283 ok

MENTAWAINEWS

4

15

EKOKER

Tabloid Alternatif Dwimingguan

21

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

1

No

-1 T .2 83 4 ah M un ar X et II 20 14

HARGA ECERAN RP 3000

MENTAWAINEWS

SIRILANGGAI SWASEMBADA BERAS, ROGDOK GAGAL PANEN

MENTAWAI TERDAMPAK ASAP KEBAKARAN HUTAN

MENTAWAI MULAI DILANDA KEKERINGAN

Puailiggoubat NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

Uggla Tak anai sibabara katubuuda sipulalaggai ka Mentawai kateteret araalak loinak ka leleu sai perusahaan, sia ibailiu sipaikbuk - 3

Tak malabbei raalak oinan sipulalaggai ka Mentawai ka teteret legeu, matat oinan reu nia iali 500 meter, PDAM tak pei amoi imemet ikau oinan katubbudda - 5 Alasan sikau Reynold Oktavianto, sipakatai bulagat Alkes ka Mentawai tak rasilok sai akim kalulut bulat aipakatai lek bulagat - 6 Sibakkat mone ka Dusun Kinumbuk, Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan masitiddou silit aalakra monenda kudduat pasigalaiat lalep siorak tsunami - 8

Dari Redaksi

M

inggu-minggu ini, panggung politik di Indonesia dihebohkan dengan rencana mundurnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Menurut pengakuan Risma di sebuah acara bincang televisi, penyebab mundurnya karena tekanan politik. Entah dari internal partainya atau dari pihak luar. Rencana mundurnya Risma ini tidak didukung sejumlah elemen masyarakat yang memuji Risma, mereka bahkan membuat gerakan save Risma.

Kehebohan publik atas rencana mundurnya Risma ini karena ini diluar kebiasaan perilaku pejabat di Indonesia.

Jangankan mundur karena kinerjanya tidak beres, mundur karena tersangkut korupsi saja kebanyakan mereka tidak sudi kecuali sudah divonis hukuman penjara.

Padahal kalau di luar negeri, para

Pasigalaiat uman SMPN 1 Siberut Utara sibau rariu-riu akek rura nene ka kudduatnia ka polak sibau, bulagat nia arateuakeat sai DPRD Kabu-paten Kepulauan Mentawai - 18 Pasigalaiat puberakat ka Mentawai lulunia iate bulek imatarek kat ka pulaggaijat samba bui sarat rakaroni baga berak sibara ka Padang - 21 COVER DEPAN: 1 FOTO: SYAFRIL 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Rinto Robertus (Saibi) Supri Lindra (Sikakap) Ferdinand Salamanang (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Legend Satoinong (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Tower di Saibi Yth.Bpk Bupati Kepulauan Mentawai. Nama saya Harmelius.

Alamat di Saibi Samukop. Kapan tower di Saibi itu bisa kami fungsikan, Pak? Kami di Saibi sangat membutuhkn komunikasi.

Jadi, kami ingin tower secepatnya diaktifkan. Atas prhatiannya saya ucapkan terimakasih. +6281371194519

2

Mundur pejabat yang pekerjaannya dinilai gagal akan segera mengundurkan diri. Baru-baru ini terbetik berita Komisioner Australian Election Comission (semacam KPU Australia) Ed Killestyn mengundurkan diri karena hilangnya 1.300 kotak suara.

Di negeri ini, tidak banyak yang seperti itu. Yang paling diingat masyarakat mundurnya Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng saat ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi proyek Hambalang.

Lalu permintaan mundur Direktur Umum PLN Nur Pamudji kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan karena merasa lima staf PLN telah dikriminalisasi oleh Kejaksaan Agung.

Dua pejabat BUMN yang disebut-sebut pernah minta mundur juga adalah Dirut PT. Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dan Dirut PT.Dirgantara Indonesia Budi Santoso.

Namun belakangan permintaan mundur itu

tidak diluluskan Dahlan Iskan.

Nun jauh di Mentawai, jalan mundur pernah diambil Kepala Dinas Pendidikan Syaiful Jannah pada 2013 karena merasa tidak sanggup menyelesaikan persoalan di dinasnya. Ia mengajukan pengunduran setelah didemo sejumlah mahasiswa terkait pemberian beasiswa. Namun tidak begitu dengan para pejabat lainnya di Mentawai.

Mundur juga tidak ada dalam kamus para politisi. Meskipun kinerja mereka di parlemen banyak dipertanyakan, mereka tidak mau pensiun menjadi wakil rakyat.

Setelah masa jabatan lima tahunnya habis, mereka kembali mencalonkan diri.

Jika di partai lama tidak bisa, mereka akan mencari rumah baru. Lalu muncul para oportunis politik, para petualang yang tidak tahu apa yang menjadi ideologi partainya.

3

Puailiggoubat NO. 283, 1 - 14 Maret 2014 FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Selama ini masyarakat Mentawai hanya menjadi penonton di antara perusahaan-perusahaan pengekploitasi hutan di daerahnya Bambang Sagurung

S

ebagai daerah kepulauan dengan empat pulau besar, hutan Mentawai telah

dikapling-kapling beragam kepentingan.

Mulai HPH, IPK, hutan produksi maupun hutan lindung. Berdasarkan SK. 35/Menhut, II/2013, luasan kawasan Suaka Alam 183.378,87 Ha, Hutan Lindung (HL) 7.670,73 Ha, Hutan Produksi (HP) 246.011,41 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) 54.856,28 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) 109.217,71 Ha. Selain itu, di pulau Siberut terdapat kawasan Taman Nasional Siberut seluas 190.500 Ha yang posisinya membelah dua pulau Siberut secara memanjang. Selain terdapat TNS, juga terdapat izin lokasi HPH PT.Salaki Summa Sejahtera seluas 47.605 yang berada di kawasan Hutan Produksi (HP) yang saat ini masih sedang beroperasi di lapangan.

Plt. Kepala Dinas Kehutanan Mentawai, Tasliatul Fuaddi pada acara Seminar dan Lokakarya Menemukan Model dan Kerangka Implementasi Pengelolaan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Mentawai di Aula Bappeda Mentawai, 17 Februari lalu mengatakan, banyak izin lahan di Mentawai yang menggantung saat ini di Kementerian Kehutanan.

Beberapa izin lahan yang masih menggantung yang tidak jelas kelanjutannya diantaranya HPH PT. Global Green yang ada di Pulau Siberut dengan luas 79.795 Ha yang berada di kawasan Hutan Produksi. Selain itu ada izin lahan PT. Mentawai Golden Plantation Pratama seluas 19.500 Ha di Pulau Siberut untuk perkebunan Kelapa Sawit. Izin lahan tersebut terdapat di Hutan Produksi Konversi (HPK).

Tak hanya itu, izin lahan untuk PT. Siberut Golden Plantation Pratama seluas 20.000 Ha di Hutan Produksi Konversi yang juga rencananya untuk perkebunan kelapa sawit masih belum jelas tindak lanjutnya.

“Izin habis, status tidak jelas sampai sekarang apakah masih dilanjutkan atau tidak. Terkait dengan hal ini kewenangan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Mentawai untuk menindaklanjuti kejelasan status lahanlahan tersebut,” jelasnya.

Selain di pulau Siberut, di pulau Sipora juga terdapat lahan yang statusnya tidak jelas. Seperti halnya izin lokasi PT. Bhara Union Lestari yang

BEREBUT HUTAN DI MENTAWAI terdapat di kawasan Hutan Produksi seluas 33.300 Ha, menurut Tasliatul Fuaddi, belum mendapat perpanjangan izin sejak 2001.

“Kita tidak tahu apakah statusnya sudah dicabut atau tidak. Kita Dinas Kehutanan Mentawai dua kali melayangkan surat untuk meminta kejelasan status lahan ke Kementerian Kehutanan namun tidak ada balasan,” katanya.

Status izin lahan di Kecamatan Pagai

Utara dan Selatan demikian juga. Sebut saja PT. Minas Pagai Lumber dengan luas kawasan 78.000 Ha yang berada di kawasan Hutan Produksi yang sudah diperpanjang izinnya tahun lalu hingga sekarang belum terlihat tindaklanjut akan aksi di lapangan.

“Sebagian besar hutan Mentawai telah dibebani izin, baik izinnya masih sedang melakukan aksi lapangan maupun izinnya yang sedang berproses dan menggantung di Kementerian

Kehutanan,” katanya.

Dikatakan Tasliatul Fuaddi, Kawasan hutan yang belum dibebani izin atau peruntukan diantaranya Hutan Lindung (HL) seluas 7.670 Ha yang terletak di Daratan Pagai Utara, Pagai Selatan, Pulau Sipora dan Hutan Lindung Magrove di Pulau Siberut.

Hutan Produksi (HP) yaitu 22.000 Ha yang terpencar pada pulau-pulau, sedangkan Kawasan Suaka Alam (KSA) 7.000 Ha di Desa Maileppet

Peruntukan/Izin Kawasan Hutan Mentawai per Desember 2013 PERUSAHAAN PT.Salaki Summa Sejahtera PT.Minas Pagai Lumber PT.Hutani Bhara Union Lestari PT.Golden Green PT.Mentawai Golden Platantion Pratama PT.Siberut Golden Platantion Pratama Penempatan Korban Gempa dan Tsunami

Keterangan: *Eksploitasi sedang berjalan

LUAS 47.605 Ha 78.000 Ha 33.300 Ha 79.795 Ha 19.500 Ha 20.000 Ha 6.975 Ha

STATUS HP HP HP HP HPK HPK HP

KETERANGAN HPH/IUPHHK-HA * HPH/IUPHHK-HA ** HPH/IUPHHK-HA HPH/IUPHHK-RE Perkebunan Sawit Perkebunan Sawit Tukar menukar Kawasan.

**Izin baru keluar

Luas Kawasan Hutan Kepulauan Mentawai Berdasarkan SK.35/Menhut-II/2013 KAWASAN KSA (Kawasan Suaka Alam) HL (Hutan Lindung) HP (Hutan Produksi) HPK (Hutan Produksi Konversi)

LUAS 183.378,87 Ha 7.670,73 Ha 246.011,41 Ha 54.856,28 Ha.

Kawasan Hutan Yang Belum Dibebani Izin KAWASAN

LUAS

Hutan Lindung

7.670 Ha

Hutan Produksi

22.000 Ha

Kawasan Suaka Alam

7.000 Ha

LOKASI Hutan lindung daratan di Pagai Utara dan Hutan Lindung Magrove di Pulau Siberut Terpencar pada beberapa pulau-pulau Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan dan Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan.

Diolah dari data Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kecamatan Siberut Selatan dan Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan.

Menurut Fuadi, kawasan hutan yang sudah dibebani izin yang statusnya masih menggantung di Kementerian Kehutanan, masyarakat dapat melayangkan surat penolakan perpanjangan untuk peruntukan lain, seperti halnya untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakatan (PHBM) dengan skemaskema pengelolaan hutan.

Suyatna, Kepala Sub Bagian Pengukuran Badan Pertanahan Nasional Mentawai mengatakan, terkait dengan izin-izin lahan yang menggantung itu menjadi kewenangan Kementerian.

Hanya saja ada beberapa izin lahan yang rekomendasinya menunggu dari Bupati Mentawai, seperti halnya perpanjangan izin lahan untuk PT. Rajawali Anugrah Sakti dan PT. Swastisidi Amagra untuk perkebunan kelapa sawit.

Dikatakan Suyatna, terkait dengan izin lahan tidak lepas dari peran satu instansi atau dinas saja, tapi saling berkaitan. Seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Badan Pertanahan.

“Semuanya saling berkaitan,” katanya.

Penguasaan hutan di Mentawai sejarahnya cukup panjang, dimulai sejak tahun 1969 melalui PT Cahaya Pharmin Siberut dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan seluas 35.000 hektar. Lalu pengusahaan hutan di Siberut berlanjut hingga 2008 dengan 13 perusahaan HPH maupun IPK. Selain itu terdapat juga HPH Minas Pagai Lumber di Pagai Utara dan Selatan serta Bhara Union Lestari di Sipora.

Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai Roberta Sarogdok mengatakan, selama ini masyarakat Mentawai yang berada di dalam kawasan hutan dan di sekitar kawasan hutan terabaikan kesejahteraannya padahal secara turun temurun, hutan tersebut merupakan hutan milik suku mereka dimana para anggota suku bergantung kehidupan.

“Penguasaan hutan oleh negara melalui perusahaan telah mengenyampingkan hak-hak masyarakat yang secara turun temurun merupakan pemilik lahan tersebut, akibatnya selama ini mereka menjadi masyarakat yang marjinal, kekayaan hutannya dieksploitasi tanpa mereka mendapatkan manfaat yang berkelanjutan,” kata Roberta pada acara seminar tersebut, 17 Februari.

Ditambahkan Roberta, selama ini masyarakat Mentawai yang berada di dalam kawasan hutan dan di sekitar kawasan hutan terabaikan kesejahteraannya, sementara masyarakat Mentawai secara turun temurun mengklaim kalau hutan Mentawai adalah hutan ulayat mereka. “Oleh pihak pemerintah mengatakan hutan di Mentawai itu adalah milik negara sehingga masyarakat Mentawai hanya dijadikan sebagai penonton,” katanya. (o)

SAJIANUTAMA

Puailiggoubat

NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

4

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Ada empat desa yang akan menjadi percontohan skema Hutan Desa di Mentawai yakni Desa Bosua, Saureinu, Beriulou, Goiso Oinan. Keempatnya berada di Sipora dengan pengelolaan dilakukan Badan Usaha Milik Desa.

DISKUSI Fasilitator Kelompok, Khalid Saifullah memfasilitasi peserta diskusi untuk menemukan model dan kerangka implementasi pengelolaan hutan bergi kesejahteraan masyarakat

Bambang Sagurung

K

eputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/ 2012 tentang pengakuan

konstitusionalitas hutan adat disambut baik masyarakat Mentawai khususnya yang terlingkup dalam komunitas masyarakat adat.

Dengan keputusan MK ini hutan adat yang sebelumnya menjadi bagian hutan negara diakui sebagai wilayah hukum masyarakat adat dan dapat dikelola untuk masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

Peluang tersebut ditangkap Dinas Kehutanan Sumatra Barat dengan mencanangkan 20.000 Ha hutan untuk program pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Demikian dikatakan Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Sumatra Barat, Yonefis dalam Seminar dan Lokakarya Menemukan Model dan Kerangka Implementasi Pengelolan Hutan Bagi Kesejahteraan Masyarakat Mentawai, yang diselenggarakan Yayasan Citra Mandiri Mentawai bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Mentawai di Aula Bappeda Mentawai, 17-18 Februari lalu.

Menurut Yonefis, ini saatnya masyarakat dijadikan terdepan dalam pengelolaan hutan yang menguntungkan mereka. “Masyarakat harus diuntungkan dalam pengelolaan hutan dan mereka yang mengambil peran utama itu,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Yonefis, dari tiga skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang ada, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa/Hutan Nagari yang ada di Sumatera Barat, tiga daerah telah memiliki HTR, tiga daerah memiliki HKm dan tiga lainnya berbentuk hutan nagari.

“Saat ini terdapat empat usulan hutan nagari dan empat usulan HKm,” kata Yonefis.

Sementara Plt. Kepala Dinas Kehutanan Mentawai Tasliatul Fuaddi yang ikut menjadi narasumber acara tersebut mengatakan, total kawasan hutan Mentawai untuk Kawasan Suaka Alam (KSA) 183.378,87 Ha, Hutan Lindung (HL) 7.670,73 Ha, Hutan Produksi (HP) 246.011,41 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) 54.856,28 Ha, Areal

Penggunaan Lain (APL) 109.217,71 Ha. Lebih lanjut dikatakan Fuaddi, kawasan hutan yang belum dibebani izin atau peruntukan diantaranya Hutan Lindung (HL) 7.670 Ha yang terletak di Hutan Lindung Daratan di Pagai Utara, Pagai Selatan, Pulau Sipora dan Hutan Lindung Magrove di Pulau Siberut. Hutan Produksi (HP) yaitu 22.000 yang terpencar pada pulaupulau, sedangkan kawasan Suaka Alam (KSA) 7.000 Ha di Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan dan Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan.

Tantangan yang dihadapi dalam skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM), menurut Fuaddi kurangnya pemahaman masyarakat tentang PHBM, kurangnya sumber daya manusia di Dinas Kehutanan sementara cakupan hutan Mentawai lebih kurang 491.000 Ha. Tak hanya itu saja, pengembangan pola PHBM harus pada kawasan hutan yang tidak dibebani izin, sementara pada umumnya hutan di Mentawai telah dibebani izin, baik untuk HPH, Perkebunan Kelapa Sawit dan izin-izin lahan lainnya yang sedang jalan maupun yang sedang menggantung. “Hutan Mentawai luas, namun mencari daerah yang belum dibebani izin itu sangat sulit apalagi terpencar-pencar,” katanya.

Yang dilematisnya lagi, kawasan hutan di Mentawai oleh Kementerian Kehutanan dalam penunjukan kawasan hanya bersifat penunjukan. “Tidak ada ditemukan tapal batas dilapangan yang dapat dijadikan batas fungsi kawasan hutan. Kecuali batas persekutuan antara pemilik izin HPH,” jelasnya.

Sementara narasumber lain, Kortanius Sabeleake’ dalam pemaparan materinya mengatakan, dari dulu masyarakat Mentawai telah memiliki

pola kearifan lokal dalam mengelola hutan Mentawai, hanya saja pola kearifan lokal yang ada itu dirusak dengan peraturan-peraturan pemerintah yang ada, yang keuntungannya hanya untuk sekelompok atau segelintir orang saja.

“Masyarakat Mentawai itu hidupnya dari hutan dan dapat mengelola dan memanfaatkan hutan mereka memiliki kearifan tersendiri. Tidak dengan pengrusakan hutan menggunakan mesin atau hal-hal modern lainnya. Sekarang apa yang terjadi dengan hutan Mentawai,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Korta, dengan adanya skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat nantinya dapat memberikan kontribusi atau kewenangan bagi masyarakat dalam mengelola hutan masyarakat yang ada.

“Kearifan lokal dan mengutakan masyarakat dalam pengelolaan hutan agar mereka sejahtra itu yang kita harapkan,” katanya.

Hutan Desa Dalam rekomendasi hasil rumusan bersama peserta seminar dan lokakarya yang dibuka secara resmi Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet ini, diputuskan skema Hutan Desa dalam kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Mentawai. Ada empat desa yang akan menjadi percontohan yakni Desa Bosua, Saureinu, Beriulou, Goiso Oinan. Keempatnya berada di Sipora dengan pengelolaan dilakukan Badan Usaha Milik Desa.

Rifai Lubis, Kordinator Divisi Hukum dan Kebijakan YCMM yang juga menjadi narasumber mengatakan, Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola desa, dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Dasar hukum dari skema

Hutan Desa atau Hutan Nagari ini yaitu Permenhut No.49/Menhut-II/2008.

Untuk kawasan hutan desa berdasarkan Permenhut No.40/Menhut-II/ 2008 yaitu Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP) dengan syarat belum dibebani izin. Jangka waktu pengelolaan Hutan Desa atau Hutan Nagari ini yaitu 35 Tahun dan dapat diperpanjang. “ Izin pengelolaan hutan desa dari Kementerian kehutanan berdasarkan rekomendasi bupati atau walikota,” kata Rifai.

Tahapan proses implementasi Hutan Desa nantinya yang akan dilakukan diantaranya sosialisasi ke tingkat desa sasaran skema Hutan Desa tentang rencana skema Hutan Desa. Tujuannya agar masyarakat memahami apa itu Hutan Desa.

Selain itu, juga dilakukan pembentukan lembaga atau Badan Usaha milik Desa sebagai lembaga pengelola Hutan Desa melalui peraturan desa. Tahapan berikutnya yang akan dilakukan yaitu pemetaan wilayah administrasi desa yang mana pemetaan areal yang diusulkan untuk hutan desa dimana dapat diketahui luas wilayah hutan produksi yang akan diusulkan untuk hutan desa.

“Setelah ada pemetaan wilayah administrasi yang diusulkan untuk hutan desa, dilakukan identifikasi suku-suku pemilik lahan yang masuk dalam wilayah usulan hutan desa,” tambah Rifai.

Lebih lanjut dikatakan Rifai, tahapan berikutnya yaitu membuat surat permohonan dari desa oleh kepala desa kepada bupati untuk usulan wilayah hutan desa. Tahapan terakhir yaitu membuat surat permohonan kepada bupati untuk tidak memperpanjang izin PT. Bhara Union Lestari. Surat penolakan ini ditargetkan

masuk ke meja bupati tanggal 28 Februari.

Menanggapi keputusan soal surat penolakan perpanjangan izin PT.Bhara Union Lestari serta sosialisasi skema Hutan Desa, dikatakan Camat Sipora Selatan, Hiram akan dilakukan dalam acara musrenbangda (Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah) tingkat kecamatan. “Ini harus dilakukan cepat di tengah masyarakat. Kesempatan yang ada hanya pada musrenbangda di tingkat kecamatan,” katanya.

Sedangkan tahapan tentang perda pengelola Hutan Desa yang akan dilakukan diantaranya pembentukan tim riset untuk meneliti satuan-satuan suku, kelembagaan dan wilayah suku.

Tim ini direncanakan terbentuk pada bulan Maret.

Langkah selanjutnya yaitu penelitian lapangan dan penulisan laporan penelitian yang direncanakan pada April hingga Mei. Untuk penyusunan naskah akademik, rancangan peraturan daerah direncanakan pada Juni mendatang. Sedangkan penyusunan rancangan perda direncanakan pada Juli mendatang. Sementara rancangan final tim untuk diserahkan kepada Bupati direncanakan pada Agustus dan pembahasan rancangan final tim di DPRD Mentawai tergantung dari agenda DPRD Mentawai itu sendiri.

Tasliatul Fuaddi dalam acara penutupan seminar dan lokakarya mengatakan untuk sosialisasi skema Hutan Desa, pihak Dinas Kehutanan Mentawai siap melakukannya dan anggarannya tersedia. “Sedangkan untuk membuat surat ke Kementerian Kehutanan terkait dengan pencadangan hutan desa menjadi tanggungjawab Dinas Kehutanan,” tambahnya. (o)

5

Puailiggoubat NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

Pemkab Mentawai Bantu Korban Sinabung Rp200 Juta TUAPEIJAT - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai membantu para korban pengungsi akibat meletusnya Gunung Sinabung, Sumatera Utara senilai Rp200 juta, ini dikatakan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet pada Puailiggoubat, Senin 17 Februari lalu.

Usai membuka acara seminar dan lokakarya Menemukan Model dan Kerangka Implementasi Pengelolaan Hutan bagi Kesejahteraan Masyarakat Mentawai di aula Bappeda Mentawai. “Kita ikut prihatin atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” katanya.

Bantuan yang diberikan pemerintah Mentawai dalam bentuk uang tunai tersebut sebanyak Rp200 juta yang langsung diserahkan Yudas Sabaggalet pada korban letusan gunung Sinabung, 15 Februari lalu.

“Bantuan tersebut dianggarkan dalam APBD Mentawai 2014. Dan itu sudah disetujui oleh DPRD Mentawai,” jelasnya.

Ditambahkan Yudas, pihak pemerintah Mentawai kini sedang memikirkan korban bencana Gunung Kelud. “Korban Gunung Kelud lagi yang menjadi pikiran kita, karena Mentawai ikut menjadi bagian dari masyarakat korban letusan gunung Kelud dan Sunabung,” katanya. (bs/r)

Masa Jabatan Kades Maileppet Berakhir MAILEPPET- Masa jabatan Kepala Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Idris Siregar berakhir. Pada 14 Februari lalu aparatur desa dan Badan Perumusyawaratan Desa menggelar rapat untuk pemilihan pejabat sementara (Pjs) di kantor Desa Mailleppet.

Berdasarkan hasil rapat kepala desa dan BPD, kepala desa Maileppet digantikan sementara oleh Nikman yang sebelumnya menjabat kepala dusun Teitei Sinabak, sedangkan jabatan kepala dusun digantikan oleh Anjelo Satoko.

Selain itu, dalam rapat tersebut ada penambahan aparatur desa sebanyak tiga orang yakni bagian kebersihan, kepala urusan (kaur) keuangan dan kepemerintahan, sementara itu untuk Kaur Pembangunan Jeremias dan Tertius akan habis jabatannya April mendatang.

Kepala Desa Maileppet yang telah diganti, Idris Siregar berharap supaya kepala desa sementara melanjutkan apa yang sudah ada. “Yang jelas saya hanya berharap, supaya kepala desa sementara melanjutkan apa yang menjadi misi kami selama ini dan semua tertata rapi,” katanya.

Jabatan kepala desa sementara ini akan berakhir tahun 2015 yaitu saat pemilihan kepala desa. Idris Siregar sendiri berencana mencalonkan diri kembali. (bbr/r)

Mentawai Mulai Dilanda Kekeringan Warga Mentawai harus berjalan 500 meter mencari air bersih, PDAM yang diharapkan tak bisa memenuhi kebutuhan air bersih

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Tim Redaksi

H

ujan yang tidak turun sejak awal Februari lalu menyebabkan sejumlah daerah di

Kabupaten Kepulauan Mentawai dilanda kekeringan, warga kesulitan mencari air bersih untuk mandi dan konsumsi.

Di Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan, warga terpaksa menggunakan air kolam untuk mencuci piring, sementara untuk air minum masyarakat harus menunggu air PDAM yang hanya hidup tiap 23 hari, beberapa warga terpaksa menggunakan air sumur.

“Jika ini terus berlangsung kemungkinan besar masyarakat harus mengambil air kali yang terletak di dusun Siritengah itupun kalau tidak kering,” kata Jovhu (46) warga Dusun Simaonai Baga, Desa Maileppet, Puailiggoubat, Jumat, 21 Februari lalu.

Meski menjadi sumber air bersih warga, sungai di Siritengah kinipun sudah tercemar. “Air minum kami tidak lagi kami ambil dari sungai karena ada masyarakat yang membuang kotorannya di kali,” kata Lindawati

BERDEBU - Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet (depan) dibonceng dengan sepeda motor saat melintasi jalan Pokai - Sikabaluan yang berdebu beberapa waktu lalu. Selain membuat berdebu, musim kemaran yang terjadi di Mentawai sejak Februari lalu juga mengakibatkan warga kesulitan memperoleh air bersih Seppungan (20), warga Dusun Siritengah.

Hal sama juga dikatakan Ani Seppungan (22), sebenarnya air sungai tersebut tidak layak digunakan untuk air minum karena banyaknya kotoran akan tetapi karena musim kemarau, masyarakat terpaksa mengambil ke hulu kira-kira setengah kilometer jauhnya.” tambahnya.

Sementara di Sikabaluan Siberut Utara, masyarakat yang mengalami kekeringan mengantre air dari beberapa sumur galian yang dibuat masyarakat dan pemilik rumah diantaranya di jalan Simatumu dan Tamairang, tempat pengungsian masyarakat saat gempa.

“Dimana bisa dapat air bersih kita harus kesana, kadang harus

menunggu berjam-jam baru dapat satu hingga tiga ember,” kata Elisabet (45), warga Sikabaluan. Tak jarang mereka terpaksa mengambil malam hari atau pagi subuh untuk menghindari antrean.

Selama ini Sikabaluan belum memiliki PDAM. Sementara bak penampungan air bersih yang dibangun pemerintah hanya untuk penampungan air hujan. Bila hujan tidak turun maka air di dalam bak penampungan tidak akan tersedia.

Di Kecamatan Sikakap, para korban tsunami juga mengalami hal yang sama. Warga Dusun Bulakmonga Desa Taikako harus menggunakan air kolam berwarna coklat yang terdapat di dusunnya untuk dijadikan tempat mandi, mencuci

pakaian. Sementara untuk air minum harus berjalan ke sungai yang jaraknya mencapai 500 meter dari perkampungan.

Begitu juga dengan warga Dusun Muntei, Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara yang berjumlah 70 kepala keluarga setiap hari sudah antre di sumber air yang jaraknya dari kampung 400 meter.

Di tempat itu terdapat mata air yang dibendung menggunakan tanah liat lalu diberi pipa panjang satu meter untuk mengalir-

kan ke penampungan menggunakan ember dan jeriken.

Di Dusun Muntei, dan Dusun Baru-baru, Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara, akibat musim kemarau ini lokasi huntap banyak yang retak-retak.

Kepala Dusun Baru-baru, Serim Saleleubaja, mengatakan sudah satu bulan ini cuaca selalu panas, selama itu pula masyarakat susah mendapatkan air bersih. “Untuk mandi saja masyarakat terpaksa harus pergi ke sungai yang jaraknya lumayan jauh, sekitar 500 meter dari kampung, jeriken yang dibawa langsung diisi dengan air yang akan dibawa pulang untuk dijadikan air minum,” ujarnya kepada Puailiggoubat, Senin, 17 Februari lalu. (bbr/bs/spr/r)

Terkurung Dua Minggu, Warga Siberut Diantar KM. Sabuk Nusantara TUAPEIJAT-Setelah terkurung dua minggu di Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara sejak awal Februari, akhirnya warga pulau Siberut yang

terdiri dari Kecamatan Siberut Selatan, Siberut Barat Daya, Siberut Tengah, Siberut Utara dan Siberut Barat diantar dengan KM.

KM SABUK NUSANTARA - calon penumpang dari Tuapeijat menuju Siberut yang diantar dengan KM.Sabuk Nusantara 37

Sabuk Nusantara 37 pada Rabu, 19 Februari lalu.

Krisman Hulu, staf Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mentawai mengatakan pihak pemerintah melalui Dinas Perhubungan mencari jalan keluar agar penumpang tujuan Siberut dapat berangkat pada hari itu dengan menggunakan kapal lain.

“Kebetulan ada kapal baru, pihak dinas meminta bantuan untuk mengantarkan penumpang.

Kasihan mereka karena sudah lama di Tuapeijat dan bolak-balik di pelabuhan mencari tumpangan,” katanya saat membantu penumpang di pelabuhan Tuapeijat menjelang berangkat dengan KM. Sabuk Nusantara 37 pada Puailig-goubat, Rabu 19

Februari lalu.

Menurut informasi dari beberapa ABK KM. Sabuk Nusantara 37, kapal perintis milik Departemen Perhubungan ini akan ikut membantu melayani pelayaran pulau-pulau Mentawai selain dari pelayaran di Bengkulu dan Padang. “Kita masih menunggu informasi dari pihak pemerintah Mentawai terkait dengan rute dan jadwal,” kata salah seorang ABK. Pada perjalanan perdana KM. Sabuk Nusantara 37, penumpang dari Tuapeijat menuju pelabuhan Maileppet Kecamatan Siberut Selatan dikenakan ongkos Rp10 ribu per orang, sementara dari Tuapeijat ke pelabuhan Pokai Kecamatan Siberut Utara dikenakan ongkos Rp15 ribu per orang. Total penumpang sekitar 50-an orang. (bs/r)

MENTAWAINEWS Jembatan Hanyut Warga Saumanganya Pakai Rakit SIKAKAP - Banjir yang melanda Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara, pada November 2013 menghanyutkan jembatan kayu sepanjang 30 meter dan lebar 1 meter yang menghubungkan Saumanganya dan Matobe Kecamatan Sikakap, akibatnya jalur penghubung utama tersebut sempat terputus.

Untuk mengatasi kendala tersebut, warga membuat rakit untuk menyeberangi sungai Saumanganyak selebar 25 meter agar mobilitas penduduk lancar. Tarif jasa penyeberangan 1unit sepeda motor Rp10 ribu, dari hasil tersebut disisihkan 10 persen yang diperuntukkan memperbaiki jembatan yang rusak.

Markuat (45), salah seorang warga Saumanganyak mengatakan, tarif tersebut merupakan kesepakatan semua penduduk “Uang dari 10 persen tersebut digunakan membeli makanan, minuman, dan minyak mesin waktu memperbaiki embatan,” katanya, Kamis 6 Februari.

Kepala Dusun Saumanganyak Tengah Portanius mengatakan, sepanjang 2013 sudah lima kali jembatan penyeberangan tersebut dirusak banjir, sebanyak itu juga masyarakat bergotong royong memperbaikinya. Dari Pantauan Puailiggoubat Senin, 10 Februari, jembatan yang rusak telah digunakan kembali oleh warga. (spr/g)

Kebakaran Hanguskan Satu Rumah Warga Matobe SIKAKAP - Satu unit rumah milik Amir (32) warga Dusun Keleuk Desa Matobe Kecamatan Sikakap hangus dilalap api, Selasa, 11 Februari lalu.

Kepala Dusun Keleuk Fitalis mengatakan, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 WIB. Saat itu Amir dan istrinya Agnes beserta dua orang anaknya tengah menonton di rumah tetangga yang berjarak 70 meter dari rumahnya.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut berusaha memadamkan, namun api cepat membesar karena rumah terbuat dari kayu berbentuk panggung berukuran 7X9 meter membesar dalam 15 menit membuat warga tak bisa berbuat banyak.

Mereka hanya bisa menyelamatkan isi rumah yang bisa diraih.

“Agar tak menjalar ke rumah yang lain, pemadaman terus dilakukan, api baru dapat dipadamkan pada pukul 21.00 WIB, saat ini Amir beserta keluarganya menumpang di rumah tetangga,” katanya, Senin, 17 Februari.

Untuk meringankan beban Amir, kata Risma (34), warga Dusun Keleuk, masyarakat dari dua dusun yakni Keleuk dan Sarere yang berjumlah 83 kepala keluarga menyumbang Rp10 ribu per kk ditambah bantuan dari umat Gereja Katolik.

Kepala Desa Matobe Justianus menyebutkan, kronologis kebakaran rumah Amir telah mereka catat dan laporkan kepada Camat Sikakap Happy Nurdiana untuk diteruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mendapatkan bantuan. (leo/g)

Puailiggoubat

NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

6

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Alkes Mentawai FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Hakim memerintahkan agar pemeriksaan pidana Reynold Oktavianto dilanjutkan.

Patrisius Sanene

P

engajuan eksepsi (pembelaan) terdakwa dugaan kasus korupsi dana alat dasar

kesehatan Mentawai, Reynold Oktavianto (32) terhadap dakwaan jaksa yang dibacakan pada Rabu, 12 Februari lalu ditolak tegas majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang karena menilai terdakwa terbukti telah melakukan korupsi pada sidang, 25 Februari lalu.

Ketua Majelis Hakim Asmar dalam putusan sela majelis hakim atas eksepsi terdakwa berpendapat, mengingat pasal 143 dan 156 KUHAP dan peraturan lain yang dikaitkan dalam perkara ini, majelis hakim menolak eksepsi keberatan dari terdakwa, memerintahkan agar pemeriksaan pidana Reynold Oktavianto dilanjutkan.

“Eksepsi tidak jelas dan tidak lengkap dan dakwaan jaksa penuntut umum telah menguraikan secara cermat jelas dan tepat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa Reynold memenuhi unsur pasal yang didakwakan,” kata hakim Asmar membacakan dakwaan.

Menurut Asmar, ditolaknya eksepsi tersebut diperkuat dengan perbuatan terdakwa adanya kerugian

PUTUSAN SELA - Reynold Oktavianto mendengarkan putusan sela dalam sidang di pengadilan Tipikor Padang negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai senilai Rp234 juta dari total anggaran Rp647,5 juta sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumbar Nomor :SR-417/PW03/5/2013 tanggal 29 Agustus 2013.

Sementara dalam eksepsinya, terdakwa meyakini dirinya tidak melakukan perbuatan melawan hukum, hanya tidak melakukan kewajiban pada waktunya sesuai dengan kontrak.

Usai pembacaan putusan sela oleh ketua sidang majelis Hakim Asmar beranggotakan Desmarera dan Muhammad Takdir, terdakwa yang

diberi kesempatan menanggapi putusan sela tersebut tetap keberatan, dan hakim menyarankan jika keberatan. “Silahkan ajukan pembelaan secara tertulis dengan tepat sasaran pada putusan akhir,” kata Asmar.

Sementara itu usai pembacaan putusan sela tersebut, Jaksa Penuntut Umum Imme Kirana yang menangani kasus tersebut dalam persidangan meminta agar sidang ditunda sepekan untuk menghadirkan saksi.

Reynol merupakan pemilik CV. Sinar Kasih Indah, salah satu kontrak-tor dalam pengadaan alat kesehatan dasar puskesmas di

Kabupaten Kepu-lauan Mentawai tahun anggaran 2012. Ia didakwa telah merugikan negara yakni Pemerintah Kabupaten Kepu-lauan Mentawai senilai Rp234 juta dari total anggaran Rp647,5 juta.

Selain Reynold, masih ada beberapa tersangka lain akan disidangkan terkait kasus tersebut yakni Kepala Dinas Kesehatan Mentawai, Warta Siritoitet selaku Pengguna Anggaran, Gideon Sinambela sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Firdaus Ams sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Sidang ketiganya menyusul setelah pemberkasan dari Polda Sumbar. (r)

Empat Ekor Buaya Teror Warga Saumanganya SAUMANGANYA - Empat buaya di muara sungai Saumangaya, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara kabupaten Kepulauan Mentawai meneror warga sejak tahun 2013 lalu Menurut Portanius Syam ( 58 ), warga Saumanganya, buaya itu berasal dari lubuk di hulu sungai, lantaran sering banjir membuat endemik buaya itu rusak dan hanyut ke muara sungai.

“Empat buaya itu sering dilihat masyarakat berjemur di tepi sungai dekat muara, keberadaan buaya cukup membuat resah masyarakat, walaupun belum ada terdengar yang digigit buaya, kalau tidak cepat ditangkap mungkin nanti akan ada yang jadi korban gigitannya,”

jelasnya kepada Puailiggoubat, sabtu, 15 Februari lalu.

Hal senada juga diungkapkan Bertol (52), keberadaan buaya di muara sungai cukup menakutkan sekali buat mereka yang melakukan aktivitas di sungai seperti

memancing waktu malam atau siang hari. “Sebenarnya upaya untuk menangkap buaya sudah diusahakan tapi belum juga tertangkap sampai sekarang,” katanya.

Empat buaya yang hanyut itu

terdiri dari satu ekor berukuran 2 meter, dan 3 ekor anak dengan panjang 50 centimeter, keberadaan empat ekor buaya tersebut sering dilihat oleh warga Saumangaya waktu berjemur di tepi sungai dekat muara pantai Saumangaya. (spr/r)

Kemarau Dimanfaatkan Ibu-Ibu Mencari Lokan di Muntei MUNTEI - Musim kemarau sejak awal Februari di Kecamatan Siberut Selatan dimanfaatkan ibu-ibu dari Dusun Puro (Muara Siberut), Maileppet dan Muntei mencari lokan di sungai Muntei.

Kesempatan itu dimanfaatkan karena air sungai surut

dan tidak keruh sehingga gampang menemukan lokan yang nantinya menjadi lauk pauk, selebihnya dijual.

Ernawati (32), salah seorang ibu di Puro mengatakan, sekali mereka mencari lokan hasil yang mereka dapat 2 karung. Karena hasil yang banyak,

kegiatan ini tidak sering dilakukan.

Sementara Flora, salah satu ibu dari Muntei memanfaatkan lokan tersebut untuk dijual dengan harga Rp5 ribu per kaleng susu. “Hasilnya lumayan, setiap hari dapat Rp30-50 ribu,” katanya, Selasa, 18 Februari. (bbr/g)

7 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

Tahun ini akan dibangun jalan Sirilanggai-Terekan Hulu dan melanjutkan jalan Pokai-Sikabaluan serta membuat jembatan Gogoinan

Anggaran Proyek Jalan dan Jembatan di Siberut Utara Rp10,5 Miliar FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

K

etua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko menegaskan jalan Sirilanggai-Terekanhulu Desa

Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai akan dibangun tahun ini melalui program P2D Mandiri sebanyak 30 paket atau sekitar Rp1,5 miliar, dan kelanjutan pembangunan jalan Pokai- Sikabaluan dan jembatan Gogoinan senilai Rp 9 miliar, hal ini dikatakannya pada Puailiggoubat, Sabtu 22 Februari lalu.

“Kalau kita menunggu Dinas Pekerjaan Umum tidak akan terbangun jalan ini dan akses masyarakat masih akan sulit. Makanya kita bangun dengan P2D Mandiri,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Hendri Dori, pembangunan jalan Sirilanggai-Terekan Hulu sudah ditegaskan kepada Camat Siberut Utara, Sandra Oktavia untuk tidak lagi merombak anggaran yang sudah diprioritaskan ke sana.

“Pembangunan jalan SirilanggaiTerekan Hulu ini sebenarnya dijanjikan pada 2012 untuk dilaksanakan pada 2013 lalu, namun karena masih banyak

JALAN - Pembangunan Jalan Sirilanggai-Pokai Kecamatan Siberut Utara tidak dianggarkan dalam APBD Mentawai 2014 pembangunan jalan yang diprioritaskan di Kecamatan Siberut Utara maka pembangunannya ditunda dulu. Namun tahun ini harus dilaksanakan,” katanya.

Jalan yang dibangun, selain untuk

akses masyarakat Sirilanggai-Terekan Hulu juga nantinya secara langsung akan menjadi jalan pertanian menuju sawah agar masyarakat Sirilanggai yang pergi ke sawah bisa terbantu. “Khusus

anggaran pertanian akan kita anggarkan pada 2015 mendatang, namun kalau memungkinkan pada APBD perubahan kita akan coba,” katanya.

Dikatakan Hendri lagi, dipacunya

pembangunan jalan agar akses masyarakat semakin gampang dan ekonomi masyarakat semakin meningkat.

Dicontohkan Hendri, sebelumnya tidak terpikirkan bagaimana pisangpisang masyarakat atau hasil-hasil hutan lainnya dijemput langsung oleh penampung karena adanya jalan sehingga ekonomi masyarakat mulai membaik.

“Kita tidak terpikirkan sebelumnya kalau motor masyarakat seramai ini yang bisa dibeli, tapi dengan adanya jalan masyarakat semakin berpacu meningkatkan ekonomi,” katanya.

Sementara Jalan Pokai-Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara yang menjadi jalan utama kecamatan akan kembali dilanjutkan pembangunannya tahun ini karena jalan yang dibangun tahun lalu masih sampai di jembatan Gogoinan atau sepanjang 5 km, kini dilanjutkan hingga dermaga.

“Total jembatan dan jalan anggarannya Rp9 miliar. Kita berharap dengan anggaran jalan dan jembatan ini dapat memperlancar akses masyarakat di kecamatan dan pelabuhan,” jelasnya.

Selain pembangunan jalan dan jembatan Pokai-Sikabaluan, ikut dibangun tahun ini juga jembatan di Sirilanggai Desa Malancan, yaitu jembatan Sibeuoncun. “Untuk tahun ini jembatan dulu, sementara untuk jalan PokaiSirilanggai belum,” katanya. (r)

Puskesmas Sikabaluan Akan Jadi Puskesmas Plus SIKABALUAN - Status Puskesmas Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara akan ditingkatkan menjadi puskesmas plus dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Siberut Utara. Hal itu dikatakan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dalam peresmian puskesmas baru yang terletak di jalan Sikabaluan-Monganpoula.

“Kita akan naikkan status puskesmas sekarang menjadi puskesmas plus, namun tentunya sebelum itu kita akan lengkapi fasilitas-fasilitas dan tenaga-tenaga kesehatan didalamnya,” katanya pada Jumat, 21 Februari lalu.

Untuk meningkatkan status Puskesmas Sikabaluan menjadi puskesmas plus perlu adanya pembangunan depo farmasi yang menjadi sentral distribusi obat-obat di Pustu (Puskesmas Pembantu), Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yang tersebar di desa dan dusun.

“Tentunya juga ada dokter umum, dokter spesialis, ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya,” tambahnya.

Terkait dengan minimnya dokter di Mentawai, oleh Pemda Mentawai mencoba menyekolahkan putra-putri

Mentawai di bidang kesehatan dan kedokteran agar kedepan kekurangan tenaga kesehatan dan dokter itu dapat tertutupi.

“Kalau tidak kita mulai dari sekarang, maka kita tidak akan bisa-bisa.

Tidak ada yang tidak bisa dilakukan dan kita punya keyakinan akan itu,” katanya memberikan semangat.

Selain ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan, tentunya ketersediaan air bersih harus mendukung, sementara untuk wilayah Sikabaluan, air yang ada kondisinya asin dan juga ada yang tawar namun warnanya seperti air teh. “Ini akan kita cari solusinya ke depan,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Mentawai, Warta Siritoitet mengatakan untuk saat ini di wilayah Puskesmas Sikabaluan telah dibangun 3 pustu dan 7 poskesdes yang terletak di wilayah Desa Sikabaluan, Desa Malancan, Desa Sirilogui, Desa Monganpoula, Desa Sotboyak, Desa Bojakan dan juga Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat.

Marojahan Sitorus, Kepala Puskesmas Sikabaluan sebelumnya pada Puailiggoubat mengatakan untuk

tenaga kesehatan di Puskesmas Sikabaluan telah mencukupi namun yang banyak hanya bidan dan perawat, sementara dokter hanya satu orang yaitu dokter umum PTT. Sedangkan penempatan petugas kesehatan di pustu dan poskesdes di wilayah Puskesmas Sikabaluan telah dilakukan awal Februari lalu.

Saat pembangunan puskemas di jalan Sikabaluan-Monganpoula diatas lahan yang dihibahkan suku Sikaraja seluas 2 hektar itu sempat putus kontrak, pembangunannya pada 2012 lalu dan pembangunannya kembali dilanjutkan pada 2013 dan berhasil dirampungkan.

Warta Siritoitet mengatakan, awalnya sebelum direncanakan pembangunan puskesmas baru, Dinas Kesehatan Mentawai hanya akan melakukan rehab pada bangunan puskesmas lama, namun setelah dilihat kondisi bangunan puskesmas lama biaya yang dibutuhkan hampir sama dengan membangun puskesmas baru. “Tujuan kita membangun puskesmas baru ini agar meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” katanya.

Selain bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet yang hadir dalam acara peresmian puskesmas baru dengan anggaran Rp1,6 miliar yang bersumber dari dana DAK (Dana alokasi Khusus) dan Dana Alokasi Umum (DAU) 2012 dan 2013, juga dihadiri Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori

Satoko, Kepala Dinas Kesehatan, Warta Siritoitet, Kepala Dinas Pendidikan Sermon Sakerebau, Kapolsek Sikabaluan, Iptu.Tuwon, Danlanal Mentawai Baritaku, Kabag Umum sekretariat Mentawai Naslindo Sirait, Kabag Humas Mentawai, Joni Anwar. (bs/r) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

RESMIKAN PUSKESMAS - Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet (tengah ) menggunting pita saat meresmikan puskesmas Sikabaluan

MENTAWAINEWS Puro Disiapkan Jadi Desa PURO - Daerah Puro yang masuk di wilayah Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan akan dimekarkan menjadi dua desa, Puro akan dipisahkan dengan Muara Siberut, hal itu terungkap dalam pembahasan di rumah Laban Siriparang di Puro I, Minggu, 9 Februari lalu.

Kepas Sababalat (45) warga Puro mengatakan kepala dusun yang masih pejabat sementara, kalau sudah menjadi desa definitif secara otomatis jabatan mereka menjadi kepala dusun defenitif.

“Kita tidak perlu melakukan pemilihan lagi, sebab kinerja atau kualitas mereka tidak ada keraguan lagi, apalagi orangnya sudah berpengalaman tentang pemerintahan dan di masyarakat,” katanya.

Sekitar 50 lebih masyarakat yang menghadiri rapat tersebut sepakat mengangkat Pejabat Sementara kepala desa Puro yang dipercayai kepada Robertus Seppungan.

Robertus mengatakan tiga dusun sementara akan dijadikan dusun definitif.

“Tapi harus persetujuan masyarakat, kami hanya menurut kepada masyarakat saja,” katanya.

Saat ini yang masuk dalam dusun sementara adalah Dusun Sakkelo, Matiti, Puro II akan dijadikan dusun definitif, sementara dusun lama seperti Dusun Puro I tetap menjadi dusun definitif. Jadi total seluruh dusun yang ada di Desa Puro itu sebanyak empat teritorial.

Sementara daerah teritorial mulai dari resort Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM) Muara Siberut sampai Bat Masilulua Desa Muntei. “Batas daerah itu akan dibangun gapura,” kata Robertus. (spn/r)

BTNS Berikan 8.400 Bibit Gaharu kepada Warga Rogdok ROGDOK - Warga Dusun Rogdok Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan mendapat bantuan bibit gaharu sebanyak 8.400 batang dari Balai Tanaman Nasional Siberut (BTNS), Sabtu, 15 Februari.

Badul Saleleu, salah seorang staf BTNS yang mengantar bibit langsung kepada masyarakat mengatakan, bibit tersebut didatangkan dari Jambi berdasarkan proposal yang diajukan masyarakat kepada instansinya.

Badul menyebutkan, pihaknya menganjurkan penanaman bibit tersebut dilakukan per kelompok untuk mempermudah perawatan. “Jika tidak begitu maka perawatannya akan susah karena kebiasaan masyarakat yang berladang berpindah-pindah, jika diolah dengan maksimal maka hasilnya juga akan maksimal,” katanya, Rabu, 19 Februari.

Selain itu, kata Badul, dengan berkelompok pendampingan untuk penyuluhan teknik budidaya gaharu akan mudah dilakukan jika mereka butuh. Sementara penerima bantuan bibit tersebut terdiri dari 15 suku yang akan membentuk 15 kelompok. “Perkembangan tanaman akan kita pantau hingga menghasilkan, “ ujarnya. (spn/g)

Puailiggoubat

NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

8

Ladang Digusur, Melanton Melapor Kepada Wakil Bupati FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Pemilik ladang di Dusun Kinumbuk, Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan meminta ganti rugi atas penggusuran ladang mereka untuk lokasi pembangunan hunian tetap korban tsunami.

Rapot Pardomuan Simanjuntak

M

elanton Saleleubaja, warga Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan melaporkan

penggusuran ladang miliknya di KM 46 kepada Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa, Senin 24 Februari 2014. Dalam penuturannya kepada Puailiggoubat usai menemui Wabup, Melanton mengatakan bahwa ladang yang digusur untuk lokasi huntap telah ditanaminya sejak 1998.

“Lokasi perladangannya beserta dengan warga Bulasat lainnya diperuntukkan bagi pembangunan huntap warga Kinumbu yang juga korban tsunami,” katanya.

Sebelumnya ia telah mengatakan keberatannya atas rencana penggusuran ladangnya kepada pemerintah Desa Bulasat yang direspon dengan melakukan musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa setelah berkoordinasi dengan Heri, Koordinator Land Clearing.

Dalam surat penyampaian hasil kesimpulan rapat rembuk sengketa lahan atau ladang di Dusun Kinumbuk dengan ladang warga Dusun Bulasat yang dipegang Melanton dan ditandatangani Jandes, Kaur Umum Desa Bulasat menyebutkan pihak Kinum-

DIKLAIM LAHAN WARGA - Kawasan perladangan yang diklaim milik Melanton Saleleubaja di dusun Kinumbuk, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan usai dilakukan land clearing awal Februari lalu.

Melanton Saleleubaja buk bersedia apabila pemerintah/tim LC melewatkan ladang Melanton dan mencari pengganti lokasi sepanjang lokasi yang dilewatkan.

Mereka juga tidak memaksakan diri lokasi huntap bagi mereka di ladangnya Melanton. Kesimpulan ini disepakati pada rapat 29 Januari 2014. Hari selanjutnya tanggal 30 Januari 2014, bertempat di kantor kepala Desa Bulasat, pemilik ladang dan kepala dusun Kinumbuk mengambil keputusan yang menyatakan bahwa ladang Melanton yang ada di

peta huntap dusun Kinumbuk tidak digusur.

Karena itu kepala desa Bulasat mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Heri, 30 Januari yang meminta lokasi ladang Melanton dilewatkan agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Surat itu ditandatangani Firman Saogo Kepala Desa Bulasat.

Namun keputusan kepala desa tersebut, sebut Melanton, tidak disetujui camat Pagai Selatan. “Sehari setelah surat kades keluar, Kadus menelepon Camat dan dijawab Camat agar land clearing dilakukan sesuai peta,” kata Melanton.

Melanton yang beranggapan ladangnya tidak akan digusur tim LC dengan berbagai kesepakatan yang telah didapatkan pun tidak menyangka bahwa ladangnya akan digusur. Ia mengatakan bahwa pada hari itu 31 Januari 2014, dirinya pergi ke ladang dan pulang pada pukul 11.00 WIB. Sesampainya di huntaranya, ia

mendapat kabar bahwa tim LC mendatangi rumahnya dan tetangganya menyebutkan bahwa ladangnya telah digusur. Ia pun melapor kepada kepala desa pada Sabtu 1 Februari 2014.

Menurutnya kades pun tidak mengetahui bahwa lokasi yang disengketakan itu telah digusur. Karena itu Melanton mengambil langkah untuk menemui Bupati di Tuapejat.

Menurut Melanton, dalam pertemuan dengan Wabup dijanjikan akan memanggil Camat Pagai Selatan, Kades, Kadus Kinumbuk untuk menyelesaikan masalah. “Perladangan ini adalah sumber hidup keluarga saya,”katanya.

Dikatakannya seluas 1 hektar ladangnya yang berisi nilam, durian, jeruk manis, langsat, kuini, coklat serta keladi, pisang dan sayuran lainnya akan dia tuntut ganti rugi karena surat kesepakatan telah ada sebelumnya bahwa ladangnya tidak akan digusur. (r)

Badai Paksa Kapal Pencari Ikan dari Sibolga Lego Jangkar di Pelabuhan Sikakap SIKAKAP - Angin kencang disertai gelombang tinggi mencapai 3 meter memaksa empat pukat cincin dari Sibolga Sumtra Utara berlabuh di dermaga Sikakap, Jumat, 21 Februari.

Menurut Ardiansyah (19), salah satu anak buah kapal tersebut, jika cuaca bagus, tiap 15 hari ikan yang bisa ditangkap mencapai 20 ton hingga 40 ton. Namun saat badai, mereka hanya mampu menang-

kap 10-15 ton per 15 hari.

“Ikan yang biasanya kami dapat berupa tuna dan ambu-ambu,” katanya, Jumat, 21 Februari.

Untuk menyambung hidup selama musim badai, anak buah kapal menjual ikan hasil tangkapan sendiri kepada masyarakat setempat karena mereka tak dapat mengangkut ikan tersebut kepada pengumpul di Sibolga. Harga jual

yang ditawarkan berkisar Rp10 ribu hingga Rp12 ribu per kilogram.

Sementara Aldiansyah (32), anak buah kapal KM. Sunjaya menyebutkan, selama musim badai ini mereka baru mendapat ikan sebanyak 7 ton dalam 12 hari yang mestinya mencapai 20 ton dalam hitungan 15 hari saat cuaca baik.

Dalam cuaca buruk, katanya

sulit menurunkan jaring karena akan rusak terseret arus laut dan beberapa jaring bisa putus.

“Perkiraan kami para pelaut, cuaca ekstrim begini akan berlangsung selama satu minggu, untuk membeli rokok selama di pelabuhan, ikan tangkapan terpaksa harus dijual, walaupun harganya lebih murah jika dibandingkan di Sibolga,” ujarnya.(spr/g)

9 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

Mereka kembali ke kampung halamannya karena biaya hidup dan anak istri di kampung tidak ada dibiayai oleh orang yang mengajak mereka demo

32 Warga Matobe dan Saumanganyak Minta Sawit FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan Simanjuntak

eskipun izin lokasi yang diberikan Bupati Mentawai tahun 2010 kepada dua perusahaan perkebunan sawit di Pagai Utara, Pagai Selatan, Sikakap dan Sipora Selatan telah berakhir pada 30 Juli 2013, namun pro dan kontra terhadap adanya investasi sawit di Mentawai masih tetap berlanjut.

Pada Rabu 26 Februari lalu, sebanyak 32 orang warga Desa Saumanganyak Kecamatan Pagai Utara dan Desa Matobe Kecamatan Sikakap yang menamakan diri Masyarakat Pecinta Sawit melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Mentawai.

Demonstran berasal dari Matobe, Pututukat, Gulu-guluk, Pasapuat, Bulau Buggei dan Mapinang dan didominasi oleh warga Pasapuat dan Matobe.

Diantara pendemo ada juga empat orang kepala dusun yakni Alisman, Kepala Dusun Pasapuat Tengah, Kurnia Sapalakkai, Kepala Dusun Pujaringan yang merupakan pemekaran Dusun Pasapuat, Oman Tasirileleu, Kepala Dusun Tunang Tuggut yang juga dusun pemekaran Pasapuat serta Irwan Slamet Tasirileleu, kepala dusun Pututukat.

Tidak hanya itu mereka bahkan didampingi Hendri Nasrani Sapalakkai, anggota DPRD Mentawai yang dalam surat tuntutan disebut sebagai tokoh masyarakat serta Karlo Saleleubaja warga Sipora.

Demonstran memasuki halaman kantor Bupati Mentawai pada Rabu, 09.00 WIB. Mereka dijaga ketat oleh aparat kepolisian resort Kepulauan Mentawai beserta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam orasinya mereka menyebutkan agar Bupati Mentawai mengeluarkan izin prinsip bagi PT Dharma Sawit yang akan berinvestasi di Pagai Utara dan Sikakap.

Menurut mereka telah enam bulan lamanya investor melayangkan surat permohonan kepada bupati namun tidak ada jawaban. Mereka pun bersikeras untuk tetap menunggu Bupati hingga berada di Tuapeijat.

Masyarakat Pecinta Sawit ini menyampaikan tuntutan yang dibacakan Manda, warga Mapinang Desa Saumanganyak. Ada enam butir tuntutan mereka diantaranya, bupati harus mengeluarkan izin prinsip bagi PT Darma Sawit Hutama yang mereka sebut sebagai bapak angkat masyarakat

M

DEMO Warga Mapinang membacakan tuntutan Masyarakat Pecinta Sawit saat melakukan aksi di depan kantor Bupati Mentawai.

Kepulauan Mentawai yang akan bermitra dengan Koperasi Teukku Mandiri.

Para pendemo mengaku tidak akan mundur dan sawit adalah harga mati.

Tuntutan Masyarakat Pecinta Sawit ini ditandatangani anggota DPRD Mentawai Hendri Nasrani yang disebut sebagai tokoh masyarakat, Karlo Saleleubaja dan Martangiang Tasir warga Bulau Buggei sebagai ketua Koperasi Teukku Mandiri.

Setelah membacakan tuntutan, lima orang perwakilan melakukan nego dengan wakil bupati Mentawai Rijel Samaloisa di ruang kerja Sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Beberapa lamanya di dalam ruangan, Manda dan rekannya pun keluar dan menyampaikan hasil pembicaraan.

Kepada demonstran Manda mengatakan bahwa mereka akan tetap menunggu bupati Mentawai karena keputusan ada pada bupati.

Mereka meminta agar Pemkab

menyediakan akomodasi dan makanan bagi demonstran selama menunggu bupati, namun menurutnya Pemkab hanya bisa mengupayakan untuk lima orang perwakilan saja.

Demonstran memilih bertahan dan melakukan perpanjangan izin keramaian ke Polres Mentawai. Keesokan harinya Kamis 27 Februari 2014, mereka kembali mndatangi kantor bupati Mentawai dan berharap izin prinsip dikeluarkan bupati, namun bupati masih belum berada di Tuapejat hingga mereka membubarkan diri dan kembali ke penginapan Getsemani di Tuapejat.

Karlo yang diwawancari saat demo mengatakan bahwa lokasi perkebunan sawit yang diminta izin prinsipnya adalah dari Saumanganyak ke Mapinang.

Namun menurut Karlo pengelolaan nanti akan dibuatkan perjanjian dengan pihak perusahaan bahwa tanah tidak menjadi milik perusahaan “Tanah bukan milik dia, bodoh kali kita jika tanah

menjadi milik perusahaan” kata Karlo.

“Jika tanah tidak menjadi milik masyarakat maka perjanjian dengan perusahaan kita batalkan” katanya.

Menanggapi hal ini Manda koordinator demonstran juga berpendapat sama dengan Karlo, “Kalau tanah lepas dari kepemilikan masyarakat, maka perusahaan ditolak” katanya.

Namun pendapat masyarakat ini cukup kontradiktif karena dalam UU Pokok Agraria dinyatakan dalam pelepasan lahan untuk Hak Guna Usaha kepada investor atau perusahaan maka setelah masa penggunaan (izin) habis lahan tidak akan kembali ke masyarakat namun kembali menjadi milik negara.

Sementara itu Kurnia Kepala Dusun Pujaringan Pasapuat tidak mempersoalkan tanah yang bukan miliknya lagi. Ia menyebutkan kalau sudah 35 tahun izin yang diberikan, dia sudah tidak ada lagi dan ia pastikan anak cucunya tidak akan ada yang berniat

Kecamatan Sikakap Jadi Tuan Rumah Dua Event Kabupaten SIKAKAP-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjuk Kecamatan Sikakap menjadi tuan rumah dua kegiatan penting kabupaten tahun ini. Kegiatan itu yakni Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) kabupaten dan Jambore PKK se-Kabupaten Kepulauan Mentawai.

O2SN akan diselenggarakan pada 29 Maret hingga 2 April, sementara Jambore PKK direncanakan pada Mei. Camat Sikakap Happy

Nurdiana mengatakan, kesuksesan kegiatan ini perlu dukungan dari seluruh unsur masyarakat dan pemerintahan yang ada. “Mari saling bahu-membahu agar semua terlaskana dengan baik,” katanya, Senin, 17 Februari.

Selain kedua event besar kabupaten, Happy Nurdiana juga meminta dukungan untuk pelaksanaan acara lain yang tak kalah pentingnya yakni musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan pemilu pada 9

April nanti.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sermon Sakerebau mengatakan, pemilihan Sikakap menjadi tuan rumah O2SN sudah dipertimbangkan dan mendapat persetujuan dari bupati.

“Saya yakin Kecamatan Sikakap bisa menyukseskan kegiatan ini,” katanya dalam rapat persiapan pelaksanaan O2SN di Sikakap.(spr/g)

mengolah tanah. “Kalau 35 tahun, saya tidak akan ada lagi dan anak cucu tidak berniat mengolah tanah,” ungkapnya.

Manda yang ditemui di penginapan Getsemani Jumat 28 Februari 2014 mengatakan bahwa sebagian besar demonstran telah pulang dengan kapal antar pulau ke Sikakap, ia mengatakan mereka kembali karena biaya hidup dan anak istri di kampung tidak ada dibiayai oleh orang yang mengajak mereka demo.

Manda menyebutkan orang yang mengajak mereka demo adalah Intan dan Irin, warga Pasapuat. Dari 32 orang demonstran bertahan sebanyak 12 orang lagi di Tuapejat. “Sebenarnya tak ada lagi gunanya kami disini, tapi karena yang dituakan maka saya bertahan” kata Manda.

Manda menyebutkan sebelum mereka melakukan aksi, bahwa beberapa ninik mamak telah menandatangi surat dukungan dan ketersediaan lahan bagi perkebunan sawit itu. Ia menyebutkan beberapa nama yakni Lister Syiam mewakili Saumanganyak, Ali Susanto, Zanir, Ramlis dan Lazuardi dari Pasapuat serta Partigor Salamanang dari Pasapuat kecil Dusun Tunang Tuggut, Jurdis dari Gulu-guluk serta Manda dan Antonius dari dusun Mapinang.

Dua hari melakukan aksi, namun demonstran tidak mendapatkan izin prinsip yang mereka tuntut. Barisan pun mulai pecah yang ditandai dengan pulangnya sebagian besar demonstran dan menurut Manda mereka akan menyerahkan beberapa dokumen kepada Pemkab Mentawai sebelum mereka kembali ke kampung. (o)

MENTAWAINEWS Tak puas pengumuman hasil seleksi pegawai honor di daerah, sejumlah honorer di Pemkab Mentawai melakukan dialog dengan Wabup Mentawai

Puailiggoubat

FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

S

DIALOG - Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Rijel Samaloisa (dua dari kanan) memberikan penjelasan kepada pegawai honorer Mentawai dalam dialog 28 Februari lalu poin permohonan kepada Pemkab Mentawai.

Mereka mempertanyakan ketidaklulusan mereka serta beberapa temanteman mereka banyak yang stres karena tidak lulus. Mereka mengaku kecewa karena Pemkab tidak menyurati MenPAN untuk memohon secara khusus

supaya honorer diangkat menjadi PNS padahal menurut mereka Menpan telah dengan jelas mengatakan akan mempertimbangkan jika nilai tidak mencukupi passing grade maka akan melihat dari segi usia, masa pengabdian dan kondisi daerah terpencil. Mereka meminta agar Bupati, BKD dan DPRD

komisi A menyurati MenPAN dan BKN untuk mengangkat mereka jadi PNS dan tidak membuka penerimaan CPNS tapi mengangkat mereka jadi PNS. Mereka mencurigai adanya data siluman yang masuk untuk diproses dan mereka meminta jika ditemukan agar

Pemilihan Kepala Dusun Baru Toktuk Diprotes PURO - Pemilihan kepala dusun baru Toktuk Desa Muntei Siberut Selatan diprotes Linus Samalobak yang menjabat pejabat sementara, sebab tidak ada surat pemberitahuan

10

Curiga Ada Kecurangan, Sejumlah Pegawai Honor Dialog dengan Pemkab

Rapot Pardomuan Simanjuntak

ejumlah pegawai honor Pemda Kabupaten Mentawai tidak puas dengan hasil seleksi CPNS pegawai honorer K2 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, yang diumumkan pertengahan Februari lalu.

Hasudungan, salah seorang pegawai honor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi koordinator sekitar 25 pegawai honor yang tidak puas untuk bertemu Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa, 28 Februari lalu.

Pertemuan perwakilan pegawai nonor itu diterima Rijel didampingi Sekretaris Daerah Ifdil Gusti, Asisten II Binsar Saleleubaja, Sekretaris BKD Oreste Sakeru serta dimoderatori oleh Halomoan Pardede, Kepala Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dari 349 orang pegawai honor Mentawai kategori 2 (K2), yang lulus seleksi hanya 142 orang dan sebanyak 207 orang tidak lulus. Mereka terdiri dari tenaga guru serta tenaga teknis di berbagai instansi di Mentawai. Perwakilan pegawai honor menyampaikan 11

NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

kepadanya.

“Pemilihan kepala dusun yang diadakan pada hari Selasa, 7 Januari 2014 di Gereja Katolik Puro II saya anggap tidak sah dan illegal, karena FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

IMBAUAN SIAGA BENCANA - Reklame imbauan siaga bencana terpasang di Tuapeijat, Sipora Utara. Melalui imbauan itu, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan mengingat kawasan Mentawai rawan terjadi bencana

surat pemberitahuan dan koordinasi kepada saya tidak ada sama sekali,” katanya, Sabtu 11 Januari lalu di rumahnya Puro II. Menurutnya, sebelum pemilihan kepala dusun baru ada dulu surat pemberhentian masa habis jabatannya sebagai kepala dusun sementara, surat itu dari kepala desa. “Setelah itu barulah diadakan pemilihan kepala dusun yang baru,” tuturnya.

Ia juga tidak menerima soal pembentukan Panitia Pelaksana Penyelenggara Pemilihan Kepala Dusun (P4Kadus) oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muntei. “Seharusnya saya yang membentuk bukan BPD,” katanya.

Sementara induk dusun Toktuk, dusun Puro II yang dipimpin oleh Heronimus Tatebburuk mengatakan ia juga tidak menerima surat pemberitahuan atau koordinasi dari desa dan BPD tentang pembentukan P4Kadus. “Semestinya saya selaku kepala dusun harus diberitahu, intinya pemerintahan desa dan BPD tidak menghargai kami selaku kepala dusun

yang ada di Puro,” katanya, Minggu, 12 Januari lalu.

Kepala Desa Muntei, Tulut Ogok Tasiripoula membantah pernyataan tersebut, ia mengatakan sesungguhnya yang dikatakan itu tidak benar karena mengapa pihaknya sudah memberikan surat edaran tentang pemberitahuan untuk mengadakan musyawarah atau koordinasi.

“Namun mereka tidak hadir pada saat rapat membahas tentang status kepala dusun Toktuk dan membentuk P4Kadus makanya mereka mengatakan tidak tahu tentang pembentukan P4kadus,” ujarnya.

Sementara pelantikan kepala dusun itu dilakukan pada 30 Januari lalu, tidak hanya kepala dusun Toktuk saja yang dilantik tapi Kepala Dusun Magosi, Boas Saboijiat, Kadus Bekkeiluk Nikodemus Sagulu, Dusun Pariok, Andreas Sagari, Dusun Paninggot Buttet Antonius Samemek, dan Dusun Toktuk. Masa jabatan mereka 2014 sampai 2019. (spn/spr/r)

Pemkab mengambil tindakan tegas.

Mereka juga meminta agar Pemkab meminta hasil nilai ujian ke Panitia Seleksi Nasional (Paselnas) karena mereka mengaku tidak puas dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh MenPAN. Mereka menuliskan bahwa tenaga honorer sejak tahun 2000 tidak lulus, justru yang lulus adalah tenaga honorer yang usia muda.

Di poin terakhir, mereka mengancam akan golput pada pemilu legislatif mendatang dan akan datang kembali dalam jumlah besar ke kantor bupati.

Menanggapi aspirasi pegawai honor itu, Rijel menegaskan bahwa tidak ada permainan di dalam penentuan kelulusan pegawai honor di Mentawai.

Sebaliknya ia mengatakan bahwa pihaknya telah memperjuangkan agar honorer diangkat jadi PNS. “Berikan kepercayaan kepada Pemkab, kita akan perjuangkan terus ke Pusat agar 207 pegawai honorer diangkat jadi PNS” katanya.

Sementara itu Oreste dari BKD menyebutkan bahwa Pemkab telah menyurati MenPAN agar ada perhatian khusus kepada Mentawai. Surat itu dilayangkan pada 4 Oktober 2013.

Dalam surat itu Oreste menjelaskan pegawai honor agar diangkat menjadi PNS dengan 3 alasan yaitu sudah lama mengabdi dan merupakan tenaga teknis yang dibutuhkan, mengabdi di daerah terpencil dan memiliki dedikasi tinggi dan bahwa sebagian telah kuliah dan tamat.

Namun menurut Oreste, pihaknya juga tidak menyangka bahwa KemenPAN hanya meluluskan 142 orang saja.

“Kami tidak berjanji akan meluluskan pegawai honor menjadi PNS, tetapi kita akan berusaha dan melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan” katanya.

Menanggapi hal ini Hasudungan pun menanyakan sampai kapan mereka bisa menunggu dan meminta kepastian, namun Wabup menjawab tidak dapat memberi kepastian, “Yang jelas kita akan berjuang dan berusaha terus” katanya.

Pegawai honor Mentawai juga telah menyurati KemenPAN cq Bupati Mentawai. Mereka menuliskan dalam surat nomor 02/PH-Mentawai/II-2014 perihal Permohonan Data Base Honorer K2 supaya diangkat menjadi PNS bahwa mereka telah lama mengabdi dan usia mereka telah melewati batas untuk melamar CPNS. Surat itu ditembuskan kepada Presiden, kepala BKN, BKN Kanreg XII Pekan Baru, Gubernur serta lainnya. Namun Rijel meminta agar perwakilan honorer merevisi surat dengan alamat kepada KemenPAN dan tembusan kepada Bupati Mentawai. (r)

11 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

Paroki Sikakap Bantu Gereja Katolik Pinaiuruk PINAIRUK - Pascarusaknya gedung gere0ja Katolik di Dusun Pinairuk, Desa Saumanganya, Kecamata Pagai Utara oleh angin puting beliung, Paroki Sikakap memberikan bantuan atap untuk gereja darurat.

Menurut Leo Nardi ( 39 ), tokoh masyarakat Dusun Pinairuk, pasca dihantam angin puting beliung umat kristen Katolik mendirikan bangunan baru sebagai tempat beribadah. “Bangunan tersebut masih bersifat darurat, kalau ada dana barulah akan dibangun gereja baru,” katanya, Minggu, 16 Februari lalu.

Bencana ini sudah disampaikan ke pemerintah desa, dan pemerintah Kecamatan Pagai Utara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dahnil (38), tokoh masyarakat Dusun Pinairuk, mengatakan saat ini masyarakat secara gotong royong sudah membuat rangka gereja. “Awalnya atap dan dindingnya terpal, sekarang atapnya sudah seng bantuan dari Paroki Katolik Sikakap,” ujarnya.

Ia berharap secepatnya mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, supaya bangunan kereja darurat ini dapat dipasang dindingnya dan lantainya dicor. Umat Katolik, Dusun Pinairuk berjumlah 139 jiwa terdiri dari 40 kepala keluarga mendirikan rumah ibadah darurat di tepi gunung dengan jarak 400 meter dari tempat lama. (spr/r)

Pencairan BSM di SMPN 1 PUS Tunggu Pihak Bank SIKAKAP – Pembagian dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk 245 siswa di SMP Negeri 1 Pagai Utara Selatan masih menunggu pencairan dari Bank Nagari di Tuapeijat. Dana senilai Rp 140.875.000 tinggal menunggu proses pencairan.

“Pembagian kepada siswa langsung dilakukan oleh bank,” ungkap Kepala Sekolah SMPN 1 Pagai Utara Selatan, Zaherman, 20 Februari lalu.

Dari 588 siswa yang diajukan untuk memperoleh BSM, hanya 245 siswa yang disetujui berdasarkan persyaratan. Syarat yang diseleksi adalah kartu BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), kartu kerluarga, surat keterangan tidak mampu dari pihak dusun, dan KTP orang tua. Nantinya, masing-masing siswa akan mendapatkan bantuan senilai Rp 575.000.

Ia mengimbau para siswa yang memperoleh BSM, agar menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti buku, tas, sepatu, seragam, dan alat tulis.

“Setiap siswa diwajibkan membuat SPj (Surat Pertanggungjawaban) penggunaan uang itu dan diserahkan kepada pihak sekolah,” kata Zaherman.

Eufinia Sakerebau, pelajar kelas VIII SMPN 1 PUS masih menunggu pencairan bantuan BSM tersebut. Nantinya uang itu akan dipergunakannya untuk membeli peralatan sekolah untuk penunjang belajar.

Sementara, Pardamean, pelajar kelas IX sangat mengharapkan dana itu segera cair. “Saya sudah kelas IX, dan membutuhkan biaya untuk membeli buku sebagai persiapan UN (Ujian Nasional),” katanya. (leo/prl)

Hukuman Bagi Koruptor Dana Bencana dan Tsunami Mentawai FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Zulkarnain divonis penjara tiga tahun, sedangkan Mustofa dan Hardinata Syam 1,5 tahun Patrisius Sanene

T

iga staf Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Mentawai, Mustofa (43),

Hardinata Syam (35) dan Zulkarnain (42) yang didakwa melakukan penggelapan dana pemulihan pascabencana gempa dan tsunami Mentawai divonis hakim pada persidangan Kamis, 20 Februari di Pengadilan Negeri Padang, jalan Khatib Sulaiman.

Ketiganya divonis dengan hukuman yang berbeda, Zulkarnain divonis 3 tahun penjara, denda Rp50 juta subsidair 6 bulan kurungan, dengan mengganti uang senilai Rp201 juta.

Sedangkan Mustofa mendapat ganjaran hukuman yang sama dengan Hardinata Syam yakni 1,6 tahun penjara, denda Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sementara jeratan pasal yang dikenakan juga berbeda, Zulkarnain terbukti telah melanggar pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, sedangkan Mustofa dan Hardinata Syam telah melanggar pasal 3 ayat (1) ke-1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah dibacakan putusan oleh ketua majelis hakim Sapta Diharja beranggotakan Zaleka dan Takdir, kemudian Jaksa Atmariadi dan Jaksa Edmon Rizal di persidangan, saat memberikan kesempatan kepada terpidana.

TERPIDANA KORUPSI - (Dari kiri) Mustofa, Hardinata Syam, dan Zulkarnain divonis bersalah telah melakukan korupsi dana pemulihan pascabencana gempa dan tsunami Mentawai yang merugikan negara senilai Rp 121, 5 juta “Terdakwa Zulkarnain dan Mustofa yang diberi kesempatan menanggapi putusan merespon pikIr- pikir, saat itu juga jaksa juga merespon pikir-pikir, sementara Hardinata Syam menerima putusan yang dijatuhkan hakim,” kata Edmon Rizal pada Kamis, 20 Februari.

Akibat perbuatan ketiga terpidana tersebut negara telah mengalami kerugian senilai Rp121,5 juta. Dana yang dikorupsi tersebut merupakan dana pemulihan ekonomi untuk kegiatan pemulihan awal sesuai rencana aksi dan rekonstruksi serta percepatan pembangunan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2011-2013.

Dana tersebut seharusnya untuk para korban gempa dan tsunami Mentawai 2.072 kepala keluarga (KK) dengan rincian Rp375 ribu per KK untuk sektor pertanian dan Rp450 ribu per KK untuk sektor

perkebunan.

Dalam dakwaan jaksa ada 206 KK yang tidak mendapatkan dana pemulihan tersebut. Awal terungkapnya kasus tersebut ketika warga korban tsunami melaporkan kasus tersebut ke Dinas Pertanian bahwa uang lelah mereka belum dibayarkan Zulkarnain.

Pada saat itu Mustofa dan Hardinata akan menyerahkan uang kepada masyarakat korban tsunami namun saat tiba di lapangan dan berdiskusi dengan masyarakat di Pagai Utara, kemajuan fisik pembukaan lahan pertanian yang dikerjakan oleh masyarakat belum selesai pada 2011, sehingga uang ini belum bisa dibayarkan kepada masyarakat karena lahan belum selesai.

Dan pada saat itu masyarakat korban tsunami berjanji akan menyelesaikan dan meminta juga agar uang tersebut tidak lagi dibawa ke Tuapei-

jat, permintaan masyarakat dikabulkan Mustofa dan Hardinata dan akhirnya uang untuk membayar upah buka lahan tersebut diserahkan kepada Zulkarnain sebagai petugas pertanian.

Oleh Zulkarnain ternyata uang dana itu tidak diserahkan kepada masyarakat, kemudian beberapa bulan warga korban tsunami mendatangi Dinas Pertanian dan Perkebunan yang ada di Tuapeijat bahwa uang lelah belum diserahkan kepada masyarakat, dan mengetahui informasi tersebut Mustofa dan Hardinata kaget lalu keduanya mengkonfirmasi kepada Zulkarnain ternyata belum diserahkan Zulkarnain dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Terkait perkembangan kasus tersebut dikatakan Edmon jika kemungkinan ada tersangka baru masih dipikirkan. “Kalau perkembangan kasus ini sedang dipikirkan,” kata Edmon. (r)

PPK Huntap Mentawai : “November 2014 Huntap Harus Selesai” PADANG--Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hunian tetap Mentawai Zulviatno menegaskan pada November 2014 mendatang huntap harus segera selesai.

“Pada November mendatang huntap sudah selesai karena kasihan warga kita sudah lama menunggu dan antusias untuk menyelesaikan huntap, dan proses penanganan lahan sudah mencapai 47 persen,” kata Zulviatno pada Jumat, 28 Februari lalu di Kantor BPBD

Sumbar jalan Jenderal Sudirman Padang.

Terkait perkembangan pembangunan huntap di Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sipora Selatan dari data yang diperoleh Puailiggoubat dari PPK tersebut hingga Februari sudah sekitar 988 tapak rumah yang sudah selesai dari 2.072 KK. Data pekerjaan pematangan di Pagai Utara dan Sikakap ada 450 yang sudah selesai dari jumlah 523

tapak, sedangkan di Pagai Selatan sudah selesai 361 dari 936 jumlah tapak, sementara di Sipora Selatan sudah 177 yang sudah selesai dari jumlah 613.

Dijelaskan Zulviatno, kendala saat ini yang dialami di lapangan terkait persoalan akses jalan yang rusak, kemudian juga kondisi musim hujan yang membuat struktur tanah yang lembek sehingga harus menunggu tanahnya keras.

“Selama ini ada kendala masih musim hujan , kalau kita lihat kondisi tanah juga sangat becek, kemudian komunikasi, kendala juga adalah air yang sulit harus menempuh jarak 2 kilometer,” kata Zul. Zul mengimbau fasilitor yang ada di lapangan harus bekerja sungguh-sungguh agar masyarakat cepat menempati rumah yang sudah lama ditunggu-tunggu. (trs)

Sosok

Puailiggoubat NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

12

Tasliatul Fuaddi:

Saatnya Pemerintah Melayani Masyarakat Adat P

utusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan pengakuan atas hutan adat sebagai hutan yang dimiliki dan berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat menjadi momen penting bagi eksistensi masyarakat hukum adat yang selama ini hak-haknya banyak diabaikan.

Putusan MK ini disambut baik komunitas masyarakat adat di Indonesia termasuk di Mentawai karena selama ini status hutan adat masih menjadi bagian hutan negara.

Melalui putusan ini, pemerintah daerah juga dimungkinkan membuat kebijakan maupun program-program terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.

Pemerintah Kabupaten Mentawai melalui Dinas Kehutanan juga berkomitmen mengimplementasikan putusan MK tersebut melalui skema hutan desa. Plt. Kepala Dinas Kehutanan Mentawai, Tasliatul Fuadi menyatakan pemerintah harus memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Bila selama ini pemerintah hanya melayani pihak investor yang akan mengelola hutan, sekarang saatnya pemerintah untuk melayani masyarakat adat yang ada di dalam hutan dan sekitar hutan demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat adat itu sendiri.

Betikut wawancara singkat Puailiggoubat dengan Tasliatul Fuadi

usai Seminar dan Lokakarya Menemukan Model dan Implementasi Pengelolaan Hutan Bagi Kesejahteraan Masyarakat Mentawai di Aula Bappeda Mentawai, 17-18 Februari lalu.

Bagaimana anda memaknai putusan MK yang mengabulkan judicial review AMAN terhadap UU Kehutanan No.41/1999?

Hal ini menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan yang selama ini mereka hanya dijadikan sebagai penonton di tanah-tanah yang mereka klaim milik mereka yang dikelola secara turun-temurun, sekarang masyarakat harus dijadikan sebagai orang pertama dalam pengelolaan hutan yang mereka miliki. Kita di pihak pemerintah harus mengakui itu dengan memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Bila selama ini pemerintah hanya melayani pihak investor yang akan mengelola hutan, sekarang saatnya pemerintah untuk melayani masyarakat adat yang ada di dalam hutan dan sekitar hutan demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat adat itu sendiri.

Cara mengimplementasikan

hasil putusan MK soal pengakuan adanya hutan adat sebagai hutan yang dimiliki dan berada didalam wilayah masyarakat hukum adat?

Salah satu caranya yaitu dengan seminar dan lokakarya yang kita laksanakan hari ini (seminar dan lokakarya “Menemukan Model dan Kerangka Implementasi Pengelolaan Hutan Bagi Kesejahteraan Masyarakat Mentawai� di Aula Bappeda Mentawai, 17-18 Februari), kerjasama YCMM (Yayasan Citra Mandiri Mentawai) dan pihak pemerintah Mentawai dalam hal ini Dinas Kehutanan Mentawai. Dalam seminar dan lokakarya ini secara bersama-sama dengan tokoh masyarakat, kepala desa, pihak pemerintah akan mencari skema-skema apa yang cocok dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Mentawai. Tentunya skema apa yang akan kita pilih bersama yang rasanya mudah, mampu kita laksanakan serta daerah mana yang menjadi pilot project kita pada tahap

awal ini. Setelah hasil seminar dan lokakarya ini kita dapat, kita dari pihak Dinas Kehutanan Mentawai akan memfasilitasi hal-hal apa yang akan menjadi kewenangan kita, misalnya membuat surat rekomendasi kepada Kementerian Kehutanan dan juga ikut melakukan sosialisasi-sosialissai skema hutan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat di desa yang mejadi pilot project kita.

Sebenarnya berapa luasan hutan negara di Mentawai dan bagaimana kondisinya saat ini mengingat sejak 1970-an sudah puluhan IPK dan HPH beroperasi di Mentawai?

Luas hutan negara di Mentawai hampir sama dengan luas wilayah Mentawai, yaitu 491.000 Ha. Kita akui memang di Mentawai sejak 1970-an sudah banyak IPK dan HPH yang mendapat izin untuk melakukan pengelolaan hutan hingga saat ini.

Beberapa izin-izin yang lain ada yang

masih berjalan, sedang diproses dan ada juga izin yang masih menggantung. Sedangkan kondisinya saat ini tidaklah kritis karena di dalam kawasan IPK dan HPH itu masyarakat hidup di dalamnya dan membuka perladangan mereka. Hal ini wajar saja karena masyarakat Mentawai yang disebut sebagai masyarakat adat tidak mengakui kalau hutan tersebut sebagai hutan negara namun hutan ulayat mereka yang mereka jaga dan kelola secara turun-temurun.

Apa tantangan penerapan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Mentawai nantinya?

Tantangannya pasti jelas akan ada karena pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan skema-skema yang ada itu baru bagi masyarakat Mentawai. Selain itu di Dinas Kehutanan Mentawai, sumber daya ke halaman 13

Sosok manusia yang ada sangat minim yang jumlahnya 46 orang, terdiri dari golongan III 19 orang, golongan II 19 orang dan honorer 8 orang, sementar luas hutan yang diawasi 491.000 Ha. Selain minim SDM, pengembangan pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat harus pada kawasan hutan yang tidak dibebani izin, sementara di Mentawai hampir disemua pulau itu telah dibenani izin misalnya saja TNS dengan luas 190.500 Ha, PT. Salaki Summa Sejahtera dengan luas 47.605 Ha, PT.Global Green dengan luas 79.795 Ha, PT.Siberut Golden Platantion Pratama dengan luas 20.000 Ha dan PT.Mentawai Golden Platantion Pratama dengan luas 19.500 Ha. Ini yang ada di pulau Siberut. Sedangkan di Pulau Sipora ada izin PT. Hutani Bhara Union Lestari dengan luas 33.300 Ha, juga ada di Pagai yaitu PT. Minas Pagai Lumber dengan luas 78.000 Ha. Ini belum termasuk tukar menukar kawasan untuk korban gempa dan tsunami Mentawai. Yang ironisnya lagi ada izinnya habis dan menggantung begitu saja dan ada juga yang masih aktif dan ada yang sedang dalam proses di Kementerian Kehutanan. Tantangan lainnya yaitu belum adanya kelembagaan adat di Mentawai yang menjadi lembaga pengelola hutan adat. Hal lainnya yang kita lihat di Mentawai masalah

Puailiggoubat NO. 283, 1 - 14 Maret 2014 kepemilikan lahan atau klaim tanah ulayat dimana masyarakat tidak tinggal di dalam tanah ulayat yang mereka miliki, mereka berada di tanah ulayat suku lain.

Jika dirujuk pada rancangan perda RTRW Mentawai, apakah sudah mengakomodir hutan adat saat ini?

Dari rancangan yang kita lihat, hutan adat itu belum terakomodir. Hal ini terkait juga dengan putusan MK yang baru, dan ini perlu untuk ditindaklanjut karena ini terkait dengan pemanfaatan ruang.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan?

Secara substansi ini sudah disetujui, tinggal penetapan perdanya saja. Penetapan perdanya ini oleh DPRD Mentawai terganjal dengan keberadaan luasnya kawasan hutan dimana didalam RTRW luas kawasan hutan Mentawai masih tetap 82 persen hanya 18 persenlah areal penggunaan lain (APL). Karena melihat keberadaan itu ditambah lagi dengan keberadaan TNS yang belum dianggap memberikan kontribusi dan ruang gerak bagi masyarakat sehingga timbul penolakan-penolakan dari masyarakat. Karena sesuai dengan aturan ketika perda tata ruang itu diperdakan maka konsekuensinya

apabila kita melenceng dari perda yang telah ditetapkan maka akan ada aturan apa, untuk apa, maka ujungujungnya akan pidana, yang berakibat pada yang melanggar baik masyarakat maupun yang membuat perda itu sendiri. Dan ini masih dibicarakan bagaimana menyelesaikannya dengan melihat ruang-ruang yang ada.

Menurut pantauan Dinas Kehutanan, Bagaimana kondisi hutan Mentawai saat ini, masih bagaus atau justru banyak yang rusak?

Kalau pantuan kita terakhir terkait hutan Mentawai masih aman dan tidak kritis, karena ini juga berada dalam rencana rehabilitasi hutan dan lahan selama 15 tahun, dan juga yang dibuat dalam revisi pengelolaan hutan selama 5 tahun dengan penafsiran satelit yang ada lebih kurang 25 ribu ha dianggap kritis. Tapi kami melihat di beberapa lokasi sebenarnya itu tidak kritis hanya perumahan atau pemukiman masyarakat saja. Memang terlihat dari citra satelit itu terbuka karena pemukiman masyarakat. Jadi untuk rehabilitasi ke depan kita harus lakukan cek dilapangan, melakukan inventarisir apakah keberadaan hutan itu kritis atau tidak.

Untuk di Mentawai hutan kritis seperti di daerah daratan sumatra barat yang gundul yang dapat dilihat dengan kasat mata, di Mentawai itu

sulit karena pertumbuhan tumbuhan hutan di Mentawai sangat cepat.

Apakah aktifitas landclearing yang dilakukan di lokasi pembangunan hunian tetap bagi korban tsunami tidak berdampak terhadap kerusakan hutan?

Saya rasa itu tidak akan berdampak, yang mana di areal IPK yang sudah diizinkan atau di areal tukar menukar kawasan yang diizinkan di dalam areal IPK yang sah walaupun disana-sini masih ada kendala seperti dibagian Kecamatan Pagai Utara.

Kalau berdampak secara ekologis tentunya itu sudah diteliti oleh tim terpadu, karena perumahan penduduk di kiri-kanan jalan.

Bagaimana dengan tukar menukar kawasan di lokasi huntap terutama di Pagai Utara dan Pagai Selatan?

Areal pengganti yang ditunjuk oleh pihak Kementerian Kehutanan itu ada beberapa lokasi, yang pertama lokasinya di Tuapeijat sekitar Goisok Oinan dan Saureinuk yaitu kawasan Hutan Produksi Konversi. Yang lain sebenarnya tidak ada masalah areal penggantinya sekitar Taraet, Mapinang-Tumalei itu lokasinya ladang masyarakat jadi mereka belum setuju.

Jadi akan ada pengganti. Kita sudah coba kordinasi dengan Jakarta apakah

13

boleh mencari areal peng-gantinya yang direncanakan di Siberut yang ada areal Hutan Produksi Kon-versi tidak bermasalah dengan kawasan lainnya Kami dapat informasi kalau ada dua HPH yang melakukan perpanjangan izin?

Kalau PT Minas sudah keluar izin perpanjangannya. Mereka melakukan perpanjangan izin pada tahun 2009 lalu, oleh Kementerian Kehutanan mengeluarkan SK perpanjangannya pada 2013 kemaren. Luas arealnya dari 83.0000 Ha, sekarang ini yang keluar 78.000 Ha. Sekarang ini mereka sedang dalam tahap prinsip kerja tahunan, operasional awal dan kita juga kepada pihak perusahaan melihat langkah mereka depan terkait dengan aksi karena didalam lokasi areal mereka itu sudah ada masyarakat, termasuk perladangan mereka. (bs/o)

BIODATA Nama : Tasliatul Fuadi S,Hut. Kelahiiran : Kapau, 7 Juli 1976.

Jabatan: Plt.Kepala Dinas Kehutanan Mentawai Alamat: Tuapeijat-Sipora Utara Mentawai

PEMILU

Puailiggoubat

NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

14

FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Daerah yang rawan saat distribusi logistik Pemilu Legislatif di Mentawai adalah Siberut Barat dan Siberut Barat Daya Patrisius Sanene

K

omisi Pemilihan Umum Mentawai sudah menerima 56.594 lembar surat suara

ditambah 2 persen cadangan untuk Pemilu Legislatif, 9 April mendatang.

Surat suara tersebut akan didistribusikan untuk 235 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua KPU Mentawai Andres mengatakan, pihaknya sudah menerima surat suara 18 Januari lalu sebanyak jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Mentawai ditambah 2 persen dari DPT untuk cadangan.

“Saat ini kita sedang melakukan pelipatan surat suara,” kata Andres kepada Puailiggoubat saat dihubungi 28 Februari lalu.

Ia mengatakan, surat suara yang dikirim itu juga termasuk untuk pemilih disabilitas atau pemilih yang mengalami keterbatasan fisik. “Untuk disabilitas sudah kita sediakan tapi kita belum dapat informasi jumlah datanya tapi yang jelas itu ada,” kata Andres.

Usai pelipatan surat suara, KPU Mentawai bersiap mendistribusikan logistik ke daerah-daerah. Andres memperkirakan lokasi rawan yang akan sulit dijangkau dalam pendistribusian logistik karena terbatasnya akses transportasi yakni di Siberut Barat dan Siberut Barat Daya. “Solusinya kita

SOSIALISASI PEMILU Sosialisasi ajakan memilih terpampang di spanduk yang dipasang di jalan Trans Taikako, Kecamatan Sikakap

56.594 Surat Suara Pemilu Legislatif Siap Didistribusikan di Mentawai akan utamakan lebih cepat kita kirim ke daerah yang cukup sulit aksesnya,” kata Andres.

Komisioner KPU Mentawai Martina Seppungan mengatakan, pendistribusian logistik akan dilaksanakan minggu keempat Maret.

Distribusi ini lebih cepat satu minggu

dari jadwal yang sudah diatur untuk mengantisipasi kesulitan geografis di Mentawai.

Terkait anggaran Pileg belum bisa bisa umumkan oleh Andres karena anggarannya masih belum dikelompokkan karena ada Pileg dan Pilpres. “Kalau jumlahnya ada sekitar

Rp13 miliar,” ujarnya.

Sementara hingga saat ini KPU Mentawai masih melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bermasalah. “Ada sekitar 593 NIK yang masih bermasalah, dan target kita Senin, 3 Maret harapan kita sudah valid,” kata Andres.

Persoalan NIK tersebut, menurut Andres, diantaranya masih persoalan data pemilih yang ganda, misalnya ada dua data dengan nama yang sama tapi suku tidak ada, kemudian gelar, atau hanya nama panggilan saja, data ini yang tidak bisa terbaca di sistem. (o)

Panwaslu Mentawai Belum Terima Laporan Pelanggaran Kampanye PADANG-Panitia Pengawas Pemilu Mentawai belum menerima laporan atau pengaduan terkait pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye partai politik dan calon legislative (caleg) yang sudah banyak bermunculan di Mentawai.

“Sampai saat ini belum ada laporan pelanggaran yang masuk ke Panwaslu, kalau di Mentawai memang ada pelanggaran tapi laporan yang diterima Panwaslu tidak ada,” kata Syamsir Ali, Ketua Panwaslu Mentawai kepada Puailiggoubat Kamis, 27 Februari lalu.

Menurut Syamsir Ali, pelanggaran kampanye di Mentawai tidak tergolong keras, masih pelanggaran terkait pemasangan spanduk, stiker. “Tapi itu sudah kita sosialisikan kepada masyarakat dan Mentawai tidak terlalu keras pelanggaran-pelanggaran,” katanya..

Syamsir mengatakan jika ada laporan pelanggaran Pileg yang masuk di Panwaslu akan ditindak lanjuti.

“Kita akan beri teguran siapa pun partai yang melakukan pelanggaran, kita juga akan kerja sama dengan pihak Satpol PP,” kata Syamsir.

Sementara itu KPU RI telah mengeluarkan Peraturan No. 15 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR/ DPRD dan DPD RI. Dalam peraturan tersebut, salah satunya memuat tentang penempatan alat peraga kampanye partai politik dan calon anggota legislatif.

KPU melarang alat peraga di pasang di tempat ibadah atau tempat umum lainnya. KPU akan mengatur penempatan alat peraga kampanye yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Peraturan KPU juga melarang pemasangan alat peraga kampanye di lokasi pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan,

sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.

Dalam peraturan tersebut tersebut juga ditulis, peserta pemilu dapat memasang alat peraga kampanye di luar ruangan dengan ketentuan baliho atau papan reklame hanya diperuntukan bagi satu partai politik untuk satu desa atau kelurahan.

Partai dan calon anggota DPD diperkenankan memasang bendera dan umbul pada setiap zona, atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP provinsi dan atau KPU/KIP kabupaten/kota bersama pemerintah daerah.

Sementara, calon anggota DPD RI juga diperkenankan memasang baliho atau papan reklame satu unit untuk satu desa, atau kelurahan atau tempat yang telah ditentukan.

Dalam peraturan tersebut, spanduk dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPR, DPD

dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 meter sebanyak satu unit pada

zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU. (trs/r) FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

STIKER CALEG - Stiker para calon anggota legislatif tertempel di dinding salah satu warung di Sikakap

15 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

Di Sikakap asap sudah mengganggu aktivitas melaut, kapal cepat tidak bisa melaju kencang, pulau-pulau sudah tertutupi asap

Mentawai Terdampak Asap Kebakaran Hutan FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Tim Redaksi

A

sap akibat kebakaran hutan di Riau mulai terasa di Kabupaten Mentawai, mulai dari Sikakap

Kecamatan Sikakap, Tuapeijat Kecamatan Sipora Utara hingga Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara.

Kepala UPTD Perikanan Pantai Sikakap, Pajar Piliang mengatakan, kebakaran hutan yang terjadi di Riau mulai berpengaruh bagi nelayan yang melakukan aktifitas melaut. “Jarak pandang tidak jauh, sehingga pergerakan kapal nelayan harus diperlambat,” katanya pada Puailiggoubat, Jumat, 28 Februari lalu.

Dikatakan Pajar, asap ini mulai dirasakan nelayan dalam satu minggu terakhir. “Biasanya kalau kita melihat dari pelabuhan ke arah Samudera Hindia, pulau-pulau yang sejajar masih nampak, sekarang tidak lagi,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Aswar, anggota Syahbandar Sikakap. “Kalau untuk kapal biasa atau kapal dagang masih normal, namun untuk kapal cepat sangat berpengaruh terhadap jarak pandang,” katanya.

Selain di Sikakap, kabut asap juga dirasakan operator speedboat yang menyeberangi selat Bunga, laut antara Tuapeijat Kecamatan Sipora Utara menuju Muarasiberut, Kecamatan Siberut Selatan. Seperti halnya yang dialami Merei Sagurung (51) operator speedboat Pastoran Sikabaluan yang membawa tim Rapat Wilayah Gereja Katolik pulang dari Sikakap menuju Tuapeijat hingga Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara.

“Biasanya kalau setengah jam meninggalkan pulau Sikakap menuju Sipora akan terlihat jelas, namun kali ini perlu satu jam lebih untuk melihat pulau Sipora. Demikian juga dari Tuapeijat menuju Siberut yang biasanya pulau

DISELIMUTI ASAP - Perkampungan di Dusun Mapaddegat, Desa Tuapeijat, Sipora Utara, diselimuti asap kiriman dari Riau Siberut terlihat jelas, saat menyeberang sekitar satu setengah jam pulau baru nampak,” katanya.

Demikian juga halnya masyarakat Sikabaluan. Saat berada di pantai Sikabaluan, dua pulau kecil tempat wisata arah Siberut Barat seperti pulau Simasin dan Pulau Tumbang terlihat jelas, namun kali ini tidak nampak sama sekali. “Pulau itu tidak nampak sekarang, seakan turun hujan lebat dibagian pualau itu,” kata Tina (25) warga Sikabaluan.

Sementara kabut asap juga membatasi jarak pandang Dusun Pasakiat Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan meski belum mengganggu aktifitas warga. Hal ini dikatakan Rudi Beama, Kepala Dusun Pasakiat. “Aktifitas warga masih normal, belum berdampak betul bagi masyarakat,” katanya.

Kepala Puskesmas Sikakap, Sulastri mengatakan terkait dengan kabut asap akibat kebakaran hutan di Riau baru dirasakan dua hari terakhir, namun

Dusun Salappak Gelar Musrembang di Tingkat Dusun SALAPPAK - Kepala Dusun Salappak Rengge Satoinong dan dua anggota BPD Desa Muntei mengadakan musrembang di tingkat dusun tersebut bersama masyarakat setempat pada Senin, 17 Februari lalu .

Masyarakat mengusulkan beberapa program pemerintah yakkni jalan beton menuju Desa Muntei, pengadaan bantuan bibit ikan dan bibit tanaman karet yang diprioritaskan untuk masyarakat.

Rengge Satoinong menyarankan kepada masyarakat usulan ini dibawa ke tingkat Desa Muntei. “Yang sangat penting sekali, sekolah filial yang ada di Dusun Salappak harus di negrikan dan di mekarkan menjadi desa,” ujarnya. (ls/r)

masyarakat belum mengeluhkan hal tersebut. “Sampai sekarang belum ada pasien yang datang ke puskesmas mengeluhkan sesak napas akibat kabut asap. Namun kita tetap siaga memberikan bantuan bila ada masyarakat kita yang datang minta pertolongan,” katanya.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat berang atas kabut asap yang melanda Sumatera Barat akibat kebakaran Hutan di Provinsi Riau sejak minggu terakhir.

Menurut Direktur Walhi Sumbar, Khalid Syaifullah dalam siaran persnya pada Jumat, 28 Februari, asap tersebut telah mengakibatkan terganggunya aktivitas transportasi dan juga semakin membahayakan masyarakat.

“Dalam kondisi ini yang dialami Sumatera Barat akibat kabut asap ini sudah sangat mengganggu, apalagi transportasi, dan ini jelas mengancam rakyat di Sumatera Barat, dan titik api ini lebih besar dari tahun sebelumnya “

kata pada konferensi pers di Rasuna Said, Padang Jumat 28, Februari lalu.

“Ini mestinya pemerintah Indonesia secara kenegaraan harus melihat situasi seperti ini, tidak lagi kemudian selalu mengkarpet merahi investor yang kemudian justru mengancam keselamatan rakyat Indonesia,” kata Khalid.

Bandara Internasional Minangkabau sempat menghentikan aktivitas keluar masuk bandara karena kondisi kabut asap yang sudah mengganggu jarak pandang dan membahayakan penerbangan.

Dari pemantauan Walhi untuk Sumatera Barat dalam tiga minggu kisaran 2-6 titik sumber asap yang terdapat di Pasaman Barat, Agam, dan Pesisir. Sementara dari komunikasi Walhi Riau banyak terdapat di Riau bahkan dari Januari hingga Februari mencapai 1.000 titik sumber kabut asap.

Informasi dari BMKG ternyata Januari dan Februari arah angin dari

Selatan menuju ke Utara. Dilihat dari jumlah titik sumber kabut asap pada waktu sebelumnya ternyata pada periode Januari-Februari tahun 2014 jauh lebih banyak dari waktu sebelumnya.

Data dari Walhi Riau juga ditemukan sebagian besar titik sumber kabut asap ternyata berada pada areal lahan rawa gambut yang kemudian ketika dicek lagi itu merupakan lahan yang sudah ada HGU (Perkebunan Kelapa Sawit) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) disamping ada juga beberapa titik merupakan areal perkebunan masyarakat.

Walhi menilai kabut asap yang melanda Sumatera Barat merupakan bukti kegagalan penyelenggara negara dalam menjamin keselamatan rakyat, hingga kini ternyata pemerintah hanya terlepas tangan dan tidak ada tindakan tegas kepada perusak lingkungan yang telah menimbulkan kondisi kabut asap.

Pemerintah lebih memfokuskan bagaimana hujan bisa turun sehingga berkurangnya kabut asap dari pada mengejar pelaku dan yang bertanggung jawab terhadap kondisi ini.

Akibat asap tersebut Walhi mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera mendesak pemerintah Provinsi Riau untuk segera mengusut Sumber, pelaku dan yang harus bertanggung jawab terhadap kabut asap yang melanda Sumbar.

Kemudian Walhi juga mendesak Provinsi Sumbar segera memerintahkan instansi terkait untuk menemukan titik sumber asap, pelaku, dan yang harus bertanggung jawab terkait sumber kabut asap di wilayah Sumbar.

Dan Walhi mendesak Pemprov Sumbar segera mengambil langkahlangkah dan tindakan untuk memastikan keselamatan rakyat di Sumatera Barat dengan tidak menunggu ada korban rakyat yang kena penyakit. (spr/leo/bs/spn/trs/r)

Uslaini Terpilih Jadi Direktur Eksekutif Walhi Sumbar PADANG- Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) VI Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat memilih Uslaini sebagai Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat periode 20142018 menggantikan Khalid Saifullah, dalam pemilihan yang digelar 28 Februari lalu di Padang.

Pada PDLH Walhi kali ini ada dua calon yang diusulkan oleh Steering Commitee Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup yakni Desriko dan Uslaini.

Namun Uslaini terpilih melalui musyawarah bukan pemungutan suara oleh lembaga mitra Walhi Sumbar.

Lembaga mitra yang hadir di antaranya SPKM, BILA, KOMMA FPUA, YCMM, QBAR, LP2M, TARATAK, PBHI Sumbar dan ALPICHANAMERU yang masing-masing memiliki 2 hak suara.

Dalam pemilihan tersebut terdapatlah 16 orang yang memiliki hak suara dari utusan-utusan mitra lembaga yang hadir yakni. Desriko

kemudian dipilih menjadi deputi direktur mendampingi Uslaini.

Uslaini menjelaskan, untuk arah gerakan Walhi Sumbar mendatang ini mengangkat isu-isu strategis tambang dan energi dan ekspansi perkebunan skala besar seperti perkebunan sawit.

Selain pemilihan direktur eksekutif, PDLH ini juga memilih Dewan Daerah yakni Firdaus, Samaratul Fuad, dan Khalid Saifullah. (trs/r)

Puailiggoubat NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

8

Suara Puailiggoubat Saatnya Masyarakat Hukum Adat Berdaulat

S

kema hutan desa di empat wilayah desa di Mentawai merupakan implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengakuan konstitusionalitas hutan adat yang menegaskan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat atau sukunya.

Jika selama ini, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan hutan adat merupakan termasuk hutan negara, maka melalui putusan ini, hutan adat merupakan hutan hak yang bukan termasuk hutan negara.

Selama ini, UU Kehutanan dipandang menjadi alat bagi negara mengambil hak masyarakat adat atas wilayah hukum adatnya. Masyarakat hukum adat acap kali menjadi penonton dari ekploitasi hutan yang dilakukan perusahaan atau badan hukum yang mendapat izin dari pemerintah. Eksploitasi hutan bertahun-tahun di Indonesia ternyata tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan.

Data Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat 31.957 desa yang berinteraksi dengan hutan dan 71,06 persen dari desa desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Secara umum, masyarakat yang tinggal dan hidup di desa desa di dalam dan sekitar hutan baik yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat atau masyarakat lokal hidup dalam kemiskinan. CIFOR (2006) menyebutkan bahwa 15 persen dari 48 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan merupakan masyarakat miskin.

Sementara itu data lain yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2007 memperlihatkan masih terdapat 5,5 juta orang yang tergolong miskin di sekitar kawasan hutan (Putusan MK No.35/PUU-X/2012).

Skema hutan desa sebagai implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Mentawai patut kita hargai sebagai respon positif Pemda Mentawai terhadap putusan MK tersebut. Peluang ini tentu harus dimanfaatkan untuk segera mewujudkan hutan desa di empat desa yang menjadi percontohan.

Upaya-upaya mempercepat pembentukan hutan desa ini mesti didorong seluruh elemen masyarakat Mentawai. Pemetaan areal desa, wilayah hutan yang akan diusulkan serta identifikasi suku-suku yang masuk wilayah usulan hutan desa mesti segera dikerjakan.

Hal lain yang terpenting adalah juga menyosialisasikan skema ini kepada masyarakat agar tidak lagi mendukung investor besar yang orientasinya hanya mengeksploitasi hutan Mentawai tanpa berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Sudah saatnya masyarakat Mentawai berdaulat di tanahnya sendiri. z

16

Arat Sabulungan, Sebuah Kearifan Hukum Adat Mentawai A

rat sabulungan merupakan kepercayaan suku Mentawai yang tinggal di Kabupaten Kepulauan Mentawai Propinsi Sumatera Barat. Kepercayaan ini lahir setelah nenek moyang sampai di Pulau Siberut bagian Pantai Barat. Tetapi tidak langsung menciptakan kepercayaan arat sabulungan. Pertama mereka hidup bersama alam dengan gejala-gejala alam yang dirasakan.

Dahulu pada zaman neolitik yang dipengaruhi sedikit zaman batu, nenek moyang orang Mentawai pertama datang dari Asia Tenggara hingga sampai di Pulau Siberut (menurut para pakar sejarah dan antropologi). Menurut para pakar antropolog dan sejarah, orang Asia Tenggara ini merupakan bangsa Proto Malay, yaitu nenek moyang tertua yang pernah menyebar di Indonesia bahkan di dunia. Di Mentawai tepatnya di pulau Siberut bagian daerah Pantai Barat merupakan tempat persinggahan pertama nenek moyang Mentawai.

Secara ilmu pengetahuan, saya merasa menyatakannya benar, bahwa nenek moyang orang Mentawai bisa berasal dari Proto Malay di zaman neolitik dan sedikit dipengaruhi zaman batu.

Dalam hal ini pada keturunan silsilah ke sepuluh nenek moyang orang Mentawai masih terdapat atau masih dibawa satu barang bukti berupa penghidup api dari batu yang disebut dalam bahasa Mentawai Tataiktaik.

Batu keras di Pulau Mentawai tidak ada. Semua batu di Mentawai masih muda. Adapun batu cadas di bagian pantai Barat, tetapi tidak bisa menghidupkan api. Kemudian nenek moyang ini sudah cerdas mengetahui dan membaca gejala alam serta pengelolaannya sehingga mampu menciptakan kepercayaan yang sebenarnya penciptaannya berdasarkan pada gejala alam yang sering dirasakan atau dialami oleh nenek moyang orang Mentawai itu sendiri.

Dalam kesatuan sosial suku Mentawai, arat sabulungan memiliki peran penting dalam segala aktivitas dan interaksinya dengan orang lain atau sama-sama orang Mentawai. Arat sabulungan ini memiliki suatu kaidah yang mengatur kehidupan dan tatanan

oleh: Laurensius, SH Pemerhati Budaya

sosial orang Mentawai. Dan yang tidak kalah penting juga kepercayaan ini mengatur tindakan manusia terhadap alam.

Lahirnya arat sabulungan merupakan dasar dari pada lahirnya kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan tersebut sebagai berikut : Daerah perbukitan : digunakan sebagai wilayah berburu dan bercocok tanam tanaman tua, seperti durian, nangka, langsat hutan.Daerah rawa : digunakan sebagai tempat untuk menanam sagu d a n

menghormati sesuatu yang dianggap penguasa alam.

Kata “bulu” atau “buluakenen” merupakan bahasa umum di Mentawai sehingga dengan pengertian ini lebih objektif. Melalui persembahan para penguasa alam merasa senang dan memberikan kemudahan kepada manusia. Karena alam ini ada pemiliknya atau penciptanya, yaitu “ulau manua” yang artinya diluar jangkauan manusia.

Pengertian secara harafiah ulau manua adalah dunia yang tidak bisa dijangkau.

Dalam hal ini, saya tidak meremehkan pandangan para antropolog mengenai pengertian kepercayaan orang Mentawai ini.

keladi. Daerah Sungai dan laut : digunakan sebagai jalur transportasi dan mencari ikan. Daerah dataran : digunakan sebagai tempat pemukiman dan tanaman muda. Setiap pelaksanaan kegiatan keempat kebijakan di atas, arat sabulungan sangat berperan penting di dalamnya.

Arat sabulungan berasal dari bahasa Mentawai, yaitu “arat” berarti kepercayaan, sedangkan sabulungan menunjukkan atau menjelaskan kelompok orang-orang yang sering melakukan persembahan. Namun kata sabulungan diambil dari kata “bulu” yang artinya sembah atau beri. Atau dengan kata kerja “buluakenen” yang artinya persembahan. Atau “buluat” yang artinya tempat persembahan. Jadi jika diuraikan pengertian arat sabulungan adalah kepercayaan terhadap persembahan dalam

Pandangan antropologi menyatakan bahwa arat sabulungan merupakan suatu kepercayaan terhadap daundaunan. Hal ini diambil dari makna kata dasar “buluk” yaitu daun. Namun bahasa Mentawai tentang daun berbeda-beda. Di Siberut Utara daun itu bahasanya “lakok”. Jadi kata buluk tidak secara umum diterima oleh orang Mentawai dengan pengertian daun.

Malahan “lakok’ yang merupakan bahasa yang halus dan digunakan oleh para sikerei dalam menyapa daundaunan untuk bahan obat atau pesta.

Pemakaian daun hanya digunakan oleh para sikerei dalam mengobati orang sakit sehingga orang Mentawai percaya terhadap obat-obatan tradisional berupa ramuan dari daun.

Kemudian digunakan juga oleh non sikerei ketika mendapatkan hasil buruan yang merupakan simbol rasa senang. Kemudian dalam acara punen (pesta) dipakai juga daun sebagai

lambang sedang melakukan ritual atau pesta. Dalam kegiatan sikerei, tidak hanya daun saja yang dipakai dalam pengobatan melainkan juga ada kulit pohon, batang pohon, akar dan tunas tumbuhan. Selain fungsi daun sebagai obat, juga daun berfungsi sebagai wadah atau alat dalam acara ritual untuk melakukan persembahan.

Dalam setiap acara punen (pesta) “katcaila” merupakan simbol yang dijunjung. Katcaila ini memiliki daun muda dari enau, aileleppet, daun surak, akar tumbuhan, batu. Tidak hanya daun yang ada di dalam bambu katcaila. Pemakaian katcaila juga bisa hanya dengan daun muda enau saja.

Ini biasanya menjadi hiasan sebagai simbol sedang dalam pesta.

Katcaila merupakan benda suci sebagai tempat bersemayamnya arwah nenek moyang. Dalam pembuatan katcaila akan disumpah oleh para pinatua uma. Sehingga menjadi suci dan dilakukan penghormatan. Namun dalam hal melakukan persembahan ada dua kondisi yang memberikan suatu kewenangan, seperti punen (pesta). Dalam punen yang bisa mengepalai dan memberikan persembahan adalah sikautet uma (kepala suku) dan sipangunan (pelaksana kegiatan uma). Jika mereka tidak hadir atau ada halangan, maka yang melakukannya adalah sikebbukat uma (orang tua yang dianggap penasehat di uma).

Kegiatan sehari-hari orang Mentawai lebih dominan di alam.

Dalam hal kegiatan ini tidak memandang laki-laki atau perempuan.

Setiap kaum laki-laki pergi berburu, tidak dibutuhkan kepala suku untuk melakukan acara persembahan.

Kecuali dalam kegiatan membuat sampan, membangun uma, membuka ladang, dan acara punen. Sedangkan kaum perempuan bisa juga melakukan acara persembahan ketika mencari ikan di sungai dan di laut. Batas umur yang bisa melakukan acara persembahan adalah umur 18 sampai selanjutnya.

Alasannya karena dengan batas umur itu seseorang sudah memahami tatanan serta aturan dalam arat sabulungan.

Menurut orang tua di Mentawai, dahulu nenek moyang dalam setiap aktivitas mereka, selalu melakukan atau membuat persembahan. Ketika pergi

ke halaman 17

17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

berburu, kemudian mendapatkan hasil buruan berupa monyet, maka telinga monyet sebelah kiri akan dipotong sedikit untuk dipersembahkan kembali kepada penguasa alam atau hutan. Hal ini dilakukan agar roh monyet yang diburu tidak liar dan penguasa alam selalu memberikan kemudahan untuk mendapatkan monyet kembali. Dan begitu selanjutnya terhadap aktivitas lain, seperti membangun rumah, membuat sampan, membuka lahan, menebang pohon besar , makan dalam pesta, mencari ikan di sungai maupun di laut dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain bahwa tiada aktivitas tanpa ada dilakukan persembahan.

Dalam sistem hukum adat Mentawai, peran arat sabulungan adalah sebagai pengontrol geraknya kehidupan sosial dan dalam aktivitas pengelolaan sumber daya alam. Ada aturan-aturan tertentu yang tercantum dalam arat sabulungan dalam berinteraksi dengan alam, seperti berpantang, tidak boleh mencemari sungai, cara berburu, berladang, beternak dan lain sebagainya.

Dalam konsep interaksi antar manusia,

arat sabulungan memiliki kaidah untuk mengatur kehidupan bersama, seperti kepercayaan, keseimbangan, musyawarah dan keadilan, yang merupakan pandangan hidup suku Mentawai di uma.

Dalam konsep keadilan di Mentawai, setiap tindakan yang harus diputuskan adil. Menyelesaikan masalah tidak memihak pada siapapun, yang bersalah tetap bersalah, dan yang benar tetap benar. Untuk memutuskan suatu persolan secara adil, maka dilakukan acara potong rotan (tippu sasa). Namun berlakunya acara potong rotan ini ketika persoalan yang rumit dan sulit penyelesaiannya.

Kemudian membagi sesuatu dengan merata atau adil tanpa memandang tua atau muda. Contohnya, pada salah satu suku mendapatkan buruan monyet satu ekor. Maka berapa jumlah keluarga, sekian juga jumlahnya pembagian (otcai) akan dipatok. Satu ekor monyet akan dibagikan seluruh organ tubuhnya hingga menjadi seperti satu ekor lagi akan dapat tiap masing-masing keluarga. Dari sini muncul menjadi sebuah filosofis

“lulak� (piring Mentawai yang terbuat dari kayu dengan ukuran besar dan panjang) yang kemudian menjadi pandangan hidup orang Mentawai mengenai kebersamaan dan keadilan.

Dalam segala aktivitas orang Mentawai terlebih dahulu akan dilakukan musyawarah untuk mencari kesamaan pikiran, pendapat, tujuan hingga sampai pada tingkat kesepakatan. Hal itu dilakukan agar semua anggota uma mengetahui keagiatan serta aturan apa yang akan dilakukan ketika saat memulai aktivitas. Di uma sangat dijunjung tinggi nilai-nilai kesepakatan untuk menjaga keseimbangan antara anggota uma.

Kehidupan orang Mentawai di uma sangat dibutuhkan keseimbangan antar individu. Tidak boleh terjadi perpecahan antar anggota uma. Kemudian keseimbangan antara anggota uma dengan uma itu sendiri. Uma harus tetap dijaga kesakralannya, perhatian sangat kuat agar tidak terjadi sesuatu terhadap uma. Selanjutnya keseimbangan antara uma, anggota uma dengan alam sekelilingnya. Setiap aktivitas uma dan anggota uma harus seimbang dengan

alam lingkungannya. Adapun kegiatan uma adalah membangun uma baru dan pantangan uma (keikei uma). Sedangkan aktivitas anggota uma adalah ; membuat sagu, membuat sampan, mempantangi diri, berburu, mencari ikan, mencari kayu api, acara punen (pesta), mengobati orang sakit, beternak, kerei dan lain sebagainya.

Keempat pokok kaidah diatas merupakan suatu ideologi uma yang menurut saya disebut Umaisme. Semua aktivitas orang Mentawai berdasarkan pada Umaisme yaitu empat pokok dasar dalam melaksanakan keberlangsungan hidup sehari-hari di uma.

Oleh karena itu, bahwa arat sabulungan memiliki suatu makna positif dalam hubungan interaksi manusia dengan manusia, kemudian interaksi alam dengan manusia. Saya menyatakan interaksi alam dengan manusia karena alam yang memiliki sumber daya memberikan kehidupan bagi manusia dan dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri, kemudian setelah manusia mengambilnya maka dikembalikan kembali kepada alam dengan

mempersembahkan hasil yang didapat dari alam. Saya tidak bisa mencap bahwa arat sabulungan itu merupakan suatu kepercayaan animisme. Saya memandang kata animisme merupakan suatu kata slogan yang menganggap suatu kebudayaan yang tidak maju. Dalam suatu kehidupan kelompok manusia yang memiliki kebudayaan sesuai dengan kondisi kelompok dan alam lingkungannya, tidak bisa kita menyatakan atau langsung menganggap kebudayaan tersebut animisme. Mungkin itu terlalu ekstrim bagi saya.

Setiap kita mengangkat suatu kehidupan umat manusia untuk menjadikan sebuah ilmu pengetahuan dan motivasi yang sifatnya beregenerasi kita harus dapat melihat terlebih dahulu kehidupan yang dijalankan kelompok manusia itu sendiri serta harapan mereka menjalankan kehidupan. Maka kita tidak memutuskan motivasi yang mengakibatkan tidak berkembangnya kreativitas budaya. Tetapi itu merupakan budaya suku Mentawai dalam menjaga moral dan etika terhadap alam dan sesama. z

Guru dan Kurikulum 2013 A

da empat aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam rencana implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013. Apa saja?

Pertama, kompetensi guru dalam pemahaman substansi bahan ajar (baca: kompetensi pedagogi/akademik).

Didalamnya terkait dengan metodologi pembelajaran, yang nilainya pada pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) baru mencapai rata-ratanya 44,46.

Kedua, kompetensi akademik (keilmuan), ini juga penting, karena guru sesungguhnya memiliki tugas untuk bisa mencerdaskan peserta didik dengan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya, jika guru hanya menguasai metode

penyampaiannya atau kepemimpinan. oleh: Sukemi tanpa kemampuan Pada diri gurulah seakademik yang mensungguhnya terdapat Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media jadi tugas utamanya, teladan, yang dihamaka peserta didik tidak akan rapkan dapat mendapatkan ilmu pengetahuan apadicontoh oleh peserta didiknya. apa.

Guru sebagai ujung tombak Ketiga, kompetensi sosial. Guru penerapan kurikulum, diharapkan bisa harus juga bisa dipastikan memiliki menyiapkan dan membuka diri terhadap kompetensi sosial, karena ia tidak hanya beberapa kemungkinan terjadinya dituntut cerdas dan bisa menyampaikan perubahan. materi keilmuannya dengan baik, tapi Kesiapan guru lebih penting dari juga dituntut untuk secara sosial pada pengembangan kurikulum 2013. memiliki komptensi yang memadai. Apa Kenapa guru menjadi penting? Karena jadinya seorang guru yang asosial, baik dalam kurikulum 2013, bertujuan terhadap teman sejawat, peserta didik mendorong peserta didik, mampu lebih maupun lingkungannya. baik dalam melakukan observasi, Keempat, kompetensi manajerial bertanya, bernalar, dan mengomuni-

kasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran.

Melalui empat tujuan itu diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif.

Disinilah guru berperan besar didalam mengimplementasikan tiap proses pembelajaran pada kurikulum 2013. Guru ke depan dituntut tidak hanya cerdas tapi juga adaptip terhadap perubahan.

(Opini ini dimuat di website Kemdiknas)

Puailiggoubat NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

Perahu Satu-Satunya Alat Penyeberangan Siswa Pagai Utara ke Sekolah SIKAKAP - Perahu bermesin yang dinamai penduduk setempat speedboat merupakan satu-satunya sarana yang dipakai warga untuk menyeberangi selat Sikakap yang membelah Pagai Utara dan Selatan. Hal ini disebabkan jembatan yang menghubungkan kedua pulau tersebut belum ada.

Selain warga, speedboat ini juga digunakan siswa yang berasal dari Pagai Utara untuk menyeberangi selat Sikakap menuju ke sekolah baik siswa SMPN 1 Sikakap maupun SMAN 1 PUS karena kedua sekolah tersebut berada di Pagai Selatan.

Perahu yang ditumpangi berukuran 9,5 meter dan lebar 1 meter yang menggunakan mesin berkecepatan 8pk, ada juga 15 PK hingga 40 PK. Tarif yang dipatok pengelola perahu sebesar Rp1000 hingga Rp2 ribu satu kali menyebrang.

Dalam satu trip penumpang yang diangkut mencapai 30 orang baik siswa maupun warga biasa. Untuk mengimbangi perahu agar tidak oleng, pemilik memakai cadik dari bambu.

Namun beberapa siswa yang menggunakan sarana ini mengaku tetap khawatir ketika menyeberang karena kadang cuaca buruk dengan gelombang besar membuat perahu oleng.

Herman Sababalat, salah satu siswa SMAN 1 PUS mengatakan, tiap pagi saat berangkat dan siang ketika pulang sekolah, ia selalu memakai sarana ini karena tak ada alternatif lain karena rumahnya berada di Sikakap (Pagai Utara). Tiap menyeberang ia mengaku selalu dag dig dug, apalagi jika arus selat deras sehingga laju perahu lambat dan terkadang oleng.

“Bukan main takutnya, apalagi kalau angin kencang membuat air selat beriak, kadang air masuk ke perahu yang membuat kami basah kuyup, penyeberangan pun jadi lambat hingga mencapai 15 menit,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 17 Februari.

Meski begitu, lanjut Herman, ia tetap bertahan agar cita-citanya menjadi guru dapat terwujud, “Saya tak boleh mundur hanya karena hambatan seperti ini,” ujarnya.

Senada dengan Herman, Safira Saogo, siswa SMAN 1 PUS menyebutkan, terkadang saat hari hujan ketika menyeberang baju seragam mereka basah karena perahu tidak dilengkapi dengan atap, payung yang digunakan pun tidak sanggup menghalau hujan yang kencang seiring laju speedboat.

“Masih mending kalau itu terjadi ketika sudah pulang sekolah, kalau baru pergi itu yang susah, sehingga kami mesti menyediakan baju ganti,” ujarnya.

Muatan perahu yang kadang banyak membuat Safira ngeri karena sisi perahu nyaris tenggelam, namun pilihan lain tak ada maka terpaksa digunakan. (spr/g)

18

Dana Pembangunan Gedung Baru SMPN 1 Siberut Utara Rp3,2 miliar FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Pembangunan gedung di lokasi baru akan dilakukan bertahap

Bambang Sagurung

T

RUSAK Bangunan SMPN 1 Siberut Utara yang akan dibangun di lokasi baru antara Sikabaluan dan Monganpoula-

ahun ini relokasi SMPN 1 Siberut Utara yang telah lama direncanakan akan

terwujud karena DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengesahkan dana Rp3,2 miliar dalam APBD Mentawai 2014 untuk pembangunan gedung baru yang berlokasi antara Desa Sikabaluan-Monganpoula Sebelumnya, baik guru maupun siswa sekolah ini selalu dihantui perasaan takut akan ancaman tsunami karena sekolah itu berada dekat pantai. Belum lagi sekolah ini menjadi langganan banjir tiap tahun yang mengakibatkan jadwal belajar terhenti karena gedung terendam.

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Hendri Dori Satoko mengatakan, dengan persetujuan anggaran pembangunan, ia berharap

gedung baru di lokasi yang aman dari bencana segera terlaksana dan berjalan lancar.

“Pembangunan akan dilakukan berkesinambungan, dan harapan kita semua prosesnya tidak tersendat,” katanya kepada Puailiggoubat, Sabtu, 22 Februari.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sermon Sakerebau menyebutkan pembangunan gedung baru dilakukan

bertahap. “Secara bertahap pembangunan SMPN 1 Siberut Utara akan dilaksanakan tahun ini. Anggaran pembangunannya sudah disetujui DPRD Mentawai,” katanya.

“Lokasi sekolah saat ini dekat pantai dan sering menjadi langganan banjir, kondisi bangunan sebagian besar tidak layak pakai. Melihat kondisi tersebut, memang saatnya untuk direlokasi ke tempat yang aman,” katanya di sela acara peres-

mian puskesmas baru Sikabaluan.

Sementara untuk relokasi SMAN 1 Siberut Utara, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan, pihaknya menargetkan 2015 hal itu sudah dapat terwujud.

“Tahun ini belum bisa karena masih terkendala dengan lahan untuk pendirian bangunan, kita akan mencoba tahun depan namun intinya ketersediaan lokasi,” katanya. (g)

Jalan Raya Rusak, Siswa SDN 17 Taikako Lepas Sepatu ke Sekolah SIKAKAP - Jalan raya Desa Taikako Kecamatan Sikakap rusak parah, jalan dengan lebar 4 meter itu telah berlubang di sana sini sejak 2010 sehingga ketika hujan kerap tergenang air dan berdebu ketika kemarau.

Siswa SDN 17 Taikako yang menggunakan jalur itu ke sekolah terpaksa melepas sepatunya agar tidak basah dan kotor, kemudian dipasang ketika tiba di sekolah.

Sementara saat kemarau, mereka memakai masker untuk menghindari debu yang bertebaran di jalan.

Willy (11), salah satu siswa SDN 17 Taikako mengatakan, jika musim hujan badan jalan yang berlobang tergenang air dan berlumpur akibatnya sepatu yang mereka pakai jadi kotor.

“Agar tidak kotor kami mesti menjinjing sepatu sejauh 1 kilometer dengan berjalan kaki melewati kubangan tersebut, kemudian baru kami pasang ketika tiba di sekolah,” katanya, Selasa, 18 Februari.

Saat kemarau menurut Aldi (11), siswa yang lain, kondisi jalan tak jauh lebih baik karena semen yang terkelu-

pas sehingga jalan tinggal tanah liat membuat debu beter-bangan. “Apalagi jika kendaraan motor lewat debu membuat sesak napas sehingga kami mesti menutup hidung,” ujarnya.

Selain menghambat mobilitas siswa, distribusi hasil bumi masyarakat dari beberapa desa ke Sikakap yang melewati jalur tersebut juga terhambat karena jalan tersebut merupakan penghubung utama Desa Silabu dan Betu Monga (Pagai Utara) serta Desa Taikako dan Sikakap (Sikakap).

Basri (35), warga Sikakap mengatakan, kondisi jalan yang berlubang membuat sakit perut saat naik sepeda motor, selain itu kendaraan juga tak bertahan lama karena medan yang dilaluinya tidak layak pakai.

“Belum sampai enam bulan harus ganti kelahar (laher/bearing) roda sepeda motor disebabkan jalan yang rusak tersebut, saya berharap Dinas Pekerjaan Umum ( PU ) segera merehabilitasi jalan, jangan hanya ukur-ukur jalan terus tiap tahun,” katanya. (spr/g)

Fasilitas SDN 26 Taikako Banyak yang Rusak SIKAKAP - Beberapa fasilitas SDN 26 Taikako Desa Taikako Kecamatan Sikakap sejak 2011 rusak yakni ruang guru, mebeler siswa dan toilet memaksa sekolah ini mengalihfungsikan fasilitas lain untuk menutupi kekurangan yang ada.

Rosnita, salah seorang guru yang mengajar di kelas I SD itu mengatakan, kantor guru yang rusak sudah mereka tinggalkan, untuk sementara mereka memakai salah

satu ruangan kelas yang terdiri tujuh ruangan untuk kantor.

Untuk mebeler yang rusak, kata Rosnita, mereka melakukan perbaikan sederhana dengan memberi penyangga kayu agar dapat digunakan. Namun kursi dan meja tersebut membuat suasana belajar anak yang berjumlah 173 orang kurang nyaman karena sebagian meja dan kursi murid tidak sama rata, ada yang tinggi dan rendah.

“Sementara WC tidak ada fasilitas sekolah yang bisa digunakan, jadi terpaksa guru dan murid menumpang ke rumah warga,” katanya, Jumat, 21 Februari Selain fasilitas tersebut, SD yang berdiri pada 1997 ini belum memiliki rumah dinas yang membuat sebagian besar guru yang berasal dari Sikakap mesti bolak balik ketika mengajar dari rumahnya di Sikakap.

Rosnita menyebutkan, meski sekolahnya kekurangan fasilitas namun proses belajar mengajar tetap berjalan normal. Buku-buku pegangan guru yang berjumlah 19 orang dan murid telah mereka penuhi dengan menggunakan dana BOS. Guru lainnya, Fatmawati menyebutkan, kekurangan kursi dan meja dialami kelas I dan II, sementara di kelas III-VI mebelernya sudah cukup. (spr/g)

19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

Prestasi siswa di bidang olahraga akan sulit tercapai jika tak didukung peralatan latihan yang memadai

SMPN 1 dan SMAN 1 PUS Kekurangan Fasilitas Olahraga FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Supri Lindra

empar lembing salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Sumatra Barat, ironinya alat tersebut ternyata belum dimiliki SMAN 1 dan SMPN 1 PUS yang akan menjadi peserta olimpiade tersebut.

“Bagaimana bisa menjadi juara lempar lembing, lempar cakram atau tolak peluru sementara siswa belum melihat alat tersebut,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sermon Sakerebau. Ia meminta kedua sekolah tersebut segera menyediakan perlengkapan tersebut pada rapat persiapan O2SN yang dihadiri Camat Sikakap Happy Nurdiana, Kepala Bidang Paud, Seni dan Olahraga Mateus Lajo Sapojai, Sekretaris Dinas Pendidikan Mentawai Besli, dan Kepala Seksi Olah Raga Erijon Sikumbang di aula SDN 01 Sikakap, Jumat, 7 Februari.

Sermon berkeinginan agar semua sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai ikut dalam olimpiade tersebut. Dengan adanya sarana olah raga tersebut akan lebih mudah memberi pelajaran kepada siswa tentang aturan

L

RAPAT - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sermon Sakerebau (tengah) melakukan rapat persiapan O2SN kabupaten dengan Muspika Sikakap pertandingan sehingga mereka berprestasi.

Menanggapi permintaan Sermon, Kepala SMPN 1 Sikakap Zaherman mengatakan, alat lempar lembing, lempar cakram dan tolak peluru telah mereka miliki, namun khusus lempar lembing sudah rusak. Di hadapan Sermon, ia berjanji segera melengkapi

peralatan tersebut.

Sementara Kepala SMAN 1 PUS Rita Wati menyatakan kesediaannya melengkapi peralatan tersebut termasuk mempercepat penyelesaian lapangan olahraga. “Lapangan sedang ditimbun dengan pasir laut, kalau sudah siap segera digunakan untuk latihan,” ujarnya.

Sebelum mengikuti O2SN tingkat

propinsi, tahun ini Kabupaten Kepulauan Mentawai akan menyelenggarakan O2SN tingkat kabupaten yang berpusat di Kecamatan Sikakap 29 Maret hingga 2 April.

Sermon menyebutkan, pelaksanaan O2SN tingkat kabupaten bertujuan menjaring atlet tingkat pelajar yang mewakili Kabupaten Kepulauan

Mentawai di Provinsi Sumatera Barat.

Ada beberapa cabang olahraga yang akan dipertandingkan antara lain atletik, bola voli, bulutangkis, tenis meja, karate, silat, catur dan renang.

Sementara arena yang akan dipakai tersebar di tiga tempat yakni bola voli di SMPN 1 Sikakap, bulutangkis, karate dan silat diselenggarakan di gedung nasional yang dibangun PNPMMP. Lomba atletik memakai lapangan SMAN 1 PUS. Pemilihan Kecamatan Sikakap menjadi tempat penyelenggaran, kata Sermon, berdasarkan keputusan Bupati Kepulauan Mentawai. Untuk itu, ia berharap agar semua pihak menyukseskan kegiatan ini pada saatnya nanti.

“Melobi anggaran pelaksanaan O2SN ini di DPRD sangat berat karena melewati perdebatan yang sengit, untuk saya meminta kegiatan ini sukses sehingga kita semua tidak malu,” katanya.

Sementara Camat Sikakap Heppy Nurdiana, menyatakan dukungan pelaksanaan kegiatan ini di wilayahnya dan siap membantu dengan segala kemampuan yang dimiliki.

“Semua pihak harus bekerjasama agar semua sukses, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat,” ujarnya. (g)

Akreditasi Sekolah di Mentawai Terbentur Kelengkapan Sarana SIKABALUAN - Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai terus menggenjot peningkatan fasilitas sekolah di Mentawai agar layak diakreditasi sesuai standar yang ditetapkan Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASN).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sermon Sakerebau mengakui, kebanyakan sekolah di Mentawai belum dapat diakreditasi karena ter-bentur sarana sekolah yang belum memadai.

“Nah untuk itu, fasilitas yang masih kurang akan terus kita benahi sehingga sekolah dapat diakreditasi, “ katanya, Jumat, 21 Februari.

Jika sudah diakreditasi, lanjut Sermon, sekolah berhak melaksanakan ujian sekolah maupun nasional sendiri, sehingga beban biaya untuk pelaksanaan ujian lebih irit karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengangkut siswa menumpang ujian di sekolah lain.

“Selama ini biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan ujian yang dipusatkan pada satu sekolah sangat besar, bila semua sekolah telah melaksakan akreditasi maka biaya

ujian akan semakin irit,” ujarnya.

Sementara di SMPN 1 Pagai Utara Selatan, sekolah ini pertama kalinya diakreditasi oleh BASN SMP/Madrasah Propinsi Sumatra Barat pada 30 Oktober 2013 dan hasilnya telah dikeluarkan pada 21 Desember 2013

yang berlaku hingga 20 Desember 2018.

Kepala SMPN 1 PUS Zaherman mengatakan, dari hasil penilaian tersebut, SMPN 1 PUS mendapat akreditasi B dengan bobot nilai 83.

“Kita merasa bangga setelah hasil

yang kita peroleh untuk akreditasi sekolah memuaskan dan ini yang menjadi harapan kita selama ini,” katanya saat ditemui Puailiggoubat di ruang kerjanya, Selasa, 18 Februari Zaherman menyebutkan, hasil Akreditasi sekolah ini berlaku selama

Dinas Pendidikan Mentawai Bentuk Tim US SD SIKABALUAN - Pelimpahan kewenangan pelaksanaan Ujian Sekolah (US) SD yang sebelumnya dinamakan UN dari pemerintah pusat ke daerah disambut baik Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan membentuk tim pelaksana ujian dan pembuat soal.

Pembentukan tim itu telah dimulai sejak Peraturan Pemerintah (PP) No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang resmi ditandatangani Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono pada 7 Mei 2013 keluar. PP itu menegaskan peniadaan atau penghapusan UN SD/MI sederajat mulai tahun ajaran 2013/2014.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sermon Sakerebau mengatakan, pelaksanaan ujian masih menggunakan pola yang sama, hanya soal-soal ujian sebanyak 75 persen dibuat daerah selebihnya dari pusat.

“Tim ujian telah kita bentuk , dan pada pelaksanaannya nanti kita juga akan dibantu dari pusat dalam bentuk masukan dan pendampingan,” katanya, Jumat,

21 Februari.

Selain soal, kata Sermon, pemerintah pusat juga tetap menyediakan anggaran pelaksanaan US sesuai ketentuan yang telah diatur surat Mendikbud nomor 192843/MPK.A/KR/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang menyatakan penyediaan anggaran untuk Ujian SD, SDLB dan Paket A dialokasikan pada APBD Kabupaten/kota.

“Sementara untuk kita di daerah telah menganggarkan anggaran pelaksanaan ujian,” katanya namun ia tak menyebut secara rinci. (bs/g)

5 tahun dan setelah rentang waktu itu sekolah kembali mengajukan akreditasi.

Menurut Zaherman, untuk nilai akreditasi A biasanya didapat oleh Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional (SRBI).

“Kita akan terus membenahi semua fasilitas sekolah yang masih kurang dan meningkatkan kualitas proses mengajar,” katanya.

Dari laman Badan Akreditasi Sekolah Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera Barat, dari 19 SMP di Mentawai, 3 SMP berakreditasi B dan 1 SMP berakreditasi C ditambah SMPN 1 PUS yang mendapat Akreditasi B. Selebihnya belum terkreditasi Untuk tingkat SD, dari 106 SD yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, baru 14 SD yang terakreditasi yakni 6 SD mendapat akreditasi B dan 8 SD mendapat akreditasi C yang ditetapkan 9 November 2011.

Sementara tingkat SMA yang berjumlah enam, baru 2 SMA yang dapat akreditasi B dan 2 SMA mendapat akreditasi C yang ditetapkan 28 Oktober 2010.. (bs/leo/g)

PENDIDIKAN UPTD Pendidikan Kecamatan Dapat Mengajukan Anggaran Sendiri SIKABALUAN - Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan lebih besar dibanding saat berbentuk Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan. UPTD kini bisa mengajukan anggaran sendiri ke DPRD. Sebelum berubah menjadi UPTD Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya menjadi perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten sehingga tidak dapat mengajukan anggaran serta kegiatan sendiri.

“Kalau dilihat dari segi anggaran, mereka bisa mengusulkan sendiri termasuk kegiatan selain dari dinas,” kata Kepala Dinas Pendidikan Mentawai Sermon Sakerebau kepada Puailiggoubat, Jumat 21 Februari.

Selain itu, prasyarat menjadi Kepala UPTD minimal Eselon IVa, “Personilnya akan terus kita benahi termasuk sarana dan prasarana di UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan,” jelasnya.

Sementara dalam pengelolaan anggaran, di UPTD Dinas Pendidikan telah memiliki Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga dalam melaksanakan kegiatan tidak tergantung dari Dinas Pendidikan.

“Selain cabang dinas yang menjadi UPTD, institusi SMP dan SMA juga jadi UPTD,” ujarnya. (bs/g)

SMAN 1 Pagai Utara Selatan Tak Punya Toilet SIKAKAP - Siswa SMAN 1 Pagai Utara Selatan terpaksa menumpang di rumah warga untuk ke toilet. Jika tidak, mereka terpaksa buang hajat di pinggir pantai karena 12 unit toilet rusak. .

Odar Zalukhu, penjaga SMAN 1 PUS mengatakan, tiap hari siswa menumpang ke toilet di rumahnya yang dekat sekolah.

“Memang kondisi ini sudah berlangsung lama, tapi saya maklum saja,” katanya, Kamis 20 Februari.

Sebagian yang tak bisa tahan, kata Odar, terpaksa buang hajat di tepi pantai namun ia tak bisa melarang karena tak ada alternatif yang lain.

Markus, salah satu siswa SMA 1 PUS menyebutkan, toilet sekolah sudah lama rusak sehingga ia dan beberapa rekannya buang hajat di pantai saat tidak ada orang.

Kepala SMAN 1 PUS Rita Wati yang dikonfirmasi terkait hal itu membenarkan bahwa toilet sekolah sudah rusak sejak 2009 dan sampai 2014 belum diperbaiki.

“Saya bingung mesti pakai dana apa, jika BOS atau BOMMDA digunakan itu menyalahi petunjuk teknis,” katanya kepada Puailiggoubat.

Untuk sementara ia menahan diri tidak memperbaiki toilet tersebut karena jumlahnya cukup banyak yakni 12 unit yang digunakan untuk 676 siswa. (leo/g)

Puailiggoubat

NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

20

TK Kristen Aletea

Belajar Beratap Langit Beralas Tanah Ketiadaan ruang belajar membuat murid TK Kristen Aletea belajar dan bermain di alam terbuka beralaskan tikar Supri Lindra

T

epuk tangan disertai goyangan pinggul mengiringi nyanyian ceria sebanyak 20

bocah yang berumur antara 3 hingga 6 tahun pagi itu sekitar pukul 08.00 WIB di pantai Cimpungan Desa Matobek Kecamatan Sikakap, Jumat 21 Februari.

Sampah yang bertebaran di sekitar pantai tidak dihiraukan bocahbocah itu yang setelah menyanyi kemudian serius mendengar penjelasan seorang perempuan. Itulah keseharian proses belajar mengajar yang dilakukan TK Kristen Aletea.

TK yang diresmikan keberadaannya pada 2012 lalu belum memiliki gedung sendiri untuk dipakai belajar sehingga hamparan pantai mereka jadikan ruang belajar dan tikar lusuh persegi yang berukuran 2 meter sebagai alas duduk.

Bocah-bocah itu diajar dua orang guru yakni Desi Parida (27) sebagai kepala TK yang dibantu seorang guru, Sopinarti (32).

Meski fasilitas seadanya, Desi mengatakan, pelajaran siswa rutin digelar mulai hari Senin-Jumat yang

BELAJAR SAMBIL BERMAIN - Murid TK Aletea di Cimpungan, Desa Matobe belajar sambil bermain dimulai pada pukul 08.00 WIB-10.00 WIB. Di pantai itu, mereka diajari berbagai pelajaran mulai dari mengenal Tuhan , bernyanyi dan menciptakan berbagai bentuk karya berbahan pasir.

Tak ada tenda, mereka hanya mengandalkan rindangnya daun nyiur dan pohon yang tumbuh di sekitar pantai untuk berteduh dari teriknya matahari.

Kalau hari hujan, lanjut Desi, mereka pindah belajar di sebuah Posyandu yang berukuran panjang 6 meter dan lebar 3 meter yang menjadi

pos kedua, di ruangan ini mereka diajari menulis dan dasar-dasar bahasa Inggris.

Di ruangan sempit itu tersedia 30 set meja belajar, papan tulis dan alat tulis yang dibeli dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diterima baru sekali yakni pada 2012 sebesar Rp7,2 juta.

Agar dapat bertahan dan mendukung biaya operasional sekolah, tiap bulan anak-anak TK dibebankan iuran Rp10 ribu per anak.

“Dana itu gunanya untuk memba-

yar honor satu orang guru Rp50 ribu per bulan, membeli buku, dan makanan tambahan bagi anak- anak yang diberikan setiap hari Jumat,” jelasnya.

Desi berharap, Dinas Pendidikan mau membantu membangun gedung baru dengan tambahan beberapa mebeler agar pendidikan anak makin maju.

Sementara Sopinarti menyebutkan, walau gaji yang diterimanya hanya Rp50 ribu per bulan ia tetap menikmati pekerjaan tersebut. “Mudah-mudah Tuhan member berkat nantinya,” ujarnya. (g)

Guru SD Minta Olimpiade Olahraga Tingkat SD Juga Diadakan SIKAKAP - Guru olahraga di Kecamatan Sikakap meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menyelenggarakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat kabupaten pada SD. Selama ini menurut mereka, O2SN hanya diseleggarakan untuk SMP dan SMA padahal untuk tingkat provinsi hingga nasional, O2SN SD juga ada.

Syafril, guru olah raga SDN 21 Makalo mengatakan, saat penyelenggaran O2SN tingkat SD pada tahun kemarin, Mentawai tidak mengirimkan wakilnya padahal di Provinsi Sumatra Barat dan nasional diselenggarakan.

“Saya berharap pada 2015 Dinas Pendidikan Mentawai menga-dakan pertandingan O2SN tingkat SD,” katanya saat rapat hari kedua persiapan pelaksanaan O2SN tingkat SMP dan SMA se-Kabupaten Kepulauan Mentawai yang digelar

Maret di aula SDN 01 Sikakap Jumat, 7 Februari.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Seksi Olahraga Dinas Pendidikan Erijon Sikumbang mengatakan, setelah pelaksanaan O2SN pertama tingkat SMP dan SMA di Kecamatan Siberut Selatan, mereka telah memasukkan usulan pelaksanan tingkat SD ke DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai namun usulan tersebut ditolak sehingga tidak masuk dalam pengganggaran.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sermon Sakerebau menambahkan, anggaran yang telah dibuat dicoret oleh DPRD. “ Waktu itu DPRD Mentawai bertanya bagaimana masalah keamanan dan keselamatan siswa, sebab kalau diadakan O2SN tingkat SD risikonya lebih besar,” kata Sermon menirukan pertanyaan

anggota DPRD Mentawai dalam acara yang turut dihadiri Camat

Sikakap Happy Nurdiana dan jajaran dinas pendidikan. (spr/g)

Pelaksanaan Try Out SMAN 1 Siberut Utara Berjalan Lancar SIKABALUAN - Pelaksanaan try out Kabupaten di SMAN 1 Siberut Utara yang dilaksanakan selama tiga hari 17-19 Februari berjalan lancar.

Wakil Kepala SMAN 1 Siberut Utara bagian Kurikulum Elias La’ia mengatakan, pelaksanaan ujian tidak mendapat kendala, ujian sendiri langsung diawasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Dari 107 orang siswa peserta ujian yang terdaftar, hanya 104 orang siswa yang dapat mengikuti ujian tryout, sementara 3 orang lainnya berhenti sekolah karena kasus asusila,” katanya, Kamis 20 Februari.

Elias menyebutkan, dua hari menjelang ujian, satu orang peserta ujian mengundurkan diri karena hamil. Dari data sekolah sendiri, peserta UN SMAN 1 Siberut Utara tahun 2014 dari jurusan IPA sebanyak 47 siswa dan IPS sebanyak 60 siwa.

Sementara siswa yang tidak mengikuti ujian karena kasus asusila sebanyak dua orang dari jurusan IPA dan satu orang dari jurusan IPS. (bs/g)

21

Puailiggoubat NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

Pembukaan sawah di beberapa daerah di Mentawai merupakan usaha mewujudkan ketahanan pangan di daerah itu sekaligus memutus ketergantungan beras dari Padang Bambang Sagurung Siprianus Sababalat

D

usun Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara tahun ini berhasil

berswasembada beras karena hasil panen sawah seluas 30 hektar mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk enam bulan ke depan.

Panen perdana di dusun tersebut dilakukan langsung Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet yang didampingi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) Kabupaten Kepulauan Mentawai Novriadi, Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko, Camat Siberut Utara Sandra Oktavia, Kapolsek Sikabaluan Iptu.Tuwon, Danlanal Mentawai Baritaku, Kepala Desa Malancan Barnabas Saerejen dan Ketua Kelompok Tani Sipoinungnungan Joel Sabeleaken, Sabtu, 22 Februari.

Sebelum menuai padi, Yudas menyampaikan kepada masyarakat setempat bahwa hasil panen sangat memuaskan dan perlu ditingkatkan agar ke depan masyarakat seluruh warga Desa Malancan dan penduduk di kabupaten ini tidak perlu lagi mendatangkan beras dari Padang.

“Mentawai jangan lagi tergantung dengan beras yang didatangkan dari Padang. Bila perlu ada nama beras yang dijual dengan merk Mentawai. Kita harus bisa menciptakan ketahanan pangan dengan produksi sendiri. Beras dengan nama Mentawai harus kita ciptakan, jangan lagi beras Solok atau beras Panda, Namun harus beras Sirilanggai atau beras dengan nama-nama Mentawai,” katanya.

Lanjut Yudas, pemerintah akan terus melakukan program cetak sawah hingga memenuhi target 1.000 hektar pada tahun 2016 nanti. “Kalau sekarang luas sawah di Sirilanggai baru 30 hektar, kedepan ditambah menjadi 100 hektar sehingga mencukupi kebutuhan pangan di sini,” ujarnya.

Yudas menekankan, lahan yang dijadikan areal persawahan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Jika hasil panen nantinya sudah banyak, Yudas menyebutkan, pihaknya siap menampung beras dari masyarakat untuk kebutuhan pangan di Mentawai.

“Kita tidak perlu lagi mendatangkan

Sirilanggai Swasembada Beras, Rogdok Gagal Panen hektar diberikan benih padi 750 kg, pestisida 240 liter, alat pertanian kecil 150 unit dan rice milling heuler 1 unit.

Gagal Panen Berbeda dengan di Sirilanggai, sawah yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat di Dusun Rogdok Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan gagal panen. Dari 32 hektar sawah, hanya 5 hektar yang bisa dipanen, selebihnya mati.

Warga menduga, kegagalan panen padi yang ditanam 32 kepala keluarga secara swadaya masingmasing 1 hektar pada November 2013 karena kualitas bibit yang tidak baik.

Selain itu, banyak padi yang terserang hama yang tidak bisa diatasi karena PANEN PERDANA - Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet (lima dari kanan) beserta jajarannya menuai padi dalam acara keterbatasan pestisida.

Urbanus Sailuluni (64), panen padi perdana di Sirilanggai, Siberut Utara. salah satu petani di Rogdok beras raskin dari luar yang hanya ton maka dihasilkan uang Rp540 juta bilitasi sawah yang terealisasi 227 menduga, penyebab padi mati karena memunculkan konflik di masyarakat. per musim panen. Kemudian hasil itu hektar. Selain di Sirilanggai, sebaran cetak bibit yang disemai belum matang.

Belum lagi mutunya atau kualitas dikurangi modal sebanyak Rp249 juta sawah baru dan rehabilitasi sawah “Sehingga kualitasnya kurang baik, berasnya yang tidak bagus,” katanya. maka keuntungan yang diterima masyra- diantaranya di Dusun Tiniti dan Siga- selain itu kami juga tidak mempunyai Sementara Kepala Dispertanakbun kat di daerah ini sebesar Rp291 juta, pokna (Desa Sigapokna) target 30 semprot untuk mengatasi hama,” Kabupaten Kepulauan Mentawai No- kata Novriadi. hektar terealisasi 44 hektar. katanya kepada Puailiggoubat, Rabu, vriadi mengatakan, di Sirilanggai akan Ketua DPRD Mentawai Hendri Di Desa Saibi (Siberut Tengah) target 19 Februari. dilakukan perluasan areal sawah dari 30 Dori Satoko mengatakan, pihaknya 30 hektar terealisasi 30 hektar, Desa Urbanus menyebutkan, sebagian hektar menjadi 60 hektar pada tahun ini. mendukung kegiatan cetak dan Muntei (Siberut Selatan) target 100 Ha besar bibit yang mereka tanam berasal “Program cetak sawah ini telah rehabilitasi sawah di Mentawai sebagai terealisasi 47 Ha.Desa Katurei (Dusun dari bantuan beberapa calon legislatif di mendapat persetujuan DPRD dengan suatu program ketahanan pangan meski Toloulaggo) target 30 hektar terealisasi Siberut. pengesahan anggaran, saya pikir ini hal di beberapa daerah masih menemui 35 hektar dan Desa Saureinuk (Sipora Menurut Falentinus Salakkopak, yang sangat positif,” katanya. beberapa kendala.

Selatan) target 100 hektar terealisasi 41 petani lain, jika membandingkan kualitas Novriadi menyebutkan, dari hitu“Terkait dengan anggaran kita tetap hektar. bibit bantuan caleg dengan yang mereka ngan Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan dukungan tentunya dengan Pada tahun 2014, Dispertanakbun beli sendiri di Muara Siberut sangat jauh Mentawai, hasil padi di Sirilanggai evaluasi-evaluasi hasil yang ada di menargetkan cetak sawah baru atau karena bibit yang mereka beli sendiri dalam 1 hektar menghasilkan 3 ton gabah lapangan,” katanya. rehab sawah di Desa Malancan (Siberut berbuah bagus. kering. Bila 30 hektar sawah yang ada Selain dukungan anggaran untuk Utara) seluas 30 hektar, Desa Madobag “Bibit yang kami beli sendiri berarti panen kali ini menghasilkan 90 program cetak sawah baru dan reha- (Siberut Selatan) seluas 30 hektar, di semuanya berbuah dan mulai dipanen, ton gabah kering panen. Jika dihitung bilitasi sawah, Hendri menyebutkan, Dusun Rogdok seluas 40 hektar. sementara dari bantuan caleg semuanya lagi dari 3 ton gabah kering akan DPRD turut mendukung alokasi angDesa Beriulou (Sipora Selatan) mati sebelum sempat berbuah,” ujarnya. menghasilkan 1,5 ton beras, jika luas garan untuk peningkatan infrastruktur seluas 30 hektar, Desa Bosua (Sipora Akibat kegagalan ini, kata Jakobus sawah 30 hektar maka beras yang pendukung sawah seperti jalan per- Selatan) seluas 30 hektar. Di Dusun (35), warga lain, petani mengalami dihasilkan sebanyak 45 ton. tanian yang dianggarkan pada tahun Matoininit, Taikako Hulu dan Silaoinan kerugian jutaan rupiah termasuk waktu “Dengan 45 ton beras ini dapat depan.

Desa Taikako (Sikakap) masing-masing dan tenaga yang terbuang.

“Kami berharap pemerintah menyuplai kebutuhan beras masyarakat Sementara Ketua Kelompok padi seluas 30 hektar.

Sirilanggai selama 6 bulan ke depan. Bila sawah Sipoinungnungan Dusun SiriBantuan benih padi diberikan membantu kami dengan memberi dalam satu tahun dua kali musim tanam langgai Joel Sabeleake mengatakan , kepada 14 kelompok sebanyak 7.000 penyuluhan tentang cara bersawah yang berarti ketersediaan pangan Sirilanggai meski hasil panen musim ini memuaskan kg, pestisida sebanyak 2.280 liter, alat baik dan juga membantu kami dalam bisa tercukupi selama satu tahun,” mereka tetap membutuhkan pendapin- pertanian kecil 1.385 unit. Mesin pengadaan obat-obatan karena selama jelasnya. gan dari Dispertanakbun juga saran pertanian rice milling heuler 15 unit, ini kami belum pernah diberikan Jika dihitung dari segi ekonominya, pendukung. power tresher 10 unit, hand tractor 4 penyuluhan tentang bersawah yang lebih dengan harga pasar saat ini Rp12 ribu Novriadi memaparkan, pada 2013 unit, mesin potong rumput 15 unit. baik,” katanya di hari yang sama. (g) per kilogram dikalikan hasil panen 45 dari 320 hektar target cetak dan reha- Khusus Desa Malancan cetak sawah 30

MENTAWAINEWS Tanaman coklat rusak dan banyak yang mati akibat banjir pada April 2013 Siprianus Sababalat

atusan hektar kebun coklat milik warga Desa Muntei, Maileppet dan Dusun Rogdok (Madobak) yang tak produktif diubah menjadi areal sawah dan cabai.

Kebun coklat yang diubah tersebut merupakan areal yang rusak akibat banjir pada April 2013.

Jakobus (36), salah seorang warga Dusun Rogdok mengatakan, akibat banjir banyak batang coklat yang mati.

“Kalaupun ada yang berbuah, hasilnya tidak bagus karena menghitam membusuk di batang sehingga tak bisa dipanen,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 18 Februari.

Agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Jakobus beralih membuka sawah di bekas kebun coklat-

R

Puailiggoubat

NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

22

Lahan Coklat Dijadikan Sawah dan Cabai FOTO:SIPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

Sementara di Maileppet, sebagian warga berencana mengubah bekas kebun coklatnya menjadi ladang cabai.

“Jika bertahan di kakao (coklat) hasilnya tak banyak lagi, maka pilihan yang bagus dengan menjadikannya kebun cabai,” kata Eribertus Seppungan (37), salah satu warga Desa Maileppet, Sabtu, 22 Januari.

Ia sendiri telah memulai bertanam cabai sejak November 2013, namun hasilnya belum maksimal karena buahKEBUN CABAI - Seorang warga Maileppet membersihkan rumput di kebun cabainya nya tidak lebat. “Penya. Karena menurut dia, umur panen “Dengan begitu ekonomi keluarga ngetahuan saya tentang tanaman cabai padi hanya tiga bulan sementara coklat tidak macet sehingga kami mampu masih kurang sehingga kami butuh Dinas butuh waktu tiga tahun baru bisa panen. bertahan hidup,” ujarnya.

Pertanian memberikan pelatihan

Warga Dusun Bubuakat Bertani Nilam SIKAKAP - Tanaman nilam yang menghasilkan minyak bernilai jual tinggi menjadi andalan ekonomi bagi 70 kepala keluarga di Dusun Bubuakat Desa Matobe Kecamatan Sikakap.

Budidaya tanaman ini telah dimulai sejak 2008 saat mereka melakukan relokasi secara mandiri pasca gempa 2007. Sebelumnya mereka tinggal di dekat pantai namun sekarang pemukiman warga telah pindah di atas bukit yang berjarak 2 kilometer dari pantai yang dibangun dari Caritas.

Selain membangun rumah yang berukuran panFirman Saogo menjemur nilam di halaman jang 7 meter dan lebar 6 meter, Caritas turut rumahnya memberikan bibit nilam kepada warga sebagai alternatif pekerjaan. Dari bibit tersebut, masyarakat dapat memanen nilam sebanyak dua hingga tiga kali setahun.

Firman Saogo (52), salah seorang warga mengatakan, panen nilam tergantung pada cuaca, jika musim hujan maka panen dalam satu tahun sebanyak tiga kali namun jika kemarau panen hanya dua kali.

“Begitu juga dengan hasil minyak kami dapat, kalau waktu musim hujan tanaman nilam akan subur, daun banyak, sehingga minyak yang dihasilkan juga banyak namun kalau kemarau hasil panen turut berkurang, meski panen banyak terkadang hujan mengganggu juga saat proses penjemuran,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 10 Februari.

Sebelum daun nilam disuling, kata Firman, terlebih dahulu batang yang telah dipanen dijemur diterik matahari. Setelah kering kemudian nilam tersebut dicincang halus kemudian dimasukkan ke dalam penyulingan yang terbuat dari drum untuk menghasilkan minyak nilam.

Fransisko Sakeru (29), petani lain menyebutkan, dalam 2 karung nilam kering yang bervolume 50 kilogram, minyak nilam yang didapatkan seberat 600 gram. Karena tidak memakai penyulingan sendiri, maka sewa alat dibayar dengan 100 gram minyak nilam.

“Untuk saat ini harga jual nilam seberat 1 kilogram di pasar Sikakap Rp560 ribu,” ujarnya. (spr/g)

bagaimana bercocok tanam komoditas tersebut,” ujarnya.

Selain Eribertus, Puna Peranginangin (50), warga Dusun Batjoja (Maileppet) menyebutkan, ide menanam cabai muncul karena sebagian warga telah beralih ke tanaman tersebut. Selain itu harga cabai di Muara Siberut cukup menguntungkan meski pekerjaannya juga sulit.

“Kami menanam cabai ini karena habis akal, tidak tahu harus berbuat apa lagi dengan tanaman coklat yang sudah mati, kerugian terus yang kami alami sampai sekarang, sehingga modalpun tidak kembali,” ujarnya.

Ia mengaku kerugiannya sudah mencapai puluhan juta untuk upah membuka lahan, beli bibit, pupuk dan pestisida. “Hasilnya tak sebanding dengan modal yang telah kami keluarkan, sehingga sebagian warga membiarkan kebunnya bersemak” katanya. (g)

Pisang Jadi Andalan Ekonomi di Siberut Selatan PURO - Harga pisang yang stabil ditambah mudahnya perawatan saat ditanam membuat sebagian warga di Kecamatan Siberut Selatan mengandalkan pisang sebagai salah satu sumber ekonomi disamping komoditi lain.

Harga pisang di Muara Siberut dan sekitarnya yang meliputi Maileppet, Dusun Rogdok (Madobak) dan Muntei berkisar Rp9-10 ribu per tandan, tergantung besar kecilnya ukuran tandan.

Rata-rata warga memiliki kebun dengan luas yang bervariasi ditanam dengan cara tumpang sari sehingga tidak membutuhkan lahan khusus untuk bertanam pisang.

Martha (50), salah seorang warga Dusun Puro Desa Muara Siberut

mengatakan, tiap pulang dari ladang yang tak jauh dari pemukiman, ia mengangkut dua hingga tiga tandan pisang yang langsung dijual ke pengepul setempat.

“Pisang yang saya bawa langsung diangkut dengan mobil oleh pengepul ke kapal untuk dibawa ke Padang, keberadaan pengepul memperlancar transaksi,” katanya kepada Pualiggoubat, Selasa, 18 Februari.

Menurutnya hasil penjualan pisang cukup membantu menutupi kebutuhan di dapur karena harga yang stabil dan transaksi keuangannya cepat.

Jenni (29), warga lain menyebutkan, tiap minggu ia mendapat Rp100 ribu hingga Rp150 ribu dari

hasil penjualan pisang. “Dengan begitu belanja beli ikan, beras, minyak tanah tidak terlalu tergantung dengan setoran suami,” ujarnya.

Sementara itu, Zalukhu (49), salah seorang pengumpul pisang di Rokdok mengatakan, ia mematok harga pisang Rp8-9 ribu per tandan.

Meski begitu, penjualan pisang yang dilakukan warga kepadanya tidak berkurang yakni 100 hingga 150 tandan per minggu. Tiap hari warga menjual 20-30 tandan pisang.

“Kesulitan saya hanya mengangkut pisang karena mesti carter pompong orang, belum termasuk biaya pembelian BBM untuk pulang pergi,” katanya, Minggu, 16 Februari. (spn/g)

Ibu-Ibu Jadi Kuli Penambang Pasir untuk Proyek Huntap MUNTEI BARU - BARU- Pembangunan hunian tetap (huntap) yang tengah dikerjakan di Kecamatan Pagai Utara dimanfaatkan ibu-ibu di Dusun Muntei Baru-baru Desa Betumonga untuk menambang pasir untuk material bangunan.

Sebelumnya usai egempa dan tsunami 2010, kebanyakan waktu dihabiskan ibu-ibu hanya duduk di hunian sementara dan baru ke ladang yang berjarak 4 kilometer jika stok makanan berupa pisang atau keladi habis.

Setelah dana huntap cair sebesar 40 persen yakni Rp27,2 juta, ibu-ibu Muntei Baru-baru langsung kebanjiran

orderan mengambil pasir, kerikil, batu dan tanah urukan. Tiap1 kubik pasir dan batu, ibu-ibu mendapat upah sebesar Rp360 ribu, sementara upah pasir urukan sebesar Rp150 ribu.

Sabet Sakarebau (52), salah seorang ibu mengatakan, untuk mengumpulkan 1 kubik pasir sepanjang jalan lokasi pembangunan huntap, mereka membutuhkan waktu selama tiga hari karena mereka hanya menggunakan alat berupa sebilah parang.

“Walau susah tetap kami lakukan untuk menyambung hidup di tempat baru,” katanya17 Februari lalu.

Safira Saogo (56), rekan Sabet menyebutkan, biasanya pasir yang

telah dikumpulkan dimasukkan di karung kemudian diangkut dengan gerobak ke lokasi huntap.

“Berapa yang kita kumpulkan nanti akan dibayar oleh ketua kelompok masyarakat (Pokmas), dari hasil itu kami dapat beli beras dan biaya anak sekolah,” ujarnya.

Sementara bapak-bapak bekerja mencari lobster yang dimulai Selasa hingga Sabtu kemudian hasilnya dijual ke pengepul di Kecamatan Sikakap dengan harga berkisar Rp50 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram.

Sementara hari Minggu hingga Senin mereka manfaatkan beristirahat dan berkumpul dengan keluarga. (spr/g)

23

Puailiggoubat NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

Suara Daun Gerson Merari Saleleubaja

Jangan Lupakan Sagu

S

Asah Gigi dan Tato Budaya Asli Mentawai yang Hampir Punah

M

engasah atau meruncingkan gigi merupakan budaya asli suku Mentawai yang kini sudah tidak bisa lagi ditemui, disamping budaya tato atau merajah tubuh yang juga hampir punah. Budaya mengasah gigi tidak hanya ada di Mentawai, tapi juga dilakukan Suku Talang Mamak di Jambi zaman dulu.

Menurut Reimar Schefold dalam bukunya Mainan Bagi Roh, Kebudayaan Mentawai (1991), pengasahan gigi bagian depan dan belakang dilakukan pada remaja laki-laki dan perempuan di Mentawai saat memasuki masa akil baliq.

Menurut orang Sakuddei di pedalaman Siberut, budaya ini hanya bagian dari seni atau penampilan semata agar terlihat anggun dan tidak ada kaitan dengan perilaku religious atau pantangan terhadap sesuatu.

Reimar menuliskan, pengasahan gigi dapat dilakukan oleh setiap pria dewasa, termasuk ayah remaja yang bersangkutan. Prosesnya hanya memakan waktu setengah jam saja.

Remaja yang akan diruncingkan gigi atasnya harus duduk tengadah di sela kedua kaki pria yang melakukan pekerjaan itu, sedangkan jika gigi sebelah bawah yang akan dikerjakan, remaja tersebut menopangkan dagu ke sebuah peti sambil menggigit sebuah ranting yang cukup besar sehingga mulutnya tetap terbuka. Kemudian

dengan menggunakan golok atau mata beliung sebagai pahat dan salah satu benda sebagai palu, gigigigi remaja itu mulai dipahat satu demi satu, diruncingkan hingga membentuk segitiga. Setelah itu pinggirannya diperhalus dengan pisau. Tapi selama beberapa waktu tetap saja agak kasar dan baru halus setelah digunakan menggigit.

Proses peruncingan gigi itu sakit sekali dan sampai agak lama sesudah itu baik gigi maupun gusi masih terasa ngilu . Tapi beberapa jam setelah pengasahan, remaja bersangkutan sudah bisa makan lagi dan lima setelah itu, rasa nyeri lenyap.

Selain mengasah gigi, proses pendewasaan orang Mentawai dilalui dengan merajah tubuh (tato) atau titi dalam bahasa Mentawai.

Proses ini dijalani setelah tubuh tidak lagi mengalami pertumbuhan.

Menurut Ady Rosa, peneliti tato Mentawai dalam tesisnya berjudul Eksistensi Tato Sebagai Salah Satu Karya Seni Rupa Tradisional Masyarakat Mentawai, tato sebagai salah satu karya seni rupa tradisional Mentawai dalam kaitannya dengan seni ritual Sabulungan, mengandung unsurunsur simbolik, berfungsi sebagai tanda kenal dan diciptakan sebagai hiasan.

Reimar menuliskan, biasanya gambaran rajah/hiasan tubuh pada pria dan wanita berbeda kecuali corak yang menghiasi tangan dan

paha sebelah bawah. Selain itu terdapat juga perbedaan corak tertentu yaitu antara kelompok penghuni kawasan sebelah barat laut dengan timur laut dan selatan pulau Siberut, serta penghuni pulau-pulau sebelah selatan dari kepulauan Mentawai.

Corak utama pada pria adalah garis-garis lengkung penghias bidang dada, lengkungan menanjak pada pipi, garis lengkungan besar pada pinggul dan garis-garis mendatar pada sisi paha atas. Pada wanita, corak bintang yang berpangkal pada bahu dan memancar lewat dada dan bahu dan punggung, sampai ke dagu. Selanjutnya permukaan tubuh pria maupun wanita dihiasi dengan rajah yang sudah bercorak spiral yang dibubuhkan pada tangan, begitu juga corak gelang pada lengansebelah bawah serta tungkai.

Pembuatan rajah dilakukan beberapa tahap, pada pria umumnya dilakukan tujuh kali sementara pada wanita tiga. Jika dilakukan sekaligus, rasa nyerinya tidak akan bisa ditahan.

Keseluruhan proses bisa dilakukan dalam beberapa tahun.

Cairan yang dipakai untuk membuat rajah terbuat dari campuran jelaga lampu minyak (dulu getah suatu pohon; muno)dengan air tebu. Sebelum dirajah, pembuat titi (tato) membuat pola terlebih dahulu pada tubuh yang akan dirajah.

Alat perajah (patiti) terbuat dari

tanduk rusa yang melengkung, yang dipasangi jarum kuningan yang mencuat tegak lurus. Jarum itu diolesi cairan pewarna.

Pengolesan dilakukan dengan tangan. Patiti dipegang sedemikian rupa sehingga jarum perajah berada pada posisi mengambang di atas kulit. Kemudian kayu pemukul dipukulkan pelan-pelan ke gagang tanduk rusa, sehingga ujung jarum tertusuk ke kulit.

Menurut Ady Rosa dalam tesisnya, ada tiga faktor yang bisa mempercepat kepunahan tato atau seni rajah di Mentawai yakni; factor usia pemakai tato, tidak ada dukungan dari kaum muda Mentawai sebagai generasi penerus etnis dan ketiga, factor desakan budaya luar yang makin luas.

Karena itu Ady Rosa menyarankan, bila tato Mentawai tidak dapat dilestarikan dalam citra aslinya maka paling sedikit motif-motifnya dipertahankan melalui sejumlah kerajinan seperti anayaman atau ukiran.

(Ditulis ulang dari buku karya; Reimar Schefold, Mainan Bagi Roh, Kebudayaan Mentawai, Balai Pustaka, 1991 dan tesis S2 Ady Rosa: Eksistensi Tato Sebagai Salah Satu Karya Seni Rupa Tradisional Masyarakat Mentawai, ITB, 1994)

eluas 227 hektar sawah telah dibuka di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 2013, baik dari program cetak sawah dari pemerintah maupun swadaya masyarakat. Paling tidak tujuan utamanya yakni ketahanan pangan lokal di daerah itu Meski panen belum maksimal terutama sawah swadaya masyarakat, bisa jadi kabupaten ini akan menjadi salah satu produsen beras di Sumatra Barat.

Namun satu hal yang perlu digarisbawahi adalah pemberian upah kerja kepada masyarakat kelompok tani untuk bersawah mesti dipikirkan kembali karena hal itu dapat membuat ketergantungan. Dikhawatirkan ketika tidak beri upah, masyarakat tidak mau bersawah.

Pembukaan areal sawah tentunya berimplikasi bagi areal pertanian lain yang juga ditanami tanaman pangan yakni keladi dan sagu.

Terutama keberadaan sagu yang menjadi makanan pokok masyarakat Mentawai selama ini, karena bisa jadi ketika areal semua dibersihkan termasuk areal sagu maka makanan ini akan lenyap seperti pada saat pembukaan kebun coklat terutama di pulau Siberut.

Bicara sagu, tidak hanya bicara soal makanan, namun sagu bagi orang Mentawai memiliki nilai lebih dalam budaya di Mentawai. Sagu selain dimakan menjadi alak toga (mas kawin) saat pernikahan juga dijadikan alat pembayaran sanksi adat (tulou) yang diberikan kepada seseorang.

Jadi ketika sagu itu benar-benar lenyap di Mentawai diprediksi kekuatan budaya Mentawai yang juga menjadi program utama pasangan Bupati dan Wakil Bupati Yudas Sabaggalet dan Rijel Samaloisa akan ikut tergerus.

Agak lucu jika alak toga beruba menjadi segantang beras.

Maka pemerintah dengan segala sumber daya yang dimiliki juga mesti mengembangkan bagaimana sagu itu sendiri menjadi makanan yang bisa diterima khalayak umum yang turut meningkatkan nilai ekonomisnya selain menajdi bahan pangan dan alat tukar dalam kebudayaan.

Beras analog yang tengah dikembangkan di Sipora bisa menjadi solusi bagaimana mempertahankan keberadaan sagu dengan berbagai manfaat dan nilainya. z

Pariwara

Puailiggoubat NO. 283, 1 - 14 Maret 2014

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet menyalami petani sebelum panen

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet beserta jajaran menuai padi bersama

24

Kabag Humas Pemkab Mentawai, Joni Anwar bersama sejumlah pejabat berbincang-bincang sebelum menyantap nasi hasil panen

Bupati Mentawai Panen Perdana di Sirilanggai

B

upati Mentawai Yudas Sabaggalet melakukan panen perdana sawah baru di Dusun Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, 22 Februari lalu. Pembuatan sawah seluas 30 hektar tersebut didanai dari APBD Mentawai 2013.

Panen perdana dilakukan Bupati didampingi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) Kabupaten Kepulauan Mentawai Novriadi, Kepala Bagian Humas Pemkab Mentawai Joni Anwar, Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko, Camat Siberut Utara Sandra Oktavia, Kapolsek Sikabaluan Iptu.Tuwon, Danlanal Mentawai Baritaku, Kepala Desa Malancan Barnabas Saerejen dan Ketua Kelompok Tani Sipoinungnungan Joel Sabeleaken, Sabtu, 22 Februari.

Sebelum panen, Bupati mengatakan sangat puas dengan program pencetakan sawah di Sirilanggai. Ia berharap dengan program ini ke depan masyarakat Mentawai bisa swasembada beras sehingga tidak perlu lagi mendatangkan beras dari Padang. “Mentawai jangan lagi tergantung dengan beras yang didatangkan dari Padang. Bila perlu ada nama beras yang dijual dengan merk Mentawai. Kita harus bisa menciptakan ketahanan pangan

dengan produksi sendiri,� kata Bupati.

Pemerintah akan terus melakukan program cetak sawah hingga memenuhi target 1.000 hektar pada 2016 nanti.

Kepala Dispertanakbun Kabupaten Kepulauan Mentawai Novriadi mengatakan, di Sirilanggai akan dilakukan perluasan areal sawah dari 30 hektar menjadi 60 hektar pada tahun ini.

Ia menambahkan, pada 2013 dari 320 hektar target cetak dan rehabilitasi sawah, yang terealisasi 227 hektar. Selain di Sirilanggai, sebaran cetak sawah baru dan rehabilitasi sawah diantaranya di Dusun Tiniti dan Sigapokna (Desa Sigapokna) target 30 hektar terealisasi 44 hektar.

Di Desa Saibi (Siberut Tengah) target 30 hektar terealisasi 30 hektar, Desa

Muntei (Siberut Selatan) target 100 Ha terealisasi 47 Ha. Desa Katurei (Dusun Toloulaggo) target 30 hektar terealisasi 35 hektar dan Desa Saureinuk (Sipora Selatan) target 100 hektar terealisasi 41 hektar.

Pada tahun 2014, Dispertanakbun menargetkan cetak sawah baru atau rehab sawah di Desa Malancan (Siberut Utara) seluas 30 hektar, Desa Madobag (Siberut Selatan) seluas 30 hektar, di Dusun Rogdok seluas 40 hektar.

Sementara Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko mengatakan, pihaknya mendukung kegiatan cetak dan rehabilitasi sawah di Mentawai sebagai suatu program ketahanan pangan meski di beberapa daerah masih menemui beberapa kendala.

Selain dukungan anggaran untuk program cetak sawah baru dan rehabilitasi sawah, Hendri menyebutkan, DPRD turut mendukung alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur pendukung sawah seperti jalan pertanian yang dianggarkan pada tahun depan. (*)

Warga antusias mengikuti panen perdana di Sirilanggai