284

6

100 HEKTAR SAWAH DI BAT MAJOBOLU GAGAL PANEN

SAKSI ALKES AKUI TAK TERIMA BARANG SESUAI WAKTU MENTAWAINEWS

8

EKOKER

Tabloid Alternatif Dwimingguan

22

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

15

No .

2 - 3 Ta 1 hu 84 M n ar XI et I 20 14 HARGA ECERAN RP 3000

MENTAWAINEWS

PEMDA ALOKASIKAN RP 742 JUTA UNTUK PUSKESMAS SIKAKAP

Puailiggoubat NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

Uggla Caleg PBB sibara ka laggai pasipiliat II Mentawai masirubei akek bulagat ka tubutda sipasipipili - 3

Sirimanua sibara ka Sikakap rapabokoi sia, tak raagai kolou kaoijananda ka Tuapeijat, agaira lek arasegek iate mudemo masiguruk akek sawit - 4 Sisegek akenenda sakalaggaijat siripot masibabangun laggaira marerei imasasigo ka teteret rapatibboijinia ka kabupaten - 5

Dari Redaksi “Tentukan suara Anda melalui Pemilu yang cerdas”

S

uara di masa-masa menjelang pemilihan umum sangatlah mahal harganya. Suara para penyanyi mulai dari kelas diva hingga dangdut pinggiran dibayar demi menarik kerumunan masyarakat saat kampanye.

Juru kampanye diambil dari orang-orang populer tak terkecuali pejabat publik sekelas menteri, gubernur atau walikota/bupati demi menarik simpati massa untuk menyuarakan program

2

Suara Lalu banyak sekali muncul kampanye partai politik. Banyak parpol menyediakan “ambil uangnya jangan pilih orangnya.” dana milyaran demi membayar para juru Kampanye yang sungguh absurd untuk “suara” untuk menarik suara massa. mencerdaskan para pemilih. Mengambil Tak kalah mahalnya adalah suara uang sama saja melegalkan praktik kotor masyarakat pemilih. Partai politik akan politik meski kemudian tidak memilih memperebutkan 186 juta pemilih di orang tersebut. Sikap itu menurut saya Indonesia agar partainya lolos duduk di sama saja dengan menggadaikan parlemen. Tak heran praktik jual beli suara integritas diri, menjual idealisme dan banyak dilakukan meski harus dilakukan berlaku tidak jujur. Demokrasi ideal hanya sembunyi-sembunyi agar tidak dikenai akan diperoleh melalui cara-cara berpolitik sanksi Badan Pengawas Pemilu. Praktik ini yang jujur dan adil. Karena itu jangan berlaku dalam diam, tercium baunya namun ambil uangnya dan jangan pilih orangnya. susah dibuktikan. Fakta bahwa 28,5 juta penduduk Indonesia masih miskin makin Redaksi memuluskan praktik politik uang ini.

Pagalaiat pasirot akek pubabakkatda sai Mentawai kapukaiyoat laggaira sienung akenenda AMAN tak sarat ka kabupaten, tapo teret provinsi , nasional teret internasional - 10 Ujunia aibara TK samba PAUD, gajidda sai guru samba bulagat sikolah sibara ka paroman samba siruruk akenenda satoga sikolah, sibara ka pamarentah - 18 Ukiran loinak sigalai Ardiansyah raobak rasaki ia sai turi sioi ka Makaronis - 21 COVER DEPAN: 1 FOTO: ILUSTRASI 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Rinto Robertus (Saibi) Supri Lindra (Sikakap) Ferdinand Salamanang (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Legend Satoinong (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Tindak Aparat Desa yang Berkampanye Yth. Panwas Mentawai Apakah Ketua atau anggota BPD dibolehkan menjadi pengurus salah satu partai? bisa menjadi tim sukses pemenangan salah satu calon DPRD? Sementara dalam Peraturan Bupati melarang aparat pemerintah berkampanye untuk mendukung partai atau caleg (082283310948)

Janji Pemberian PLTS Bupati Yth Bupati Mentawai Kapan Bapak Bupati menepati janji untuk memberikan PLTS di dusun Sarasau, jangan janji tinggal janji , karena bapak bisa duduk atas kekompakan kami juga .

Terimakasih.

(082283310948)

PNPM di Silabu Yth Camat Pagai Utara Dalam berita Puailiggoubat edisi 282 "Demas Kepala Desa Silabu mengatakan bahwa, PNPM transparan dan rincian pemakaian dananya diberitahu kepada masyarkat". Sebagai warga Desa Silabu, kecamatan Pagai Utara, saya mau menegaskan bahwa PNPM di Desa Silabu tidak pernah transparan . Mohon kepada Camat Pagai Utara agar tegas- dan meninjau langsung lokasi pembangunan yang didanai melalui PNPM. 081275695596

Mohon Ralat Berita Puailiggoubat No.282 Yth Redaksi Puailiggoubat Mohon di ralat Berita Puailiggoubat No. 282 halaman

20 bahwa suku Damianus sebenarnya adalah Tatebburuk, yang tertulis di berita Damianus Saluluni.

Fransiskus Tateburuk.

(082284037336)

Lamaran Wartawan Puailiggoubat Yth Redaksi Pualiggoubat Saya Martin, mau

menanyakan apakah tahun ini ada penerimaan calon wartawan Puailiggoubat? Saya mau masukkan lamaran. Terimakasih (082390181327) Jawaban Redaksi: Tahun ini Puailiggoubat tidak mengumumkan penerimaan wartawan secara terbuka.

Silahkan kirimkan lamaran anda.

Jika memenuhi kualifikasi maka pelamar akan dipanggil.

3

Puailiggoubat NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

FOTO:SIPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

Caleg PBB di dapil II Mentawai membagibagikan uang kepada pemilih melalui tim suksesnya Tim Redaksi

S

ebanyak 209 calon legislatif Mentawai (caleg) memasuki masa kampanye rapat umum

dan media massa 16 Maret hingga 5 April . Berbagai cara dilakukan para caleg dan tim sukses untuk menjaring suara pemilih. Tak jarang, praktik diduga membagi-bagikan uang dilakukan demi membujuk pemilih.

Di daerah pemilihan II Mentawai, Rasyidin Syaiful, caleg Partai Bulan Bintang yang juga menjabat anggota DPRD Mentawai periode 2009-2014 membagi-bagikan uang kepada calon pemilih di Dusun Gotap, Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah melalui tim suksesnya Levi Saboijat. Tiap masyarakat pemilih, diberikan uang Rp200 ribu. Total ada Rp2,4 juta uang yang diserahkan Rasyidin kepada Levi.

Namun bagi-bagi uang ini berbuntut penahanan Levi oleh Rasyidin di Posko PBB Muara Siberut, 9 Maret lalu. Levi dituduh telah membagi-bagikan bendera partai lain sehingga Rasyidin merasa dirugikan.

Menurut Levi Saboijat kepada Puailiggoubat usai lepas dari penahanan Rasyidin di Posko PBB sehari kemudian, Rasyidin menyerahkan uang 17 Februari lalu disertai perjanjian di atas materai. “Dua juta itu dibagi-bagikan kepada warga Gotap yang memilih Rasyadin saat Pemilu 9 April mendatang. Sesuai dengan perjanjian, satu suara Rp200 ribu, sedangkan Rp400 ribu itu untuk transportasi,” katanya di rumah saudaranya di Puro I, Senin 10 Februari lalu.

Selanjutnya, warga yang telah mengetahui Levi memegang uang dari Rasyidin untuk dibagi-bagikan meminjam uang itu dengan catatan mereka akan memilih Rasyidin. “Sebelum saya memberikan uang kepada mereka, kita buat perjanjian secara lisan nanti dalam pemilihan mereka memilih Rasyidin Syaiful,” katanya Setelah itu menurut Levi, ada orang yang melaporkan kepada Rasyidin bahwa Levi membagi-bagikan bendera partai lain ke masyarakat. Rasyidin lalu menuntut uangnya dikembalikan karena Levi dianggap sebagai pembohong. Karena Rasyidin menuntut uang dikembalikan saat itu juga sementara ia hanya memegang sisanya Rp700 ribu, Levi ditahan di posko PBB sampai ia bisa mengembalikan uang tersebut.

Bahkan Levi diancam akan dilaporkan ke polisi.

Akhirnya Rasyidin membebaskan

POLITIK UANG - Levi Saboijat menampakkan surat perjanjian dengan Rasyidin dan sisa uang yang telah dibagibagikan kepada calon pemilih

POLITIK UANG DI MUSIM KAMPANYE PEMILU MENTAWAI Levi dengan perjanjian uang tersebut sudah dikembalikan 12 Maret. “Kalau tidak, Rasyidin tetap melaporkan saya ke kantor polisi,” ujarnya. Namun hingga 14 Maret, ancaman melaporkan itu tidak dilakukan Rasyidin.

Kepada Puailiggoubat, Rasyidin membenarkan adanya perjanjian antara dia dengan Levi untuk membagikan uang kepada masyarakat yang memilihnya.

Namun uang itu dibagikan usai pencoblosan 9 April.

Ia membantah pernyataan Levi soal penyekapan. Ia mengaku hanya meminta uangnya dikembalikan. “Levi mengatakan uangnya ada di kampung (Gotap) dan saya bilang, kalau memang uangnya masih ada tolong kamu suruh orang menjemput, sebab kalau kamu yang menjemput bisa-bisa kamu tidak kembali lagi disini,” ujarnya, Kamis 13 Maret lalu di Posko PBB Muara Siberut.

Menurut Rasyidin, ia meminta uangnya itu karena Levi telah melakukan pembohongan terhadapnya. “Dia telah mengampanyekan partai lain, sementara saya yang memberikan uang.

Saat ini saya sedang menunggu Levi datang kalau tidak saya akan laporkan dia ke kantor polisi,” katanya.

Menanggapi kejadian itu, Ketua Panswaslu Kecamatan Siberut Selatan, Junaidi mengatakan temuan tersebut tergolong pelanggaran kampanye. “Ini kami proses dulu ke Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk ditindaklanjuti di tingkat kabupaten,” ujarnya.

Tapi kata Junaidi, Levi harus bersedia dipanggil di Tuapeijat untuk memberikan keterangan dan membawa semua bukti-buktinya.

Sementara Kapolsek Muara Siberut, Ikhlas Marzuki menjelaskan, persoalan tersebut akan diproses Panwaslu Mentawai. Panwaslu yang memiliki kewenangan ini. “Untuk saat ini kita tunggu dulu keputusan dari Panwaslu Kabupaten karena datanya sudah dikirimkan ke kabupaten,” katanya.

Dari surat perjanjian antara Levi dan Rasyidin Syaiful, yang sempat diperlihatkan ke Puailiggoubat, isinya memuat bahwa Rasyidin memberikan jasa kepada Levi Rp200 ribu setiap suara yang dihasilkan untuk Rasyidin Syaiful pada Pemilu legislatif 9 April 2014 di daerah pemilihan Gotap.

Sementara itu Syamsir Ali, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)

Mentawai Jumat, 14 Maret mengatakan, laporan dugaan tindakan pembagian uang yang dilakukan salah satu caleg dari partai PBB tersebut belum diterima oleh Panwaslu, “Kalau itu terbukti kita akan tindak tegas sesuai aturan,” kata Syamsir Ali kepada Puailiggoubat, 14 Maret.

Dipertegas oleh Syamsir terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tersebut dengan melakukan pembagian uang sudah melanggar hukum, “Yang namanya berjanji memberikan sesuatu itu sudah melanggar,” kata Syamsir.

Atas pelanggaran kampanye, pelaku bisa diancam Pasal 86 Ayat (1) huruf j, UU Pemilu No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu terkait larangan dalam kampanye yang menjanjikan atau memberikan uang.

Sementara ancaman pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

Tatap Muka Hingga Bagi-bagi Poster Berbagai cara dilakukan para caleg untuk menarik simpati masyarakat

dalam kampanye. Mulai dari membagibagikan poster, stiker hingga baju kaos, memasang baliho besar ataupun melakukan tatap muka langsung ke basis pemilih.

Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko yang kembali menjadi caleg PDIP dapil II Mentawai melakukan kampanye dengan mengajak masyarakat berdiskusi, “Saya lakukan dengan cara pendekatan psikologis, dengan bertukar pikiran dengan masyarakat, kemudian media lain yang saya gunakan dengan spanduk, poster, stiker,” katanya pada Kamis, 13 Maret.

Sebagai caleg petahana, Hendri menghabiskan sebagian dana kampanyenya untuk membuat media baliho, spanduk, serta stiker. Namun ia enggan menjelaskan berapa dana yang dia sediakan.

Namun tidak semua caleg memiliki dana besar untuk berkampanye. Joskamatir, caleg PKS dari dapil IV Mentawai (Sikakap, Pagai Utara dan Pagai Selatan) mengatakan terpaksa bersiasat untuk dapat melakukan sosialisasi ke kampung-kampung yang jauh.

Ia mengatakan, hampir semua wilayah di dapilnya sudah dikunjungi untuk sosialisasi. Untuk itu ia tak perlu mengeluarkan banyak uang untuk ongkos. “Saya menumpang orang yang ada urusan ke kampung-kampung, misal ada kepala desa, saya numpang,” katanya kepada Puailiggoubat, 13 Maret.

Hingga saat ini, Joskamatir mengaku telah menghabiskan dana untuk sosialisasi sebanyak Rp14 juta lebih.

Dana itu diambil dari tabungannya. Ia selama ini bekerja sebagai buruh proyek serabutan. Selain itu, ia juga beternak sapi dan kambing. Di kampung istrinya di Jawa, ia memiliki 8 ekor sapi dan beberapa kambing. “Selain tabungan, modal saya juga dari jual sapi,” katanya.

Berbekal sedikit dana itulah, ia mencetak baliho dan spanduk serta bergerilya ke kampung-kampung. Meski sudah memakai tabungannya bertahuntahun, Joskamatir mengaku tidak akan kecewa jika tidak terpilih nanti. “Itu sudah tidak rezeki saya,” katanya.

Caleg PDIP di dapil II Mentawai, Tarida Hernawati juga tidak menyediakan dana besar untuk berkampanye.

Aktivis pendidikan alternatif di Mentawai ini baru mengeluarkan dana Rp2,5 juta untuk distribusi alat peraga seperti poster.

Ia meyakini semua yang dilakukannya selama ini untuk kemajuan pendidikan di Mentawai. Karena itu ia berpendapat jika semua sumbangsihnya itu memiliki rekam jejak baik bagi masyarakat, itu bisa menjadi pertimbangan untuk dipilih dalam Pileg nanti. “ Apa yang kita miliki itulah yang bisa kita bagikan, jadi setiap hari bagi saya adalah kampanye,” katanya pada Kamis, 13 Maret. (spn/trs/spr/r/o)

Puailiggoubat NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

Mereka mengaku tidak tahu menahu kalau kedatangan ke Tuapeijat akan berujung aksi demonstrasi mendukung sawit

Demonstrasi yang Berujung Kecewa FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Tim Redaksi

ksi mendukung perusahaan sawit 32 warga Desa Matobe Kecamatan Sikakap dan Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara di kantor Bupati Mentawai, 26 Februari lalu ternyata masih menyisakan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Puailiggoubat yang berkunjung ke Saumanganya, 11-12 Maret lalu mendapati bahwa banyak masyarakat yang tidak menyetujui investasi perusahaan sawit di daerahnya. Salah satunya Indah Setia Sapalakkai, warga setempat yang bekerja sebagai staf kantor camat.

“Saya tidak setuju jika lahan suku kami akan dijadikan kebun sawit, saya juga tidak tahu ada aksi demo di Tuapeijat kemaren,” kata Indah kepada Puailiggoubat, 11 Maret lalu.

Penolakan Indah terhadap perkebunan sawit karena tidak mau lingkungan dan hutan di kampungnya rusak.

Ia juga tidak mau lahan milik sukunya dikuasai perusahaan namun sanak keluarga keturunannya nanti tidak lagi punya tanah. Di Pagai Utara, suku Indah memiliki lahan ratusan hektar. Lahanlahan itu kata Indah, sebagian besar ditanami coklat dan tanaman muda lainnya.

Tm. Biau Sagugurat, warga Mabulau Buggei yang memiliki sekitar 400 hektar lahan sukunya di Mapinang juga menyatakan tidak tahu menahu soal rencana investasi sawit itu. “Setuju atau tidak setuju, saya serahkan saja kepada anak cucu yang lebih muda, tergantung mereka,” kata Biau kepada Puailiggoubat, 12 Maret. Hingga saat ini, lahan milik keturunan Biau dibiarkan menjadi hutan belantara.

Pro dan kontra juga terjadi karena ikutnya empat kepala dusun dari Saumanganya dalam aksi di Tuapeijat itu. Mereka adalah, Kepala Dusun Pasapuat Tenggah Alisman MY, Kepala Dusun Tunang Tuggut Sahat Pardomuan Oman yang merupakan dusun pemekaran Pasapuat, Kepala Dusun Pujaringan Kurnia Sapalakkai, juga dusun pemekaran Pasapuat, dan Kepala Dusun Pututukat Irwan Slamet Tasirileleu.

Namun kepada Puailiggoubat, keempatnya memiliki jawaban sendiri.

Keempatnya kompak beralasan aksi tersebut bukan atas nama jabatan sebagai kepala dusun, namun mereka datang mewakili suku masing-masing.

“Saya berangkat ke Tuapeijat

4

A

DEMO - Warga pendukung sawit dari Pagai Utara berdemo di halaman kantor bupati 26 Februari lalu mewakili 2 suku diantara suku Saleleubaja dan Suku Tasirileleu, dan lima keturunan yakni keturunan Frans Karel Tasirileleu, Hermut Tasirileleu, Ruan Tasirileleu, Marsidin Saleleubaja, Lauwe ( ibu sukunya Tasirileleu ), dengan lahan obbuk, Mapinang Baga di Dusun Mapinang Utara, dan lahan di Dusun Pututukat, Desa Saumangayak, Kecamatan Pagai Utara,” kata Ismet Saleleubaja, warga Pasapuat kepada Puailiggoubat 11 Maret.

Rencana awal ke Tuapeijat, menurut Ismet hanya ingin berkoordinasi dengan Pemda Mentawai terutama menanyakan izin prinsip PT. Dharma Sawit, perusahaan sawit yang berencana berinvestasi di Pagai Utara.

Sebelum berangkat ke Tuapeijat, rombongan ini tidak berencana untuk melakukan aksi demontrasi. “Namun setelah sampai di depan Kantor Bupati, disana kami melihat sudah ada spanduk – spanduk yang bertuliskan bermacam – macam tulisan yang intinya meminta Pemerintah Mentawai agar mengijinkan PT. Dharma Sawit berinvestasi di Mentawai,” kata Ismet.

Setelah dua hari demo, mereka tidak berhasil menemui Bupati Yudas Sabaggalet yang ketika itu tengah menghadiri Musrenbang di Sikakap. “Lalu muncul surat kesepakatan yang dibuat Syamsurizal yang isinya, pertama masyarakat Pasapuat menjamin masuknya perusahaan sawit sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap PT Dharma Sawit, kedua, surat penghibahan 20 ribu hektar lahan untuk dijadikan tempat perkebunan sawat dengan lokasi pulau Siberut, Sipora, dan Pagai Utara Selatan yang sudah ditanda tangani oleh 16 orang kepala suku

“Dalam 20 ribu hektar itu telah termasuk tanah wilayat milik suku kami, tapi didalam surat kesepakatan itu tidak ada satupun kepala suku dari kami yang menandatangani, sementara kok sudah ada penghibahan lahan,” kata Ismet.

Tidak terima dengan klaim sepihak orang-orang yang mewakili perusahaan itu, Ismet memutuskan pulang dua hari kemudian. “Melihat hal itu saya langsung emosi, pulang kampung pada Jumat 28 Februari bersama Irwan Slamet Tasirileleu, dengan rasa kecewa, dengan tegas kami sepakat tidak akan menerima perusahaan sawit, tapi kalau mereka mau membayar Rp 1 milyar per kepala keluarga untuk lima keturunan suku kami barulah kami setuju dengan jangka waktu yang 4 sampai 5 tahun, setelah itu lahan kembali menjadi milik suku kami,” katanya tegas.

Kepala Dusun Pututukat, Irwan Slamet Tasirileleu mengatakan keberangkatannya ke Tuapeijat mewakili kepala suku, bukan atas nama kepala dusun, tujuan utama hanya ingin mendengarkan tentang ijin prinsip PT. Dharma Sawit, dan mendengar sistem bagaimana cara PT. Dharma Sawit dalam mengelola tanah masyarakat, kalau tahu ada tujuan demontrasi di depan kantor bupati, tentu saya tidak berangkat ke Tuapeijat, terus terang saya merasa kecewa dengan Syamsurizal dan Itat” katanya kepada Puailiggoubat saat ditemui di rumahnya.

Menurut Ismet, selama di Tuapeijat, rombongan mereka dibayari PT. Dharma Sawit untuk makan dan penginapan, termasuk ongkos pulang pergi dengan kapal.

Kepala Dusun Pasapuat, Alisman MY juga menegaskan ketidaktahuannya

akan aksi demontrasi itu. “ Saya pun tidak tahu rencana ada demo di depan kantor Bupati Mentawai tentang sawit, saya sebagai kepala dusun masa anak melawan ke bapaknya, melihat akan ada pergerakan demo, saya langsung menarik Sahat Pardomuan Oman Tasirileleu, kepala Dusun Tunang Tuggut, Dusun Permekaran dari Pasapuat, agar tidak berada di barisan depan, bagi saya masuk atau tidaknya perusahaan sawit di dusun Pasapuat itu semua terserah kepada masyarakat, tapi tinggal sistem bagaimana cara perusahaan sawit terhadap masyarakat, Jumat 28 Februari saya langsung pulang”, tambah Alisman lagi.

Sementara itu Sahat Pardomuan Oman Tasirileleu, kepala Dusun Tunang Tuggut bertahan lebih lama di Tuapeijat.

Setelah tidak bisa menemui Bupati, mereka bertemu Wakil Bupati Rijel Samaloisa, 27 Februari. Lalu pembicaraan izin prinsip dilanjutkan dengan Asisten 1 Sekdakab Mentawai Nurdin.

Koordinator aksi demo saat itu, Mandagi Saogo, mengatakan aksi itu dilatarbelakangi kehidupan ekonomi masyarakat pascatsunami 2010 lalu yang ambruk. Banyak kebun kelapa yang menjadi sumber ekonomi warga rusak dihantam tsunami.

“Karena merasa prihatin dengan nasib korban tsunami Mentawai, cara satu – satunya adalah memasukkan investor perkebunan sawit atau investor lainnya, saya tahu sekarang itu ada masyarakat yang setuju dan tidak setuju akan investor sawit di Mentawai,” kata Mandagi kepada Puailiggoubat.

Ia mengaku memiliki lahan 3 hektar yang akan ditanami sawit. Jika keturunan 6 suku setuju, maka 400 hektar

lahan akan di serahkan ke perusahaan.

Arealnya di Desa Saumangaya seperti Dusun Mapinang Utara, tanah persukuan tersebut milik Tak Koba’ Ioi Saogo di Dusun Mapinang Utara, Saltiel Tasirileleu di Dusun Saumangaya, Karmen Sagugurat di Dusun Saumangaya, Ukat Lainge Nia Samaloisa di Dusun Mapinang Utara, dan Tm. Biau Sagugurat di Dusun Mabulau Buggei.

“Semua tergantung kepada mereka para kepala suku apakah setuju atau tidak setuju lahannya diserahkan ke PT. Dharma Sawit, kalau setuju baru akan diserahkan untuk digarap oleh PT. Dharma Sawit,” kata Mandagi.

Ia menambahkan, sesuai dengan data dari Pemda Mentawai, untuk Pagai Utara luas lahan milik masyarakat 4.181 hektar yang akan diminta perusahaan agar pemerintah mengeluarkan ijin prinsipnya.

Menurut informasi yang didapat Mandagi, lahan itu akan dikontrak PT. Dharma Sawit ke masyarakat, kalau kontrak habis maka tanah akan dikembalikan kepada masyarakat lagi, kontrak selama 35 tahun sampai 40 tahun.

Sampai sekarang menurut Mandagi, izin prinsip belum dikeluarkan Pemda Mentawai. “Kalau tidak ada kejelasan tentang penggunaan lahan oleh PT. Dharma Sawit ke masyarakat, saya yang pertama mengatakan tidak setuju akan dimasukkan sawit di area Desa Saumangaya, apa lagi tanah menjadi milik perusahaan,” kata Mandagi.

Menanggapi rencana masuknya perusahaan sawit di Pagai Utara, Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mentawai, Kortanius Sabeleake’ mengatakan, masyarakat harus cermat dan berhatihati saat memutuskan menyerahkan lahan kepada perusahaan.

“Pengalaman kita dimana pun kalau sistemnya tanah sudah diserahkan kepada perusahaan, masyarakat adat itu tidak ada yang hidup, biasanya mereka justru akan menjadi budak, atau akan jadi pekerja murah, dan kemandirian mereka tidak ada padahal itu adalah asset mereka, seharusnya tugas pemerintah yang memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mampu mengelola tanahnya, tidak menyerahkan kepada orang lain.

Menurut Korta, persoalan sawit itu harus dibahas mendalam oleh masingmasing suku, dampak positif dan negatifnya serta dikaji apakah perusahaan itu bisa menggaransi masa depan generasi muda Mentawai.

“Mari kita diskusi di komunitas masing-masing, jadi tidak hanya serta merta dua tiga orang mengklaim atas nama suku, itu kan ada musyawarah, harus dikomunikasikan,” kata Korta. (spr/leo/trs/o)

5 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

Usulan dari tingkat desa sering hilang saat pembahasan di level kabupaten Supri Lindra

Proyek Infrastruktur Jadi Prioritas Usulan Musrenbang Sikakap FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

P

engadaan dan perbaikan infrastruktur serta sarana pendidikan menjadi prioritas

usulan tiga desa di Sikakap dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di gedung PNPM MP, Rabu, 5 Maret lalu.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mentawai, Prita Wardhani, tujuan Musrenbang adalah untuk menampung setiap usulan dari tingkat dusun, desa sampai kecamatan. “Nanti akan dibawa dalam musrenbang tingkat kabupaten,” katanya.

Desa Sikakap, dalam usulan yang dibacakan Kepala Desa Suharman meminta adanya perbaikan ekonomi masyarakat di Dusun Mabolak dan pengelolaan ikan asin di Dusun Sikakap Barat.

Selanjutnya Suharman juga mengusulkan pembangunan poskamling sebanyak 10 unit di setiap dusun di Sikakap, lalu mereka meminta penerangan listrik tenaga matahari sebanyak dua paket untuk Dusun Mapinang dan Mabolak. “Kita juga meminta satu paket pembangunan tiang listrik di jalan lingkar Dusun Hvea,” ujarnya.

Untuk sektor pendidikan, Suharman meminta pembangunan sekolah dasar di Dusun Berkat Baru, selain itu untuk infrastruktur, diusulkan pembangunan drainase sepanjang 500 meter di Dusun Mapinang, Dusun Mabolak, Dusun Sikakap Timur, Dusun Sikakap Tengah , Dusun Sikakap Barat, Dusun Sibaibai, Dusun Seay Baru, Dusun Berkat Lama.

“Kita juga meminta 14 paket jalan rabat beton, jalur evakuasi, jembatan dan gorong-gorong untuk Sikakap Timur, Hvea, Seay Baru, Seay Lama, Berkat Baru, Berkat Lama dan Pinatetek.

Kemudian pembangunan jalan penghubung antar dusun sebanyak 4 paket di Dusun Mapinang, Mabolak, Berkat Baru, Berkat Lama, Bulag Monga,” katanya.

Kemudian pembangun talud sebanyak 3 paket, jembatan 2 unit di Dusun Bulak Monga dan Hvea, usulan lainnya sarana air bersih. “Untuk di Dusun Hvea mengusulkan bantuan handtraktor dan tangki semprot di Dusun Hvea, bibit pisang super, bantuan ternak sapi bali,” ujarnya.

Di Dusun Seay Baru juga mengusulkan keramba jaring apung, di Seay Lama mengusulkan bibit ikan lele, Sikakap Barat pemanfaatan lapak ikan, Sikakap Barat meminta adanya budidaya ikan tawar, di Mapinang meminta peralatan nelayan.

Sedangkan Desa Matobe, usulan

RUSAK - Dua pengendara kesulitan saat melintasi jalan rusak di Mangaungau, dari Dusun Manganjo menuju Gulukguluk, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara mereka disampaikan Kepala Desa Justinus Sababalat, mereka meminta pembangunan jalan rabat beton jembatan dan sarana air bersih sebanyak 50 paket untuk 12 dusun di Matobe, pembangunan jalan poros sepanjang sembilan kilometer, pembangunan puskesdes satu unit di Dusun Kaleu’, pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu dan dukun bayi sebanyak 60 orang, mesin heuler satu unit, pembangunan rumah dinas guru SDN 07, 32, 35.

“Kita juga meminta pembangunan tower seluler dua unit, penerangan listrik satu unit, pengadaan mesin tempel 5 PK, alat tangkap ikan, dan bibit ikan lele 50 kilogram untuk Dusun Sarere, Tunang, Polaga, Bubuakat,

Cempungan, serta peningkatan kapasitas pengelolaan ADD,” katanya.

Sementara usulan Desa Taikako dibacakan Kepala Desa Marluster Sapalakkai, mereka meminta pengadaan heuler bobot 5 ton siap pakai 1 paket, pembangunan pasar yang terbengkalai tahun 2007, pengadaan dua unit mobil bus mini atau mikrolet, pengadaan motor Viar 21 unit, pengadaan alat angkutan pertanian dumptruck dua unit, pembangunan jaringan irigasi yang belum dimanfaat-kan lebih kurang 2.000 meter. Penga-daan kloset 90 unit, MCK delapan unit untuk SDN 02, 03, 17, 36, 36, villial 26 Bulag Monga dan Taikako Hulu. Polin-des tiga unit di Dusun Silaoinan, Rakrak Joja, Taikako Hulu, sumur bor 50 unit di Dusun Leleu

Bukku, dan PDAM tiga unit di Dusun Bukku Monga.

“Selanjutnya pembangunan balai dusun di setiap dusun, pembangunan gapura 3 paket di Desa Taikako, pengadaan peralatan kantor, studi banding setiap tiga bulan 28 0rang, pengadaan speed boat dan bodi boat dua unit,” katanya.

Untuk pendidikan, diusulkan pemba-ngunan pagar sekolah SD,SMP, SMA delapan paket, pembangunan rumah dinas guru, mobiler, asrama SMP dan SMA, satpam sekolah masingmasing sekolah, dan bantuan honorarium guru suka rela.

Aparatur Desa Taikako juga mengusulkan lanjutan pembuatan jembatan Muara Taikako, lanjutan pembangunan

jalan jalur tiga Silaoinan sepanjang 700 meter, pembangunan jembatan Taikako Hulu jalur 6 panjang 1.000 meter, pembangunan jalan Taikako Hulu jalur 6 panjang 1.350 meter, lanjutan jalan perekonomian di Dusun Silaoinan panjang 1.000 meter, pembangunan abrasi pantai dari Dusun Pasibuat sampai Muara Taikako panjang 2.000 meter, paket P2D sebanyak 100, pembangunan jaringan listrik, pembangunan jembatan permanen di Dusun Sikautek, pembangunan jembatan permanen di belakang gereja Katolik, pembanguan talud bandar kiri kanan jalan poros, pemetaan tapak rumah warga yang direlokasi tahun 2010, penyelesaian PDAM terbengkalai tahun 2007, pembangunan sanggar budaya, rehap jalan dari Dusun Pasibuat sampai Muara taikako, pembangunan jalan perekonomian persawahan Sabbiret.

Bagian pertanian mengusulkan pengadaan bibit padi, pupuk, obatobatan pertanian, tanki semprot.

Sementara bagian perhubungan, kegiatan pembangunan tower mini dengan daya tangkap 20 kilo meter satu unit.

Perikanan, pengadaan bibit ikan lele 40 kilogram, pengadaan bibit ikan nila 40 Kilogram, motor pompong lengkap dengan alat tangkap 30 unit.

Untuk kegiatan sosial, diusulkan pembangunan gereja Efata, lanjutan pembangunan gereja Kaute, pembangunan gereja Rarajoja, lanjutan pembangunan gereja Pasibuat, dan pembangunan gereja Eklesia.

Musrenbang tahun 2014 dihadiri Kepala Bappeda Mentawai, Prita Wardhani, Kepala Dinas Kesehatan Warta Siritoitet, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Syaiful Jannah, dan anggota DPRD Menyawai Yan Winnen Sipayung. (r)

Korban Gempa dan Tsunami Mulai Bangun Huntap SIKAKAP - Dana pembangunan hunian tetap bagi korban tsunami Mentawai baru dicairkan 40 persen dari total dana Rp68 juta.

Pencairan tahap kedua belum lagi dilakukan. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat warga Dusun Bulak Monga, Desa Taikako, Kecamatan Sikakap, warga Dusun Muntei, Barubaru, Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara menyelesaikan rumahnya.

Pantauan Puailiggobat di lapangan, Senin, 3 Maret lalu, sudah ada warga yang mengupah orang lain dari luar dusunnya

untuk membuat lobrik dinding hunian tetap. Bahkan sekarang sudah ada yang telah memasang lobrik tersebut di atas tapak rumah yang mereka buat.

Ralisman (34), warga Dusun Baru-baru mengatakan tukang lobrik terpaksa didatangkan dari desa dan kecamatan lain, seperti dari Desa Taikako, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap. “Kami tidak memiliki cetakan lobrik tersebut, setiap satu buah lobrik yang dibuat diupah Rp 2.000, kalau bisa huntap ini selesai secepatnya, agar kami bisa tinggal dengan nyaman dan tenang,” katanya.

Kenyamanan kini memang yang menjadi harapan para korban tsunami setelah tiga tahun tinggal di hunian sementara. “Bila hari panas kepanasan dan malam kedinginan, disebabkan sudah banyak dinding triplek huntara yang rusak akibat dimakan usia,” kata Ralisman.

Martinus Sakarebau (22) tukang cetak lobrik dari Dusun Mabolak, Sikakap menjelaskan lobrik yang dikerjakan ini adalah pesanan dari Ralisman sebanyak 500 buah. “Ini dikerjakan selama empat sampai lima hari,” katanya.

Hal senada dikatakan Josi Sakere-

bau (42), buruh cetakan lobrik, untuk satu zak semen seberat 50 kilogram, dicampur empat gerobak pasir akan menghasilkan 43 batang lobrik, dengan upah Rp2 ribu per batang. “Kami hanya mengerjakan saja, bahannya dari pemesan,” katanya.

Awal tahun 2014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar telah mencairkan dana tahap pertama sebesar Rp28 juta lebih, dana tersebut digunakan untuk membeli semen, pasir, kerikil, dan besi serta upah pembuatan tapak rumah. (spr/r)

MENTAWAINEWS Dinkes kelimpungan menambah ruang rawat inap dan ruang dokter di Puskesmas Sikakap, lahan yang sempit menjadi kendala pembangunan Supri Lindra

inas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kepulauan Mentawai menganggarkan dana sebesar Rp742.740.000, untuk tiga kegiatan di wilayah kerja Puskesmas Sikakap, dana tersebut digunakan untuk pembangunan poskesdes sebesar Rp 334, 2 juta, rehab rumah dinas dokter Puskesmas Sikakap sebesar Rp 229,5 juta, dan rehab gedung Puskesmas Sikakap Rp 178, 8 juta.

Kepala Dinas Kesehatan Mentawai, Warta Siritoitet, pada Puailiggoubat, Rabu, 3 Maret lalu, mengatakan dana tersebut sudah tersedia dan disimpan di rekening, sekarang tinggal pelelangan kegiatan, gunanya untuk mencari kontraktor yang bisa mengerjakan tiga kegiatan ini. “Tapi timbul masalah lokasi tempat pembangunan yang sempit,” katanya.

Lanjut Warta, sebelum diadakan

D

Puailiggoubat

NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

6

Pemda Alokasikan Rp 742 Juta untuk Puskesmas Sikakap FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

lelang terlebih dulu akan turun tim teknis yang akan menentukan apa saja pekerjaan rehab yang akan dilakukan kontraktor nantinya, karena tidak ada tempat lagi untuk perluasan pembangunan.

Dulu, pada 2010 ada rencana Puskesmas Sikakap akan pindah ke lokasi transmigrasi Kilometer 4, Desa Taikako, tapi tidak jadi.

“Rencana awal rumah dokter dan ruang rawat inap akan ditingkatkan, namun sesuai dengan survei tim teknis, lokasinya sempit, tidak jadi,” ujarnya.

Tahun 2015 nanti Dinkes berencana menganggarkan dua kegiatan untuk wilayah kerja Puskesmas Sikakap seperti pembangunan poskesdes di Dusun Makukuet, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap dengan anggaran Rp 350 juta, dan rehab bangunan rawat inap Puskesmas Sikakap dengan dana Rp 198 juta. “Semua kegiatan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, baik di dusun, desa maupun di tingkat kecamatan,” katanya. (spr/r)

Warga Dusun Muntei dan Baru-baru Dapat Pengobatan Massal PAGAIUTARA – Puskesmas Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara mengadakan pengobatan massal di Dusun Muntei (KM 8), Dusun Baru-baru (KM 10), dan di Desa Betu Monga, Jumat, 7 Maret lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas Saumanganya, Edven Yohannes Ginting mengatakan, pengobatan ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan Puskesmas Saumanganya setiap bulan di wilayah kerjanya.

“Kebetulan dokter baru langsung diajak ke lapangan untuk mengenalkan langsung kepada masyarakat, selain itu juga mengenalkan langsung ke dokter sejauh mana lokasi kerja dari Puskesmas Saumanganyak yang memiliki tiga desa wilayah kerja diantaranya Desa Saumanganya, Silabu dan Betu Monga,” katanya.

Edven menambahkan, sebenarnya di setiap dusun dan desa sudah ada ditempatkan petugas medis, tapi pengobatan massal ini atau pengobatan keliling tetap di lakukan setiap bulan seperti posyandu.

Lebih lanjut Edven mengatakan, puskesmas pembantu yang ada di KM 8 juga belum ada mebeler dan alat medisnya sama sekali. “Yang ada sekarang baru petugas sebanyak tiga orang, dua orang petugas tidak tetap dan satu orang pegawai negeri sipil, selain itu hanya ada satu meja panjang ukuran tiga meter dan satu kursi ukuran tiga meter, meja untuk meletakkan obat-obatan,” katanya.

Sementara itu masalah persediaan obat cukup untuk tiga bulan, karena setiap tiga bulan obat-obatan selalu di drop ke setiap pustu, poskesdes di wilayah kerja Puskesmas Saumanganya. “Mudah -mudahan tahun ini ada dana untuk pengadaan mebeler di pustu kilometer delapan,” katanya Dalam pengobatan massal itu ada sekitar 50 warga yang berobat, umumnya penyakit ISPA, maag, sakit kepala dan demam.

Pengobatan massal ini juga didampingi langsung Pelaksana Tugas (plt) Kepala Puskesmas Saumanganya, Edven Yohannes Ginting, Nicky Oktavianus, dan petugas puskesmas pembantu, Novianti Handayani. (spr/r)

PERIKSA KESEHATAN - Salah seorang pasien memeriksakan kesehatannya di Puskesmas Sikakap yang akan direhab dengan anggaran sebesar Rp 178, 8 juta.

Empat Puskesmas Mentawai Jadi Puskesmas Plus SIKAKAP-Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah kecamatan, Dinas Kesehatan akan meningkatkan status empat puskesmas menjadi puskesmas plus. Keempat puskesmas tersebut adalah Puskesmas Sikakap, Sioban, Sipora Utara, Sikabaluan, dan Puskesmas Muara Siberut.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai,Warta Siritoitet mengatakan, keempat puskesmas tersebut akan ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas plus, hal ini untuk meningkatkan pelayanan di setiap kecamatan- kecamatan. “Untuk itu keempat puskesmas plus tersebut akan dilengkapi fasilitas-fasilitas mulai

dari peralatan, tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, dokter, ahli gizi, ahli obat- obatan, serta obat-obatan,” katanya Puailiggoubat, Rabu, 3 Maret lalu.

Selain itu, di puskesmas plus nanti akan ada pembangunan depo farmasi, gunanya untuk menjadi sentral distribusi obat-obatan ke setiap puskesmas, pustu, poskesdes yang tersebar di setiap dusun dan desa.

“Kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi, puskesmas plus ini akan menjadi puskesmas rujukan di setiap kecamatan, Mentawai merupakan daerah kepulauan yang hanya bisa ditempuh menggunakan kapal, speed

boat, kalau cuaca bagus perjalanan untuk merujuk pasien ke rumah sakit umum Tuapeijat berjalan lancar, tapi sebaliknya kalau badai, itu repot, apalagi pasien kritis, bisa-bisa meninggal dunia” katanya.

Kendala sekarang yang dihadapi masalah perluasan bangunan puskesmas, tahun ini hanya ada dana untuk rehab bangunan puskesmas lama, tapi setelah dilihat kondisi bangunan puskesmas lama biaya yang dibutuhkan hampir sama dengan membangun puskesmas baru. Kalau mau membangun bangunan baru lokasi tempatnya tidak ada. (spr/r)

Dinkes Kontrak Enam Dokter Umum Selama Setahun SIKAKAP – Untuk menutupi kekurangan dokter di setiap Puskesmas di Mentawai, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kepulauan Mentawai mengontrak enam dokter umum selama satu tahun dimulai 31 Desember lalu.

Kepala Dinas Kesehatan Mentawai Warta Siritoitet mengatakan, keenam dokter umum tersebut dikontrak selama satu tahun, setiap dokter digaji Rp 10 juta per bulan ditambah lagi uang tunjangan daerah. “Pembayaran tunjangan daerah sesuai dengan zona wilayah kerja, kalau di ditempatkan di zona jauh maka uang tunjangan daerahnya mencapai Rp 2 juta,”

katanya kepada Puailiggoubat, saat melakukan kunjungan ke Sikakap, Rabu, 3 Maret lalu.

Gaji keenam dokter umum tersebut diambil dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mentawai dan mereka disebar keenam puskesmas yang ada di Mentawai, diantaranya puskesmas di Kecamatan Sikakap, Pagai Selatan, Pagai Utara, Siberut Barat Daya, Siberut Selatan, dan Siberut Barat.

“Tugas dokter yang kita kontrak akan berakhir pada Desember nanti, kalau masih ada dana tersedia maka kontrak dokter tersebut bisa diperpanjang, kalau dana tidak ada maka

cukup satu tahun saja,” jelasnya Ini dilakukan agar setiap puskesmas yang ada di Mentawai memiliki dokter umum, menjelang tamat para calon dokter putra daerah yang disekolahkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Harapan kita lima tahun mendatang sudah ada putra, putri mentawai yang menjadi dokter,” jelasnya Sebenarnya kata Warta, selain dokter umum di setiap Puskesmas juga harus ada dokter spesialis gigi, tapi hal ini belum bisa diadakan mengingat persediaan dana. “ Tapi nanti akan diusahakan agar dokter gigi ada di setiap Puskesmas,” katanya. (spr/r)

7 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

BPBD Mentawai Tinjau Gereja Pinairuk Terkena Puting Beliung SIKAKAP - Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai turun meninjau Gereja Katolik di Dusun Pinairuk, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara yang rusak akibat puting beliung, 5 Februari lalu dan rumah warga Matobe yang terbakar, 11 Februari lalu.

Tim BPBD tersebut ini turun pada 4 Maret lalu.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logisitik, BPBD Mentawai, Hati Samahura mengatakan, keadaan Gereja Katolik di Dusun Pinairuk tersebut tak layak pakai lagi. Seng asbes, plafon, loteng dan kaca sudah pecah. “Kalau ketinggian dari permukaan laut hanya 1,8 meter ini sangat berbahaya kalau abrasi dan bencana tsunami,” katanya.

Sekarang ini, gereja di Pinairuk sudah berada di ketinggian 16 Mdpl, untuk posisi ketinggian lumayan tinggi. Jika Bupati Mentawai memberikan bantuan, masyarakat sudah menyediakan lokasi yang baru. “BPBD ke lapangan hanya mengkaji kerusakan yang timbul akibat angin puting beliung, yang memutuskan nanti ada atau tidaknya bantuan untuk gedung gereja di Dusun Pinairuk adalah Bupati,” katanya.

BPBD Mentawai juga memberikan bantuan 10 zak semen kepada pengurus gereja, Ipan Sakeletuk. Sementara untuk korban kebakaran di Dusun Kaleuk, Desa Matobe, Amir, BPBD memperkirakan kerugian mencapai Rp70 juta hingga Rp80 juta. “Hasil kajian ini akan dilaporkan ke Bupati,” katanya. (leo/r)

KUA Sikakap Wakili Mentawai Lomba KUA Teladan Tingkat Sumbar SIKAKAP - Kantor Urusan Agama (KUA) Sikakap mewakili Kabupaten Kepulauan Mentawai di perlombaan KUA teladan 2014 tingkat Sumatra Barat.

Menurut Kepala Bidang Urusan Dakwah dan Badan Syiar Islam, Kanwil Kemenag Agama Sumbar, Damri Tanjung, penilaian bertujuan dalam rangka meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan acuan bagi KUA untuk memperbaiki pelayanan ke setiap masyarakat yang ingin melakukan pernikahan, dan mengurus keperluan lain yang bersangkutan dengan agama. “Yang dinilai adalah administrasi kantor, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan kantor KUA, termasuk perlengkapan seperti kotak saran,” katanya, Minggu 2 Maret lalu.

Kepala KUA Pagai Utara Selatan, Aldi Arman mengatakan, Mentawai terdiri dari tiga agama besar yaitu Islam, Protestan dan Katolik, sesuai dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil Desember 2013, penduduk Mentawai berjumlah 87.695. “Penduduk Pagai sendiri terdiri 25.680, yang terdiri dari tiga kecamatan, Sikakap, Utara, dan Selatan. Jumlah penganut Islam 4.552, Protestan 18.549, Katolik 2.579,” jelasnya. (spr/r)

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Kadus Sikakap dan dua temannya mengeroyok Kasman Adi hingga mengalami tusukan sedalam lima cm

Supri Lindra Leo Marsel Purba

epala Dusun Sikakap Barat, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai Haradet Sababalat (46) bersama temannya Masri (45) dan Lim Capuk (42) terpaksa mendekam di penjara Polsek Sikakap setelah mengeroyok dan menusuk Kasman Adi (46), di dermaga KMP Ambuambu, Minggu, 9 Maret dini hari.

Informasi yang dirangkum Puailiggoubat dari Polsek Sikakap, kejadian berawal dari tempat pesta pernikahan salah seorang warga Dusun Hvea. Di lokasi tersebut terjadi salah paham antara Haradet Sababalat dengan Kasman Adi yang berujung dengan perkelahian di tempat pesta, melihat perkelahian tersebut, salah seorang dari anggota Polsek Sikakap Briptu Genesis Saleleubaja langsung melerai dan mendamaikan kedua belah pihak.

Saat itu keduanya bersalaman dan berpelukan, setelah kedua belah pihak berdamai maka acara karaoke sambil diiringi joget dilanjutkan, acara baru berakhir pukul 02.00 WIB dinihari, sebagian pemuda pulang ke tempat rumah masing – masing Sebelum Kasman Adi pulang ke rumahnya, Haradet Sababalat pulang duluan bersama dua orang temannya, sebelum sampai ke rumahnya di Masabuk, pelaku berpisah dengan Masri dan Lim Capuk di lokasi dermaga KMP Ambu-ambu di dekat bundaran simpang tiga, di lokasi

K

DERMAGA AMBU- AMBU - KMP Ambu-ambu bersandar di palabuhan yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) penusukan yang diduga dilakukan oleh Kepala Dusun Sikakap Barat

Kepala Dusun Sikakap Barat Keroyok Warganya tersebut Haradet Sababalat menunggu Kasman Adi. Sementara dua pelaku lainnya menunggu di dalam lokasi dermaga, tak lama kemudian Kasman Adi yang dibonceng Ronal (29) lewat, Haradet langsung menyambar korban dan disuruh turun dari motor dengan ucapan masalah belum selesai. Saat itu terjadilah kembali perkelahian pada pukul 02.30 WIB. Kemudian datanglah Masri dan Lim Capuk untuk membantu Haradet Sababalat, waktu dikeroyok, Kasman Adi banyak mendapat pukulan bahkan mendapatkan luka di punggung belakang akibat benda tajam, karena merasa tidak mampu melawan, korban berusaha menghindar dan lari menceburkan diri ke laut dan berenang sejauh-jauhnya dari tepi pantai, Satu jam kemudian, antara sadar

dan tidak datanglah Ronal untuk menyelamatkan korban dengan menggunakan sebatang bambu digunakan untuk pelampung, dengan bambu itulah Ronal membawa korban, sesampai di tepi korban pingsan dan Ronal langsung membawa ke tempat pernikahan.

Kemudian Haradet Sababalat, beserta dua orang temannya Masri Dan Lim Capuk kembali ke tempat pesta pernikahan, tak lama kemudian datanglah beberapa anggota Polsek Sikakap ke tempat pesta pernikahan.

Korban langsung dibawa anggota Polsek Sikakap ke Puskesmas mengunakan ambulance. Haradet Sababalat dan dua orang temannya Masri dan Lim Capuk di giring ke Polsek Sikakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Kanit Reskrim Polsek Sikakap,

Aiptu Rosa Harisman, mengatakan ketiga tersangka sekarang sedang dalam proses penyidikan, sampai sekarang tidak ada yang mengaku siapa yang menggunakan benda tajam.

“Ketiganya sekarang saling menyalahkan satu sama lainnya,” ujarnya.

Tersangka akan dikenai pasal 170, ayat 1 dan 2, angka 1e dan 2e, Yo 351 ayat 1 dan 2 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun.

Sementara Gustin F.M, dokter Puskesmas Sikakap, mengatakan korban mengalami luka di punggung.

“Untuk menjahitnya harus empat lapis, lapis pertama yang dijahit tendong, jahitan kedua pasia, jahitan ketiga otot, dan jahitan keempat kulit luar, untuk memastikan syarafnya yang putus lebih baik pasien dirujuk ke rumah sakit daerah di Tuapeijat,” katanya. (r)

Disdukcapil Permudah Pengurusan Kartu Keluarga SIKAKAP-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai berjanji akan mempermudah pengurusan Kartu Keluarga ( KK) warga di setiap kecamatan. Salah satunya dengan cara jemput bola ke lapangan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mentawai, Syaiful Jannah, mengatakan bagi masyarakat yang ingin mengurus kartu keluarga tidak usah datang berbondong-bondong ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tuapeijat. “Cukup daftarkan diri di setiap kantor pemerintah kecamatan,” katanya pada Puailiggoubat, Senin 3 Maret lalu.

Lanjut Syaiful, setelah mendapatkan informasi dari camat maka tim dari kantor akan turun langsung untuk membuatkan kartu keluarga buat masyarakat.

Syaiful mengingatkan kartu keluarga adalah kartu yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia, bagi ke-pala keluarga yang masih terdaftar di kartu keluarga orang tuanya, sementara dia telah memiliki keluarga sendi-ri, maka kartu keluarga lama akan dipecah dua, setelah pengurusan akan terbit dua kartu kepala keluarga baru.

“Satu atas nama orang tua, satu lagi atas nama anak yang sudah memiliki rumah tangga sendiri. Dalam

pengurusan kartu kepala keluarga bisa diwakilkan, tapi kendalanya waktu pengecekan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK),

kepala keluarga ataupun istri dan anak nanti takut ada yang salah,” ujarnya. (spr/r) FOTO:SIPRI/PUAILIGGOUBAT

JALUR EVAKUASI Warga membangun jalan untuk jalur evakuasi di Kecamatan Siberut Selatan

MENTAWAINEWS Ancaman Megatrush, Mentawai dan Padang Gelar Simulasi PADANG-Menghadapi ancaman megatrush Mentawai yang diprediksi para ahli mencapai 8,9 Skala Richter, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat akan melakukan simulasi di dua tempat yang dianggap zona yang berdampak yakni Mentawai dan Kota Padang.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Sumbar, Hasmir mengatakan, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada 16-24 Maret, secara bersamaan baik di Mentawai maupun di Padang.

Sementara persiapan dimulai dari 16 sampai 20 Maret, mulai peralatan, persiapan tim, gladi kotor. “Kemudian pada 21-24 itu baru kegiatan simulasi,” katanya di Kantor BPBD Sumbar, Senin, 10 Maret lalu.

Untuk di Mentawai, ada sekitar 600 peserta dari 19 dusun di Sipora dan Sipora dengan pusat kegiatan di Tuapeijat. Ia menginginkan semua bisa datang. Sedikitnya peserta simulasi menurut Hasmir karena dana terbatas.

“Kemudian peserta di Padang ada sekitar 1.000 orang yang akan diundang, terutama daerah pantai seperti Purus, Padang Pasir, Kelurahan Lolong, dan Bungo Pisang,” kata Harmis.

Persiapan kegiatan sudah dikoordinasikan dengan pihak pemerintah kecamatan baik di Padang maupun Mentawai, lanjut Hasmir. “Kalau di Mentawai itu kita koordinasikan dengan BPBD di sana untuk memberitahukan melalui kecamatan untuk mendatangkan warganya,” katanya.

Dalam simulasi evakuasi tsunami itu, diskenariokan telah terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami, ditandai dengan bunyi sirene peringatan untuk melakukan evakuasi warga. Dalam situasi ini tergambarkan kepanikan warga dalam menyelamatkan diri dengan arahan menuju shelter-shalter yang terdekat.

Kemudian para fasilitator dan relawan melakukan proses evakusi ke tempat yang sudah ditentukan melalui jalur evakuasi. “Kalau di Mentawai, untuk di Sipora tempat evakuasinya di Mapaddegat, kemudian di Siberut itu di bukit Maileppet dan daerah bukit pastoran,” katanya.

Sementara di Kota Padang, untuk daerah Purus dan Padang Pasir lokasi evakuasinya di SKIP Building atau Gubernuran yang bisa memuat sekitar 500 orang, kemudian Kelurahan Lolong lokasi evakuasinya itu di SMA1 Padang dan SMP 25 Padang, sedangkan Kelurahan Bungo Pisang itu lokasi evakuasinya di Masjid Muhajirin dan Kampus ATIP. Proses evakuasi kata Harmis akan dilakukan 20 menit setelah gempa. “Tidak ada yang menggunakan kendaraan, kecuali penyandang cacat,”katanya.

Simulasi ini rencananya akan disaksikan langsung Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sekaligus sebagai pengarah dalam saat tanggap darurat. (trs/r)

Puailiggoubat

NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

8

Saksi Alkes Akui Tak Terima Barang Sesuai Waktu Kontrak FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Penyerahan barang alat kesehatan itu molor setengah tahun

FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene

S

idang lanjutan kasus alat kesehatan (alkes) Dinas Kesehatan Mentawai pada

Selasa, 11 Maret, jaksa menghadirkan lima saksi yakni 3 diantaranya Firdaus, Dewi Sandra dan Harapan Parangin-angin selaku panitia penerima barang, kemudian Dodi dan Rizal Efendi selaku dua rekanan.

Kelimanya bersaksi untuk terdakwa Reynold Oktavianto selaku kontraktor yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan alkes dasaruntuk puskesmas 2012.

Saksi Rizal Efendi mengaku pihaknya sudah melengkapi barang yang dipesan oleh Reynold Oktavianto. “Tapi pada waktu itu, dana ada sebanyak Rp200 juta untuk pembelian alkes kepada kami, tapi baru Rp180 juta yang dibayarkan pada Januari, kemudian sisanya dibayarkan pada saat alkes dilengkapi pada Juni 2013,” kata Rizal.

Selain itu pendistribusian alkes di daerah tujuan Muara Siberut, Saibi Samukop, Pei-pei dan Betaet, Rizal mengaku bukan dilakukan pihak ketiga atau kontraktor. “Tapi saya yang mengantar hingga ke lapangan, tidak mewakili atas nama Reynold tapi pada saat itu hanya membantu,” kata Rizal Efendi.

Rizal mengaku semua barang yang dipesan itu dilengkapi terdakwa pada Juni 2013, dimana waktu tersebut telah terlambat setengah tahun dari kontrak 7 Desember 2012.

Sementara saksi kedua yang dihadirkan Jaksa yakni Dodi yang juga selaku rekanan mengaku barang yang dipesan Reynold langsung diantar ke daerah tujuan yakni Puskesmas Muara Siberut, Saibi Samukop, Pei-pei dan Betaet.

“Saya hanya membantu menyalurkan bukan mewakilkan atas atas nama terdakwa, tapi hal ini seharusnya barang diserahkan oleh pihak ketiga atau kontraktor,” kata Dodi di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Asmar.

Sementara itu penerima barang di salah satu Puskesmas Muara Siberut yakni Dewi Sandra mengaku alkes yang diterima di Puskesmas Muara

BERSAKSI - (Dari kiri) Firdaus, Dewi Sandra, Harapan Parangin-angin selaku panitia penerima barang bersaksi di PN. Negeri Padang untuk terdakwa Reynold Oktavianto dalam kasus dugaan korupsi dana Alkes Mentawai di Dinas Kesehatan Siberut pada 14 Desember 2012 tidak sesuai kebutuhan. ”Tapi Pak Kepala Dinas Kesehatan (dr. Warta) mengatakan kita butuh alkes untuk tahun 2012 ini, padahal saat itu barang yang kami terima belum lengkap,” kata Dewi Sandra.

Demi meyakinkan Dewi Sandra pihak rekanan saat penyerahan barang menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Warta Siritoitet. “Saya paraf tanda terima barang pada Desember itu padahal yang diterima belum 100 persen,” kata Dewi Sandra di persidangan.

Begitu juga pengakuan Firdaus sebagai ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) alkes dasar puskesmas tersebu. “Yang kami terima saat di Padang baru 64 persen,” katanya.

Selain itu ada kejanggalan dalam

persidangan terkait bukti di persidangan dimana ada surat penerimaan dengan tanda terima palsu atas nama Harapan Parangin-angin, saat Hakim menunjukkan bahwa dalam surat tersebut Harapan telah menerima barang namun Harapan membantah tidak pernah menandatangani. “Saya tidak pernah tanda tangan terkait penerimaan atau kontrak alkes dan itu bukan tanda tangan saya,” katanya di depan Hakim.

Usai pemeriksaan saksi, Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanggapi keterangan saksi namun saat memberikan tanggapan tidak sesuai pokok keterangan saksi. “Saudara diberikan kesempatan menanggapi keterangan saksi apa benar atau salah itu saja, bukan materi lain, makanya perhatikan saksi saat memberikan

Alat Berat di Siberut Selatan Menganggur MAILEPPET-Alat-alat berat milik Pemda Mentawai di Siberut Selatan yang datang sejak Desember 2013 lalu sampai sekarang belum digunakan.

Alat berat yang datang sebanyak enam unit, akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan yang ada di tiga kecamatan, Siberut Selatan, Siberut Tengah dan Siberut Barat Daya.

“Program Pekerjaan Umum (PU) ini berjalan pada April mendatang, saat ini kami masih mencari karyawan baik itu untuk pekerja di lapangan maupun di bagian administrasi,” kata Kepala UPTD PU Siberut Selatan, Ferdinando, Sabtu 8 Maret lalu.(spn/r)

keterangan bukan senyum-senyum di belakang pengacara,” tegur Asmar.

Jaksa mendakwa Reynold telah melakukan tindakan yang merugikan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai senilai Rp234 juta dari total anggaran Rp647,5 juta, dimana jumlah kerugian negara tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumbar Nomor :SR-417/PW03/5/2013 tanggal 29 Agustus 2013 sesuai dengan dakwaan jaksa.

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana pidana penjara maksimal 20 tahun penjara denda maksimal Rp1 milyar.

Usai pemeriksaan saksi, sidang kembali ditunda dan akan digelar pada Selasa, 18 Maret dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Pada sidang berikutnya 18 Maret tersebut Jaksa rencanakan hadirkan 9 saksi diantaranya adalah Kepala Dinas Kesehatan Mentawai, Warta Siritoitet untuk terdakwa Reynold Oktavianto. (r).

9

Puailiggoubat NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

KPU Mentawai menemukan beberapa surat suara yang rusak meskipun jumlahnya tidak banyak

KPU Mentawai Percepat Distribusi ke Daerah Terisolir

Patrisius Sanene

omisi Pemilihan Umum Daerah Mentawai akan menggandeng kepolisian untuk mengamankan logistik Pemilu Legislatif yang akan dilangsungkan 9 April mendatang.

“Karena kalau pengamanan logistik dari pendistribusian dan baliknya kotak suara itu harus pengawalan pihak keamanan, dan kita akan surati Kepolisian jika akan mendistribusikannya, pengawalan akan dilakukan mulai dari kabupaten hingga kecamatan dan diterima PPK, pihak desa oleh PPS dan dusun KPPS,” kata Ketua KPU Mentawai Andres kepada Puailiggoubat, Kamis, 13 Maret.

Logistik Pileg untuk Mentawai berupa 56.594 surat suara plus 2 persen tambahan, 235 kotak suara untuk 235 TPS, 470 bilik suara dan 940 kotak suara. Masing-masing TPS akan mendapat dua bilik suara dan empat kotak

K

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

suara, jelas Andres.

Untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi logistik, KPU Mentawai akan memprioritaskan untuk daerah yang jauh. “Seperti Siberut Barat Daya, Siberut Barat kita akan percepat,” kata Martina Seppungan, Divisi Logistik KPU Mentawai, Kamis, 13 Maret.

Martina mengatakan, dalam pelipatan surat suara, KPU menemui beberapa surat suara yang rusak. Hingga 13 Maret, menurut Martina ada 15 surat yang rusak seperti ada yang robek dan ada yang tidak sesuai lipatan.

Sementara alat untuk mendistribusikan logistic, rencana awalnya KPU akan bekerja sama dengan rekanan, “Tapi kalau rekanan tidak mungkin lagi karena waktu tapi tergantung melihat kondisi pendistribusian nanti, untuk pendistribusian paling cepat minggu keempat Maret atau awal April itu kita harus sudah didistribusikan,” kata Martina. (o)

Kantor KPU Mentawai di km 2 Tuapeijat

Kehadiran Perempuan di Parlemen Bisa Perjuangkan Hak Perempuan PADANG - Kehadiran perempuan sebagai anggota legislatif harus dapat menjamin terminimalisasinya berbagai pengabaian hak asasi perempuan agar tercapai keadilan sosial bagi semuanya. Hal itu dikatakan Direktur Nurani Perempuan Women’s Crisis Center Sumatera Barat, Yefri Heriani dalam peringatan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret lalu.

Menurut Yefri, caleg perempuan harus memastikan dirinya sedini mungkin dapat memahami persoalan perempuan yang merupakan persoalan bangsa, bukan hanya persoalan perempuan.

“Kehadiran perempuan di legis-

latif tentunya tidak hanya sebagai pelengkap tanya bahwa ada perempuan di ranah politik, jumlah dan kualitas perempuan pun harus dipastikan setara dengan jumlah dan kualitas anggota legislatif lainnya di parlemen perio-de 2014-2019,” katanya, Sabtu (8/3/2014) Maka itu dalam peringatan Hari Perempuan Internasional tahun ini, para perempuan di Indonesia, khususnya Sumatera Barat memimpikan perubahan yang signifikan, tentu mimpi ini digantungkan kepada adanya kehadiran 30 persen calon legislatif (caleg) perempuan.

“Caleg perempuan jangan terbawa

arus berpolitik yang selama ini telah terbangun, saat ini hampir tidak memberikan perhatian yang maksimal pada pembelaan hak-hak perempuan untuk dapat hidup setara tanpa diskriminasi,” ujarnya.

Perubahan tentu sangat diharapkan. Harapan besar perempuan khususnya perempuan korban kekerasan di Sumatera Barat mendorong adanya kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kehidupan perempuan dalam rangka pemenuhan hak asasi perempuan.

Selain itu, hingga saat ini angka kematian ibu dalam usia produktif ma-

sih terus tinggi. Kemiskinan perempuan berdampak pada sulitnya perempuan mengakses layanan kesehatan.

Ditambah lagi biaya kesehatan mahal dengan layanan yang buruk. “Saat ini, alokasi anggaran untuk kesehatan masih sangat rendah, baru 5 persen dari 15 persen yang seharusnya dialokasikan, begitu juga perempuan korban kekerasan, akses layanan kesehatan yang terbatas dan buruknya layanan kesehatan semakin memperburuk kondisi pemulihan mereka,” ujarnya.

Meskipun Menteri Pemberdayaan Perempuan telah mengeluarkan peraturan terkait standar layanan

minimum bagi perempuan korban kekerasan, namun standar minimum itu pun belum tercapai.

Dengan adanya anggota legislatif perempuan di parlemen, ratifikasi konvensi anti diskriminasi dan kekerasan terhadap perempun merupakan momen penting yang diharapkan dapat memicu berbagai perbaikan kehidupan perempuan di berbagai sektor. “Di tengah berbagai kebijakan diskriminatif yang dihasilkan negara, kita masih menemukan beberapa kebijakan di level nasional maupun lokal yang berdampak positif pada perempuan,” katanya. (rus)

Seorang Calon DPD RI dari Sumbar Terancam Dibatalkan

Panwas Kecamatan Siberut Utara Tunggu Blanko Pelanggaran Pemilu

PADANG - Seorang Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Sumbar terancam di coret sebagai peserta Pemilu lantaran terlambat menyerahkan laporan dana kampanye (LDK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat.

Ketua KPU Sumbar, Amnasmen mengatakan, calon DPD yang terlambat menyerahkan laporan dana kampanye tersebut adalah Zulherman yang saat ini menjabat Ketua DPRD Kota Padang.

“Sesuai dengan aturan batas waktu menyerahkan laporan keuangan itu pada pukul 18.00 WIB kemarin, Zulherman kemaren itu terlambat 15 menit datang

SIKABALUAN - Persaingan menjelang pesta demokrasi 9 April mendatang semakin ketat antar partai politik dan calon legislatif. Hal ini terlihat dari pantauan Puailiggoubat dimana banyak baliho, spanduk, poster yang dipasang di rumah, jalan dan tempat umum lainnya oleh para calon. Bahkan ada para calon yang nekat melakukan kampanye di luar jadwal.

Adanya partai politik atau calon legislatif yang mencuri start kampanye ketika dikonfirmasi pada Panitia Pengawas Kecamatan Siberut Utara mengakui adanya pelanggaran, namun pihaknya masih menunggu blangko pengisian pelanggaran dari kabupaten.

“Pelanggaran pasti ada. Namun sekarang ini kita masih menunggu blangko pengisian pelanggaran dari kabupaten. Dari pantauan kita dil apangan pelanggaran ada,” kata Fabianus Mengget, Panwas Kecamatan Siberut Utara pada Puailiggoubat, Kamis, 6 Maret lalu.

Mengenai pelanggaran yang telah terpantau oleh Panwas Siberut Utara, masih sebatas pelanggaran biasa. “Nanti laporannya bisa kita buat setelah ada blangko,” katanya. (bs/r)

menyerahkan laporan, sesuai dengan aturan petugas tidak menerima laporan itu,” katanya di kantor KPU Sumbar, jalan Pramuka Padang, Senin, 3 Maret lalu.

Atas kejadian ini, KPU Sumbar sudah melaporkan ke KPU RI karena KPU Sumbar tidak memiliki wewenang mencoret calon DPD maupun calon DPR dan DPRD. “Yang jelas kita memberikan berita acara itu ke KPU pusat, nanti merekalah yang menentukan masalah ini,” katanya.

Amnasmen juga menyayangkan masalah ini, sebab itu hanya masalah kecil sehingga terancam tidak lolos.

Padahal katanya, semua calon itu sudah diberikan surat pemberitahuan dan telah melakukan konfirmasi pada masingmasing calon menjelang lima hari penyerahan LDK tersebut.

Dari data KPU Sumbar, calon DPD yang terbanyak mengeluarkan uang kampenye adalah H. Nofi Candra, SE senilai Rp 1.251.283.300, ia telah melapor pada 2 Maret 2014, sementara calon DPD yang mengeluarkan dana kampanye sedikit adalah Hj. Afrizalty, SH dengan dana Rp5 juta dan melapor 1 Maret 2014. Total calon DPD yang telah melaporkan dana kampanye tersebut 24 orang di luar Zulherman. (rus)

MENTAWAINEWS Perjuangan AMAN Mentawai terhadap hak masyarakat adat tidak lagi di level kabupaten, tapi bisa provinsi, nasional bahkan internasional

Puailiggoubat

10

AMAN Mentawai Perjuangkan Hak Masyarakat Adat FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene

ileburnya Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai (AMA-PM) menjadi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mentawai pada 21 Februari lalu di Tuapeijat semakin menguatkan perjuangan membela hak-hak masyarkat ada Mentawai.

Menurut Ketua Dewan Daerah AMAN Kabupaten Kepulauan Mentawai Kortanius Sabeleake’, dengan dileburnya AMA-PM ke AMAN Mentawai, jangkauan perjuangan AMAN itu lebih luas hingga tingkat nasional dalam hal membela hak-hak masyarakat adat.

“Konsekuensinya akan bisa ikut berpartisipasi mempengaruhi kebijakankebijakan mulai di daerah sampai di tingkat nasional, kemudian kita akan bisa banyak belajar tentang persoalanpersoalan hak masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia juga di berbagai negara di skala internasional,” katanya di kantor Redaksi Puailiggoubat, Kamis 6 Maret lalu.

Lanjut Korta, bila ada perjuangan

NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

D

KONGRES AMA PM - Kongres III AMA-PM di Uma YCMM, Mapaddegat, Tuapeijat, Sipora Utara pada 2012 hak masyarakat adat yang dilakukan, gerakannya akan lebih luas, dan dukungan perjuangan juga lebih besar, jadi bisa di tingkat kabupaten, provinsi, nasional atau internasional baik kelembagaan adat nasional maupun kelembagaan adat internasional. “Tak hanya di Mentawai tapi juga di tingkat nasional,” ujarnya.

Korta menjelaskan banyak hal yang perlu ditata terkait hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Kepulauan Men-

tawai seperti mempertahankan budaya, identitas dan aset yang dimiliki.

“Kalau kita mau lihat itu banyak yang diperjuangkan di Mentawai diantaranya adalah posisi masyarakat adat sama keberadaannya di seluruh dunia, ciri khas Mentawai harus ada, karena dia adalah masalah komunitas, satu budaya, kalau dilihat Mentawai bagian yang terkecil, satu suku masyarakat adat, suku bangsa, dan ini tidak boleh dihabiskan atau musnah, kita

harus mengakui diri kita adalah orang Mentawai,” katanya.

Korta menilai gaya hidup saat ini sudah dalam kehidupan modern, sifat individual, tidak bicara lagi dengan kekeluargaan atau kekerabatan, tidak bicara lagi hubungan sosial. Dengan kondisi ini generasi Mentawai harus mempelajari budaya Mentawai.

Identitas kementawaiannya harus dipahami dan

dipelajari.

“Sebagai suatu komunitas dia punya wilayah teritori, atau punya aset, asetnya itulah Mentawai, disitulah kehidupan dia, sebelum negara ini ada mereka sudah ada, disitulah mereka hidup dan bertahan sehingga agama bisa masuk karena mereka punya aset dalam wilayah tersebut,” jelasnya.

Sebagai ketua AMAN, Korta bertekad memperjuangkan aset yang disebutnya Mentawai. Mentawai harus

tetap menjadi bagian kekuasaan masyarat adat, aset itulah bagian dari sumber keberlanjutan hidup mereka, sehingga generasi tidak habis dalam konteks struktur budaya. A “Mentawai harus dipahami bukan karakter pedagang, bukan karakter pebisnis, dan juga bukan karakter perantau, dia lebih karakternya adalah petani maka karena petani maka tanah merupakan sumber aset dia, itu yang paling mendasar,” jelas Korta.

‘Dalam pengurusan AMAN Mentawai yang baru, Kortanius Sabeleake sebagai ketua Dewan Daerah, Rapot Pardomuan Simanjuntak sebagai ketua harian dengan anggota dewan daerah, Indra Gunawan Sanene, Lukas Iksan Malik, Astrimilus Salamanang, dan Salim Tasirilotik.

Keanggotaan AMAN tidak terbatas yang saat ini sudah mencapai seratusan, keanggotaannya dapat bergabung dari suku mana saja dan tidak terbatas, dengan maksud supaya siapa saja dan sari suku mana saja boleh bergabung, kata Korta.

AMAN Mentawai yang merupakan komunitas pembela hak masyarakat adat yang tergabung dalam komunitas AMAN yang tersebar di seluruh nusantara memberikan ruang lebih luas untuk melakukan advokasi hak masyarakat adat hingga level internasional. (r)

Masyarakat Siberut Utara Minta Air Bersih, di Siberut Selatan PDAM Kecewakan Warga SIKABALUAN-Masyarakat Kecamatan Siberut Utara dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2015 tingkat kecamatan yang dilaksanakan Rabu, 25 Februari lalu di ruang pertemuan kantor camat mengusulkan pembangunan sarana air bersih.

Menurut Camat Siberut Utara Sandra Oktavia, dari enam desa yang ada di wilayah Siberut Utara, tiga desa mengusulkan pembangunan sarana air bersih yaitu Desa Sikabaluan, Desa Monganpoula dan Desa Malancan.

“Di Desa Sikabaluan selama ini masyarakat mendapatkan air bersih dengan menampung air hujan dan juga membuat sumur galian sederhana di beberapa titik. Sementara di Desa Monganpoula telah ada pembangunan sarana air bersih melalui program PNPM-MP namun hasilnya tidak maksimal. Demikian juga di Desa Malancan,” katanya, Selasa, 11 Maret lalu.

Sandra juga mengatakan tahun 2012 lalu, Dinas Pekerjaan Umum Mentawai telah melakukan survei lokasi air terjun Sirilanggai untuk melihat tekanan air bila dibuat sarana air bersih. “Berdasarkan

hasil pantauan pada saat itu, bila dibuatkan sarana air bersih seperti PDAM maka ketersediaan air akan sampai di Sikabaluan sebagai pusat kecamatan,” ujarnya.

Selain usulan sarana air bersih, desa Malancan mengusulkan pembangunan MCK karena masyarakat di Desa

Malancan masih banyak yang belum memiliki MCK di rumah masingmasing.

Sementara di Siberut Selatan, sudah lima tahun PDAM beroperasi di Desa Maileppet namun belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Ketua Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) Maileppet Markus Samangilailai mengatakan, pelayanan PDAM selama lima tahun belum maksimal, kadang airnya mengalir terkadang tidak. ”Persoalannya sama yakni ketidakadaan BBM untuk mengoperasikan mesin pompa dari PDAM kepada pelanggan yang terdiri dari sebagian

Siberut Utara Usulkan Pelebaran Jalan dan Pembangunan Palang SIKABALUAN-Sebagai pusat kecamatan Siberut Utara, pembenahan jalan sangat diperlukan. Baik pembangunan jalan baru, pelebaran jalan maupun perbaikan badan jalan.

Hal ini terlihat dari usulan prioritas desa Sikabaluan dalam acara Musrenbang 2015 tingkat Kecamatan Siberut Utara, Rabu, 25 Februari lalu di kantor camat.

Dari data yang diperoleh kantor camat Siberut Selatan, usulan pelebaran itu dari Sikabaluan menuju Tamairang sebagai jalur evakuasi saat terjadi gempa. Selain itu pelebaran jalan Sikabaluan menuju Monganpoula karena jalan ini akan menjadi

jalan utama kecamatan nantinya.

“Saat ini sarana pemerintah mulai diarahkan ke sana. Seperti halnya tahun 2013 lalu telah dibangun Puskesmas Sikabaluan yang baru dan juga kantor UPTD Dinas Pendidikan Siberut Utara,” kata Camat Siberut Utara, Sandara Oktavia, Senin 10 Maret lalu.

Usulan lainnya pembangunan jalan dari Brambang PokaiSirilanggai menuju Tamairang.

Selain usulan peningkatan jalan di pusat kecamatan juga usulan kelanjutan pembangunan jalan dari Desa Sotboyak menuju Desa Bojakan, termasuk pembangunan jembatan.

Di Desa Monganpoula juga

diusulkan pembangunan jalan lingkar desa dan pembangunan talud lingkar desa. Desa Sotboyak mengusulkan pembangunan jalan menuju persawahan. Desa Bojakan mengusulkan pembangunan jalan lingkar desa dan jalan menuju dusun Bai’.

Sementara untuk pelebaran jalan Sirilanggai-Malancan dan pembangunan jalan SirilanggaiTerekanhulu akan dilakukan tahun ini melalui program P2D Mandiri. Demikian juga kelanjutan pembangunan jalan Sikabaluan-Pokai hingga dermaga akan dilaksanakan pada 2014 ini. (bs/r)

warga Maileppet dan Muara Siberut, kalau ada BBM sumbangan dari masyarakat baru dihidupkan,” katanya kepada Puailiggoubat, Sabtu, 8 Maret.

Setahu dia, tiap tahun selalu ada program perbaikan dan penambahan hydran serta pembuatan bak penampungan namun air yang diharapkan tak lancar. ”Kalau memang BBM yang menjadi persoalan air tidak jalan, ya kumpulkan saja uang sama masyarakat untuk beli minyak,” ujarnya.

Senada dengan Markus, Kepala Desa Maileppet Idris Siregar menyebutkan, meski pipa PDAM melewati desanya namun masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih termasuk pelanggan resmi.

“Apa gunanya fasilitas itu ada namun tidak mmeberi manfaat kepada masyarakat, kalau ada persoalan BBM untuk operasional, petugas mesti menjelaskan kepada masyarakat,” katanya.

Puailiggoubat yang coba mengkorfirmasi hal ini ke PDAM tidak berhasil mendapat jawaban karena petugasnya sedang berada di Tuapeijat. (bs/spn/g/r)

Puailiggoubat, NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

11

Demi Sebuah Tugas Cerpen Felisitas Dian Adisty Salakkau Mahasiswi STIKES Indonesia, Padang

Sahabatku Karya : Ayu Paskaria, SMA Lentera Mentawai Siberut Selatan

Sahabatku...

Sekian lama kita bersama Bahkan kita dapat bercanda Tawa bersama-sama Sahabatku...

Telah kita lalui Hari yang begegitu indah Yang selalu menghiasi Hidup kita berdua Sahabatku...

Engkau adalah sahabat yang Baik dan selalu pengertian Tapi...

Saat ini engkau pergi dariku tanpa Mengucapkan kata “perpisahan Sahabatku engkau begitu tega membiarkan Aku sendirian tanpa kehadiran Sahabatku selamat berpisah

Ayah Karya Ayu Paskaria Kelas X SMA Lentera Mentawai, Siberut Selatan

Ayah...

Di remang malam buta Engkau tertidur lelap Munkin engkau telah lelah Mencari nafka tuk keluarga Ayah...

Engkau adalah papa Yang selalu melindungi Keluarga dan menjadi Pemimpin di dalam keluarga Ayah...

Aku sungguh bangga Memiliki ayah yang begitu Baik dan perhatian Ayah...

Aku kasihan kepadamu Saat engkau bangun terlalu pagi Dan pergi untuk mencari Nafka bagi keluarga Ayah... aku sayang padamu

T

ensi darah saya naik seketika. Emosi saya pun tiba-tiba memuncak. Makalah saya hilang. Padahal saya sudah capek-capek mngerjakan makalah itu dalam waktu dua minggu, sekarang William justru dengan mudahnya mengatakan bahwa Makalah saya yang dia pinjam telah hilang.

Ini tidak boleh terjadi. Lihat, tampang William sepertinya tak menunjukkan rasa bersalah sedikitpun.

Seperti ada unsur kesengajaan dalam hilangnya makalah saya.

Nilai saya tidak boleh anjlok dimata kuliah ini. Apalagi disebabkan oleh si Monyet William yang tidak bertanggung jawab itu.

Dia tidak boleh seenaknya pada makalah saya. Tidak boleh. Dan saya harus minta ganti rugi pada William. Lagian William si, masak mau buat makalah saja pake acara minjam-minjam makalah saya segalah. Kalau saja waktu itu dia gak traktir saya makan, pasti Makalah saya tidak akan nyampe ditangan nya dan hilang kyak gini.

“Pokoknya, kamu tu harus balikin Makalah saya lagi. Saya tidak mau tau. Terserah cara kamu gimana biar dapetin Makalah saya lagi. Mau buat yang baru, atau mau mencari Makalah saya yang kamu hilangin waktu itu... terserah kamu aja. Pokoknya saya gak mau tahu. Saya gak mau nilai saya sampai anjlok gara-gara kamu”.

Aku lalu menatap william dengan tajam, seakan-akan ada benda tajam dalam biji mata saya yang sudah siap menikam william saat ini.

“Rin, aku benar-benar minta maaf ya sama kamu. Karna aku sudah hilangin Makalah kamu.

Jujur aku benar-benar gak tahu kenapa Makalah kamu bisa hilang.

Tapi please ya Rin, jangan suruh aku untuk buat makalah kamu yang baru lagi donk. Aku gag bisa.

Sumpah” wajahnya memelas. Dia seperti ingin menunjukkan rasa bersalah yang amat dalam untuk saya. Tidak. Saya tidak boleh simpati pada William. Masak sudah hilangin makalah saya, saya justru maafin dia lagi. Dia harus dikasih pelajaran. Dia harus ganti yang baru. Beberapa detik berlalu, saya melihat William sedang mengeluarkan dompetnya dari dalam sakunya, lalu mengambil dua lembar uang lima puluh ribuan dan menyodorkannya untuk saya. “nih ! ambil Rin, ini buaat ganti rugi makalah kamu yang suudah

hilang kemaren. Terima ya, abis aku gak bisa buat Makalah yang baru lagi untuk kamu. Uangnya kan bisa buat biaya print Makalah kamu”. William lalu tersenyum. Dan menatap saya lagi. Berharap saya mau menerima uang darinya. “ enak aja kamu ya. Kamu pikir buat Makkalah tu gampang apa ?? buat makalah itu pake waktu dan pakai otak tahu..ya kalu bisa copy paste si gak masalah . membuatnya mesti kerja keras.

Mana saya harus kejar tayang lagi untuk menyelesaikan makalah itu.

Tinggal dua minggu lagi tahu gag ? popoknya saya gag mau tahu kamu harus selesaikan Makalah saya. Dan jangan pernah sogok saya dengan cara kayak gini”.

Lalu saya melemparkan uang itu lagi kearah William. Bisa kacau kalau-kalau nilai saya bisa anjlok dimata kuliah ini hanya karna si Monyyet itu. William buruburu mengambil uang yang saya lemparkan tadi.lalu kemudian membuka

dompetnya lagi dan mngeluarkan satu lembar uang lima puluh ribu.

“Ni, aku tambahin jadi seratus lima puluh yah, tapi aku gag usah membuat makalah kamu lagi. Abis aku benar-benar gag bisa buat makalah kamu Rin, sumpah!” dia kembali menyodorkan uang itu lagi dihadapan saya. Ah, mentangmentang dia orang kaya seenak nya saja ganti rugi pake uang.

Tapi, uang seratus lima puluh ribu itu lumayan juga si buat tambahan uang jajan saya. Lagian untuk membuat satu buah makalah pasti dananya gag lebih tu dari lima puluh ribu. Asyik,., sisanya bisa buat jajan ni. Saya lalu tersenyum kearahnya. Dia pun membalas tersenyum. Mungkin dia mengerti bahwa uang itu akan segerah

berpindah tangan pada saya. “ya sudah, uang nya saya ambil. Tapi kamu jangan pernah minjam-minjam Makalah saya lagi.

Oke. Cukup ini yang pertama dan terakhir kamu buat saya kawatir seperti ini. Thank’s yah...” saya pun lalu mengambil uang itu dari William.

Ada kepuasan tersendiri dari sudut wajah William. Dan lalu dia pun pergi meninggal kan saya sendirian didalam kelas. Untung nya si, gag ada satupun orang yang menyaksikan adegan saya menerima uang dari William.

Takutnya teman-teman pada salah sangkah pada saya lalu ngatain saya yang tidak-tidak. *** Setelah dua minggu berlalu, sayapun sudah menyelesaikan Makalah saya dengan baik. Dan sebentar Makalah dari masingmasing mahasiswa akan segerah kami kumpulkan. Samar-samar terdengar langkah kaki pak Andre sebagai dosen kami memasuki ruang kelas kami. Kami semua hening. Tak ada yang berani berbicara satu pun. Karena dosen yang satu ini memang berbeda dari dosen yang lainnya. Dia benar-benar kejam. Dan super ketat. Biasanya, kalau ada salah satu Mahasisswa yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya lalu tidak mengumpulkan nya sesuai waktu yang ditentukan oleh pak Andre, bakal siapsiap dapat hukuman dari dia. Bisa saja dikeluarkan lalu tidak bisa ikut kuliah beberapa minggu. Atau bisa saja diijinkan mauk tapi dianggap absen.

Sama saja kan ? nah, dari pada dapat hukuman yang seperti itu lebih baik memilih mengerjakan tugas walaupun sama sekali tidak bisa mngerjakannya. Super sekali (bukan Mario Teguh yah). Lihat saja sekarang, pak andre menyuruh ketua kelas saya mengumpulkan satu persatu Makalah kami dari meja kemeja masing-masing mahasiswa.

Sayapun hanya memperhatikan sang ketua sampai dia selesai mengumpulkannya. Yah, saya gag kawatir lagi tugas saya, abisnya sekarang tugas saya sudah beres.

Setelah ketua mengumpulkan tugas Makalah kami, dia pun lalu

meletakkannya diatas meja pak Andre. Setelah menerimanya pak Andre langsung memeriksa masingmasing Makalah kami. Dia kawatir kalau-kalau terjadi kesalah dengan adanya dua judul Makalah yang sama. Kami semua hening. Diam.

Tak ada satupun yang berani berbicara. Lalu satu persatu Pak Andre mulai membacakan nama kami.

Setelah beberapa nama terkoreksi oleh Pak Andre, sekarang tiba giliran saya yang dikoreksi. Saya hanya diam mendengarkan. Dan alhasil saya telah berhasil. Tidak ada satupun yang diras perlu diperbaiki dalam Makalah saya, kata pak Andre. Saya merasa puas. Setidaknya walaupun sudah kerja keras dua kali menyelesaikan makalah dengan judul yang berbeda, tapi hasilnya bisa diterima dengan baik oleh Pak Andre.

Tapi rasa senang saya yang tadi tiba-tiba menghilang lagi. Tensi darah saya hampir naik seketika.

Apa saya tidak salah dengar Pak Andre membacakan tugas Makalah William ? bagaimana ini terjadi ? judul Makalah william yang dibacakan Pak Andre tadi sama persis dengan judul Makalah saya yang dihilangkan oleh William waktu itu.

“Masalah penggunaan EYD pada surat Kabar”. Ini benar-benar mengejutkan buat saya. Apa William membohongi saya ?? begitu piciknya dia, begitu kejamnya dia. Beraninya dia menipu saya. Beraninya dia menukar Nama saya pada halaman depan Makalah saya. Dia sangat licik. Kenapa saya juga dengan mudah mempercayainya.

Saya benar-benar menyesal telah mempercayainya selama ini. Saya tidak tahan lagi dengan William.

Saya harus kasih pelajaran buat dia . biar dia tahu rasa. Lalu saya pun menatap tajam kearah tempat duduknya. Dia lalu membalas tatapan saya. Ada kekecewaaan yang sangat dalam dihati saya.

Sejujurnya saya ingin sekali menikamnya, atau kapan perlu menusuknya sampai dia terluka.

Tapi.... kenapa William justru tersenyum kearah saya ? apa dia tidak peka pada pandangan saya yang sudah siap menelannya bulatbulat. Dan lihat......!! Senyumnya makin melebar terlihat oleh saya.

Dan seprtinya ada maksud dibaliknya. Dan saya pikir dia sedang meledek saya sekarang.

Atau justru Meremehkan saya.

Cukup William. Ini yang terakhir buat kamu. Ujar saya dalam hati. z

Sosok

Puailiggoubat NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

kilometer yang dibangun secara manual dari lokasi yang sudah di land clearing di desa ini.

Ketiga, bagaimana percepatan penyelesaian huntap. Kita juga mengusulkan kembali agar 27 KK masyarakat yang belum menerima huntap bisa memperoleh rumah dan sudah sampai di tangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat.

S

udah dua tahun lebih Emilius Sababalat menjadi unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di Dusun Purourogat, Desa Malakkopa, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sejak saat itu pula, pria asli Purourogat tersebut dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam pembangunan kemasyarakatan di wilayah itu pascatsunami yang melanda Mentawai pada Oktober 2010.

Sebagai bagian dari korban, ia sangat tahu betul kepedihan yang dirasakan oleh masyarakatnya. Ia menilai larut dalam kesedihan bukan jalan keluar untuk memperoleh kehidupan yang baru.

Ia berkeinginan setiap korban tsunami dapat memperoleh perekonomian yang layak sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan bisa

Berbagai program di tingkat dusun dipersiapakan ayah tiga anak ini dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Berikut wawancara Puialiggoubat beberapa waktu lalu.

Apa program utama Anda selama masa kepemimpinan menjadi Kepala Dusun Purourogat?

Pertama adalah program relokasi warga dari kampung lama. Warga yang direlokasi diminta untuk bercocok tanam. Masyarakt disarankan menanam pisang, keladi, ubi, nilam dan cokleat. Hal ini tentu bisa menjadi andalan mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi berdasarkan masa tanggap darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kedua, membangun kembali akses jalan dari kampung baru menuju kampung lama sebagai sarana penunjang perekonomian. Jalan yang sudah kita bangun sepanjang 2,5

Untuk program menamam, bagaimanan ketersediaan lahan dan bibit?

Lahan di sini cukup luas sedangkan bibit dicari sendiri ke dusun tetangga. Banyak warga yang mencari bibit ke Dusun Kinumbuk. Masyarakat di dusun itu memperoleh bantuan dari NGO untuk membangun kebun.

Di kebun itulah tersedia ada bibit dan warga meminta bibit ke sana.

Dalam program ini, minimal masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sendiri terlebih dahulu. Sebab, di sni tidak ada yang mau membeli hasil kebun. Tidak sama dengan di Sikakap. Warga Dusun Matobek sangat mudah untuk menjual hasil perkebunan mereka. Kalau di sini akses menuju Sikakap cukup jauh. Di samping itu tidak ada penunjang transportasi walau sudah ada jalan.

Apakah ada program untuk pengadaan bibit agar warga tidak

sulit mencari bibit ke dusun lain?

Dalam hal ini, kita sudah merembukkannya bersama agar membuka kelompok pertanian sebelum penetapan anggaran tahun ini. Kelompok tani ini yang akan kita bentuk terlebih dahulu.

Bagaimana dengan penyuluh pertanian?

Itu belum ada. Selama ini warga yang bertani hanya menggunakan cara tradisional. Warga umumnya tetap menanam meski ada risiko tanaman yang ditanam itu mati. Walau terdapat PPL di sini, namun tak pernah nampak. Cuma PPL di Dusun Bulasat yang saya puji. Kami akan mengajukan permohonan agar PPL di Bulasat mau membantu kami di sini.

Jika ada penyuluh pertanian, yang diharapkan adalah seluruh hasil pertanian dari warga ini bisa dijual ke pasar di samping untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tentu saja masyarakat juga membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuahan lain.

Kami akan mengusulkan pengadaan transportasi untuk mengangkut hasil pertanian sehingga masyarakat bias menjual hasil ladangnya ke pasar.

Untuk penyuluhan pertanian sekarang ini masih terhalang dengan program pembangunan huntap ini.

Apalagi kita sudah membuka sawah di daerah Erukparabuat sekitar 15

12

hektar dan sudah dipetak-petak. Satu KK akan memperoleh bagian 15x20 meter.

Bagaimana kelanjutan pembangunan jalan?

Sebelumnya sudah dikerjakan sepanjang 1500 meter secara bergotong royong. Saat itu dikerjakan, masuk program land clearing. Saat ini, land clearing sudah selesai. Saya akan mengusulkan dana untuk pembangunan jalan rabat beton.

Dalam rapat desa, kita mengusulkan agar pembangunan jalan rabat beton dapat dicarikan dananya dari APBD daerah. Kami mengusulkan pembangunan jalan sepanjang 12 ribu meter beserta dua unit jembatan karena ada sungai.

Keputusannya, tinggal menunggu musrenbang kecamatan pada Maret yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh Camat Pagai Selatan. Ini harus diperbincangkan lagi bersama sejumlah kepala SKPD Kabupaten seperti Bappeda, Dinas Sosial, termasuk Bupati.

Kami berharap ini segera direalisasikan sehingga pembangunan jalan ini pun segera terlaksana apalagi kita tidak membutuhkan alat berat.

Cukup dikerjakan secara manual saja ke halaman 13

Sosok oleh masyarakat secara bergotong royong.

Bagaimana pendapat Anda melihat pembangunan huntap yang selalu tertunda-tunda?

Menurut saya, tindak lanjut percepatan pembangunan huntap ini terutama percepatan pemulihan ekonomi dari sektor pertanian dan perkebunan segera dapat dikerjakan.

Saya juga bingung. Sekarang ini masyarkat kita sudah banyak yang bertani namun umumnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah.

Misalnya, pemerintah berjanji memberikan lahan kepada masyarakat penerima huntap yang namanya terdaftar dalam SK Bupati seluas 1x3 hektar.

Lahan ini akan dibagi tiga yakni, lokasi pertanian, lokasi perkebunan dan lokasi peternakan dan perikanan.

Kami juga belum mengetahui bagaimana nantinya status tanah tersebut. Apakah menjadi hak kita atau bukan. Jika huntap selesai, pemerintah akan membagi tanah.

Namun muncul persoalan baru karena tanah yang dibagi ini adalah tanah yang sudah ditanami oleh warga.

Inilah yang sedang dicarikan

Puailiggoubat NO. 284, 15 - 31 Maret 2014 bagaimana jalan keluarnya agar nantinya tidak ada konflik sebab tanah yang dibagikan itu belum tentu diberikan kepada warga yang sudah menanam. Inilah yang membuat saya bingung bagaimana nantinya membagikannya tanpa ada konflik.

Selama tiga tahun pembangunan huntap, lika-liku apa saja yang sudah Anda lalui?

Selama ini kami lebih banyak menunggu. Kita tidak pernah tahu hambatan apa yang terjadi dalam pembangunan huntap. Menurut penyampaian kepala negara, masyarakat sudah memperoleh huntap pada akhir tahun 2011.

Ternyata tidak. Pelaksanaan justru baru dimulai per 31 Desember 2012 saat akhir berakhirnya masa Rekonstruksi dan Rehabilitasi (RR).

Masyarakat hanya menunggu dan tidak pernah tahu apa yang menjadi penyebab tidak terlaksananya pembangunan huntap saat itu.

Sejak tahun 2012 hingga 2013 kita hanya menunggu. Pada akhir 2013 muncul lagi target penyelesaian huntap. Ternyata, melenceng dari yang ditargetkan. Mudah-mudahan tidak ada lagi halangan pada tahun ini.

Sejauh ini, adakah warga yang mengeluh kepada Anda terkait pembangunan huntap?

Tidak ada warga yang mengeluh.

Namun yang sering timbul pertanyaan dari warga kapan pembangunan huntap ini dilaksanakan. Kalau keluhan warga seperti penggunaan lahan pertanian yang di-land clearing tidak ada.

Pada 26 Maret 2013, kita telah menggelar rapat bersama warga untuk membuat kesepakataan dan pernyataan di atas materai atas kesediaan masyarakat tanpa menuntut ganti rugi lahan atau tanaman yang akan digunakan untuk pembangunan huntap.

Semua masyarakat menerima.

Berapa KK warga yang menerima huntap?

Ada 79 KK yang terdaftar dalam SK bupati. Kalau total penduduk di sini 107 KK. Infrastruktur lain dan pelayanan kesehatan di sini apakan sudah memadai?

Infrastruktur seperti TK akan dibangun di lokasi huntap termasuk gereja. Untuk kesehatan, ada dua orang tenaga medis dan bisa memenuhi kebutuhan 70 persen masyarakat walau belum ada puskesmas. Akan tetapi, ada satu unit rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun dari anggaran tahun 2012.

Kalau praktiknya, pada saat jam kerja mereka di rumah dinas. Di luar jam dinas, mereka langsung datang ke rumah penduduk kalau dibutuhkan.

Bagaimana cara Anda menumbuhkan sikap kesiapsiagaan warga mengingat warga umumnya masih menuju perkampungan lama

yang pada saat tsunami terjadi, daerah tersebut termasuk dalam zona bahaya?

Kami berupaya memberikan petunjuk berupa arah peta kepada masyarakat terkait daerah-daerah yang berpotensi dilanda tsunami. Di samping itu kami terus mengimbau agar masyarakat itu tidak menganggap remeh bencana meski gempa yang kecil sekalipun.

Berdasarkan pengalaman bencana 2010, meski gempanya tidak terlalu kuat, namun tsunami bisa terjadi.

Akhirnya 53 jiwa di Dusun Purourogat menjadi korban. Kita tegaskan kepada masyarakat agar yang tinggal di kampung lama untuk mencari kebutuhanan agar siap siaga.

Jika merasakan gempa, warga harus berteriak memberitahukan kepada masaryakat lain. Kita juga menganjurkan agar tidak boleh ke tepi laut jika terjadi gempa.

Apakah pernah ada simulasi kesiapsiagaan bencana?

Memang tidak pernah simulasi.

Namun imbauan itu selalu saya sampaikan saat berdakwah setiap hari Minggu di Gereja. Kita memberikan semacam pengumuman dan pengetahunan tentang bencana dalam dakwah itu. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui dan mengingat apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Ini kita lakukan bukan bertujuan untuk menakuti tetapi kita hanya ingin masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan di

13

mana saja dan kapan saja.

Apa harapan Anda terhadap pembangunan di dusun?

Kami sangat berharap agar pemerintah segera menyelesaikan pembangunan huntap ini. Kemudian dilanjutkan dengan program pemulihan ekonomi masyarakat.

Kami cukup merasakan kepedihan warga sejak peristiwa tsunami tahun 2010. Sebab saya juga merasakan apa yang dirasakan warga karena saya juga menjadi korban. Kami juga berharap pemerintah kabupaten bisa merealisasikan kebutuhan pembangunan di dusun ini sehingga warga bisa mendapatkan khidupan kehidupan yang lebih baik. (prl)

NAMA: Emilius Sababalat ALAMAT: Kilometer 37 Dusun Purourogat, Desa Malakkopa, Pagai Selatan PENDIDIKAN TERAKHIR: SD Negeri Malakopa JABATAN: Kepala Dusun Purourogat, Desa Malakkopa, Pagai Selatan ISTRI: Yet Elisusanti Saogo ANAK: 3 orang

Puailiggoubat NO. 284, 15 - 31 Maret 2012 4

14

FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

Harimau Dahan Masuk Rumah Makan PADANG - Harimau dahan yang sempat meneror pengunjung rumah makan Rangkiang, jalan Lintas Sumbar-Riau, di Jorong Sopang, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten 50 Kota-Sumatera Barat dilepas ke habitatnya.

Kapolres 50 Kota, AKBP Cucuk Trihono mengatakan, harimau dahan yang ditangkap warga itu Jumat, 28 Februari 2014, telah dilepaskan ke habitatnya oleh petugas BKSDA Sumbar, 4 Maret lalu.

“Sebelumnya harimau tersebut dititipkan ke Polsek Pangkalan untuk menjaga keamanannya, kemudian kita koordinasi dengan BKSDA, tadi mereka sudah datang dan hari ini dilepaskan,” katanya pada Puailiggoubat, Selasa 4 Maret.

Lanjut Cucuk, harimau itu pertama ditemukan Hino, karyawan rumah makan tersebut sekitar subu, saat itu ia curiga ada mendengar suara seperti kucin berkelahi. “Setelah dia lihat ternyata harimau dahan yang sedang berhadapan dengan seekor kucing hitam, setelah itu ia memberitahukan sama warga lain dan menangkapnya,” tuturnya.

Setelah itu baru dilaporkan sama aparat kepolisian setempat dan langsung dibawa ke Mapolsek Pangkalan. “Jenis kelaminnya betina dan berusia sekitar empat bulan, kini sedang dilepaskan di sekitar pangkalan,” katanya. (rus)

Gerombolan Beruang Madu Teror Warga PADANG-Satu beruang madu berhasil dilumpuhkan dengan obat bius oleh tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Perwakilan Kabupaten Solok, Sumatra Barat, setelah dua minggu terlahir ini warga Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok diteror gerombolan beruang tersebut.

Menurut petugas BKSDA Perwakilan Kabupaten Solok, Ajizan, beruang itu ditangkap dengan senjata memakai obat bius itu Rabu, 5 Maret, menjelang magrib. “Kita dibantu warga saat melakukan pengintaian dan penangkapan, kita sudah masuk keempat harinya melakukan pengintaian disini,” katanya, Kamis, 6 Maret lalu.

Diperkirakan Ajizan, ada delapan ekor beruang lagi masih berkeliaran dekat pemukiman warga. “Dari keterangan masyarakat itu sekitar lokasi masih ada delapan ekor masih berkeliaran di daerah tersebut, saat ini kami masih sedang mengintai kawanan beruang tersebut,” ujarnya.

Beruang yang berhasil ditangkap itu berkelamin betina dan kini sudah diamankan di BKSDA Sumbar. Kehadiran binatang pemburu madu itu memubat warga yang tinggal di Jorong Gando dan Saliki, sejak dua pekan terakhir cemas dengan kehadiran kawanan beruang itu. “Di SD Negeri 19 Kecamatan X Koto Diatas sempat diliburkan satu hari karena mereka cemas akan menyerang anakanak,” katanya.

Diduga, kawanan beruang itu berkeliaran karena habitat tempat hidupnya rusak akibat penebangan kayu secara liar. “Inilah salah satu penyebabnya, sehingga binatang itu berkeliaran di sekitar pemukiman,” kata Ajizan. (rus)

Masyarakat Eropa menolak konsumsi minyak sawit dari perusahaan perusak hutan Rus Akbar

asyarakat Eropa mengingatkan Indonesia untuk tidak merusak hutan terutama untuk pembukaan kebun sawit.

Hal itu dikatakan Duta Besar Kerajaan Norwegia, Stig Ingemer Traavik saat jumpa pers di hotel Mercure Padang,Sumatera Barat, Rabu, 12 Maret lalu.

“Kita pro pada perkebunan sawit yang berkelanjutan asal tidak merusak hutan yang ada, selama perusahaan kebun sawit bisa bertanggungjawab atas perbuatannya,” ujarnya.

Ia mengakui saat ini kebutuhan dunia soal minyak sawit sangat tinggi, tapi masyarakat sekarang sudah tidak buta lagi. “Mereka akan menanyakan sawit itu dari mana, apakah hasil pembukaan hutan hujan atau tidak, jika minyak sawit hasil pembabatan hutan maka mereka akan menolak membeli minyak sawit baik dari Indonesia maupun Malaysia,” katanya.

Norwegia merupakan negara yang menolak pengrusakan hutan dan dua negara yakni Indonesia dan Norwegia telah memiliki nota kesepahaman terkait emisi karbon

M

KONFERENSI PERS - (Dari kiri) Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Ingemer Traavik, Kepala Badan REDD+ Heru Prasetyo, Direktur Rainforest Foundation Norway (RFN)Norwegia, Dag Harcide, Direktur Eksekutif KKI Warsi, Diki Kurniawan memberikan keterangan kepada wartawan terkait mitigasi emisi karbon di hotel Mercure, kota Padang

Negara Eropa Ingatkan Indonesia Tidak Rusak Hutan selama 20 tahun.

Direktur Rainforest Foundation Norway (RFN)Norwegia, Dag Harcide mengatakan, sejak tahun 2000 kebutuhan minyak sawit dunia meningkat dua kali lipat, namun di masyarakat Eropa sudah muncul kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian hutan.

“Mereka mempertanyakan asal minyak sawit yang mereka kon-

sumsi, jika dari hasil pem-babatan hutan hujan, mereka me-rasa bersalah sebab mereka juga sudah ikut merusak hutan,” katanya.

Beberapa tahun ini warga Norwegia sudah mengurangi mengonsumsi minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia dua pertiga dari ukuran tiga liter. “Mereka akan mempertanyakan sawit ini dari mana, dan mereka terus melacak

asalnya, jika hasil perusakan lingkungan, mereka akan menolak membeli minyak sawit tersebut,” ujarnya.

Karena itu Norwegia meminta Indonesia mengubah pola pembukaan perubahan sawit. “Masyarakat Norwegia juga membantu menyumbangkan dana kepada masyarakat Indonesia melalui LSM untuk membantu menjaga kelestarian hutan,” katanya. (o)

Tak Ada Dokumen, 457 Burung Diamankan PADANG-Kepolisian Sektor Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat, mengamankan 457 ekor burung yang akan dibawa keluar Padang karena tidak memiliki surat izin atau dokumen, Kamis, 6 Maret.

Menurut Kapolsek BIM, Jhon Herman, burung itu diamankan dari tangan pemiliknya OK (49), warga Marapalam, Kecamatan Padang Timur.

“Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pelaku hanya memegang surat sertifikasi kesehatan hewan atau surat karantina, sementara surat-surat lainnya tidak ada,” katanya di BIM, Kamis, 6 Maret.

Menurut Jhon, OK berencana menaiki pesawat Lion Air pukul 05.45 WIB, namun saat di cargo polisi curiga kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata isi dalam dua kotak warna coklat dan berlubang-lubang itu burung. “Ada murai, kacer, pleci, murai daun,

cucak ranting, mandarin dan celilin, kata pelaku itu untuk pernak-pernik yang ditujukan sama M di Jakarta, tapi ini jumlahnya terlalu banyak,” ujarnya.

Seharusnya kata Jhon, selain surat karantina, juga harus ada surat dari BKSDA, surat izin jalan, surat angkutan. “Disini tidak ada surat-surat itu, yang ada surat karantina, itupun tahun 2008, pelaku dijerat dengan UU No 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,” katanya.

Sementara petugas BKSDA Sumatera Barat, Ruslian yang datang ke Polsek BIM menjelaskan, memang itu bukan burung yang dilindungi UU, tapi pelaku tidak memiliki surat izin pengangkutan, BKSDA dan suratsurat lainnya sehingga pengangkutan hewan itu bisa digolongkan ilegal.

“Namun sebenarnya

pemerintah sudah tiga tahun tidak mengeluarkan kuota burung yang bisa dibawa ke luar Sumbar, meski burung itu tidak dilindungi UU tapi kalau lihat kuota, pelaku bisa kena, sebab sudah tiga tahun kuota burung yang bisa

dikeluarkan tidak dikeluarkan,” katanya.

Untuk selanjutnya kata Ruslian, BKSDA menyerahkan penyelidikan kasus ini ke polisi, sementara burung-burung tersebut akan dilepaskan. (rus) FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

BURUNG ILEGAL - Petugas polisi hutan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat memeriksa ratusan ekor burung ilegal di dalam kardus yang ditangkap petugas polisi di portal masuk Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

15 Puailiggoubat

Di Mentawai ada 20 ribu hektar hutan yang bisa dikelola masyarakat tanpa merusak Rus Akbar

K

MENTAWAINEWS

NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

omunitas Konservasi Indonesia WARSI, Huma, Rainforest Foundation Norway

(RFN) bersama Pemerintah Sumatera Barat dan Kerajaan Norwegia membahas dan berbagi pengalaman Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) + sebagai strategi transformatif yang menggabungkan mitigasi emisi karbon dengan 11 negara mitra RFN di hotel Mercure Padang, 12 Maret lalu.

Direktur Eksekutif KKI Warsi, Diki Kurniawan, mengatakan pertemuan tersebut mempromosikan REDD + sebagai strategi transformatif yang menggabungkan mitigasi emisi karbon dengan pembangunan berkelanjutan, termasuk mentransformasikan kebijakan-kebijakan dalam perencanaan tata guna lahan dan juga tata kelola kehutanan secara signifikan.

“Seharusnya ini ada 13 negara, namun Colombia dan Brazil tidak bisa hadir, untuk 11 negara yang hadir adalah Norwegia, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Myanmar, Republik Congo, Guyana, Equador, Peru, Bolivia dan Paraguay,” katanya saat jumpa pers di rumah makan Lamun Ombak, Padang di jalan Khatib Sulaiman, Selasa, 11 Maret 2014.

Secara umum, pertemuan untuk berbagi informasi dan pengetahuan tentang perkembangan skema REDD+ dan hak-hak tenurial (sistem kepe-

Pertemuan Mitra RFN

Menjaga Hutan, Mengurangi Emisi Karbon FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kedua dari kanan), bersama Kadishut Provinsi Hendri Oktavia, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni dan Bupati Solok Selatan Musni Zakaria melihat hasil kerajinan warga hasil binaan milikan dan akses menuju hutan dan kawasan hutan bagi masyarakat setempat) itu dikaitkan dengan tata guna lahan dan tata kelola kehutanan.

“Secara khusus bagi mitra-mitra global RFN, dapat memperoleh pembelajaran tentang inisiatif dan kebijakan dalam perencanaan dan implementasi skema REDD+ di Indonesia, termasuk

Asap Ganggu Penerbangan di BIM PADANG - Asap tebal yang menyelimuti kota Padang membawa dampak terganggunya penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padangpariaman. Delapan penerbangan dari empat maskapai terpaksa dibatalkan dan ditunda pada Rabu (12/3/2014) akibat pendeknya jarak pandang di landasan pacu.

Manajer Operasional PT Angkasa Pura II BIM, Joko Sudarmanto di Padangpariaman, mengatakan maskapai Garuda Indonesia membatalkan lima keberangkatan sedangkan keberangkatan pesawat maskapai Lion Air, Srwijaya Air dan Citilink ditunda.

"Kebijakan diambil sebagai upaya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan mengutamakan keselamatan penerbangan," katanya.

Saat itu, jarak pandang di bandara hanya berkisar 800 meter.

Sementara, jarak pandang yang aman untuk aktivitas penerbangan harus lebih dari 1.000 meter.

Staf Operasional Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Ketaping, Kabupaten Padangpariaman Joni Andrean belum bisa memprediksi kapan asap akan berkurang karena tergantung kondisi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Riau.

"Jika masih ada kebakaran hutan di Riau, kemungkinan wilayah Sumbar akan semakin tebal diselimuti asap, sebab angin bertiup dari arah barat Barat (Riau) menuju Barat Laut (wilayah Sumbar)," katanya Selain itu, cuaca di sejumlah daerah di Sumbar diperkirakan masih akan terus berawan serta belum ada potensi hujan sebab tidak ada awan bakal hujan. (prl)

upaya pengakuan dan perlindungan hakhak serta pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat lokal di dalam dan sekitar hutan.,” katanya.

Sumbar merupakan salah satu provinsi pilot REDD+, Pengarusutamaan Pengelolaan Hutan Berbasis masyarakat (PHBM) dalam Implementasi Strategi Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Sumbar . Program ini sesuai dengan perkembangan saat ini yakni adanya upaya untuk mengembalikan kearifan masyarakat dengan berbagai kegiatan dan adanya pengakuan negara pada hak kelola masyarakat.

Konsep parak, rimbo larangan, rimbo ulayat dan lainnya merupakan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola hutan yang bisa dikembangkan kembali. ”Konsep ini selaras dengan upaya pengakuan hak kelola masyarakat yang diakui negara dengan skema hutan nagari, hutan adat dan lain sebagainya, yang dikenal dengan skema Pengelolaan Hutan Berbasis masyarakat (PHBM),” ujarnya.

Saat ini Sumatera Barat sudah memiliki areal PHBM seluas 500.000 hektar selama 5 tahun. Salah satu capaiannya yaitu adanya pengakuan hak kelola masyarakat yaitu berupa SK penetapan areal kerja hutan nagari oleh enam nagari, 11 kelompok mendapatkan SK PAK hutan kemasyarakatan dan 110 nagari yang sedang berproses untuk mendapatkan hak kelola dengan skemaskema yang sesuai dengan masyarakat setempat. ”Pengelolaan hutan dengan

skema ini akan mampu mempertahankan daya dukung lingkungan pada masyarakat yang hidup di sekitarnya,” kata Diki.

Diki juga mengatakan deforestasi dan degradasi hutan sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai dimensi pembangunan, termasuk penggunaan lahan dan tata kelola kehutanan, serta perkembangan kependudukan. ”Untuk itu harus ada upaya untuk memperbaiki tata kelola kehutanan dan melibatkan masyarakat dalam mengelolanya, sebab masyarakat paham apa yang mereka lakukan pada kawasan di sekitarnya, pengalaman bertahun-tahun menunjukkan kearifan masyarakat,” katanya.

Upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang merujuk pada penyebab dan pemicu deforestasi dan degradasi hutan, serta identifikasi terhadap aktivitas-aktivitas yang dapat menghasilkan penurunan emisi, meningkatkan serapan serta stabilisasi stok karbon hutan, sebagaimana kegiatan skema REDD+.

“Skema REDD+ dikatakan berhasil tidak hanya mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dalam jangka panjang, selain itu dapat menjaminkan adanya partisipasi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, pengakuan atas hak dan kepentingan masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan,” jelasnya.

Yang juga penting menurut Diki, harus ada mekanisme penyelesaian

konflik tenurial dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya menuju pengelolaan sumber daya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, termasuk pemeliharaan kelestarian keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem lainnya.

“Dalam hal ini masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kerangka kerja REDD+ secara global dan nasional akan memberikan efek transformatif yang dibutuhkan, dan juga lestari secara sosial dan lingkungan,”katanya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Hendri Oktovia,dalam kesempatan terpisah mengatakan, awalnya tiga provinsi yang menjadi percontohan REDD+ yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Jambi, kemudian dikembangkan ke Sulawesi Tengah.

“Terakhir adalah Sumatera Barat,” ujarnya.

Konsep utama dari REDD ini, kata Hendri, menjaga, menanam dan tidak menebang. “Terpilihnya tiga provinsi itu karena daerahnya memiliki lahan gambut yang luas dan ini sangat berpengaruh pada emisi karbon dan banyak kerusakan hutan terjadi, kemudian di Sumatera Barat menjadi salah satu percontohan karena kondisi hutan masih bagus, dalam konteks REDD untuk wilayah Sumbar hanya menjaga,” katanya.

Kalau hanya menjaga tentu harus memiliki kontribusi pada masyarakat di sekitar hutan, maka itulah adanya usaha dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat tanpa merusak lingkungan. “Keterampilan masyarakat yang ada dimanfaatkan, adanya kelompok-kelompok masyarakat untuk menjaga hutan, saat ini sudah ada di Solok Selatan seperti Simancuang, mereka memanfaatkan keletarian hutan tanpa merusaknya,” katanya.

Saat ini di Sumbar, ada delapan kabupaten dan kota yang telah menandatangi nota kesepahaman REDD yaitu Solok Selatan, Solok, Sijunjung, Pesisir Selatan, Pasaman, Pasaman Barat, Padang Pariaman dan Padang. “Di Mentawai sendiri ada sekitar 20 ribu hektar hutan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk dikelola tanpa merusak, sekarang tinggal pemerintah saja bagaimana melatih masyarakat sesuai dengan kearifan lokal mereka dan menjaga hutan di sekitar mereka, kendala lain yang dihadapi saat ini adalah pemahaman para pejabat pemerintah soal hutan ini yang masih kurang,” katanya. (o)

Puailiggoubat NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

8

Suara Puailiggoubat Partisipasi Pemilih Versus Pemilih Cerdas

P

Menyoal Pentingnya Uji Kegunaan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

M

eskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak memperoleh informasi publik (yang dilakukan melalui permohonan informasi publik), namun UU KIP juga menekankan keharusan adanya alasan bagi setiap permohonan informasi publik saat mengajukan permintaan informasi publik. Aturan ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3) UU KIP. Apa makna yang tersembunyi dari ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU KIP tersebut?

Tampaknya pembuat UU KIP menyadari bahwa dengan diun-

harus dinyatakan (declare).

Tidak dipenuhinya syarat prosedural tadi, memberi hak kepada Badan Publik untuk menolak permintaan informasi publik. Pasal 6 ayat (2) UU KIP menegaskan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” harus ditafsirkan sebagai seluruh peraturan perundang-unda-

dilakukan oleh Komisi Informasi.

Pertama, pada prinsipnya disertai ataupun tidak disertai alasan permintaan informasi publik, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU KIP, Komisi Informasi mempunyai kewenangan untuk meneliti, mengkaji, dan menguji alasan permintaan informasi publik yang dilayangkan kepada Badan Publik pada setiap penyelesaian sengketa informasi publik. Pengujian ini harus dilakukan oleh Komisi Informasi untuk tujuan berikut, yaitu

hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memang sangat mustahil jika Komisi Informasi dapat memastikan dan menjamin pengguna informasi publik menggunakan informasi publik yang diminta secara tidak melawan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebab kewajiban untuk menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam Pasal 5 Ayat (1) UU KIP dibebankan kepada pengguna informasi publik bukan kepada Komisi Informasi.

Selain itu, soal “menggunakan

dangkannya UU KIP, di kemudian hari akan terjadi puluhan bahkan ratusan gelombang permohonan informasi publik kepada Badan Publik. Suka tidak suka Badan Publik akan mengalami kewalahan dalam melayani permohonan informasi publik itu, yang bisa jadi dilakukan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pengundangan UU KIP. Pada gilirannya hal itu justru menghambat tugas-tugas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh Badan Publik. Oleh karena itu “penyertaan alasan permintaan” dalam permohonan informasi diharapkan mampu menjadi filter pertama (sebagai syarat prosedural) dari berbagai permohonan informasi yang dialamatkan kepada Badan Publik.

Terlepas apakah alasan permintaan dalam permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis atau tidak tertulis, yang terpenting bahwa alasan permintaan informasi publik

ngan yang berlaku, tentu saja termasuk UU KIP. Dan UU KIP Pasal 4 Ayat (3) jelas memerintahkan kepada pemohon informasi publik untuk menyertakan alasan permintaan informasi publik dalam permohonan informasinya.

Harus diakui bahwa keberadaan Pasal 6 Ayat (2) Jo. Pasal 4 Ayat (3) UU KIP seolah memberi peluang kepada Badan Publik untuk mempertahankan “ketertutupannya”, karena dengan mudah hanya berdasarkan alasan prosedural dapat menolak permintaan informasi publik. Padahal tidak semua permintaan informasi publik dilakukan tanpa itikad baik, sekedar iseng atau tanpa maksud dan tujuan yang jelas sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP. Di sinilah pentingnya diakukan uji kegunaan oleh Komisi Informasi.

Sedikitnya terdapat tiga alasan juridis mengapa uji kegunaan harus

(i) untuk menilai ada tidaknya kegunaan informasi publik yang dimintakan kepada badan publik berdasarkan alasan permintaannya; (ii) untuk mencegah tindakan sewenang-wenang badan publik yang menggunakan alasan tidak terpenuhinya syarat prosedural untuk mempertahankan ketertutupannya; Kedua, sebagai batu uji yang memastikan terpenuhinya unsur “pengguna informasi publik” sebagai salah satu pihak dalam sengketa informasi publik. Sebagaimana disebut pada Pasal 1 angka 4 UU KIP, nyata dan jelas disebut bahwa sengketa informasi publik adalah sengketa antara badan publik dengan pengguna informasi publik – bukan sekadar pemohon informasi publik.

Ketiga, untuk memastikan bahwa informasi publik yang dimintakan akan digunakan oleh pengguna informasi publik secara tidak melawan

informasi publik” dalam penyelesaian sengketa informasi terkait dengan pelaksanaan putusan Komisi Informasi, yang pada posisi ini harus diakui Komisi Informasi belum mempunyai instrumen hukum untuk menjangkau tahapan tersebut. Akibatnya Komisi Informasi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan yang memastikan pelaksanaan putusan Komisi Informasi.

Namun demikian, dengan melakukan uji kegunaan, kelemahan tersebut dapat diminimalisasi. Komisi Informasi secara maksimal dan optimal sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya telah mengupayakan agar pascaputusan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi, pengguna informasi publik meggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(Tulisan ini dipublikasikan di website KI Pusat)

oleh: Dyah Aryani Komisioner Komisi Informasi Pusat

ILUSTRASI:DREAMINDONESIA.WORDPRESS.COM

ada setiap pesta demokrasi, meningkatkan partisipasi pemilih hingga memungkinkan mencapai angka 100 persen adalah salah satu tugas Komisi Pemilihan Umum, sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Namun meningkatkan angka partisipasi pemilih bukan perkara mudah, selain minimnya sosialisasi, sikap apatis masyarakat terhadap partai politik dan calon-calon yang akan diusung dalam Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi penyebab utama besarnya angka golput.

Mereka yang memutuskan tidak memilih ini disebut sebagai Golput (Golongan Putih).

Di Sumatra Barat, angka golput pada setiap pelaksanaan Pemilu menunjukkan tren meningkat yakni dari 24,22 persen pada Pileg 2004 menjadi 29,54 persen pada Pileg 2009.

Penurunan juga terjadi pada saat Pilpres dengan angka rata-rata hanya 70 persen dan Pemilihan Gubernur di kisaran 63 persen. Yang lebih menyedihkan saat Pemilihan Wali Kota Padang yang baru saja berlalu 5 Maret lalu, tingkat golput mencapai 46,42 persen, hampir setengah dari jumlah pemilih tetap.

Di Mentawai, meski daerahnya berbentuk kepulauan, tingkat partisi-pasi pemilihnya justru paling tinggi di Sumatra Barat. Pada Pileg 2004, partisipasi pemilih 86,96 persen, lalu Pileg 2009 81,22 persen. Namun partisipasi pada Pilpres dan Pilgub tidak setinggi Pileg, berkisar di angka 7060 persen. Namun dalam Pilkada, partisipasi pemilih meningkat lagi, misal pada Pilkada 2011 mencapai angka 81,5 persen.

Ada kecenderungan meningkatnya partisipasi masyarakat saat ada pemilihan yang menyangkut caloncalon yang dikenal langsung misal saat Pileg maupun Pilkada. Tingginya partisipasi ini dibanding wilayah lain di Sumbar terutama wilayah perkotaan tentu patut kita apresiasi.

Tingginya antusiasme pemilih ini tentu harus dibarengi dengan pendidikan politik untuk menjadi pemilih yang cerdas. Jangan sampai masyarakat mau menyoblos ke TPS karena diberi uang, dijanjikan pekerjaan atau jabatan. Jangan juga memilih karena kedekatan atau hubungan kekerabatan. Masyarakat harus dididik cerdas untuk menelusuri rekam jejak para calon legislative.

Salah pilih saat ini akan menyianyiakan Mentawai lima tahun mendatang. z

16

17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

Industrialisasi Politik di Layar Kaca P

esta demokrasi lima tahunan kian dekat. Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan presiden/wakil presiden (pilpres) bakal terhelat sepanjang paruh tahun 2014 akan menghasilkan konfigurasi politik dan pemimpin nasional baru. Parpol dan bakal calon presiden serta wakilnya (capres/cawapres) kini sedang gemargemarnya menyapa rakyat, baik secara konvensional maupun melalui media massa.

Media massa, baik cetak, online, radio, dan terutama televisi menjadi semacam ‘panggung besar’ bagi konser politik nasional untuk menunjukkan diri sebagai terbaik agar diterima rakyat.

Media massa, terkhusus televisi, kini mulai tumpah-ruah oleh sekian banyak iklan politik dan beragam berita parpol.

Televisi telah menduduki posisi teratas penentu utama pendulum keberhasilan parpol, capres/cawapres, dan calon anggota legislatif (caleg) dalam kasta politik nasional.

Merujuk pada perhelatan dua periode pemilu sebelumnya, tampak efektifitas kampanye televisi telah terbukti.

Pada Pileg 2004 misalnya, PDIP mengalokasikan belanja iklan Rp39,25 miliar mendapatkan 109 kursi DPR (21.026.629 suara). Partai Golkar mengeluarkan dana Rp21,75 miliar memperoleh 128 kursi DPR atau 24.480.757 suara (Nielsen Media Research: 2008). Selanjutnya di Pileg 2009, Partai Demokrat menghabiskan dana Rp139,12 miliar muncul sebagai pemenang dengan perolehan 148 kursi DPR (21.703.137 suara).

Fakta di atas sekaligus berkonsekwensi pada apa yang saya sebut sebagai proses ‘industrialisasi politik’.

Politik ibarat produk kemasan dari pabrik yang beroperasi di zona pasar bebas. Parpol dan capres/cawapres beriklan memengaruhi konstituen dengan model pencitraan (image) semenarik mungkin, namun sejatinya hanya sebatas permukaan (preface).

Konstituen yang oleh: Danang Sangga Buana terpengaruh akan memilih dengan Komisioner Komisi Informasi Pusat pertimbangan daya tarik rasa (taste magnitude), ketimbang pilihan rasionalFrekuensi Publik logis. Fenomena politik ini oleh Iklan politik di layar kaca sebagai Jon Simons disebut ‘imagologi proses imagologi sejatinya sedang politik’. mendegradasi frekuensi publik.

Mengutip Habermas, Simons Televisi yang dalam nomenklatur mengatakan, “...imagology contriregulasi disebut butes to the sistematics distortion Lembaga Penyiaran, of communication and impoveapapun jenisnya, rishes politics by undermining menggunakan frecritical public reasoning.” (Imakuensi milik publik, gologi memberikan kontribusi sehingga bertanggung berupa distorsi komunikasi secara sistematis dan memiskinkan politik dengan merusak nalar kritis publik). Karena itulah, selain sebagai pilar demokrasi, televisi dikarakterisasi Simons sebagai ‘the rise of imagology’.

Sebagai sebuah imagologi, iklan politik menciptakan dan membentuk cita rasa lewat serangkaian representasi visual dan naratif. jawab memberikan layanan inforSemua yang terlibat dalam panggung masi dan edukasi kepada publik, politik adalah agensi periklanan, dari termasuk di dalamnya edukasi politik. skala kecil hingga skala besar. Disadari Namun frekuensi milik publik itu atau tidak, ia telah menciptakan suatu kerap dimanfaatkan secara sepihak hyper reality demokrasi, yaitu pengha- sebagai sarana imagologi politik. pusan realitas sesungguhnya (real Program siaran berita politik, iklan dan reality) dan menciptakan realitas semu lainnya kerap menegasikan prinsip (pseudo reality) dalam kehidupan politik fairness, proporsionalitas, keberimdengan janji dan penonjolan keber- bangan, keadilan dan juga kejernihan. hasilan yang pernah diraih sebelumnya. Sebut saja: berita politik tak berimbang

(tanpa pertimbangan cover both sides dan multy sides), advertorial yang didesain seolah berita, dan beragam iklan politik terselubung dalam program hiburan, telah mendistorsi komunikasi secara sistematis menuju pemiskinan nalar kritis masyarakat.

Pada posisi ini, televisi selaku pengguna frekuensi publik harus kembali pada tugas dan fungsi idealistiknya, yakni sebagai pilar demokrasi, sarana informasi yang jernih, dan medium bagi pencerdasan bangsa.

Komitmen moral para pemilik dan pengelola televisi menjadi modal berharga mengembalikan hak frekuensi kepada publik. Komitmen moral ini semestinya dimaterialisasi melalui tontonan yang sehat dan mencerdaskan bangsa, setidaknya dengan mengimplementasi enam peran media televisi, yakni: Pertama, televisi sebagai jendela melihat pelbagai peristiwa yang terjadi, dan belajar untuk menjadikannya pengalaman (window on event and experience).

Kedua, televisi ibarat cermin yang merefleksikan pelbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Dengan demikian, televisi niscaya benar-benar merefleksikan fakta, obyektif dan jernih.

Artinya, secara profesional televisi dapat membingkai (framing) fakta mentah menjadi fakta yang berguna bagi perkembangan moral bangsa. Apalagi pemirsa tak sepenuhnya bebas menen-

tukan apa yang sesungguhnya mereka inginkan (silent majority).

Ketiga, televisi sebagai filter (gatekeeper) yang menyeleksi berbagai peristiwa untuk diberi perhatian atau tidak. Oleh karena itu, televisi mesti memiliki standar penyiaran yang dipijakkan pada standar atau pedoman yang disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam memilih isu, informasi, dan format isi penyiaran. Hal ini selaras dengan makna asosiatif gatekeeping, penjaga gerbang, yakni mereka yang dipercaya dan dianggap mampu untuk membuka dan menutup gerbang terhadap beragam informasi.

Keempat, televisi sebagai guide, penunjuk jalan, bertugas mulia menunjukkan arah yang benar kepada pemirsa atas berbagai ketidakpastian, alternatif, dan keberagaman informasi. Kondisi ini, mau tak mau, memaksa pemirsa untuk berpikir kritis. Akan tetapi, pihak televisi mesti mendengarkan ‘suara hatinya’ sebelum berperan sebagai penunjuk jalan.

Kelima, televisi sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada pemirsa sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik. Dan keenam, televisi sebagai interlocutor, yang tak hanya sekadar sebagai tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga sebagai mitra berkomunikasi dengan pemirsa sehingga membuka peluang komunikasi interaktif yang bermanfaat bagi kecerdasan bangsa.

Jika enam peran media ini dijalankan dengan baik oleh televisi selaku Lembaga Penyiaran yang menggunakan frekuensi milik publik (baca juga: milik negara), maka nalar kritis masyarakat tak lagi termiskinkan, sebaliknya tercerdaskan.

Dan terpenting, televisi sebagai Lembaga Penyiaran juga menyadari tanggungjwabnya sebagai pengemban pilar demokrasi dan pengantar kemajuan bangsa menuju kedaulatan yang sesungguhnya.

(Tulisan ini dipublikasikan di website KPI) IKLAN

Puailiggoubat NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

Selama ini gaji guru dan biaya operasional dibantu pihak swasta dan sebagian dari iuran murid

Guru TK dan PAUD Mentawai Terima Insentif FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja Leo Marsen

T

ahun ini guru TK dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan menerima insentif per

bulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pemberitahuan tersebut telah disampaikan dinas melalui surat kepada semua kepala UPTD seluruh kecamatan termasuk syarat yang mesti dilengkapi oleh guru.

Kepala UPTD Pendidikan Pagai Utara, Agus Lamar mengatakan, TK di Saumanganya sebanyak lima dan PAUD sebanyak delapan. Jika permohonan diterima, jumlah guru TK dan PAUD yang akan menerima insentif sebanyak 39 orang.

“Bulan ini semua berkas guru TK dan PAUD akan dibawa ke Tuapeijat dan diserahkan ke dinas agar keinginan mereka mendapat insentif terwujud, menurut informasi sebanyak Rp300 ribu per bulan,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 10 Maret.

Santi, salah seorang guru TK Sahaja Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara mengatakan, sejak berdiri 2012, TK Sahaja baru satu kali mendapat dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan

18

BELAJAR - Murid TK Margaretha Puro, Siberut Selatan belajar. Tahun ini, guru TK seluruh Mentawai akan diberi insentif oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan mentawai Mentawai tahun 2013 yang dipergunakan membeli alat peraga.

Selain itu, lanjutnya, mereka mendapat dana dari Anggaran Dana Desa (ADD) Saumanganya untuk honor guru yang masing-masing mendapat Rp100 ribu per bulan dibayar per semester.

Santi membeberkan, syarat mengajukan dana intensif ke dinas berupa surat permohonan bermaterai 6 ribu, foto kopi ijazah SD sampai terakhir, nomor rekening pribadi, foto kopi SK mengajar dari UPTD Pendidikan Keca-

Pengerjaan Perpustakaan SMPN 2 Sikakap Asal Jadi TAIKAKO - Tiang yang dipakai bengkok ditambah lantai yang bergelombang dam dinding yang tidak rata membuat Kepala SMPN 2 Sikakap Jonedi tidak berani melakukan serah terima perpustakaan yang baru dibangun dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Menurut Jonedi, perpustakaan yang dibangun pada 2013 tersebut tidak layak karena pengerjaannya asal jadi. Pembangunan perpustakaan yang bersamaan dengan pembuatan ruang belajar baru sebanyak 4 lokal, 1 unit laboratorium, 4 unit MCK yang menelan anggaran Rp1,3 miliar.

“Di lapangan kontraktor menyerahkan kegiatan ke pihak lain, namun saya tidak tahu apa nama CV-nya karena tidak ada plang proyek dan pihak sekolah tidak dilibatkan sama sekali,” katanya, Senin, 3 Maret.

Ia menyebutkan, banyak kesalahan dalam pembangunan perpustakaan yakni tiang tidak lurus, dinding tidak rata karena karena pemasangan lobrik yang tidak seimbang, juga lantainya.

“Waktu pembangunan saya pernah menegur tukang karena melihat kerjanya asal jadi, tapi jawaban yang saya terima dari kepala tukang, sekolah tidak ada hak untuk menegur pekerjaan, pihak sekolah hanya memakai, tapi saya tidak tahu siapa nama kepala tukang tersebut, melihat hal ini saya tidak berani mengadakan serah terima, pihak kontraktor tidak ada yang menghubungi kita,” ujarnya. (spr/g)

matan, ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, nomor pokok wajib pajak ( NPWP) pribadi, lembaga, dan yayasan, pasfoto berwarna 4x6 centimeter sebanyak 2 lembar, foto kopi Nomor Unit Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan data siswa.

Sementara di Kecamatan Siberut Selatan dan Tengah, pengiriman berkas guru TK dan PAUD telah mereka lakukan minggu ini.

“Sebagian besar guru telah menyerahkan berkasnya dan sudah kita kirimkan, masih ada yang belum namun jumlahnya tidak banyak lagi,” kata Kepala UPTD Siberut Selatan, Hijon Tasirilotik saat dikonfirmasi Puailiggoubat, Kamis, 13 Maret.

Ia berharap semua guru secepatnya melengkapi syarat dan mengajukan berkas permohonan agar semuanya dapat menerima insentif pada tahun ini.

“Harapan kita semua dapat honor,” ujarnya.

Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Mateus Lajo mengatakan, pemberian dana insentif untuk guru TK dan PAUD berlangsung selama satu tahun terhitung Januari-Desember 2014.

Masing-masing guru mendapatkan Rp300 ribu per bulan.

Pemberian dana tersebut merupakan dana hibah yang saat ini tinggal menunggu tandatangan Bupati untuk mengesahkan Perbupnya, “Kita sudah koordinasi dan bahas dengan kepala bagian

hukum pemerintah, tidak ada masalah, tinggal tanda tangan Pak Bupati,” katanya saat dikonfirmasi Puailiggoubat lewat telepon, Kamis, 13 Maret.

Namun, lanjut dia, dana tersebut tidak diberikan kepada guru TK atau PAUD yang telah diberi honor oleh pemerintah baik itu bersumber dari APBD maupun APBN. “Kecuali yayasan tetap kita berikan tidak memandang besar kecil honor yang mereka terima dari pengelola yayasan karena bukan dana pemerintah,” katanya Sementara target pemberian honor tersebut sebanyak 250 guru dari 300 guru TK dan PAUD yang ada di Mentawai dengan besar anggaran sekitar Rp900 juta dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2014.

Ia berharap, dengan pemberian insentif tersebut pengelolaan PAUD dan TK lebih baik sesuai dengan harapan dan aturan yang berlaku. “Selama ini kita kan belum kasih apa-apa kepada mereka sehingga pendidikan jadi seret,” katanya.

Hal itu juga sebagai jawaban atas keluhan orang tua murid yang mengatakan SD hingga SMA bisa gratis sementara TK dan PAUD dipungut biaya. Mateus menyebutkan, pemberian insentif ini tidak serta merta menghapus iuran dari orang tua namun mengurangi beban pikiran guru yang mengelola PAUD dan TK. Status swasta yang disandang TK dan PAUD membuat pemerintah tidak secara penuh membiayai seluruh operasional. Namun ia berharap tahun depan ada alokasi dana tetap dari APBD melalui ketetapan DPRD untuk dana tersebut. (g)

SMPN 2 Sikakap Kekurangan Guru SIKAKAP - Sejak beroperasi 2012, SMPN 2 Sikakap yang berlokasi di Desa Taikako Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai baru memiliki empat guru PNS. Untuk memenuhi kebutuhan guru bidang studi, SMP ini memakai tenaga guru honor sebanyak 10 orang ditambah tiga penjaga sekolah.

Kepala SMPN 2 Sikakap Jonedi mengatakan, bidang studi yang memiliki guru PNS yakni agama Kristen Protestan yang diajarkan Melda Meriana, IPS diajarkan Marinda Warni Derita, IPA dijarkan Vincnetius dan dirinya sendiri yang merangkap jadi kepala sekolah.

Sementara bidang studi yang

belum memiliki guru, lanjut Jonedi yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Penjaskes, PPKN, agama Islam, kesenian, keterampilan dan Tata Usaha.

“Gaji mereka diambil dari dana BOS, untuk guru dibayar Rp15 ribu per jam per orang sementara TU digaji Rp150 ribu per bulan per orang,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 3 Maret.

Jonedi menyebutkan, mereka baru mendapat BOS pada tahun 2013 sebesar Rp53.250.000 yang diterima 75 siswa yang masing-masing mendapat Rp710 ribu per tahun yang pencairannya dilakukan per triwulan. Sementara BOSDA baru mereka terima pada

semester kedua sebesar Rp18 juta.

Selain untuk membayar honor guru, dana tersebut juga digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah berupa delapan unit meja murid ditambah satu unit meja kepala sekolah.

Menurut Jonedi, dengan beban anggaran sebanyak itu, mereka belum dapat memenuhi perlengkapan lain seperti buku pelajaran dan fotokopi dokumen, karena kebutuhan yang mendesak mereka terpaksa mengutang.

“Kita berharap pada penerimaan PNS, SMP ini mendapat jatah untuk mengurangi pengeluaran sekolah sehingga menutupi kebutuhan lain,” ujarnya. (spr/g)

19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

Kursi dan meja yang dipakai siswa dipinjam dari sekolah lain Supri Lindra

emasuki tahun ketiga sejak beroperasi pada tahun 2012, SMPN 2 Sikakap yang berlokasi di Dusun Rua Monga Desa Taikako Kecamatan Sikakap belum memiliki mebeler yang cukup.

Mebeler berupa kursi dan meja yang dipakai siswa yang berjumlah 75 orang dipinjam dari sekolah tetangga yakni 25 unit dipinjam dari SD Filial SDN 26 Taikako dan 50 unit pinjaman dari SMAN 2 Sikakap.

Kepala SMPN 2 Sikakap Jonedi mengatakan, sejak pertama sekolah ini beroperasi mereka telah melaporkan permasalahan ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai baik lisan maupun tulisan namun belum mendapat respon.

“Kami membutuhkan mebeler kursi dan meja sebanyak 7 paket, dalam satu paket terdiri 40 unit kursi dan meja ditambah satu unit meja dan kursi guru, satu papan tulis, satu lemari dan satu tong sampah,” katanya saat ditemui Puailiggoubat di ruang kerjanya, Senin, 3 Maret.

Jonedi menyebutkan, jika mebeler mereka telah lengkap baru mereka dapat mengembalikan mebeler yang dipinjam dari sekolah lain.

Menurutnya, pada awal 2014 lalu, Dinas Pendidikan Kabupaten

SMPN 2 Sikakap Tak Punya Kursi dan Meja

M

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

SANKSI MEMBOLOS Gedung SMAN 1 Siberut Selatan di Desa Maileppet, Siberut Selatan.

PihakSekolah akan memberikan sanksi kepada siswa yang telah membolos tiga kali jam pelajaran

Kepulauan Mentawai pernah menjanjikan memberikan beberapa paket mebeler ke sekolah namun realisasinya belum jelas. “Jika belum terealisasi juga, pada tahun ajaran baru kami terpaksa meminjam mebeler ke sekolah lain karena pasti akan ada penambahan murid yang baru masuk,” ujarnya.

Sementara Kepala Desa Taikako,

Marluster Sapalakai mengaku prihatin melihat kondisi sekolah yang belum memiliki mebeler. Ia berharap dinas segera melengkapi kebutuhan mebeler agar siswa belajar dengan tenang.

“Untung ada sekolah yang bisa dipinjam kursi dan mejanya, jika tidak siswa terpaksa duduk di lantai, kami pemerintah desa sangat prihatin namun

tak dapat berbuat banyak,” katanya.

Kondisi sekolah ini menjadi perhatian serius Camat Sikakap Happy Nurdiana yang menitikkan air mata saat membahas sekolah ini pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) di Gedung Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Sikakap,

Rabu 5 Maret lalu.

Dalam acara yang dihadiri Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prita Wardhani, Kepala Dinas Kesehatan Mentawai Warta Siritoitet, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mentawai Syaiful Jannah, Happy menyampaikan kekurangan mebeler ini harus secepatnya diatasi untuk kelangsungan pendidikan anak di Mentawai.

“Ini bagian dari polemik pendidikan di Mentawai yang mesti ditangani, masih banyak lagi seperti anak yang mesti berjalan kaki sejauh 6 kilometer sehingga dari 15 siswa yang ada hanya tinggal tiga siswa yang bertahan,” katanya.

Mengatasi kendala jauhnya jarak, kata Camat, pihaknya telah meminta tolong pada donatur untuk menyediakan becak motor untuk transportasi murid, dan dari permohonan itu mereka mendapatkan satu unit.

“Dengan adanya kendaraan ini semangat siswa ke sekolah bertambah, dan kami berharap ini perlu diperhatikan terutama sekolah-sekolah yang aksesnya jauh dari murid, termasuk mebeler, guru, buku dan sarana penunjang pendidikan,” ujarnya. (g)

Murid SDN 10 Saumanganya Terima BSM Rp40 Juta SAUMANGANYA - Sebanyak Rp40 juta dana Bantuan Siswa Miskin diterima murid SDN 10 Saumanganya Rabu, 12 Maret.

Kepala SDN 10 Saumanganya Ilham mengatakan, dana sebesar itu

hanya cukup untuk 100 siswa. Namun agar semua siswa yang berjumlah 116 dapat, semua dana tersebut dibagi rata, kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat yang melibatkan orang tua murid, komite sekolah dan pihak

Guru UKG, Banyak Siswa SMAN 1 Siberut Selatan Bolos MAILEPPET - Banyak siswa SMAN 1 Siberut Selatan bolos dari sekolah ketika guru pelajaran tidak ada. Kepala SMAN 1 Siberut Selatan Anjelo mengatakan, siswa tersebut bolos atau kbur pulang ketika guru bidang studi tidak ada saat itu. “Kebetulan saat ini sebanyak 10 guru mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG) di Padang sehingga terjadi kekosongan pengajar,” katanya, Kamis 6 maret.

Anjelo Saleleubaja menyebutkan, pengawasan sudah mereka lakukan dengan ketat namun selalu banyak jalan yang diambil siswa untuk kabur dari sekolah karena belum memiliki pagar. “Saat diawasi di depan, mereka mendaki bukit lalu kabur begitu seterusnya dan kita sudah beri peringatan keras kepada mereka,” ujarnya.

Untuk mengatasi kondisi itu, lanjut Anjelo, mereka mengubah jam belajar menjadi pukul 12.00 WIB yang sebelumnya pukul 13.00 WIB. Sementara Rifha Suranti, salah seorang guru piket hari itu mengatakan, siswa yang kabur akan diberi sanksi berupa memunguti sampah di lingkungan sekolah, jika sudah tiga kali mengulangi perbuatan tersebut maka orang tuanya akan dipanggil.

Jujun, salah seorang siswa kelas X yang pernah dihukum karena cabut menyebutkan, alasannya pulang karena tidak ada guru dan kegiatan belajar (bbr/g)

sekolah.

“Dengan pembagian rata kepada 116 siswa, masing masing mendapat Rp300 ribu,” katanya kepada Pualiggoubat.

Kesepakatan itu, salah seorang guru SDN 10 Saumanganya Anderson, telah ditandatangani orang tua yang disaksikan komite sekolah sebagai pelengkap administrasi dalam berita acara penyerahan dana.

“Pengajuan dana ini dilakukan pada September 2013 dan baru tahun ini (2014) dicairkan,” ujarnya.

Ermaus Saleleubaja (60), salah satu orang tua murid membenarkan pembagian rata bantuan tersebut melalui keputusan bulat orang tua murid, tidak ada tekanan dari sekolah atau pihak manapun.

“Saya punya dua orang anak, seorang kelas 1 satunya lagi kelas 2, mereka dapat Rp600 ribu yang dibagi dua, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah karena telah memberikan BSM ini yang sangat membantu meringankan beban kami orang tua dalam mencukupi kebutuhan sekolah anak,,” ujarnya.

Selain Ermanus, Martin Tasirileleu

(31), orang tua murid yang lain berharap bantuan ini diberikan secara berkesinambungan. Pembagian dana tersebut dimulai pukul 08.00 WIB-12.00 WIB. Selain SDN 10 Saumanganya, SDN 37 filial Saumanganya juga menerima dana yang sama yang diberikan

kepada 37 murid di sekolah itu.

Sistim pembagian dana tersebut, kata Kepala SDN 37 Filial Saumanganya Mauronsius Tasilipet sama dengan yang dilakukan SDN 10 Saumanganay yakni bagi rata dan masing-masing siswa juga mendapat Rp300 ribu.(leo/g) FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

BELAJAR - Siswa SDN 17 Muntei di Tiop Desa Katurei belajar di perpustakaan sekolah yang belum lengkap mebelernya. Hingga kini sekolah tersebut belum menerima BSM selama 2013-2014

PENDIDIKAN

Puailiggoubat

NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

20

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

SMAN 1 Siberut Utara dan Warga Sikabaluan Harapkan Listrik 24 Jam SIKABALUAN-Warga Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Mentawai berharap PT. PLN memberikan penerangan listrik selama 24 jam karena selama ini listrik di daerah itu hanya aktif pada pukul 17.00 WIB hingga 07.00 WIB. “Kita sudah minta untuk layanan penerangan siang-malam namun belum ada realisasi hingga sekarang. Info yang kita dapat hanya rencana relokasi sentral PLN ke Pokai pada tahun 2013 lalu namun sampai sekarang belum ada informasi lanjut,” kata Camat Siberut Utara, Sandra Oktavia pada Puailiggoubat, Rabu 12 Maret.

Selain warga, SMAN 1 Siberut Utara juga mengharapkan instalasi PLN bisa menjangkau sekolah mereka. Selama ini kata Wakil Kepala SMAN 1 Siberut Utara Bidang Kurikulum Elias La’ia, mereka memakai mesin genset pribadi karena jaringan PLN tidak masuk ke sekolah itu.

“Kelangkaan BBM yang sering terjadi membuat kita kesulitan mengoperasikan genset, untuk itu kita mengharapkan adanya layanan PLN apalagi ada listrik siang,” katanya.

Ketika permintaan itu dikonfirmasikan ke PLN Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, petugas mengatakan, konfirmasi mesti melalui pusat di Tuapeijat. “Langsung tanya ke Tuapeijat, kita hanya menjalankan tugas saja,” kata salah seorang petugas yang tidak mau dituliskan nama.

Januari lalu, layanan PLN Sikabaluan sempat beroperasi siang-malam selama satu minggu, namun setelah satu minggu layanan listrik siang malam berhenti tanpa pemberitahuan resmi dari pihak PLN. (bs/g)

Guru Mentawai Ikuti Pelatihan Perpustakaan di Yogyakarta PADANG-Satu orang guru dari Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berasal dari SMPN 1 Siberut Selatan mengikuti pelatihan perpustakaan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel Grand Quality Yogyakarta, 10-15 Maret.

Erianna, guru SMPN 1 Siberut Selatan yang mengikuti pelatihan tersebut mengatakan, pelatihan yang diselenggarakan Kemendikbud tersebut terdiri tiga bagian yakni pelatihan karya tulis ilmiah (KTI), administrasi dan perpustakaan.

Ia mengatakan, khusus mereka dari Provinsi Sumatra Barat yang berjumlah tiga orang diberi kesempatan mengikuti pelatihan perpustakaan. Pelatihan tersebut meliputi penataan buku perpustakaan dan penggunaan sistim online terkait penataan administrasi buku dan pegawainya.

“Pelatihan ini bertujuan menambah pengetahuan kepada kami yang menjadi pengelola perpustakaan sekolah agar mampu mengelola buku dan segala administrasinya termasuk pegawainya,” katanya, Jumat, 15 Maret. (g)

KANTOR UPTD Kantor UPTD Kecamatan Siberut Utara yang belum memiliki jaringan internet dan kekurangan mebeler

UPTD Pendidikan Siberut Utara dan SMA Butuh Internet dan Mebeler Fasilitas ini untuk meningkatkan layanan pendidikan dan mempermudah pengiriman data pendidikan

Bambang Sagurung

J

aringan internet menjadi prioritas usulan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UP-

TD) Pendidikan Kecamatan Siberut Utara dan SMAN 1 Siberut Utara yang disampaikan dalam Musya-

warah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan (Musrenbangcam) Siberut Utara, Rabu, 25 Februari.

Fasilitas itu menurut Kepala UPTD Siberut Jop Sirirui merupakan bentuk peningkatan layanan pendidikan di daerahnya. Selama ini mereka mengalami kesulitan mendapatkan informasi dari luar sekaligus melakukan pengiriman data ke Pusat.

“Layanan internet ini sangat penting dan mendesak karena pengiriman data dan juga menerima data dari luar pada umumnya menggunakan layanan internet. Apalagi saat situasi yang mendesak,” katanya saat ditemui Puailiggoubat, Senin, 10

Maret.

Selain kebutuhan kantornya, jaringan internet juga sangat dibutuhkan sekolah-sekolah seperti SMA 1 Siberut Utara karena saat ini pengolahan data berbasis internet. “Seperti contoh saat pengiriman data Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPT) mereka terpaksa pakai modem yang kapasitasnya tidak memadai dan lambat,” ujarnya.

“Tentunya layanan ini tidak maksimal, sementara data anak yang ingin kami kirim mesti cepat dan jumlah juga sangat banyak,” tambah Wakil Kepala SMAN 1 Siberut Utara Bidang Kurikulum Elias La’ia.

Selain kebutuhan jaringan

internet, UPTD Siberut Utara juga meminta penyediaan mebeler untuk kantor baru mereka yang baru siap dibangun pada 2013 yang berlokasi antara Desa Sikabaluan dan Mongan Poula.

“Kantor baru belum bisa kita operasionalkan karena mebeler yang kurang, memang mebeler lama masih ada namun jumlahnya juga masih minim sehingga perlu penambahan,” katanya.

Demi keamanan dan kenyamanan lokasi kerja, Jop berharap usulan mereka untuk dibangunkan talud dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. (g)

Tiga SMAN Mentawai Daftarkan Siswa Ikut Bidik Misi PADANG - Sebanyak tiga SMA di Kabupaten Kepulauan Mentawai mendaftarkan siswanya untuk mengikuti seleksi program beasiswa pendidikan bidik misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia lewat jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Kepala SMAN 1 Siberut Selatan Anjelo Saleleubaja mengatakan, sekolahnya mendaftarkan 15 siswa ikut program tersebut. “Siswa yang kita ikutkan dalam seleksi merupakan siswa yang memiliki prestasi di sekolah mulai rangking 1 sampai 10,” katanya, Kamis 6 Maret.

Anjelo menyebutkan, siswa yang dimasukkan tersebut selain

memiliki nilai yang bagus juga merupakan siswa yang kurang mampu secara finansial. “Ada 10 siswa jurusan IPA dan selebihnya jurusan IPS,” ujarnya.

Sementara di SMAN 1 PUS, siswa yang ikut SNMPTN sebanyak 204 yakni jurusan IPS sebanyak 124 siswa dan IPA sebanyak 80 siswa. Kesemua siswa tersebut turut masuk dalam program bidik misi, tergantung hasil seleksinya berapa yang lulus.

Sedangkan SMAN 1 Siberut Utara, jumlah peserta SNMPTN sebanyak 107 yang juga diharapkan lulus dalam seleksi bidikmisi.

Bidik misi merupakan program bantuan biaya pendidikan bidik misi kepada lulusan SMA dan

sederajat yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi untuk belajar di 104 perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemdiknas dan Kementerian Agama (Kemenag).

Pada tahun 2014 program bidik misi akan menerima 60.000 calon mahasiswa yang diselenggarakan di 98 perguruan tinggi negeri di bawah Kemdikbud dan beberapa PTS yang akan diseleksi.

Misi yang diemban program bidik misi yakni memberikan peluang bagi masyarakat tidak mampu namun memiliki potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Juga

sebagai cara menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Persyaratan penerima bidik masi 2014 antara lain siswa SMA/SMK/ MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun 2014, lulusan tahun 2013 yang bukan penerima bidik misi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi, memiliki akademik baik berdasarkan rekomendasi kepala sekolah dan berusia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun dan tidak mampu secara ekonomi. (trs/g)

21

Puailiggoubat NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

Badai Sulitkan Nelayan Siberut Selatan Melaut PURO - Gelombang besar yang terjadi di perairan Mentawai awal Maret membuat nelayan di Kecamatan Siberut Selatan kesulitan melaut, sebagian yang nekat berangkat hanya memancing ikan di sekitar hutan manggrove yang tak jauh dari pemukiman mereka.

Jepri Sabolak (20), salah seorang nelayan di Puro mengatakan, memancing di bakau salah satu cara yang gampang di musim ombak seperti saat ini yakni dengan mengikatkan nilon ke akar bakau dengan umpan yang sudah terkait kemudian ditinggalkan saja.

“Pada waktu-waktu tertentu baru kami datangi dan melihat apakah ada ikan yang terpancing,” katanya, Kamis, 6 Maret.

Cara ini menurut Jepri sangat efektif karena tidak perlu menunggu badai reda untuk mendapatkan hasil meski jumlah ikan yang dihasilkan tidak banyak. Kadang selama dua hari hanya dapat ikan seberat 3-5 kilogram.

“Dari hasil penjualan ikan tersebut dihasilkan uang Rp200-300 ribu yang dijual kiloan,” ujarnya, Menurut Libi Sabolak (32), nelayan lain, sebagian hasil penjualan ikan yang dilakukan dengan cara itu bisa mereka tabung.(bbr/g)

Warga Maileppet Budidayakan Tanaman Karet MAILEPPET - Sebagian warga Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan membudidayakan tanaman karet. Karet tersebut ditanam di lahan baru sebagian lagi dibekas kebun coklat yang tidak produktif yang berlokasi di Bat Mara.

Sabinus (26), salah seorang petani mengatakan, penanaman karet yang mereka lakukan diharapkan memberi pendapatan keluarga karena ciklat yang selama diandalkan tidak produktif lagi.

“Kami berharap tanaman ini tidak gagal sehingga kehidupan ekonomi membaik,” katanya, Kamis, 6 Maret.

Sementara masyarakat yang tidak memiliki lahan tidak bisa berbuat banyak karena tak ada lahan yang digunakan.

“Kami belum bisa tanam karena belum ada lahan,” kata Julkifli (32), warga lain. (bbr/g)

Ukiran kayu diminati para wisatawan asing yang berselancar di kawasan Makaronis Syafril Adriansyah

S

udah tiga tahun Ardiansyah Sakerebau menggeluti bisnis ukiran pahat.

Dari sebongkah kayu, pria 38 tahun ini bisa membuat kerajinan berupa hiasan papan selancar, dayung, topeng, gantungan kunci yang bernilai seni.

Di rumahnya yang cukup sederhana di Dusun Silabu Barat, Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, warga yang menjadi korban tsunami 25 Oktober 2010 itu berkarya membentuk bongkahan kayu menjadi barang yang indah. Barang itu bahkan dilirik para wisatawan asing yang kerap berselancar di kawasan pantai daerah itu.

“Kalau papan selancar harganya Rp300 ribu. Papan dayung dan ukiran kotak dijual Rp 100 sampai 150 ribu, sedangkan topeng seharga Rp200 ribu,” kata ayah empat anak ini beberapa waktu lalu.

Awalnya pada tahun 2009, pembuatan ukiran itu dilakukannya hanya sekedar coba-coba. Saat berada di ladang, yang terletak sekitar empat kilometer dari rumahnya, ia mencoba mengukir kayu yang diperoleh di ladangnya. Proses pengukiran dilakukannya saat melepas lelah sesudah mengolah ladang.

Karya pertama Ardiansyah berupa sebuah topeng yang dipajangnya di pondok itu. Tatkala merebahkan tubuh, ia sering memandang topeng kepala manusia yang dikerjakannya dalam waktu dua hari. Saat itulah ia mendapat ide, kalau hasil karyanya itu

CARI IKAN - Seorang nelayan di Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan mendayung sampan untuk mencari ikan di kawasan bakau akibat terjadinya badai di laut

UKIRAN KAYU - Ardiansyah Sakarebau menunjukkan ukiran berupa papan selancar yang dikerjakan di rumahnya di Dusun SilabuBarat, Desa Silabu, Pagai Utara.

Mengukir Kayu, Mengukir Kehidupan berpotensi untuk diperjual belikan.

“Selalu saya pandang saat tiduran di pondok. Kalau saya jual, bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

Kalau mengukir saya sudah bisa sejak remaja, tetapi waktu itu belum ada terpikir untuk dijual,” katanya.

Hanya berbekal keahlian memahat, pisau kecil, dan pahat ia pun mulai mencoba menambah kuantitas pahatannya. Saat musim ombak, ia menjajakan pahatan itu di kawasan resort Makaronis. Tak disangka, tiga buah topeng yang dijajakannya laku dalam sekejap.

Tentu saja rezeki itu membuat Ardiansyah semakin bersemangat untuk terus memahat disamping rutinitasnya sehari-hari mengurus ladang dan sawah. Sebelum tsunami, sejumlah turis justru yang mencari Ardiansyah hingga ke rumahnya untuk meminta diukirkan sejumlah bentuk kerajinan.

“Kalau yang banyak dipesan orang bule adalah patung. Itu bisa saya kerjakan dalam dua hari.

Kalau papan selancar pengerjaannya bisa sehari. Sedangkan ukiran yang lain bisa dalam waktu beberapa jam.” ujarnya.

Dari hasil penjualan itulah Ardiansyah dapat memenuhi kebutuhan keluarganya yakni seorang istri dan empat orang anak.

Bahkan, bakat yang dimilikinya turun kepada putra sulungnya yang

bernama Andi Parminas.

“Karena ini dia meninggalkan sekolahnya. Saya sudah memaksanya untuk sekolah tapi tidak mau.

Dia ingin menjadi pengukir,” katanya.

Berkebun dan Bertani Mengolah tanaman seperti rambutan, cokelat, durian, nangka, ubi dan keladi juga digeluti Ardiansyah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, hasil ladang itu juga dijual hingga ke Sikakap.

“Kalau bule (turis asing) sedang sepi, saya biasanya menjual hasil ladang. Hasil itu juga saya gunakan untuk menyekolahkan anak,” katanya.

Akan tetapi, lahan perladangannya di Kilometer 21 Pagai Utara tergusur karena akan digunakan sebagai lokasi pembangunan huntap. “Walau saya tak memperoleh huntap, saya tidak akan menuntut lahan itu, biarlah digunakan untuk pembangunan huntap,” katanya.

Namun, Ardiansyah tak kehabisan akal untuk tetap bisa memehuhi kebutuhan keluarganya. Ia kini mencoba bertanam padi di lahan yang lain. Bertani padi baru pertama kali dilakukan Ardiansyah. Diperkirakan, padi yang ditanaminya di lahan seluas 2 hektar bisa dipanen

pada Maret atau April 2014.

“Hasilnya sepertinya lumayan. Padahal bibitnya hanya dua kilo-gram yang kami peroleh dari LSM,” katanya.

Bertanam padi ini juga digeluti Ardianyah seiring adanya program dari pemerintah desa untuk pengembangan padi di setiap dusun di Desa Silabu.

Kepala Desa Silabu, Demas Sakerebau mengatakan, saat ini terdapat 12 hektar lahan padi yang diolah 100 kepala keluarga di enam dusun. Dari dua kilogram bibit unggul, satu hektar lahan bisa menghasilkan sekitar 300 kilogram gabah kering. Pengolahan lahan yang sudah ditanami dilakukan sekitar empat bulan dengan mengandalkan irigasi dari air hujan.

“Kalau ini bisa berkesinambungan, seluruh warga di sini bisa mengonsumsi beras yang diolah mereka,” katanya.

Di Desa Silabu, terdapat 1.197 jiwa penduduk atau 309 KK. Tahun depan, ditargetkan seluruh KK bisa mengolah sawah sehingga kebutuhan beras tidak perlu lagi didatangkan dari daerah lain.

“Tahun depan kita targetkan ada 24 hektar lahan persawahan.

Kalau setiap tahun lahan terus bertambah, bisa jadi kita malah menjadi daerah pemasok beras untuk daerah lain,” harap Demas. (g)

EKOKER

Puailiggoubat

NO. 284, 15 - 31 Maret 2014

22

FOTO:SIPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

Tinggalkan Coklat, Warga Salappak Olah Kopra MUARASIBERUT - Penyakit yang menyerang tanaman coklat milik warga Dusun Salappak Desa Muntei Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak dua tahun lalu membuat sebagian besar petani beralih mengolah kopra.

Adianto Samaurau (25), salah seorang warga mengatakan, buah coklat miliknya membusuk dan didalamnya terdapat ulat, begitu juga dengan batang.

Harga coklat yang beranjak naik yakni Rp28 ribu per kilo yang dulunya berkisar Rp15 ribu-20 ribu tak bisa dinikmati sebagian warga karena banyak tanamannya yang sudah mati, sebagian lagi dibiarkan bersemak.

“Ya kita tak bisa berbuat banyak, tanaman sudah mati, yang hidup pun buahnya rusak,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 14 Maret.

Saat ini, kata Adianto, mereka beralih mengolah kelapa menjadi kopra yang ditanam di sepanjang aliran sungai Salappak hingga bagian hulu Silakoinan.

Harga jual menurutnya cukup bagus yakni Rp2 ribu per kilogram di kampungnya.

Ekkei, warga lain menyebutkan, sehari mereka dapat penghasilan Rp40 ribu dari penjualan kopra. Uang tersebut mereka gunakan membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak tanah dan lain sebagainya.(ls/g)

Musrenbangcam Siberut Utara

Sikabaluan Usul Sawah, Monganpoula Minta Sulingan SIKABALUAN - Tak mau kalah dengan daerah tetangganya di Dusun Sirilanggai Desa Malancan yang telah berwasembada beras dan melakukan panen perdana Februari lalu, Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara turut mengusulkan pembukaan sawah di daerahnya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) Siberut Utara, 25 Februari.

Jika usulan tersebut disetujui pemerintah, Sikabaluan akan merehabilitasi sawah yang berada di daerah Puran dan Rokot yang sudah lama ditinggalkan warga. Selain meminta sawah, mereka juga mengusulkan diberikan 12 ribu bibit cengkeh dan pala.

Sementara di Desa Monganpoula, melalui kepala desanya Sugeng, mereka meminta diberikan 15 sulingan nilam karena banyak masyarakat yang mulai menanam tanaman ini.

Sugeng menyebutkan, beberapa masyarakat sudah memiliki sulingan namun jumlahnya masih terbatas. “Kita berharap ada sulingan bantuan dari pemerintah untuk dikelola bersama,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 11 Maret. (bs/g)

PANEN Petani memanen padi di Dusun Puro pada Desember 2013.

Sebagian padi mereka gagal dipanen pada tahun ini karena mati.

Seratus Hektar Sawah di Bat Majobulu Gagal Panen Belum ada pendampingan yang diberikan petugas penyuluh lapangan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang bercocok tanam yang benar

Siprianus Sababalat

S

awah seluas 100 hektar dari program Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berlokasi di Majobulu Dusun Puro Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan menga-lami gagal panen.

Kelompok tani sawah yang membuka areal tersebut tidak tahu penyebab padi gagal panen, namun beberapa diantara mereka berasumsi salah satu penyebabnya karena bibit yang kurang bagus.

Menurut Teondorus Tatebburuk (33), salah seorang petani, dirinya tidak mengetahui padi yang mereka tanam mati begitu saja. “Kalau soal tanah saya rasa tidak masalah, namun menurut pengamatan, kami lihat permasalahannya terletak pada bibit

karena sebagian yang disemai mati sebelum sempat tumbuh,” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis, 13 Februari.

Sementara Linus Samabolak (43), petani lain menyebutkan, meski banyak prediksi yang dikemukakan warga tentang penyebab kematian padi mereka namun sejauh ini belum ada penelitian yang memastikan penyebabnya.

Dinas pertanian, kata Linus, belum memberikan pembinaan cara pengelolaan sawah kepada petani.

“Saya berharap ada pendampingan,” ujarnya.

Sawah yang gagal panen dimanfaatkan sebagian warga untuk mena-

nami pisang dengan harapan hasilnya lebih baik dan tidak mengalami kerugian seperti sawah.

Heronimus Tatebburuk (34), petani Majobulu mengatakan, sebagian areal persawahannya telah ditanami pisang agar tidak rugi tenaga dan waktu saat membuka sawah. Ia menyebutkan, mereka telah melaporkan kejadian ini ke Dinas Pertanian agar secepatnya dilakukan langkah penanganan.

“Jadi kami mengharapkan kepada Dinas Pertanian meninjau, dan melakukan evaluasi dan pembinaan kepada masyarakat, karena selama ini kami belum dibina tentang bersawah yang baik,” katanya. (g)

Harga Naik, Ibu-ibu Maileppet Olah Pinang MAILEPPET - Harga pinang yang mulai naik di pasar Muara Siberut menyemangati ibu-ibu di Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan mengelola tanaman miliknya.

Saat ini harga pinang berkisar Rp4 ribu-5 ribu per kilogram dengan penjualan mencapai 150 kilogram seminggu tiap orang.

Sorta (44), salah seorang ibu di Maileppet mengatakan, mengolah pinang jauh lebih mudah mendapatkan uang ketimbang menjadi buruh angkut pasir karena tidak membutuhkan tenaga yang besar.

“Saat senggang, kami bisa menguliti pinang kemudian dijemur

hingga kering baru dijual,” katanya, Selasa, 11 Maret.

Rose (29), ibu lain menyebutkan, pinang tidak terlalu butuh perawatan yang intensif mulai dari penanaman sampai perawatannya karena tanaman ini tahan terhadap hama. Saat penanaman dapat mereka lakukan sendiri tanpa bantuan suami karena cukup gampang.

Selain itu, lanjut dia, tanaman pinang tidak membutuhkan lahan khusus karena disela tanaman lain itu bisa ditanami dengan cara mengatur jarak tanamnya.

“Hanya saat panen perlu waktu sedikit lama untuk

mengeluarkan isi pinang dari tempurungnya, namun dengan harganya yang mencapai Rp5 ribu itu cukup berimbang,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam satu minggu bisa menjual hingga 100 kilogram pinang kering yang dipanen dari kebun di belakang rumahnya.

Sementara Danto, salah seorang pengumpul pinang di Maileppet mengatakan, harga jual pinang di Padang Rp8 ribu per kilogram, namun karena mesti menanggung biaya transportasi yang besar sehingga diberikan harga Rp5 ribu kepada masyarakat.

Yohana (49), ibu lain berharap harga pinang yang berkisar Rp5 ribu per kilogram bisa bertahan bila perlu naik lagi agar pendapatan keluarganya ikut bertambah.

“Maunya kita naik lagi agar uang yang kita dapat lebih banyak,” ujarnya.

Jika ibu-ibu sedang bersemangat mengolah pinang, suami mereka tengah giat menanam pisang dibekas ladang coklatnya.

Pangi (36), salah seorang warga mengatakan, tak sulit mendapatkan bibit pisang begitu juga menanamnya. “Tinggal ditanam, tak membutuhkan pupuk dan perawatan yang berlebihan,” ujarnya. (bbr/g)

23

Puailiggoubat NO. 284, 15 - 31 Maret 2014 FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

Suara Daun Gerson Merari Saleleubaja

Calo Pemilu

T

Mengenal Busana Mentawai Zaman Dulu

Dari Kulit Kayu ke Kain Katun

O

rang Mentawai tidak mengenal teknik menenun.

Zaman dahulu sebelum bahan pakaian (tekstil ) masuk Mentawai melalui pedagang luar, bahan busana di Mentawai berupa kulit kayu yang ditumbuk sampai tipis dan dapat dikatakan empuk.

Menurut orang Sakuddei (suku yang bermukim di ujung hulu sungai Rereiket, Siberut Selatan), kain dari kulit kayu ini dahulu juga dipakai sebagai pelindung dari nyamuk.

Kulit kayu juga digunakan sebagai bahan cawat (kabit). Pembuatannya tidak memerlukan pengetahuan khusus. Pohon yang menghasilkan bahan kulit kayu ini (Artocarpus) ditebang lalu batangnya dipukulpukul dengan tongkat sampai kulitnya longgar, kemudian dikupas.

Lapisan paling luar dibuang, kulit bagian dalam dihamparkan ke batang pohon lalu dipukul-pukul selama 1-2 jam dengan sebuah alat yang landasan pukulnya bergerigi pada batang kayu sampai lembut dan lentur. Setelah dicuci dan dijemur, kulit kayu sudah menjadi bahan yang siap untuk dipakai.

Pakaian pria mulanya hanya terdiri dari cawat, berupa selembar bahan kulit kayu yang dilipat. Selangkangan dibungkus dengan bahan ini, yang kemudian dibelitkan ke pinggang lalu ujungnya disisipkan ke dalam belitan. Kadang-kadang

bahan kulit kayu ini diwarnai merah atau kuning. Bahan yang berwarna inilah yang dijadikan bagian cawat yang sebenarnya atau dililitkan ke pinggang sebagai penghias. Warna kuning diperoleh dari kunyit yang diparut, sedang warna merah dari kulit pohon bakau yang diketuk-ketuk sampai hancur lalu direbus. Cawat berwarna merah hanya boleh dipakai para dukun.

Kaum wanita memakai semacam rok dari bahan yang sama dan panjangnya kurang lebih sampai ke lutut. Cara memakainya adalah dengan melilitkan ke pinggang dengan seutas tali.

Untuk melindungi diri dari sengatan matahari, kaum pria kadangkadang memakai semacam baju terusan (leppei). Baju ini terbuat dari bahan kulit kayu yang berbentuk persegi panjang yang dilipat dua., lalu dijahit pinggirannya dengan meninggalkan lubang untuk tempat meloloskan lengan. Di bagian tengah atas dibuat belahan tempat melewatkan kepala.

Leppei kaum wanita terbuat dari daun pisang yang dilipat sepanjang pelepahnya, lalu dicabik-cabik membentuk sejumlah jalur yang lebarnya terserah pada yang membuat. Cara memakainya adalah dengan menyilangkan sorong lewat bahu dan di bawah ketiak sedang ujungnya diikat di depan dada.

Leppei, oleh para wanita dipakai tidak hanya sebagai penahan terik matahari, melainkan juga menahan hujan yang pada waktu menangkap ikan. Waktu menangkap ikan dan bekerja di kebun keladi, mereka sering menggunakan penutup tubuh sebelah bawah yang terbuat dari bahan yang sama, atau dari daun kelapa.

Sebagai penahan hujan pada waktu naik perahu dipakai tudung lebar berbentuk lonjong (talidda’), yang terbuat dari kelopak daun sagu. Tudung yang lebih kecil sebagai penahan panas dan hujan juga dipakai di darat. Tudung untuk kaum wanita berbentuk kerucut dan terbuat dari daun pohon pandan duri.

Setelah terjadi saling barter dan terbukanya jalur perdagangan ke Mentawai, bahan kulit kayu untuk pakaian diganti kain katun yang dipakai dengan cara seperti bahan kulit kayu.

Selain busana, orang Mentawai asli juga memakai perhiasan. Dahulu, perhiasan dibuat sendiri oleh orang Sakuddei dari simpai-simpai yang dibuat dari lajur-lajur rotan pelage yang diberi warna (lailai).

Saat ini kalung sigeregeret juga digantungkan manik-manik kaca (ngalou). Manik-manik yang didatangkan dari luar daerah ini sudah sejak beberapa generasi dikenal orang

Mentawai, dan selalu dikombinasikan dengan perhiasan buatan sendiri. Gelang lengan pria dari bahan anyaman dan pinggul kaum wanita dihiasi dengannya; dewasa ini untaian manik-manik merupakan hiasan leher paling lazim bagi kaum pria maupun wanita.

Hiasan kepala pria maupun wanita juga dibuat dari bahan manik-manik. Coraknya ada dua macam. Jenis pertama terdiri dari empat atau enam buah potongan kulit penyu berbentuk bilah-bilah tipis yang dilubang-lubangi sepuluh kali, lalu dengan benang bermanik-manik yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk pola tertentu digabungkan menjadi semacam gelang yang lebar. Pada jenis kedua, untaian manic-manik dijahitkan pada simpai rotan yang agak lebar, dan dibalut dengan sepotong bahan tekstil. Hiasan kepala jenis ini hanya boleh dipakai oleh dukun dan istrinya. Pada perayaan-perayaan, para dukun masih pula memakai perhiasan khusus dari manik-manik (abak ngalou), yang dipasangi berbagai jimat dan digantungi bulu-bulu ekor monyet.

(Sumber: Reimar Schefold, Mainan Bagi Roh, Balai Pustaka, Jakarta 1991; Halaman 90-92)

ebar pesona sudah dimulai para konstentan partai yang akan bertarung pada pemilihan legislatif April mendatang. Bukan hanya pesona termasuk materi baik itu uang, baju, dan material lain yang bertujuan menarik simpati masyarakat untuk menyoblos dirinya saat Pemilu nanti. Bahkan ada yang ekstrim sambil intimidasi dengan dasar pemberian yang telah dikucurkan.

Terkait dengan hal ekstrim itu, saya pernah punya pengalaman saat liputan pada Pemilu 2009. Ketika itu ada salah satu caleg yang tengah marah-marah kepada seorang pria yang mukanya tertekuk tak kuasa menantang muka sang caleg.

Di hadapan keduanya, ada sebuah karung lusuh, dengan penasaran saya berusaha menguping pembicaraan mereka, kemudian mencoba menanyakan hal itu, eh ternyata karung itu berisi baju partai dengan wajah caleg yang telah ditarik dari masyarakat karena dirinya tak dipilih di daerah itu. Geli rasanya melihat hal itu karena rata-rata baju tersebut telah belepotan noda bekas dari ladang.

Kurang dari satu bulan Pemilu akan digelar, berbagai manuver dari beberapa caleg telah dimainkan. Namun yang menarik mengamati hal itu di daerah Siberut, karena tak hanya caleg yang bermanuver termasuk masyarakat ikut bermanuver.

Slogan terima uangnya dan pilihlah sesuai nurani anda ternyata mulai diterapkan masyarakat. Namun perwujudan slogan tersebut ternyata lebih ekstrim dari yang bisa dibayangkan. Manuver masyarakat justru menjebak mereka menjadi calo partai atau caleg di tengah masyarakat.

Banyaknya calo Pemilu yang bermunculan makin memanaskan suasana demokrasi, saya khawatir kejadian pada 2009 yang saya liput tersebut bisa terulang lagi karena sinyal ke arah sana sudah mulai muncul dari beberap oknum caleg.

Cerdaskah hal itu, sudah tentu tidak karena percaloan model seperti itu merusak demokrasi yang tengah kita tegakkan di republik ini.

Nah, kembali kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan masyarakat mesti cerdas memilih wakilnya yang duduk nanti, karena pilihan pada 9 April menentukan nasib daerah 5 tahun ke depan.

Pemilih cerdas tidak hanya memilih wakilnya hanya karena unsur kedekatan, partner, keluarga atau hubungan bisnis.

Pemilih cerdas memilih wakilnya yang bertanggungjawab bukan dasar slogan ataupun ucapan. Sejauh mana kinerja wakil yang dipilih tentu masyarakat bisa melihat .

Tentukan pilihan anda dengan cerdas dengan memilih caleg yang cerdas bukan yang hanya bisa menggurui. z

Lingkungan

Puailiggoubat

24

NO. 284, 15 - 31 Maret 2014 FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

Apa dampak menghirup kabut asap bagi kesehatan?

Iritasi pada mata, hidung tenggorokan dan kulit Sesak nafas Iritasi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

DISELIMUTI ASAP - Satu unit boat tetap beroperasi di Kawasan Muaro Padang yang diselimuti kabut asap pada 10 Maret lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan status darurat untuk wilayah Sumbar akibat dampak asap tersebut

Sumbar Darurat Kabut Asap P

agi itu, Selasa, 11 Maret lalu, para pemain Semen Padang FC latihan tidak seperti biasanya.

Di GOR Agus Salim Padang, mereka berlatih dengan mulut dan hidung tertutup rapat. Kabut asap yang menyelimuti Kota Padang sejak tiga minggu terakhir memaksa mereka menggunakan masker.

Pelatih fisik Semen Padang Irwansyah mengatakan, pemakaian masker lantaran kabut asap ini bisa berisiko terhadap pemain, terutama pernapasan mereka. Karena itu pelatih terpaksa mempersingkat jadwal latihan.

Perkara kabut asap tahun ini cukup serius. Selama dua hari, 11-12 Maret, Pemerintah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota meliburkan 43 ribu siswa SD hingga SMA. Sementara di Padang, libur anak sekolah dilakukan 13-15 Maret.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Selasa, 11 Maret, telah meneken penetapan status tanggap darurat kabut asap.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Yazid Fadhli, penetapan status tanggap darurat ini dengan indicator kualitas udara sudah melewati ambang batas serta mengganggu transportasi.

Untuk sekolah, kebijakan meliburkan diberikan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota masingmasing. “Pemerintah daerah juga diwajibkan melakukan tes rutin kondisi udara setiap hari,” ujar Yazid, Rabu 12 Maret.

BPBD juga meminta kepada warga untuk mengurangi aktivitas di

luar rumah, bagi masyarakat yang keluar diwajibkan menggunakan masker. “Kita juga mengimbau BPBD kabupaten dan kota untuk membentuk posko serta menyiapkan stok masker, serta membagi-bagikan masker tersebut kepada masyarakat, terutama bagi warga yang rentan gangguan pernapasan,” katanya.

Yazid juga meminta kepada instansi terkait khususnya BMKG memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai jarak pandang akibat asap ini. “Status ini akan ditarik setelah mendapat laporan kondisi udara sudah normal,” katanya.

Kabut asap ini juga menyebabkan aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau terganggu.

General Manager Angkasa Pura II BIM, Rian Hadihito kepada Puailiggoubat, Rabu, 12 Maret, mengatakan penerbangan tiga pesawat dari maskapai Lion Air, Sriwijaya dan Citilink ditunda. “Akibat asap tebal, tiga pesawat yang akan berangkat membatalkan keberangkatan,” katanya.

Kabut asap yang mengganggu aktifitas masyarakat Sumbar ini membuat Gubernur Sumbar Irwan Prayitno meminta Pemerintah Provinsi Riau segera mengatasi hal itu. “Berdasarkan laporan yang saya terima kualitas udara di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Pasaman Barat, kualitas udaranya diatas ambang atau sudah memburuk,” ujarnya, Sabtu, 1 Maret.

Kabut asap yang melanda Sumatra sejak awal Maret disebabkan kebakaran lahan di sejumlah wilayah.

Berdasarkan pantuan terakhir satelit

National Oceanic and Atmospheric Administration, Selasa, 11 Maret, terdapat 259 titik panas di Sumatra, sementara yang terpantau di Riau, 145. Sampai Maret 2014, Dinas Kehutanan Sumatera Barat mencatat adanya 92 titik panas, data tersebut diambil dari NOAA, dari bulan Januari sampai Maret.

Kepala Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Faridil Afrasy, mengatakan titik panas terbanyak itu terjadi pada bulan Februari, jumlahnya sebanyak 84 hot spot yang tersebat di 13 kabupaten.

“Hot spot pada bulan Januari itu terbanyak itu ada di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 32 titik panas, kemudian Kabupaten Pesisir Selatan dan Agam, masing-masing 10 titik panas, selebihnya kisaran 1 sampai enam titik di kabupaten lain,” katanya di Kantor Dinas Kehutanan Sumbar, jalan Raden Saleh Padang, Selasa, 4 Maret.

Seperti Dharmasraya ada tujuh titik, Mentawai, Limapuluh Kota dan Kota Bukittinggi masing-masing satu titik. Sijunjung ada delapan titik panas, Pasaman ada enam titik, kemudian di Solok, Solok Selatan, Tanah Datar dan Kota Sawahlunto masing-masing dua titik.

Terjadi Tiap Tahun Kabut asap di Sumatra terjadi hampir tiap tahun pada saat musim kering atau kemarau. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menengarai, pembakaran lahan didalangi perusahaan berskala besar.

Kebingungan mental

Bagaimana mengatasi bahaya kabut asap?

1. Menghindari keluar rumah jika tidak perlu 2 Menggunakan masker atau penutup mulut dan hidung saat keluar rumah 3. Minum air putih yang banyak 4. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat 5. Sesegera memeriksakaan diri ke puskesmas atau rumah sakit saat merasakan gangguan kesehatan

“Dari data dan pengamatan Walhi, selalu kabut asap itu dipicu oleh titiktitik dan hak konvesi wilayah-wilayah perusahaan berskala besar,” kata mantan Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Khalid Syaifullah, Jumat, 28 Februari.

Secara jelas hak konsesi perusahaan-perusahaan tersebut berdiri dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Ujung-ujungnya lingkungan yang dirusak dan berdampak buruk bagi masyarakat.

Untuk itu, Walhi minta agar pemerintah menunjukkan kesigapan atau tidak lamban pada situasi darurat yang merugikan masyarakat. Walhi juga mendesak Presiden melakukan audit atau pemeriksaan izin konsesi perusahaan atau investor di Indonesia.

“Karena dari pengamatan, banyak izin perusahaan yang membuka lahan baru terlepas dari audit pemerintah.

Rata-rata perusahaan di Indonesia adalah perusahaan luar negeri, Presiden harus tegas menindak perusahaan perusak lingkungan,” katanya Sementara Duta Besar Kerajaan Norwegia Stig Ingemer Traavik ikut menyampaikan keprihatinan terhadap kebakaran hutan di Riau yang juga dirasakan di daerah tetangga seperti Sumatera Barat.

“Kita sangat menyayangkan kebakaran hutan yang terjadi di Riau, seharusnya pemerintah mengontrol ini dan segera dihentikan, karena ini juga

berdampak ke daerah tetangga,” katanya saat memberikan sambutan Seminar Publik, Skema REDD + Hak Tenurial Masyarakat dalam Perencanan dan Implementasi Terkait Tata Guna Lahan Tata Kelolah Hutan di hotel Mercure Padang, Rabu, 13 Maret.

Padahal hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat lokal. Memang saat ini terjadi perubahan global namun itu harus diseimbangkan dengan menjaga hutan agar tidak terjadi pemanasan global. “Kearifan lokal merupakan rantai yang terputus saat ini, inilah peran LSM mengembalikan kearifan tersebut untuk menjaga kelestarian hutan,” ujarnya.

Pemerintah menurutnya juga tidak boleh diam, semuanya harus mengambil peran masing-masing, pemerintah, masyarakat dan LSM harus sejalan dalam menjaga kearifan lokal. “Sekarang ini banyak rusak kearifan lokal, masyarakat lokal dimanfaatkan untuk indsutrial, tanpa memikirkan kelestarian lingkungan, namun saat ini beberapa perusahaan besar sudah ada yang mau memulai kelestarian ini, semoga ini perubahan besar dalam menjaga hutan,” katanya Hutan sangatlah penting dijaga, selain mendapatkan nilai ekonomi bagi masyarakat lokal, hutan juga bisa dinikmati oleh masyarakat dunia dengan sehatnya udara yang dihasilan dari hutan tersebut. (rus/prl/o)