276

4

MASUK DALAM LOKASI RKT PT SSS, DUA SUKU SALING KLAIM LAHAN MENTAWAINEWS

5

MENTAWAINEWS

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

7

TIGA TERDAKWA KORUPSI RUGIKAN NEGARA RP201 JUTA 15

N

o.

-3 2 0 Ta No hu 76 ve n X m I be r2 01 3 HARGA ECERAN RP 3000

MENTAWAINEWS

MENTAWAI BUTUH INVESTOR PEMBANGUNAN PELABUHAN MARINA

Puailiggoubat NO. 276, 15 - 30 November 2013

Uggla Telu sia sai dewan sibara ka PDS rakua arapajo sia, tapoi arapatarekngan tubudda masilawan SK PAW nenda - 3

Teludda nenda bulat arapakatai bulagat paroman kaujet kasirimanua siorak teteu samba tsunami Mentawai 2010 - 7 Sagai, gettek sambat bagok rabailiu akenia kek berak bulek imemet komen ka pulaggajat samba imabuak sakinia - 9 Aimasele NIK nene’ kalulut maigi peilek sia sakalaggaijat sipakei NIK KTP siburu bagei taupei anai KTPda - 11 Taipei tupnia guru ibailiu puaigaiyat togat sekolah marepek, kek taitcok statistik 36 puagaiyat ka Mentawai tau pet alepak ka SD - 18 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masigalai puberekat sibau, bulek tak sarat masikaroni berak sibara ka laggai sabagei - 21

COVER DEPAN: 1 FOTO: RUS 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Tuapeijat) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Horas Marohatta Tasilipet (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Dominikus Sabulat (Siberut Barat Daya) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Dari Redaksi

K

abar mengejutkan datang dari DPRD Mentawai, tiga anggotanya dari Partai Damai Sejahtera akan diberhentikan dan segera dilantik penggantinya. Alasan pemecatan karena adanya rekomendasi DPP PDS untuk mengganti mereka. DPP menilai, ketiganya tidak loyal pada partai saat Pemilihan Kepala Daerah Mentawai dua tahun lalu, ditambah dua diantara menjadi caleg partai lain dalam Pemilu 2014. Berita tentang PAW tiga anggota DPRD ini menjadi laporan utama

2

Rubrik Laggai, Dekatkan Pembaca dengan Mentawai Puailiggoubat edisi ini.

Selain itu, edisi ini Puailiggoubat juga menyajikan berita tentang melonjaknya harga kebutuhan pokok di Mentawai khususnya Tuapeijat. Kenaikan harga yang sudah mengalami fluktuasi sejak beberapa bulan ini membuat masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menjelang tutup tahun ini, Puailiggoubat juga berkesempatan mewawancarai Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet terkait

program prioritas 2014. Hasil wawancara tersebut diturunkan dalam bentuk beberapa berita.

Edisi ini kami juga menyajikan rubrik baru yakni Laggai. Rubrik ini berisikan informasi terkait profil laggai/nagari/desa yang ada di Mentawai. Rubrik ini akan dihadirkan bergantian dengan rubrik opini.

Dengan sajian halaman ini, kami berharap pembaca semakin dekat dengan Mentawai. Selamat membaca.

3

Puailiggoubat NO. 276, 15 - 30 November 2013

Ketiganya merasa dizalimi. Merekapun akan segera mengambil langkah untuk melawan SK PAW itu.

Rus Akbar Bambang Sagurung

TIGA ANGGOTA DPRD

DARI PDS AKAN DIGANTI FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

iga anggota DPRD Mentawai dari Partai Damai Sejahtera (PDS) segera diganti. Ketiganya dicopot terkait dukungan dalam Pilkada Mentawai dua tahun lalu yang membelot ke calon lain. Ditambah, dua orang diantaranya menjadi calon legislatif partai lain untuk Pemilu 2014.

Pemberhentian ketiganya mendapat kepastian setelah Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengeluarkan Surat Keputusan tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk tiga orang anggota DPRD Mentawai dari Partai Damai Sejahtera (PDS).

Surat yang tertanggal 23 Oktober 2013 tersebut terbagi tiga nomor. Nomor 171-832-2013 menjelaskan Isar Taileleu dari Daerah Pemilihan IV, Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sikakap digantikan oleh Dursen. Nomor 171-833-2013 menyatakan Pendeta Er Sapalakkai dari Dapil III Sipora digantikan oleh Kurpi.

Sedangkan Nomor 171-834-2013 anggota DPRD Mentawai yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Nikanor Saguruk digantikan oleh Erol Sondakh.

Surat keputusan tersebut keluar menjawab surat Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dengan nomor 160/ 401/Bup-KM/2013, Nomor 160/402/ Bup-KM/2013 dan Nomor 160/403/ Bup-KM/2013, tertanggal 27 September 2013 perihal PAW anggota DPRD Mentawai, Isar Taileleu, Pendeta Er Sapalakkai dan Nikanor Saguruk. Kemudian menimbang surat keputusan KPU Mentawai Nomor 43/ KPU-Kab-003.435089/VIII/2013, Nomor 44/KPU-Kab-003.435089/VIII/ 2013, Nomor 45/KPU-Kab003.435089/VIII/2013, tertanggal 23 Agustus 2013 tentang PAW. Meski sudah ada surat keputusan tersebut, DPRD Mentawai belum mengagendakan sidang paripurna pelantikan PAW tersebut. Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDS Mentawai, Erol Sondakh mengatakan, proses PAW ini tidak semulus yang dibayangkan.

Erol yang menjadi pengganti Nikanor dalam PAW mengatakan, surat pemecatan terhadap tiga anggota DPRD itu bermula ketika dua anggota DPRD yang diusung PDS ini lompat pagar ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Isar Taileleu maju mencalonkan diri nomor urut 1 untuk

T

TUNJUKKAN BERKAS - Wakil Ketua DPRD Mentawai dari PDS, Nikanor Saguruk menunjukkan berkas hasil Rapimnas sebagai landasan untuk maju kembali sebagai caleg pada Pemilu 2014 dari partai lain wilayah Sikakap, Pagai Selatan dan Pagai Utara dan Nikanor maju dengan nomor urut yang sama untuk daerah pemilihan Siberut Tengah, Selatan, dan Barat Daya.

“Otomatis mereka telah menyatakan mengundurkan diri dan berhenti dari PDS karena mereka telah memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai Nasdem,” katanya pada Puailiggoubat, 11 November lalu.

Sejak itu, Erol bersama kawankawan yang memiliki kesempatan menggantikan posisi mereka di DPRD tersebut mengupayakan untuk mengisi kepengurusan PDS Mentawai, tentu berdasarkan SK dari Dewan Pengurus

Pusat (DPP).

Selanjutnya, kata Erol, Ketua DPW PDS Sumbar Ely Ambarita merespon dan meminta untuk melanjutkan pembahasan PAW tersebut ke Dewan Pengurus Pusat. “Setelah kami mendapatkan SK dari DPP PDS di Jakarta, maka kami menindak lanjuti usulan PAW ini, walaupun di tengah perjalanan ada pihak-pihak tertentu berupaya menunda-menunda bahkan ada indikasinya supaya PAW tidak berjalan.

Indikasi tersebut adanya upaya melakukan inisiasi ke DPW dan DPP, puncak inisiasi atau lobi-lobi agar PAW ini tidak berjalan dila-kukan kepada ka-mi, saya katakan ini sedang diproses,” kata-nya.

Hambatan lain saat SK Gubernur Sumbar keluar, ada pihak yang berupaya menutupnutupi SK itu padahal Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko telah mengeluarkan disposisi, 1 November lalu, untuk menindak lanjuti SK itu.

Lalu, lanjut Erol, pada rapat penyusunan agenda DPRD untuk bulan November ini ternyata tidak ada agenda pelantikan PAW, namun

yang ada agenda-agenda lain. Alasan pelantikan PAW tidak diagendakan DPRD karena mereka belum menerima SK Gubernur.

Lantaran tidak ada agenda pelantikan PAW DPRD, Senin 11 November lalu, tiga calon PAW itu menemui Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko.

Dari pertemuan itu, Hendri berjanji akan merevisi hasil rapat, jelas Erol.

Proses PAW itu, jelas Erol, sebenarnya sudah akan dilakukan dua tahun lalu, saat ketiga anggota DPRD itu tidak mendukung pasangan calon kepala daerah yang diusung PDS ketika itu.

“Itu informasi yang kami terima dari DPP PDS,” kata Erol.

Nikanor: Saya Merasa Dizalimi

W

akil Ketua DPRD Mentawai Nikanor Saguruk merasa pihaknya telah dizalimi dengan keluarnya SK PAW tersebut. “Saya merasa telah dizalimi,” katanya kepada Puailiggoubat di Padang, 13 November lalu.

Menurut Nikanor, keputusannya maju menjadi caleg dari Partai Nasdem tidak melanggar aturan partai karena dalam keputusan Rapat Pimpinan Nasional PDS, 11 Februari 2013, di Jakarta, calon anggota legislatif PDS akan disalurkan dalam bentuk konfederasi atau dalam bentuk lainnya dengan salah satu partai sahabat dalam artian boleh mencaleg di partai lain. “Memang di dalam Rapimnas tersebut tidak ditegaskan calon itu diarahkan ke partai

mana. Hanya bergantung begitu saja,” katanya.

Nikanor mengaku, dia juga telah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan menghubungi DPW PDS Sumatera Barat saat pencalegan lalu. Bahkan ia telah membayar “uang alek” sebesar Rp9 juta sebagai syarat mencaleg di parpol lain. Iapun memperlihat-kan kwitansi pembayaran “uang alek” itu. Karena itu Nikanor heran dengan adanya keputusan DPP dan DPW untuk mengganti mereka.

“Saya sudah koordinasikan ini ke Ketua DPP PDS Denny Tewu kenapa surat PAW keluar, jawabannya kami diminta koordinasi dengan sekjen. Pertanyaan yang sama melalui pesan singkat dipertanyakan pada sekjen partai

dan mendapat jawaban agar dibicarakan secara baik-baik di tingkat DPW dan DPC. “Pertanyaannya siapa DPC. Sementara jabatan saya masih sebagai pengurus partai, sekretaris DPC PDS Mentawai,” kata Nikanor mempertanyakan.

Karena merasa tak pernah ada Musyawarah Cabang secara terbuka, tiba-tiba muncul SK, dimana pengurus DPC diganti dan dirinya tidak lagi masuk pengurus DPC. “Itu DPC siluman,” katanya.

Nikanor menduga ada permainan politik untuk menjegalnya maju dalam Pemilu 2014 mendatang. Karena itu ia akan mengambil langkah-langkah menuntut keadilan. (bs)

Lanjut Erol, saat itu Ketua DPW PDS Sumbar, Eli Ambarita, memutuskan untuk tidak menindaklanjuti surat DPP PDS dengan alasan ingin memberi waktu bagi ketiganya. Namun ketika dua dari tiga anggota DPRD dari PDS itu menjadi caleg partai lain, maka DPW memutuskan ketiganya di PAW. Selain itu tidak ada kontribusi kepada partai, ada pelanggaran AD/RT di PDS. “Mereka juga bersedia diberhentikan, sebab saat diangkat itu ada surat pernyataan kalau mereka pindah partai siap untuk diberhentikan,” jelas Erol.

Menanggapi SK PAW tersebut, Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko mengatakan, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan PKPU No 13 tahun 2013 terkait dengan pemberhentian anggota dewan, ada tiga persyaratan DPRD tidak diberhentikan; pertama, bila partai tidak memberhentikanya walaupun dia sudah pindah partai; kedua, bila tidak ditarik keanggotaannya walaupun dia sudah pindah partai dan mencaleg lagi; bila partainya tidak ikut pemilu. Kalau kriteria itu masuk artinya proses pemberhentian akan itu berlangsung.

“Kita menerima surat dari salah satu partai yaitu PDS, surat itu lengkap, baik keputusan DPP dan DPW ada, tentu itu kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya di kantor DPRD Mentawai KM 4 Tuapeijat, Sipora Utara, Mentawai.

Menyusul keluarnya SK Gubernur Sumbar untuk PAW tiga anggota DPRD itu pada 23 Oktober lalu, Hendri akan segera mengagendakan musyawarah bersama melalui Badan Musyawarah.

Saat ini, anggota DPRD yang menjadi calon legislatif partai lain ada empat orang. Selain dua orang dari PDS, ada dua lainnya yang pindah lantaran partainya tidak lolos pemilu 2014.

Mereka adalah Salimi dari Partai Demokrasi Pembaharuan yang pindah ke Partai Demokrat, dan Bruno Guimek dari Partai Republikan yang pindah ke Partai Nasdem. Namun karena partai asal mereka tidak memproses pemberhentian, maka posisi mereka di DPRD aman.

Sementara komisioner KPUD Mentawai, Laurensius Sarogdok mengatakan, hingga saat ini pihaknya baru menerima surat tembusan PAW dari PDS. “PAW itu hak partai, sepanjang tidak surat keputusan dari DPP, maka PAW tidak bisa dilakukan,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa 12 November 2013. (ocha)

Puailiggoubat NO. 276, 15 - 30 November 2013

Minimnya APBD yang hanya sebesar Rp 500 miliar ditambah tingginya biaya pembangunan memaksa pemerintah mencari investor Rus Akbar Syafril Adriansyah

emerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berencana membangun pelabuhan Marina di kawasan perairan Katurei, Siberut Barat Daya. Namun, minimnya APBD yang hanya sebesar Rp 500 miliar ditambah tingginya biaya pembangunan memaksa pemerintah mencari investor.

Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet mengungkapkan, selama ini cukup banyak kapal-kapal yang hanya lego jangkar di sekitar laut Katurei. Konsekuensinya, tidak ada pajak dari kapal itu serta tidak ada transaksi yang terjadi antara wisatawan dan masyarakat sekitar.

“Kalau berhenti di pelabuhan Marina, pasti penumpang akan turun

P

4

Mentawai Butuh Investasi Pembangunan Pelabuhan Marina sehingga ada transaksi yang terjadi.

Pajaknya juga ada,” katanya saat menyambangi redaksi Puailiggoubat di Padang, Sabtu, 2 November lalu.

Menurut Yudas, nantinya pelabuhan itu dapat dijadikan sebagai tempat transit bagi para wisatawan yang hendak berselancar. Di tempat itu, para wisatawan dapat menikmati wisata budaya, dan berbelanja pernak-pernik Mentawai.

Lokasinya juga dapat menghubungkan para turis asing untuk berselancar di Katiet dan Makaroni yang masuk dalam ketegori ombak tertinggi di dunia.

“Untuk membangunnya, dibutuhkan biaya yang besar. Kalau mengandalkan APBD, pasti tidak cukup. Kami sedang mengusahakannya dengan mencari investor,” katanya.

Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki laut seluas 30.018,43 kilometer persegi juga menawarkan 72 titik selancar sebagai andalan

Masyarakat Siberut Utara Butuh Jalan Antar Dusun SIKABALUAN-Masyarakat Kecamatan Siberut Utara mengharapkan pembangunan jalan antar desa dan kecamatan dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU), mengingat jalan antar desa dan kecamatan medan yang dilalui sangat sulit dan memerlukan biaya besar.

“Kalau kita lihat jalan antar desa di Kecamatan Siberut Utara lebih banyak dibangun oleh program P2D Mandiri, sementara karena medan yang dilalui sulit dan anggaran yang terbatas membuat hasil pembangunan tidak bertahan lama,” kata Bonifasius Sabebegen, salah seorang tokoh masyarakat Sikabaluan, Selasa, 29 Oktober lalu.

Dikatakan Boni, pada umumnya di Kecamatan Siberut Utara, jalan antar desa dibangun P2D Mandiri dengan anggaran dibawah Rp50 juta, sementara untuk pengadaan material dan pelangsiran material sudah menghabiskan anggaran yang ada. “Karena anggaran yang minim hasilnya tidak bertahan lama,” katanya.

Hal yang sama dikatakan Kepala Desa Bojakan, Sudirman Amon. “Jalan tembus dari Bojakan ke Sotboyak yang kita harapkan tembus tahun ini karena keterbatasan anggaran P2D Mandiri di Kecamatan membuat jalan tersebut belum tersambung,” katanya.

Hal lain yang menjadi kendala belum tersambungnya jalan antar desa tersebut karena medan yang sulit. “Harus menggunakan alat berat untuk membuat badan jalan dan meratakan bukit yang menjadi jalur jalan, karena tenaga manusia sangat sulit,” katanya.

Zainal, Kasi Pembangunan di Kecamatan Siberut Utara membenarkan pembangunan antar desa dan kecamatan dibangun oleh program P2D Mandiri serta bangunan jalan yang tidak tahan kerena minimnya anggaran dan medan yang sulit. “Kita memang berharap pembangunan jalan antar desa itu dibangun oleh PU, namun kalau kita lihat menunggu realisasinya itu tidak pasti. Kalau tidak kita mulai dengan program yang ada akses masyarakat tidak akan terbuka,” katanya.

Untuk saat ini di Kecamatan Siberut Utara jalan antar desa yang dibangun oleh program P2D mandiri dan sudah menjadi akses masyarakat yaitu dari Besa Sotboyak menuju Desa Monganpoula, Dari Desa Monganpoula menuju Desa Muarasikabaluan, dari Dusun Sirilanggai menuju Dusun Malancan Desa Malancan. Sementara dari Desa Bojakan menuju Desa Sotboyak belum tersambung. (bs/r)

destinasi wisata daerah tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kepulauan Mentawai, Desti Seminora mengatakan, tiga di antaranya masuk dalam 10 besar ombak terbaik di dunia.

“Dari kunjungan wisatawan asing, 80 persen di antaranya adalah tamu untuk berselancar, sebanyak 20 persen masuk dalam kategori wisata alam dan budaya,” katanya.

Tahun ini, Disbudparpora Mentawai menargetkan kunjungan turis asing sebanyak 7.000 orang hingga akhir 2013.

Jumlah tersebut meningkat dibanding 2012 yang hanya 6.000 orang. Umumnya adalah tamu surfing dari Australia, Amerika, Portugal dan Inggris. (g)

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

SELANCAR - Wisatawan membawa papan selancar di Pantai Mapaddegat, Sipora Utara.

Jalan Bat Mara Baru Rampung 30 Persen MUNTEI - Jalan menuju Bat Mara Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan yang didanai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun 2013 baru 30 persen selesai.

Pekerjaan jalan bervolume panjang 420 meter dan lebar 2 meter dengan dana sebesar Rp179.478.900 dimulai September 2013 dan jatuh tempo 15 Desember 2013, namun hingga November baru selesai 150 meter.

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan PNPMMP Desa Muntei, Antonius Samemek mengatakan, keterlambatan jalan disebabkan material berupa pasir tidak mencukupi karena suplayer (penyedia) material terlambat memasukkan pasir tambahan.

“Pasir yang ada tinggal sedikit dan tidak mungkin menyelesaikan jalan, uangnya sudah kami bayarkan kepada penyedia material namun mereka belum antar ke lokasi, beberapa hari lagi pekerjaan akan terhenti,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 4 November.

Selain masalah material, kata Antonius, keterlambatan juga disebabkan masalah tuntutan upah dari pekerja. Mereka menuntut pengurus TPK segera melunasi upah mereka akibatnya beberapa diantara mereka mogok kerja.

Padahal, lanjut Antonius, upah mereka telah dibayarkan dengan cara pelunasan utang pekerja di warung tempat mereka mengambil ransum bahkan utangnya lebih banyak melebihi upah. Sehingga pekerja tidak dapat upah lagi. “Ini mungkin kesalahpahaman saja, upahnya telah dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang siap dan kami telah memberikan

penjelasan kepada mereka setelah pelunasan utang itu namun pekerja tidak mau menerima,” ujarnya.

Upah yang dituntut pekerja sekitar Rp20 juta, salah satunya upah cor jalan yakni Rp58 ribu per meter dengan perkalian Rp58 ribu dikali 150 meter total Rp8,7 juta. “Jika semua pekerjaan selesai, baru upah dilunasi seluruhnya,” jelasnya.

Sementara itu, Natalinus, salah seorang pekerja mengatakan, jika upah kerja tidak juga dibayarkan maka mereka mengancam akan memblokade jalan dan menghentikan pekerjaan.

Menurut Natalinus, pembayaran utang di warung atau suplayer tidak transparan.

“Bisa saja utang kami sedikit sehingga masih ada selisih uang, kami tidak tahu jumlah pastinya, yang jelas mesti ada perinciannya,” katanya.

Saud Pasaribu, pemasok sekaligus pemilik warung tempat pekerja berutang mengatakan, intinya tidak ada masalah dengan pekerja hanya penjelasan dari ketua TPK kepada anggota tidak ada sehingga ribut. “Kalau penjelasan ada pasti tidak muncul masalah,” ujarnya. (spt/g)

Pengadaan Boat Desa Sirilogui 2012 Belum Rampung SIKABALUAN - Pengadaan sampan atau boat Desa Sirilogui, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai tahun anggaran 2012 lalu yang belum selesai antara desa dengan rekanan dalam hal ini CV. Silendak membuat salah satu kendala tim verifikasi kecamatan memberikan rekomendasai pencairan ADD desa Sirilogui.

“Kita meminta persoalan ini selesai dulu, karena ini menyangkut uang negara dana pada tahun 2012 lalu itu kepala desanya masih kepala desa sekarang,” kata Zainal, Ketua Tim Verifikasi ADD kecamatan Siberut Utara, Selasa, 29 Oktober lalu.

Kepala Desa Sirilogui, Muhammad Abetnego yang dikonfirmasi Puailiggoubat mengaku kalau pengadaan sampan untuk desa tahun 2012 lalu masih mengganjal namun sudah diselesaikan.

“Persoalannya sudah selesai. Anggarannya itu masih Bandes tahun 2012 lalu,” katanya.

Dikatakan Abetnego, sampan yang dipesan pada tahun 2012 lalu tersebut berdasarkan kontrak kerja dengan rekanan pada waktu itu panjangnya 11 meter, namun setelah pihak rekanan membuatkan sampan pesanan ternyata panjangnya hanya 10 meter. “Kita minta ganti karena tidak sesuai dengan pesanan dan itu sudah selesai,” katanya.

Untuk pengadaan sampan berdasarkan kontrak kerja desa dengan CV. Silendak untuk panjang sampan 11 meter yang siap pakai Rp33 juta. (bs/r)

5 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 276, 15 - 30 November 2013

Suku Sarangkiran mengklaim laham milik PT SSS itu milik sukunya

Masuk dalam Lokasi RKT PT. SSS

Dua Suku Saling Klaim Lahan

Bambang Sagurung FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

D

ua suku di Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Men-

tawai saling klaim lahan yang masuk dalam areal pengolahan PT. Salaki Summa Sejahtera (SSS), perusahaan pemegang HPH yang beroperasi di Kabupaten Mentawai. Dua suku itu yakni Sarangkiran dan Siritoktuk.

Kepala Desa Malancan, Barnabas Saerejen mengatakan, munculnya persoalan berawal dari seseorang bernama Esau yang mengaku suku Siritoktuk mengklaim tanah yang ada di perbatasan Terekan Hulu Desa Malancan hingga Desa Simalegi Kecamatan Siberut Utara menjadi milik sukunya dimana Esau menjadi kepala suku.

Lahan itu telah diserahkannya kepada perusahaan kayu melalui koperasi Puriamanuaijat sebagai mitra kerja PT. SSS. Kesepakatan pengolahan lahan itu dengan pembayaran uang pulaju atau buka lahan pertama oleh Esau dari perusahaan kayu Rp13,5 juta secara pribadi.

Melihat hal ini, suku Sarangkiran yang juga mengklaim lahan yang diserahkan Esau untuk diolah oleh perusahaan kayu memprotes, karena menurut pengakuan mereka lahan tersebut adalah lahan milik mereka. “Karena tidak menerima hal itu mereka membawa persoalan ini ke pemerintah keca-

Lamanus Sarangkiran membayar hutang-piutang almarhum A.Boyak Cs dengan menyerahkan isi lahan untuk diolah sebagai pembayar hutang sebanyak 13 ribu batang manau, 100 ikat rotan sago, 1000 ikat rotan belah.

Pengolahan lahan ini berakhir dan dikembalikan kepada keluarga Lamanus Sarangkiran setelah hutang-piutang lunas.

Perjanjian tersebut dibenarkan Ridwan Saib, keponakan Marnis Oemar Tanjung dimana dalam pengolahan isi RAPAT - Rapat sengketa tanah antara suku Siritoktuk dengan Sarangkiran terkait klaim lahan lahan pada waktu itu yang diserahkan ke PT Salaki Summa Sejahtera di kantor camat Siberut Utara, 28 Oktober hingga utang-piutang selesai tidak ada matan,” kata Barnabas Saerejen, Kepala Berdasarkan data yang diperlihat- tuntutan dari pihak suku. “Dalam Desa Malancan pada Puailiggoubat, kan Semboi Sarangkiran dalam rapat, perjanjian tidak mengambil tanah Senin, 28 Oktober lalu. lahan yang disengketakan itu adalah sebagai hak milik, tapi hanya apa yang Suku Sarangkiran membawa bebe- lahan milik suku mereka, yaitu surat ada diatas lahan tersebut,” katanya. rapa anggota suku dan saksi-saksi serta hibah pengolahan lahan tahun 1974 Namun yang menjadi pertanyaan bukti kepemilikan lahan dan mendatangi untuk membayar hutang-piutang A. suku Sarangkiran, kenapa setelah ada kantor camat Siberut Utara. Pihak Boyak Cs dari suku Sarangkiran kepada perusahaan kayu, lahan itu kembali kecamatan akhirnya menggelar rapat Marnis Oemar Tanjung di mana dalam dipermasalahkan untuk diakui hak milik pada hari itu juga, namun rapat tidak surat perjanjian yang dibuat tertanggal antara suku Siritoktuk dengan suku mendapatkan hasil karena pihak yang 1 Januari 1984 tersebut pihak suku Sarangkiran. “Kenapa pada tahun-tahun digugat dalam hal ini Esau tidak hadir.

Sarangkiran dalam hal ini atas nama sebelum ini tidak dipersoalkan, kenapa

Enam Desa Gelar Rapat Pembangunan SIKABALUAN-Sebanyak enam desa di wilayah Kecamatan Siberut Utara menggelar rapat Forum Komunikasi Pembangunan Desa seKecamatan Siberut Utara pada Selasa, 29 Oktober lalu di aula kantor camat Siberut Utara.

Enam desa yang tergabung dalam forum tersebut Desa Muarasikabaluan, Monganpoula, Sotboyak, Bojakan, Malancan dan Sirilogui. “Kegiatan ini dalam rangka evaluasi pembangunan tahun 2013. Kegiatan seperti ini sudah lama dirancang dan direncanakan, namun baru tahun ini bisa dilaksanakan,” kata Zainal, Ketua Panitia Pelaksana Forum.

Forum ini juga akan bekerja mengevaluasi pelaksanaan P2D Mandiri, kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), juga pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai program perdana ditingkat desa se-Kabupaten Mentawai.

“Jangan terjadi tumpang tindih program dimana kegiatan yang diusulkan di dinas jangan diusulkan lagi dikecamatan karena ini akan menjadi temuan inspektorat setiap tahunnya,” jelas Camat Siberut Utara, Sandra Oktavia yang membuka rapat forum komunikasi pembangunan desa se-Kecamatan Siberut Utara.

Ia mengatakan kegiatan ini merupakan musrenbang awal yang dilaksanakan di tingkat kecamatan selain musrenbang yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mentawai.

“Kita akan lihat pembangunan-pembangunan apa yang prioritas di Siberut Utara masing-masing desa,” kata Sandra.

Dalam forum tersebut, masing-masing desa diwakili 6 orang diantaranya kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), ketua PKK, ketua TPK PNPM dan ketua tim pelaksana kegiatan fisik ADD, tokoh masyarakat. (bs)

baru sekarang,” katanya.

Dalam perjanjian tersebut batasbatas tanah yang diserahkan suku Sarangkiran kepada Marnis Oemar diantaranya Togalite berbatasan dengan Simataibe kepunyaan Teulimuran dari Simalegi, Poringgoan di Terekan hulu, Sibekle di Terekan hulu, Sitelu Mongan di Terekan Hulu, Lakkau di Terekan Hulu, Simairan di Terekan Hulu, Simababean di Terekan Hulu dan Taptaman di Terekan Hulu.

Yang menjadi saksi-saksi atau ahli waris dalam surat perjanjian di atas materai 6000 yang diketahui Kepala Dusun Terekan Hulu, Johan yaitu Dapit, Aron, Abel, Sem, Berman Jokjok, Sudirman, A.Rahman Noak, Parumba, Johan, Kostan.

Karena dalam rapat tersebut pihak yang digugat tidak hadir, maka Camat Siberut Utara, Sandra Oktavia meminta untuk dilakukan rapat terakhir dengan mengundang pihak tergugat dan juga mengundang pihak PT.Salaki Summa Sejahtera, pengurus koperasi Puarimauaijat, kepala desa Sigapokna, kepala Desa Malancan serta saksi-saksi sepadan atau saksi-saksi kunci dan buktibukti masing-masing suku.

Rapat kembali digelar di kantor camat Siberut Utara pada Senin, 11 November mendatang. (bs)

Camat Ingatkan OMS Bekerja Sesuai Juknis SIKABALUAN-Camat Siberut Utara, Sandra Oktavia mengingatkan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang mengerjakan kegiatan P2D Mandiri tahun 2013 bekerja sesuai petunjuk teknis, jika tidak maka diharapkan bisa memperbaiki kinerjanya. Hal ini ditegaskan Sandra karena adanya temuan tim monitoring kecamatan saat melakukan peninjauan pekerjaan di lapangan.

“Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun sebelumnya kecamatan Siberut Utara merupakan yang terbaik, namun dalam pelaksanaan kegiatan tahap pertama tahun ini di beberapa desa sangat mengecewakan. Kita berharap OMS yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai juknis pada tahap pertama untuk melakukan perbaikan di tahap kedua,” katanya Selasa, 29 Oktober lalu.

Lebih lanjut dikatakan Sandra, dalam temuan tim P2D Mandiri di lapangan, OMS yang bermasalah dan tidak sesuai juknis adalah OMS yang menyangkut desa. “Kita tidak ingin mendapat teguran dari bupati terkait hal ini,” tegasnya.

Terkait dengan seleksi OMS yang akan melaksanakan kegiatan di lapangan dikatakan Zainal selaku tim verifikasi pembangunan di Kecamatan Siberut Utara, terletak pada masing-masing desa. Pihak kecamatan hanya menerima OMS hasil seleksi tingkat desa. “Namun kita menegaskan untuk ke depan OMS yang bermasalah untuk tidak diikutkan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan,” katanya.

Bonifasius Sabebegen, salah seorang pengurus OMS di Desa Muarasikabaluan mengatakan, OMS dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan merasa dilematis karena dari anggaran Rp49.999.900, OMS dibebankan untuk mengerjakan pembuatan jalan rabat beton sepanjang 115 meter dengan lebar tiga meter. “Kalau tahun-tahun sebelumnya lebar badan jalan 2 meter, panjang 115 meter. Sekarang lebar badan jalan diminta 3 meter, panjang tetap 115 meter dengan anggaran sama,” jelasnya.

Dikatakan Zainal, pihak kecamatan hanya melaksanakan sesuai dengan petunjuk juknis yang telah ditentukan kabupaten dan untuk pelaksanaan di

beberapa desa sudah ada juga panjang jalan yang dikerjakan hanya 80 meter hingga 100 meter dengan lebar badan jalan 3 meter. “Kita hanya mengikuti juknis yang ada, nantinya masukan dari OMS akan kita bawa kembali ke kabupaten untuk dipertimbangkan ke depan,” katanya.

Tani Marjoni, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) P2D Madiri Kecamatan Siberut Utara mengatakan, dari beberapa desa yang mereka tinjau di lapangan terdapat beberapa OMS yang bekerja tidak sesuai dengan juknis atau kontrak yang ada ada.

Seperti di Desa Muarasikabaluan ada 2 OMS dari 5 OMS yang ada, di Desa Sotboyak ada 3 OMS dari 11 OMS, di Desa Malancan ada 2 OMS dari 11 OMS. Tahun ini di Kecamatan Siberut Utara, OMS yang ada di masing-masing desa diantaranya Desa Muara Sikabaluan 5 OMS, Desa Monganpoula 11 OMS, Desa Sotboyak 11 OMS, Desa Bojakan 11 OMS, Desa Malancan 11 OMS dan Desa Sirilogui 11 OMS. (bs/r)

MENTAWAINEWS Tapak besar jembatan belum dicor dengan alasan tergenang air, pekerja juga kurang sehingga pembangunan lambat

Puailiggoubat

embatan penghubung Saibi Samukop - Kaleak - Sigirit Buggei-Sibuddaoinan Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum dicor oleh kontraktor, hal ini membuat Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko dan Asisten II Bidang Pembangunan Mentawai, Binsar Saleleubaja marah kepada kontraktor saat meninjau pekerjaan pembangunan tersebut, Rabu, 30 Oktober.

Saat meninjau lokasi pekerjaan di Dusun Mabolak, Ketua DPRD dan Asisten II Mentawai yang didampingi beberapa staf tidak berhasil menemui pihak kontraktor dari PT. Bakrie Metal Industries, pekerja yang berada di lokasi juga tidak bekerja.

Kesal dengan kondisi pekerjaan, melalui warga, Hendri Dori dan Binsar memanggil kontraktor yang tingal di salah satu penginapan di Dusun Masoggunei. Panggilan itu dihadiri Site Manager PT. Bakrie Metal Industries Wawan, Pelaksana Lapangan PT. Relis Sapindo Utama Ahmat dan Konsultan Pengawas Sianipar dan Marihot.

Di hadapan kontraktor, Hendri menumpahkan semua kekesalannya, “Sebagai warga Saibi dan juga pimpinan DPRD saya menilai dan menganggap pihak kontraktor pelaksana PT.Bakrie Metal Industries gagal dalam pengerjaan proyek ini, saya bilang ini proyek

J

6

Jembatan Belum Dicor, PT Bakrie Metal Industries Ditegur masukan-masukan demi proses lancarnya pekerjaannya,” ujarnya.

Sementara Konsultan Pengawas, Sianipar menyebutkan, pihaknya optimis pekerjaan akan selesai tepat waktu jika mesin pompa air sudah ditambah dan materialnya cepat sampai. “Dan juga penambahan tenaga kerja sebanyak 150 orang tapi semua itu tergantung kontrakBERBAHAYA - Jembatan di Sigapokna, Kecamatan Siberut Barat yang membahayakan tor, maukah pihak pengguna kontraktor seperti itu,’’ ujarnya. gagal,’’ kata Hendri dengan nada tinggi Setelah Hendri, Binsar Saleleubaja Hendri Dori Satoko dan Binsar di lokasi pembangunan jembatan. juga menegur kontraktor tersebut, Saleleubaja meminta kepada kontraktor Hendri menyebutkan, sebagai kon- “Waktu tinggal 45 hari kalau saja sudah agar segera menyelesaikan jembatan traktor besar, PT. Bakrie banyak dicor mungkin pekerjaannya akan naik, tersebut. Setelah itu, keduanya meninjau melalaikan pekerjaan, “Teman-teman di Puro saja waktu kita ke sana penge- pembangunan jembatan Sirisurakkontraktor luar pekerjaannya banyak tak coran belum juga dilakukan dan bilang Saliguma, pembangunan jembatan selesai, kalau kontraktor lokal semua pengecoran segera dilakukan, esoknya tersebut berjalan lancar. selesai dikerjakan, seperti pembangunan kami pergi lagi pengecoran sudah Di tempat terpisah, Hendri Dori abrasi di Siberut Selatan itu selesai, ini dilakukan dan pekerjaannya pun terlihat Satoko mengatakan, meski kontrakPT Bakrie perusahaan besar tapi kok cepat,” ujarnya. tornya menyebut optimis pekerjaan begini jadinya,’’ katanya.

Menanggapi teguran Hendri dan mereka rampung tahun ini namun ia Menurut Murtias Sageileppak, Binsar, Wawan mengatakan, lambatnya mengaku pesimis pekerjaan jembatan salah satu warga mengatakan, beberapa pengecoran karena air menggenangi tapak yang dilakukan PT. Bakrie Metal bulan kontraktor tidak beraktivitas. besar jembatan, pompa air yang tidak Industries tidak akan siap tepat waktu.

“Sekitar 3 bulan lalu lamanya pekerja banyak membuat mereka tak bisa “Setelah melihat kondisi pekerjaan dan bahkan orang perusahaan tidak berbuat banyak. “Material belly sudah jembatan yang belum maksimal diperaktif, mereka hanya terlihat bekerja satu dipesan, baru besok akan didatangkan kirakan jembatan tidak akan selesai, bulan dan di bulan ini saja,” katanya. dari Padang, tapi kita akan menampung pihak perusahaan tidak serius dalam FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Rinto Robertus Sanene’

NO. 276, 15 - 30 November 2013

pekerjaan dan penyelesaiannya,” katanya.

Menurut Hendri, kendala yang disebutkan kontraktor membuat semua pekerjaan lambat sementara waktu tinggal 45 hari terhitung 30 Oktober.

Lanjutnya, jika mereka konsisten menyelesaikan pekerjaan, kontraktor mesti cepat menambah pekerja dan melengkapi alat-alat pekerjaan yang dibutuhkan di lapangan. “Kita tidak mengharapkan putus kontrak, namun kalau sudah jatuh tempo itu akan dilakukan,” katanya usai meninjau pembangunan talud di Masoggunei.

Jika tetap juga putus kontrak, kata Hendri, tahun depan pihaknya akan menganggarkan kembali pembangunan jembatan ini hingga pekerjaan selesai.

Di sisi lain, Hendri mengapresiasi pekerjaan pembangunan penanggulangan abrasi pantai di Dusun Masoggunei, jembatan Sirisurak dan Puro karena pekerjaannya dapat selesai tahun ini. “Manajemen mereka bagus, beda dengan PT.Bakrie,” ujarnya.

Terkait proyek pembangunan yang sedang berjalan di berbagai daerah Mentawai, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengharapkan, keberadaan media dapat mengontrol dan mengawasi segala pembangunan. “Saya sudah sampaikan untuk saling bekerja sama, media diharapkan mengawasi proses pembangunan yang berjalan seperti pembangunan jembatan ini,” katanya pada Puailiggoubat ditemui usai membuka kegiatan Bulan Bakti Gotong royong, Senin, 4 November. (g)

DPRD Sosialisasikan Perda Pajak Daerah di Saibi Samukop SAIBISAMUKOP - DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai mensosialisasikan Perda Pajak Daerah di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah di Aula Kantor Kecamatan, Kamis, 31 Oktober 2013.

Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Hendri Dori Satoko didampingi Camat Siberut Tengah Jarson Sauddeinuk dan stafnya Sentiawan Sinaga, Pemerintah Desa Saibi Samukop yang dihadiri Sekretaris Desa Tastian Salabi, Kepala Dusun seKecamatan Siberut Tengah, BPD, Karang Taruna, PKK, Perwakilan Puskesmas, guru SMAN dan SMPN 1 Siberut Tengah.

Sosialisasi Perda Pajak Daerah ini mencakup 11 jenis yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, pajak mineral logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak air tanah terkait kegiatan

usaha, Pajak Sarang burung Walet, Pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Pajak biaya tanah dan bangunan.

Menurut Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko, Perda Pajak Daerah ini sudah lama disahkan dan dimasuk dalam Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2013. Kata Hendri, sosialisasi perda pajak ini bertujuan agar masyarakat mengetahui keberadaan pajak yang telah disahkan pemerintah.

Selain Perda Pajak, Hendri menyebutkan, sudah banyak perda yang disahkan DPRD diantaranya Perda Restribusi ada tiga yakni Perda Pernyataan modal, Perda APBD 2013 dan Perubahan, Perda Pertanggungjawaban. “Saat ini kami sedang menggodok Perda Hari Jadi dan Perda Parawisata termasuk Perda Retribusi Parawisata,” katanya usai acara sosialisasi.

Segala ketentuan Pengaturan Perda Pajak tersebut, lanjut Hendri akan diatur di dalam peraturan bupati seperti berapa persen pungutan dan sesudah sosialisasi perda pajak ini dilakukan DPRD. Setelah itu, bagian hukum perda Pajak akan datang untuk menjelaskan ketentuan hukum perda pajak lebih lanjut.

Camat Siberut Tengah Jarson Sauddeinuk mengatakan, perda pajak belum diketahui masyarakat luas, “Kini memang pajak belum berlaku di sini, pasti besok seiring kemajuan pembangunan akan diberlakukan, dan melalui sosialisasi ini masyarakat bisa paham,” katanya.

Selain Jarson, Ujang Derman, salah satu guru SMAN 1 Siberut Tengah yang menjadi peserta menyebutkan, perda ini penting diketahui masyarakat agar mereka tidak terkejut ketika diterapkan.

FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

PAJAK RETRIBUSI - KM Pulau Simasin sejak 2012 tidak memungut ongkos kepada penumpang, namun pada 2014 ongkos akan dikenakan karena Pemkab Mentawai akan menerapkan Perda tentang pajak retribusi angkutan laut “Seiring perkembangan kemajuan dan akan diberlakukan, seperti para pengguna sepeda motor itu makin

banyak di sini dan pajak kendaraan bermotor mesti diberlakukan,” ujarnya.(rr/g)

7 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 276, 15 - 30 November 2013

Ketiga Terdakwa didakwa menggelapkan dana pemulihan awal bagi korban tsunami Mentawai 2010 Bambang Sagurung Patrisius Sanene’

Sidang Penggelapan Dana Bencana

Tiga Terdakwa Rugikan Negara Rp201 Juta FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

iga tersangka penggelapan dana pemulihan pascabencana tsunami Mentawai 2010 di Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Mentawai, Mustofa (43), Hardinata Syam (35) dan Zulkarnain (42) menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, di ruang sidang utama Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Pengadilan Negeri Padang, Rabu, 13 Nopember lalu.

Jaksa Atmariadi dalam dakwaannya mengatakan, Mustofa selaku PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) sektor pertanian untuk program kegiatan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 2010, telah mengakibatkan kerugian negara Rp121,5 juta.

Sementara Hardinata Syam selaku PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) sektor perkebunan untuk program sama, didakwa Jaksa Penuntut Umum Kirana, telah merugikan negara Rp79,5 juta.

Sementara dakwaan terhadap tersangka ketiga, Zulkarnain selaku koordinator dan pendamping lapangan sektor pertanian, diduga telah menguasai dana bantuan berupa uang lelah yang diberikan Mustofa dan Hardinata kepadanya.

Uang lelah pertama, untuk kegiatan penyiapan bedengan, persiapan atap pelindung dan pembuatan naungan persemaian untuk 270 KK korban tsunami sebesar Rp121,5 juta, diberikan oleh Mustofa.

Uang lelah kedua untuk penyiapan bedengan, persiapan atap pelindung, dan pembuatan naungan persemaian untuk 212 KK penerima sebesar Rp79,5 juta, diberikan oleh Hardinata kepada Zulkarnain. “Namun kedua uang lelah ini tidak dibagikan kepada masyarakat,” kata jaksa.

Dana-dana yang diduga diselewengkan ketiga staf di Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Mentawai tersebut merupakan anggaran pemulihan ekonomi untuk kegiatan tahap awal sesuai dengan rencana aksi dan rekonstruksi serta percepatan pembangunan wilayah Kabupaten Mentawai.

Berdasarkan naskah kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah

T

SIDANG KORUPSI - Staf Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Mentawai Zulkarnain menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Padang dan didakwa melakukan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 201 Juta Provinsi Sumatera Barat memperoleh dana sebesar Rp13.999.432.000 melalui Bank BRI Cabang Padang dengan nomor rekening 0058-01-001437-30-0 atas nama rehab rekon pascabencana yang bersumber dari DIPA BNPB tahun 2010.

Dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana digunakan untuk kegiatan pemulihan awal (early recover) sesuai dengan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi serta percepatan pembangunan wilayah Kabupaten Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2013, sesuai dengan petunjuk operasional yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam lampiran naskah kesepahaman, tanggal 20 Desember 2010, diantaranya sektor perumahan Rp633.600.000, sektor

sosial Rp4.749.080.000, sektor ekonomi Rp8.317.320.000, dan lintas sektoral Rp292.432.000.

Berdasarkan pagu anggaran pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana periode Januari-Februari 2011 sebesar Rp2.918.481.049, Mustofa selaku PJOK sektor pertanian menyusun RAB bidang ekonomi sektor pertanian untuk kegiatan pengembangan perluasan tanaman pangan kepada 2.072 KK dengan komoditi jagung dan cabai sebesar Rp2,6 miliar. Lalu RAB tersebut disahkan oleh PPK Ir.Oktavianus.

Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan, terdakwa mengajukan nota pengajuan dana sebesar Rp1.284.272.000. dengan pencairan per tahap diantaranya tahap pertama Rp143.422.000 di kantor BPBD Mentawai melalui bendahara

BPBD, Rohma D.Saragih dengan bukti penyerahan uang 21 Maret 2011.

Pencairan tahap kedua sebesar Rp1.070.850.000 di kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat melalui bendahara BPBD Provinsi Sumatera Barat Nurma Julita. Tahap ketiga sebesar Rp70.000.000 di kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat melalui bendahara Nurma Julita dengan bukti pembayaran tanggal 25 Agustus 2011.

Mustofa selaku PJOK yang telah mencairkan dana Rp1.284.272.000, di Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Mentawai, telah menyerahkan item belanja publik berupa dana bantuan (uang lelah) tahap pertama berupa perambahan, pembersihan dan pengolahan sebesar Rp164.250.000 untuk diserahkan kepada 365 KK yang masing-masing sebesar Rp450 ribu kepada terdakwa Zulkarnain, koordinator dan pendamping lapangan melalui Mauliate Sitompul selaku staf pengelola kegiatan sektor pertanian.

Dari dana tahap pertama yang ada pada Zulkarnain Rp164.250.000, hanya diserahkan sebesar Rp42.750.000 kepada 95 KK penerima, sedangkan sisa dana Rp121.500.000 untuk 270 KK tidak diserahkan oleh Zulkarnain kepada KK di Dusun Tumalei, Dusun Silabu, Dusun Silabu Selatan, Dusun Gogoa Desa Silabu dan Dusun Sabeugukgung Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara.

Untuk pengembangan bidang ekonomi sektor perkebunan, Hardinata selaku PJOK Perkebunan menyerahkan uang lelah/bantuan untuk pengembangan perluasan tanaman kakao, bagi 212 KK

Sandra: Kelola ADD Secara Serius SIKABALUAN--Camat Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sandra Oktavia menegaskan kepada desa-desa yang ada di wilayah kerjanya untuk serius dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

“Kita lihat dalam pelaksanaannya untuk anggaran tahap pertama banyak tim bermasalah,” katanya di sela-sela acara forum komunikasi pembangunan desa se-Kecamatan Siberut Utara, Selasa, 29 Oktober lalu.

Menurutnya, banyak desa yang mengantarkan laporan ke Tuapeijat tanpa koordinasi dengan pihak kecamatan terlebih dahulu, sementara berdasarkan peraturan bupati dalam

pengelolaan ADD dan alur yang dilalui, pemerintah kecamatan sebagai tim verifikasi.

Yang ironisnya lagi dikatakan Sandra, ada desa yang memaksa agar kecamatan memberikan rekomendasi pencairan dana tahap kedua, sementara SPj tahap pertama belum jelas dan belum diverifikasi oleh kecamatan.

Selain itu, berdasarkan temuan kecamatan sebagai tim verifikasi ada desa yang membuat laporannya keuangan bukan bendahara desa yang bersangkutan namun dibuat oleh orang lain. Hal ini sangat berdampak dalam pertanggunjawaban ketika tim

pemeriksa turun ke lapangan.

Zainal, ketua tim verifikasi ADD Kecamatan Siberut Utara mengatakan, terkait dengan laporan pertanggungjawaban, pihak kecamatan hanya memeriksa bagian administrasi, sementara untuk hasil di lapangan menjadi pemeriksaan BPD masingmasing desa.

Zainal mengaku tidak berani memberikan rekomendasi pencairan tahap kedua kendati tahun 2013 sudah di penghujung tahun karena masih banyak laporan administrsai desa yang belum sesuai dengan perbup yang menjadi pedoman. (bs/r)

di Desa Silabu dan Dusun Sabeugunggung Desa Betumonga, kepada Zulkarnain, untuk dibagikan ke penerima bantuan masing-masing Rp375 ribu dengan total Rp75,5 juta.

Dana tersebut tidak satupun dibagikan Zulkarnain.

Zulkarnain diancam pidana pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambahkan dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP. Mustofa selaku PJOK kegiatan Petanian dan Hardinata Syam selaku PJOK kegiatan Perkebunan dipidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Ayat (1) huruf a, dan b, Ayat (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal pasal 55 Ayat (1) KUHP. Sementara Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Mentawai, Novriadi, mengatakan penunjukan Mustofa dan Hardinata selaku PJOK dilakukan BPBD Mentawai.

“Mustofa dan Hardinata itu sudah ke lapangan membawa uang, ternyata setelah di lapangan kemajuan fisik yang dikerjakan oleh masyarakat belum selesai pada 2011, sehingga uang ini belum bisa dibayarkan kepada masyarakat pada saat itu, dan masyarakat berjanji akan segera melaksanakan dan meminta uang tersebut jangan dibawa ke Tuapeijat lagi,tapi diserahkan kepada petugas pertanian yang ada di situ yaitu Zulkarnain, berita acara penyerahan uang kepada Zulkarnain itu ada, kemudian saksi serta kwitansinya juga lengkap,” kata Novriadi kepada Puailiggoubat, 11 November lalu.

Oleh Zulkarnain, ternyata dana itu tidak diserahkan semuanya. “Kalau SPjnya lengkap, laporan ke kantornya lengkap, Mustofa dan Hardinata menganggap ini sudah beres karena timnya, dan sudah dilaporkan kepada BPBD Sumbar, satu bulan kemudian ada masyarakat yang datang ke sini (Dinas Pertanian) bahwa uang lelah mereka belum diserahkan, tentu kaget keduanya, lalu dikonfirmasi ke Zulkarnain ternyata belum, dan uang dipakai untuk kepentingan pribadi,” kata Novriadi. (o)

MENTAWAINEWS Gotong Royong Kunci Memberantas Kemiskinan di Mentawai Rinto Robertus Sanene

eterlibatan semua warga dalam pembangunan merupakan kekuatan dalam menanggulangi kemiskinan di Mentawai, demikian disampaikan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet saat membuka pencanangan bulan bakti gotong royong ke-10 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai di Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah yang bertempat di SMPN 1 Siberut Tengah, Senin, 4 Oktober.

Yudas mengatakan, Bulan Bakti Gotong Royong yang bertemakan “Bangkitkan Semangat Gotong Royong Melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera” merupakan salah satu program pemerintah untuk penanggulangan dan mengikis kemiskinan masyarakat Mentawai.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua PKK Kabupaten Mentawai Rosmaida Sagurung, Asisten II Binsar Saleleubaja, Ketua DPRD Hendri Dori Satoko, staf ahli seminar Siritoitet, Kepala Dinas BPMP-KB Joko Haryanto dan staf, Kepala Dinas Pendidikan Sermon Sakerebau, Bank Nagari, Pemerintah Kecamatan, Desa dan BPD serta LPM se-Siberut Tengah, Karang Taruna,Cabang Dinas Pendidikan Siberut Tengah, Muspika, Murid SDN 01 Saibi Samukop, Siswa SMPN 1 dan SMAN 1 Siberut Tengah dan masyarakat setempat.

“Gotong royong sebenarnya sudah

K

Puailiggoubat

NO. 276, 15 - 30 November 2013

8

Bulan Bakti Gotong Royong

Pemerintah dan Masyarakat Mesti Kerja Sama

Sementara untuk ke- rapkan kegiatan gotong royong tiap luar dari kondisi miskin sekolah tingkat SD, SMP dan SMA. Sermon Sakerebau menyebutkan, relasi, Bupati menganjurkan menjalin hubungan bergotong royong sebenarnya diangkat dengan orang lain, mem- dari budaya Mentawai dan di seluruh bangun Mentawai dengan budaya-budaya yang ada di nusantara, memperbanyak jaringan misalnya di Mentawai sejak dulu tetapi jangan larut dalam mendirikan dan membuat Uma (rumah ada Mentawai) tidaklah melalui uang, jaringan tersebut.

“Kalau kita miskin namun melalui kerjasama dengan masyaspritualitas, motivasi dan rakat, saudara atau kerabat cukup relasi kita juga akan miskin dengan santapan seukupnya berupa materi, jadi keberhasilan itu seekor babi pekerjaan bisa selesai. ‘’Mungkin kalau kita sendiri itu tidak ditentukan uang atau materi tapi ditentukan dari akan susah dilakukan, unsur nilai yang tiga itu dan kegotongro- paling banyak di situ adalah partisipasi yongan mengikis kemis- dan partisipasi identik dengan gotong royong, dengan gotong royong atau kinan ini,” jelasnya.

GORO - Warga Maileppet bergotong royong membersihkan rumput di sepanjang jalan Menyoal pendidikan, partisipasi semua bisa selesai dan inilah desa Yudas mengatakan per- sebetulnya yang harus diterapkan akan soalan yang kerap dihadapi tetapi itu sudah mulai hilang dan itu ada sejak dulu namun sekarang sudah surut dan boat tertahan tetapi dengan masyarakat yakni biaya untuk itu ia jangan sampai dilupakan artinya tidak mulai pudar di tengah masyarakat. semangat kebersamaan semua terlepas berharap masyarakat mengumpulkan hanya kerja saja tapi nilai kerja sama Mudah-mudahan dengan kegiatan ini ke dari situasi tersebut. uang bersama untuk menyekolahkan kebersamaan gotong royong ini yang gotong royongan masyarakat Siberut “Itulah semangat kegotongroyon- anak karena ini bagian dari gotong lebih penting,” katanya pada Puailiggoubat di selah-selah kegiatan pemTengah tidak pudar dan membudayakan gan dengan demikian tetaplah punya royong. bergotong royong,” ujarnya. semangat tinggi, jangan pantang meMenurut Yudas, sebetulnya bulan bukaan.

Gotong royong di sekolah, kata Menurut Bupati, kemiskinan dise- nyerah begitu bentuk menga-tasi miskin bakti gotong royong itu hanyalah babkan tiga hal yakni miskin spritu- motivasi. Jika tidak memiliki motivasi, semangatnya, harapannya pemerintah Sermon telah diterapkan, bentuknya tiap alitas, motivasi dan relasi. Yudas keadaan tidak akan berubah baik, dan masyarakat selalu bergotong royong Jumat dan Sabtu siswa bergotong mencontohkan, tidak miskin spritualitas pembangunan jangan menunggu dari bukan hanya hari bulan bakti gotong royong membersihkan lingkungannya.

Program Pencanangan Bulan Bakti yakni ketika dirinya dijemput dengan langit serta tidak boleh pesimis, royong, tetapi berlanjut untuk membaboat untuk dan rombongan di kapal hadapilah segala macam persolan,” ngun dirinya, keluarga serta membangun gotong royong ini sendiri merupakan kegiatan pemerintah melalui Dinas Rimata, di pintu Muara Saibi pasang katanya. masyarakat.

Pembentukan karakter budaya BPMP-KB Mentawai tahun ini yang gotong royong supaya tetap eksis dan sekaligus HKG PKK 41 Tingkat tidak pudar, menurut Kepala Dinas Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pendidikan Mentawai Sermon Sakere- Setelah di buka, kegiatan bulan bakti goro SIRILANGGAI - Pembangunan jalan Saerejen mengatakan, jika pembapada Puailiggoubat, Rabu, 6 bau, dimulai dari anak usia sekolah. tersebut berlangsung sebulan dan selama dari Dusun Sirilanggai menuju tempat ngunan ini selesai maka alternatif November.

Dinas Pendidikan Mentawai telah itu BPMP-KB akan mengadakan penipeningkatan ekonomi warga dari sekBarnabas menyebutkan, tahun ini wisata air terjun Sinungunung Desa mengawali hal itu dengan selalu mene- laian terhadap proses kegiatan tersebut. (g) jalan yang sedang dibangun tersebut Malancan Kecamatan Siberut Utara tor wisata alam bisa terwujud. “Akan mulai dibangun awal Nopember lalu banyak yang berkunjung saat liburan memiliki panjang 750 meter dengan dari Program Pembangunan Infradan kegiatan-kegiatan lainnya. Ibu-ibu anggaran Rp250 juta. “ Jika belum MAD Siberut Utara Digelar struktur Perdesaan (PPIP) 2013. bisa berjualan kecil-kecilan bagi peterhubung juga , kita akan minta lagi Kepala Desa Malancan, Barnabas ngunjung yang akan datang,” katanya pembangunan lanjutan di tahun depan, SIKABALUAN - PNPM-MP Kecamatan Siberut Utara Kabupaten baik melalui program PPIP atau P2D Kepulauan Mentawai melakukan kegiatan musyawarah sosialisasi Mandiri,” ujarnya.

BPD Saibi Rancang Dua Peraturan Desa dan musyawarah perencanaan program seperti yang tertuang dalam Menurut perkiraan Barnabas, jika MAD (Musyawarah Antar Desa ) I dan MAD II, di kantor camat jalan sepanjang 750 meter telah siap SAIBI SAMUKOP - Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Saibi Siberut Utara, 29 Oktober. maka pekerjaan penambahan panjang Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Berdasarkan optimalisasi program kegiatan, tahun depan Desa jalan untuk tahun depan sekitar 4 kiMentawai telah merancang dua peraturan baru yakni peraturan adat Malancan akan diprogramkan penerangan desa yaitu pengadaan lometer. “Kita akan bangun per tahap istiadat dan retribusi akan dijadikan Peraturan Kepala Desa. mesin diesel sebanyak 4 unit, di Desa Muarasikabaluan Sekretaris BPD Saibi Samukop, Murtias Sageileppak melalui kegiatan pembangunan yang pembangunan jalan evakusai Dusun Puran sekaligus jalan menuju mengatakan, peraturan baru yang di rancang ini belum ada. Yang penting masyarakat menduDesa Sirilogui, di Desa Monganpoula pembangunan jembatan disosialisasikan kepada masyarakat karena terkendala anggaran. kung pembangunan” katanya. sepanjang 8 meter ditambah badan jalan 20 meter di Simalambaen.

“Kalau sudah ada anggarannya kami sudah turun kelapangan,’’ Setelah pembukaan jalan dilaku“Berdasarkan rangking tahun lalu, kegiatan tahun 2014 yaitu di ujarnya saat sosialisasai Perda tentang pajak, Kamis, 31 Oktober kan, masyrakat mulai melirik tanah di tiga desa yang belum terdanai di tahun 2013 ini,” kata Junaidi lalu. kanan-kiri jalan untuk berladang seSakerebau, Ketua UPK PNPM-MP, Selasa, 29 Oktober lalu.

Menanggapi perancangan peraturan desa tersebut, Ketua DPRD perti kacang, pisang, kakao, keladi dan Jika nantinya anggaran PNPM-MP tahun 2014 masih sama di Mentawai Hendri Dori Satoko mengatakan, perancangan peraturan lain sebaginya. “Jadi bukan hanya baru BPD merupakan terobosan yang belum dilakukan di daerah tahun 2013 Rp900 juta maka hanya akan ada tiga atau empat jalan menuju air terjun saja, tapi lain. Terkait kendala tidak ada anggaran sosialisasi, ,kata Hendri, kegiatan yang bisa dilaksanakan bila melihat bobot perkerjaan. menjadi jalan pertanian masyarakat tinggal minta ke Kades melalui dana ADD Desa. “dana ADD kan Kegiatan itu berupa program beasiswa pelajar di Desa Sotboyak, karena lahan kearah air terjun ini ada tinggal minta ke Desa dana ADD ini sebenarnya uangnya BPD jalan dari Sirilanggai-Terekanhulu Desa Malancan, jalan pertanian di masih banyak yang belum ditanami kalau bisa ini dapat dianggarkan tahun depan,”ujarnya. (rr/g) Desa Sirilogui, jalan pengungsian Pokai. (bs/o) masyarakat,” katanya.(bs/g)

Jalan Menuju Air Terjun Sinungunung Dibangun

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

9 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 276, 15 - 30 November 2013

Sagu, keladi dan pisang ‘diubah’ jadi beras agar kebutuhan pangan lokal tercukupi juga meningkatkan nilai jual di pasaran Rus Akbar

enindaklanjuti kebijakan Presiden RI soal ketahanan pangan, Dinas Pertanian Mentawai merintis pembuatan pangan lokal yang bisa dikonsumsi orang dari luar Mentawai.

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Mentawai, Novriadi, pangan lokal di Mentawai masih banyak.

“Kita tidak pernah melihat di Mentawai ada kasus marasmus atau busung lapar sebab masyarakat memiliki kebiasaan mengonsumsi pangan lokal misalnya sagu, keladi, pisang dan umbi-umbian lainnya,” katanya, Selasa, 11 November.

Namun Novriadi menginginkan pangan tersebut tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat lokal namun juga orang luar yang ke Mentawai.

Selama ini menurut Novriadi, pangan

M

Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian Buat Beras Analog ujarnya.

Agar bisa diterima, lanjut Novriadi, melalui program Kementerian Pertanian pihaknya sedang membuat beras analog dari tepung sagu, keladi dan pisang di Desa Goisok Oinan, Kecamatan Sipora Utara.

“Alat pengolah sudah ada satu set lengkap mulai dari pemarut sagu, menjadikan tepung sagu sampai kering itu ada, serta pembentuk sagunya seperti beras, memang OLAH MAKANAN - Ibu-ibu di Sikabaluan mengolah makanan dari keladi (Subbet), keladi tidak persis seperti menjadi salah satu bahan membuat beras analog yang tengah dirintis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai beras tapi bentuknya butiran-butiran, itu tersebut belum bisa diterima secara subbet (keladi campur pisang dipadukan dinamakan beras analog, beberapa warga umum begitu juga produknya belum menjadi buntalan) dan sagu, kita ingin dalam kelompok tani sudah dilatih membuat keladi dan sagu itu serta pisang membuat beras analog tersebut,” diterima luas di pasaran.

“Kita hanya mengetahui makanan dapat diterima masyarakat luar,” ungkapnya.

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Kontraktor Tak Disiplin Masuk Daftar Hitam TUAPEIJAT - DPRD Mentawai memperkirakan, beberapa proyek pemerintah tahun ini akan terbengkalai atau tidak selesai tepat waktu. Kondisi ini disimpulkan setelah anggota DPRD Mentawai melakukan monito-ring proyek yang dibiayai APBD 2013.

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Hendri Dori Satoko mengatakan, monitoring selama tiga minggu di pulau Siberut, Sipora, Sikakap dan Pagai Utara serta Selatan ditemukan beberapa kegiatan yang diprediksi putus kontrak.

“Kami akan menindak tegas kontraktor pembangunan proyek pemerintah yang tidak menyelesaikan kegiatan tepat waktu setelah didapatkan laporan evaluasi pada 5 Desember

2013 mendatang. Konsekuensinya jika putus kontrak jelas kita berikan sanksi masuk black list baik nama pemilik maupun perusahaannya sendiri, kemudian upaya memakai nama perusahaan lain, kita minta tegas pemerintah mengkajinya,” katanya saat ditemui Puailiggoubat di ruang kerjanya, Senin, 11 November.

Beberapa proyek yang terancam putus kontrak menurut Hendri, yakni pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saibisamukop menuju Dusun Sibudda’ Oinan, kemudian pembangunan jembatan Puro penghubung ke Rogdok dan pembangunan SDN 06 sebanyak 3 lokal di Rogdok.

“Pastinya kontraktor diputus kontrak pada 5 Desember nanti setelah FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

PROYEK - Proyek pembangunan jalan Pokai-Srilanggai yang tidak selesai dibangun sejak 2012 hingga 2013

pekerjaan dievaluasi,” jelasnya.

Jimer Munthe, Ketua Tim Monitoring di Pulau Siberut menyebutkan, pekerjaan jembatan di Saibi baru sekitar 5 persen, “Kalau di Puro sudah 50 persen dengan tinggi pondasi 4 meter, kita ragukan cepat selesai karena pondasinya butuh 650 kubik dan materialnya itu masih di Padang dan didatangkan dari Vietnam, kalau rangka dan pondasinya itu bisa selesai, dan hitungan kami 80 persen selesai jelang akhir Desember,” rincinya.

Monitoring tim yang dilakukan Jimmer Munthe dan beberapa anggota DPRD lainnya khusus proyek serapan anggaran besar yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU), diantaranya pembangunan jembatan Puro menyerap dana sekitar Rp7 miliar, pembangunan jembatan Saibi senilai Rp6,9 miliar, “Kalau saya melihat, pekerjaan tidak selesai karena tidak ada niat,” ujarnya.

Jimer menganjurkan, rangka baja untuk jembatan Puro yang masih berada di Maileppet jangan diangkut dulu ke lokasi kerja sebelum pondasi selesai dibuat. “Kita khawatir ketika rangka itu sampai ke lokasi itu dibayar, ketika itu dibayar tentu hilanghilang lagi bautnya, tentu dijual orang lagi, tapi jika jembatan di Puro kalau cepat mereka drop materialnya itu cepat selesai,” katanya.

Terkait lambannya penyelesaian jembatan yang menyerap dana miliaran tersebut pihaknya akan memanggil

Novriadi mengatakan, membuat beras analog itu dengan memadukan tepung sagu, keladi dan pisang sesuai dengan persentasinya sehingga menjadi sebuah beras analog dan itu bisa dikonsumsi masyarakat luar. Pembuatan beras analog itu sudah berjalan sejak Oktober lalu dan itu sudah menghasilkan.

Namun Novriadi mengakui, saat ini kegiatan baru dilakukan di Goisok Oinan, namun tidak tertutup bahan bakunya dari daerah lain seperti Siberut.

“Kita baru merintisnya nanti siapa tahu ada pengusaha tertarik untuk membuat beras analog, ” katanya.

Selain itu, kegiatan ini hanya sifatnya memancing, ia mengharapkan ada pengusaha lain yang membuka usaha besar. “Untuk saat ini baru industri rumah tangga, pasarnya masih di Tuapeijat, saya berecana 2014 akan melakukan pendampingan untuk membuat alat pengemas, kita belum ada alat tersebut tahun 2014 nanti kita akan buat alat pengemasnya, sehingga brandingnya ada,” katanya. (g)

Perda Pajak dan Retribusi Kabupaten Kepulauan Mentawai Berlaku 2014 TUAPEIJAT - Peraturan daerah (Perda) pajak dan retribusi yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai akan diberlakukan pada Januari 2014, demikian disampaikan Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko saat ditemui Puailiggoubat di ruang kerjanya di Tuapeijat, Senin, 11 November.

“Perda Pajak kita sudah disetujui Mendagri dan Perda retribusi kita sudah disetujui oleh Menkeu, tahun depan sudah bisa diterapkan untuk mendapatkan PAD,” katanya.

Sebelum perda tersebut diberlakukan, kata Hendri, biaya rumah sakit dan transportasi kapal milik Pemkab Mentawai gratis. “Tahun depan biaya rumah sakit dan ongkos transportasi kapal sudah mulai dibayar, dan itu berlaku 1 Januari 2014 sejak lembar daerahnya dikeluarkan Bupati,” ujarnya.

Hendri menyebutkan, Perda Pajak yang berisi sebanyak 11 jenis dan retribusi sebanyak 9 jenis tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat. Sepanjang 2009, lanjut Hendri, perda yang dihasilkan DPRD Mentawai hanya Perda APBD TA 2009 dan APBD Perubahan.

Kemudian pada tahun 2010 mengusulkan 13 perda yang akan dibahas, dan 1 ranperda APBD, juga tidak ada perda yang ditetapkan kecuali Perda APBD. Selanjutnya pada tahun 2011, perda yang dihasilkan juga perda APBD dan perubahannya, masuk ke tahun 2012, Program Legislasi Daerah menargetkan akan membahas dan menetapkan 17 ranperda menjadi perda. Hingga tahun 2013, ada 21 ranperda yang ditetapkan akan dibahas, namun hingga akhir tahun hanya 4 perda yang selesai dibahas dan dikonsultasikan. (trs/g)

dinas terkait, “Tadi rencananya ketemu tapi karena istrinya sakit tentu diundur Senin depan lagi,” jelas Jimer.

Hendri menambahkan, dari evalusi di lapangan bersama SKPD, faktor tidak selesainya pekerjaan dan terancam putus kontrak disebabkan ketidakseriusan kontraktor bekerja. “Jika ini terjadi, kita akan beri sanksi,” katanya.

Sementara beberapa pekerjaan

yang diprediksi tuntas tahun ini menurut Hendri berupa pembangunan rumah dinas guru di Maileppet, Siberut Selatan kemudian pembangunan SD di Saliguma, Siberut Tengah itu sudah selesai, SD di Sirilogui, Pustu Sikabaluan dan Puskesmas Sikabaluan kualitasnya bagus termasuk jalan di Sikabaluan serta rumah dinas dokter Sikabaluan. (trs/g)

MENTAWAINEWS Pemerintah diminta segera mengoperasikan TPI agar harga ikan mudah dikontrol

Rus Akbar

Puailiggoubat

NO. 276, 15 - 30 November 2013

10

Musim Badai, Harga Ikan Melonjak di Tuapeijat FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

dari Padang,” ujarnya. kalau satu titik aja mereka langsung ke Selain ikan, kata sini, selain itu harganya juga tidak ada adai yang melanda Kepulauan Firman, lobster juga yang bermain sebab itu dikontrol Mentawai khususnya Sipora dijual yang didapat pemerintah,” ujarnya. selama seminggu terakhir Selain mudah dijangkau pelanggan, dari nelayan namun harganya mahal men- kata Firman, keberadaan TPI bisa membuat nelayan tidak berani melaut, capai Rp100 ribu per membantu penjual ikan karena saat ini akibatnya kebutuhan konsumsi ikan di kilogram. “Ini lobster dirinya mesti menyewa tanah milik Tuapeijat tidak terpenuhi. kecil, kalau udang Tobing sebanyak Rp400 ribu per bulan.

“Gelombang laut tinggi, banyak besarnya mereka jual “Kalau TPI ada pasti harganya lebih nelayan yang tidak pergi memancing, ke Padang,” jelasnya. murah dengan begitu kami bisa membeli ikan yang kita jual juga menjadi langka, Firman menga- ikan sampai 0,5 ton,” katanya. untuk ikan hari ini kita beli dari nelayan Mesti harga yang ikan diklaim takan, biasanya jika kapal tonda dari Padang,” kata Iwan, musim ikan seperti murah oleh pedagang, namun warga salah satu penjual ikan di Dusun Camp, ambu-ambu, harganya Tuapeijat mengeluhkan harga tersebut Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora akan murah yakni terlalu tinggi terutama dari keluarga Utara, Minggu, 10 November.

Rp20 ribu-Rp25 ribu petani yang berpenghasilan rendah Iwan mengatakan, harga jual ikan per kilogram tergan- sebab untuk mengeluarkan uang Rp40 jenis tuna atau sisik Rp30 ribu per ribu satu hari saja sudah susah. tung jumlahnya. kilogram sedangkan harga beli dari “Harga ikan di sini sama dengan Firman dan tiga nelayan hanya Rp25 ribu per kilogram. IKAN MAHAL - Firman (42) memotong ikan di lapak KM 0 Tuapeijat. Akibat musim badai harga ikan pun melonjak orang saudaranya ber- harga Pegawai Negeri Sipil (PNS) “Itu ikan yang ada saat ini, kalau waktu harap, pemerintah padahal kita orang biasa, saya ibu rumah musim normal atau tidak badai ada ikan karang tapi hari ini tidak ada,” ujarnya. jarang. sebanyak empat unit hanya tiga unit setempat segera mengoperasikan Tem- tangga, suami saya petani pak, tapi harga Disaat cuaca buruk, kata Iwan, harga “Kalau ikan sudah langka kayak ini yang beroperasi. pat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di ikan sangat mahal, seharusnya pemeikan jenis karang Rp40 ribu per kilogram, bisa saja harganya naik, tapi sampai saat “Ikan rawai yang dijual ini dibeli Tuapeijat supaya ada pusat penjualan rintah melakukan kontrol harga,” kata baik ikan kerapu, sawai, gole dan ikan ini kalau menurut kami ini harga dari kapal, biasanya kita order kepada ikan. “Ini saja kami tersebar di mana- Linda (32), salah seorang warga. karang lainnya. “Kalau ikan karang ini normal,” ujarnya. nelayan setempat tapi karena ombak mana sehingga akan menyusahkan warga (g) biasanya kami beli sama warga Di Dusun Camp ada sekitar 10 besar kita membeli ikan dari kapal pukat setempat yang ingin membeli ikan, tapi setempat, kalau ikan sisik ini kita beli lapak menjual ikan, akibat langkanya dari kapal tonda,” tambah Iwan. ikan di Tuapeijat hanya empat lapak Biasanya satu hari Iwan bisa membeli menjual ikan. Di lapak dekat gereja ikan pada nelayan sebanyak 100 Katolik KM 0 Tuapeijat juga mengalami mengeluhkan harga yang mahal terseujarnya. kilogram, namun sejak badai ini ikan hal yang sama, lapak milik Firman (41) TUAPEIJAT - Harga bahan pokok di but, ekonomi petani yang pas-pasan Desa Tuapeijat Kecamatan Sipora Sementara untuk beras biasa, tidak sanggup membeli harga semahal Utara Kabupaten Kepulauan Mentaharganya Rp11 ribu per kilogram, Turis Uruguay Ingin Taklukkan Ombak itu. “Gula saja kita biasanya beli 1 wai lebih mahal dibanding harga di beras Solok Rp12 ribu per kilogram. kilogram dikurangkan jadi setengah Padang.

Tepung terigu merek lencana merah Mentawai kilo saja,” ujarnya.

Harga cabai sejak satu minggu harganya Rp8.500 dan segitiga Ia berharap pemerintah melakuterakhir naik menjadi Rp58 ribu Rp9.500. “Kita tidak mengambil PADANG - Tidak ada peselancar yang dapat menolak pesona ombakkan operasi pasar untuk menyeimhingga Rp60 ribu dari sebelumnya untung besar, ini karena ombak cantik di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Wilayah Kabupaten bangkan harga bahan pokok di Tuayang hanya Rp55 ribu. Minyak menyesuaikan harga dari Padang, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat yang memiliki laut seluas 30.018,43 kilometer persegi memiliki tiga titik dengan gulungan peijat ini, sehingga masyarakat yang goreng curah juga naik dari Rp10 ribu kalau harganya turun tentu harga ini ombak sempurna yakni Lances Right yang terletak di Katiet tergolong keluarga miskin bisa menjadi Rp11. 500 itu jika tidak pakai juga akan kita turunkan,” katanya.

Kecamatan Sipora Selatan, Macaronies di Silabu Kecamatan Pagai menjangkaunya. tempat, kalau pedagang menyediakan Asma (46), salah seorang warga Utara dan Siberut yang dimiliki Mentawai masuk dalam kategori 10 (rus/g) tempat harganya naik menjadi Rp12 Dusun Karoniet, Desa Tuapeijat ombak terbaik di dunia. ribu per kilogram.

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT Bukan hanya turis dari Australia, Brazil dan Amerika Serikat saja Yusniar (60), salah seorang pedayang ingin berselancar ke Mentawai, tapi dari berbagai negara lain, gang bahan pokok di Dusun Camp salah satunya Federico Lessa (22), turis dari Uruguay, yang datang Desa Tuapeijat mengatakan, kenaikan ke Mentawai sendirian karena penasaran dengan ombak Mentawai. harga terjadi sejak harga bahan bakar “Saya penasaran ombak di Mentawai, informasi yang saya dapat minyak mahal, ditambah lagi ongkos dari teman saya yang pernah ke Mentawai, katanya ombaknya sangat transportasi. bagus dan terbaik di dunia,” katanya pada Puailiggoubat saat “Kalau harga kita turunkan akan berbincang-bincang di atas KMP Sumber Rezeki Baru yang bertolak rugi, kenaikan juga dipengaruhi harga dari Padang menuju Sioban, Kamis, 7 November. beli di Padang, sebab bahan pokok ini Tanpa pemandu, Federico nekad ke Mentawai dengan bekal peta didatangkan dari Padang naik kapal,” dan buku panduan agar tidak tersesat. “Saya sudah dua kali datang ke Indonesia, pertama saya ke Bali pada 2012, dan yang kedua katanya pada Puailiggoubat, Minggu, kalinya saya ke Mentawai menuju Katiet,” ujarnya.

10 November.

Federico menyebutkan, ia tidak tahu berapa lama ia di Mentawai Selain cabai dan minyak goreng, yang terpenting ia ingin menikmati Mentawai sepuasnya. “Saya ingin lanjut Yusniar, harga bawang merah menikmati Mentawai dulu, belum tahu berapa lama tinggal di juga naik dari Rp20 ribu per kilogram Mentawai,” katanya dalam bahasa Inggris. menjadi Rp25 ribu. “Kentang juga Selain mengagumi keindahan ombak Mentawai yang akan naik dari Rp8 ribu menjadi Rp12 ribu dinikmatinya, Federico juga mengagumi keramahan orang Indonesia per kilogram, wortel menjadi Rp10 dan keindahan alam Indonesia . 0rang Indonesia sangat ramah dan JUAL BELI - Sejumlah pembeli dan pedagang melakukan transaksi ribu, tomat sebelumnya Rp8 ribu naik daerahnya sangat bagus,” katanya dalam bahasa Inggris.(trs/r/g) jual beli di pasar di Masabuk, desa Sikakap Rp9 ribu per kilogram,”

B

Harga Bahan Pokok Mahal di Tuapeijat

11

Puailiggoubat NO. 276, 15 - 30 November 2013

Persoalan NIK ini disebabkan masih ada sebagian warga yang memakai NIK KTP lama atau belum memiliki KTP sama sekali

20 Ribu Pemilih Mentawai Belum Memiliki NIK FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene

aftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak Oktober lalu namun sekitar 20.000 penduduk Mentawai yang memiliki hak pilih belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Ketua KPUD Mentawai Andres mengatakan, permasalahan NIK tersebut beragam yakni sebagian warga masih memakai NIK KTP lama bukan e-KTP dan yang lainnya belum memiliki KTP sama sekali.

“Kita membutuhkan NIK e-KTP bukan NIK KTP lama,” katanya saat ditemui Puailiggoubat di kantor KPUD Mentawai KM2 Tuapeijat, Senin, 11 November.

Untuk menangani hal itu, kata Andres, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Mentawai sedang berupaya mematangkan data tersebut.

Diakui Andres, masalah NIK

D

EKTP Salah seorang calon pemilih Pemilu 2014 menunjukkan KTP elektronik (e-KTP) yang sudah dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sekitar 20 ribu penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih belum memiliki NIK akibat belum selesainya pembuatan e-KTP

tersebut cukup mengganggu, solusinya Rabu (13/11) pihaknya akan melakukan rapat dengan kepala Dukcapil se-

Sumatra Barat untuk membahas DPT. Sementara jumlah pemilih Mentawai yang telah ditetapkan sebanyak

Pilkada Padang Dipastikan Dua Putaran PADANG - Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padang dipastikan akan berlangsung dua putaran. Dari sepuluh pasang calon yang bertarung pada masa pencoblosan 30 Oktober 2013, belum ada satu kandidat pun yang meraih suara 30 persen.

Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada 5 November 2013 lalu, Komisi Pemilihan Umum kota Padang menetapkan suara tertinggi diperoleh pasangan Mahyeldi-Emzalmi yang diusung PKS-PPP dengan angka 92.218 (29,46 persen). Kemudian, pasangan Desri Ayunda-James Hellyward

(perseorangan) berada di urutan kedua dengan jumlah suara 59.845 atau 19,11 persen.

“Sesuai aturan, Pilkada putaran kedua hanya diikuti dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan dijadwalkan diselenggarakan pada 11 Desember,” kata ketua KPU Padang Alison.

Sementara pasangan nomor urut satu, Emma Yohanna-Wahyu Iramana Putra (koalisi Golkar – PBB) memperoleh suara 25.599 (8,17 persen). Mohammad Ichlas El Qudsi - Januardi Sumka yang diusung Partai Demokrat, PAN dan koalisi partai non

Hasil Rekapitulasi Suara No Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pasangan Calon Wali Kota -Wakil Wali Kota Emma Yohana-Wahyu Iramana Putra Muhammad Ichlas El Qudsi-Januadi Sumka Desri Ayunda-James Hellyward Asnawi Bahar-Surya Budi Ibrahim-Nardi Gusman Kandris Asrin-Indra Dwipa Maigus Nasir-Armalis Indra Jaya-Yefri Hendri Darmi Syamsuar Syam-Mawardi Mahyeldi-Emzalmi

Sumber: KPU Padang

Perolehan Suara

Persentase

25.599 48.704 59.845 12.626 14.845 13.762 36.465 4.47 4.616 92.218

8,17 15,56 19,11 4,03 4,74 4,39 11,60 1,43 1,47 29,45

parlemen meraup 48.704 suara atau 15,55 persen.

Pasangan Maigus Nasir -Armalis (perseorangan) meraih 36.465 (11,64 persen), Syamsuar Syam-Mawardi Nur (perseorangan) mengumpulkan, 4.616 suara (1,43 persen), Kandris Asrin-Indra Dwipa (perseorangan) mendapat 13.762 suara (4,39 persen).

Selanjutnya, Indra Jaya -Yefri Hendri Darmi (perseorangan) memperoleh 4.470 (1,43 persen) persen, Ibrahim- Nardi Gusman (perseorangan) 14.845 suara (4,74 persen) dan Asnawi BaharSurya Budhi (perseorangan) 12.626 suara (4.03 persen) Saksi pasangan Ibrahim dan Nardi Gusman menolak hasil perolehan suara yang telah ditetapkan tersebut.

Pasalnya, menurut saksi pasangan nomor urut 5 tersebut, telah terjadi pelanggaran dalam pilkada yang bersifat struktural dan sistematis menyebabkan banyak masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilih.

“Jika memang ada hal pelanggaran dan kecurangan dipersilahkan untuk melapor kepada pihak berwenang seperti Panwaslu hingga MK dengan membawa bukti,” kata Alison. (prl)

58.717, 30.739 pemilih laki-laki dan 27.978 pemilih perempuan. Penambahan DPT tersebut dilakukan setelah ada

laporan masyarakat dan verifikasi dilakukan oleh PPK dan PPS selama 30 hari. (trs/g)

KPU: Pilkada Sering Bermasalah di Tingkat Elit PADANG - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah sering bermasalah di tingkat elite, baik dari partai politik pengusung maupun para calon yang ikut bertarung.

“Kalau kita lihat, pemungutan suara berjalan dengan baik dan damai pada saat pelaksanaan pilkada. Yang sering terjadi keributan itu setelah penghitungan suara dilakukan,” ujar Husni, usai memberikan hak pilihnya pada Pilkada kota Padang di TPS) I, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, kota Padang, Rabu 30 Oktober lalu.

Menurutnya,yang memicu terjadinya keributan tersebut adalah persoalan menang atau kalah kandidat yang ikut bertarung dalam pilkada.

“Pertimbangan yang diambil masih berbau politis dan bukan pertimbanganmewakili aspirasi masyarakat yang sesungguhnya.

Biasanya ada respons dari pihak yang kalah dalam pemungutan suara,” katamantan Komisioner KPU Sumatera Barat tersebut.

Ia mengatakan, untuk mencegah adanya keributan, KPU sudah melakukan tindakan preventif. Sebelum masa kampanye dilakukan, KPU mengumpulkan para calon agar berkomitmen siap menang dan siap kalah.

“Yang menjadi persolan, siap kalahnya tidak benar-benar diingat ketika memang sudah benar-benar kalah,” katanya. (prl)

Sosok

Puailiggoubat NO. 276, 15 - 30 November 2013

Ketua KPU Mentawai, Andres

Soal Geografis Bukan Kendala Utama U

ntuk menyukseskan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun depan, Komisi Pemilihan Umum Daerah Mentawai menyiapkan sejumlah strategi diantaranya merekrut relawan untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih. Mereka menamakannya relawan demokrasi. Para relawan ini nantinya diharap bisa memberi penyadaran untuk menggunakan hak pilih kepada pemilih saat pemilu terutama pemilih pemula dan pemilih di daerah-daerah terpencil yang jaraknya jauh dari TPS. Sementara untuk mengatasi kerawanan dalam distribusi logistik pemilu terutama di daerahdaerah terpencil, KPUD Mentawai akan mendapat dua unit boat (perahu mesin). Selain itu KPUD Mentawai juga menjalin kerjasama dengan Pemda Mentawai dan Polresta untuk melancarkan pesta demokrasi tahun depan.

Bagaimana dan apa saja persiapan KPUD Mentawai menghadapi pemilu tahun depan, berikut wawancaranya dengan Puailiggoubat beberapa waktu lalu Bagaimana persiapan KPU Mentawai menghadapi penyelenggaran pemilu 2014?

Kesiapan kita saat ini pada tahapan pengaturan masalah zona kampanye, yaitu zonasi pemasangan alat peraga, seperti spanduk dan baliho. Baliho untuk di Mentawai setelah melakukan pertemuan dengan pejabat daerah diwakili Kesbangpol, kita sudah tentukan zona dan sudah membuat surat keputusan , dan itu akan segera kirim ke partai politik, instansi pemerintahan, dan semua stakeholder yang ada di Kepulauan Mentawai. Peraturannya, satu desa itu satu baliho untuk satu partai dan untuk satu calon anggota DPD, di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan baliho itu akan ada 48 sesuai jumlah desa, kemudian spanduk itu setiap

dusun itu satu partai politik dengan ukuran 1,5 m x 7 m, dimana dalam spanduk hanya bisa dipasang logo partai politik dan gambar caleg per dapil, kalau di baliho tidak boleh ada gambar caleg, cuma jargon partai saja.

Bagaimana dengan pendanaan KPU, berapa alokasinya, apakah mencukupi ? “Kalau anggaran KPU untuk 2014 itu belum bisa disampaikan karena belum ditetapkan.

Terkait kondisi geografis Mentawai, hal-hal apa saja menurut anda yang akan rawan dalam pelaksanaan Pemilu 2014 nanti ? “Kita ingin membuktikan dan kita ingin mempertahankan predikat partisipasi penduduk di Mentawai itu paling tinggi, kita ingin buktikan bahwa masyarakat Mentawai siap menyukseskan pemilu pada 9 April 2014, saya yakin dan mendukung partisipasi tersebut karena sudah merekrut 15 orang relawan demokrasi yang tugasnya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di 2014 Bagaimana KPU mengantisipasi kerawanan dalam distribusi logistik dan kekurangan pendanaan nantinya ? “Tentu kita

berpijak pada pemilu sebelumnya, kita sudah kumpulkan informasi kendalanya tentu kita akan perbaiki, dan kita akan lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah seperti bupati, kerja sama dengan pihak Polres untuk menyukseskan pemilu Mentawai 2014 mendatang, kalau soal geografis tidak kita jadikan kendala utama tapi kita mencari solusi dan opsiopsi yang terbaik, tentu kita juga melakukan pengawalan pendistribusian logistik, dan

12

Nama : Andres Kelahiran: Padang, 27 Maret 1977 Jabatan : Ketua KPU Mentawai Pendidikan Terakhir: Sarjana Ekonomi Universitas Bung Hatta (2003) Alamat: Kilometer 6, Tuapeijat

kita minta juga KPU Sumbar dan KPU RI mengutamakan Mentawai, karena mengingat jarak, kemudian moda transportasi kita yang kurang.

Kami dengar KPU Mentawai juga butuh kapal untuk operasional, men-gapa begitu perlu dan bagaimana respon pemerintah ?

Kita waktu itu sudah meminta kepada KPU, sudah buat proposalnya bahwa KPU Mentawai akan diberikan alat transportasi

roda empat tetapi setelah kita mengadakan rapat kita merevisi pengadaan tersebut karena kita di Mentawai sudah memiliki 3 buah kendaraan roda empat, kita berpikir buat apalagi ditambah, dan kita usulkan transportasi yang utama adalah boat dan sudah ditanggapi oleh KPU pusat akan diberikan sebanyak 2 unit sebagai ganti roda empat yang kita revisi.

Berapa jumlah TPS di Mentawai untuk pemilu 2014, distribusi ke TPS di daerah mana saja yang akan sulit nantinya? “TPS kita sudah final ada sebanyak 235 TPS, itu tidak bisa lagi dilakukan penambahan , dan daerah yang cukup sulit itu seperti di daerah Sikakap. Kenapa penambahan TPS itu dilakukan karena adanya perubahan dari aturan kalau dulu satu TPS itu 600 pemilih sekarang maksimal itu 500 pemilih, lebih dari 500 itu harus dipecah, kemudian faktor geografis, kalau masyarakat mera-sa jauh tempat menggunakan hak ke halaman 13

Sosok pilihnya maka diadakan penambahan TPS, wewe-nang itu kita serahkan kepada PPS untuk menilai apakah layak untuk dilakukan penambahan TPS, tentu kawan-kawan di PPS yang memberikan usul kepada kita dan kalau ada usul tentu kita tindak lanjuti kalau itu memang ada dan perlu dilakukan penambahan ya kita tambah.

Bagaimana KPU mensiasati kesulitan dalam distribusi ini ?

Untuk mensiasatinya seperti yang saya katakan tadi adalah meminta kepada pusat dan provinsi untuk membantu mengutamakan Mentawai karena kondisi geografis yang sangat sulit,dan tentu juga kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencari opsi dengan kerja sama pihak dari pemerintah mendukung kesulitan ini.

Saat ini banyak sekali baliho caleg yang bertebaran di Mentawai sementara KPU sudah mengeluarkan peraturan terkait zonasi pemasangan alat peraga kampanye, bagaimana tanggapan anda ?

Kita sudah mengeluarkan surat

Puailiggoubat NO. 276, 15 - 30 November 2013

keputusan, dan kita memang akui ada beberapa kendala, surat itu kita disampaikan ke partai politik, selagi surat itu belum diterima tentu kita kasih waktu, tapi setelah surat itu kita serahkan masih ada atribut tentu Panwasu lagi yang otomatis bergerak menindaklanjuti itu dengan menertibkan spanduk dan baliho.

Jika zonasi pemasangan alat peraga kampanye sudah ada, bagaimana peraturan kampanye sebenarnya, dan jika ada partai atau caleg yang melanggar, apa sanksinya sudah dijalankan ? “KPU tentu sudah menentukan zonasi yang sudah bekerja sama dengan Kesbangpol, spanduk dan baliho itu sudah ada aturannya, dan hari ini kita akan surati partai politik dan memberikan waktu 1 minggu, Panwaslu yang dibantu oleh Sat Pol PP akan menertibkan spanduk yang tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh KPU, saya menginginkan pertengahan bulan ini sudah tertib.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2014, sosialisasi seperti apa yang akan dilakukan KPU dan apakah itu bisa efektif ?

Untuk meningkatkan partisipasi salah satunya yang dilakukan oleh KPU adalah membentuk relawan demokrasi, mereka akan bertugas memberikan pemahaman kepada masyarakat pada pemilu mendatang untuk menggunakan hak pilihnya karena itu adalah hak untuk memilih pemimpinnya, saya mengharapkan semua pihak untuk memberikan juga pemahaman kepada masyarakat,dan kita juga akan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah khususnya pemilih pemula Seringkali masyarakat terutama yang tinggal di kebun atau ladang enggan datang ke TPS, jarak jauh ke TPS sering jadi kendala, upaya apa yang akan dilakukan untuk itu ?

Kita upayakan memberikan kesadaran masyarakat untuk ikut memilih berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu mentawai yang jauh lebih baik.

Apa pesan anda kepada masyarakat Mentawai dan partai politik demi suksesnya pemilu 2014 ? “Harapan saya kepada

semua

elemen masyarakat, instansi, perangkat desa, kecamatan, dan semua tokoh agama, pemuda mahasiswa, kepala suku untuk menyukseskan pemilu khususnya kepada seluruh masyarakat Mentawai karena 9 april 2014 pesta demokrasi rakyat Indonesia. (Patris)

13

Puailiggoubat NO. 276, 15 - 30 November 2013

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mentawai ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pekan Budaya ini.

Pekan Budaya

Semarak Pagelaran Budaya dari 19 Daerah di Sumbar FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar

emerintah Sumatera Barat menggelar Pekan Budaya 2013, pada 4-10 November 2013 yang diikuti 19 kabupaten dan kota.

Kegiatan ini diadakan di Taman Budaya Padang.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, pegelaran Pekan Budaya bertujuan memelihara adat sekaligus ajang promosi kepada pihak luar.

“Pekan Budaya ini juga menjadi ajang untuk mempromosikan budaya kepada masyarakat umum sebagai sumber ekonomi kreatif,” kata Irwan saat membuka acara, 4 November lalu.

Ajang Pekan Budaya diharapkan untuk mempertahankan nilai kesenian dan mengurangi degradasi pemahaman masyarakat, anak muda khususnya tentang budaya. “Selain itu melahirkan seniman-seniman baru dan budayawan, sehingga menjadi penerus budayawan senior,” ujarnya.

Menurut Irwan, kegiatan rutin Pekan Budaya telah menyedot perhatian wisatawan ke Kota Padang. Ia mengatakan, jumlah penerbangan mengalami kenaikan 40 persen saat ajang ini digelar.

“Dalam satu minggu pesawat penuh, begitu juga dengan hotel yang

P

14

selalu terisi penuh, ini adalah indikasi peningkatan pariwisata di Sumatera Barat, jadi dengan ada Pekan Budaya ini, saatnya pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk mempromosikan keunggulan budaya wisata di daerah masing-masing,” ujarnya.

Pembukaan festival ini diawali dengan pawai keliling kota melewati jalan protokol di Kota Padang. Semua kabupaten dan kota yang berpartisipasi menampilkan ciri khas daerah masingmasing.

Kabupaten Agam misalnya, menampilkan atraksi gendang Tasa, ini paduan gendang dan tasa yang ditabuh sambil bergoyang bersama manusia ijuk, timnya terdiri sebanyak 40 orang.

Tak ketinggalan dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, menampilkan tradisi pangurei, pesta pernikahan tradisional dari suku Mentawai. Penampilan dari tim Mentawai ini mendapat apresiasi dari warga setempat dan panitia serta PNS di lingkungan pemprov Sumbar. “Iya ini lain dari yang lain sangat menarik sekali, saya jarang melihatnya,” kata seorang PNS yang sedang mengabadikan momen tersebut.

Tak ketinggalan Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah transmigrasi yang juga menampilkan atraksi kuda lumping. (rus)

PAWAI - Kontingen Mentawai mengikuti pawai saat pelaksanaan Pekan Budaya Sumatera Barat 2013

Pokja Timbalun Inisiasi Hutan Kemasyarakatan 5.000 Hektar PADANG - Kelompok Kerja (Pokja) Timbalun yang terdiri dari WALHI Sumatera Barat, LBH Padang, Perkumpulan Qbar dan FKKM Sumatera Barat mengajukan lebih dari 5.000 hektar kawasan hutan untuk didistribusikan kepada masyarakat dalam skema hutan kemasyarakatan (HKm) yang tersebar di Kabupaten Pasaman Barat.

Hutan Kemasyarakatan itu akan dikelola oleh kelompok-kelompok tani diantaranya : Kelompok Tani Famili Sakato seluas 2.330 ha, Kelompok Tani Talago Bawah Gunung seluas 1200 ha, Kelompok Tani Maju Bersama seluas 150 ha, Kelompok Tani Ingin Makmur seluas 100 ha, kelompok Tani Gunung Leco seluas 1.300 ha.

“Kelompok ini nantinya akan mengelola hasil hutan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dengan system pengelolaan berkelanjutan. Pengelolaannya hanya terbatas pada pengelolaan Hasil Hutan Bukan

Kayu (HHBK), bisa saja berupa yaitu pembudidayaan rotan, manau, madu, gaharu, dan jenis tanaman lainnya,” kata Mora Dingin, Program Manager Pokja Timbalum melalui rilis persnya beberapa waktu lalu.

Menurut Mora, pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) nantinya akan mampu mendidik masyarakat. Tidak hanya kayu yang bernilai ekonomis, tapi banyak jenis usaha lainnya yang mampu menjadi sumber ekonomi masyarakat jika hutan dikelola dengan baik, salah satunya dengan mengambil manfaat jasa lingkungan dari hutan itu sendiri. Kemudian pengelolaan HKm ini mampu membentengi hutan dari praktek-praktek penebangan liar sebab masyarakat sudah memiliki kekuatan dalam bentuk izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Izin HKm diberikan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang jika pengelolaan hutannya dilakukan dengan maksimal.

Ia mengatakan, pemerintah daerah

mesti proaktif mendukung pengelolaan hutan oleh masyarakat dan mensinergikannya pada lintas sektor dengan dinas-dinas terkait seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dalam lingkup pemerintahan. “Jika hal ini dilakukan dengan maksimal tentunya masyarakat yang tinggal berdampingan dengan kawasan hutan akan bangga menjaga dan melestarikan hutan sebab dengan maksimalnya melakukan pengelolaan hutan berkelanjutan secara tidak langusng telah mampu meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan ekonomi mereka,” kata Mora.

Masyarakat pengelola hutan, menurut Mora, harus didampingi secara intensif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan. Bisa saja pengalaman pengelolaan hutan ini mampu menjadi pengetahuan masyarakat lainnya yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan dan bisa juga menjadi keberhasilan pemerintahan Sumatera Barat yang mampu

mempertahankan kualitas hutan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Menurut data Pokja Timbalun, Sumatera Barat mempunyai hutan seluas 2.600.286 Ha yang terdiri dari 843.578 Ha HP, HPT dan HPK, 910.533 Ha hutan lindung dan 846.175 Ha hutan konservasi. Semuanya merupakan sumberdaya yang bersinggungan langsung dengan sistem adat nagari.

Pengelolaan hutan di nagari mempunyai fungsi ekonomi, ekologi sosial dan budaya yang penting bagi masyarakat. Semenjak dahulu di Minangkabau pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya dilakukan secara kekeluargaan/kekerabatan (kolektif) dengan bertumpu pada kearifan lokal sistem penataan ruang secara adat berdasarkan fungsi-fungsi yang terintegrasi antara lahan pertanian, irigasi, perladangan (agroforest) dan hutan. Maka tidak heran jika di Sumatera Barat ditemukan istilah

hutan larangan (hutan lindung adat) yang dijaga oleh masyarakat untuk menjaga fungsi-fungsi penataan ruang mereka.

Kebijakan nasional saat ini telah mengatur dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa/ Nagari. Aturna ini tertuang dalam Permenhut No. 18 tahun 2009 tentang Perubahan atas Permenhut No. P.37/Menhut-ii/2007 tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Permenhut No. 14 /Menhut-II/2010 tentang Hutan Desa. Kemudian hal ini juga direspon positif oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kehutanan yang berkomitmen untuk segera mengimplementasikan kebijakan itu dan menargetkan 500.000 hektar kawasan hutan didistribusiakan kepada masyarakat. (o)

15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 276, 15 - 30 November 2013

Sumatera Barat tergolong daerah aman dan tidak ada daerah yang berpotensi konflik dalam Pemilu 2014.

Polda Sumbar Siap Amankan Pemilu 2014

Syafril Adriansyah

Selain itu, ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat guna berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal masing-masing sehingga pesta demokrasi lima tahunan tersebut berlangsung aman, “Jumlah personel Polri terbatas, jadi kami juga mengharapkan peran dan partisipasi masyarakat untuk bersamasama ikut mengamankan lingkungan amsing-masing. Kalau mengetahui ada potensi konflik, silahkan laporkan kepada kami,” jelasnya.

Semua partai politik peserta pemilu juga diharapkan ikut terlibat dalam menjaga keamanan proses pemilu.

Menurut Kapolda sudah ada kesepatan bersama agar melaksanakan kampanye dengan tertib sampai dengan kampanye pemilihan presiden.

“Sampai saat ini, Sumbar masih aman dan belum ada daerah yang rawan potensi konflik,” ujarnya.

epolisian Daerah Sumatera Barat Sumbar bersiap untuk mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 meski waktu pelaksanaannya masih lima bulan lagi.

Persiapan tersebut dilakukan guna menciptakan Pemilu yang tertib dan lancar pada 9 April 2014.

Kapolda Sumbar, Brigjen Pol Noer Ali, mengungkapkan pihaknya sudah mempersipakan sebanyak 2/3 personel terdiri atas Intelkam, Sahbara, Brimob dan Reskim. “Pengamanan juga akan dibantu oleh pihak TNI dan Pol PP,” katanya Kamis, 11 November lalu Saat ini, Polda tengah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan bantuan satuan TNI di 19 kota dan kabupaten.

K

FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

APEL Sejumlah anggota TNI dan Polri saat apel di halaman Mapolresta Kota Padang beberapa waktu lalu

FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

IKUT MENCOBLOS - Ketua KPU, Husni Kamil Manik (kiri) ikut melakukan pencoblosan dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang 30 Oktober lalu

Ratusan Ribu NIK DPT Sumbar Tak Valid PADANG - Sebanyak 297.677 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sumatera Barat untuk Pemilu 2014 tidak valid. Data tersebut tercan-tum dalam 3.643.900 pemilih dalam DPT yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar pada dua November lalu.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta Dinas Kependu-dukan dan Catatan Sipil di setiap kota/ Kabupaten untuk melakukan penda-taan kembali sehingga nantinya tidak ada persolan terkait NIK tersebut.

“Diminta kepada bupati dan wali kota di Sumbar agar ikut mengawasi NIK di setiap daerah sehingga kelengkapan data identitas diri sebagai pemilih Pemilu 2014 terpenuhi.” katanya.

Kunjungan Wisman ke Sumbar 32.736 Orang PADANG - Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan Pelabuhan Teluk Bayur sepanjang Januari - September 2013 mencapai 32.736 orang.

Kepala BPS Sumbar, Yomin Tofri di Padang, Sabtu, mengungkapkan, total kunjungan turis asing ke Ranah Minang mengalami peningkatan 27,35 persen dibanding periode yang sama tahun 2012 yang hanya 25.706 orang.

“Hingga saat ini kunjungan masih didominasi wisatawan dari Asia,”

katanya.

Berdasarkan data statistik, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara didominasi turis asal Malaysia yakni sebanyak 23.109 orang. Selain itu terdapat turis dari Australia (1.855 orang), Cina (404 orang), Singapura (873 orang), Jepang (167 orang), India (91 orang), dan Thailand (115 orang).

Selain itu, ada 169 wisman asal Amerika, dan sejumlah turis dari Eropa seperti Perancis sebanyak 393 orang, dan Inggris sejumlah 160 orang.

Destinasi wisata yang dikunjungi antara lain, Pariaman, Kota Padang,

Bukittinggi, Padangpanjang, Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Agam, Tanah Datar, Mentawai, dan Solok Selatan. Selain berwisata, para wisman ini juga banyak yang berbelanja, apalagi ketika mereka mengunjungi Bukittinggi.

Jumlah wisman ke Sumatera Barat hanya dihitung dari yang berkunjung dari negaranya dan mendarat langsung di Bandara Internasional Minangkabau tanpa transit di kota-kota lain di Indonesia.

“Mereka rata-rata menginap di sejumlah hotel berbintang selama sekitar dua hari,” kata Yomin. (prl)

Sementara itu, Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengakui adanya ketidak-validan ratusan ribu NIK yang tercan-tum dalam DPT. “Kami akan berusaha untuk melakukan perbaikan agar hak politik setiap warga Sumbar tidak terabaikan,” ujarnya.

Menurut dia, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan meningkat-kan koordinasi dan konsolidasi dengan Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Disdukcapil) serta Biro Pemerintahan setempat dalam mengatasi persoalan itu.

“Semua kabupaten/kota di Sumbar menghadapi permasalahan NIK yang tidak valid dan masih banyak yang belum terselesaikan karena koordinasi dan konsolidasi belum berjalan dengan lancar,” katanya. (prl) FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

WISMAN - Wisatawan mancanegara membawa papan selancar di pelabuhan Muaro Padang

Puailiggoubat NO. 276, 15 - 30 November 2013

8

Suara Puailiggoubat Mahalnya Harga Sembako di Mentawai

H

arga kebutuhan pokok di Kabupaten Kepulauan Mentawai kian mencekik.

Mahalnya harga kian terasa terutama di Tuapeijat karena disesuaikan dengan isi kantong Pegawai Negeri Sipil yang dianggap sebagai kalangan “berada” dibanding mayoritas masyarakat Mentawai yang hidup dari bertani.

Sebenarnya, sejak dulu harga barang pokok di Mentawai lebih mahal dibanding di Padang, ibu kota Provinsi Sumatra Barat.

Penyebabnya, karena sebagian besar kebutuhan seperti beras, gula, cabai, minyak goreng dan telur didatangkan dari Padang menggunakan kapal. Saat cuaca badai dan jadwal kapal tidak teratur, hargaharga bisa jauh lebih tinggi akibat terbatasnya pasokan di pasar.

Kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu kian menyulitkan masyarakat. Soalnya, harga ikan sebagai sumber protein utama masyarakat daerah kepulauan itu ikutikutan mahal lantaran biaya operasional nelayan untuk melaut jadi lebih besar. Kini, masyarakat Mentawai pun harus merogoh kantong lebih dalam jika ingin makan ikan.

Kondisi ini tentu membutuhkan intervensi pemerintah. Jangka pendek, harus dilakukan operasi pasar untuk menertibkan pedagang yang menjual harga bahan pokok di luar kewajaran. Pemerintah juga bisa menggelar pasar murah untuk masyarakat tidak mampu, serta menjamin pasokan bahan pokok tersedia di pasar.

Untuk jangka panjang, intervensi yang dibutuhkan terutama mengembangkan sektor pertanian sehingga Mentawai tidak lagi bergantung dari kebutuhan pokok yang dikirim dari Padang atau daerah lain. Pengembangan sektor pertanian tidak akan sulit dilakukan karena sebagian besar masyarakat Mentawai hidup dari bertani. Yang diperlukan hanyalah kesungguhan Pemerintah Daerah untuk memajukan pertanian.

Lihat saja, ketika masyarakat disuruh mencetak sawah baru, mereka ramai-ramai menyediakan lahan dan sukarela mengolahnya. Saat bertanam coklat menjadi trend, mereka juga ramai-ramai berkebun coklat, begitu juga nilam. Tidak sulit memobilisasi masyarakat untuk bercocok tanam. Yang sulit adalah keterbatasan infrastruktur seperti irigasi, ketersediaan bibit, hingga minimnya pengetahuan masyarakat tentang bercocok tanam.

Hal lain yang juga harus dipercepat di Mentawai adalah segera membuka akses jalan lingkar yang memadai antar semua desa dan dusun, sehingga memudahkan masyarakat membawa hasil panen ke pasar.

Saat ini, meski sudah banyak akses jalan dibangun melalui PNPM MP ataupun P2D, kondisinya masih buruk. Sebagian masyarakat mengandalkan jalur sungai dan laut untuk membawa hasil ladang ke pasar.

Cara ini membutuhkan biaya besar untuk membeli BBM. Sejumlah program yang sudah dilaksanakan Dinas Pertanian Mentawai untuk pengembangan pertanian belum terlalu menggembirakan. Program pencetakan sawah masih terkendala ketersediaan lahan dan gabah. Budidaya pertanian untuk tanaman palawija hingga saat ini belum terdengar. Banyak keluhan masyarakat soal kebun coklat mereka yang diserang hama. Banyak kebun cengkeh masyarakat yang tidak diremajakan sehingga panennya menurun. Karena itu, perlu usaha keras dan sungguh-sungguh untuk memajukan pertanian di Mentawai.

16

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Tarida Hernawati

M

onganpoula merupakan desa yang dibentuk melalui program PKMT. Karena terletak di sepanjang sungai, pemukiman di sepanjang sungai selalu terkena banjir saat musim hujan tiba.

Desa Monganpoula memiliki letak cukup strategis dengan arus transportasi yang cukup lancar. Desa ini berada di antara pusat kecamatan Muara Sikabaluan dan Desa Sotboyak di Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dari Muara Sikabaluan, menempuh Monganpoula bisa melalui jalur sungai Sikabaluan dengan pompong (sampan kecil) bermesin 5 PK, dalam waktu kurang dari satu jam.

Selain jalur sungai, dari Muara Sikabaluan ke Monganpoula dapat ditempuh dengan jalan kaki dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Selain itu juga ada jalan dari Muara Sikabaluan ke Monganpoula.

Dari Monganpoula menuju desa terdekat yaitu Desa Sotboyak dapat ditempuh dengan pompong selama I,5 jam sampai 2 jam. Bisa juga dengan jalan kaki melalui jalan dengan waktu tempuh antara 2 jam sampai 3 jam.

Kehidupan perekonomian masyarakat Monganpoula sekarang bisa dikatakan relatif baik. Dengan adanya beberapa alternatif mata pencarian dan lokasi yang cukup strategis menjadi suatu keberuntungan bagi penduduk desa ini. Ditambah lagi dengan adanya beberapa bantuan sarana dari pemerintah.

Secara umum, masyarakat Monganpoula hidup dari bercocok tanam dengan berbagai jenis tanaman seperti manau, nilam, kelapa, pisang dan palawija. Selain itu mereka juga beternak babi, ayam dan beberapa orang yang memiliki ternak sapi.

Semua tanaman dan ternak itu merupakan sumber mata pencaharian.

Sedangkan kegiatan menyagu sampai sekarang masih untuk konsumsi rumah tangga sendiri.

Desa Monganpoula merupakan perkampungan yang dibentuk oleh pemerintah pada awal tahun 1970-an melalui Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT). Lokasi pemukiman yang disediakan pemerintah ini adalah tanah ulayat Suku Sabebegen. Sebelum dimukimkan di Monganpoula, mereka telah berkampung di wilayah hulu sungai Sikabaluan, Bojakan, Bekemen, dan Sikalabu.

Ketika pertama kali direlokasi, pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa setiap kepala keluarga berhak mendapatkan lokasi rumah dan pekarangan seluas 20 x 20 meter. Tapi lama kelamaan luas tanah yang dimiliki setiap kepala keluarga tidak lagi sama.

Hal itu bisa terjadi karena ada yang menggarap tanah kosong di sekitar

BANJIR - Jalan dan Pemukiman warga Desa Monganpoula, Siberut Utara yang terendam banjir pada April 2013, tiap tahun desa ini menjadi langganan banjir

Monganpoula, Desa PKMT di Pinggir Sungai rumahnya.

Luas pemukiman penduduk Monganpoula sekitar 20 hektar.

Lokasi perumahan penduduk sudah diatur dengan relatif baik dan rapi ke dalam tiga dusun. Rumah-rumah yang dibangun proyek PKMT dahulu tidak ada lagi karena sudah rusak dan diganti pemiliknya. Selain bentuk rumah panggung, banyak juga rumah penduduk dengan bangunan bertingkat, semi permanen, atap seng, jendela nako.

Rumah bertingkat dibangun untuk mengantisipasi banjir.

Pekarangan rumah umumnya ditata rapi dengan menanam bunga, sayur-sayuran, palawija dan buahbuahan. Jalan yang menghubungkan antar lorong dan dusun juga sudah cukup baik. Jalan itu dibangun melalui proyek P2D pada tahun 2001.

Kebersihan kampung diusahakan terjaga baik dengan mengadakan kegiatan gotong royong rutin.

Sarana Pendidikan Terdapat sebuah SD Negeri dan sebuah TK di Desa Monganpoula.

TK di desa itu dikelola Yayasan Bhinneka Tunggal Ika (YBTI). Untuk melanjutkan pendidikan ke SMP, anak-anak desa melanjutkan ke Muara Sikabaluan. Selain sekolah, desa ini dahulu juga memiliki perpustakaan Purimanuaijat yang didirikan Yayasan Citra Mandiri. Namun kini perpustakaan itu tidak beroperasi lagi.

Sarana kesehatan disana tersedia satu unit Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang beroperasi rutin setiap hari. Dua orang petugas kesehatan ditempatkan disana melayani masyarakat.

Asal Mula Monganpoula Monganpoula berarti Muara Enau. Pemukiman ini dibentuk masyarakat secara bertahap sejak 1970.

Penduduk Monganpoula berasal dari

Bojakan, Bekemen dan Sikalabu.

Pada tahap pertama, hanya ada 15 kepala keluarga dari Bojakan dan 10 kepala keluarga dari sikalabu yang bersedia pindah ke Monganpoula.

Mereka terdiri dari enam suku yaitu sakarigi, Satolae, Siripeibu, Saereijen, Siribetuk dan Sakoan.

Pemerintah berjanji menyediakan rumah bagi masyarakat yang bersedia pindah dan membangun fasilitas pendidikan serta bantuan pangan berupa beras selama 5 tahun. Namun dalam pembangunan rumah, masyarakat diminta menyediakan kayu untuk tonggak sementara papan untuk dinding, paku dan atab dari daun sagu disediakan pemerintah.

Pada 1975, pemerintah melakukan sosialisasi dan saat itu sekitar 50 kepala keluarga bersedia pindah, namun belum ada sekolah dan tempat ibadah yang dibangun oleh pemerintah seperti yang dijanjikan. Tiga tahun kemudian, semua penduduk di Bekemen dan Sikalabu pindah ke Monganpoula karena tertarik dengan bantuan yang sudah diperoleh orangorang sebelumnya. Pada tahap ketiga ini masyarakat yang dipindahkan itu menempati wilayah dusun selatan.

Bantuan pangan 5 tahun itu ternyata berupa bibit padi dan beberapa jenis tanaman lain seperti jeruk, mangga, rambutan dan kopi.

Saat ini ada 22 suku yang bermukim di desa ini. Meski banyak, namun suku-suku ini hidup dengan rukun tanpa adanya perpecahan meskipun konflik kecil ada. 12 suku yang memiliki banyak anggota yakni Sakoan, Sakarigi, Sabutek Iba, Saereijen, Sirisagu, Sauluh, Siribatek, Sapatandekan, Siripeibu, Sirontoy, Sagajun Poula dan Sarangkiran.

Sementara 10 suku lain dengan anggota suku lebih kecil yakni Siiribetuk, Saempunu’, Satanduk,

Satolae, Sakaleak, Sakaira, Siriombuk, Serelauna, Saleku; dan Sabele’elagan.

Sayangnya sekarang suku-suku ini tidak mengetahui riwayat perpecahan dan asal nama suku mereka dulu sebelum dipindahkan ke daerah ini.

Potret Sosial Budaya Sejak masyarakat dari beberapa lokasi disatukan di pemukiman Monganpoula tahun 1970-an, terjadi perubahan sosial budaya yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat.

Arat Sabulungan sebagai kepercayaan orang Mentawai warisan nenek moyang dihapuskan pemerintah pada 1954 melalui rapat Tiga Agama (Kristen Protestan, Islam dan Arat Sabulungan).

Saat itu masyarakat diharuskan meninggalkan Arat Sabulungan dan memeluk Kristen Protestan atau Islam.

Sejak saat itu kebudayaan asli Mentawai mulai ditinggalkan.Hubungan dengan pihak luar yang cukup terbuka mempercepat hilangnya kebudayaan asli Mentawai. Jarak yang dekat dengan kecamatan membuat interaksi masyarakat dengan suku lain di luar Mentawai (sasareu) cukup tinggi seperti suku Minangkabau.

Perubahan mencolok dari interaksi budaya ini adalah bahasa asli Mentawai yang mulai pudar. Bahasa Minang mendominasi pergaulan sehari-hari.

Panggilan kekerabatan beberapa mengadopsi panggilan Minangkabau.

Di Monganpoula tidak ada lagi uma (rumah tradisional), tuddukat dan benda-benda kebudayaan lainnya.

Larangan terhadap ritual-ritual dan pesta adat lainnya ikut mendukung hilangnya benda-benda itu karena tidak ada fungsinya lagi. Hanya para sikerei yang masih memiliki benda-benda kebudayaan seperti gajeuma’.

(Dirangkum dari tulisan: Monganpoula, Nuansa Kebudayaan Samar-samar)

17

Puailiggoubat

Bambang Sagurung

D

LAGGAI

NO. 276, 15 - 30 November 2013

esa Malancan memiliki potensi wisata yang belum dikelola yaitu air terjun Sinungunung.

Air terjun ini mengalir ke sungai Sirilanggai. Dari Dusun Sirilanggai, dibutuhkan waktu 2 jam berjalan kaki melalui jalan setapak Desa Malancan merupakan salah satu desa dari enam desa yang ada di wilayah Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain desa Malancan, ada desa Muarasikabaluan, Desa Sirilogui, Desa Monganpoula, Desa Sotboyak dan Desa Bojakan.

Desa Malancan memiliki luas wilayah 4.600 meter persegi terdiri dari Dusun Sinaki, Dusun Kelak Bunda, Dusun Langgurek, Dusun Malancan, Dusun Bakla, Dusun Ukra, Dusun Sirilanggai dan Dusun Terekanhulu.

Sementara Dusun Gorotai karena penduduknya sudah banyak berpindah ke Malancan, Sirilanggai dan Terekanhulu terpaksa dileburkan dengan Dusun Terekan Hulu tahun ini.

Jumlah penduduk yang ada di antaranya di Dusun Sunaki 54 KK (194 jiwa), Dusun Kelak Bunda 51 KK (170 Jiwa), Dusun Langgurek 58 KK (229), Malancan 56 KK (246 jiwa), Bakla 51 KK (206 jiwa), Ukra 62 KK (202), Sirilanggai 56 KK (209 jiwa), Sibeuotcun 93 KK (337 jiwa), Terekanhulu 84 KK (330 jiwa).

Saat ini, Desa Malancan dipimpin Barnabas Saerejen untuk masa jabatan 2011-2017. Sementara untuk ditingkat dusun dipimpin oleh Sukardi di Dusun Sinaki, K.Liong di Dusun Kelak Bunda, Igus Baigu di Dusun Langgurek, Natanael di Dusun malancan, Bernadus di Dusun Bakla, P.Salmen di Dusun Sirilanggai, Jermias di Dusun Ukra, Abel di Dusun Sibeuotcun dan Timon di Dusun Terekan Hulu.

Akses transportasi ke Malancan dari Muarasikabaluan biasanya ditempuh melalui jalur darat. Dari Dusun Malancan, Sinaki, Kelak Bunda, Langgurek yang mau ke Sikabaluan melewati Dusun Sirilanggai dilanjutkan Pokai hingga ke Sikabaluan. Jalan dari Dusun Malancan, Sinaki, Kelak Bunda dan Langgurek menuju Sirilanggai terdapat jalan rabat beton yang dibangun melalui program P2D Mandiri tahun 2012 lalu dan direhab beberapa bagian yang rusak tahun 2013.

Sebelum ada akses jalan, masyarakat dari empat dusun tersebut harus menempuh jalur laut hingga pelabuhan Pokai saat hendak ke Sikabaluan dengan waktu tempuh 30 menit hingga 1 jam.

Dari Pokai, perjalanan dilanjutkan menggunakan ojek sepeda motor.

Dengan adanya akses jalan darat, masyarakat mulai ramai ke ibu kecamatan di Muarasikabaluan. Biasanya jika menggunakan ojek motor dari empat dusun tersebut, dari Malancan-Sirilanggai Rp30 ribu, dari Sirilanggai-Pokai Rp30 ribu, dari Pokai-Sikabaluan Rp30 ribu.

Malancan, Desa Indah di Ujung Utara Siberut FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

AIR TERJUN SINUNGUNUNG - Wisatawan lokal menikmati keindahan air terjun Sinungunung di Malancan, Siberut Utara Sementara untuk masyarakat yang tinggal di Terekanhulu belum memiliki jalan rabat beton, sehingga masyarakat hanya menggunakan jalan setapak dari Terekanhulu menuju Sirilanggai. Waktu tempuh sekitar 1 hingga 2 jam perjalanan.

Desa Malancan memiliki potensi wisata air terjun yang belum dikelola hingga sekarang. Air terjun tiga tingkat yang bernama Sinungunung berada sekitar 5 km dari Dusun Sibeuotcun.

Dari tahun ke tahun masyarakat melalui pemerintahan desa mengusulkan program pembangunan jalan ke air terjun agar wisata yang ada dapat dinikmati pengunjung, namun belum ada realisasi.

Untuk tahun 2013 ini, melalui program PPIP (Pembangunan Prasarana Infrastruktur Perdesaan) tahun anggaran 2013 dibangun jalan sepanjang 750

meter dengan anggaran Rp250 juta.

Pembangunannya sedang berlangsung sejak awal November 2013.

Untuk penataan wilayah, Malancan cukup tertata. Namun yang menjadi persoalan soal kebersihan lingkungan.

Hal ini terkait dengan kurangnya pemerintahan di tingkat dusun menggalakkan gotong-royong kampung secara bersama-sama.

Beberapa potensi ekonomi yang dimiliki Desa Malancan di bidang pertanian dan kelautan. Untuk di Dusun Malancan, Sinaki, Kelak Bunda dan Langgurek, beberapa masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan yang hasilnya dijual dalam bentuk ikan basah kepada masyarakat sekitar. Sementara untuk potensi ekonomi pertanian masyarakat memiliki kebun manau, sawah, coklat, pisang,

sagu, cengkeh, kacang tanah, cabe dan tanaman lainnya. Pertanian ini hampir merata di setiap dusun.

Untuk pertanian di Dusun Sinaki, terdapat sawah seluas 15 hektar, sagu 19 hektar, kelapa 21 hektar, cengkeh 22 hektar, coklat 38 hektar. Dusun Kelak Bunda, sagu 3 hektar, kelapa 5 hektar, cengkeh 1 hektar dan coklat 5 hektar.

Dusun Langgurek, sagu 7 hektar, kelapa 6 hektar, cengkeh 4 hektar, coklat 14 hektar. Dusun Malancan, sagu 9 hektar, kelapa 56 hektar, cengkeh 22 hektar, tebu 1 hektar, coklat 51 hektar. Dusun Bakla, sagu 48 hektar, kelapa 31 hektar, coklat 5 hektar. Dusun Ukra, sagu 12 hektar, kelapa 10 hektar, coklat 49 hektar. Dusun Sirilanggai, sagu 25 hektar, kelapa 20 hektar, coklat 49 hektar.

Dusun Sibeuotcun, sagu 40 hektar, kelapa 10 hektar, cengkeh 1 hektar, kopi

2 hektar, tebu 1 hektar, coklat 30 hektar.

Dusun Terekanhulu, sagu 40 hektar, kelapa 6 hektar, coklat 64 hektar.

Di bidang pertanian ini, beberapa dusun seperti Sirilanggai, Ukra dan Sibeuotcun telah membentuk kelompok pertanian, baik dalam bentuk kelompok suku dan juga masyarakat. Terakhir kelompok yang dibentuk masyarakat yaitu kelompok sawah Sirilanggai. Ini terkait dengan masuknya rehab sawah melalui Program Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Mentawai tahun 2013 dengan luas 30 hektar.

Sebelum masuknya program rehab sawah, masyarakat Sirilanggai, Ukra dan Sibeuotcun sedang marak-maraknya berbudidaya ikan tawar. Satu kepala keluarga rata-rata memiliki 4 hingga 10 tambak ikan air tawar, namun tambak ikan ini rusak setelah diterjang banjir pada tahun 2012 lalu.

Selain melalui P2D, program pemba-ngunan infrastruktur di Desa Malancan dilakukan melalui program PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan), seperti pembangunan jembatan. Selain pemba-ngunan fisik juga terdapat program pemberian beasiswa bagi pelajar SD, SMP dan SMA. Untuk tahun 2014 mendatang, program yang akan dilak-sanakan yaitu penerangan rumah dengan pengadaan 4 unit mesin diesel.

Di Desa Malancan terdapat dua sekolah dasar yaitu SDN 06 Malancan di Dusun Malancan dan SDN 01 Malancan di Dusun Sirilanggai. Sementara untuk SMP dan SMA, pelajar dari Desa Malancan masih ke Sikabaluan.

Ada yang tinggal di kontra-kan dan juga ada yang tinggal di pemon-dokan. Ada juga pelajar yang pulang-balik khususnya pelajar dari Sirilanggai.

Untuk murid SD dari Dusun Sinaki 27 orang, Kelak Bunda 18 orang, Langgurek 32 orang, Malancan 42 orang, Bakla 39 orang, Ukra 33 orang, Sirilanggai 23 orang, Sibeeuotcun 54 orang, Terekan Hulu 73 orang. Untuk murid SMP dari Dusun Sinaki 7 orang, Kelak Bunda 10 orang, Langgurek 19 orang, Malancan 8 orang, Bakla 4 orang, Ukra 14 orang, Sirilanggai 8 orang, Sibeeuotcun 14 orang, Terekan Hulu 16 orang.

Untuk kepercayaan masyarakat, yang beragama Islam di Dusun Sinaki 40 orang, Kelak Bunda 43 orang, Langgurek 26 orang, Malancan 41 orang, Bakla 25 orang, Ukra 3 orang, Sirilanggai 6 orang, Sibeeuotcun 4 orang, Terekan Hulu 4 orang.

Untuk Agama Katolik di Dusun Sinaki 90 orang, Kelak Bunda 64 orang, Langgurek 116 orang, Malancan 124 orang, Bakla 115 orang, Ukra 8 orang, Sirilanggai 7 orang, Sibeeuotcun 17 orang. Agama Protestan di Dusun Sinaki 63 orang, Kelak Bunda 63 orang, Langgurek 87 orang, Malancan 81 orang, Bakla 71 orang, Ukra 191 orang, Sirilanggai 191 orang, Sibeeuotcun 192 orang. (o)

Puailiggoubat NO. 276, 15 - 30 November 2013

Kekurangan guru membuat pendidikan masih terpuruk, menurut data statistik 36 persen struktur pendidikan masyarakat di Mentawai belum tamat SD.

Bupati Rencanakan Angkat Guru Tetap Non PNS FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

PENGUMUMAN BEASISWA ormasi penerimaan PNS di Kabupaten Kepulauan Mentawai 2013 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) belum memenuhi kebutuhan pegawai di daerah ini, terutama formasi kebutuhan guru.

Untuk mengatasi kendala kekurangan guru, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan, pihaknya telah membentuk tim menelusuri aturan mana yang mendukung kegiatan itu untuk dipedomani mengangkat guru tetap nonPNS pada tahun 2014.

“Formasinya kurang pas, kemarin kami minta formasi guru Matematika dan Fisika diperbanyak namun Kemenpan tidak merekomendasikan, yang banyak justru kesenian,” katanya saat berkunjung di Redaksi Puailiggoubat, Jalan Kampung Nias I No.21 A Padang, Sabtu, 2 November.

Bupati menyebutkan, kebutuhan akan guru di Mentawai sangat mendesak karena beberapa sekolah di Mentawai formasi gurunya belum lengkap. Ia mencontohkan, di Peipei, Siberut Barat Daya, sudah ada SMA namun gurunya masih 1 orang.

Untuk gaji mereka, kata Yudas, pihaknya akan menganggarkannya dalam APBD Mentawai. “Saat ini jumlahnya belum pasti, kita menunggu regulasi yang tepat, sudah ada sinyal kewenangan itu dilimpahkan kepada daerah, setelah itu kita akan mempersiapkan Perbupnya baru kita mulai,” ujarnya.

Selain rencana pengangkatan guru tetap nonPNS, Bupati juga mengatakan pihaknya akan melakukan pengangkatan guru kontrak pada tahun depan yang gajinya bersumber dari APBD. Tahun ini, kata Yudas, telah diangkat guru kontrak sebanyak 50 orang untuk guru SD yang dikuliahkan Pemda Mentawai tahun sebelumnya.

Yudas menyebutkan, kekurangan guru disebabkan banyaknya guru yang minta mutasi ke luar Mentawai padahal baru 1-2 tahun mengabdi, kadang satu rombongan keluarga datang kepadanya untuk minta pindah.

Selain program percepatan kemajuan ekonomi, Yudas menyebutkan, peningkatan kualitas pendidikan di Mentawai sangat penting karena data statistik menunjukkan 36 persen

18

F

Mahasiswa Mentawai mengecek nama di papan pengumunan penerimaan beasiswa di sekretariat Forum Mahasiswa Mentawai, Jl Purus Padang

struktur pendidikan orang Mentawai tidak tamat SD selama 68 tahun Indonesia merdeka.

Yudas menyebutkan, pihaknya tengah memperjuangkan usulan kepada KemenPAN agar penerimaan PNS tahun depan diberi kekhususan untuk Mentawai agar bisa menerima PNS tamatan SMA sebanyak 200-300 orang.

“Kita akan buat pernyataan kepada KemenPAN kalau mereka lulus nanti pemerintah kabupaten akan kuliahkan mereka agar formasi kita tepat, karena kita butuh teknik sipil, dokter, guru dan lain-lain. Artinya ke depan perlahan dengan adanya anak Mentawai yang selesai kuliah akan kita benahi,” ungkapnya.

Penjelasan Yudas tersebut sesuai dengan penelusuran Puailiggoubat di beberapa sekolah di Mentawai, dimana ditemukan sekolah yang belum memiliki guru yang lengkap.

Di SDN 06 Madobak, menurut kepala sekolahnya, Fransiskus, mereka belum memiliki guru olah raga dan penjaga sekolah. Ia berharap, guru yang belum ada dilengkapi agar kegiatan belajar mengajar lebih lancar.

“Kalau formasinya lengkap, kita akan lebih gampang merombak sistem mengajar di sekolah agar kualitas pendidikan makin meningkat,” katanya, Minggu, 3 November.

Sementara di SMAN 1 PUS, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Aziz Prima Syahrial mengatakan, pihaknya masih membutuhkan guru bidang studi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia dan Fisika.”Untuk satu pelajaran, paling tidak harus ada empat orang guru sehingga proses belajar mengajar di setiap kelas bisa efektif,” katanya, 7

Oktober Kondisi itu tak jauh beda dengan di Siberut Selatan dan Tengah. Pada Puailiggoubat Edisi 272, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Tengah Jendam Purba mengatakan, dari laporan dari kepala sekolah, guru kelas dan bidang studi masih kurang SD di wilayah kerjanya. Jendam mengatakan, guru SMAN I Siberut Tengah baru 2 orang PNS, idealnya, guru di SMA minimal 20 orang Mengatasi kekurangan itu, tiap sekolah memakai jasa pegawai tidak tetap atau guru honor. Guru-guru honor tersebut digaji dengan menggunakan dana sekolah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya sangat minim.

Kepala SMPN I Siberut Tengah Tantri Ariesta Satoko mengatakan, sejak sekolah berdiri pada 2009 dan beroperasi hingga September 2013, guru yang ada berjumlah 19 orang, 13 orang PNS selebihnya tenaga honor yang mengajar murid sebanyak 240 orang.

“Guru tersebut mengajar untuk 7 lokal dengan berbagai bidang studi, kadang mereka merangkap mengajar bidang studi lain karena gurunya belum ada,” katanya saat ditemui Puailiggoubat,Senin, 23 September.

Sementara di SMAN 1 Siberut Tengah, kata kepala sekolahnya, Rafael Satoko, guru PNS hanya 1 orang dari 15 guru yang ada selebihnya hanya tenaga guru honor. “Meski sudah ditutupi dengan tenaga guru honor, mereka masih kekurangan 4 orang guru bidang studi sosiologi, kimia, matematika dan ekonomi,” kepada Puailiggoubat, 24 September lalu.

Tak beda dengan Siberut Tengah,

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan Ijon Tasirilotik mengatakan kekurangan guru SD di Siberut Selatan saat ini sebanyak 35 orang.

“Rata-rata satu sekolah kekurangan guru sebanyak dua orang,” katanya.

Sebelumnya, pihaknya telah mengajukan permintaan guru sebanyak 39 orang kepada Dinas Pendidikan Kabupaten namun melihat formasi penerimaan PNS khusus guru yang berjumlah 56 orang tahun ini, kebutuhan itu tak terakomodir. Kata Ijon, selain SD, guru SMPN 2 Siberut Selatan di Madobak juga masih kurang karena dimutasi.

Masalah Beasiswa Untuk meningkatkan pendidikan di Mentawai, Pemda juga memberikan sejumlah beasiswa baik beasiswa berprestasi kepada mahasiswa nonPNS maupun beasiswa bagi PNS. Namun pemberian beasiswa berprestasi setahun belakangan ini prosedurnya berbelit sehingga pencairan dananya memakan waktu hampir satu tahun.

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, mengatakan persoalan itu disebabkan Pemda tidak siap karena dasar hukum berupa perda dan perbup belum ada, sebab uang yang harus dikeluarkan untuk itu sekitar Rp13 miliar.

Kedua, persoalan metode penetapan indeks prestasi calon penerima beasiswa, “Pertanyaan apakah yang IPnya 1,2 juga diberi padahal ini beasiswa berprestasi, kecuali bantuan sosial.

Kemudian item mana yang kita bantu, apakah semua item yang mau kita bantu, itu yang diperbaiki, jangan sampai orang tua mereka lepas tanggung jawab, itu tidak mendidik. Misal kita bantu uang

sekolah namun yang lain dipenuhi orang tua,” ujarnya.

Namun Yudas mengatakan, mahasiswa yang dikuliahkan tersebut tidak bisa diharapkan 100 persen mengabdi di Mentawai, karena bisa saja mereka punya rencana lain. “Harapan kita, mereka mengabdi di Mentawai tapi kita tidak bisa memaksa mereka karena mereka belum PNS yang jelas dengan banyaknya anak Mentawai yang kuliah maka kualitas sumber daya di daerah kita makin meningkat, ,” ujarnya.

Khusus PNS, lanjut Yudas, Pemda menguliahkan 10 orang khusus guru pada tahun ini di Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada mereka diberikan persyaratan selama 30 tahun harus mengabdi di Mentawai “Jadi kita harus cepat, tidak menunggu alaminya saja , sehingga perlu intervensi salah satunya menyekolahkan mereka bukan hanya untuk PNS,” katanya.

Dalam APBD Mentawai 2013, pada kegiatan pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan dianggarkan pagu dana Rp 10.974.685.000. Pada pos belanja barang dan jasa dengan item belanja pendidikan non PNS dan sub item belanja beasiswa tugas belajar S1 sebesar Rp 10.900.232.000.

Sedangkan untuk kegiatan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dianggarkan Rp 1.958.197.500. Pada rincian belanja, uang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 1.896.000.000 dan lainnya untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp62.197.500.

Saat ini, mahasiswa yang dikuliahkan Pemda sekitar 179 orang.

Mereka lulusan SMA yang lolos seleksi untuk kuliah di sejumlah perguruan tinggi. Para mahasiswa ini tersebar diantaranya di IPB, Universitas Kristen Maranatha Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Andalas, Universitas Negeri Yogyakarta dan Akademi Kesehatan Ranah Minang.

Beasiswa meliputi uang kuliah serta biaya hidup yang jika dirata-ratakan sekitar Rp1 juta per bulan.

Sementara beasiswa mahasiswa Mentawai berprestasi tahap I diberikan kepada 125 orang, masing-masing mendapat Rp1,5 juta. Pencairan dana tersebut dituangkan dalam SK Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet Nomor: 188.45-309 tahun 2013 tentang penerima beasiswa mahasiswa berprestasi tahap I tahun anggaran 2013 yang ditetapkan di Tuapeijat tanggal 30 September 2013. (g)

19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 276, 15 - 30 November 2013

Agar budaya menjadi jati diri dan kekuatan suatu daerah dalam pembangunan, pelajaran budaya harus diajarkan di sekolah sejak dini

Muatan Lokal Budaya Mentawai

Bupati: Revitalisasi Budaya Jadi Prioritas

Gerson Merari Saleleubaja

rang Mentawai mesti berani menunjukkan jati dirinya dimanapun ia berada dan jangan ragu berkiprah di segala bidang tanpa melupakan budaya daerahnya , demikian disampaikan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet saat menjelaskan wujud misinya berupa kehidupan yang harmonis berbasiskan sosial budaya.

Menurut Yudas, revitalisasi budaya Mentawai itu penting namun tidak akan terwujud jika mereka tidak memahami budayanya. Untuk itu, kata Yudas, perlu memasukkan pelajaran tentang budaya di sekolah Mentawai agar generasi penerus paham, baik bentuk maupun filosofi yang terkandung di dalamnya.

“Tahun ini tim Dinas Pendidikan tengah membahas kurikulum budaya Mentawai untuk dijadikan muatan lokal di sekolah yang melibatkan antropolog dari YCMM dan lainnya, setelah bahan itu jadi saya akan keluarkan SK-nya agar dilaksanakan di seluruh sekolah di Mentawai,” ujarnya saat berkunjung di kantor Redaksi Puailiggoubat, Jalan Kampung Nias I Padang, Sabtu, 2 November.

Untuk menerapkan kurikulum tersebut, kata Yudas, tidak perlu

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

O

PERNIKAHAN ALA MENTAWAI - Sikerei memberkati kedua mempelai asal suku Mentawai dalam pawai Pekan Budaya Sumatra Barat 2013

menunggu adanya guru khusus, siapa saja guru dan tokoh adat yang memahami budaya Mentawai akan dipakai. “Kalau ada guru kontrak itulah dulu, itu

semangat kita, pelan-pelan baru kita sediakan guru PNS,” katanya.

Kedua, lanjut Yudas, pihaknya akan membuat satu lembaga adat yang berisi

Lokal Kurang, Satu Ruang untuk Dua Kelas ROGDOK - Minimnya fasilitas ruangan belajar di SDN 06 Madobak yang berlokasi di Dusun Rogdok Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Mentawai memaksa muridnya berbagi ruang dengan kelas lain saat belajar.

Ruangan yang ada saat ini hanya 4 unit, kelas 1 memakai satu lokal, kelas 2 dan 3 berbagi ruang dalam satu lokal, kelas 6 juga mesti berbagi ruang karena setengah ruangan dipakai untuk kantor majelis guru, sementara kelas 4 dan 5 terpaksa masuk siang. Jumlah siswa sekolah itu 162 orang.

Kepala Sekolah SDN 06 Madobak, Fransiskus mengatakan, penggabungan siswa dalam satu ruangan terpaksa ia lakukan agar kegiatan belajar tetap bisa berjalan. “Jika tidak, anak-anak tidak kebagian tempat belajar,” katanya kepada Puailiggoubat, Minggu, 3 November.

Meski secara teknis kegiatan belajar lancar, namun Fransiskus meragukan hasil dari belajar itu sendiri.

Menurutnya, ruangan yang sempit ditambah masing-masing guru yang berbeda kelas menjelaskan pelajaran masing-masing membuat suara jadi gadu yang mengganggu konsentrasi murid.

“Kami khawatir siswa tidak bisa fokus ketika guru menjelaskan pelajaran karena mesti berbagi pendengaran dengan suara di balik lemari yang menjadi sekat ruangan,” ujarnya.

Frasiskus mengaku, tak bisa berbuat banyak karena begitulah kondisi yang ada, dan tidak ada anggaran untuk membangun lokal baru. Fransiskus menyebutkan, sebelumnya pernah dibangun tiga ruang belajar pada Agustus 2013 namun hingga jatuh tempo November 2013, bangunan yang siap baru 30 persen sehinngga kontrakator dari CV.Wina Datuk waktu di putus kontrak oleh pemerintah.

Pembangunan yang dimaksud Fransiskus dalam APBD Mentawai 2013 beranggaran Rp1.192.297.500.

Selain ruang kelas belum lengkap,

lanjut Fransiskus, rumah dinas guru juga belum ada, rumah dinas yang lama sudah rusak dan tidak layak huni. Akibatnya tiga orang guru yakni Juliarni, Valentinus dan Maria Lenta yang tinggal di Desa Muara Siberut bolak balik dari Rokdok-Muara Siberut dengan sepeda motor yang mengahabiskan biaya operasional Rp50 ribu per hari.

Fransiskus berharap, pemerintah segera menuntaskan pemenuhan fasilitas pendukung belajar di sekolahnya agar kegiatan belajar lebih lancar dan berkualitas. “Kami juga belum memiliki kantor guru, perpustakaan, lampu sekolah dan papan tulis. Selain itu guru olah raga dan penjaga sekolah belum ada, saat ini guru yang ada sebanyak 10 orang,” ungkapnya.

Lanjut Fransiskus, jika semua fasilitas lengkap, ia akan mendesain sedemikian rupa model belajar demi kelancaran kemajuan pendidikan anak. (bbr/spt/g)

tokoh-tokoh adat yang memahami budaya Mentawai. Harapannya, dari

pertemuan rutin tokoh-tokoh tersebut melahirkan gagasan yang akan diterjemahkan pemerintah dalam bentuk kegiatan dan penganggaran.

Bupati mencontohkan, pusat kebudayaan Minangkabau ada di Batusangkar, dari manapun asal daerah orang Minang semuanya berinduk di Istana Basa Pagaruyung.

Dari tradisi itu, muncul rencana Yudas mengelola adat istiadat yang ada karena orang Mentawai juga memiliki budaya dan kearifan lokal. “Sampai saat ini belum terwujud karena kami mesti membentuk tim pengkaji dulu agar pelaksanaannya nanti tidak bermasalah, bisa jadi bentuknya dewan adat yang mengayomi suku-suku,” katanya.

Saat ini kegiatan yang tengah berlangsung berupa penyusunan ranji suku-suku yang ada di Mentawai yang dikerjakan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dari hasil kajian tersebut dapat disimpulkan pusat kebudayaan Mentawai berasal.

Selain mengkaji ranji, Yudas menyebutkan, pihaknya juga tengah mengembangkan batik Mentawai yang memakai motif tato. “Saat ini kita tak berani lagi memakai tato seperti orang tua kita dulu, agar itu tidak hilang maka motif itu kita tuangkan dalam batik,” katanya.(g)

Jop: Sekolah Harus Didik Generasi Muda Berprestasi SIKABALUAN - Zaman yang semakin berkembang menuntut sekolah melahirkan generasi yang baik dan berprestasi agar berguna dalam pembangunan daerah dan nasional, demikian disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara, Jop Sirirui saat memimpin upacara Sumpah Pemuda di lapangan SDN 09 Muara Sikabaluan, Senin, 28 Oktober lalu.

“Generasi muda yang baik dimulai dari usia kecil yaitu usia SD, untuk itu kita berharap kepada guru agar mendidik anak menjadi baik dan berguna kedepan, kesalahan dalam mendidik anak diusia dini berarti kesalahan dalam menentukan arah pembangunan ke depan,” katanya.

Di hadapan guru-guru di Sikabaluan, Jop mengatakan, guru merupakan pekerjaan mulia dan berat karena bertugas menciptakan generasi penerus yang baik dari ilmu maupun akhlak.

Selain upacara, peringatan Sumpah Pemuda juga dimeriahkan oleh berbagai perlombaan tingkat SD, SMP dan SMA. Perlombaan tingkat SD berupa mewarnai untuk murid kelas I dan kelas II, lomba menggambar untuk murid kelas III dan kelas IV dan lomba menulis tegak bersambung dengan isi UUD 1945.

Sementara di SMP dan SMAN I Siberut Utara, upacara peringatan batal digelar karena hujan deras yang membuat lapangan tergenang.

Namun perlombaan untuk memeriahkan Sumpah Pemuda tetap digelar berupa bola voli, futsal, takraw, memasukkan pena dalam botol, mencari koin dalam tepung, goyang balon, pacu karung, tenis meja dan tarik tambang. “Perlombaan dilakukan antar lokal yang terdiri kelas I sebanyak 7 lokal, kelas II sebanyak 4 lokal dan kelas III sebanyak 5 lokal,” kata Ketua Osis SMAN 1 Siberut Utara,Yoakim kepada Puailiggoubat.(bs/g)

PENDIDIKAN Pembangunan SD Filial SDN 07 Madobak Capai 80 Persen UGAI - Realisasi pembangunan SD Filial SDN 07 Madobak yang berlokasi di Dusun Ugai sebanyak tiga lokal dan rumah dinas guru sebanyak tiga unit di Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan telah mencapai 80 persen.

Pekerjaan pembangunan dilaksanakan CV.Telu Sara Ita yang dimulai Agustus 2013 dan akan berakhir pada 15 Desember 2013. Dalam APBD Mentawai 2013, dana pembangunan gedung tersebut sebesar Rp620.193.000 sementara dana pembangunan rumah dinas kepala sekolah dan guru serta penjaga SDN 07 Madobak sebesar Rp1.147.277.500 Krisdianto Sababalat, pelaksana lapangan CV.Telu Sara Ita mengatakan, pekerjaan berjalan lancar, ia memastikan sebelum masa kontrak berakhir bangunan akan siap.

Dari pantauan Puailiggoubat, material bangunan berupa pasir didatangkan dari Padang namun batu diambil dari lokasi pembangunan tersebut. Sempat terjadi masalah dengan pekerja karena upah mereka mengangkut pasir dan kayu belum dibayarkan oleh kontraktor.

Namun semua itu dibantah CV.Telu Sara Ita, Krisdianto menyebutkan, mereka belum membayar upah karena material bangunan yang mereka pesan belum tiba di lokasi pembangunan. “ Setelah material datang baru kami bayarkan,” katanya kepada Puailiggoubat, Rabu, 30 Oktober. (bbr/g)

Sekolah Lentera Gelar Lomba Peringati Bulan Bahasa MAILEPPET - Salah satu bentuk kecintaan kepada tanah air Indonesia dengan memberi yang terbaik bagi kemajuan Mentawai, begitulah tujuan yang ingin dicapai Sekolah Lentera Harapan Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan.

Untuk itu, peringatan bulan bahasa tahun ini, sekolah Lentera yang terdiri dari SD, SMP dan SMA yang mengusung tema “Budayaku, Hartaku” menggelar berbagai lomba berupa pidato, membaca dan mencipta puisi, serta solosong, Jumat, 1 November. Lomba diikuti masing-masing tiga siswa tiap tingkatan.

Ketua Panitia Peringatan, Antonius mengatakan, acara ini untuk menggugah kesadaran siswa untuk lebih mencintai tanah airnya dalam bentuk memajukan pendidikan, kebudayaan dan seni di Mentawai. “Artinya, apa yang menjadi kekhasan atau keunikan Mentawai akan menjadi tolak ukur akan kemajuan Mentawai,” katanya, Jumat, 1 November.

Selain menggelar lomba, Antonius menyebutkan, mereka juga mengadakan bazar dengan menjual makanan ringan khas Mentawai, kerajinan tangan, buku bacaan serta pelayanan kesehatan.

Pihak yang terlibat, kata Antonius, bukan hanya mereka namun juga pelajar di wilayah Siberut Selatan dan semua elemen masyarakat.

“Demi kemajuan Mentawai semua elemen mesti bahu-membahu maka semua akan berjalan lancar,” ujarnya. (bbr/spt/g)

Puailiggoubat Dinas Pendidikan akan melibatkan akademisi dan antropolog untuk mempersiapkan bahan ajar Budaya Mentawai serta menyusun regulasinya

NO. 276, 15 - 30 November 2013

20

Penerapan Mulok Bumen Tinggal Tiga Tahap FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Rinto Robertus Sanene’ Gerson Merari Saleleubaja

encana penerapan pelajaran Budaya Mentawai menjadi bahan ajar muatan lokal di sekolah Mentawai tinggal tiga tahapan, yakni workshop, penyusunan buku bahan ajar dan penyediaan guru.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sermon Sakerebau mengatakan, diperkirakan dalam November mereka akan melakukan workshop yang melibatkan antropolog Mentawai seperti Juniator Tulius, beberapa akedemisi, sibakkat laggai atau orang tua yang paham tentang budaya Mentawai.

“Saya sudah bicara dengan Pak Bupati untuk menghadirkan Sititik Talinga dari masyarakat yang cukup paham tentang budaya, workshop ini akan menjadi referensi saat penyusunan bahan ajar nanti,” katanya saat menghadiri acara pembukaan pencanangan kegiatan bulan bakti gotong royong ke-10 di Saibi Samukop, Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Senin, 4 November.

Menurut Sermon, posisi narasumber yang akan dihadirkan dalam workshop ini hanya sebatas memberikan pemaparan saja soal budaya Mentawai, yang akan bekerja nanti guru-guru dari cabang dinas atau guru yang saat ini tengah mengajarkan pelajaran Bumen.

Setelah worshop, lanjut Sermon,

R

BAHAN AJAR - Beberapa buku yang menjadi bahan ajar Muatan Lokal budaya Mentawai yang telah diterapkan di Siberut baru dilakukan penyusunan bahan ajar kemudian memperbanyak bahan ajar, kemungkinan akan dilanjutkan dengan perekrutan guru-guru Bumen.

“Jika sudah masuk tahapan terakhir, maka Bumen mesti dilaksanakan di seluruh sekolah Mentawai, itu menjadi mimpi kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet saat menyambangi kantor redaksi Puailiggoubat mengatakan, setelah bahan itu jadi ia akan mengeluarkan SK agar dilaksanakan di seluruh sekolah di Mentawai.

Untuk menerapkan kurikulum tersebut, kata Yudas, tidak perlu menunggu adanya guru khusus, siapa saja guru dan tokoh adat yang memahami budaya Mentawai akan dipakai. “Kalau ada guru kontrak itulah dulu, itu semangat kita, pelanpelan baru kita sediakan guru PNS,”

katanya, Sabtu, 2 November.

Meski belum ada kepastian waktu penerapan Bumen di seluruh Mentawai, namun beberapa sekolah dasar di lingkup Cabang Dinas Pendidikan Siberut Tengah telah mengajarkan pelajaran tersebut.

Kepala SDN 20 Simoilalak Desa Saibi Samukop, Saltiman Salakkau mengatakan, pelajaran mulok bumen sudah diajarkan di sekolahnya. “Saat ini sudah berjalan, silabus dan RPP sudah disusun rapi, gurunya memang masih satu dan mereka mengajar di kelasnya masing-masing yakni kelas IV, V dan VI. Saat ini kita butuh tambahan guru, buku pelajaran sudah ada dari YCMM namun belum cukup,” katanya saat ditemui Puailiggoubat di kediamannya di Dusun Saibi Muara, Sabtu, 9 November.

Saltiman menyebutkan, sambil

mengajarkan Bumen mereka juga akan melakukan sosialisasi yang melibatkan orang tua murid,”Hal ini sudah jalan namun mutasi yang dilakukan membuat hal ini terputus,” ujarnya.

Menurut Saltiman, penerapan mulok Bumen di sekolah harus segera dilaksanakan, respon dinas saat ini cukup baik hanya prosedurnya yang membuatnya lambat.

Beda dengan SDN 20 Simoilalak, di SDN 01 Saibisamukop pelajaran itu belum pernah diajarkan. Desprianto Satoko, salah satu guru di sekolah itu menyebutkan, meski mereka telah mengikuti pelatihan terkait Bumen namun belum ada tindakan penerapan di sekolahnya. Sementara kepala SD itu yang coba dikonfirmasi Puailiggoubat sedang tidak di tempat karena ke Siberut Selatan. (g)

SDN 20 Simoilalak Kekurangan 6 Tenaga Guru SAIBISAMUKOP - SDN 20 Dusun Simoilalak Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai kekurangan 6 tenaga guru.

Kepala SDN 20 Simoilalak Saltiman Salakkau mengatakan, tenaga guru yang ada saat ini baru 6 orang termasuk kepala sekolah.

“Enam guru masih kurang, yakni 2 guru kelas dan 4 guru bidang studi olahraga, kesenian, agama dan muatan lokal Budaya Mentawai.

Mutasi kemarin satu orang guru kita dipindahkan ke SDN 01 padahal kita butuh guru tambahan, namun malah dipindah,” katanya kepada Puailiggoubat, Sabtu, 9

November.

Menurut Saltiman, kekurangan guru membuat proses mengajar di sekolahnya tidak memenuhi standar pendidikan nasional. “Kita berharap ini menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Menanggapi kekurangan guru di Mentawai, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet akan mengangkat guru tetap nonPNS pada tahun depan. “Saat ini kita sedang mempersiap-kan dan membahas aturan, yang jelas kebutuhan guru sangat urgen,” katanya saat menyambangi kantor redaksi Puailiggoubat, Sabtu, 2 November. (rr/g)

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

BELAJAR MENGAJAR- Guru dan murid melakukan proses belajar mengajar di SD Dusun Sibudda' oinan, Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah

Puailiggoubat NO. 276, 15 - 30 November 2013

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mencetak sawah baru, untuk memutus ketergantungan beras dari luar Mentawai

Mentawai Targetkan 1.000 Hektar Sawah Hingga 2016

Gerson Merari Saleleubaja Siprianto Sababalat

upati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet memprioritaskan program cetak sawah seluas 1.000 hektar selama masa kepemimpinannya. Program ini bertujuan mencukupi pangan lokal, persiapan menghadapi bencana dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Program ini, kata Yudas, juga membuat Pemda Mentawai menolak jatah beras miskin (raskin) dari Kementerian Sosial. Selain itu, Yudas menyebutkan, raskin merupakan program yang ditujukan bagi orang yang tak punya tanah agar mereka tetap bisa makan.

“Sementara kita di Mentawai memiliki tanah yang luas, kenapa mesti berkutat dengan raskin, kebiasaan itu juga tidak merangsang kita menanam padi, ditambah kita mesti menganggarkan uang Rp2,5 miliar tiap tahun untuk dana pendamping daripada begitu lebih baik kita anggarkan uang Rp5 miliar untuk mencetak sawah sebanyakbanyaknya,” katanya kepada Puailiggoubat, Sabtu, 2 November.

Menurutnya, sepanjang 2013, sudah dibuka sawah seluas 400 hektar di Mentawai, beberapa diantaranya akan panen. “Di Saureinuk, Sipora Selatan sudah ada sawah seluas 100 hektar, di Siberut Selatan yang dibuka di Puro dan di kecamatan lain rata-rata 100 hektar,” katanya.

Beras menjadi prioritas pengembangan sektor pertanian, jelas Yudas, karena beras bisa mengangkat ekonomi masyarakat karena lebih mudah dijual selain menjadi bahan pangan. Selain itu, orang yang tinggal di Mentawai sudah beragam yakni dari suku Minang, Jawa, Batak dan lain-lain.

“Tapi bukan berarti kita tidak mengakomodir sagu, keladi dan pisang, hanya saja dalam jangka pendek itu masih konteks konsumsi namun dari sisi ekonomi belum bisa diharapkan karena skalanya kecil,” ujarnya.

Dilihat dari sudut persiapan menghadapi bencana, beras menjadi pilihan karena pengalaman selama ini beras banyak mesti didatangkan dari luar saat tanggap darurat. “Kita mesti punya stok sendiri selain makanan pokok lain seperti keladi, sagu dan pisang. Kalau keladi kita stok tidak mungkin, kalau sagu paling lama disimpan 5 bulan, kalau beras bisa disimpan di gudang dan tahan lama,” jelas Yudas.

21

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

B

PADI Padi yang baru ditanam masyarakat di Dusun Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara awal November lalu

Untuk mendukung program swasembada beras Mentawai, tahun depan Pemda tetap memprioritaskan pencetakan dan pengembangan sawah baru.

Untuk mendukung program ini, penyediaan mesin penggiling padi dan penyuluhan pertanian kepada masyarakat juga akan ditingkatkan.

Kalau ini berhasil, lanjut Yudas, Mentawai akan menjual beras ke luar daerahnya dengan label khas daerah.

“Tentunya dengan peningkatan kualitas beras itu sendiri dan menyusun manaje-

men pemasaran yang baik. Saya lihat di Puro, masyarakat sangat bersemangat, di Taikako dan Silakoinan berasnya harum. Di sisi lain kita berharap ada orang Mentawai jadi toke, kalau saya berhenti jadi bupati saya berniat jadi toke, kalau Padang tidak mau kita buat di Pekanbaru, Lampung dan lain sebagainya, kenapa kita tidak? Kita perlu waktu merangsang hal itu, harus ada orang yang berbakat dari segi bisnis, jika melimpah hasilnya baru kita mulai,” ujarnya.

Yudas tidak memungkiri program ini masih belum berjalan lancar utamanya masih minimnya fasilitas seperti irigasi, bibit/gabah mahal termasuk pupuk.

Namun bagi dia program cetak sawah baru menjadi jawaban masyarakat yang sering mempertanyakan kenapa Mentawai harus mendatangkan beras dari Padang.

Soal areal persawahan dalam satu tempat dan berpotensi munculnya konflik lahan antara masyarakat, Yudas mengatakan, yang terpenting bagi dia

Kredit Macet SPP PNPM-MP Siberut Utara Rp60 juta SIKABALUAN - Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-M) Kecamatan Siberut Utara menunggak cicilan selama satu tahun sebesar Rp60 juta.

Ketua Unit Pengelola (UPK) PNPM-MP Kecamatan Siberut Utara, Junaidi Sakerebau mengatakan, kelompok ibu-ibu yang menunggak adalah kelompok yang meminjam tahun 2011 dan tahun 2012 . Setelah meminjam mereka tidak menyicil hingga menjelang akhir tahun 2013.

“Kalau kelompok yang tahun 2013 ini berjalan lancar, hanya saja peminjam yang tahun 2011 dan tahun 2012 yang menunggak, kita buat surat perjanjiannya dan tidak membayar cicilan hingga satu tahun ini yang dijaminkan saat meminjam akan disita,”

katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 29 Oktober.

Namun, lanjut Junaidi, sebelum sanksi itu dilaksanakan mereka telah bermusyawarah antar desa yang kelompoknya bermasalah. Pada musyawarah disepakati kelompok yang menunggak diberikan dispensasi untuk membayar tunggakan selama lima bulan terhitung sejak November hingga Maret 2014.

“Kalau tak juga diangsur, maka kita akan menempuh jalur hukum atau penyitaan barang-barang milik mereka, karena sudah ada perjanjian diatas materai oleh kelompok dan anggota yang bermasalah,” ujarnya.

Junaidi menyebutkan, ada 7 kelompok SPP PNPM-MP yang bermasalah di tahun 2011 dan 2012 lalu, diantaranya kelompok Usaha Baru, kelompok Sejati dan kelompok Anggrek di Desa Sikabaluan.

Kelompok Moile-moile, kelompok Boitok-boitok di Desa Monganpoula serta kelompok Tetereben di Desa Sotboyak dan kelompok Usaha Baru di Desa Malancan.

“Total tunggakan sekitar Rp60 juta,” katanya tanpa merinci.

Zainal, Ketua Tim Verifikasi Kecamatan Siberut Utara mengharapkan kelompok yang menunggak tersebut menyelesaikan pembayaran kreditnya agar tidak berdampak pada program lain. “Program SPP ini adalah program PNPM-MP yang sepaket dengan kegiatan fisik seperti jalan jembatan dan lain sebagainya, untuk itu kita berharap ada niat baik bagi anggota kelompok yang menunggak untuk membayar tunggakan,” katanya. (bs/g)

dalam satu areal minimal sawah yang dibuka 10 hektar. “Kalau berpencar agak sulit mendampinginnya, karena setelah ditanam, petani akan diberi heler dan penyuluhan di lokasi itu, namun masyarakat di luar kelompok sawah dibebaskan menanam,” katanya.

Lanjut Yudas, target minimal sebelum masa jabatannya habis, 800 hektar sawah mesti ada di Mentawai. “Kepala dinas pertanian saya suruh untuk fokus ke sawah, menjawab ocehan masyarakat,” katanya.

Sementara di Dusun Puro Desa Muara Siberut, sebanyak 42 kepala keluarga yang membentuk satu kelompok turut membuka lahan persawahan seluas 0,25 hektar secara swadaya tanpa melalui program pemerintah. Kegiatan tersebut, kata Paulus, salah seorang anggota kelompok, telah dimulai sejak April 2013 dan Oktober 2013 mereka telah panen perdana.

Paulus mengatakan, bibit yang dipakai warga berasal dari Padang-panjang yang ia beli sendiri dan dibagikan kepada warga dengan tujuan membantu mereka memperbaiki kehidupan ekonominya.

“Dengan adanya beras, warga tak perlu membeli lagi, uangnya bisa mereka simpan atau dipergunakan untuk keperluan lainnya,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 4 November.

Meski sudah panen, Paulus mengaku mereka masih kekurangan fasilitas pendukung seperti mesin penggiling padi, semprot hama dan pupuk. “Untuk fasilitas ini saya berharap masyarakat bisa patungan untuk dipakai bersama,” ujarnya. (g)

22

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 276, 15 - 30 November 2013

Untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari, warga kerja serabutan dan berhemat Siprianto Sababalat Barbarina Sapataddekat

BBM dan Bahan Pokok Mahal, Ekonomi Warga Anjlok FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

arga BBM jenis premium yang tidak stabil dan cenderung meroket di Kecamatan Siberut Selatan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Hingga 1 November 2013 harga BBM berkisar Rp13 ribu hingga Rp14 ribu per liter.

Akibatnya, nelayan yang sehariharinya menggunakan BBM ke laut menaikkan harga jual ikan kepada masyarakat dari kisaran Rp10-15 ribu per ikat menjadi Rp20-25 ribu per ikat yang rata-rata isinya 3-5 ekor. Sementara harga kebutuhan pokok lainnya ikut mahal seperti cabai, beras, bawang, telur naik Rp2-3 ribu per kilogram.

Jhovu, salah seorang warga mengatakan, rata-rata mereka mesti mengeluarkan biaya Rp50-100 ribu per hari. “Kalau saya mesti keluar uang hampir Rp100 ribu per hari karena saya butuh BBM dan ikan, kalau tidak makan ikan, makan tidak enak,” katanya, Jumat, 1 November.

Kondisi ini menurut Jhovu makin diperparah dengan pekerjaan yang tidak

H

BERSIHKAN COKLAT Salah seorang warga di kawasan hunian sementara (huntara) KM 10 Trans Sikakap membersihkan tanaman coklat di kebun belakang rumahnya.

teratur dan upah kerja yang tidak ikut naik.

Mateus, warga lain menyebutkan, ia dan istrinya mesti berbagi tugas agar kebutuhan belanja rumah tangga bisa tertutupi. “Saya kerjanya tukang

Warga Puro Budidaya Ikan Nila PURO - Anjloknya harga beberapa komoditi membuat sebagian warga Dusun Puro Desa Muara Siberut mencoba membudidayakan ikan kolam jenis nila untuk mendukung ekonomi keluarga sejak 2012.

Hingga November 2013, sudah 80 kolam ikan yang selesai dikerjakan oleh 70 kepala keluarga yang ukurannya bervariasi, mulai dari ukuran 3X3 meter sampai 3X4 meter.

Ide budidaya ikan nila pertama kali digagas oleh Paulus Samalinggai, salah satu warga Puro. Menurut Paulus, selama ini ia dan warga lain harus beli ikan yang harganya makin tinggi sementara keuangan keluarga terkadang tidak tercukupi. Berangkat dari sana, ia kemudian membeli bibit ikan nila seharga Rp300 per ekor sebanyak 7 ribu ekor.

Bibit yang dibelinya di Padang kemudian ia bagikan kepada warga yang tertarik membudidayakan ikan kolam. “Saya hanya ingin orang juga membeli ikan dari kita masa kita terus yang beli, dengan begitu masyarakat mampu bertahan dalam krisis ekonomi saat ini,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 4 November.

Paulus menyebutkan, bibit ikan itu dibagikan seluruhnya kepada masyarakat, buat dia sendiri tidak ada karena ia tidak ikut membuat kolam. “Saya ingin membantu mereka, tidak ada maksud lain, saya tidak sedang kampanye atau yang lainnya, murni menolong,” bantah caleg dari salah satu partai ini.

“Kami sadar, ikan menjadi kebutuhan pokok sehari-hari sementara uang tidak selalu ada tiap hari untuk membelinya,” kata Emil, warga lain yang turut membuat kolam ikan. Emil mengatakan kolam ikannya sudah siap namun belum ada bibit, rencananya ia akan beli bibit atau ngutang kepada warga lain.

Siprianto, warga lain menyebutkan, saat ini ia telah membuat dua kolam ikan sejak Oktober lalu dan telah diisi 200 bibit ikan nila per kolam dari Paulus. Dalam seminggu, kata Sipri, ia mesti menyediakan pakan ikan berupa pelet sebanyak 1 kilogram dengan harga Rp8 ribu.

Dari pantauan Puailiggoubat, hingga November belum ada warga yang menjual hasil ikan kolam, mereka memanfaatkan ikan tersebut untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.(spt/g)

bangunan sementara istri saya mengurusi ladang seperti memanen kakao yang buahnya belum busuk,” ujarnya.

“Terkadang kami tidak makan ikan dalam satu hari, hanya makan sagu dan keladi yang diakali agar enak dinikmati,” kata Rolina Sabolak (49), salah seorang ibu rumah tangga di Maileppet. Menurut Rolina, saat ini mereka mesti berhemat apalagi akan menjelang perayaan Natal yang tentunya membutuhkan biaya yang lebih banyak agar suasananya lebih menyenangkan.

Sama dengan di Maileppet, warga di Dusun Rogdok Desa Madobak juga mengeluhkan mahalnya harga BBM. Eujenius, salah seorang warga

Rogdok mengatakan, dia mesti berjalan kaki sambil memikul keranjang berisi sagu, keladi dan pisang sejauh 20 kilometer dari kampungnya ke Puro 1 Desa Muara Siberut untuk mengantarkan bahan makanan anaknya yang sedang sekolah dan tinggal di pondokan sederhana.

“Bahan bakar pompong tidak ada, bensin mahal itu juga kadang ada dan tidak,” katanya, Rabu, 30 Oktober.

Di sisi lain, lanjut Eujenius, sumber ekonomi warga berupa kakao sering gagal panen karena terserang hama yang mengakibatkan buahnya busuk sehingga tak bisa dipanen. “Kami tidak tahu apa yang mesti kami perbuat mengatasi

hama ini, kepada pemerintah kami sudah sampaikan namun tidak ada tindaklanjutnya,” ujarnya.

Akibat terpuruknya ekonomi, kata Eujenius, mereka hanya bisa memberi belanja anak yang mondok di Muara Siberut sebesar Rp50-100 ribu selama dua minggu satu kali, sebelumnya bisa mencapai Rp200-300 ribu.

“Kami berharap pemerintah lebih memperhatikan masalah ekonomi masyarakat dengan menurunkan harga BBM,” katanya.

Sementara di Puro, akibat mahalnya BBM, warga ogah mengolah kelapa jadi kopra karena mereka merasa modal tidak tertutupi ditambah jarak kebun kelapa mereka yang berada di pulau-pulau kecil seputar wilayah Siberut Barat Daya cukup jauh, sekitar 21 kilometer.

Menurut Toni, salah seorang warga, harga kopra saat ini merosot dari Rp4 ribu menjadi Rp2.500 per kilogram.

Sementara modal BBM yang mesti dikeluarkan satu kali perjalanan sebesar Rp300 ribu, belum termasuk ransum dan peralatan lainnya “Biasanya kami mengolah kopra tiga bulan sekali, hasilnya hanya 700 kilogram hingga 1 ton, jika harga Rp2.500 per kilogram maka uang yang didapat berkisar Rp1.750.000 hinngga Rp2,5 juta,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 5 November.

Sambil menunggu harga stabil, sambung Ardi, warga yang lain, mereka membuka persawahan dari program pemerintah sebagian lagi swadaya. (g)

Stand Mentawai Diminati Pengunjung PADANG -Stand Mentawai pada pagelaran Pekan Budaya Sumatera Barat yang bertema “Gelar Budaya Menuju Ekonomi Kreatif” diminati banyak pengunjung.

Menurut Monang Pasaribu, penjaga stand Mentawai, pengunjung banyak membeli kerajinan tangan berupa aksesoris, miniatur-miniatur simbol khas Mentawai. “Hingga hari ketiga pelaksanaan sudah 200-an pengunjung yang datang ke sana,” katanya di Taman Budaya Sumbar tempat penyelenggaraan pagelaran tersebut, Rabu, 6 November.

Dalam Pekan Budaya Sumatera Barat yang diselenggarakan 4-10 November yang diikuti 19 kota/kabupaten, Mentawai mempromosikan miniatur panah, koraibik (tameng), papan selancar, opa (keranjang), sosoat (tombak), letcu (gelang Mentawai), kalung manik-manik, paluga

(pendayung).

Se-lain barang kerajinan, Mentawai juga mempromosikan makanan kemasan berupa keripik keladi, pisang dan ikan tuna.

Barang kerajinan kerajinan tersebut, kata Monang, berasal dari Bosua Kecamatan Sipora Selatan, sedangkan makanan kemasan dari usaha Mekar Sari di Dusun Sidomakmur Sipora Utara.

“Ini upaya mempromosikan kerajinan dan makanan dari Mentawai, dengan begitu kita berharap kepada Disperindakop mengembangkan potensi pengrajian

FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

yang ada di Mentawai,” ujarnya.

Monang menyebutkan, harga yang diberikan untuk alat kerajinan berkisar Rp25 Ribu hingga Rp2 Juta.

Kerajinan yang paling mahal yakni koraibik (tameng) berharga Rp2 juta, panah Rp400 ribu, papan surfing Rp1 juta dan letcu Rp25 ribu per unit. (trs/g)

23

Puailiggoubat NO. 276, 15 30 November 2013

FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Suara Daun

S

abulungan di Mentawai secara harfiah merupakan ucapan lain untuk menyebutkan roh. Secara etimologis, Sabulungan berarti dedaunan. Dalam kebudayaan Mentawai, dedaunan dan ranting pohon merupakan bahan yang digunakan untuk perangkat upacara keagamaan.

Sabulungan ada bermacam-macam, yaitu; taikamanua yang berarti roh yang hidup di udara dan langit; taikapolak yaitu roh yang bertempat tinggal di bumi; taikabaga yaitu roh yang hidup di bawah tanah, mengakibatkan terjadinya gempa bumi; dan roh-roh yang dikhususkan menjaga binatang antara lain; taikaleleu yaitu roh yang menjaga binatang hutan (simajuju sebagai pelindung rusa dan taikatengaloina sebagai pelindung binatang yang berada di atas pohon dan taikbagatkoat yaitu roh yang menjaga binatang di laut.

Dalam kegiatan berburu binatang di hutan atau memancing ikan di laut, dua roh tersebut selalu dipanggil dan diseru, supaya dapat memperoleh hasil buruan yang lumayan.

Selain dari itu masih banyak lagi roh yang tinggal di pulotokoat, di tempat mana roh-roh berdiam. Menurut kepercayaan orang Mentawai roh-roh ada di mana-mana, seperti di bawah laut, pantai, pinggir sungai, atas langit dan rimba raya, juga di suatu tempat benda-benda yang tak terlihat.

Menurut bentuknya kadangkadang roh-roh itu dibayangkan seperti wajah yang aneh. Menyerupai nenek moyang, seperti manusia yang sedang bekerja. Orang Mentawai mengatakan, bahwa monyet adalah ayam roh-roh, dan rusa itu adalah babi roh-roh mereka.

Sudah menjadi keharusan bagi orang Mentawai, kalau mereka berburu selalu mempersembahkan korban kepada roh-roh, guna memperoleh kembali sebagian harta kekayaan mereka.

Ada kelompok lainnya yang disebut Sanitu, yang dianggap dapat membawa malapetaka dan bencana kejahatan, kehancuran dan penyakit. Semuanya berasal dari jiwa yang telah mati karena tenggelam, gantung diri atau mati waktu lahir.

Sanitu sangat menakutkan, oleh sebab itu dijauhi. Selalu dikontrol oleh daya upaya Sikerei.

Pembagian dunia atas, dunia tengah dan dunia bawah, sebagaimana yang terdapat pada agama kuno lainnya di Indonesia, hal yang seperti itu dikenali pula orang Mentawai.

Dunia atas sebagai bayangan atau cermin, yang menjadikan dunia terbalik. Di dunia atas Taikamanua mempunyai Laggai Sabeu, yaitu kumpulan kampung Uma.

Roberta Sarogdog

Harus Ada Pengakuan Pemerintah terhadap Hutan Adat

A

Arat Sabulungan, Kepercayaan pada Roh Dalam pertarungan perang antara roh-roh jahat, yang pertama kali dikenal adalah Siakau. Selain dari Siakau, sedikit sekali roh yang mempunyai identitas yang memakai nama-nama tersendiri. Satu di antaranya ialah Teteu yang disebut juga sebagai roh gempa bumi.

Teteu (kakek) sangat penting dalam mitos orang Mentawai. Menurut cerita, dialah yang terutama dan disebabkan memiliki kekuatan magis. Saking benci dan irinya, muncul niat dan tekad membunuhnya. Tatkala mereka menegakkan uma, Teteu disuruh menggali lubang, sekalian menancapkan tiang tinggi di tengah uma. Ketika berada di dalam lubang, sengaja dibiarkan tiang itu rubuh menimpa kepalanya, sampai ia tertimbun. Dari sinilah asalnya persembahan yang dikorbankan, di saat orang-orang mau membangun uma baru. Untuk membalas dendam, Teteu mengguncang bumi, meruntuhkan uma dan terjadilah permulaan gempa bumi.

Diantara roh-roh, ada pula Manyang, rajawali laut sangat besar, burung raksasa yang telah membelah Pulau Pagai menjadi dua. Dahulunya ada sebuah pigura burung besar, yang terletak di dalam uma.

Selain dari Manyang, tak ada roh lain dari Sabulungan yang diukir.

Ukiran-ukiran kayu itu digantungkan pada tangga yang menuju ke uma, dalam artian sebagai lambing saja.

Karena peranan perempuan sangat penting untuk mencari maka-

nan, terdapat pula roh kesuburan, yang bertugas memelihara air. Ia dinamakan Ina’nkaoinan, berfungsi selaku induk air.

Karena sungai sumber kehidupan, roh sungai itu sebagai ibu kampung terbesar yang harus dihormati dan disayangi. Oleh sebab itu sudah menjadi tradisi bagi para ibu membawa anaknya ke sungai untuk menyucikan bayi mereka. Keharusan itu sebagai upacara penghormatan terhadap ibu air, agar anak-anak mereka dilindungi dan bebas dari bahaya. Roh sungailah kelak yang merawat anak-anaknya apabila sewaktuwaktu jatuh sakit. Anak-anak dibawa ke sunga, dengan tujuan supaya air memberi kesegaran dan kesejukan.

Pada bulan pertama kelahiran anak, para ibu diharuskan menyusui anaknya di pinggir sungai, di sana sang anak akan dikenalkan dengan Ina’nkaoinan.

Ada lagi roh betina lain, yaitu Ina-kamatat-mongga, yang bertugas mencegah kedatangan Sanitu dari arah laut, yang bermaksud masuk ke dalam kampung. Tempat tinggal roh ini berkemungkinan dari sosok tubuh kera. Sosok kera dipandang sebagai kayu yang ditanam di tengah sungai. Roh betina jahat lain, ialah Kameinan, dianggap sebagai adik perempuan ayah.

Dapat disimpulkan mungkin ada dualism, perlawanan antara tanah dan air, hutan dengan sungai, disamakan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan. Dunia roh-roh identik dengan masyarakat manusia.

Jadi mereka sama dalam derajat, hanya fungsi serta peranan berbeda.

Roh Nenek Moyang Jiwa yang terpisah dari tubuh untuk selamanya pada saat kematian, menjadi Kecat, yaitu roh seder-hana, yang hidup tanpa membu-tuhkan tubuh. Jadi, jiwajiwa yang terpisah dari tubuh tidak punya nama lagi, tapi ia disanjung bersa-ma sebagai kuasa dan menjadi pe-rantara. Mereka itu disebut Anitu.

Nenek moyang berdiam di Laggai Sabeu, sebuah kampung besar. Tempat terkenal dan terletak di daerah terpencil dan terpisah.

Setiap suku mempunyai Laggai Sabeu sendiri. Nenek moyang hidup di sana hampir serupa dengan kehidupan biasa, hanya saja mereka bebas dari segala penyakit dan tidak mati lagi.

Nenek moyang menolong mereka, biasanya dengan memberikan keturunan. Mereka tidak dapat memaksakan sesuatu, tapi mereka dapat mempengaruhi segala tindakan untuk mencapai kebaikan.

Orang Mentawai percaya kepada nenek moyang, oleh sebab itu mereka berusaha berbuat kebaikan terhadap manusia. Nenek moyang berperan juga sebagai perantara oleh sebab itu pengaruhnya lebih luas daripada tumbuhan.

(Stefano Coronese; Kebudayaan Suku Mentawai; Penerbit Grafidian Jakarta; 1986)

pa yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat adat? Karena apa yang diperjuangkan oleh masyarakat adat, semuanya telah didapatkan. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan atas hak-haknya, baik politik, ekonomi dan sosial budaya merupakan cita-cita bersama masyarakat adat di nusantara termasuk Mentawai.

Harapan yang sangat besar dari masyarakat tentu pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat, sehingga ungkapan yang pernah dilontarkan dalam Kongres I Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) “kalau negara tidak mengakui kami, maka kami juga tidak mengakui negara�. Tentu proses menuju pengakuan, penghormatan dan perlindungan bukanlah hal yang mudah. Perlu kerja keras dan semangat juang dari masyarakat adat itu sendiri.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memenangkan judicial review terhadap UU 41/1999 tentang Kehutanan yang diajukan AMAN dan dua komunitas masyarakat adat, Mei 2013 lalu merupakan salah satu hasil perjuangan keras itu. MK dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, menegaskan hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat.

Dengan keputusan itu, tentu saja masyarakat adat sudah bisa memasang papan pemberitahuan di wilayah adatnya bahwa�hutan adat bukan lagi hutan negara. Masyarakat adat juga akan memulai gerakan rehabilitasi wilayah adat yang telah rusak oleh aktivitas perusahaan pemegang ijin dari negara.

Meskipun putusan MK itu masih terganjal surat edaran Menteri Kehutanan No SE.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012,tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kehutanan seluruh Indonesia dimana menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan adat tetap berada pada Menteri Kehutanan.

Walau demikian, masyarakat adat tetap harus mengawal dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan putusan MK itu, dimana setiap organisasi yang konsen terhadap masyarakat adat selalu menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak penuh atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, termasuk atas hutan adat.

Pengakuan terhadap hak-hak ini, merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi yang melekat pada masyarakat adat dan dijamin oleh UUD 1945.

Mari melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kemajuan masyarakat adat Tidak boleh tidak! Jangan menjual tanah milik masyarakat adat!

Potret

Puailiggoubat NO. 276, 15 - 30 November 2013

24

Sebagai daerah kepulauan yang terpisah jauh dari daratan Sumatra, Mentawai memiliki kebudayaan Melayu Tua, kebudayaan yang belum dipengaruhi kebudayaan lain. Karena itu budaya Mentawai tidak bersinggungan sedikitpun dengan budaya Minangkabau yang menjadi mayoritas budaya di Sumatra Barat.

Memiliki peradaban yang lebih tua, kebudayaan Mentawai diidentikkan dengan sesuatu yang unik dan eksotik, tato misalnya atau upacara (punen) kepada para roh serta pengobatan yang dilakukan sikerei.

Kebudayaan Mentawai ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi orang luar baik peneliti maupun wisatawan. Dengan keindahan alam dan keunikan budayanya, Mentawai menjadi salah satu destinasi wisata penting di Sumatera Barat.

Promosi wisata melalui event lokal, nasional maupun internasional merupakan salah satu cara untuk mempromosikan keindahan dan budaya Mentawai.

Teks: Yuafriza Foto: Rus Akbar, Syafril

Mentawai ikut meramaikan Pekan Budaya Sumatera Barat 2013 di kota Padang

Pertunjukan turuk ditampilkan dalam Tourism Indonesia Mart & Expo (TIME)

Pawai budaya Mentawai dalam Pekan Budaya Sumatera Barat 2013 di kota Padang

Fashion show pakaian Mentawai dalam Tourism Indonesia Mart & Expo (TIME)

Fashion show pakaian Mentawai dalam Tourism Indonesia Mart & Expo (TIME)

Prosesi pernikahan ala budaya Mentawai juga mewarnai Pekan Budaya Sumatera Barat 2013 di kota Padang