepada Bupati tentang penyertaan modal yang sudah disepakati tahun 2007 sebesar Rp 4 miliar tetapi yang direalisasikan baru Rp 2,5 miliar.

Pansus LKPJ juga meminta Bupati memerintahkan Dinas PU untuk melakukan sita jaminan dan disetor ke kas daerah atas semua kegiatan tahun 2012 yang putus kontrak. Menyoal perencanaan tahun 2012, Pansus meminta agar Bupati merealisasikan kegiatan fisiknya karena pada 2012 lalu, Pemkab Mentawai banyak mengalokasikan anggaran untuk perencanaan pembangunan fisik. Namun menurut Kristinus, banyak perencanaan yang tidak dilakukan dengan langsung ke lapangan,

akibatnya banyak yang tidak bisa digunakan.

DPRD juga akan membentuk pansus lagi terkait pembangunan jalan jika Bupati tidak menjelaskan serta mempertanggungjawabkan pembangunan jalan yang gagal.

DPRD juga meminta penjelasan soal jaringan pemipaan air bersih yang setiap tahun dianggarkan namun tidak dapat dinikmati masyarakat khususnya Tuapeijat. Selain itu biaya pemeliharaan jalan diminta Pansus untuk dijelaskan Bupati kepada DPRD. Pansus dalam temuannya juga meminta Bupati menjelaskan keberadaan pendopo yang dianggarkan tahun 2012 dan tahun ini namun belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Jalan Trans Rokot dan Sioban Rokot yang selama ini progresnya selalu pengerasan jalan, DPRD meminta agar dituntaskan oleh Bupati.

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Pansus meminta Bupati untuk mengevaluasi hatchery (bangsal benih) di Sikakap baik secara personil maupun operasional karena anggaran besar tapi keberadaannya belum berpihak kepada masyarakat. Pansus juga meminta kepala hatchery yang ada di Sikakap diganti.

Selain itu Pansus juga meminta agar Bupati mengevaluasi kegiatan bantuan kepada masyarakat serta segera mengoperasikan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan yang ada di komplek PPI.

Menyoal kapal Simatalu di Dinas Perhubungan, Pansus meminta Bupati menjelaskan mengapa KM Simatalu belum dioperasionalkan serta bagaimana keberadaan kapal MV Mentawai Ekspres. Kapal MV Mentawai Ekspres sejak tahun 2006 telah docking di Jakarta namun hingga saat ini belum muncul-muncul di Tuapeijat, demikian juga kapal KM Simatalu yang anggarannya terealisasi Rp 1,3 miliar, namun hanya sekali berlayar ke Sikakap dan selanjutnya mangkal di dermaga Muara Padang hingga mulai lapuk.

Di sektor pendidikan, Pansus LKPJ menemukan guru PNS hanya sedikit dan bahkan hanya kepala sekolahnya yang PNS, selebihnya adalah guru honorer terutama di pelosok Mentawai. Pansus meminta Bupati memperhatikan guru honorer yang telah lama mengabdi dan mengangkat guru tetap non PNS untuk mengatasi kekurangan guru. Terkait temuan soal banyaknya kepala sekolah yang tidak masuk kantor dan guru yang jarang masuk, Pansus meminta agar kepala sekolah yang tidak masuk kantor diganti dan guru yang jarang masuk ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Uji petik yang dilakukan Pansus LKPJ juga menemukan kekurangan guru di daerah dikarenakan banyaknya guru yang diizinkan untuk pindah ke tempat lain. Untuk itu Pansus meminta agar Bupati tidak memberikan izin pindah kepada guru.

Persoalan beasiswa juga menjadi temuan Pansus seperti pembayaran uang belanja dan uang kuliah mahasiswa yang dibiayai Pemkab tidak tepat waktu. Pansus meminta kepala dinas pendidikan melalui bupati agar membayarkannya tepat waktu.

Temuan lain Pansus adalah banyaknya program yang diajukan SKPD hilang (dicoret) di Bappeda, karena itu Pansus meminta Bappeda melalui Bupati tidak menghilangkan program SKPD yang diajukan ke Bappeda karena menurut Pansus, finalisasi program adalah melalui DPRD dan bukan Bappeda.

Terkait kelangkaan dan mahalnya harga BBM di Mentawai, Pansus meminta kepala dinas melalui bupati untuk menertibkan distribusi dan harga BBM khususnya di kecamatan-kecamatan. Sedangkan untuk dinas pariwisata, Pansus meminta Bupati untuk menjelaskan perkembangan dan realisasi PNPM pariwisata dan juga perencanaan pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) yang tidak bisa dilaksanakan karena lokasi pembangunannya tidak tersedia.

Menanggapi laporan Pansus LKPJ, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet memberikan jawaban-jawaban secara lisan. Menyoal kekurangan guru, Yudas mengatakan, akan mengangkat 50 guru tetap dari tenaga honor. Namun ia juga mengeluhkan perpindahan guru dan bahkan tenaga kesehatan. Dikatakan Yudas, perpindahan tenaga guru dan kesehatan karena ada oknum-oknum tertentu yang meminta PNS dipindahkan.”Saya mengeluh dan ada oknumoknum tertentu yang meminta guru itu pindah bahkan juga tenaga kesehatan, oknumnya orang dari atas,” katanya.

Untuk itu Yudas meminta dukungan DPRD untuk menyekolahkan orangorang yang tinggal di Mentawai untuk menjadi tenaga guru dan kesehatan ke depan.

Soal kapal milik Pemda Mentawai, Yudas meminta masukan agar ada penyelesaian terkait kapal-kapal yang kini banyak terbengkalai. Sementara terkait pertanyaan soal BPR, Yudas mengatakan PNS tidak boleh lagi menjadi komisaris. Ia juga meminta adanya aturan dalam bentuk perda terkait penyertaan modal pada BPR. Terkait persoalan PNPM pariwisata dan lokasi pembangunan GOR, Yudas berjanji akan memberi jawaban secara tertulis kepada DPRD. (o)

Puailiggoubat NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

4

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

MULOK - Seorang murid SDN 09 Muarasikabaluan belajar tundukat dan tanaman obat dalam pelajaran muatan lokal budaya Mentawai

Jika pelajaran Budaya Mentawai tidak disahkan tahun ini, Dinas Pendidikan telah melanggar Perda Gerson Merari Saleleubaja

T

arik ulur pelaksanaan pelajaran Muatan Lokal Budaya Mentawai oleh Dinas Pendidikan

Mentawai membuat mata pelajaran ini belum juga diimplementasikan secara menyeluruh di sekolah-sekolah di Mentawai. Berbagai alasan dikemukakan Dinas Pendidikan. Padahal pelajaran budaya Mentawai ini masuk dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Mentawai 20112016 dan sudah harus ada implementasinya tahun ini.

Sejauh ini, respon Kepala Dinas Pendidikan Mentawai Sermon Sakerebau baru tahap rencana untuk melakukan penyusunan bahan ajar yang melibatkan akademisi dan pihak lain

dengan alasan agar bahan ajar yang diberikan tepat sasaran sesuai umur dan kondisi psikologis anak yang menerima pelajaran tersebut.

Setelah bahan ajar ada, kata Sermon, tahap berikutnya sosialisasi di tengah masyarakat dan sekolah sekaligus peningkatan kapasitas guru.

Pada beberapa pertemuan dengan Puailiggoubat, berkali-kali Sermon menyebutkan, dirinya tetap berkomitmen mendukung Bumen. “Tidak ada yang berubah, saya tetap komit terhadap penerapan Bumen,” katanya saat diskusi dengan aktivis Yayasan Citra Mandiri di Kantor Dinas Pendidikan Mentawai Tuapeijat, 26 Agustus.

Meski Sermon mengatakan akan membahas Bumen dalam penyusunan kurikulum tahun 2013, namun sejauh itu pihaknya belum memiliki tim pembahasan kurikulum, “tim masih dipersiapkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Sermon tidak dapat memastikan hal itu karena Daftar Perincian Anggaran (DPA) terkait kurikulum tersebut belum ia baca.

Menurutnya, DPA yang ia lihat masih secara garis besar.

Lanjut Sermon, tidak tertutup

kemungkinan pihaknya akan berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk menghasilkan kurikulum yang tepat dengan tokoh masyarakat, DPRD, bupati dan yang lainnya. Kurikulum ini akan dipresentasikan, jika mendapat rekomendasi maka akan ditindaklanjuti berupa penyediaan bahan ajar guru dan pendukung lainnya.

“Saat ini kita masih konsentrasi mengurus beasiswa mahasiswa, draf kurikulum yang mau kita bahas masih bentuk gelondongan yang nanti dipilahpilah, harapan kita bumen masuk di sana,” kilahnya.

Sermon menyebutkan, jika semua proses berjalan lancar dan bupati mengesahkan bumen menjadi pelajaran wajib di sekolah Mentawai maka tak ada hambatan.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Besli T Oinan mengatakan, saat ini pihaknya tengah membahas draf perubahan kurikulum seperti yang tercantum dalam DPA (Daftar Perincian Anggaran) salah satunya tentang pelajaran muatan lokal Bumen.

“Tim tengah melakukan perbaikan buku pelajaran dan penyesuaian materi

bahan ajar untuk anak,” katanya saat dikonfirmasi Puailiggobat melalui telepon selulernya, Sabtu, 28 September.

Menurut Besli, setelah draf kurikulum dibahas maka akan dilanjutkan dengan pelatihan pengembangan guru terkait Bumen ini yang akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak memastikan kapan waktunya.

“Jika semua proses berjalan lancar maka dinas akan mengeluarkan surat edaran kepada semua sekolah di Mentawai untuk melaksanakan pelajaran Bumen menjadi muatan lokal,” ujarnya.

Ketika ditanya target berupa jumlah murid yang sudah memahami Bumen tahun ini, Besli juga tidak bisa memastikan. “Jangankan murid yang sudah paham, gurunya juga belum paham sehingga perlu diberikan pelatihan ini,” katanya.

Saat Besli ditanya apakah tahun ini pelajaran Bumen akan ditetapkan menjadi pelajaran wajib di Mentawai, ia menjawab beberapa sekolah telah mengajarkan itu “ Bumen sudah diajarkan di beberapa sekolah di Mentawai, materi yang dipakai itulah yang kemudian akan

disempurnakan menjadi bahan ajar sesuai dengan naskah akademik,” katanya.

Menanggapi penyataan Dinas Pendidikan terkait kegamangan penetapan pelajaran Bumen di Mentawai, Koordinator Divisi Advokasi dan Kebijakan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) Rifai Lubis mengatakan, surat edaran dari dinas sebagai penetapan pelajaran Bumen wajib dipelajari di sekolah di Mentawai tidak perlu menunggu proses pelatihan guru.

“Dasarnya sudah jelas, Bumen wajib diterapkan di Mentawai karena itu sudah mandat dari Perda Nomor 7 tahun 2012 yang memuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2011-2016,” katanya.

Jika mengacu pada RPJMD yang ditetapkan di Tuapeijat tanggal 18 Desember 2012 oleh Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dan diundangkan di hari sama terkait penerapan Bumen di sekolah, kata Rifai, mestinya Bumen tersebut sudah dimulai sejak 2012.

ke halaman 13

5 Puailiggoubat

SAJIANUTAMA

NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

“

Dasarnya sudah jelas. Bumen wajib diterapkan di Mentawai.

Karena itu sudah mandat RPJMD Mentawai 2011-2016 yang menjadi misi bupati untuk mewujudkan visi pembangunannya.

RIFAI LUBIS

Rifai menyebutkan, dalam Bab II pasal 2 yang berisi maksud dan tujuan RPJMD, disebutkan pada poin pertama (1), RPJMD tahun 2011-2016 dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan di dalam mewujudkan visi, misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2011-2016. Poin 2 (dua) RPJMD tahun 2011-2016 bertujuan untuk menjadi pedoman bagi unit unit kerja dalam menyusun Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan menjadi acuan bagi stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Poin tiga (3) RPJMD tahun 2011-2016 dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan.

“Nah, jika mengacu pada peraturan itu mestinya bumen sudah masuk dalam rencana kerja SKPD, pembagian dan jumlah anggarannya mestinya sudah ada karena RPJMD yang ada tak boleh ditawar-tawar karena itu peraturan yang menjadi dasar mereka membuat program tahunan dan penyusunan anggaran,” ujarnya.

Rifai mengatakan, pada poin pertama pendidikan dalam RPJM dijelaskan untuk menguatkan identitas budaya ini, pada halaman 133 RPJMD, salah satu bentuknya pendidikan yakni perlu adanya penerapan pembelajaran adat Mentawai di dalam sekolah melalui kurikulum di tingkat sekolah dasar, menengah dan atas, kurikulum ini disebut dengan muatan lokal. Melakukan praktek adat dalam bidangkesenian, ketrampilan pendidikan di sekolah-sekolah.

“Nah, apalagi yang mau ditunggu, dasar hukumnya jelas,” katanya.

Jika Dinas Pendidikan Mentawai

tidak menetapkan bumen dan menjadikannya pelajaran di SD, SMP dan SMA, lanjut Rifai, dinas telah melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2012 Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Dan jika ditelusuri hingga aturan yang diatasnya maka Dinas Pendidikan telah melanggar amanat dari undangundang tentang percepatan pembangunan karena RPJMD Mentawai diturunkan dari RPJM Nasional terus provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

Seterusnya, kata Rifai, jika terjadi pelanggaran seperti itu, bupati wajib mengevaluasi kerja SKPD yang tidak mematuhi aturan pembuatan program sesuai dengan RPJM. Sementara itu, menurut dokumen RPJMD bab IV halaman 58 tentang analisis isu-isu strategis di Kabupaten Kepulauan Mentawai poin 4.1 dikemukakan permasalahan pembangunan di Mentawai yang diuraikan pada poin 5 (lima) halaman 61 disebutkan, salah satu penyebabnya yakni rendahnya pengembangan jati diri berbasis budaya lokal karena semakin terkikisnya sistim sosiobudaya masyarakat.

Dalam uraiannya disebutkan, perkembangan Kabupaten Kepulauan Mentawai menyebabkan semakin ramai pendatang untuk menetap dan mencari pekerjaan di daerah ini. Implikasinya terjadi pembauran yang membuat sistim sosiobudaya masyarakat Mentawai semakin terpinggirkan. Masyarakat lokal belum bisa memanfaatkan kearifan lokal sebagai dasar interaksi di antara mereka sehingga peran masyarakat Mentawai menjadi marjinal hampir di segala bidang. Hal ini makin memprihatinkan karena perhatian generasi muda Mentawai masih rendah mengamalkan nilai budayanya.

Untuk mengantisipasinya, pada halaman 69 dicantumkan perlu penguatan identitas budaya asli dan berskala lokal dalam semangat multikultural atau

”

kerjasama kemajemukan.

Pokok pikiran berupa penguatan nilai-nilai dan norma budaya dalam tata kehidupan keseharian di segala bidang, baik dalam tatanan formal (pemerintahan, pendidikan, politik dan ekonomi) maupun informal (uma, laggai, kesehatan tradisional, lingkungan dan kerjasama kemasyarakatan), pengembangan budaya lokal dalam infrastruktur fisik pembangunan dan pelaksanaan praktek tradisi sebagai bagian dari identitas budaya hidup.

Untuk mewujudkan visi RPJMD

“

Tidak ada yang berubah, saya tetap komit terhadap penerapan Bumen

”

SERMON SAKEREBAU 2011-2016 berupa terwujudnya masyarakat Mentawai yang maju, sejahtera dan berkualitas maka ditetapkan lima misi, salah satunya pada poin 1 (satu) halaman 81 yakni mewujudkan kehidupan harmonis dan berbasiskan sosial budaya.

Sasaran yang akan dicapai dituangkan pada poin 5.3.3.2 halaman 82, yakni melestarikan tradisi lokal berciri budaya masyarakat kepulauan.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan sosial budaya seperti yang tertulis pada halaman 87 Perda nomor 7 tahun 2012 dilatarbelakangi kondisi belum kuatnya kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya masya-

rakat Kepulauan Mentawai menangkal akibat negatif budaya modern. Kabupaten Kepulauan Mentawai selama ini belum melakukan upaya yang sistematis dalam mengkritisi kelemahan budayanya dan melakukan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat.

Pendidikan kebudayaan terhadap generasi muda dinilai belum sepenuhnya berorientasi pada kualitas penguasaan substansi. Kurangnya pengembangan bahasa lokal membuat identitas kabur.

Untuk itu, dokumen tersebut menegaskan perlu peninjauan kembali sistem dan kurikulum pendidikan yang berkaitan dengan budaya lokal. Sehingga benar-benar mewujudkan masyarakat Kepulauan Mentawai yang maju, sejahtera dan berkualitas yang tetap memperhatikan budayanya.

Kebijakan umum dan program pembangunan Mentawai yang dituangkan dalam Bab VII halaman 98, poin pertama (1) yakni pengembangan tata kehidupan masyarakat Mentawai yang harmonis dengan melestarikan tradisi lokal dan khas Mentawai berbasiskan sosial budaya masyarakat kepulauan yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat yang ada di seluruh kepulauan mentawai.

RPJMD Mentawai 2011-2016 sebagai acuan pembangunan suatu daerah menegaskan pentingnya pelajaran Bumen diterapkan dalam sekolah di Mentawai seperti yang tercantum pada prioritas pembangunan poin tiga 3 (tiga) halaman 132 berupa penguatan identitas budaya.

Dalam tabel 9.1yang merangkum indikator makro ekonomi dan sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai bi-dang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan, urusan wajib pada

pendidikan poin pertama (1) program pengembangan nilai sosial dan budaya capaian program berupa lesta-rinya adat budaya mentawai.

Indikator program keluaran, pertama pelaksanaan lomba karya tulis lintas budaya tingkat SD, SMP dan SMA sebanyak satu kali dalam setahun yang pelaksanaannya dimulai pada 2013 hingga 2016.

Kedua, tiap tahun ada satu dokumen bahan ajar budaya Mentawai untuk SD, SMP dan SMA dengan anggaran Rp500 juta per tahun mulai tahun 2013 hingga 2016 sehingga semuanya berjumlah Rp2 milyar.

Ketiga, jumlah mata pelajaran tentang budaya Mentawai untuk SD, SMP dan SMA ditargetkan 1 tahun sekali yang didukung dengan dana sebanyak Rp200 juta dimulai 20132016, jumlah dana keseluruhan Rp800 juta.

Hasil yang mau dicapai pada prioritas pembangunan poin 3 (tiga) halaman 132 tentang penguatan identitas budaya berupa meningkatnya jumlah siswa dan masyarakat yang memahami budaya Mentawai pada 2011 sebanyak 35 persen dari jumlah siswa dan meningkat lagi menjadi 40 persen pada 2012.

Kemudian pada tahun 2013 jumlah siswa tersebut meningkat menjadi 50 persen, dilanjutkan pada tahun 2014 menjadi 60 persen, pada 2015 jumlah siswa yang memahami budaya Mentawai naik menjadi 70 persen. Dan ditargetkan pada tahun 2016, jumlah siswa yang memahami budaya Mentawai menjadi 80 persen. (o)

MENTAWAINEWS SKPD yang besar anggarannya dalam APBD 2013 namun serapannya masih kecil diantaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas PU. Rapot Pardomuan Simanjuntak

T

iga bulan menjelang tutup tahun anggaran Desember nanti, serapan anggaran SKPD

di Mentawai masih 30 persen dari total belanja sebesar Rp756 miliar. Rendahnya serapan anggaran itu terkait lemahnya kinerja SKPD di Mentawai.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Mentawai Nikanor Saguruk, kepada Puailiggoubat, Rabu 25 September 2013. Ia mengatakan serapan anggaran berdasarkan laporan eksekutif hingga September masih 30 persen dari total APBD dalam bentuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

“Berdasarkan laporan eksekutif, serapan anggaran APBD 2013 masih 30 persen hingga September dan ini masih diluar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ),” katanya.

SP2D adalah dokumen yang mesti dikeluarkan untuk mencairkan uang dari kas daerah untuk membiayai kegiatan yang telah diprogramkan dan tertuang dalam APBD, sedangkan SPJ dibuat setelah kegiatan itu terlaksana. Dengan waktu yang mepet ini tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mestinya harus lebih memfokuskan pelaksanaan kegiatan agar SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) di akhir tahun tidak bengkak.

Dikatakan Nikanor, hingga dalam KUA dan PPAS ditegaskan bahwa

Puailiggoubat

6

Serapan Anggaran 2013 Masih 30 Persen FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

SKPD berurusan de- ungkapnya tanpa merinci krisis yang ngan hukum, menurut dimaksud.

Nikanor kalau berTerkait serapan anggaran yang baru jalan sesuai aturan, mencapai 30 persen, menurut Nikanor maka tak akan ada DPRD tidak menyetujui penganggaran masalah dengan hu- penambahan mobil dinas kecuali adanya kum. “Kalau SKPD DAK di Dinas Perhubungan untuk lakukan sesuai jalur pembelian mini bus guna angkutan anak dan baik, maka tak sekolah. “Pembelian mobil hanya ada ada masalah dengan pada Dinas Perhubungan dari dana DAK hukum, kalau me- untuk angkutan anak sekolah,” katanya. mang salah, harus Namun dari pantauan Puailiggoubat, bertanggung jawab,” sebelum perubahan APBD 2013 ini, katanya lagi. beberapa dinas juga telah membeli mobil Selain itu ia juga dinas. mengatakan bahwa Mini bus untuk angkutan anak SKPD akan mela- sekolah ini diperuntukan di Kecamatan kukan pekerjaannya Siberut Selatan, Sipora Selatan, Siberut MENUNGGU - Anggota DPRD sedang menunggu kehadiran anggota lain pada pengambilan dengan baik dengan Utara, Pagai Utara dan Pagai Selatan keputusan soal KUA PPAS, namun hanya bertambah 1 orang menjadi 10 orang dan pertemuan adanya dorongan dari serta Tuapeijat dan tidak memungut tidak quorum pemimpin. Menu- ongkos dari anak sekolah. Selama ini di rutnya pemimpin Tuapeijat, jika kapal penumpang masuk arahnya adalah penghematan dalam penyerapan anggaran meskipun angga- yang ia maksud adalah bupati, wakil di dermaga, maka anak-anak sering artian tidak ada program baru yang rannya telah dikurangi dari Rp 96 miliar bupati serta sekretaris daerah. Namun terlihat jalan kaki ke sekolah karena dimunculkan. Disamping itu SKPD sebelum perubahan APBD tahun lalu menurut Nikanor, di Pemerintahan angkot lebih memilih membawa penumharus fokus dalam 3 bulan ke depan menjadi Rp 67 Miliar.

Mentawai ada semacam krisis, “Ada pang kapal dan barang. merealisasikan kegiatan yang telah Dikatakan Nikanor, SKPD yang semacam krisis di pemerintahan kita,” (o) diprogramkan sebelumnya serta lebih besar anggarannya namun serapannya konsentrasi pada pekerjaan fisik yang masih kecil diantaranya adalah Dinas anggarannya besar.

Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Tambatan Perahu Saibi Muara Hancur “Arah ini dimaksudkan untuk lebih Sakit Umum Daerah dan Dinas PU. menyerap anggaran yang lebih besar Beberapa informasi yang didapatSAIBISAMUKOP - Tambatan perahu yang dibangun Dinas karena jika dialihkan pada kegiatan kan disekitar gedung dewan menyeKelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui seperti P2D dan bantuan sosial, sera- butkan, beberapa proyek di PU teranprogram Coremap Phase II tahun 2007 di Dusun Saibi Muara, pannya hanya kecil. DPRD lebih cam putus kontrak. Berbagai alasan Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, hancur dan menyoroti SKPD yang anggarannya klasik yang normatif juga disampaikan sudah tidak dapat difungsikan sebagai tempat bersandar boat atau besar namun serapannya masih belum eksekutif kepada DPRD saat penyamsampan.

Kepala Dusun Saibi Muara, Eliasman Sageileppak, mengatakan menggembirakanr. Bangunan fisik di paian nota keuangan Rancangan Peruhancurnya tambatan perahu ini karena kondisi bangunannya sudah Dinas Pekerjaan Umum (PU) diminta bahan APBD tahun 2013 di ruang sidang tua dan lapuk. untuk dilaksanakan karena serapan DPRD, 23 September 2013.

“Kita sudah buat proposal ke pemerintah desa agar tambatan anggarannya besar” jelasnya.

Nikanor menyebutkan, alasan perahu dibangun lagi, namun dananya tidak bisa diambil dari ADD Berdasarkan LKPJ bupati tahun keterlambatan dana, alasan teknis serta (Alokasi Dana Desa) karena anggarannya besar,” katanya 16 anggaran 2012, SKPD PU adalah lainnya sehingga tidak dapat terlaksana.

September lalu. instansi nomor 3 terkecil dalam Terkait adanya informasi ketakutan Iapun berharap Pemda Mentawai peduli dan menganggarkan pembangunan tambatan perahu dari beton agar tahan lama. (rr)

Proyek Siberut Utara Tanpa Plang SIKABALUAN - Sejumlah proyek di Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Mentawai tidak memiliki plang proyek kendati pembangunannya sedang berlangsung. Beberapa pembangunan yang tidak menggunakan plang proyek diantaranya pembangunan rumah dinas medis, pembangunan rumah dinas dokter, pembangunan lanjutan puskesmas relokasi Sikabaluan, pembangunan kantor cabang dinas Pendidikan Siberut Utara, pembangunan pasar Sikabaluan Siberut Utara.

Di dalam APBD Mentawai 2013, pembangunan puskesmas relokasi Sikabaluan untuk tahap lanjutan dianggarkan Rp1.050 miliar. Pembangunan-

NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

nya dilakukan CV.Saibi Jaya. Namun plang pembangunan tersebut tidak terpasang hingga sekarang.

Pembangunan rumah dinas medis Sikabaluan di lokasi relokasi, pembangunan rumah dinas dokter di lokasi relokasi dan juga kantor cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara dikerjakan oleh CV. Indo Mentawai.

Namun ketiga kegiatan pembangunan tersebut juga tidak memiliki plang proyek. “Plangnya masih sedang dicetak di Padang,” kata Muktar Andrean, Direktur CV.Indo Mentawai pada Puailiggoubat, Kamis 19 September 2013.

Untuk pembangunan rumah dinas medis, dikatakan Muktar Andrean,

berdasarkan nilai kontrak sebesar Rp342 juta. Pembangunan rumah dinas dokter Rp306 juta dan pembangunan kantor cabang dinas Pendidikan Siberut Utara sebesar Rp614 juta.

Sementara pembangunan pasar Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara yang di dalam APBD Mentawai 2013 dianggarkan Rp1,826 miliar tidak diketahui CV atau PT yang mengerjakannya kendati pengerjaan sedang berlangsung. “Saya tidak tahu juga entah CV mana yang menang dalam tender ini, karena kita hanya membantu di lapangan,” kata Zebua, slah seorang pekerja kepada Puailiggoubat. (bs)

Tower Telkomsel Simalegi ngadat TUAPEIJAT - Baru beberapa bulan digunakan, tower telekomunikasi di Simalegi, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Mentawai kembali ngadat dan membuat kecewa masyarakat. Hal ini dikatakan Gunawan, Kepala Desa Simalegi pada Puailiggoubat, Selasa, 24 September lalu.

“Tidak bisa berkomunikasi lagi. Kadang dalam satu bulan itu tidak ada sinyal. Kadang dalam satu minggu hanya satu jam saja ada jaringan,” katanya.

Dikatakan Gunawan terkait dengan gangguan jaringan ini dirinya tidak mau begitu ambil pusing dan mengurus atau menanyakannya. “Kita tidak mau ada masalah lagi kalau terlibat.

Nanti anggapan orang lain lagi,” katanya.

Jaringan komunikasi telepon selular ini dibangun tahun 2012 bersamaan dengan tower di Sioban Kecamatan Sipora Selatan, di Saumanganyak Kecamatan Pagai Utara, di Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, di Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya.(bs)

7 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

Pengelolaan sejumlah kapal penumpang milik Pemda Mentawai sebaiknya dikelola swasta untuk menutupi biaya operasional yang tinggi.

Bambang Sagurung Irman Jhon

ejumlah kapal penumpang milik Pemerintah Mentawai kini terpaksa lego jangkar. Disamping beberapa yang rusak, melakukan perawatan (docking) hingga ada kapal yang belum lengkap dokumen izinnya.

KM.Beriloga misalnya, kini lego jangkar di Pelabuhan Muara Padang berdampingan dengan KM.Simatalu sejak Maret lalu. KM. Beriloga yang rencananya akan docking, setelah dilakukan pelelangan sebanyak dua kali oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mentawai tidak ada satupun kontraktor yang ingin ikut acara pelelangan tersebut.

“Berdasarkan aturan, kalau dua kali pelelangan tidak ada yang ikut kita bisa melakukan penunjukan langsung. Namun yang menjadi pertanyaan, orang yang kita tunjuk itu tidak ada, terpaksa kita lakukan pelelangan yang ketiga kalinya,” kata Benny Sinaga, Kepala Bidang Laut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mentawai kepada Puailiggoubat saat ditemui di Tuapeijat, Selasa 10 September lalu.

Selain KM Beriloga, KLM Nade juga akan docking. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika akan mengumumkan pelelangan perawatan kapal dengan anggaran Rp245 juta.

“Minggu depan kita akan melakukan pengumuman pelelangan docking KM Beriloga serentak dengan KLM Nade, dan mudah-mudahan ada perusahaan yang menawarnya,” katanya.

Lego Jangkar Kapal-kapal Pemda

Dari Rusak Hingga Surat Izin yang Mati

S

TAK BEROPERASI - KM Beriloga tersandar di pelabuhan Muaro Padang. Hingga kini, kapal milik Pemda itu masih belum beroperasi.

Dalam tahun ini, baru satu kapal milik pemerintah yang sudah selesai perawatan yakni KM Simasin pada 28 Agustus lalu. Namun kapal yang baru balik dari docking dan melakukan pelayaran pada awal September saat menuju Sikakap tiba-tiba mesinnya mati.

Kapal yang saat itu penuh penumpang terpaksa terapung 7 jam di perairan sekitar Dusun Manganjo. Terpaksa kapal tersebut ditarik menggunakan KLM. Nade menuju Tuapeijat.

Menurut Benny, KM Simasin usai perawatan sudah diuji bersama syahbandar di Sibolga. “Kapal yang turun docking diuji dengan cara menjalankan kapal hingga lari sembilan kemudian dikejutkan dengan cara mundur, awalnya saya sempat berfikir penukar putaran

Empat Paket P2D Mandiri Mabulaubuggei Dikerjakan TUAPEIJAT - Empat paket pembangunan P2D Mandiri yakni dua paket pembangunan jalan rabat beton dan dua paket lainnya untuk membangun jembatan Dusun Mabulaubuggei, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Mentawai sedang dikerjakan.

Keempat paket tersebut dikerjakan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sejak akhir Juli lalu. Sejumlah paket tersebut dibangun di lokasi perkampungan baru Dusun Mabulau Buggei. Kedua paket rabat beton dibangun dari Takmonga menuju ke Dusun Beubukku, sementara itu kedua paket lainnya, membangun jembatan untuk menyambungkan jalan PNPM yang dibangun 2 tahun silam di bagian Muttei.

Kepala Dusun Mabulaubuggei, Kermasken Siritoitet, mengatakan paket tahun ini difokuskan pembangunannya di lokasi perkampungan baru agar masyarakat yang melakukan pembongkaran rumah di perkampungan baru mudah melangsirnya ke lokasi. “Dua paket rabat beton dibangun ke arah Beubukku dan dua paket pembangunan jembatan dibangun untuk menyambungkan jalan PNPM yang dibangun dua tahun lalu,”katanya. (imj).

kipas dengan kondisi begitu mesin akan rusak, saat saya tanya ke syahbandar, itu memang cara pengujiannya dan kalau rusak, ya rusak disini.” Kata Benny mengulang jawab syahbandar yang menguji kapal.

Namun sehari setelah KM Simasin tiba di Tuapeijat, saat diperiksa, salah satu as mesin patah. “Setelah kita cek, ada yang rusak, barangnya langsung diganti, seminggu kemudian alat baru tiba dan sudah kita pasang, 17 September lalu dan langsung kita uji coba di perairan Tuapeijat,” kata Benny.

Tak lama, giliran KLM Nade yang melakukan pelayaran dari Sikakap menuju Tuapeijat mengalami patah baling-baling pada Selasa, 10 September lalu karena menabrak kayu. KLM.Nade terpaksa lego jangkar di Sikakap menunggu datangnya baling-baling kapal yang baru.

Dikatakan Benny, kapal milik Pemda Mentawai banyak surat-suratnya yang mati sehingga sulit untuk dilakukan pelayaran karena syahbandar tidak mau mengeluarkan izin berlayar selain kondisi kapal tidak layak berlayar seperti KM Simatalu. “Satu kapal izin atau surat-suratnya mencapai 15 macam dan itu pengurusannya tiga bulan sekali,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan Benny, yang menjadi beban setiap kapal Pemda berlayar yaitu biaya tambat labuh kapal dalam melakukan operasi. KLM. Nade misalnya, yang melayani rute antar pulau. Untuk mendapat surat izin berlayar menuju Sioban, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika harus membayar Rp250 ribu kepada syahbandar sebagai instansi vertikal. Di

Sioban kembali dibayar Rp250 untuk menurunkan dan menaikkan penumpang sebagai biaya tambat labuh, selanjutnya di pelabuhan Sikakap kembali membayar Rp250 ribu hingga kembali besoknya ke pelabuhan Tuapeijat dengan biaya seperti biasa.

“Intinya kalau kapal menyandarkan kepalanya di dermaga itu wajib bayar.

Dan itu kalau surat-surat kapal tidak ada yang mati,” katanya.

Dilihat dari besarnya biaya yang dikeluarkan dengan ongkos penumpang yang Rp5 ribu per orang, jelas Pemda tekor alias rugi. Untuk sekali berlayar hingga ke Sikakap jumlah penumpang yang harus naik agar biaya pengurusan izin berlayar tertutupi setidaknya 100 orang, sementara di dalam administrasi

pelayaran izin penumpang hanya 40 orang.

“Kapal milik Pemda yang berlayar itu menjadi tanggungjawab kita. Kita membuat surat pernyataan sebagai penanggungjawab bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelayaran,” katanya.

Selain persoalan izin berlayar dan biaya tambat labuh, juga persoalan BBM untuk operasional menjadi penambah kompleksnya persoalan palayaran kapal milik Pemda Mentawai dalam melakukan pelayanan bagi masyarakat. Kenaikan BBM secara nasional berdampak pada biaya operasional kapal.

Dijelaskan Benny, berdasarkan harga BBM yang ditetapkan dalam dalam DPA, harganya masih Rp6 ribu per liter. Setelah kenaikan BBM dan penetapan harga BBM di Mentawai sesuai dengan nota kesepakatan antara Pemda Mentawai dengan APMS dan Pengecer BBM tentang penyesuaian harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar pada Jumat, 19 Juli lalu dimana solar menjadi Rp6.500 per liter.

“Kita tidak berani menaikkan harga pembelian BBM kapal begitu saja tanpa dasar yang kuat. Kekurangan pembelian BBM ini akan kita masukkan ke dalam APBD Perubahan yang nantinya kekurangan pembayarannya akan kita rapel,” jelasnya.

Dikatakan Benny, untuk mempermudah pengelolaan, kapal milik Pemda Mentawai mesti harus dikelola pihak ketiga atau swasta pada bagian keagenan seperti tambat labuh kapal, tiket dan sertifikasi. (o)

Pasang Tiang Listrik, Warga Tuntut Ganti Tanaman TUAPEIJAT - Tanaman tua berupa kelapa, durian dan sebagainya di sepanjang pinggir jalan dari Dusun Goisokoinan ke Dusun Pogari, Desa Goisokoinan, Kecamatan Sipora Utara ditebang warga yang tergabung dalam gotong royong desa. Penebangan pohon dilakukan agar tidak menganggu tiang dan kabel listrik di sepanjang jalur itu.

Penebangan tanaman tua tersebut membuat warga dari desa lain yang merupakan pemilik tanaman yang ditebangi menuntut ganti rugi kepada pihak perusahaan yang mendirikan tiang listrik itu.

Mengetahui hal tersebut, Kepala Desa Goisokoinan, Beresman berusaha menyelesaikan persoalan. “Penebangan dilakukan dengan cara gotong royong desa, dan sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah desa dengan masyarakat bahwa tanaman di sekitar pinggir jalan yang mengganggu bangunan akan ditebang tanpa ada ganti rugi tanaman,” katanya, 24 September lalu.

Diakuinya, warga yang menuntut ganti rugi ke pihak perusahaan yang mendirikan tiang listrik itu hanya segelintir orang di luar dari desanya, semua masalah itu kini sudah dapat diselesaikan secara damai. (imj)

MENTAWAINEWS Rapat Tak Memenuhi Quorum TUAPEIJAT – Kehadiran anggota DPRD dalam rapat-rapat yang dilakukan di gedung DPRD Mentawai semakin berkurang.

Akibatnya beberapa agenda rapat tertunda pelaksanaannya, bahkan ada yang dipaksakan rapat meski tak memenuhi quorum.

Pada rapat paripurna penetapan KUA dan PPAS menjadi KUA PPA untuk APBD Perubahan 2013, Sabtu 21 September 2013, anggota DPRD hadir hanya 10 orang, itupun setelah ditunggu hingga 1,5 jam.

Pada pukul 14.30 WIB, anggota dewan baru berjumlah 9 orang yakni Hendri Dori, Nikanor Saguruk, Bin Geas Shyhan, Yan Winnen Sipayung, Bruno Guimek, Juniarman, Kristinus Baasyir, Isar Taileleu serta Richard Saleleubaja.

Ketua DPRD Hendri Dori terlihat sibuk menelepon dan meminta staf sekretariat menjemput anggota dewan yang memang berada di Tuapejat. Namun yang bertambah hanya 1 orang yaitu Melki Tatubeket hingga anggota dewan berjumlah 10 orang.

Rapat pun dimulai dan diikuti penandatanganan nota kesepahaman KUA dan PPAS. Demikian juga pada rapat penyampaian nota pengantar Rancangan APBD (RAPBD) perubahan 2013 pada Senin 23 September 2013, anggota dewan hanya berjumlah 10 orang di dalam ruang sidang yaitu Hendri Dori, Nikanor Saguruk, Bruno Guimek, Melki Tatubeket, Isar Taileleu, Richard Saleleubaja, Juniarman, Bin Geas Shyhan, Kristinus Baasyir dan Salimi Samuntei. Namun rapat tetap dilanjutkan meski tidak memenuhi quorum yaitu setengah jumlah anggota plus 1 atau 11 orang dari 20 orang anggota DPRD Mentawai.

Wakil Ketua DPRD Mentawai, Nikanor Saguruk, mengatakan berdasarkan tata tertib DPRD, rapat-rapat di dewan harus quorum, tapi jika rapat adalah rapat biasa dan dan tidak dalam pengambilan keputusan, maka rapat itu boleh tidak quorum,” katanya.

Ketika ditanya soal rapat penandatanganan KUA dan PPAS, Nikanor menjawab meski 10 orang setelah dikonsultasikan dengan alat kelengkapan DPRD seperti fraksi, banggar serta lainnya, diambil kesepakatan untuk tetap melanjutkan rapat itu.

Pimpinan DPRD menurut Nikanor telah menyampaikan kepada fraksi, Badan Kehormatan DPRD, serta pimpinan partai yang bersangkutan terkait minimnya kehadiran sejumlah anggota dewan dalam sidang DPRD, namun tingkat kehadiran anggota DPRD Mentawai masih saja kurang.

Dikatakan Nikanor sebenarnya ada sanksi jika anggota DPRD tidak hadir 6 kali secara berturut-turut dalam acara sidang di DPRD, tapi ia hanya menyebutkan sanksi teguran tertulis serta sanksi kode etik dan tidak merincinya.

Dikatakannya terkait ketidakhadiran anggota dewan, bukanlah urusan pimpinan DPRD, tetapi merupakan urusan fraksi, alat kelengkapan DPRD serta pimpinan partai politik yang bersangkutan. Saat ini rapat-rapat komisi tentang perubahan APBD 2013 sedang berlangsung, namun belum diketahui apakah saat pengambilan keputusan nantinya anggota dewan akan memenuhi quorum. (rpt)

Puailiggoubat

NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

8

Belanja Pada APBD Perubahan Naik 0,74 Persen Pendapatan pada APBD Perubahan 2013 mengalami kenaikan sebesar 1,75 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan 3,25 persen dan Dana Perimbangan turun 0,08 persen. Sementara belanja daerah naik sebesar 0,74 persen

FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan Simanjuntak

etiap tahun, APBD akan direvisi dengan tujuan untuk melakukan perubahan pada pos-pos yang sekiranya kurang serta kegiatan lainnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini serapan anggaran oleh SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai justru semakin menurun. Hingga September 2013, saat dimulainya pembahasan APBD perubahan 2013, serapan anggaran berdasarkan laporan eksekutif baru mencapai 30 persen dari total APBD. Namun walau begitu, jumlah belanja daerah justru naik 0,74 persen dari sebelumnya. Dalam nota keuangan perubahan APBD 2013 yang dibacakan Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa, pendapatan daerah pada perubahan APBD 2013 mengalami kenaikan sebesar 1,75 persen yaitu semula ditargetkan Rp614.890.989.920

S

TINJAU STAND - Menkokesra, Agung Laksono (kanan) meninjau salah satu stand Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XV di kawasan GOR H Agus Salim Padang, Kamis (29/9) menjadi Rp 625.670.007.638,49.

Peningkatan pendapatan ini menurut Rijel berasal dari lain-lain pendapatan daerah sebesar 78,49 persen dari Rp15,7 miliar menjadi Rp 28,04 miliar yang bersumber dari bagi hasil pajak sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur Sumbar dan peningkatan dana penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) untuk tunjangan profesi guru dan sertifikasi guru. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan 3,25 persen dan Dana Perimbangan turun 0,08 persen.

Belanja daerah naik sebesar 0,74 persen yaitu dari Rp756,8 miliar menjadi Rp762,4 miliar. Peningkatan belanja ini terdiri dari belanja tidak

langsung yaitu mengalami kenaikan sebesar 6,68 persen dari Rp 223,08 miliar menjadi Rp237,9 miliar dengan alokasi belanja pegawai paling besar yaitu Rp 196,5 miliar atau 82,59 persen dari total belanja tidak langsung.

Sedangkan alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar 1,74 persen dari Rp 533,7 miliar menjadi Rp 524,4 miliar. Penurunan ini menurut Rijel berasal dari pengurangan belanja modal dan belanja pegawai yang ada pada belanja langsung, namun pada belanja barang dan jasa meningkat 1,78 persen. Meski begitu, komponen belanja modal masih mendominasi belanja langsung yaitu sebesar Rp

246,5 miliar. Namun dari total APBD, belanja modal ini hanya 47,01 persen.

Dalam pembacaan nota oleh Rijel di depan DPRD, dalam rancangan PAPBD terdapat peningkatan pembiayaan 44,70 persen yaitu dari Rp 141,6 miliar menjadi Rp 205,4 miliar. Menurutnya peningkatan ini berasal dari SILPA tahun lalu dan kemungkinan penerimaan piutang daerah.

Walau belanja naik 0,74 persen, namun posisi perubahan APBD 2013 masih terdapat surplus pendapatan atas belanja sebesar Rp 68,6 miliar yang terdiri dari sisa dana DAK –DR Rp 57 miliar lebih, sisa dana gempa tahap III tahun 2007 Rp 10 miliar lebih dan sisa dana kredit mikro nagari sebesar Rp 600 juta. (o)

Menkokesra: DPR Setujui Dana Pembangunan Huntap PADANG - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono menegaskan dana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sudah disetujui oleh komisi VIII DPR RI. “Dana tiga ratusan miliar yang tadinya ditarik Kementerian Keuangan, sekarang bisa diambil lagi oleh Pemda Sumatera Barat, sehingga pembangunan huntap yang sempat terhenti dapat segera diteruskan,” ujar Menkokesra di Padang, Kamis, 29 September lalu.

Agung Laksono Pembangunan hunian tersebut menurut Agung harus selesai pada akhir tahun ini dan dapat segera

ditempati warga yang saat ini menetap di hunian sementara.

Sebelumnya,Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumbar, Oktavianus mengatakan, sebesar Rp382 miliar dana pembangunan huntap ditarik Kementrian keuangan karena nota kesepahaman penggunaan dana itu telah habis sejak 31 Desember 2012.

Akibatnya, proses pembangunan huntap pun terhenti padahal alat berat sudah disediakan untuk pengerjaan pembersihan lahan (land clearing).

Dana yang ditarik itu terdiri Rp184 miliar dari Rp280 miliar yang sudah dicairkan untuk BPBD Sumbar dan Rp198 miliar dari Rp206 miliar yang dicairkan kepada BPBD Mentawai.

Rencana pembangunan hunian tetap dengan masing-masing luas area 30x36 meter tersebut dilakukan pemerintah untuk membantu 2.072 korban tsunami 10 Oktober 2010 yang masih tinggal di hunian sementara. Rencananya, huntap tersebut dibangun di tiga daerah yaki Pagai Selatan 936 unit, Pagai Utara 523 unit dan Sipora 523 unit. (prl/p)

9

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

Pengobatan Gratis dan Goro Bersama di Saibi SAIBI SAMUKOP - Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Mentawai memberikan pelayanan kesehatan gratis dan bulan bakti gotong royong, di Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, 17-18 September lalu.

Kepala Dinas BPMP-KB Mentawai, Joko Haryanto, mengatakan pelayanan kesehatan gratis dan pemasangan alat kontrasepsi jenis implan bertujuan untuk memberikan kesadaran pada ibu-ibu agar mendapatkan keluarga yang sehat, sejahtera dan yang berkualitas dengan jumlah anak lebih dari cukup.

Ia mengatakan, pelayanan BPMPKB bukan kesehatan gratis saja tapi ada juga memberikan pelayanan untuk orang miskin terutama anak-anak sekolah dengan memberikan bantuan dana.

Pemasangan implan KB berlangsung sehari saja dengan menyediakan pelayanan untuk 200 orang, kalau berlebih, pihak puskesmas Saibi akan tetap menampung dan terus berkordinasi dengan BPMPKB dan Dinas Kesehatan terkait.

“Setelah di Siberut Tengah kita akan ke Sikakap dan kemudian ada enam titik kita akan lakukan pelayanan kesehatan gratis dengan membawa tim dinas kesehatan provinsi, Kabikes, dokter dari tentara militer, BKKBN dengan kapal spesial untuk kelokasi,” ujarnya.

Selain pemberian pelayanan kesehatan implant KB dan pengobatan secara gratis, BPMPKB mengadakan bulan bakti goro bersama, pemerintah desa dan kecamatan. (rr/r)

TPK PNPM di Saibi Manfaatkan Sisa Dana untuk Bangun 2 Jembatan SAIBI -Tim Pengelola Kegiatan(TPK) PNPM-MP Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai memanfaatkan sisa dana pelelangan material senilai Rp20 juta untuk membangun dua jembatan di SMP dan penghubung Saibi-Simoilalak.

Menurut Sekretaris TPK Desa Saibi Samukop, Jimmy Siritoitet, sisa dana pelelangan Rp20 juta dimanfaatkan untuk membangun dua unit jembatan. “Sisa dana itu berasal dari pelelangan pengadaan semen untuk membangun dua jembatan sesuai dengan program PNPM 2013, tapi karena dana pelelangan bersisa maka kita manfaatkan untuk membangun jembatan dua unit, artinya untuk tahun ini empat jembatan yang dibangun, ini merupakan ide masyarakat,” ujarnya pada Puailiggoubat, 10 September lalu.

Secara keseluruhan mulai dari Desa Saliguma, Cimpungan dan Saibi Samukop total dana PNPM 2013 Rp800 juta, untuk fisik Rp760 juta, operasional TPK Rp 24 juta dan operasional UPK Rp16 juta yang bersumber dari APBD dan APBN. (rr/r)

PU Bangun 106 Unit Rumah di Talok Pulei FOTO:DOK/DINAS PU MENTAWAI

Rumah tersebut merupakan relokasi bagi warga agar aman dari tsunami. Masingmasing mendapat bantuan Rp15 juta

Rapot Pardomuan Simanjuntak

emerintah Kabupaten Mentawai menganggarkan pembangunan 106 unit rumah bagi warga Talok Pulei, Kecamatan Pagai Selatan. Pembangunan itu atas usulan warga tahun lalu agar aman dari bencana tsunami meski warga desa itu aman dari bencana 2010 lalu. Warga meminta pemerintah merelokasi mereka ke tempat lebih tinggi.

Anggaran pembangunan rumah itu berada pada Dinas Pekerjaan Umum dalam kegiatan relokasi pemukiman swadaya masyarakat dengan pagu dana Rp 1,7 miliar.

Anggaran ini dialokasikan pada pos belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebesar Rp 1,5 miliar.

Budi Siregar, Kepala Bidang Perumahan Dinas PU Mentawai, di ruang kerjanya, Senin 16 September 2013, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Talok pulei sejak April lalu.

Dikatakannya, Pemkab akan membantu biaya pembangunan rumah sebesar Rp 15 juta/unit dipotong pajak. “Pemerintah membantu Rp 15 juta setiap unit,” katanya. Uang ini akan digunakan

P

PEMBANGUNAN RUMAH - Warga Talok Pulei mengukur lahan guna rumah untuk relokasi warga untuk pembelian material yang tidak dapat diusahakan secara swadaya oleh masyarakat seperti semen, paku, seng serta perkayuan. Namun untuk pasir, batu dan kerikil disediakan oleh masing-masing penerima bantuan.

Disamping itu masyarakat juga akan membangun sendiri rumahnya secara berkelompok dan diarahkan oleh fasilitator dari Dinas PU. “Masyarakat yang akan membangun rumahnya secara berkelompok serta menyediakan pasir, batu dan kerikil,” kata Budi.

Menurut Budi, awal September material bangunan sudah masuk ke Dusun Talok Pulei. Material ini menurutnya disediakan pihak ketiga atau rekanan yang sudah mendapatkan pekerjaan pengadaan material itu. Sebelumnya pihaknya telah memberikan contoh 2 unit bangunan dalam hal teknis membangun mulai

dari pengukuran serta penggalian pondasi. Ukuran bangunan menurut Budi 6 x 6 meter dengan 2 kamar atau tipe 36. Bangunan ini akan membutuhkan sekitar 4 meter kubik kayu serta seng hampir 3 kodi per unit serta bahan lainnya.

Untuk kesuksesan pembangunan rumah di tempat relokasi, menurut Budi, pihaknya telah membuat kesepakatan dengan masyarakat dan membentuk Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang unsurnya terdiri dari pemerintah desa, pemerintah dusun, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat. “Kesuksesan pembangunan rumah itu tergantung pada masyarakat, pemerintah sudah sediakan bahan lalu masyarakat tinggal membangunnya dibantu TPM dan fasilitator” katanya.

Jarak dari perkampungan lama ke

tempat relokasi yang akan dibangun perumahan ini sekitar 2 hingga 3 kilometer.

Posisinya berada di sekitar jalan P2D yang telah dibangun antara dusun Mapopoupou dengan jalan utama. Menurut Budi, di tempat relokasi sudah dibangun polindes serta telah tersedia tanah untuk pembangunan rumah sekolah. Tanah untuk lokasi pemukiman relokasi ini pun telah diserahkan oleh mapembangunan syarakat ke pemerintah. “Suratnya ada pada kita,” kata Budi.

Dikatakannya, lokasi pemukiman baru ini berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan ada sekitar 10 unit yang akan berada di lokasi hutan produksi yang telah dilakukan pengukuran dengan Dinas Kehutanan Mentawai.

Material sudah disediakan oleh pemerintah, selesainya pembangunan rumah tergantung kepada masyarakat dengan dibantu oleh TPM yang dibentuk. Budi sangat mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat agar pembangunan rumah dapat diselesaikan warga. Menurutnya jika pembangunan dengan swadaya masyarakat ini berhasil akan menjadi contoh untuk pembangunan perumahan di tempat lain. Dikatakannya telah ada dua usulan lagi tahun 2013 yang masuk ke dinasnya dari masyarakat Saibi dan Muara Siberut. (o)

Desa Cimpungan Masuk Daftar Hitam Pelaksana PNPM CIMPUNGAN - Desa Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai masuk daftar hitam pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), hal itu dikatakan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Siberut Tengah, Reynol Siritoitet kepada Puailiggoubat, 17 September lalu.

Penyebabnya pelaksanaan program yang dicanangkan pemerintah itu sering molor, contohnya pembangunan gedung TK seluas 120 meter persegi dengan dana Rp 310.526.500, dipotong operasional UPK Rp 6.210.500 dan operasional TPK

Rp9.316.000, baru dilaksanakan pada 17 September ini.

“Kalau gedung TK masih hari ini dikerjakan (17/09) dan ini sangat lambat padahal dana tersebut merupakan program 2012. Desa Cimpungan itu sudah masuk di daftar hitam, program ke depan desa ini terancam tidak dapat, bisa jadi dana akan dialihkan ke desa lain,” katanya.

Selain itu program lain yang sedang dikerjakan yaitu saluran air bersih sepanjang 2.500 meter dengan dana Rp 273.684.000, dipotong biaya UPK Rp 5.473.500 dan operasional TPK Rp 8.210.500 tersisa, dana yang dipakai untuk

fisik Rp260 juta. “Itu program 2012 bukan program tahun ini,” ujarnya.

Dua program itu merupakan anggaran tahun 2012 dengan total dana senilai Rp 584.210.500. lambatnya pelaksanaan kegiatan akibat program tahun 2011 yang bermasalah, besi untuk pembangunan tambatan perahu hilang digondol maling.

“Sehingga pelaksanannya molor dan imbasnya pada program lain, kalau tidak ada masalah dari awal Desa Cimpungan sudah bisa mengelola PNPM 2013,” katanya.

Sementara program PNPM 2013, pelatihan tanaman padi, total

dana Rp250 juta, dipotong biaya operasional UPK Rp5 juta dan biaya operasional TPK Rp7.500.000, dana yang tersisa Rp237.500.000, tapi program ini belum berjalan. “Sampai kini masih sedang mencari siapa orang yang akan melatih nanti, “ ujar Reynol.

Sedangan dua desa lainnya, Saliguma dan Saibi Samukop kegiatannya sudah berjalan, sekarang dalam tahap pekerjaannya dan tak ada kendala serta berjalan lancar. “Di Saliguma programnya sedang berjalan dan mungkin sudah masuk 40 persen pekerjaannya, pencairan dananya begitu, di Saibi sebentar lagi mulai selesai,” ujar Reynol. (rr/r)

MENTAWAINEWS Pembangunan Dermaga Pasapuat Terhenti TUAPEIJAT - Pembangunan dermaga di Dusun Pasapuat, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Mentawai yang dikerjakan PT Siwa Prestasi Gemilang dengan anggaran Rp 6,9 miliar terhenti sejak tiga bulan lalu.

Pembangunan dermaga yang sudah dimulai sejak November 2012 itu merupakan pengerjaan tahap pertama dengan jangka waktu kerja 150 hari.

Dengan waktu tersebut, pihak perusahaan hanya dapat mengerjakan pembetonan berukuran panjang 50 meter persegi dengan ketinggian berkisar 2 meter dari permukaan tanah. Selain itu, dalam petak bangunan tersebut ditimbun tanah kuning dengan tebal seperempat dari tinggi bangunananya.

“Dalam tahap pertama ini pihak perusahaan hanya dapat mengejar bobot pekerjaan berkisar 70 persen paling tinggi. Penimbunan itu juga mestinya dapat diselesaikan dalam tahap pertama, dengan kondisi bangunan dermaga saat ini saya berfikir, ke depan akan dilanjutkan dengan menyambung penyelesaian tahap pertama,” kata Alisman, Kepala Dusun Pasapuat, Selasa 10 September. (imj)

Sanitasi Air Bersih di Masoggunei Belum Berfungsi SAIBISAMUKOP - Bangunan sanitasi air bersih yang dibangun di Dusun Masoggunei, Desa Saibisamukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun lalu belum sepenuhnya difungsikan warga setempat karena masih banyak fasilitas yang kurang.

Kepala Dusun Masoggunei, David Satoko, mengatakan bangunannya baru di bulan Agustus diserahkan untuk difungsikan. “Setelah diserahkan ternyata kondisi bangunannya masih ada yang kurang, seperti pintunya terbuka begitu saja, pokoknya masih banyak yang kurang di bangunan itu,’ kata David.

Sementara Jaser Siritoitet, Ketua Kelompok SwadayaMasyarakat (KSM) Penbangunan Sanitasi Air Bersih ketika dikonfirmasi Puailiggoubat 28 september mengatakan, kondisi fisik bangunannya telah siap dikerjakan. ‘’Bangunannya telah siap kita kerjakan, pintunya semula sudah terpasang namun setelah kita lihat lagi semua sudah terbuka, solar selnya juga kecil, sudah kita coba memompa airnya juga tidak bisa, mesin pompa air juga keci, hanya itu kendalanya lagi, kalau lampunya sudah terpasang dan sudah bagus, ‘’katanya saat ditemui di rumahnya di Dusun Simabolak.

Menurut Jaser, proyek itu juga sudah dilihat PPTK dari Pemda Mentawai dan menyatakan bangunan siap digunakan, “Kita hanya diminta memasang sedikit keramik dan memplester dinding, dan itu sudah dilakukan,” katanya.

Pembangunan sanitasi air bersih di Dusun Masoggunei dibangun tahun 2012 dengan swakelola, anggaran Rp439.900.000 dipotong pajak sekitar Rp100 juta lebih dan dana fisik yang dikelola Rp200 juta lebih. (rr/o)

Puailiggoubat

NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

10

Jadwal Kapal Padang -Mentawai Normal Akhir Oktober Meski KMP Gambolo sudah selesai perawatan, namun jadwal kapal belum bisa normal karena giliran KMP Ambu-ambu yang harus naik docking

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene

adwal kapal milik Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry rute Padang-Mentawai baru normal kembali pada akhir Oktober mendatang karena KMP Ambu-ambu akan menjalani tahap perawatan rutin tahunan, dan operasional digantikan KMP Gambolo.

“Memang KMP. Gambolo sudah berada di Padang yang baru saja dari Jakarta karena menjalani perawatan rutin di sana, jadwalnya belum normal karena sekitar awal Oktober giliran KMP. Ambu-ambu yang akan menja-lani perawatan lagi, Jadwal kapal milik ASDP akan kembali normal akhir Oktober,” Ujar Ospar Silaban, Manajer PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Padang pada Jumat, 27 September kepada Puailiggoubat

J

PENUH - KMP Ambu-ambu disesaki para pelamar CPNS Mentawai akhir September lalu. Kapal tersebut dijadwalkan akan menjalani perawatan di Jakarta dan tidak beroperasi hingga akhir oktober 2013 Minimnya operasional kapal milik ASDP karena perawatan menyebabkan penumpang kapal tujuan Tuapeijat yang akan melamar CPNS Mentawai membludak, 16 September lalu. Waktu itu, sekitar 600 penumpang membeli tiket.

Sementara itu armada yang saat ini sedang melayani rute PadangMentawai digantikan KMP. Gambolo yang masih melayani satu kali sepekan menunggu KMP. Ambu-ambu usai menjalani perawatan rutin tahunan Oktober mendatang.

“Untuk sementara jadwal yang

digunakan sementara ini masih seper-ti dipakai KMP. Ambu-ambu baik yang tujuanTuapeijat, Sikakap, Siberut dan Sikabalun, cuma kapalnya aja yang berbeda karena kapal kita juga tentu harus menjalani perawatan agar para pengguna jasa kapal ini memberikan rasa nyaman, aman,” kata Ospar Silaban.

Untuk jadwal kapal milik ASDP yang saat ini yakni pada Minggu akan berangkat dari Padang menuju Tuapeijat pukul 20.00 WIB, pada hari Selasa berangkat dari Padang menuju Sikakap pada pukul 17.00 WIB, kata

Ospar.

Sedangkan Kamis berangkat menuju Siberut Selatan yang langsung transit Sikabaluan lalu dari Sikabaluan pada hari yang sama bertolak kembali ke Siberut Selatan pada malamnya pukul 21.00 dari Siberut Selatan langsung berangkat menuju Padang.

Sementara untuk kapal swasta KLM. Sumber Rezeki Baru yang melayani Siberut Selatan setiap Senin, dan tujuan Tuapeijat setiap Rabu melalui Sioban Kecamatan Sipora Selatan.

Sementara kapal yang melayani antar pulau yakni KM. Simasin dan KLM. Nade milik Pemkab Mentawai yakni dari Tuapeijat me-nuju Siberut kemudian ke Sikabaluan setiap hari Kamis dengan KM.Nade sedangkan dari Tuapeijat tujuan Sikakap setiap hari Senin dan Jumat yang dilayani oleh KM. Simasin.

Sementara ada dua kapal milik Pemkab yakni KM. Beriloga dan KM. Simatalu lego jangkar di Muaro Padang, satu kondisi rusak dan satu lagi dalam kondisi belum bisa berlayar karena masalah administrasi. (o)

Rela Berdesakan di Kapal Demi CPNS FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

M

eski berada terpisah dari Pulau Sumatra, pembukaan CPNS di Mentawai tetap menjadi magnet bagi pencari kerja. Pada 16 September lalu, KMP Ambu-ambu milik ASDP terpaksa diturunkan sebagian penumpangnya karena terlalu padat.

“Pihak syahbandar memberikan waktu hingga pukul 21.00 WIB agar sebagian penumpang turun. Namun tidak ada yang mau turun,” kata Reynal Suryadinata, kru Radio Sura’ Mentawai pada Puailiggoubat, Selasa 17 September lalu yang juga ikut berlayar.

Dikatakan Rey, pada pukul 21.00 karena penumpang tidak mau turun, pihak syahbandar turun untuk menurun-kan penumpang.

Anggota Polres Mentawai yang rencananya be-rangkat pada malam itu menuju Tuapeijat diturunkan untuk me-nunda keberangkatan, juga PNS

Mentawai yang berangkat diturunkan untuk menunda keberangkatan dengan diberikan dispensasi tidak masuk kantor setelah dilakukan koordinasi dengan bupati dan ketua DPRD Mentawai.

Namun hasilnya penumpang juga tidak terlihat berkurang.

Melihat hal ini pihak BKD Mentawai mengumpulkan calon pelamar CPNSD untuk didata dan membagi keberangkatan dengan memastikan bahwa yang telah

masuk dalam data penumpang dipastikan berkasnya akan diterima pada jadwal keberangkatan kapal berikutnya yaitu pada Rabu, 18 September.

“Sekitar pukul 03.00 WIB pagi kapal baru bisa bertolak menuju Tuapeijat,” kata Rey. Sebelumnya karena padatnya penumpang menjelang keberangkatan, salah seorang pelamar yang sedang hamil mengalami pendarahan dan akhirnya dilari-

kan kerumah sakit.

Meilllina, salah seorang pela-mar yang berasal dari Padangpa-riaman mengatakan dirinya rela berdesakan dan tidur sambil du-duk demi mengantarkan lama-rannya untuk ikut tes CPNSD di Mentawai. “Kalau tahun lalu informasinya dikirim lewat pos, sekarang diantar langsung.

Kami tidak peduli lagi satu dengan yang lain yang penting sampai di Tuapeijat,” katanya.

Saat KMP.Ambu-ambu balik dari Tuapeijat menuju Padang pada Selasa, 17 September penumpang juga membludak karena beberapa pelamar yang tertahan sebelumnya di Tuapeijat berangkat termasuk pelamar yang sudah selesai mengurus berkas pada Senin itu ikut berangkat. KMP.Ambu-ambu kembali ke Tuapeijat membawa pelamar pada Rabu, 18 September dan sampai di Tuapeijat pada Kamis, 19 September. (bs)

11

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

Para caleg diharapkan mempedomani aturan dan tata cara kampanye yang sudah dikeluarkan KPU RI. Jika ada yang melanggar, Panwaslu diharapkan bisa tegas

Belum Boleh Berkampanye

Panwaslu Mentawai Harus Tindak Tegas Caleg yang Melanggar FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene

S

ejumlah baliho, spanduk, poster milik calon anggota legislatif di Mentawai mulai

bermunculan. Padahal jadwal kampanye Pemilu 2014 belum dikeluarkan KPU. Pantauan Puailiggoubat seperti di Siberut, Sipora, Sikakap, foto-foto caleg mulai memenuhi ruang publik.

Ketua KPU Mentawai, Andres, mengatakan jadwal kampanye masih lama, partai nanti akan diberi waktu 21 hari untuk mempromosikan calegnya serta visi dan misi kepada masyarakat pemilih,” kata Andres kepada Puailiggoubat, 28 September.

Terkait mulai bermunculannya baliho, spanduk kampanye, KPU Mentawai menurut Andres tidak bisa menindak karena itu wewenang Panwaslu. “Karena itu masih perlu koordinasi dengan sejumlah pihak seperti Panwaslu, pemerintah, pihak partai terkait, kepolisian,” katanya.

Roni Saputra, Direktur LBH Pers Padang menilai,pemasangan baliho,

PELAYANAN KESEHATAN - Pegawai Puskesmas Saibi Samukop memberikan pelayanan kesehatan pemasangan alat KB gratis pada ibu-Ibu dalam Program BPMPKB Mentawai yang bekerja sama Dinas kesehatan provinsi Sumbar spanduk atau membagikan poster dan stiker kampanye, secara hukum sudah menyalahi peraturan KPU No. 15

Stok Obat Menipis di Puskesmas Saibi SAIBI SAMUKOP - Stok obat di Puskesmas Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai menipis September ini. Berkurangnya stok obat menganggu pelayanan kepada pasien.

Kepala Tata Usaha Puskesmas Saibi Samukop, Lola Gusmawati, mengatakan kekurangan obat baru terasa tahun ini. “Kekurangan obat baru-baru ini dan kalau obat anak-anak seperti sirup itu masih ada, namun soal kekurangan sebaiknya ditanya ke petugas gudang,” katanya 18 September lalu.

Menurut Lola, persediaan obat di puskesmas didasarkan permintaan menurut proposal yang dikirim kepada Dinas Kesehatan Mentawai. “Pengiriman proposal itu juga disertai data sepuluh penyakit yang sering dialami warga, setelah itu tak berapa lama juga obat dikirim ke puskesmas kita,” jelas Lola.

Kekurangan Obat di Puskesmas Saibi Samukop ini diketahui dari warga yang berobat, mereka mengeluhkan setelah berobat ternyata tidak ada obat di puskesmas tersebut.

Pegawai Puskesmas Saibi Samukop bagian gudang obat, Pardomuan Toro Gurning ketika dikonfirmasi Puailiggoubat 27 September, membenarkan kurangnya obat di Puskesmas.

Menurut Toro, kurangnya obat di puskesmas bukan hanya tahun ini saja, tahun lalu sempat juga kekurangan obat tetapi dapat segera diatasi. Toro menyebutkan, mekanisme pendistribusian obat dalam satu tahun oleh Dinas Kesehatan sebanyak empat kali. Pengiriman disertai Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dan Sepuluh Pemakaian Obat terbanyak puskesmas ke Dinas Kesehatan.

“Kalau kita kurang obat kita laporkan ke Dinas Kesehatan lalu diberi obat yang artinya kita ngutang obat,” katanya. Namun menurut Toro, kekurangan obat saat ini sudah diatasi karena dia sudah langsung membawanya dari Tuapeijat. (rr)

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Kampanye.

“Partai politik hanya berkampanye pada jadwal yang sudah ditentukan menurut Peraturan KPU itu diberikan waktu 14 hari, ketika kampanye dilakukan diluar jadwal yang ditentukan itu dianggap telah melakukan pelanggaran kampanye, nah sekarang banyak kita lihat para caleg dan partai yang sudah melakukan kampanye di luar jadwal yang ditentukan KPU,” ujar Roni, Rabu 25 September.

Menurutnya, kategori sudah melakukan kampanye ketika caleg sudah melakukan ajakan memilih dengan menuliskan nomor urut, menyosialisasikan visi misi, dan memasang foto pada baliho, stiker, poster, spanduk atau beragam alat kampanye lainnya. “Artinya dia sudah melanggar aturan pemilu dan ini sudah bisa dilakukan penindakan oleh Panwaslu karena ini pelanggaran kampanye,” katanya.

Ia menambahkan, selain larangan berkampanye sebelum waktunya, hal

yang juga harus diawasi publik adalah larangan berkampanye di tempat terlarang seperti rumah ibadah atau kantor pemerintah.

“Dalam hal ini juga Bawaslu harus melakukan evaluasi terhadap kinerja Panwaslu yang ada di daerah, ketika evaluasi ini tidak dilakukan oleh Bawaslu ini juga menjadi persoalan, ini timbul karena ada yang tidak paham UU dan Peraturan KPU, kemudian takut melaksankan tindakan, ketika melakukan tindakan, takut mempidanakan,” kata Roni.

Sanksi dalam pelanggaran tersebut sebenarnya sudah ada dalam UU Pemerintah Daerah, seperti sanksi administrasi, teguran lisan dan tertulis termasuk pidana, namun ini sering tidak dilakukan Panwaslu, kata Roni.

“Panwaslu seharusnya memberikan rekomendasi terhadap calon yang dianggap bermasalah, dan Panswalu juga harus lebih tegas, lebih kongkrit mengambil tindakan ketika ada partai politik yang melanggar ketentuan berkampanye, disinilah poinnya melakukan tindakan hukum yang seharusnya dilakukan, melakukan penyelidikan, penyidikan, lalu merekomendasikan penjatuhan sanksi, jika terdapat palanggaraan tidak pidana ini harus dilaporkan kepada kepolisian, ketika ini tidak dilakukan maka tidak akan ada efek jera, peran Panwaslu penting untuk menertibkan proses penyelenggaraan pemilu,” katanya. (o)

PPK Siberut Tengah Minta Penambahan TPS SAIBI SAMUKOP-Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Siberut Tengah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mentawai untuk menambah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua PPK Siberut Tengah, Murtias Sageileppak, mengatakan untuk wilayah Kecamatan Siberut Tengah jumlah TPS ada 16, Desa Saibi Samukop 8 TPS, Saliguma 6 TPS dan Cimpungan 2 TPS. “Mengingat 16 TPS itu tidak mencukupi, kita minta 5 TPS lagi ke KPU dan yang di kabulkan hanya 2 penambahan TPS sudah di setujui KPU hingga jadinya Desa Saibi Samukop 9 TPS,Saliguma 6 TPS dan Cimpungan 3 TPS total keseluruhannya 18 TPS’’katanya di

temui dirumahnya usai rapat kordinasi PPK 26 September 2013.

Tujuan di mintanya PPK penambahan TPS lagi ke KPU karena berdasarkan aturannya, penambahan TPS tersebut boleh dilakukan atau diminta ke KPU apabila daerah tempat pemilihan geografisnya jauh dan pemilih banyak di daerah tersebut hingga perlu penambahan TPS, itulah yang kita pedomani karena penambahan TPS ada dasar aturan hukumnya di KPU,’’ kata Murtias.

Setelah PPK meminta penambahan TPS dan KPU mengabulkan, PPK langsung menempatkan TPS tersebut di daerah yang membutuhkan. ‘’Di Saibi

Samukop kita tempatkan TPS ini di Dusun Kaleak karena letak dusunnya sedikit jauh di dalam, kalau kita tidak beri satu TPS, warga ini akan memilih ke Sibuddaoinan yang menyulitkan mereka harus bolak-balik, apalagi ada orang tua dan ibu-ibu yang punya anak kecil, dan satu TPS lagi kita tempatkan di Desa Cimpungan, di situ sebelumnya ada empat dusun yang memiliki 500 lebih pemilih tapi hanya satu TPS ditambah satu jadi dua TPS, ‘’ujar Murtias.

Penambahan TPS tersebut menurut Murtias, untuk mencegah pemilih yang golput alias tidak memilih dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan dalam pemilihan. (rr)

Sosok

Puailiggoubat NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

12

Elsa (Leisa) Saogo

Gigih Perjuangkan Huntap K

ejadian tsunami Mentawai yang menyapu sebagian besar Pagai Utara, Pagai Selatan, Sikakap dan Sipora Selatan menyisakan trauma bagi Elsa Saogo. Selain rumahnya hancur, putri semata wayangnya, Ruth Evelin (2,8) meninggal digulung ombak. Untung istrinya Sri Hendrawati, selamat karena tersangkut di pohon.

Bangkit dari trauma, Elsa yang juga guru honor di SDN 33 Muntei Baru-baru di Betumonga ini bersama korban tsunami lainnya berjuang meminta kejelasan nasib mereka hingga ke Jakarta. Bersama 9 warga yang mewakili korban tsunami, Elsa yang akrab disapa Leisa ini mengadukan nasib 2.702 keluarga korban tsunami yang hampir tiga tahun ini masih hidup di hunian sementara.

Di Jakarta, mereka bertemu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif dan Ketua DPR RI Marzuki Ali. Kedatangan para korban ini seolah menelanjangi amburadul-nya persoalan penyelesaian Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bencana Mentawai.

Bagaimana kisah Elsa yang juga menjabat Kepala Dusun Sabeuguggung, Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara, bangkit dari trauma dan bertahan hidup di huntara, baca kisahnya dalam wawancara dengan Puailiggoubat berikut ini.

Saya lihat gempa memang punya potensi tsunami, tapi kami tidak tahu lokasinya dimana. Hanya beberapa menit, ada gemuruh, tanah bergelombang. Saya lari sambil menggendong putri saya, istri juga ikut lari. Namun belum sampai ke lokasi evakuasi, namun karena jalurnya menyusur pantai, saya lari ke belakang rumah, gulungan ombak besar setinggi rumah datang, pada gulungan kedua, saya terkena hantaman kayu dan putri saya terlepas, saya dengan susah payah berusaha keluar dari air.

Sementara istri sudah tidak tahu kemana. Malam itu, setelah air surut, saya cari istri dan anak saya. Saya juga sempat selamatkan 3 anak kecil, ada yang lehernya terjepit kayu, ada yang hanyut. Lalu dini hari, ada gempa lagi, kami beberapa masyarakat berkumpul lagi. Sekitar pukul 00.00 WIB, saya bertemu istri. Dia semata karena berpegangan di akar beringin. Kami mencari anak kami sambil mengumpulkan mayat warga yang sudah meninggal. Istri saya yang luka esoknya dibawa ke Silabu dan dirawat tim medis dan kembali lagi ke Betumonga, sementara saya bertahan mencari anak saya.

Hari ketiga, baru tim SAR datang, mayat yang busuk sudah kita kumpulkan. Anak saya baru bertemu lima hari kemudian, tersangkut di akar pohon sudah meninggal. Saya sempat hilang harapan sebelum anak saya ketemu dan mau gantung diri, saya telah lilitkan tali di leher namun ada suarasuara yang menyadarkan saya. Usai Bisa Anda ceritakan kejadian saya pulang ke kampung ke bagaimana kejadian yang anda Malakoppa. alami saat tsunami dulu ?

Setelah beberapa Kejadiannya begitu cepat dan bulan, saya saya tidak menyangkanya. Malam kembali ke itu sedang makan malam, menonton huntara sinetron Cinta Fitri bersama beberapa tetangga, anak saya sudah tidur. Lalu tiba-tiba gempa, sekitar pukul 21.00 WIB, tapi goyangannya tidak begitu kuat, tidak seperti gempa 2007 lalu. TV awalnya saya matikan, lalu tak lama saya hidupkan lagi.

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

karena warga dusun kami sudah diungsikan ke sana, ke KM 8, Desa Betumonga. Kami bertahan di situ sampai istri saya ikut tes CPNS dan lulus. Maret 2011 pindah ke KM 10.

Lalu bagaimana Anda dan keluarga bertahan hidup, berapa lama bantuan dari pemerintah?

Kita memang ada menerima jatah hidup sekali, lalu ada bantuan berbagai lembaga, seperti tangki air, peralatan memasak, ada juga bantuan sekolah sementara. Karena ketidakjelasan kapan huntap selesai dan tidak ada bantuan pemberdayaan ekonomi, hal yang sulit dirasakan pertengahan 2011 mulai jarang bantuan. Pada 2012 tidak ada bantuan.

Saya terpilih jadi kepala dusun karena kepala dusun lama bertahan di kampung lama, lalu saya diangkat

menjadi kadus di lokasi baru. Di kampung lama, bertahan 11 keluarga.

Sehari-hari, saya mengajar di SD sebagai guru honor. Untuk bertanam hidup, kami para korban melakukan apa saja pekerjaan, misal menanam pisang, keladi meski belum bisa banyak karena lahannya belum jelas.

Bagaimana awalnya perjuangan Anda dan rekan-rekan ke Jakarta ?

Di Betumonga ada tiga dusun, disana yang paling sering menanyakan soal kejelasan huntap ke pemerintah mungkin saya. Lalu akhir 2012, sudah mulai ada kepastian soal huntap, namun kemudian kenyataannya prosesnya berhenti. Kondisi ini memancing emosi kita masyarakat, kita ada rencana warga beberapa dusun berkumpul dan mencari media menyuarakan ini. Ternyata di Pagai Selatan juga ada gerakan sama. Lalu kami berkoordinasi, berkumpul di Sikakap sekitar 70-an orang dan berencana ke Tuapeijat menemui bupati. Namun akhirnya kami batal ke Tuapeijat karena Wakil Bupati Mentawai Rijel mau datang ke Sikakap.

Disana sepakat, kita akan ke Pemprov Sumbar dan selanjutnya ke Jakarta. Dari 70 orang diciutkan hingga akhirnya ada 10 orang temanteman yang mewakili beberapa daerah, sebenarnya perwakilan dari Sipora Selatan juga akan bergabung, namun saat kami akan ke Jakarta, mereka tidak bisa datang. Akhirnya kami berangkat ke Jakarta bertemu dengan Kepala BNPB dan para stafnya. Disana

kami menjelaskan kondisi masyarakat, kami perlihatkan juga foto-foto. Syukurlah pertemuan itu membuka mata BNPB bagaimana kondisi sebenarnya korban tsunami Mentawai hingga saat ini. Inilah perjuangan kerasnya, meskipun kami harus makan seadanya selama di Padang dan Jakarta.

Sibuk mengurus ini, apakah Anda sering meninggalkan keluarga ?

Iya, sampai-sampai istri saya juga sering bertanya, tapi inilah tujuan kita untuk menuntaskan huntap ini, kita harus terus perjuangkan. Saya melihat ini rencana tuhan. Ini demi masyarakat kita di sana.

Apakah Anda optimis huntap ini bisa selesai ?

Kalau kita melihat ini secara strategis saja lagi, kalau kita semua bekerja maksimal kita yakin ini akan selesai semua, kendala semuanya sebenarnya hanya aturan saja, kalau pihak masyarakat tidak ada masalah karena material ada, dana ada, bahkan material masyarakat sudah terkumpul, dan kalau bisa saya katakan pemerintah yang membuat terkendala lamanya.

Saat ini warga korban tsunami yang berada di huntara sudah mulai kembali ke relokasi setelah sebelumnya dikabarkan banyak warga yang turun ke pemukiman lama karena tuntutan ekonomi.

Warga di huntara sendiri mendengar huntap akan dibangun lagi, respon mereka sangat luar biasa dan sudah banyak yang kembali membersihkan pemukiman lagi, tapi ada sebagian warga kita yang belum percaya dengan adanya program pembangunan huntap ini lagi, mungkin mereka trauma dengan berada di huntara. (ocha)

ELSA SAOGO Kelahiran: Malakopa, 22 Agustus 1973 Alamat: Dusun Sabeugunggung, Desa Betumonga, Pagai Utara Pekerjaan: Kepala Dusun Sabeugunggung dan guru honorer

Sosok

Puailiggoubat NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

13

Erdiman Saogo

Rela Dicurigai Demi Perjuangkan Huntap M

eninggalkan keluarga berhari-hari demi mengrus proses hunian tetap bagi korban tsunami Mentawai dilakoni koordinator korban tsunami Pagai Selatan Erdiman Saogo. Dia bahkan sempat dituding melakukan pencitraan demi memuluskan jalannya menjadi salah seorang anggota legislatif Mentawai. “Untuk itu saya rela batal jadi caleg kalau memang dicurigai usaha saya ini ada maksud lain,� kata Erdiman, warga Dusun Purourougat, Desa Malakopa, pagai Selatan kepada Puailiggoubat, sepulangnya dari Jakarta, 13 September lalu.

Kedatangan ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi 2.072 korban tsunami Mentawai yang kini masih tinggal di hunian sementara. Kedatangan ke Jakarta pertama kali pada 26 Agustus, bersama 9 warga lainnya yang mewakili para korban. Di Jakarta, mereka menemui Kepala BNPB Syamsul Maarif dan Ketua DPR RI Marzuki Ali. Kali kedua ke Jakarta, dia hanya berdua dengan koordinator korban tsunami Mentawai dari Pagai Utara, Elsa Saogo, 12 September lalu.

Mereka diundang mengikuti rapat dengan Komisi VIII DPR RI untuk membahas dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Mentawai.

Tanpa bermaksud mengecilkan perjuangan masyarakat Mentawai yang menjadi korban tsunami lainnya, kami mewawancarai dua koordinator korban tsunami Mentawai pada edisi ini, yakni Erdiman Saogo sebagai koordinator Pagai Selatan dan Elsa (Leisa) Saogo sebagai koordinator Pagai Utara.

Saat tsunami terjadi, 25 Oktober 2010, Anda sedang berada di mana ?

Tanggal 25 Oktober itu saya tidak ada di kampung, saya ada di Purorougat tanggal 24 memperbaiki mesin GKPM. Namun keesokan pagi, saya sedang di Polaga, kami dengar informasi terjadi tsunami, awalnya saya tidak percaya, karena sepanjang umur saya, baru kali itu tsunami.

Selama memperjuangkan nasib korban tsunami, Anda pasti sering

meninggalkan keluarga, bagaimana tanggapan mereka?

Iya, saya bisa meninggalkan mereka berhari-hari sejak sibuk mengurus huntap ini. Mereka sih maklum saja, tapi jujur saja kadang keluarga saya terpaksa berutang dulu ke warung untuk makan sehari-hari, setelah saya pulang baru dibayar. Terus terang dalam memperjuangkan korban tsunami ini dimana saya juga termasuk di dalamnya, peran saya sempat dicurigai sebagai koordinator korban tsunami Pagai Selatan karena kebetulan saya juga terdaftar caleg sebuah partai. Saya rela pencalegan saya dibatalkan jika memang saya dicurigai, niat saya memperjuangkan ini murni demi para korban karena saya dan keluarga juga korban. Di kampung saya di Purourougat itu, banyak juga korban meninggal.

Selama ini, bagaimana Anda dan keluarga serta tetangga bertahan hidup di huntara ?

Pada awalnya, memang banyak bantuan, ada dari pemerintah dan beberapa NGO, namun pertengahan 2011, bantuan mulai berkurang bahkan 2012, sama sekali tidak ada bantuan. Cara kami bertahan ya kami hidup

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

seadanya, bertanam sedikit. Bagi yang tidak tahan, kembali ke kampung lama untuk mengurus ladang.

menolak ?

Tidak karena kami waktu itu masih trauma dengan tsunami sehingga mau direlokasi, lagipula kami yakin, pemeAdakah program pemberdayaan rintah pasti tidak akan membiarkan kaekonomi yang sudah diberikan mi susah di tempat baru, namun kenyapemerintah ? taannya, 3 tahun menunggu, belum juga Dulu ada bantuan ayam untuk dibangun huntap ini. Kesabaran kami diternakkan namun pembagiannya tidak para korban rasanya mulai habis. merata. Ada yang dapat sepasang, ada Apa yang mendorong Anda yang dapat dua-duanya betina atau berjuang untuk huntap ini ? sebaliknya, dua-duanya jantan bahkan Saya dipilih teman-teman waktu itu ada juga yang tidak dapat. Pernah juga menjadi koordinator korban dari Pagai kita mendapat perintah membuat kolam Selatan, waktu kami berkumpul di ikan dan sampan. Namun tidak ada Sikakap untuk bersiap-siap demo ke kelanjutan setelah itu.

Tuapeijat. Waktu itu ada sekitar 70-an warga korban tsunami yang berkumpul Saat diperintahkan relokasi dulu di Sikakap. Selain itu tentu saya dan oleh pemerintah, apakah masyarakat para korban lainnya ingin huntap ini cepat selesai.

Lalu, bagaimana pengalaman Anda selama memperjuangkan penyelesaian huntap hingga dua kali ke Jakarta bersama temanteman lainnya ?

Terus terang modal kami hanya semangat, kalau uang kami tidak punya. Waktu di Jakarta, untuk penginapan dan tiket kami dibiayai BNPB. Kamipun harus bersiasat makan, ibaratnya, makan siang dirapel dengan makan malam. Di Padang selama sebelum berangkat dan saat menunggu jadwal kapal pulang ke Sikakap, kami juga harus pandai berhemat. Tapi terus terang

saya senang, pada akhirnya kami masyarakat yang menjadi korban, dapat menyampaikan aspirasi kami, suara kami hingga ke BNPB, ke DPR RI. Setelah tiga tahun hidup di huntara, tanpa kepastian kapan huntap selesai, kami kali ini berharap, huntap ini bisa selesai.

Optimiskah anda huntap ini selesai akhir tahun ini ?

Saya berharap selesai, karena itu tentu kita semua harus mengawasi proses ini.

Menurut Anda, siapkah masyarakat membangun huntap ini karena waktu tinggal tiga bulan?

Kalau dari masyarakat, kami sudah siap. Kami sudah kumpulkan bahan material. Masyarakat yang turun ke kampung lama, sudah dipanggil ke huntara, siap-siap jika huntap mulai dibangun. Kalau di kampung saya, malahan tidak perlu lagi land clearing untuk huntap karena lahannya sudah kami bersihkan dulu sewaktu ada program PNPM. Sekarang areal sekitar huntara sudah bersih. Paling-paling lahan untuk perladangan yang harus dibersihkan.

Benarkah material ini sudah lama dikumpulkan masyarakat?

Iya, waktu kami mendengar kabar huntap akan dibangun apalagi usai pokmas dibentuk dan uangnya sudah masuk rekening, masyarakat semua semangat. Namun ternyata, uang di rekening belum bisa cair karena persoalan lahan huntap yang belum dapat izin. Kekhawatiran saya, jika terlalu lama dibiarkan, kayu-kayu yang sudah dikumpulkan masyarakat bisa rusak karena cuaca. (o)

ERDIMAN Kelahiran: Asahan, 8 November 1978 Alamat: Purourougat, Desa Malakkopak, Pagai Selatan Pekerjaan: Petani

Puailiggoubat NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

Gunung Marapi Keluarkan Material Vulkanik PADANG - Aktivitas vulkanik gunung Marapi kembali meningkat. Gunung yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Agam itu kembali mengeluarkan material sepanjang Selasa (17/9).

Kepala Pos Pengamat Gunung Api Marapi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Warseno mengatakan tercatat lima kali gunung tersebut mengeluarkan abu, batu dan gas belerang dari dalam kawah gunung.

Gunung ini meletus pada pukul 08.35 WIB, 09.38 WIB, 10.37 WIB, 12.35 WIB dan 15.15 WIB. “Letupan itu tingginya dari 100 meter sampai 600 meter,” ujarnya.

Meningkatnya aktivitas guning tersebut tidak berkaitan dengan Gunung Sinabung dengan Marapi termasuk gunung Talang.

Warga diminta untuk menjauhi gunung tersebut dalam radius tiga kilometer termasuk para pendaki.

“Untuk pendaki sementara ini batalkan dulu karena resikonya sangat tinggi. kalau masyarakat juga tidak perlu panik dalam aktivitas gunung Marapi ini,” katanya. (rus)

Mahasiswa UBH Transplantasi Terumbu Karang PADANG - Sebanyak 12 penyelam UKM Diving Proklamator Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat pada Sabtu-Minggu, 14-15 September lalu melakukan monitoring transplantasi terumbu karang yang dilakukan Oktober tahun lalu, bersama pelajar SDN 25 Carocok Anau Nagari Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Kegiatan monitoring itu pun dilakukan sekaligus latihan perairan terbuka dan UKM Diving Proklamator Universitas Bung Hatta Menurut Mabruri Tanjung dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Diving Proklamator Universitas Bung Hatta, transplantasi yang dilakukan sembilan bulan lalu menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, bahkan boleh di katakana 98 persen pertumbuhanya sangat subur. “Dari 5.000 bibit yang ditransplantasi di atas 200-an rak besi, hanya beberapa saja yang gagal,” katanya, Senin 16 September.

Transplantasi terumbu karang merupakan salah satu teknik pelestarian (rehabilitasi) terumbu karang yang semakin terdegradasi dengan teknik pencangkokan. Tujuan transplantasi pada dasarnya adalah untuk pelestarian ekosistem terumbu karang yang berperan dalam mempercepat regenerasi terumbu karang yang telah rusak. Atau untuk membangun daerah terumbu karang yang baru yang sebelumnya tidak ada. (rus)

14

Jumlah Penduduk Miskin di Sumbar Berkurang FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Penduduk miskin terbanyak ada di desadesa yang tersebar di sejumlah kabupaten di Sumatra Barat.

Rus Akbar

abupaten Mentawai masih menjadi daerah paling miskin di Sumatra Barat dengan tingkat kemiskinan 18,85 persen, sedang yang terendah ada di Kota Sawahlunto dengan persentase 2,32 persen.

Data tersebut dikemukakan Wakil Gubernur Sumatra Barat Muslim Kasin dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sumbar, Kamis 19 September 2013.

Meski data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin Sumatera Barat terus bertambah, dari 397.860 jiwa pada September 2012, menjadi 407.470 jiwa, pada Maret 2013. Tapi Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim mengatakan hitungan tersebut bukanlah perhitungan year on year (yoy) untuk mengukur angka kemiskinan. Berdasarkan pencapaian penanggulangan miskin pada agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat, secara makro di Sumbar

K

KUMUH - Kondisi perumahan kumuh di kawasan Muaro Padang sebagai salah bentuk kemiskinan di Sumatera Barat. mengalami penurunan angka kemiskinan.

“Tahun 2006-2010 saja ada 550.251 jiwa atau 12,51 persen, turun menjadi 430.024 jiwa atau 9,50 persen,” katanya.

Dan tahun 2011 sampai Maret, penduduk miskin ini menjadi 9,04 persen, sampai September 2011 persentase penduduk miskin menjadi 8,99 persen. Sampai Maret 2012 jumlah keluarga miskin berkurang

menjadi 8,19 persen dengan jumlah penduduk miskin 404.736.

“Pada tahun 2013, persentase tingkat kemiskinan turun menjadi 8,14 persen atau 474.780. Kendati jumlahnya bertambah tapi kalau dirasiokan dengan jumlah penduduk itu tergolong kurang. Jadi sejak tahun 2010 sampai Maret 2013, trend penurunan penduduk miskin 0,6 persen,” kata Muslim.

Pemprov Sumbar juga meng-

klaim kualitas kesejahteraan masyarakat Sumbar meningkat. “Berdasarkan indeks garis kemiskinan pada 2010, pendapatan masyarakat mencapai Rp230.000 per kapita/bulan, tahun 2013 pendapatan naik Rp292.052 per kapita/bulan,” katanya.

Dari 19 kabupaten/kota, tujuh kabupaten/kota capaian dibawah ratarata provinsi, dominasi tingkat kemiskinan ada di kabupatenyakni di daerah pedesaan. (r)

Polresta Padang Bentuk Tim Pemburu Preman PADANG - Kepala Kepolisian Resor Kota Padang, AKBP Wisnu An-dayana, akan membentuk tim khusus untuk menangkap para preman yang diindikasi menjadi pelaku curanmor, jambret dan pencurian dengan pemberatan, yang meresahkan masyarakat Sumbar beberapa waktu ini.

“Pembentukan ini akibat lagi maraknya kasus kriminal di kota Padang dan ini sudah meresahkan warga Padang, umumnya penjahat konvensional,” ujarnya di Mapolresta Padang, Jumat, 20 September.

Tim pemburu preman ini terdiri dari intelijen, sabhara, sniper, buser. Dalam tugasnya, tim ini akan dibagi dua. Mereka akan beroperasi di daerah yang rawan kriminal seperti di Pasar Raya dan tempattempat yang dianggap rentan.

“Tim ini beda kerjanya dengan

polisi biasa, mereka dipilih dari hasil penilaian, tugas mereka memetakan daerah operasi mereka, tim ini harus mengetahui secara detail dan pola-pola penjahat, tim ini pernah dibentuk saat saya bertugas di Kalimantan,” ujarnya.

Sebelum ini diturunkan, kata Wisnu, Polres harus menyosialisasikan pembentukan tim ini kepada masyarakat. “Begitu juga kalau ada yang memiliki kelakuan sering kriminal untuk memberitahukan kepada warganya,” ujarnya.

Sementara Kepala Kepolisian daerah Sumatra Barat Brigadir Jenderal Polisi Noer Ali memerintahkan personil polisi di wilayah untuk menindak tegas pelaku yang melakukan perampokan.

“Saya sudah meminta kepada anggota kita untuk menindak tegas pelaku yang membahayakan nyawa

masyarakat, kalau perlu tembak,” ujarnya di Mapolda Sumbar, jalan Jendral Sudirman Padang, Jumat 20 September.

Instruksi itu keluar karena perampokan yang terjadi di Sumatera Barat beberapa bulan terakhir sering terjadi. Pada 19 September lalu misalnya, tiga komplotan perampok berhasil dibekuk Polres Pesisir Selatan, ketiganya Yendri Yanto, 37 warga Sungai Beremas RT 001 RW 002 Kota Padang, Jhon Hendri, 40, dan Ujang Amek, 40 warga Pekanbaru. “Satu pelaku bernama Jhon Hendri merupakan mantan anggota TNI yang dipecat,” katanya.

Saat ini masih pengembangan, mereka merupakan di duga jaringan perampok yang telah melakukan aksi di wilayah Sumatera Barat.

“Bisa saja mereka merupakan pe-

rampok di kantor FIF di Kecamat-an 2x11 Enamlingkung, Sicincin, Padangpariaman pada 3 September lalu, dan aksi “ katanya.

Dalam hari yang sama pada 3 September lalu juga terjadi perampokan di KCP Mandiri Siteba yang mengalami kerugian Rp300 juta. “Bisa saja mereka, dan ini diduga jaringan komplotan perampok,” ujarnya.

Di lokasi lain masih di wilayah Sumatera Barat juga terjadi perampokan Bank Perkreditan Rakyat (BPR ) Syariah Ampekangkek di Parikputih, Ampekangkek, Kabupaten Agam, Dalam aksinya perampok menggondol brankas BPR Syariah Ampekangkek sekitar pukul 03.00 WIB, yang berisi uang tunai Rp 270 juta, 60 emas, dan dua laptop dan membawa kabur kamera tersembunyi (CCTV) BPR. (rus)

15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

LBH Pers Padang: Dakwaan Letkol Robert Simanjuntak Terlalu Ringan PADANG - Persidangan atas Terdakwa Letkol Robert Sumanjuntak terkait tindak pidana penganiayaan, pengrusakan kamera dan menghalang-halangi wartawan dalam melakukan peliputan jatuhnya pesawat tempur TNI AU jenis Hawk 200 di Jalan Amal Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Kampar, 16 Oktober 2012 sangat tidak memenuhi rasa keadilan publik.

“Robert hanya didakwa menggunakan Pasal 351 Ayat 1 KUHP dan dituntut dengan penjara 3 bulan kurungan oleh Oditur Militer Kolonel CHK Rizaldi. Dakwaan tersebut, jelas semakin memperburuk citra penegakan hukum di peradilan militer,” kata Direktur LBH Pers Padang, Roni Saputra pada wartawan di Kantor LBH Pers Padang, jalan Andalas, Selasa 17 September.

Menurut Roni, seharusnya Oditur Militer juga menjerat Robert Sumanjuntak menggunakan pasal 18 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, karena tindakannya tidak saja melakukan penganiayaan tetapi juga dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghalang-halangi atau menghambat wartawan/ pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluarkan gagasan dan informasi.

“Robert Simanjuntak juga harus dikenakan ketentuan Pasal 52 KUHP tentang pemberatan pidana karena ia telah melanggar suatu kewajiban dari jabatannya dan telah melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya,” ujarnya.

LBH Pers menilai proses peradilan Letkol Robert Simanjuntak tidak independen dan tidak transparan. Hal ini dapat dilihat dari proses penegakan hukumnya berjalan sangat lama sekali yaitu 11 bulan, dari waktu yang begitu lama, Oditur Militer hanya menggunakan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan tuntutan hanya 3 bulan penjara dari ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan, selain itu oditur juga tidak menggunakan pasal 18 ayat (1) UU Pers Jo Pasal 52 KUHP. Para terdakwa didakwa oditur menggunakan Pasal pidana dalam KUHP dan juga menggunakan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pers. Seharusnya kata Roni, proses peradilan marinir di Padang dijadikan yurisprudensi oleh Oditur Militer dalam meng-adili perkara kasus kekerasan wartawan Riau Pos tersebut.

Berdasarkan masalah tersebut, LBH Pers Padang meminta kepada Panglima TNI Republik Indonesia memeriksa Oditur Kolonel CHK Rizaldi. LBH Pers Padang juga meminta Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut.

Untuk mencegah hal serupa di kemudian hari, dalam hal terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan pihak militer terhadap sipil, maka LBH Pers Padang mendesak agar DPR RI dan Pemerintah segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan memberlakukan peradilan umum sebagai locus untuk menyidangkan tindak pidana yangdilakukanolehanggotaTNIterhadapsipil.(rus)

Buat Jalur Kereta Api ke BIM

PT KAI Bongkar Puluhan Rumah di Atas Rel KAI FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Rumah-rumah warga yang berdiri di atas rel di sepanjang rute Stasiun Simpang Haru hingga Stasiun Pulau Air akan dibongkar.

Jalur ini akan diaktifkan kembali.

Rus Akbar Syafril Adriansyah

P

etugas PT Kereta Api Indonesia (KAI) dikawal sejumlah aparat TNI, po-

lisi dan Pol PP membongkar 71 unit bangunan yang berdiri di atas rel di kawasan jalan Kehakiman, Simpang Haru, Kota Padang, 25 September.

Penggusuran rumah di atas rel kereta api itu terkait rencana PT. KAI akan mengaktifkan kembali jalur kereta api zaman Belanda yang dibangun sejak tahun 1891 dan dinonaktifkan tahun 1980, dengan rute stasiun Simpang Haru ke stasiun Pulau Air, Muara Padang. Pembukaan rute ini untuk jalur railbus sampai di Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Menurut Kepala Humas PT KAI Divre II Sumbar Syafrial Romeo, tahap awal, rel akan diaktifkan terlebih dahulu. “Jika tidak ada halangan, railbus ini sudah bisa dioperasikan awal 2014 minimal dari stasiun Pasar Tarandam - Simpang

DIBONGAR - Satu unit alat berat digunakan petugas untuk membongkar bangunan yang di berdiri di lahan PT KAI di kawasan Simpang haru, kota Padang Haru - Duku - BIM,” katanya, Rabu 25 September.

Bangunan yang dibongkar tersebut terdiri 29 unit rumah di kawasan Jalan Kehakiman, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Padang dan 52 unit lapak-lapak di yang berdiri di atas rel Pasar Tarandam.

Pembongkaran menggunakan satu unit alat berat. Sedangkan 29 unit bangunan lainnya telah dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Warga diwajibkan membongkar sejauh dua meter di kedua sisi rel yang sudah tertimbun.

Menurut Afrizal (51), warga Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, ia membeli rumah di bantalan rel kereta api ini tahun 2000, selama itu dia menye-

wakan tanah milik PT. KAI ini satu tahun Rp375 ribu. “Tapi sejak gempa 2009 saya tidak lagi membayar sewa ini pada PT. KAI,” ujarnya.

Ia membayar langsung ke PT. KAI di Simpang Haru, awalnya ia memakai tanah KAI ini sepanjang 16 meter, tapi karena mengaktifkan rel lama ini sepanjang dua meter rumah saya dibongkar. “Itu sudah ada tandanya, meski masih ada rumah saya, tapi tanah yang saya tempati ini merupakan tanah PT. KAI,” ujarnya.

Ia mendapat surat pemberitahuan pembongkaran tersebut sebelum Ramadan lalu dari PT. KAI. “Kita yang membongkar sendiri rumah ini,” katanya yang keseharian menjual

minyak tanah di RT 2/RW4.

Mendengar keterangan tersebut, Kepala Humas PT KAI Divre II Sumbar Syafrial Romeo membantah pihaknya menyewahkan tanah milik PT. KAI kepada masyarakat yang tinggal, sebab semua aset yang dimiliki merupakan milik negara. “Kalau ada yang mengaku menyewa kepada kami silahkan datang ke kantor KAI di Simpang Haru. Kalau memang ada karyawan yang memberikan sewa saya akan memecatnya,” katanya.

Ia juga menjelaskan, penertiban itu dilakukan atas dasar UndangUndang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian pasal 178 bahwa masyarakat dilarang menanam, membangun, merusak, membuat beton di atas rel kereta api. (rus)

Hari Tani: Nasib Petani Kian Terpinggir PADANG - Minimnya pendapatan dari sektor pertanian membuat banyak orang meninggalkan profesi petani dan memilik menjadi buruh atau pekerja migrant. Badan Pusat Statistik mencatat, pada Mei 2013 adanya penyusutan 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 juta keluarga per tahun 2003 menjadi 26,13 juta keluarga per tahun 2013.

Artinya jumlah keluarga tani susut rata-rata 500.000 rumah tangga per tahun. Sebaliknya, di periode yang sama, jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan. Dari 4.011

perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013.

Menurunnya minat pada sektor pertanian, disamping karena regulasi pemerintah yang tidak berpihak ke sektor pertanian, juga karena tingginya konflik lahan di bidang pertanian.

Serikat Petani Indonesia (SPI) mencatat, sepanjang 2011-2012 terjadi sengketa lahan seluas 14.400 hektar yang melibatkan 3.477 kepala keluarga di Sumatra Barat. sehingga kalau diakumulasikan data konflik agrarian yang terjadi di Sumbar sejak 1997-2011 mencapai 119.200 ha

“Dari luas tanah tersebut, ada 3.477 kepala keluarga yang terlibat sengketa tersebut, semua kasus itu ada di Kabupaten Pasaman Barat,” kata Juru Bicara Tim Kampanye Aliansi Pemuda Untuk Petani, Angelique Maria Cuaca pada wartawan di sela-sela demontrasi Hari Tani di bundaran Pos Padang, Selasa 24 September.

Katanya, kalau diakumulasi data konflik tanah tersebut sejak tahun 1997 sampai 2011 sudah mencapai 119.200 hektar. “Kasus ini mencuat pemerintah tidak pernah serius menangani kasus

tersebut, serta tidak memihak kepada rakyat, padahal kita bisa makan dari petani,” tegasnya.

Dengan masalah tersebut, Aliansi Pemuda Petani gabungan 17 organisasi mahasiswa dan NGO ini menolak keras monopoli hak agraria, mulai dari perusahaan lokal, asing sampai perusahan perkebunan pemerintah. “Dari kasus itu Komnas HAM mencatat ada 60 kasus tanah ulayat sejak 2004 sampai 2009.

Sementara Perkumpulan Qbar juga mencatat ada 59 kasus konflik antara masyarakat, pemerintah daerah dan pihak swasta,” katanya. (o)

Puailiggoubat NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

8

Suara Puailiggoubat Lemahnya Kinerja SKPD Mentawai

H

ingga akhir September 2013, serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah di Mentawai baru 30 persen dari total APBD 2013 sebesar Rp756 miliar. Minimnya serapan anggaran justru berada di empat SKPD yang memiliki anggaran besar yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum.

Minimnya serapan anggaran ini, menurut Wakil Ketua DPRD Mentawai, Nikanor Saguruk disebabkan sejumlah hal, di antaranya karena persoalan teknis seperti perencanaan yang buruk hingga ketakutan soal aturan hukum yang bisa menjerat staf SKPD ke urusan pidana.

Dengan waktu yang tinggal tiga bulan hingga akhir tahun, SKPD tentu harus bekerja menuntaskan kegiatan yang sudah dianggarkan. Mencapai angka 100 persen serapan tentu prestasi luar biasa dengan kondisi saat ini.

Kondisi ini sebetulnya tidak terjadi tahun ini saja. Tahun lalu, SKPD juga harus berkejaran dengan waktu menyelesaikan kegiatan di penghujung tahun anggaran.

Semestinya, kejadian tahun lalu, dijadikan pelajaran agar tahun ini kejadian sama tidak terulang.

Sedikitnya penyerapan APBD hingga penghujung tahun anggaran menandakan lemahnya kinerja SKPD. Ini semestinya bisa menjadi bahan evaluasi bagi Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet untuk menilai kinerja orang-orang kepercayaannya. Jika target kerjanya tidak tercapai, tidak ada salahnya dipertimbangkan untuk diganti.

Sebab, jika hingga akhir tahun anggaran ternyata banyak SKPD yang serapannya dibawah 90-80 persen, tentu akan merugikan masyarakat, sebab kegiatan dari dana publik yang sedianya untuk kemaslahatan umat itu gagal dicapai atau tidak maksimal. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai APBD yang semestinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan infrastruktur, justru mandek.

Sebagai representasi wakil rakyat, sudah menjadi tugas DPRD mengawasi pelaksanaan anggaran ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga hasil akhir. Jika memang kegiatan-kegiatan yang diusulkan SKPD tidak tepat sasaran dan salah perencanaan, mestinya tidak disetujui. Mestinya kegiatan-kegiatan SKPD haruslah mencerminkan aspirasi masyarakat yang didapat dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dari tingkat terendah hingga kabupaten. Kegiatan tersebut juga harus diselaraskan dengan RPJMD kepala daerah yang dirumuskan menjadi rencana strategis dan rencana kerja.

Pimpinan SKPD juga tidak perlu takut dalam melaksanakan kegiatan sepanjang sudah mengikuti aturan hukum yang berlaku. Jika melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, barulah harus takut. z

16

Sikap Menjelang Pesta Demokrasi

T

idak cukup setahun lagi, masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin rakyatnya untuk yang kesekian kali. Tepatnya pada tanggal 9 April 2014 besok, seluruh rakyat Indonesia dituntut memilih wakilnya untuk menjabat di pusat (DPR dan DPD) dan di daerah (DPRD). Dalam pesta demokrasi terbesar itu, pastinya rakyat akan menjadi hakim demokrasi. Apa pun itu, rakyat akan disuruh memilih melalui hati nuraninya, tanpa memandang: apakah itu berguna atau tidaknya bagi kehidupan warga.

Yang jelas, warga wajib memilih pemimpinnya kembali untuk lima tahun kedepan.

Tanpa disadari, pesta demokrasi itu sudah diambang terlaksana. Yang menganggap dirinya cocok menjadi pemimpin masyarakat, sudah tampak di mana-mana. Tak asing lagi di mata. Mulai dari gambar wajahnya yang sudah mewarna-warnikan jalan dan rumah, sampai pada upaya mensosialisasikan partai ke khalayak ramai, semua sudah terlaksana. Seolah, sang kadidat yang ingin menjadi “perpanjangan lidah” rakyat itu, telah siap untuk berkompetisi di pesta demokrasi, tanpa sedikit pun ragu. Mereka siap berpesta tanpa memikirkan kesiapan dari masyarakatnya.

Kesiapan calon-calon pejabat untuk 2014/2019 itu, juga terlihat seolah melupakan prilaku yang pernah terjadi sebelumnya.

Terutama terhadap prilaku negatif para pemimpin-pemimpin lama, yang sampai hari ini, tentu masih diingat warga. Mulai dari korupsi, lupa diri, serta ingkar janji yang selalu silih berganti, seolah terlupakan dihari menjelang pesta demokrasi ini.

Harus Menilai Terlepas dari pesta, demokrasi kerap dijadikan kambing hitam oleh sebagian kalangan atas tumpah ruahnya kebebasan yang kadang sulit dikendalikan.

Demokrasi juga acapkali dipersalahkan atas tidak jelasnya arah perbaikan kondisi bangsa ini.

Bahkan semenjak ribuan tahun lalu, demokrasi sudah terbaca belangnya oleh para filsuf.

Dalam buku demokrasi: menurut

oleh: Tasriyal Peneliti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang Plato, Aristoteles, dan Socrates, “demokrasi dapat melahirkan kaum demagog, yaitu para orator bertopeng ulung yang senang merayu, bersikap baik sesaat, menjual mimpi-mimpi hayalan agar rakyat memilihnya, dan kemudian setelah terpilih rakyat dilupakan. Topeng-topeng semu itu kemudian dipakai kembali pada masa pemilihan selanjutnya”.

Bila merujuk ke Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang menjadi dasar hukum rujukan para kandidat DPR, DPD, dan DPRD untuk

demokrasi, warga tak boleh terpedaya dengan gaya, alat peraga serta “rayuan pulau kelapanya” para kandidat yang mau menjabat. Sedikit saja kelengahan atau kekilafan warga terhadap cara dan gaya para kandidat dalam merayu, kaum demagog yang seharusnya dibasmi, dapat saja tetap dan terus “berladang” di punggung masyarakat, hingga lima tahun ke depannya.

Agar tidak kecewa untuk kesekian kalinya, walau bagaimana pun warga dituntut cerdas untuk menentukan wakilnya.

2014/2019 dalam berpesta demokrasi, para kandidat sudah boleh merayu rakyat semenjak 11 Januari 2013 kemaren. Rayuan demokrasi itu, akan berakhir di 5 April 2014. Selama masa rayuan (kampanye), para kandidat dipastikan akan mengeluarkan berbagai modus serta gaya dan cara dalam meyakinkan para pemilihnya (masyarakat). Dapat diramal, mulai dari yang halal sampai ke yang haram, akan dilakukan tanpa memandang habisnya uang.

Agar kaum demagog yang suka merayu, tidak menjadi pemimpin lagi dikemudian hari.

Untuk itu, sebagai hakim di pesta

Untuk itu, cara kampanye dan gaya kandidat marapulai dalam mencapai kursi yang dihendakinya, bisa menjadi pedoman bagi warga. Sebab, berbicara tentang hasil pesta demokrasi, tak akan terlapas dari: bagaimana kita cerdas menanggapi rayuan dari para kandidat yang ikut dipesta demokrasi itu sendiri.

Laporkan Pelanggaran!

Sangat banyak aturan yang harus diketahui masyarakat serta para kandidat dalam berpesta demokrasi. Terutama, aturan tentang cara dan gaya merayu yang dapat dilakukan

oleh para kandidat. Mulai dari Peraturan KPU No 1 Tahun 2013 tentang pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan KPU No 1 Tahun 2013, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketertiban umum. Untuk persiapan pesta, warga harus tahu tentang semua itu. Namun, melihat kurangnya sosialisasi aturan hukum dari lembaga pelaksana pesta demokrasi (KPU) kepada warga, terpaksa peraturan ini harus kembali ditulis secara sederhana.

Melihat isi keseluruhan Peraturan KPU, baik No 1 Tahun 2013 dan No 15 tahun 2013, terdapat 11 (sebelas) larangan dalam melakukan rayuan pemilu. Dari kesebelas larang tersebut, ada beberapa larangan yang cenderung terjadi dan perlu dikontrol warga setempat. Seperti: larangan membawa atau mengajak PNS, Kepala Desa dan perangkat desa untuk berkampanye, dan juga dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu atau uang. Hal ini diatur tegas dalam pasal 32 PKPU No 1 tahun 2013.

Para kandidat yang bersemangat mencalon, juga dilarang keras untuk memasang baliho atau papan di fasilitas umum.

Selain itu, mengenai lokasi pemasangan baliho atau papan reklame bagi Partai Politik dan DPD hanya diperbolehkan satu unit untuk satu desa atau kelurahan. Besar dan ukurannya pun juga diatur. Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD, maksimal ukuran spanduk yang dapat di pasang sebesar 1,5 x 7 m. Ukuran tersebut, hanya diperbolehkan satu unit pada satu zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU. Jika ada pelanggaran yang dilakukan calon pemimpin rakyat, diharapkan warga melaporkan kejadian tersebut, baik kepada KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terdekat. Pesta demokrasi ini merupakan pesta pemilihan wakil rakyat yang hendak membuat aturan hukum untuk kehidupan masyarakat lima tahun kedepan. Dan sangat disayangkan, jika si pembuat hukum, terpilih kerana melanggar hukum.(*)

17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

Kembali ke Media Konvensional K

emerdekaan berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi bukan hanya bagian dari hak asasi manusia (HAM), tetapi bahkan sebagai fondasi bagi tegaknya HAM. Tanpa kemerdekaan berekspresi dan memperoleh informasi, orang tidak akan bisa hidup, padahal hidup adalah bagian HAM yang paling utama.

Bayangkan, ada bayi kelaparan, tapi dia tidak boleh mengekspresikan rasa laparnya. Mulut bayi itu diplester, ditutup, sehingga ia tidak bisa mengekspresikan rasa laparnya dengan menangis. Sedangkan orang-orang di sekitarnya ditutup mata dan telinganya sehingga ia tidak bisa memperoleh informasi bahwa ada bayi kelaparan di dekatnya.

Dampaknya dapat diperkirakan, bayi itu akan mati.

Oleh karena itu kemerdekaan berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi harus dijamin oleh negara, dan dirumuskan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar. Alhamdulillah, setelah Orde Baru berakhir, UUD 1945 disempurnakan dan kemerdekaan berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi menjadi bagian dalam UUD 1945 melalui Amandemen Kedua dalam Pasal 28F. Kemerdekaan memperoleh informasi itu dimulai dari perjuangan perumusan UU No. 40/1999 tentang Pers, lalu dikukuhkan oleh Amandemen Kedua UUD 1945, kemudian muncul UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, UU No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan beberapa peraturan perundangan yang lain.

Kembalilah ke Media Konvensional Bersamaan dengan dijaminnya kemerdekaan memperoleh informasi, perkembangan teknologi informatika sangat pesat, yang keduanya membuat banjir informasi yang ditandai dengan munculnya berbagai media baru, khususnya media sosial. Setiap orang boleh membuat media, hanya media penyiaran yang memerlukan izin, dan setiap orang boleh menjadi wartawan. Bahkan, jika masyarakat ingin mengetahui informasi publik, mereka bisa minta informasi kepada pejabat yang berwenang, asalkan bukan informasi yang dikecualikan.

Dalam banjir informasi seperti ini, masyarakat harus hati-hati karena banyak informasi yang belum tentu benar, bahkan mungkin menyesatkan,

oleh: Muhammad Ridlo Eisy Anggota Dewan Pers di antaranya yang berasal dari media non konvensional, yaitu informasi yang berasal dari sms, blackberry messenger (bbm), dan media sosial lainnya. Sebagai contoh, akibat sms berantai tentang isu penculikan di Nusa Tenggara Barat, pada bulan Oktober 2012, sebanyak lima orang tewas dikeroyok massa. Setelah diperiksa ternyata ke lima orang yang tewas itu bukan penculik. Sekretaris Jenderal Serikat Perusahan Pers Pusat, Ahmad Djauhar menulis di Harian Bisnis Indonesia, 24 Oktober 2012, setelah korban berjatuhan akibat sms berantai itu, sejumlah pejabat di NTB menyeru kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri.

Untuk itu, diharapkan masyarakat

jangan langsung percaya terhadap informasi yang diterimanya, walaupun informasi itu disiarkan oleh mediamedia konvensional. Yang dimaksud dengan media konvensional adalah radio, televisi dan media cetak. Setiap ada informasi yang masuk perlu dikaji, perlu dikonfirmasi sekali lagi. Pengambilan keputusan yang terlalu cepat terhadap informasi yang beredar bisa berakibat fatal seperti yang terjadi di Lombok.

Korban yang tewas tidak bisa dihidupkan lagi.

Sangat disarankan kepada masyarakat, jika mendengar isu yang mengganggu keselamatan masyarakat, segera

bertanya kepada pengelola media konvensional untuk melakukan konfirmasi. Misalnya bertanya kepada radio yang mengkhususkan diri sebagai saluran berita. Jika info yang beredar menyangkut nyawa seseorang, selain bertanya kepada radio berita, periksa juga siaran televisi, dan keesokan hari periksalah berita itu di koran-koran. Jika di radio, televisi dan koran tidak ada berita yang diisukan melalui bbm atau sms, hampir dapat dipastikan berita bbm dan sms berantai itu bohong.

Misalnya isu tentang tewasnya seorang mahasiswa di Jakarta pada waktu demonstrasi anti kenaikan harga bahan bakar minyak yang disiarkan melalui sms berantai dan bbm. Matinya

seorang mahasiswa dalam demonstrasi anti kenaikan harga BBM itu adalah berita besar yang pasti akan disiarkan media konvensional. Ternyata tak ada mahasiswa yang mati ditembak waktu demonstrasi itu, dan tidak ada satu pun media konvensional di Indonesia yang menyiarkannya.

Mengapa perlu merujuk ke media konvensional? Karena media itu ada penanggungjawabnya, sudah mempunyai riwayat kredibilitas, dan mempunyai standar layak siar. Media konvensional juga memegang teguh kode etik jurnalistik, sehingga kalau ada kesalahan dalam berita, mereka segera

memperbaiki, dan seringkali diiringi permohonan maaf kepada khalayak.

Kompetensi wartawan Sekali lagi perlu disampaikan kepada masyarakat agar jangan 100% percaya pada suatu berita, walaupun berita itu disiarkan oleh beberapa media konvensional. Masih ada kemungkinan media-media itu melakukan kesalahan, atau kekurangtelitian. Coba periksa beberapa waktu kemudian, mungkin beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian. Barulah kita mengambil kesimpulan atas dasar berita yang berkembang, agar kita tidak salah mengambil tindakan.

Untuk mengurangi kesalahan dalam

pemberitaan, Dewan Pers merumuskan standar kompetensi wartawan, dan PWI, AJI, IJTI, beberapa perguruan tinggi melakukan uji kompetensi wartawan.

Yang lulus uji kompetensi wartawan itu akan mendapat sertifikat yang ditandatangani Ketua Dewan Pers.

Diharapkan sesegera mungkin beritaberita yang disiarkan oleh berbagai media makin bisa dipercaya dan bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan suatu tindakan.

Di samping masalah ketelitian, media konvensional juga perlu kecepatan. Dalam kaitan dengan informasi publik, ada beberapa kendala

yang bisa memperlambat media dalam menyiarkan informasi, jika informasi itu berkenaan dengan informasi publik.

Walaupun UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya, namun bagi media ketentuan undang-undang itu tidak menjamin kecepatan untuk memperoleh informasi publik tersebut. Dalam Pasal 22 ayat (7) dan (8), yang mengungkapkan bahwa badan publik mempunyai waktu 10 hari untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan, danbisa diperpanjang tujuh hari lagi.

Ketentuan tersebut bisa memperlambat arus informasi, untuk itu disusunlah Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Komisi Informasi Pusat. Inti dari Nota Kesepahaman itu adalah mencegah terjadinya upaya yang menghambat pelaksanaan fungsi pers dan kegiatan jurnalistik setelah diberlakukannya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ditegaskan dalam Nota Kesepahaman itu, “Para pihak sepakat dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik pers tunduk kepada UndangUndang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.�

Standar Perusahaan Pers Untuk menjadi media konvensional yang baik tentu tidak mudah. Selain media itu harus mempunyai wartawan yang kompeten dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik, media tersebut harus memenuhi standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Dalam standar perusahaan pers itu media harus berbentuk badan hukum, yaitu berbentuk perseroan terbatas, yayasan, atau koperasi. Media tersebut harus memberi upah bagi karyawan/ wartawannya sekecil-kecilnya sebesar upah minimum provinsi, dan dibayarkan 13 kali dalam setahun. Upah kepada wartawan ini sangat penting dalam rangka menegakkan kode etik jurnalistik.

Sangat tidak fair, jika wartawan dituntut taat etik tetapi diberi upah di bawah upah minimum provinsi.

Standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers adalah batas terbawah bagi suatu media untuk bisa beroperasi secara wajar. Media yang baik keadaannya selalu berada di atas standar perusahaan pers tersebut.*

Puailiggoubat NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

Menurut Bupati Mentawai, penyebab kekurangan guru karena ada oknum yang meminta mereka pindah

SMPN 1 dan SMAN 1 Siberut Tengah Kekurangan Guru

Rinto Robertus Sanene’ Rapot Pardomuan Simanjuntak

uru kurang bukanlah hal baru di sekolah-sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Untuk memaksimalkan proses belajar mengajar, SMPN I dan SMAN I Siberut Tengah terpaksa menambah jam mengajar guru agar semua bidang studi dan rencana pembelajaran terpenuhi.

Kepala SMPN I Siberut Tengah, Tantri Ariesta Satoko mengatakan, sejak sekolah berdiri pada 2009 dan beroperasi hingga September 2013, guru yang ada berjumlah 19 orang, 13 orang PNS selebihnya tenaga honor yang mengajar murid sebanyak 240 orang.

“Guru tersebut mengajar untuk 7 lokal dengan berbagai bidang studi, kadang mereka merangkap mengajar bidang studi lain karena gurunya belum ada,” katanya saat ditemui Puailiggoubat, Senin, 23 September.

Tantri menyebutkan, selama ini sekolahnya belum memiliki guru bidang studi matematika, agama Katolik, seni budaya, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan PPKN. “Proses belajar memang tidak macet namun beberapa guru harus bekerja ekstra untuk mengajar bidang studi yang belum ada gurunya, saya sendiri juga turut mengajar agar PBM lancar,” ujarnya.

Tantri mengaku agak kecewa terhadap formasi penerimaan CPNS yang dibuka awal September lalu karena tidak

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

G

KURANG GURU - Kondisi SMPN Siberut Tengah yang baru berdiri masih kekurangan guru. Kondisi serupa juga dialami sejumlah SMP dan SMA di Mentawai ada guru yang ditambahkan untuk sekolahnya, “Padahal kita berharap ada tambahan tenaga pengajar,” katanya.

Selain SMPN I Siberut Tengah, SMAN 1 Siberut Tengah bahkan hanya memiliki 1 orang guru PNS dari 15 guru yang ada, selebihnya hanya tenaga guru honor.

Kepala SMAN I Siberut Tengah Rafael Satoko mengatakan, meski sudah ditutupi dengan tenaga guru honor, mereka masih kekurangan 4 orang guru bidang studi sosiologi, kimia, matematika dan ekonomi. “Untuk bidang stu-

di itu, sekolah kita belum punya guru sama sekali,” katanya Selasa, 24 September.

Tak beda dengan SMPN I Siberut Tengah, sistem yang dipakai di SMAN I Siberut Tengah untuk mengatasi kekurangan guru juga sama dengan merangkap mengajar. ‘’Bidang studi sosiologi bisalah saya yang bantu mengajar, tapi kimia dan matematika ini yang begitu sulit,’’ujar Rafael.

Menurut Rafael, kekurangan guru di sekolah sudah sering disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulau-

an Mentawai namun tak ada realisasi.

Sebenarnya, kata Rafael, dirinya tidak terlalu memaksakan dalam penerimaan CPNS semua kekurangan guru bisa tertutupi namun ia berharap setidaknya ada satu atau dua guru yang ditambah. ‘’Kita sering sampaikan ke dinas soal kurangnya guru ini lewat mutasi tapi tak ada realisasinya, dinas hanya bisa berjanji dan bilang sabar, satu hal yang kita harapkan adalah guru honor yang saat ini bisa dijadikan PNS secara bertahap agar kebutuhan guru terpenu-

SMAN 1 Siberut Tengah Prioritaskan BOMMDA Guru Honor SAIBI SAMUKOP - Anggaran Bantuan Operasional Manajemen Mutu Daerah (BOMMDA) Kabupaten Kepulauan Mentawai di SMAN 1 Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun ini menyasar siswa, dana tersebut hanya diperuntukan untuk membayar gaji tenaga pengajar honor karena tak ada dana lain untuk membayar gaji tenaga honorer di sekolah tersebut.

Kepala SMAN 1 Siberut Tengah Rafael Satoko mengatakan, Januari hingga Juli 2013 mereka telah menerima dana BOMMDA sebesar Rp51,5 juta. Melalui rapat dengan majelis guru, kata Rafael, diputuskan dana tersebut diprioritaskan untuk membayar gaji guru honor selama 6 bulan sebanyak Rp41 juta. ‘’Hanya dengan dana ini kami bisa membayar gaji mereka, dan tahun lalu mereka tidak menerima gaji karena BOMMDA tidak keluar, sisanya lagi

18

Rp10 juta dipergunakan untuk pembelian pembelajaran siswa sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Sekolah yang ada, meskipun kalau dihitung nilainya tidak mencukupi,’’ katanya saat ditemui Puailiggoubat di kantornya, Selasa, 24 September.

Rafael mengakui, pencairan dan penggunaan anggaran BOMMDA sesuai mekanisme mesti mengundang komite sekolah dan orang tua siswa, tapi karena komite belum ada maka tidak dilibatkan. “Orang tua siswa tidak kami undang karena dana buat makan minum tidak ada,” ujarnya.

Menurut Rafael, kegunaan dana BOMMDA ini sebenarnya untuk membantu siswa melalui pengelolaan dana yang dilakukan sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia.

Lanjut Rafael, dana tersebut akan dialihkan membiayai 100 persen lagi siswa jika guru honor diangkat dinas

menjadi guru kontrak sehingga honor mereka bersumber dari APBD. “Tapi sepanjang status mereka masih guru honor tak ada cara lain, BOMMDA cair diprioritaskan untuk mereka agar PBM berjalan lancar dan BOMMDA berikutnya kita belum tahu kapan nanti akan dicairkan,’’ujarnya.

Sementara menurut Kepala Sekolah SMPN 1 Siberut Tengah Tantri Ariesta Satoko, dana Bantuan Operasional Siswa dikelola sekolah untuk kebutuhan pendidikan siswa sesuai juknis yang diberikan sebanyak 13 item.

Tantri menyebutkan, tiap tahun dana BOS cair sebanyak empat kali yang jumlahnya dihitung menurut kuota jumlah murid. ‘’Siswa kita sebanyak 240 orang pencairan Dana BOS-nya per triwulan dan tahun ini baru tiga kali pencairan, satu kali cair sebanyak Rp36 juta dan sudah diterima dan pencairan berikutnya mungkin di bulan Oktober,’’ katanya

kepada Puailiggoubat.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bos Tahun Anggaran 2013, BOS digunakan untuk 13 item kegiatan yakni pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahanbahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru, membantu siswa miskin, pembiayaan pengelolaan BOS , pembelian perangkat komputer dan biaya lainnya jika seluruh komponen 1-12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS. (rr/g)

hi,” katanya.

Selain mengeluhkan soal kurangnya guru, lanjut Rafael, mebeler sekolahnya juga belum ada, selama ini mereka meminjam mebeler dari SMPN I Siberut Tengah. “Yang jelas kami berusaha PBM berjalan maksimal,” ujar Rafael Terkait kurangnya guru, Pansus DPRD Mentawai yang menggelar rapat paripurna penyampaian catatan dan rekomendasi DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Mentawai 2012 menyampaikan temuannya di lapangan, di daerahdaerah jumlah guru PNS hanya sedikit dan bahkan hanya kepala sekolahnya yang PNS, selebihnya guru honor.

Pansus yang dipimpin Kristinus Basyir meminta Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet memperhatikan guru honor yang telah lama mengabdi dan mengangkat guru non PNS untuk mengatasi kekurangan guru.

Rapat Paripurna yang digelar Rabu, 18 September 2013 juga menyoroti banyaknya kepala sekolah yang tidak masuk kantor dan guru yang jarang masuk. Pansus meminta agar kepala sekolah yang tidak masuk kantor diganti dan guru yang jarang masuk ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Uji petik yang dilakukan DPRD juga menemukan kekurangan guru di daerah dikarenakan banyaknya guru yang diizinkan untuk pindah ke tempat lain. Untuk itu pansus meminta agar kepala dinas melalui bupati tidak memberikan izin pindah kepada guru.

Rumah dinas guru yang tidak ada menjadi pemicu guru tidak betah di lokasi, pansus merekomendasikan agar bupati melaksanakan pembangunan rumah dinas guru.

Menanggapi temuan tersebut, Yudas Sabaggalet secara lisan menjawab, akan mengangkat 50 orang guru tetap dari tenaga honor. Namun, bupati juga mengeluhkan perpindahan guru dan bahkan tenaga kesehatan.

Yudas menyebutkan, perpindahan tenaga guru dan kesehatan disebabkan adanya oknum-oknum tertentu yang meminta PNS dipindahkan. “Saya mengeluh dan ada oknum-oknum tertentu yang meminta guru itu pindah bahkan juga tenaga kesehatan, oknumnya orang dari atas,” katanya tanpa menyebut oknum yang meminta mereka pindah.

Terkait ‘pesanan’ pindah tersebut, Yudas meminta dukungan DPRD untuk menyekolahkan orang-orang yang tinggal di Mentawai untuk menjadi tenaga guru dan kesehatan ke depan. (g)

19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

Rp50,5 juta Dana Pembangunan Gedung SMPN 1 Siberut Tengah Berkurang Anggaran berkurang setelah dihitung kondisi bangunan yang ada.

SMPN dan SMAN I Siberut Tengah Butuh Akses Internet SAIBI SAMUKOP - Saat ini data sekolah telah banyak menggunakan sistem berbasis internet, baik itu pengiriman data murid, pendaftaran dan distribusi informasi aturan pendidikan dengan tujuan mempermudah dan menghindarkan dari kesalahan data, sayangnya kemajuan teknologi semacam itu belum dimiliki oleh beberapa sekolah di Mentawai, kalaupun ada kualitasnya masih minim.

Kepala SMPN I Siberut Tengah Tantri Ariesta Satoko mengatakan, saat ini hampir semua data berbasis internet namun sekolahnya belum memiliki fasilitas tersebut. “Keberadaan akses internet di sekolah sangat mempermudah untuk mendapatkan informasi dan mengirim data lewat email terkait sekolah namun di sini (sekolah) kami belum punya,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 23 September.

Untuk mengirim data lewat internet, kata Tantri, mereka menumpang di kantor kecamatan Siberut Tengah karena di sana telah memiliki fasilitas internet.

“Andai kami punya sendiri tidak akan repot dan lebih mempermudah,” ujarnya Di SMAN 1 Siberut Tengah juga kondisinya tak beda, Rafael Satoko, kepala sekolah di tempat itu menyebutkan, mereka sangat membutuhkan fasilitas internet.

“Fasilitas internet sudah menjadi keharusan karena semua sistem pengelolaan data sudah pakai internet,” katanya, Selasa, 24 September.

Selain mempermudah pekerjaan, lanjut Rafael, internet membuat arus informasi yang bermanfaat bagi pengembangan sekolah akan lebih gampang didapat. “Selama ini kita selalu terlambat menerima informasi terkait soal ujian nasional, penerimaan perguruan tinggi yang membuat anakanak ikut ‘teraniaya’,” ujarnya.

Sama dengan SMPN I Siberut Tengah, SMAN I Siberut Tengah kata Rafael, menumpang internet ke kantor kecamatan kalau mengelola dan mengirim data sekolah. Menurut Rafael, kapasitas internet kecamatan masih terbatas sehingga data yang kapasitasnya besar pengirimannya lelet dan terkadang putus.

Rafael berharap, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai atau dinas menyediakan fasilitas internet tiap sekolah yang kapasitasnya memadai.

“Operator juga kita butuhkan dan diperuntuk kan khusus bagian pendidikan di Siberut Tengah,ini hanya usul kita saja,karena akses ini sangat dibutuhkan sekali,’’ katanya. (rr/g)

Rinto Robertus Sanene’

ebesar Rp50,5 juta dana pembangunan lokal SMPN I Siberut Tengah yang dikerjakan CV. Karya Jaya Mandiri dengan masa kerja terhitung 23 Juli-23 September 2013 berkurang.

Menurut Direktur CV. Karya Mandiri, Jolly, nilai kontrak Owner Estimate (OE) senilai Rp200 juta namun kenyataannya dana yang dikelola hanya Rp149.500.000.

“Yang menjadi keluhan hingga menjadi tanda tanya sampai sekarang ini dalam kontrak di dinas anggarannya Rp200 juta tapi yang turun tidak sesuai yang dikelola di lapangan, saya tidak tahu dimana sisanya,’’ katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 17 September.

Selain dana, kata Jolly, banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang mesti mereka kerjakan.

Pekerjaan itu berupa pembuatan 6 buah jendela kaca dan kunci sekolah.

“Saat baru memulai pekerjaan, kaca sudah pecah dan kunci juga tidak ada yang mesti kita sediakan dan itu tidak tertera dalam kontrak,” ujarnya.

Jika dilihat dari segi kontrak dan

S

kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)-nya,” katanya saat dihubungi melalui telepon selulernya seraya menyerahkan teleponnya ke Irvan, PPTK Pembangunan SMPN I Siberut Tengah, Kamis, 26 Sep-tember.

Irvan membenarkan, Daftar Perincian Anggaran (DPA) bangunan tersebut sebesar Rp200 juta namun ketika survei di lapangan dananya berubah setelah dihitung TERBENGKALAI - Empat Lokal gedung SMPN 1 Siberut Tengah yang pengerjaannya kondisi bangunan terbengkalai tahun 2011 dilanjutkan tahun ini yang sudah ada dan hilangya sebagian dana, kata Jolly, dana bah tiap tahun. yang akan dikerjakan. pekerjaan tidak mencukupi. Namun Selama ini, kata Kepala SMPN I “Dana Rp200 juta hanya DPA saja pihaknya saat lebih berkon-sentrasi Siberut Tengah Tantri Ariesta Satoko, setelah survei bersama konsultan dan menyelesaikan pekerjaan, “ Nanti muridnya menumpang belajar di ada beberapa kerusakan dan dihitung untung ruginya kita hitung,” katanya. gedung SMAN I Siberut Tengah. Rincian Anggaran Biayanya (RAB) Jolly memprediksi, pekerjaan akan “Karena SMA juga pakai maka maka kontrak ditetapkan senilai selesai satu minggu lagi karena sat ini pelajaran kami bagi dua shif, ada Rp149.500.000, itulah yang dikelola masuk tahap finishing. yang masuk pagi dan siang,” katanya, oleh kontraktor,” jelasnya.

Sebelum pembangunan Gedung Selasa, 17 September.

Setelah pekerjaan berjalan sesuai SMPN 1 Siberut Tengah dikerjakan Sementara Sekretaris Dinas kontrak selama 60 hari kalender, lanjut CV. Karya Mandiri, pada 2011 gedung Pendidikan Mentawai Besli T Oinan Irvan, timnya akan turun kembali ini pernah dikerjakan oleh CV. Awali yang dikonfirmasi terkait berku- memeriksa pekerjaan sekaligus meniMandiri namun kontrak diputus rangnya dana pembangunan SMPN lainya untuk tindakan PHO baru sebelum pekerjaan rampung. Kemu- I Siberut Tengah mengaku, tidak seluruh uangnya dibayarkan. “Pekerdian setelah dilanjutkan dengan kon- mengetahui persoalan anggaran jaan hampir rampung, kita lihat traktor baru, ruang belajar baru ditam- secara persis, “Yang kita tahu hasilnya nanti semua urusan pembabah 4 ruang oleh Dinas Pendidikan pekerjaannya sudah di Pre Hand yaran baru diselesaikan setelah dinilai,” Kabupaten Kepulauan Mentawai Over (PHO/serah terima pertama katanya. mengingat jumah siswa yang bertam- pekerjaan), bicara saja langsung (g) FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

Siswa Asrama Salappak Buat Kolam Ikan dan Kebun MAILEPPET - Jauhnya jarak antara kampung dan pondokan pelajar membuat sebagian pelajar yang berasal dari pedalaman Siberut mesti mandiri dan hemat, hal itu mengingat terkadang kiriman dari orang tua di kampung kerap terlambat dan tersendat.

Mengatasi hal tersebut, siswa dari Salappak Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan dan sebagian dari Dusun Gotap Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah yang tinggal di Asrama Silugai Koat di Desa Maileppet, berinisiatif membuat kolam ikan tawar dan kebun FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

ASRAMA - Kondisi asrama Salappak dan Gotap di Desa Maileppet, Siberut Selatan

sayuran untuk menopang kebutuhan mereka sehari-hari selama belajar di ibu kota kecamatan.

Menurut Linus Salimu, Pengawas Asrama Silugai Koat, ide membuat kolam dan kebun berawal dari keluhan anak-anak yang kerap mengatakan mereka sering ‘kelaparan’. “Kadang mereka tidak selera makan jika hanya makan nasi atau pisang tanpa ikan,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 17 September.

Selain itu, lanjut Linus, dengan adanya ikan dan sayuran milik sendiri, anak-anak tidak perlu beli sehingga kiriman uang dari orang tua yang datang dengan jumlah yang terbatas dapat dihemat dan dipergunakan untuk keperluan yang lain. “Bisa untuk beli alat belajar, seragam atau yang lainnya,” ujarnya.

Linus menyebutkan, kolam

yang telah ia buat bersama 20 anak asrama berukuran 3X3 meter yang berlokasi di pekarangan asrama begitu juga dengan kebun sayuran.

Pekerjaan dilakukan tiap sore ketika anak-anak pulang sekolah.

Agar pekerjaannya teratur, kata Linus, kelompok anak dibagi dua, satu kelompok mengerjakan kebun dengan koordinator Laif sisanya membuat kolam yang dikomandoi Jimi. Lahan kebun yang telah selesai digarap Senin, 16 September rencananya akan ditanami mentimun, semangka dan kacang-kacangan.

“Lahan dan kolam sudah selesai digali tinggal penanaman bibit, mudah-mudahan tidak terkendala,” ujarnya.

Linus mengatakan, selain mendapat pasokan makanan, kegiatan ini juga untuk melatih anakanak untuk bekerja sama dan mandiri. (ls/g)

PENDIDIKAN Tinggal beberapa prosedur yang mesti dilalui menuju pencairan dana beasiswa berprestasi

Puailiggoubat

20

Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Tunggu Restu Bupati

Irman Jhon Bambang Sagurung

ebanyak 133 proposal mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi telah diseleksi Dinas Pendidikan Mentawai dan dinyatakan berhak menerima beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Seterusnya pencairan dana tinggal menunggu persetujuan Bupati Mentawai.

Samuel Haratua, mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beasiswa mahasiswa berprestasi Dinas Pendidikan Mentawai, mengatakan keterlambatan pencairan dana disebabkan perubahan aturan hukum yang melandasi kegiatan itu.

Samuel menyebutkan, ketika ia ditunjuk oleh dinas menjadi PPTK kegiatan itu, aturan yang dipakai berupa Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2013 yang diundangkan 6 Mei 2013 namun kemudian aturan itu berubah sehingga terjadi perubahan komposisi jumlah penerima dana karena mesti mengacu syarat pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 yang diundangkan pada 27 Juni 2013.

“Karena perubahan aturan itu, dana tak dapat secepatnya dicairkan,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 20 September.

Menurut Samuel, ketika ia masih menjabat, proposal mahasiswa yang diseleksi sebanyak 390-an orang hasilnya terpilih 180 orang kemudian diseleksi lagi untuk memenuhi kriteria

NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

S

DEMO - Ketua Formma Hanpra Deriko Saogo memimpin demontrasi menuntut beasiswa pendidikan untuk mahasiswa dicairkan Pemkab Mentawai, 6 Mei 2013 sesuai Perbup Perbup Nomor 25 Tahun 2013 maka didapat jumlah 133 mahasiswa.

“Dengan perubahan itu saya mengundurkan diri menjadi pengelola karena anggaran tersebut sulit untuk dicairkan, selanjutnya tugas tersebut dikerjakan Bu Serma,” ujarnya.

Sementara itu PPTK yang baru yang juga merangkap PPTK beasiswa mahasiswa kelembagaan Sermalina Maria mengatakan, mengacu pada Perbup Nomor 25 Tahun 2013, mahasiswa yang berhak menerima beasiswa berprestasi harus memiliki indeks

UN Tetap Digelar Tahun Depan JAKARTA - Meski terjadi pro kontra terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dalam sidang kelompok Konvensi Ujian Nasional yang digelar Kamis malam, 26 September, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim menegaskan, pihaknya tetap menggelar UN tahun depan.

Dalam sambutan penutupan acara konvensi, Musliar mengatakan, kalau ingin meningkatkan kualitas pendidikan, perlu ada ujian yang mengukur kompetensi peserta didik.

“Jika tidak ada ujian, tidak ada gunanya karena tak memadai untuk mengukur kompetensi siswa,” katanya di Gedung D lantai 3, Kompleks Kemdikbud, Senayan, Jakarta, Jumat, 27 September.

Sebagai faktor kelulusan siswa, lanjut Musliar, sidang konvensi menetapkan proporsi perbandingan nilai UN dan US (ujian sekolah) 60:40 dan secara bertahap proporsi tersebut akan dinaikkan tiap tahun.

“Sebagian butir-butir kesepakatan itu akan kita masukkan ke Prosedur Operasi Standar (POS). Sebelum POS definitif, kita akan minta masukan dari kepala dinas provinsi,” ujarnya.

Konvensi UN yang digelar Kemdikbud pada 26-27 September 2013 diikuti pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemdikbud, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Rektor, Badan Standar Nasional Pendidikan, Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. (g)

prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk perguruan tinggi negeri atau swasta akreditasi A. Untuk mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi swasta yang terakreditasi B IPK minimal 3.00, untuk perguruan tinggi yang terakreditasi C IPK minimal 3.25 dan untuk perguruan tinggi swasta yang belum terakreditasi IPK minimal 3,50, diubah dalam Perbup Nomor 25 menjadi IPK minimal 2,75.

“Beasiswa berprestasi ini agak rumit karena baru pertama kalinya dipegang oleh Dinas Pendidikan, sebelumnya hanya beasiswa kelembagaan yang dari awal dikelola oleh Dinas Pendidikan,” katanya, Senin, 23 September.

Selain itu, kata Serma, salah satu hal yang berubah dari Perbup Nomor 21 tahun 2013 menjadi Perbup Nomor 25 tahun 2013 yakni, mahasiswa mesti menyertakan kartu keluarga, karena dari hasil verifikasi di lapangan ternyata

banyak mahasiswa yang bukan dari Mentawai tapi menumpang di kartu keluarga lainnya yang berdomisili di Mentawai.

Dari 300-an proposal mahasiswa yang masuk, lanjut Serma, setelah diverifikasi sesuai dengan Perbup menciut menjadi 180 proposal. Kemudian dilakukan verifikasi lagi yang akhirnya menghasilkan 134 proposal.

“Namun ketika diteliti lagi ada mahasiswa yang KTP-nya tidak jelas, maka ditetapkan 133 proposal,” jelasnya.

Namun setelah dikoordinasikan dengan kepala bagian hukum Mentawai, lanjut Serma, muncul pertanyaan yakni penentuan pemberian beasiswa tersebut apakah bagi mahasiswa semester genap atau semester ganjil. “Maka kita kembali melakukan rapat penentuan apakah mahasiswa yang semester ganjil atau semester genap. Kalau semester genap dulu maka akan dikurangi dari 133 proposal,” katanya.

Sermalina menyebutkan, apabila pemberian bantuan jatuh pada semester genap pada proposal hasil verifikasi maka akan ada kesempatan pada mahasiswa lainnya untuk mendapatkan beasiswa dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan perbup.

“Nantinya proposal yang baru ini akan ditambahkan dengan mahasiswa semester ganjil hasil verifikasi sebelumnya,” jelasnya.

Sermalina mengatakan, akan ada tim khusus dan PPTK tersendiri yang akan mengurus beasiswa berprestasi karena tim ini akan lebih banyak berada di Padang untuk koordinasi dengan perguruan tinggi mahasiswa.

“Saya hanya membantu sementara untuk merampungkan ini karena saya juga sebagai PPTK beasiswa kelembagaan dan juga punya tugas pokok di Dinas. Ke depan kita berharap ada PPTK baru terkait dengan beasiswa prestasi ini,” harapnya.

Menurut Sermalina, tinggal beberapa tahapan yang dilalui timnya sebelum pencairan dana yakni, tandatangan kepala Dinas Pendidikan, sekretaris daerah terakhir pengesahan oleh bupati dan bagian keuangan daerah.

“Kalau ini sudah selesai maka tinggal transfer ke rekening mahasiswa masingmasing sebesar Rp1,5 juta. Kita terpaksa kejar bupati ke Padang atau dimana pun ia melakukan kunjungan kerja agar proses ini cepat selesai,” ujarnya.

Akan tetapi, Serma mengatakan, terdapat perubahan kembali terhadap aturan yang telah ada.

“Terakhir, koordinasi dengan Kabag Hukum Pemda Mentawai, Perbup Nomor 25 Tahun 2013 telah diubah bupati,” ujarnya melalui telepon seluler, 30 September lalu tanpa merinci perubahan regulasi tersebut. (g)

SMAN I Siberut Selatan Kekurangan 15 Guru MAILEPPET - SMAN I Siberut Selatan masih kekurangan 15 guru bidang studi, ketiadaan guru bidang studi tersebut diajarkan oleh guru yang bukan bidangnya.

Kepala SMAN I Siberut Selatan Yubob Salim mengatakan, guru bidang studi yang belum ada yakni sosiologi, sejarah, Bimbingan dan Konseling (BK), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bahasa asing, pendidikan jasmani dan staf kantor.

“Selama ini kekurangan guru ditutupi dengan adanya guru honor

dan mahasiswa yang praktek lapangan,” katanya kepada Puailiggoubat, Rabu, 18 September.

Untuk itu, Yubob sangat berharap kepada pemerintah untuk menetapkan guru PNS pada bidang studi yang belum ada guru di sekolahnya. Selain guru, lanjut Yubob, fasilitas sekolah berupa jaringan internet belum ada.

“Jaringan internet di sekolah lama ada satu, namun ketika sekolah pindah ke Maileppet jaringan itu tak bisa dimasukkan karena sinyal Telkomsel tidak menjangkau daerah tersebut,”

ujarnya.

Selain kedua hal yang telah disebutkannya, Yubob menyebutkan, sekolahnya sangat membutuhkan pembangunan pagar dan penambahan tiga lokal baru agar proses belajar lebih kondusif. Untuk saat ini lokal yang ada di SMAN I Siberut Selatan sebanyak 22 ruangan yang terdiri dari kelas X dan kelas XI-XII jurusan IS masing-masing memakai 8 lokal, sementara jurusan IA sebanyak 6 lokal. (bbr/g)

Puailiggoubat NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

Perlu ada BBM khusus nelayan agar pasokan dan harga ikan tetap stabil

21

BBM Mentawai Mahal dan Langka FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

eski Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) BBM bersubsidi untuk pengecer dan harga eceran tertinggi minyak tanah untuk pangkalan dengan SK bupati No.188.45-264 Tahun 2013 pada 19 Agustus 2013, namun harga jual yang dipasang oleh beberapa oknum pengecer melampaui HET. Menurut HET yang ditetapkan Bupati, harga eceran BBM per liter jenis premium atau bensin Rp7.500, solar Rp6.500 dan minyak tanah Rp5 ribu..

Dari Pantauan Puailiggoubat di Sikabaluan, Siberut Utara, harga jual bensin Rp8.500 per liter di tingkat pangkalan dan naik lagi berkisar Rp10 ribu-Rp15 ribu per liter di kalangan kios pengecer. Sementara minyak tanah, harga jual di pangkalan Rp5 ribu per liter, namun di tingkat pengecer dijual Rp7 ribu per liter. Di Tuapeijat ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai harga jual bensin di tingkat pengecer berkisar Rp9 ribu hingga 10 ribu per liter.

Anehnya di Tuapeijat, keberadaan BBM bersubsidi jenis premium hilang di tingkat pangkalan dan pengecer satu hingga dua hari setelah kapal pengangkut dari Padang menyalurkan BBM. Seterusnya akan muncul menjelang datangnya kapal pengangkut BBM dengan harga kisaran Rp10 ribu hingga 15 ribu per liter.

Menjawab persoalan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Mentawai Lubis Sabelau mengatakan, persoalan utama di Men-

M

BAWA BBM - Tiga pemuda susah payah mendorong drum berisi BBM di jalan Sikabaluan-Monganpoula Kecamatan Siberut Utara yang rusak parah tawai adalah ketersediaan BBM khusus jenis premium ataubensin karena sebagai daerah kepulauan ketersediaan BBM sangat penting.

“Bukan harga jual tapi ketersediaan stok bensin itu yang penting di Mentawai,” katanya pada Puailiggoubat, Selasa, 24 September.

Lubis membandingkan, di daerah tanah tepi (Padang) untuk melakukan koordinasi atau perjalanan ke suatu daerah hanya membutuhkan BBM sebanyak 30 liter, sementara di Mentawai karena menggunakan tranportasi laut membutuhkan BBM 100 hingga 200 liter sekali jalan.

“Kondisi kita seperti itu dan ini yang kita hadapi di Mentawai,” ujarnya.

Menurut Lubis, salah satu cara agar BBM di Mentawai mencukupi khusus-

Mesin Pabrik Es Batu DKP Rusak, Nelayan Kesulitan Awetkan Ikan TUAPEIJAT - Tingginya kebutuhan es batu untuk mengawetkan ikan oleh nelayan tidak disertai dengan keberadaan pabrik pembuat es.

Sebelumnya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Mentawai membangun fasilitas itu namun hanya beroperasi tiga bulan.

“Saat ini pabriknya tidak beroperasi karena ada alat yang rusak, ke depan akan diperbaiki untuk memasok batu es untuk nelayan,” kata Sekretaris DKP Mentawai Priadinata pada Puailiggoubat, Selasa 24 September.

Sebelum diperbaiki dan dioperasikan nanti, kata Priadinata, pihaknya telah mendata kebutuhan batu es nelayan. “Kita telah menghitung berapa banyak es yang dibutuhkan nelayan setiap hari untuk memastikan seberapa banyak es nanti akan diproduksi jika pabriknya beroperasi kembali agar tidak mubazir atau kurang,” ujanya.

Priadinata mengatakan, selama ini nelayan yang ada di sekitar Tuapeijat hanya menggunakan batu es yang dijual pedagang dan sebagian mendatangkan batu es batangan dari Padang yang dimasukkan langsung ke dalam fiber ikan.(bs/imj/g)

nya premium yakni tiap pulau atau kecamatan harus memiliki APMS. Pertamina mesti mengaktifkan kembali POM bensin yang ada di Sikakap.

“Kemarin ini ada tiga APMS yang kita usulkan dan sudah satu tahun lebih belum ada tindaklanjut,” katanya.

Ke depan, lanjut Lubis, mesti ada koperasi yang mau memasok BBM di Mentawai karena selama ini koperasi yang ada hanya untuk koperasi kayu dan pengadaan barang, sementara untuk pengadaan BBM tidak ada. “Ini salah satu target kita ke depan,” ujarnya.

Terkait dengan pengawasan BBM, Lubis menyebutkan, pihaknya tidak

bisa mengambil langkah jauh karena dinas tidak bisa mengawal secara langsung mulai dari datangnya BBM hingga pendistribusian ke masyarakat.

“Kalau dinas yang langsung kelola bisa dijamin pengawasannya, untuk itu dibutuhkan kerjasama antara dinas, kecamatan, penegak hukum dan masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, langkanya BBM di Mentawai membuat nelayan kesulitan beroperasi, hilang timbulnya BBM di Tuapeijat memaksa nelayan membeli bahan bakar yang mahal agar bisa melaut.

Sementara sentral pengisian BBM

jenis solar di TPI Tuapeijat yang diharapkan memenuhi kebutuhan nelayan hingga saat ini belum beroperasi.

“Masih dalam tahap pengurusan izin ke Pertamina dan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Priadinata, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai saat ditemui Puailiggoubat di ruang kerjanya, Selasa, 24 September.

Jika dilihat jenis mesin yang dipakai nelayan di kawasan Jati Desa Tuapeijat Kecamatan Sipora Utara, kebanyakan diantaranya menggunakan mesin pompong yang memakai bensin, sementara yang memakai mesin berbahan bakar solar hanya beberapa kapal ikan saja.

Namun menurut Priadinata, hal itu tidak menjadi masalah karena petugas dari DKP telah melakukan pendataan nelayan dan jenis kebutuhannya. “Ini yang akan kita pedomani nanti,” ujarnya.

Namun Priadinata belum bisa menunjukan data nelayan dan kebutuhannya, “Yang jelas data itu ada, ke depan setelah beroperasi pengisian BBM jenis solar bagi nelayan akan kita sampaikan,” katanya.

Sementara itu Lubis Sabelau beberapa waktu lalu mengatakan, jika kebutuhan BBM nelayan sangat besar dan mendesak maka perlu dipikirkan BBM khusus bagi mereka.

“Kita berharap ke depan DKP tidak hanya menyediakan solar karena banyak nelayan kita yang menggunakan bensin dalam melakukan aktifitas melaut,” katanya. (g)

Pasar Segera Dibangun di TPI Tuapeijat TUAPEIJAT - Meski tak berfungsi sejak dibangun pada 2006 silam hingga September 2013, namun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) milik Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai yang berlokasi di KM 2 Tuapeijat tetap dibenahi.

Tahun ini, pemerintah kembali menggelontorkan dana rakyat sebesar Rp1,647 miliar untuk membangun pasar ikan di TPI itu yang dikerjakan kontraktor dari PT. Hutabaru Selaras.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai (DKP) Priadinata mengatakan, jika pasar ini selesai dibangun diharapkan aktifitas pendaratan dan penjualan ikan bisa dilakukan di TPI bukan di sekitar kawasan pantai Jati, Desa Tuapeijat.

“Jika pembangunan pasar rampung, kami berharap masyarakat khususnya nelayan mau direlokasi karena kawasan Jati sebagai lokasi wisata harus bebas dari pondok atau

lapak penjualan ikan oleh nelayan,” katanya saat ditemui Puailiggoubat, Selasa, 24 September.

Menurut Priadinata, selain tempat penjualan ikan, keberadaan TPI ini juga bertujuan menyeleksi jenis ikan yang layak dijual ke luar negeri (ekspor), luar Mentawai dan juga di pasar lokal.

“Selama ini nelayan sendiri yang melakukannya dengan menjualnya di Padang, padahal ikan tersebut berkualitasnya ekspor. Ini yang mau kita lakukan ke depan agar ekonomi nelayan meningkat,” ujarnya.

Salah satu langkahnya, lanjut priadinata, yakni melakukan sosialisasi dan melengkapi sarana pendukung di TPI. “Berdasarkan survei yang dilakukan DKP pada umumnya nelayan mau direlokasi dengan syarat sarana pendukung lengkap,” katanya.

Fasilitas yang akan dilengkapi DKP berupa persediaan air tawar

untuk kapal nelayan, BBM dan batu es untuk mengawetkan ikan selama di laut. “Persediaan air tawar kapal kemungkinan akan bekerjasama PDAM agar memasukkan jaringannya ke TPI,” katanya.

Saat ini, di komplek TPI Km 2,5 Tuapeijat ini terdapat beberapa bangunan seperti gudang pengeringan ikan, pabrik es, dermaga, Pertamina Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) dengan kapasitas tangki 4.500 liter, perumahan pegawai, dan bangunan lainnya. Namun sejak beberapa tahun silam bangunan tersebut didirikan belum berdampak positif bagi para nelayan.

Jamili, seorang penjual ikan di kampung Jati meragukan keseriusan DKP dalam hal pengelolaan tersebut.

Ia bersedia saja direlokasi namun berbagai fasilitas yang ada di TPI belum dikelola dengan baik, katanya 29 September. (bs/imj/g)

22

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013

Bupati Janji Bangun Pabrik Singkong di Siberut MUARA SIBERUT - Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet menjanjikan kepada warga membangun pabrik pengolahan singkong di Siberut.

“Tahun depan datang kita merencanakan mendirikan pabrik singkong di sini (Siberut),” katanya saat memberi sambutan kepada warga dalam acara penanaman 1 miliar pohon di Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan, Kamis, 19 September.

Dalam acara yang turut dihadiri sejumlah SKPD seperti kepala Dinas Kehutanan Mentawai, kepala Dinas Sosial, kepala Dinas Pertanian, muspika dan kapolres Mentawai, Yudas mengatakan, rencana itu muncul karena keprihatinannya melihat ibu-ibu di Siberut melakukan pekerjaan kasar layaknya laki-laki seperti menjadi buruh angkut. “ Dengan adanya pabrik ini nantinya, harapn kita tidak ada lagi ibu-ibu yang menganggur dan hasil komoditi lebih bernilai lebih,” ujarnya.

“Saya senang mendengar informasi seperti itu, semoga apa yang direncanakan dan yang telah disampaikan bupati bukan omong belaka,” kata Katarina, salah seorang warga. (bbr/g)

Warga Maileppet Tanam Karet MAILEPPET - Berkaca pada kegagalan ketika menanam kakao yang dimulai pada tahun 2005 lalu, warga Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan mulai menggalakkan penanaman karet.

Dalam diskusi budidaya tanaman karet yang digelar di kantor Desa Maileppet, Kepala Desa Maileppet, Idris Siregar, mengingatkan semua warga yang telah mendapatkan bibit karet yang dibeli dari Anggaran Dana Desa (ADD) agar serius menanam karet.

“Dari pantauan saya, masih ada beberapa warga yang belum memasukkan bibit tersebut ke dalam polibag, untuk itu saya minta segera di-polibag-kan agar tidak sia-sia dan memberi dampak ekonomi yang positif ke depan,” katanya dalam acara yang dihadiri 28 warga, Senin, 9 September.

Idris menjanjikan kepada warga, jika mereka serius menanam karet maka ia akan berusaha memfasilitasi mereka mengikuti beberapa pelatihan di kabupaten atau studi banding ke daerah lain untuk menambah pengetahuan terkait tanaman itu.

Sementara itu, Ewis Julianti dari lembaga Fajar Harapan yang turut memberikan penyuluhan teknik menanam karet menyebutkan, pihaknya akan serius mendampingi warga menanam karet. “Kami akan terus pantau dan dampingi sampai warga berhasil secara ekonomi,” katanya .

Bernadus, salah seorang warga mengatakan, warga serius mengembangkan tanaman ini namun permasalahannya tingkat kesuburan tanah di Maileppet kurang sehingga mereka membutuhkan pupuk agar hasil maksimal. (bbr/g)

Idenya sederhana, namun berkat keseriusan kue yang dibuat ibu-ibu Magosi mulai dipasarkanke beberapa daerah di Mentawai

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Legen Satoinong

ue buatan PKK Dusun Magosi, Desa Muntei, Kabupaten Mentawai saat ini telah menjajal beberapa pasar di Mentawai, kue telah didistribusikan di Sikakap, wilayah Muara Siberut dan ibu kota kabupaten Mentawai di Tuapeijat sejak akhir Agustus 2013.

Menurut Mariani Peranginrangin, kegiatan distribusi kue tersebut berawal dari pelatihan pembuatan kue satu hari yang diberikan kepada kelompok PKK Dusun Magosi, Salappak dan Bekkeiluk pada 2 Agustus 2013. Pelatihan itu diberikan menurutnya karena prihatin terhadap kondisi ekonomi warga di tempat itu.

“Awalnya hanya pelatihan, namun melihat semangat dari ibu-ibu tersebut maka terpikir pula bagaimana mengembang usaha ini bukan hanya sekedar ilmu namun turut memberi dampak positif pada peningkatan ekonomi warga setempat,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 17 September.

Mariani mengatakan, pelatihan yang diberikan berupa pembuatan kue dan selai dari bahan sagu dan nenas. Pilihan itu, katanya karena bahan baku untuk membuat kue gampang didapat di daerah itu.

K

JEMUR IKAN - Nelayan Dusun Nangnang Desa Sikabaluan menjemur ikan kering

Kue Magosi Jajal Pasar Mentawai “Kue bukan hanya dari bahan seperti terigu yang didatangkan dari luar, apalagi sagu bisa kita kirim ke Tuapeijat sampai Jakarta,” ujarnya.

Mariani menyebutkan, dari keseriusan ibu-ibu tersebut dihasilkanlah kue dalam jumlah banyak namun kondisi daerah tersebut tidak mendukung pemasaran karena ruang terbatas, maka jalan satu-satunya yakni menjual ke luar.

Lanjut Mariani, dengan sistim jaringan ia mulai memfasilitasi ibuibu tersebut untuk menyalurkan kuekue ke beberapa wilayah di Menta-

wai. Di Sikakap, ia memanfaatkan jaringan di Pastoran Sikakap, di Tuapeijat kue tersebut dijual oleh salah satu temannya sementara di Muara Siberut ia jual sendiri.

“Pengiriman lewat kapal antar pulau kadang dengan speed boat,” ujarnya Harga kue per paketnya, kata Mariani, bervariasi tergantung jenis dan ukurannya, kue yang berukuran seperempat dijual Rp25 ribu, ukuran 2 ons dijual Rp10 ribu dan kue bolu dijual seharga Rp40 ribu.

Melihat kegiatan itu ditanggapi

serius dan mulai berjalan lancar, Mariani berniat mengembangkan kegiatan itu di Dusun Rokdok Desa Madobak dengan mengajarkan pembuatan kue dari otak ikan tenggiri.

“Nanti kita akan berangkat ke tempat itu, jadwalnya telah kita buat, “ katanya.

Tulia, salah seorang pengurus PKK Magosi mengatakan, kegiatan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami. “Dari ilmu yang kami dapat, kami dapat membuat kue untuk dijual,” katanya saat ditanya Puailiggoubat, Minggu, 4 Agustus lalu. (g)

Warga Puro Bersiap Panen Padi Perdana PURO - Warga Puro Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan yang menanam padi secara swadaya bersiap menyambut panen padi perdana.

Menurut perkiraan Indah (36), salah seorang petani, panen akan dilakukan seminggu lagi melihat beberapa buah padi sudah mulai menguning. “Kemarau saat ini cocok untuk melakukan panen selain itu mempercepat proses pematangan bulir padi,” katanya kepada Puailiggoubat, Sabtu, 21 September.

Indah mengatakan, banyak diantara warga yang telah menanam padi secara swadaya namun baru 5 kepala keluarga yang padinya akan panen dalam waktu dekat ini sementara yang lain masih proses pertumbuhan.

Membandingkan harga beras

yang mahal mencapai Rp200 ribu per karung berat 20 kilogram, kata Indah, panen saat ini sangat

membantu kehidupan keluarganya karena mereka tak perlu beli beras lagi. “Meski sawah tidak sampai 1 FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

KERIPIK - Keripik dan kue yang diproduksi ibu-ibu di Mentawai yang dipajang saat jambore PKK di Siberut Utara, Juni 2013

hektar namun saya bersyukur buah padi tidak ada yang rusak,” ujarnya.

Salmon (42), warga lain menyebutkan, selama ini pengolaan padi dilakukan secara tradisional baik saat menanam maupun panen nanti. “Kami masih mengandalkan penumbuk tradisional (lesung) sebagai penggiling bulir padi karena belum ada mesin, mudah-mudahan padi tidak diserang hama menjelang panen,” katanya.

Untuk itu, Salmon berharap kepada pemerintah untuk membantu mereka menyediakan mesin pengiling padi karena kegiatan bersawah akan mereka lakukan secara berkelanjutan.

“Lambat laun bersawah ini akan menjadi andalan ekonomi warga, maka harapan kita pemerintah juga mendukung meski bukan bagian kelompok tani yang mereka bentuk,” ujarnya. (bbr/g)

23

Puailiggoubat NO. 273, 1 - 14 oktober 2013 FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Suara Daun Roberta Sarogdok

Jemput Bola Membangun Huntap, Menjebakkah?

H

K

epulauan Mentawai ditemukan Vornelis Pietersz di abad 17. Saat itu dia melakukan pelayaran ke Pulau Pagai dengan kapal-kapal dagang Belanda di bawah kepemimpinan Van Neck. Pulau-pulau itu lalu diberi julukan Nassau (1600), sebagai penghormatan terhadap keluarga raja dari Kerajaan Belanda.

Hingga tahun 1620 kemudian, pulau-pulau itu masih didatangi oleh oang-orang Belanda lainnya yang sesudah itu tidak ada lagi yang pergi ke sana.

Dalam buku De Mentawai eilanden, yang ditulis oleh seorang Belanda dengan inisial K, antara lain menyatakan, bahwa orang Portugis pun tidak pernah mendarat di Kepulauan Mentawai. Pelayaran mereka dari India ke Sumatera hanya melayari pantai-pantai pesisir Barat yang dekat dengan beberapa pelabuhan Sumatera.

Pantai barat Kepulauan Mentawai tidak aman, terdapat teluk-teluk yang sangat berbahaya, ditambah dengan ancaman ombak ganas dari lautan India.

Disebutkan bahwa seorang bernama John Davis, berpangkalan di Selat Siberut pada 19 Juli 1605 untuk mencari air minum. Setelah peristiwa itu tidak disinggung lagi tentang Kepulauan Mentawai itu.

Pada tahun 1663 Wouter Schouten mencatat dalam buku harian pelayarannya nama-nama Pulau Mintaon (Siberut), Goed Fortuin (Sipora), dan Nassau (Pulau Pagai).

Nama-nama itu tercatat dalam

sebuah peta yang diterbitkan bangsa Portugis tahun 1606.

Menurut William Marsden dalam Sejarah Sumatra, laporan utama dan pertama mengenal kepulauan Mentawai ditulis oleh Randolph Marriot tahun 1749 dan oleh John Saul tahun 1750-1751, serentak dan bersamaan dengan catatan kapten Thomas Forrest 1757.

Semua karya tersebut disimpan dalam karangan Dalrymple menjadi laporan pelayaran bersejarah, dari Fort Marlborough (Bengkulu), dalam mengarungi pulau-pulau yang terdapat di sekitar pantai barat Pulau Sumatra.

Dari dokumen-dokumen Christie, yang dikutip oleh Veth, diketahui pula bahwa kunjungan-kunjungan Marriot dan Saul bermaksud mendirikan sebuah usaha perkebunan merica. Nampaknya usaha itu gagal. Selanjutnya laporan tersebut tidak ditemukan lagi, yang tinggal hanya beberapa nama yang tercatat dalam karangan John Crisp tahun 1799.

John Crisp yang menjadi pegawai Company Inggris India Timur, menduduki pusat pada Fort Marlborough (Bengkulu), beberapa kali mengunjungi Mentawai (1792), laporannya “An Account of The Poggy or Nassau Island, Lying Off Sumatra� yang diterbitkan di London 1799, penting sekali karena merupakan sumber penimbaan pertama bagi mereka yang menulis tentang Mentawai di kemudian hari.

Pada tahun 1825, yakni setelah

berakhirnya penjajahan Inggris, Mentawai dinyatakan sebagai hak Belanda dan disatukan dengan Pulau Nias dan Kepulauan Batu. Kekuasaan itu itu diberikan oleh perwakilan Belanda di Padang, dalam bentuk surat keputusan bertanggal 20 Desember 1825, No. 18. Tapi surat keputusan itu dianulir setahun kemudian karena dinilai terlalu mahal.

Pada tahun 1828, Pulau Pagai disewakan oleh Pemerintah Belanda sebanyak 400 gulden. Dalam tulisan Hansen, tentang penyewaan itu, tidak dijelaskan dari siapa penguasa Belanda dapat menyewa pulau itu.

Dianggap bahwa kepulauan itu diterima Inggris yang tinggal di Bengkulu. Tiga tahun kemudian sewa menyewa itu habis, dalam kurun waktu yang agak lama.

Terkadang kapal-kapal perang dikirim untuk mengunjungi pulaupulau itu. Von Rosenberg sebagai Asisten Perwira, sekaligus juga sebagai juru gambar yang melayani Company, berkunjung ke Mentawai pada tahun 1847, dan bermukim di sana selama tiga bulan. Von Rosenberg menuliskan hasil riset selama enam bulan.

Hasil riset membuat dan mendorong penguasa Belanda untuk mengirim sebuah kapal ke sana dengan tujuan mengesahkan kedudukan Belanda atas pulau itu.

Untuk menghalangi percobaan Inggris menduduki Mentawai, tahun 1849 ditanam Perwakilan Pemerintah Belanda di Mentawai. Pada tahun 1853, atas putusan

Pemerintah Hindia Belanda, beberapa kapal perang dikirim ke Mentawai guna membuka kontak baru dengan mereka. Menurut Mess, sampai tahun 1864, kepulauan Mentawai belum termasuk sebagai wilayah kuasa pemerintah Belanda. Status pulau itu masih kabur, karena pada mulanya dahulu Inggris yang menduduki Pulau Sumatra.

Dengan Surat Keputusan tanggal 10 Juli 1864 No. 14, Staatsblad No. 104, diumumkan bahwa; “Pulau Nias, Kepulauan Batu, Kepulauan Mentawai dan Enggano semuanya termasuk dalam kekuasaan Pemerintah Belanda�.

Pada waktu itu surat keputusan tersebut belum dianggap penting, walaupun secara tertulis sudah punya kekuatan hukum.

Baru kemudian Surat Keputusan itu dirasa penting karena bisa dimulai pembukaan hubungan, bukan saja dengan suku-suku yang ada di Pulau Sumatra, melainkan juga dengan orang-orang Barat, yang sama-sama berminat menguasai Kepulauan Mentawai.

Mess menambahkan dalam catatannya, bahwa pengumuman Dekrit itu adalah untuk membela hak-hak suku Mentawai dan penugasannya diserahkan kepada negara yang paling maju.

Keputusan itu membuahkan hasil yang baik.

(Sumber: Stefano Coronese; Kebudayaan Suku Mentawai; Grafidian Jaya Jakarta; 1986)

ampir dua bulan berlalu, telah memberikan kebahagian yang tersendiri bagi masyarakat tentang cerita pembangunan hunian tetap.

Pembangunan huntap ini dijemput langsung masyarakat bersama Pemerintah Mentawai ke Jakarta, dan seterusnya ada langkahlangkah yang dibuat untuk percepatan penyelesaian huntap.

DPR juga sudah menyetujui pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) bencana Mntawai.

Dana yang sudah disetujui oleh Pemerintahan Pusat sebesar Rp300 miliar lebih yang sebelumnya ditarik Kementerian Keuangan sekarang sudah dikembalikan guna melanjutkan pembangunan huntap.

Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan huntap sampai pada sarana dan prasarana dan kebutuhan lainnya yang selama ini tertunda dan didiamkan akan segera terwujud.

Pembangunan huntap tersebut sudah harus selesai pada akhir tahun ini, dengan demikian waktu yang tersedia hanya 3 bulan. Kita tentu berharap target penyelesaian huntap selesai karena pelaporan keuangan sampai per 31 Desember dan tutup anggaran 17 Desember pada instansi pemerintahan.

Namun dibalik keberhasilan mendorong percepatan huntap dengan menjemput bola ke Jakarta, sejumlah perubahan dalam pengelolaan RR Mentawai terjadi.

Kini, semua dikelola melalui Sekretariat Bersama (Sekber) di Tuapeijat. Meski Sekber terdiri dari instansi lintas sektoral seperti BNPB, BPBD Sumbar dan BPBD Mentawai, namun peran besar Pemerintah Sumbar diperkecil.

Dengan kondisi ini, apakah dari segi aturan dan prosedur dan dari segi administrasinya telah disiapkan oleh pemerintah daerah ?

Jangan sampai karena ingin segera menyelesaikan huntap, abai dengan aturan hukum dan proses administrasi yang lengkap sehingga bisa menjebak kepala pemerintah itu sendiri. Harus jelas aturan hukum soal pelimpahan wewenang Pusat ke daerah.

Semoga pembangunan huntap bisa berjalan dengan baik dan akhirnya tidak ada lagi yang menangis. z

24

Puailiggoubat NO. 273, 1 - 14 Oktober 2013