294 by Puailiggoubat Mentawai

SAJIANUTAMA

BUKU KURIKULUM 2013 BELUM ADA

PEMILIK LAHAN PAGARI LOGPOND MILIK PT MPL MENTAWAINEWS

PENDIDIKAN

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

-3 T . 2 94 1 ah Ag un us XI tu I s2 01 4

HARGA ECERAN RP 3000

PRESIDEN INSTRUKSIKAN HUNTAP SELESAI OKTOBER

Puailiggoubat NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

Uggla Arasese sai Dinas Kesehatan Mentawai anai satoga sigoisok bulat sitaimagora kalulut ka teteret aiorak sia tsunami 2010 taat makolou pagalaiat pukokopda - 3 Sai pemerintah araobakakeat rakau loinakra sakalaggaijat siorak tsunami masigalai huntap - 4

Dari Redaksi

iga kata itu menjadi slogan PLN saat dipimpin Dahlan Iskan. Menurut Dahlan, slogan itu dibuat agar PLN fokus bekerja melayani rakyat dengan memenuhi kebutuhan ketersambungan listrik masyarakat di seluruh

Bulagat P2D termen sikasara Desa Sikakap iginia 30 rubeiat sipasigagalai abelaat - 6 Sipulalaggai ka Pinairuk, Saumanganyak tak pei arasilok alito sibara ka PLN, ujut pruimanuaijatda alitodda sibara ka masin genset samba pualitoat - 7 Rura nene’ Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tak rasilok CPNS kalulut tai bara nia bulagat - 8 Sirimanua siobak kai Prabowo-Hatta rakua pasipiliat presiden ka rura nene’ tak makolou, rakua maigi pabokoiat ka teteret rapudemo ka KPU Sumbar - 14 Pemerintah daerah buitak rakau rubeiat bulagat masipasikeli sikolah tatoga sikuddu ka reugak sienung akek arai laggaira bulek imakolou pasigelaiatda - 18 COVER DEPAN: 1 FOTO: RUS 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Rinto Robertus (Saibi) Leo Marsen (Sikakap) Supri Lindra (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Siprianus Sababalat (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang. Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Surat Pembaca Tanggapan berita edisi 291 tanggal 1-14 Juli 2014, halaman 8 tentang pelanggan PDAM Desa Sikakap sesalkan volume air kecil, komentar saya (Hentamar) mandi dengan air galon sekeluarga itu tidak benar, tapi bahwa susah mendapatkan air memang betul. Terimakasih. Hentamar

Kerja..Kerja..Kerja…

nusantara. Di kemudian hari, banyak pejabat juga menggunakan kata-kata ini tak terkecuali presiden terpilih Jokowi. Nah, awal September ini, 20 anggota DPRD Mentawai akan dilantik. Sebagian dari mereka wajah-wajah baru, sebagian lagi masih wajah lama meski sudah

pindah partai politik. Apa yang paling kita harapkan dari 20 wakil rakyat ini selama lima tahun ke depan? Tentu saja mereka harus kerja…kerja…kerja. Bekerja untuk rakyat yang memilihnya, segera membuat gebrakan dan

menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif. Para pemilih tak ingin wakilnya melempem diam. Seperti lagu Iwan Fals, datang rapat hanya 3 D, duduk, diam, duit. Selamat bekerja!

Puailiggoubat NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

GIZI BURUK DERITA BALITA DI HUNTARA Temuan Dinas Kesehatan Mentawai di Pagai Selatan, 8 anak menderita gizi buruk. Rus Akbar

ehidupan Risda, korban tsunami Mentawai empat tahun lalu sangatlah sederhana. Hingga kini, ibu muda berusia 20 tahun ini tinggal di hunian sementara yang dibangun PMI pada 2011 lalu di KM 46 Dusun Kinumbuk, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saat ditemui Puailiggoubat 11 Agustus lalu, Risda tengah mengawasi anaknya, Beni Taileleu yang tidur di ayunan. Tak lama Beni bangun, Risda memeluk dan memangkunya. Usia Beni kini 1 tahun 7 bulan, berat badannya hanya 7 kg. Di usianya Beni belum bisa berjalan. Ia hanya bisa merangkak dan belajar berdiri sambil berpegangan. Beni hanya duduk tenang dalam pangkuan ibunya. Sementara suami Risda, Berman Taileleu yang lahir 24 tahun silam sedang di ladang dekat pemukiman mereka saat ini. Menurut Risda, suaminya bekerja jadi tani serabutan, kadang nilam, kadang coklat, kadang kelapa dan kadang jadi nelayan. “Untuk memenuhi kebutuhan hidup saja,” katanya. Risda dan Berman menikah tiga tahun lalu, setelah tsunami menghantam kampung mereka. Pernikahan dilakukan di huntara. Menurut Risda, pertumbuhan Beni memang lambat. Berat badannya masih di bawah garis merah KMS atau kartu menuju sehat. Meski lemah makan Beni banyak, sehari bisa makan tiga kali sampai empat kali. Menu dalam sehari kadang bubur dengan gula, ada kuah

sayur, kadang keladi, kadang juga bubur nasi dicampur kacang hijau. “Kalau telur kita di sini sangat susah dijangkau, bantuan dari dinas kesehatan juga sampai saat ini belum ada,” ucapnya. Risda yang hanya tamatan SD ini sehari-hari mengasuh anak dan memasak makanan. “Kalau Posyandu, setiap bulan kami selalu ke Posyandu bahkan ikut pelatihan dari puskemas, tapi begitulah kondisi ekonomi kita seperti ini,” ujarnya. Balita yang seperti Beni ada beberapa orang di Kinumbuk. Salah satunya Rezqia Holivina Sabelau, usianya 3,4 tahun, badannya yang kecil buah pasangan Holly Dimen Sion Sabelau (29) dengan Merri Mohza Slafina (24). Rezqia ini merupakan anak pertama, adiknya Wina Astria berusia 1,7 tahun dengan berat badan 9 kg. Menurut Merri, Rezqia tubuhnya hampir sama besar dengan adiknya meski usia mereka terpaut jauh. Rezqia juga sering sakit. “Kalau berat badan paling berat 9 kg, tapi kalau sudah sakit berat badannya bertahan di 8,9 kg, masuk garis kuning dalam buku KMS itu,” tuturnya, Selasa, 11 Agustus lalu. Menurut Merri, selera makan anaknya juga kurang, paling dia makan hanya satu sampai tiga sendok saja kemudian berhenti. “Kami sering kasih makan nasi, kuah sayur dan sayur pucuk ubi, kadang ikan di kolam yang ada di daerah sini,” ujarnya. Sementara suaminya hanya penyuling minyak nilam di belakang rumah mereka, sekali suling bisa mendapatkan 1 liter dan dijual dengan harga sekitar Rp250 ribu sampai Rp300 ribu. Dasma Berisigep (24), kader Posyandu di Kinumbuk yang ditemui Puailiggoubat di saat yang sama menjelaskan, di dusunnya itu, balita yang dikategorikan gizi buruk ini ada sekitar lima orang, Rezqia, Beni, Marvel, Iren dan Dani.

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

GIZI BURUK - Beni (1,7 tahun) salah seorang balita diduga menderita gizi buruk di Dusun Kinumbuk, Desa Bulasat, Pagai Selatan dipangku ibunya Karena belum ada bantuan makanan tambahan dari pemerintah, solusi untuk menambahkan makanan tambahan itu adalah iuran. “Bagi ibu yang memiliki bayi dan balita membayar Rp2.000, kalau anaknya balitanya dua membayar Rp4.000, itu salah satu untuk membeli makanan tambahan,” kata Dasma. Mengenai Rezgia dan Beni, menurut Dasma memang mereka mengalami gizi buruk, Rezgia saja umurnya sudah mendekati usia empat tahun, tapi badan dan berat badannya hampir sama dengan adiknya. “Beni sudah berusia 1,7 tahun seharusnya dia memiliki berat 9-10 kg, tidak 7 kg,” katanya. Menurutnya penyebab bayi mengalami kekurangan gizi ini salah satunya minimnya air bersih, warga disini hanya mengharap air hujan, karena memang sumber air bersih jauh, saat ini andalan warga ada bantuan lembaga SurfAid tapi belum seluruh rumah mengalir. “Kemudian WC tidak ada dan buang kotoran sembarangan, ditambah pekarangan bersemak dan ini membuat rawan penyakit,” katanya. Konsumsi makanan bergizi seperti ikan laut menurut Dasma sangat dibutuhkan para balita. “Semenjak pindah dari kampung lama memang kebutuhan sangat sulit dipenuhi,” katanya. Kemiskinan yang membelenggu korban tsunami di Pagai Selatan lantaran hingga saat ini mereka masih tinggal di huntara. Mereka kesulitan meningkatkan ekonomi karena tidak ada mata pencarian di kampung baru sedang ladang berada di kampung lama. Ada 936 KK penerima huntap di kecamatan terparah dampak tsunami empat tahun lalu. Kepala Dusun Kinumbuk,

Parlindungan Taileleu mengakui kondisi kehidupan warga di huntara sangat memiriskan. “Disini ada 53 KK, yang mendapatkan jatah huntap ini hanya 51 KK saja, sebab dua KK merupakan hasil pernikahaan mereka setelah dipindahkan ke lokasi ini pada awal 2011,” ujarnya. Untuk memenuhi kebutuhan selama di huntap, kebanyakan warganya kembali ke kampung lama, di sana mereka memiliki kebun coklat, pinang, nilam. “Di lokasi ini kita tidak punya tanah, yang ada hanya milik orang Bulasat, kalau kita olah ini bisa marah mereka. Kita juga mempertanyakan soal jatah tanah seluas 3 hektar per KK ini yang telah disertifikatkan pemerintah, tapi sampai saat ini belum ada,” katanya. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk, warga sudah membuat kolam ikan, jadi kalau mereka mau makan ikan di lokasi itu saja. Menurut Parlindungan yang sangat mereka butuhkan saat ini adalah jalur akses ke kampung lama, sebab disana mereka bisa bekerja. Dinas Kesehatan Temukan 8 Balita Gizi Buruk Sementara Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kesehatan Mentawai Lahmuddin Siregar mengatakan informasi terkait gizi buruk tersebut sudah diketahuinya dari Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet. “Pak Bupati mendapatkan laporan, kemudian beliau menginstruksikan kita untuk membuat tim mengecek laporan tersebut. Tim yang dibuat itu petugas

Dinkes dan Puskemas Malakkopa,” katanya pada Puailiggoubat, Jumat, 15 Agustus lalu. Tim yang berangkat Jumat, 8 Agustus lalu melakukan pengecekan 173 balita dan diakui Lahmuddin memang ada yang terkena gizi buruk. Menurutnya, metode yang dipakai itu ada dua, pertama metode Berat Badan per Umur, pada metode itu ditemukan delapan balita mengalami gizi buruk. Mereka tersebar di KM 37 1 orang, Dusun Lagigi 1 orang, Bulasat 1 orang, Bulakmonga Desa Sikakap 1 orang, Pinatete 1 orang dan Surat Aban tiga orang, sementara di Limu, Maonai dan Lakkau tidak ada. “Meski ada gizi buruk, itu bukan kejadian luar biasa, sebab penyebabnya bukan karena asupan makanannya yang kurang, tapi sejak masih dikandungan ibu balita itu tidak mengonsumsi makanan yang bergizi dan dampaknya diderita pada anaknya,” ujarnya. Lalu pada metode kedua mengukur Berat Badan per Tinggi Badan, pada metode ini berupa badan kurus yang ada ditemukan ada dua, tapi karena anak itu sakit sejak lahir jadi bukan kategori gizi buruk dan petugas sudah memberikan penangangan terhadap balita itu. “Saat ini yang dilakukan pemerintah adalah mendirikan pos pemulihan gizi di Puskemas Sikakap dan petugas juga akan terus melakukan pemantauan,” katanya. Lahmudin juga mengakui timnya belum melakukan pengecekan di Dusun Limu, Desa Bulasat, namun dalam waktu dekat timnya akan mengecek kondisi di Kinumbuk. (o)

SAJIANUTAMA Pemerintah mengizinkan korban tsunami penerima bantuan rumah menggunakan kayu milik mereka.

Syafril Adriansyah Patrisius Sanene’

arget pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban tsunami Mentawai Oktober tahun ini tampaknya akan molor. Sebab dari 9.531 kubik kayu untuk 2.072 KK penerima bantuan, baru sekitar 700 kubik yang bisa tersedia hingga pertengahan Agustus ini. Kayu-kayu yang pengadaannya dilakukan IPK Primer Koperasi Angkatan Darat Korem 032 Wirabraja baru bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Pagai Utara, sementara Pagai Selatan dan Sipora Selatan belum. Kondisi ini menyebabkan masyarakat penerima bantuan dari Pagai Selatan menggelar pertemuan 6 Juli lalu di Gereja Santo Pius ke-10 di KM 37 Purourogat menyepakati penolakan terhadap bahan material kayu yang disediakan pihak lain (Primkopad). Surat pernyataan tersebut dikirim ke BNPB, BPBD, Pemda Mentawai dan sejumlah instansi terkait lainnya. Erdiman Saogo, salah satu perwakilan masyarakat menyatakan, dasar penolakan tersebut karena penyediaan kayu huntap oleh Primkopad tak kunjung ada sementara masyarakat sudah menyediakan kayu sendiri jauh sebelum IPK Primkopad dimulai. Lagipula masyarakat pesimis kayu akan tersedia cepat karena berdasarkan laporan progress pelaksanaan pembangunan huntap Mentawai Maret lalu, kapasitas produksi IPK Primkopad hanya 10 kubik per hari, sementara kayu yang disediakan 9.531 kubik. Jika dikalkulasikan dengan kapasitas produksi dengan tiap hari kerja, bisa-bisa pemenuhan kayu huntap baru selesai 2017 mendatang. “Karena itu kami meminta agar kami dibolehkan menggunakan kayu yang sudah kami olah sendiri, kami mohon ada legalitasnya agar kami bisa cepat menyelesaikan rumah,” kata Erdiman bersama sejumlah rekannya di kantor Puailiggoubat, 7 Agustus lalu. Menurut Erdiman, anggota pokmas saat ini rata-rata telah menyelesaikan pembuatan tapak atau pondasi rumah hingga tembok sepertiga dinding. Pengerjaan dinding terbengkalai karena menunggu kayu Primkopad. “Tapi ada juga masyarakat yang nekad membangun menggunakan kayu sendiri,” kata Erdiman. Menanggapi lambannya penyelesaian huntap, sejumlah pihak menggelar pertemuan di Padang, 12 Agustus lalu. Mereka diantaranya Deputi I Kementerian Kesejahteraan Rakyat Willem

Puailiggoubat

NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

Kayu Kurang

Presiden Instruksikan Huntap Selesai Oktober FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

HUNTAP - Warga membangun huntap di Dusun Bulasat, Pagai Selatan Rampangilei, Kepala BPBD Sumbar Yazid Fadhli dan sejumlah para pihak lainnya. Menurut Willem, pembangunan huntap ditargetkan selesai Oktober 2014. “Presiden menginstruksikan 10 Oktober semuanya bisa selesai menjelang

akhir pemerintahannya di kabinet bersatu jilid II,” ujar Willem usai Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Huntap. Kesulitan pemenuhan kayu bagi masyarakat oleh Primkopad membuahkan kesepakatan untuk memberdayakan masyarakat memenuhi kebutuhan

kayu yang masih kurang. “Primkopad sebagai pemegang IPK akan bekerja sama dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kayu, sedangkan kayu yang sudah terlanjur ditebang oleh masyarakat boleh dipakai setelah Primkopad membuatkan LHP-

nya (laporan hasil produksi),” ujar Willem. Sementara Kepala BPBD Sumbar, Yazid Fadhli menyebutkan, Primkopad baru berhasil merealisasikan 720 kubik kayu untuk huntap di Pagai Utara. “Sekarang Primkopad sudah menyiapkan di tiga lokasi dengan kemampuankemampuan yang akhir tahun ini diperhitungkan terpenuhi, namun kalau instruksi presiden harus selesai Oktober ini.” ujarnya. Untuk memenuhi kebutuhan kayu itu, lanjutnya, Primkopad juga akan memberdayakan masyarakat dalam hal pengolahan kayu. “Nanti Primkopad akan menebang kayu bulat, lalu diberdayakan masyarakat (mengolah), dan kemudian dibayar,” jelasnya. Lebih lanjut Yazid menyatakan, pembangunan huntap di Pagai Utara sudah mencapai 50 persen. Sebanyak 89 unit di antaranya sudah hampir selesai dan 300 unit sudah mencapai 50 persen. Di Pagai Selatan, tahap land clearing (pembersihan lahan) untuk pembangunan huntap sudah 90 persen dan masyarakat sudah mencairkan uang tahap pertama. Sementara di Sipora Selatan, tahapan land clearing dan pembuatan jalan akses sudah 80 persen. “Masyarakat juga sudah mencairkan dana huntap tahap pertama,” katanya. Menurut Yazid keterlambatan penyediaan kayu dipengaruhi faktor cuaca, teknis, pengurusan izin penyediaan kayu serta faktor geografis. (o)

Stephen Ray L. Mathias:

Pemerintah Harus Cepat Atasi Dampak Sosial di Huntap Konsultan World Bank untuk Mentawai dan anggota Sekretariat Bersama Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Gempa dan Tsunami Mentawai, Stephen Ray L. Mathias mengatakan, lambannya pemulihan korban bencana gempa dan tsunami di Mentawai berakibat buruk pada tatanan kehidupan masyarakat yang tinggal di hunian sementara maupun hunian tetap. Menurut Ray, pemerintah harus melakukan pemulihan secara fisik (rumah tinggal) dan ekonomi, jika keduanya berjalan maka tidak akan muncul efek sosial. “Tapi yang terjadi adalah

pikiran awam, yang penting huntap selesai, tidak dilihat secara keseluruhannya, misal dampak keterlambatan ini,” katanya, Rabu, 14 Agustus lalu. Saat ini yang terjadi di Pagai Selatan, rumah-rumah huntap terbengkalai akibat kayu yang harus disediakan IPK Primkopad tidak ada. Makin lama mereka menunggu kayunya dengan kondisi ekonomi yang belum pulih itu, jelas makin lama upah kerja itu semakin menipis, akibat tersedot dengan kebutuhan di hidup di lokasi baru. “Kalau misalnya pembangunan huntap itu dibarengi dengan pemulihan ekonomi, tentu dana

huntap tidak digunakan untuk kebutuhan pemenuhan hidup mereka,” tuturnya. Dampak lain menurut Ray, soal kebersihan dan kesehatan. Tinggal di huntara selama tiga tahun itu tidak layak lagi, apalagi standar rumah yang ditetapkan pemerintah untuk keluarga pra sejahtera. “Coba bayangkan, tinggal di huntara itu, kalau datang malam dingin sekali, siang panas sehingga itulah yang terjadi kerentanan penyakit lain,” katanya. Dampak sosial lainnya adalah seperti kejadian di Surat Aban, sudah ekonomi melarat, kemudian tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga orang tua merelakan anaknya

dibawa orang lain. Masyarakat juga dihantui konflik lokasi lahan, kalau saat ini lokasi huntap sudah selesai, tapi kan ada janji pemerintah tanah seluas satu kepala keluarga mendapat tanah untuk perkebunan masyarakat seluas 3 hektar. “Kita ambil aja di Pagai Selatan ada ada 900 kepala keluarga lebih, berapa tanah yang dibutuhkan,” katanya. Untuk itu pemerintah harus melibatkan masyarakat secara langsung dalam menata pembangunan yang dilakukan melalui Musrenbang, sehingga tidak ada ketimpangan sosial dan dampak-dampaknya. (rus)

Puailiggoubat NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

Kedua pihak berdamai setelah PT. MPL bersedia mempekerjakan tiga anggota suku pemilik lahan.

Pemilik Lahan Pagari Logpond Milik PT MPL

Supri Lindra

erasa kecewa dengan PT Minas Pagai Lumber (MPL) karena tuntutan sewa tanah logpond (tempat penimbunan kayu) perusahaan itu sebesar Rp 100 juta per tahun tidak ditanggapi, pemilik lahan yang merupakan warga Dusun Silaoinan Desa Taikako Kecamatan Sikakap Elmia Sapalakai dan kerabatnya langsung memagar logpond pada 17 Juli lalu. PT Minas Pagai Lumber (MPL) adalah perusahaan kayu yang mendapat konsesi HPH di Pagai Utara, logpond dijadikan tempat terakhir penumpukan kayu balok sebelum dibawa keluar Mentawai. Untuk menyelesaikan pertikaian kedua pihak, Pemerintah Kecamatan Sikakap mengundang kedua belah pihak bertemu di kantor Camat Sikakap, Kamis 7 Agustus lalu. Rapat tersebut dihadiri Camat Sikakap Heppy Nurdiana, Kanit Reserse Polsek Sikakap Aiptu Rosa Harisman, anggota Danramil Sikakap Serda M. Simanjuntak, Kepala Desa Taikako Marluster Sapalakkai, Manager PT

FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

TANDA TANGAN Penandatanganan surat kesepakatan Elmia Sapalakkai cs dengan perusahaan MPL

MPL Eki Butman, dan Elmia beserta kerabatnya. Dalam pertemuan itu, Elmia mengatakan sebelum pemagaran pihaknya telah mendatangi aparatur desa Taikako, pemerintah kecamatan dan MPL terkait

Bekas Kapal Pengungsi Srilanka Dibiarkan Tenggelam SIKAKAP– Bekas kapal pengungsi Srilanka dibiarkan tenggelam di Pelabuhan Sikakap karena belum adanya serah terima dari Pemerintah Srilanka ke Pemerintah Republik Indonesia tentang kepemilikan kapal pengungsi tersebut. Martanis, staf Syahbandar Pelabuhan Sikakap mengatakan, sesuai aturan Pemerintah Srilanka harus menyerahkan kapal tersebut ke Pemerintah Indonesia, namun karena belum ada serah terima sampai sekarang maka terpaksa kapal tersebut dibiarkan tenggelam. Kalau ada serah terima kapal bisa saja dilelang. “Masalah kapal ini kalau terus dibiarkan terbenam seperti ini akan menjadi masalah juga nantinya bagi pelabuhan tanpa bisa diapa – apakan kapal tersebut, nantinya akan menjadi barang rongsokan dan bisa memperdangkal pelabuhan,” kata Arlin kepada Puailiggoubat, 8 Agustus lalu. Bekas kapal pengungsi Srilanka itu ada dua unit. Mereka terdampar di perairan sekitar Menatwai pada 2011 lalu dan diamankan ke pelabuhan Sikakap. Para pengungsi itu diketahui akan berlayar ke Australia. (spr/o) FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

DIBIARKAN Kapal pencari suaka dari Srilanka yang dibiarkan karam di pelabuhan syahbandar Sikakap

penyelesaian penggunaan lahan logpond itu, namun tidak ada solusi yang ia dapatkan. “Sebab selama ini bila ada perusahaan kayu yang masuk dan menggunakan logpond selalu membayar sewa logpond seperti IPK Mundam Sakti, dan perusahaan kayu lainnya, sebelum menjadi logpond oleh perusahaan kayu, tanah logpond yang dulunya rawa – rawa pada 1984 merupakan tempat perladangan keladi, kelapa dan kapuk keluarga saya, memang semua telah ada ganti rugi tapi hanya tanaman sementara tanah tidak,” kata Elmia. Bilmar Sapalakkai yang juga pemilik tanah menambahkan, luas tanah logpond milik keluarga mereka sekitar 4,2 hektar, bukan 42 hektar. Tanah logpond terdiri dari rawa, bakau dan tepi pantai merupakan tempat perladangan keluarga Aron Sapalakkai, sesuai dengan budaya di Mentawai siapa yang bercocok

tanam terlebih dahulu di tanah tersebut secara langsung tanah itu miliknya “Kalau logpond dikelola oleh masyarakat Desa Taikako saya sangat setuju tapi ini yang mengelola pihak pengusaha yang mencari keuntungan, sementara kami diabaikan, masih ingat oleh saya waktu kecil – kecil dahulu sepulang sekolah saya sering main kesini dimana orang tua saya waktu itu lagi berladang di logpond ini waktu itu masih rawa,” katanya. Pernyataan Elmia dibenarkan Kepala Desa Taikako Marluster Sapalakkai. Ia mengakui Elmia dan kerabatnya pernah mendatanginya sebelum pemagaran lahan dilakukan. Namun ia merasa tidak memiliki wewenang atas hal ini dan menyarankan Elmia mendatangi MPL. Dalam pertemuan itu juga terungkap sejarah awal penggunaan lahan itu menjadi logpond. Adalah F. Ilau, mantan

kepala desa Taikako pada 1984 lalu yang ikut memberi kesaksian. Menurut Ilau. Sesuai dengan kesepakatan masyarakat waktu itu, leleu bukku yang merupakan lokasi logpond sekarang sampai KM 5 diserahkan kepada perusahaan untuk dibuat jalan perusahaan dengan perjanjian adanya ganti rugi tanaman masyarakat. Menurut Ilau, lokasi logpond itu dulunya memang peladangan keladi milik Eligius dan Pius, warga Dusun Silaoinan. Ketika perusahaan akan masuk tahun 1984 maka diundanglah Eligius dan Pius yang merupakan kerabat Elmia, keduanya lalu sepakat menghibahkan tanah perladangan terdiri dari rawa, bakau dan tepi pantai luasnya sekitar 2 hektar untuk perusahaan dan tanaman yang terkena pembuatan jalan diganti rugi oleh pihak perusahaan, tanah logpond tersebut diserahkan untuk masyarakat Desa Taikako di bawah kontrol pemerintah Desa Taikako. “ Menurut saya jalan terbaik yang harus dihadapi adalah penyelesaian dengan cara kekeluargaan, kepada pihak PT MPL agar dapat memberikan peluang kerja kepada pihak – pihak yang bersangkutan yang merasa ada sangkutan dengan kepemilikan tanah,” kata Ilau. Setelah dialog dilakukan, pertemuan itu membuahkan kesepakatan. Manager PT. MPL Eki mengatakan, sesuai kesepakatan antara Elmia cs dengan PT MPL, maka PT MPL akan memperkerjakan tiga orang keluarga Elmia cs terdiri dari Elmia Sapalakkai, Bilmar Sapalakkai, dan Bangun Sagulu, sebagai pengawas logpond utara Desa Taikako, dengan penghasilan Rp1,5 juta per bulan. Usai kesepakatan ditandatangani, Elmia dan kerabatnya membuka pagar logpond. Aktivitas perusahaan kini telah berjalan normal. (o)

Empat Bangunan Milik UPTD Perikanan Sikakap Dihancurkan SIKAKAP– Empat bangunan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan Pantai Sikakap di Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap yang sudah berumur 30 tahun terdiri dari pabrik es, tempat pelelangan ikan, gudang mesin genset, dan tempat pertemuan nelayan akan dihancurkan karena sudah tua. Proses penghancuran bangunan dilakukan pihak ketiga melalui lelang Biro Aset Pemerintah Provinsi Sumbar. Hal itu dikatakan Kepala UPTD Perikanan Pantai Sikakap

Pajar Piliang kepada Puailiggoubat, Kamis 17 Juli lalu. Menurut Pajar, berdasar aturan, bangunan yang sudah berusia 30 tahun atau lebih harus dihancurkan untuk dibangun kembali. Namun untuk pembangunan gedung baru, tergantung Pemprov Sumbar karena UPTD Perikanan Pantai Sikakap masih berada di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Sumbar. Pajar berharap, tahun depan aka

nada pengadaan pembelian satu unit mesin generator (genset) berdaya 250 KVA. “Gunanya jika nanti PLN tidak mampu memberikan daya untuk mengidupkan mesin es balok yang sekarang terpaksa harus diundur operasinya,” tambah Pajar. Pabrik es balok itu dibangun tahun lalu dengan anggaran Rp2,1 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun pabrik itu belum dioperasikan karena ketersediaan daya listrik yang belum cukup. (spr/o)

MENTAWAINEWS Dana termin pertama P2D Mandiri Desa Sikakap sebanyak 30 paket telah dicairkan. Supri Lindra Bambang Sagurung

alan dari Dusun Terekanhulu menuju Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara akan dibuka melalui pembangunan jalan rabat beton melalui program P2D Mandiri Kecamatan Siberut Utara. Anggaran pembangunan jalan rabat beton tersebut lebih kurang Rp. 1,5 miliar yang terbagi dalam 30 paket pekerjaan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). “Kita berharap pembangunan jalan ini berjalan dengan baik sehingga untuk wilayah Malancan dapat diakses dengan jalur darat yang sudah dirabat beton,” kata Barnabas Saerejen, kepala Desa Malancan pada Puailiggoubat, Kamis, 7 Agustus lalu. Lebih lanjut dikatakan Barnabas, pembangunan jalan dari Terekanhulu ke Sirilanggai ini dijanjikan Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet dan Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko saat berkunjung ke Terekan Hulu pada 2012 lalu. “Karena jalur Terekanhulu ini masuk dalam program trans Mentawai dimana nantinya jalan dari wilayah Siberut Barat akan melewati jalur Terekanhulu,” katanya. Pengurus OMS telah melaksanakan penandatangan kontrak kerja dengan PPTK P2D Mandiri dan kecamatan

Puailiggoubat

NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

Dana P2D Mandiri Mulai Dicairkan

Jalan Sirilanggai-Terekan Dibuka Tahun Ini FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

BANGUN DRAINASE Sejumlah warga bekerja membangun drainase di Dusun Sikakap Timur

Siberut Utara pada Juli lalu dan sedang me-nunggu pencairan dana tahap pertama. Dana P2D Sikakap Dicairkan Sementara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mencairkan dana Proyek Pembangunan Desa (P2D) Kecamatan Sikakap termin pertama sebesar Rp 19.996.000 atau 40 persen dari total dana Rp 50 juta per paket

Motor Tak Berlampu, Pengendara Tabrak Tumpukan Kayu HPH SIKABALUAN-Dua pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan dari Dusun Sigapokna menuju Dusun Tiniti Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat menabrak tumpukan gelondongan kayu di logpond PT. Salaki Summa Sejahtera Minggu, 10 Agustus lalu sekitar pukul 24.00 WIB. Karena kejadian tersebut Viator (40) yang dibonceng mengalami patah tulang pada kaki kiri dan luka tusukan kayu pada mata kiri. Sementara Arlius yang membawa motor mengalami memar di beberapa bagian tubuh. “Waktu dari Tiniti ke Sigapokna masih aman, namun saat balik itu terjadi kecelakaan karena motor yang mereka bawa tidak punya lampu. Mereka hanya menggunakan lampu senter,” kata Manurung, anak dari Viator kepada Puailiggoubat, Senin, 11 Agustus lalu. Korban dibawa ke Puskesmas Sikabaluan untuk mendapatkan pertolongan keesokan harinya setelah pihak keluarga korban meminta bantuan kepada pihak perusahaan untuk diantarkan dari Tiniti ke Sikabaluan. “Setelah kejadian kita mencari tumpangan untuk membawa korban, namun tidak ada. Kita minta bantuan kepada perusahaan dan baru ada tumpangan menjelang sore,” kata salah seorang kerabat korban. Menurut informasi yang dihimpun Puailiggoubat, Viator warga Dudun Terekanhulu Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara berangkat ke Tiniti mencari burung murai batu dan beo, serta melihat anaknya yang sedang sekolah di Sigapokna. (bs/o)

pada 4 Agustus lalu. Tahun ini, Kecamatan Sikakap mendapat jatah 30 paket pengerjaan

P2D masing-masing Desa Matobe 10 paket, Desa Sikakap 10 paket, dan Desa Taikako 10 paket.

Frans Karel, PPTK Proyek P2D Kecamatan Sikakap, mengatakan P2D diluncurkan untuk mempercepat pembangunan yang ada di dusun, desa, dan kecamatan seperti membangun jalan dusun ke desa, jalan desa ke kecamatan, jalan evakuasi, tambatan perahu, drainase, jalan usaha tani. Kegiatan berskala kecil ini dananya tidak boleh melebihi Rp50 juta yang pengerjaannya dilakukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). Tahun ini, percairan dana P2D harus disertai rincian penggunaan dana. Hal ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dana tahap pertama ini akan digunakan membeli material proyek seperti semen, pasir, kerikil dan peralatan bekerja. Menurut Frans, penerimaan dana termin pertama itu telah dipotong pajak 11,5 persen, pembelian ATK, papan proyek, dokumentasi, pembuatan SP3 dan fotokopi laporan. Dana bersih yang diterima untuk termin pertama tiap OMS adalah Rp16.286.000. (o)

Lakukan Pelecehan Seksual, Pemuka Agama Didenda SIKABALUAN-Seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang duduk di salah satu SMP di Mentawai mengalami pelecehan seksual dari ayah angkatnya JN yang selama ini diharapkan untuk membantu biaya hidup dan pendidikannya. Hal itu terungkap saat korban menceritakan perlakuan ayah angkatnya itu kepada saudara kandungnya, 2 Agustus lalu. JN yang juga seorang pemuka agama di sebuah desa di Siberut Utara diakui korban melakukan pelecehan pertama kali pada liburan Lebaran lalu di Padang. Saat itu JN mengajak korban berlibur ke Padang tanpa disertai istrinya. Mereka lalu menginap di salah satu hotel selama seminggu. Saat itulah pelaku melakukan pelecehan terhadap korban. Setiba di kampung, lagi-lagi pelaku mengulangi perbuatannya karena kebetulan istri pelaku berangkat ke Padang. “Ia memperlakukan hal itu pada saya ibarat makan obat tiga kali dalam sehari,” kata korban saat memberikan keterangan kepada pihak aparatur desa saat dimintai keterangan. Korban mengaku mengungkapkan hal itu karena sudah tidak tahan lagi dengan pelecehan yang dialaminya ditambah pelaku memarahi korban karena keluar rumah dan berdekatan

dengan laki-laki lain. Karena tidak tahan, korban melaporkan hal itu kepada saudara kandungnya. Saudaranya lalu menyampaikan hal itu kepada aparat dusun dan desa. Pihak Pemerintah Desa lalu menggelar sidang dengan menghadirkan pihak korban dan pelaku yang disaksikan masyarakat, aparat desa dan dusun, Sabtu, 2 Agustus. Menurut korban, ia selama ini bungkam atas perlakuan JN karena diancam akan dibunuh. “Ada ancaman soal keselamatan korban dari pelaku sehingga korban diam saja. Namun karena kena tegur dengan alasan korban keluar rumah dan berdekatan dengan laki-laki, pelaku marah dan memaksa korban untuk melayani nafsunya. Karena tidak tahan korban mengadu,” jelas Afrial Martin, petugas sosial masyarakat Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara kepada Puailiggoubat, Kamis,7 Agustus. Berdasarkan aturan adat desa yang berlaku, pelaku dikenakan denda satu ekor babi jantan besar, satu ekor babi betina besar ditambah satu ekor babi. Karena pelaku tidak memiliki babi, akhirnya diuangkan semua yang menjadi Rp8,5 juta. Karena pelaku mengaku tidak punya uang akhirnya diputuskan untuk diambil mesin diesel

dan kayu milik pelaku. “Di dalam aturan adat yang disepakati ditingkat desa, kasus asusila yang diselesaikan secara adat bukan berarti selesai di tingkat hukum, dengan artian proses hukum masih berlaku bagi pelaku apalagi korban di bawah umur,” kata Martin menegaskan. Untuk proses hukum selanjutnya, pihak petugas sosial masyarakat bersama aparat desa dan dusun menunggu orangtua korban yang sedang berada di Siberut Selatan karena ada urusan keluarga. “Kita masih mencari bagaimana cara menyampaian pengaduan ini kepada penegak hukum menjelang orangtua korban datang, nantinya ini tergantung dari orangtua korban lagi,” kata Martin. Sementara Kapolsek Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Iptu. Tuwon yang dikonfirmasi Puailiggoubat mengaku belum menerima laporan tersebut baik dari pihak keluarga korban maupun pihak aparat dusun dan desa. “Kita belum menerima laporan pengaduan tersebut, namun dari pihak kita tentunya tetap mencari dan mengumpulkan data tersebut,” jelasnya. (bs/o)

7 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

Hari Kemerdekaan di Siberut Utara dan Sikakap Dimeriahkan Berbagai Lomba SIKABALUAN - Perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-69 di Mentawai tahun ini diwarnai berbagai perlombaan. Di Kecamatan Siberut Utara, panitia menggelar berbagai pertandingan diantaranya bola kaki, bola voli untuk putra-putri dan takraw. Perlombaan dimulai pada Sabtu, 2 Agustus yang diresmikan Camat Siberut Utara, Sandra Oktavia. Kegiatan yang akan berakhir Minggu, 17 Agustus dengan upacara peringatan detik-detik proklamasi diikuti lima desa dari enam desa yang ada di Kecamatan Siberut Utara, yaitu Desa Sikabaluan, Desa Malancan, Desa Sirilogui, Desa Monganpoula dan Desa Sotboyak. Sementara Desa Bojakan tidak hadir dalam acara tersebut. Sementara di Sikakap, Pemerintah Kecamatan menggelar bermacam kegiatan olah raga seperti bola kaki, bola voli, sepak takraw, tenis meja, maraton, bulu tangkis, dan olah raga anak nagari seperti panjat pinang, lomba layang – layang, dan tarik tambang, dimulai sejak 11 Agustus. Junaidi, ketua panitia mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk kegiatan itu termasuk hadiah adalah Rp30 juta. Dana itu didapat dari Pemerintah Kecamatan Sikakap, sumbangan PNS, sumbangan pihak swasta, penjualan bendera dan stiker serta sumbangan masyarakat. Sementara itu Puskesmas Sikakap juga akan mengadakan bermacam kegiatan mulai dari membuka stan mini, lomba bayi sehat, lomba lingkungan intansi sehat, dan lomba kader posyandu aktif. (spr)

Warga Mapinang Swadaya Dirikan Poskamling MAPINANG – Warga Dusun Mapinang Desa Sikakap Kecamatan Sikakap mendirikan poskamling dusun secara swadaya. Karena keterbatasan dana, pos yang berukuran 4 x 3 meter ini terpaksa dihentikan pengerjaannya. Pembangunan pos tersebut, menurut Tarmizi, tokoh masyarakat Dusun Mapinang, sesuai imbauan kepala desa Sikakap Suharman agar tiap dusun memiliki poskamling. Pos tersebut banyak sekali kegunaannya terutama untuk pos ronda, posyandu dan kegiatan lainnya. Sewaktu mendirikan pondasi pos, masyarakat bergotong royong dalam pekerjaan, ada yang mencari pasir, ada yang mencari kerikil, menyumbangkan semen dan ibu – ibu membuat air dan makanan. Namun pembangunan terhenti hanya sampai pondasi saja. Pembangunan pos itu berada di tanah milik H. Toli Zalukhu, tokoh masyarakat Mapinang. Ia mengatakan bersedia menghibahkan tanah mengingat pentingnya kegunaan poskamling itu. “Harapan kita mudah – mudahan Pemerintah Desa Sikakap dapat menjadikan prioritas pembangunan poskamling di Dusun Mapinang di dalam ADD 2014 yang telah terbengkalai pembangunannya,” katanya (spr/o )

Warga Dusun Pinairuk Butuh Listrik Saat ini masyarakat mengandalkan penerangan dari mesin genset dan lampu minyak.

FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Supri Lindra

asyarakat Dusun Pinairuk Desa Saumanganya’ Kecamatan Pagai Utara

Kabupaten Kepulauan Mentawai membutuhkan listrik untuk menerangi rumah-rumah warga. Selama ini, 44 KK warga dusun mengandalkan listrik dari mesin generator (genset) atau lampu minyak. “ Setiap malam saya terpaksa harus mengeluarkan uang untuk membeli minyak 3 liter dengan harga minyak tanah Rp 7 ribu per liter, biasanya mesin yang saya gunakan berbahan bakar solar terpaksa diganti karburatornya dari bahan bakar solar berubah menjadi bahan bakar minyak tanah, hal ini dilakukan supaya lebih mengiritkan biaya sebab harga solar di kampung bisa mencapai harga Rp 10 ribu per liter,” kata Dahnil, warga dusun kepada Puailiggoubat, 5 Agustus lalu. Menurutnya, jika ada pelayanan PLN, tentu biaya yang dikeluarkan tiap bulan lebih murah, sekarang ini kalau dikalkulasikan setiap bulan untuk membeli bahan bakar minyak

HANCUR - Bangunan UPTD perikanan di Pantai Sikakap yang sudah dihancurkan butuh Rp 630 ribu, belum lagi biaya untuk beli oli. ‘Kalau ada pembangkit listrik tentu masyarakat yang ada di dusun Pinairuk ini dapat menikmati penerangan juga, sekarang itu sebagian besar masyarakat hanya menggunakan lampu togok (minyak) sebagai penerangan waktu malam hari, harapan kita kepada pemerintah agar dapat

memberikan bantuan pembangkit listrik, paling tidak solar sel atau listrik tenaga surya untuk warga dusun Pinairuk,” kata Dahnil berharap. Rafahel, masyarakat lain menambahkan, dirumahnya, mesin genset dihidupkan mulai pukul 19.00 WIB hingga 21.00 WIB. Untuk dua jam itu menghabiskan 2 liter bensin yang harga per liternya antara Rp10 ribu

hingga Rp15 ribu. Jika BBM tidak ada, terpaksa mesin genset tidak dihidupkan. “ Kalau pembangkit listrik ada seperti PT PLN tentu biaya yang dikeluarkan masyarakat lebih kecil lagi setiap bulan, kalau minyak genset ada, lampu genset akan hidup, tapi kalau minyak genset tidak ada lampu genset tidak hidup,” katanya. (o)

Arus Balik Lebaran, Kapal Gambolo Dipadati Penumpang SIKABALUAN - Jadwal KMP Gambolo rute Padang-Sikabaluan yang hanya seminggu sekali membuat arus balik lebaran di Kecamatan Siberut Utara dipadati penumpang. Berdasarkan pantauan Puailiggoubat di Pelabuhan Pokai Siberut

Utara, masyarakat dari Padang yang berlibur ke Sikabaluan balik ke Padang pada Kamis, 31 Juli, sedangkan arus balik mudik dari Padang ke Sikabaluan terjadi pada Kamis, 7 Agustus sehingga saat KMP. Gambolo sandar untuk menurunkan penumpang terlihat

kepadatan penumpang yang bergegas turun dari atas kapal ke dermaga. “Seminggu ambil tiket saja sudah habis. Terpaksa kita ambil tiket ekonomi dengan membeli matras lagi,” kata Adi (17), salah seorang pemudik Kamis, 7 Agustus lalu.

Hal yang sama dikatakan Juli. “Orang berdesak-desakan di atas kapal bahkan banyak yang tidak kedapatan tempat. Penumpang yang turun di Siberut saja terlihat tidak mengurangi kepadatan penumpang yang turun di Sikabaluan,” katanya. (bs/o)

KP2T Jemput Bola, Masyarakat Sikabaluan Antusias Urus Perizinan SIKABALUAN - Masyarakat Siberut Utara khususnya Sikabaluan antusias mengurus berbagai perizinan saat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu membuka pelayanan di kantor kecamatan Siberut Utara selama dua hari, 17-18 Juli lalu. Tak tanggung-tanggung, Kepala KP2T Sahad Pardamaian Sagurung

turun langsung memberi pelayanan kepada masyarakat yang antusias mengurus berbagai izin terutama IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan izin usaha. Mereka antusias karena tidak perlu datang ke Tuapeijat. “Dengan adanya izin yang melegalkan bagunan dan usaha kita membuat kita aman

dikemudiian hari, hanya saja kita belum mengerti dan mendapat infornasi jelas saja selama ini,” kata Gurning salah seorang warga Sikabauan pada Puailiggoubat, Jumat, 18 Juli lalu yang sedang mengurus IMB dan tempat usaha. Demikian juga halnya dengan Frans, pemilik bengkel sepeda motor di Pokai Desa Sikabaluan. Ia

mengurus IMB, tempat usaha dan izin gangguan sekaligus. “Dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, peluang ini harus kita sambut dengan baik. Dengan adanya izinizin ini nanti, ke depan kita tidak perlu khawatir lagi soal izin-izin kita,” katanya. (bs)

MENTAWAINEWS Diocese Youth Day (DYD) 2014

Uskup: Perkuat Persaudaraan dan Kebersamaan PADANG - Peringatan hari Orang Muda Katolik (OMK) se-Keuskupan Padang yang dilaksanakan 5 hari, 30 Juli3Agustus lalu disambut antusias kaum muda Katolik dari 22 paroki yang hadir. Acara tersebut dibuka langsung Uskup Mgr. Martinus Dogma Situmorang, O.F.M. Cap dan dihadiri sekitar 414 orang muda Katolik di Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang Baru bertemakan ”Berjalan Dalam Kristus Dalam Liturgi Dan Karya”. Acara tersebut digelar untuk memperkuat persaudaraan dan kebersamaan se-sama orang muda di seluruh keuskupan dan mengajak orang muda lebih berperan dalam kegiatan gereja. “Dalam hal ini orang muda diharapkan menjadi yang bersemangat, orang muda gembira orang muda penuh semangat juang, yang terus mencari kebenaran, kebaikan, mau menjadi disempurnakan, sehingga dengan itu juga memberi semangat juga kepada orang tua dan kepada adik-adiknya,” kata Uskup di sela acara DYD tersebut. Melihat gaya hidup dan pergaulan orang muda disaat ini Uskup Mgr. Martinus juga berpesan agar orang muda dapat memilah mana yang baik dalam hidupnya dan menyingkirkan yang tidak baik. “Kalau orang membentuk kepribadiannya sebagai manusia dan sebagai orang beriman yang kuat tidak harus merisaukan, secara umum mengkuatirkan, kalau orang sadar akan jati dirinya, harga diri-nya , dia akan tahu memilih yang baik untuk dirinya untuk masa depannya,” ka-ta Uskup. Uskup mengajak orang muda menjadi menjadi orang yang bersemangat, bergembira, orang yang tidak cengeng, tidak meminta dari orang dewasa tetapi harus berjuang, dan semangat yang sangat penting, menjaga hak kehormatan, harga di-ri, memiliki keyakinan bahwa mereka akan berhasil dengan baik dalam hidup. Ditambahkan Sri Nuryanti, ketua Panitia Hari OMK 2014, kegiatan tersebut menjadikan anak muda yang bersatu, “Kegiatan ini lebih mempersatukan orang muda Katolik, mengajak orang muda lebih aktif dalam kegiatan gereja, kemudian mencarikan solusi terkait masalah anak muda yang ada di parokinya masing-masing,” kata Sri Nuryanti. Beberapa kegiatan lain juga dilaksanakan dalam acara ini yakni lomba koor antar paroki yang juara pertama diraih Paroki St. Paulus Labuh Baru, juara kedua Paroki St. Fransiskus Asisi Padang, juara ketiga Paroki St. Teresia dari Kanak-kanak Yesus Katedral Padang, juara empat diraih Paroki St. Maria A Fatima Pekanbaru. Kegiatan lain juga dilakukan bakti sosial dengan aksi pemungutan sampah di sekitar pantai Padang yang dilaksanakan pada Sabtu, 2 Agustus lalu. (trs)

Puailiggoubat

NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

Tak Ada Penerimaan CPNS di Mentawai Tahun Ini Kendala anggaran penyebab tidak diadakannya penerimaan CPNS tahun ini.

FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene’

emerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak membuka lowongan CPNS tahun

ini karena tidak mengajukan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Tahun ini kita tidak mengajukan formasi untuk penerimaan CPNS di Mentawai karena terkendala anggaran,” kata Oreste Sakerebau, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Mentawai kepada Puailiggoubat Jumat, 8 Agustus lalu. Selain persoalan anggaran, Pemerintah Mentawai saat ini akan membenahi konsep penerimaan CPNSyang sesuai penempatannya. “Karena pengalaman tahun sebelumnya banyak PNS yang tidak bertahan mengabdi di Mentawai, jadi perlu kita membuat konsep bagaimana CPNS yang kita terima benar-benar mau mengabdi di Mentawai, tidak hanya sekedar cari uang,” kata Oreste. Pengalaman tersebut, kata Oreste, akan dipertimbangkan Bupati dan DPRD menjadi sebuah konsep peneri-

MONYET LIAR - Monyet liar yang meresahkan masyarakat

maan yang tentunya juga akan dikoordinasikan dengan KemenPAN sehingga Mentawai bisa mendapatkan pamong yang betul-betul siap meng-abdi di daerah kepulauan itu. Menurut Oreste, Mentawai masih membutuhkan PNS baru terutama untuk formasi guru dan tenaga kesehatan. Karena itu Pemda Men-

Masuk Pemukiman Warga, Monyet Liar Ditembak SIKAKAP - Seorang anggota Kepolisian Sektor Sikakap terpaksa menembak seekor monyet liar yang meresahkan warga Dusun Sikakap Timur, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, 4 Agustus lalu. Monyet itu diketahui telah menggigit seorang anak di dusun itu. Anjeli (12), warga Dusun Sikakap ini terpaksa disuntik perawat Puskesmas Sikakap setelah digigit monyet itu. “Saya sedang nonton di poskamling datang monyet itu tiba – tiba dan langsung menarik rambut dan menggigit kepala saya,” kata Anjeli. Edita Simamora, Kepala SD N I Sikakap, mengatakan, monyet tersebut juga sering bermain di pekarangan sekolah sehingga menakuti siswa, seperti Senin, 4 Agustus lalu, saat para siswa sedang berbaris di la-

pangan, monyet itu datang dan membuat siswa lari ketakutan. Kepala Desa Sikakap, Suharman mengatakan, monyet liar ini sudah berkeliaran sekitar sebulan lalu, mungkin karena habitatnya terganggu akibat dibukanya peladangan. Akibat tidak ada lagi tempat berlindung dan mencari makan, maka monyet itu masuk ke pemukiman warga untuk mencari makan, tapi karena sering diganggu anak – anak, monyet merasa katakutan dan terusik, lalu menggigit. Kanit Reskrim Sikakap, Rosa Harisman mengaku mendapat laporan dari Kepala SDN I Sikakap Edita Simamora, karena itu pihaknya menugaskan anggota menembak monyet itu. (spr/o)

tawai berencana akan mengajukan penerimaan CPNS tahun depan. “Kita tidak membatasi, siapa saja sebagai warga negara Indonesia dapat

melamar CPNS di Mentawai tentu benar-benar orang yang mau mengabdi,” kata Oreste. (o)

Warga Cimpungan jadi Penambang Pasir MATOBE - Sekitar 30 warga Dusun Cimpungan Desa Matobe, Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi penambang pasir sungai Cimpungan. Nurlis (52) penambang pasir, mengatakan, masyarakat yang ingin membeli pasir bisa datang langsung ke lokasi dengan harga kerikil Rp 180 ribu per kubik dan pasir halus Rp 150 ribu per kubik. “Harga tersebut telah kami keluarkan Rp 10 ribu untuk membayar pajak ke pemerintah Dusun Cimpungan,” kata Nurlis kepada Puailiggoubat, 1 Agustus lalu. Para penambang itu tidak menyediakan transportasi atau pengangkutan ke lokasi pembeli. Mereka hanya membantu menaikkan dan membongkar pasir di lokasi amparan pembeli. Nurlis tidak bisa memperkirakan omset penambang tiap hari karena jumlah pembeli tidak menentu. Jika ada proyek pembangunan, mereka bisa menjual 8-10 kubik per hari. Suardi (25), penambang pasir lainnya mengatakan, sebelum ada orderan pembeli, pasir tersebut ditumpuk di tepi sungai Cimpungan. Karena hasil penambangan pasir ini tidak terlalu besar, Suardi terkadang harus bekerja di ladang atau mencari ikan untuk menambah penghasilan. “Pasir merupakan salah satu penunjang ekonomi keluarga saya, selain dari hasil kebun dan memancing, biasanya kalau musim proyek pembangunan desa (P2D) pasir akan banyak terjual seperti pada Juli atau Agustus, sementara kalau Januari sampai Mei pembeli akan kurang karena masa tersebut masa tidak ada proyek,” kata Nades ( 33 ), salah seorang penambang pasir. (spr/o)

9 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

Tak Dipakai, Poskesdes Sirisurak Tak Terawat SIRISURAK-Poskesdes di Dusun Sirisurak Desa saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak terawatt dan pekarangannya ditumbuhi semak. Saat dikunjungi Puailiggoubat 3 Agustus lalu, poskesdes itu kosong. Di halamannya penuh ditumbuhi rumput yang sudah tinggi. Kepala Dusun Sirisurak, Josef mengatakan, tenaga medis poskesdes itu tidak ada karena itu tempat yang seharusnya untuk melayani pengobatan warga itu tidak terawatt. Pemerintah Dusun berencana akan menggerakkan warga bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar poskesdes. (rr)

Petani Sirilanggai Kembali Bersawah SIKABALUAN - Warga Dusun Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara meneruskan mengolah sawah yang telah mereka buka tahun lalu seluas 30 hektar. Pengolahan sawah menurut Kepala Desa Malancan, Barnabas Saerejen akan dimulai usai perayaan HUT RI. “Rumput, semak dan ilalang sudah dibersihkan tinggal membakar dan membersihkannya lagi, baru diolah,” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis, 7 agustus. Pada Desember 2013 lalu, Dusun Sirilanggai berhasil panen sebanyak 45 ton beras dari 30 hektar sawah yang mereka tanami. Panen saat itu dilakukan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet dan Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko beserta rombongan pejabat pemerintah kabupaten. Direncanakan tahun ini, selain mengolah sawah lama, mereka akan menambah areal persawahan seluas 30 hektar hingga seluruhnya berjumlah 60 hektar sesuai dengan yang diprogramkan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Barnabas menjelaskan, usai panen tahun lalu, areal didiamkan selama 8 bulan agar kondisi tanah kembali subur jika ditanami kembali. (bs/g)

Jualan Laris Manis, Petani Buah Petik Laba SIKABALUAN - Kalangan petani buah di Kecamatan Siberut Utara bmemetik laba karena hasil panen mereka berupa buah durian, manggis dan langsat yang mereka jajakan saat perayaan HUT kemerdekaan RI laris manis. Mak Liza, salah seorang petani dari Sotboyak mengatakan, durian dan manggis yang dijualnya di pusat kecamatan di Sikabaluan habis terjual. “Hasil penjualan cukup lumayan dapat menutupi kebutuhan dapur keluarga,” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis 7 Agustus. Mak Liza mengaku tidak mematok harga tinggi setiap durian yang dijualnya, satu bakul berisi 20 buah durian dijual Rp30 ribu sementara manggis dijual Rp5 ribu per kilogram. Emi, petani dari Monganpoula menyebutkan, biasanya yang ia jual hanya sayuran namun bertepatan pohon durian dan rambutan siap panen, komoditi tersebut ikut dijualnya. “Rambutan kita jual pertama Rp10 ribu per kantong, namun karena sudah banjir buah menjadi Rp5 ribu per kantong,” jelasnya. Setiap harinya petani yang menjual buahbuahan ini dapat memperoleh penghasilan antara Rp50 ribu hingga Rp200 ribu. (bs/g)

Diduga Keracunan Kepiting, Seorang Warga Madobak Tewas Korban tidak sempat mendapat bantuan medis.

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Siprianus Sababalat

delle Sapuailoat (57), ibu rumah tangga warga Desa Madobak Kecamatan Si-

berut Selatan meninggal usai menyantap kepiting (lagguk), 29 Juli lalu. Johanes Pagarita Siritoitet (58), suami korban, mengatakan sehari sebelumnya ia dan istrinya pergi ke Bulau Buggei di Siberut Tengah. Mereka memiliki pondok di pulau tersebut. Saat sore harinya mereka pulang ke pondok mereka di daerah itu, mereka melempar jaring ke laut lalu. Keesokan pagi, Johanes mengangkat jaring dan mendapati seekor kepiting di sana. “Jaring itu saya tarik dan kembali ke pondok, kepiting tersebut saya berikan kepada istri saya, kemudian istri saya membakarnya, setelah di panggang ia langsung memakannya sendiri dengan nasi, karena kepiting tersebut ukurannya kecil jadi tidak mungkin kami makan berdua. Kemudian saya kami pergi lagi untuk menangguk ikan kecil yang ada di dekat pantai, setelah menangguk ikan kecil tersebut saya kembali lagi ke pondok, setelah sampai di pondok baru dia terasa seperti mulutnya kayak rasa tebal dan tangannya kayak membeku

TELUK KATUREI - Teluk Katurei,Siberut Barat Daya daerah penghasil kepiting tidak terasa lagi kalau memegang sesuatu,” kata Johanes. Melihat hal itu, Johanes memberikan air kelapa ke istrinya dan mencari kasuka (sarang semut) di pohon yang biasa dijadikan obat. Namun ia tidak memperoleh kasuka. Johanes bersama istrinya lalu naik pompong mencari obat ke pulau sebelahnya. “Tapi saya tidak menemukan kasuka itu, kemudian saya kembali dan katanya (istri Johanes) kita harus cari obat secepatnya karena saya sudah mulai parah, lalu karena panik kami mencari obat berdua di pulau sebelah yang tidak jauh, hanya sekitar 10 menit menggunakan pompong karena disana banyak

Pembangunan Rumah Bantuan Korban Tsunami dari Dinas PU Terbengkalai MAKALO - Rumah bantuan semi permanen untuk korban tsunami Mentawai di Dusun Talokpulei, Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terbengkalai sejak November tahun lalu. Rumah itu merupakan bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum Mentawai, sebanyak 106 unit, masing-masing berukuran 6 x 6 meter persegi. Dari semua unit yang direncanakan, hanya 15 unit yang sudah diatap seng namun dindingnya belum ada, sedang 91 unit lainnya masih pondasi. Pjs. Kepala Desa Makalo, Delti Hardi mengatakan, masyarakat saat ini menunggu rumah bantuan itu diselesaikan. Menurut dia, anggaran pembangunan rumah per unit Rp15 juta. Untuk material seperti seng, semen dan kayu disediakan Dinas PU sementara material lokal seperti pasir dan kerikil atau batu disediakan masyarakat secara swadaya. Saat ini menurut Delti, masyarakat masih kekurangan kayu yang tidak ada dan sulit dicari. (leo)

kasuka dan asam serta tumbuhan lainnya dan juga disana ada orang kalau di tempat kami tadi (Bulau Buggei) tidak ada orang,” kata Johanes. Sesampainya di sana, kondisi Adelle sudah lemah dan hanya tergeletak di pompong. Johanes segera mencari obat dan meminumkannya ke mulut istrinya Adelle. “Tapi obat yang saya kasih tidak diminumnya lagi karena tenggorokannya kayak tertahan jadi tidak bisa lagi masuk air di perutnya. Kemudian saya gendong dia untuk pergi ke pondok yang tidak jauh dari pantai, setelah di

pondok saya berikan lagi obat itu untuk diminumnya tapi sudah tidak bisa lagi diminumnya karena keadaanya sudah sekarat, karena panik saya gendong lagi dia menuju gunung atau di ladang kami karena kami punya pondok juga di gunung, Saya langsung bersorak memanggil orang, kemudian orang datang dan mereka langsung mencari obat-obatan, setelah mereka pulang cari obat istri saya sudah menghembuskan nafas terahirnya sekitar jam 11.00 siang, jadi obat yang sudah ada tidak sempat lagi diminum,” kata Johanes. (r)

Pembangunan Dua Jembatan di Saibi Akan Dilanjutkan SAIBISAMUKOP - Dua jembatan di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni jembatan penghubung Saibi Samukop dengan Dusun Kaleak serta Dusun Sibuddaoinan dan jembatan penghubung Sirisurak dengan Desa Saliguma yang putus kontrak tahun lalu akan dilanjutkan pengerjaannya tahun ini. Hal itu dikatakan Camat Siberut Tengah Jarson Sauddeinuk kepada Puailiggoubat. ‘’Kemarin kita tanya ke Dinas PU dan informasinya jembatan sedang proses tender dan akan di kerjakan lagi,” katanya 12 Agustus lalu di kantornya di Saibi Samukop. Tahun lalu, pembangunan kedua jembatan dikerjakan PT

Bakrie Metal Industries dan PT Relis Sapindo Utama, karena putus kontrak pekerjaannya tidak dapat dilanjutkan dan terbengkalai begitu saja. Pantauan Puailiggoubat 3 Agustus lalu, jembatan yang berlokasi di Dusun Simabolak terlihat belum ada tanda-tanda akan dikerjakan, lokasinya tidak terawat dan dipenuhi semak, besibesinya tergeletak begitu saja di pinggiran sungai. Situasi sama juga terlihat di jembatan yang berlokasi di Sirisurak. Arjuna Satoko (20), seorang warga mengatakan, tak ada yang peduli dengan kondisi jembatan tersebut. Sejak putus kontrak dan sampai sekarang belum juga dilanjutkan pembangunannya. (rr)

Sosok

Puailiggoubat NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

KEPALA PUSKESMAS SIKAKAP, SULASTRI, S.K.M

BIODATA

Mentawai Masih Kekurangan Tenaga Kesehatan P

emerataan pelayanan kesehat an masih menjadi masalah bagi semua wilayah di Mentawai. Di Desa Sikakap misalnya. Meski daerahnya di pesisir pantai yang akses transportasinya relatif lancar dan sarana prasarana lebih baik dibanding wilayah hulu, belum semua dusun terjangkau pelayanan kesehatan. Untuk melayani kesehatan masyarakat, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Mentawai banyak mendirikan puskesmas pembantu dan pos kesehatan desa, namun kurangnya tenaga kesehatan membuat tidak semua sarana itu bisa melayani masyarakat. Karena itu bantuan dari kader-kader posyandu menjadi salah satu ujung tombak puskesmas dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat disamping para bidan desa. Bagaimana tantangan Puskesmas Sikakap melayani masalah kesehatan masyarakat yang meliputi wilayah Kecamatan Sikakap bahkan terkadang masyarakat Pagai Utara dan Selatan ini? Berikut bincang-bincang Puailiggoubat dengan Kepala Puskesmas Sikakap, Sulastri, S.K.M beberapa waktu lalu.

apapun yang menjadi tujuan kita dapat tercapai khususnya mewujudkan masyarakat Sikakap yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuannya Puskesmas Sikakap juga mendapat dukungan dan kerjasama dari pihak kecamatan, Tim Pencerah Nusantara, LSM dan NGO lainnya.

Selama bertugas menjadi kepala Puskesmas Sikakap apa suka dan duka yang anda alami? Saya menjadi kepala puskesmas Sikakap mulai dari Oktober 2012 sampai sekarang, banyak pengalaman pribadi yang saya rasakan terutama bekerja di Puskesmas Sikakap ini baik dari dalam puskesmas sendiri maupun dari masyarakat sendiri. Saya melihat bahwa masyarakat kita masih sangat membutuhkan pelayanan kesehatan khususnya yang ada dusun â&#x20AC;&#x201C; dusun karena tidak semua petugas kesehatan ada di setiap dusun sehingga pada saat turun ke dusun untuk pelayanan pengobatan banyak masyarakat yang datang berobat. Dan ada juga masyarakat kita yang sakit menolak dirujuk ke Tuapejat atau ke Padang. Mereka menolak karena alasan tidak ada biaya meskipun pasien sendiri mendapatkan pelayanan gratis tetap tidak ada biaya pendamping keluarga itulah yang sering menjadi kendala di Puskesmas Sikakap. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sikakap adanya dukungan dari staf itu juga memudahkan pekerjaan sehingga

Sikakap sejak Oktober 2012 sampai sekarang. Wilayah kerja Puskemas Sikakap terdiri dari 3 desa di antaranya Desa Sikakap, Desa Taikako, dan Desa Matobe.

Fasilitas apa saja yang kini dimiliki Puskesmas Sikakap Puskesmas Sikakap memiliki satu unit ambu-lans, body boat ada namun

Sebelum menjadi kepala Puskesmas Sikakap, anda bertugas di mana ? Sebelumnya saya bertugas sebagai kepala seksi Gizi Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari 2007 sampai bulan Oktober 2012, menjadi kepala Puskesmas

Bagaimana cara Anda meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ? Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sikakap ini yang kita lakukan adalah dengan menempatkan petugas kesehatan desa/dusun meskipun tidak semua dusun ada petugas kesehatannya tapi kita berharap dengan adanya petugas kesehatan di desa/dusun, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan informasi kesehatan pada petugas kesehatan kita yang ada di desa/ dusun. Kedua dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan NGO lainnya khususnya program kesehatan seperti tim Pencerah Nusantara (PN) CFK, Rebana bergerak dalam pelayanan kesehatan remaja, Surf AID bergerak membantu program malaria. Ketiga memberdayakan

: Sulastri, S.K.M Nama Kelahiran : Malakopa, 24 April 1978 : Kepala Puskesmas Jabatan Sikakap (2012 - sekarang) : Hottua Sinaga Suami Nissi Grasia Rahayu Anak Pendidikan Terakhir : S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara : SikakapTengah, Desa Alamat Sikakap, Kecamatan Sikakap karena melihat luas tanah dan bangunanan terbatas Bagaimana masalah obat â&#x20AC;&#x201C; obatan? Melihat dari penggunaan obat di Puskesmas Sikakap kita masih kekurangan obat-obatan apalagi pada saat ini petugas kesehatan sudah ada di setiap desa. Untuk kebutuhan obat di puskesmas kita harus menunggu obat dari Dinas Kesehatan yang pendistribusiannya hanya per triwulan. Penyakit apa saja yang banyak dialami masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sikakap Penyakit yang banyak terdapat di wilayah Puskesmas Sikakap saat ini ISPA, malaria, dispepsi (maag)

masyarakat melalui kader posyandu dengan dukun bayi sehingga masyarakat boleh mendapatkan informasi kesehatan dan masalah kesehatan yang ada di dusun boleh terdeksi lebih dini dan penanganannya lebih cepat. Bagaimana cara anda meningkatkan kesehatan bagi pasien yang jauh dari Puskesmas Sikakap? Wilayah kerja Puskesmas Sikakap terdiri dari tiga desa, Desa Sikakap, Desa Taikako, Desa Matobe. Untuk wilayah kerja Puskesmas Sikakap memiliki wilayah yang tidak terlalu sulit untuk dijangkau. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di dusundusun kita sudah menempatkan petugas kesehatan di setiap desa untuk melayani masyarakat di setiap dusun setiap bulannya selain petugas desa, petugas puskesmas juga turun memberikan pelayanan pengobatan masyarakat apabila ada dusun yang belum mendapat pelayanan kesehatan.

kondisinya rusak berat dan ini sering menjadi kendala di Puskesmas Sikakap apabila ada pasien yang segera harus dirujuk, tapi kita sudah usulkan ke Dinas Kesehat-an mudahmudahan tahun ini dapat terealisasi. Untuk tenaga medis seperti perawat ada 17 orang, bidan 16 orang, 1 orang dokter PTT, 4 orang sarjana kesehatan masyarakat (SKM), 1 orang kepala puskesmas, 1 orang tenaga kesehatan lingkungan (sanitarian), 1 orang tenaga analisis laboratorium, dan 2 orang tenaga farmasi, tenaga yang kurang itu adalah dokter gigi. Selain kekurangan tenaga, apakah peralatan medis juga kurang? Sejauh ini peralatan pada umumnya sudah mencukupi tapi ada alat kesehatan yang lama perlu di tera, tapi kalau berpatokan ke puskesmas plus masih ada kekurangan seperti tempat pelayanan yang kurang konduksif bisa dikatakan bangunan yang ada sekarang masih kurang memadai. Kalau memang memungkinkan untuk dilakukan relokasi puskesmas itu lebih baik

dan gastritis (radang lambung). Kebanyakan penyakit ini disebabkan oleh kurangnya PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat). Tapi hal ini tidak membuat kita berhenti dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok masyarakat agar masyarakat mau menjaga kesehatannya dan lingkungannya. Lebih baik mencegah penyakit dari pada mengobati penyakit. Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap hidup sehat ? Kesadaran masyarakat tentang kesehatan pada umumnya masih kurang, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, kita melakukan penyuluhan setiap bulan waktu posyandu, di gereja, sekolah, organisasi ibu â&#x20AC;&#x201C; ibu, dan melalui spanduk â&#x20AC;&#x201C; spanduk yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan melalui penyuluhan perorangan terhadap pasien yang datang berobat ke Puskesmas Sikakap. (supri)

Sisi Lain

Puailiggoubat NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

Nelfi Kristine Sakerebau

Agustinus Jeki

Dipercaya Jadi Mayoret Drum Band

erayaan HUT RI ke-69 pada17 Agustus ini menjadi hari yang membanggakan dan menggembirakan bagi Nelfi Kristine Sakerebau, siswi SMPN 1 Siberut Utara. Pada hari kemerdekaan itu, Nelfi dipercaya tampil sebagai mayoret drum band sekolahnya. “ini yang kedua kali kita jadi mayoret. Yang pertama saat acara penyambutan Bupati Mentawai dalam pembukaan Jambore PKK tingkat Kabupaten Mentawai di Siberut Utara,” katanya pada Puailiggoubat, Senin, 4 Agustus lalu. Anak pertama dari pasangan Immanuel Sakerebau dan Katharina ini mengatakan, SMPN 1 Siberut Utara setiap tahunnya dipercaya sebagai tim paduan musik dalam menaikkan bendera merah-putih,termasuk acara-acara besar lainnya yang diadakan di Kecamatan Siberut Utara. “Hanya saja alat-alat musik kita masih banyak yang kurang. Kalau kita lihat di tempat lainnya untuk mayoret saja sudah main dua orang, sementara sama kita masih satu, itu pun tongkat mayoretnya masih dari kayu biasa,” katanya. Ia berharap ke depan, perlengkapan yang diperlukan dapat dilengkapi sehingga terlihat lebih bagus dan membuat tim SMPN 1 Siberut Utara lebih bersemangat lagi. “Musik ini dapat menjadi ekskul di sekolah yang dapat dipilih oleh siswa, apalagi sekarang sudah ada festival dan lomba seni siswa nasional tingkat SMP sederajat,” kata Kristine yang pernah meraih juara 1 Cipta Lagu pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tingkat Kabupaten Mentawai tahun lalu di Sipora Selatan. (bs)

anyak remaja di sekitar kita yang salah mengartikan "gaul". Katanya, remaja yang gaul itu adalah remaja yang gak bakal pernah ketinggalan dengan yang namanya tren masa kini. Apakah itu fashion, mode rambut, handphone, bahkan masalah apa yang dibaca, ditonton dan dimakan pun bisa jadi pertimbangan status anak yang gaul. Memang benar. Remaja sangat antusias terhadap adanya hal yang baru. Gaya hidup hura-hura sangat menarik bagi mereka. Daya pikatnya sangat luar biasa sehingga dalam waktu singkat munculah fenomena baru akibat paham ini. Fenomena yang muncul, ada kecenderungan untuk lebih memilih hidup enak, mewah, dan serba kecukupan tanpa harus bekerja keras. Titel "remaja yang gaul dan funky " baru melekat bila mampu

memenuhi standar tren saat ini. Lalu kenapa remaja-remaja sekarang memilih menjadikan tren sebagai gaya hidup? Karena banyak media yang mempengaruhi gaya hidup remaja yang notabene sedang mencari jati diri menjadi lebih baik dari sekarang. Saat ini istilah gaul identik dengan fashion and shopping. Padahal sebenarnya tidak demikian. remaja gaul adalah remaja yang punya identitas dan bisa bersikap serta berprilaku sesuai dengan situasi dan kondisi. Demikian halnya juga dengan intelektualitas yang dimiliki oleh remaja, remaja bisa dikatakan gaul jika remaja tersebut pintar dalam hampir segala bidang, misalnya pintar dalam mata pelajaran, pintar bergaul, pintar bersikap dan menghargai orang lain serta tidak membuang-buang waktu hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal yang tidak bermanfaat

Bangga Jadi Komandan Upacara

etelah menjadi pasukan 17 pada upacara pengibaran bendera di kantor Bupati Mentawai pada HUT RI ke-67, kini Agustinus Jeki dipercaya sebagai komandan upacara pengibaran bendera pada HUT RI ke-69 di Kecamatan Siberut Utara. “Walau kita berada di tingkat kecamatan namun untuk mendapatkan peran ini di hari nasional seperti hari kemerdekaan tentunya menjadi kebanggaan juga bagi kita,” katanya pada Puailiggoubat, Senin, 4 Agustus lalu. Dikatakan Jeki, kelahiran 22 Agustus 1996, pada tahun 2013 lalu dirinya dipercaya sebagai pasukan delapan untuk tingkat Kecamatan Siberut Utara. “Pada waktu itu pasukan pengibar bendera banyak

misalnya nongkrong-nongkrong bersama teman-teman mereka sore atau malam hari, atau menggunakan narkoba. Remaja sekarang rentan sekali terpengaruh dengan kondisi dan lingkungan di mana remaja tersebut berada. Lingkungan yang baik akan menjadikan remaja itu baik dan lingkungan yang tidak baik akan menjadikan remaja itu tidak baik pula. Remaja dikatakan gaul itu bukan remaja yang menghabiskan waktu berhura-hura dengan hal-hal yang

yang sepatunya terlepas karena lokasi lapangan upacara yang becek. Kita berharap tahun ini tidak terjadi lagi,” katanya. Latihan bagi pasukan pengibar bendera dimulai 10 Agustus lalu yang dibantu Kepolisian Sektor Sikabaluan dan Komando Rayon Militer Sikabaluan. “Sebelumnya kita sudah mulai latihan-latihan juga di halaman sekolah kita, di SMAN 1 Siberut Utara. Biasanya kita latihan dibawah koordinasi Polsek, Koramil dan kecamatan selama dua hingga tiga minggu menjelang hari H, namun sekarang seminggu menjelang hari H,” jelasnya. (bs)

tidak bermanfaat. Remaja gaul adalah remaja yang mampu mempergunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. (int/p)

Puailiggoubat NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

Para pendukung Prabowo-Hatta menilai Pilpres tidak dilaksanakan secara jujur, adil, bebas dan rahasia serta sarat kecurangan dan intimidasi.

Pendukung Prabowo Sampaikan Petisi Tolak Pilpres Curang FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

Syafril Adriansyah

ekitar 500 pendukung pasangan calon presiden dan wakil Presiden Probowo Subianto - Hatta Rajasa yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Cinta Merah Putih Sumatera Barat mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Jumat (15/8/2014) Mereka menyampaikan tujuh poin petisi penolakan terhadap pelaksanaan Pilpres 2014 karena setelah mencermati perkembangan proses peradilan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi terdapat indikasi pelaksanaan Pilpres tidak dilaksanakan secara jujur, adil, bebas dan rahasia serta sarat kecurangan dan intimidasi. “Petisi Gerakan Cinta Merah Putih yang isinya menolak proses palaksanaan Pilpres secara curang kita sampaikan melalui KPUD Sumbar untuk disampaikan kepada KPU RI bahwa hampir 80 persen masyarakat Sumbar yang menjatuhkan pilihan kepada PrabowoHatta tidak ingin suarnya dibuang begitu saja gara-gara Pilpres curang,” kata Koordinator Gerakan Cinta Merah Putih Sumbar, Hidayat usai menyampaikan orasinya. Berdasarkan hasil rapat pleno KPU Sumbar tentang rekapitulasi dan pene-

TOLAK PILPRES - Massa pendukung Prabowo Hatta melakukan longmarch menuju kantor KPU Sumbar dan menyampaikan petisi penolakan terhadap Pilpres 2014 tapan hasil penghitungan suara Pemilu Presiden 2014 pada 18 Juli 2014, pasangan nomor urut satu tersebut meraup 1.797.505 suara (76,9 persen), sedangkan pasangan Joko Widodo Jusuf Kalla mengumpulkan 539.308 suara (23,1 persen). Namun secara nasional, pasangan Prabowo - Hatta memperoleh meraih 46,85 persen atau 62.262.844 suara, atau terpaut 8.370.732 dari pesaingnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang memperoleh 53,15 persen atau 70.633.576 suara. Akhirnya, KPU RI menetapkan

Libur Lebaran, Tiga Wisatawan Tewas Tenggelam di Pantai Padang PADANG - Tiga wisatawan tewas diseret arus laut di Pantai Padang, Sumatera Barat saat libur lebaran lalu. Ketiga korban adalah Rizki (17), Dedi (27) dan M. Yogi Pradana (19). Mereka tewas tenggelam Rabu, 30 Juli lalu. Sementara dua wisatawan lain yakni Darmawi (44) dan Egi (7) warga Giri Aur Duri Indah Telambesi Pura, Jambi kritis dan harus dirawat di rumah sakit umum M Djamil Umum Padang. Kasi Operasi Basarnas Padang, Juanda Odo, mengungkapkan, Rizki (17) dan Dedi (27) tenggelam saat berenang di Pantai Purus Padang pukul 06.30 WIB. “Mereka mandi terlalu ke tengah lalu diseret gelombang,” katanya. Rizki ditemukan tim SAR gabungan pada pukul 12.25 WIB dalam kondisi meninggal dunia. Sementara Dedi ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dua jam setelahnya. “Rizki ditemukan tidak jauh dari lokasi,” ujarnya. Sementara, M. Yogi Pradana (19) warga Jambi tenggelam di kawasan pantai Padang sekitar Gedung Juang pada hari yang sama pukul 08.00 WIB. Korban ditemukan tewas 20 menit setelah kejadian. Dalam pencarian. Tim SAR dibantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah Padang, Basarnas Padang, Pol Air Polda Sumbar, relawan dan PMI. Kepala BPBDPK Kota Padang, Dedi Henidal mengatakan, pihaknya menurunkan 20 personel untuk mencari korban. (rus/p)

pasangan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2014-2019 yang diumumkan pada 22 Juli 2014. “Kita menolak bukan dalam arti tidak siap untuk kalah, tapi kita tidak siap kalah apabila dicurangi, termasuk juga KPU kita nilai gagal melaksanakan proses pelaksanaan Pilpres secara demokratis, jujur, adil dan bermartabat,” katanya. Aksi yang digelar di halamn KPUD Sumbar tersebut mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat ratusan personel berjaga di sekitar gedung. “Kami meminta garansi dan jaminan

agar tuntutan kami ini benar-benar disampaikan kepada KPU RI,” tambah Hidayat. Dalam menyampaikan petisi tersebut, massa Prabowo-Hatta ditemui oleh Sekretaris KPU Sumbar, Hendrinal. Menurutnya, tiga komisioner KPU sedang berada di Jakarta untuk mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi di Jakarta. “Ini akan saya sampaikan kepada Komisioner, kalau tidak bisa lewat Pos, akan kami email-kan sehingga bisa lebih cepat karena secara tupoksi ini tidak bisa saya sampaikan langsung kepada KPU pusat dan harus melalui komisioner, kemungkinan hari senin Komisioner yang lain ke jakarta,” jelasnya.

Tujuh poin petisi tersebut lantas dibacakan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Syuir Syam untuk disampaikan kepada KPU di Jakarta. Berikut isi petisi Cinta Merah Putih Sumbar 2014 1. Keprihatinan dan kekcewaan mendalam kepada Komisi Pemilihan Umum yang kami nilai tidak sungguhsungguh dan tidak profesional melaksanakan amanah dalam menyelenggarakan Pilpres 2014 sehingga memicu keresahan sosial politik di tengah masyarakat 2. Menolak hasil Pemilu Presiden 2014 yang sarat dengan kecurangan dan manipulasi yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif. 3. Menuntut jajaran KPU meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena telah gagal melaksanakan Pilpres 2014 secara berkualitas dan bermartabat yang jauh dari nilai-nilai kejujuran dan keadilan. 4. Menolak tegas intervensi asing terhadap kedaulatan bangsa dan negara republik Indonesia. 5. Mendoakan seluruh majelis hakim Mahkamah Konstitusi semoga tetap sehat dan selalu mengedepankan profesionalisme dan independensi prefesi dami bangsa dan negara serta rakyat Republik Indonesia. 6. Memohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa Pilpres secara jujur dan seadilseadilnya 7. Meminta KPUD Sumbar menyampaikan petisi ini kepada ketua KPU Republik Indonesia untuk selanjutnya dibacakan di tengah-tengah sidang Mahkamah Konstitusi. (p)

Pemko Padang Bongkar Lapak PKL PADANG - Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak memenuhi janjinya tidak berjualan di luar garis kuning usai lebaran. Petugas Satpol PP, Dishub dan Dinas Pasar membongkar lapak pedagang yang membangkang di jalan Pasar Raya Padang. “Peringatan dan pemberitahuan sudah kita berikan, tentu mereka sudah paham maksudnya itu, kalau orang bodoh kita ajarkan pasti akan pintar, tapi kalau orang pura-pura bodoh, kita juga bingung untuk mengajarkan,” kata Kepala Dinas Pasar Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, Hendrizal Azhar di sela-sela pembongkaran lapak PKL di Pasar Raya Padang, Jumat 8 Agustus lalu. Pembongkaran yang dilakukan

petugas itu memang tidak mendapat perlawanan dari PKL, apalagi saat petugas membawa lapak mereka ke Mapol PP Padang mereka hanya mengikuti saja. “Ini kesepakatan kita dengan PKL, kalau mereka mangkir kita angkat, tapi kalau mereka patuh kita tidak apakan,” katanya. Berdasarkan kesepakatan Pemko Padang dan PKL, usai lebaran mereka tidak boleh berjualan melampuhi garis kuning yang telah ditentukan oleh pemerintah. “Kita kasih kok dispensasi kepada PKL, diatas jam tiga mereka boleh menggelar lapak di luar garis itu, tapi sebelum jam tiga tidak boleh,” tegasnya. Jumlah PKL yang ada sepanjang jalan Pasar Raya tersebut lebih dari

300 orang. Mereka umumnya menjual pakaian, buah-buahan, aksesoris telepon seluler, mainan serta makanan. “Saat ini Pemko Padang sedang menyiapkan fasilitas untuk mereka pasca bencana 2009, kalau itu sudah siap tidak ada lagi yang berjualan di jalan ini, kalau masih membangkang yang kita gusur, tapi kalau sudah selesai fasilitas untuk mereka,” katanya Pembongkaran tersebut dilakukan secara bertahap dikhususkan untuk PKL yang menggelar lapak di luar jadwal yang telah ditetapkan di kawasan bundaran air mancur Pasar Raya. Serta lapak-lapak yang ada di sekitar Masjid Taqwa Muhammadiyah dan di kawasan Permindo. (rus/p)

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

Mereka beralasan pembatasan dan pencabutan BBM akan menyengsarakan rakyat. Syafril Adriansyah

ekitar 20 mahasiswa Sumatera Barat yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan melakukan unjuk rasa menolak kebijakan pemerintah terkait pembatasan subsidi BBM. “Kami menolak pencabutan maupun pembatasan subsidi BBM untuk rakyat, karena ketika subsidi dicabut harga BBM akan naik,” kata Koordinator Gema Pembebasan Sumbar, Imam Ali Satria di sela-sela orasi di halaman kantor DPRD Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, kota Padang, Rabu (14/8/2014). Ia menjelaskan, dampak pembatasan subsidi BBM hanya akan menyengsarakan rakyat. Menurutnya, dengan harga jual premium bersubsidi sebesar Rp 6.500 per liter saja, rakyat sudah susah apalagi jika pemerintah kembali menaikkan harga BBM. “Pembatasan subsidi BBM hanya akan menyengsarakan rakyat dan hanya menguntungkan kalangan kapitalis,” ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah juga harus kembali mengambil alih sumber

Mahasiswa Sumbar Tolak Pembatasan Subsidi BBM daya migas dari penguasaan swasta dan asing sehingga kesejahteraan dapat diwujudkan di tengah-tengah rakyat. “Jika harga jual BBM kembali dinaikkan tentu akan berimbas terhadap naiknya harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik, dan kebutuhan lain. Ini tentu akan menyengsarakan rakyat,” katanya. Aksi mahasiswa yang berasal dari kampus Universitas Negeri Padang, Universitas Bung Hatta, Universitas Andalas, Institut Teknologi Padang, IAIN Imam Bonjol, dan Akademi Teknologi Industri Padang tersebut berlangsung damai dengan pengawalan petugas kepolisian. Saat menyampaikan orasinya, para mahasiswa hanya diterima oleh Kabag Humas DPRD Sumbar, Erdi Janur dan Kasubag Humas, Aslan. “Ketua DPRD sedang pergi tugas ke daerah, namun aspirasi yang disampaikan dalam orasi tadi akan kami teruskan kepada anggota dewan sesuai bidangnya untuk dibahas dalam rapat,” ujar Edi Janur. Usai menyampaikan aspisarinya, mahasiswa pun langsung membubarkan diri.

FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

DEMO - Sejumlah mahasiswa melakukan demonstrasi menolak kebijakan pemerintah terkait pembatasan subsidi BBM di halaman kantor DPRD Sumbar 14 Agustus lalu.

Aparat Gabungan Tertibkan Tenda Ceper dan Café di Pantai Purus PADANG - Aparat gabungan dari Satuan Polisi Polisi Pamong Praja, Polresta Padang, TNI, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kembali melakukan pembongkaran terhadap tenda-tenda ceper di kawasan Pantai Purus, Kota Padang, yang diduga kerap dijadikan tempat untuk melakukan tindakan maksiat. “Lokasi di sini ini akan dijadikan kawasan wisata keluarga dan harus tidak ada lagi maksiat,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Dian Fikri saat operasi penertiban yang digelar Kamis, (14/8/2014) Dalam penertiban tersebut, petugas menurunkan satu unit alat berat untuk meratakan lokasi pantai yang sudah ditimbun dengan ban bekas dan karung berisikan pasir. Petugas juga membongkar sisa-sisa kafe yang berada di lokasi tersebut yang dibantu pemilik kafe. Untuk mengantisipasi amuk massa, petugas juga menyiagakan satu unit mobil water canon, mobil patroli dan armada pemadam kebakaran. Penertiban yang dimulai sekitar pukul

14.30 tersebut tidak ada perlawanan dari pemilik kafe atau warga sekitar. Menurut Dian, terdapat 19 unit kafe yang dibongkar karena memberikan fasilitas payung yang direndahkan (tenda ceper) kepada para pengunjung dan tidak terdaftar sebagai pedangang yang berjualan di lokasi tersbut. Kafe-kafe tersebut umumnya dikunjungi para remaja

pada sore hingga malam hari dan diduga dijadikan tempat untuk bertindak asusila. “Seluruh pedagang yang di Pantai Purus sebenarnya sudah terdaftar dan akan dipindahkan ke bagian timur, sedangkan yang tenda ceper ini digusur habis semuanya,” katanya. Usai ditertibkan, lanjut dia, kawasan ini perugas juga akan FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

DIBONGKAR - Petugas Satpol PP Kota Padang membongkar tenda ceper di kawasan Pantai Purus Padang yang diduga dijadikan sebagai tempat maksiat

melakukan patroli mulai pukul 16.00 WIB hingga 22.00 WIB guna mengantisipasi adanya pemilik kafe yang membandal untuk mendirikan kembali tenda-tenda ceper. “Akan ada posko yang didirikan di sini,” ujarnya. Kawasan Wisata Keluarga Menurut Dian, Pemerintah Kota Padang akan menjadikan kawasan Pantai Purus sebagai tempat wisata keluarga sebagai salah satu progaram unggulan pemerintahan baru Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah - Emzalmi. “Sarana yang akan dibangun yaitu wahana permainan anak, banana boat, jet ski, parasailing, setidaknya menjadi tontonan agar lebih banyak lagi pengunjung,” katanya. Menurutnya, saat ini Pemko Padang masih fokus untuk menertibkan kafe-kafe di kawasan Pantai Purus yang menyediakan fasilitas tenda ceper. Sementara, pedagang yang sudah terdaftar akan dipindahkan ke tepi danau Cimpago yang berada di seberang jalan yang jaraknya sekitar 50 meter. “Kalau di sini sudah dibersihkan

dan pedagang sudah dipindahkan sehingga lokasi pasir di sini menjadi lebih luas untuk anak-anak keluarga untuk bermain,” katanya tanpa menyebutkan jumlah anggaran yang dipersiapkan Pemko Padang untuk membangun kawasan wisata keluarga tersebut. Penertiban ini sudah kerap kali dilakukan dan petugas selalu mendapati pasangan muda-mudi yang sedang berbuat asusila. Akan tetapi, penertiban tidak sepenuhnya berjalan maksimal karena pemilik kafe membuka kafe-kafe dan menyediakan tenda ceper kembali. Selain itu, Pemko Padang juga akan menertibkan parkir liar dan pengamen yang sering mangkal di kawasan itu guna memberikan kenyamanan kepada setiap pengunjung. Sekali parkir di kawasan itu pengunjung biasanya dimintai biaya sebesar Rp 10.000 ribu untuk kendaraan roda empat dan Rp 3.000 untuk roda dua. “Ini juga akan menjadi fokus kita, karena kawasan ini menjadi salah satu objek wisata yang selalu ramai dikunjungan terutama pada hari libur,” ujar Dian mengakhiri. (prl)

Puailiggoubat NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Suara Puailiggoubat Derita Balita Korban Tsunami

ambannya penyelesaian rumah atau hunian tetap (huntap) 2.072 korban tsunami Mentawai yang Oktober ini memasuki tahun keempat telah menimbulkan sejumlah dampak sosial bagi para korban. Tim Puailiggoubat yang mengunjungi sejumlah korban tsunami di Pagai Selatan (kecamatan yang paling parah terdampak tsunami) setidaknya menemukan sejumlah dampak sosial yang muncul. Pertama, ketidakpastian pembangunan huntap menyebabkan program pemulihan ekonomi oleh pemerintah tertunda. Kondisi ini memperberat perekonomian korban yang harus memulai hidup baru di pemukiman baru. Mereka yang umumnya bekerja bercocok tanam dan menjadi nelayan tidak bisa membuka kebun karena keterbatasan lahan. Ketidakpastian ekonomi membuat mereka kembali ke kampung asal untuk mengolah kebun lama. Hampir empat tahun tanpa kepastian memperburuk ekonomi warga. Mereka makin terbelenggu kemiskinan. Belenggu kemiskinan berdampak pada kurangnya pemenuhan gizi keluarga. Beberapa anak usia balita dari keluarga korban tsunami di Pagai Selatan bahkan diduga kekurangan gizi. Mereka seharihari diasup makan seadanya. Sementara itu, para orangtua yang anak-anaknya sekolah juga kesulitan terutama jika anak mereka sekolah di daerah lain misal di Sikakap karena SLTA di pulau itu hanya ada di sana. Beberapa orangtua mengakui tidak sanggup lagi menyekolahkan anak-anak mereka. Seperti peristiwa di Surat Aban, Desa Bulasat beberapa waktu lalu, ada 9 anak Mentawai yang akan dibawa ke Jakarta untuk disekolahkan sebuah yayasan. Namun karena izin tidak jelas, rencana itu digagalkan Kepolisan Resor Kota Padang. Kepada Puailiggoubat, orang tua beberapa anak itu mengakui anak-anak mereka telah putus sekolah. Beban ekonomi telah menimbulkan dampak besar bagi korban tsunami Mentawai, tidak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak, mereka yang harusnya menjadi generasi penerus Mentawai. Apa jadinya masa depan Mentawai jika anakanak mereka tumbuh kekurangan gizi? Bagaimana mereka membangun kampungnya kelak jika untuk sekolah saja sulit? Percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana tsunami Mentawai jangan hanya menjadi janji kosong. Pembentukan badan ini lembaga itu tanpa aksi nyata di lapangan sama juga bohong. Pemulihan ekonomi masyarakat harus segera dilakukan untuk membangkitkan kehidupan mereka yang sudah porak-poranda. z

esa Bojakan terletak jauh dari pusat kecamatan dengan akses cukup sulit. Desa ini berada di wilayah Kecamatan Siberut Utara, bagian paling hulu sungai yang bermuara di Sikabaluan. Desa ini memiliki luas 225 km persegi, terdiri dari tiga dusun, Bojakan, Lubaga dan Bai. Dusun Bojakan memiliki 89 kepala keluarga atau 218 orang laki-laki dan 198 orang perempuan. Untuk Dusun Lubaga terdiri dari 89 kepala keluarga atau 206 orang laki-laki dan 205 orang perempuan. Sementara Dusun Bai sebanyak 109 kepala keluarga atau 246 orang lakilaki dan 236 orang perempuan. Satu-satunya akses masyarakat Bojakan ke Sikabaluan atau sebaliknya hanya melalui jalur sungai. Biasanya warga menggunakan pompong melalui jalur sungai dari Sotboyak. Sementara untuk melewati Desa Sotboyak dan Monganpoula hingga Sikabaluan dapat ditempuh dengan jalur darat karena sudah ada jalan yang dibangun proyek P2D Mandiri. Sebenarnya jalan darat dari Bojakan menuju Sotboyak sudah dibangun pada 2011 lalu dengan rabat beton melalui P2D Mandiri. Namun jalan tersebut belum tersambung hingga kini sehingga kedua desa belum terhubung. â&#x20AC;&#x153;Tinggal menghubungkan jalan yang dibuat dari Sotboyak dengan

Bojakan saja. Karena untuk jembat-an penyeberangan ke Bojakan su-dah ada yang dibangun oleh PN-PM,â&#x20AC;? kata Sudirman Amon, man-tan kepala desa Bojakan pada Pu-ailiggoubat, Kamis, 7 Agustus lalu. Jika menggunakan jalur sungai dari Dusun Bojakan hingga ke Sikabaluan menghabiskan waktu sampai enam jam menggunakan pompong saat musim hujan, namun bila musim kering maka bisa memakan waktu satu hari perjalanan. Dengan adanya jalur darat dari Sotboyak-Monganpoula hingga Sikabaluan akan lebih mempersingkat waktu. Menggunakan pompong hanya dari Bojakan menuju Sotboyak dengan waktu sekitar satu setengah jam, nantinya di Sotboyak menggunakan jasa ojek hingga Sikabaluan dengan tarif Rp60 ribu hingga Rp100 ribu sekali jalan. Dari tiga dusun yang ada di Bojakan, jaraknya masing-masing dusun cukup jauh rata-rata dari Bojakan menuju Lubaga atau Bai memakan waktu satu hari yang diawali dengan naik pompong kemudian jalan kaki di jalur setapak untuk mendaki dan menuruni bukit hingga kembali naik pompong ke perkampungan masyarakat. Bila dilihat dari letak geografisnya, Lubaga dan Bai lebih dekat dengan Kecamatan Siberut Barat. Mata pencaharian masyarakat

umumnya bertani yaitu kelapa, sagu, nilam, coklat, manau dan ugei. Bagi masyarakat Bojakan, membawa hasil pertanian ke pasar atau penampung tidak begitu sulit seperti manau, ugei, nilam dan cok-lat, sementara masyarakat Lubaga dan Bai harus berjuang keras untuk menjual manau, nilam dan ugei mere-ka ke Bojakan atau Sikabaluan untuk mendapatkan uang tunai. Akses dari Lubaga dan Bai lebih mudah bila membawa hasil ke Kecamatan Siberut Barat yaitu di lokasi Posko namun tentunya disana hanya melayani transaksi barter. Untuk membawa hasil manau dan ugei masyarakat harus menunggu hujan lebat hingga banjir sehingga manau dan ugei dapat mereka bawa dengan mengapungkannya di sungai. Di sektor pendidikan, tiga dusun di Bojakan sudah memiliki sekolah di tingkat TK dan SD. Untuk Dusun Bojakan terdapat SDN 15 Bojakan, sementara di Dusun Lubaga baru terdapat SD definitif pada tahun lalu, sedangkan yang di Dusun Bai masih filial wilayah UPTD Dinas Pendidikan Cabang Siberut Barat. Namun desa ini belum memiliki SMP karena itu pelajar lulusan SD harus ke Sikabaluan untuk melanjutkan ke Sikabaluan. Untuk menampung pelajar dari Bojakan ini, PNPM setempat membuat asrama dan pemondokan. Selain program P2D Mandiri, juga masuk program PNPM yang diprogramkan di antaranya pemba-

ngunan gedung TK Lubaga, Bai, program beasiswa pelajar, pembangunan badan jalan hingga pembangunan asrama pelajar SMP dan SMA di Sikabaluan. Masyarakat berharap ke depannya jalan darat dari Bojakan hingga Sotboyak dapat terhubung dengan program P2D Mandiri yang sudah dirintis sebelumnya. Tahun ini forum pembangunan desa tingkat kecamatan Siberut Utara akan dilaksanakan di Desa Bojakan karena menurut kesepakatan dalam forum tahun lalu kegiatan forum ini akan dilaksanakan secara bergiliran di desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Siberut Utara. Tujuananya selain sebagai ajang bersilaturahmi juga sebagai patokan bagi forum untuk dapat melihat kondisi desa sehingga sasaran pengarahan forum nantinya akan dapat diarahkan berdasarkan kesepakatan dalam forum. Saat ini, Bojakan belum memiliki fasilitas listrik dari PLN. Masyarakat masih menggunakan lampu minyak atau mesin generator (genset) bagi yang mampu. Sementara layanan kesehatan bagi masyarakat sudah ada puskesmas pembantu dengan penempatan petugas oleh pihak Puskesmas Sikabaluan, sehingga untuk pengobatanpengobatan yang dapat ditangani oleh petugas kesehatan disana akan ditangani langsung, sementara untuk penyakit atau kasus yang tidak dapat ditangani akan dibawa langsung ke Puskesmas Sikabaluan. (bs)

17 Puailiggoubat

LAGGAI

NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

esa Sirilogui merupakan desa di wilayah Kecamatan Siberut Utara yang berbatasan dengan kecamatan Siberut Tengah. Desa ini dapat diakses hanya melalui jalur laut karena jalan darat belum ada ke desa tersebut. Desa yang memiliki luas 10.000 kilometer persegi ini berpenduduk 310 kepala keluarga yang terdiri dari 666 orang laki-laki dan 598 orang perempuan. Desa Sirilogui merupakan desa penghasil cengkeh terbesar di Kecamatan Siberut Utara. Pada panen cengkeh Juni lalu, karena banyaknya hasil cengkeh yang diperoleh masyarakat, pembelian sepeda motor dan barang elektronik lainnya ramai dilakukan, maka pada Juni hingga Juli setiap KMP. Gambolo sandar di Pelabuhan Pokai menurunkan 5-10 unit sepeda motor, baik bekas dan baru dengan berbagai merk. Tak hanya pembelian barang elektronik, masyarakat juga ramai ke Padang dengan keperluan masingmasing. Harga cengkeh kering pada waktu itu Rp. 125 ribu per kg. Berdasarkan data Pemerintah Desa Sirilogui, desa ini terdiri dari tiga dusun, Dusun Tugu dengan 78 kepala keluarga, Dusun Muara dengan 125 kepala keluarga dan Dusun Simabolak dengan 107 kepala keluarga. Pertanian masyarakat terdiri dari sagu 300 hektar, kelapa 155 hektar, cengkeh 276 hektar, nilam 10 hektar. Perkebunan coklat, cengkeh banyak ditanami masyarakat dibekas lahan

Sirilogui, Desa Penghasil Cengkeh FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Warga Sirilogui tengah memperhatikan peta kampungnya garapan IPK Sinar Minang Sejahtera dengan induk HPH KAM (Koperasi Andalas Madani) yang beroperasi di Subelen, Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah.

Pembangunan-pembangunan yang masuk di Desa Sirilogui yaitu pembangunan jaringan air bersih atau PDAM dari anggaran APBN 2010. Pembangunan P2D Mandiri yaitu

pembangunan jalan lingkar desa dan dusun serta jalan evakuasi masyarakat mengingat Desa Sirilogui berada di bagian pesisir pantai serta sedikit berteluk.

Untuk pembangunan tambatan perahu, masyarakat membangun dengan dana PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan). Tak hanya itu saja, untuk mendukung program jaringan air bersih, PNPM juga memprogramkan pembangunan jaringan air bersih yang dialirkan ke titik-titik perkampungan masyarakat, namun sayangnya air tak mengalir juga karena ada kesalahan teknis lapangan. Untuk program pendidikan, PNPM juga membangun gedung TK dan pembangunan asrama pelajar Sirilogui di Desa Sikabaluan pada 2012 lalu. Hingga sekarang asrama pelajar Sirilogui tersebut belum rampung diselesaikan dan belum dimanfaatkan untuk pelajar yang sedang mengecap pendidikan di SMPN 1 Sibertut Utara dan di SMAN 1 Siberut Utara. Tak jelas bagaimana penyelesaiannya hingga sekarang. Di Desa Sirilogui ini juga terdapat TK swasta yaitu TK YBTI (Yayasan Bhinneka Tunggal Ika), SDN 07 Sirilogui dan SMPN 02 Siberut Utara yang pembangunan gedungnya baru dilaksanakan tahun lalu. Penerangan masyarakat umumnya masih menggunakan lampu minyak dan masyarakat yang ekonominya lumayan menggunakan mesin diesel dan mesin genset. (bs)

Maileppet, Desa di Pesisir Pantai Siberut

ampung Maileppet orang menyebutnya. Membujur sepanjang 7 kilometer ke arah selatan dari dermaga ASDP Siberut Selatan. Maileppet resmi menjadi perkampungan pada 1982, saat itu Mentawai masih menjadi kecamatan dari Kabupaten Padang Pariaman. Karena letaknya di pesisir pantai dan dekat ibu kecamatan di Muara Siberut, kampung ini lama-kelamaan ramai dihuni. Dengan luas wilayah 8.582 hektar, Maileppet terdiri dari lima dusun yakni Tei-tei Sinabak, Batjoja, Simaonai Baga, Sritenga dan Pasakiat. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan Desa Saliguma di sebelah utara, Muara Siberut di sebelah selatan, Desa Muntei di sebelah barat dan pesisir pantai di timur laut. Dengan topografi daerah landai hingga perbukitan, sebagian besar masyarakat kampung ini bermata pencarian sebagai petani, sebagian kecil sebagai nelayan dan buruh. Rendahnya tingkat pendidikan dan

kurangnya keterampilan membuat sektor pertanian sulit berkembang. Meski banyak yang bertani, namun desa ini belum memiliki sarana pengairan atau irigasi. Umumnya pertanian di daerah itu mengandalkan tadah hujan dengan curah hujan ratarata 3.000/4.000 mm. Luas lahan perkebunan rakyat sekitar 200 hektar sementara 30 hektar lainnya merupakan areal persawahan. Sementara 70 hektar lainnya merupakan wilayah pemukiman. Karena daerah ini terletak di pesisir pantai, pemukiman masyarakat rawan terkena banjir air pasang (rob) serta gempa dan tsunami. Karena itu di perbukitan dibuat jalur-jalur pengungsian untuk evakuasi saat ancaman tsunami datang. Berdasarkan data desa, penduduk di kampung ini berjumlah 1.142 jiwa (288 KK) dengan tingkat pendidikan masih rendah. Saat ini usia produktif lebih banyak dibanding dengan anak anak dan lansia. Dari segi kesejahteraan, jumlah KK miskin 70 persen, pra sejahtera 23 persen, dan 2 persen KK sejahtera.

Karena itu desa ini termasuk desa tertinggal. Sementara kesadaran tentang pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini, tak heran banyak penduduknya yang hanya lulusan SD dan SMP. Saat ini, Maileppet membutuhkan SMP karena

sekolah yang ada jaraknya sangat jauh. Secara umum prasarana dan sarana di desa sangat minim mengingat wilayah desa Mailepet adalah wilayah penghubung desa-desa di sekitarnya menuju ibu kecamatan di Muara Siberut yang juga memiliki wilayah yang luas untuk dikembangkan. (ss)

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Puailiggoubat NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

Pemerintah daerah mesti menyediakan anggaran pelaksanaan pendidikan layanan khusus bagi komunitas adat Gerson Merari Saleleubaja

uara lantang mereka memecah kesunyian di panggung teater Taman Ismail Marzuki, 12 Agustus, dengan pakaian adatnya masing-masing, anak-anak Sekolah Uma dari komunitas adat Mentawai, murid Sekolah Rimba Komunitas Anak Dalam di Jambi dan Skola Lippu Komunitas Adat Tau Taa Wana di Palu membacakan deklarasi perjuangan mereka mewujudkan kemerdekaan di bidang pendidikan yang selama ini diabaikan pemerintah baik pusat maupun daerah. Deklarasi tersebut menandai pembukaan seminar sehari yang diselenggarakan Jaringan Pendidikan Komunitas Pendidikan Komunitas Adat (JaPKA) bertemakan Mewujudkan Kemerdekaan Bagi Komunitas Adat yang dihadiri Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim, Kasubdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-PLK) Pendidikan Dasar Kemendikbud, Harizal dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang selama ini mendampingi komunitas adat di Indonesia di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Agustus. JaPKA sendiri dipelopori tiga lembaga swadaya masyarakat yakni Warsi Jambi yang mendampingi pendidikan komunitas suku anak dalam atau anak rimba di bukit Dua Belas, Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) mendampingi pendidikan komunitas pendidikan anak Mentawai di pedalaman hutan Siberut, dan Yayasan Merah Putih (YMP) pendamping pendidikan di komunitas suku Tau Taa Wana Palu. Koordinator JaPKA, Robert Aritonang mengatakan, seminar ini sebagai bentuk perjuangan nasib pendidikan dari komunitas adat yang didampingi anggota JaPKA. Kegiatan sebagai langkah menagih janji pemerintah seperti amanat UUD‘45 yakni mencerdaskan kehidupan warga negaranya dan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak. Menurut Robert, pendidikan anakanak komunitas adat selama ini dilalaikan pemerintah, klaim selama ini yang menyebutkan fasilitas SD telah dibangun merata di desa-desa dan gurunya juga merata tak sepenuhnya benar. “Kenyataannya meski telah dialokasikan biaya pendidikan sebesar 20 persen APBN dan macam-macam fasilitas yang dilakukan dan beberapa capaian yang ditargetkan tetapi melihat rasio selama ini belum satu pun yang

Seminar Jaringan Pendidikan Komunitas Adat (JaPKA)

Pemerintah Abaikan Pendidikan Komunitas Adat FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

DEKLARASI - Deklarasi anak-anak sekolah komunitas adat di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 12 Agutus sampai pada komunitas adat seperti orang rimba, tak ada guru yang mereka tempatkan di sana,” katanya. Lanjut dia, pendidikan pada komunitas adat tak bisa disamakan dengan desa-desa yang umum karena komunitas ini memiliki budaya dan sistim kehidupan sendiri yang membuat mereka menjadi komunitas adat. “Tentunya yang kita harapkan bukan asal layanan sebagaimana selama ini pemerintah sering klaim,” ujarnya. Sementara Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim, pembicara kunci dalam seminar tersebut mengapresiasi model pendidikan yang dilakukan oleh JaPKA pada tiga komunitas itu. Menurut Wamendikbud, model pendidikan ini penting seperti yang ia saksikan pada komunitas Suku Anak Dalam di Sarolangun, Jambi beberapa waktu yang lalu. “Masyarakat di sana (Suku Anak Dalam) membutuhkan pendidikan namun mereka tidak ingin anaknya dibawa keluar kampungnya,” katanya. Lanjut Musliar, model pendidikan tersebut telah diakomodasi pada Kurikulum 2013, ada dua model program pendidikan yang dilakukan pemerintah yakni memajukan pendidikan dalam bentuk meningkatkan akses pendidikan agar semua masyarakat mudah mengakses pendidikan dengan mendirikan satuan pendidikan di tempat tersebut dengan begitu komunitas adat

memperoleh pendidikan. Kedua, peningkatan mutu pendidikan dengan cara sertifikasi guru dan kualifikasi pendidikan. Untuk memenuhi kekurangan guru di beberapa wilayah di Indonesia, pemerintah melalui program sarjana mengajar mengirimkan guru-guru ke daerah yang masih kekurangan guru. Dengan program ini juga, sekolah komunitas adat akan mendapat kesempatan diajar oleh guru dari sekolah formal melalui kunjungan guru secara terjadwal. Menurut Wamendikbud, layanan pendidikan komunitas adat tidak bisa disamakan dengan layanan pendidikan formal maka diberikan layanan khusus. “Khusus pendidikan anak-anak terpencil, masyarakat adat sudah bisa mengakses pendidikan karena telah diwadahi pemerintah dengan pendidikan layanan khusus. Tidak mesti mereka pergi ke sekolah formal, pemerintah pusat dengan daerah akan memfasilitasi guru kunjungan ke lokasi komunitas ada sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya. Namun di sisi lain, Musliar mengakui tidak bisa berharap guru menetap selamanya di sana karena sangat berat maka harus dibuat jadwal kunjungan guru. “Saya akan surati kepada dinas pendidikan setempat untuk membuat jadwal kunjungan guru,” katanya. Memperkuat kata Wamendikbud, Kasubdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus

dan Layanan khusus Pendidikan Dasar Kemendikbud, Harizal menawarkan, Permendikbud Nomor 72 tahun 2013 tentang pendidikan layanan khusus yang dapat diterapkan pada komunitas adat. “Pemerintah daerah mesti menyediakan anggaran pelaksanaan pendidikan layanan khusus bagi komunitas adat,” ujarnya. Bagi anak-anak yang tinggal di komunitas adat yang jauh di hutan, lanjut Harizal disediakan boarding school community yakni membangun salah satu sekolah induk sehingga anakanak mudah mengakses pendidikan. Model yang ditawarkan dalam pendidikan ini sifatnya tematik, “Kalau di hutan bagaimana ia melindungi hutannya, jika dekat pantai dijadikan entrepreneur wisata daerahnya sehingga mereka tidak tercerabut dari tempat tinggalnya,” ujarnya. Menurut Harizal, pada sistim pendidikan ini, guru tidak mesti disamakan dengan guru pada sekolah reguler. Namun Harizal mengaku, permintaan kepada 400 kota/kabupaten di Indonesia untuk menyediakan data anak yang mesti diberi PK-PLK tidak ditanggapi. Terkait dengan pendirian satuan pendidikan dengan tujuan mempermudah akses komunitas bersekolah yang dikatakan Wamendikbud, Kristian Ari, Direktur Perkumpulan Silva Papua Lestari menyebutkan, di tempatnya,

sekolah ada namun yang mengajar tidak ada. “Hanya ada anjing dan babi, ada guru yang menerima dana BOS tapi aktivitasnya tidak berjalan,” katanya. Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Jakarta, Muhammad Abdul Zein, yang menjadi pemakalah dalam seminar tersebut mengatakan, konsep pendidikan yang diberikan kepada komunitas adat tidak perlu mengikuti konsep pemerintah. “Mereka punya kelebihan yang tidak kita miliki, pendidikan harus relevan dengan lingkungan budayanya,” katanya. Menurut Abdul Zein, pendidikan nasional yang diterapkan selama ini tidak berbasis pada apa yang dimiliki, kebutuhan dan masalah bangsa. Pendidikan selama ini masih menganut sistim di era kolonial melalui politik etisnya, sindrom mengejar ketertinggalan, desakan globalisasi dan daya saing mengabaikan pendidikan terhadap kekayaan yang dimiliki. “Kebijakan pendidikan selama 10 tahun terakhir makin buruk, munculnya gagasan sekolah bertaraf internasional dan universitas kelas dunia yang tak jelas tujuannya, obsesi terhadap daya saing telah melahirkan sindrom,” paparnya. Tidak Sulit Robert Aritonang mengatakan, konsep pendidikan pada komunitas adat tidak sulit hanya dengan membuat model yang sesuai dengan nilai-nilai cara hidup komunitas yang akan mendapatkan pendidikan itu. Misalnya, jika orang Mentawai tinggal di uma relatif berjauhan dengan uma lain pendidikan harus menyesuaikan sistim itu, “Jangan dikumpulkan di satu tempat, baru di bangun sekolah, itukan pola umum,” katanya. Pemerintah menurutnya harus berdialog untuk menemukan model pendidikan yang tepat bagi komunitas adat. Hal ini menuntut keberpihakan karena tanpa itu guru-guru tidak akan mau melayani pendidikan di daerah itu. “Negara tidak boleh kalah dengan masalah-masalah seperti itu. Misalnya ada saja orang yang mau mendedikasikan dirinya melayani hal seperti itu pemerintah harusnya bekerja sama dengan pihak-pihak itu. Misalnya JaPKA sudah terbukti 10 tahun lebih konsisten dengan komunitas dampingannya,” katanya.(g)

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

Guru kebingungan mengajarkan kurikulum 2013, sebagian sekolah melakukan pelatihan mandiri mengenai metode mengajar

Buku Kurikulum 2013 Belum Ada FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Tim Redaksi

ementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim Kurikulum 2013 yang diajarkan di

seluruh sekolah di Indonesia merupakan kurikulum yang tepat karena siswa mampu meraih kompetensi utama, yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. Selain berilmu (hard skill), murid juga dituntut tetap berbudaya (soft skill) Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim mengatakan, metode tematik integratif yang diterapkan pada kurikulum ini membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar karena melakukan pengamatan, bertanya, berasosiasi dan berkomunikasi ketika belajar. Menurut Wamendikbud, kurikulum ini membuat anak didik lebih mandiri sehingga diharapkan anak Indonesia jadi orang profesional di bidangnya masingmasing melalui pengembangan bakat yang dimiliki. “Dengan metode tematik yang diterapkan, kurikulum ini juga bisa mengakomodir kebutuhan pendidikan pada komunitas adat, karena selain mencipkan manusia yang berilmu juga mendidik manusia yang berkarakter tak terpisahkan sebagai makluk berbudaya,” katanya saat menjadi pembicara kunci dalam seminar Jaringan Pendidikan Komunitas Adat (JaPKA) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa, 12 Agustus. Meski kurikulum ini dinilai hebat dibanding sebelumnya, implementasi kurikulum ini di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih tersendat karena buku ajar yang ditunggu hingga usai libur lebaran belum juga masuk ke daerah ini. Untuk mengisi kekosongan saat belajar, salah satu guru yang tidak mau disebutkan identitasnya mengaku hanya bertukar cerita pengalaman antara murid.”Kita hanya bercerita pengalaman-pengalaman, memberikan arahan bagi siswa, tapi kita tidak tahu ini sampai kapan kita lakukan,” katanya. Sementara di SMAN 1 Siberut Utara, guru yang belum mendapat pelatihan dan buku kurikulum 2013 terpaksa memakai buku paket kurikulum lama (KTSP). “Kita tidak punya pilihan lagi selain menggunakan buku paket kurikulum lama,” kata Karolina, guru bidang studi biologi SMAN 1 Siberut Utara, Selasa, 5 Agustus. Kepala SMPN 1 Siberut Utara dan SMAN 1 Siberut Utara, Jumpang Sinurat dan Paulus Sikaraja sama-sama mengaku tidak tahu kapan buku tersebut akan mereka terima setelah dipesan

PELATIHAN - Guru di Kecamatan Siberut Utara mengikuti pelatihan metode mengajar Kurikulum 2013 melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Meski belum memiliki buku ajar, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Siberut Utara tetap mengadakan pelatihan kurikulum 2013 kepada semua guru baik PNS dan honorer di wilayah kerjanya pada SeninSelasa, 11-12 Agustus di SDN 09 Sikabaluan, Siberut Utara. Menurut Kepala UPTD Pendidikan Siberut Utara, Jop Sirirui, pelatihan dan praktik bersama ini bertujuan meningkatkan potensi guru dalam melaksa-

nakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum 2013. “Pelatihan yang diberikan berupa pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),” katanya, Selasa, 12 agustus. Pelatih dalam kegiatan ini, kata Jop berasal dari 25 guru yang sudah dilatih dinas pendidikan Pengawas Sekolah dari UPTD Pendidikan Siberut Utara, Sutanto Hilarius menyebutkan, selain menambah ilmu, model pelatihan ini cukup menghemat biaya masing-masing sekolah karena tidak mengeluarkan dana

banyak. “Hal seperti ini sangat penting dan perlu dilakukan sehingga pengetahuan guru-guru kita makin meningkat dengan cara bertukar pengalaman,” ujarnya. Menurut Sumarno, Kepala SDN 09 Sikabaluan, pelatihan ini sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses belajar mengajar sehingga mutu pendidikan makin meningkat. Sementara buku yang dipakai saat pelatihan diambail dari buku paket guru yang telah memiliknya yang diberikan saat pelatihan bulan lalu yang saat itu diikuti 89 orang guru.

Jalan Terus Sementara di Kecamatan Sikakap, implementasi kurikulum 2013 tetap diteruskan meski tidak memiliki buku seperti yang dilakukan di SDN 15 Sikakap dan SMP GKPM Nem-Nem Leleu. Kepala Sekolah SMP GKPM Nem-Nem Leleu, F. Ilau mengatakan, penerapan kurikulum tetap berjalan meski belum ada satu pun guru di sekolahnya yang memiliki buku dan dilatih kurikulum 2013. “Kemarin, pernah ada undangan dari dinas pendidikan khusus kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan kurikulum 2013 di Bukittinggi namun saya tidak bisa ikuti karena proses belajar telah dimulai dan saya mesti mengajar,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 7 Agustus. Sebagai referensi mengajar, kata Ilau, mereka belajar melalui CD yang berisi teknik mengajar kurikulum 2013 dan cara mengisi data pokok pendidikan, sementara buku-buku belum ada. Sementara Bunga Wili Siregar, guru SD N I5 Sikakap mengatakan, kurikulum 2013 mulai diajarkan sejak tahun ajaran baru Juli lalu meski buku pegangan siswa belum datang. “Kami baru memiliki buku yang didapat saat pelatihan dulu,” ujarnya. Menurut T. Nenggolan, guru lain di SD N 15 Sikakap, sesuai aturan kurikulum 2013, siswa dan guru harus memiliki buku pegangan masing-masing. “Dalam kurikulum tersebut, media ajar praktek belajar harus lengkap, khusus bidang studi siswa diwajibkan banyak praktek dan kreatif saat belajar, namun kondisi saaat ini berbeda buku belum ada,” katanya. (bs/spr/g)

Banyak Guru Bolos Usai Libur Lebaran SIKABALUAN - Hari pertama sekolah usai libur lebaran masih banyak guru yang tidak hadir mengajar, temuan ini didapat dari monitoring yang dilakukan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Siberut Utara, Jop Sirirui bersama pengawas sekolah Sutanto Hilarius pada Senin, 4 Agustus. Monitoring pertama dilakukan di SDN 09 Sikabaluan, berdasarkan pantauan Puailiggoubat, saat itu belum ada proses belajar mengajar. Dalam pertemuan singkat antara guruguru, Kepala UPTD Jop berharap mereka tetap melaksanakan proses belajar mengajar dan menggantikan guru-guru yang belum hadir. “Kita berharap bagaimana proses belajar mengajar berjalan dengan baik kendati guru-guru belum lengkap. Berapa guru yang sudah hadir tetap menjalankan proses belajar mengajar,”

katanya. Usai di SDN 09 Sikabaluan, monitoring dilanjutkan di SMPN 1 Siberut Utara, Jop dan Sutanti

disambut Wakil Kepala SMPN 1 Siberut Utara, Zainul Muktar. Berdasarkan keterangan Zainul Muktar, sebanyak 10 guru belum FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

GURU - Guru SD N I Sikakap siap menjalankan kurikulum 2013

melaksanakan tugas proses belajar mengajar di luar dari guru-guru yang izin karena tugas atau ada hal penting. Sementara di SMAN 1 Siberut Utara, tim monitoring mendapatkan infromasi dari Wakil Kepala SMAN 1 Siberut Utara Bidang Kesiswaan, Elias La’ia, 13 guru belum masuk sekolah. “Selain 13 guru, juga ada beberapa guru-guru kita yang izin karena ada tugas dinas dan ada hal penting lainnya,” katanya. Jop Sirirui menegaskan, guru-guru di wilayah Kecamatan Siberut Utara yang berasal dari tanah tepi (luar Mentawai) diberikan dispensasi hingga 7 Agustus. “Dispensasi ini diberikan mengingat jadwal kapal di Sikabaluan hanya sekali dalam seminggu yaitu pada hari Kami, lewat dari itu kita akan potong tunda,” ujarnya.(bs)

PENDIDIKAN Bupati dan Kadisdik Mentawai Tegur Guru SMAN 1 PUS SIKAKAP - Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet menegur guru di SMAN 1 Pagai Utara Selatan karena halaman sekolah ditumbuhi rumput liar saat meninjau sekolah ini, Kamis, 7 Agustus. Usai berdialog dengan guru di sekolah tersebut, Bupati yang didampingi Kepala Dinas Pendi-dikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sermon Sakerebau langsung menuju halaman sekolah yang bersemak. “Ajaklah kerjasama guru dan siswa untuk goro, pekarangan sekolah harusnya bersih agar suasana PBM kondusif. Kalau tidak ada parang untuk membabat, biar dari saya, sekolah ini per-lu ternak kambing atau sapi biar dimakan rum-putnya,” kata Yudas. Wakil Kepala SMAN 1 PUS Bidang Kesiswaan, Salvator berjanji akan melakukan gotong royong besoknya, sementara guru lain membisu. Sebelum ditegur masalah rumput liar, Sermon turut menegur guru di sekolah tersebut karena tak satupun murid di sekolah itu memberi salam kepada mereka saat menunggu boat di tambatan perahu. “Setelah turun dari kapal, tak ada satupun siswa SMA ini memberi salam kepada saya dan Bupati seolah-olah mereka tak mengenal kami,” katanya di hadapan 16 guru SMA saat itu. Sermon mengaku heran, sikap siswa yang kurang mengenal etika yang sangat bertolak belakang saat mereka melakukan kunjungan di SD dan SMP. “Sayang sekali jika mereka tidak diajari etika,” ujarnya. (leo/g)

Peringati Hari Pramuka, SMAN 1 Siberut Utara Gelar Perkemahan SIKABALUAN - Memperingati hari Pramuka setiap 14 Agustus, siswa SMAN 1 Siberut Utara melakukan kegiatan kemah bersama di halaman sekolah yang dimulai Rabu, 13 Agustus. Kemah bersama tersebut juga diikuti 6 SD dari SDN 09 Sikabaluan, SDN 12 Monganpoula, SDN 03 Sotboyak, SDN 08 Sikabaluan, SDN 01 Malancan, SD Fransiskus Sikabaluan serta SMPN 1 Siberut Utara ditambah MTS Swasta Sikabaluan. “Kegiatan ini merupakan pertama kita di Siberut Utara dengan pelaksana kegiatan SMAN 1 Siberut Utara,” kata Rizaldi, Pembina Pramuka SMAN 1 Siberut Utara kepada Puailiggoubat. Kegiatan tersebut, lanjut Rizaldi juga diisi dengan perlombaan nyanyi, puisi, tandu, morse, simapore serta kegiatan lainnya termasuk keber-sihan dan kerapian tenda. (bs/g)

Kursi Kurang, Siswa SMPN 1 Siberut Utara Pakai Kursi Plastik SIKABALUAN - Kekurangan kursi yang dialami SMPN 1 Siberut Utara membuat sekolah terpak-sa membeli kursi plastik untuk siswa baru. Wakil kepala SMPN 1 Siberut Utara, Zainul Muktar mengatakan, menunggu kursi selesai dibuat murid memakai kursi plastik. “Kalau meja sudah siap dibuat,” katanya, Senin, 4 Agustus 2014. Kekurangan kursi tersebut disebabkan jumlah yang lulus lebih sedikit yakni 130 siswa sementara yang masuk sebanyak 150 siswa. “Karena selisih jumlah tersebut sehingga kita membeli 20 unit kursi plastik,” ujarnya. (bs/g)

Puailiggoubat

NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

Guru Kurang Karena Distribusi Tidak Merata Guru menumpuk pada beberapa sekolah

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

ekurangan guru sekolah hampir merata terjadi di Indonesia, khusus di

Kabupaten Kepulaun Mentawai jumlah kekurangan guru tahun ini mencapai 500 orang. Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, kekurangan guru SD sekitar 300 orang, sementara di SMP sebanyak 200 guru dan SMA sebanyak 100 guru. Meski kabupaten ini mengeluarkan kebijakan pengangkatan guru kontrak namun kekurangan tenaga pengajar tetap tak terpenuhi. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim saat menjawab pertanyaan Puailiggoubat dalam sesi tanya jawab wartawan usai menjadi pembicara kunci dalam seminar Jaringan Pendidikan Komunitas Adat (JaPKA) menjelaskan, jumlah guru yang dimiliki Indonesia dari rasio perbandingan 1 guru untuk mengajar 20 murid sudah cukup. “Jika dilihat dari rasio perbandingan tersebut, Indonesia lebih baik dari negara lain di ASEAN,” katanya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa, 12 Agustus. Menurut Musliar, kekurangan guru yang terjadi di beberapa sekolah di wilayah Indonesia seperti di Mentawai disebabkan pendistribusian guru yang belum merata, sehingga terjadi penumpukan guru pada beberapa sekolah. Pemerintah, kata Musliar, melalui surat keputusan 5 menteri

BAWA KURSI PLASTIK - Siswa SMPN 1 Siberut Utara membawa kursi plastik untuk dipakai saat belajar karena sekolah ini kekurangan 20 kursi yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan peraturan bersama tentang penataan dan pemerataan guru PNS yang disahkan November 2011 mengusahakan pemerataan jumlah guru mulai tingkat SD hingga SMA/SMK. “Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemendikbud berharap pemerintah daerah baik kabupatan/kota dan provinsi mengirimkan data base pendidikan di wilayahnya,” ujarnya. Di sisi lain, lanjut Wamendikbud, pemerintah juga membuat program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T) yang mirip

dengan program Indonesia Mengajar berupa pengiriman guru di beberapa daerah terluar yang masih banyak kekurangan guru. Selain penambahan jumlah guru, Kemendikbud juga melakukan peningkatan kualitas guru melalui program sertifikasi guru. “Sertifikasi guru ditujukan menciptakan tenaga pendidikan yang profesional dan merata di semua wilayah,” ujarnya. Namun apa yang disebut pemerintah melalui pemerataan guru belum menyentuh semua sekolah yang ada di Indonesia. Direktur Perkumpulan Silva Papua Lestari, Kristian Ari, mengatakan sekolah yang dibangun di pedalaman Papua kebanyakan

gurunya tidak mengajar. “Kadang mereka hanya mengajar seminggu kemudian hilang selama berbulan-bulan, ini kenyataan yang kami lihat,” ujarnya. Selain itu, Pengamat Pendidikan dari Universitas Paramadina Jakarta, Muhammad Abdul Zein mengkritik, sistim sertifikasi guru yang selama ini diklaim pemerintah untuk meningkatkan kualitas terbukti tak terjadi. “Menurut riset World Bank pada 2009, sertifikasi guru yang menghabiskan dana ratusan triliun rupiah tidak membawa dampak kenaikan kualitas guru, hanya kesejahteraannya saja meningkat,” ungkapnya.(g)

Bank Nagari Salurkan Beasiswa Mahasiswa STTKM SIKAKAP - Bank Nagari yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyalurkan beasiswa sebesar Rp100 juta kepada mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologia Mentawai (STTM) yang dimiliki Yayasan Pendidikan Kristen Elim Mentawai (YPKM) di Nem-nem Leleu, Sikakap, Kamis, 7 Agustus. Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan, penyaluran beasiswa yang dilakukan pemerin-

tah daerah sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan di Mentawai. “Penyaluaran beasiswa kepada STTKM baru dilakukan pertama kali di STTKM,” ujarnya. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sermon Sakerebau menyebutkan, beasiswa tersebut diberikan kepada mahasiswa strata 1, 2 dan 3. “Berikutnya beasiswa terse-

but juga diberikan kepada mahasiswa di Sipora dan Siberut yang masuk kriteria miskin, sementara beasiswa dari pemerintah dari APBD belum diberikan karena Perbubnya belum selesai, beasiswa ini berasal dari Bank Nagari,” jelasnya. Pemimpin Cabang Bank Nagari Tuapeijat, Dedi Indra mengatakan pemberian bantuan tersebut bagian kepedulian lembaganya terhadap pendidikan melalui program Corporate Social Responsibility

(CSR). “Beasiswa tersebut disalurkan penyalurannya melalui rekening Sekoci Bank Nagari yang posnya diatur oleh Pemda Mentawai,” katanya. Sementara pimpinan bidang akademik STTKM, T.Sagurung mengaku senang dengan bantuan tersebut karena cukup membantu keberlanjutan satu-satunya sekolah tinggi yang ada di Mentawai. (leo/g)

Puailiggoubat NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

Kelangkaan bensin disebabkan kuota yang terbatas dan bertambahnya jumlah kendaraan yang membutuhkan BBM

Motor Bertambah, Premium Makin Langka

Tim Redaksi FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

ejalan dengan pasokan yang masih kurang, pertambahan jumlah kendaran bermotor baik darat maupun air di Kabupaten Kepulauan Mentawai membuat daerah ini mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium. Dari hitungan sementara di Kecamatan Siberut Utara yang terdiri 6 desa, yakni Sikabaluan, Malancan, Sirilogui, Monganpoula, Sotboyak dan Bojakan, jumlah sepeda motor mencapai 300-an unit. Peningkatan jumlah sepeda motor masing-masing desa disebabkan makin terbukanya akses jalan darat antar desa dan dusun yang bersamaan dengan peningkatan ekonomi warga di daerah tersebut sehingga mampu membeli sepeda motor. Jalan darat yang dilewati warga di Desa Sikabaluan menghubungkan Dusun Nangnang-Pokai-Muara. Warga di Desa Sirilogui meski belum memiliki jalan darat ke pusat kecamatan tidak mau kalah dan ikut membeli sepeda motor saat musim cengkeh dua bulan lalu, motor tersebut dipergunakan sebagai kendaraan menuju dusun lain dalam satu desa. Setelah sepeda motor, konsumsi bensin terbanyak tersedot dikalangan pengguna pompong yang dimiliki nelayan dan warga penambang pasir di Sikabaluan yang mencapai 50-an. Warga Desa Bojakan, Monganpoula, Sotboyak, Malancan dan Sirilogui yang mengandalkan jalur air baik sungai maupun laut sebagai jalur transportasi utama memiliki pompong sebanyak 250-an unit. Dusun Bose dan Puran mengandalkan jalur laut yang menggunakan pompong. Mesin genset juga diperkirakan mencapai 50-an unit di Kecamatan Siberut Utara, umumnya dimiliki oleh pembuat perabot rumah tangga dan sebagian dimiliki kalangan warga dari kalangan mampu di beberapa desa yang belum mendapat akses listrik dari PLN. Menurut pemilik pangkalan BBM di Dusun Pokai, P.Siburian, setiap bulan pangkalannya mendapat jatah minyak tanah 10 ton dan jatah bensin 14 ton per trip kapal yang kadang masuk dua minggu sekali dan satu bulan sekali. “Kita sudah meminta kepada APMS (Agen Premium, Minyak Tanah dan Solar) di Sikakap untuk menambah kuota kita, namun tidak mendapat realiasasi karena daerah lain juga membutuhkan BBM yang juga mengalami kekurangan,” katanya kepada

BEREBUT - Warga rebutan memberi uang untuk membeli BBM di pangkalan pendistribusian BBM AGUM Jaya Burian Pokai Siberut Utara Puailiggoubat, Senin, 4 Agustus. Lanjut Siburian, selain pangkalannya masih ada 4 pangkalan pengecer lain di Kecamatan Siberut Utara yakni PBR Pokai, AKR Sikabaluan, Marno dan Edrianto. “Namun pangkalan tersebut tidak lagi mendapat jatah BBM, kita tidak tahu apa yang menjadi alasan kenapa mereka tidak dapat lagi,” ujarnya. Membludaknya warga yang datang membeli BBM di pangkalannya, membuat Siburian membina satu pengecer kecil untuk mendistribusikan BBM dengan kesepakatan tidak menjual bensin dari harga yang disepakati. Untuk harga bensin di pangkalan Pokai Rp8.500 per liter, kepada pengecer dizinkan menjual BBM paling mahal Rp10 ribu per liter. Sementara minyak tanah dan solar di pangkalan dijual Rp6 ribu per liter dan dipengecer binaan menjual harga Rp8 ribu per liter. “Pengecer tunggal kita hanya kedai Boloik di Sikabaluan yang lainnya tidak sehingga penjual lain ini menjual BBM hingga Rp13 ribu hingga Rp20 tibu per liter,” jelasnya. Siburian menyebutkan, pada November-Desember 2012 Kecamatan Siberut Utara pernah kebanjiran jumlah BBM yang rata-rata mencapai 56 ton per bulan. Hal ini terjadi karena kuota BBM yang diperuntukkan untuk Mentawai oleh pertamina akan dihabiskan. “Pada waktu itu kita sempat kewalahan mau menjual minyak karena kuota yang masuk sangat banyak sementara BBM itu harus kita bayar,” katanya.

Siburian menyebutkan, Kecamatan Siberut Utara tidak memiliki kuota untuk BBM industri, kuota tersebut hanya disalurkan untuk perusahaan perusahaan kayu yang ada di Dusun Tiniti Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat. Kapal yang mengantarkan BBM industri perusahaan ini adalah kapal yang sama yang digunakan menyalurkan BBM subsidi milik Soritua APMS Sikakap. Karena kelangkaan bensin yang terus terjadi, ia mencoba menutupi dengan menjual premium pertamax dengan harga Rp15 ribu per liter namun jumlahnya hanya 5 drum. Indra Nusirman, salah seorang pemilik usaha mebel di Dusun Muara, Sikabaluan mengatakan, salah satu faktor penyebab kelangkaan BBM karena kendaran pemerintah masih menggunakan BBM subsidi. “Kalau kita lihat, semua kantor pemerintah masih memakai BBM bersubsidi, padahal BBM subsidi itu jatah masyarakat. Kenyataan selama ini justru warga biasa yang membeli pertamax dari pada pemerintah,” ujarnya. Hal tersebut ditepis Camat Siberut Utara Sandra Oktavia, menurutnya penggunaan BBM subsidi sudah kesepakatan pada rapat tingkat kabupaten yang dikuti oleh kecamatankecaatan yang ada di Mentawai. Ia beralasan selama ini laporan keuangan terkait penggunanaan BBM tetap mencatumkan BBM subsidi. “Kalau kita memakai BBM subsidi

maka kita tetap memakai harga subsidi dalam laporan anggaran kita, dan ini sudah kesepakatan bersama,” katanya. Sementara di Kecamatan Siberut Tengah, mahalnya harga BBM dipengaruhi mahalnya ongkos pengangkut ke Saibi yakni Rp1,5 juta per 1 ton. Camat Siberut Tengah, Jarson Sauddeinuk menyebutkan, ongkos pengangkutan BBM ditanggung sendiri oleh pengecer yang mengakibatkan harga bensin subsidi yang mestinya Rp8 ribu per liter naik menjadi Rp12 ribu per liter. Sementara bensin nonsubsidi yang juga dijual di Saibi tidak di bawah pengawasan kecamatan. Menurut Jarson,harga BBM di daerahnya bisa turun bila kapal yang langsung mengantarnya. “Jika kapal penyalur BBM resmi yang langsung mengantar kita bias tekan atau surati pengecer agar menjual Rp 10 ribu perliter,” katanya. Di sisi lain, Jarson mengaku sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendataan kebutuhan BBM yang riil di wilayahnya. Pendataan meliputi kepemilikan pompong, sepeda motor dan mesin lain yang memakai BBM. Data selama 3 tahun belakangan tidak mereka miliki. Sistem Distribusi Diubah Selain Kecamatan Siberut Utara, kelangkaan bensin juga terjadi di Kecamatan Sikakap, akibat kelangkaan ini salah satu oknum warga memalsukan kupon tanda pengambilan bensin ke pangkalan dan dijual kepada warga lain,

kasus ini dalam penyelidikan Polsek setempat. Sejak kasus tersebut sistim pembagian bensin yang dulunya dijemput warga ke pangkalan APMS melalui kupon tanda pengambilan diganti dengan pembagian sistim kuota per kecamatan. “BBM disebar masing-masing kecamatan, desa dan dusun dengan harga sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditentukan daerah masing-masing, pengecer BBM lokal harus mendapat rekomendasi oleh camat ini juga mengantisipasi agar warga tidak antre panjang di pangkalan,” kata Pimpinan APMS, Soritua Hutagalung kepada Puailiggoubat, Kamis, 14 Agustus. Sori berharap dengan sistim ini harga BBM tetap stabil sehingga tidak ada lagi pengecer yang menjual dengan harga tinggi. Saat ini pihaknya menunggu agen desa dari tiga kecamatan yang ada di daerah ini, yakni Sikakap, Pagai Utara dan Selatan. “Jika data sudah lengkap, BBM akan kita kirimkan lewat kapal penya-lur,” ujarnya. Camat Pagai Selatan, Sarman Simanungkalit mengatakan, jumlah kebutuhan BBM per keluarga di 4 desa di wilayahnya telah didata. Sementara untuk menetapkan agen penyalur BBM desa dan dusun kriterianya harus memiliki modal, serta transportasi dan melalui musyawarah masyarakat setempat. Selain menetapkan kriteria layak menyalurkan BBM, kata Sarman, pihaknya juga menetapkan sanksi bagi penyalur yang menjual BBM ke lokasi lain yang bukan wilayah yang ditunjuk baginya. Dan kejahatan lain seperti mencampur minyak yang merusak kualitas BBM dan menjual melebihi harga yang ditetapkan. “Jika ketahuan maka izinnya dicabut dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum,” jelasnya. Sementara untuk harga bensin yang ditentukan di Dusun Boriai,Sinaka dan Surat Aban, Bulasat dijual Rp14 ribu per liter. Akibat kelangkaan BBM yang terjadi di Sikakap, beberapa warga tak bisa melakukan perjalanannya. Hal ini dialami Justinus (41), warga Saumanganya’ yang terpaksa menginap selama 2 hari di Sikakap karena tidak memiliki bensin buat mesin speedboat nya. “Kami sudah bolak balik mencari namun tidak dapat, beruntung ada kapal dagang dari Padang ke Sikakap yang membawa bensin,” katanya, Jumat, 8 Agustus. (bs/leo/rr/g)

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014

Petani Pisang Butuh Dampingan Penyuluh Pertanian SAUMANGANYA’ – Petani pisang batu medan di Pagai Utara membutuhkan pendampingan dari Penyuluh Pertanian Lapangan ( PPL ) tentang cara budidaya pisang tersebut. Selama ini petani hanya mengandalkan cara bertani yang tradisional tanpa pupuk baik alami maupun buatan. Akibatnya setelah panen pertama atau kedua, ukuran tandan pisang berikutnya lebih kecil. “ Agar teroganisir maka petani pisang di sini membentuk kelompok tani pisang batu medan, awalnya kelompok ini beranggotakan empat orang terdiri dari keluarga saja, tapi sekarang sudah banyak masyarakat yang mau bergabung, lahan yang tersedia sekarang 3 hektar, sebagian sudah ditanami bibit pisang batu medan”, kata Dahnil (38), ketua kelompok pisang batu medan Dusun Pinnaeruk Desa Saumangaya’ Kecamatan Pagai Utara ke Puailiggoubat, Selasa, 5 Agustus. Menurut Dahnil, saat ini di lahan 3 hektar tersebut telah tertanam 1.000 batang pisang batu medan, bibitnya dibeli langsung kelompok ke petani pisang batu medan di Desa Matobe, Kecamatan Sikakap, dengan harga Rp 5 ribu per batang umur 5 bulan. Pisang batu medan saat ini menjadi tren petani pisang di Pagai karena harga jualnya lebih tinggi dibanding pisang batu biasa, atau pisang janang. Jika pisang batu biasa atau pisang janang hanya dihargai pedagang di Desa Sikakap Rp 15 ribu per tandan, satu tandan banyak sisirnya 5, sementara pisang batu medan tandannya bisa mencapai 1 meter bahkan lebih dengan harga Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu tergantung besar kecil tandannya, jelas Dahnil. Selain pisang batu medan, kelompok tani ini juga menanam pisang janang dan pisang batu biasa. Hingga saat ini, kelompok telah mengeluarkan uang Rp5 juta untuk pembukaan lahan dan pembelian bibit. Dana itu didapat dari iuran anggota. Menurut Dahnil, pisang batu medan sudah bisa dipanen saat berumur 1 tahun sehingga petani yang tergabung dalam kelompok tersebut baru bisa menikmati hasilnya tahun depan. “Saat ini yang dibutuhkan petani dan kelompok pisang batu medan pendampingan dari pendamping penyuluh pertanian dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai, seperti ilmu bagaimana agar pisang batu medan ini buah dan tandan tetap berukuran besar, sebab sesuai dengan pengalaman yang kita lihat tandan pisang batu medan ini besar hanya buah pertama saja sementara buah anaknya mengalami perubahan menjadi kecil, apa sebabnya kita tidak tahu,” kata Dahnil. Selain pendampingan, kelompok ini juga butuh bantuan dana untuk membeli pupuk dan bibit pisang batu medan lainnya.” Mudah – mudahan kelompok pisang batu ini berhasil, dengan keberhasilan maka akan banyak masyarakat yang membentuk kelompok dan mau bergabung ke kelompok baru,” katanya. (spr/o)

Pengungsi Surat Aban Minta Dana Perbaikan Ekonomi Pengungsi terpaksa kembali ke perkampungan lama untuk mencari nafkah demi bertahan hidup

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Supri Lindra

engungsi tsunami Mentawai 2010 yang berasal dari Dusun Surat Aban Desa

Bulasat Kecamatan Pagai Utara meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Provinsi Sumatera Barat segera mencairkan dana perbaikan ekonomi karena selama ini hidup mereka sengsara hidup di hunian sementara (huntara). Respen Samaloisa (49), salah satu pengungsi mengatakan, pasca gempa dan tsunami 2010 pemerintah belum pernah memberikan bantuan untuk peningkatan ekonomi mereka. Untuk bertahan hidup, kata Respen, sebagian pengungsi kembali ke kampung lama yang berjarak 10 kilometer, ditempuh dengan jalan kaki selama 3-4 jam dari lokasi relokasi. Biasanya pengungsi turun pada Selasa dan kembali lagi Sabtu, bagi yang tidak sanggup memilih

ISI PASIR - Warga Cimpungan Desa Sikakap mengisi pasir dalam karung untuk dijual kepada pembeli menetap di kampung lama. “Ini dilakukan karena tempat pembuatan huntap sekarang tidak ada perladangan masyarakat,” katanya beberapa waktu lalu. Hal ini menurut Respen, menjadi penyebab warga rela melepaskan anaknya diasuh orang lain karena faktor ekonomi dan pendidikan. “Kalau pemerintah betul-betul mau

membantu masyarakat korban gempa bumi dan tsunami, tolonglah berikan kami bantuan untuk peningkatkan ekonomi, agar kami bisa bertahan hidup dan tenang di tempat relokasi,” ujarnya. Regai Saogo (63), pengungsi lain menambahkan, pasca gempa bumi dan tsunami melanda pemerintah hanya memberikan bantuan berupa beras,

mie instan, alat memasak, kasur dan alat tukang selama tanggap darurat. “Ketika tanggap darurat berakhir, bantuan turut berakhir,” ungkapnya. Selain tidak mendapat bantuan ekonomi, hunian tetap (huntap) yang ditunggu pun sampai sekarang belum selesai dibuat. (g)

Pulau Siruso yang Menawan SIRUSO - Hamparan pasir putih dan birunya air laut menjadi daya tarik wisatawan lokal yang kebanyakan berasal dari Sikakap berkunjung ke pulau Siruso. Pulau Siruso diapit tiga kecamatan yakni Kecamatan Sikakap, Pagai Selatan dan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pulau ini selalu ramai dikunjungi saat libur terutama libur hari besar keagamaan. Warga yang ingin mengunjungi pulau ini harus mengeluarkan uang sebesar Rp500 ribu untuk membeli bahan bakar speed boat menyeberang ke pulau tersebut. Uang tersebut bisa patungan dengan wisawan lain karena pulau tersebut belum diolah sebagai daerah tujuan wisata sehingga belum ada rute boat ke sana. Perjalanan ke pulau tersebut dari Sikakap menghabiskan waktu 1-2 jam, tergantung kecepatan mesin yang dipakai. Pulau Siruso diperkirakan memiliki luas 4 hektar, pulau tersebut hanya dijadikan tempat perla-

dangan kelapa dan cengkeh oleh masyarakat. Selain biaya transportasi, wisatawan tidak perlu mengeluarkan uang sewa pulau karena tempat ini belum dijadikan daerah wisata komersial seperti pulau lain di Mentawai. Wisatawan yang ingin berkunjung di pulau ini harus menyediakan bekal sendiri dan kebutuhan

lain saat berkunjung karena tidak ada warung di pulau ini. Selain menikmati berenang di sepanjang pantai, pulau ini juga sangat asyik dijadikan tempat pemancingan karena di tempat ini memiliki berbagai macam ikan. Hasil pancingan bisa dibakar langsung di tepi pantai sambil menikmati hembusan angin. Saat gempa dan tsunami MentaFOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

BERMAIN - Anak-anak bermain di pulau Siruso

wai pada 2010, bagian luar pulau Siruso yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia hancur diterjang tsunami, bahkan ada tiga orang jadi korban di pulau ini. Sejak kejadian itu, pulau tersebut jarang dikunjungi warga. Andri (23), pengunjung dari Desa Sikakap Kecamatan Sikakap mengatakan, sudah lama tidak berkunjung di pulau Siruso. “Biasanya saya dan keluarga setiap tahun datang ke pulau ini, kalau sudah sampai ke pulau ini pikiran menjadi tenang, apalagi bila melihat pantai dan air lautnya,” ujarnya. Andri menyebutkan, ia dan keluarganya biasanya berangkat dari Sikakap sekitar pukul 9.00 WIB pagi dan sampai di pulau Siruso sekitar jam 10.00 WIB. Herman (45), pengunjung lain menuturkan, walaupun jauh tapi setelah sampai di pulau Siruso rasa letih selama duduk di perahu bisa terobati dengan indahnya panorama alam yang ada di pulau ini. (spr/g)

Puailiggoubat NO. 293, 1 - 14 Agustus 2014

Suara Daun

onon, dahulu kala ada seorang pemuda di Sikakap bernama Simage. Ia anak angkat seorang perempuan janda. Suatu hari ibunya menyuruh Simage memancing ikan. Saat memancing ia mendapatkan seekor ikan putput yang besar. Ketika hendak dipukulnya kepala putput, tiba-tiba ikan itu berkata seperti manusia. “Tolong, janganlah kau pukul aku, aku ini saudaramu,” katanya. Simage urung membunuh ikan itu, tapi dimasukkannya ke dalam tabung bambu dan diberinya air. Ia pun melanjutkan memancing dan pulang setelah mendapatkan beberapa ekor ikan untuk makan dua hari. Sampai di rumah dimasukkannya ikan putput itu ke dalam tempayan. “Ibu, ikan putput itu jangan dimasak, tapi untuk kupelihara,” pesannya kepada ibunya. Simage kemudian pergi ke ladang. Sebelum pemuda itu pergi ikan itu berkata. “Saudaraku Simage, jika waktu makan tiba panggillah aku,” pesannya. “Ya,” jawab Simage singkat. Saat waktu makan tiba, terpikir oleh Simage bagaimana cara memanggil Siputput. “Ia dalam tempayan, aku teriak pun ia tidak akan mendengar,” katanya dalam hati. “Ah, biar sajalah, ia kan hanya seekor ikan,” tambahnya. Ketika waktu makan lewat, Simage takkunjung memanggil. Siputput mulai gelisah. “Ah, lama sekali Simage ini, ia benar-benar lupa memanggilku,” ungkapnya. Ajaib, ia melompat keluar tempayan dan berubah menjadi seorang pemuda. Kulitnya, kulit ikan, terapung di tempayan. Kulit itu seperti baju baginya. Siputput yang sudah jadi pemuda itu segera pergi mandi. Ia parut kunyit untuk hiasan badannya. Ia juga memasang ijeu atau perhiasan dari manik-manik hitam di pinggang dan inu atau kalung manik di leher. Ia juga menghiasi badannya dengan bunga. Selesai berhias, ia mengambil parang dan bambu tempat barang atau masat, dan bergegas ke ladang. Sampai di ladang ia memanggil Simage dengan memukul-mukul tuddukat. Simage datang dan bertanya, “Apakah Saudara tamu saya?” Putput mengiyakan. Simage mengajaknya mempersiapkan makanan, kemudian makanlah mereka berdua di ladang itu. Setelah makan Putput pun pamit. Ia kembali ke rumah dan sampai di tempayan kembali mengubah tubuhnya, masuk ke dalam wujud ikan. Hal yang sama terus terjadi setiap hari, sehingga keduanya akrab. Pada suatu hari sebelum berangkat ke ladang, seorang perempuan tetangga Simage yang selalu berada di rumah karena habis melahirkan

Gerson Merari Saleleubaja

Akses Pendidikan Belum Merata

Simage dan Siputput mencegat pemuda itu. “Hei Mage,” katanya. “Apakah kau tiap hari selalu didatangi tamu seorang pemuda?” “Ya,” jawab Mage. “Kau kenal pemuda itu?” “Tidak?” jawab Mage penuh tanda tanya. “Aku menyaksikannya setiap hari, ikan Siputput dalam tempayanmu itulah yang berubah menjadi seorang pemuda, tamumu itu Siputput,” jelas tetanggamu itu. “Baiklah kalau begitu,” kata Simage. Ia pura-pura pergi ke ladang. Setelah meninggalkan halaman rumahnya, ia kemudian berbelok ke rumah tetangganya itu dan mengintip dari sana. Benar, beberapa jam berlalu, tiba-tiba ikan itu melompat dari tempayan. Kulitnya tanggal dan jatuh. Dari dalamnya muncul seorang pemuda yang dikenalnya. Pemuda itu pergi menuju ladang Simage. Setelah Siputput cukup jauh Simage mendekati tempayan, mengambil kulit ikan itu dan membakarnya. Simage kemudian pergi ke ladang dan menemui Siputput. Ia menceritakan apa yang telah dilakukannya dan Siputput tak bisa kembali menjadi ikan. Sejak itulah kedua pemuda tersebut menjadi bersaudara. Mereka sama-sama membuat ladang, menanam pisang, dan jambu hingga berbuah dengan lebatnya. Suatu hari mereka menemukan buah jambu bola tau aillupa mereka dimakan orang lain. Beberapa jambu bekas gigitan orang yang mencuri terlihat dengan jelas. “Kita adakan acara adu ayam dan kita undang semua orang di kampung kita menontonnya agar kita bisa mencari orang yang cocok

giginya dengan bekas gigitan jambu ini,” kata Siputput. Mereka mengadu ayam dan banyak penonton yang datang. Mereka perhatikan gigi mereka tetapi tidak ada yang cocok. Karena pencurinya belum juga muncul, kedua pemuda itulah yang akhirnya mengadu dirinya seperti ayam. Para penonton semakin banyak dan mereka tertawa melihat Simage dan Siputput berkelahi seperti ayam. Namun tidak ada orang yang memiliki gigi yang cocok dengan bekas gigitan itu. Esoknya mereka mengadakan acara yang sama. Ada dua gadis cantik yang ikut menonton pertunjukan itu. Ketika keduanya ketawa yakinlah Simage dan Siputput bahwa merekalah yang memakan jambunya. Kedua gadis itu ternyata penduduk langit. Segera kedua pemuda itu menangkapnya dan masing-masing mengawininya. Beberapa tahun kemudian dari istrinya itu Simage memperoleh sepasang anak, yang sulung laki-laki dan yang bungsu perempuan. Ibu Simage mengasuh kedua anak yang masih kecil itu ketika Simage dan istrinya pergi ke ladang. Siang hari ketika memandikan kedua cucunya di sungai, Ibu Simage dengan riang bernyanyi yang syairnya mengatakan jika tidak karena jambu bol yang dicuri, anaknya tidak akan mendapatkan menantu. Ketika Simage dan istrinya pulang, si sulung menceritakan syair nyanyian neneknya kepada ibunya. Mendengar itu tersinggunglah istri Simage. Ia bergegas keluar dan menimba air dengan sepotong bambu. Setibanya di rumah bambu itu dipukulkannya di ujung tangga. Air di dalam bambu itu tiba-tiba muncrat ke langit, membentuk sebuah jalan. Putrid langit itu punpergi mengi-

kuti jalan dari air itu. Simage menangisi kepergian istrinya. Tapi Siputput menghiburnya. “Kita akan menyusulnya,” katanya. Esoknya mereka berdua pergi ke hutan mengambil getah, menangkap burung dan mencabuti bulunya. Kemudian membuat sebuah sampan dari pelepah sagu dan memasang bulu-bulu burung di pinggir sampan itu. Dengan sampan itulah mereka berdua pergi ke langit dan mengunjungi tempat bapak istri Simage. Malam harinya Simage dan Siputput menari hingga keringatnya banyak keluar. Aneh, keringat itu membersihkan bekas-bekas luka di tubuh kedua pemuda itu, sehingga kulit mereka bersih dan tampak seperti penduduk langit. Maka berkata istri Simage kepada ayahnya bahwa itulah suaminya, sehingga diadakan punen atau pesta. Untuk memastikan keadaan keluarga Simage di bumi, maka mereka letakkanlah bunga silalabo di tempat perapian. Suatu hari daun bunga itu layu dan mereka mengerti bahwa ibu Simage telah meninggal. Esoknya mereka berangkat dengan perahu kembali ke bumi. Di tengah jalan, sampan itu naik, sehingga perut Simage mual dan ia pun muntah. Ketika perahu itu menukik turun giliran istri Simage yang mual dan muntah. Setelah sampai di rumah Simage berkata, “Inilah payahnya berjalan ke langit dan janganlah coba-coba lagi pergi ke sana!” (Dimodifikasi dari Bruno Spina, Mitos dan Legenda Suku Mentawai, PN Balai Pustaka: 1981)

udah 69 tahun Indonesia merdeka, namun kata merdeka itu sensamar-samar dirasakan rakyat pada umumnya. Masih banyak ketimpangan yang terjadi, teruta-ma pada dunia pendidikan yang katanya sebagai kunci kemajuan yang selama ini diterapkan Pemerintah Indonesia mulai pusat dan daerah. Dari pemaparan program peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia yang dilakukan Wakil Menteri Kebudayaan RI Musliar Kasim dari seminar yang saya ikuti di Jakarta 12 Agustus lalu tergambar cita-cita besar menciptakan generasi emas pada tahun 2045. Program tersebut berupa perbaikan kurikulum menjadi 2013 yang diklaim tematik integratif, peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi dan program Sarjana Mengajar yang dikenal SM3T yang ditujukan pada sdaerah terdepan, terluar dan tertinggal di republik ini. Namun sayang, pelaksanaan program ini hanya terlihat manis dalam tabel dan grafik yang sering dipertontokan lembaga pembuat kebijakan pendidikan di negara ini baik pusat maupun daerah. Masih banyak anak bangsa yang diabaikan dalam pendidikan, terutama komunitas adat yang tinggal jauh di dalam hutan. Alasan klasik selalu muncul ketika ditanya, Mengapa tidak ada sekolah di sana? mengapa tidak ada guru? Jawabnya akses ke sana jauh, ada juga tidak dibangunnya sekolah karena masyarakat hidup terpencar-pencar dan lain sebagainya. Sedihnya lagi ketika bangunan sekolah ada dan guru di tempat di sana ternyata mereka hanya mengajar 1 minggu kemudian menghilang berbulan-bulan padahal sudah dibayar mahal Sehingga hanya anjing dan kucing yang ada di sekolah seperti pengalaman kawankawan saya di Papua, Palu dan Jambi. Ketika hal ini dipertanyakan, biasanya pemerintah ngeles, menjawab karena guru tidak bisa dipaksa menetap di sana, kemudian jawaban lain tidak ada guru yang mau ke sana. Sungguh hal yang aneh bagi saya ketika mendapat jawaban seperti ini, karena akan muncul pertanyaan, kalau memang tidak mau mengapa setiap ada penerimaan PNS khususnya guru selalu disertai pernyataan diatas materai yang menyatakan bersedia di tempat di mana saja? Ini juga bisa menjawab pertanyaan penyebab sekolah di Mentawai masih kekurangan guru, yakni tidak bersedia di tempatkan di mana saja. Sebab menurut data Kemendikbud, rasio guru dan murid yang ada di Indonesia lebih dari cukup ketimbang negara lain di ASEAN. Kita akui tidak semua guru seperti itu, boleh disebut mungkin hanya oknum . Kita berharap besar kepada pemerintah yang menjadi pengendali berjalannya sistim pendidikan ini memiliki hati memperhatikan semua pendidikan anak bangsa ini tanpa terkecuali. z

Puailiggoubat NO. 294, 15 - 31 Agustus 2014