278

MENTAWAINEWS

MENTAWAINEWS

5

7

PENDIDIKAN

Tabloid Alternatif Dwimingguan

21

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

TAHUN DEPAN REHAB SEKOLAH DAN PENAMBAHAN GURU JADI PRIORITAS 15

N

o.

-3 2 1 Ta De hu 78 se n m XI be r2 01 3 HARGA ECERAN RP 3000

JADWAL KAPAL KE MENTAWAI NORMAL JELANG NATAL

MENELUSURI JEJAK SEJARAH PENDIRIAN MENTAWAI

Puailiggoubat NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

Uggla Pangampulat rura tat aiaili sangalaggo, DPRD Mentawai bulat rapaola rapasikeli Rancangan APBD 2014. Kebijakan Umum Anggaran samba Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) lepak na peilek arateuakek nia ka 7 Desember. KUA PPAS ne’ te ibailiu tonek akenen masigalai RAPBD. Tapo pasitiboiet RAPBD ratatatda akeknia ka 16 Desember — 3

Gogoi pututukat mata tak sarat gogoi elek tanggal repdeman, tapoi ibailiu nget akenen masiagai iginia kamajuat pulaggajat — 5 Kalulut calo sipakatai sakit tiket bailiu sirimanua situt kapak ka Mentawai tak magora bagadda masitut kapak ASDP — 6 Guru ka ka Mentawai makurang peilek 400 sirimanua — 19 Buah amaigiat samba maerek itambah sakinia atusakaiyat ibailiu sipumomone rapaola tubudda masipasikeli pumonean coklatda — 20

COVER DEPAN: 1 ILUSTRASI: MARWAN 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Tuapeijat) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Dominikus Sabulat (Siberut Barat Daya) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Dari Redaksi

P

enghabisan 2013 ini ditutup dengan sejumlah catatan bagi Mentawai. Diantaranya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami Mentawai yang belum kunjung selesai. Meski sudah berlalu tiga tahun, proses RR berjalan sangat lamban. Akhir tahun ini, kepastian pembangunan hunian tetap ditandai dengan cairnya dana pembangunan rumah ke rekening kelompok masyarakat. Proses pemulihan masih

2

Selamat Natal dan Tahun Baru panjang karena selain soal huntap, juga harus dibangun infrastruktur dan memberdayakan ekonomi para korban.

Tahun ini juga masih diwarnai sejumlah kasus korupsi yang menjerat beberapa pejabat teras Mentawai diantaranya dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Mentawai dan dugaan korupsi dana bencana.

Memasuki tahun 2014, masyarakat Mentawai akan berhadapan dengan janjijanji politik para politisi dan pencitraannya yang bahkan mereka lupakan ketika duduk

menjadi wakil rakyat. Masa lima tahun ini cukup bagi masyarakat Mentawai menilai apakah wakil rakyat yang mereka pilih lima tahun lalu sudah bekerja sesuai amanah dan janji politiknya. Masih cukup waktu bagi kita menelusuri rekam jejak para calon legislatif nanti. Saatnya kita memilih dengan cerdas karena pilihan kita menentukan masa depan kita. Selamat Natal dan Tahun Baru 2014.

Redaksi

3

Puailiggoubat NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

MENGEBUT

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

PEMBAHASAN

ANGGARAN Tutup tahun kurang dari sebulan, DPRD Mentawai terpaksa mengebut pembahasan Rancangan APBD 2014.

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) baru disahkan 7 Desember lalu. KUA PPAS itulah yang akan menjadi pedoman menyusun RAPBD. Sementara pembahasan RAPBD baru akan dimulai 16 Desember.

Rus Akbar Gerson Merari Saleleubaja

ambannya pembahasan RAPBD Mentawai ini sama dengan tahun lalu, yang dilakukan secara maraton dan tergesagesa. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan ini sangat molor dari jadwal

L

yang ditetapkan pemerintah. Dalam aturan itu dijelaskan penyampaian RAPBD dilakukan selambatnya minggu pertama Oktober. Sementara pengesahan APBD dilakukan selambat-lambatnya sebulan sebelum tahun yang dimaksud atau 30 November.

Wakil Ketua DPRD Mentawai, Nikanor Saguruk usai rapat KUA PPAS di Tuapeijat 6 Desember lalu, mengatakan terlambatnya pembahasan karena pihak DPRD juga terlambat menerima

RAPAT GABUNGAN - Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet memberikan keterangan KUA PPAS saat Rapat gabungan komisi DPRD dengan pemerintah dokumen KUA PPAS dari eksekutif.

Lambannya pembahasan RAPBD 2014 disayangkan Rifai Lubis, Koordinator Divisi Kebijakan dan Hukum Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM). Ia menilai, keterlambatan pembahasan dan penetapan KUA PPAS akan berimplikasi terhadap kualitas dari APBD Mentawai 2014.

“Dari segi waktu itu sudah terlambat karena KUA PPAS baru dibahas

awal Desember, mestinya paling lambat akhir Juli sudah selesai karena akan ada beberapa tahapan lagi yang akan dilakukan dalam penetapan APBD, mereka (DPRD) akan lebih banyak waktu menganalisa dan memungkinkan adanya partisipasi publik, berkonsultasi dan hal lain ke masyarakat dalam proses pembahasan APBD, “ katanya kepada Puailiggoubat, Kamis 12 Desember.

Karena itu tidak terjadi, lanjut Rifai,

maka tahapan berikutnya tentunya akan dikebut, kalau dikebut tentu kualitasnya (APBD) tidak sebagus jika punya waktu lapang dan ketelitian juga akan berkurang. “Kalau mereka tidak punya cukup waktu membahasnya tentu kualitasnya potensial tidak bagus karena mereka tidak akan lebih cermat kegiatan mana yang perlu support dana besar dan mana yang tidak, “ ujarnya. (o)

publik itu mestinya 70 persen yang totalnya sekitar Rp535 miliar.

Lanjut Rifai, dari angka-angka di KUA PPAS dicantumkan belanja nonurusan yang dipastikan penerimanya birokrat, kategorinya yakni pelayanan administrasi kantor, listrik, air, alat tulis dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur seperti gedung kantor, kendaraan dinas kemudian program disiplin aparatur, pakaian dinas, program peningkatan sistim pelaporan.

“Nah itu totalnya Rp362.069.803.540 masuk dalam nonurusan yang mereka tulis sebagai belanja publik yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik tetapi jika kita melihat belanja nonurusan ini penikmatnya jelas aparatur sehingga total belanja publik yang mestinya Rp535 miliar hanya Rp418 miliar atau hanya 54 persen dari APBD, sementara belanja aparatur dalam belanja tidak langsung dan nonurusan itu totalnya menjadi Rp362 miliar atau

setara dengan 46 persen untuk gaji pegawai,” urainya.

Dan yang perlu diingat, kata Rifai, didalam 54 persen belanja publik itu di dalamnya masih ada honor PNS berupa barang dan jasa, perjalanan dinas, makan minum kantor.

Jika dikurangi lagi dengan honor PNS yang juga masih tercakup di dalam 54 persen itu maka dana yang sampai ke masyarakat sebagai belanja publik dan modal hanya sekitar 30-40 persen.

“Akibatnya belanja publik yang sedikit, laju pembangunan akan tersendat, pencapaian visi misi bupati dan wakil bupati lambat. Itu baru segi anggaran belum juga jika melihat dari segi pilihan-pilihan programnya tepat atau tidak, menganalisis dari beberapa program kelihatan bahwa integrasi antara satu dinas dengan yang lain tidak ada, sinergi program tidak ada,” katanya. (g)

PAD Diproyeksi Turun, Dana Perimbangan Naik

D

alam KUA PPAS, rencana target ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2014 tumbuh sebesar 5,60 persen atau lebih dengan beberapa asumsi seperti pembangunan sejumlah infrastruktur dan adanya Peraturan Daerah tentang RTRW untuk jaminan investasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan turun sebesar 3,34 persen dari Rp32, 4 miliar pada APBD 2013 menjadi Rp 31,3 miliar.

Sementara dana perimbangan naik Rp73,2 miliar menjadi Rp639,9 miliar.

Pembahasan KUA PPAS di ruang sidang DPRD berlangsung alot. Rapat hari pertama, 6 Desember, dipimpin Nikanor Saguruk. Rapat yang dimulai malam hari sekitar pukul 20.30 WIB hingga pukul 11.30 WIB, diwarnai debat kusir sejumlah anggota terkait jalan trans Mentawai. Rapat malam itu ditutup tanpa menghasilkan

keputusan. Anggota yang hadir selain Nikanor, Salimi Muntei, Isar Tailelelu, Bruno Guimek, Rasyidin Syaiful, Yan Winnen Sipayung, Er Sapalakkai dan Melki Tatubeket, Johnson Napitupulu, Richard Saleleubaja, Juni Arman, Jimer Munte. Sementara dari eksekutif, hadir Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, Sekretaris Daerah Ifdil Gusti, dan sejumlah staf lainnya.

Keesokan hari, rapat dipimpin Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko. Penandatanganan nota kesepahaman KUA PPAS antara Pemda Mentawai dengan DPRD tertunda karena Komisi C meminta Bupati mendatangkan staf Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Seni, Pemuda dan Olahraga untuk membahas plafon anggaran SKPD tersebut. Rapat diskor dua jam dan dilanjutkan setelah sejumlah staf Disbudparsepora datang. Akhirnya setelah pembahasan, DPRD menyetujui dan menandatangani nota kesepahaman tersebut.

Pada rapat itu, disepakati penghapusan sejumlah kegiatan di

SKPD diantaranya pengadaan kendaraan dinas di Badan Kepegawaian Daerah dan Bappeda.

“Untuk tahun 2014, Pemda Mentawai tidak membeli mobil dinas kecuali mobil angkutan massal yang bisa memfasilitasi masyarakat seperti mobil pemadaman kebakaran dan ambulance,” kata Yudas Sabaggalet dalam rapat tersebut.

Hal lain yang dihapuskan diantaranya pembuatan website Pemda dan pembangunan talud serta mes di Siberut Tengah.

Namun ada beberapa kegiatan yang ditambahkan terutama paket P2D seperti P2D di Siberut Utara menjadi 30 paket, Siberut Tengah menjadi 60 paket dan Sipora Utara menjadi 50 paket.

Menanggapi plafon anggaran sementara yang tercantum dalam KUA PPAS, Rifai mengatakan, belanja tidak langsung yang merupakan belanja pegawai (gaji dan tunjangan) itu totalnya sekitar Rp245 miliar yakni 30 persen dari anggaran dengan demikian belanja

Puailiggoubat NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

Dari enam dusun di Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara, hanya tiga dusun yang mendapat dana upah lelah dari Zulkarnain Patrisius Sanene Bambang Sagurung

P

Sidang Lanjutan Korupsi Dana Bencana

Peran Zulkarnain Gelapkan Dana Bencana Semakin Terkuak FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

eran Zulkarnain dalam kasus penggelapan dana pemulihan dini bagi korban bencana

gempa dan tsunami Mentawai 2010 semakin jelas. Hal itu terungkap dari keterangan lima warga korban tsunami yang dihadirkan pada sidang Kamis, 12 Desember, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Padang.

Lima saksi dari 13 orang yang seharusnya dihadirkan jaksa sebagai penerima dana tersebut yakni Asmar Siritoitet, Amerson Sakerebau, Suryadarma Sakerebau, Masril Sakerebau dan Kepala Desa Silabu, Demas.

Saksi yang dihadirkan jaksa tersebut berasal dari warga Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Saksi pertama yang dihadirkan jaksa yakni Demas dan Marsil Sakerebau. Demas saat memberikan keterangan di pengadilan mengatakan, dana upah lelah untuk warga yang membuka lahan pertanian belum dibayarkan. “Padahal janji Zulkarnain pada waktu datang di desa kami akan datang membayarkannya pada tanggal 15 Juli 2011, namun ditunggu warga, Zulkarnain pun tak kunjung datang,” kata Demas.

Kedatangan Zulkarnain pertama ke Silabu menurut Demas melakukan sosialisasi perambahan lahan pertanian dan perkebunan yang dilakukan di rumah kepala desa, kemudian perte-

SIDANG - Tiga terdakwa kasus penggelapan dana pemulihan pascabencana Mentawai 2010 di Pengadilan Tipikor Padang muan kedua yakni pembagian uang Rp375 ribu, terakhir pertemuan dilakukan dengan pembagian bibit kepada warga.

Demas menjelaskan, dari 6 dusun yang ada di wilayah Silabu, 3 dusun yang tidak menerima dana itu. “Itu dusun Silabu Utara dan Silabu Selatan, untuk di Silabu Utara ada 48 KK, sedangkan di Silabu Selatan ada 46 KK,

semua warga saya tidak menerima uang buka lahan perkebunan Rp450 ribu maupun uang buka lahan pertanian Rp375 ribu, namun satu dusun di Maguiruk yang berjumlah 77 KK hanya menerima upah buka lahan pertanian Rp375 Ribu, namun upah buka lahan perkebunan sebanyak Rp450 Ribu tidak diterima oleh seluruh warga di Maguiruk, itu pun penyerahannya tanpa ada

13 Pengebom Ikan Dikirim ke Padang PADANG-Sebanyak 13 orang tahanan Kepolisian Resor Mentawai yang menjadi tersangka pengeboman ikan di Siberut Barat Daya dibawa ke Padang menggunakan KM Gambolo, Selasa 9 Desember lalu.

Kapolres Mentawai, AKBP Denny Siahaan mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan kepada 13 pelaku pengeboman ikan tersebut, Polres akan menitipkan mereka di LP Kelas II A Muaro Padang. “Kasus ini tidak diambil alih Polda Sumbar, tapi kita menitipkan tahanan ke LP karena dalam waktu dekat kasus ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tuapejat,” ujarnya, Selasa 10 Desember.

Para tahanan tersebut diangkut dengan truk warna kuning dari Polres

4

Mentawai di KM 9 Tuapeijat menuju pelabuhan Tuapeijat, sekitar pukul 20.00 WIB. Menjelang KMP Gambolo berangkat ke Padang, mereka dibariskan dan dikawal ketat puluhan aparat kepolisian berpakaian bebas.

Sesampainya di Padang, semua tahanan diangkut menggunakan truk ke LP Muaro Padang dengan dikawal petugas kepolisian.

“13 tersangka itu diancam hukuman penjara diatas lima tahun, sementara pemilik kapal yang didapat dari keterangan tersangka, AA dan R yang tinggal di Sibolga sampai hari ini belum ditemukan. Kita juga sudah meminta bantuan dari anggota polisi di Sibolga namun keberadaan pemilik kapal itu belum ditemukan,” ujar

Denny.

Penangkapan 13 nelayan itu terjadi setelah petugas patroli gabungan memergoki dua kapal yang mereka bawa menangkap ikan dengan bom di perairan Pulau Mainuk, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Mereka itu adalah Ismail (38), Rusli (43) keduanya merupakan nakhoda kapal, sementara anak buah kapal Jamaidil Sima-rulang (39), Pudan Hutabarat (24), Rubianto (23), sebagai juru masak kapal. Pelaku lainnya, Suhadah (24), Rizal (42), Rafi (31), Berkat (18), dan Ipul (39) berprofesi sebagai penyelam. Lalu, Yusran Sinaga (37), Dusman (37) dan Surip (23). (rus)

kwitansi yang diterima,” kata Demas di persidangan.

Ingkar janji seminggu dari janjinya kepada warga, perwakilan masingmasing kepala dusun tersebut menemui Zulkarnain yang ada di Sikakap, namun upaya tersebut tidak berhasil, Marsil Sakerebau, warga Dusun Maguiruk, Desa Silabu yang bersaksi di persidangan mengatakan dirinya pernah menemui Zulkarnain yang berada di Sikakap, namun setelah ditanya terkait uang upah lelah yang belum dibayarkan justru uang tersebut berada di Pasapuat, Desa Saumanganyak, “dia (Zulkarnaen) justru bilang uang itu ada di Pasapuat,” kata Masril.

Tak hanya uang lelah yang tidak diserahkan Zulkarnaen, namun alat pertanian seperti parang, kapak, dan cangkul dari keterangan Demas kepala Desa Silabu tak pernah diserahkan kepada warga Desa Silabu, “Padahal Zulkarnaen pernah kasih tahu kalau alat pertanian itu ada bagian untuk warga Desa Silabu, tapi sampai sekarang belum diterima oleh warga saya,” kata Demas.

Saksi selanjutnya yakni Amerson Sakerebau, Suryadarma Sakerebau mengatakan hal sama belum menerima dana upah lelah dari Zulkarnaen tersebut.

Keterangan Saksi dari BPBD Sumbar Berbelit

Sementara pada sidang sebelumnya, Oktavianus, Pejabat Pembuat Komitmen dari Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, memberi keterangan di depan hakim.

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Sapta Diharja dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Edmon Rizal, Oktavianus mengatakan anggaran yang tidak sampai ke korban tsunami berupa anggaran pertanian dan perkebunan sebesar Rp210 juta.

Keterangan Oktavianus tersebut dibantah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Sektor Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Dispertakbun) Kabupaten Kepulauan Mentawai Mustofa dan PJOK Sektor perkebunan Hardinata Syam dalam sidang tersebut.

Menurut mereka dana yang tidak sampai kepada korban sebesar Rp201,5 juta, bukan Rp210 juta seperti yang disampaikan Oktavianus.

Selain jumlah anggaran, mereka juga membantah keterangan Oktavianus yang menyebutkan dirinya sering monitoring dan sosialisasi ke lapangan.

“Saya sering turun lapangan untuk melakukan cek ke lapangan di tempattempat masyarakat korban tsunami,” kata Oktavinus saat itu.

Zulkarnain, tersangka ketiga dugaan penggelapan dana pemulihan pascabencana tsunami Mentawai yang kala itu menjadi koordinator dan pendamping lapangan sektor pertanian menyebutkan, Oktavianus tidak pernah terlihat di lapangan seperti yang disampaikannya.

Terkait keterangan Oktavinus yang mengklaim sering ke lapangan, Sapta Diharja meminta jaksa membuktikan dengan memeriksa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) saksi. ”Kita minta dilakukan pemeriksaan keterangan saksi terkait seringnya turun lapangan berupa SPPD dan SPj,” katanya.

Saksi kedua yang dihadirkan dalam persidangan tersebut yakni mantan Kepala Dispertakbun Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yusi Rio. Di hadapan majelis hakim, Yusi Rio beralasan program di kedua sektor tersebut tidak terlaksana karena waktunya yang mepet.

Sementara saksi ketiga yang dihadirkan yakni Bendahara BPBD Sumbar, Nurma Julita dan Bendahara BPBD Kabupaten Mentawai Roma Saragih. (g)

5 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

Hari jadi bukan sekedar hari atau tanggal yang dikenang atau diperingati secara seremonial, namun sebagai patokan mengukur sejauh mana kemajuan yang dicapai suatu daerah.

Mencari Hari Jadi

Menelusuri Jejak Sejarah Pendirian Mentawai FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

abupaten Kepulauan Mentawai lepas dari Kabupaten Padangpariaman pada zaman reformasi setelah masa runtuhnya rezim Soeharto pada 1998, tepatnya sejak disahkan UU No.49 tahun 1999 oleh Presiden BJ.Habibie atas persetujuan DPR RI yang diundangkan pada 4 Oktober 1999. Namun dari catatan sejarah pada zaman kolonial Belanda, Kepulauan Mentawai sudah menjadi daerah administrasi sejak 1901.

Penelusuran jejak sejarah berdirinya Mentawai dilakukan demi mencari “hari jadi” Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ulang tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai selama ini dirayakan atas dasar Peraturan Bupati Mentawai yang menetapkan hari jadi pada tanggal 12 Oktober 1999 karena tanggal itu pemerintahan pertama Mentawai disahkan yang ditandai dengan pelantikan Drs.H.Badril Bakar menjadi pejabat bupati Kepulauan Mentawai di Jakarta.

Untuk menentukan “hari jadi” tersebut, DPRD Mentawai melalui Badan Legislatif membuat rancangan perda (ranperda) inisiatif untuk menentukan hari jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Namun ranperda tersebut, menurut Ketua Badan Legislasi DPRD Mentawai, Jan Winnen Sipayung terbentur karena pasal inti berupa tanggal pasti dari hari jadi kabupaten belum ada, katanya kepada Puailiggoubat di kompleks ruang sidang DPRD Mentawai, tempat penyelenggaraan diskusi dan seminar mencari hari jadi kabupaten, Senin, 2 Desember.

Jan Winnen menyebutkan, hari jadi bukan sekedar menentukan hari yang layak diperingati tiap tahun namun dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan suatu daerah, juga mengukur solidaritas seluruh elemen masyarakat dalam tanggungjawabnya bagi pembangunan daerah baik sekarang maupun yang akan datang .

Untuk itu, kata Jan Winnen, ada tiga aspek yang mesti dikaji untuk menentukan hari jadi, pertama temporal atau historis berkaitan waktu atau sejarah suatu daerah. Kedua aspek tematis yakni ada tidaknya kejadian heroik yang terjadi berupa perlawanan fisik terhadap penjajahan atau kejadian sosial atu ekonomi yang dianggap penting. Ketiga, aspek yuridis formal yang memuat ketentuan politis atau surat keputusan

K

SEMINAR - Seminar dan diskusi mencari hari jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai di ruang Sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Senin, 2 Desember penetapan suatu daerah yang merupakan produk hukum yang dibuat negara.

Langkah penyusunan ranperda selanjutnya tergantung hasil rekomendasi peserta yang nanti akan merumuskan beberapa pilihan waktu yang nantinya akan disosialisikan dan didiskusikan dengan bupati.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet saat pembukaan seminar mengatakan, pembahasan hari jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai erat kaitannya dengan identitas Mentawai.

Yudas berharap, dalam penelusuran sejarah hari lahir juga perlu dicatat siapasiapa saja yang menolak Mentawai menjadi kabupaten pada 1999 namun bukan dalam konteks melihat perpecahan namun ini mesti ditulis sebagai sejarah Mentawai.

Diskusi Alot Diskusi selama dua hari, 2-3 Desember berjalan alot sebab 40 peserta yang merupakan tokoh masyarakat Mentawai ini dihadapkan beberapa fakta sejarah yang dianggap fundamental yang dipaparkan Prof.Dr.phil.Gusti Asnan, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas yang mengangkat tema realitas historis dan tuntutan politik administratif menelusuri hari jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai Terkait Mentawai, lanjut Gusti Asnan, diskusi penentuan didasarkan bukti empiris kapan daerah ini dibentuk sebagai unit administratif dan juga berkaitan dengan peristiwa heroik serta memiliki aspek sosial budaya yang terjadi di daerah ini. Kemudian ia

memaparkan kejadian sejarah yang terjadi di Mentawai mulai dari masa kolonial Belanda hingga reformasi 1999.

Melihat fakta sejarah, Gusti Asnan menawarkan empat pilihan tahun menjadi hari jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni 1825, 1901, 1929 dan 1999.

Menurut Gusti, tahun 1825 Kepulauan Mentawai bersama dengan Pulau Batu dan Nias diakui sebagai daerah administratif yang dinamakan afdeeling (unit administratif setingkat kabupaten saat ini) oleh pemerintah kolonial Belanda. Tahun ini penting karena Kepulauan Mentawai disatukan dengan pulau lain yang memiliki latar belakang geografis, sosiologis, antropologis dan kultural yang relatif sama.

Tahun 1901 juga dianggap penting karena pada tanggal 2 Oktober 1901, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan keputusan menetapkan pemerintahan Kepulauan Mentawai di Sawang Tungku di Selat Sikakap dan adanya pengakuan Belanda tentang adanya interaksi sosial ekonomi yang baik serta saling membutuhkan antara penduduk Mentawai dengan saudagar dari Tanah Tepi.

“Tahun ini menjadi penting karena dimulainya aktivitas Pendeta A.Lett menyebarkan agama inilah yang mengawali peralihan yang sangat fundamental dalam aspek religius orang Mentawai,” katanya.

Sementara pada 1929 merupakan tahun pertama kali Kepulauan Mentawai secara administratif dan politik dinyatakan secara resmi sebagai daerah administratif setingkat onderafdeeling

yakni Onderafdeeling Mentawaian Eilanden dan menjadi bagian Afdeeling Padang hingga 1948 dan wujud teritorinya utuh hingga sekarang.

Sedangkan tahun 1999 tepatnya tanggal 4 Oktober Kepulauan Mentawai menjadi sebuah daerah administratif setingkat kabupaten.

“Tapi saya lebih condong memilih tanggal 2 Oktober 1901 sebagai hari jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan alasan yang telah saya kemukakan,” ujarnya.

Beda dengan Gusti Asnan, Drs. Syafrizal. M,Hum, Dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unand dalam pemaparannya lebih condong memilih 4 Oktober 1999 yakni saat dikeluarkannya UU No.40 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi hari lahir.

Menurut Syafrizal, tanggal tersebut merupakan hasil perjuangan perjuangan masyarakat Mentawai yang terpelajar yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Pelajar Mentawai (IPPMEN) yang kemudian berafiliasi dengan Yayasan Citra Mandiri dan LSM lain dan aktif menuntut keadilan bagi Mentawai.

Tuntutan itu muncul, kata Syafrizal karena selama menjadi bagian Kabupaten Padangpariaman, penduduk asli Mentawai merasa dipinggirkan. “Ketika menjadi bagian Padangpariaman, daerah Mentawai menjadi sumber pendapatan yang signifikan melalui eksploitasi hutan, dari segi politik Mentawai melalui Pendeta Nikodemus Samalinggai menandatangani pernyataan kesediaan bergabung dengam sekretariat bersama Golkar pada 1 Mei 1971, namun Men-

tawai tidak mendapat apa-apa,” ujarnya.

Saat reformasi, lanjut Syafrizal, tuntutan aktivis Mentawai untuk lepas dari Padangpariaman dan membentuk kabupaten sendiri makin menguat hingga dikeluarkannya UU oleh Presiden BJ.Habibie yang mengesahkan Mentawai jadi kabupaten sendiri.

“Pembentukan unit administrasi dimaksud didasarkan keputusan politik berupa UU,” ujarnya.

Sementara Panulis Saguntung, Ephorus GKPM 2011-2016 dalam makalahnya yang disampaikan Pendeta Parlindungan Saleleubaja menggambarkan, saat Kepulauan Mentawai digabungkan dalam NKRI saat deklarasi kemerdekaan 1945, orang Mentawai tidak melakukan penolakan meskipun penggabungan daerah ini tidak meminta persetujuan.

Dalam buku Schefold 1991, Parlindungan yang mewakili Panulis mengatakan, tentara kolonial Belanda disibukkan menghadapi perlawanan orang Mentawai di beberapa kampung yakni Taikako (Pagai Utara), Talopulei (Pagai Selatan), Sioban, Muara Siberut dan Tiop (Siberut Selatan).

Karena kewalahan, lanjut Parlindungan, Belanda yang semula menggunakan strategi perlawanan fisik berubah ke strategi pendekatan sosial kultural dengan merekrut dan menempatkan beberapa orang Mentawai menjadi pegawai mereka, namun hal tersebut ditolak. Terakhir Belanda menggunakan pendekatan agama dengan mendatangkan penyiar agama Kristen di Kepulauan Mentawai.

Setelah mendengar paparan tiga pemakalah dilanjutkan dengan makalah mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai periode pertama dan kedua, San Andi Iklas dan Kortanius Sabeleakek yang memaparkan perjuangan rakyat Mentawai menuntut otonomi dari Padangpariaman.

Dari hasil pemaparan pemakalah terjadi debat peserta diskusi seputar penentuan tanggal hari jadi. Karena perbedaan pendapat, maka ditetapkan pilihan yang akan dikaji yakni 2 Oktober 1901, 4 Oktober 1999 dan 12 Oktober 1999.

Jan Winnen mengatakan, hasil rekomendasi dalam diskusi ini akan diserahkan kepada Ketua DPRD dan eksekutif yakni bupati untuk ditindaklanjuti oleh SKPD yang ada.

Sementara untuk urusan perda, DPRD setelah ini akan melakukan sosialisasi dan membentuk panitia musyawarah untuk membahas isinya. (o)

MENTAWAINEWS Derita Sroke, Bogglu Diasingkan Anaknya MAILEPPET - Harisman atau dipanggil Bogglu (78), warga Dusun Simanonai Baga, Desa Maileppet, Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terpaksa tinggal di sebuah pondok ukuran 3x4 meter tak jauh dari rumah anaknya lantaran mengalami penyakit stroke, sebagian tubuhnya tidak bisa digerakkan.

Pondok yang kumal dari kayu dan atap rumbia sudah bocor harus tinggal sendirian dengan ketidakberdayaannya. “Dulu dia tinggal di rumah ini, tapi kondisinya begitu lemah dan sering membuang air besar dan air kecil sembarangan membuat kita memindahkan beliau ke pondok yang berjarak 20 meter, namun tetap kita berikan makanan dan minuman,” kata Usman anaknya, Senin, 2 Desember lalu.

Kasihan dengan kondisi Bogglu, Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Maileppet memberikan bantuan kepada Bogglu yaitu menyiapkan air minum berupa galon setiap minggu dan menyediakan atap yang baru mengganti atap yang sudah bocor.

Valen, salah satu anggota WKRI mengatakan prihatin dengan keadaan Bogglu yang sudah tua dan tak berdaya itu. “Kami hanya bisa membantu ala kadarnya, mudah-mudahan anakanaknya tergerak hatinya untuk memperhatikan orang tua mereka,” katanya.

Indah salah satu menantunya mengatakan tidak tega melakukan hal ini. “Sebenarnya saya kasihan tapi karena kelakuannya yang suka buang air sembarangan, seharusnya dia bisa bilang biar diantarkan,” katanya Bogglu hanya bisa menerima keadaannya dan tidak mau berkomentar, dia mengatakan, yang penting dia tidak kelaparan dan masih diperhatikan setiap harinya. “Walaupun harus tinggal di pondok ini tapi saya bersyukur,” tuturnya.

Dia berharap anak-anaknya mau memperbaiki atap pondoknya karena sudah banyak yang bocor. (bbr/r)

Pembangunan Jembatan Puro II Baru Rampung 80 Persen PURO - Proyek pembangunan jembatan penghubung Dusun Puro, Desa Muntei dengan Rogdok baru rampung 80 persen hingga 9 Desember lalu. Kontraktor akan mengejar pembangunannya sampai 15 Desember 2013.

Menurut Zamilus, mandor lapangan dari PT. Relis Sapindo Utama, pengerjaan jembatan ini sedang berjalan dan melakukan pemasangan besi. “Kondisi cuaca musim hujan membuat pembangunan jembatan ini terganggu,” katanya, Senin, 9 Desember lalu.

Selain itu mereka harus menunggu bahan material seperti pasir dan batu dari Padang dengan menggunakan kapal pengangkut material.

Sementara anggota DPRD Mentawai, Jimmer Muntei mengatakan, kalau bahan material itu terlambat datang dari Padang, maka proyek tersebut akan putus kontrak, tapi kalau itu cepat datang maka pembangunannya akan selesai. “Kita sudah melakukan kunjungan kerja ke lokasi itu pada November lalu,” ujarnya, Senin, 11 November lalu di kantor DPRD Mentawai, Kilometer 4 Tuapeijat.

Pembangunan jembatan tersebut dikerjakan PT. Relis Sapindo Utama dengan nilai kontrak Rp7,75 miliar dengan kalender pelaksanaannya selama 150 hari atau berakhir pada 15 Desember 2013. (spn/trs/r)

Puailiggoubat

NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

6

Jelang Liburan

Calo Tiket Berkeliaran Calo membuat penumpang yang menuju Mentawai tidak nyaman memakai jasa angkutan milik ASDP

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene

enjualan tiket kapal milik ASDP tujuan PadangMentawai masih diwarnai praktik percaloan sehingga mengusik kenyamanan para pengguna jasa ASDP yang akan melakukan perjalanan.

Praktik percaloan biasanya akan semakin banyak di jurusan padat penumpang seperti PadangTuapeijat dan ramai menjelang liburan sekolah dan hari raya. Salah satu penumpang dari Padang menuju Tuapeijat pada Minggu, 1 Desember lalu, Tres Natalia Situmorang (29) ditawari calo di Pelabuhan Bungus Padang untuk membeli tiket seharga Rp200 ribu.

“Saya terkejut dengan harga itu karena tidak biasanya, akhirnya tiket itu tidak saya beli karena terlalu mahal, akhirnya saya pakai tiket teman yang kebetulan memiliki dua tiket,” katanya pada Selasa, 10 Desember lalu.

Manajer Umum PT. ASDP Indonesia Cabang Padang Ospar Silaban mengklaim maraknya percaloan tersebut bukan oknum anggotanya. “Karena saya sudah

P

ANTRE TIKET - Penumpang antret membeli tiket kapal KMP Ambu-ambu di Pelabuhan Bungus Padang instruksikan kepada anggota saya tidak boleh melakukan penjualan tiket di luar loket penjualan,” katanya Selasa, 10 Desember lalu.

Ospar juga meminta kepada masyarakat agar tidak menggunakan jasa calo. “Saya menghimbau masyarakat tidak membeli tiket lewat calo, kita ingin memberikan rasa nyaman kepada pengguna jasa kapal kami,” kata Ospar.

Normalnya tarif tiket tujuan Padang-Tuapeijat berkisar Rp95 ribu per orang. Namun para calo bisa menjual hingga ratusan ribu.

Tak hanya percaloan tiket yang banyak dikeluhkan para pengguna jasa, tapi juga terkait penjualan matras di KMP.Ambuambu yang berbeda dengan KMP. Gambolo, dimana jika mendapatkan tiket kelas ekonomi dan VIP sekaligus mendapatkan matras, sementara untuk KMP. Ambuambu mendapatkan tiket tapi tanpa matras dan harus disewa lagi kepada penjual matras.

Perbedaan mendapatkan matras di KMP. Ambu-ambu dikatakan Ospar karena ada pengelola swasta yang melakukan penjualan

tiket, “Kalau matras di KMP. Ambu-ambu yang mengelola itu adalah pihak swasta atau orang Bungus,” kata Ospar.

Ia mengatakan, meski dikelola swasta penjualan matras tetap dikontrol ASDP. “Ini tentu kita evaluasi dengan anggota untuk penjualan matras di KMP. Ambuambu karena yang mengelola itu swasta, dan ini tetap di bawah kontrol kita. Penjualan matras di KMP. Ambu-ambu tidak dipaksakan pengguna jasa untuk membelinya,” kata Ospar. (trs)

Dua Pelaku Kekerasan di Sikakap Divonis 6 Bulan PADANG - Dua pelaku penganiayaan terhadap Win, seorang warga Sikakap divonis enam bulan penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Padang, Kamis 12 Desember. Mereka adalah Septa Marjoni dan Zulkifli yang juga warga Sikakap, Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Jaksa Imme Kirana yang membacakan tuntutan menyatakan kedua terdakwa telah terbukti bersalah dan dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Mendengar putusan hakim, Zulkifli meminta hakim memberikan hukuman percobaan, namun hakim tidak terima karena hukuman yang dijatuhkan sudah jauh lebih ringan. “Cuma 6 bulan itu sudah ringan dari ancaman,

tinggal jalani saja sisa waktunya,” katanya hakim Asmar.

Penganiayaan itu berawal dari isi SMS korban Win kepada kedua terdakwa, yang menurut terdakwa merasa dihina, tak terima isi SMS yang menyebutkan terdakwa parasit, akhirnya kedua terdakwa mendatangi rumah korban dengan mendobrak pintu dan melakukan penganiayaan ringan dengan mencekik korban.

Hal tersebut dibenarkan Sulistiawati, istri korban yang bersaksi Kamis, 12 Desember. Ia mengatakan SMS tersebut telah menghina kedua terdakwa. “SMS itu benar isinnya penghinaan yang mengatakan keduanya parasit,” kata Sulistiawati. (trs)

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

SIDANG - Dua pelaku kekerasan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Padang

7 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

KMP Gambolo Kandas Saat Menuju Sikabaluan PADANG-Kapal Motor Penumpang Gambolo milik ASDP kandas di depan pelabuhan Maileppet, Siberut Selatan, Kabupaten Mentawai, Kamis 12 Desember. Kapal kandas saat menuju pelabuhan Pokai Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara.

Penumpang dari Padang dan Siberut yang berada diatas kapal beberapa saat ketika mengetahui kapal kandas diatas karang menjadi panik. “Banyak penumpang yang turun dari lantai atas ke bawah memastikan yang terjadi.

Takutnya kalau kapal bocor,” kata Karolina, salah seorang penumpang.

KMP. Gambolo kandas di atas karang di sekitar pintu keluar Teluk Maileppet, pelabuhan Maileppet. Selang beberapa menit kandas, beberapa ABK KMP. Gambolo melakukan penyelaman di bagian lambung kapal untuk memastikan kondisi kapal. “Setelah mereka cek, katanya tidak apa-apa.

Mendapat informasi itu kita jadi tenang kendati menunggu sampai jam berapa bisa berlayar,” kata Karolina.

Setelah menunggu sekitar dua jam, akhirnya sekitar pukul 12.40 WIB. KMP. Gambolo baru dapat meneruskan pelayarannya menuju pelabuhan Pokai Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara.

Ospar Silaban, Manajer Umum PT. ASDP Indonesia Cabang Padang yang dikonfirmasi Puailiggoubat terkait dengan kejadian tersebut menjelaskan, kandasnya KMP. Gambolo karena pasang surut dan tidak berakibat fatal.

“Karena pasang surut saja sehingga kapal kandas. Tapi sudah bisa kembali berlayar,” katanya pada Puailiggoubat, Kamis 12 Desember lalu melalui telepon. (bs/trs)

Pemda Mentawai Usulkan Tiga Wilayah Konservasi Laut PADANG - Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet mengusulkan tiga daerah konservasi laut kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tiga daerah yang diusulkan itu Teluk Sarabua di Kecamatan Siberut Tengah, Teluk Katurei di Siberut Barat Daya dan Selat Bunga Laut di antara Sipora dan Siberut.

Menurut Yudas, tiga lokasi tersebut masih memiliki terumbu karang yang bagus, keragaman biota laut dan lautnya bersih. “Daerah itu juga menjadi lokasi surfing, menyelam dan memancing bagi wisatawan,” kata Yudas di Tuapeijat, Sabtu 7 Desember lalu.

“Meski nanti ditetapkan daerah konservasi bukan berarti masyarakat lokal tidak boleh mengambil kekayaan laut tapi ekspolitasi harus sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Meski sudah diusulkan sejak 2012, namun menurut Yudas belum ada respon dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. (rus)

Libur Natal, Jadwal Kapal ke Mentawai Normal FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Hanya dua kapal milik PT. ASDP Indonesia yang melayani rute Padang-Mentawai, sedang KM. Sumber Rezeki Baru milik swasta tengah menjalani perawatan.

PADAT Ratusan penumpang memadati KMP. Ambuambu dari Padang menuju Mentawai

Patrisius Sanene

adwal dan rute kapal dari Padang menuju Mentawai menjelang liburan Natal dan Tahun Baru berjalan normal.

PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Cabang Padang tidak akan menambah kapal operasional.

Untuk mengantisipasi penumpang yang membludak, ASDP hanya bisa menambah jadwal penyeberangan.

“Ini juga melihat pembludakan setiap angkutan hari raya tahun lalu, kalau misalnya ada penumpang yang membludak tentu akan kita jalankan lebih dari jadwal normalnya, dan ini juga tergantung koordinasi kita dengan Pemda Mentawai jika meminta kita,” kata Ospar Silaban, Manager Umum PT. ASDP Padang kepada Puailiggoubat, Selasa 10 Desember lalu.

Saat ini dua kapal ASDP yang

J

melayani rute Padang Mentawai yaitu KMP. Gambolo dan KMP. Ambu-ambu. Layanan untuk angkutan transportasi laut milik ASDP tersebut dijadwalkan melayani 2 kali dalam seminggu, baik ke Muarasiberut, Sikabaluan, Sipora dan Sikakap.

Layanan kapal ASDP pada jadwal normalnya dari Padang menuju Muarasiberut setiap Rabu dan Jumat. Untuk Rabu, kapal langsung transit menuju Sikabaluan sementara untuk Jumat hanya di Siberut tanpa transit ke Sikabaluan lagi. Sementara tiap Minggu dan Kamis, kapal ASDP tersebut akan

melayani Tuapeijat, Sipora Utara, dan untuk pulau Sikakap setiap hari Sabtu dan Selasa.

Sementara untuk tarif angkutan, tujuan Muarasiberut berkisar Rp85 ribu, jika ke Sikabaluan akan dikenakan biaya Rp130 ribu.

Sementara tarif tujuan Sipora berkisar Rp95 ribu, sedangkan tujuan Sikakap berkisar Rp125 ribu karena jarak tempuh cukup jauh dari Padang di banding pulau Sipora dan Siberut.

Sementara saat ini kapal yang melayani antar pulau SikakapSipora-Siberut hanya milik Dinas Perhubungan Mentawai yakni KM Simasin dengan jadwal Senin KM.

Simasin akan berangkat dari Tuapeijat ke Sikakap sementara dari Tuapeijat menuju Siberut SelatanSaibi-Sikabaluan setiap Rabu.

Kapal lain milik swasta yang melayani Padang-Mentawai yakni KM. Sumber Rezeki Baru yang melayani Siberut Selatan setiap Senin sedangkan Rabu bertujuan Tuapeijat yang melalui Sioban terlebih dahulu. Namun kini KM. Sumber Reseki Baru tengah menjalani perawatan. Praktis kapal yang berlayar ke Mentawai saat libur akhir tahun kali ini hanya kapal ASDP. (o)

Bibit Habis, Warga Muntei Kecewa MUNTEI-Warga Dusun Puro II Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai kecewa karena tidak mendapatkan bibit pala dan manau seperti yang dijanjikan kepala desa.

Menurut pengakuan beberapa warga, bibit manau dan pala telah disediakan oleh pihak Balai Taman Nasional Siberut (BTNS) di Maileppet dan kepala desa memerintahkan mereka segera menjemput.

Keyakinan itu bertambah karena mereka telah diberikan kupon sebagai tanda pengambilan bibit, namun setelah sampai di TNS, bibit yang dijanjikan ternyata tidak ada.

Petugas di BTNS mengatakan bibit sudah habis.

“Kecewa tidak mendapatkan bibit kami langsung merobek kupon tersebut di muka petugas BTNS,” kata Buruno Tatebburuk, warga Puro 2 kepada Puai-

liggoubat sepulangnya menjemput bibit, Kamis, 5 Desember.

Buruno mengatakan, pemerintah desa tidak perlu menjanjikan bibit itu jika tidak ada, dan jika bibit tidak cukup kuponnya tidak perlu diberikan.

“Kami kecewa bibit tidak ada,” kata Hilarius dan Natalinus, warga lain.

Sementara Kepala Dusun Puro Heronimus Tatebburuk yang dikonfirmasi menyebutkan, mereka memang menyuruh masyarakat mengambil bibit di BTNS. Kepada warga dijanjikan akan mendapat 10 bibit pala dan manau.

“Ketika itu anggaran membawa bibit untuk mengangkut kepada masyarakat tidak ada maka kami memutuskan supaya mereka menjemput langsung bibitnya di TNS dengan menggunakan kupon, kami dari pihak kepala desa dan

kepala dusun sudah mengonfirmasikan kepada pihak TNS supaya kalau masyarakat datang mengambil bibit tolong diberikan,tapi yang mempunyai kupon,” jelasnya.

Namun ketika sampai di sana, lanjut Heronimus, ternyata bibit sudah habis menurut keterangan petugas di sana. “Kami juga kecewa kepada TNS,” ujarnya.

Sementara, Mateus, staf Balai Taman Nasional Siberut

membantah bibit itu sudah habis.

“Sebenarnya bibit itu masih ada. hanya saja, bibit itu banyak diambil warga Puro, sementara warga Salappa belum mengambilnya,” ucapnya.

Bibit itu dibagikan untuk desa Maileppet, Muntei dan Muara Siberut. “Masing-masing desa mendapat 3.500 batang, untuk tiap KK mendapat 10 bibit. (spn/g)

BIBIT Bibit tanaman yang dikembangkan Diklat pertanian Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) di Goisokoinan, Sipora Utara

MENTAWAINEWS Pustu di Subelen Minim Fasilitas SUBELEN-Bangunan puskemas pembantu (pustu) di Dusun Subelen, Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dibangun tahun 2012 oleh kontraktor pelaksana CV Silendak ternyata kondisinya masih minim fasilitas. Meski demikian, tenaga medis tetap mengabdi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pantauan Puailiggoubat, Sabtu 7 Desember 2013, bangunan pustu tersebut memiliki dua kamar tidur, tiga kamar untuk pengobatan dan tempat obat-obatan, dua kamar ukuran kecil untuk gudang dan dua kamar toilet yang kondisinya sangat sempit. ‘’Semua kunci-kunci pintu pemasangannya tidak bagus, mesin pompa air juga tidak ada terpasang, untung saja ada kran yang dibangun dari PNPM itu kita pasang selang untuk mengambil air,” ujar Wandi, suami Nela tenaga medis di Pustu tersebut.

Fasilitas pustu juga tidak lengkap, seperti kamar pasien dan obat-obatan. Tiga kamar pengobatan hanya satu yang memiliki ranjang pasien, sementara kursi tempat warga menunggu antrean tidak ada, jika berobat warga yang menganta pasien terpaksa duduk di lantai.

“Fasilitas yang ada selain ranjang ada juga lemari, sedangkan lampu listrik memang ada, hanya saja pemasangannya kurang baik, genset memang ada dari puskesmas tapi saat ini kondisinya rusak, sehingga, kalau ada yang berobat malam hanya pakai lampu senter saja yang dibantu dari warga,” katanya.

Lanjut Wandi, seminggu lalu pernah datang pejabat Bappeda melihat pustu tersebut, mereka terheran sebab foto yang mereka lihat tidak sama dengan kondisi fisiknya.

Kepala Dusun Subelen Nius ketika dikonfirmasi mengatakan sebenarnya pustu ini telah siap dibangun pada Januari lalu. Namun akibat gaji pekerja belum lunas, mereka menyegel dengan kayu. “Upah mereka yang belum lunas itu ada sekitar Rp 5 juta,” ujarnya.

Pada bulan November 2013 datang tenaga medis untuk bertugas, saat itu kondisi pustu masih disegel. Akhirnya karena tenaga medis sudah datang kepala dusun langsung memutuskan untuk membuka plang tersebut.

“Kita buka plang pustu itu karena medis mau masuk, dan kita sudah bilang pada pekerja kalau mau mempersoalkan ini jangan ganggu pustu itu lagi dan harus berurusan sama-sama pekerja atau kontraktor dan sekarang pustu sudah dalam pertanggungjawaban kita, soal bangunannya begitulah kondisinya,” katanya.(rr/r)

Puailiggoubat

NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

8

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sosialisasikan 9 Jenis Perizinan FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Masyarakat yang mengurus IMB tidak wajib datang mengurus ke Tuapeijat, namun dapat diwakilkan kepada orang lain dengan catatan semua syarat atau berkas dilengkapi.

Bambang Sagurung

antor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan sosialisasi sembilan jenis perizinan kepada kepala desa, BPD dan sekretaris desa se-Kecamatan Siberut Utara di kantor camat, Senin, 25 November.

Kesembilan perizinan yang disosialisasikan yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan, Izin Usaha Perdagangan, Tanda daftar perusahaan, Izin usaha jasa konstruksi, Tanda daftar gudang, Tanda daftar industri, Izin usaha industri dan Izin perluasan industri.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sahad Pardamaian mengatakan, masyarakat umum yang mendirikan bangunan rumah cukup melampirkan fotocopy KTP, gambar konstruksi fisik bangunan, fotocopy surat sah kepemilikan tanah/ sewa tanah/hibah, fotocopy pelunasan PBB/pernyataan bersedia membayar PBB dan pas photo warna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.

K

SOSIALISASI - acara sosialisasi proses perizinan di Kecamatan Siberut Utara “Surat sah kepemilikan tanah kalau masyarakat tidak punya karena lahan tersebut hibah atau tanah kaum cukup membuat surat pernyataan yang diketahui oleh kepala desa. Demikian juga halnya pelunasan PBB kalau masyarakat tidak punya, cukup surat pernyataan bersedia membayar PBB yang diketahui oleh kepala desa,” jelasnya.

Sahad menyebutkan, masyarakat yang akan mengurus IMB tidak wajib datang mengurus ke Tuapeijat, namun dapat diwakilkan kepada orang lain dengan catatan semua syarat atau berkas yang diperlukan dalam pengurusan terlengkapi.

Terkait adanya pengisian blangko berisi pernyataan bersedia

membongkar bangunan untuk kepentingan pemerintah dalam blangko permohonan formulir IMB dipertanyakan peserta rapat.

Andom Sabebegen, anggota BPD Sikabaluan mengatakan, surat pernyataan tersebut akan menimbulkan masalah ke depan karena ketika pemerintah mau mendirikan bangunan di lokasi rumah masyarakat, masyarakat tak bisa melawan karena telah terjebak dengan pernyataan sebelumnya.

“Ini akan menimbulkan konflik nanti,” katanya.

Sahad mengakui, pernyataan bersedia membongkar bangunan sering dipertanyakan di setiap sosialisasi yang mereka lakukan.

Sahad mengatakan, intinya pemerintah tidak akan mengganggu pola

kehidupan inti masyarakat. “Paling yang diminta itu pelebaran badan jalan yang kena pagar rumah, atau halaman rumah,” katanya.

Junaidi Sakerebau, tokoh masyarakat Sikabaluan berharap pengurusan izin dipermudah karena masyarakat rata-rata rumah tangga kurang mampu. “Kita berharap pengurusan dipermudah dengan jemput bola oleh dinas,” katanya.

Menjawab itu, Sahad menyebutkan, ke depan stafnya akan turun ke lapangan untuk memberikan kemudahan pengurusan bagi masyarakat, namun ia berharap agar ada respon dari masyarakat terhadap pengurusan izin tersebut. (bs/g)

Pencuri di Paroki Sikabaluan Diganjar 8 Bulan Penjara PADANG-Tri Sugiarto (20), pelaku pencurian uang di kamar Pastor Fransiskus Xaverius sebesar Rp50 juta di Paroki Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai diganjar 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Padang, Senin, 18 November lalu.

Tri Sugiarto alias Sugi ditahan penyidik sejak 10 Oktober 2013 hingga 29 Oktober 2013, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) masa penahanan ditambah hingga 8

Desember 2013. Pasal yang didakwakan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Yus Enidar, jaksa Limra Mesdi, Pastor Fransiskus serta Karlo Samanjolang dan Sari karyawan di Pastoran Sikabaluan, Leander Tateuteu, pelaku lain yang dihadirkan sebagai saksi pada sidang perdana di ruang sidang Kartika PN Padang 11 November lalu menyebutkan, pencurian yang dilakukannya sebanyak 2 kali.

Pada pencurian pertama, kata Leander, ia beraksi sendiri dengan masuk ke ruang kerja Pastor Fransiskus lewat ventilasi jendela lantai dua pukul 02.00 WIB Agustus 2013 Saat itu ia berhasil menggondol uang milik pastor yang berada di laci kerja sebanyak Rp5 juta.

Lanjut Leander, setelah aksi pertama, kemudian ia melakukan aksi kedua bulan yang sama dengan mengajak serta Tri Sugiarto.

Keduanya melewati pintu kamar

bawah karena pada aksi pertama Leander telah mengambil kunci kamar yang tergantung saat aksi pertamanya.

Keduanya berhasil membawa kabur uang sebesar Rp45 juta yang kemudian dibagi sama rata.

Pada sidang tersebut, Leander Tateuteu dinyatakan bersalah oleh hakim dan diganjar 2 bulan potong masa penahanan sejak tanggal 10 Oktober 2013 hingga 29 Oktober 2013 dan diperpanjang oleh JPU 30 Oktober 2013

Menurut Yus Enidar, hukuman tersebut sudah tepat, sementara hal yang meringankan pelaku yakni pelaku belum pernah ditahan dalam kasus apapun, menyesali perbuatannya dan khusus Leander masih dibawah umur.

“Vonisnya lebih rendah karena keduanya masih anak-anak. Takutnya kalau mereka lama di penjara akan semakin rusak,” kata Yus Enidar pada Puailiggoubat, Senin, 18 Nopember usai sidang putusan. (bs/g)

9 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

Minim Fasilitas, Tenaga Medis Tak Betah Tinggal di Guluguluk SAIBI SAMUKOP-Minimnya fasilitas Poskesdes Dusun Guluguluk, Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti mebeler membuat tenaga medis yang ditugaskan di dusun tersebut tidak betah bertugas, hingga akhir tahun 2013 ini Poskesdes tanpa tenaga medis, dampaknya wargapun kelimpungan untuk berobat.

Kadus Antonius Sadodolu mengatakan, Poskesdes tersebut dibangun Dinas Kesehatan tahun 2009 tanpa mebeler.

“Sejak dibangun memang tanpa mebeler, tenaga medispun sudah dua orang yang tinggal di Poskesdes itu, mereka tidak betah dan pergi,” katanya, Selasa, 26 November lalu.

Dampaknya warga yang sakit kebingungan mencari tempat berobat, di sisi lain menurut Antonius, kondisi para medis yang tinggal juga memprihatinkan, mereka tidur hanya beralaskan tikar saja dan tempat obat-obatpun tak ada, bahkan ditaruh sembarangan. “Kita tidak bisa salahkan mereka kalau soal kebersihan Poskesdes-nya selalu kita jaga dan sampai saat ini saja meski tak ada tenaga medisnya tetap kita bersihkan,” ucapnya.

Ia berharap kepada instansi terkait untuk mengadakan mebeler agar tenaga medis mau huni Poskesdes tersebut.

“Bangunannya masih sangat bagus, cuma isinya belum ada sampai saat ini,” tuturnya.

Sementara di Dusun Gotap juga mengalami hal yang sama, Levi Sabojiat (39), salah satu warga menyebutkan, di dusunnya sudah memiliki pustu yang dibangun tahun 2006 lewat program Coremap Phase II oleh Dinas Kelautan dan Perikanan namun tidak ada tenaga medisnya. (rr/r)

Dusun Guluguluk Rindukan Pembangunan Air Bersih SAIBI SAMUKOP-Warga Dusun Guluguluk Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat menginginkan pembangunan air bersih karena selama ini warga kesulitan air bersih.

Menurut Kepala Dusun Guluguluk Antonius Sadodolu, sebanyak 42 kepala keluarga di dusunnya sangat kesulitan mendapatkan air besih. Dengan kondisi ini masyarakat ingin dibangunkan sarana pengadaan air bersih. “Kami sangat kesulitan air bersih ini, bahkan ada selang yang di pasang disambung-sambung untuk mendapatkan air, itupun menjadi rebutan ambil air, apalagi musim kemarau makin sulit dapatkan air,” katanya Puailiggoubat, 26 November lalu.

Selain itu menurut Antonius, pembangunan juga jarang masuk di dusunnya, bangunan yang ada saat ini seperti jalan P2D, jembatan, Poskesdes dan gedung sekolah dari PNPM. “Hanya itu bangunan pemerintah yang ada di dusun kami,” ujarnya. (rr/r)

Kelompok Nelayan Saibisamukop Dapat Mesin Pompong 49 Unit FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Bantuan tersebut bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Rinto Robertus Sanene’

B

antuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai yang diserahkan secara

simbolis oleh Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet pada 19 November lalu di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tuapeijat akhirnya sampai ke tangan masyarakat, 29 November lalu.

Sebanyak 5 kelompok nelayan di Desa Saibisamukop Kecamatan Siberut Tengah mendapat bantuan 49 unit mesin pompong yang diserahkan langsung melalui pemerintah desa ke kelompok di balai desa. Kelima kelompok nelayan yang mendapat bantuan mesin pompong tersebut yakni Mari Maju Seron, Pangasaat, Koat Simanemnem,Usaha Mandiri dan Regdek, Kepala Urusan Desa Saibi Samukop, Adismanto Sagaragara berharap dengan adanya bantuan mesin ini dapat digunakan untuk peningkatan produksifitas dan perekonomian bagi nelayan. ‘’Kita

BANTUAN UNTUK NELAYAN - Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet menyerahkan bantuan DKP kepada nelayan berupa uang tunai untuk membeli peralatan penangkap ikan berharap bantuan dari pemerintah ini bisa melakukan aktifitas serta meningkatkan sumber pendapatan nelayan Saibi,” katanya.

Bantuan mesin tersebut diharap bisa memenuhi kebutuhan ikan di Saibi. “Selama ini kita di Saibi selalu kekurangan pasokan ikan, kalau dapat dengan alat tangkap nelayan mulai terpenuhi, kita sudah bosan makan nasi pakai telur, bila perlu

makan ikan terus, itulah yang kita inginkan,” ujar Adismanto.

Sementara Darius Saguruk, ketua kelompok nelayan Mari Maju Seron mengatakan sangat mensyukuri adanya bantuan ini.

“Kita bersyukur sekali kepada pemerintah atas bantuan mesin pongpong ini dan sekarang tinggal melihat kondisi cuaca kalau mengijinkan kita akan turun

melaut,” ujarnya.

Selain mesin pongpong, kelompok nelayan ini juga mendapatkan bantuan jaring dari DKP, namun bantuan jaring tersebut dibagikan ke kelompok nelayan setelah seminggu pembagian bantuan mesin pongpong dan semua kelompok nelayan dapat jatah bantuan ini. (rr/r)

Warga Masoggunei Dapat Bantuan Perumahan dari PU MASOGGUNEI-Sebanyak 61 warga Dusun Masoggunei Desa Saibisamukop Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan kategori rumah tidak layak huni akan mendapatkan bantuan rumah dari Dinas Pekerjaan Umum Mentawai.

Kepala Dusun Masoggunei, David Satoko mengatakan bantuan perumahan tersebut diusulkan melalui proposal yang disampaikan ke Dinas PU. “Proposal sudah kita sampaikan ke dinas dan dinas menerimanya dan tanda penerimaan itu sudah ada di tangan kita,” katanya saat ditemui di rumahnya 5 Desember lalu.

Permintaan perumahan tersebut dilayangkan ke Dinas PU karena 61 warga tersebut rumahnya sudah tidak layak huni lagi. “Selain itu masih ada warga lain yang sudah berkeluarga tapi belum punya rumah,” kata Kadus.

Proposal warga yang telah diberikan dan diterima Dinas PU

menampilkan beberapa persyaratan yakni, data penduduk sasaran, foto rumah yang tidak layak huni, foto copy surat hibah tanah, daftar hadir kesepakatan, berita acara pembentukan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan surat keterangan domisili setiap KK. “Proposal tersebut diterima Dinas PU pada 25 November 2013. Rencana rumah yang akan dibangun dengan ukuran 6x6 meter persegi, yang dibantu dinas hanya semen, seng, paku dan perkayuan.

Sementara warga harus menyediakan pasir, kerikil dan batu. Januari tahun depan kita dan warga akan menyediakan material dan Maret PU akan datang survei ke lapangan,” ujar David.

Namun ia belum bisa memastikan realisasi pembangunan perumahan dilakukan, apakah tahun 2014 atau 2015. “Yang jelas kalau lama realisasinya PU menyuruh kita kembali lagi dengan

membawa surat tanda terima proposal, kita berharap saja segera terwujud karena perumahan ini sangat dibutuhkan warga,” sambung David.

Selain perumahan, warga Dusun Masoggunei ini juga mengusulkan dan meminta permohonan listrik tenaga surya

terpusat ke Dinas Sosial yang rencananya 110 PLTS untuk 89 kepala, empat unit untuk gedung sekolah, tiga unit untuk kantor dan tiga unit untuk gedung ibadah.

Proposal warga sudah di sampaikan karena PLTS tesebut sudah tersedia di Pemda warga tinggal menunggu realisasinya. (rr/r) FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

RAWAN TSUNAMI - Perumahan penduduk di Desa Sikakap yang cukup dekat dengan laut dan rawan tsunami.

MENTAWAINEWS

Puailiggoubat

NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

10

FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Upaya penelusuran pecahan beberapa suku terganjal minimnya informasi karena ada halhal yang tabu diungkapkan.

Rapot Pardomuan Simanjuntak

enelusuran asal usul suku di Mentawai hingga membuatkannya menjadi sebuah ranji atau silsilah keturunan menjadi salah satu program Dinas Kebudayaan, Pariwisata, seni, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2012 dan 2013.

Pada tahun 2012, dana yang direalisasikan untuk penelitian ranji ini sekitar Rp480 juta (berdasarkan LKPJ Bupati Mentawai) dengan hasil kegiatan berupa daftar suku yang ada di Mentawai. Sementara 2013, dana yang dianggarkan untuk penyusunan buku ranji Mentawai.

Penelitian yang dilakukan Disbudparsepora melibatkan dua peneliti yakni Bambang Rudito dan Adi Rosa. Kegiatan itu dimulai dengan melakukan identifikasi lapangan dan diskusi dengan masyarakat untuk mencari berbagai keterangan sejarah dan ranji suku Mentawai. Fokus utama penelitian terutama di Siberut Utara.

Hasil penelitian tersebut diseminarkan di Bundo Guest House KM 6 Tuapeijat, 26-28 November 2013 yang dihadiri oleh 40 orang peserta,terdiri dari 4 orang setiap kecamatan. Namun peserta dari 5 kampung penting tidak bisa dihadirkan yaitu Matotonan, Cempungan, Saliguma, Sagulubbek dan Malancan. Peserta merupakan narasumber informasi sejarah dan ranji yang akan disusun yang pada umumnya adalah tokoh adat dengan umur yang sudah lanjut usia. Acara tersebut difasilitasi Rifai Lubis dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai.

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dalam sambutannya mengatakan, penggalian budaya Mentawai sangat penting karena kehilangan budaya akan menghancurkan suku bangsa itu sendiri.

Ia juga menduga bahwa tidak majunya Mentawai dikarenakan budaya yang sudah tergerus. Oleh karena itu ia berpesan agar peserta berusaha menggali kembali budaya Mentawai untuk diwariskan ke generasi sekarang dan mendatang. “Budaya adalah roh untuk membangun Mentawai� katanya.

Menurut Yudas, pemerintah akan memfasilitasi upaya mencari ranji dan suku Mentawai ini dan walau masih kurang informasi, ia mengatakan agar dimulai dengan apa yang ada saja. Ia menyadari bahwa beberapa hal yang tabu tidak bisa diungkap oleh para narasumber sehubungan dengan masa lalu suku Mentawai yang mengakibat-

P

DISKUSI - Para peserta saat diskusi ranji di Tuapeijat

Menyusun Ranji

Menelusuri Silsilah Suku Mentawai kan pecah suku dan penyebaran penduduk ke Sipora dan Pagai Utara serta Pagai Selatan.

Seminar tersebut diawali dengan mencari ranji dari setiap desa untuk diurutkan ke suku besarnya. Namun upaya rekonstruksi pembuatan pohon suku terganjal minimnya informasi dari peserta. Pada penyusunan suku yang ada di Simatalu, penyebaran suku tidak tuntas ditemukan karena ada beberapa hal yang tidak bisa diungkap peserta di forum seminar.

Empat suku induk yang terindentifikasi dalam seminar adalah Samakalek, Samoilanggai, Saporuk dan Saempunuk. Suku Samakalek berada di Limu Simatalu dan pecahannya adalah Salabbekeu yang menumpang di Uma Sangonian. Beberapa lama berselang lalu memisahkan diri dari Uma Sangonian dengan suku baru yaitu Siritoiten, Saroro, Sapojai, Sagulu, Saumanuk, Saurei dan ada juga yang memakai suku asal yakni Samakalek.

Suku awal kedua yaitu Samoilanggan yang tinggal di Saibi Simatalu yang suku turunannya adalah Siriratei di

Saibisamukop, Tasirebdep di Simalegi, Sakelak asak di Sikabaluan, Saerejen, Saguntung di Sirilogui, Sakatunang di Taileleu, dan Tasirileleu di Saumanganyak.

Sementara itu Siriratei pecahan dari Samoilanggan yang tinggal di Saibisamukop memunculkan suku baru yaitu Satoko, Sakatsilak, Sakariggi, Saririkka dan Sakerengan lelenggu.

Suku dasar ketiga yang diidentifikasi yaitu Taporuk di Paipajet. Sebagian anggota suku pindah ke Simalegi dan Cempungan dengan suku yang sama yaitu Taporuk. Dari Cempungan suku Taporuk pecah menjadi suku Sanene di Saibisamukop, Sabeleakek di Cempungan, Sabeleakek di Sikakap. Sabeleakek di Cempungan juga pecah menjadi suku Sirikulin di Cempungan, Sabeleakek di Pokai, Sakarigi di Mongan Poula dan Sakoipia di Sirilogui.

Sedangkan suku dasar keempat adalah Saempunuk yang menjadi suku Siritubui di Simalegi, Sirisurak di Terekan, Siribaru di Sirilogui, Salalatek di Cempungan dan suku Saempunuk di Bojakan.

Suku Sangonian yang menjadi tempat menumpangnya suku Salabbekeu, memiliki pecahan suku yaitu Sangaimang di Saibisamukop, Sauddeinuk di Saibisamukop, Puro dan Rogdok, Tasirikeru di Matotonan, Satepuk di Sagulubbek dan Sabebegen di Tiop. Namun tidak ada informasi apakah suku Sangonian ini merupakan suku dasar atau tidak.

Dari keterangan narasumber dari Simatalu, suku Taporuk bukanlah suku dasar. Ia mengatakan bahwa nenek moyang suku Taporuk berasal dari Sabaigua Nias dan pindah ke Labuan bajau dengan suku Samaloisa, kemudian pindah ke Simalegi menjadi suku Sabolak dan pindah ke Simatalu menjadi suku Sakelak lalu ke Paipajet dengan nama suku Taporuk. Namun ada juga peserta yang menyanggah asal Samaloisa dari Nias.

Meski masih kurang lengkap, seminar ranji ini merupakan langkah awal mencari dan menyusun ranji suku Mentawai. Informasi yang berkembang dalam seminar mengatakan bahwa suku Mentawai berasal dari Simatalu sebagai

kampung pertama nenek moyang Mentawai.

Dari seminar suku Mentawai ini teridentifikasi 400-an suku namun belum dapat diurai hubungan suku itu dengan suku dasarnya. Sesekali peserta terlihat saling salaman setelah mengetahui hubungan kekerabatan antara sukunya dengan suku peserta lainnya. Masing-masing peserta pun diberikan tugas untuk menggali dan melengkapi ranji di kampung masingmasing selama 3 bulan setelah seminar.

Rifai usai seminar mengatakan, rekomendasi kegiatan tersebut adalah menelusuri kembali suku-suku yang ada di Mentawai dengan menjadikan peserta seminar sebagai kontak kunci di daerahnya masing-masing. “Jadi peserta seminar berkomitmen mengurut kembali suku masing-masing serta saudarasaudara sukunya untuk penyempurnaan penyusunan buku ranji tersebut, sebab dari ranji yang kita susun, masih ada kekosongan di beberapa garis silsilah,� katanya 12 Desember 2013.

Dalam acara penutupan, Kepala Disbudparsepora Desti Seminora,

Iklan

Puailiggoubat NO. 278, 18 - 31 Desember 2013

11

Sosok

M

eski daerah kepulauan, budaya masyarakat Mentawai bukanlah budaya melaut melainkan bertanam. Sebagian besar masyarakatnya hidup bergantung dari pengolahan lahan pertanian. Bertahuntahun masyarakat hidup dari hasil cengkeh, nilam, keladi, pisang, kopra, sagu dan kini coklat. Meski demikian, hasil pertanian Mentawai sulit berkembang dan menjadi komoditi. Menurut Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Mentawai, Novriadi, persoalan geografis menjadi penyebab sehingga hasil panen kerap kali mahal pada biaya pengangkutan.

Selain itu sistem pertanian sederhana membuat hasil tidak maksimal.

Meski sulit, menurut Novriadi, pertanian Mentawai harus berkembang terutama untuk memenuhi pasokan konsumsi lokal sehingga masyarakat Mentawai tidak terlalu bergantung pada barang konsumsi dari Padang.

Berbagai upaya kini tengah dilakukan seperti pencetakan sawah baru untuk meningkatkan produksi beras. Selain itu juga dilakukan pengembangan pangan lokal seperti pisang, keladi dan sagu sebagai bagian dari program ketahanan pangan. Namun upaya-upaya pengembangan sektor pertanian masih melalui sejumlah tantangan.

Kepada Puailiggoubat, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Mentawai, Novriadi, menjawab sejumlah pertanyaan terkait pembangunan sektor pertanian dan tantangannya, di Kantor Dispernakbun di Tuapeijat, awal Desember lalu.

Masyarakat Mentawai mayoritas petani namun hasil pertanian yang dimiliki belum mampu mengangkat kehidupan mereka, apa penyebabnya?

Persoalan itu sepertinya tidak jauh dengan daerah kepulauan yang lain bahwa sektor pertanian di daerah kepulauan susah berkembang, hal itu disebabkan produk yang mereka miliki tidak mampu bersaing. Harga komoditi dari masyarakat kepulauan tidak kompetitif sehingga produk pertanian lebih banyak dikonsumsi di tingkat lokal.

Khusus kita di Mentawai

Puailiggoubat NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

pada sektor pertanian masih memakai sistim budidaya tradisional belum masuk tahap penggunaan teknologi sehingga hasilnya juga tidak memiliki keunggulan komperatif.

Nah, ini upaya kita khusus pertanian tanaman pangan dan holtikultura, kita fokus untuk bagaimana pasarnya di pasar lokal bisa dikonsumsi di tingkat lokal untuk pemenuhan kebutuhan lokal. Khusus produk perkebunan hasilnya bisa dilempar keluar dan punya daya ekonomi di tingkat masyarakat.

Apa penyebab produk pertanian masyarakat belum kompetitif?

Belum kompetitif itu kan banyak faktor, pertama batasan geografis sangat dominan, untuk memobilisasi hasil pertanian dari pulau satu ke pulau lain atau kepulauan Mentawai ke Padang itu membutuhkan biaya yang tinggi dan pasti harganya mahal.

Ketika dijual di luar dengan harga tinggi untuk mengimbangi ongkos sementara harga jual komoditi yang sama di pasar Padang ternyata lebih murah membuat barang itu tidak laku.

Kalau produk khususnya holtikultura yang saya lihat kualitasnya bagus. Pisang, mangga yang kita ingat bagus, setiap minggu ketika kapal masuk ke Mentawai pisang dibawa ke Padang semua, jarang yang terserang penyakit. Namun jenis yang lain belum bisa dibawa ke Padang.

Menurut Anda apa pola pertanian yang diterapkan masyarakat Mentawai?

Kita pilah-pilah, ada beberapa komoditi yang dikembangkan, terkait ketahanan pangan, masyarakat Mentawai itu lebih kuat karena sumber pangan lokal cukup banyak seperti keladi, pisang dan sagu, tidak ada beras pun tidak masalah. Pengembangan pangan lokal tetap kita lakukan malahan kita berusaha mengkonversi agar konsumsi beras tidak terlalu banyak dan lebih banyak untuk pangan lokal dengan mengubah bentuk atau dengan nama lain beras analog yang dicoba di Goisok Oinan yang sudah ada bantuan mesinnya.

Sementara pertanian padi hanya sebagian kecil masyarakat yang terbiasa menanamnya, ini mulai kita rasakan saat pembukaan lahan dan pembuatan pematang, sebagian masyarakat masih kaku. Namun pelan-pelan kita berikan cara bagaimana tata cara berbudidaya tanaman padi yang baik dan itu butuh waktu yang lama,

mengubah pola tani ini tidak mudah apalagi sudah berkaitan dengan tradisi.

Di Mentawai perkebunan coklat dan kelapa pernah menjadi primadona di masyarakat, namun sekarang mulai ditinggal terutama coklat karena penyakit, apakah ada solusi dari pemerintah?

Kalau penyakit tanaman kakao tidak hanya di Mentawai, di daerah lain jenis penyakitnya sama, hanya yang membedakan pada kemampuan petani dalam pengendalian hama dan penyakit, disinilah bedanya. Kalau kita lihat di daerah tepi, relatif petaninya punya pengetahuan bagaimana mengendalikan penyakit dan bercocok tanam yang baik. Sementara di penduduk kita belum seperti itu.

Awal-awal booming-nya tanaman kakao, masyarakat berlomba-lomba menanam dan membuka lahan seluasluasnya namun tidak memikirkan bagaimana cara perawatan seperti pemupukan dan pengendalian hama.

Nah, itu yang membuat ada titik jenuh, mungkin satu tahun ke belakang itu merupakan titik jenuh, artinya produksi mulai menurun, kemauan petani merawat kakaonya semakin sedikit karena produksinya rendah. Kami tidak mengabaikan hal yang terjadi di masyarakat karena itu sudah dirintis mungkin 3 tahun atau 5 tahun ke belakang.

Ditambah modal yang dikeluarkan masyarakat mengolah perkebunan kakao cukup besar, jika kita alihkan ke tanaman lain, itu bukan solusi.

Jadi bagi tanamannya yang terserang hama yang cukup parah caranya mengganti dengan tanaman yang sehat, atau untuk tanaman yang bisa kita perbaiki kita lakukan pemangkasan berat. Kemudian kita juga melakukan pendampingan petani bagaimana lingkungan tanaman itu harus bersih dan dijaga kelembabannya dengan pemangkasan, pembuangan tunas air kemudian mengubur kulit buah, itu kira-kira.

Aplikasinya kita memberikan bantuan kepada petani, gunting tunas, obat-obatan, tangki semprot arahnya pengendalian penyakit, untuk pemangkasan itu sudah kita sosialisasikan di masyarakat. Ujung tombak kita di lapangan adalah petugas penyuluh lapangan (PPL), ini loh bantuan yang telah kita berikan kepada petani, tolong bina agar mereka bisa memangkas, menyemprot dengan baik sesuai dosis yang tepat, nah itu arah yang

kita buat saat ini.

Apakah Anda kesulitan menyediakan PPL dari segi jumlah dan kualitas?

Kalau PPL saat ini yang berstatus PNS hanya tiga orang, dua orang sudah memasuki usia pensiun, satu orang sudah berumur di atas 50 tahun.

Sehingga harapan kita kepada penyuluh PNS itu boleh dibilang hampir sirna. Jadi solusi yang diambil oleh pendahulu saya dengan merekrut tenaga honor PPL jumlahnya saat ini saya rasa lebih dari cukup yakni 63 orang yang disebar ke 43 desa, jadi ada yang dua orang satu desa ada juga yang satu tergantung kebutuhan di lokasi.

Pendidikannya lebih banyak S1 dan D3, nah saya lihat di lapangan daya juang PPL kontrak ini kurang apalagi di tahun ini biaya operasional mereka minim hanya Rp150 ribu per bulan. Kalau hanya dengan jumlah itu bagaimana mereka bisa bergerak?

Biaya BBM, apalagi jika tidak ada jalan darat tentu biaya transportasinya lebih mahal lagi. Gaji per bulan mereka ada yakni paling rendah Rp1,1 juta per bulan, biaya operasional ini mereka merasa keberatan, tidak mencukupi.

Nah, pada tahun 2014 kita upayakan peningkatan biaya operasional lebih dari 100 persen. Dan mereka diharapkan lebih terpacu semangatnya bekerja di lapangan. Dari tes penerimaan CPNS kemarin, kita mendapat alokasi sebanyak 22 pegawai mulai pendidikan S1 hingga D3 dari

12

jurusan pertanian dan peternakan.

Ke- 22 orang ini akan kita arahkan langsung menjadi tenaga fungsional penyuluh pertanian untuk menggantikan peran dari tenaga kontrak karena kita tak bisa selamanya melakukan kontrak.

Pemda sudah berupaya menyediakan PNS, tentunya tenaga kontrak kita kurangi sebanyak yang dapat tertutupi. Jika PPLnya PNS, kita bisa memaksa mereka untuk bekerja lebih baik.

Kalau kontrak kita tidak terlalu bisa memaksa, itu harapan kita ke depan.

Bagaimana dengan perkebunan kelapa?

Kalau perkebunan kelapa, kita lihat kelapa di Mentawai umumnya usianya makin tua sehingga makin lama produksinya menurun, peremajaan itu minim.

Kami telah menyusun program peremajaan perkebunan kelapa dengan memberikan bantuan bibit dengan sasaran daerah-daerah sentral penghasil kelapa, kalau di Sipora perkebunan kelapa yang luas di daerah pantai barat Bosua, Beriulou hingga Berimanua, kalau di Siberut banyak tempatnya.

Namun tahun ini program tersebut tidak berjalan karena gagal tender, kita sudah lakukan tender sebanyak dua kali namun tidak ada pihak ketiga yang tertarik. Jadi ke halaman 13

Sosok tahun depan coba ulang kembali penganggaran ini. Setelah kita evaluasi kegagagalan tender di tahun ini karena pertama harganya tidak menarik rekanan, kemudian ketersediaan bibit kelapa dalam di sumber tidak mencukupi sehingga tidak ada rekanan yang berminat.

Apakah tidak ada program lain mengubah kelapa ini ke bentuk lain agar nilai jualnya lebih tinggi?

Kalau kita di dinas pertanian bekerja di hulu bagaimana perluasan areal dan peningkatan produksi, kalau hilir pengolahan hasil mengubah bahan mentah menjadi setengah jadi atau jadi tentu ada sektor lain memiliki peranan misalnya Disperidagkop. Kita dulu lihat ada programnya seperti membuat pabrik rotan hanya itu tidak berjalan, kita tidak tahu apa masalahnya.

Apakah sawah menjadi prioritas dinas Anda, berapa luas sawah yang ditargetkan pada 2014?

Cetak sawah merupakan prioritas kerja pimpinan daerah saat ini, maka kita merancang bagaimana luas sawah yang telah ada saat ini di Mentawai meningkat dari tahun ke tahun dan ditargetkan mencapai 1.000 hektar. Kemungkinan target ini akan direvisi bisa

Puailiggoubat NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

lebih luas dari itu. Target kita tahun 2013 seluas 320 hektar, hingga pertengahan November sudah selesai 261 hektar itu yang dibiayai oleh pemerintah.

Sementara yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat itu lebih luas. Selain membantu kelompok tani yang desanya masuk ke dalam program cetak sawah tahun ini, kita juga memberi bantuan benih dan obat-obatan kepada daerah yang tidak terprogram tahun ini. Pada tahun ini luas sawah yang bisa ditanami termasuk swadaya adalah 1.171 hektar.

Pada tahun 2014 kita targetkan tetap 300 hektar. Kalau dilihat dari populasi penduduk berdasarkan sensus pada 2010 yang berjumlah lebih kurang 76.175 jiwa itu membutuhkan beras 5.100 ton per tahun sementara kemampuan kita dengan luas sawah 1.171 hektar itu hanya 3.500 ton per tahun, belum mencukupi.

Artinya kita masih membutuhkan kebijakan dalam peningkatan produksi dengan cara pembukaan areal sawah baru, rehabilitasi sawah yang pernah dibuat dan peningkatan produksinya. Kalau saat ini hanya 3 ton per hektar bagaimana cara kita meningkatkan produksi mencapai 4-5 ton per hektar. Itu upaya kita.

Kita akan coba melanjutkan pemberian bantuan berupa sarana

produksi di areal cetak sawah baik dari program pemerintah maupun swadaya masyarakat berupa pemberian mesin perontok dan penggiling padi. Selama ini, petani merontok padi memakai cara tradisional yang dipukul-pukul yang butuh berharihari baru bisa dibawa pulang. Kalau kita kasih mesin perontok maka dalam satu jam bisa menyelesaikan 1 ton gabah.

Selama ini sawah di Mentawai masih tadah hujan, apakah pemerintah berencana membuat fasilitas irigasi?

Idealnya mesti ada, kalau hamparan sawah seluas 10 hektar harus memiliki jaringan irigasi, baik irigasi yang sederhana, semi teknis dan teknis. Namun kendala kita di Mentawai sumber irigasi yang berasal dari sungai yang beraliran deras tidak ada, sungai kita rata-rata kan sungai pasang surut, paling hanya kali kecil di pinggirpinggir bukit namun itu bisa kita manfaatkan.

Dalam program kerja kita 2014, ada tiga lokasi yang akan dibangun irigasi lokal melalui pipanisasi, jadi kita buat bak penampung dan kita alirkan melalui pipa. Direncanakan di Saureinuk akan dilakukan Dinas PU yakni irigasi semi teknis, sementara yang akan kita kerjakan sendiri beru-

pa pipanisasi di daerah Sirilanggai (Siberut Utara) , Muntei (Siberut Selatan) dan Sibaibai (Sikakap).

Tapi sebetulnya ketersedian air di Mentawai tidak terlalu parah, karena berdasarkan statistik curah hujan bulan basahnya 7-8 bulan per tahun.

Kalau bulan basahnya minimal 6 bulan saja dalam satu tahun, minimal kita bisa melakukan musim tanam sebanyak dua kali dalam satu tahun dengan padi yang berdaur pendek yakni 100-110 hari. Kalau di tanah tepi model tanamnya padi-palawija-padi, kalau kita bisa padi-padi-palawija.

Selain sawah, apa jenis komoditi lain yang akan dikembangkan pada 2014?

Kita juga menyalurkan bibit pala karena pala harganya tidak pernah turun dan berproduksi tiap tahun, umur 5 tahun sudah berbuah. Namun tidak seluruh desa kita berikan bantua tersebut, itu tergantung dari permohonan kelompok tani , kami tidak melayani permintaan pribadi hanya kelompok-kelopok tani yang diakomodasi kepala desa dan camat. Kita akan coba perjuangkan hal itu di panitia. Tahun ini sudah ada dan tahun depan akan kita tambah lagi ke lokasi yang berbeda-beda.

Tugas kita menghimpun dan menyampaikan ke DPRD karena

13

DPRD wakil rakyat pasti akan diakomodir. Mereka pasti sudah dapat aspirasi dari konstituennya tentang kebutuhan ini. Dan usulan kita nanti sebanyak 30 ribu batang.

Sementara kakao, kita tidak lagi melakukan pengembangan, kita hanya melakukan perbaikan supaya masyarakat tidak memotong sembarangan dan mengkonversinya ke tanaman lain karena suatu waktu harganya bisa naik, saat ini saja harganya mulai naik. (gsn/o)

BIODATA Nama: Novriadi Kelahiran: Maninjau (Agam)/ 4 November 1974 Pendidikan terakhir: S1 Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) Jabatan: Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Februari 2013), 13 tahun bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Puailiggoubat NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

14

FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Diguyur Hujan Lebat, Beberapa Lokasi di Padang Banjir PADANG - Hujan lebat yang mengguyur Kota Padang dan sekitarnya membuat beberapa kecamatan yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat tergenang banjir hingga setinggi 1 meter, Selasa 3 Desember lalu.

Dari pantauan Puailiggoubat, mulai di kawasan Kelurahan Ujung Gurun, Bandar Purus, Olo Ladang, Pasar Raya Padang di kawasan Kecamatan Padang Barat terendam, rumah-rumah warga sudah kemasukan air setinggi 30 centimeter.

Di kawasan Kecamatan Padang Selatan, dari Kampung Nias, Pondok, sampai Pasar Gadang dan Kelurahan Parak Rumbio air di jalan sudah menggenangi kisaran 50 cm, air juga sudah mulai masuk ke rumah-rumah warga. Di dalam rumah warga sibuk mengangkat barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. “Hujan sejak pagi tadi sekitar pukul 07.00 WIB, kalau sudah tiga jam saja hujan lebat air sudah masuk ke rumah, ini hujan lebat masih terus terjadi kata,” Iman (40) warga Kampung Nias, Padang.

Kasi Operasi Basarnas Padang, Juando Sodo mengatakan banjir juga terjadi di kawasan Sungai Sapih, RSUD dr Rasyidin Padang juga tergenang 50 centimeter. “Di Taruko By Pass juga tergenang tim kita udah ke sana, namun genangan air sungai di sekitar situ tidak terlalu membahayakan, selain itu juga di kawasan Nipah dekat jembatan Siti Nurbaya juga tergenang tim BPBD Padang sudah siaga di lokasi tersebut,” katanya.

Selain itu di Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Batang Anai di perumahan Kasang juga terendam, tim dari BPBD Pariaman melaporkan sekarang masyarakat di evakuasi.

Beberapa hari sebelumnya yakni 30 November, banjir juga menggenangi beberapa bagian wilayah Kota Padang setelah diguyur hujan beberapa jam. Nelly (58) yang tinggal di Jalan AR Hakim Padang harus berjibaku menyelamatkan barang-barangnya karena air mulai masuk ke dalam rumah. “Setiap hujan pasti beginilah harus selamatkan barang, ke tempat yang lebih aman, karena banjir sedikit saja air pasti masuk ke dalam rumah,” kata Nelly.

Selain itu akibat banjir tersebut banyak kendaraan milik pengendara yang melewati jalan AR. Hakim mogok dan terpaksa mendorong kendaraannya, “Kalau bisa pemerintah buat jalan harus lebih tinggi sedikitlah, karena repot juga kalau begini terus,” kata Nelly. (trs/rus)

BANJIR Sejumlah pengendara melintasi banjir di jalan Olo Ladang, beberapa waktu lalu. Hujan dengan intensitas tinggi berpotensi terjadi di wilayah Sumbar dan warga diminta waspada

Musim Hujan, Masyarakat Diminta Waspadai 19 Titik Rawan Longsor Tingginya curah hujan sejak awal Desember salah satunya disebabkan adanya pusaran angin dengan durasi harian di Samudera Hindia Yuafriza

D

inas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Su-

matera Barat merilis 19 daerah rawan longsor yang bisa mengancam keselamatan masya-rakat. Ruas jalan rawan longsor tersebut tersebar di jalan nasional, provinsi maupun jalan kabupaten/kota di daerah dengan topografi berbukit-bukit ini.

Titik lokasi rawan itu seperti yang dirilis di situs Pemerintah Provinsi Sumbar yaitu Lubuk Peraku (Padang), Lubuk Selasih (Padang), Sungai Laci (Solok), Muaro Kalaban (Sawahlunto), Tanjung Gadang (Sijunjung), Padang-Painan (Pesisir Selatan), Painan-Bt. Kapas (Pessel), Lembah Anai (Padangpariaman), Palupuh (Agam), Rao-

Ma Sipongi (Pasaman), Tj BalikPang-kalan (Limapuluhkota), Leter W (Solok Selatan), Danau Kembar-Ma. Labuh (Solok), Sicincin-Malalak (Padangpariaman-Agam), Lb. Basung-Maninjau (Agam), MaturPalembayan (Agam), Panti (Pasaman), Talu (Pasaman), Sitinjau Laut (Padang/Solok).

Titik rawan longsor ini terkait tingginya curah hujan di Sumatra Barat sejak awal Desember. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, terdapat pusaran angin dengan durasi harian atau dalam bahasa

meteorologi diistilahkan sebagai “Eddy,” yaitu sirkulasi di atmosfer yang memiliki vortisitas dalam suatu area, di sekitar pesisir Sumatra tengah bagian barat menyebabkan daerah di wilayah tersebut mengalami hujan berintensitas tinggi sejak Sabtu 7 Desember hingga Minggu 8 Desember 2013.

“Masyarakat di wilayah Sumatra Barat dan Riau perlu meningkatkan kesiapsiagaan. Adanya “Eddy” dan konvergensi di daerah tersebut menyebabkan hujan berintensitas tinggi berpeluang terjadi,” kata Sutopo dalam rilisnya di situs BNPB. (o)

Dua Jurnalis Raih Karya Tulis Terbaik Liputan Anggaran PADANG - Dua jurnalis di Kota Padang meraih penghargaan sebagai indepth reporting (liputan mendalam) terbaik terkait transparansi anggaran yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Padang bekerjasama dengan AJI Indonesia dan Prorep USAID. Keduanya memenangkan hadiah masing-masing Rp2 juta yakni Gusti Ayu Gayatri dari Harian Padang Ekspres dan Andika Destika Khagen dari portal berita Klikpositif.com. Keduanya merupakan peserta pelatihan peningkatan kapasitas dalam mengawasi transparansi anggaran yang digelar AJI Padang sejak Juni 2013. Ada 15 peserta yang mendapatkan kursus singkat terkait transparansi anggaran.

Manager Program Yose Hendra mengatakan, kursus tersebut

diselenggarakan dalam 8 pertemuan dimana empat pertemuan merupakan materi terkait transparansi anggaran yang disampaikan empat narasumber.

Sedang empat pertemuan terakhir berupa mentoring yang diberikan oleh Ketua AJI Padang Hendra Makmur dan Pemimpin Redaksi Puailiggoubat Yuafriza.

Yose mengatakan, peserta kursus singkat yang mendapat pelatihan dan mentoring diharuskan membuat liputan mendalam terkait transparansi anggaran. Untuk itu masingmasing peserta mendapat beasiswa Rp1.500.000.

“Kita mengapresiasi hasil liputan mendalam para peserta, kita berharap kegiatan ini akan bermanfaat dalam melakukan liputan anggaran dan menjadikan

FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

RAI H PEBNGHARGAAN - Gusti Ayu, salah seorang peraih karya terbaik Penulisan Transparansi Anggaran yang diselenggarakan AJI Padang, awal Desember lalu pers Sumatra Barat semakin baik,” kata Hendra saat penyerahan hadiah

di Nunos café, 7 Desember 2013. (trs)

15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

Rencana pembangunan pabrik disorot karena tidak sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang

Walhi Sumbar Tolak Rencana Pabrik Pengolahan Minyak Sawit di Bungus FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Yuafriza

ahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat menolak rencana pembangunan industri pengolahan minyak kelapa sawit di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

Penolakan disampaikan Walhi terkait keluarnya surat dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang perihal pengumuman studi AMDAL PT. Wira Inno Mas akan melakukan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan industri pengolahan minyak kelapa sawit beserta turunannya yang dilengkapi dengan dermaga, fasilitas pendukung lainnya dan kegiatan reklamasi perairan yang berada pada lahan seluas 79 hektar di kelurahan Bungus Barat dan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Khalid Saifullah mengatakan, rencana pembentukan pabrik itu tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang yang tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Dalam pasal 71 ayat (3); pengembangan kawasan industri direncanakan di Kecamatan Lubuk Begalung.

Lalu Pasal 89 ayat (1) ; kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting

PLTU TELUK SIRIH

W

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tteluk Sirih di Kecamatan Bungus, Kota Padang.

Pembangkit tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba dan ditargetkan baru bisa beroperasi pada 2014.

dalam pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) terdiri dari ; [...) c. kawasan Padang Industrial Park (PIP). Kemudian diperkuat dengan undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 37 ayat (7) ; Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Menurut Syaiful, Bungus merupakan daerah pengembangan industri dalam mendukung pengembangan kawasan minapolitan yaitu pengembangan ekonomi berbasis perikanan dan kelau-

Kakak Beradik Tewas Terseret Arus Batang Kuranji PADANG-Dua kakak beradik Ihsan (16) dan Hanif (19) tewas terseret arus Batang Kuranji, Kota Padang Sumatra Barat saat berenang bersama teman-temannya, Rabu 11 Desember lalu.

Kepala Seksi Operasi Basarnas Padang, Juanda Sodo mengatakan, peristiwa ini terjadi ketika Ihsan, pelajar dan warga RT 02, RW 02 Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji ini mandi pagi di sungai Kuranji. “Saat itu korban Ihsan tercebur ke sungai yang deras dan tidak bisa berenang, melihat kondisi itu Hanif, kakak korban mencoba menyelamatkan namun keduanya ikut terseret arus sungai,” kata Juanda, usai melakukan upaya penyelamatan, Rabu siang.

Menurut Juanda, keduanya terseret arus karena tidak bisa berenang, sementara teman Hanif bernama Romi mencoba menyelamatkan namun korban ketiga ini juga ikut terseret. “Romi korban ketiga ini bisa diselamatkan warga yang sedang mandi di lokasi itu,” katanya.

Sesaat setelah kedunyaa hilang dibawa arus, warga dibantu tim SAR mencari korban. Hanif baru ditemukan 30 menit setelah kejadian, sementara Ihsan satu jam kemudian. “Menurut keterangan medis kedua korban ini sudah meninggal. Setelah ditemukan mereka langsung dibawa ke RSUP dr. M. Djamil Padang untuk diotopsi,” katanya. (rus)

tan. “Pengembangan semestinya diarahkan kepada industri-industri pengolahan ikan beserta pendukungnya atau pengembangan wisata bahari.

Pemberian izin kepada PT. Wira Inno Mas selaku industri pengolahan minyak kelapa sawit beserta turunannya tidak tepat karena kepentingan tersebut semestinya diarahkan di Kecamatan Lubuk Begalung atau Padang Industrial Park (PIP). Jika hal ini dipaksakan maka Pemerintah Kota Padang telah mengingkari RTRW yang telah ditetapkan dan semestinya menjadi pedoman arahan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Pola Ruang Wilayah

Kota,” katanya.

Ditambahkan Syaiful, Bungus Teluk Kabung merupakan daerah sempadan pantai dan tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat masuk ke dalam Kawasan Perlindungan Setempat dan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai. Kawasan tersebut juga rawan gelombang pasang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi.

Karena itu, lanjut Syaiful, Walhi meminta kepada Pemerintah Kota Padang taat dan patuh terhadap rencana Tata Ruang Kota Padang yang sudah ditetapkan sebagai acuan dalam mela-

kukan pembangunan dan penataan kota.

Walhi juga meminta Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Kota Padang untuk tidak menerbitkan izin lingkungan dan membatalkan segala perizinan terkait pembangunan industri pengolahan minyak kelapa sawit beserta turunannya yang diberikan kepada PT. Wira Inno Mas di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Walhi juga menghimbau masyarakat luas untuk mengawal segala bentuk pembangunan demi terciptanya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya. (o)

Penanggulangan Bencana Perlu Utamakan Kearifan Lokal PADANG—Kearifan lokal harus menjadi salah satu pedoman dalam menyusun kebijakan terkait penanggulangan bencana. Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penangunggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif saat memberikan kuliah untuk mahasiswa Pascarsarjana Management Resiko Bencana Universitas Bung Hatta dengan materi “Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas di Indonesia,” di Kampus I UBH Ulak Karang, Padang, Sumatera Barat, Selasa 3 Desember lalu.

Menurut Syamsul, kearifan lokal yang dimaksud adalah pendekatan kepada pimpinan tertinggi dalam kelompok sosial. Ia memberikan contoh seperti halnya kearifan lokal

“smoong” di Simeuleu Aceh.

Ditambahkannya, kearifankearifan lokal di setiap daerah sebenarnya mempunyai pesan-pesan tersendiri terhadap kebencanaan. “Di Sumatera Barat, ada banyak kesenian dan budaya masyarakat Minang yang menyampaikan pesan-pesan tentang kebencanaan, seperti kesenian randai, rabab pasisia maupun petatah petitih dan pantun-pantun orang Minang,” ujarnya.

Disebutkan Syamsul, untuk melakukan perubahan paradigma tentang kerentanan bencana, tidak sulit jika pimpinan tertinggi dari suatu kelompok masyarakat tersebut yang dipengaruhi sehingga warga dan orang di sekitarnya pasti akan berubah dan masyarakat akan mengikuti dan patuh

pada yang disampaikan pimpinan tersebut.

Kegiatan kuliah bersama kepala BNPB tersebut diikuti semua mahasiswa Program Pascasarjana Manajemen Pengurangan Resiko Bencana Universitas Bung Hatta, tidak ketinggalan Walikota Padang Fauzi Bahar, serta Rektor Universitas Bung Hatta Niki Lukviarman, mereka ikut membaur bersama mahasiswa mengikuti materi kuliah yang diberikan secara sistimatis, santai dan lebih banyak berdiskusi.

Syamsul Maarif sendiri adalah salah satu dosen di Program Pascasarjana Manajemen Pengurangan Resiko Bencana Universitas Bung Hatta, sejak program ini diluncurkan beberapa waktu yang lalu. (rus/o)

Puailiggoubat NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

8

Suara Puailiggoubat Mengkaji Ulang Program Cetak Sawah Baru di Mentawai

D

inas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai menargetkan pencetakan sawah baru seluas 1.000 hektar di Mentawai. Proyek besar itu digagas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras lokal di Mentawai yang mencapai 5.100 ton per tahun, sementara kekuatan produksi hanya sekitar 3.500 ton per tahun. Tahun ini, realisasi program tersebut baru 261 hektar sementara program sawah baru dari swadaya masyarakat sekitar 690 hektar.

Hingga saat ini belum diketahui secara rinci pola pertanian sawah yang dikembangkan, apakah pertanian organik atau non organik. Jika pemerintah ternyata mengembangkan pertanian non organik dengan menggunakan pupuk kimia dan obat-obatan, ini akan memunculkan masalah baru bagi lingkungan di Mentawai.

Selama bertahun-tahun, masyarakat Mentawai tidak terlalu mengenal pola pertanian dengan menggunakan pupuk kimia. Para petani yang bertanam cengkeh dan nilam maupun coklat tidak pernah memberikan pupuk bagi lahannya apalagi pupuk kimiawi. Petani yang menggunakan pupuk biasanya hanyalah mereka yang mengusahakan sawah. Itupun pupuk bantuan dari pemerintah.

Jika masyarakat diajarkan menggunakan pupuk kimia, akan memunculkan ketergantungan di masa depan. Saat ini pupuk didapat masyarakat dari bantuan pemerintah namun ke depan mereka harus membeli sendiri. Tingginya ketergantungan terhadap pupuk di masa depan akan menimbulkan pertanian berbiaya tinggi. Belum lagi program yang mengajarkan petani membasmi hama serta penyakit menggunakan obat kimia bukan musuh alami atau pengendalian.

Jangka panjang, penggunaan pupuk buatan akan mencemari tanah.

Penggunaan obat kimia membasmi hama dan penyakit terus menerus akan menciptakan resistensi dan akan menurunkan daya dukung lingkungan.

Pada akhirnya, pemerintah harus mengkaji ulang program cetak sawah tersebut dan menyesuaikannya dengan iklim, cuaca, kondisi geografis serta kultur masyarakat. Alih-alih untuk menyejahterakan rakyat, justru program pemerintah ini bisa mencelakai rakyat. z

16

Peran Bahasa Ibu dalam Membangun Kebudayaan Daerah A hli bahasa atau linguis mungkin akan merasa sangat puas tatkala menganalisis bahasa sebagai suatu sistem, di mana fungsi variabel-variabel linguistik tergantung pada gejala-gejala lingusitik lain, sehingga dia tidak perlu mencari penjelasan yang berada di luar bahasa untuk menyelesaikan masalah kebahasaan. Namun demikian, amatlah penting untuk disadari bahwa bahasa digunakan oleh manusia yang mejadi anggota masyarakat tertentu, yang masing-masing memiliki kebudayaan yang khas.

Ada kecenderungan bahwa para individu berbeda-beda dalam penggunaan bahasa. Oleh karena itu, Variabelvariabel sosial seperti kelas dan status orang yang berbicara juga mempengaruhi caranya menggunakan bahasa.

Selain itu, orang memilih menggunakan kata-kata sedemikian rupa sehingga dapat menyampaikan sesuatu yang berarti, dan apa yang berarti dalam kebudayaan yang satu dapat berbeda dengan apa yang berarti dalam kebudayaan yang lain. Dalam kenyataannya, cara kita menggunakan bahasa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebudayaan kita.

Berdasarkan pengalamannya dalam menganalisis bahasa Indian Hopi, Edwar Sapir bersama muridnya Benyamin Lee Whorf mengembangkan suatu teori, yang terkenal dengan sebutan Sapir-Whorf Hyphothesis.

Menurut teori ini, bahwa bahasa bukan sekadar cara memberi kode untuk proses menyuarakan gagasan

oleh: Mahsun

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud

dan kebutuhan manusia, tetapi lebih merupakan suatu pengaruh pembentuk yang melalui penyediaan galurgalur ungkapan yang mapan, yang menyebabkan orang melihat dunia dengan caracara tertentu, mengarahkan pikiran dan perilaku manusia.

Dengan demikian, tak dapat disangkal

dalam tatanan berbangsa dan bernegara sering dipertentangkan tersebut, karena yang satu menafikan keberadaan yang lain, maka konsep kebudaayaan daerah dalam tulisan ini mengacu pada kebudayaan yang terdapat pada suku bangsa-suku bangsa dalam suatu negara. Dengan

lagi bahwa bahasa merupaka salah satu unsur kebudayaan yang sekaligus menjadi wadah serta pembentuk kebudayaan itu sendiri.

kata lain, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang dimiliki oleh sukubangsasukubangsa yang tersebar di seluruh wilayah RI, seperti kebudayaan Jawa, Bali, Sasak, Samawa, Mbojo, Sunda, Bugis dll.

Adapun kebudayaan itu sendiri merupakan seperangkat peraturan atau norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang kalau

Bahasa Ibu dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Konsep kebudayaan daerah sering dipertentangkan dengan kebudayaan nasional. Namun, dengan tidak melibatkan diri dalam diskusi tentang kedua konsep kebudayaan yang

dilaksanakan oleh para anggotanya, melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat tersebut (Haviland, 1999: 333). Dengan demikian, kebudayaan terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, dan persepsi abstrak tentang jagat raya yang berada di balik, dan yang tercermin dalam perilaku manusia. Semua itu merupakan milik bersama para anggota masyarakat, dan apabila orang berbuat sesuai dengan itu, maka perilaku mereka dianggap dapat diterima di dalam masyarakat.

Persoalannya mengapa kebudayaan itu harus ada? Orang memelihara kebudayaan untuk menangani masalah dan persoalan yang dihadapi. Agar lestari, kebudaayaan harus dapat memenuhi kebutuhankebutuhan pokok dari orang-orang yang hidup menurut peraturan-peraturannya, harus memelihara kelangsungan hidupnya sendiri, dan mengatur agar anggota masyarakat dapat hidup secara teratur.

Dalam hal ini, kebudayaan harus menemukan keseimbangan antara kepentingan pribadi masing-masing orang dan kebutuhan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Karena itu pula, kebudayaan harus memiliki kemampuan untuk berubah agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaankeadaan baru atau mengubah persepsinya tentang keadaan yang ada. Persoalannya, bagaimanakan kebudaayaan (daerah) itu dibangun melalui bahasa ibu ? Dengan kata lain, bagaimana bahasa ibu itu berperan dalam membangun kebudayaan daerah ? z

17

Puailiggoubat

NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

PODIUM

Empat Oktober Sebagai Hari Lahir Kabupaten Kepulauan Mentawai: Sebuah Alternatif S

ejak reformasi digulirkan pada 1998, empat kabupaten baru lahir di Sumatra Barat yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Solok Selatan dan Dharmasraya. Mentawai merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Padangpariaman.

Terkait dengan Mentawai, ada dua fenomena yang menarik diamati. Pertama, Mentawai merupakan kabupaten hasil pemekaran yang paling awal lahir di Sumatra Barat era reformasi, yaitu terbentuk tahun 1999. Sementara tiga kabupaten pemekaran lainnya yaitu Pasaman Barat, Solok Selatan dan Dharmasraya terbentuk beberapa tahun kemudian dan sedikit banyak mendapat aspirasi dari perjuangan masyarakat Mentawai dalam mewujudkan kabupaten baru. Pembentukan tiga kabupaten lainnya malahan dilakukan dalam satu paket produk konstitusi yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 tanggal 20 November 2003.

Fenomena kedua, pemerintah daerah Mentawai memiliki inisiatif yang sangat cepat dalam mencari dan menentukan Hari Jadi Kabupaten. Setiap unit administrasi pemerintahan rasanya perlu sekali memiliki “hari jadi” sebagai ingatan kolektif bagi warga setempat.

Terbentuknya Kabupaten Kepulauan Mentawai Mentawai merupakan kawasan kepulauan, terdiri dari sekitar 40 pulau yang membujur dari utara ke selatan.

Penduduk Mentawai menempati pulaupulau besar seperti Siberut, Pagai Utara, Pagai Selatan, dan Sipora. Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari Luhak Padang dan sekitarnya. Istilah ‘luhak’ hanya digunakan di Sumatra Barat, untuk menyebut unit administrasi pemerintahan kabupaten seperti yang terdapat di Pulau Jawa.

Sumatra Barat pada awal kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu keresidenan dari 10 keresidenan yang terdapat dalam Provinsi Sumatra. Pada tahun 1949, istilah kabupaten baru digunakan di Sumatra Barat, guna menggantikan istilah luhak. Jumlah kabupaten di Sumbar ketika itu masih delapan (sama dengan jumlah luhak), yang berubah adalah munculnya nama kabupaten Padang Pariaman sebagai pengganti Luhak Padang dan sekitarnya.

Kepulauan Mentawai ternyata tetap menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan 1999.

Ketika menjadi bagian dari

Kabupaten Padang Pariaman oleh: Drs. Syafrizal, M.Hum Pariaman, Mentawai Sampai dekade menjadi sumber pen1970-an, pendidikan Dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dapatan yang signifimasyarakat Mentawai kan bagi pemerintah daerah. Hutan Pemerintahan Padang Pariaman diurus gereja dengan membuka sekolah Mentawai dieksploitasi, berbagai jenis hampir tidak mengurusi penduduk asli tingkat dasar. Usaha itu telah dirintis kayu ‘meranti’ yang dikenal berkualitas Mentawai. Program pembangunan Gereja Katholik di Siberut sejak 1955. bagus diambil dari hutan Mentawai, seperti pengadaan gedung sekolah, Setamatnya dari sekolah dasar itu, hasilnya dikirim untuk memenuhi masjid dan kantor-kantor pemerintahan sebagian anak-anak Mentawai dibawa permintaan Eropa. Wilayah Mentawai dilakukan terbatas pada desa-desa di pastor dan pendeta ke Kota Padang, guna juga menghasilkan sagu, pisang, kopra, pelabuhan tempat tinggal para peran- melanjutkan pendidikan mereka ke jagung, singkong, coklat dan nilam. tau. Penduduk asli Mentawai dengan tingkatan lebih tinggi. Kedekatan pastor Dari segi perpolitikan demikian tidak bisa dan pendeta dengan aparat pemerintahmasa Orde Baru, masyaberharap banyak an sangat mendukung bagi kelancaran rakat Mentawai juga kepada peme- pendidikan anak-anak Mentawai di tidak ragu-ragu r i n t a h a n Padang. Kedekatan dengan pemerintah memberikan dukuPadang itu misalnya terlihat dari inisiatif ngannya pada Pendeta Nicodemus Samalenggai yang Golongan menggerakkan umat Kristen di Pulau Karya Siberut untuk memberikan dukungan (Golkar), bagi kemenangan Golkar dalam Pemilu yang dike1971. nal luas seAnak-anak muda Mentawai yang bagai partai bersekolah di Padang itulah yang pemerintah. berkembang menjadi kaum terMalahan sejak Pemipelajar. Pada tahun 1982 lihan Umum 1971, yang berdiri Ikatan Pemuda Pelamerupakan pemilu pertama masa jar Mentawai (IPPMEN) Orde Baru di Indonesia, Pendeta di Padang. IPPMEN yang Nicodemus Samalenggai atas nama umat mulanya bergerak di biKristen di Pulau Siberut menandatangani dang sosial, sejak dekade surat pernyataan bergabung dengan 1990-an mulai memasuki Sekretariat Bersama Golkar pada 1 ranah politik. Mereka Mei 1971. Dukungan politik sudah mengusik kebijakan pediberikan, kontribusi dari segi merintah daerah padang ekonomi sudah dilakukan teruPariaman yang mentama untuk pemerintahan jadikan Mentawai seKabupaten Padang bagai sasaran eksploiPariaman, namun tasi. Pemerintah Pa-dang muncul sebuah Pariaman bersikap pro pertanyaan; apa aktif terhadap kritikan yang telah didaIPPMEN, akhirnya jabatan pat penduduk pembantu bupati ditempatasli Mentakan di Mentawai, dan IPPMEN wai. menerima kucuran dana dari Sebelum pemerintah kabupaten. menjadi kabuMenurut Myrna Einpaten sendiri, dhoven (peneliti Belanda penduduk asli dalam buku Penjajah BaKepulauan Menru? Identitas, Representawai merasa dipinggirtasi dan Pemerintahan di kan. Daerah mereka diKepulauan Menta-wai eksploitasi namun invesPascaorde Baru), IPPMEN telah mentasi tidak ada, dan sektor jadi bayi bagi munperdagangan dikuasai peranculnya generasi batau Minangkabau. Bersamaan ru Mentawai yang dengan itu, jabatan-jabatan di memiliki kesadaran bidang pemerintahan dikuasai diri. Dua figur jepula orang Minangkabau, putra bolan IPPMEN yaidaerah dianggap tidak memiliki tu Kortanius Sabekecakapan. Situasi ini pada giliranleake dan Yudas Sanya telah menciptakan ketidakbaggalet mendirikan seimbangan antara apa yang diberikan Yayasan Citra mandiri masyarakat Mentawai dengan apa pada Juli 1995, yang yang telah mereka terima.

aktif menuntut keadilan bagi Mentawai.

Mereka bersama generasi baru Mentawai lainnya yang ber-gerak melalui LSM, giat mem-perjuangkan nasib penduduk asli Mentawai. Suasana reformasi pascaja-tuhnya rezim Orde Baru, antara lain ditandai oleh mengemukanya semangat otonomi daerah, menjadi momentum bagi aktivis Mentawai untuk mening-katkan tuntutan mereka mewujudkan sebuah kabupaten tersendiri bagi Mentawai, yaitu keluar dari Kabupaten Padang Pariaman.

Presiden B.J. Habibie akhirnya memberikan status kabupaten tersendiri bagi wilayah kepulauan Mentawai. Dalam konteks itulah pada 4 Oktober 1999 Presiden Habibie dengan persetujuan DPR RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang No. 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Atas dasar itulah pandangan saya Tanggal 4 Oktober pantas dijadikan sebagai “Hari Jadi Kabupaten Kepulau-an Mentawai” Fenomena pencarian hari jadi atau hari lahir suatu tempat telah banyak dilakukan oleh berbagai daerah. Kabupaten Padang Pariaman misalnya, telah menyelenggarakan seminar penelusuran hari jadi di Pariaman 30 Juli 2009. Proses pencarian hari jadi suatu tempat didasarkan kepada pertimbangan tertentu, dan hasilnya sangat beragam. Menurut Taufik Abdullah, hari lahir suatu kota bisa didasarkan pada tanggal ketika batu pertama bangunan kota ditancapkan seperti kota Batam , Palangkaraya atau Bontang. Selain itu, hari lahir suatu kota bisa didasarkan atas peristiwa heroik, seperti hari lahir Jakarta diambil dari tanggal Fatahillah berhasil menghalau Portugis dari Sunda Kelapa, atau hari lahir Kota Padang didasarkan pada tanggal keberhasilan orang Pauh menghancurkan loji dan benteng VOC di Muara.

Untuk pencarian hari jadi suatu kabupaten, provinsi atau juga kecamatan, menurut Taufik Abdullah bisa dirujuk pada lembaran Negara tentang peresmian unit pemerintahan bersangkutan. Pembentukan unit administrasi pemerintahan dimaksud didasarkan kepada keputusan politik berupa UU. Dalam konteks ini maka tanggal 4 Oktober 1999, yaitu tanggal dikeluarkannya UU NO. 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, relevan sekali dijadikan sebagai “hari lahir” Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(Makalah ini disampaikan dalam Seminar Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat, 2 Desember 2013)

Puailiggoubat NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

Jumlah anak bersekolah bertambah Gerson Merari Saleleubaja

P

Bosda Pacu Penambahan Partisipasi Sekolah SD dan SMP

emberian dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) kepada tiap SD dan SMP di

Kabupaten Kepulauan Mentawai memacu peningkatan jumlah partisipasi siswa bersekolah di daerah ini. Indikator tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah siswa dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebanyak 642 siswa.

Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada tahun ajaran 2012/2013, jumlah siswa SD dan SMP di Mentawai sebanyak 16.561 bertambah menjadi 17.203 siswa pada tahun ajaran 2013/2014.

“Ada peningkatan jumlah siswa, kalau ada pengurangan dan jumlahnya signifikan berarti ada banyak anak yang putus sekolah karena tingkatan SDSMA di Mentawai telah ada. Tapi selama ini tidak pernah kurang, artinya semakin banyak anak kita yang belajar, tetapi itu kaitannya dengan BOS, kalau kita bicara partisipasi belajar kita kan belum bicara anak yang ikut paket, itu juga pendidikan formal dalam bentuk keikutsertaan orang dalam dunia pendidikan hanya jalurnya saja yang beda,” kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan sekaligus Manajer BOS Kabupaten Kepulauan Mentawai, Domi Saleleubaja saat ditemui Puailiggoubat di ruang kerjanya, Senin, 2 Desember.

Domi menyebutkan, pemberian dana BOS reguler dari APBN dan BOSDA dari APBD Kabupaten Kepu-

18

dibiayai BOSDA agar alokasi dana buat honor yang hanya 20 persen sesuai Permendiknas tidak dilampaui.

“Pengawasan kita lakukan berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat kepala sekolah, kalau SPJ BOS masuk per triwulan sesuai dengan mekanisme pencairannya, sementara BOSDA per semester,” jelasnya.

Domi mengakui, beberapa sekolah mengeluhkan jumlah alokasi dana BOSDA yang diberikan berdasarkan

perkalian jumlah murid. Menurut mereka, lanjut Domi, sekolah memiliki murid sedikit sudah pasti alokasi dananya sedikit padahal biaya operasional yang dikeluarkan sekolah yang jumlah muridnya sedikit dengan yang banyak sama.

“Misalnya ketika kepala sekolah dipanggil ke Tuapeijat, ongkosnya kan sama besar, terkadang sekolah yang memiliki murid sedikit lebih jauh menempuh perjalanan seperti daerah terpencil dan butuh biaya yang lebih besar, disitulah repotnya,” ungkapnya.

Menjawab persoalan itu, tahun 2014 pihaknya akan mencoba memformulasikan pemberian BOSDA dengan memperhitungkan jumlah siswa dan kondisi sekolah. Contohnya, jika selama ini tiap siswa mendapat Rp25 ribu per bulan untuk semua sekolah, maka tahun depan akan diklasifikasikan, yakni jumlah murid 0-50 orang mendapat Rp50 ribu, 50-100 murid mendapat Rp30 ribu sementara yang berjumlah 100 ke atas diberikan sesuia jumlah standar.

“Paling tidak kita berharap dengan pembagian tersebut antara satu sekolah dengan yang lainnya menyamai,” jelasnya.

Pada tahun ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengucurkan BOSDA SD dan SMP yang berjumlah Rp2.583.420.400 pada semester I dan Rp2.697.299.600 pada semester II. (g)

Meski begitu, direncanakan tahun 2014 kegiatan ini akan dilakukan di Kecamatan Sikakap.

“Tolak ukurnya semuanya partisipatif, baik guru, kepala sekolah, siswa kalau ada sekolah yang salah satu komponennya yang tidak mendukung berarti belum adiwiyata,” jelasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya di rapat koordinasi tersebut, Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet mengatakan, konsep lingkungan yang akan diterapkan tersebut mesti sesuai dengan karakteristik Mentawai.

Menurut Yudas, menjaga lingkungan bukan hanya soal melindungi monyet, hutan namun kita harus memahami konsep dan peradaban Mentawai.

Dalam membangun daerah, kata Yudas, mesti memahami tradisi agar kita tidak tersesat yang menyebabkan tidak produktif memba-

ngun ekonomi. Jangan mengadopsi konsep pembangunan dari luar ka-lau tidak sesuai dengan Mentawai.

Bupati mencontohkan, perusahaan kayu masuk di Sikakap, Siberut dan Sipora berjalan puluhan tahun di Mentawai dengan alasan pembangunan namun karena tidak sesuai dengan tradisi kita, sampai saat ini belum ada orang Mentawai yang jadi cukong kayu.

Bicara lingkungan, lanjut Bupati mesti menyesuaikan dengan konteks Mentawai, “penanganan sampah jangan hanya sosialisasi saja, namun disediakan tempatnya dan suruh masyarakat buang di tempat tersebut, jika kita berbicara dalam pondasi Mentawai maka kita akan bergerak tepat,” ujarnya. (g)

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

RAKOR - Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet yang didampingi Kepala Kantor Lingkungan Hidup Sri Hariyanto tengah memberi sambutan dalam rapat koordinasi sekolah adiwiyata di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. BERITA TERKAIT: BAWAH lauan Mentawai menyeluruh dari SD dan SMP baik negeri maupun swasta.

Sifat pembiayaan BOSDA, kata Domi lebih fleksibel yakni ada yang pembiayaannya sama dengan BOS reguler ada juga item yang berbeda.

Namun, lanjut Domi, bukan berarti terjadi tumpang tindih pembiayaan.

Dalam perbup, BOSDA di Mentawai untuk honor guru tidak tetap, pembelian ATK, pakaian seragam dan olahraga siswa, alat peraga dan media pembelajaran, pembelian buku, rehab

dan biaya pelatihan guru.

“Yang pasti biaya ini kita batasi ada pos-posnya, tidak habis untuk honorarium guru karena peruntukkannya hanya 20 persen dari total dana, kemudian mana yang tidak terbantu dari BOS reguler, BOSDAlah yang menutupinya,” ujarnya.

Prakteknya berupa pembagian alokasi dana, jika BOS reguler hanya sanggup membayar 3 guru sementara guru tidak tetap yang ada dalam sekolah sebanyak 5 orang maka sisanya akan

Menggagas Sekolah Adiwiyata di Mentawai TUAPEIJAT - Nyaman, peduli lingkungan, bersih, bermasyarakat, berbudaya, gotong royong, sehat dan prestasi nilai yang selalu meningkat, itulah konsep sekolah adiwiyata yang tengah digagas Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 2014.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sri Hariyanto mengatakan, pihak yang dilibatkan untuk mewujudkan program sekolah adiwiyata terdiri dari sekolah, kecamatan, dinas kehutanan, dinas pertanian, dinas pendidikan, dinas perindustian dan perdagangan, Bappeda, LSM dan pemuka masyarakat.

“Pelibatan banyak pihak ini agar terjadi sinkronisasi sehingga program berjalan lancar karena masing-masing saling men-

dukung,” katanya di sela-sela rapat koordinasi sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Tuapeijat, Kamis, 5 Desember.

Sri Hariyanto mengatakan, sekolah adiwiyata adalah sekolah peduli lingkungan tidak hanya fisik namun juga lingkungan di dalam, lingkungan kesehatan, budaya, sosial, contohnya dalam bentuk penghematan kertas ATK , air dan listrik.

Di Mentawai, kata Sri, ada tiga sekolah adiwiyata yang dicalonkan yakni SDN 17 Tuapeijat, Tsanawiyah Sipora dan SMAN 2 Sipora.

Tahapannya, lanjut Sri, sekolah dibina agar bersih, membuat kompos dan membuat fasilitas daur ulang.

Data mereka telah dikirimkan ke provinsi dan pusat untuk dinilai sehingga muncul sekolah adiwiyata tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, nasional dan mandiri.

“Kepada sekolah, gurunya tetap kita minta untuk membuat kurikulum agar program itu berjalan dengan baik, bukan hanya peduli lingkungan saja, tujuannya agar standar lulusnya lebih tinggi,” ujarnya.

Sri menyebutkan, kegiatan diawali dengan sosialisasi di tingkat kecamatan dan sekolah selanjutnya pemberian fasilitas untuk memancing mereka untuk melakukannya.

Di Sipora, tahapan yang telah mereka lakukan dengan penanaman pohon dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Setelah itu kita bina, lalu akan dikoordinasikan kembali seperti yang telah kita lakukan di Sipora, untuk Mentawai belum ada sekolah yang benar-benar sekolah adiwiyata,” ujarnya.

Menurut Sri, kendala yang dihadapi mewujudkan program itu adalah tanggungjawab dan rasa memiliki di sekolah belum maksimal.

19

Puailiggoubat

Mentawai masih kekurangan 400 guru sekolah dasar Gerson Merari Saleleubaja

inas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai memprioritaskan rehabilitasi sekolah dan pemenuhan guru, program tersebut telah mereka masukkan dalam Rancangan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2014 yang tengah proses pembahasan di DPRD. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai Domi Saleleubaja mengatakan, sasaran dan lokasi untuk rehabilitasi sekolah sudah ada begitu juga Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp27 miliar.

“Namun kita belum tahu DAK itu peruntukannya apa karena petunjuk teknis (Juknis) dari Kementerian Pendidikan belum diberikan, namun dari surat mereka, DAK itu juga digunakan untuk pengadaan fasilitas penunjang pelaksanaan kurikulum 2013 tapi lebih rincinya kita tunggu juknisnya yang biasanya diberikan ketika tahun anggaran belanja,” katanya, Senin, 2 Desember.

Namun jika berpedoman pada juknis tahun sebelumnya, kata Domi, biasanya untuk rehab, pembelian alat peraga pendidikan dan pembangunan pustaka.

“Kelengkapan sarana prasarana memang kami harap dari DAK karena jika berharap di APBD bisa jebol karena pembiayaan cukup banyak dan SKPD di Mentawai bukan hanya Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Menurut Domi, selama ini persentase APBD untuk Dinas Pendidikan sudah sesuai aturan yakni 20 persen, malah persentasenya mencapai 21-22 persen dari total APBD Mentawai pada 2013 dan tahun kemarin namun karena kebutuhan yang cukup banyak dan juga termasuk gaji, jumlahnya terkesan kurang.

Selain rehab, Domi menyebutkan,

D

PENDIDIKAN

NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

Program Pendidikan

Tahun Depan, Rehab Sekolah dan Penambahan Guru Jadi Prioritas FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Domi Saleleubaja

BARU RAMPUNG - Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara yang baru selesai awal Desember 2013 tahun ini pihaknya mengusulkan relokasi dua sekolah karena posisinya terlalu dekat dengan pantai yakni SDN 12 Betu Monga (Sipora Utara) dan SDN 18 Pasakiat Taileleu (Siberut Barat Daya).

“Ini bentuk kesiapan kita untuk menghadapi bencana, sebenarnya banyak sekolah yang mesti direlokasi namun tahun depan kemungkinan hanya dua sekolah itu karena masyarakat telah menyediakan lahan dan diserahkan ke pemerintah untuk pembangunan sekolah baru,” jelasnya.

Selain infrastruktur, Dinas Pendidikan tetap memprioritaskan pemenuhan guru di Mentawai. Jika melihat grafik SD saja, kata Domi, guru sekolah yang mesti dipenuhi sekitar 400 guru.

Jumlah itu didapat dari perkalian jumlah

Sistem Belajar Dua Shift Atasi Kekurangan Lokal Belajar SMPN 1 Siberut Tengah SAIBI SAMUKOP - Tak perlu menunggu lama, 4 lokal SMPN 1 Siberut Tengah yang rampung dibangun pada September lalu langsung dipakai.

Kepala SMPN 1 Siberut Tengah Syaiful Sagaragara mengatakan, desakan penggunaan lokal baru disebabkan mereka kekurangan ruang belajar. Selama ini, kata Syaiful, sebagian siswa terpaksa menmpang belajar di gedung SMAN 1 Siberut Tengah karena lokal tidak mencukupi, jadwal belajar pun dibagi dua shift yakni pagi dan sore.

“Saat ini kami telah memiliki tujuh lokal namun belum mencukupi karena lokal yang kami butuhkan sebanyak sembilan,” katanya.

Agar semua siswa kebagian belajar, sistim belajar tetap dua shift, “Kami berharap ada penambahan lokal lagi tahun depan,” ujarnya. (rr/g)

SD dan kebutuhan guru dalam satu sekolah, jika saat ini SD di Mentawai sebanyak 101 ditambah filial yang mencapai 20 sekolah dengan kebutuhan guru ideal satu sekolah sebanyak 10 orang maka guru yang mesti ada sebanyak 1.210 orang.

“Sementara tenaga guru SD yang ada saat ini hanya sekitar 600-an orang, jumlah ini belum termasuk kebutuhan guru di SMP dan SMA yang tentunya masih kurang seiring pendirian sekolah baru seperti SMP di Betaet, Tiniti dan Sirilogui,” ungkapnya.

Domi menyebutkan, untuk menutupi kekurangan guru, sekolah mesti merekrut guru honor agar target kurikulum untuk peningkatan kualitas pendidikan di Mentawai terpenuhi.

Konsekuensinya, sekolah mesti menye-

diakan honor buat mereka yang diambil dari dana BOS karena APBD belum mengakomodir hal itu.

Perekrutan 50 orang guru kontrak tahun ini, menurut Domi, belum mampu menyelesaikan persoalan kekurangan guru. “Langkah itu kita lakukan untuk mengurangi beban pembiayaan sekolah karena gaji mereka dari APBD, sebagai bagian upaya pemenuhan guru kita akan memprogramkan itu hingga jumlah guru terpenuhi,” katanya.

Untuk memenuhi kekurangan guru, Dinas Pendidikan merencanakan mengangkat guru tetap nonPNS pada 2014. “Surat edaran dari Kementerian Pendidikan terkait itu sudah kita terima, kita tengah mempersiapkan regulasinya agar semua berjalan lancar,” jelasnya.

Menurut edaran itu, kata Domi,

minimal pendidikan guru yang diangkat mesti D2, namun selama ini tenaga guru honor yang dipakai masih banyak yang SMA. Untuk memenuhi kriteria ini, perlahan-lahan dinas mendorong guru yang telah mengabdi untuk kuliah.

“Kalau tidak begitu maka kita makin kekurangan guru, namun pelanpelan kita lakukan perubahan, kalau tamat SMA di APBD untuk guru kan tidak dihitung lagi honornya karena itulah persyaratan dari kementerian,” katanya.

Untuk mendukung hal itu tetap berjalan, Domi berharap meski terjadi pergantian kepala daerah namun kebijakan pengangkatan guru tetap nonPNs tidak berubah. “Lagi pula seiring waktu guru-guru tersebut akan jadi PNS,” ujarnya.

Sebagai jaminan komitmen ini tetap berjalan, Dinas Pendidikan tengah merancang nota kesepakatan seperti program beasiswa dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait dukungan penganggaran.

“Jadi MoU menjadi jaminan agar penganggaran beasiswa dan guru kontrak tetap dianggarkan mesti DPRD baru diangkat,” katanya. (g)

Tanpa Asrama Siswa SMPN 1 Siberut Tengah Sulit Lulus 100 Persen SAIBISAMUKOP - Keberadaan anak sekolah di asrama terutama anak yang berasal dari kampung yang jauh turut berpengaruh terhadap peningkatan prestasi siswa.

Demikian dikatakan Kepala SMPN 1 Siberut Tengah Syaiful Sagaragara saat ditemui Puailig-goubat di kantornya, Senin, 26 November.

Syaiful mengatakan, berdasar-kan pengamatan prestasi siswa setiap tahun disimpulkan kelu-lusan siswa hanya mencapai 99 persen.

“Sulit mencapai 100 persen karena ketika ujian akan digelar, ada satu dan dua siswa yang terpaksa kita keluarkan di

sekolah karena ketahuan hamil, selalu begitu,” katanya.

Menurut Syaiful, siswa yang kedapatan hamil mayoritas berasal dari dusun jauh dari sekolah, tempat tinggalnya di Saibi sebagai pusat sekolah tidak menentu karena belum ada asrama siswa sehingga mereka rentan terjerumus dalam pergaulan bebas.

“Beberapa siswa yang hamil atau menghamili disebabkan kont-rol orang tua kurang karena faktor jarak, tempat tinggal mereka juga tak menentu, kalau saja asrama ada lengkap dengan pengawasnya maka hal tersebut bisa dimini-malisir,” ujarnya.

Syaiful menyebutkan, usulan kepada

pemerintah perlunya membangun asrama di Saibi sudah sering disampaikan terutama dalam Musyawarah Perencanaan Pemba-ngunan tingkat kecamatan (Musrenbangcam) namun tidak men-dapat respon.

Untuk saat ini, kata Syaiful, siswa kelas IX yang akan ikut UN tahun depan sebanyak 58 orang. Ia berharap jumlah tersebut tidak berkurang gara-gara kasus asusila.

“Kita berharap kepada orang tua siswa mengontrol anaknya sebaik mungkin sehingga tidak terlibat terhadap hal-hal yang tidak di-inginkan,” ujarnya. (rr/g)

Puailiggoubat NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

Buah yang makin baik ditambah harga yang bagus membuat petani kelabakan mengurus kebun kakaonya

Warga Kembali Melirik Kakao FOTO:REZA/YCMM

Gerson Merari Salaleubaja Bambang Sagurung

etelah ditelantarkan sekitar 2,5 tahun karena terserang hama dan penyakit, warga Dusun Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara kembali mengurus kebun kakao miliknya karena buahnya mulai bagus.

“Setelah kita cek, ternyata buah yang muncul sudah bagus seperti awal penanaman dulu, ini yang membuat kita bersemangat kembali,” kata Ligi Loers, salah seorang anggota kelompok tani Saumanuk Musaraina (Samurai) kepada Puailiggoubat, Rabu, 6 November.

Ligi mengatakan, kebun kakao milik kelompoknya yang berjumlah 10 orang seluas 5 hektar ditinggal karena terserang penyakit busuk buah dan batangnya berlobang. “Melihat kondisi ini, anggota yang dulu biasanya bisa panen hingga 50 kilogram per bulan patah semangat karena berbagai cara yang dilakukan termasuk pemakaian pestisida tidak membuat penyakit tersebut hilang, kebun pun dibiarkan,” tuturnya.

Ligi menyebutkan, buah kakao mulai membaik sekitar Oktober lalu, ketika itu ia sedang memantau pertumbuhan buah yang baru muncul. Menurut Ligi, saat itu buah yang muncul kelihatan bagus kemudian ia mulai membersihkan pangkal kakaonya sekaligus mencabut beberapa pohon pisang yang dijadikan pelindung.

20

S

BERLADANG KAKAO - Warga Magosi Desa Muntei merawat kebun kakao “Setelah itu beberapa tunas air saya pangkas, bandar-bandar yang ada di ladang saya bersihkan,” ujarnya.

Melihat pertumbuhan yang makin bagus, Ligi baru memberitahu anggota kelompok yang lain untuk kembali mengurusi kebun kakao karena mereka menyimpulkan penyakit ini datangnya musiman, tidak tiap saat.

Kepala Desa Malancan, Barnabas Saerejen membenarkan, masyarakat menelantarkan kebunnya sejak 2010 karena diserang hama dan penyakit.

“Masyarakat membiarkan begitu saja. Kemarin satu kelompok sudah kembali mengurus ladang coklatnya setelah melihat adanya perubahan pada tanaman yang mereka tinggal,” katanya.

Barnabas menilai, ketidakfokusan

masyarakat terhadap satu jenis tanaman membuat mereka setengah hati mengolah kebun-kebun miliknya. Akibatnya ketika tanamannya diserang hama, masyarakat langsung menyerah.

“Lebih baik memiliki 100 batang kakao yang terawat dari pada memiliki 500 batang namun tidak dirawat karena hasilnya pun tidak akan maksimal, pemahaman ini yang belum ada di masyarakat. Mereka inginnya batang coklat banyak, tapi tidak terawat dengan baik,” katanya.

Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Sirilanggai, namun hampir sebagian besar petani yang menanam kakao di Mentawai juga mengalami hal yang serupa. Akibatnya ketika harga mulai naik warga kelabakan

mengurusi kebunnya karena sudah lama ditinggalkan.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Dispertakbun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Novriadi mengatakan, penyakit tanaman kakao bukan hanya terjadi di Mentawai karena di daerah yang lain penyakit juga ada.

Bedanya, lanjut Novriadi, petani di daerah lain relatif punya pengetahuan untuk mengendali-

kan hama dan penyakit termasuk bercocok tanam.

“Awal kakao jadi primadona, masyarakat berlomba-lomba membuka lahan seluas-luasnya dan menanam namun mereka tidak memikirkan bagaimana perawatannya nanti seperti pemupukan dan pengendalian hama,” katanya saat ditanya Puailiggoubat di ruang kerjanya, Selasa, 3 Desember.

Ketika penyakit menyerang, kata Novriadi, petani merasa jenuh seperti yang terjadi satu tahun belakangan ini, kemauan merawat kebunnya menurun karena hasil produksi tidak banyak.

Ia menyebutkan, pihaknya tidak mengabaikan perkebunan itu karena sudah dirintis masyarakat sejak 5 hingga 3 tahun belakangan dan sudah

mengeluarkan modal besar. “Mengalihkan ke komoditi lain bukan solusi,” ujarnya.

Sedikit berbagi tips, Novriadi menganjurkan petani mengganti tanaman yang terserang penyakit berat dengan yang baru, jika masih ada yang bagus maka dilakukan pemangkasan.

Lingkungan tanaman juga mesti dibersihkan dan mengubur kulit buah.

Novriadi menyebutkan, tindakan nyata yang dilakukan pihaknya dengan menempatkan pegawai kontrak Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di setiap desa yang berjumlah 43 desa dengan 63 petugas, memberikan gunting tunas, obat-obatan dan tangki semprot.

“Kepada PPL kita katakan, ini loh bantuan yang telah kita berikan kepada petani, tolong bina agar mereka bisa memangkas, menyemprot dengan baik sesuai dosis yang tepat, nah itu arah yang kita buat saat ini,” katanya.

Namun persoalannya, kata Novriadi, daya juang PPL kontrak ini kurang dengan alasan biaya operasional mereka ke lapangan minim yakni Rp150 ribu per bulan sementara untuk gaji Rp1,1 juta per bulan.

“Biaya BBM cukup tinggi, apalagi jika tidak ada jalan darat, mereka keberatan jumlah dana operasional,” ujarnya.

Novriadi menyebutkan, untuk memacu semangat mereka direncanakan pada 2014 biaya operasional akan ditingkatkan 100 persen. Tahun ini Dispertakbun mendapat 22 PNS baru yang akan ditugaskan menjadi tenaga PPL. (g) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Warga Sirilanggai Bingung Memasarkan Kacang Tanah SIRILANGGAI - Keterbatasan ruang pasar dan pengetahuan masyarakat di Dusun Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara tentang teknik pemasaran membuat mereka kebingungan mencari ruang menjual komoditi kacang tanah miliknya. Akibatnya komoditi yang semestinya memberi peningkatan ekonomi bagi mereka hanya habis dikonsumsi sendiri.

Kepala Desa Malancan Barnabas Saerejen mengatakan, tiap tahun masyarakat memanen kacang 100-150 kaleng biskuit ukuran besar namun tidak banyak yang mereka jual karena ruang pasar yang tersedia di kampungnya terbatas.

“Masyarakat butuh penampungan kacang tanah, karena kacang yang mereka tanam dan

panen tidak memiliki penampungan selama ini. Kadang ada yang membeli, seperti masyarakat Sikabaluan, tapi jumlah-nya hanya satu hingga lima kaleng,” katanya, Rabu, 6 November lalu.

Jika ada yang membeli, kata Barnabas, biasanya warga menawarkan harga Rp40-50 ribu per kaleng yang jika ditimbang mencapai berat sekitar 15 kilogram hingga 20 kilogram.

Pembeli dari Sikabaluan akan datang ke Sirilanggai jika mendapat kabar masyarakat tengah panen.

“Bila pembeli yang datang ke Sirilanggai harga jualnya Rp50 ribu per kaleng, namun bila masyarakat Sirilanggai yang langsung menjualnya ke Sikabaluan harganya bisa mencapai Rp60 ribu per kaleng,” ujarnya.

Barnabas menyebutkan, lokasi

penanaman kacang tanah tersebar di sepanjang pinggir jalan PokaiSirilanggai, Sirilanggai-Malancan dan jalan menuju air terjun Sinungunung dan kanan kiri tepi sungai Sirilanggai.

“Jika ada yang menampung dan membeli hasil panen mereka dengan harga yang layak dan dalam jumlah yang besar, masyarakat pasti akan bertambah semangat ini akan menambah pemasukan ekonomi keluarga,” katanya.

Menurut Ligi Loers, salah seorang warga, penanaman kacang tanah awalnya dimulai pada 2006, ketika itu secara serentak ibu-ibu berinisiatif menanam kacang di sepanjang tepi sungai Sirilanggai hingga sekarang.

Ligi mengatakan, kacang tanah yang dipanen biasanya hanya

JEMUR KACANG - Seorang ibu di Sirilanggai Desa Malancan sedang menjemur kacang tanah dikonsumsi dengan pengolahan sederhana. Biasanya setelah kering yang dijemur selama tiga hari, kacang tersebut ada yang direbus juga digoreng. “Sebagian warga ada juga yang menjual kacang dengan

harga Rp1.000 per bungkus, namun jumlahnya belum seberapa, kita berharap ada yang mau beli dalam jumlah besar,” katanya. (bs/g)

21

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Hasil produksi belum mencukupi kebutuhan konsumsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Gerson Merari Salelubaja Rinto Robertus Sanene’

J

ika pada 2013 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Dispertakbun) Ka-

bupaten Kepulauan Mentawai lebih berkonsentrasi pada pembukaan areal sawah baru, maka pada 2014 selain mencetak sawah baru, mereka menargetkan peningkatan fasilitas infrastruktur pendukung sawah dan peningkatan produksi padi.

Dispertakbun Kabupaten Kepulauan Mentawai Novriadi mengatakan, penambahan cetak sawah baru masih akan dilakukan tahun depan seluas 300 hektar karena luas sawah yang dibuka pada hingga November 2013 baru seluas 261 hektar dari program pemerintah ditambah swadaya masyarakat seluas 690 hektar. Sawah itu belum mencukupi konsumsi kebutuhan beras di Mentawai.

Menurut perkiraan Dispertakbun, hingga akhir tahun ini mereka akan menyelesaikan sawah seluas 481 hektar.

Jika dihitung 481 hektar dengan produksi sebanyak 3 ton per hektar dikalikan dua musim tanam hasilnya 2.886 ton gabah kering dan menghasilkan beras sebanyak 1.443 ton. Sementara hasil beras yang ditanam dari swadaya masyarakat seluas 690 hektar dengan perkalian yang sama akan menghasilkan 4.140 ton gabah kering dan mendapat beras sebanyak 2.070 ton sehingga jumlah beras yang dihasilkan sebanyak 3.513 ton.

“Melihat jumlah itu berarti hasil produksi kita belum memenuhi kebutuhan konsumsi lokal,” katanya saat ditemui Puailiggoubat di ruang kerjanya, Selasa, 3 Desember.

Novriadi menyebutkan, dari pendataan yang mereka lakukan, konsumsi beras di Mentawai per tahun sekitar 5.100 ton sementara kekuatan produksi saat ini hanya 3.513 ton, defisit 1.587 ton. Data itu, kata Novriadi dihitung berdasarkan jumlah penduduk dari sensus 2010, yakni di Kecamatan Pagai Utara jumlah penduduk sebanyak 8.750 jiwa dengan konsumsi 787,50 ton, Pagai Selatan berpenduduk sebanyak 8.433 jiwa dengan konsumsi beras sebanyak 758,97 ton. Konsumsi beras di Sikakap sebanyak 498,97 ton per tahun dengan penduduk 5.544 jiwa.

Di Kecamatan Sipora Selatan tiap tahun mengkonsumsi beras sebanyak 836.46 ton dengan jumlah penduduk 9.294 jiwa, sementara di Sipora Utara per tahun mengkonsumsi beras sebanyak 644,22 ton untuk penduduk sebanyak 7.158 jiwa.

Di Siberut Selatan yang

PENANAMAN PADI - Sawah di Dusun Sirilanggai yang ditanam pada November 2013, Dispertakbun Kabupaten Kepulauan Mentawai menargetkan tahun depan akan membangun fasilitas pendukung sawah dan peningkatan produksi padi

Dispertakbun Targetkan Peningkatan Infrastruktur dan Produksi Sawah berpenduduk 8.307 jiwa membutuhkan beras 498,42 ton per tahun, Siberut Barat Daya membutuhkan 241,31 ton beras dengan penduduk 6.435 jiwa. Di Kecamatan Siberut Tengah yang berpenduduk 6.748 jiwa membutuhkan beras 253,05 ton per tahun.

Siberut Utara dan Siberut Barat masing-masing mengkonsumsi beras 320,81 ton dan 260,66 ton per tahun dengan penduduk 8.555 jiwa dan 6.951 jiwa.

Dari data Dispertakbun 2013, luas sawah di Sigapokna (Siberut Barat) ditargetkan 30 hektar yang terealisasi 44 hektar dan sudah ditanami. Malancan (Siberut Utara) target sawah 30 hektar sudah ditanami, Saibi (Siberut Tengah) ditargetkan sawah seluas 30 hektar namun yang terealisasi baru 20 hektar dan saat ini memasuki persiapan tanam.

Muntei (Siberut Selatan) ditargetkan 100 hektar yang terealisasi 65 hektar dan sedang penanaman, Torolaggo Desa Katurei (Siberut Barat Daya) ditargetkan 30 hektar yang teralisasi 35 hektar sedang ditanami. Terakhir di Saureinuk (Sipora Selatan) ditargetkan sawah seluas 100 hektar namun yang terealisasi 67 hektar, saat ini sedang masa penanaman.

Agar produksi beras meningkat, Dispertanakbun memberikan bantuan benih padi dan obat-obatan pembunuh hama kepada daerah yang membuka

sawah swadaya di luar program dinas.

Bantuan tersebut diberikan kepada 30 kelompok tani sebanyak 5.500 kilogram dengan luas sawah sekitar 220 hektar.

“Karena hasil produksi masih defisit, kita masih membutuhkan kebijakan dalam peningkatan produksi dengan cara pembukaan areal sawah baru, rehabilitasi sawah yang pernah dibuat, peningkatan hasil produksi beras, kalau saat ini hanya 3 ton per hektar bagaimana cara kita meningkatkan produksi mencapai 4-5 ton per hektar,” ujarnya.

Dari segi infrastruktur, kata Novriadi, idealnya minimal tiap 10 hektar hamparan sawah harus memiliki jaringan irigasi, baik baik irigasi sederhana, semi teknis dan teknis. Namun kendala di Mentawai sumber irigasi yang berasal dari sungai beraliran deras tidak ada.

Sungai di Mentawai, lanjut Novriadi, rata-rata sungai pasang surut, “Mungkin hanya di pinggir-pinggir bukit yang ada aliran sungai tapi itu bisa kita manfaatkan,” katanya.

Program kerja Dispertakbun pada 2014 dititikberatkan pada 3 lokasi yakni, Desa Saureinuk (Sipora Selatan) berupa pembangunan irigasi semi teknis yang akan dikerjakan Dinas PU, sementara di Sirilanggai (Siberut Utara), Muntei (Siberut Selatan) dan Sibaibai (Sikakap) akan dibuat pipanisasi.

Menurut Novriadi, ketersedian air

di Mentawai tidak terlalu parah, berdasarkan statistik curah hujan bulan basahnya 7-8 bulan per tahun. “Jika bulan basah saja minimal 6 bulan per tahun kita dapat melakukan dua kali musim tanam dengan umur tanaman 100-110 hari,” jelasnya.

Selain itu, Dispertakbun juga akan melanjutkan pemberian bantuan berupa sarana produksi berupa mesin perontok dan penggiling padi baik di areal dampingan pemerintah mau pun swadaya pada 2014.

Novriadi menyebutkan, selama ini masyarakat masih memakai cara tradisional merontokkan padi dengan memukul-mukulkan, akibatnya proses itu butuh berhari-hari baru gabah dibawa pulang.

“Kalau kita kasih mesin perontok maka dalam satu jam bisa menyelesaikan sebanyak 1 ton gabah, bantuan yang diberikan berupa heuler, hand tracktor dan power dressernya,” ujarnya.

Pada tahun 2013, kata Novriadi, pihaknya telah menyalurkan bantuan rice milling heuler sebanyak 7 unit, 6 unit hand tractor dan 5 unit pompa air, bantuan dari Kementerian Pertanian RI. Selain sawah, pada 2014 Dispertakbun juga merencanakan memberi bantuan sebanyak 30 ribu batang bibit pala kepada kelompok tani yang mengajukan proposal.

Di Desa Saibi Samukop Kecamatan

Siberut Tengah, 107 kepala keluarga yang merehabilitasi sawah seluas 30 hektar dari program Dispertakbun telah memulai penanaman pada 25 November.

Ketua rehabilitasi persawahan Saibi Samukop, Ishak mengatakan, sebagian besar warga telah menanam padi sementara yang lainnya menunggu bibit yang disemai tumbuh. Benih padi yang diberikan Dispertakbun kepada petani di Saibi sebanyak 600 kilogram “Benih dari dinas sudah dibagikan, tahap pertama kita bagikan 1 zak per warga dan tahap 2 dibagi 1 zak untuk dua orang, benih ini sudah cukup dan bahkan ada dua warga lagi yang bersawah di luar kita, benihnya sudah diberikan,” katanya, Senin, 25 November.

Selain benih, Dispertakbun juga mengucurkan dana senilai Rp29.950.000 dan dibagikan kepada 107 warga yang masing-masing mendapat Rp500 ribu dan Rp200 ribu sesuai luas persawahan yang diolah. “Sisa anggaran Rp3 juta sesuai kesepakatan kami bersama dalam pertemuan, Rp1 juta untuk operator sinso dan Rp1 juta biaya administrasi, sisanya biaya tak terduga atau dana sosial,” ujarnya.

Sementara di Dusun Simoilalak, kata Ishak, dana yang mereka terima sebanyak Rp8 juta tahap I dan Rp7 juta pada tahap II.(g)

22

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

Himpitan ekonomi dapat dilewati jika terus berusaha dan menggunakan kemampuan semaksimal mungkin

Usaha Bengkel Ramdanil

Mengawali Usaha dari Ojek FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

S

usahnya kehidupan memaksa sebagian orang melakukan berbagai pekerjaan agar bisa

bertahan dan keluar dari himpitan ekonomi.

Berprofesi sebagai pegawai negeri sipil tak membuat seseorang dengan mudah melenggang ke luar dari himpitan ekonomi, begitulah liku kehidupan dijalani Ramdanil (43), seorang warga Desa Tuapeijat Kecamatan Sipora Selatan yang berpofesi sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dari Padang, berbekal keterampilan di bidang reparasi sepeda motor yang ia dapat saat bekerja di sebuah bengkel di Padang, ia mencoba mengadu nasib di pusat ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Awalnya pria yang telah dikarunia empat anak ini bekerja menjadi pengojek bermodal dua unit sepeda motor butut di Tuapeijat pada 2004. Namun pekerjaan yang ia geluti tak serta merta menutupi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anaknya yang saat itu masih tinggal di Padang.

Namun nasib baik menghampiri Ramdanil yang akrab dipanggil Danil, di tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai membuka lowongan penerimaan PNS, dengan bermodal ijazah SMA ia melamar dan dinyatakan lulus setelah melewati beberapa ujian dan diterima di DKP.

TAMBAL BAN - Ramdanil tengah menambal ban di bengkelnya di KM3 Tuapeijat Selang dua tahun menjadi PNS kehidupannya tak kunjung membaik, Danil memutar otak untuk membuka usaha agar gaji yang sedikit sebagai PNS dapat menopang kehidupan keluarganya.

Pada 2006, Danil memutuskan membuka bengkel di bawah bendera CV. Rayyan Bersaudara di lokasi perumahan DKP. Usaha ini bergerak di bidang reparasi sepeda motor dan cuci motor.

Modal pembukaan bengkel ia dapat dengan menggadaikan SK di bank, saat itu ia mendapat pinjaman dana senilai

Rp10 juta.

Perlahan namun pasti, usaha bengkelnya ramai dikunjungi orang dan berkembang. Enggan berlama-lama di rumah dinas karena segan mengganggu tetangga lantaran bunyi motor yang bising dari bengkelnya, Ramdanil memutuskan mencari lokasi baru buat bengkelnya yang ia dapat di KM 3 yang hanya berjarak sekitar 5 meter dari pinggir jalan raya.

“Kebetulan ada yang mau jual agak murah maka langsung saya beli, dan mulai mendirikan pondok sederhana

buat bengkel,” katanya saat ditemui Puailiggoubat di bengkelnya, Rabu, 4 Desember.

Setelah memiliki tempat usaha sendiri, Danil kemudian memboyong istri dan anaknya ke Tuapeijat. Usaha bengkel dikelola bersama-sama mereka, saat pagi istrinya membantu di bengkel dengan mencuci motor sementara dua pekerjanya memperbaiki kerusakan.

“Sebagai PNS saya tidak kerja penuh di bengkel karena mesti masuk kantor, paling sore, penuhnya hari Sabtu dan Minggu, hari biasanya saya

dibantu dua orang pekerja yang saya ajar pelan-pelan,” ujarnya.

Lambat laun usahanya mulai berkembang, atas usulan pekerjanya, Danil kemudian mulai menjual onderdil sepeda motor. “Saat itu, adik-adik yang membantu saya usul daripada onderdil dibeli ke tempat lain, lebih baik sediakan sendiri, usul itu saya terima kemudian beberapa peralatan pun saya stokkan,” katanya.

Danil menyebutkan, dalam satu hari ia mendapatkan laba bersih Rp300 ribu dari hasil cuci motor yang dipatok Rp15 ribu per motor, kemudian dari keuntungan pembelian tiap onderdil sebesar Rp5 ribu per barang, jasa tambal ban dengan harga Rp10 ribu satu lubang.

Menurut Danil, selain untuk menaikkan taraf ekonomi, usaha bengkel ini ia buka untuk mengisi waktu dan menghibur diri selama bekerja di Tuapeijat. “Kadang kita jenuh bekerja di kantor, yang membuat kita cari hiburan di Padang, maka setelah usaha ini dibuka saya sudah jarang ke Padang, saya akan pergi jika sangat penting atau urusan dinas,” ujarnya.

Dari keuntungan bengkelnya, pada 2009 Danil membeli satu unit mobil yang digunakan untuk mengangkut penumpang. “Saya ingin mengembangkan usaha karena jika hanya berharap dari gaji satu bulan sekitar Rp3 juta sepertinya tidak cukup,” ungkapnya Setelah modal dirasa cukup, Danil berencana membuka sebuah ruko di samping bengkelnya pada 2014, saat ini ruko tersebut tengah dalam tahap pembangunan. “Mudah-mudahan semua berjalan lancar,” ujarnya. (g)

Kelompok Tani Sirilanggai Buat Saluran Irigasi Sederhana FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

SIRILANGGAI - Kelompok tani di Du-sun Sirilanggai Desa Malancan Keca-matan Siberut Utara membuat saluran irigasi sederhana untuk mengairi sawah-nya yang masih tadah hujan.

Sumber air dialirkan menembus badan jalan Sirilanggai menuju Terekan Hulu.

“Kita tidak mau sawah kekeringan dan petani kecewa, secara gotongroyong kita minta masyarakat untuk mengalirkan air dari bukit menuju sawah,” kata P.Salmen, Kepala Dusun Sirilanggai pada Puailiggoubat, Rabu, 6 Nopember.

P.Salmen mengatakan, sumber air diambil dari kaki bukit dengan menggali sebuah sumur, dari sumur itu kemudian dipasang bambu sebagai pipa yang menembus badan jalan menuju persawahan warga.

“Badan jalan kami gali untuk memasang saluran bambu agar air mengalir ke sawah yang ada terletak di

seberangnya, hal itu kami lakukan untuk mengantisipasi kekeringan karena tiga hari saja tidak hujan sawah sudah kering,” jelasnya.

Sementara Kepala Desa Malancan, Barnabas Saerejen mengatakan, pihaknya telah mendapat informasi akan ada pembangunan irigasi di Dusun Sirilanggai namun hingga November jaringan tersebut belum dibangun.

“Kita tidak tahu apa yang menjadi kendalanya, sementara jaringan irigasi ini perlu untuk pengairan sawah,” katanya.

Langkah ini, menurut Barnabas, merupakan langkah antisipasi agar kejadian lima tahun lalu tidak terulang lagi. “Dulu kita punya areal persawahan seluas 80 hektar namun karena kekeringan sawah tersebut terbengkalai,” ujarnya.

Selain mempermudah pembuatan irigasi, keberadaan kelompok tani di

Dusun Sirilanggai membuat pekerjaan lebih cepat diselesaikan.

Ketua Kelompok Tani Saumanuk Musaraina (Samurai), Ligi Loers Saumanuk mengatakan, sebelum ada kelompok kerja pembukaan lahan pertanian sangat sulit. “Untuk membuka perladangan baru saja tidak mungkin sendiri, apalagi luasnya sudah di atas setengah hektar,” katanya.

Ligi menyebutkan, pada tahun 2006 pekerjaan berladang atau bersawah biasanya mereka lakukan sendirisendiri seperti membuka ladang untuk kebun coklat, pisang, nilam dan kacang. “Karena kesulitan ini, kita coba mengajak suku kita untuk membuat kelompok pertanian,” ujarnya.

Tak hanya suku Saumanuk yang membentuk kelompok namun suku lain seperti suku Saerejen, Saponduruk dan lainnya juga membentuk kelompok tani. Keberadaan kelompok

IRIGASI - Irigasi darurat di sawah Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara ini, kata Barnabas, sangat membantu kehidupan di masyarakat karena

aktivitas mereka tidak hanya sebatas kegiatan pertanian. (bs/g)

23

Puailiggoubat NO. 278, 15 - 31 Desember 2013

Suara Daun

I

stilah tabu digunakan menyangkut hal-hal terlarang. Sistem tabu sering dipakai untuk mempertahankan norma-norma hukum yang berlaku. Di Mentawai, istilah yang dipakai untuk menunjukkan tabu adalah Keikei. Istilah untuk menunjukkan sesuatu yang suci adalah Suru dan sesuatu yang telah menjadi suci disebut Masuru. Di kehidupan kebudayaan masyarakat Mentawai, banyak sekali hal yang dianggap tabu.

Tabu Selama Punen Selama ada punen, semua anggota keluarga dilarang memotong rumput, menanam tanaman, memikul kayu, memotong rotan, membuat keranjang dan lain-lain. Semua pekerjaan harus dilaksanakan secara bersama. Hanya para pemuda yang diperbolehkan ke ladang dan menyiapkan makanan ayam. Selain itu mereka juga dilarang membenamkan tiang ke dalam lubang.

Secara khusus selama punen, laki-laki yang sudah kawin dilarang berhubungan dengan istrinya. Pada saat itu dilarang para pemuda berpacaran atau bergaul dengan para perempuan. Apabila larangan-larangan itu tidak ditaati, roh-roh punen merasa dirinya dihina, sehingga menimbulkan kemarahannya. Akhirnya bisa mendatangkan malapetaka bagi manusia.

Ketika diadakan punen, tidak diizinkan mengunjungi kampung lain, sebaliknya tidak boleh pula dikunjungi. Punen hanya untuk umat tertentu saja.

Tabu Waktu Mengerjakan Sampan Sampan dibuat dari pohon kayu yang besar. Kalau kelihatana da semut putih di atas pohon yang sedang ditebang, suatu pertanda bahwa kayu itu tidak boleh dijadikan sampan. Seandainya pohon itu digunakan, orang-orang yang mengerjakannya akan terpotong kepalanya, dan nanti kepalanya yang potong itu diangkut seperti semut.

Pohon yang ditebang, harus diketahui kemana dan bagaimana tumbangnya. Kalau robohnya ke samping atau tidak lurus, suatu pertanda bahwa pohon itu tidak baik untuk dijadikan sampan. Kalau sedang membuat sampan, ada seekor monyet lari dari pohon, juga suatu pertanda buruk. Oleh sebab itu pembuatan perahu diundur saja.

Selama sampan dikerjakan, dilarang memotong bambu untuk periuk memasak, membuat suluh atau pergi memancing memakai penerangan obor. Semua hal itu tidak diperbolehkan karena terlalu ribut, sehingga mengganggu pembuatan sampan. Untuk menghindari keributan, waktu sampan dikerjakan,

Roberta Sarogdog

Akankah Silsilah Suku Mentawai Terjawab?

B

dilarang berteriak-teriak atau memanggil orang lain dengan bersorak.

Di kala sampan sedang dikerjakan, ada orang yang meninggal di kampung, maka pekerjaan itu harus ditangguhkan. Kalau tidak, roh orang mati itu akan mengganggu pekerjapekerja yang tidak menghormatinya. Begitu pula waktu menguliti kulit pohon yang akan dijadikan cawat, di saat mana ada orang yang meninggal, maka hasil perolehannya harus diberikan kepada orang lain. Bila hasilnya banyak, hanya satu saja yang boleh dimiliki.

Tabu dalam Berburu Hal tabu saat berburu adalah memukul anjing supaya roh-roh punen tidak marah. Bagi mereka yang pergi berburu dilarang mencuci rambut. Kalau hal itu dilakukan juga, mereka tidak akan mendapatkan hasil perburuan.

Yang juga dilarang adalah menyiapkan ‘jurut’. Kalau tidak dipatuhi, panah tidak akan mengenai sasarannya, sebab mata panah sudah tertutup, sehingga tidak dapat melihat mangsanya.

Orang yang akan berburu juga tidak boleh tidur waktu menyiapkan racun panah. Kalau mereka tertidur, panah akan jadi tawar dan mengakibatkan monyet yang sudah dipanah tetap tergantung di atas pohon, tidak jatuh ke tanah. Juga tidak boleh mandi sebab racun yang disediakan itu akan jadi tawar pula.

Hasil perburuan itu harus dibagi-bagikan, kalau tidak persediaan itu akan jadi tawar pula. Waktu

orang laki-laki sedang berburu, orang perempuan tidak boleh marah agar sang suami terhindar dari kecelakaan di hutan, umpamanya dipatuk ular dan kena ranjau duri lalatek yang penuh racun.

Tabu dalam Memancing Malam hari sebelum orang lakilaki turun menangkap penyu mereka harus memberitahukan kepda anak-anaknya supaya waktu menangkap penyu tidak boleh berteriak dan hingar-bingar, serta tidak boleh cekcok. Harus dijaga supaya roh-roh penyu jangan sampai berkeliaran masuk kampung.

Di kala akan pergi memancing, tidak boleh diketahui orang mengambil jala yang tersimpan di rumah.

Jala tidak boleh kelihatan, sebab nanti roh laut akan menutup rezeki dan tidak membiarkan penyu ke dalam jala.

Sementara laki-laki ke laut, keluarganya yang tinggal di rumah tidak boleh mengusir anjing, ayam dan babi. Sebab nanti penyu akan keluar dari jala, bagaikan ayam terbang keluar kandang.

Tidak boleh menyalakan api di rumah atau menarik tikar yang terbentang. Mereka yang tinggal di kampung juga tidak boleh menggali lubang atau menanam sesuatu, karena hal itu bisa menjauhkan penyu dari jala. Dilarang menebang kayu untuk mencegah supaya penyu jangan sampai merusak jala.

Dilarang membuang buah kelapa. Sedangkan kepala keluarga dilarang memiuh pakaian basah

sebab nanti penyu keluar dari dalam jala. Juga dilarang memotong rumput. Sementara memancing, anggota keluarga tidak boleh bergaul dan bercakap-cakap dengan orang lain, supaya para nelayan tidak jatuh sakit.

Para nelayan dilarang marah, mandi, mencuci rambut dan meminyakinya. Kalau dilakukan maka jala akan kena lumpur dan penyu tidak akan tertangkap. Dilarang berbicara satu sama lainnya.

Mereka boleh tidur, tapi kaki yang satu diluruskan, yang lain dilipat, agar jala tidak lepas dari sauh.

Tabu di Sungai dan Laut Dilarang membuang sampah ke dalam sungai, sebab ‘Induk Air’ akan marah. Api tidak boleh dipadamkan dengan air. Tidak boleh membuang air yang mendidih atau panas. Hal itu bisa menimbulkan demam.

Dilarang menuba ikan di hulu sumber air, dimana di bagian hilir ada beberapa kampung. Tidak boleh berladang dimana terdapat sarang monyet, sebab nanti ‘Induk Air’ akan mendatangkan penyakit.

Kalau ada ladang di pinggir sungai, tidak dibolehkan membuang sampah ke dalam sungai itu, atau berteriak di tepi sungai. Kalau hal itu dilakukan ‘Induk Air’ akan merasa dihina dan ia akan mendatangkan malapetaka.

(Sumber: Stefano Coronese, Kebudayaan Suku Mentawai, 1986, Penerbit Grafidian jaya Jakarta)

undo Guest House pada November yang lalu jadi saksi dilaksanakannya seminar hasil penelitian asal usul suku di Mentawai. Seminar yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Seni, Pemuda dan Olahraga dihadiri 40an peserta.

Kegiatan yang dilakukan itu adalah untuk menelusuri pecahan suku yang ada di Mentawai.

Kegiatan penyusunan dan penelusuran asal-usul suku di Mentawai ini sebenarnya diharapkan menjadi sebuah ranji atau dengan bahasa yang sering dikenal dengan silsilah keturunan suku yang jelas.

Namun penelitian selama setahun (2012) untuk bahan penyusunan ranji Mentawai belum bisa mengungkap asal-usul suku yang ada. Banyak garis keturunan suku yang tidak saling terkait, terpotong atau bahkan hilang jejak.

Tentunya kita berharap penggalian silsilah suku di Mentawai ini dituntaskan. Para peserta yang mengikuti seminar diminta menelusuri suku-suku yang ada di kampungnya. Mudahmudahan hasil itu bisa menjawab tentang asal-usul suku di Mentawai.

Semoga dengan penggalian dan penelusuran suku Mentawai ini akan semakin memperkuat kecintaan masyarakat akan budayanya terutama geberasi muda. Semoga dengan hasil ranji bisa memperkuat masyarakat mentawai akan pentingnya mempertahankan budaya mentawai. Yang mempertahankan budaya mentawai adalah orang Mentawai itu sendiri, karena budaya juga merupakan dasar untuk membangun daerah sendiri.

Iklan

Puailiggoubat NO. 278, 18 - 31 Desember 2013

24