277 ok

MENTAWAINEWS

5

6

EKOKER

Tabloid Alternatif Dwimingguan

21

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

PEMKAB TARGETKAN PRODUKSI 3.000 TON BERAS 1

-1 4

No .2 7 De Tah se un 7

m XI be r2 01 3

HARGA ECERAN RP 3000

MENTAWAINEWS

DUA KAPAL PENGEBOM IKAN DITANGKAP DI SIBERUT

PEMBAHASAN RAPBD 2014 DIJADWALKAN AWAL DESEMBER

Puailiggoubat NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

Uggla Pemerintah Kabupaten Kepuluan Mentawai samba lembaga bagei ragalai pakirekat pasikat ooinia tsunami ka Mentawai bulek sirimanua matarek sia kek moi sibulatnia - 3 Siripot sitiboira sitelu nenda masikua bulagat pasiabanan kudduat pangureman kaunen ka siorak tsunami arakauat nia kai Zulkarnain - 4 Hendri Dori Masikua ka Desember RAPBD Mentawai amakolouat rateuakeknia - 5 Pasirubeijat bulagat momoian ragalai akek nia tapoi siripot siteuakenen aturan - 7 Taimaigidda sai guru samba taimakereknia rubeiat siripot kudduatda ibailiu guru tak itup siripot kaeijanannia - 19 Rakau tando ka karung berak bulek ipakoinong siripot pumamantaoinia - 21 COVER DEPAN: 1 FOTO: RUS 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Tuapeijat) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Dominikus Sabulat (Siberut Barat Daya) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Dari Redaksi

A

wal Desember ini, DPRD Mentawai akan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Mentawai. Layaknya sebuah daerah, Perda Hari Jadi akan menentukan kapan persisnya hari jadi kabupaten yang sebelumnya menginduk ke Kabupaten Padangpariaman ini.

Pada 12 Oktober 1999, Undang-

Hari Jadi Mentawai Undang No. 49 Tahun 1999 menyatakan Mentawai resmi menjadi daerah otonom.

Buah manis dari perjuangan masyarakat Mentawai untuk lepas dari Padangpariaman. Tujuan memperjuangkan otonomi ini tentul untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Mentawai.

Namun apakah tanggal 12 Oktober 1999 bisa dikatakan sebagai hari jadi Mentawai?

Penentuannya tentu harus melalui penelitian terlebih dahulu. Hari jadi biasanya memiliki makna sejarah dan menjadi momentum bagi kebangkitan suatu daerah.

Hari jadi juga diharapkan bisa menimbulkan kecintaan pada daerah itu karena perjalanan panjang sejarahnya.

Karena itu kita tentu menunggu penetapan Perda Hari Jadi Mentawai ini.

2

3

Puailiggoubat NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

BPBD Mentawai dan gabungan beberapa NGO menggelar simulasi gempa dan tsunami Rus Akbar Yuafriza

abtu siang, 16 November, hujan deras mengguyur Tuapeijat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sekitar pukul 11.15 WIB, tiba-tiba bunyi sirene meraung dari pengeras suara masjid. Puluhan siswa SDN 13 Tuapeijat yang sedang berada di sekolah berhamburan, lari menuju atas bukit terdekat, lokasi evakuasi gempa dan tsunami.

Sirene tersebut menandai dimulainya simulasi gempa dan tsunami Mentawai di Tuapeijat. Simulasi yang diselenggarakan sejumlah lembaga kemanusiaan, Forum Pengurangan Risiko Bencana dan BPBD Mentawai itu rencananya melibatkan ratusan warga Tuapeijat diantaranya warga Dusun Jati, Kampung, Camp dan Tuapeijat, termasuk siswa sekolah dasar.

Namun simulasi yang baru pertama kali digelar itu tidak berjalan mulus lantaran hujan lebat. Tidak banyak warga yang terlibat. Jalan menuju dua titik evakuasi juga becek dan berlumpur sehingga menyulitkan warga yang tengah mengikuti simulasi.

Puailiggoubat yang mengikuti proses simulasi siswa SDN 13 melihat para siswa sudah memahami langkahlangkah evakuasi. Sesaat usai sirene berbunyi, mereka dengan tertib dan lancar, berlari ke lokasi yang sudah ditentukan dipandu seorang pemandu dari Komunitas Siaga Bencana yang sudah ditunjuk.

Lokasi pengungsian itu terletak 200 meter dari pemukiman penduduk, menuju ke sana, warga membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Di lokasi evakuasi sementara itu, terdapat pondok-pondok kecil yang selama ini dijadikan tempat istirahat peladang.

Namun pondok itu tidak cukup menampung warga yang mengungsi ke sana.

Pelaksanaan simulasi gempa dan tsunami tersebut sesungguhnya untuk melatih kesiapan pemerintah dan masyarakat menghadapi gempa dan tsunami. Sebagai daerah yang terletak di daerah penunjaman lempeng Eurasia dan Indo Australia, Mentawai menyimpan potensi gempa dahsyat yang kekuatannya bisa diatas 8 SR. Gempa ini menurut sejumlah ahli kegempaan LIPI disebut megathrust Mentawai.

Di Indonesia sendiri, gempa megathrust ada tiga yakni Mentawai, Selat Sunda dan Jawa, Bali dan sebagian Nusa Tenggara serta Papua bagian utara.

Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2012 menyebutkan, beberapa penelitian terakhir

MENGUKUR KESIAPAN MENGHADAPI GEMPA MEGATHRUST FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

S

SIMULASI GEMPA Sejumlah pelajar SD Negeri 13 Tuapeijat mengikuti simulasi gempa dan tsunami yang diselenggarakan Forum Pengurangan Risiko Bencana dan BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai 16 November 2013 mengindikasikan bahwa segmen Mentawai dari megathrust Sumatera kemungkinan besar akan mengalami peruntuhan (rupture) dalam beberapa dekade ke depan, karena energi yang tertumpuk di lokasi ini sudah terlalu besar.

Peruntuhan pada zona penunjaman ini dapat memicu gempa bumi besar yang berpotensi menimbulkan kerusakan parah di sebagian besar kota-kota di Sumatera dan memicu bencana tsunami.

BNPB memprediksi, 29 kabupaten kota dengan 503.949 warganya akan terdampak tsunami Mentawai.

Karena tingginya potensi megathrust Mentawai, kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana harus dibangun. Simulasi merupakan salah satu cara melatih kesiapan dan menguji kesiapsiagaan yang sudah disusun.

Dari simulasi gempa dan tsunami Mentawai di Tuapeijat, Koordinator Lapangan Simulasi, Sandang P Simanjuntak mengatakan, skenario simulasi dibuat seperti masyarakat beraktivitas biasa, ada yang bekerja, ada yang memasak. “Artinya kita melakukan simulasi ini tanpa mengumpulkan mereka dalam satu kelompok, ketika suara gemuruh yang disampaikan lewat radio Surak melalui toa mesjid di Tuapeijat, akan ada perintah bupati untuk mengevakuasi mereka dan sirine tsunami dibunyikan,” ujarnya sesaat usai simulasi.

Menurut Sandang, meskipun hujan, sejumlah warga dengan sukarela ikut simulasi. “Kita berharap simulasi mandiri di tingkat masyarakat terus dilakukan, bisa saja sekali dua bulan atau

sekali tiga bulan, ini guna meningkatkan kesiapsiagaan di level masyarakat, ini ibarat seperti biasa semakin sering diasah semakin tajam,” ujarnya.

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet yang mengikuti pelaksanaan simulasi memberikan apresiasi kepada panitia penyelenggara serta LSM yang menjadi penggagas.

Diakui Yudas, sejumlah kendala masih terlihat dalam proses simulasi tersebut seperti jalur evakuasi yang belum memadai. Ia lalu mengintruksikan kepala dusun dan desa segera buat usulan penambahan jalur evakuasi untuk disampaikan kepada Camat Sipora Utara. “Kita akan anggarkan ke dalam APBD 2014,” janji Yudas.

Sementara untuk peringatan dini tsunami, Yudas meminta kesediaan komunitas masyarakat berpartisipasi misalnya penggunaan sirene melalui masjid dan gereja untuk peringatan kepada masyarakat serta pengumuman melalui siaran radio yang ada.

Dari simulasi tersebut, lahir sejumlah rekomendasi tim pelaksana yakni, perlunya penambahan jalur evakuasi di setiap dusun yaitu Dusun Jati, Dusun Camp, Dusun Kampung dan Dusun Tuapeijat. Perlu adanya EWS atau sirene yang jelas dan diketahui masyarakat. Perlu generator atau solar shell sebagai pendukung alat peringatan dini dan penerangan di tempat evakuasi masyarakat. Perlu radio komunikasi seperti HT di setiap kecamatan, desa dan dusun. Perlu penyediaan perlengkapan emergency (food and non food).

Perlu adanya sistem koordinasi dan

komunikasi yang jelas. Pembenahan stok bahan bakar minyak Mentawai untuk emergency.

Tim juga merekomendasikan kegiatan simulasi penanggulangan bencana gempa dan tsunami agar menjadi RAD untuk dimasukkan ke dalam peraturan daerah. Pemda Mentawai juga diminta memprioritaskan kesiapan masyarakat agar menjadi masyarakat yang tangguh, tanggap dan siap siaga dalam menghadapi bencana. Perlu fasilitas sanitasi, air bersih dan tempat di titik-titik pengungsian masyarakat. Perlu peralatan dan pelatihan kedaruratan dan dilakukan survei penetapan dan izin pembebasan penggunaan lahan oleh pemerintah untuk lokasi pengungsian masyarakat.

Perlu juga dibangun bladder sebagai pendukung pendistribusian air dan tempat penampungan air di tempat pengungsian.

Sudah Siapkah Kita?

Dari pelaksanaan simulasi tersebut, muncul pertanyaan sejauh mana kesiapan masyarakat Mentawai menghadapi ancaman gempa megathrust itu?.

Mentawai sebagai daerah kepulauan yang terletak jauh dari daratan Sumatra, belum memiliki sistem peringatan dini terhadap tsunami. Tidak ada sirene peringatan, tidak ada petunjuk apakah gempa akan disusul tsunami.

Kondisi ini membuat korban jiwa cukup banyak (hampir 500 orang) saat tsunami di Pagai, Oktober 2010 lalu. Gempa dengan getaran yang menurut masyarakat tidak terlalu keras membuat masyarakat abai untuk evakuasi dan

ternyata akhirnya terjadi tsunami.

Sejauh ini, dari beberapa kali gempa di Mentawai, masyarakat mengorganisasi dirinya secara swadaya. Mereka secara berkelompok akan melakukan evakuasi sendiri tanpa perintah dan tinggal di pengungsian.

Di 33 desa yang berada di sekitar pesisir pantai, kini telah dibangun tempat evakuasi sementara, yang umumnya berada di area perbukitan. Jalan-jalan beton dibangun ke lokasi evakuasi itu meskipun belum semuanya memadai.

Namun tempat evakuasi sementara hanya satu bagian dari banyak hal yang harus disiapkan. Hingga saat ini Mentawai belum memiliki sistem peringatan dini sendiri baik yang terpusat maupun bersifat lokal untuk memberitahu masyarakat akan datang ancaman tsunami. Belum ada juga sistem informasi yang akurat yang bisa dijadikan rujukan masyarakat saat gempa terjadi terkait lokasi gempa, skala dan potensi ancamannya.

Selain itu, perangkat peraturan seperti perda, rencana kontijensi dan standar operasi prosedur juga masih dalam rancangan. Padahal perangkat aturan dibutuhkan untuk mengidentifikasi proses yang diperlukan saat bencana benar-benar terjadi. Sebab, jika bencana terjadi, Mentawai untuk beberapa waktu akan terisolasi karena terletak jauh dari kabupaten dan kota lainnya.

Bagaimanapun, hidup di daerah rawan bencana, tidak ada cara lain selain beradaptasi dan menciptakan masyarakat yang tangguh. (o)

Puailiggoubat NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

Keterangan ketiganya menyatakan bahwa dana uang lelah pembukaan lahan untuk korban tsunami tersebut diserahkan kepada Zulkarnain Patrisius Sanene

iga staf Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi saksi dalam sidang penggelapan dana pemulihan bencana pascagempa dan tsunami Mentawai, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang, Rabu 27 November.

Dalam kasus tersebut, tiga staf Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan duduk menjadi terdakwa yakni Mustofa selaku PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) sektor pertanian), Hardinata Syam selaku PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) sektor perkebunan, Zulkarnain selaku koordinator dan pendamping lapangan sektor pertanian.

Ketiganya didakwa telah menggelapkan dana bencana sebesar Rp201 juta.

Ketiga saksi yang dihadirkan yakni Mauliate, staf PJOK untuk Mustofa, Niko staf pengelola kegiatan Program Dinas Pertanian dan Hendra Apriamto, staf bagian sektor pertanian.

Jaksa mengatakan, dana yang digelapkan bersumber Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (DIPA BNPB) 2010 yang disalurkan melalui BPBD Sumatera Barat yang kemudian pengelolanya ditunjuk BPBD Mentawai dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Mentawai.

Sementara keterangan para saksi menguatkan keterlibatan Zulkarnain

T

4

Penggelapan Dana Bencana

Tiga PNS Jadi Saksi FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

hadir saat penyerahan uang lelah pembukaan lahan kepada masyarakat yang sudah selesai pengerjaannya. “Saat itu Mustofa menyerahkan uang kepada Zulkarnain dan oleh Zulkarnain, uang itu diserahkan kepada masyarakat yang sudah selesai mengolah lahan,” kata Hendra.

Namun terPERIKSA SAKSI - Jaksa periksa saksi dalam sidang kasus penggelapan dana bencana di Pengadilan nyata masih ada sejumlah masyaTindak Pidana Korupsi, Padang rakat yang belum sebagai pelaku penggelapan. “Saya juga liate, Zulkarnain berjanji akan membayar selesai member-sihkan lahan se-hingga ikut mendampingi Mustofa sebagai uang yang telah dipakainya. “Namun tidak se-mua uang lelah bisa dibagikan.

PJOK dalam penyerahan uang itu di lama kemudian tidak ada dia bayar,” kata Sa-at itu menurut Hendra, sisa uang lelah yang harusnya dibagikan kepada lapangan, karena lahan yang dibuka Mauliate. masyarakat belum selesai, maka uang Sementara Niko, saksi kedua menje- masyarakat dipegang Zulkarnain dengan itu diserahkan kepada Zulkarnain,” kata laskan kepada para hakim tentang maksud agar nanti dia serahkan ke Mauliate kepada hakim. program pembagian alat pertanian masyarakat.

Kasus ini pertama kali bergulir Ia mengatakan, uang yang dise- kepada warga serta bibit yang sudah rahkan kepada Zulkarnain diserahkan diberikan untuk membantu percepatan karena adanya laporan masyarakat tanpa ada tanda bukti, “Cuma rekaman pembukaan lahan. “ Kapasitas saya kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan bentuk video saja penyerahannya waktu dalam hal ini menyerahkan peralatan Pertanian, satu bulan setelah penyeitu, jadi tidak bentuk kwitansi,” kata pertanian seperti parang, kapak, cangkul rahan dana tersebut. Masyarakat itu Mauliate. untuk para warga yang membuka komplain karena mereka tidak menerima.

Saat Mustofa mengetahui bahwa lahan,” katanya.

Kepolisian Resor Mentawai segera upah atau uang lelah pembukaan lahan Niko mengaku mengetahui bahwa itu tidak diserahkan Zulkarnain kepada sisa uang pembukaan lahan yang belum mengusut kasus tersebut. Dari penyewarga, dilakukan konfirmasi kepada diserahkan ke masyarakat dipegang lidikan polisi, penggelapan dilakukan Zulkarnain. “Saat itu Zulkarnain Zulkarnain, namun ia tidak tahu kalau berupa uang lelah untuk kegiatan mengakui belum menyalurkan uang itu Zulkarnain ternyata tidak menyerahkan penyiapan bedengan, persiapan atap dan digunakan untuk kepentingan ke masyarakat. “Saya baru tahu setelah pelindung dan pembuatan naungan pribadi, dia mengakui untuk membeli kasus ini ramai terungkap,” katanya persemaian untuk 270 KK korban tsunami sebesar Rp121,5 juta. bibit coklat,” kata Mauliate. kepada hakim Penggelapan kedua berupa uang Pada pertemuan itu, tambah MauSementara Hendra mengaku ikut

lelah penyiapan bedengan, persiapan atap pelindung, dan pembuatan naungan persemaian untuk 212 KK penerima sebesar Rp79,5 juta.

Kedua uang lelah itu diserahkan Mustofa dan Hardinata Syam kepada Zulkarnain namun oleh Zulkarnain, dana tersebut sebagian tidak didistribusikan kepada masyarakat.

Dana-dana yang diduga diselewengkan ketiga staf di Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Mentawai tersebut merupakan anggaran pemulihan ekonomi untuk kegiatan tahap awal sesuai dengan rencana aksi dan rekonstruksi serta percepatan pembangunan wilayah Kabupaten Mentawai.

Dalam sidang sebelumnya, dua tersangka Hardinata Syam, Mustofa didakwa jaksa telah melanggar pasal 3 dan 8 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana 20 tahun penjara atau seumur hidup ditambah denda paling banyak Rp1 miliar Sedangkan Zulkarnain melanggar pasal 3 dan 8 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 dan 65 ayat (1) jo pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana 20 tahun penjara atau seumur hidup ditambah denda paling banyak Rp10 miliar Sidang yang dimulai sejak awal November lalu tersebut, untuk agenda pekan depan masih beragendakan pemeriksaan saksi. (trs).

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Pantai Jati Pikat Minat Pengunjung TUAPEIJAT - Pantai Jati, di Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, kini makin populer diantara masyarakat lokal yang ingin mengisi akhir pekan untuk berekreasi.

Keindahan pantai berpasir putih itu menarik minat masyarakat mengunjunginya terutama sore hari saat matahari akan tenggelam. Airnya yang biru jernih membuat banyak pengunjung betah berenang atau berselancar.

Jaraknya yang dekat Pelabuhan Tuapeijat membuat akses ke sana cukup mudah. Hanya 5 menit jika mengendarai motor dari dermaga.

Tiap sore terutama saat akhir

pekan, banyak aktivitas dilakukan warga di sana. Ada yang bermain bola, berenang, berselancar ataupun sekedar duduk menikmati sore.

Beberapa pengunjung juga yang ditemui Puailiggoubat awal November lalu mengatakan sering menghabiskan waktu di Pantai Jati. “Kalau tiap minggu selalu datang ke sini, dan biasanya menghabiskan waktu mandimandi dengan teman-teman,” kata Adelia (18), warga Tuapeijat.

Banyaknya pengunjung yang datang ke pantai tersebut menjadi kesempatan mengais rezeki bagi para pedagang dengan menjajakan bermacam makanan dan minuman..

Misalnya saja Asmi (43), salah satu pedagang makanan disana.

“Kalau jualan di sini sudah cukup lama, pembeli juga biasanya pengunjung yang datang ke pantai ini, harga tidak jauh beda dengan harga di warung lain, hanya untuk membantu kebutuhan keluarga” katanya.

Namun keindahan Pantai Jati ternodai sering makin banyaknya pengunjung. Banyak diantara mereka yang membuang sampah sembarangan sehingga menganggu kenyamanan.

Dibutuhkan kesadaran warga dan peran pemerintah untuk menjadikan Pantai Jati seperti wisata pantai lain. (trs)

PANTAI JATI - Sejumlah pengunjung berlibur di Pantai Jati, Desa Tuapeijat Kecamatan Sipora Utara

5 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

Baru Selesai, Jembatan Hancur Diterjang Banjir MADOBAG - Jembatan di Dusun Rokdog Desa Madobag Kabupaten Kepulauan Mentawai yang baru saja selesai dibangun empat Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) melalui Program Pembangunan Prasarana Desa 2013 akhir Oktober lalu, rusak dan patah dihantam potongan kayu saat air sungai banjir, beberapa waktu lalu.

Camat Siberut Selatan T. Lumbanraja dan Sutrisno selaku ketua PPTK mengatakan, kejadian itu bukan kesalahan pihak pekerja OMS tapi disebabkan banjir besar. “Jadi kami dari pihak kecamatan hanya membantu mencarikan solusi yang terbaik, bagaimana jalan ini bisa tersambung kembali sehingga dengan dana tertinggal dibuat jembatan kayu,” kata Lumbanraja.

Dana pembuatan jembatan kayu bersumber dari dana termin terakhir yang baru saja cair sebanyak 30 persen dari total dana. Oleh empat OMS tersebut, sisa dana digunakan untuk membuat jembatan darurat ditambah bantuan dari Desa Madobag Rp5 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Desa. (spn)

Cuaca Buruk, Pembangunan Pagar dan Jalan Komplek TNS Tersendat MAILEPPET - Pembangunan pagar, jalan dan selokan komplek Taman Nasional Siberut di Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Mentawai baru rampung 40 persen. Terkendalanya pengerjaan proyek karena tersendatnya pasokan material terutama pasir yang didatangkan dari Padang.

Proyek tersebut dikerjakan CV Albanur Zikry dengan nilai kontrak Rp680,8 juta, waktu pengerjaan 90 hari.

Dari pantauan Puailiggoubat, pengerjaan proyek masih berjalan meskipun terkendala kekurangan pasir. “Badai dan cuaca buruk menyebabkan pekerjaan kami terganggu karena kapal sering terlambat membawa material,” kata Badul Saleleu koordinator proyek di lapangan pada 17 November lalu. Namun dia berharap bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai target. (spn)

100 Satgas Penanggulangan Bencana Dilatih MUARASIBERUT - Sebanyak 100 masyarakat Mentawai dilatih menjadi Satuan Tugas Penanggulangan Bencana yang diadakan BPBD Mentawai, di Muarasiberut, 19-21 November lalu.

Para peserta merupakan utusan yang dipilih dari 10 kecamatan yang ada, tiap kecamatan terdiri 10 orang.

Kepala BPBD Mentawai Elisa Siriparang dalam pembukaan pelatihan mengatakan, tujuan pelatihan satgas agar mereka tangguh dalam menghadapi situasi bencana di daerahnya, serta membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana di daerah masing-masing. (spn)

Terlambat, Pembahasan RAPBD 2014 Dijadwalkan Awal Desember Hendri Dori optimis akhir Desember RAPBD 2014 sudah disahkan

FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene

embahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai baru akan dimulai awal Desember 2013.

“Pembahasannya kita lakukan pada awal Desember,” kata Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Hendri Dori Satoko saat dihubungi Puailiggoubat, Selasa, 26 November lalu.

Pembahasan yang direncanakan awal Desember kata Hendri setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) diterima dari eksekutif, “KUA PPAS masuk ke legislatif pada awal Desember, setelah itu baru paripurna nota Bupati Mentawai terhadap KUA PPAS,” katanya.

Terkait besar usulan anggaran pada tahun 2014 belum dapat dijelaskan Hendri Dori, “Karena kalau kita sudah terima nota Bupati, baru kita tahu berapa anggarannya, begitu

P

RAPAT - Anggota DPRD sedang menunggu kehadiran teman-temannya pada pengambilan keputusan soal KUA PPAS, namun hanya bertambah satu orang menjadi 10 orang dan tidak quorum juga nantinya apakah menga-lami kenaikan atau tidak,” katanya.

Meski baru akan mulai dibahas awal Desember, Hendri optimis pengesahan dapat dilakukan sebelum 31 Desember, “Untuk pengesahan kita optimis dapat dilakukan sebelum akhir Desember, dan target kita juga Januari itu program sudah jalan,” kata Hendri, Kamis 28 November.

“Tapi pengalaman kita untuk Mentawai belum mengalami keterlambatan, selalu cepat untuk pengesahannya, terhambat pun itu karena akses kita dengan kondisi geografis yang sedikit menghambat, tentu beda juga dengan daerah lain, yang jelas prinsip kita jangan terlambat,” katanya menambahkan.

Jika merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan RAPBD ini jelas terlambat sebab pembahasan KUA PPAS sudah dilakukan sejak Juli, RAPBD sudah disahkan pada 30 November atau satu bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. Keterlambatan pengesahan APBD 2014 bakal berdampak pada jalannya pembangunan daerah yakni penundaan kegiatan. (o)

Air Bersih Monganpoula Masih Bermasalah FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

SIKABALUAN-Pembangunan sarana air bersih Desa Monganpoula Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Mentawai dari program PNPM-MP Kecamatan Siberut Utara tahun 2011 lalu belum dapat dinikmati masyarakat setempat hingga sekarang.

Hal ini dikatakan Sugeng, Kepala Desa Monganpoula pada Puailiggoubat, Selasa, 29 Oktober lalu.

“Sampai sekarang air bersih belum dinikmati masyarakat karena air tidak mengalir ke titik-titik air yang dibuat di beberapa lokasi perkam-pungan,” katanya.

Dikatakan Sugeng, kondisi ini disebabkan perencanaan dari fasilitator teknis PNPM-MP Kecamatan Siberut Utara pada saat itu tidak tepat melakukan perhitungan dan pengukuran tekanan air dari penampungan menuju titik-titik pendistribusian air, sehingga air tidak mengalir. “Kesalahannya bukan pada pelaku di lapangan tapi kesala-han fasilitator teknis yang salah menghitung tekanan air,’ katanya.

Lebih lanjut dikatakan Sugeng, sejak rampungnya pembangunan sarana air bersih dan tidak mengalir,

masyarakat bersama pelaku PNPMMP telah melakukan gotong-royong bersama untuk melakukan perbaikan sebanyak tiga kali, dan air masih belum juga mengalir hingga ke perkampungan. “Permintaan UPK kita melakukan goro bersama lagi untuk mengalirkan air tersebut dan keperluan yang dibutuhkan sudah ada, namun kita tidak tahu pengadaannya dari mana,” katanya.

Junaidi Sakerebau, Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Siberut Utara mengatakan, kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan pengairan air bersih tersebut sudah dibeli dari sisa material dan anggaran program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2012 lalu. Seperti persediaan semen sebanyak 52 sak, besi pipa, dan konsumsi gotong-royong Rp5 juta. “Dari hitungan kita semen pada program 2012 lalu masih bersisa di TPK 52 sak dan biaya pembelian lainnya, itu yang kita gunakan nantinya,” kata Junaidi.

Namun berdasarkan informasi yang didapat Junaidi, semen untuk perbaikan sarana air bersih tersebut dipinjam oleh pemborong bangunan

AIR BERSIH - Fasilitas air bersih di Sirilanggai yang dibangun dari proyek PNPMMP puskesmas relokasi Sikabaluan dan akan dikembalikan menjelang awal atau pertengahan November. “Kita tidak tahu kenapa TPK meminjamkan semen itu tanpa legalitas dari kita. Ini akan kita bicarakan dengan TPK nantinya,” katanya.

Pembangunan sarana air bersih di Desa Monganpoula sudah dua kali dianggarkan melalui program PNPM-MP yaitu tahun 2008 dan tahun 2011 lalu. Untuk pengadaan

sarana air bersih tahun 2008, air sudah mengalir ke perkampungan dan dinikmati selama enam bulan, namun karena faktor alam, bak penampungan air bersih pecah sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

Tahun 2011 kembali dianggarkan pembangunan sarana air bersih dengan anggaran maksimal satu program Rp350 juta, pekerjaan rampung namun air tidak mengalir. (bs/r)

MENTAWAINEWS Aksi kapal pengebom ikan ini sering terjadi di Mentawai Rus Akbar

im gabungan Polisi Air Kepolisian daerah Sumatra Barat, Polres Mentawai, Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai menangkap dua kapal nelayan yang sedang beroperasi melakukan pengeboman ikan di perairan Pulau Mainuk, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, 19 November lalu.

Kapolres Mentawai, AKBP Denny Siahaan mengatakan, dua kapal nelayan itu sudah menjadi target operasi tim gabungan, karena melakukan pengeboman ikan berulang kali. “Mereka beroperasi kadang sekali seminggu, kadang sekali dua minggu dan kadang sekali sebulan, info itu kita dapat dari anggota kita dan masyarakat setempat,” ujarnya pada Puailiggoubat, Rabu, 20 November lalu.

Menurutnya, dua kapal berawak 13 orang ini ditangkap saat menangkap ikan menggunakan bom. Mereka itu adalah Ismail (38), Rusli (43), keduanya merupakan nakhoda kapal, sementara anak buah kapal Jamaidil Sima-rulang (39), Pudan Hutabarat (24), Rubianto (23), sebagai juru masak kapal. Pelaku lainnya, Suhadah (24), Rizal (42), Rafi (31), Berkat (18), dan Ipul (39) berprofesi sebagai penyelam. Lalu, Yusran Sinaga (37), Dusman (37) dan

Puailiggoubat

NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

6

Dua Kapal Pengebom Ikan Ditangkap di Perairan Siberut

T

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

NELAYAN - Nelayan kecil di Sikakap yang dirugikan akibat aktifitas pengeboman ikan yang dilakukan kapal pencuri ikan dari luar Mentawai Surip (23).

“Kapal nelayan tidak memiliki nama dan surat dokumen, selain itu tim gabungan juga menyita 2 perahu kecil, 12 bom ikan aktif, 2 kompresor lengkap dengan slang sepanjang 100 meter, dan dua ton ikan hasil pengeboman,” katanya.

Saat ini dua kapal tersebut sudah diseret tim gabungan ke Dermaga

Bila Gempa, Warga Mentawai Diminta Ngungsi di Ketinggian 20 Mdpl MENTAWAI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai meminta warga setempat khususnya yang bermukim di pinggiran pantai, segera mengungsi di atas ketinggian 20 meter bila terjadi gempa. Ini menyusul prediksi ahli tentang ancaman gempa 8,9 Skala Richter diikuti tsunami setinggi 10-15 meter.

“Titik aman lokasi pengungsian yakni di atas 20 meter dari permukaan laut (mdpl). Jangan sampai mengungsi di bawah itu, sebab prediksi para ahli bisa saja ketinggian air akibat tsunami melebihi 15 meter dan bisa kurang,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Mentawai, Hatisama Hura, pada Puailiggoubat, 15 November lalu.

Dia menjelaskan, bila bencana tersebut benar terjadi pihaknya akan menghimpun data dari Satuan Tugas (Satgas) BPBD dan Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang bertugas di dusun dan desa saat ini. “Kalau itu sudah selesai yang dilakukan adalah memberikan pertolongan kepada korban bencana, lalu disusul pertolongan medis dan obat-obatan serta logistik seperti makanan dan keperluan korban,” ujarnya.

Untuk mempermudah proses evakuasi, pihaknya memasang rambu-rambu jalur evakuasi menuju tempat tinggi. “Sudah tiga hari ini kami memasang rambu-rambu jalur evakuasi untuk dua kecamatan, Sipora Selatan dan Sipora Utara. Jumlahnya ada 102 rambu penunjuk arah evakuasi dan delapan rambu penanda tempat berkumpul,” katanya.

Dia menguraikan, empat titik kumpul di Kecamatan Sipora Utara adalah di Desa Tuapeijat. Titik pertama di Tower Kilometer (KM) 0 dengan ketinggian 38 mdpl, kedua di KM 3 ketinggian 52 mdpl, titik ketiga di depan Kantor Bappeda Mentawai di ketinggian 60 mdpl, dan terakhir di Dusun Mapaddegat dengan ketinggian 60 mdpl. (rus)

Tuapeijat, ibukota Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Jarak lokasi dengan ibu kota itu 20 mil, kini sedang kita minta keterangan untuk membuat berita acara mereka,” katanya.

Saat penangkapan dilakukan, ada dua kapal yang sedang melakukan aktivitas pengeboman ikan, jarak kedua kapal sekitar 2 sampai 3 mil, ketika satu kapal ditangkap, kapal kedua mencoba

melarikan diri. “Kita bersama tim lainnya mencoba mengejar pelaku tersebut, bahkan personil gabungan ini memberikan tembakan peringatan. Saat pengejaran dilakukan, kapal mencoba membuang bom ikan untuk menghilangkan barang buktinya. Baru setengah jam melakukan pengejaran mereka akhirnya menyerah,” ujar Denny.

Dalam operasi tersebut, tim meng-

gunakan kapal Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai. Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edi Sukarni menjelaskan operasi gabungan itu dimulai pada pukul 09.00 WIB kemarin, tim berangkat dari Tuapeijat, sekitar dua jam atau pukul 11.00 WIB tim sampai di lokasi. “Setelah terjadi penangkapan, dua kapal ikan itu dibawa ke Tuapeijat, pukul 15.30 WIB kemarin, kapal itu baru bersandar, kini pelaku pembom ikan sedang dimintai keterangan,” ujarnya.

Aksi pengeboman ikan di perairan Mentawai itu sudah berulangkali dilakukan yang membuat pemerintah setempat gerah, apalagi lokasi tersebut merupakan tempat wisata bahari, seperti surfing, diving, snorkeling.

“Lokasi itu merupakan lokasi konservasi kelautan yang sedang diusulkan Bupati Mentawai kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejak tahun 2012, namun sampai sekarang Kementerian Kelautan dan Perikanan belum mengeluarkan surat soal penetapan areal konservasi tersebut,” ujarnya.

Ia berharap Kementerian Kelauatan dan Perikanan segera menetapkan areal konservasi tersebut, supaya mendapat pengawalan tidak hanya pemerintah setempat. (rus/o)

Tato Mentawai Akan Dijadikan Batik TUAPEIJAT - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Mentawai berencana menjadikan motif tato Mentawai menjadi motif kain batik khas Mentawai. Ke depan, batik ini diharap menjadi seragam pelajar sekolah dan PNS ataupun perusahaan di Mentawai.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Desti Seminora mengatakan, ide tersebut berawal dari lomba tato batik kreatif yang digelar beberapa waktu lalu. “Awalnya kita membuat lomba tato batik kreatif. Ini bertujuan ingin mengangkat akar budaya kita, salah satunya tato,” katanya di kantor Diskebupar Pemuda dan Olahraga, Selasa, 12 November lalu.

Dengan adanya lomba tersebut, Desti berharap tato Mentawai tidak hilang. “Kalaupun nanti tidak ada lagi yang mentato dirinya, maka ini akan ditransformasikan ke dalam bentuk kain melalui batik, artinya kalau dulu tatonya di kulit, nanti di kain,” katanya.

Menurut Desti, meski kini tato Mentawai dilukis di kain bukan di tubuh, namun motif tato yang digunakan tetap sama seperti gambar binatang dan garis-garis. “Saat ini hasil

lomba itu sedang dibuat menjadi batik tulis di Yogyakarta, ke depan kita ingin batik ini di produksi di Mentawai, maka itu akan ada pengrajin batik di Mentawai,” tuturnya.

Untuk itu, menurut Desti akan dibuat kelompok pembatik yang dilatih, kegiatan ini akan dilakukan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah.

Berdasarkan rekomendasi para juri dalam lomba tato batik, pelatihan pebatik sebaiknya dimulai dari keluarga sikerei dan ahli tato Mentawai.

Penunjukan keluarga Sikerei itu menurut Desti karena mereka sudah dekat dengan tato, artinya mereka sudah bisa mengerjakannya. (rus) FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

BATIK MENTAWAI - Bupati Kepualaun Mentawai, Yudas Sabaggalet (kiri) mengenakan pakaian batik bermotif ukiran Mentawai.

7 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

Pencari Manau Nyaris Tewas SIKAKAP--Rasman (37), warga Bulak Monga, Desa Taikako, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai nyaris tewas setelah urat pembuluh nadi tangan sebelah kirinya karena terkena sabetan parangnya sendiri setelah jatuh saat mengangkat manau.

Menurut korban, insiden itu terjadi pada hari Jumat, 8 November lalu, pada pukul 16.30 WIB. Saat itu ia mengikat manau 10 batang dengan panjang 3,10 meter, disela ikatan manau tersebut ia menyelipkan parang.

“Saat saya menuju sampan untuk membawa manau, saya terpeleset sehingga manau jatuh ke jurang sedalam empat meter, tanpa saya sengaja saya menahan ikatan mana tersebut, parang yang saya selipkan itu akhirnya kena tangan saya,” katanya.

Melihat darah mengucur deras, ia menyampaikan kejadian tersebut kepada sepupunya bernama Gemar, 34 tahun yang sama-sama di ladang. Melihat keadaan itu Gemar langsung bawa korban naik sampan dari perladangan menuju kampung lama Bulak Monga sekitar satu jam perjalanan.

Sampai di perkampungan lama, warga yang sedang mengolah ladang lamanya itu memberikan pertolongan berbagai cara untuk menghentikan darah, mulai dari memakai rambut sampai membalut dengan baju korban, namun darah itu terus mengalir. Akhirnya mereka memutuskan membawa korban ke huntara Bulak Monga di KM 5. “Jarak dari kampung lama huntara itu sekira 2,5 kilometer,” katanya.

Sesampai di lokasi, beberapa warga langsung mencari ojek dan menghubungi puskemas untuk menjemputnya dengan ambulans. Tapi karena ojeknya lama dan korban tidak tahan lagi akhirnya warga langsung membuat tandu dan membawanya sampai di Taikako.

“Pada pukul 23.00 WIB kami baru sampai di mobil ambulans, petugas medis langsung memberikan pertolongan pertama dan membawa ke Puskemas Sikakap,” katanya.

Menurut Dokter Agustin yang memberikan perawatan kepada korban, kondisi pasien sudah membaik dan tidak ada lagi mual-mual. “Ia hanya lemas tapi sudah tidak kritis lagi, mungkin dua atau tiga hari lagi dia sudah diperbolehkan pulang,” katanya. (leo/r)

Sisa Dana Pembangunan Huntap Sudah Masuk ke Rekening Pokmas Pencairan dana sudah bisa dilakukan tapi melalui prosedur dan aturan yang berlaku

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar

isa dana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi 2.072 korban tsunami Mentawai sudah dicairkan ke rekening penerima, pertengahan November lalu. Sebelumnya BPBD Sumbar baru memberikan separuh dari Rp68 juta dana pembangunan rumah bagi tiap keluarga korban.

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet yang juga menjadi Ketua Sekretaris Bersama Rehabilitasi dan Rekonstruksi Percepatan Pembangunan Huntap Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami Mentawai 2010 menjelaskan, dana pembangunan huntap sudah dicairkan 100 persen ke rekening masing-masing anggota Pokmas.

“Dana itu masuk lima hari lalu, lewat bank Nagari dan BRI,” katanya usai peresmian tanda dimulainya pembangunan huntap di Sekber Tuapeijat KM 9, Senin, 18 November lalu.

Meski dananya sudah ada di rekening pokmas, penarikan tidak bisa dilakukan secara keseluruhan melainkan bertahap. Menurut Yudas, pencairan dana harus dengan sepengetahuan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan

S

HUNTARA - Hunian sementara di KM 6 Trans Taikako, Sikakap yang segera diganti dengan hunian tetap (PJOK) huntap. Setelah itu untuk memproses pencairannya, fasilitator akan mendampingi pokmas.

“Untuk pencairan dana itu tidak langsung semua, ada tiga tahap untuk menarik uang, tahap pertama adalah mungkin 30 persen dulu, begitulah selanjut,” ujarnya.

Berdasarkan laporan fasilitator yang diterima Sekber, lanjut Yudas, masyarakat sudah siap membangun huntap. “Saat ini tinggal persoalan harga kayu yang dikelola Primkopad lagi, kita sedang membicarakan berapa harga kayu yang layak untuk warga,” ujarnya.

Meskipun target penuntasan huntap akhir Desember ini sulit dicapai, menurut Yudas prosesnya terus berjalan. “Dana ini dana hibah, jadi Kementerian Keuangan memberikan tenggat waktu sesuai dengan aturannya, jadi kalaupun itu tidak selesai semuanya pada bulan Desember, tapi masih ada peluang menyelesaikan mulai dari Januari sampai Maret, yang jelas kita kerja dulu,” katanya.

Untuk mengejar percepatan penyelesaian huntap, beberapa daerah pemukiman yang tidak perlu dibersihkan (land clearing) seperti Sabbiret dan Saumanganya’

langsung dibangun. Hanya saja menurut Yudas diperlukan pernyataan dari camat daerah bersangkutan bahwa daerah tersebut tidak perlu di land clearing.

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatra Barat, Yazid Fadhli mengatakan, fasilitator harus memahami struktur organisasi yang bergabung dalam rehab rekon agar tidak terjadi tumpang tindih. “Kalau ada kebijakan dari Sekber segera dilaksanakan, marilah kita bekerja bersama demi kemanusiaan dan untuk saudara kita yang menjadi korban tsunami,” katanya. (rus)

Gudang Logistik Bencana Alam Terbakar FOTO:CHRIS/PUAILIGGOUBAT

SIKAKAP-Gudang logistik tempat menyimpan barang bantuan korban bencana di dermaga Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai terbakar pada pukul 06.30 WIB, Minggu 17 November lalu.

Menurut Camat Sikakap Happy Nurdiana, kebakaran terjadi pada pukul 06.30 WIB, warga sekitar pelabuhan menyirami gudang logisitik tersebut dibantu dua unit pompa air. “Api baru padam pada pukul 08.45 WIB,” katanya.

Happy mengatakan, gudang logistik itu berisi mesin genset, kasur, pekakas dapur, kain-kain, baju-baju dan itu sudah disimpan sejak tahun 2010.

“Yang terbakar itu kain-kain dan bajubaju, kita tidak tahu penyebab kebakaran tersebut, mungkin dari puntung

rokok, kita juga belum pastikan,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah kecamatan tidak berwenang menyalurkan bantuan itu, mereka hanya menyiapkan gudang logistik, mengawasi, memantau dan menjaga. “Yang memiliki kewenangan lebih besar itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai untuk disalurkan,” katanya.

Kata Happy, rencana BPBD akan menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat tapi tidak per kepala keluarga melainkan kepala dusun, pengurus gereja dan masjid. Bantuan itu juga akan disalurkan untuk Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai, Selatan dan Sikakap. “Sekarang kita menunggu pihak BPBD Mentawai untuk menyalurkan bantuan tersebut,” ucapnya. (leo/r)

GUDANG - Gudang bantuan di Pelabuhan Sikakap

MENTAWAINEWS Buruh sering ribut saat material proyek masuk pelabuhan Rinto Robertus Sanene

iap kapal atau speed boat sandar di pelabuhan darurat Desa Saibisamukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengantarkan barang dagangan kebutuhan sehari-hari, warga setempat yang lebih dikenal buruh angkut rebutan untuk menawarkan jasa dengan tarif yang bervariasi.

Desakan ekonomi yang menuntut pemenuhan segera ditambah tak adanya organisasi legal yang menaungi aktivitas buruh bongkar muat barang di pelabuhan tersebut menyebabkan mereka saling sikut yang menyulut konflik.

Organisasi pemuda setempat yang dinamakan Karang Taruna pernah menginisiasi pengaturan kerja bongkar muat dengan cara membagi jadwal pekerjaan mereka sesuai dusun, yakni Masoggunei, Simabolak, Saibi Muara dan Pangasaat, namun tak juga mampu mengatasi hal itu.

“Para buruh ini ribut apabila ada material proyek pembangunan masuk, keempat kelompok ini berebutan untuk masuk melakukan bongkar muat, kadang siapa yang akan bekerja belum didata mereka sudah melompat ke dalam speet boat. Kelompok lain yang tidak terima protes ujungnya ribut lagi,” kata Ketua Karang Taruna Saibi, Hengki Telaumbanua ketika ditemui Puailiggoubat di rumhanya di Dusun Simabolak, Saibi, Selasa, 19 November.

Menurut Hengki, kegiatan bongkar muat yang belum berbadan hukum penyebab kekacauan ini meski sudah ada pembicaraan musyawarah karena bebe-

Puailiggoubat

NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

8

Berebut Rupiah di Pelabuhan Darurat Saibi

T

FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

PENAHAN ABRASI - Tembok penahan abrasi di Desa Saibisamukop, Siberut Tengah rapa di antara mereka menyepelekan keputusan itu.

Belum adanya organisasi buruh yang legal, kata Hengki, membuat pemilik material proyek mengabaikan pemakaian jasa buruh yang dinaungi karang taruna, mereka kerap memakai tenaga buruh di luar organisasinya.

Menurut Hengki, laporan itu penting agar organisasi bisa meredam konflik yang terjadi saat anggota bekerja, ia membantah kewajiban lapor disertai wajib setor uang kepada organisasinya.

“Ini juga pemicu ketegangan warga yang menyandarkan hidupnya dari aktivitas buruh bongkar muat, tujuan karang taruna mengharuskan pihak proyek untuk melapor agar bila ada keributan antar buruh bisa dipertanggungjawabkan, jika pemilik proyek melapor, kita dapat mempertanggungjawabkan dan menyelesaikan jika ada keributan, tapi bila tak melapor bagaimana harus dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Di sisi lain, Hengki mengakui, selain memicu konflik, organisasi buruh yang belum berbadan hukum juga tidak mampu meningkatkan ekonomi anggota.

“Karena belum berbadan hukum ekonomi buruh ini tak nyata tapi kalau legalitas sudah ada kita yakin ekonomi akan meningkat sebab sudah ada anggota yang benar-benar berprofesi buruh, selama ini ada proyek masuk semua jadi buruh dan memang legalitas ini belum kita urus disebabkan pelabuhan belum ada tetapi kita sudah memikirkan itu

bagaimanapun legalitas ini demi tertibnya buruh untuk meningkatnya perekonomian,” katanya.

Menurut beberapa warga, organisasi buruh ini pernah dibentuk namun hanya formalitas karena tidak melalui jalur musyawarah warga yang akan dijadikan buruh. Orientasinya saat itu agar mendapat pekerjaan proyek pembangunan jalan dari P2D di Desa Saibi.

Namun isu tersebut buru-buru dibantah Lian Setiar Sagaragara, salah seorang warga Dusun Pangasaat yang juga menjabat Sekretaris Karang Taruna Saibi. “Kita bentuk organisasi buruh ini bukan untuk dapatkan P2D, tetapi melihat aktifitas buruh semrawut maka kita bentuk organisasi ini, namun yang jadi persoalan lagi ketika ada barang pedagang masuk upah buruhnya Rp2 juta setelah dibongkar dan besoknya lagi barang datang, upah dinaikkan jadi Rp3 juta sementara anggota buruhnya bergiliran, buruh sebelummya iri karena mereka hanya dapat Rp2 juta, inilah yang tidak diterima para buruh,’’ jelasnya.

Lian Setiar menyebutkan, ia pernah membentuk organisasi buruh pada 2006 dengan ruang lingkup khusus di Dusun Pangasaat, namun ketika legalitasnya diurus di desa, pemerintah setempat menolak mengakui.

Menurut Lian, organisasi tenaga kerja bongkar muat yang resmi di Saibi sudah layak dibentuk agar aktifitas di pelabuhan darurat terkoordinir dan membawa dampak positif bagi ekonomi warga. (g)

Tiga Kasus Pemerkosaan Terjadi di Mentawai MENTAWAI-Tiga kasus pemerkosaan terjadi di Mentawai selama November ini. Dua kasus terjadi di Sikakap, satu kasus di Siberut Selatan.

Berdasarkan data yang dihimpun Puailiggoubat dari Mapolsek Sikakap, pemerkosaan pertama terjadi pada Sabtu 16 November lalu, korban Bunga (bukan nama sebenarnya) berusia 18, pelakunya M, 27 tahun, warga Sibaibai, Desa Taikako, Sikakap.

Menurut keterangan korban, M datang ke rumahnya pada pukul 09.30 WIB sampai pukul 01.00 WIB dini hari. “Alasannya ia sedang ronda malam, ketika dia datang ke kos-kosan saya dia menggedor pintu,” ujarnya Setelah itu pelaku mengajak korban untuk menemui ketua pemuda, namun M membawa pelaku ke pondok yang ada kebun coklat dengan motor. “Saat itu saya sudah memberontak dan mau

lari, namun pelaku menjambak rambut saja dan menyekap mulut saya, saya terus melakukan perlawanan, tapi karena saya tidak kuat akhirnya saya pasrah,” katanya.

Setelah memperkosa korban, pada pukul 04.00 WIB M mengantar korban pulang. “Pelaku mengancam saya jika perbuatannya ini dilaporkan pada orang lain,” ujarnya.

Tak terima, akhirnya korban melapor pada pamannya F Senin 18 November 2013. Bersama sang paman, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sikakap.

Kapolsek Sikakap, AKP Surya Negara mengatakan, pelaku dijerat dengan pasal 285 dan 289 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara.

“Pelaku sudah dikirim ke LP Muaro Padang, pada 20 November lalu,” katanya.

Kasus kedua dialami anak berusia 5 tahun di Desa Silabu, pelakunya IP (18). Korban diperkosa 24 November lalu.

Surya mengatakan, kejadian ini berawal ketika pelaku IP membujuk korban dengan iming-iming memberikan uang jajan, korbanpun menuruti kemauan pelaku. “Korban diajak di sebuah gedung kosong berjarak 200 meter dari perkampungan,” ujarnya.

Pada pukul 17.00 WIB korban pulang ke rumahnya, orang tua korban curiga melihat kondisi anak yang murung. Kemudian korbanpun dibawa ke bidan desa setempat, hasil pemeriksaan ternyata positif korban pemerkosaan, lalu dilanjutkan pemeriksaan ke puskemas, disana dokter juga mengatakan ada kerusakan pada alat vital korban.

Melihat kondisi itu, orang tua korban langsung menangkap IP dan membawa ke kepala dusun dan kades.

Setelah dilakukan pembicaraan, akhirnya pada Senin 25 November lalu pelaku dibawa ke Polsek Sikakap.

Surya mengatakan, tersangka dijerat UU Perlindungan Anak, Pasal 81 Ayat 1 dan 2, UU Nomor 2 Tahun 2002, Junto Junto Pasal 285. 289 dan junto 293 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 18 tahun.

“Rencana kita 1 Desember 2013 nanti akan kita bawa pelaku ke LP Muaro Padang untuk disidangkan,” katanya.

Kasus ketiga terjadi di Siberut Selatan yang menimpa korban FA (16) di Puro 1, Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan, 13 November 2013.

Kepada Teondorus Tateburuk, pemilik rumah tempat FA tinggal, FA

mengaku telah diperkosa H (24) warga Paipajet, Desa Simatalu, Kecamatan Siberut Barat, pada 13 November. FA mengaku baru mengenal H seminggu sebelumnya.

H menyangkal keterangan FA. Ia mengaku perbuatan itun dilakukan atas dasar suka sama suka. H juga mengatakan keterangan yang diberikan FA itu mengada-ngada, ia menduga ini karena takut sama orang tuanya.

Saat ini pihak korban masih menunggu orang tua dari pihak lakilaki untuk membicarakan keputusan apakah didenda atau diselesaikan secara hukum tergantung dari keputusan bersama.

“Saat ini pihak perempuan masih sekolah seperti biasa dan laki-laki masih bekerja tapi tidak diijinkan keluar dari Dusun Puro,” kata Teodorus Tatebburuk. (leo/spn/r)

9 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

Beberapa kepala desa mengeluhkan tidak meratanya warga yang mendapat jamkesmas, padahal mereka sudah berulangkali memberikan data tersebut kepada petugas.

Banyak Warga Siberut Tengah Belum Dapat Jamkesmas FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

Rinto Robertus Sanene’

artu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dari Dinas KesehatanMentawai untuk pelayanan kesehatan gratis ternyata belum menyentuh semua warga.

Di Siberut Tengah, masih banyak warga yang tidak mendapat kartu jaminan kesehatan ini.

Hary Saputra, staf verifikasi jamkesmas dan jamkesda Puskesmas Saibi membenarkan masih banyaknya warga yang belum mendapatkan kartu tersebut.

Ia menyebutkan, saat ini warga yang sudah menerima kartu jamkesmas di Desa Saibisamukop sebanyak 2.014 orang dan Cimpungan 115 orang serta Saliguma 120 orang, datanya masih berdasarkan data lama. “Kartu Jamkesmas yang baru sudah ada dan sudah diberikan ke tiap kadus untuk dibagikan dan sekaligus mendata dan

K

PELAYANAN KESEHATAN - Pegawai Puskesmas Saibi Samukop memberikan pelayanan kesehatan pemasangan alat KB gratis dalam Program BPMPKB Mentawai yang bekerja sama Dinas Kesehatan Sumbar datanya belum masuk, kalau diperkirakan masih ada 2.000 lebih warga yang belum dapatkan kartu ini,” ujarnya pada puailiggoubat di temui di ruangan kerjanya, Selasa 26 November lalu.

Menurut Hary, kartu jamkesda baru diterima awal November dari Dinas Kesehatan Mentawai dan sudah dibagikan ke warga melalui dusun yakni Saibi Samukop 200 lebih, Saliguma 100 lebih dan Cimpungan 200 lebih dan

Bakau, Pasir dan Kerikil Terus Dibabat dan Ditambang di Maileppet MAILEPPET-Kesadaran masyarakat khususnya di Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan

Mentawai mulai hilang tentang pentingnya pelestarian pohon mangrove untuk mencegah datangnya tsunami,

Tambatan Perahu Guluguluk Hancur SAIBI SAMUKOP-Tambatan perahu di Dusun Guluguluk Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai hancur total dan tidak bisa digunakan lagi hingga sangat membahayakan warga atau orang lain karena tambatan perahu ini satu-satunya tempat singgah bagi orang yang ingin berkunjung melalui jalur laut.

Kepala Dusun Guluguluk Antonius Sadodolu mengatakan, tambatan perahu ini dibangun tahun 2007 dengan panjang 115 meter terbuat dari kayu swadaya warga. “Kami bangun tambatan perahu ini semua swadaya warga dari ide kita dan sekarang sudah hancur,” katanya pada Puailiggoubat di Kantor Kecamatan Siberut Tengah, Rabu 26 November lalu.

Akibat kondisinya yang sudah hancur dan berbahaya, sudah ada korban yang terjatuh hingga luka-luka. “Sudah banyak yang terjatuh di situ dan luka, bila mau ke dusun kita melalui laut pasti singgah di situ, apalagi bagian kesehatan puskesmas kalau datang puskel sudah ada yang jatuh dan kalau melewati tambatan perahu kita harus berhati-hati karena itulah kondisinya,” ujar Kadus.

Kondisinya yang hancur tersebut karena termakan usia yang kerap memakan korban luka-luka, untuk di bangun kembali sudah sering di sampaikan ke Pemerintah Desa dan Kecamatan namun tak terealisasi. “Kita sudah dua kali sampaikan melalui Muserenbang tingkat Desa dan dua kali juga menyampaikan di musrenbang tingkat kecamatan namun terlalu banyak yang jadi prioritas hingga tambatan perahu ini tidak terealisasi’,” ujar Antonius. (rr/r)

pengambilan pasir, kerikil dan batu yang liar sampai ratusan kubik mengkibatkan pengikisan pantai.

Bukan hanya warga Maileppet tapi orang di luar Maileppet yang mempunyai proyek yang besar mengambil material hingga ratusan kubik.

Saat ini sudah banyak pohon mangrove yang tumbang, bahkan habis seperti di muara Maileppet, Patdarai dan Pulau Buggei yang terletak di daerah Gotap dan Limu Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah.

Sementara di Toinong Onai di ujung dermaga Maileppet sudah mulai habis bahkan masyarakat mengambil pasir dan kerikil dengan cara menyelam .

Kepala Desa Maileppet, Idris Siregar mengatakan, kejadian ini ia sudah meminta pemerintah turun tangan dalam masalah ini akan tetapi tidak ada tanggapan. “Saya sudah mempublikasikannya tapi pemerintah tidak ada tanggapan, jadi apalah kuasa saya sebagai kepala desa,”katanya, Senin 18 November lalu.

Demo, warga Maileppet yang bekerja sebagai pengambil pasir dan kerikil mengatakan ia tahu akibatnya tapi ia terpaksa demi memenuhi kebutuhan keluarga. (bbr/r)

datanya juga berdasarkan data lama.

“Kartu jamkesda masih banyak warga juga yang belum dapat, untuk mendapatkan kartu jamkesmas maupun jamkesda, tiap dusun harus mendata warganya dan memberikannya ke puskesmas dan data itu kita kirim ke Dinas Kesehatan Sumbar dan Dinas Kesehatan Mentawai untuk diproses baru kartu itu keluar, jadi tidak langsung dikeluarkan dinas itu tanpa di data dulu,” katanya.

Kegunaan kartu jamkesmas dan jamkesda, menurut Hary, bila ada warga yang sakit dan ada rujukan dari puskesmas dan sampai ke Padang tidak terbebani biaya transportasi dan pengobatan serta biaya obat selama rujukan. “Kalau biaya makan dan minum itu ditanggung pribadi dan keluarga,” jelasnya.

Selain itu, kata Hary, untuk masa berlakunya, kartu jamkesmas berlaku 3 bulan sekali dan jamkesda masa berlakunya akan habis 30 Desember.

“Jamkesmas kalau masa berlakunya habis itu akan diperbaharui kembali sama halnya jamkesda, bila masa berlakunya lewat sepanjang sedang diperbaharui tetap masih bisa digunakan,” katanya.

Sementara itu, pada rapat Forum Komunikasi Kepala Desa se Kecamatan Siberut Tengah yang berlangsung di aula kantor kecamatan Siberut Tengah awal Oktober lalu, kartu jamkesmas dan jamkesda terungkap belum ada dan masih banyak yang mendapatkan dan kartu jaminan kesehatan tersebut Pjs Kepala Desa Saliguma Petrus Luther Satoko mengatakan jamkesmas ini atau yang lainnya yang menyangkut jaminan kesehatan, untuk warga Saliguma tidak ada sama sekali. “Warga kita semuanya tak ada yang dapat jamkesmas ini,” katanya.

Padahal sebelumnya, kata Luther, data warga sudah berkali-kali diminta dan diberikan ke pihak kesehatan terkait kartu jaminan kesehatannya belum ada juga. “Mungkin sudah masuk sepuluh kali permintaan data dan kemudian kita berikan tapi jamkesmas ini tidak muncul-muncul,” ujarnya.

Bukan hanya di Desa Saliguma saja, di Desa Saibisamukop dan Cimpungan juga mengalami yang sama, Kepala Desa Saibisamukop, Masimo Satokonyo mengatakan di Saibi juga masih banyak yang belum dapat jamkesmas ini.

“Warga kita juga masih banyak yang belum mendapat, diharapkan para kepala dusun untuk mendata kembali warga dan sampaikan ke kesehatan,” ujarnya.

Sementara di Desa Cimpungan juga begitu, Kades Yustinus Rencek mengatakan kartu jaminan kesehatan ini masih banyak juga yang belum diterima warga. “Ini menyangkut warga dan jaminan kesehatannya dan harapan kita kadus harus mendata lagi warga agar kita merata dapatnya,” katanya. (r) FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

BAKAU - Sebatang tanaman bakau di pantai Sikakap. Banyak bakau dibabat oknum yang tidak bertanggung jawab padahal tanaman tersebut berfungsi menghambat tsunami

Puailiggoubat NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

10

FOTO:WIKIBLINKS.COM

Gaul, Facebook dan Internet D FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Mark Elliot Zuckerberg

Siapa Orang di Belakang Facebook?

A

da tiga pemuda usia 20-an yang ada di balik facebook.com ini. Mereka adalah Mark Elliot Zuckerberg, Dustin Moskovits dan Chris Hughes.

Semuanya orang Amerika. Dari tiga orang ini, meskipun sama-sama penting kontribusinya, namun yang paling menonjol adalah Mark Elliot Zuckerberg. Sedang kedua temannya mengekor dibelakang Zuckerberg.

Kabar terakhir menyakan bahwa Hugheslah yang membuat situs barakcobama.com. Zuckerberg yang masih 25 tahun dan Yahudi totok ini adalah perancang teknologi informasi sekaligus pemuda berjiwa wiraswasta yang membangun facebook hingga seperti sekarang.

Pada tahun 2006 Zucherberg mencengangkan dunia karenamenampik tawaran Yahoo yang berniat membeli social site yang dibuatnya seharga sekitar Rp 12 triliun.

Di Facebook, Zuckerberg bertanggung jawab untuk urusan garis kebijakan dan penyusunan strategi perusahaan yang kini menjadi rebutan para pemasang iklan dan para investor ini. Atas kecerdasan ini, Zuckerberg telah mendapat julukan sebagai One of the most influent person tahun 2008 oleh majalah Forbes.

Bahkan dalam forum ekonomi Davos 2009, Zuckerberg termasuk dalam daftar pemimpin muda karena prestasi dan komitmennya terhadap masyarakat serta berpotensi menyumbangkan ide untuk membentuk tatanan dunia baru.

Zuckerberg, yang lahir 14 Mei 1984 ini tumbuh di Dobbs Ferry, New York semasa SMA seka mengutak-atik teknologi informasi dan pernah membuat pemutar musik. Synapse, yang mampu melacak selera konsumen soal musik. Jadi selain modal naluri bisnis pengusahanya, dia ternyata menguasai basis teknologi secara praksis.

Jebolan Philiph Exeter Academy, New Hamspshire ini ternyata juga kuliah dari Hardvard University yang masyhur itu.

Namun sialnya, dia drop out, DO!! Sama seperti seniournya Bill Gates. Track record ini seolah semakin mengukuhkah bahwa seorang yang sukses di Harvard University adalah mahasiswanya yang tidak lulus alias DO. Yang berhasil lulus justru masih belum ada yang secermerlang Zuckerberg Bill Gates. (int/prl)

i zaman yang serba canggih seperti sekaini, mustahil jika kita tidak mengenal lagi internet. Hampir di tiap sudut kawasan menjamur warung-warung internet (Warnet). Apalagi untuk yang tidak ingin dikatakan kurang pergaulan, internet seakan menjadi hal wajib yang harus diketahui.

Seiring perkembangan internet yang semakin pesat maka keluarlah istilah “anak gaul”. Jika mereka selalu mengikuti perkembangan yang terjadi maka sebutan anak gaul ini melekat pada diri mereka, namun jika mereka ketinggalan informasi terkini maka akan dicap tidak gaul atau istilah mereka “Nggak Gaul”.

Pergaulan tidak selamanya dilakukan secara tatap muka, namun bisa juga dilakukan di dunia maya, salah satunya melalui facebook.

Facebook yang dirintis pada tahun 2006 untuk umum, pada saat sekarang keberadaannya tidak terkalahkan. Bahkan facebook, menggeser kepopuleran situs jejaring sosial terdahulu seperti friendster.

Jika ditanyakan pada saat sekarang mengenai facebook semua orang pasti tahu, terlepas dari apakah mereka bisa menggunakan atau tidak. Maret 2010 pengguna facebook di tanah air mencapai 19 juta dan menempatkan Indonesia pada urutan 3 dunia setelah Amerika dan Inggris.

Hal ini bisa dimaklumi, mengingat orang Indonesia merupakan

BERGAUL - Sejumlah pelajar SMA N 1 PUS duduk di depan kelas usai pelaksanaan ujian tengah semester beberapa waktu lalu masyarakat yang sosial dan sangat senang berteman serta berkumpul.

Bahkan ada peribahasa Jawa yang mengatakan “mangan ora mangan asal ngumpul” (makan tidak makan asal kumpul) Situs jejaring sosial yang satu ini disebut membawa dampak yang sangat besar, dimana dengan adanya facebook menghidupkan kehidupan sosial di dunia maya.

Terlepas dari itu, dampak lain dari maraknya penggunaan facebook juga dapat membawa dampak yang tidak baik jika tidak cermat dalam menyikapi perkembangan jejaring sosial yang satu ini.

Bahkan kejadian beberapa waktu lalu di Indonesia yang sempat heboh dengan penculikan disebutsebut bermula dari facebook.

Antara pergaulan, facebook dan internet, memiliki kaitan yang sangat erat pada masa sekarang.

Internet bisa menghubungkan dalam sekejap orang dari berbagai belahan negeri. Tentu saja hal ini sangat membantu dalam efektifitas waktu dan biaya. Karena bersifat global inilah internet menjadi inovasi yang sangat berperan cukup besar untuk masyarakat dunia pada umumnya. Internet berisi banyak informasi, mulai dari teks, gambar audio dan lain sebagainya. Saat ini terdapat 30 juta pengguna internet di tanah air dan pertumbuhannya menjadi yang tercepat kedua di Asia Tenggara setelah Vietnam.

Kelengkapan alat untuk mengakses internet dan mudahnya

dalam pengaksesan menjadikan pertumbuhan ini menjadi 1000 persen dalam sembilan tahun terakhir. Luasnya informasi yang dapat diakses dari internet, kadang disalah artikan penggunaannya oleh sebagian orang, melalui situs pornografi.

Untuk mencegah dampak buruk pornografi melalui kommputer dan internet, maka keluarlah UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Maraknya penyebaran video porno melalui internet, membuat menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan edaran untuk memblokade situs porno.

Di kalangan anak gaul, selain memanfaatkan penggunaan facebook, ada lagi yang membuat mereka betah berlama-lama untuk mengakses internet, game online.

Ya, game online merupakan game dari komputer yang dimainkan oleh beberapa pemain secara online melalui internet.

Keberadaan internet, facebook dan game online tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka yang mengaku sebagai anak gaul pada masa sekarang. Namun perkembangan yang sangat pesat ini hendaknya selalu dicermati dengan baik, mengambil manfaat positif dan menghindari hal-hal negatif yang akan ditimbulkan.

Dengan kata lain Anda bisa memulai bergaul sehat dengan internet sehat.

Facebook: Manfaat dan Risikonya

M

ark Zuckerberg pada 4 Februari 2004 untuk pertama kali meluncurkan sebuah situs social networking atau jejaring sosial bernama Facebook. Situs tersebut memiliki 35 juta anggota lebih dari seluruh dunia sehingga membuat situs ini menduduki posisi ketujuh untuk situs yang paling banyak dikunjungi di dunia. Akibat popularitas tersebut selain manfaat Facebook terdapat pula resiko bagi penggunanya.

Jika diakses dalam hal yang positif Facebook mampu menambah teman baru, koneksi, atau menemukan teman lama baik dari SD, SMP, SMA, maupun ketika kuliah sehingga Facebook bisa menjadi ajang reuni bagi siapa pun yang dipertemukan kembali.

Facebook juga bisa menjadi media yang sangat efektif untuk menjalankan usaha bisnis ka-rena promosi makan langsung dilihat ribuan orang.

Promosi yang bisa dilakukan di Face-book ada dua jenis, yaitu yang berbayar dengan yang tidak ber-bayar. Promosi yang berbayar dapat langsung masuk

ke menu pemasangan iklan, sementara promosi gratis bisa dibuat me-lalui dinding status.

Mengundang teman apabila menggelar acara sehingga tidak perlu kesulitan lagi membuat undangan cetak dalam jumlah banyak. Belajar Facebook dapat memperoleh pekerjaan dan dibayar. Beberapa situs seperti Shvoong dan Triond melakukan share dengan Faceook, melalui Facebook pengguna melakukan publikasi tulisan dari Shvoong dan Triond. Tulisan yang dikunjungi akan memberikan masukan uang bagi penulisnya.

Sementara resiko Facebook yang patut diwaspadai adalanya adanya oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan data pengguna facebook apabila si pengguna tidak hati-hati dan

jelas akan merugikan pengguna.

“Mulutmu Harimaumu.” Maka, berhati-hatilah menulis status di Facebook. Sebab ketika tulisan dipublikasikan, maka ribuan mata bertindak sebagai saksi selain tulisan itu sendiri.

Seperti yang dialami Luna Maya di Twitter ketika mencela wartawan infotainment yang nyaris menggiringnya ke meja hijau.

Resiko Facebook yang paling berbahaya adalah kejahatan kriminal, seperti penculikan, pemerkosaan, penipuan, dan pembunuhan.

Jadi, apabila memutuskan ingin belajar Facebook, tidak perlu takut dengan resikonya.

Bersikap hati-hati dan waspada akan membantu Anda meminimkan dampak buruk dari Facebook. (int/prl)

Puailiggoubat NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

Membatasi Pergaulan Apakah Selamanya Baik?

B

anyak sekali perilaku orang tua yang membatasi pergaulan anaknya karena kurangnya rasa percaya orang tua terhadap anaknya dalam hal memilih teman sepergaulan dan takut bila anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas, terutama saat usia anak itu menginjak masa-masa remaja. Namun, pembatasan pergaulan ini hendaknya dilakukan dengan melihat serta mempelajari pergaulan yang dilakukan anak terlebih dahulu.

Jangan sampai dalam melakukan pembatasan pergaulan akan mengakibatkan hal buruk terhadap perkembangan anak, misalnya kurang pergaulan.

Jika pembatasan pergaulan ini memang perlu dilakukan, maka tetaplah memberi keadilan kepada sang anak dengan memperbolehkan bergaul dan mengenal lingkungan yang ada di sekitarnya.

Pembatasan pergaulan ini akan memberikan akibat yang baik apabila seorang anak itu memang

berada dalam lingkungan yang tidak baik, misalnya temannya banyak yang merokok, suka minum-minuman keras atau kenakalan remaja lainnya. Namun adakalanya pembatasan pergaulan seperti ini akan berakibat buruk bagi perkembangan psikologi anak.

Apa yang diketahuinya sangat terbatas.

Pengetahuan mereka hanya terbatas tentang halhal yang ada dalam lingkungan hidupnya yang terbatas itu. Jika Anda tetap melakukan pembatasan terhadap pergaulan anak, maka lengkapilah kebutuhan anak dengan fasilitas yang memungkinkan anak Anda untuk bisa mengakses dan menimba ilmu yang ada di dunia luar meskipun dia berada dalam pengawasan Anda.

Penggunaan metode pembatasan pergaulan ini juga harus dikondisikan dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh anak. Jangan sampai anak yang dibatasi pergaulannya menjadi anak yang kurang pergaulan, serta tidak tahu tentang perkembangan teknologi yang begitu cepat. Meskipun anak yang dibatasi pergaulannya memang terhindar dari ancaman pergaulan bebas, tetapi ada dampak lain yang ditimbulkan dari pembatasan pergaulan pada anak remaja, misalnya anak akan bersikap tertutup bila berhadapan dengan orang banyak serta akan mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan hal yang dipikirkan kepada khalayak umum.

Pembatasan pergaulan boleh saja dilakukan, namun jangan terlalu berlebihan. Pelajari terlebih dahulu cara anak bergaul dan lingkungan pergaulannya, dari situ Anda bisa melakukan pembatasan pergaulan anak agar terhindar dari kenakalan remaja dan pergaulan bebas serta anak yang dibatasi pergaulannya itu tidak kurang pergaulan serta tetap terjaga hubungan sosialnya. (int/prl)

11

Apakah Kamu Sudah Remaja?

M

erujuk pada arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi remaja adalah penggolongan manusia yang berusia 12 tahun hingga 21 tahun. Golongan ini merupakan transisi dari apa yang disebut sebagai masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Seperti halnya masa transisi lainnya, manusia dalam golongan ini pun cenderung tidak stabil dan banyak mengalami goncangan, dikarenakan pijakan yang diandalkan masih sangat goyah.

Dalam cara berpikir dan bersikap masih antara mencoba-coba meninggalkan cara kanak-kanak tetapi belum mau menggunakan cara-cara dewasa yang sebenarnya. Transisi yang terjadi juga merujuk pada perkembangan fisik, dimana pada masa ini anak gadis akan pertama kali mendapat haid, perubahan tubuh dan perubahan suara.

Sedangkan anak laki-laki juga akan tumbuh jakun, tubuh bertambah kekar dan tinggi, kemudian suara juga semakin berat.Dalam masa transisi inilah masalah cenderung banyak terjadi akibat kelabilan emosi mereka. Keinginan untuk bersosialisasi dan mendapat pengakuan akan keberadaanpun semakin kuat.

Mereka tidak mau lagi ikut bersamasama bapak dan Ibu mereka untuk diajak berkunjung ke rumah paman, bibi atau teman-teman orang tua mereka. Pada masa ini, remaja lebih suka bergaul dan bersosialisasi dengan orang-orang yang dianggap sebaya ataupun yang dianggap

teman oleh mereka. Pokoknya yang tidak ketuaan atau juga yang tidak terlalu anak kecil.

Apabila orang tua cenderung memaksa, akibatnya dalam fase ini akan timbul pemberontakan secara emosi karena dianggap bahwa orang tua tidak mengakui integritas pendapat dan keinginannya. Tentu dalam hal ini yang disinggung adalah pengakuan akan keberadaan mereka di dunia untuk dianggap sejajar sebagi manusia.

Manusia dalam fase remaja juga senang sekali berangan-angan akan masa depan atau tentang fantasi mereka akan kehidupan.

Bagaimana menjadi pusat perhatian dan selalu dilihat dan dipuja sekitarnya.

Akibat kelabilan mereka, manusia pada fase ini mudah sekali terpengaruh pada lingkungan sekitar yang mayoritas berada dekat pada mereka. Dikarenakan kecenderungan untuk bergaul dengan orang luar selain keluarga lebih kuat, maka masa ini dianggap cukup berbahaya. Apabila temanteman dekatnya memberi pengaruh yang buruk, maka remaja akan secara mengalir masuk kedalam pengaruh itu dan merasa keberadaannya terancam apabila ia mencoba keluar dari lingkungannya.

Menjauhkan Diri dari Kenakalan Remaja

B

erbagai macam bentuk kenakalan remaja yang terjadi dalam lingkungan remaja seperti tawuran, merokok,konsumsi narkoba atau minuman keras, seks bebas, dan lain sebagainya. Menurut penelitian, semakin tahun angka kenakalan remaja semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh banyak hal seperti pengaruh pergaulan, depresi, kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua, dan lain-lain.

Akibat dari kenakalan antara lain kepribadian yang buruk, penurunan prestasi akademik, hingga bahaya narkoba bagi kesehatan dan mental.

Sehingga kita sebagai kaum remaja alangkah sebaiknya mencegah dan menjauhkan diri dari segala bentuk kenakalan remaja. Caranya bisa memedomani tips berikut ini.

1. Kenakalan remaja paling sering terjadi diakibatkan salah memilih pergaulan. Oleh sebab itu, sebaiknya kita pintar-pintar memilih lingkungan

pergaulan. Misalnya dengan melihat latar belakang kepribadian teman kita atau memperoleh teman dari suatu kegiatan positif, seperti teman les musik atau teman kerja kelompok.

2.Depresi karena masalah kita dengan orang tua atau kondisi lingkungan keluarga seperti perceraian, mudah menjerumuskan kita untuk berprilaku menyimpang sebagai pelampiasan. Maka sebaiknya mengisi waktu dengan segala kegiatan positif yang digemari, seperti latihan musik, melukis, atau membuat suatu penelitian, dan lain sebagainya.

3. Tidak mengunjungi tempat-tempat dimana kenakalan remaja mendapat toleransi. Seperti bar, diskotik atau club malam. Sebab tempat-tempat tersebut memiliki kecenderungan mempengaruhi kita untuk merokok atau mengkonsumsi minuman keras, yang kemudian disusul oleh perlakuan menyimpang lainnya.

4. Tingginya rasa gengsi dan ingin terlihat menonjol diantara teman-teman dengan maksud mencari perhatian, dapat menjadi penyebab melakukan kenakalan.

Oleh sebab itu, lebih baik bergaul dengan teman dari golongan kelas ekonomi yang sepadan.

5.Ketika menjumpai hal atau konflik yang sulit ditemukan solusinya, sebaiknya melakukan komunikasi dengan orang lain yang memiliki kompetensi untuk memecahkan permasalahan.

Seperti orang tua, guru atau saudara, sehingga tidak mencari jawaban sendiri atau dari teman pergaulan yang belum pasti diketahui pola pemikirannya.

6. Bila ingin melihat konser musik atau suatu pertunjukan, alangkah sebaiknya memilih acara yang rendah resiko perkelahian atau terdapat kelompok-kelompok pergaulan remaja nakal. (int/prl)

Sosok

T

amat kuliah dari STIE Darma Andalas, karir Hendri Dori Satoko, mantan ketua Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) ini melejit saat bergabung dengan PDIP. Di usia muda, ia lolos menjadi anggota DPRD Mentawai periode 2009-2014 dan terpilih menjadi Ketua DPRD Mentawai.

Berbekal kepemimpinannya selama mengorganisir Formma, Hendri menjadi nahkoda DPRD Mentawai selama lima tahun.

Diakuinya, pengalaman memimpin DPRD telah banyak memberi pengalaman politik. Meski tidak mudah, ia mengaku kinerja DPRD selama hampir lima tahun ini sudah maksimal.

Kepada Puailiggoubat, ia bercerita soal kinerja DPRD selama hampir lima tahun ini serta pandangannya terhadap Mentawai saat ini. Simak wawancara Puailiggoubat dengan Hendri Dori, pertengahan November lalu di ruang kerjanya di Tuapeijat.

Bagaimana Anda mengukur kinerja DPRD selama hampir lima tahun ini?

Puailiggoubat NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

Kalau saya melihat perda yang kita hasilkan adalah perda yang langsung keuntungan dengan kebutuhan Mentawai, bukan perda yang manfaatnya tidak terlalu luas.

DPRD mendorong pemerataan pembangunan, yang kita lihat dari kegiatan program pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, termasuk juga pembangunan infrastruktur yang dilakukan masyarakat langsung, saya lihat dari tahun 2010 misalnya, pembangunan jalan yang kita perjuangkan bersama dan kita rasakan sekarang memang manfaatnya cukup, kemudian kita

memper-juangkan program Alokasi Dana Desa (ADD), pokok-pokok pemerintahan terendah, pa-yung hukumnya termasuk juga po-kokpokok pengelolaan keuangan daerah, itu sudah selesai.

Secara keseluruhan kinerja DPRD yang saya lihat kita sudah berusaha maksimal, meskipun dalam perjalanannya ada dinamika karena kondisi politik dan situasi yang ada di Mentawai. Itu mesti dipahami tidak mengganggu kinerja, tupoksi utama kita pengangkatan, pengawasan ke legislatif, nah di situ yang saya pikir menjadi tolak ukurnya.

Tapi mengapa Perda yang dihasilkan sedikit sekali, umumnya hanya perda terkait APBD, mengapa demikian?

Itu keliru, saya pikir itu (hanya membuat perda APBD) tidak benar, kita sudah mengesahkan 13 ranperda di tahun 2010, dimulai dari Ranperda Pemerintahan Terendah, 2011 kita mengesahkan

Perda Kependudukan, Perda PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kita sudah menerbitkankan Perda Penyertaan Modal, kita menerbitkan Perda Pajak, Perda Retribusi, dan kita juga sedang menggagas Perda Hari Jadi, Perda Retribusi Parawisata, sekarang tinggal pembicaraan tahap kedua, kemudian kita juga sudah mengesahkan RPJMD, kondisi keseluruhan perda yang kita sahkan yang ada itu tentu kita lihat perda mana yang bisa menyentuh kegiatan pemerintahan, kalau Perda Kependudukan tentu, Pokok-Pokok Keuangan Daerah jelas itu, Perda Retribusi dan Pajak tinggal tunggu 2014 kita realisasikan.

Perda Pemerintahan Daerah misalnya, menjadi rujukan 13 perda diantaranya yang mengatur tata kelola pemerintahan desa, dan yang sudah terwujud itu adalah pemekaran dusun, kemudian pengelolaan ADD desa, kemudian Perda APBD, karena setiap tahunnya ada 3 ranperda yang dihasilkan, kita juga melihat perda yang diajukan sejauh mana dibutuhkan daerah karena biaya pembuatan satu perda mahal. Jangan sampai perda dibuat tapi tidak diaplikasikan.

Terkait menjelang pemilu tahun depan, apakah tidak mengganggu kinerja DPRD? Benar secara politik pasti mengganggu karena masing-masing partai punya agenda politik, apalagi persiapan dan sosialisasi, termasuk juga agenda partai masingmasing di tiap perjalanannya tentu sangat membutuhkan waktu. Anggota DPRD saat ini banyak yang menjadi ketua partai.

Meski demikian, karena tidak ada partai yang mendominasi di DPRD maka itu tidak menganggu kita. Secara keseluruhan saya pikir hal yang wajar, dimana saja setiap kali ada agenda politik pasti mengganggu kinerja DPRD ini. Dua bulan ini sudah ada agenda, salah satunya kita sudah mempersiapkan pembahasan Perda Hari Jadi dan Perda Parawisata, mudahmudahan pembahasannya sesuai target waktu.

DPRD memiliki tugas

12

pengawasan, bagaimana anda melihat kinerja eksekutif?

Kalau saya menilai hasil realisasi kegiatan secara fisik yang sifatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, kinerja SKPD ada, hasil LKPj yang ada memang masih banyak kekurangan, dan perlu dievalusi bersama misalnya realisasi anggaran di SKPD yang menyerap anggaran besar seperti di PU, bidang kesehatan dan pendidikan, dalam evaluasi satu tahun ini ada kenaikan anggaran namun realisasi fisik belum masih kurang seperti putus kontrak, tapi kita lihat grafiknya ada kenaikan, ini terjadi bukan kesalahan SKPD, DPRD, tapi sudah pihak ketiga yang mengerjakan semuanya, selain kesalahan pihak ketiga ada juga ketidaksinergian antara konsultan, juga pelaksana dinas terkait, kita lihat ini tidak saling mendorong, akibatnya di lapangan pun banyak yang tidak tuntas, kita lihat ini salah satu yang mempengaruhi kinerja, kemudian persoalan di personal aparatur pemerintah itu soal ketidakdisiplinan, kami melihat ini perlu dievaluasi. Tolak ukur kinerja akan kita lihat setelah akhir semester, menyangkut realisasi kegiatan dan anggaran.

Apa yang harus dibenahi pemerintah setelah anda melihat kinerja eksekutif?

Yang dibenahi adalah manajemen pemerintahan, manajemen birokrasi itu harus ditata, disiplin birokrasi yang harus ditingkatkan, kemudian pengawasan internal, pengawasan mentalitas aparatur kita yang cenderung bekerja asal, nah itu yang belum saya lihat berubah, jadi bekerja karena oleh sesuatu, bukan karena tanggung jawab, bukan karena pengabdian, ini yang menjadi persoalan di Mentawai, ada juga kecenderungan karena hampir 70 persen pegawai kita dari luar, banyak persoalan dan retorika yang ada ini perlu dikaji melalui reward and punishment oleh kepala daerah.

Tahun depan, sektor apa yang paling pritoritas harus

ke halaman 13

Sosok

Puailiggoubat NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

Di Paipajet, Bojakan kita juga telah dorong pembangunannya. Di Sirilogui sudah ada pembangunan SMP, di Cimpungan sudah ada bantuan tenaga surya, jalan pertanian.

dibangun pemerintah daerah?

Infrastruktur sebagai mana program Bupati Yudas Sabaggalet dalam RPJMD, apa yang prioritas itu sudah tertuang secara teratur dalam APBD, infrastruktur seperti jalan, jembatan pertanian itu yang harus diprioritaskan. Yang saat ini juga sedang berjalan program cetak sawah, DPRD juga sudah cek ke lapangan seperti Siberut, juga di Saibi, di Subelen dan beberapa tempat, dan ini sedang berproses.

Masalah sumber daya manusia juga menjadi kebutuhan kita, kemudian kebutuhan tenaga medis, kebutuhan tenaga pendidikan, di setiap titik masyarakat kita bermukim itu harus ada orang yang mau tinggal di sana untuk mengabdi di sana, kecenderungan sekarang aparat pemerintah kita yang bekerja di sana tidak betah, itu yang menjadi persoalan dan harus menjadi perhatian kepala daerah dan juga timnya. DPRD mendukung peningkatan SDM, lebih kurang kita anggarkan setiap tahun Rp13 miliar dengan menyekolahkan lebih kurang 400 mahasiswa Mentawai. Kita mendorong pemerintah mengontrak 50 orang guru juga untuk menjawab persoalan kekurangan guru, termasuk juga tenaga perawat yang kita kuliahkan melalui program pemda sebelumnya, kemudian penataan birokrasi yang maksimal, ini juga dipicu managerial di tataran birokrat, ini juga menjadi persoalan, ada ketidaksinkronan dan ini menjadi budaya karena terjadi juga sebelumnya dan ini menjadi evaluasi bagi kepala daerah untuk peningkatan indeks prestasi Pemda.

Berdasarkan hasil monitoring DPRD, daerah mana

saja yang jarang disentuh pembangunan?

Kalau dilihat daerah itu pasti beda situasinya, beberapa daerah yang terpencil kini mulai berkembang, misalnya di Sagulubbe’, mereka juga tersentuh pembangunan, kalau saya lihat program P2D, PNPM itu

dikerjakan oleh masyarakat, termasuk juga ada bantuan tenaga surya, bantuan rumah ibadah, kemudian Simatalu, di sana itu tidak ada jalan, sekarang P2D sudah masuk, sudah ada pembangunan pustu, kita juga sudah bangun sekolah di sana sudah bangun pustu, kemudian Sinakak juga sedang berkembang, saya rasa melalui progam pembangunan sekolah, pustu, infrastruktur jalan P2D, itu termasuk daerah yang dikatakan sulit.

Kemudian Matotonan, rumah dinas guru tidak ada, tapi jalan sudah terhubung, nah ini daerah yang saya lihat selama ini kurang mendapat perhatian serius tapi bukan berarti tidak ada perhatian serius tapi memang karena wilayahnya, kemudian juga daerah Salappak, daerah Tinambu, Beriulou, Bosua.

Kalau Simatalu, kita menguliahkan anak-anak Simatalu. Untuk askes transportasi agar bisa lancar, kita membeli KM. Simatalu, itu salah satu siasat kita, bagaimana orang yang ada di Simatalu bisa dapat akses, kalau kita bangun jalan kita juga harus pertimbangkan lokasi Taman Nasional Siberut.

Sekarang soal internal, apa tanggapan anda soal anggota DPRD Mentawai yang sering mangkir rapat dan sidang?

Kalau rapat DPRD, soal pengambilan keputusan tentu melalui fraksi masing-masing setuju atau tidak dalam pengambilan keputusan. Terkait ketidakhadiran saya pikir tidak bisa disamaratakan, anggota DPRD yang tinggal di Tuapeijat, punya rumah dan beban tanggung jawab juga pasti selalu melakukan kegiatan sesuai tanggung jawab masing-masing, persoalannya adalah agenda program setiap bulannya, nah di situ ketidaktertiban anggota dewan ketika kita mengambil keputusan tidak bisa karena ada anggota dewan yang tidak hadir, mungkin hanya 10 atau 11 orang sehingga itu juga mengganggu, tetapi sebenarnya dalam posisi itu juga ada anggota dewan yang ada di Siberut, di Sikakap, mereka pergi ke dapilnya masing-masing.

Ketidakhadiran selama ini tidak menjadi gambaran secara keseluruhan kolektif anggota dewan Mentawai, karena yang konsisten yang ada di Tuapeijat ini cukup banyak juga, kalau yang tidak hadir ya tanggung jawab moral masingmasing. Perso-alan ketidakhadiran anggota dewan secara pribadi itu kembali ke me-reka masing-masing karena

bagaimana pun tanggung jawab moralnya itu melalui fraksi masing-masing untuk mengingatkan anggotanya untuk hadir. Selama ini kita mendorong melalui ketua fraksi menghadirkan semua anggota fraksi dalam rapat dan sidang. Soal ini juga sudah menjadi keluhan di DPRD. Sebagai ketua, apa yang anda lakukan terhadap anggota DPRD yang sering mangkir ini?

Kita mengingatkan melalui partainya selalu. Dingatkan selalu meski nanti ada yang beralasan sakit, tidak bisa hadir secara langsung, tapi kita berharap kalau sudah demikian tentu

partainya bisa mengevaluasi seharusnya, karena ini sebagai representasi anggota DPRD dimana sebagai yang memonitor, kalau pimpinan DPRD itu tidak bisa masuk ke ranah itu karena ada juga posisinya pertanggungjawaban secara moral kepada dirinya sendiri, ketika mereka tidak hadir tentu hak-hak saja yang dia terima, kecuali dia diberhentikan tentu tidak menerima haknya lagi.

Kita berharap partai lebih mengawasi, jika kelakuannya begini ya diganti yang lainlah, supaya yang lain tidak terganggu mengambil keputusan.

DPRD Mentawai juga membuat banyak pansus selama ini, bagaimana hasil kerja pansuspansus itu?

Kalau pansus banyak, sebenarnya pansus ini penamaan saja misalnya pansus LKPj yang sedang berjalan saat ini, lalu pansus PNPM yang sudah final, termasuk pansus RPJMD, kemudian pansus RTRW sedang jalan. Selebihnya dibuat dalam bentuk komisi seperti pembahasan perda melalui komisi masing-masing, karena ini lebih efektif, lintas fraksi ada di sana, lintas komisi ada di sana, semua kegiatan ada disana baik itu pembahasan perda artinya lebih kongkrit.

Kita melihat urgensi pembentukan pansus sekarang ini adalah sesuai kebutuhan kedewanan, misalnya pansus PNPM, ketika kita lihat hasil laporan keseluruhan, ada

13

beberapa kegiatan yang hanya polanya saja apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat, kemudian apakah dikerjakan berdasarkan konsultan. Artinya dalam hal ini ada catatan penting yang perlu disampaikan menjadi bahan evaluasi.

Kita juga ada bahan evaluasi yang meminta kepala daerah bahwa PNPM yang ada kaitannya dengan masyarakat tidak diambil alih oleh fasilitator, keputusan harus melalui MAD, sesuai program yang disepakati oleh masyarakat. Kita mendorong aja pansus itu agar kegiatan bisa terlaksana dengan baik.

(Rus Akbar/o)

BIODATA Nama: Hendri dori Satoko Kelahiran: Saibisamukop, 19 April 1979 Alamat: Tuapeijat Pendidikan: S1 STIE Dharma Andalas Padang Jabatan: Ketua DPRD Mentawai

Puailiggoubat NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

Suparman: Fakultas Hukum Kini Kurang Bersuara PADANG- Keberadaan Fakultas Hukum di Indonesia seakan menjauhkan diri dari peranannya dalam kasus penegakan hukum yang terjadi, seharusnya Fakultas Hukum lebih banyak bersuara dan berteriak, namun mereka lebih banyak berdiam diri dan memilih sebagai penonton.

Hal tersebut dikatakan Suparman Marzuki, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional dan Lokakarya Re-Orientasi Arah Pendidikan Hukum di Indonesia yang bertempat di Aula Balairung Caraka Kampus Proklamator I Universitas Bung Hatta, 26 November.

Suparman mengatakan, jumlah program studi hukum terus meningkat namun lulusan dari pendidikan hukum tersebut tidaklah betul-betul memiliki kemahiran hukum dan yuridis.

Penyebabnya terletak pada ketidaksiapan kurikulum pendidikan hukum yang menekankan mata kuliah kemahiran. Selama ini terpaku pada materi secara teoritis berbasis isi yang hanya mementingkan IPK sebagai salah satu pencapaian lulusanya.

“Seharusnya kurikulum pendidikan hukum di Indonesia itu berorientasi pada kemahiran atau soft skils para mahasiswanya. Penelitian menyebutkan 80 persen dari kemampuan soft skills kita yang kita gunakan untuk meraih sukses itu,” ujar Suparman yang juga dosen Universitas Islam Indonesia ini.

Suparman berharap Forum Dekan Fakultas Hukum bisa meramu suatu kebijakan masalah-masalah hukum sebab dalam perkumpulan ini lebih objektif tidak ada kepentingan siapapun di dalamnya.

Kasus hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi membuktikan perlunya ada perubahan-perubahan dalam proses pemilihan hakim yang benar-benar berintegritas.

“Lebih dari 100 perguruan tinggi di Indonesia telah melakukan kerjasama dengan Komisi Yudisial. Forum Dekan ini juga bisa membuat possition paper mengenai arah kebijakan pendidikan hukum di Indonesia dengan perubahan kurikulum dan mengajukan sistem serta mekanisme dalam pemilihan hakim yang lebih profesional, berintegritas dan transparan,” tambahnya.

Seminar dan lokakarya tersebut dilaksanakan dalam rangka kegiatan Forum Dekan Fakultas Hukum PTN dan PTS seIndonesia sekaligus dalam agenda Bung Hatta Lectur Series untuk menyongsong Dies Natalis ke-33 Universitas Bung Hatta.

Rektor UBH Niki Lukviarman mengatakan, Universitas Bung Hatta saat ini sedang melakukan pengembangan.

“Universitas Bung Hatta akan terus menghadirkan pembicara-pembicara yang berbeda tiap kesempataannya hingga Dies Natalis ke-33 nanti, untuk menambah pengetahuan dosen dan mahasiswa.

Setidaknya dengan pertemuan para dekan fakultas hukum ini dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan pendidikan hukum di Indonseia,” katanya. (rus)

14

Pelantikan PAW Anggota DPRD Mentawai Ditunda FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Nikanor Cs menggugat SK Gubernur Sumbar terkait dengan PAW Rus Akbar

P

elantikan Pengganti Antar Waktu tiga anggota DPRD Mentawai ditunda setelah

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno tentang PAW digugat Nikanor Saguruk, Isar Taileleu dan Er Sapalakkai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketiganya merupakan tiga anggota DPRD Mentawi yang akan digantikan oleh Erol Sondakh, Kurpi dan Dursen.

Ketua DPRD mentawai Hendri Dori Satoko mengatakan, penundaan pelantikan PAW tersebut dilakukan hingga proses gugatan di PTUN mendapat keputusan. “Artinya kita belum bisa mengagendakan pelantikan anggota DPRD Mentawai yang di SK-kan gubernur, sampai putusan PTUN itu keluar,” ujarnya 18 November lalu.

Keputusan itu diambil pimpinan DPRD berdasarkan hasil konsultasi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Mentawai dengan Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat.

Biro Hukum merekomendasikan agar DPRD Mentawai mengikuti SK Gubernur, meski dalam Tatib DPRD menjadi perdebatan pada Pasal 9 Ayat 6 dimana PAW akan berlaku setelah SK ditetapkan, tetapi dalam

EROL SONDAKH SK gubernur, SK itu berlaku setelah pengambilan sumpah. “Kalau kita tetap agendakan di DPRD ini juga nanti dianulir, sebab saat ini masih proses PTUN,” ujarnya di kantor DPRD Mentawai KM 4 Tuapeijat, Senin, 18 November lalu.

Dengan penundaan pelantikan ini, ketiga anggota DPRD yang akan di PAW masih bisa menerima gaji.

“Kita hormati mereka yang menggugat, hak mereka itu akan berhenti setelah pengambilan sumpah dan pelantikan dilakukan, tidak boleh ada kekosongan dewan,” ujarnya.

Sementara pengacara Nikanor cs, Ardyan mengatakan, alasan digugatnya SK Gubernur karena kasus ini sedang disengketakan di

Mahkamah Partai. Mestinya Gubernur tidak boleh menge-luarkan SK sebelum sengketa diputuskan.

“Tapi herannya kenapa SK gubernur keluar, padahal ini sedang proses di Mahkamah Partai, artinya gubernur belum bisa mengeluarkan SK itu sebelum proses hukum di Mahkamah Partai belum keluar,” ujarnya.

Ardyan menduga Gubernur mungkin tidak melihat surat yang disampaikan Nikanor Cs sebelumnya melalui Biro Hukum Pemprov Sumbar, gubernur hanya berpedoman kepada surat DPP PDS saja sehingga ia tidak melihat tiga anggota DPRD ini sedang proses di Mahkamah Partai.

Gugatan ke PTUN dimasukkan 16 November lalu. Pada 26 November, PTUN masih meminta perbaikan isi surat kuasa dan gugatan. “Belum masuk substansi gugatan tersebut, baru tanggal 2 Desember nanti itu akan ada sidang berikutnya,” katanya.

Sementara Erol Sondakh menilai penundaan pelantikan karena adanya upaya DPRD Mentawai mengulur-ulur waktu. “Kami juga melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Sumbar, hasilnya bahwa pelantikan itu terus dilakukan, biarkan PTUN berjalan,” ujarnya. Meski demikian Erol dan kawan-kawan tidak akan melakukan perlawanan kepada DPRD. (rus)

Menkominfo: Semua Alat Komunikasi Mudah Disadap PADANG-Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, alat kamunikasi yang menggunakan teknologi saat ini sangat mudah disadap. Karena itu ia mengingatkan pengguna alat komunikasi berhati-hati. Hal itu dikatakan Tifatul menanggapi terungkapnya skandal penyadapan yang dilakukan lembaga intelijen Australia (NSA) terhadap sejumlah pejabat Indonesia termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Penyadapan itu harus diantisipasi dengan meningkatkan kesadaran kita bahwa penyadapan itu terjadi dimana-mana, kita harus waspada serta terus meningkatkan

teknologi pengamanan kita, itu akan lebih baik,” ujarnya usai membuka acara Kongres VI dan Seminar Besar Nasional Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, di Pangeran Beach Ho-

tel Padang, Selasa 26 November.

Selanjutnya menurut Tifatul, perlu dibuat standarisasi komunikasi yang lebih baik, walaupun selama ini sudah ada standarstandar terutama pejabat tinggi FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

SEMINAR Menkominfo Tifatul Sembiring membukaKongres VI dan Seminar Besar Nasional Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, di Hotel Pangeran Beach Padang

negara, presiden dan wakil presiden, para menteri, pimpinan lembaga negara. “Karena pasti ada yang menyadap, asumsinya seperti itu supaya ada kehati-hatian,” ujarnya.

Tifatul juga mengingatkan pejabat harus hati-hati saat menggunakan alat komunikasi telepon dan surat elektronik. “Kasus ini jangan terlalu berlebihan menanggapinya. Jerman saja negara yang teknologinya jauh lebih maju bisa disadap juga, Perancis juga terkenal negara peluncuran satelit dan pembuat satelit tapi presidennya juga disadap, Meksiko, Brazil, dan beberapa negara Eropa lainnya,” katanya. (rus)

15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

Kasus tertinggi merupakan kekerasan seksual ataupun pelecehan terhadap perempuan

Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumbar Masih Tinggi

Syafril Adriansyah

omens Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat masih tinggi akibat belum adanya payung hukum atas pelanggaran ini.

Direktur WCC Nurani Perempuan Padang Yefri Heriani mengatakan, kasus kekerasan seksual berada pada posisi tertinggi dibanding kasus-kasus kekerasan lainnya terhadap perempuan.

“Belum adanya payung hukum yang memadai merupakan salah satu penyebab tingginya kasus kekerasan yang menimpa kaum hawa ini,” katanya Selasa 26 Oktober lalu.

Berdasarkan catatan Nurani Perempuan sepanjang Januari hingga pertengahan November 2013, terjadi 77 kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat. Sebanyak 34 orang atau 44 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual yang menimpa remaja perempuan, anak perempuan, dan istri.

Kasus kekerasan seksual tersebut terdiri atas perkosaan 22 kasus, perkosaan yang dilakukan bersama-sama 1 kasus, nikah siri yang dipaksa kepada anak perempuan 3 kasus, pelecehan seksual 2 kasus, kehamilan yang tak diinginkan 3 kasus dan kekerasan dalam berpacaran 3 kasus.

Di samping itu, terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 28 kasus, perdagangan manusia 4 kasus,

FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

W

PROTES - Sejumlah perempuan memprotes pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) beberapa waktu lalu. Womens Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat masih tinggi akibat belum adanya payung hukum atas pelanggaran tersebut. kriminalisasi perempuan korban 6 kasus, penganiayaan mantan suami 1 kasus dan kasus kekerasan yang bukan berbasis gender 4 kasus.

Sementara, hasil identifikasi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan terdapat 15 jenis kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Indonesia. Kelimabelas jenis kekerasan seksual tersebut adalah perkosaan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pelecehan seksual, deksploitasi seksual.

Kemudian, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, prostitusi paksa,

Hingga November, Kejari Padang Tangani 690 Kasus Pidana Umum PADANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, mencatat sebanyak 690 kasus Pidana Umum (Pidum) terjadi di Kota Padang yang telah ditangani hingga November 2013 Kepala Seksi Pidum Kejari Padang, Zulkardiman memperkirakan jumlah kasus yang terjadi pada tahun ini relatif sama dengan tahun lalu yakni 743 kasus.

“Sampai saat ini sudah ada 690 kasus. Masih terdapat kemungkinan akan bertambah hingga akhir Desember,” katanya 26 November lalu.

Sebanyak 95 persen kasus tersebut, menurut Zulkardiman telah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah diputus. Sementara sekitar 20 kasus lagi sedang menjalani proses sidang untuk segera diputus.

Dari data Kejari, tindak pidana umum yang yang marak terjadi adalah kasus pencurian dan narkoba yakni mencapai 25 persen.

Namun, ada juga kasus lain seperti pencabulan, pemerkosaan dan penganiayaan.

Atas catatan kasus tersebut, diperlukan upaya dari semua pihak untuk meminimalisir semakin maraknya tindak pidana. “Semua elemen di masyarakat memiliki tanggung jawab, dan peranan penting dalam melakukan pencegahan, guna tegaknya hukum,” katanya. (prl)

pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, intimidasi/serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/percobaan perkosaan.

Selanjutnya penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan kontrasepsi/sterilisasi paksa.

Yefri menilai, dalam hal penanganan

perempuan korban kekerasan seksual di level aparat penegak hukum, telah tampak upaya perbaikan. Namun, para pendamping korban di Nurani Perempuan melaporkan bahwa situasi perbaikan belum merata.

“Korupsi yang menggurita masih menjadi kendala utama bagi korban untuk mendapat keadilan. Di beberapa institusi pemerintah dan institusi penegak hukum, korban masih harus berhadapan dengan sikap aparat yang menyalahkan korban ataupun mendorong mediasi yang justru menghalangi pemulihan hak-hak korban,” katanya.

Ia menambahkan, layanan bagi perempuan korban kekerasan seksual juga sangat terbatas. Unit penanganan pengaduan di kepolisian belum menjadi prioritas dan pusat layanan terpadu yang dikoordinir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kerap terhambat oleh struktur dan dukungan seadanya.

Penanganan kasus semakin rumit ketika kebijakan daerah justru menempatkan persoalan kekerasan seksual sebagai isu moralitas. Belum lagi sikap pejabat publik yang turut melecehkan dan menghakimi korban bahkan mencabut hak-hak dasar korban, semisal hak untuk mendapatkan pendidikan bagi siswa korban perkosaan.

Pada kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (K16HAKtP), Nurani Perempuan kembali menyerukan kepada semua pihak bertindak segera untuk menghentikan menyebarnya berbagai tindak kekerasan seksual.

“K16HAKtP berlangsung setiap tahunnya dari tanggal 25 November, yaitu Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, hingga 10 Desember, yaitu Hari HAM Sedunia. Sejak tahun 2010, Nurani Perempuan mendedikasikan K16HAKtP untuk memfokuskan diri pada isu kekerasan seksual. Dukungan pada K16HAKtP akan turut menentukan keberhasilan untuk segera terselenggaranya penanganan yang mumpuni bagi perempuan korban kekerasan seksual,” jelas Yef. (prl)

Pengaduan Pelanggaran HAM di Padang Cenderung Menurun PADANG - Sebanyak 98 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi di Sumatera Barat (Sumbar) hingga November 2013.

Sebanyak 90 di antaranya dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sumbar sedangkan 9 kasus lagi diadukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Sumbar.

Kepala Komnas HAM Sumbar Sultanul Arifin, Rabu, 20 November lalu mengatakan, dari 90 kasus yang dilaporkan, adanya pelanggaran HAM muncul dari sejumlah kasus yang tengah diselesaikan pihak yang bersengketa.

“Kasus yang sering terjadi adalah permasalahan hak atas tanah, seperti tanah ulayat dan pusako tinggi, yang

dipengaruhi oleh aturan adat Minangkabau,” katanya.

Selain itu, permasalahan lain yang banyak diadukan adalah permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni 20 kasus. Dari 90 kasus yang tersebut, 40 di antaranya telah berhasil diselesaikan serta dua kasus KDRT yang telah dimediasi.

Ia menilai, jika data ini tidak bertambah lagi hingga akhir tahun, jumlah pelanggaran HAM di Sumbar turun terbilang menurun. Pada 2012, Komnas HAM Sumbar mencatat sebanyak 120 kasus yang dilaporkan.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemkumham Sumbar Sudirman Hury Rabu, mengatakan, pihaknya menerima aduan dari 9 kasus pelanggaran HAM yang terjadi

sepanjang tahun ini. Sejumlah kasus yang dilaporkan tersebut adalah permasalahan tanah, kasus anak yang mencari ayah kandung, dan kejelasan dari proses hukum yang sedang dihadapi pelapor.

“Dari sembilan kasus yang ada, dua di antaranya sudah diselesaikan, sementara tujuh kasus lainnya masih dalam proses.” katanya.

Ia menghimbau masyarakat yang merasa dirugikan pihak tertentu untuk melaporkan sehingga bisa ditindaklanjuti. Sebaliknya pihak berkepentingan seperti perusahaan, pemerintah dan aparat kepolisian dan TNI, diharapkan memperhatikan masalah HAM, sehingga tidak merugikan pihak lain. (prl)

Puailiggoubat NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

8

FOTO:REZA/YCMM

Suara Puailiggoubat Lambannya Pembahasan RAPBD, Cermin Buruknya Kinerja Pemerintah dan DPRD

P

embahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mentawai tahun 2014 lagi-lagi terlambat dilakukan. Awal Desember ini, DPRD baru akan menjadwalkan pembahasan RAPBD setelah menerima dokumen KUA PPAS dari eksekutif.

Jika melihat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan ini sangat molor dari jadwal yang ditetapkan pemerintah. Dalam aturan itu dijelaskan penyampaian RAPBD dilakukan selambatnya minggu pertama Oktober. Sementara pengesahan APBD dilakukan selambat-lambatnya sebulan sebelum tahun yang dimaksud atau 30 November.

Lambannya pembahasan RAPBD ini tidak terjadi tahun ini saja. Tahun lalu, pembahasan RAPBD 2013 dilakukan secara marathon dan tergesa-gesa.

Pembahasan hingga penetapan hanya berlangsung dalam hitungan hari saja, yakni 19-24 Desember 2012. Kondisi ini membuat Wakil Ketua DPRD Mentawai Nikanor Saguru kecewa karena pembahasan terburu-buru, anggota DPRD tidak memiliki cukup waktu membahas anggaran yang mestinya menjadi prioritas.

Tidak jelas apa yang menjadi penyebab lambannya pembahasan RAPBD dari tahun ke tahun. Namun alasan bahwa Mentawai yang sulit secara geografis menjadi alasan pembenar keterlambatan tentu tidak elok juga. Mestinya Pemda Mentawai menjadikan ini evaluasi agar kejadian serupa tidak terjadi tahun berikutnya dengan melakukan upaya antisipasi.

Molornya pembahasan RAPBD ini menjadi indikator lemahnya kinerja SKPD dan lemahnya koordinasi di pemerintah.

DPRD Mentawai yang diharapkan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan mestinya harus mendorong Pemda agar tidak lagi mengajukan RAPBD di ujung tahun. Namun lembaga wakil rakyat yang harusnya kritis ini melempem.

Entah karena mereka tidak memahaminya atau memang disengaja, mereka tidak mepersoalkan pembahasan anggaran yang dilakukan hanya dalam hitungan hari saja.

Mestinya DPRD harus meneliti apakah kegiatan yang diusulkan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Apakah program prioritas sesuai dengan hasil musrembang.

Apakah tidak ada kegiatan yang diulang dari tahun sebelumnya, kegiatan yang sama di satu daerah, atau anggaran yang mubazir. Dengan menjalankan fungsinya dalam penganggaran secara berhati-hati, berarti DPRD telah menjalankan salah satu amanahnya sebagai wakil rakyat. z

16

Tarida Hernawati

S

aureinu’terletak di Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Desa Saureinu’ berada di kawasan hutan dan perbukitan yang dilalui Sungai Saureinu dan Sungai Silaoinan. Berdasarkan buku Profil Desa Saureinu’ Tahun 2001, kawasan hutan Saureinu’ yang terdiri dari lembah atau dataran seluas 200 ha, rawa-rawa seluas 100 ha. Kawasan, dan perbukitan seluas 250 ha. Penduduk Desa Saureinu’ berjumlah 264 kepala keluarga atau 1.350 jiwa.

Secara administratif Desa Saureinu’ terdiri dari 3 dusun. Dusun Saureinu’, merupakan pusat desa yang berada di kawasan Sungai Saureinu’. Dusun Sumber, berada di seberang Dusun Saureinu yang dipisahkan oleh aliran sungai Saureinu’.

Dusun Silaoinan, yang berada di kawasan sungai Silaoinan.

Sarana penghubung antara Dusun Silaoinan dengan Dusun Saureinu’ adalah jalan setapak yang melewati perbukitan. Sedangkan sarana penghubung antara Dusun Saureinu dengan Dusun Sumber sebuah jembatan di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tuapeijat. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sioban. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Betumonga.

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Matobe’ Dari ibu kota Kecamatan Sipora, Sioban, Saureinu’ bisa ditempuh melalui jalan darat dengan waktu tempuh 2,5 jam. Jika melalui jalur laut menggunakan mesin boat berkekuatan 15 PK, bisa ditempuh selama 1 jam.

Dari ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tuapeijat, melalui jalur

laut menggunakan mesin boat berkekuatan 15 PK Desa Saureinu bisa ditempuh selama 2 jam.

Desa Saureinu’ dulu dibuka oleh suku-suku yang bermigrasi dari Pulau Siberut ratusan tahun lalu. Arus migrasi mereka terjadi secara bertahap, sehingga ada suku yang dikenal sebagai Si Bakkat Laggai yaitu suku yang pertama kali datang dan sukusuku lainnya yang datang kemudian yang disebut dengan Si Toi. Pemerintahan kolonial Belanda sudah masuk ke Saureinu’ 1930-an.

Belanda meminta pada warga kampung untuk memilih salah seorang dari mereka sebagai Kepala Kampung (si utek laggai). Pada tahun 1984 pemerintahan kampung atau laggai digantikan dengan pemerintahan desa.

Untuk memilih kepala desa dibentuk sebuah panitia khusus. Kepala Desa yang pertama di Saureinu’ adalah Sion Taileleu.

Saat ini, di Dusun Saureinu’ terdapat satu sekolah dasar negeri. Di dusun Silaoinan juga ada sebuah sekolah dasar negeri yang kondisi fisiknya juga tidak jauh berbeda dengan SD di Saureinu’.

Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP, anak-anak Saureinu’ harus bersekolah ke Sioban atau ke Tuapeijat. Taman Kanak-kanak yang bernama TK Kristen Pesat ini sudah ada sejak 15 tahun yang lalu.

Untuk melayani kesehatan masyarakat, terdapat satu unit Polindes.

Fasilitas ini juga dimanfaatkan oleh warga Dusun Sumber dan Dusun Silaoinan yang jaraknya cukup jauh dan melewati jalan yang berbukit.

Hampir seluruh penduduk Saureinu’ beragama Kristen Protestan.

Mereka juga sangat religius. Di Dusun Saureinu’ terdapat satu gereja GKPM

(Gereja Kristen Protestan Mentawai) yang dibangun dengan swadaya masyarakat pada tahun 1960 dan masih digunakan sampai sekarang.

Di Dusun Silaoinan, ada juga sebuah gereja baru, demikian pula di Dusun Sumber ada sebuah gereja.

Selain gereja GKPM ada juga gereja GPdI ( Gereja Protestan di Indonesia ) di Dusun Saureinu’.

Tahun 2002 yang lalu pembangunan jalan di sekitar wilayah pemukiman penduduk melalui proyek P2D sudah selesai dikerjakan.

Selain sarana jalan ada juga 2 bangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) dan 4 saluran air bersih dari dana proyek P3DT tahun 2000 yang lalu.

Penduduk bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk tempat mencuci dan mengambil air bersih. Selain mendapatkan air bersih dari bangunan proyek itu sebagian masyarakat ada yang membuat saluran air sendiri.

Mereka bisa mengambil air dari bukit terdekat dan mengalirkannya melalui selang sampai ke rumah mereka.

Sumber air bersih memang masih cukup banyak di desa ini. Ada juga batang sungai Kaliou yang cukup jernih di dekat rumah penduduk yang bisa.

Kegiatan dan aktifitas kehidupan masyarakat Saureinu’ lebih banyak di perladangan. Tidak banyak lagi kebutuhan yang harus mereka dapatkan dari hutan, seperti bahan obat dan bahan baku peralatan. Karena itu tanah memiliki peranan yang sangat penting terhadap keberlangsungan hidup mereka. Semakin luas mone yang mereka miliki maka akan semakin besar pula sumber penghasilan yang bisa diperoleh. Jenis komoditi sebagai sumber mata pencaharian utama adalah cengkeh,

nilam dan kelapa.

Masyarakat Saureinu’ mengenal ketiga jenis tanaman komoditi itu sekitar tahun 1950-an. Sebelumnya mata pencaharian mereka adalah sebagai pengumpul manau dari hutan.

Pada masa tertentu mereka juga mengumpulkan gaharu apabila ada pedagang yang datang untuk membelinya. Sampai saat inipun sebagian masyarakat masih ada yang mencari manau untuk dijual.

Masyarakat berladang secara tradisonal tanpa menggunakan pupuk buatan. Kondisi tanah yang cukup subur sebenarnya cocok untuk berbagai jenis tanaman komoditi.

Namun masyarakat belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengembangkan mata pencaharian mereka.

Selain beberapa jenis tanaman di atas, ternak babi juga dapat dijadikan sumber mata pencaharian. Sebenarnya hampir setiap keluarga berternak babi tetapi tidak dalam jumlah yang besar.

Paling-paling hanya ada 4 atau 5 ekor babi saja yang dimiliki oleh satu keluarga.

Selain pohon-pohon itu ladang juga ditanami dengan pohon-pohon yang batang kayunya bisa menghasilkan toek. Batas perladangan penduduk biasanya ditandai dengan pohon soppa, sura’ atau gojot yang sengaja ditanam oleh pemiliknya. Jika kita menyusuri sungai Saureinu’ mulai dari hilir sampai ke hulunya kita bisa menemui perladangan penduduk Saureinu.

Dahulu masyarakat hidup berkelompok dalam setiap uma. Uma bukan berfungsi sebagai rumah tempat tinggal seluruh anggota uma. Setiap anggota uma yang sudah berkeluarga memiliki rumah tempat tinggal masing-masing yang disebut dengan lalep. Sedangkan rumah bagi orang yang belum menikah disebut rusuk. Anggota uma juga tidak berasal dari satu suku saja seperti di Siberut. Setiap orang bebas menentukan menjadi anggota uma yang mana saja.

Uma berfungsi sebagai tempat diadakannya pertemuan antara sesama anggota uma ketika memusyawarahkan setiap persoalan. Juga tempat anggota uma mengadakan pesta (punen). Dulu pernah ada 5 uma di Saureinu’ yaitu Taibeu Uma, Taikalacco, Tai-kaguru’, Taikarusuk, dan Taikarusuk Goibok. Sejak revolusi kebudayaan yang dimulai tahun 1954, uma dengan segala fungsinya sudah mulai tidak ada lagi. Bangunan uma yang terakhir ada di Saureinu’ sekitar tahun 1970, yaitu Uma Taikalacco.

Setelah itu tidak ditemukan lagi uma dan rimata di desa ini.

(Sumber: Tarida Hernawati; Saureinu’ Sesuatu yang Hilang; 2004; Yayasan Citra Mandiri Mentawai)

17

Puailiggoubat

NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

PODIUM

Pendidikan Menengah Universal untuk Mempersiapkan Generasi Masa Depan K

etika kebijakan pendidikan dikaitkan dengan generasi masa depan, kebijakan tersebut mempunyai suatu landasan konseptual.

Berdasarkan pada Human Capital Theory, intervensi kebijakan pendidikan merupakan bentuk investasi pada diri manusia. Setiap intervensi pada diri manusia melalui pendidikan akan memberikan nilai balik tidak hanya pada inividu yang mendapatkan pendidikan, tetapi juga pada lingkungan sosial dari individu tersebut. Nilai balik yang dirasakan individu yang mendapatkan pendidikan disebut dengan private benefit, sedangkan nilai balik yang berdampak positif bagi lingkungan sosial disebut dengan social benefit.

Private benefit berupa peningkatan taraf kehidupan inividu yang bersangkutan. Nilai balik tersebut biasanya diukur dengan tingkat kesejahteraan ekonomi karena penghasilannya meningkat seiring dengan peningkatan pendidikannya. Demikian juga dalam konteks social benefits peningkatan jenjang pendidikan warga negara suatu negara akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga negara tersebut, karena peningkatan pendidikan warga suatu negara akan mendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Contoh yang sering digunakan untuk memberikan

ilustrasi kesuksesan telah memasuki dunia oleh: Bambang Indriyanto inveastasi di bidang kerja dan memberikan pendidikan adalah sumbangan dalam Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Kemdikbud negara Jepang dan peningkatan produkKorea Selatan. Per-tumbuhan ekonomi generasi masa depan?. tivitas nasional. pada kedua negara ini bukan karena Hal ini didasarkan pada suatu Meskipun kebi-jakan yang diluncurkekayaan sumber daya alam tetapi argumentasi yang disepakati oleh pada kan oleh Kemdikbud adalah PMU, tentu karena kualitas sumber daya manu- ahli ekonomi pendidikan dan ahli saja tidak dimaksudkan bahwa mereka sianya. Oleh karena itu, pada dekade pendidikan (educationist), dampak dari yag telah terdaftar pada satuan pen80an kedua negara ini disebut dengan investasi pada diri manusia melalui didikan jenjang pendidikan menengah Macan Asia. Kecenderungan yang terjadi hanya berhenti ketika lulus. Justru di kedua negara ini kemudian diikuti oleh kelulusan pada dari satuan pendidikan negara Cina telah mulai menunjukkan jenjang pendidikan menengah menjadi pertubuhan ekonomi yang pesat aspirasi untuk melanjutkan pada jenjang sejak awal tahun 90an. pendidikan tinggi. Pada saat mereka Tentu saja nilai balik tidak telah menyelesaikan jenjang hanya diukur dengan perbaikan pendidikan, ketika itu mereka dimensi ekonomi, tetapi juga telah siap untuk memasuki dunia dimensi lain. Pada negara-negara kerja. yang pendidikan warga negaAgar kebijakan PMU sebagai ranya relatif tinggi, harmonisasi bentuk investasi yang mengkehidupan sosial dan demoantarkan generasi sekarang men-jadi kratisasi dalam kehidupan politikgenerasi masa depan yang kompeten nya juga lebih baik dibanding dengan dan produktif di masa depan terdapat negara-negara yang warga negaranya tiga kriteria yang perlu dipertimbangkan memiliki pendidikan yang relatif rendah. yaitu nondiskrimina-tif, afirmatif, dan Keputusan Kementerian Pendikualitas. Dua kriteria pertama berkaitan dikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pendidikan tidak terjadi pada jangka dengan peningkatan akses. Dengan untuk mencanangkan kebijakan Pendi- pendek, tetapi pada jangka panjang kriteria nondiskriminatif dimaksudkan dikan Menengah Universal (PMU) tepatnya bersifat generasional. Jika untuk memberikan kesem-patan yang merupakan bentuk investasi pada diri PMU tersebut dicanangkan pada saat setara kepada semua warga negara manusia. Pertanyaan yang muncul ini, dampaknya adalah ketika para Indonesia lulusan jenjang pendi-dikan adalah mengapa untuk mempersiapkan lulusan pendidikan menengah tersebut dasar untuk melanjutkan ke jenjang

pendidian menengah. Kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan menengah tidak boleh dibedakan berdasarkan pada warna kulit, agama, suku bangsa. Ketika ada lulusan jenjang pendidikan dasar yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomis, kesempatan yang sama tetap harus diberikan kepada mereka. Kesempatan tersebut diwujudkan melalui kebijakan afirmatif dengan memberikan dukungan finansial kepada mereka. Tanpa bantuan finansial mereka tidak akan mendapat kesempatan yang sama dengan teman mereka yang berasal dari keluarga yang lebih mampu secara ekonomi.

Kualitas pelayanan pendidikan merupakan harga yang tidak bisa ditawar jika ingin menghantarkan generasi sekarang ke masa depan yang lebih kompeten dan produktif. Mutu tidak hanya dimaknai dengan hasil tetapi juga proses. Kurikulum 2013 menjadi titik tolak untuk mengarahkan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu. Tentu saja Kurikulum 2013 akan menjadi titik tolak pelayanan pendidikan menengah yang bermutu ke-tika didukung oleh guru yang kompeten dalam mengajar dan ketersediaan sarana pendidikan yang memadai. (tulisan ini telah dipublikasikan di situs Kemendikbud.go.id)

Puailiggoubat NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

Persiapan UN

SMAN 2 Sipora Tambah Jam Belajar TUAPEIJAT - Menghadapi Ujian Nasional (UN) tahun 2014, kemampuan siswa SMAN 2 Sipora terus digenjot dengan menambah jadwal belajar.

“Untuk persiapan UN kita memberikan tambahan waktu belajar dari jam 14.00 WIB sampai 17.00 WIB dan persiapan ini sudah mulai sejak Oktober lalu,” kata Kepala SMAN 2 Sipora, Bisronel Saogo, Sabtu 9 November.

Selain itu, kata Bisronel, sekolah juga akan melakukan try out pada 25 November mendatang dan Februari 2014 untuk mempertajam nalar siswa. “Saat ini ada 120 orang terdaftar mengikuti UN 2014 nanti, 50 orang untuk kelas IPA dan 70 orang untuk kelas IPS,” katanya.

Bisronel menyebutkan, UN lalu diikuti 124 siswa dan semuanya lulus semua. Ia berharap tahun depan siswa juga bisa lulus semua dan jumlah yang ada saat ini tidak berkurang hanya karena kenakalan remaja dan pergaulan bebas “Sejak Januari saat saya menjabat kepala sekolah tidak ada siswa yang putus sekolah, kita berharap begitu untuk seterusnya,” katanya.

Sementara dari data sekolah itu, jumlah siswa dari kelas I-VI sebanyak 477 orang dan guru sebanyak 46 orang.

Menurut Bisronel, dari segi jumlah, guru sudah mencukupi namun belum memenuhi tuntutan kebutuhan guru karena penyebarannya untuk bidang studi belum berimbang, pelajaran Fisika hanya memiliki seorang guru sementara beberapa pelajaran lain berlebih.

“Kalau dijumlahkan dengan 18 rombongan belajar maka kebutuhan guru Fisika minimal 2 orang, namun karena masih satu, pelajaran belum maksimal,” ujarnya.

Terkait program mahasiswa undangan untuk murid yang akan lulus tahun depan, Bisronel mengatakan sosialisasi sebelumnya telah dilakukan Universitas Andalas, Padang.

“Sosialisasi perguruan tinggi masih secara umum, terkait pilihan jurusan tinggal anak-anak lagi yang menentukan,” katanya.(trs/r/g)

18

Pembangunan Asrama Siswa Sirilogui Terbengkalai Anak-anak terpaksa menumpang di rumah kerabatnya di Sikabaluan, sebagian lagi di kos yang kondisinya kurang layak

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

srama siswa untuk warga Desa Sirilogui yang tengah menuntut ilmu di Desa Muara Sikabaluan belum difungsikan. Asrama yang dibangun tahun lalu dengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) kini rusak di beberapa bagian.

Kerusakan bangunan berukuran panjang 24 meter dan lebar 30 meter tersebut terjadi di beberapa bagian. Misalnya sebagian kaca jendela sudah pecah, kunci pintu rusak, beberapa daun pintu berlobang dan pengecatan dinding bagian belakang tak selesai.

Dari data pengelola PNPM Siberut Utara, pembangunan asrama tersebut menelan dana sebesar Rp350 juta termasuk biaya operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sirilogui sebanyak Rp10,5 juta dan biaya operasional Unit Pengelola Kecamatan (UPK) Rp7 juta.

“Kita tidak tahu apa yang membuat bangunan tersebut tidak

A

PONDOK SISWA- Pondok-pondok siswa di Sikakap dapat dipakai padahal kebutuhan tempat tinggal siswa sangat mendesak, sebagian dari mereka terpaksa tinggal di pemondokan dan menumpang di rumah kerabatnya di Sikabaluan. Permasalahan ini seakan ditutupi oleh pelaku PNPM-MP di Desa,” kata Elon, salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sirilogui, Selasa 29 Oktober lalu.

Elon mengatakan, persoalan ini menjadi topik yang dibahas dalam rapat BPD karena mereka belum mendapat jawaban resmi dari pengurus terkait persoalan bangun-

an tersebut. Menurut Elon, jika masih ada bagian bangunan yang belum selesai atau persoalan anggaran mestinya pengelola kegiatan membahasnya dengan pemerintah setempat untuk dicarikan solusi-nya.

“Tapi semuanya bungkam,” ujarnya.

Puailiggoubat yang mengkonfirmasi Ketua UPK PNPMMP Siberut Utara, Junaidi Sakerebau mengatakan, penyebab keterlambatan penggunaan bangunan karena laporan penggunaan dana dan serah terima bangunan dari PNPMMP ke

masyarakat belum ada.

“Masih ada kegiatan yang belum dipenuhi oleh TPK sebagai pelaksana di desa yakni pengadaan genset yang diubah dengan memasukkan aliran listrik PLN ke asrama belum dilakukan TPK. Untuk itu kami belum mau serah terima sampai semua pekerjaan tersebut dirampungkan,” katanya.

Selain listrik, kata Junaidi, WC asrama juga belum dibuat, sementara mebeler dihilangkan karena dananya dialihkan untuk menutupi pembelian kayu yang harganya melonjak saat itu. (g)

Kadinsos Mentawai: Beasiswa Pendidikan Kewenangan Disdik TUAPEIJAT - Sejak Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah dalam Permendagri No. 39 tahun 2012, kewenangan mengurus beasiswa mahasiswa miskin Mentawai beralih ke Dinas Pendidikan, tidak lagi Dinas Sosial.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mentawai, Paulinus Sabelepangulu mengatakan, sebelum ada perubahan Permendagri, dinasnya sempat menjadi penanggungjawab pemberian beasiswa mahasiswa miskin.

“Kami mengelola secara teknis, memverifikasi dan mengevaluasi bantuan, setelah itu kami ajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

sesuai Permendagri, dananya sendiri berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD),” kata-nya ketika ditemui Puailiggoubat di kantornya, Kamis, 14 November Menurut Pauli-nus, dana hibah dan bansos memiliki atu-ran yang jelas dan di-serahkan ke Satuan Kerja Perangkat Di-nas (SKPD) terkait.

“Misalnya, dana bantuan petani miskin diserahkan ke dinas pertanian begitu juga dana beasiswa pendidikan dikelola dinas pendidikan, ini bukan tupoksi kami menangani pendidikan, sekali pun mahasiswa miskin itu tetap dinas pendidikan,” ujarnya.

Mengacu pada PP 48 tahun 2008 tentang pendanaan pen-didikan, kata Paulinus, pada pasal 27 yang ber-

bunyi baik yang miskin maupun yang berpres-tasi itu tetap dinas pendidikan tersebut, prog-ram terkait yang mena-ngani masalah pendidi-kan itu berada di Ke-mendiknas. ”Kalau kita juga yang bayar ini akan bermasalah, kalau ini dicairkan oleh dinas kami, maka ini pasti langsung menjadi bahan peme-riksaan penegak hukum karena data itu sudah ada di tangan kapolda, jak-sa, tidak sama dulu yang tanpa Permen-dagri.

Bansos ini sangat rentan berma-salah kalau tidak sesuai hukum, memang kita tidak korupsi namun kebijakan yang salah membuat kita masuk ke penjara,” katanya.

Paulinus mengatakan, jika kepala daerah membuat aturan yang jelas, pihaknya juga tidak akan takut men-

cairkan dana yang sempat dipercayakan kepada mereka. “BBM hingga sekarang belum duduk, kalau pun ini dipaksa untuk dicairkan saya berani mundur saja daripada bermasalah dengan hukum, saran Kemendagri juga kita bekerja sesuai dengan tupoksi,” katanya.

Terkait pencairan dana, kata Paulinus, pihaknya telah diperingatkan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumbar agar hati-hati. “BPK mempertanyakan apa tujuan pencairan beasiswa dan apa yang dicapai Pemda dalam pemberian beasiswa ini, kemudian standarisari pemberian beasiswanya bagaimana, selanjutnya jika beasiswa ini didapatkan semua mahasiswa per kecamatan apa aturannya dan bagaimana teknik yang digunakan, nah ini aturan yang harus dibuat secara jelas,”

ujarnya.

Paulinus menyebutkan, Tupoksi Dinsos hanya menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti putus sekolah, yang saat ini tengah pendataan berupa anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak jalanan, disabilitas, anak korban tindak kekerasan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, lanjut usia, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, mantan napi, penderita HIV, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah, korban bencana alam, fakir miskin, komunitas adat terpencil, ini yang jadi kerja kami.

“Jadi kami tidak lagi menangani bansos pendidikan,” katanya. (trs/g)

19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

Bank Nagari Tuapeijat Salurkan Dana CSR untuk Beasiswa SAIBISAMUKOP - Sebanyak 15 siswa di Kecamatan Siberut Tengah yang terdiri dari SD, SMP dan SMA menerima dana Corporate Social Rensponcibility (CSR) sebesar Rp11.250.000 dari total dana Rp100 juta yang dicairkan dari Bank Nagari Cabang Tuapeijat, Senin, 4 November.

Dana CSR tersebut diberikan kepada siswa yang berprestasi dan dan tidak mampu di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk siswa SD masing-masing menerima Rp500 ribu, SMP menerima Rp750 ribu dan SMA menerima Rp1 juta. Dana tersebut dikelola Cabang Dinas Pendidikan masing-masing.

Sementara di Siberut Tengah, penyerahan bantuan kepada 15 siswa dilakukan bertepatan kegiatan pencanangan bulan bakti gotong royong yang ke-10 tingkat kabupaten yang dibuka Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet di Desa Saibi Samukop, Siberut Tengah, Senin, 4 November Dana tersebut masing-masing diberikan kepada 5 siswa tiap jenjang sekolah di Siberut Tengah. Bantuan senilai Rp2,5 juta untuk SD diberikan kepada Aron, Johanes, Bruno, Ariel, dan Doni dari SDN 01 Saibi Samukop. Penerima SMP yakni Piterson, Johannes, Susi Susanti, Yashinta, dan Sepriguimean dari SMPN 1 Siberut Tengah dengan total dana Rp3.750.000.

Sementara untuk SMA dengan dana senilai Rp5 juta diberikan kepada Arjuna, Dedi Juliasman, Gerpasius, Fitri dan Rentina dari Siswa SMAN 1 Siberut Tengah.

Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet dalam sambutannya mengatakan, guru-guru harus mengajarkan hidup hemat kepada siswanya. “Saya berharap guru-guru mengajak anak sekolah menabung dan untuk siswa yang menerima bantuan ini pergunakanlah dan manfaatkanlah dengan baik sesuai kebutuhan,” katanya.

Arjuna, salah satu penerima bantuan di SMAN 1 Siberut Tengah mengaku senang karena dengan adanya uang tersebut ia dapat memenuhi beberapa kebutuhan sekolahnya yang belum ada. “Bantuan ini sangat berguna karena kebutuhan sekolah saya bisa tertutupi,” ujarnya. (rr/g)

Krisis Guru, Pemkab Mentawai Rekrut 50 Guru Kontrak Krisis disebabkan jumlah guru yang belum mencukupi ditambah penyebaran yang tidak sesuai komposisi kebutuhan sekolah

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene

ekurangan guru di sekolah- sekolah Mentawai memaksa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai merekrut guru kontrak sebanyak 50 orang pada tahun ini.

Sekretaris Dinas Pendidikan Mentawai Besli T Oinan mengatakan, dinasnya telah memprogramkan perekrutan guru tetap nonPNS sebagai solusi menutupi kekurangan guru sekolah di Mentawai.

“Guru yang telah kita rekrut tersebut kita ambil dari anak-anak yang dikuliahkan Pemda di PGSD sejak tahun 2007, orangnya telah ditetapkan,” katanya ketika ditanya Puailiggoubat, Rabu, 13 November.

Guru tersebut, kata Besli diprioritaskan penempatannya di sekolah yang masih banyak kekurangan tenaga pengajar seperti di Desa Sinakak Kecamatan Pagai Selatan, kemudian di Sikakap dan

K

AWASI UJIAN - Seorang guru di SMAN 1 PUS mengawasi ujian siswa. Sampai saat ini jumlah guru di Mentawai masih belum mencukupi Sikabaluan (Siberut).

Selain ke 50 guru yang telah direkrut, lanjut Besli, pihaknya juga telah merancang kegiatan perekrutan guru yang baru dengan syarat berlatar belakang pendidikan guru dan telah mengabdi minimal dua tahun telah melaksanakan kegiatan mengajar di sekolah, “Durasi kontraknya kita berikan per satu tahun dan akan diperpanjang jika kinerjanya baik,” ujarnya.

Besli menyebutkan, permohonan perekrutan guru kontrak pada 2014 menunggu tahapan pembahasan antara Bupati

Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet dan DPRD terkait alokasi anggaran guru tetap nonPNS dalam APBD Mentawai 2014.

“Kalau diharapkan maksimal saya rasa belum ya, namun ini bagian dari upaya kita untuk mengatasi kekurangan guru, dan tentu kembali lagi ke hati nurani untuk mengabdi, sedangkan PNS saja belum tentu kita bisa jamin melaksanakan tugas dengan baik, kalau pelaksanaan tugas itu tidak lepas daripada hati, tapi saya yakin mereka dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, apalagi basisnya adalah guru.” katanya.

Di SMAN 2 Sipora Kecamatan Sipora Utara, jumlah guru sebanyak 46 PNS dan 6 orang guru honor.

Jika dilihat dari jumlah, kata Bisronel, kepala sekolah di SMA itu, sudah tercukupi namun namun komposisi guru tidak relevan “Beberapa bidang studi gurunya justru berlebih, namun guru mata pelajaran Fisika hanya satu orang sehingga pelaksanaan pelajaran belum maksimal karena siswa yang mesti diajar sebanyak 18 rombong belajar , paling tidak kita butuh tambahan satu orang lagi,” katanya, Sabtu, 9 November. (g)

Bosda dan Asrama Solusi Kurangi Angka Putus Sekolah di Mentawai TUAPEIJAT - Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Kabupaten Kepulauan Mentawai dan pembangunan asrama siswa menjadi kebijakan pemerintah kabupaten ini untuk mengurangi angka putus sekolah di daeranya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Besli T Oinan mengatakan, kedua program ini merupakan jawaban dari hasil monitoring mereka yang menemukan fakta banyak anak putus sekolah yang disebabkan biaya dan sulitnya akses ke fasilitas sekolah maupun fasilitas pemondokan.

“Harapan kita dengan berjalannya program ini, angka putus sekolah dapat ditekan sehingga kualitas pendidikan di Mentawai makin meningkat,” katanya saat ditemui Puailiggoubat di kantornya di KM 4 Tuapeijat, Rabu,

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

BESLI T OINAN 13 November Besli menyebutkan, pemberian dana Bosda disesuaikan dengan jumlah siswa di sekolah, “Maksimal per sekolah seperti SD itu sekitar Rp25

juta,” ujarnya.

Penyaluran dana Bosda, kata Besli dilakukan dua kali dalam satu tahun atau satu semester satu kali langsung kepada rekening sekolah penerima.

Bagi anak yang sudah putus sekolah diakomodir ke dalam program pendidikan luar sekolah berupa paket A, B dan C. ”Bahkan yang kita bantu melalui dana Bosda tersebut sudah ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, berarti niatnya bersekolah sangat tinggi. Selama ini belum ada masalah serius tentang penyalahgunaan dana tersebut, kendala yang sering terjadi hanya keterlambatan pemberian laporan penggunaan dana dari sekolah,” katanya.

Sementara pembangunan asrama siswa, menurut Besli ditujukan untuk memfasilitasi siswa dari daerah yang jauh agar mereka gampang mendapatkan pondokan dan terhindar dari pergaulan bebas selama mereka sekolah dan jauh dari orang tuanya.

“Asrama yang kita bangun untuk

siswa SMP karena belum semua daerah yang terlayani fasilitas jenjang pendidikan ini, lokasi pembangunan kami usahakan di tengah agar relatif gampang dijangkau anak-anak dari berbagai kampung,” jelasnya.

Besli mengatakan, sejauh ini pihaknya telah membangun asrama SMP di Desa Sinakak, Pagai Selatan, Siberut dan direncanakan tahun ini juga akan dibangun dua asrama dan penambahan rumah dinas guru.

Lanjut Besli, selain meningkatkan pendidikan formal, pihaknya juga sedang membidik peningkatan pendidikan anak berkebutuhan khusus atau pendidikan anak disabilitas yang fisiknya terbatas.

“Saat ini kita mendata jumlah anak disabilitas di Mentawai, tapi dari hasil sementara jumlahnya tidak banyak,” katanya. (trs/g)

PENDIDIKAN Tahun Depan, SD di Mentawai Serentak Pelajari Bumen TUAPEIJAT-Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai berencana menerapkan pelajaran budaya Mentawai (Bumen) menjadi pelajaran muatan lokal wajib dipelajari seluruh SD di daerah ini pada 2014.

“Kita siap terapkan, tinggal menunggu tahapan penyelesaian workshop, kemudian pemenuhan buku referensi, tahun depan sudah bisa jalan,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai Besli T. Oinan, Rabu, 13 November.

Sebelum memulai penerapan Bumen, kata Besli, kegiatan akan diawali pengenalan pelajaran ini karena tidak semua guru yang mengerti. Dengan dukungan referensi pelajaran yang memadai, menurutnya pelajaran akan berjalan lebih lancar.

Besli menyebutkan, pelajaran budaya Mentawai sudah diterapkan di Pulau Siberut. Saat ini Dinas Pendidikan Mentawai tengah menggodok referensi dan bahan ajar dibantu Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM). “Mereka (YCMM) sudah membantu beberapa buku, namun kita perlu lebih banyak lagi,” ujarnya.

Selain belajar dari buku referensi, lanjut Besli, pihaknya akan merekrut guru-guru yang sudah pernah mengajarkan pelajaran ini untuk berbagi pengalaman dengan guru lain untuk mendukung kelancaran pelajaran.

Menurut Besli, pelaksanaan penerapan pelajaran ini juga sebagai langkah menjalankan amanat yang tertuang dalam dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Mentawai 2011-2016. “Yang jelas kita tetap komit karena Mentawai adalah budaya kita,” katanya. (trs/g)

Puailiggoubat

NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

20

Gaji Guru PAUD Terkendala Perda FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Penganggaran gaji guru PAUD dalam APBD Mentawai tersandera Perda yang belum ada Rus Akbar

P

erangkat hukum yang belum ada menyebabkan gaji guru Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) di Mentawai belum dianggarkan secara penuh dalam APBD Mentawai. Hingga November 2013, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai tak sanggup memberi gaji guru PAUD. Di hadapan perwakilan guru PAUD di Mentawai, Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Mentawai Sermon Sakerebau mengatakan, pihaknya hanya sanggup memberikan dana sebesar Rp100 ribu per bulan untuk satu orang guru.

“Prosedur pembiayaan guru PAUD sebatas bantuan saja, sampai saat ini yang membuka dan menyelenggarakan PAUD dan TK baru di tingkat masyarakat,” katanya saat membuka Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Anak Usia Dini di Wisma Bintang, Tuapeijat, Senin, 18 November.

Sermon mengapresiasi semangat guru PAUD dan TK di Mentawai meski pemerintah hanya memberikan bantuan dana yang sangat kecil kepada guru-guru tersebut.

“Meski kondisi seperti ini, ibuibu guru PAUD dan TK terus

PELATIHAN GURU PAUD - Bupati Kepulauan Mentawaui Yudas Sabaggalet (tengah) memberikan sambutan saat acara Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Anak Usia Dini di Wisma Bintang, Tuapeijat bersemangat mengajarkan anak-anak kita, sebab pendidikan anak usia dini merupakan landasan mereka ke depan, kita juga meminta para guru untuk bersabar, sebab mendidik anak usia dini yang masih labil membutuhkan kesabaran,” ujarnya.

Sementara Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan, gaji guru-guru PAUD dan TK akan dibahas Pemda, yang terpenting saat ini guru mengajar anak dengan baik sesuai dengan karakter Indonesia.

“Jika para guru salah mendidik anak, maka 20 tahun ke depan dia akan mengalami kesulitan,” katanya.

Bupati menyebutkan, untuk saat ini pihaknya tengah berkonsultasi dengan daerah lain terkait Peraturan Daerah yang melandasi penganggaran

gaji guru PAUD. “Kita terus mengupayakan untuk mencari dan menyusun aturan yang bisa memberikan komitmen pondasi untuk gaji para guru ini,” ujarnya.

Menurut Yudas, kecerdasan orang Mentawai tak perlu diragukan karena beberapa mahasiswa yang dikuliahkan di Institut Pertanian Bogor (IPB) indeks prestasinya mencapai 3,3.

“Itu bukti orang Mentawai itu cerdas, begitu juga di Universitas Negeri Jogyakarta (UNJ) IP-nya rata-rata mulai dari 2,8-3,14, jadi didiklah anak-anak dengan karakter Indonesia,” ujarnya.

Terkait anggaran, Ketua DPRD Kepulauan Mentawai Hendri Dori Satoko menyebutkan, pernah diusulkan dana senilai Rp1,4 miliar untuk

PAUD dalam APBD dalam bentuk bantuan stimulan insentif guru PAUD, namun tidak bisa dianggarkan sebab undang-undangnya tidak sesuai.

“Nanti kita dan bupati akan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) selesai itu maka dipastikan sudah masuk di Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Mentawai untuk menetapkan menjadi Perda,” ujarnya.

Menurut Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kepulauan Mentawai, Mateus Lanjau, PAUD dan TK di Mentawai saat ini sebanyak 42 lembaga, sampai bulan Oktober 2013 ada 4.775 siswa dan guru 435, hampir 80 persen guru PAUD dan TK adalah tamatan SLTA. (g) FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

28 Siswa Miskin SMAN 2 Sipora Dapat BSM TUAPEIJAT-Sebanyak 28 siswa SMAN 2 Sipora mendapat dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang disalurkan melalui sekolah.

Jumlah tersebut menurut Kepala SMAN 2 Sipora, Bisronel, berkurang dari jumlah yang diajukan yakni sebanyak 40 siswa. “Yang kita ajukan itu 40 siswa namun yang berhak menerima hanya 28 siswa, penerimaan dana bertahap, tahap pertama itu Rp500 ribu dan tahap kedua sebanyak itu juga, masing-masing siswa mendapat Rp1 juta dalam satu tahun,” katanya saat ditemui Puailiggoubat, Sabtu 9 November.

Bisronel mengatakan, siswa yang menerima BSM tersebut merupakan hasil seleksi dari sekolah dengan kriteria orang tuanya meninggal dan kurang mampu secara ekonomi.

Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan

Mentawai, Besli T Oinan menyebutkan, siswa penerima BSM sesuai dengan yang diajukan sekolah masing-masing. “Ini program dari Kementerian Pendidikan, dan data itu ada di sekolah masing-masing karena langsung berhubungan dengan sekolah, Dinas Pendidikan sebatas mengawasi,” katanya, Rabu13 November.

Dalam SK Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1515/D2/KU/ 2013 yang ditantangani Haris Iskandar tertanggal 3 Juni 2013 tentang siswa penerima bantuan siswa miskin (BSM) SMA tahun 2013 tahap II ditetapkan sebanyak 145.234 siswa dari 415 kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan jumlah dana sebesar Rp 72.617.000.000.

Dari jumlah penerima tahap II

tersebut, Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapat kuota penerima sebanyak 92 siswa dengan jumlah dana sebesar Rp46 Juta. Dana tersebut disalurkan melalui Kantor Pos dan dicairkan langsung oleh siswa atau melalui kuasa kepada kepala sekolah masing-masing.

Sesuai SK tersebut pencairan dana untuk kelas X dan XI tahun pelajaran 2012/2013 diberikan sekaligus dua semester, yakni untuk semester II tahun ajaran 2012/2013 dan semester I tahun ajaran 2013/2014 masingmasing sebesarRp 1 juta per siswa.

Sementara untuk kelas XII diberikan satu semester, yakni untuk semester II tahun pelajaran 2012/2013 masingmasing sebesarRp 500 ribu per siswa Sementara penerimaan tahap III, kuota penerima BSM SMA di Kabupaten Kepulauan sebanyak 112 siswa dengan jumlah dana keseluruhan

SISWA - Sejumlah pelajar duduk di depan SMAN 2 Sipora. Tahun ini, sebanyak 28 siswa menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Rp116 juta yang ditetapkan dalam SK Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1665/D2/KU/2013 tertanggal 11 Juni

2013 yang ditandatangani Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Harris Iskandar tentang siswa penerima bantuan siswa miskin (BSM) SMA tahun 2013 tahap III. (trs/g)

Puailiggoubat NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

Beras akan dilabeli khusus dengan ciri khas Mentawai Rus Akbar Bambang Sagurung

emerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menargetkan produksi 3.000 ton beras dalam 1.000 hektar sawah selama masa kepemimpinannya hingga 2016 mendatang.

“Target Pak Bupati selama kepemimpinannya, mencetak sawah 1.000 hektar, tapi saya pernah menawarkan 1.600 hektar, namun beliau tidak mulukmuluk hanya 1.000 hektar,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Mentawai, Novriadi saat ditemui Puailiggoubat di kantornya di KM 4 Tuapeijat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Selasa 11 November.

Dengan sawah seluas itu, menurut Novriadi, Mentawai tidak akan butuh bantuan beras miskin, dengan begitu biaya distribusi raskin yang besar dari Padang sampai ke desa-desa di Mentawai tak diperlukan.

“Kalau kita lihat biaya distribusi 3.800 ton raskin sesuai kuota kita tiap tahun, itu menghabiskan dana miliaran, dana terserap untuk biaya tranportasi yang besar, itupun hanya uang hilang saja,” ujarnya.

Akibat biaya tinggi, bupati mencanangkan pembukaan sawah di Mentawai dari pengalihan biaya distribusi raskin tersebut. Tahun ini Pemkab Mentawai, kata Novriadi, menargetkan 355 hektar sawah di beberapa daerah, yakni Saureinuk seluas 100 hektar, Desa Muntei di Siberut Selatan 100 hektar, Katurei, Siberut Barat Daya 30 hektar, Saibi 30 hektar, Sirilanggai dan Malancan 30 hektar serta Sigapokna dan Tiniti 30 hektar.

Pemkab Mentawai Targetkan Produksi 3.000 Ton Beras FOTO:REZA/YCMM

P

SAWAH BARU - Gerti, Ketua Gabungan Kelompok Tani Dusun Silaoinan, Desa Saureinu di depan areal persawahan 67 hektar yang baru dibuka “Yang luasnya 30 hektar itu sudah ditanam, hanya di daerah Muntei itu lahannya dibuka baru dan pekerjaannya sangat berat, dari 100 hektar maksimal yang baru dibuka 40 hektar, di Saureinuk dari 100 hektar yang bisa dibuka tahun ini 72 hektar, namun tahun depan kita akan terus membuka lahan sawah seluas 400 hektar, dananya telah dianggarkan ke APBD Perubahan,” jelasnya.

Novriadi menyebutkan, biaya pembukaan lahan seluas 1 hektar sebesar Rp7,5 juta, jika dihitung luas 1.000 hektar untuk produksi rendah saja maka akan menghasilkan gabah kering sebanyak 3.000 ton.

“Kalau selama setahun dua kali panen maka kita bisa menghasilkan

6.000 ton gabah kering dan setelah diolah menjadi beras kita bisa menghasilkan 3.000 ton beras dalam satu tahun, itu hitungan produksi terendah sebab lahan masih baru,” katanya.

Kalau 1.000 hektar dengan asumsi produksi yang rendah dengan sawah baru, kata Novriadi, akan menghasilkan 3 ton per hektar satu kali musim, dihasilkan 3.000 ton gabah kering.

Agar petani bisa sejahtera, Novriadi menyarankan membuka usaha sawah dengan membentuk perhimpunan sebab akan relatif kuat. “Di sentra-sentra produksi seperti di Saureinuk itu akan dilengkapi sarana pertanian, irigasi jalan usaha tanah, bangunan saung tani, heler.

Bupati berkeinginan produk tani ada

Batra, Ulat Sagu yang Kian Diminati

B

atra atau tamra begitulah orang Mentawai menyenya merupakan sejenis ulat yang dihasilkan dari batang sagu yang sengaja dibusukkan.

Batra di Mentawai merupakan salah satu sumber protein yang dikonsumsi penduduk setempat selain ikan dan daging. Bentruk batra mirip dengan ulat sehingga orang sering menyebutnya ulat sagu.

Proses terbentuknya batra tidak susah, penduduk tinggal menumbang batang sagu menurut kebutuhan mereka dan dibiarkan membusuk sekitar dua bulan, atau jika musim hujan proses ulat sagu ini lebih cepat hanya

21

membutuhkan satu bulan. Menurut kepercayaan setempat, ji-ka sagu yang ditumbang bertepatan ada orang meninggal di kampung itu, proses sagu menghasilkan ba-tra hanya butuh waktu tiga minggu dan jumlahnya lebih banyak.

Jika dulu batra hanya dikonsumsi, namun saat ini batra mulai dikomersialkan beberapa warga yang dijual kepada warga lain menjadi sumber ekonomi. 1 kantong plastik ukuran kecil mereka jual Rp10 ribu.

Salatiel, salah seorang penjual batra dari Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan mengatakan, mereka menjajakan batra kepada warga Desa Maileppet dan Puro. Satu hari, batra yang terjual 10 hingga

12 kantong.

“Pekerjaan ini baru saya lakoni satu minggu dan semua laku ter-jual, tapi kalau lagi sepi kadang hanya terjual 5-8 kantong asoi,” katanya kepada Puailiggoubat 16 November lalu.

Menurut Salatiel, hasil penjualan batra cukup ampuh menutupi kebutuhan dapur rumahnya sebab saat ini dirinya dan warga lain belum bisa ke ladang coklatnya di Bat Mara karena musim hujan yang membuat jalan ke sana terendam.

“Hasil kebun juga tidak bisa kering sehingga belum bisa dijual karena hujan terus,” ujar Jutnan, warga lain. (spn/g)

label khusus beras Mentawai, seperti karung-karung beras yang dikemas menjadi beras Mentawai dan organik tidak memakai pestisidasi artinya beras yang keluar itu sudah dikemas dan memiliki label Mentawai,” ujarnya.

Novriadi menyebutkan, kondisi sawah yang baru dibuka belum memiliki irigasi, rata-rata masih tadah hujan, pihaknya berencana membuat irigasi sederhana sebab kalau irigasi teknis itu kewenangan Pekerjaan Umum, selain itu akan membuat embung dan pompa air serta pipa untuk mengaliri sawah, itu juga bisa bermanfaat untuk bertani dengan tanaman lainnya.

Saat ini dinas pertanian telah menyalurkan bantuan benih padi seba-

nyak 5,5 ton dan sudah disebar ke seluruh Mentawai yang membuka sawah, juga obat-obatan untuk petani.

Di Dusun Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, masyarakat telah berhasil merehabilitasi sawah seluas 30 hektar dari 80 hektar sawah yang ada dari program rehabilitasi sawah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Dispertakbun) beranggaran Rp540.353.000 dari APBD Mentawai 2013.

Kepala Dusun Sirilanggai, Psalmen mengatakan, sawah seluas 80 hektar itu ditinggal petani selama 5 tahun silam yakni 2010 karena kekeringan akibat pembangunan jalan dan drainase dari Sirilanggai ke Terekan Hulu “Masyarakat mulai merehabilitasi sawah 2 bulan lalu, awal November kami mulai menanam yang terlibat juga cukup banyak, jadwal penanaman juga tepat karena saat ini musim hujan, “ katanya Rabu, 6 November lalu.

Dari pantuan Puailiggoubat, penanaman sawah dilakukan secara berkelompok yang didominasi perempuan, masing-masing mengelola sawah seluas 1 hektar.

Kepala Desa Malancan, Barnabas Saerejen berharap pemerintah segera menyediakan saran pendukung menjelang panen seperti mesin perontok dan penggiling padi.

“Ini sangat penting bagi masyarakat karena dengan sokongan sarana yang ada membuat masyarakat lebih bersemangat, beberapa malah berniat memperluas lahan persawahan,” katanya. (g) FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

MENCARI BATRA - Mencari batra di sagu di Desa Beriulou, Kecamatan Sipora Selatan

22

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

Penyakit Ancaman Pengembangan Budidaya Perikanan Indonesia JAKARTA - Ancaman penyakit ikan menjadi momok pengembangan usaha budidaya perikanan karena dalam waktu singkat penyakit ini mampu menghancurkan usaha budidaya di suatu wilayah bahkan sebagian wilayah negara.

Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, jenis penyakit berbahaya yang masuk ke Indonesia yakni, Ichthyophtirius multifiliis, Lernaea cyprinacea, White Spot Syndrome Virus (WSSV), Viral Nervous Necrosis Virus (VNNV), Koi Herpes Virus (KHV), dan Taura Syndrome Virus (TSV), yang disebut penyakit ikan eksotik.

Untuk mencegah penyeberangannya, KKP melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) dan Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB) terus melakukan pemantauan penyebaran penyakit ikan di se-luruh kawasan budidaya.

“KKP juga melakukan koordinasi pemberantasan penyakit dengan Dinas Kelautan dan perikanan provinsi hingga kKabupaten, terma-suk pelaku usaha pembudidaya ikan maupun eksportir dan importir ikan di setiap daerah,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sharif C. Sutardjo di Seminar Na-sional Penyakit Ikan Karantina, di Jakarta, Selasa, 26 November.

Sharif menyebutkan, wabah penyakit ikan pernah menghancurkan perikanan di Indonesia, antara lain virus ikan Koi penyebab kematian massal sampai 95 persen mas dan koi di Indonesia.

Pada 2002, penyakit ini menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp100 miliar di Jawa Barat.

Sharif mengatakan, saat ini penyakit baru muncul dan menyerang tempat budidaya udang yang dikenal dengan Early Moratality Syndrome (EMS) atau Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS). Penyakit ini mampu menyebabkan kematian fatal udang umur 20 - 30 hari.

Pemerintah, kata Sharif telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/KEPMEN-KP/2013 yang menetapkan EMS/AHPNS sebagai Hama dan Penyakit Ikan, udang dari negara sumber penyakit ini ditolak masuk Indonesia.(kkp/g)

13 Kelompok Nelayan Mentawai Dapat Bantuan Rp1,1 Miliar Bantuan diharapkan meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan di Mentawai

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

PEDAGANG IKAN Pedagang ikan di Dusun Kampung, Desa Tuapeijat, Sipora Utara. Sebanyak 13 kelompok nelayan di Mentawai memperoleh batuan dengan total Rp 1,1 miliar

Rus Akbar

inas Kelautan dan Perikanan Mentawai menyalurkan bantuan uang tunai senilai Rp1,1 miliar dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan dana aspirasi DPR RI. Bantuan tersebut diberikan kepada 13 kelompok nelayan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang disalurkan melalui rekening masing-masing.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Mentawai Edi Sukarni mengatakan, penerima bantuan merupakan peserta Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan dana aspirasi dari DPR RI sebanyak delapan kelompok dan lima kelompok budidaya ikan tawar.

“Untuk 8 kelompok ini mendapat dana Rp800 juta, satu kelompok mendapat Rp100 juta, dan lima kelompok budidaya ikan tawar mendapat Rp300 juta, satu kelompok mendapat Rp60 juta,” katanya usai acara penyerahan bantuan tersebut, Senin 18 November.

Agar dana digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan, kata Edi, tim dari DKP Mentawai akan melakukan pengawasan dalam membeli barang kebutuhan nelayan.

“Kita akan melakukan pendampingan selama pembelian alat tangkap dan kebutuhan lainnya, nanti bukti penyerahan dan pembelian itu akan diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan prosesnya juga akan menjalani audit, agar dana ini sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

D

Sementara Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet yang menyerahkan bantuan tersebut mengatakan dengan adanya bantuan tersebut bisa mengubah nasib para nelayan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

“Pergunakanlah alat tersebut untuk mengubah kondisi ekonomi masyarakat nelayan di Mentawai,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan kelompok nelayan untuk menggunakan dana ini sebaik mungkin, “Jangan sampai diselewengkan, kalau dulu tidak ada audit keuangan, sekarang itu diaudit, polisi dan kejaksaan akan mengecek pemakaian uang tersebut,” katanya.

Kepada DKP, Yudas meminta untuk aktif mendampingi masyarakat yang menerima bantuan tersebut, agar bisa dipakai dengan tepat dan dimanfaatkan untuk mengubah kehidupan. “Jika ini berhasil pasti akan ditambah lagi, dan saya berharap nelayan nanti berubah menjadi pedagang ikan,” katanya.

Delapan kelompok penerima bantuan tersebut berada di wilayah Kecamatan Sipora Utara dan Selatan, yakni Kelompok nelayan Mukere Baga dan Gora Baga dari Nemnemleleu, Roroi Baga (Mara/ Monga), Paurekat Bagat (Matuptumen), Karonietta (Matobe), Koral Biru (Berkat). Sementara penerima dana aspirasi DPR RI yakni kelompok nelayan SimoleMoile (Tubeket) serta Semangat Maju (Masabuk).

Sebelumnya pada 2012, bantuan sejenis diberikan kepada 12 kelompok nelayan di dua wilayah yakni Siberut Utara dan Sikakap.

Pada 2011 dana bantuan diterima 5 kelompok dari wilayah Pagai Utara dan Sipora Selatan Sementara dana bantuan untuk kelompok budi daya ikan tawar tahun ini diberikan kepada 5 kelompok yakni Kelompok Suka Maju, Nila, Margo Mulyo, Crescen, empat kelompok tersebut ada di Kecamatan Sipora Utara, dan satu kelompok lagi di Kecamatan

Sikakap bernama Kelompok Havmas.

Dua tahun sebelumnya, bantuan juga pernah diberikan kepada satu kecamatan secara berturut-turut.

Pada 2012 bantuan diberikan kepada 3 kelompok nelayan budi-daya ikan air tawar yakni kelompok Maju Bersama yang membudida-yakan ikan air tawar dan dua kelompok lagi melakukan budidaya ikan laut, yakni kelompok Musara Sita dan Seiya Sekata. Tahun 2011 ada 10 kelompok nelayan di Sika-kap menerima bantuan, semuanya budidaya ikan kerapu.

Selain bantuan uang tunai, tahun ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga memberikan bantuan kepada nelayan sebanyak 109 mesin long tail yang tersebar di empat kecamatan, Sipora Utara 13 unit, Siberut Tengah 49 unit, Siberut Barat 19 unit dan Sikakap 28 unit.

Selain itu pemerintah juga membantu 90 unit mesin 5 PK, di tiga kecamatan, Sipora Utara 26 unit, Sipora Selatan 26 unit dan Siberut Barat 38 unit. (g)

Pengangguran dan Anak Terlantar Mentawai Dipelihara Dinas Sosial TUAPEIJAT - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai membina anak putus sekolah dengan melatih mereka keterampilan bekerja dan membuka usaha sendiri. Program ini merupakan bagian pemberantasan pengangguran di Mentawai yang dimulai tahun ini.

“Kami sedang menangani anak terlantar dan putus sekolah, mereka sedang pelatihan di BLK di Lubuk Alung, dan penanganannya bertahap mulai satu, dua hingga tiga bulan,

kemarin kami kirim sekitar 16 anak,” kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Paulinus Sabelepangulu di Tuapeijat, Rabu 13 November.

Selain yang sedang pelatihan, kata Paulinus, pihaknya tengah mendata beberapa anak putus sekolah dengan batas umur 18 tahun untuk dibina.

“Kriteria lain anak tersebut belum kawin yang akan kita ikutkan dalam pelatihan seperti otomotif, bengkel las, memperbaiki sepeda motor, dan berba-

gai macam pelatihan,” ujarnya.

Bagi perempuan, lanjut Paulinus, mereka akan diberikan kursus menjahit selama 6 bulan dan program tersebut telah dimulai pada Juni tahun ini.

“Semua biaya hidup Dinsos yang tanggung, mereka hanya belajar saja di sana,” jelasnya.

Menurut Paulinus, dengan program ini anak-anak tersebut memiliki ketrampilan untuk membantu dirinya sendiri dan mampu membuka usaha sendiri sehingga angka pengangguran di

Mentawai diminimalisir.

Dinsos, kata Paulinus, telah memiliki akses online di bursa pencari kerja, “Jadi yang cari kerja dapat di cek secara online, ini bagian kerjasama kita dengan Kementerian Tenaga Kerja, ini upaya saya menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Mentawai,” katanya.

Paulinus mengatakan, anak-anak yang telah dibekali ketrampilan akan terus didampingi oleh Dinsos hingga mereka mandiri. Mereka, akan dibantu

untuk mendapatkan pekerjaan yang tepat, kesepakatan itu telah tertuang dalam MoU antara dinas dan sianak.

“Kalau mau kerja di Jepang maka kita kursuskan bahasa Jepang dulu setelah lulus baru kita kirim. Kami menjamin perlindungan untuk anak yang akan dikirim ke luar daerah hingga luar negeri agar kasus penganiayaan TKI tidak terjadi, kita melalui jalur resmi, karena kita melalui keterampilan, dijamin aman oleh negara tempat mereka bekerja” ujarnya.(trs/g)

23

Puailiggoubat NO. 277, 1 - 14 Desember 2013 FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Suara Daun Roberta Sarogdog

Simulasi Bencana Agar Masyarakat Tetap Siaga

B

I

stilah tabu digunakan menyangkut hal-hal terlarang. Sistem tabu sering dipakai untuk mempertahankan norma-norma hukum yang berlaku. Di Mentawai, istilah yang dipakai untuk menunjukkan tabu adalah Keikei. Istilah untuk menunjukkan sesuatu yang suci adalah Suru dan sesuatu yang telah menjadi suci disebut Masuru. Di kehidupan kebudayaan masyarakat Mentawai, banyak sekali hal yang dianggap tabu.

Tabu Bagi Ukui Ukui sebutan bagi laki-laki yang sudah menikah yaitu bapak keluarga. Seorang ukui harus menaati tabu-tabu seperti tersebut di bawah ini; 1. Terlarang menghujamkan sesuatu ke dalam tanah atau menanam sesuatu, membunuh binatang apa pun, ular atau kodok. Kalau ia tidak menggubris larangan-larangan itu, maka anak-anaknya akan jatuh sakit.

2. Terlarang memakan makanan yang bernajis, seperti tupai, tikus, kura-kura, ikan yang sudah busuk, binatang yang mati lemas atau dijangkiti penyakit wabah, serta dilarang pula memakan makanan asin.

Kalau semua larangan itu tidak dipatuhi, roh-roh umat akan marah dan berakibat anak-anak akan jatuh sakit.

3. Bagi orang laki-laki yang sudah kawin, dilarang berzina.

Pelanggaran itu mengakibatkan rohroh akan marah, dan mendatangkan malapetaka yang besar bagi mereka, bahkan bisa mematikan orangtua dan anak-anak kecil.

terlambat.

Tabu Bagi Rimata Rimata selaku imam suku dan kerei sebagai pembantunya dalam mempersembahkan kurban, selain dari tabu yang dikenakan sebagai ukui, ditambah beberapa tabu lainnya; 1. Rimata tidak boleh memegang sesuatu yang bernyala. Kalau ingin merokok, harus orang muda yang memasangnya dan memegang korek api. Kalau Rimata memegang sesuatu yang panas di tangannya, semua anggota keluarga akan demam.

2. Rimata tidak boleh menimba air, memberi makan babi dan ayam.

Tidak boleh memancing dan berburu selama ada punen kecuali luar dari punen.

3. Pekerjaan Rimata harus dilaksanakan oleh anak-anaknya. Kalau tidak punya anak, digantikan keponakannya. Pembantu-pembantunya juga tidak boleh memberi makan binatang peliharaan, tapi tidak dilarang berburu.

Tabu Bagi Perempuan Hamil 1. Laki-laki yang istrinya sedang hamil, tidak boleh bekerja keras di ladang, dilarang memancing dan mengumpulkan kayu api. Semua larangan berlaku empat bulan terakhir kehamilan istrinya.

2.

Saat istri mengandung, suami dilarang memakan daging monyet an kura-kura, makan di beranda uma, membersihkan tempat makanan, menyapu dan membuat simpul jerat ikatan tali serta menangkap ikan. Kalau ia tidak menaatinya, dapat mengakibatkan anaknya mati atau kelahirannya

Tabu Bagi Perempuan Hamil dan Melahirkan 1. Saat hamil perempuan dibebaskan adri setiap pekerjaan berat.

Ia tidak boleh mendekati bangkai, bergaul dengan sembarang laki-laki, kecuali laki-laki yang sudah berkeluarga, berlari menghadap matahari atau duduk membelakangi api, membuat simpul jerat tali, bercocok tanam dan mencuci sagu.

2. Perempuan melahirkan anak dalam keadaan duduk, dibantu oleh perempuan lain. Kalau dalam melahirkan ada kesulitan, segala sesuatu tertutup yang ada di dalam rumah harus dibuka dan semua ikatan harus dilepas serta dipotong.

3. Sesudah bayi lahir, tali pusat dipotong, ari-ari atau plasenta ditimbun abu, dimasukkan dalam sebuah tabung bamboo dan disimpan di atas perapian. Anak-anak atau bayi yang lahir mati dibuang ke dalam hutan. Bila ibu mati waktu melahirkan, Menurut Loeb, bayinya harus dibunuh dan dikuburkan bersama ibu. Kalau tidak dilakukan demikian, kelakuan ibu yang telah mati itu akan mencari anaknya dan dapat menganggu dan berbahaya.

4. Sehari sesudah melahirkan anak, ibu harus membawa bayi itu ke sungai dan tinggal dalam air selama satu hari. Dia diperbolehkan pulang hanya untuk makan. Hal tersebut dilakukan selama tiga bulan, bahkan sampai bayi itu dapat berjalan sendiri. Kalau hari hujan, hal tersebut tidak dijalankan.

Sebelum anak itu pandai berjalan, kakinya tidak boleh kena tanah.

Tabu Sesudah Melahirkan 1. Sesudah istri melahirkan 6 sampai 10 bulan, sang suami tidak boleh mendekati istrinya. Kalau dilanggar, anak yang baru lahir bisa sakit dan meninggal.

2. Orangtua tidak boleh marah.

Kalau mereka marah menjadi tabu melakukan penebangan pohon pisang, membuat keranjang, kandang babi, sampan dan lain-lain.

Waktu mereka menenabg pohon itu, sampah tidak boleh dibuang ke sungai. Sebab apabila dikotori airnya, roh-roh akan memanggil roh air, untuk menganggu orangorang kampung.

3. Seorang ayah yang istrinya baru melahirkan, kalau ia bepergian ke hutan, harus mempercepat perjalanan. Kalau ada sepotong ranting dan dahan kayu yang jatuh, ia harus menginjaknya, dan mengikat erat-erat cawatnya, supaya roh-roh tidak menganggu jiwa anaknya.

4. Orangtua dilarang berteriak di muara, harus hati-hati jangan sampai perahunya karam di laut.

Anak-anak dilarang berteriak di pantai. Bila orangtua pergi ke ladang dan laut untuk bekerja, harus memakai topi, supaya anaknya tidak kena sengatan terik matahari.

Tapi kalau sudah berada di kampung tidak boleh memakai topi lagi.

(Sumber: Stefano Coronese, Kebudayaan Suku Mentawai, 1986, Penerbit Grafidian jaya Jakarta)

elajar dari bencana alam yang terjadi di Aceh beberapa tahun silam dan bencana alam lainnya yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia meninggalkan pengalaman yang sangat luar biasa terutama soal kesiapan dalam menghadapi bencana alam.

Awalnya soal kesiapsiagaan menghadapi bencana tak pernah terpikirkan oleh kita dan bahkan seolah tak berguna memikirkan bencana, apa lagi mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana itu, mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana apa tidak salah?. Tidak mungkin karena soal bencana adalah urusan alam dan Tuhan.

Ternyata setelah belajar dari itu, kini semua daerah bahkan dunia menghimbau semua elemen masyarakat untuk selalu siaga dalam menghadapi bencana sebelum bencana itu datang.

Di Mentawai, siaga bencana sangat sering kita dengar, Bahkan masyarakat Mentawai sudah membangun kesiapsiagaan, jika terjadi gempa kuat mereka segera melakukan evakuasi ke lokasi yang sudah ditetapkan.

Dalam rangka mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, beberapa waktu lalu di Tuapeijat digelar simulasi gempa dan tsunami. Pelaksanaan simulasi dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Respon positif didapat dari masyarakat yang bersedia ikut partisipasi meskipun hujan deras.

Simulasi bencana ini sangat penting dilakukan di daerah rawan secara rutin. Sebab dengan simulasi atau latihan, masyarakat terlatih menyelamatkan diri saat bencana dan pemerintah memiliki respon baik dalam melakukan penanganan saat bencana dan pascabencana.

Semoga simulasi serupa dilakukan di kecamatan lain di Mentawai. Kita tentu berharap masyarakat, pejabat pemerintah merespon kegiatan ini dengan baik agar masyarakat Mentawi siap saat bencana itu datang.

Mari melakukan simulasi agar masyarakat tidak lupa dan selalu siaga. Salam siaga, dan salam tangguh demi kemanusiaan.z

Pariwara

Puailiggoubat NO. 277, 1 - 14 Desember 2013

Bupati Kepulauan Mentawai menemui warga yang mengikuti Bupati bercanda dengan murid SD yang ikut simulai simulasi di Posko Kaum Tuapeijat

24

Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet (dua dari kanan) didampingi Kabag Humas Pemkab Mentawai Joni Anwar (tiga dari kanan) meninjau pelaksanaan simulasi gempa dan tsunami Mentawai di Tuapeijat

Simulasi Gempa dan Tsunami

Bupati: Masyarakat Mentawai Harus Tetap Siaga dan Jangan Lengah TUAPEIJAT — Bunyi sirene dari dua masjid di Desa Tuapeijat, Kabupaten Kepulauan Mentawai terdengar sesaat setelah Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet menginstruksikan masyarakat mengungsi karena telah terjadi gempa yang berpotensi tsunami.

Sekitar 700 warga Tuapeijat segera berlari ke tempat evakuasi sementara yang berada di bukit dekat tower. Tak lama kemudian, Bupati bersama staf mengunjungi masyarakat yang tengah mengungsi dan memantau lokasi-lokasi yang rawan terkena tsunami.

Demikianlah gelaran simulasi gempa dan tsunami yang diselenggarakan di Tuapeijat, Sabtu, 16 November 2013. Simulasi yang pertama kali digelar di Mentawai ini digagas sejumlah LSM yang ada di Mentawai bekerjasama dengan Pemerintah Mentawai seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Simulasi ini tergolong sukses

karena masyarakat cukup antusias berpartisi-pasi. Yudas mengaku cukup puas dengan pelaksanaan simulasi tersebut.

“Kejadian bencana gempa dan tsunami, 25 Oktober 2010 lalu itu merupakan pelajaran bagi kita semua, mulai dari pemerintah dan masyarakat, saya ingin kita semua di lini pemerintah dan masyarakat tetap siaga, sebab Mentawai merupakan daerah yang rawan bencana,” kata Yudas saat memberikan kata sambutan penutupan simulasi, di Posko Pusdalop di Kompleks Kaum, KM 1 Tuapeijat.

Menurut Yudas, simulasi salah satu bentuk kesiapan masyarakat menghadapi bencana gempa megathrust Mentawai yang diperkirakan bisa mencapai kekuatan 8,9 SR. “Jangan memandang siapa yang mengadakan simulasi, baik kawan-kawan LSM dan pemerintah, mari kita ikuti. Apalagi bulan April 2014 ini akan ada simulasi yang diikuti sekitar 21 negara sahabat yang dilengkapi dengan alat, mari kita

ikuti juga,” ujar putra Madobak bergelar Magister Manajemen ini.

Ia juga tidak jenuh-jenuh meminta masyarakat latihan simulasi. Ia juga mengajak LSM-LSM di Mentawai terus memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat. “Mari kita membangun kesiapsiagaan di semua kalangan, untuk itu saya mengajak kawankawan NGO untuk bersama-sama melatih masyarakat,” ucapnya.

Melakukan simulasi bencana secara rutin bukan berarti takut, lanjut Yudas, namun akan melatih dan membiasakan masyarakat tahu apa yang akan dilakukan saat gempa terjadi.

Simulasi menurut Yudas juga menjadi ajang untuk mengevaluasi kekurangan baik itu dari segi invidu tentang ketanggapan maupun infrastruktur yang harus terus dibangun.

“Segala kekurangan nanti itu akan menjadi catatan bagi saya, mumpung anggaran 2014 masih proses. Bisa disiapkan prasarana yang dibutuhkan mulai dari lokasi pengungsian, saya

menginginkan sudah ada MCK di titik pengungsian, dapur umum, serta gedung atau sejenis, ketika masyarakat mengungsi mereka tidak akan disibukkan mencari tenda-tenda, tentu ini di lokasi yang tinggi,” katanya.

Satu hal lagi yang dipersiapkan menurut Yudas adalah jalur evakuasi, saat ini BPBD Mentawai sedang menyiapkan rambu-rambunya untuk memandu ke lokasi evakuasi, serta melatih satuan tugas (satgas) bencana di masing-masing kecamatan.

“Sehingga ketika bencana datang para camat langsung mengambil komando lapangan dan menyampaikan laporannya kepada Bupati dan BPBD, sebab persoalan daerah kita dipisahkan pulaupulau, barulah setelah ada laporan, Bupati dan Wakil Bupati akan turun meninjau bersama bantuan yang ada,” ujarnya.

Rawannya Mentawai terhadap bencana menjadi catatan khusus bagian Humas Pemerintah Kabupaten Mentawai khususnya mengenai pentingnya

informasi di media-media serta publikasinya.

“Sebab kalau tak ada media, orang yang ada di luar Mentawai tidak mengetahui apa yang terjadi, selain bencana alam gempa dan tsunami, yang baru terjadi banjir di pulau Siberut, untuk itu bagian Humas terus merangkul para awak media untuk memberikan informasi khalayak umum,” ujar Kepala Bagian Humas Kabupaten Kepulauan Mentawai, Joni Anwar.

Saat kejadian bencana banjir di Siberut pada April 2013 lalu, Joni bersama timnya terus mengumpulkan data dari BPBD dan Bupati tentang bencana yang terjadi. “Sehingga berita yang keluar di media lebih akurat, sekarang ini kita selalu siap untuk memberikan informasi kepada media, bukan hanya sebatas bencana tapi seluruh informasi pembangunan di segala media kita siapkan,” katanya. (r)

Bupati saat menjamu mitra dari Surf Aid, Mercycorp, Forum Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggaletberdialog dengan Bupati menyempatkan mengunjungi asrama KAUM. hampir semua PRB, Radio Surak serta penyerahan rekomendasi hasil simulasi siswa SDN 13 Tuapeijat yang ikut Simulasi yang tinggal di asrama ini merupakan korban tsunami tahun 2010 di rumahnya KM 12 Tuapeijat