282 ok

MENTAWAINEWS

4

5

MENTAWAI NEWS

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

7 15

No

-2 T . 2 82 8 ah Fe un br X ua II ri 20 14

HARGA ECERAN RP 3000

SAJIANUTAMA

KONTRAKTOR ALKES DIANCAM 20 TAHUN PENJARA

BUAYA TEROR PENDUDUK SILABU

ISU SANTET DI LAHAN HUNTAP

Puailiggoubat NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

Uggla Sipasisilok huntap arapatarek at loinak galajet lalep tapoi buitak leu et rasaki loinak sigalai IPK Primkopad - 3

Polak siteuakenenda kudduat pasigalaiat huntap ka gogoi sibabara bailiu pagolukat kalulut polak nenda rakua sakalaigaiyat pumoneatda - 4 Anai peilek sia siorak tsunami ka 2010 sibara ka dusun Pagai Utara samba selatan tak rasilok huntap.

Oninda bagei amasaigo kateteret rakau usulan barania ka kepala dusun - -5

Dari Redaksi

T

ahun 2014 adalah tahun politik.

Namun tahun 2014 juga tahun bencana. Sejak awal tahun, bencana seolah enggan pergi, mulai banjir, longsor hingga gunung meletus.

Lalu bagaimana jika bencana dipolitisasi sehingga politik menjadi bencana bagi masyarakat ?

Bencana Gunung Sinabung yang erupsinya berlangsung hampir enam bulan disebut-sebut kurang diperhatikan Pemerintah Pusat. Kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke lokasi pengungsian korban Sinabung, Januari lalu dituding banyak masyarakat di media sosial dan media sebagai perhatian yang terlambat. Bandingkan dengan kesigapan Presiden saat berkunjung ke korban meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta dan Gunung Kelud. Hanya hitungan hari,

Taman Nasional Siberut mabesik tubudda masipasikeli leleu kek tak rarop sia sibara siukkak akek hukum - 8 Sangamberi satoga sikolah sikukuddu ka kelas III raguruk akek sia ka SNMPTN - 18 Goisok nia bulagat sibabara ibailiu pasigalaiat bangku samba meja tak maruei imamaju - 22 COVER DEPAN: 1 FOTO: SYAFRIL 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Legend Satoinong (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)

Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Kapan PLN Masuk ke Pokai?

Yth Bapak Bupati Mentawai, Pak kapan PLN masuk ke Dusun Pokai. Pokai memang cuma dusun, tapi perlu di ketahui, perputaran ekonomi di Siberut Utara, ada di Dusun Pokai. soalnya pelabuhan adanya di Pokai. Rasanya kurang praktis kalau penerangan tidak ada di pelabuhan. Mohon di tinjau pak, soalnya ini menyangkut banyak orang. Makasih UD Anturi +6285263021600

2

Bencana dan Politik Presiden sudah datang ke lokasi. Kurangnya perhatian ini lalu dikait-kaitkan dengan basis massa suatu partai di tanah Karo yang bukan partai pendukung pemerintah.

Bencana banjir di Jakarta juga menjadi ajang politisasi para pemain politik. Yang tidak suka Jokowi mencibir kebijakankebijakan yang diambil terkait penanganan banjir. Yang senang Jokowi memuja-muji.

Kritik yang diberikan tidak lagi konstruktif dalam rangka mencari solusi. Pembelaan membabi buta juga telah menutup mata akan kekurangan-kekurangan yang terjadi.

Banjir Jakarta memperlihatkan betapa partai politik memiliki kepentingan untuk saling menyerang.

Bencana juga kerap menjadi ajang pencitraan bagi para politisi. Ada yang bagibagi bantuan dengan membawa bendera parpol, ada juga yang mencatut bahwa bantuan pemerintah yang disalurkan berkat

perjuangannya sebagai Anggota Dewan Terhormat.

Apakah ada yang salah jika politisi atau partai politik menyalurkan bantuan kepada korban bencana? Tidak, tidak ada yang salah.

Yang salah adalah ketika para politisi mengatasnamakan bantuan dari pihak lain atau pemerintah atas nama partainya atau pribadi. Yang salah adalah ketika para politisi tidak ikhlas memberi, hanya menjual janji dengan imbalan suara saat pemilu nanti.

Pada akhirnya, setiap kejadian bencana, masyarakat tidak hanya menjadi korban dari bencana itu sendiri. Namun juga menjadi korban politisasi dari bencana itu sendiri. Karena itu seringkali, penanganan korban bencana tidak tuntas.

Kasihan!

Redaksi

3

Puailiggoubat NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

Penerima huntap sudah menyiapkan kayu untuk pembangunan rumah, namun ada kewajiban mereka harus membeli kayu yang diolah IPK Primkopad

FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Syafril Adriansyah Rus Akbar

aungan gergaji mesin menggema di jalan Poros kilometer 7 Desa Betumonga, Kabupaten Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Para pekerja terlihat sibuk mengolah kayu-kayu gelondongan untuk dijadikan papan dan balok saat tim Puailiggoubat menyambangi kawasan itu Rabu, 5 Februari lalu. Kayukayu yang diolah Primko Kartika Wirabraja Korem 032/Wirabraja berdasarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Dinas Kehutanan Provinsi itu nantinya akan dijual kepada para penerima huntap di Pagai Utara.

Penjualan kayu oleh Primkopad tersebut ternyata mendapat penolakan oleh warga. Sebab, warga sudah menyiapkan sendiri kayu-kayu untuk pembangunan rumah mereka sejak tahun 2012.

Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) I Dusun Baru-baru, Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara, Ralisman Samaloisa, mengatakan terdapat 12 kepala keluarga (KK) pada pokmas yang dipimpinnya. Rata-rata, setiap KK sudah menyiapkan lebih dari dua kubik kayu yang diolah dari pohon tumbang di lahan yang selama ini mereka pergunakan untuk perladangan. Untuk pengolahan satu kubik kayu meranti putih dan merah setiap KK harus membayar sebesar Rp 1,5 juta.

Namun, gejolak baru timbul setelah warga mendengar kabar bahwa kayu yang mereka olah itu terancam tidak dapat dipergunakan. Sebab, setiap warga yang memperoleh huntap harus membangunnya dengan kayu yang disediakan oleh Primkopad.

“Kami sudah melihat kayu dari IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) yang sedang diolah di Sawmill Primkopad. Kayunya jenis tumung dan terantang. Kalau kayu itu yang dipergunakan untuk huntap tentu kami menolak karena mudah lapuk bila terkena panas dan hujan hanya dalam waktu sebulan,” kata Ralisman.

Selain itu, warga juga keberatan dengan harga yang ditawarkan. “Kami mendengar kalau harganya Rp1,7 juta per kubik. Tentu saja itu cukup mahal untuk jenis kayu terantang. Kalau kayu yang kami olah sendiri hanya seharga Rp1,5 juta. Itu sudah jenis kayu meranti,” tambahnya.

Ia menegaskan, jika kewajiban penggunaan kayu dari IPK tetap berlaku, mereka akan mengumpulkan seluruh

R

KAYU OLAHAN - Pekerja mangolah kayu gelondongan di sawmill Kilometer 7, Kecamatan Pagai Utara. Kayu olahan dari izin pemanfaatan kayu (IPK) Primkopad tersebut nantinya akan dijual kepada penerima huntap di daerah itu

SILANG SENGKARUT

KAYU HUNTAP

warga dan akan membuat pernyataan penolakan untuk disampaikan kepada bupati. “Kalau kayu yang disediakan jenis terantang kami tidak setuju karena rumah yang akan kami tempati nantinya dipergunakan untuk jangka panjang,” katanya.

“BPBD juga mengatakan kalau kayu yang akan diberikan itu adalah kayu berkualitas. Ternyata yang kami

olah, lanjutnya, ada lagi program dari provinsi yang meminta masyarakat untuk mengambil kayu dari sawmill karena berbadan hukum. “Secara ekonomi itulah yang membingungkan,” katanya.

Pajak Rp 60 Ribu per Kubik Hal serupa juga disampaikan Kepala Dusun Sabeugunggung, Desa

pihak Primkopad asalkan kayu yang dijual adalah kayu yang berkualitas yakni sejenis meranti.

Leisa menambahkan, pemerintah dusun bersama warga sudah melakukan pertemuan terkait adanya anjuran kewajiban penggunaan kayu dari Primkopad pada akhir Desember 2013.

Hal ini dilakukan agar kayu-kayu yang sudah disediakan warga bisa dipergu-

Nerlis Saleleubaja

Ralisman Samaloisa

Leisa Saogo

temui di lapangan tidak demikian.

Karena itulah masyarakat tetap akan bertahan akan mengolah kayu sendiri, karena kami sendiri yang mengetahui kualitas kayu bahan huntap,” tambah Bendahara Pokmas Kelompok II Dusun Barubaru, Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara, Nerlis Saleleubaja.

Ditambahkannya, sejak dibentuknya Sekretariat Bersama (Sekber) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), rata-rata warga sudah mengolah kayu sendiri. “Itu diperbolehkan oleh BNPB,” katanya.

Setelah kayu hampir selesai kami

Betumonga Leisa Saogo yang menegaskan warganya akan melakukan penolakan secara massal jika kayu yang akan dijual Primpkopad kepada warga adalah jenis kayu terantang. Apalagi kewajiban penggunaan kayu dari Primkopad belum pernah disosialisasikan sebelumnya.

“Masyarakat sudah tahu mana kayu yang bagus dan kayu jenis tarantang tidak pernah dipakai untuk membuat rumah,” ujarnya.

Akan tetapi, ia tidak keberatan jika kayu yang digunakan untuk pembangunan huntap nantinya disediakan oleh

nakan untuk pembangunan huntap.

“Jika kayu yang digunakan disediakan oleh warga, kami sepakat untuk mengeluarkan pajak sebesar Rp 60 ribu per kubik,” katanya.

Di Dusun Sabeugunggung nantinya akan dihuni oleh 53 KK penerima huntap. Saat ini mereka masih menunggu penyelesaian land clearing yang menurutnya proses pengerjaannya baru 20 persen.

“Land clearing masih terus dikerjakan, hanya saja ada alat berat yang rusak,” ujarnya.

Kayu Berkualitas Ketua Primko Kartika Wirabraja Korem 032/Wirabraja, Lettu Inf. Anasrul ketika dikonfirmasi Puailiggoubat, Rabu 12 Februari lalu mengatakan pihaknya tetap akan menyediakan kayu yang berkualitas untuk pembangunan huntap warga berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2012.

“Sesuai aturan BNPB, kayu yang disediakan adalah kayu berkualitas.

Kayu terantang itu hanya untuk papan cor. Seharusnya warga beruntung karena kayu itu sudah jenis kayu kelas I jika di daerah lain,” katanya Ia menegaskan, adanya kewajiban pembelian kayu dari perusahaan yang memiliki izin tertuang dalam Perka BNPB, sebab seluruh komponen pembangunan huntap memerlukan dokumen yang sah. Nantinya seluruh item huntap akan diaudit dan harus dipertanggungjawabkan kepada Negara.

“Kalau kayu yang diolah masyarakat itu tidak memiliki izin,” ujarnya.

Ditambahkannya, pihak Primko tidak memiliki wewenang untuk menindak warga yang menggunakan kayu yang selama ini sudah mereka olah untuk pembangunan huntap, karena kayukayu yang diolah kayu-kayu yang diambil di lahan milik negara.

Saat ini, pengolahan kayu baru dilaksanakan di Pagai Utara bersama satu mitra dari PT Cimpago. Nantinya hasil olahan kayu akan dijual kepada 523 KK penerima huntap di wilayah tersebut. Masing-masing KK akan menerima sebanyak 5, 59 kubik kayu untuk pembangunan satu unit rumah mulai dari bahan cor, kuda-kuda, dinding, dan tiang.

“Harga standar kayu Rp 1,4 juta per kubik,” ujar Anasrul.

Untuk Pagai Utara, dibutuhkan lebih dari 3000 kubik kayu untuk memenuhi kebutuhan warga. Kayu itu bakal diolah dari 6.000 batang kayu gelondongan berdiameter sekitar 1 meter. Lebih dari 50 persen merupakan jenis kayu tarantang.

“Di Pagai Utara diperkirakan bisa cukup,” katanya.

Sementara di Pagai Selatan, pengolahan kayu belum bisa dilaksanakan karena tidak adanya mitra pengolahan. Ditambah lagi kondisi hutan yang sudah gun-dul karena diduga ditebang oleh warga.

“Sudah ada lima mitra yang mengajukan untuk bekerja sama, tetapi mereka semuanya mundur setelah melakukan survei lokasi,” ujarnya lagi.

Terkait adanya kayu-kayu bekas land clearing Kilometer 36 Dusun Purourgat, Desa Malakkopa, Kecamatan Pagai Selatan, Kaprim menegaskan tidak akan mengolah kayu tersebut karena diluar areal dispensasi IPK yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi.

“Kalau mengolah kayu di lahan satu meter, namun itu berada di luar area yang ditunjuk kami bisa dituntut,” katanya . (o)

SAJIANUTAMA Kepemilikan lahan yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan huntap berpotensi menyulut konflik sebab beberapa di antaranya diklaim masyarakat sebagai ladangnya.

Puailiggoubat

4

Isu Santet di Lahan Huntap FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar Saleleubaja Syafril Adriansyah

iang itu 8 Februari lalu, cuaca di Dusun Kinumbuk, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai mendung. Namun suasana terasa panas. Warga dusun itu masih berjagajaga menyusul ditangkapnya DS (30) dan PR karena dituduh akan menyantet warga dusun itu gara-gara lahan hunian tetap.

Penangkapan terhadap DS dan PR, warga Dusun Bulasat, terjadi 3 Februari lalu di perbatasan Dusun Tapak dan Kinumbuk pada pukul 22.30 WIB. Keduanya hendak menuju pemukiman warga di Kinumbuk di KM 46.

“Saat itu warga memang sering ronda malam, dua warga Bulasat itu datang ke Kinumbuk, awalnya mereka memakai motor, sampai di Tapak keduanya mematikan kendaraannya dan jalan kaki,” tutur Kepala Dusun Kinumbuk Parlindungan Taileleu, kepada Puailiggoubat, Sabtu 8 Februari lalu.

Pemuda yang berjaga-jaga menangkap keduanya. Saat diinterogasi di rumah kepala dusun, warga menemukan sebutir kelapa dan pisau pada dua orang itu, jelas Parlindungan.

“Barang bukti itu diletakkan di meja, lalu pemuda lain memanggil orang tua yang mengerti masalah kelapa yang berisi ramuan ada jarum, tumbuhan lain berupa duri,” katanya.

Hasil pengamatan orang pintar itu, ternyata kelapa dan pisau itu digunakan untuk menyantet orang Kinumbuk.

“Pelaku mengakuinya, sebab mereka pemilik kebun yang melarang masyarakat tinggal di lahan yang telah ditunjuk pemerintah untuk huntap,” kata Parlindungan.

Persoalan tersebut akhirnya selesai

NO. 282, 15 - 28 Januari 2014

S

KONFLIK LAHAN - Lahan di Kilometer 46 Dusun Kinumbuk, Desa Bulasat, Pagai Selatan yang baru selesai di land clearing. Lahan itu masih dalam konflik karena diklaim sebagai perladangan warga Dusun Bulasat dan bakal ditempati para korban tsunami di Dusun Kinumbuk

Parlindungan Taileleu

Suhender Atmaja

setelah tim Satgas Land Clearing datang, keduanya akhirnya dilepas. Namun soal santet ini kadung membuat masyarakat resah hingga mereka terpak-sa berjagajaga, takut kejadian sama terulang.

Isu santet menyantet tersebut berhembus di Kinumbuk sejak proses land clearing (pembukaan lahan) untuk pembangunan huntap dimulai. Sebenarnya menurut Parlindungan, konflik

Kepala Dinas Kehutanan Mentawai Tasliatul Fuadi:

Kita Akan Selesaikan Kepala Dinas Kehutanan Mentawai, Tasliatul Fuadi mengatakan persoalan di Dusun Purourougat terjadi karena sebagian lokasi huntap sudah ditetapkan Kementerian Kehutanan sebagai hutan ulayat (suku) masyarakat. “Dan ini yang masih belum selesai sampai sekarang dan belum duduk permasalahannya, kita berupaya untuk koordinasi lagi dengan Pemkab Mentawai,” kata Fuadi kepada Puailiggoubat.

Tasliatul Fuadi Menurut Fuadi, lokasi yang kini dipersoalkan itu merupakan lokasi yang diusulkan Pemda Mentawai yang kemudian disetujui Kementerian Kehutanan. Lokasi yang telah ditentukan inilah yang sekarang bermasalah, ini juga sebuah dilema buat kita, namun tentu akan diselesaikan,” kata Fuad. (tris)

Emilius Sababalat lahan itu sudah ada sejak Januari 2011 lalu, saat hunian sementara dibangun, sebab lokasi itu merupakan ladang Melanto Saleleubaja, warga Dusun Bulasat.

“Terpaksa kami pindahkan huntara ke seberang jalan, membuat huntara di sini berdempet-dempet,” katanya.

Selama tahun 2011 sampai awal 2014 mereka tidak menyentuh tanaman yang ada di ladang tersebut, sampai dilakukan land clearing oleh petugas TNI di lahan Melanto.

Ladang yang kena land clearing itu akan digunakan untuk pembangunan gereja serta bangunan TK, termasuk

Erdiman Saogo enam rumah yang akan dibangun.

Menanggapi land clearing di lahan Melanto, anaknya Suhender Atmaja Saleleubaja (34) mengatakan, lahan itu ditanami kakao sejak tahun 1998 dan berbuah lebat pada tahun 2010, sebelum kawasan tersebut dijadikan huntara.

“Kawasan warga Kinumbuk sekarang ini tidak ada tanah milik mereka, semua milik orang Bulasat, kalau milik Kinumbuk ada di dalamnya lagi bukan di pinggir jalan,” katanya.

Mengenai pelarangan saat pembangunan huntara itu bukan mereka usir tapi atas kesepakatan yang dibuat oleh tokoh masyarakat dengan kepala desa.”Kami tidak menjual tanah melainkan kami ingin minta ganti rugi soal kebun kmi, jika itu mau dilakukan warga Kinumbuk kami akan buat surat pernyataan hibah di atas materai,” ucapnya.

Ia juga kesal soal pembukaan lahan itu karena sebelumnya sudah memberikan surat dari Kepala Desa Bulasat ke Satgas Land Clearing agar ladang mereka jangan digusur dulu sebelum penyelesaian ada. “Nyatanya surat

tersebut tidak dihiraukan, penggusuran dilakukan, itupun pada saat bapak saya tidak ada,” katanya.

Rencananya mereka akan meminta kompensasi tanaman, untuk rumah satu KK mereka akan meminta Rp8 juta, tapi kalau fasilitas umum senilai Rp1 juta.

“Kita memperkirakan ladang kita yang kena itu sekitar dua unit fasum dan empat rumah, tapi belum kita ukur,” kata Suhender.

Alasan ganti rugi itu, jelas Suhender karena ladang itu sumber hidup mereka saat ini, kalau pergi ke kampung lama sangat jauh. Itulah sebab mereka minta ganti rugi ladang tersebut.

Persoalan sama juga terjadi di Dusun Purourougat, Desa Malakkopa, Kecamatan Pagai Selatan di KM 37.

Pembukaan lahan yang dilakukan Satgas Land Clearing di KM 37 ditolak beberapa warga setempat.

Tim Pendamping Masyarakat dan ketua Pokmas setempat, Erdiman Saogo menyatakan lokasi yang dibuka tidak sesuai dengan lokasi yang sebelumnya sudah ditentukan melalui survei Kementerian Kehutanan. Dari survei yang dia ikuti, lokasi pemukiman di KM 34-36, di sepanjang jalan poros.

Ia khawatir jika lokasi huntap tidak sesuai keputusan Menteri Kehutanan, lahan pemukiman itu tidak jelas legalitasnya. “Nanti sertifikatnya bagaimana, apakah kami bisa mendapatkannya,” kata Erdiman, 8 Februari.

Sementara Kepala Dusun Purourogat, Emilius Sababalat mengatakan survei awal untuk huntap warga itu dilakukan di KM 34 sampai KM 36 yang merupakan milik warga Dusun Talokpulei, Desa Sinaka. Pemilik lahan setuju namun lokasi di sebelah jalan.

“Namun ketika isu soal IPK itu muncul, beberapa warga Talokpulei itu mendatangi saya, mereka mengatakan kalau soal IPK mereka tidak setuju tanah mereka dijadikan huntap, “ katanya.

Akhirnya saat Musyawarah Rencana Pembangunan dilakukan yang dihadiri Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dan sejumlah pejabat, penolakan pemilik lahan disampaikan.

“Akhirnya BPBD menawarkan kepada saya untuk penempatan lokasi yang sudah di land clearing sekarang ini, saat itu saya setuju dan meminta pemerintah bersedia memberikan alat berat untuk membersihkan lokasi kami.

Kalau lahan yang sudah siap dibersihkan ini tidak ada jurangnya,” katanya.

Di Purourougat terdapat dua dusun, yakni Purourougat Utara dan Selatan, tahun lalu kepala dusun yang dimekarkan telah dilantik. “Karena saya dulu menjabat kepala dusunnya, saya ditugaskan untuk mengurus soal huntap ini, ada 79 KK yang mendapatkan huntap di dua dusun tersebut,” katanya. (o)

5 Puailiggoubat

SAJIANUTAMA

NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

Sejumlah korban tsunami 2010 dari beberapa dusun di Pagai Utara dan Selatan tidak mendapat dana hunian tetap.

Beberapa nama hilang padahal sudah diusulkan kepala dusun masingmasing.

Berjuang Sendiri Setelah Tidak Dapat Dana Huntap FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Syafril Adriansyah Supri Lindra

ak terbayangkan oleh Ardiansyah Sakerebau tak bisa menikmati hunian tetap yang sedang dibangun oleh pemerintah untuk korban tsunami di Mentawai. Warga Dusun Silabu Barat, Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara itu hanya bisa pasrah menerima keadaan. Kini, ia bersama sang istri dan empat buah hatinya tinggal di rumah papan yang dibangunnya sendiri sejak tahun 2011.

Nestapa itu bermula ketika tsunami melanda perkampungan mereka pada 25 Oktober 2010. Saat itu, rumahnya hancur dan rata dengan tanah. Tidak ada barang-barang yang bisa diselamatkan karena seluruhnya terbawa ombak.

“Saya tetap bersyukur, karena harta yang paling berharga masih selamat. Anak dan istri saya,” kata ayah empat itu Kamis, 6 Februari lalu.

Secara bertahap, Ardiansyah mencoba bangkit dari kesedihan. Rumah yang sudah hancur dibangun kembali untuk tempat berteduh keluarganya. Ia mengumpulkan uang dari hasil ladang yang terletak di Kilometer 21 Pagai Utara. Di sana ia menanam durian, pisang, coklat, nangka, ubi, dan keladi.

Keahliannya memahat kayu menjadi ukiran bernilai seni juga menjadi pondasi untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Bersama anaknya, ia membuat ukiran papan selancar, dayung, hiasan dinding, topeng untuk dijual kepada wisatawan asing yang singgah. Satu ukiran dijual seharga Rp 150 - 300 ribu per unit.

“Dari hasil itu lah sumber kehidupan kami. Sebagian uangnya dibeli bahan bangunan. Saya berpikir bisa tinggal sementara di situ sebelum adanya bantuan rumah dari pemerintah,” katanya.

Sepertinya kesedihan tak pernah jauh dari pria berusia 38 tahun itu.

Namanya tidak tercantum di antara 2.072 KK penerima hunian yang dikeluarkan pemerintah Mentawai pada awal 2013. Berbagai upaya sudah dilakukan dengan bertanya kepada pemerintah dusun dan desa. Namun usaha itu sia-sia karena sampai saat ini harapannya menempati rumah bantuan tidak terwujud.

Saat masa land clearing yang sudah berjalan sejak Oktober 2013, lahan

T

TAK DAPAT HUNTAP - Ardiansyah Sakerebau (kiri) dan Emanuel Tegar Saleleubaja merupakan korban tsunami yang tidak memperoleh huntap. perladangannya di Kilometer 21 Pagai Utara juga tergusur. Seluruh tanaman yang ditanaminya sejak 2011 terbabat habis oleh alat berat. “Sekarang tidak ada lagi sumber kehidupan kami. Hanya mengukir saja yang saya jalani sekarang,” katanya.

Ardiansyah merupakan salah satu dari 66 KK korban tsunami di Dusun Silabu yang tidak memperoleh huntap.

Sampai saat ini, ia masih mempertanyakan pendataan penerima huntap yang dilakukan oleh pemerintah dusun saat itu.

“Yang saya ketahui data yang ada

tercecer entah di mana. Dalam data itu padahal tercantum nama saya,” katanya.

Mantan Kepala Dusun Silabu Barat, Miller Horas Budiman Sakerebau ketika dikonfirmasi mengaku cukup yakin, bahwa seluruh warganya yang menjadi korban tsunami sudah didata untuk menerima huntap.

Data itu menurutnya dibundel dalam satu jilid bersama data lima dusun lain di Desa Silabu. Bahkan, data itu direkatkan menggunakan stapler.

“Di antara enam data dari semua dusun di Silabu, data di dusun kami terletak pada bagian atas. Saya sangat

yakin kalau data itu sudah sampai ke Pemerintah Desa,” jelas Miller.

Ia juga cukup terkejut saat SK Bupati terkait penerima huntap terbit.

Ternyata banyak nama warganya yang tidak tercantum. “Cukup banyak warga yang tidak terdapat, tetapi saya lupa angka pastinya,” katanya.

Imanuel Tegar Saleleubaja, korban gempa bumi dan tsunami Mentawai yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya saat tsunami 25 Oktober 2010 juga tak memperoleh huntap.

Saat gempa yang disusul tsunami melanda Mentawai, ayah bocah empat

Pembangunan Huntap

Ka Dishut Sumbar: Boleh Pakai Kayu Sendiri Asal Bukan dari Hutan Negara

Hendri Oktavia

K

epala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Hendri Oktavia menegaskan, warga yang telah mengumpulkan kayu boleh menggunakan

material tersebut dalam pembangunan huntap asal kayu-kayu itu tidak diambil dari hutan negara.

"Mengenai kayu yang akan dipakai warga dan bukan berasal dari IPK, boleh-boleh saja, asalkan sumber kayu itu jelas dan memang berasal dari lahan miliknya. Kayu itu dikategorikan sebagai kayu rakyat” katanya, Sabtu, 15 Februari.

Akan tetapi, lanjutnya, jika kayu-kayu itu diperoleh dari kawasan hutan negara (bekas HPH), tentu tidak boleh dipergunakan dan dianggap sebagai kayu illegal.

Pendapat tidak jauh berbeda disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tasliatul Fuadi kepada

Puailiggoubat, 15 Februari. “Terkait kayu yang diambil dari luar kawasan IPK Primkopad yang sudah sah itu jelas ilegal. Jika masyarakat mengambil kayu dari ladangnya tentu harus jelas juga apakah ladang itu lahannya sendiri atau masuk kawasan hutan negara. Yang diperbolehkan itu jika warga membeli kayu kepada Primkopad sesuai dengan sumber lokasi kayu yang sudah sah," kata Fuadi.

Saat ini, pengolahan kayu masih difokuskan di Pagai Utara. “ Setelah selesai, pengolahan akan dilanjutkan ke Pagai Selatan," katanya. (trs/p)

tahun itu bernama Jekonia dan ibunya Murni meninggal dunia akibat hantaman gelombang tsunami yang melanda kampung mereka di Muntei Baru-baru, Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara.

Saat itu, usia Tegar masih tiga minggu. Bocah itu ditemukan warga di atas selembar daun pisang dan kemudian dibawa ke Puskesmas Sikakap. Ibu Negara, Ani Yudoyono tertarik ingin merawat Tegar. Namun, pamannya Serim Saleleubaja dan istrinya Entina enggan melepaskanya Paman Tegar, Serim Saleleubaja, mengatakan dari 65 KK warga Dusun Muntei Baru-Baru, Desa Betumonga.

Kecamatan Pagai Utara, penerima huntap, tidak ada nama tegar tercantum di dalamnya. Mungkin statusnya yang sebatang kara dan masih anak-anak membuat namanya tidak tercantum sebagai penerima bantuan.

Namun Tegar memperoleh dana pendidikan hingga tamat kuliah, uang kematian, dan lauk pauk yang disimpan dalam rekening atas nama Imanuel Tegar.

“Dana tersebut bisa cair apabila tegar sudah sekolah. Tapi ia tidak dapat huntap,” katanya.

Kepala Dusun Muntei Baru -Baru, Parmenas Saleleubaja, membenarkan bahwa Tegar tidak memperoleh huntap.

“Sesuai SK Bupati tahun 2013, terdapat 65 KK yang memperoleh huntap, namun nama Imanuel Tegar tidak ada.

Data awal nama Tegar dimasukkan oleh kepala dusun yang lama tetapi ia sudah meninggal,” jelasnya Di Dusun Purourogat, Desa Malakkopa, Kecamatan Pagai Selatan, sebanyak 27 KK dinyatakan tidak menerima huntap. Pemerintah desa berinisiatif mengusulkan agar 79 KK penerima huntap menyisihkan dana.

“Pemerintah desa mengusulkan, agar setiap keluarga penerima huntap bisa menyisihkan Rp 500 ribu untuk membantu warga yang tidak mendapat huntap. Ini yang akan segera dibahas bersama warga dan pelaksana di lapangan,’ kata Kepala Dusun Purourogat, Emilius Sababalat.

Di Dusun Kinumbuk, Desa Bulasat, terdapat empat KK yang dinyatakan tidak menerima huntap.

Kepala Dusun setempat, Parlindungan Taileleu mengatakan, warga yang tidak mendapat huntap itu, baru menikah setelah pendataan dilakukan.

“Sebelumnya, mereka tercantum dalam KK orang tua masing-masing , namun setelah menikah, mereka menjadi KK baru dan tidak tercantum sebagai penerima huntap,” katanya. (p)

6

Puailiggoubat NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

Kawanan buaya tersebut keluar dari habitatnya di Danau Sineay setelah kawasan danau rusak terhantam tsunami pada Oktober 2010

Buaya Teror Penduduk Silabu FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Syafril Adriansyah

udah lebih dari dua tahun terakhir, warga di Dusun Silabu, Desa Silabu, Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai diteror buaya liar yang hidup di sungai Silabu. Empat orang penduduk telah menjadi korban keganasan hewan reptil tersebut sejak tahun 2012.

“Sudah ada empat orang yang menjadi korban, tetapi kita bersyukur mereka semua selamat,” ungkap Kepala Desa Silabu, Demas Sakerebau kepada Puailiggoubat Rabu, 5 Februari lalu.

Menurut Demas, kawanan buaya tersebut keluar dari habitatnya di Danau Sineay setelah rusak terhantam tsunami pada Oktober 2010. Hewan itu berkeliaran di sekitar pohon bakau yang kerap kali dilalui warga saat hendak pergi ke ladang atau mencari ikan.

Hampir setiap hari buaya-buaya itu muncul. Umumnya sering terlihat pada Selasa hingga Jumat. Selama empat hari itu hanya sedikit warga yang beraktifitas dengan sampan melewati sungai Silabu. Sementara pada Sabtu hingga Senin buaya-buaya tersebut seolah bersembunyi karena ramainya warga yang beraktifitas secara kelompok.

“Kita tidak tahu jumlah pastinya.

Tetapi memang cukup banyak,” kata Demas.

Pada bulan lalu, lanjut dia, warga

S

Eben Ezer

ANCAMAN BUAYA - Aliran sungai Silabu yang selalu dilalui warga meski terdapat ancaman buaya liar yang berkeliaran.

Hampir setiap hari sungai tersebut dilalui warga untuk beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi menemukan dua ekor buaya yang sudah mati di pulau yang berdekatan dengan Resort Makaroni. Diduga, buaya-buaya itu dibunuh setelah dipancing warga.

“Ada bekas kail pancing di rahang bagian bawahnya,” katanya.

Pemerintah desa bersama warga setempat sudah melakukan berbagai upaya untuk menangkap buaya-buaya tersebut dengan cara memancing dan memasang jerat namun hasilnya masih nihil.

“Yang terpenting warga harus selalu waspada jika melewati sungai. Kita tidak bisa melarang warga untuk tidak

melalui sungai itu karena itu adalah jalan satu-satunya yang harus mereka lalui untuk memenuhi kebutuhan ekonomi,” katanya, Ia juga mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah kabupaten atau provinsi untuk menangani ancaman yang dialami warganya itu. Ia menilai, kawasan itu bisa dijadikan objek wisata apalagi buaya tersebut adalah hewan liar.

“Bisa dengan membuat batas dari habitatnya. Buaya yang berada di luar ditangkap oleh yang sudah ahli dan dimasukkan kembali ke habitatnya. Saya yakin pasti semakin ramai wisatawan

Warga Bukku Monga Tertimpa Kayu SIKAKAP - Jantinus (39) warga Dusun Bukku Monga, Desa Taikako, Kecamatan Sikakap dirawat inap di Puskesmas Sikakap, setelah pundaknya tertimpa dahan kayu, Sabtu 8 Februari lalu.

Menurut istri korban, Isna (38), kejadian itu berawal setelah suaminya

pulang memancing di laut, saat membersihkan ikan di sungai yang berjarak 100 meter dari pondok persawahan, mendadak angin kencang berhembus.

“Jantinus mendengar ada bunyi dahan pohon yang akan patah, korban langsung berlari meninggalkan ikan yang dicucinya, namun dahan kayu FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT yang patah diameter 5 cm sepanjang 6 meter menimpanya. Kayu terlebih dahulu menacap ke tanah, ujung itu menimpa pundaknya, korban terjatuh dan pingsan,” katanya DIRAWAT - Jatinus, menjalani perawatan di Puskesmas di saat di raSikakap setelah pundakdaknya tertimpa kayu. wat di Pus-

kesmas Sikakap, Senin. 11 Februari lalu.

Isna dan adik iparnya, langsung berlari menemui korban. Korban pada saat itu pingsan, dimulut korban mengeluarkan darah yang berbusa. Melihat kondisi itu Isna dan adek iparnya membuat tandu untuk dibawa ke kampung yang berjarak sekitar 400 meter dari lokasi kejadian.

Saat sampai di rumah warga lain membantu dan memberikan obat tradisional agar siuman. Sekitar pukul 15.00 WIB korban dibawa dengan speed boat ke Sikakap. “Jam 17.00 WIB sampai ke Puskemas Sikakap.

Para medis langsung ditangani para medis di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD),” ucapnya.

Setelah dirawat selama dua hari, Jantinus diperbolehkan pulang karena tidak ada indikasi patah tulang dan sudah sehat. (leo/r)

yang berkunjung apalagi dekat dengan Resort Makaroni tempat turis asing menginap untuk berselancar,” ujarnya.

Sementara, Eben Ezer (41) salah seorang warga yang pernah menjadi korban keganasan buaya itu mengaku cukup trauma dengan peristiwa yang dialaminya pada 2012. Saat itu dirinya hendak mencuci tangan di tepi sungai usai memberi makan babi peliharaannya.

Tiba-tiba, seekor buaya berukuran sekitar empat meter menerkam ayah empat anak tersebut. Tangan kanannya tergigit dan lengan bagian atasnya terkena cakar. Bahkan, dirinya sempat ditarik hingga ke dasar danau.

“Saya sudah pasrah tidak akan

Demas Sakerebau selamat. Saya memeluk buaya itu.

Untunglah langsung dilepaskan. Lalu, saya naik ke darat dan meminta bantuan warga,” katanya.

Teror buaya itu juga pernah disaksikan Miller Horas Budiman Sakerebau, warga lainnya. Ia melihat salah seorang keluarganya diterkam saat memperbaiki antena parabola yang hanya berjarak sekitar tiga meter dari tepi sungai.

Namun beruntung, gigitan buaya tersebut tidak mengenai saudaranya itu.

“Ini harus segera diatasi pemerintah.

Dikhawatirkan buaya malah naik ke darat dan menyerang warga terutama anal-anak yang rumahnya dekat sungai,” katanya. (p)

Gereja Katolik Pinairuk Diterjang Angin Kencang SIKAKAP-Satu unit gereja Katolik di Dusun Pinairuk, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara rusak setelah diterjang angin puting beliung pada Rabu, 5 Februari lalu sekitar pukul 23.00 WIB. Menurut Daniel (38) warga Pinairuk, awalnya saat pagi daerah tersebut dilanda hujan deras dan angin kencang, warga banyak bertahan di rumah. Mulai pada pukul 21.00 WIB angin lebih kuat bertiup, pada pukul 23.00 WIB terdengar suara gemuruh, selama 15 menit.

“Ternyata angin kencang dan meniup atap gereja Katolik, atap berserakan sejauh 30 sampai 40 meter,” katanya.

Gereja ukuran 8x15 meter itu atapnya tinggal sedikit, mengetahui hal itu warga setempat mengumpulkan seng yang ditiup angin. Untuk saat ini umat Katolik Pinairuk membuat gereja darurat sekitar 300 meter dari gereja yang ditiup angin.

Informasi dari Daniel belum ada bantuan dari pemerintah, para pengurus gereja sudah melaporkan kepada kepala desa untuk dilanjutkan kepada pemerintah kabupaten.

Sementara Gereja Katolik Paroki Sikakap akan memberikan bantuan seng untuk atap gereja yang rusak. Dalam bencana tersebut tidak ada rumah warga yang rusak. (leo/r)

7 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Pemerkosa Bocah di Silabu Diganjar 8 Tahun Penjara PADANG - Hendra Putra (18), warga Desa Silabu Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan pelaku pemerkosaan terhadap Nd (5), divonis Pengadilan Negeri Padang 8 tahun penjara, denda Rp80 juta subsidair 4 bulan kurungan, pada sidang di Pengadilan Negeri Padang, Kamis 13, Februari.

Putusan hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Limra Mesdi pada sidang perdana kasus itu di Pengadilan Negeri Padang, Kamis, 6 Februari yakni 15 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta.

Jaksa menuntut tersangka dengan pasal 81 ayat 2 dan pasal 82 Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. ”Terdakwa dijerat pasal perlindungan anak karena korbannya masih berumur di bawah 5 tahun, jeratan pasal ada dua alternatif dan berat hukumannya kita melihat perkembangan keterangan di persidangan,” kata Limra Mesdi, Selasa, 11 Februari.

Dari persidangan terungkap, perbuatan Hendra berawal pada Minggu, 24 November 2013 tepatnya di jalan Dusun Silabu Selatan. Ketika itu pelaku melihat dua bocah Nd dan Nv sedang bermain, kemudian Hendra mengajak kedua anak tersebut bermain di sebuah TK dengan iming-iming jajan Rp5 ribu.

Nv menangis yang kemudian disuruh ke luar oleh pelaku sementara Nd tetap berada di dalam. Setelah situasi tenang, Hendra memperperkosa korban .

Tindakan terdakwa Hendra terhadap Nd tersebut diperkuat dengan adanya bekas fisik perbuatan pelaku terhadap diri Nd dari hasil visum et repertum dari Puskesmas Sikakap. (trs/g)

10 Tahun Penjara Buat Pemerkosa di Sikakap PADANG-Menanti Jaya (30), warga Sibaibai, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, pelaku tindak pemerkosaan terhadap JS divonis hakim Pengadilan Negeri Padang 10 tahun penjara, Rabu, 13 Februari.

Menanti Jaya terbukti melakukan tindakan asusila yang melanggar pasal 285 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Vonis hakim tersebut tidak berbeda dengan tuntutan Jaksa Limra Mesdi yang menuntut 10 tahun penjara pada sidang Kamis, 6 Februari.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Limra Mesdi, Menanti alias Menan terbukti melakukan upaya pemerkosaan terhadap JS dengan membawanya ke sebuah pondok yang tidak jauh dari daerah Sikakap.

JS yang saat itu ketakutan dan berusaha melawan tidak dapat berbuat banyak akhirnya diperkosa Menan.

Setelah memperkosa, terpidana kemudian mengancam korban agar tidak memberitahu orang lain kejadian tersebut. (trs/g)

SIDANG TI{OKIR Reynold Oktavianto terdakwa kasus Alkes Mentawai saat mendengarkan tntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Padang

Kasus Dugaan Korupsi Alat kesehatan Mentawai

Kontraktor Diancam 20 Tahun Penjara Jaksa mendakwa pelaku telah merugikan negara Rp234 juta

Patrisius Sanene

P

emilik CV. Sinar Kasih Indah Reynol Oktavianto (31), salah satu tersangka kasus

dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dasar puskesmas di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2012 diancam 20 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar. Dalam kasus ini ia berperan sebagai penyedia jasa atau barang Pada sidang perdana yang digelar Rabu, 12 Februari di Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Padang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Atmariadi dan Imme Kirana mendakwa Reynol telah merugikan negara yakni Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai senilai Rp234 juta dari total anggaran Rp647,5 juta.

Jumlah kerugian negara tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumbar Nomor :SR-417/ PW03/5/2013 tanggal 29 Agustus 2013.

Menurut Jaksa, perbuatan terdak-wa telah melanggar hukum seba-gaimana diatur dan diancam pada pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun

2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana pidana penjara maksimal 20 tahun penjara denda maksimal Rp1 milyar.

Menurut Jaksa, Reynol telah menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan hasil pekerjaannya sehingga memperkaya diri terdakwa.

Selain itu, terdakwa tidak melengkapi kekurangan pekerjaannya dalam pengadaan alat kesehatan dasar puskesmas yang dijanjikannya hingga berakhirnya tahun anggaran 2012.

Usai pembacaan dakwaan, Ketua Majelis Hakim Asmar beranggotakan M. Takdir dan Desmarera memberikan kesempatan kepada terdakwa melakukan pembelaan yang saat itu tidak didampingi

penasehat hukum . Terdakwa yang ingin menanggapi langsung tidak diterima hakim, namun hakim memberi kesempatan agar eksepsi dilakukan secara tertulis pada sidang berikutnya Selasa, 18 Februari.

“Kalau mau tanggapi materinya silahkan ajukan secara tertulis pada sidang berikutnya,” kata hakim Asmar sambil mengetok palu menutup sidang.

Selain Reynold, masih ada beberapa tersangka lain akan disidangkan terkait kasus tersebut yakni Kepala Dinas Kesehatan Mentawai, Warta Siritoitet selaku Pengguna Anggaran, Gideon Sinambela sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Firdaus Ams sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Sidang ketiganya menyusul setelah pemberkasan dari Polda Sumbar. (g)

Kejari Tuapeijat Buru Manatap Ambarita PADANG-Manatap Ambarita, seorang pengacara kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Tuapeijat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penetapan DPO sejak Mei 2012.

Kasi Pidana Khusus Kejari Tuapeijat, Atmariadi mengatakan, dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 294/Pid.B/2008/ PN.PDG, tanggal 25 Agustus 2008, Manatap Ambarita dinyatakan bersalah karena menghalangi proses

penyidikan dengan sengaja mencegah secara langsung penyidikan terhadap Afner Ambarita, tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan sisa anggaran tahun 2005 di Dinas Kimpraswil Mentawai.

Saat itu Pengadilan Negeri Padang memvonis Manatap hukuman pidana penjara 1,5 tahun, denda Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Manatap Ambarita tidak

menerima vonis tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang. Banding tersebut ditolak kemudian PT Padang menguatkan vonis yang dijatuhkan PN Padang sesuai putusan PT Padang Nomor : 32/Pid.B/2008/ PN.PDG tanggal 3 Nopember 2008.

Selanjutnya Manatap Ambarita mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun keputusan yang dikeluarkan MA

Nomor : 684 K /PID.SUS/2009, tanggal 16 Juli 2010 justru memperberat hukuman yang sebelumnya divonis PN Padang yakni penjara 3 tahun dengan denda Rp150 juta subsidair 1 bulan.

Atmariadi mengatakan, setelah putusan MA tersebut hingga saat ini, jaksa belum mengetahui keberadaan Manatap Ambarita.

“Kita keluarkan DPO sejak 7 Mei 2012 dan kini masih buron,” katanya Senin, 27 Januari. (trs/g)

MENTAWAINEWS Fajar Harapan Latih Kader Kesehatan MUARASIBERUT - Lembaga Fajar Harapan didampingi tujuh orang Amerika yang berasal dari beberapa profesi memberikan pelatihan kepada kader kesehatan yang terdiri dari ibu-ibu yang terlibat dalam kegiatan posyandu di aula Pastoran Muara Siberut, Jumat, 7 Februari.

Pelatihan yang diberikan menurut Koordinator Lembaga Fajar Harapan Rikson Simanjuntak berupa teknik penanganan korban dan diri sendiri apabila terjadi kecelakaan sebelum dibawa ke rumah sakit.

Selain pelatihan tentang cara pertolongan pertama, ibu-ibu yang berjumlah 14 orang itu juga diajarkan tentang cara memelihara ternak berupa unggas yang modern meliputi pemberian pakan, kebersihan dan kesehatan unggas “Teman-teman dari Amerika ini datang khusus ke Muara Siberut membagi ilmunya kepada masyarakat, harapannya ilmu yang mereka berikan bisa menambah pengetahuan masyarakat dan kaderkader yang ada disetiap desa-desa,” katanya Jumat, 7 Februari.(spn/g)

Pembangunan Jalan Menuju Bak Penampungan Air Bersih Puro Selesai PURO - Pembangunan jalan menuju bak penampungan air di Dusun Puro Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan sepanjang 300 meter dan lebar 2 meter yang terbengkalai pada tahun 2012 diselesaikan Februari tahun ini.

Ketua Pelaksana Pekerjaan Gerson Saleleu mengatakan, pembangunan jalan tersebut beranggaran Rp126 juta dari PNPMMP menggunakan sisa anggaran tahun 2012. Pada 2012, lanjut dia, pekerjaan tak bisa diselesaikan karena waktu tak memungkinkan.

Selain jalan, pekerjaan lanjutan tersebut juga membuat 2 unit plat decker dan menambah 12 buah hidran.”Selain jalan menuju air, jalan ini juga berfungsi untuk jalur evakuasi,” ujarnya, Rabu, 5 Februari. (spn/g)

Mesin Rusak, Listrik di Siberut dipadamkan Bergilir MUARASIBERUT-Sejak Januari 2014 PLN Cabang Siberut melakukan pemadaman bergilir kepada pelanggannya, pemadaman ini disebabkan kerusakan mesin utama.

Marjoni, petugas PLN Maileppet mengatakan, pemadaman dilakukan karena mesin yang aktif saat ini tidak mampu memenuhi daya semua pelanggan. “Mesin yang beroperasi dayanya sedikit sehingga kami terpaksa melakukan pemadaman bergilir, saat ini mesin besar tengah dalam perbaikan di Padang,” katanya, Rabu, 5 Februari.

Selain kerusakan mesin, lanjut Marjoni, beberapa jaringan juga rusak akibat hantaman angin kencang yang kerap terjadi di Siberut. “Sekarang petugas PLN sedang mengecek seluruh jaringan yang rusak,” ujarnya. (spn/g)

Puailiggoubat

NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

8

BTNS Rangkul Aparat

Penegak Hukum Amankan Kawasan Hutan Siberut FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Taman Nasional Siberut kesulitan melakukan pengamanan kawasan tanpa adanya dukungan dari aparat penegak hukum

RAKOR Rapat koordinasi TNS dengan instansi penegak hukum dalam pengamanan kawasan hutan Siberut

Patrisius Sanene

B

alai Taman Nasional Siberut (BTNS) merangkul aparat penegak hukum untuk pe-

ngamanan kawasan hutan dan satwa di Pulau Siberut. Komitmen tersebut dilakukan dengan penyelenggaraan rapat koordinasi bersama antara Balai TNS dengan Kodim, Polres, Polsek, serta pihak Syahbandar Siberut di Mercure Hotel Padang, Jumat, 14 Februari lalu.

“TNS dalam penegakan hukum dari segi perlindungan dan pengamanan kawasan tidak bisa berjalan sendiri, karena banyak penegak hukum yang lain dan banyak kegiatan yang saling bersinggungan di situ tentunya kita perlu melakukan koordinasi,” kata Toto Indraswanto, Kepala Balai Taman Nasional Siberut saat rehat koordinasi di Mercure Hotel.

Menurut Toto, pertemuan tersebut merupakan titik awal untuk membentuk kesepahaman antar penegak hukum, bahkan jika memungkinkan bisa dibuat payung

hukumnya.

“Kalau para petingginya sudah komit, tentu tidak mungkin terjadi pelanggaran aturan, dan koordinasi ini yang kita lalukan ke depan, tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang berani berlindung di oknum aparat tertentu karena kita semua komit, karena selama ini kadangkadang kita mau bergerak ternyata dia berlindung di bawah oknum aparat tertentu,” kata Toto.

Toto Indraswanto melihat kawasan TNS seluas 190.500 hektar di wilayah Siberut termasuk aman, “Karena jika saya membandingkan taman nasional lain, dari sisi kebakaran hutan di Siberut itu tidak ada, dari sisi illegal logging tidak ada, ada penebangan tapi hanya untuk kepentingan lokal, dan itu kami

mentolerir karena mereka ada sudah sejak zaman dulu, dan itu dilakukan sejak zaman dulu, dan tidak untuk kegiatan komersil hanya untuk kegiatan membangun rumah,” jelas Toto.

Sementara itu terkait banyaknya masyarakat yang masih melakukan pengambilan kayu seperti dijelaskan Lumban Raja Nainggolan, Camat Siberut Selatan dan Kapolsek Siberut Selatan Briptu Iklas pada rapat koordinasi tersebut, Toto menjelaskan akan melakukan penegakan hukum dengan mengedepankan cara persuasive terutama dengan memberi pemahaman tentang pentingnya konservasi.

Ia juga menjelaskan, pelaksanaan pembangunan di daerah dalam kawasan TNS seperti di wilayah bagian

barat seperti Kecamatan Siberut Barat, dapat dilakukan namun harus sesuai aturan.

“Terkait pembangunan di wilayah TNS, tentunya boleh membangun tapi sesuai dengan aturan yang ada, kita konservasi sekarang tidak sama dengan konservasi seperti dulu, kalau dulu konsepnya tidak boleh apa-apa, sejalan dengan itu saat ini beberapa pembangunan memang diberbolehkan secara aturan yang terbit pada Peraturan Pemerintah (PP) 28 tahun 2011 pada pasal 43, diantaranya boleh membangun infrastruktur, tapi secara selektif artinya pembangunan dapat dilakukan apabila itu strategis dan tidak bisa dielakkan diantaranya pembangun jaringan listrik, komunikasi, hankam, dan jalan,” jelas Toto. (o)

Polsek Sikabaluan Tempatkan Personel di Depan Sekolah SIKABALUAN - Polsek Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai berencana menempatkan dua personil di jalan depan SMAN 1 Siberut Utara untuk mengatur lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki.

Pemilihan titik itu karena kerap dijadikan tempat ugal-ugalan pengendara sepeda motor. ”Personil nanti akan mengatur lalu lintas sehingga pejalan kaki dan pengendara dapat berjalan dengan teratur dan aman,” kata Kapolsek Sikabaluan Iptu Tuwon, Senin, 10 Februari.

Selain karena pengendara yang ugal-ugalan, titik tersebut menjadi jalan poros utama lalu lintas dari Sikabaluan-Pokai sehingga banyak

warga yang lalu lalang baik pengendara maupun pejalan kaki. ”Kalau pengendara berjalan dengan baik dan menghargai pejalan kaki maka akan berjalan dengan lancar. Demikan juga sebaliknya bagi yang berjalan kaki menghargai yang berkendaraan maka akan aman. Namun karena usia, pelajar ini masih suka ugal-ugalan membuat rawan terjadinya kecelakaan,” katanya.

Kapolsek menyebutkan, pengendara yang tertangkap karena ugal-ugalan akan diberi sanksi tegas. “Kita akan tahan kendaraannya dan memastikan kalau kendaraannya tidak akan keluar karena rata-rata kendaraan

yang ada di Sikabaluan secara kasat mata melanggar aturan. Belum lagi

kendaraan yang tidak punya suratsurat,” katanya. (bs/g)

Puskesmas Saibi Samukop Masih Kekurangan Tenaga Medis SAIBISAMUKOP-Puskesmas Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah masih kekurangan tenaga medis di dua dusun yakni Sirisurak dan Sibuddaoinan.

Kepala Puskesmas Saibi Samukop Mariani Fransiska mengatakan, di Sirisurak tenaga medis sudah ada namun petugasnya sudah lama tidak masuk. Selain di dusun tersebut, lanjut dia, puskesmas juga masih kekurangan tenaga medis.

“Saya tidak tahu apakah ia sudah mengundurkan diri atau tidak, mestinya ada pemberitahuan agar kita dapat melakukan pergantian secepatnya, sementara di Sibuddakoinan fasilitasnya masih baru dan belum memiliki petugas,” katanya, Senin, 27 Januari. (rr/g)

9 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

Jatah Kursi DPRD Pagai Utara Selatan Berkurang SIKAKAP - Bertambahnya satu daerah pemilihan ( dapil ) di Mentawai berpengaruh terhadap jatah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) di Pagai Utara Selatan dari tujuh kursi di pemilu 2009 berkurang menjadi enam kursi di pemilu 2014 mendatang.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sikakap, Ferdinand Salamanang, mengatakan pada pemilu 2009 lalu daerah pemilihan di Mentawai hanya tiga yaitu dapil satu meliputi Kecamatan Siberut Utara, Siberut Selatan, Siberut Tengah, dan Siberut Barat Daya dengan jatah kursi DPRD sembilan. Lalu dapil dua meliputi Kecamatan Sipora Utara dan Sipora Selatan dengan jatah kursi empat.

Terakhir dapil tiga meliputi Kecamatan Sikakap,Kecamatan Pagai Utara dan Kecamatan Pagai Selatan dengan jatah kursi tujuh.

Namun pada Pemilu 2014 ini, kata Ferdinand, dapil Mentawai bertambah menjadi empat yakni dapil satu terdiri dari Kecamatan Siberut Utara dan Kecamatan Siberut Barat dengan jatah empat kursi. Daerah pemilihan dua meliputi Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya dengan jatah lima kursi.

Daerah pemilihan tiga meliputi Kecamatan Sipora Utara dan Sipora Selatan dengan jatah lima kursi dan daerah pemilihan empat meliputi Kecamatan Sikakap,Kecamatan Pagai Utara, dan Kecamatan Pagai Selatan dengan jatah enam kursi.

Ia menambahkan, total jumlah pemilih 58.717 jiwa, terdiri dari laki – laki 30.739 jiwa, perempuan 27.978 jiwa. (spr)

Kemarau, Musim Layang-layang di Sikakap SIKAKAP - Musim kemarau dimanfaatkan pengemar layang – layang untuk menggelar pertandingan layang – layang di Desa sikakap, Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pertandingan diadakan setiap hari Minggu di dermaga syahbandar Sikakap.

Layang - layang yang dipertandingkan umumnya layang – layang berekor panjang.

Peserta yang hendak ikut harus membayar sebesar Rp 20.000 ke panitia.

Junaidi, panitia pertandingan layang – layang mengatakan, hadiah pertandingan bersumber dari total biaya pendaftaran peserta setelah di potong 10 persen oleh panitia. Hadiah yang diberikan berupa uang untuk tiga terbaik.

Menurut Junaidi, peserta dianggap juara bila layang – layangnya tegak lurus saat dipegang panitia, waktu menurunkan layang – layang tidak boleh putus atau keluar arena yang telah ditentukan panitia, setelah itu ukuran benang akan diukur langsung, minimal 520 meter. (spr)

115 Fasilitator Huntap Dikontrak

BPBD Berharap Fasilitator Bekerja Maksimal FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Sebanyak 23 fasilitator diantaranya merupakan fasililator lama yang kembali dikontrak terutama untuk yang mendampingi persoalan teknis

PENGARAHAN PPK uasana pengarahan pertemuan dan pengarahan oleh PPK Huntap Mentawai di Hotel Axana Padang

Patrisius Sanene

P

ejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Hunian Tetap Mentawai Zul-

viatno mengimbau para fasilitator huntap Mentawai bekerja maksimal di lapangan. Hal itu ditegaskan Zulviatno saat membuka pertemuan fasilitator sekaligus penandatangan kontrak BPBD Sumbar dengan 115 fasilitator di Axana Hotel Jumat, 14 Februari.

“Saya mengimbau anda sebagai fasilitor untuk dapat bekerja maksimal di lapangan, kita semua harus membantu warga kita yang sudah lama menunggu, jangan ada perbedaan sehingga mempengaruhi pekerjaan di lapangan,” kata Zulviatno menghimbau fasilitator yang hadir.

Awalnya sejak rencana pembangunan 2.072 huntap Mentawai pada September 2012 lalu ada sekitar 171 fasilitator yang direkrut kemudian ditarik oleh BPBD Sumbar pada Oktober 2012. alasannya surat izin pembersihan lahan (land clearing) atau surat dispensasi penebangan hutan untuk daerah Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sikakap dari Kementerian Kehutanan belum keluar.

Kemudian pada Desember 2013

World Bank (Bank Dunia) merekrut sekitar 92 fasilitor untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat yang berakhir sejak 31 Januari lalu.

Terhitung 1 Februari hingga 31 Agustus 2014 kembali merekrut sekitar 115 fasilitator, diantaranya 92 dari fasilitator yang pernah direkrut World Bank, 23 merupakan tenaga teknis yang pernah direkrut BPBD Provinsi Sumbar pada September 2012 lalu.

Fasilitator tersebut akan dikirim ke lapangan seperti di Sipora Selatan, Pagai Utara dan Pagai Selatan untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam pembangunan Huntap tipe 36 dengan anggaran Rp68 juta tersebut.

Sementara itu terkait gaji fasilitator telah ditentukan oleh BPBD Sumbar bervariasi untuk tamatan strata satu (S.1) Rp4.950.000, kemudian tamatan Diploma (D.III) Rp4.650.000 sedangkan tamatan SMA Rp4.150.000.

Penjabaran gaji fasilitator tersebut terdiri honor dasar, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi, tunjangan pemondokan dan tunjangan khusus.

Penjabaran gaji fasilitator tersebut juga dibahas secara transparan dalam pertemuan tersebut tanpa ada protes, “Inilah paparan gaji, target kita melakukan tugas kemanusiaan, kalau ada yang protes silahkan mengundurkan diri,” kata Zulviatno tegas kepada fasilitator yang hadir.

Perkembangan pembangunan huntap tersebut dilapangan di beberapa daerah seperti Sipora Selatan sudah mulai melakukan pembuatan tapak dan juga masih melakukan proses pembersihan lahan (land clearing) .

“Kalau di Sipora Selatan seperti di Desa Beriulou dan Bosua sudah melakukan pembuatan tapak rumah, sedangkan land clearing masih sekitar 60 persenlah,” kata Santono Samonginlailai, fasilitator

Desa Bosua saat rehat pertemuan fasilitator di Axana Hotel, Jumat 14 Februari lalu.

Sementara di Pagai Selatan, dari keterangan salah satu fasilitator Pancelus Satoko mengatakan, proses land clearing di Pagai Selatan di Desa Bulasat sudah 100 persen selesai, “Cuma ada sedikit konflik lahan antara dusun Bulasat dan Kinumbuk Pagai Selatan masih bermasalah, itu yang menjadi kendala dan belum ada penyelesaian, dan inginnya pihak suku Saleleubaja menginginkan ada surat kesepakatan” katanya.

Sementara Andar Hans Tasirileleu, salah satu fasilitator di Pagai Utara mengatakan, salah satu menjadi kendala adalah akses yang cukup sulit karena jalan yang rusak, “Kalau land clearing sudah berjalan, cuma banyak kendala kita ke sana akses jalan rusak, pembangunan huntap, juga masalah struktur tanah yang lunak, ,” kata Hans. (trs)

Jalan Poros KM 6 Sikakap-Pagai Utara Rusak Berat SIKAKAP – Tiga hari diguyur hujan, jalan raya di KM 6 Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai berlumpur dan sulit dilalui kendaraan. Jalan sepanjang 500 meter licin dengan lumpur setebal 10 cm.

Badan jalan yang berlubang diratakan dengan kayu agar bisa dilalui kendaraan. Masyarakat sekitar bergotong royong meletakkan kayu di jalan sepanjang 500 m. Meski demikian, jalan tersebut tetap membahayakan saat hujan karena licin. Roda kendaraan

terutama motor bisa selip diantara sela kayu.

Bagi warga yang menggunakan sepeda motor dari Desa Silabu dan Desa Betu Monga Kecamatan Pagai Utara menuju Desa Taikako dan Desa Sikakap atau sebaliknya terpaksa harus berputar jalan ke lokasi huntap Dusun Bulag Monga Desa Taikako Kecamatan Sikakap, selain itu si pengedara sepeda motor melewati dua jembatan darurat terbuat dari kayu.

Di jembatan pertama, pengendara sepeda motor harus

menuntun motornya sambil berjalan di atas kayu bulat yang berukuran 45 cm yang terdapat di kanan kiri jembatan. Begitu juga di jembatan kedua, pengendara sepeda motor harus turun dan mendorong motornya sambil melompat untuk mencapai bibir parit sebelahnya.

Jasmin, warga Taikoko yang hendak ke KM 14 di Dusun Sabeugunggung mengatakan, jalan berlumpur tersebut sangat licin dan berbahaya. “Kita berharap ke pemerintah agar jalan di KM 6

sampai KM 7 agar cepat diperbaiki supaya jalan darat untuk dua kecamatan, Kecamatan Sikakap dengan Kecamatan Pagai Utara lancar, dengan lancarnya jalur darat maka dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” katanya.

Sementara Rudi, warga Desa Taikako mengatakan, meski jalan di KM 6 itu sudah ditutup kayu, saat hujan tetap licin karena ditutup tanah liat. “Harapan kami agar pemerintah agar cepat memperbaiki jalan ini secepat mungkin,” katanya. (spr)

Puailiggoubat NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

10

Minimnya fasilitas yang dimiliki SMAN 1 Siberut Utara karena ruang belajar, perpustakaan, labor IPA belum ada, mebeler belum memadai ditambah layanan internet belum dimiliki membuat siswa di sekolah ini kurang nyaman ketika belajar.

Belum lagi lokasi sekolah yang dekat dengan pantai, membuat mereka makin tertekan karena takut terjadi tsunami. Untuk itu mereka berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mendengar keluhan mereka. (Bambang Sagurung)

Artisman, kelas X3

Lidwina Kristiani Meisin

Ketua Osis SMAN 1 Siberut Utara

Kelas XI IPA 1 SMAN 1 Siberut Utara

“Pandangan saya terhadap perkembangan sekolah sudah memiliki keunggulan baik dari segi prestasi maupun ekstrakurikuler. Namun ada beberapa hal yang membuat saya khawatir terhadap keadaan dan kondisi sekolah dimana masih kekurangan sarana dan prasarana seperti lokal, meja, kursi, perpustakaan yang dijadikan sebagai sumber ilmu dan wawasan, teknologi informasi dan komunikasi yang dijadikan sebagai bahan praktek belum memadai dengan jumlah siswa dalam satu lokal 30 orang dengan komputer yang tersedia hanya 4 unit. Sekolah yang dekat dengan pantai juga rawan terhadap abrasi, apalagi Mentawai sebagai daerah rawan gempa. Kita berharap kepada pemerintah agar kedepannya SMAN 1 Siberut Utara lebih diperhatikan dan direlokasi kadaerah yang lebih aman agar kami ingin belajar, ingin mengetahui, ingin menambah wawasan, ingin menjadi siswa yang kreatif namun tidak ada yang menginovasi karena fasilitas yang belum lengkap,”

Marcelinus Salamao Pelajar Kelas X SMAN 1 Siberut Utara “SMAN 1 Siberut Utara masih sangat minim fasilitas seperti halnya segi teknologi informasi dan komunikasi dimana tidak ada komputer sehingga saat belajar hanya teori saja. Belum adanya jaringan internet sekolah. Selain kurangnya sarana teknologi juga buku-buku paket di perpustakaan masih sangat kurang, demikian juga halnya dengan tenaga guru yang mana masih ada mata pelajaran yang guru bidang studinya tidak ada sama sekali,”

“Dari segi fasilitas di SMAN 1 Siberut Utara yang saya lihat masih sangat minim terutama perlengkapan yang dbutuhkan dalam proses belajar seperti ruang labor, komputer, fasilitas di dalam lokal belajar dan rehabilitasi ruangan-ruangan yang mulai rusak.

Sementara untuk kebersihan lingkungan mulai ada kesadaran dari siswa dengan adanya jadwal piket kebersihan ditambah lagi adanya taman-taman sekolah yang dibuat masing-masing kelas. Terkait dengan adanya relokasi sangat diharapkan agar sekolah baru yang akan dibangun sarana dan prasaranya lebih lengkap lagi dan lokasinya lebih aman,”

Veronika Zebua Pelajar kelas XI IPA 2 SMAN 1 Siberut Utara “SMAN 1 Siberut Utara masih banyak kekurangan terutama fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar seperti kekurangan ruang belajar yang mana karena kurangnya lokal proses belajar mengajar dilakukan dua trip, pada pagi hari dan siang hari, demikian juga halnya dengan kekurangan tenaga guru pada beberapa mata pelajaran seperti TIK dan Matematika. Tak jarang guru-guru yang mengajar tidak pada bidangnya membuat siswa jenuh apalagi hanya memberikan catatan karena tidak mengerti apa yang diajarkan. Kurangnya sarana teknologi seperti komputer, jaringan internet sehingga siswa kurang mengetahui perkembangan teknologi, termasuk kurangnya sarana labor bagi jurusan IPA. Bila ada rencana relokasi kedepan diharapkan ruang belajar dan sarana dan prasarana pendukung harus dilengkapi. Bila fasilitasnya lebih lengkap dari yang sekarang lebih baik tidak dilakukan relokasi,”

Felicia Nuning Kelas XI IPA SMAN 1 Siberut Utara, Juara umum semester 1 “Bila dibandingkan tahuntahun sebelumnya perkembangan SMAN 1 Siberut Utara lebih baik lagi.

Beberapa fasilitas mulai dilengkapi seperti sarana olahraga, kegiatan ektrakurikuler, penerangan sekolah, penambahan tenaga pengajar. Namun tentu masih banyak kekurang mulai dari kurangnya ruang belajar, tenaga guru beberapa bidang studi, fasilitas perpustakaan, fasilitas labor, layanan informasi dan komunikasi seperti komputer dan internet.

Kita berharap kedepan kepada pihak pemerintah untuk melengkapi sarana dan prasarana yang kurang sehingga prestasi-prestasi siswa dan sekolah yang telah diraih selama ini lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi. Juga terkait dengan letak sekolah yang dekat dengan pantai yang terancam akan abrasi dan Mentawai yang rawan terjadinya gempa yang disusul tsunami untuk segera mungkin direlokasi kearah yang lebih aman tentunya dengan fasilitas yang lebih lengkap,”. (bs)

Johakim Salakkokoaik Mantan ketua Osis SMAN 1 Siberut Utara periode Januari 2013-Januari 2014 “Dilihat dari perjalanan perkembangan sekolah satu persatu mulai dilengkapi dan dibenahi dimana ruang belajar mulai ditambah kendati masih kurang sehingga proses belajar mengajar harus dilakukan dua trip yang mana pada trip pagi hari dan siang hari. Fasilitas lainnya yang sudah ada yaitu ruang labor kendati fasilitas didalamnya belum lengkap, sarana olahraga, musik dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti karate, wushu, bolavoli, sepakbola, sispala. Sementara dilihat dari letak sekolah yang dekat dengan pantai sehingga berbahaya bila terjadi gempa yang disusul tsunami ada baik direlokasi ke tempat yang lebih aman. Dan kita berharap ditempat yang relokasi baru ini pembangunannya dan fasilitasnya lebih baik dari sekarang,”.

Ragam

Puailiggoubat NO. 281, 1 - 14 Februari 2014

11

Menghidupkan Motif Mentawai di Selembar Jaraik SIKABALUAN- Baju kaus yang dikenakan Salim Tasirilotik mulai basah karena keringat. Demikian juga bagian wajah. Kedua tangannya belepotan cairan cat. Tangan kanannya memegang kuas kecil, tangan kiri memegang cat warna hitam yang ada di dalam kaleng kecil merk platon.

Namun ia tetap semangat menyelesaikan motif-motif jaraik yang dijadikan sebagai hiasan panggung dalam acara tahun baru bersama Sanggar Seni dan Budaya Mantuit Desa Muarasikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu, 15 Januari lalu.

Motif-motif Mentawai yang dibuat Salim yaitu motif jaraik yang dituangkan dalam papan berukuran lebar 25 cm dan panjang 300 cm sebanyak 2 lembar. “Kita mau coba hidupkan motif-motif Mentawai lagi.

Kalau tidak seperti ini maka akan hilang sama sekali,” kata Salim.

Awalnya Salim membuat deretan spiral bersama dari ujung satu hingga ke ujung satu. Deretan spiral ini mirip dengan geiluk, salah satu tumbuhan di tengah hutan yang dijadikan sayur.

Gambarnya disambung-sambung antara satu dengan yang lain.

Selain deretan spiral bersama juga dibuat deretan spiral bersambung

dengan tunas sehingga ukiran murip geiluk itu mulai terlihat cantik. Warna cat pertama yang digunakan yaitu warna hitam, kemudian warnanya ditambahkan dengan warna merah.

“Ini motif-motif yang ada di jaraik,”

kata Salim.

Dikatakan Salim, dulu sewaktu masih kecil orang tua-tua kerap membuat ukiran dengan motif-motif jaraik. “Saya masih ingat dulu dengan orangtua saya yang mahir membuat

ini,” katanya.

Untuk masa dulu, orang tua-tua membuatnya tidak menggunakan cat seperti kerang, namun menggunakan arang kayu yang habis dibakar.

“Untuk warna merahnya ada sejenis buah di hutan yang nantinya mereka giling. Airnya itu yang dijadikan sebagai tintanya,” jelasnya.

Di tengah kesibukan Salim membuat ukiran dengan motif-motif yang ada di jaraik, petugas pos Sikabaluan, Ridwan datang menghampiri dan bertanya. “Ini gambar apa pak? “ tanya Ridwan sambil menunjuk gambar yang dibuat Salim. “Ini motif-motif yang ada di jaraik,” jawabnya singkat. “Saya punya ukiran jaraik yang saya beli dulu di Siberut. Sudah lama tapi masih bagus. Motif-motifnya ada yang seperti ini,” kata Ridwan.

Setelah merampungkan motif jaraik di dua lembar papan, Salim kembali membuat gambar-gambar bilou, salah satu primata endemik di pulau Siberut disebuah papan yang lebarnya 25 cm dan panjangnya 300 cm. Warna dasar papan tempat membuat bilou ini hitam dan putih yang dicat selang-seling.

Setelah ukiran terakhir selesai, ketiga papan tersebut hendak dipasang dibagian depan panggung yang ada didalam gedung serbaguna.

Salim Tasirilotik Junaidi Sakerebau salah seorang pembina sanggar seni dan budaya memberikan usul agar pemasangan papan yang bergambarkan motifmotif jaraik diletakkan dibagian belakang. “Jadi kesannya nanti peserta yang tampil berada dihalam sebuah uma,” katanya memberikan argumen.

Sebelum malam pentas seni dimulai, banyak pengunjung yang berfoto dengan latar gambar motifmotif jaraik. Selain motif-motif jaraik juga ditambah koraibit, tameng Mentawai. “Suasana pentas semakin hidup. Motif-motif atau ukiran-ukiran Mentawai ini perlu dipertahankan agar tetap bertahan dan diketahui oleh generasi kedepan,” kata Bonifasius Sabebegen salah seorang pengunjung yang juga mantan pengurus AMAPM (Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai) Siberut Utara. (bs/r)

Dorot Bolak, Rokok Khas Mentawai yang Mulai Hilang

T

o Ipok (50), warga Dusun Muara Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai duduk jongkok di atas rumput di pinggir sungai Raroen.

Tangannya terlihat cekatan memilah-milah dorot bolak (pucuk nipah muda) yang dinilainya bagus digunakan untuk pembungkus tembakau yang nantinya menjadi rokok.

Dari hasil dorot bolak yang dipilah-pilah, To Ipok kembali memisahkan bagian lunak dan keras. Bagian daun yang lunak inilah yang digunakan untuk pembungkus tembakau setelah kering dijemur. “Biasanya kalau panas paling satu hari,” katanya pada Puailiggoubat, Kamis, 26 Desember lalu.

Setelah kering dijemur, dorot bolak tersebut dipotongpotong dengan panjang 10-12 cm dan disusun rapi dalam

kantong plastik gula atau kantong plastik tembakau yang mereka beli.

Di pinggir sungai Raroen saat musim kering banyak dimanfaatkan masyarakat menjemur dorot bolak, terutama mereka yang berasal dari daerah pedalaman seperti Simatalu. “Walaupun kita sudah pindah dari Simatalu, tapi kita masih merokok bolak karena lebih murah,” katanya.

Bagi orang Mentawai zaman dulu, rokok merupakan lambang persahabatan dan keakraban serta keterbukaan dengan orang lain.

Ketika ada tamu atau orang asing, setelah bersalaman dan menyapa, akan dilanjutkan dengan merokok.

Pada masa dulunya bagi orang Mentawai, sebelum berbagai jenis rokok masuk ke Mentawai dan merambah hingga pedalaman Mentawai, pertama rokok yang diisap yaitu pucuk daun keladi yang kering yang diiris-iris yang

kemudian dibungkus dengan daun pisang yang muda.

Setelah orang luar Mentawai mulai masuk di Mentawai sekitar tahun 80-an dan tembakau mulai dibawa oleh orang luar untuk diperdagangkan, masyarakat Mentawai pada saat itu juga ikut mencoba menikmati. Pembungkus tembakau tidak lagi menggunakan daun pisang, tapi menggunakan pucuk nipah muda. Dan itu masih digunakan hingga sekarang kendati berbagai jenis merek rokok merambah Mentawai.

Merek-merek tembakau yang masih diperdagangkan oleh pedagang di Mentawai diantaranya tembakau merek panorama dan matahari. Harga per lempeng tembakau yang ukuran 15x15 cm dengan tebal 1 cm seharga Rp50-

70 ribu. Biasanya satu lempeng tembakau akan habis digunakan hingga dua bulan, tergantung

banyaknya yang mengisap rokok tembakau tersebut. (bs)

Sosok

Puailiggoubat NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

12

Kepala SDN 17 Muntei, Temu Lestari

Semangat Mengajar Walau Fasilitas Minim

T

emu Lestari, pertama kali menjadi guru pada 1997 di SD Swasta Santo Yosep Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tiga tahun mengajar di sana, kemudian ia dipindahkan ke SD Swasta Santa Maria di Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan pada 2000.

Banyak pengalaman yang ia dapat dari proses menjadi guru, dipindah ke beberapa sekolah makin mematangkan dirinya. Temu Lestari diangkat menjadi guru PNS pada 2002 di SDN 05 Torolaggo, Desa Katurei, Siberut Barat Daya.

Menurut guru yang pernah diperbantukan di SDN Filial Sarausau pada 2003-2004 yang menjadi cikal dari SDN 17 Muntei Tiop, apapun kondisi sekolah baik kekurangan

fasilitas maupun hal lain, pekerjaan sebagai pendidik mesti diutamakan.

Karena itu salah satu kunci memajukan pendidikan di Mentawai menurut Lestari adalah kedisiplinan karena dari displin semua sudah tercakup baik itu dari segi belajar, mengajar dan memimpin.

Penegakan disiplin tersebut harus memperhatikan banyak faktor. Setiap sekolah punya karakter sendirisendiri sehingga dituntut kemampuan setiap pemimpin menyesuaikan diri agar penegakan disiplin tersebut efektif, tidak ada yang tersinggung.

Selain itu, kepada orang tua, Temu Lestari yang sebelumnya mengajar di SDN 19 Katurei di Sarausau pada 2008 sebelum menjadi kepala sekolah 3 Oktober 2013 di SDN 17 Muntei mengingatkan, agar

kebutuhan pendidikan anak dipenuhi.

Orang tua murid jangan hanya sekedar mendorong namun mesti punya perencanaan yang matang ketika anak-anak mulai sekolah demi kelanjutan pendidikan mereka.

Pertama kali Anda ditunjuk menjadi Kepala SDN 17 Muntei, apa pekerjaan berat yang mesti Anda selesaikan?

Hampir semuanya berat bagi saya karena belum punya pengalaman menjadi kepala sekolah, sebelumnya saya hanya guru kelas di SDN 19 Sarausau. Meski berat, tanggungjawab yang diberikan kepada saya mesti dijalankan secara baik ketika resmi dilantik pada 3 Oktober 2013.

Target pertama saya yakni

membenahi administrasi sekolah, disiplin murid dan guru karena ini penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Caranya?

Data sekolah mesti dilengkapi dan dikirim secepatnya karena ini terkait masalah anggaran operasional sekolah, kalau itu tak selesai dana juga tak bisa cair.

Kemudian untuk mendisiplinkan murid dan terutama rekan guru, ini tidak bisa saya lakukan dengan seenaknya, perlu pendekatan yang lebih persuasif agar tidak ada yang tersinggung. Caranya dengan memberikan contoh kepada mereka, yakni dengan hadir duluan ke sekolah sebelum yang lainnya masuk. Dengan begitu, guru-guru tergerak hatinya

untuk masuk sesuai dengan jam sekolah, ini perlu keteladanan dalam tindakan nyata.

Setelah saya amati kurang lebih tiga bulan, guru-guru sudah disiplin, hanya terkadang masalah yang menghambat mereka yakni kendala situsional. Yaitu sebagian besar guru kita kan tinggal di Muara Siberut sebanyak 6 orang, yang menetap di Tiop hanya 2 PNS dan 2 guru honor.

Nah, terkadang saat hujan turun itu memperlambat mobilitas mereka tiba di sekolah.

Khusus murid yang saat ini berjumlah 113 orang, saya berbagi peran dengan rekan-rekan guru untuk

ke halaman 13

Sosok mengurusi mereka saat di sekolah dengan begitu semua pekerjaan terselesaikan dengan baik. Kecuali ada masalah yang pelik baru saya turun tangan, namun semua intinya adalah kerja sama dan disiplin.

Fasilitas sekolah Anda bagaimana?

Beberapa fasilitas sekolah masih ada yang kurang seperti toilet belum ada, bangunan yang baru dikerjakan pada tahun sebelumnya sudah banyak rusak karena sebagian lapisan semennya lepas-lepas. Kemudian ada satu ruang yang kami manfaatkan untuk gudang belum ada lantainya.

Kalau ruang belajar sudah lengkap hanya mebeler yang perlu ditambah, buku-buku juga masih kurang. Selain itu kami juga membutuhkan rumah dinas guru.

Sebelum saya menjadi kepala sekolah di sini, pada 2003-2004 saya pernah diperbantukan menjadi salah satu guru di sini. Saat itu sekolah sangat sederhana, atapnya rumbiah dindingnya dari kulit kayu model bangunannya panggung. Saat itu kursi murid belum ada, mereka duduk di lnatai dan menulis menggunakan meja sederhana. Setelah saya kembali ke sekolah asal, pada 2009 fasilitas bangunan mulai dibangun.

Apa tindakan Anda mengatasi hal itu agar proses belajar mengajar tetap normal?

Untuk buku yang menjadi pegangan murid, karena jumlahnya terbatas maka satu buku dipakai dua orang murid, idealnya sih satu-satu namun sebagai langkah awal sambil dicukupi perlahan-lahan.

Sementara untuk mobiler, saya tekankan kepada guru agar pemakaiannya efektif, murid tidak boleh merusak bangku atau meja agar semua siswa kebagian tempat duduk.

Memang cara itu belum sepenuhnya mengatasi masalah namun paling tidak menguranginya.

Pernah kemarin ada penambahan murid baru, pindahan dari Muara Siberut, karena tidak ada bangku maka kami pakai kursi yang panjang.

Fasilitas itu yang dapat dibiayai dari dana BOS, sementara jika butuh dana besar seperti pembangunan ruangan tentu kami serahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kemarin kami telah usulkan kepada Pak Dominikus Saleleubaja (Kabid Dikdas Mentawai) agar dibangu rumah dinas guru.

Sekolah ini jauh dari pusat kota dan minim fasilitas komunikasi, bagaimana Anda melakukan koordinasi dan mendapatkan informasi seputar sekolah?

Itu menjadi kendala bagi kami, terkadang jika ada informasi baru terkait ujian, pendataan siswa atau

Puailiggoubat NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

hal lain yang dibutuhkan untuk kegiatan sekolah kami sangat lambat.

SDN 17 Muntei ini kan masuk dalam ruang kerja UPTD Pendidikan Kecamatan Siberut Selatan jadi koordinasi kami ke sana. Persoalan komunikasi bukan hanya kami saja yang mengalami namun juga UPTD. Terkait informasi pendidikan, kami juga sesekali mengecek melalui telepon namun bukan ke Taileleu tapi ke UPTD Pendidikan Kecamatan Siberut Selatan karena di sana yang punya jaringan. Meski di Tiop ini mesti mencari posisi tepat mendapatkan sinyal yakni di ujung tambatan perahu.

Terkadang lewat guru-guru yang tinggal di Muara Siberut, saya minta mereka menanyakan ke UPTD di sana apakah ada info baru kemudian kami tindaklanjuti.

Dengan jarak yang jauh dan biaya yang lumayan besar ke Taileleu, kami hanya melakukan koordinasi jika ada hal-hal yang penting dan sangat mendesak. Namun di beberapa kesempatan bertemu dengan UPTD Pendidikan Siberut Selatan kami sempatkan membahas beberapa hal, seperti momen penerimaan gaji atau penyerahan berkas.

Selama ini UN SD dilaksanakan di pusat kecamatan, apakah itu memberatkan bagi Anda?

Dari anggaran ya, namun karena itu sudah aturannya tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketika saya masih di Sarausau, saya turut menampingi anak-anak begitu juga ketika saya pindah di SDN 17 Muntei.

Sekolah kita belum dapat melaksanakan ujian sendiri karena belum diakreditasi, persolaan ini menjadi bagian tugas yang mesti segera saya tuntaskan. Namun kembali masalahnya adalah kelengkapan fasilitas baik fisik maupun pelaksanaan kurikulum seperti yang disyarakat dalam

sistim pendidikan nasional mesti kita penuhi, setelah itu kita ajukan ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BANS). Tahun lalu kita belum ajukan karena guru di sekolah kita belum lengkap.

Memang kami sudah dapat info tahun ini akan ada akreditasi namun belum dapat kami ikuti karena kondisi fisik sekolah.

Menurut Anda apa yang perlu dilakukan untuk memajukan pendidikan di Mentawai?

Selain pembenahan fisik berupa fasilitas, tentunya perlu dilakukan peningkatan dari sisi anak, yakni selain memberikan pendidikan dalam buku namun juga mesti diberi pandangan tentang dunia luar. Terkait budaya orang lain di luar Mentawai juga diperkenalkan sebagai alat pembanding bagi mereka sehingga dengan itu mereka dapat mengambil sikap yang lebih bijak.

Harapan kita, mereka makin mencintai dan mempertahankan kebudayaan yang mereka miliki karena masing-masing sisi budaya memiliki kekurangan juga kekuatan dan unik. Ini juga untuk menambah wawasan mereka terhadap dunia luar selain mesti jeli dengan lingkungan di sekitarnya.

Kemudian dari segi guru mesti ada penyegaran ke luar pada periode tertentu, mungkin seperti model studi banding ke sekolah luar Mentawai

yang lebih maju. Bukan hanya di situsitu yang membuat mereka seperti terkurung. Dengan cara seperti itu, guru dapat bersemangat sehingga makin kreatif mengembangkan metode pengajaran. Saya pikir hal itu perlu dipikirkan demi peningkatan kualitas pendidikan di Mentawai.

Bagaimana dukungan orang tua terhadap pendidikan anak di Mentawai?

Kalau dorongan itu sangat besar namun sebagian hanya mendorong anak begitu saja namun kebutuhan mereka tidak dipenuhi.

Apa pesan Anda kepada rekan sesama pengajar di Mentawai?

Saya berharap kepada semua rekan-rekan guru di manapun berada di sekolah Mentawai agar tetap semangat meski ditempatkan pada sekolah yang fasilitasnya tidak memadai. Jadilah teladan kepada murid yang diajarkan, tetap berkarya

13

untuk memajuan pendidikan di Mentawai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Ajarkan disiplin dengan baik, namun terlebih dimulai dari sendiri karena guru dan pemimpin di sekolah menjadi panutan bagi anak-anak. (gsn)

Biodata Nama: Temu Lestari Tempat/Tanggal Lahir: Jawa Tengah/15 April 1965 Alamat: Dusun Tiop Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Pendidikan Terakhir: S1 UT PGSD

MENTAWAINEWS Dana PNPM tersebut akan digunakan untuk empat kegiatan pembangunan.

Puailiggoubat

FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

etua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Pagai Utara Raju Tasirileleu

menyerahkan dana RPP I ke Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Silabu sebanyak Rp105,4 juta di rumah Kepala Desa Silabu, Demas Sakerebau, Rabu, 5 Februari lalu.

“Dana pembangunan ini merupakan kelanjutan tahun 2012 yang masih bersisa, sisanya tahun ini dilaksanakan pembangunan di Desa Silabu sebab paket PNPM ini merupakan dana bencana,” kata Raju.

Dana yang diserahkan merupakan dana tahap 1. Dana tersebut akan digunakan untuk empat paket kegiatan yaitu pembangunan TK PAUD Silabu, jembatan kayu sepanjang 16 meter di Dusun Silabu Selatan, jembatan sepanjang 34 meter untuk Dusun Maguiruk dan pembelian listrik tenaga surya untuk Desa Silabu. “Tapi rincian

SERAHKAN DANA - Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM, Raju Tasirileleu (kiri) menyerahkan dana RPP I ke Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Silabu senilai Rp105,4 juta dananya belum ada sebab itu akan disampaikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK),” ujarnya.

Sementara program yang telah siap sejak tahun 2012 itu sebanyak enam item berupa jalan di Dusun Tumalei

Jembatan Tak Rampung, Rakit Jadi Alat Penyeberangan SIKAKAP – Sudah tiga tahun belakangan ini, masyarakat Kecamatan Sikakap dan Kecamatan Pagai Utara menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai di Muara Taikako, Desa Taikako Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pengguna rakit itu umumnya masyarakat yang akan menempuh perjalanan Sikakap-Silabu atau Sikakap Betumonga dan sebaliknya. Umumnya mereka menyeberang sekaligus dengan sepeda motor yang dibawa.

Sungai Muara Taikako yang lebarnya lebih kurang 80 meter merupakan sungai penghubung Kecamatan Sikakap dengan Kecamatan Pagai Utara Sebenarnya pemerintah sudah membangun jembatan penghubung

pada 2011 lalu namun pengerjaannya belum tuntas sehingga jembatan tidak bisa dipakai.

Tahun 2013 lalu Dinas Pekerjaan Umum Mentawai kembali menganggarkan dana melanjutkan pekerjaan jembatan tersebut sebesar Rp 4.167.432.000. Proyek itu dikerjakan PT. Meranging Karya Sejati dengan nomor kontrak 632 / 82 / sp – pjmt / dpu – kkm / vii – 2013. Namun lagilagi putus kontrak karena kontraktor hanya bisa mencor badan jembatan Tono, masyarakat setempat mengatakan sekarang ini bagi masyarakat yang ingin menyeberangi sungai terpaksa harus naik rakit bambu dengan lantai papan , ukuran lebar 4 meter panjang 5 meter, bagi sepeda motor yang menaiki rakit

untung dengan biaya alah kadarnya.

“Kalau pasang air laut surut menaikkan sepeda motor dari rakit ke jembatan sangat susah sekali, tak jarang banyak yang terjatuh ke laut, akibatnya sepeda motornya masuk ke dalam laut, saya pernah meresakan hal tersebut, terpaksa mengeluarkan dana untuk membawa sepeda motor ini ke bengkel,” katanya Rudi, masyarakat Silabu, menambahkan kalau sudah turun hujan biasanya air di sungai MuaraTaikako deras, akibatnya menarik rakit sangat susah sekali.

Tono dan Rudi berharap Dinas Pekerjaan Umum Mentawai menyelesaikan pengerjaan jembatan besi itu. (spr)

Sidang PAW Tiga Anggota DPRD Mentawai Ditunda PADANG-Sidang lanjutan gugatan Pergantian Antar Waktu (PAW) tiga anggota DPRD Mentawai yang seharusnya berlangsung pada Selasa, 11 Februari terpaksa ditunda dengan alasan pihak tergugat tidak bisa hadirkan saksi di persidangan.

“Sidangnya digelar kemaren itu dengan agenda menghadirkan saksi pihak tergugat, tapi saat hakim minta pihak tergugat untuk hadirkan saksi ternyata tidak hadir, akhirnya diputuskan hakim, sidang akan digelar

14

UPK Pagai Utara Serahkan Dana PNPM Rp105,4 Juta ke Desa Silabu

Rus Akbar Saleleubaja

K

NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

25 Februari mendatang,” kata Ardyan, satu pengacara Nikanor sebagai penggugat pada Minggu, 16 Februari lalu.

Sidang tersebut menghadirkan saksi dari pihak tergugat atau pihak gubernur Sumatera Barat yang diwakili pengacaranya Azmeiyeda dan Hendri Oktavia.

Anggota DPRD yang menggugat SK Gubernur Sumatera Barat terkait PAW tersebut memperkarakan bahwa SK tersebut menyalahi aturan, dimana

anggota DPRD sebagai penggugat adalah Nikanor Saguruk (Wakil Ketua DPRD), Isar Taleleu (Ketua Komisi A), dan ER Sapalakkai (Ketua Komisi B).

Persoalan tersebut bermula dari permasalahan internal Partai Damai Sejahtera, ketiganya terancam di PAWkan dimana dua orang, Nikanor dan Isar bergabung ke partai Nasdem, sementara Er Sapalakkai tidak maju dalam pencalonan partai. (trs/r)

sepanjang 1.330 meter, jalan Dusun Silabu Utara sepanjang 1.200 meter, dan Silabu Barat jalan sepanjang 1.300 meter.

Pembangunan jalan itu sumber dananya PNPM bagian bencana. “Sebab Silabu merupakan dekat pusat gempa dan tsunami tahun 2010 lalu,” ujar Raju.

Untuk program regular, ada pembangunan jalan sepanjang 100 meter di Dusun Maguiruk-Tumalei dan pengadaan listrik tenaga surya sebanyak 36 unit. Program tersebut tahun ini dilanjutkan.

Kepala Desa Silabu, Demas Sakerebau, mengatakan pembangunan PNPM di desanya lancar dan diterima oleh masyarakat. “Sebab program ini transparan serta memberitahukan rincian dananya baik pada masyarakat maupun pada aparat pemerintahan,” katanya.

Selain itu kata Demas, pembangunan jalan juga kualitasnya sangat bagus.

“Sebab PNPM ini lebih tegas sangsinya bila dibanding dengan program lainnya, begitu juga pengawasnya turun ke lapangan,” ujarnya. (r)

Antisipasi Dampak Pergaulan Bebas, Puskesmas dan Pencerah Nusantara Buka Konseling Remaja SIKAKAP - Puskesmas Sikakap bersama Pencerah Nusantara, program pemerintah untuk Millennium Development Goals melakukan kampanye hidup sehat dan berkualitas salah satunya dengan membuka konseling remaja di Desa Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ade Pratama dari Pencerah Nusantara mengatakan, konselor dari konseling ini adalah pelajar yang sudah dipilih dan dilatih. “Konseling ini dilakukan orang-orang yang terpilih menjadi konselornya, khususnya di kalangan SMA dan SMP, jadi mereka akan melakukan konseling sesama teman sebaya, sebab teman sebaya lebih berani curhat dibanding dengan guru atau orang yang lebih tua,” katanya kepada Puailiggoubat di Puskesmas Sikakap, 10 Februari.

Untuk menyeleksi kader konseling ini, dilakukan tes wawancara dan menulis. Para konselor ini setiap bulan mereka juga akan membuat laporan ke Puskemas terkait masalah yang dihadapi terutama soal pergaulan bebas. “Sampai saat ini jumlah konselor ini ada 52 orang kader yang dipilih baik di kalangan SMP maupun SMA,” katanya.

Dengan adanya konseling ini akan memberikan semangat hidup pada generasi muda serta memberikan motivasi yang positif dan menghindari hal-hal yang berbau kenakalan remaja, merokok, serta obat-obat terlarang termasuk pergaulan bebas, sebab di Mentawai banyak pelajar yang tinggal sendiri jauh dari orangtua.

Sebab menurut salah seorang petugas paramedis Puskesmas Sikakap Bidan Erika, mereka beberapa kali mengobati pasien yang menderita penyakit kelamin. Menurut Bidan Erika, pasien yang berobat ke puskesmas biasanya adalah para awak kapal nelayan yang berlabuh.

“Kalau musim badai biasanya kapal nelayan sering berlabuh di TPI Sikakap. Setiap kapal nelayan datang pasti ada satu sampai dua orang awak kapal tersebut datang berobat ke Puskemas Sikakap, penyakit yang diobati itu penyakit kelamin,” katanya.

Jenis penyakit kelamin yang dideteksi seperti sipilis, kata Erika.

Khawatir penyakit ini berkembang menjangkiti warga sekitar terutama anak sekolah akibat pergaulan bebas, pihak Puskesmas dan Pencerah Nusantara bekerjasama membuka konseling ini, kata Erika. (rus)

15 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

Gerakan turuk menunjukkan asal, gerakan turuk juga memberi pelajaran soal kehidupan

Turuk Laggai Lukisan Alam dan Filofis Budaya Mentawai dalam Tarian FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

T

anpa merasa risih, Niasman, siswa kelas V SDN 18 Taileleu Kecamatan Siberut Barat

Daya dengan lincahnya membawakan turuk galalau, dengan iringan gajeuma yang memiliki ritme dan tempo sedang yang berbeda dengan bunyi gajeuma kebanyakan yang mengiringi turuk uliat yang dibawakan SD lain di Siberut Selatan yang rata-rata bertempo cepat.

Dengan tenangnya, Niasman yang memakai kabit dan aksesoris adat lainnya di Mentawai bersama tiga rekannya berputar mengelilingi panggung aula Pastoran Muara Siberut tempat Pagelaran Budaya Mentawai bertema Harmonisasi Alam dan Kearifan Adat yang diselenggarakan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) dan UPTD Pendidikan Siberut Selatan, Siberut Barat Daya dan Tengah, Kamis, 23 Januari.

Penonton yang berjumlah sekitar 400 orang saat itu terpesona menyaksikan pertunjukan turuk galalau, maklum turuk ini memang berbeda dengan turuk kebanyakan karena memiliki ciri khas tertentu.

Sesuai daerah asal turuk ini, turuk galalau juga sering disebut dengan turuk sirileleu karena ini sering ditampilkan oleh masyarakat Mentawai dari daerah Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya.

Gayanya yang sedikit lambat yang berkesan lembut dengan iringan suara gajeuma yang sedikit mendayu, jenis turuk ini konon katanya lebih tepat ditampilkan oleh sepasang laki-laki dan perempuan.

Menurut Lucianus Saleilei, salah seorang juri penilai penampilam turuk tersebut, turuk galalau hanya dimiliki

TURUK LAGGAI Siswa SMAN 1 Siberut Selatan membawakan turuk satcat

dan mahir dimainkan oleh warga Taileleu dan sekitarnya. Selama pengalamannya menyaksikan penampilan turuk khususnya galalau, hanya orang dari Taileleu yang mampu menampilkannya secara bagus sekaligus mengiringi dengan suara gajeuma yang khas.

“Pernah juga dari daerah mencoba menampilkan turuk sejenis namun rasanya sangat beda, turuk ini karakteristik Taileleu, dan paling banyak ditampilkan sepasang laki-laki dan perempuan,” ujarnya, Jumat, 24 Januari.

Tak heran dengan kelembutan gerakannya, biasanya turuk ini juga sering ditampilkan oleh ibu-ibu atau kaum perempuan di Taileleu.

Jika membandingkan turuk uliat bilou atau yang lain yang dibawakan dari daerah Rereiket, Sabirut, atau Silakoinan jelas sangat beda karena tempo gerakan ketiga daerah tersebut sangat cepat begitu juga dengan pukulan

gajeumaknya.

Senada dengan Lucianus, Tomas Tatebburuk yang turut menilai pertunjukan turuk tersebut mengatakan, turuk galalau punya uliat (gerakan) sendiri.

Meski anak-anak menampilkan turuk galalu uliat bilou, gayanya kurang tepat karena karakteristik bilou sendiri gerakannya lincah dan energik sementara dasar dari turuk galalau itu dalam bentuk gerakan yang lembut dan terkesan anggun.

Kedua juri tersebut lebih sepakat inti dari gerakan turuk galalau mencerminkan rasa pertemanan atau persahabatan. Sehingga tak jarang jenis turuk ini punya kecendrungan ditampilkan saat menyambut kehadiran tamu dan dalam suasana suka cita.

Andai Tak ada Bilou di Mentawai Berbeda dengan gerakan Niasman, turuk laggai yang dimainkan Keilak Salalatek, siswa Kelas II SMP 2 Siberut

Selatan yang membawakan uliat bilou (monyet) nampak enerjik dan ceria.

Sesekali Keilak dan kedua rekannya menampilkan gerakan jenaka saat meniru gaya bilou yang tengah menggaruk badannya.

Turuk uliat bilou bukanlah salah satu uliat dalam gerakan turuk Mentawai, namun pada umumnya uliat ini lebih sering ditampilkan di Mentawai Dalam gerakan uliat bilou terlihat satu-sama lain memperebutkan sebatang pisang yang masak, tak ada diantara mereka yang mau mengalah karena samasama ingin menguasai, namun pada akhirnya mereka menyadari perebutan itu ternyata merugikan mereka. Karena kebanyakan buah pisang sudah hancur karena dijadikan alat melempar. Ketika buah pisang tinggal beberapa biji baru mereka sadar dengan berbagi, makanan akan lebih dinikmati antara satu dengan yang lainnya.

“Meski terlihat lucu, namun ada pesan moral yang disampaikan dalam uliat bilou, yakni dengan bekerja sama dan tanpa menunjukkan sikap egois antara satu dengan lainnya, tujuan yang akan dicita-citakan akan lebih gampang dicapai,” kata Tomas.

Selain mengajar nilai luhur dari uliat bilou sendiri, lanjut Tomas, kesatuan dari turuk itu sendiri baik gerakan turuk, hentakkan kaki maupun bunyi gajeuma sebagai pengiring itu tak kalah penting untuk diperhatikan. Karena jika bunyi gajeuma yang dikeluarkan tidak beraturan maka gerak turuk tidak akan serasi, begitu juga dengan sebaliknya.

Dari kesatuan tersebut, kata Tomas, orang Mentawai diajar bagaimana dalam hidup perlu adanya keseimbangan dan keserasian., terutama antara manusia dan alam sekitarnya. “Turuk uliat bilou dipelajari leluhur orang Mentawai dari pengematan kehidupan lingkungannya, andai bilou tak ada, pasti uliatnya tak akan ada,” ujarnya Selain kedua jenis turuk tersebut, masih ada dua jenis turuk yang tak kalah hebatnya, yakni turuk pokpok dan lajo.

Namun kedua turuk ini memiliki ciri yang lebih spesifik terutama pembawa turuk ini, misalnya pada turuk pokpok dibawakan oleh kaum perempuan.

Dinamakan turuk pokpok karena penari sambil membawakan gerakan turuk disertai dengan tepukan pada bokongnya.

Sementara lajo hanya dapat ditampilkan pada saat acara pengobatan yang dilakukan sikerei di Mentawai (pabetei). Sambil membawa daun boblo, sikerei yang disertai lonceng miliknya menari berkeliling untuk memanggil simagre (jiwa) orang yang akan diobatinya. Turun memiliki tempo yang menanjak, yakni semakin lama gerakan turuk akan makin cepat begitu juga gajeuma yang mengiringinya. (g)

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

MENABUH GAJEUMA - Murid SDN 18 Taileleu menabuh gajeuma mengiringi turuk

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

TURUK - Siswa SMAN 1 Siberut Selatan membawakan turuk uliat bilou yang tengah mandi

Puailiggoubat NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

8

Suara Puailiggoubat Mengurus Korban Bencana

N

egeri kita Indonesia memang harus berkawan dengan bencana.

Terletak di wilayah tropis yang berdekatan dengan dua lempengan tektonik bumi, di Indonesia berjejer 127 gunung api aktif yang termasuk dalam cincin api pasifik. Secara periodik, bencana gempa yang terkadang disusul tsunami dan gunung api meletus, terjadi di negeri ini.

Dalam setiap kejadian bencana, masyarakat terdekat selalu menjadi korban pertama disusul masyarakat di wilayah lebih jauh yang akan terkena dampaknya. Pascatsunami Aceh, Indonesia memiliki paradigm baru dalam penanganan bencana. Kesadaran dan komitmen Indonesia terhadap Hyogo Framework for Action (2005) melahirkan UU Penanggulangan Bencana No. 24/ 2007 lalu menyusul dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2008 dan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pembentukan badan bencana ini merupakan perspektif baru dalam penanganan bencana yang lebih berfokus pada penanggulangan dan pengurangan risiko di daerah. Meski sudah ada BPBD, masih banyak pemerintah daerah yang tergagap dalam setiap menghadapi situasi bencana. Keterbatasan pengembangan sumber daya manusia serta perencanaan dan alokasi anggaran yang minim menjadi faktor penghambar yang besar.

Di Mentawai misalnya, penanganan 2.072 korban tsunami 2010 harus menunggu hingga tiga tahun. Proses relokasi para korban ke pemukiman baru terselenggara akhir tahun 2013. Proses yang dilalui cukup berliku karena ketiadaan lahan. Pemerintah Daerah harus meminta izin terlebih dahulu kepada Kwmwntwrian Kehutanan untuk menggunakan areal Hutan Produksi menjadi pemukiman baru.

Setelah izin keluar, persoalan tidak otomatis lancar. Kenyataannya Hutan Produksi bekas HPH tersebut yang notabene milik negara kebanyakan sudah menjadi perladangan masyarakat. Akibatnya di lapangan, terjadi gesekan antara pemilik ladang dengan korban tsunami yang akan mendirikan rumah. Gesekan-gesekan yang jika tidak diselesaikan akan memunculkan konflik baru.

Tidak hanya persoalan lahan, memulihkan kehidupan dan memberdayakan ekonomi para korban menjadi pekerjaan berikut. Kenyataannya selama tiga tahun, warga korban tsunami seolah diabaikan secara ekonomi. Mereka akhirnya kembali ke kampung lama dan mengolah ladang di sana. Sebagian lagi, memulai kehidupan mandiri dengan berladang di halaman sekitar hunian sementara.

Penanganan korban tsunami Mentawai mestinya menjadi pelajaran penting bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan harus sejalan dengan pemulihan ekonomi. Tidak ada yang bisa didahulukan, tidak ada yang lebih utama, sebab hidup bagi masyarakat terus berjalan. z

16

Benar(kah) Kata Mafia Media?

D

i tengah peradaban yang sudah bertransformasi menjadi The Age of Media Society, tampaknya tak seorang pun yang mulai meragukan kedigdayaan media massa. Kini, keberadaan media tidak lagi hanya menjadi ikon zaman, tetapi sudah berperan sebagai penanda dari setiap perikehidupan. Lihat saja, tak sedetik pun momen terlewatkan, bahkan secuil informasi pun kerap tak terabaikan. Seolah, semua realita peristiwa telah menjadi kata-kata abadi yang mudah terlihat dan terbaca. Begitu juga dengan arah maksud beritanya, yang sampai detik ini, membuat permasalahan kehidupan bernegara selalu mengalir tiada tara di dalamnya.

Dalam negara yang men-cap dirinya demokrasi, para pemikir dan pemangku kekuasaan, haruslah sepakat bahwa: media massa diibaratkan sebagai anjing penjaga (watch dog).

Dengan kata lain, media difungsikan untuk mengawasi jalannya kehidupan bernegara.

Media diharuskan “menggonggong” bila mengetahui penjahat berkeliaran merusak kehidupan bangsa. Dengan pendek kata, media wajib berupaya meluruskan yang bengkok dan menjaga yang lurus agar tetap lurus sebagaimana mestinya. Untuk itulah media dituntut loyal dalam berkatakata, tanpa ada orientasi apa-apa, kecuali sesuap nasi guna kehidupannya.

Namun, dibalik fungsi idealnya tersebut, dengan demi kekuasaan, para pemelihara media massa mulai menyalaharahkan medianya. Media benar-benar dianggap seperti anjing penjaga, tapi untuk rumahnya saja.

Berita-berita yang seharusnya menjadi kontribusi dalam penghidupan berbangsa, malah mulai menjadi propaganda yang mengeksiskan dirinya. Setelah mereka (pemilik media) mendapatkan sesuap nasi yang dicari, media pun tampaknya mulai dialihkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Dengan kata lain, para pemilik media ingin ikut serta berkiprah dengan cara menginjak-injak punggung pembacanya.

Memang, hal tersebut terlihat wajar, namun mengingat ramalan perspektif Marxian di abad lalu tentang peranan hegemoni media massa, sebagai penikmat berita wajib harus waspada. Kekuatan media

oleh: Tasriyal Peneliti LBH Pers Padang massa yang berpotensi besar mempengaruhi serta mudah merekayasa ideologi pembacanya, perlu sedikit ditakuti, sebab melalui informasi, otak pembaca dapat tercuci.

Sekilas Pengaruh Media Jamak diketahui, dalam sejarah pra kemerdekaan, peranan media massa adalah hal yang tidak bisa dihilangkan balas jasanya. Saat itu, media dijadikan alat perjuangan dalam menggelorakan perlawanan terhadap penjajahan.

Di orde baru juga melakukan upaya yang sama. Media massa dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mendukung legitimasi dan hegemoni penguasa. Saat itu, penguasa negara (pemerintah) berkuasa penuh untuk mengendalikan arah

pemberitaan di media massa. Dengan cara membiarkan media-media yang pro atas kebijakan penguasa, dan membredel media-media yang dianggap lawan politiknya.

Begitu juga dengan keberadaan reformasi, pembubarkan orde baru tidak bisa dilepaskan dari bantuan media massa. Teringat, ketika salah satu tayangan televisi, dimana seorang reporter membacakan berita dengan menitikkan air mata sambil melaporkan peristiwa terbunuhnya para mahasiswa di Semanggi tahun 1998. Tayangan berita itu, adalah hal yang paling berperan membakar semangat para aktivis untuk melawan habis-habisan kekuasaan orde baru. Alhasil, semangat para aktivis 1998 yang tidak takut mati, akhirnya meruntuhkan kekuasaan orde baru hampir ke akar-akarnya.

Dengan bubarnya orde baru, pentingnya pengaruh media massa mulai terbaca. Seakan penting dan mendesaknya peranan media massa

akibat pangaruhnya di kala itu, para pemikir negara pasca reformasi pun terlebih dulu harus memikirkan regulasi untuk media dibandingkan dengan mengamandemen Undang-undang Dasar 1945. Kehadiran hukum untuk mengatur media massa dianggap sebagai pintu masuk dalam merubah sistim ketatanegaraan Indonesia.

Setelah hadirnya regulasi untuk media (UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers), barulah terjadi rentetan perubahan UUD 1945 hingga empat kali perubahan.

Tidak berhenti sampai disana, tak lama berjalannya waktu, regulasi media massa yang baru saja berlaku dan eksis menjadi “kitab suci” pers di zaman reformasi, juga tak lekang dari kritikan.

Melihat pengaruh media massa yang

tidak beraturan dan membuat masyarakat berpikir tak karuan, UU No 40 tahun 1999 tentang Pers akhirnya dianggap sebuah upaya kebablasan. Keberadaan UU Pers yang sengaja dirancang untuk memberikan kebebasan atas kepemilikan dan penerbitan, ternyata memiliki ribuan celah yang bisa dimanfaatkan. Hari ini media massa berada di bawah genggaman kaum pemilik modal (kapitalis) perusahaan media.

(Si)Pengaruh Media Tidak begitu membutuhkan waktu yang lama, 3 tahun setelah UU Pers sah menjadi regulasi media, terjadi eforia media massa. Sampai hari ini, dari data Dewan Pers, tercatat ada 1.895 perusahaan media yang ada di tanah air kita. Data ini belum termasuk media lainnya seperti on line dan jejaring social lainnya. Namun, dibalik ribuan perusahaan media tersebut, ternyata hanya 13 korporasi besarlah yang mengakomodirnya yaitu, MNC Group, Kompas Gramedia Group,

Jawa Pos Group, MRA Media, Femina Group, Tempo Inti Media, serta Media Bali Post Group Elang Mahkota Teknologi, Mahaka Media, CT Group, Berita Satu Media Holdings (Lippo Group), Media Group, dan Visi Media Asia.

Dalam perspektif awam, keadaan yang demikian adalah hal yang dianggap biasa dan wajar. Perspektif awam mengira: keberadaan media massa yang bebas dan bisa memberitakan apa yang dimau, adalah keadaan yang seharusnya. Apalagi eksistensi media massa hingga saat ini yang jelas tidak bisa digenggam oleh hegemoni penguasa negara.

Keadaan itu cendrung dianggap adalah posisi yang ideal terhadap media massa. Namun, bila kita melihat secara literasi terhadap pemberitaan media, pengaruh media akan akan tampak terasa. Satu pertanyaan biasa: kenapa penguasa korporasi besar media, ”mereka” jarang dipersoalkan di media massa, kecuali persoalan atas tindakan kebaikannya? Padahal, di balik pencitraan dan kepemilikannya, mereka banyak yang tersandung persoalan negara yang seharusnya layak diberitakan.

Bukankah media bebas memberitakan terhadap siapa saja, termasuk orang nomor satu di Indonesia?

Namun, media massa yang idealnya adalah milik massa, tak dapat berkutik untuk itu.

Akibatnya, yang namanya pemilik media akan selalu terlihat “indah” dilayar kaca, bahkan cendrung dipandang layak sebagai pemimpin massa untuk kehidupan rakyat kedepannya.

Perilaku media dan pemilik media seperti ini, tentu hanya melahirkan pemimpin-pemimpin yang terlihat besar di layar. Berita cenderung menjadi pintu masuk bagi “kaum kapitalis” untuk penguasai negara melalui media.

Seperti, ramalan mazhab Frankfurt School yang menekankan tentang musibah besar atas modal dan politik di balik industri media massa dimana para pemilik media akan menggunakan berita untuk meraih Impiannya.

Sehingga, rakyat, peme-rintah, para aktivis, bahkan wartawan pun tidak akan sanggup mencegah keinginan penguasa media untuk menguasai negara. Alhasil, benarlah kata sang mafia media; “kuasailah media jika kau ingin menguasai dunia!”. z

17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

Politisasi Pembangunan Huntap K

etika gempa dan tsunami terjadi melanda Kabupaten Kepulauan Mentawai 25 Oktober 2010, pemerintah tak punya pilihan lain kecuali menjalankan mandat konstitusi terkait penanggulangan bencana. Melalui tulisan ini, penulis akan mencoba mengungkap bagaimana strategi Pemkab Mentawai dalam penanggulangan pasca gempa dan tsunami Mentawai hingga saat ini proses pembangunan hunian tetap (huntap) Mentawai belum selesai dibangun.

Sehari setelah bencana 26 Oktober 2010, ada kabar bahwa gempa Mentawai telah menimbulkan tsunami dan menelan korban meninggal sebanyak 509 jiwa. Hari itu juga, Pemkab Mentawai bersama pihak-pihak terkait menetapkan status tanggap darurat selama dua minggu (26 Oktober s/d 8 November 2010). Hingga 8 November 2010, penyaluran bantuan belum merata.

Beratnya medan serta keadaan cuaca yang sering tidak mendukung menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan logistik kepada korban bencana.

Selain itu beberapa dusun tidak bisa terjangkau akibat kerusakan dan tidak tersedianya sarana transportasi darat maupun transportasi laut yang memadai.

Namun di tengah-tengah pengakuan kesulitan akses transportasi untuk mendistribusikan bantuan korban gempa dan tsunami, beberapa pejabat Mentawai dari Tuapeijat ramai-ramai ke Sikakap untuk menghadiri acara pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sabtu 6 November 2010 dengan boat-boat yang selama itu nganggur di Tuapeijat.

Usai pelantikan, masa tanggap darurat pertama hampir habis, Pemkab Mentawai mengadakan rapat koordinasi di kantor Gubernur Sumbar untuk meminta Gubernur Irwan Prayitno memperpanjang status tanggap darurat.

Setelah direstui Gubernur, Bupati Mentawai mengeluarkan surat perihal permohonan perpanjangan masa tanggap darurat, selama 2 (dua) minggu dan berakhir pada tanggal 22 November 2010.

Sembari menunggu penyelesaian pembangunan hunian sementara (huntara), mantan Bupati Mentawai mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Barat tanggal 29 November 2010 perihal permohonan pelepasan kawasan hutan untuk relokasi permukiman korban gempa dan tsunami seluas ± 30.443 Ha. Kebijakan relokasi memang mulia, namun kebijakan relokasi terkesan buruburu dan kurang memperhatikan manajemen waktu penyelesaian yang harus dilalui untuk pembangunan huntap, warga korban pun kurang dilibatkan

dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Bagaimana tidak? Pemkab Menta-

oleh: Pinda Tangkas Simanjuntak Staf Infokom YCMM

kesiapsiagaan mitigasi bencana dalam kegiatan pemulihan serta pengurangan

wai sesungguhnya belum memiliki dokumen teknis tentang Manajemen Penanggulangan Resiko Bencana (PRB), sehingga pilihan-pilihan kebijakan yang harus diambil Bupati Mentawai saat itu syarat dengan muatan kepentingan politik dan tekanan dari berbagai pihak mengatasnamakan “misi kemanusiaan”.

Anehnya, pilihan strategi rehab rekon ternyata telah ditelaah dan dikonsultasikan dengan Wakil Presiden Boediono 8 November 2010 bersama Kementerian terkait. Pada 8 November 2010 itu juga Pemkab Mentawai berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar untuk memperpanjang masa tanggap darurat kedua, Kemudian dukungan penuh dilakukan Pemkab Mentawai untuk merelokasi permukiman dari kawasan pesisir terdampak tsunami ke area yang lebih aman pada ketinggian ± 20-25 meter dpl (diatas permukaan laut) yang saat itu merupakan area kehutanan (Hutan Produksi). Dukungan relokasi ini sangat

lokasi permukiman.

Keliru jika konsep relokasi menjauhkan mereka dari sumber penghidupan/ peladangan dan kearifan budaya Mentawai bahwa “Orang Mentawai Tidak Akan Nyaman Bermukim dan Mengolah Tanah yang Bukan Hak Milik Sukunya”. Jika pertimbangan rehab rekon dititikberatkan pada kondisi aman dari ancaman tsunami dan menjauhkan mereka dari sumber-sumber ekonominya maka kebijakan tukar guling kawasan akan berdampak signifikan terhadap pendapatan ekonomi para pengungsi.

Dari rangkaian masa tanggap darurat diatas hingga masuk pada proses rehab rekon, Pemkab Mentawai telah “terjebak dalam politik” untuk melakukan penurunan

resiko bencana. Namun indikator capaian kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui BPBD Sumbar sebagai penanggungjawab/pengendali pembangunan huntap dari dana APBN 2011 dan 2012 belum membuahkan hasil.

Semua korban gempa dan tsunami dari empat kecamatan masih terkatungkatung dan menderita di huntara. Hal ini disebabkan karena proses tukar guling kawasan yang diajukan oleh Pemkab Mentawai tahun 2010 belum diberi izin oleh Kementerian Kehutanan.

Hampir dua tahun lamanya izin tukar guling kawasan dari Kementerian Kehutanan belum diterima. Melalui pasangan kepala daerah baru terpilih pada pilkada 2011 Yudas Sabaggalet dan Rijel Samaloisa, mereka kembali menyurati Kementerian Kehutanan perihal

tidak memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Mentawai.

Mohon maaf, jika saya mau mengatakan konsep relokasi tersebut merupakan salah satu strategi “cari aman” Pemkab Mentawai dengan melemparkan tanggungjawab kepada Pemprov Sumbar.

Lempar tanggungjawab ini merupakan indikator ketidaksiapan Pemkab Mentawai dalam penaggulangan bencana, karena tidak semua korban terdampak tsunami harus dipindahkan ke kawasan hutan produksi, karena di beberapa lokasi pengungsian warga sudah termasuk aman tanpa harus melakukan tukar guling kawasan hutan, bahkan ada suku pemilik lahan (sibakkat polak) rela menghibahkan tanahnya untuk

status kawasan Huntan Produksi (HP) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

Model politik kehutanan seperti ini sesungguhnya sudah masuk ke ranah tingkat nasional sehingga penanganan para korban menjadi lamban dan tidak terkendali, hanya karena kepentingan pengalihan pengelolaan kawasan hutan dari pemerintah pusat menjadi kewenangan Pemkab Mentawai.

Tahun 2011 pun tiba, tahapan penyelenggaraan rehab rekon 2.072 KK pun telah didesain siapa melakukan apa.

Secara prinsip rehab rekon adalah strategi membangun kembali kehidupan yang lebih baik melalui program pemberdayaan dan menstimulasi ekonomi masyarakat dengan mengintegrasikan

permohonan dispensasi penggunaan kawasan hutan, 18 September 2012.

Sebulan kemudian akhirnya Kementerian Kehutanan mengabulkan permohonan dispensasi pembukaan lahan ± 3.985,55 hektar untuk pembangunan huntap.

Selama proses pengurusan izin tukar guling kawasan, sejak tahun 2010 hingga tahun 2012, Pemprov Sumbar melalui BPBD dan Pemkab Mentawai terkesan melakukan pembiaran/ pengabaian atas hak para korban bencana untuk mendapatkan perlindungan dan akses informasi tentang kepastian kapan pembangunan huntap mulai dibangun dan dimana lokasinya. Pertanyaanpertanyaan ini muncul ketika para

korban bencana yang tinggal di huntara tidak sanggup lagi bertahan karena himpitan ekonomi. Akibat himpitan ekonomi tersebut, ada banyak warga turun kembali ke pemukiman lama untuk mengais kehidupan dan mencari makan untuk kebutuhan keluarga di huntara, sementara hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah, informasi dan pelibatan masyarakat secara partisipatif dalam pengambilan keputusan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

9 Juli 2012 Bupati Mentawai mengeluarkan SK Nomor: 188.45-215 tentang pembentukan POKMAS (kelompok masyarakat) 163 kelompok.

Setelah SK POKMAS dikeluarkan, 171 fasilitator rehab rekon yang direkrut BPBD Sumbar dan telah disebar ke lapangan terpaksa ditarik kembali oleh BPBD Sumbar, alasannya surat izin pembersihan lahan (land clearing) atau surat dispensasi penebangan hutan dari Kementerian Kehutanan belum keluar meski Pemkab Mentawai telah mengajukan surat permohonan pada 18 Agustus 2012. Alih tanggungjawab pun dilakukan antara Pemkab Mentawai dan BPBD. Tanpa bermaksud negatif, jika fasilitator diturunkan ke lapangan apa dasar hukumnya? Apakah temanteman fasilitator ini dijadikan sebagai alat untuk memberikan rasa kepastian akan dibangunnya HUNTAP Mentawai?

Kini persoalan baru muncul lagi, izin IPK yang diberikan Dinas Kehutanan Propinsi Sumbar seluas 3.980 hektar untuk pembangunan huntap 18 Maret 2013 kepada Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad) belum beroperasi hingga 9 Oktober 2013. Mengacu Peraturan Menteri Kehutanan No: 14 tahun 2011, Dishut Sumbar sebagai pengawas sudah memberikan teguran tiga kali kepada Primkopad karena aktifitasnya belum jalan. Sementara itu beberapa anggota POKMAS sudah mengumpulkan kayu untuk huntap, tapi kayu tersebut tidak bisa digunakan karena secara hukum memang ilegal.

Tahapan pembangunan huntap masih panjang, demi “misi kemanusiaan”, Pemkab Mentawai harus mengupayakan agar kayu yang diolah masyarakat dapat digunakan untuk pembangunan huntap. Karena masyarakat tidak bisa kita salahkan.

Kekurangan kayu dari hasil olahan POKMAS bisa ditambahkan dari izin IPK yang ada. Pemkab Mentawai harus berani melakukan terobosan jitu untuk merealisasikan (reprioritas) program pemulihan berbasis pemberdayaan ekonomi sehingga hak-hak warga Mentawai korban bencana 2.072 KK tidak terabaikan lagi. z

Puailiggoubat NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

Semua siswa kelas III didaftarkan sekolah SNMPTN Supri Lindra Bambang Sagurung

311 Siswa SMA Mentawai Didaftarkan pada SNMPTN FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

ahun ini, dua SMA di Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni SMAN 1 Sikakap dan SMAN 1 Siberut Utara mendaftarkan siswanya ikut Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Di SMAN 1 Sikakap, jumlah siswa yang didaftarkan sebanyak 204 orang, selain ikut SNMPTN siswa ini juga didaftarkan sekolahnya ikut seleksi penerima beasiswa miskin dan berprestasi (Bidikmisi) program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendaftaran peserta yang terdiri 80 jurusan IPA dan 124 siswa jurusan IPS telah dilakukan secara online awal Januari dan nantinya berakhir pada 6 Maret. Proses pendaftaran sendiri mengalami kendala karena hanya mengandalkan satu buah modem (koneksi internet) yang membuat upload data lamban karena sekolah belum memiliki fasilitas internet.

Wakil Kepala SMAN 1 Sikakap Aziz Prima Syahrial mengatakan, pihaknya berusaha maksimal agar siswa yang didaftarkan tersebut lulus semua.

“Kita beri tambahan jam belajar pada sore hari agar pemahaman siswa makin mantap, sekarang tinggal dukungan dari orang tua murid agar memantau anaknya di rumah, kalau sudah dirumah tanggungjawab siswa diserahkan ke orang tuanya,” katanya kepada Puailiggoubat, Sabtu, 8 Februari.

Menurut Aziz, siswa dinyatakan

T

teran Unand, empat orang UNP, satu orang Unsri Palembang, satu orang Universitas Ambon dan satu orang di Unand.

Sementara di SMAN 1 Siberut Utara, jumlah siswa yang didaftarkan sebanyak 107 siswa kelas tiga, “Untuk tahun ini semua siswa kita daftarkan baik yang berprestasi maupun tidak. Biarlah dalam seleksi nanti MOTIVASI SISWA - Siswa SMAN 1 Siberut Utara mendengarkan motivasi belajar agar lulus SNMPTN yang akan menentukan,” kata 2014 lulus apabila seluruh nilai mata pelajaran di ujian nasional bernilai rata – rata 5,5 dan nilai akhir setiap mata pelajaran 4,0, jika tidak mencapai syarat tersebut maka siswa dinyatakan tidak lulus.

Mata pelajaran yang diujiankan pada jurusan IPA yakni bahasa Indonesia, biologi, matematika, kimia, bahasa Inggris, dan fisika, sementara jurusan IPS berupa bahasa Indonesia, geografi, matematika, sosiologi, bahasa Inggris dan ekonomi.

Setiap siswa yang didaftarkan ke SNMPTN dan bidik misi harus memiliki

nomor induk siswa nasional (NISN), nilai rapor mulai dari semester satu sampai lima, biodata siswa, biodata orang tua (penghasilan orang tua, satus rumah, ukuran rumah, ada atau tidak ada listrik, air),surat keterangan miskin dikeluarkan oleh desa disahkan oleh camat, sertifikat prestasi (seperti sertifikat Paskibra, olimpiade, olah raga).

Pada tahun ajaran 2012/ 2013, sebanyak delapan siswa di sekolah ini lulus SNMPTN mengikuti program bidik misi yakni, satu orang di kedok-

Kepala SMAN 1 Siberut Utara Paulus Sikaraja kepada Puailiggoubat, Sabtu, 8 Februari.

Tahun lalu, lanjut Paulus, melalui operator sekolah yang ditunjuk untuk mendaftarkan siswa hanya menerima 42 siswa, petugas operator saat itu beralasan yang masuk sepuluh besar dan berprestasi.

“Karena yang didaftarkan terbatas saat itu, kami ditegur wakil bupati sehingga pada pendaftaran tahun ini semua siswa diikutkan. Dari sekolah sudah menunjuk beberapa guru untuk

PPK Siberut Tengah Sosialisasi Pemilu kepada Siswa SAIBISAMUKOP-Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengadakan sosialisasi tata cara Pemilu kepada siswa SMAN 1 Siberut Tengah di balai desa, Senin, 10 Februari.

Sosialisasi yang dihadiri Ketua PPK Murtias Sageileppak, Sekretaris PPK Yusak Kantohe, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Saibi Arli Sabettliakek, perwakilan pemerintah desa Kaur Umum Adismanto Sagaragara, perwakilan SMAN 1 Siberut Tengah Herman Yohanes Satoko dan diikuti 99 orang siswa membawakan materi tata cara pemberian suara dan pemilihan serta UU terkait Pemilu.

Murtias mengatakan, sosialisasi ini untuk memberi pemahaman kepada siswa yang merupakan pemilih pemula agar mengetahui aturan dalam

18

pemilihan, selain itu bagi siswa yang belum dapat memilih pada tahun ini sudah paham ketika ada pemilihan berikutnya.

“Kegiatan ini sudah kita koordinasikan kepada KPUD Mentawai,” katanya.

Menurut Helin Telaumbanua, salah seorang siswa, sosialisasi Pemilu yang dilakukan PPK Siberut Tengah merupakan pertama kali diberikan kepada mereka. “Sebagai pemilih pemula, sosialisasi ini sangat berguna bagi saya karena dapat mengerti segala peraturan terkait Pemilu, selain itu saya juga paham kalu golput itu bukan pilihan,” ujar siswa kelas 11 ini.

Selain kepada siswa, PPK juga telah melakukan sosialisasi ke beberapa dusun yang ada di Desa Saibi Samukop. “Kami sudah mengadakan sosialisasi ini di 6 titik atau dusun, sosialisasi ini terus

berjalan dan kita sudah agendakan sosialisasi pemilu Februari di Desa

Saliguma dan berikutnya di Desa Cimpungan,” jelasnya. (rr/g) FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

SPANDUK SOSIALISASI - Spanduk sosialisasi pemilu terpampang di desa Sikakakap, Kecamatan Sikakap

membantu siswa mendaftarkan mereka secara online,” jelasnya.

Paulus berharap kepada siswanya jika tidak lulus SNMPTN, mereka mesti ikut Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPT). “Kita berharap semua seleksi yang ada diikuti oleh siswa. Bila ada kendala dalam pendaftaran sekolah siap membantu melalui operator yang kita tunjuk,” ujarnya.

Sementara pada tahun lalu, dari 42 siswa yang didaftarkan, hanya dua orang lulus yang mengambil jurusan sosiologi tidak jadi karena terlambat mendaftar ulang, kebetulan pada waktu itu tidak ada kapal,” katanya.

Untuk mendorong semangat siswa meningkatkan prestasinya dan lulus SNMPTN, sekolah mengundang orang tua murid beserta komite sekolah agar mendukung proses awal dan akhir seleksi ini.

“Kita berharap dengan kehadiran orangtua dalam sosialisasi ini mereka tahu tahapannya seperti apa, peran sekolah sampai dimana dapat membantu,” katanya.

Ketua Komite SMAN 1 Siberut Utara Andom Sabebegen mengatakan, tes atau seleksi yang ada ini menjadi peluang bagi anak dengan dukungan orangtua dan sekolah. “Ini menjadi peluang apalagi sekolah membantu dari segi pendaftarn yang dilakukan secara online. Kita berharap tahun ini ada lagi anak-anak kita yang lulu,” katanya.

Sementara Yoseph De Naschs, siswa kelas XII SMAN 1 Sikakap mengatakan, ia telah mempersiapkan dirinya masuk SNMPTN dan bidik misi dengan belajar di rumah dan mengikuti sekolah sore yang dilakukan sekolah.

“Saya berharap bisa masuk di kedokteran Universitas Gajah Mada,” katanya Alex Sabelau, siswa lain berharap kepada pemerintah memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi karena ia ingin masuk kedokteran di UGM Yogyakarta. “Terus terang saya ingin sekali membahagiakan orang tua dan mengharumkan nama Mentawai,” ujarnya.

Senada dengan kedua rekannya, Lis Sugiarta Purba yang ingin masuk Fakultas Pariwisata Universitas Sumatra Utara menyebutkan, dirinya belajar di rumah setiap hari dan mengikuti pelajaran di sekolah baik pagi maupun sore hari agar mendapat nilai yang baik.

Hasil seleksi SNMPTN dan bidik misi diumumkan pada 27 Mei dan pendaftaran ulang bagi yang lulus tanggal 17 Juni 2014 . (g)

19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

Alat peraga belajar sebagian dapat diambil dari alam sehingga tak perlu tergantung pada barang mahal

Workshop Pendidikan Anak

Menjadikan Alam Media Belajar FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

ak seperti biasanya, muridmurid dari beberapa sekolah dan tingkat mulai SD, SMP dan SMA dari tiga kecamatan di pulau Siberut yakni Siberut Selatan, Siberut Tengah dan Siberut Barat Daya belajar bersama di halaman terbuka sore itu sekitar pukul 14.30 WIB di kompleks SMP Yos Sudarso 2 Muara Siberut, Kamis, 23 Januari.

Masing-masing siswa yang berjumlah 140 orang itu memegang lembaran kertas dan beberapa helai daun dan ranting. Dengan santai mereka mendengarkan petunjuk yang diberikan Harfan Eka Satria berupa cara menggunakan kertas, cat dan hal teknis lainnya.

“Adik-adik bebas berekspresi, menggambar bentuk apa saja dengan memakai daun yang telah dilumuri cat, buatlah gambar sesuai dengan apa yang kalian pikirkan,” katanya.

Setelah diberi petunjuk, anak-anak tersebut mengambil posisi masingmasing dan mulai sibuk dengan kegiatan

T

MENGGAMBAR- Anak-anak membuat gambar dari cetakan daun dan ranting menggambarnya. Itulah bagian acara workshop pendidikan yang diberikan kepada anak dalam Pagelaran Budaya Mentawai yang bertema Harmonisasi Alam dan Kearifan Adat yang diselenggarakan Yayasan Citra Mandiri

Mentawai (YCMM) dan tiga UPTD Pendidikan di Siberut yakni Siberut Selatan, Siberut Tengah dan Siberut Barat Daya.

Satu per satu daun dan ranting tanaman yang telah dilumuri cat warna

merah, hijau dan kuning tersebut ditempel pada selembar kertas kosong.

Hasilnya, berbagai bentuk tanaman yang penuh warna.

Tarida Hernawati, Koordinator Divisi Pendidikan dan Riset Kebu-

dayaan YCMM sekaligus penanggungjawab kegiatan tersebut mengatakan, acara ini untuk mengembangkan kreativitas murid sekaligus memberi inspirasi guru menggunakan alat peraga dari alam saat belajar terutama tentang lingkungan di Mentawai.

“Kita berharap hal ini menginspirasi guru-guru saat belajar budaya Mentawai atau lainnya tanpa tergantung dengan alat peraga yang mahal,” katanya, Selasa, 4 Februari.

Menurut Tarida, dengan kegiatan ini, sekolah tidak terlalu terbebani untuk membeli perlengkapan ketika mereka tidak memiliki dana yang cukup karena lingkungan menyediakan hal itu.

Selain itu, kegiatan ini dapat melatih ketrampilan dan imajinasi anak-anak untuk melukiskan apa yang tengah dia pikirkan secara bebas dengan bimbingan dari guru.

Keilak Salalatek, salah seorang siswa kelas II SMPN 2 Siberut Selatan menyebutkan, kegiatan ini sangat inspiratif karena siswa bebas berekspresi model gambar apa yang mau dibuat.

“Bahannya pun sederhana karena ada di lingkungan sekitar kami,” ujarnya. (g)

Sekolah Siberut Tengah Tetapkan RKAS BOS 2014 SAIBISAMUKOP - Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama tujuh sekolah di wilayah kerjanya menetapkan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Biaya Operasional Sekolah (RKAS BOS) 2014 di kantor UPTD, Selasa, 4 Februari.

RKAS BOS 2014 yang ditetapkan berupa pengembangan perpustakaan pelajaran, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ektra kurikuler peserta didik, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai seperti atk, makan minum, biaya rapat dan pengadaan suku cadang kantor.

Kemudian langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru, membantu peserta didik miskin,p embiayaan pengelolaan bos dan pembelian perangkat komputer. ‘’RKAS yang disusun ini sudah disesuaikan dengan juknis pedoman penggunaan dana BOS,” jelas Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Siberut Tengah Jendam Purba usai menghadiri rapat tersebut.

RKAS BOS 2014 ini juga memasukkan biaya kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler peserta didik, kegiatan lomba hari besar nasional, hadiah siswa berprestasi, les sore, UKS (bahan obat-obatan), honor kegiatan pramuka, honor kegiatan muatan lokal (bumen), pembelian bola voly mini dan bola kaki mini, raket,s uttlecok dan pengadaan peralatan budaya Mentawai Menurut Purba, dana BOS tahun ini difokuskan pada dua kegiatan yakni kegiatan pramuka dan budaya

Mentawai, “Tahun lalu itu tidak ada, dan soal bumen kita masukan pengadaan alat budaya di ekstra kurikuler dan akan dianggarkan,” ujarnya.

Dari tujuh sekolah yang menjadi penerima dana BOS yakni SDN 01 Saibi Samukop, SDN 20 Saibi Samukop, SDN 03 Saibi Samukop, SDN SDN 10 Cimpungan, SDN 13 Cimpungan, SDN 16 Saliguma dan SMPN 1 Siberut Tengah, baru SDN 01 Saibi Samukop,SDN 13 Cimpungan dan SDN 16 Saliguma

yang menerima dana.

“Kalau jumlah dananya kita tidak tahu karena tergantung jumlah siswa,” katanya Purba.

Sementara dalam Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2014, sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 80 (SD/SDLB) dan 120 (SMP/SMPLB/Satap) menerima dana untuk SD/SDLB Rp580 ribu per

Saltiman : Rumah Dinas Tak Ditempati Karena Kunci Belum Diberikan Kontraktor SAIBISAMUKOP - Rumah dinas guru di SDN 20 Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah tidak ditempati karena kunci pintu belum diserahkan kontraktor kepada pihak sekolah. Hal itu dikatakan Kepala SDN 20 Saibi Samukop Saltiman Salakkau kepada Puailiggoubat, Jumat, 7 Februari lalu.

“Kita sudah minta berkalikali kuncinya namun tak diberikan, kita tidak tahu alasan mengapa kunci tersebut tidak

diberikan,” kata Saltiman.

Selain kunci yang ditahan, lanjut Saltiman, kondisi fisik perumahan tersebut belum selesai meski telah serah terima pekerjaan (PHO). ‘’Rumah dinas tersebut belum selesai, di dalamnya saja masih ada keramik yang belum terpasang, waktu dari Dinas Pendidikan Tuapeijat datang bersama pemborong mereka datang di rumah berkordinasi dengan saya agar di PHO, sebenarnya belum bisa dilakukan tapi karena ini ada

kepentingan lalu di PHO dalam kondisi belum siap bangunannya,” ujarnya.

Saltiman menyebutkan, meski fisik bangunan belum selesai namun jika diberikan kunci maka mereka akan pakai.

“Jika kunci belum juga di serahkan lalu kita paksa buka dan pakai karena belum selesai dan terjadi kerusakan, yang dituntut itu kita dan kita tidak mau pertanggung jawabkan itu, ujarnya. (rr/g)

siswa per tahun dan SMP Rp710 ribu per siswa per tahun.

Jadi jumlah dana BOS yang diterima sekolah dalam kelompok ini yakni SD dengan jumlah siswa sebanyak 80 dikali Rp580 ribu per tahun mendapat Rp46,4 juta per tahun. Sementara SMP dengan jumlah 120 dikalikan Rp710 ribu per tahun mendapt Rp85,2 juta per tahun.

Agar pelayanan pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik, pemerintah akan memberikan dana BOS bagi sekolah setingkat SD dengan jumlah siswa kurang dari 80 siswa sebanyak 80 peserta didik dan SMP yang kurang dari 120 siswa sebanyak 120 peserta didik.

Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah-sekolah dengan kriteria sekolah swasta bagi keluarga mampu sehingga telah memungut biaya mahal, sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah lain di sekitarnya serta sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus tersebut. (rr/g)

PENDIDIKAN Kurang Dana, Anak Panti Sosial Darul’ulum Sikakap Tetap Semangat Belajar SIKAKAP - Dana yang kurang tidak menyurutkan semangat Anak Panti Sosial Darul’ulum Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berjumlah 19 orang untuk belajar agama.

Akibat kekurangan dana, fasilitas asrama yang didirikan pada 10 Desember 2012 dan dihuni anak yang terdiri 9 orang laki-laki dan 10 orang perempuan dengan usia berkisar 7 hingga 15 tahun juga sangat minim.

Asrama kayu yang berukuran 12X8 meter itu hanya memiliki dua kamar, satu untuk laki-laki dan satunya untuk perempuan ditambah satu kamar mandi.

Di dalam kamar hanya ada kasur santai dan bantal, itulah yang dipakai para santri yang berasal dari Dusun Tubeket (Makalo), Dusun Boriai (Sinakak) dan KM 40 Kecamatan Pagai Selatan. Selain dipakai untuk tidur, ruangan tersebut sekaligus jadi ruangan belajar.

Menurut Ketua Panti Sosial Darul’ulum Sikakap Iswandi, tiap bulan mereka membutuhkan dana Rp4 juta namun dana yang berhasil dikumpulkan hanya Rp2 juta. Untuk menutupi kekurangan dana, pengelola yayasan terpaksa menjalankan celengan (sumbangan) tiap Rabu dan Kamis.

Meski dana terbatas , tiap hari penghuni asrama tetap giat belajar dan mengikuti setiap mata pelajaran yang diberikan oleh pengurus yayasan seperti pelajaran bahasa arab dan tahfis Alqur’an yang dilaksanakan setelah sholat zhuhur dan ashar. Selain itu anak panti mendapatkan ilmu tambahan seperti IPA, IPS, matematika dan pelajaran agama dan tafsir alquran.

“Anak-anak tetap semangat belajar meski memiliki fasilitas yang sederhana,” katanya, Rabu, 29 Januari.

Bagi donatur yang ingin menyumbang untuk anak-anak panti sosial Darul’ulum Mentawai bisa menghubungi Ketua Yayasan atas nama Iswandi dengan handphone 081363273972. (spr/g)

SDN 13 Cimpungan Kekurangan Guru SAIBISAMUKOP - Sekolah Dasar Negeri 13 Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah hanya memiliki empat guru PNS, sementara jumlah ideal dalam satu sekolah minimal 10 orang.

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Siberut Tengah Jendam Purba mengatakan, tujuh SD di wilayah kerjanya masih kekurangan guru terutama di SDN 13 Cimpungan yang baru memiliki empat guru.

“Data guru di semua SD belum ada, namun idealnya dalam satu sekolah minimal 10 tenaga guru. Saya belum tahu apakah ada penambahan guru baru dari dinas,” katanya, Selasa, 4 Februari.(rr/g)

Puailiggoubat

NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

20

Belajar Budaya Mentawai di Malinggai Uma Malinggai uma menjadi tempat belajar kebudayaan Mentawai karena dilengkapi dengan peralatan tradisional yang bisa dijadikan praktek

Siprianus Sababalat

S

ederhana, tradisional dengan nuansa etnik khas Mentawai itulah yang terlu-

kis dari rumah berukuran 9x19 meter yang berada di Dusun Puro 2 Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan yang pengelola namakan Malinggai Uma. Rumah yang berarsitektur uma tradisional (rumah adat Mentawai) itu dibangun pada 2 Desember 2013 dan selesai dibangun oleh Organisasi Malinggai Uma Tradisional Mentawai pada 28 Januari lalu dan resmi dipakai Sabtu, 1 Februari. Anggaran pembangunan tersebut berasal dari dana bantuan sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp150 juta.

Menurut Ketua Organisasi Malinggai Uma Tradisional Mentawai,

FOTO:SEPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

mengatakan, keberadaan uma ini penting sebagai media belajar bagi anak-anak, dengan perlengkapan adat siswa dapat melakukan praktek sehingga lebih cepat memahami tradisi Mentawai.

“Dengan keterbatasan alat peraga di sekolah, siswa dapat praktek di sini,” ujarnya.

Sementara Pir Paulus Ndraha menyeRESMIKAN UMA - Muspika Siberut Selatan dan Barat Daya berfoto bersama usai butkan, keberadaan meresmikan Malinggai Uma uma di Siberut Selatan Damianus Saluluni, uma ini diperuntukkan bagi semua kalangan terutama pelajar untuk belajar terkait kebudayaan yang dimiliki masyarakat adat Mentawai.

“Guru pelajaran budaya Mentawai bisa ke sini bersama dengan murid-muridnya untuk belajar teori sekaligus praktek, semua fasilitas yang ada di sini dapat mereka gunakan untuk menambah wawasan tentang kebudayaan,” katanya di sela peresmian uma tersebut, Sabtu, 1 Februari.

Di uma dilengkapi peralatan layaknya uma tempo dulu seperti tuddukat, gong, gajeumak dan masih banyak yang lain. Untuk mendukung proses pembelajaran nanti, kata

Damianus, mereka akan menempatkan seorang kepala suku di uma untuk memberi panduan terkait kegunaan semua peralatan di uma sekaligus menjelaskan acara-acara ritual yang biasa dilakukan di uma.

Sebelum uma tersebut dipakai, mereka melakukan ritual adat yang disebut gurut uma (memasuki rumah baru), peresmian turut dihadiri Kepala UPTD Pendidikan Siberut Selatan Hijon Tasirilotik, Camat Siberut Barat Daya dan Selatan Pir Paulus Ndraha dan Tambunan Lumban Raja beserta staf, guruguru Bumen, Kepala Desa Muntei Tulut Ogok dan jajarannya, tokoh adat, toko agama dan masyarakat.

Tambunan Lumban Raja

ini membuktikan kebudayaan Mentawai belum lenyap. “Khususnya di Siberut rumah adat yang aslinya sudah jarang ditemukan, sehingga orang luar mengira budaya Mentawai sudah tidak ada lagi, karena kenapa rumah adat tidak ada yang asli lagi, semuanya sudah di modifikasi,” katanya.

Hijon Tasirilotik mengatakan, uma ini menjadi inspirasi belajar bagi anakanak, ketika sekolah membutuhkan pelajaran budaya Mentawai, uma ini jadi pusat rujukan.

Ia berharap kepada pengelola menyediakan orang yang paham untuk memandu proses belajar anak ketika mereka membutuhkan penjelasan tentang cara membuat roiget, arti ritual dan lain sebagainya.(g)

Osis SMAN 1 Siberut Utara Dilantik SIKABALUAN - Pengurus Osis SMAN 1 Siberut Utara periode Januari 2014 hingga Januari 2015 dilantik secara resmi Kepala SMAN 1 Siberut Utara, Paulus Sikaraja yang disaksikan semua siswa dan majelis guru usai upacara bendera, Senin 10 Februari.

Dalam amanatnya, Paulus berharap kepengurusan osis baru

menjadi wadah pemersatu siswa dan mendapatkan pengalaman dalam berorgansasi.

“Kalau ada hal-hal yang dinilai tidak baik oleh siswa, kritiknya dapat disampaikan melalui Osis.

Tidak dengan cara kekerasan atau berunjuk rasa,” katanya.

Pemilihan kali ini berbeda dengan tahun lalu, pemilihan saat

ini mewajibkan setiap calon menyampaikan visi dan misinya di depan semua siswa secara bergantian jika terpilih nanti pada jam istirahat sekolah.

“Setiap jam istirahat satu atau dua orang berbicara di depan semua siswa tentang pandangan, rencana ke depan dan juga ide-ide yang dimiliki,” kata Artisman,

Ketua Osis baru SMAN 1 Siberut Utara.

Artismen yang berhasil menyisihkan 4 orang calon lain yakni Jacky, Malvina, Marcelinus, Jarni mengusung visi misi menggalakkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah karena dalam kegiatan ini merupakan pelatihan mental, kemandirian dan kedisiplinan seorang siswa. (bs/g)

Tiga Siswa SMP N 1 Pagai Utara Selatan Juara Karya Ilmiah SIKAKAP-Tiga siswa SMPN 1 Pagai Utara Selatan menyabet juara 1,2 dan 3 pada lomba karya tulis ilmiah bertemakan “pengelolaan umbi-umbian” yang diselenggarakan Kantor Kepustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapeijat, Minggu, 9 Februari.

Ketiga siswa tersebut yakni John Kelpin peraih juara satu dengan judul tulisan ‘Pengelolaan Tepung

Ubi Jalar Penganti Tepung Terigu’.

Juara dua diraih Chandra Pardede dengan tulisan ‘Pengelolahan dan Pemanfaatan talas, sementara juara tiga diraih Sira Meliana dengan judul tulisan ‘Pemanfaatan Talas’.

Kepala SMPN 1 Pagai Utara Selatan Zaherman mengatakan, lomba karya tulis ini dapat memacu siswa untuk menulis dan berpikir tentang kehidupannya pada masa

depan. “Ini merupakan prestasi yang tak ternilai harganya bagi murid dan pihak sekolah,” katanya.

Menurutnya, ubi jalar dan talas banyak di Mentawai namun pengelolaannya masih sederhana sehingga nilai ekonomisnya masih rendah. “Kalau keladi dan pisang diolah menjadi bahan jadi tentu harganya lebih mahal kalau dibandingkan dijual mentah, kita

berharap hasil karya ilmiah mereka ini agar dapat di pratekkan nanti ditengah masyarakatnya,” ujarnya.

Sementara John Kelpin, peraih juara satu menyebutkan, masyarakat saat ini hanya mengelola ubi jalar dan talas subbet, gorengan atau dijual mentah saja, padahal ubi jala dan talas bisa diolah menjadi kerupuk dan tepung dan makanan lainnya. (spr/g)

21

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

UPTD Pendidikan Siberut Tengah Tak Punya Anggaran SAIBISAMUKOP - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Siberut Tengah kesulitan menjalankan kegiatan karena sejak tahun lalu hingga tahun ini belum memiliki anggaran. ‘’Kita belum punya anggaran sampai saat ini,sehingga kegiatan-kegiatan di kantor sulit berjalan, rehab kantor saja pakai uang pribadi,” kata Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Siberut Tengah Jendam Purba, Selasa, 4 Februari.

Purba mengatakan, rencana pembangunan kantor pada tahun ini belum jelas karena belum dapat info dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Kemungkinan infonya pada bulan April berikut anggarannya,” ujarnya.

Menambah kata Purba, Pengawas TK/SD di wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Siberut Tengah, Parmenas Sakeru menyebutkan, mereka belum dapat melakukan monitoring menyeluruh di sekolah karena dana yang belum ada.

“Monitoring yang dapat di jangkau hanya sekolah-sekolah yang ada akses jalannya saja. Kegiatan belum berjalan karena masih belum ada anggaran, kita dapat maklumi,” katanya di hadapan para kepala sekolah pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Biaya Operasional Sekolah (RKAS) BOS 2014. (rr/g)

Cegah Asusila Pelajar, Polsek Siberut Utara Razia Rutin SIKABALUAN - Untuk menekan angka putus sekolah yang disebabkan pergaulan bebas, Polsek Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara bekerjasama dengan SMAN 1 Siberut Utara menggelar razia rutin di sepanjang pantai Dusun Muara hingga gedung SMA baik siang maupun malam hari yang berpotensi dijadikan tempat kumpul remaja.

Kapolsek Sikabaluan Iptu Tuwon mengingatkan agar pergaulan siswa tidak terjerumus dalam hal yang melanggar norma.

“Terutama yang jauh dari kampung supaya belajar dengan baik agar tidak mengecewakan diri dan orangtua, karena tugas utama adalah belajar dengan baik,” katanya saat menjadi pembina upacara bendera di SMAN 1 Siberut Utara, Senin, 10 Februari.

Kepala SMAN 1 Siberut Utara Paulus Sikaraja mengatakan, dari 450 siswa hingga Januari lalu sebanyak 15 siswa berhenti dan dikeluarkan oleh sekolah dengan berbagai kasus.

“Ada kasusnya yang hamil diluar nikah, ada yang berhenti karena banyak absen dan ada juga yang berhenti karena beban biaya hidup. Untuk siswa kelas tiga saja yang telah terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional mendatang ada yang berhenti karena hamil di luar nikah,” katanya.

Berdasarkan aturan sekolah, siswa yang dikeluarkan pada umumnya yang berkasus amoral. “Kalau kenakalankenakalan yang lain masih kita berikan peringatan hingga pemanggilan orangtua.

Namun kalau kasusnya amoral tidak ditolerir,” ujarnya. (bs)

SMAN 1 Siberut Utara Kekurangan Tujuh Guru FOTO:BAMBANG /PUAILIGGOUBAT

Kekurangan guru dilengkapi dengan adanya tenaga honorer Bambang Sagurung

S

MAN 1 Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai kekurangan sebanyak

tujuh guru bidang studi, untuk menutupi kekurangan guru agar Proses Belajar Mengajar (PBM) lancar sekolah mengangkat guru honor.

Kepala SMAN 1 Siberut Utara Paulus Sikaraja mengatakan, guru bidang studi yang belum ada yakni dua guru bahasa dan masing-masing satu guru sosiologi, sejarah, biologi, PPKN dan guru pendidikan jasmani.

Formasi guru bidang studi PNS yang belum ada itulah yang ditutupi dengan guru honor yang dibayar Rp50 ribu per jam. “Bila jam mengajarnya mencapai 20 jam dalam satu bulan maka sekolah wajib membayar Rp1 juta per bulan guru honor,” katanya, Senin, 10 Februari.

Jika dihitung, lanjut Paulus, satu bulan sekolah mengeluarkan biaya Rp10 juta untuk membayar jasa guru honor termasuk honor TU, penjaga

KEKURANGAN GURU - Siswa SMAN 1 Siberut Utara masuk ke gedung sekolah. Tahun ini sekolah tersebut masih kekurangan tujuh guru berstatus PNS sekolah dan cleaning servis yang diambil dari dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Daerah (BOMMDA) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pada tahun 2013 lalu, SMAN 1 Siberut Utara mendapat kucuran dana BOMMDA Rp450 juta dan dana BOS sebesar Rp250 juta.

“Ini kita lakukan agar PBM

berjalan normal sehingga ca-paian pembelajaran dapat terpenuhi menunggu formasi guru CPNS yang baru,” ujarnya.

Agar sekolah ti-dak terbebani dengan pembayaran gaji guru honor, ia menawar-kan kepada peme-rintah untuk meng-angkat guru honor yang ada menjadi gu-ru kontrak yang nanti gajinya dialokasikan dalam

APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sementara for-masi penerimaan CPNS tahun 2013 di SMAN 1 Siberut Utara, guru bidang studi yang mereka dapat yakni guru Teknologi Informasi Komputer (TIK) yang hingga saat ini gurunya belum masuk yang mesti digantikan sementara oleh guru lain. (bs)

Ruang Belajar Kurang, PBM SMAN 1 Siberut Utara Dua Shift SIKABALUAN - Kekurangan ruang belajar di SMAN 1 Siberut Utara memaksa sekolah ini membagi dua shift pelajaran yakni pagi dan siang.

Pada shift pagi, siswa masuk pukul pukul 07.15 WIB sementara jam masuk siang dimulai pada pukul

13.15 WIB. Jadwal masuk pagi diisi kelas XI dan XII masingmasing sebanyak 5 lokal sebanyak 5 lokal. Sementara untuk kelas X sebanyak 7 lokal masuk siang.

Kepala SMAN 1 Siberut Utara Paulus Sikaraja mengatakan, sejak

awal Januari mereka melakukan pelajaran tambahan untuk kelas XII baik jurusan IPA maupun Jurusan IPS, hal itu membuat sekolah makin kewalahan membagi jadwal karena siswa juga ada yang masuk siang.

FOTO:BAMBANG /PUAILIGGOUBAT

DIALOG Kapolsek Sikabaluan Iptu.Tuwon (kiri) berbincang dengan siswa usai upacara bendera di SMAN 1 Siberut Utara

“Kadang ada guru yang menggunakan ruang guru untuk les tambahan, ada yang gunakan ruang labor. Pokoknya di mana tempat kosong yang bisa digunakan, ya digunakan,” katanya, Senin 10 Februari.

Menurut rencana, tahun ajaran baru pihak sekolah akan mencoba melakukan proses belajar mengajar satu sheep pada pagi hari dengan memadatkan jumlah siswa dalam satu ruang.

“Kita akan coba 35 siswa per ruangan. Kalau tidak muat juga mau tidak mau tetap dilakukan dua shift,” ujarnya.

Veronika Zebua, salah satu siswi SMAN 1 Siberut Utara mengatakan minimnya ruang belajar membuat mereka kurang nyaman saat belajar.

“Siswa yang masuk siang mengeluh kepanasan karena jarak sekolah yang jauh, juga mengantuk karena belajar pada sore hari,” katanya. (bs/g)

Puailiggoubat NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

Modal yang kecil menyebabkan usaha kerajinan susah berkembang Supri Lindra

urangnya modal memaksa pengrajin bambu di Dusun Sikakap Barat, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai mengurangi produksinya.

Abu Azumar (58), salah seorang pengrajin bambu yang telah memulai usaha pada 2007 mengatakan, modal mendirikan usahanya Rp20 juta. Modal sebanyak itu ia gunakan untuk membeli bahan mentah dan upah kerja.

Dari hitungan Abu, modal untuk membuat kerajinan berupa satu set kursi bambu yang terdiri dua kursi pendek dan satu meja sebesar Rp2,2 juta, sehingga kursi yang bisa ia buat sebanyak tujuh set.

Total modal pembuatan kursi, ia mengeluarkan dana sebanyak Rp15,5 juta. Sisanya digunakan untuk membeli bahan baku seperti bambu yang berdiameter 8, 7, 5 dan 2 centimeter ditambah rotan pengikat.

Selain kursi ia juga membuat kerajinan lain seperti pot bunga, asbak, tempat tidur dan ayunan bayi.

Kerajinan bambu buatan Abu Azumar satu set kursi dijual Rp3,5 juta.

22

Pengrajin Bambu Sikakap Butuh Modal FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

K

KERAJINAN ROTAN Warga Membuat kursi dan meja dari rotan di Siberut Utara

Sementara tempat tidur Rp1 juta, ayunan bayi Rp1 juta, asbak rokok, pot bunga dan bingkai foto dijual Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per buah tergantung ukurannya.

Azumar mengatakan, untuk mendapatkan kualitas kerajinan bambu

yang bagus dan memuaskan konsumen, terlebih dahulu bambu dikeringkan, setelahnya direndam dengan minyak tanah kemudian dicampurkan dengan insektisida agar tahan lama. Setelah melewati proses itu baru bambu dipotong sesuai dengan ukuran dan barang

yang mau dibuat.

Kualitas perabot yang bagus membuat Azumar kebanjiran order, namun keterbatasan dana membuat ia tak bisa memenuhi semua permintaan. Orderan biasanya datang dari tempat wisata Mentawai yang mencapai 50 set per

bulan.

Dengan jumlah sebanyak itu, maka modal kerja yang dibutuhkan memproduksinya minimal Rp110 juta ditambah modal pembelian bahan baku, maka total dana yang dibutuhkan Rp130 juta.

“Dengan modal sebanyak itu, saya tidak dapat memenuhi semua permintaan karena dana yang terbatas,” katanya kepada Puailiggoubat, Minggu, 2 Februari.

Ia pernah mengajukan proposal permohonan dana ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai namun hingga saat ini belum mendapat jawaban.

Selain bekerja di galeri miliknya, Azumar pernah diminta salah satu lembaga yang menangani masalah pengungsi di Sikakap untuk memberikan pelatihan kerajinan tersebut kepada sembilan desa yang ada di Pagai Utara Selatan yakni Desa Sinakak, Desa Bulasat, Desa Makalo, Desa Malakopak, Desa Taikako, Desa Betu Monga, Desa Silabu, Desa Saumanganyak dan Desa Matobe. (g)

Kuota Kurang Penyebab Langkanya BBM di Sikakap SIKAKAP - Sulitnya mendapatkan BBM di Kabupaten Kepulauan Mentawai disebabkan kuota dari Pertamina yang belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Menurut Edwar Hutagalung, pengelola Agen Premium Minyak Tanah dan Solar (APMS) dari CV. Kasih Sejahtera dan PT Mentawai Sejahtera, dalam satu bulan, CV. Kasih Sejahtera hanya mendapat jatah premium sebanyak 274 ton dan solar 134 ton. Sementara PT. Mentawai Sejahtera yang menjadi pengelola minyak tanah hanya mendapat jatah 130 ton per bulan.

Hitungan pembagian minyak tanah dari Pertamina ke agen disesuaikan hitungan hari kerja, jatah minyak tanah untuk Mentawai 5 ton per hari yang dipotong Minggu dan hari libur.

Sementara untuk distribusi BBM dalam satu bulan ke lima tempat yakni Pagai Utara Selatan, Sioban, Taupeijat, Sikabaluan dan Siberut dilakukan sebanyak tiga trip.

Edwar Hutagalung, pengelola BBM dari CV. Kasih Sejahtera dan

PT. Mentawai Sejahtera mengatakan, agar semua masyarakat mendapat BBM maka penjualan dilakukan dengan sistem jatah yakni tiap kapal pengangkut BBM masuk ke Sikakap per kepala keluarga hanya mendapat 5

liter premium dan 5 liter minyak tanah dengan asumsi dipakai 10 hari.

Dengan harga jual Rp7 ribu per liter untuk premium dan minyak tanah Rp5 ribu per liter.

“Cara ini untuk mencegah agar

kelangkaan BBM tidak telalu parah dirasakan masyrakat,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 3 Februari.

Usai gempa bumi dan tsunami Mentawai pada 2010, distributor

Pengungsi Mentawai Berharap Pemulihan Ekonomi SIKAKAP - Tiga tahun usai gempa dan tsunami Mentawai pada 2010 lalu, nasib pengungsi yang tinggal di hunian sementara (huntara) belum jelas. Pengungsi bertahan dengan makan seadanya berupa pisang dan keladi yang mereka tanam sendiri sementara sumber ekonominya serabutan.

Sebagian pengungsi yang berada di KM 10 yang terdiri warga Dusun Muntei Baru-baru, dan Sabeuguggung Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara terpaksa kembali ke kampung lama yang berjarak 7 kilometer dari lokasi pengungsian.

Di kampung lama, mereka bekerja mencari lobster dan ikan

untuk dijual ke pengepul di Sikakap, hasil penjualan mereka pakai untuk belanja kebutuhan keluarga.

“Dari Selasa hingga Sabtu kami menetap di perkampungan lama untuk mempersingkat jarak ketika ke laut, Minggu kami kembali ke huntara,” kata Parmenas Saleleubaja, salah satu pengungsi dari Dusun Muntei Barubaru kepada Puailiggoubat, 20 Januari lalu.

Huntara yang terbuat kayu berdinding triplek yang sudah bocor termakan usian dengan panjang 9X4 meter dijadikan tempat melepas penat setelah sekitar seminggu bekerja di pemukiman lama.

Meski sesekali kembali ke kampung lama, Parmenas mengaku,

masih trauma dengan kejadian tiga tahun silam yang merenggut nyawa 300 jiwa di kampung mereka namun demi menghidupi keluarga, hal tersebut mereka tepis.

Selain persoalan ekonomi, pengungsi juga mengalami persoalan ketersediaan air bersih, jika kemarau mereka mesti berjalan sekitar 1 kilometer ke sungai untuk mandi dan kebutuhan minum.

Parmenas dan pengungsi lain berharap, pemerintah segera menyelesaikan pembangunan hunian tetap dan memberikan solusi ekonomi yang tengah mereka hadapi. “Agar kami dapat hidup dengan layak dan tenang,”, ujarnya. (spr/g)

BBM telah mengusulkan penambahan kuota premium dari 274 ton menjadi 500 ton per bulan, solar dari 134 ton perbulan menjadi 500 ton perbulan dan minyak tanah dari 130 ton per bulan menjadi 500 ton namun belum mendapat respon dari Pertamina.

Penambahan kuota ini disebabkan konsumsi BBM di Mentawai bertambah karena masyarakat sudah banyak yang memakai mobil, sepeda motor, speedboat dan sinso.

Marni (40), salah satu warga Sikakap mengatakan, pembatasan pembelian minyak tanah hanya 5 liter per trip saat kapal pengangkut BBM masuk cukup mengganggu karena belum mampu memenuhi kebutuhan mereka di dapur.

“Untuk masak saja tidak cukup, belum lagi untuk kebutuhan suami ketika ke laut yang memakai lampu petromaks,” katanya.

Ia berharap kepada pemerintah untuk menambah kuota BBM, minimal tiap trip kapal masuk mereka mendapat 15 liter terutama minyak tanah. (spr/g)

23

Puailiggoubat NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Suara Daun

J

araik merupakan ornamen ukiran pada papan di Mentawai. Jaraik merupakan penghias tengkorak monyet yang terbuat dari papan yang dilubanglubangi dan dipasang di atas jalan masuk ke ruang dalam kedua di sebuah uma bahkan tidak mengandung hubungan dengan bentuknya: selain untuk jimat itu sendiri, kata tersebut hanya dipakai sebagai penunjuk bentuk ornamen tersebut yang terdapat di tempat lain. Jaraik juga terdapat pada linggi perahu lesung yang dipakai untuk berburu penyu, selanjutnya pada bagian kepala dari peti jenazah, dan kadang-kadang muncul sebagai unsur dekorasi dalam gambargambar yang menghiasi dinding rumah.

Dari sisi teknis, pembuatan jimat jaraik dinilai sangat sulit dan harus disertai upacara yang sangat terinci. Karena itu saat ini banyak uma tidak membuat jaraik. Secara tradisi pembuatannya harus dilakukan setelah upacara peresmian menaiki uma yang baru selesai dibangun. Dulu untuk itu dipindahkan beberapa tengkorak tanda kenang-kenangan hasil buruan dari uma yang lama ke tempat kediaman baru, dan roh-roh satwa hasil buruan itu dibujuk agar mau ikut pindah. Kini segenap anggota kelompok yang pria serta para peserta perayaan yang terdiri dari jiran yang ikut membantu dan tamutamu pergi berburu monyet.

Berlainan keadaannya dengan perburuan yang biasa, pada kesempatan itu yang diburu adalah satwa tertentu, yaitu beruk bokkoi jantan yang sudah dewasa.

Tengkorak satwa ini nampak sangat mengesankan dengan taringnya yang besarnya yang besar-besar. Apabila rombongan pemburu berhasil memperoleh seekor bokkoi, dagingnya kemudian pada hari itu juga dimakan bersama-sama.

Keesokan harinya dimulailah pekerjaan membuat jaraik. Bahan yang dipakai untuk itu adalah akar papan dari pohon gite yang berukuran besar dan kayunya tidak begitu keras. Akar itu dipotong lalu didiang kedua sisinya agar menjadi kering. Setelah itu dengan mempergunakan beliung yang dipasangkan pada gagang yang lurus dan panjang, akar itu diserut sampai berbentuk papan yang rata tebalnya dan licin permukaannya. Seperti dalam membuat hiasan perisai, kini dibuat gambar bentuk jaraik dengan menggunakan potongan-potongan rotan. Potongan-potongan itu ditempelkan dengan lilin pada permukaan papan. Bentuk yang dibuat disesuaikan dengan jaraik di uma yang lama. Kemudian bentuk

Gerson Merari Saleleubaja

Selalu Ada Pilihan

S

Jaraik, Ornamen Khas Mentawai jaraik digoreskan dengan pisau raut (balugui), mengikuti garis-garis yang dibentuk oleh potonganpotongan rotan. Setelah itu kayu papan dilubang-lubangi dengan pahat dan akhirnya bagian-bagian pinggir serta permukaan dilicinkan dengan pisau raut. Bakal jaraik yang sudah selesai dibuat bentuknya itu dijemur selama beberapa jam di bawah sinar matahari. Setelah itu dilakukan pekerjaan menggambar, menempelkan serpih-serpih kulit siput mutiara atau potonganpotongan kaca cermin, serta pembubuhan hiasan yang terdiri dari berkas bulu-bulu unggas serta serat tumbuh-tumbuhan yang diwarnai. Dengan pekerjaan yang terakhir ini selesailah pembuatan jaraik. Keseluruhan pekerjaannya dilakukan beramai-ramai, dan memakan waktu beberapa hari.

Jaraik yang sudah selesai dibuat diletakkan di atas lantai

dalam uma; pada bagian tengah permukaannya diletakkan potongan-potongan dari bendabenda perantara yang sangat dirahasiakan jenisnya, dan direkatkan di situ dengan menggunakan lilin.

Kumpulan benda-benda perantara itu merupakan jimat (gaut) yang dikatakan sangat ampuh untuk menjauhkan segala pengaruh yang jahat dan merusak, yaitu di atas jalan masuk ke ruangan uma yang paling dalam jimat gaut itu merupakan rintangan terakhir di depan benda keramat yang utama dari kelompok penghuni uma.

Setelah jaraik digantung, dipasang tengkorak beruk bokkoi.Pemasangan jimat jaraik ini dimaksudkan untuk penolak bala dilengkapi dengan unsur yang positif, yang menarik segala sesuatu yang baik; ini serupa halnya dengan kebanyakan benda yang mengandung kekuatan magis di

Mentawai. Tengkorak itu dimanterai berturut-turut oleh setiap kepala keluarga, untuk membujuk satwa buruan agar mau datang. Keesokan harinya menyusul suatu acara puliaijat, yang disambung dengan acara menari sepanjang malam. Untuk melengkapi upacara, keesokan harinya penghuni uma sekali lagi berburu. Kini mereka memburu satwa yang mana saja. Dari daging hasil buruan , sebagian disuguhkan sebagai sajian pada jaraik. Dan mulai saat itu sajian selalu diberikan padanya kalau uma mengadakan upacara.

Di Siberut sebelah utara, jimat jaraik juga disebut dengan nama lain, yaitu karebau. Istilah itu dikenal juga dengan penamaan konstruksi balok melintang dari uma.

(Reimar Schefold, Mainan Bagi Roh, Kebudayaan Mentawai, Balai Pustaka, 1991)

ekitar sebulan yang lalu saya ke Siberut Selatan, tepatnya 18 Januari. Dari dermaga saya naik motor ke rumah, sebelum tiba di rumah, di jalan saya disapa seorang bapak.

Namun saya hanya mendengar suaranya, saya berhenti sebentar kemudian celingukan mencari sumber suara tadi.

Eh, ternyata bapak itu tengah duduk di rumahnya yang berbentuk panggung.

Wajahnya hanya muncul sebentar kemudian hilang tertutup sebuah kain yang ditiup angin sepoi pagi itu.

Setelah saya amati sebentar ternyata kain tersebut sebuah bendera partai yang dipancang cukup besar depan rumahnya. Semenit setelah bertegur sapa, kemudian saya menyapukan pandangan sepanjang jalan di Pasakiat, berbagai macam ukuran bendera terpanjang di sepanjang jalan itu, ada warnah me-rah tua, merah muda, kuning, hijau, biru dan lain sebagainya. Ada yang berdempetan malah ada striker yang ditempel di tonggak listrik. Bukan main kusutnyanya pagi ini di kampung saya.

Belum habis kegelian saya melihat bendera tersebut, sorenya saya ke Tiop, pemandangan yang sama juga saya temukan. Malah ada satu rumah terdiri tiga sampai empat stiker ditambah bendera dengan gambar calon legislatif.

Di depan rumah dekat bandar dipancang bendera partai warna merah mudah sementara tepat di depan rumah dipasang bendera warna hijau. Ha.. sejenak teringat lagu anak-anak yang berjudul pelangi-pelangi.

Di sebuah warung saya bertanya kepada seorang Bajak (orang tua), “Pak, kalau benderanya sudah ramai seperti ini trus yang mau dipilih apa?”. Dengan santai Bajak itu menjawab,”di beberapa acara kan ada namanya lelang, siapa penawar tertinggi dialah yang membawa barang tersebut, begitu juga kami. Sia-pa yang mau bayar mahal itu mungkin yang kami pilih,” katanya sambil meng-isap rokok dan menyeruput segelas kopi panas.

“Memang bisa seperti itu, Bajak?” tanya saya, “Iya bisa,” jawabnya. “Caranya bagaimana,” lanjut saya. “Ya lah seberapa besar caleg atau partai mau bayar kepada kami dibanding lainnya maka kami mungkin akan pilih dia,” katanya.

“Kok jawaban Bajak selalu mungkin,” tanya saya kembali, “kemungkinan selalu ada, kalau kami dibayar banyak tentu uang yang kami dapat juga banyak.

Pengalaman saya, beberapa caleg kemudian jadi dewan diantaranya hanya omong besar lalu melupakan kami yang telah memilih mereka sepenuh hati.

Kalau mereka bisa membual, kenapa kami tidak? intinya selalu ada pilihan, dan itu tidak bisa saya sebutkan dalam obrolan kita,” jelasnya.

Saya hanya manggut-manggut kemudian meninggalkan warung itu, dengan lambaian aneka bendera partai. z

Potret

Puailiggoubat NO. 282, 15 - 28 Februari 2014

24

Penantian korban tsunami Mentawai selama tiga tahun akhirnya terobati juga, setelah alat berat diturunkan untuk membersihkan lahan untuk lokasi pembangunan rumah di Pagai Utara dan Selatan. Di wilayah Pagai Utara tinggal daerah KM 16 dan Maguiruk yang sedang di land clearing, sementara di KM 4 sampai 10 sebagian warga sudah menyiapkan material baru, pasir dan semen untuk membangun tapak rumah. Lain halnya di wilayah Pagai Selatan sepanjang jalan poros sudah selesai land clearing bahkan sudah ada tapak rumah yang selesai, meski demikian, masih ada persoalan lahan yang belum selesai seperti di Kinumbuk, pemilik ladang meminta kompensasi atas pengusuran ladang kakao mereka.

Teks: Rus Foto: Rus, April Daerah huntap di Dusun Bulasat, Pagai Selatan

Alat berat masih dioperasikan untuk land clearing lahan di Kilometer 18 Pagai Utara

Kayu yang sudah dipersiapkan masyarakat untuk pembangunan huntap di Kilometer 37, Dusun Purourogat, Desa Malakopa, Pagai Selatan

Huntara Sabeuguggung di KM 10 Pagai Utara dibongkar pindah di KM 14

Lokasi Huntap Dusun Porourogat Desa Malakkopa Pagai Selatan KM37

Batu yang sudah dipersiapkan masyarakat untuk pembangunan huntap di Kilometer 10, Dusun Baru-baru, Desa Betumonga, Pagai Utara

Partogi Sabelau (47) telah siap membangun pondasi rumahnya di Dusun Sabbiret Desa Bulasat, Pagai Selatan

Sawmil bahan bangunan Huntap KM 7 Pagai Utara