297

DANA KAYU HUNTAP AKHIRNYA CAIR

SAJIAN UTAMA

MENTAWAINEWS

4

PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA PENULISAN BUDAYA MENTAWAI

7

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

HALAMAN 17 1

-1

No .

4 Tah 29 Ok u 7 n to X be II r2 0

14

HARGA ECERAN RP 3000

PENDISTRIBUSIAN BBM PERLU PENGAWASAN

Puailiggoubat NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

Uggla Bulat mapaliek tak ibara bensin ka Mentawai, senen ngalaggo bensin makurang 1.299 Kilo liter samba solar 215 Liter. Ibailiu tak moi ragalai galajetda sipulalaggai kalulut taibarania suat masin - 3 Epat sautek ka Mentawai samba sara kontraktor rakau ukumannda 20 ngarura samba ralului tuou iginia Rp1 miliar kalulut rapakatai bulagat alkes - 6 Bulagat sakit loinak pasigalai lalep iginia Rp7,7 juta per KK sikuddu ka rekening Pokmas arabelakeat, utakra siburuk araluluiat kalulut babarania bulagat nenda - 7 Rapakolou sai pemerintah kudduat simapaliek iorak tsunami bulek raagai ia sipulaggai sedda - 8 Igidda guru kontrak arasilok ka siboikik iate 199 sia ka rura 2014 tapoi nenda tak pei aitup igit guru simakurang ka Mentawai, ibaliu rabukak isak pasisilokat sikadua - 18 Rura nene’ arakua sai Dinas Pertanian tat raakek uremen berak, oto kek raobak pangurep siat lek saradda igaba ia - 21 COVER DEPAN: 1 FOTO: PATRIS 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Rinto Robertus (Saibi) Leo Marsen (Sikakap) Supri Lindra (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Siprianus Sababalat (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Dari Redaksi

O

ktober 2014 ini, tepat 15 tahun Kepulauan Mentawai dimekarkan menjadi daerah otonom. Perjuangan yang panjang dan tidak mudah masyarakat selama berta-

2

Otonomi Mentawai

hun-tahun melepaskan diri dari Kabupaten Padang Pariaman.

Ibarat manusia, saat ini Mentawai sedang menuju fase ‘dewasa’ yang ditandai dengan kemandirian dalam menjalani kehidupan setelah sebelumnya masih

menjadi bagian dari kabupaten ‘induk’ Padang Pariaman.

Dalam perjalanan panjang menuju masyarakat Mentawai yang berdaulat dan sejahtera, semua pihak hendaknya bergandengan tangan dan

menyatukan tekad. Menihilkan sekat dan batas, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan demi mencapai satu tujuan bersama.

Salam berdaulat!

3

Puailiggoubat NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014 FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Kekurangan premium di Mentawai mencapai 1.299 Kiloliter dan solar 215 Kiloliter per bulan Tim Redaksi

ateus Tetebburuk, warga Puro Kecamatan Siberut Selatan terpaksa menutup usaha pengetaman kayunya sementara.

Ia tidak sanggup membeli bensin (premium) untuk menghidupkan genset karena harganya yang tinggi, sekitar Rp15 ribu per liter. Di kampungnya listrik belum ada, usaha bertumpu dari mesin genset.

Kelangkaan BBM di Mentawai sudah dirasakan sejak dua tahun terakhir oleh masyarakat. Berbagai upaya dan opsi sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, namun berbagai upaya itu belum berhasil.

Akibatnya tak hanya dirasakan pemilik usaha seperti Mateus, warga biasa juga ikut kena imbas, misal mahalnya harga ojek. Di Tuapeijat misalnya, ongkos ojek ke kantor pemerintah yang umumnya berada di KM 4 sekitar Rp30 ribu dari dermaga pulang pergi.

“Dalam sehari kami mengeluarkan ongkos ojek Rp30 ribu untuk mengurus administrasi di Tuapeijat ini, belum makan dan penginapan, jika tidak ada kapal antar pulau, maka kami pulang ke Sikabaluan harus lewat Padang, bayangkan biaya yang kami keluarkan,” kata Samuel Sabebegen, PjS Kepala Desa Sikabaluan kepada Puailiggoubat 25 September lalu.

Kelangkaan BBM juga berdampak pada operasional kapal antar pulau di Mentawai yang sering macet karena tidak mendapat pasokan BBM. Kepala Dusun Turonia, Tuapeijat, Sipora Utara, P. Salmen mengaku pusing dengan persoalan BBM yang makin rumit di Mentawai.

“Rasanya seperti tidak memiliki pemimpin yang mengawasi dan mengamankan persoalan ini,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 26 September.

Salmen menyebutkan, pendistribusian BBM subsidi kepada warga awalnya lancar khususnya di Tuapeijat karena pihak kecamatan bekerjasama dengan desa dan dusun, pangkalan membagi kuota sesuai dengan jumlah penduduk.

Ia mencontohkan, tiap kapal pengangkut Agen Premium Minyak Tanah dan Solar (APMS) dari CV. Kasih Sejahtera masuk, jatah yang diperoleh Dusun Turonia 1 ton atau sebanyak 5 drum bensin untuk dibagikan kepada 200 KK. Penjualannya dilakukan di rumah kepala dusun dengan harga R10 ribu per liter.

M

ISI BBM - Pengisian Bahan Bakar Minyak dari kapal pengangkut minyak di dermaga Tuapeijat 26 September

MENTAWAI DARURAT BBM

“Harga itu merupakan harga yang tertinggi karena biaya angkut dan penyusutan, namun warga tidak rebutan karena 1 ton cukup memenuhi kebutuhan warga satu dusun menjelang kapal berikutnya masuk,” katanya.

Tapi sayang, model distribusi itu hanya berjalan dua bulan, selanjutnya jatah mereka dikurangi menjadi satu hingga dua drum, pangkalan beralasan kuota tidak mencukupi. Selain jumlah drum yang berkurang, isi BBM dalam drum menurut Salmen juga turut berkurang. Biasanya satu drum berisi 200 liter, berkurang menjadi 170 liter. Di luar biaya angkut, kata Salmen, ia harus membayar Rp50 ribu per drum kepada pangkalan sementara harga 1 drum bensin Rp1,6 juta.

Menghadapi kelangkaan BBM tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah berulangkali meminta penambahan kuota kepada Kementrian ESDM dan Pertamina.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Mentawai, D. Lubis Sabeleu menjelaskan, upaya penambahan kuota BBM Mentawai telah dimulai sejak tahun 2012.

“Terakhir bulan April 2014 kepada BUMN dengan isi surat yang sama pada surat-surat kita sebelumnya,” katanya, Selasa, 30 September.

Surat tersebut ditujukan kepada Komisi Energi DPR RI, Menteri ESDM, Kepala UKP4 di Jakarta,

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Direktur Hilir Migas Kementerian ESDM, Direktur Hulu Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, Direktur Pema-saran dan Niaga PT. Pertamina, Guber-nur Sumatera Barat, Ketua DPRD Mentawai, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, General Manajer PT. Pertamina wilayah I Sumbagut di Medan, Kepala Cabang PT. Pertamina Padang “Alasan kita kuota BBM Mentawai sangat kecil dibandingkan dengan daerah lainnya di Sumatera Barat. Kita bukan iri dengan daerah lain tapi selisihnya terlalu signifikan sementara daerah kita kepulauan,” ujarnya.

Untuk meyakinkan, pihaknya membawa BPH Migas dan Pertamina ke Mentawai pada 15 Maret 2013. Tak hanya sampai di situ, pada 25 Agustus lalu, ia bersama kepala bidang perdagangan menghadiri pertemuan dengan Pertamina yang diadakan Kantor ESDM Sumbar, di sana mereka me-nyampaikan kesulitan BBM dan kondisi riil Mentawai.

Kepada Pertamina, Lubis menyebutkan, Mentawai tidak bisa disamakan dengan daerah daratan lain di Sumbar.

“Warga Mentawai yang punya pompong apalagi speed boat memerlukan bensin hingga 500 liter ke pusat kecamatan, tidak sama dengan di Padang, 40 liter saja sudah bisa keliling Sumbar,” katanya menirukan ucapan-nya kepada Pertamina.

Kepala Bidang Perdagangan Dis-

perindagkoptam UMKM Mentawai, Wisal Anpriadi dalam kesempatan sama menambahkan, ia turut mempertanyakan aturan yang dipakai Pertamina sehingga penambahan kuota di Mentawai sulit terealisasi.

“Kita minta aturannya namun tidak ada,” katanya.

Menurut Lubis, pada 2011 kuota bensin bersubsidi di Mentawai 2.400 kiloliter per tahun ditambah menjadi 3.288 kiloliter per tahun pada 2012 berdasarkan surat BPH Migas, Nomor 471/KA/BPH Migas/08/2011. Solar sebelumnya 1.344 kiloliter per tahun menjadi 1.608 kiloliter per tahun.

Di tahun yang sama terjadi penambahan kuota dari 3.288 kiloliter per tahun menjadi 3.612 kiloliter per tahun berdasarkan Surat BPH Migas No.4421/ KA/BPH Migas 2012, termasuk solar bertambah dari 1.608 kiloliter per tahun menjadi 1.612 kiloliter per tahun, yang sebelumnya diminta sebanyak 1.831 kiloliter per tahun.

“Namun untuk penambahan kuota bensin sebesar 324 kiloliter dan solar 219 kiloliter berdasarkan surat BPH Migas tidak terealisasi di lapangan. Hal ini sudah kita tanyakan kepada BPH Migas kembali dan kepada APMS CV. Kasih Sejahtera, namun tidak ada jawaban,” jelasnya.

Kata Lubis, upaya pihaknya sebatas menyurati dan menemui pihak terkait termasuk mencari peluang. Keluarnya larangan pemakaian BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah menjadi

peluang penghematan.

Data yang dihimpun dari kebutuhan BBM harian tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kebutuhan bensin 1.520 kiloliter per bulan atau 18.240 kiloliter per tahun. Sementara solar 368 kiloliter per bulan atau 4.571 kiloliter per tahun.

“Dengan asumsi, kuota BBM bersubsidi yang ada sekarang tidak terganggu,” katanya.

Dari selisih realisasi BBM bensin dan solar di Mentawai dengan data kebutuhan SKPD dan kebutuhan BBM Mentawai keseluruhan, kekurangan bensin saat ini sebanyak 1.299 kiloliter per bulan atau 14.628 kiloliter per tahun, solar 215 kiloliter per bulan atau 2.740 kiloliter per tahun.

Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, Disperindagkoptam UMKM merekomendasikan penambahan APMS sejak tahun 2012, namun belum terealisasi. APMS yang direncanakan yakni CV. Saibi Jaya, CV. Pahmi, dan CV. Sinar Mentawai.

“Kita berharap sekurang-kurangnya terealisasi dua dari tiga yang kita usulkan,” katanya.

Jika dua APMS saja terwujud maka 1 agen dapat melayani Kecamatan Sikakap, Pagai Utara dan Pagai Selatan termasuk Sipora Utara dan Sipora Selatan termasuk Siberut Barat Daya yakni APMS CV. Kasih Sejahtera yang menjadi satu-satunya penyalur saat ini.

Sementara APMS yang lain mendistribusikan BBM Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Utara, Kecamatan Siberut Tengah dan Kecamatan Siberut Barat.

Jika hanya satu APMS, pendistribusian BBM menurut Lubis lamban karena memakan waktu lima hari melayani lima titik. Perkembangan terakhir terkait pengusulan dan rekomendasi APMS tambahan di Mentawai yang baru disurvei Pertamina yakni CV. Saibi Jaya.

Selain menambah APMS, opsi kedua yakni pengaktifan Depo Pertamina di Nem-nem Leleu Sikakap. Surat permintaan tersebut telah disampaikan kepada BUMN yang ditandatangani Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Rijel Samaloisa pada April lalu.

“Untuk hal ini kita minta dukungan dari DPRD Mentawai terkait dengan pengoperasiannya kembali,” kata Lubis.

Depo itu, menurut Lubis berhenti setelah perusahaan kayu berhenti beroperasi pada 2004.

Bila depo Pertamina di Sikakap aktif, ketersediaan BBM jenis bensin dan perselisihan harga akan terjadi.

“Biaya pendistribusian pasti ada dan itu tidak kita pungkiri. Yang jelas kondisinya tidak separah sekarang,” katanya.

ke halaman 4

4 Puailiggoubat

Dugaan penimbunan dan penjualan BBM subsidi untuk industri hingga kini belum bisa dibuktikan.

Bambang Sagurung Supri Lindra

K

SAJIANUTAMA

NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

elangkaan BBM jenis premium subsidi di Mentawai telah terjadi sekitar 2 tahun.

Banyak dugaan berkembang di masyarakat tentang adanya permainan beberapa oknum misal menimbun bensin yang bertujuan dijual dengan harga mahal dengan alasan BBM industri, atau mengoplos bensin menjadi pertamax demi meraih keuntungan yang besar. Namun hingga sekarang dugaan itu belum terbukti.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperidagkop dan UMKM) Mentawai, D. Lubis Sabelau mengatakan, pihaknya tidak menutup mata persoalan BBM yang terjadi di Mentawai.

“Kita tidak menutup mata peredaran BBM di sini, tapi ada yang berwenang di dalamnya,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 30 September.

Lubis Sabelau menyebutkan, kewenangan pihaknya hanya dari segi alat yang digunakan, sementara yang menguji kadar BBM kewenangan Pertamina.

“Kalau itu ada penyimpangan, konsekuensinya hukum,” katanya.

Tahun lalu, Disperindagkop dan UMKM bersama kepolisian dan TNI membentuk tim pengawas BBM namun hasilnya tidak efisien. “Tim pengawas itu didanai APBD namun tidak ada hasil hingga kecamatan, sehingga tahun ini

DIDUGA ADA PERMAINAN

DISTRIBUSI BBM PERLU PENGAWASAN FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

BBM ECERAN - Pengendara mengisi bensin eceran yang dijual seharga Rp 15.000 - Rp 20.000 per liter di Jalan Raya Tuapeijat, Sipora Utara tidak kita anggarkan,” jelasnya.

Lubis mengaku rela melihat stafnya seharian menongkrongi pendistribusian BBM saat kapal pengangkut BBM sandar, baik di Tuapeijat maupun di titik SAMBUNGAN HALAMAN 3

Mentawai Darurat...

Tak Punya Data Meski mengalami krisis, beberapa kecamatan di Mentawai ternyata belum memiliki data konkret kebutuhan BBM di daerahnya.

Camat Siberut Tengah, Jarson Sauddeinuk mengatakan kebutuhan BBM di daerahnya sekitar 5 ton per bulan sedangkan jatah yang diterima hanya 1 ton. “Karena kurang kita ajukan pemintaan ke Muspika Siberut Selatan untuk menambah data kita menjadi 2 ton per bulan,” katanya, Senin, 15 September Ia mengaku belum memiliki data riil kebutuhan BBM di daerahnya, penda-taan baru mereka lakukan karena terjadinya kelangkaan BBM karena jatah 1 ton per bulan ternyata tidak mencu-kupi kebutuhan warga.

Tak beda dengan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Selatan juga belum memiliki data terbaru kebu-

tuhan BBM karena pendataan jumlah kendaraan pemakai BBM belum selesai Camat Siberut Selatan, Tambunan Lumban Raja menyebutkan, perintah pendataan kendaraan air dan darat telah disampaikan kepada masing-masing kepala desa namun hingga September 2014 tak satu pun yang menye-rahkannya.

“Data yang kita pakai dulu milik Disperindagkoptam dan UMKM, namun data itu sudah tidak ada lagi dan tidak dipakai lagi karena data tersebut tidak sesuai lagi,” katanya, Kamis, 18 September.

Untuk kebutuhan kendaraan kantornya, Lumban Raja mengklaim pihaknya menggunakan pertamax sebanyak 2 drum atau 200 liter per bulan dengan harga Rp16 ribu per liter. (bs/rr/ss/g/o)

pendistribusian lainnya.

Berbeda jika pendistribusian dan anggaran dipegang serta diatur oleh dinasnya, maka pihaknya berani langsung turun tangan bersama stafnya untuk melakukan pendistribusian dan pengawasan hingga ke masyarakat.

“Ini yang kita awasi barang dan uang orang, banyak yang melaporkan ada yang jual minyak ke resort, ada yang menimbun tapi mereka tidak berikan bukti, kalau ada bukti kita siap laporkan kepada pihak berwajib,” tegasnya.

Ia tak menampik jika muncul dugaan permainan pendistribusian BBM saat dibawa dari Padang menuju titik pendistribusian karena jarak tempuh dari Padang-Mentawai antara 10-12 jam.

“Tenggang waktu selama itu siapa yang tahu apakah ada permainan di tengah laut atau bagaimana, bukan curiga, tapi peluang disitu ada,” katanya.

Indikasi itu juga bisa terjadi saat kapal pengangkut BBM tiba di pelabuhan, boleh jadi isi tangki tidak sesuai dengan manifes kapal. “Kita tidak punya alat itu dan bidang itu, itu bagian kemeteorologian,” katanya.

Kepala Bidang perdagangan Disperindagkop UMKM Mentawai, Wisal Anpriadi, mengatakan, APMS CV. Kasih Sejahtera pernah menyurati Disperindagkop UMKM untuk melakukan pengawasan dan pengamanan

distribusi BBM. “Namun kita tolak karena soal pengamanan itu bagian pihak keamanan,” jelasnya.

Lubis Sabelau mengakui biaya yang dikeluarkan untuk mengurus penambahan kuota BBM dan pengawasan BBM sebelumnya sudah banyak namun hasil yang diperoleh tidak ada.

Edi Kuswoko Paulus, anggota DPRD Mentawai dari PDIP mengatakan, persoalan BBM Mentawai mesti cepat diselesaikan termasuk permainan yang ada di dalamnya.

“Kalau kelengkapan di lembaga DPRD sudah ada, siapa yang membidangi ini harus melakukan langkah konkret dan cepat. Ini soal kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Sementara Edward Hutagalung, pimpinan APMS Pagai Utara Selatan mengatakan, untuk mengawasi ketat pendistribusian BBM ke warga sepenuhnya diserahkan ke kecamatan, kemudian menunjuk kepala desa mencari agen penyalur di setiap desa dan dusun.

APMS, jelas Edward, hanya distributor. Dalam sebulan BBM masuk ke Desa Sikakap sebanyak 3 kali. Menurutnya jumlah BBM yang masuk tidak tetap, misalnya dalam 1 trip premium sebanyak 33 Ton, trip ke dua turun menjadi 28 Ton, begitu juga trip ketiga paling hanya 15 Ton.

Hal itu juga berlaku solar, biasanya jatah PUS tiap bulan sebanyak 25 Ton berkurang karena pembatasan pemakaian solar dari pemerintah pusat. Saat ini jatah yang didapat 20-23 Ton. Sedangkan minyak tanah, jatah Mentawai per hari sebayak 5 Ton dipotong hari Minggu dan libur. Pendistribusian disesuaikan kebutuhan setiap kecamatan sesuai dengan jumlah BBM yang masuk pada tiap trip. Sabtu, 27 September.

Sulaiman, salah seorang warga Sikakap memuji sistem yang baru diberlakukan di kampungnya. Ia mengatakan walaupun jatah premium hanya 5 Liter, minyak tanah 5 Liter dalam 1 minggu dapat mengatasi kelangkaan BBM. “Sistem ini lebih baik daripada dulu karena warga tidak mengantre lama,” katanya.

Menurut data rencana penyaluran BBM di tiap titik perjalanan kapal yang dimiliki Disperindagkop dan UMKM Mentawai Agustus 2014, pada 6 Agustus 2014 penyaluran tujuan Sikakap dengan KM.Sumber Jaya Baru, total penebusan premium 32.000 Liter, solar 16.000 Liter.

Tanggal 8 Agustus, tujuan Tuapeijat BBM diangkut dengan KM.Sumber Jaya 2 total 42.000 Liter premium dan solar 19.000 Liter.

Pada 12 Agustus dengan KM. Sumber Jaya Baru, premium yang diangkut 28.000 Liter dan solar 14.000 di Siberut serta 14.000 Liter premium dan solar 5.000 Liter di Sikabaluan.

Pada 14 Agustus, KM. Sumber Jaya tujuan Sioban membawa premium 28.000 Liter dan solar 14.000 Liter.

Pendistribusian ke Sikakap kembali dilakukan pada 18 Agustus dengan KM. Sumber Jaya dengan total penebusan 28.000 Liter bensin dan 14.000 Liter solar. Tuapeijat pada 20 Agustus dengan KM.Sumber Jaya 2 dengan total penebusan premium 33.000 Liter dan solar 14.000 Liter.

Distribusi lanjutan di Siberut pada 22 Agustus dengan KM. Sumber Jaya Baru dengan total penebusan 20.000 Liter bensin dan 10.000 Liter solar dan di hari yang sama distribusi di Sikabaluan untuk bensin 8.000 Liter dan solar 4.000 Liter. Sementara di Sioban pendistribusian kembali dilakukan pada 26 Agustus 2014 dengan KM. Sumber Jaya dengan penebusan Premium 19.000 Liter dan solar 7.000 Liter. Pada 28 Agustus, penyaluran dilakukan langsung di dua titik yakni Sikakap dan Tuapeijat melalui KM. Sumber Jaya.

Penebusan bensin untuk Sikakap 10.000 Liter dan solar 7.000 Liter sementara Tuapeijat bensin 12.000 Liter dan solar 7.000 Liter. Total pendistribusian dalam satu bulan untuk bensin 274.000 Liter dan solar 134.000 Liter.

Persoalan BBM di Mentawai menurut Lubis tak sekedar harga namun ketersediaan BBM, karena tidak ada pilihan. “Jangankan pilihan, untuk SPBU saja tidak ada,” katanya. (bs/ spr/g/o)

Puailiggoubat NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

Empat pejabat Mentawai dan satu kontraktor diancam hukuman penjara 20 tahun dan membayar denda Rp1 miliar.

Rus Akbar

Korupsi Alkes Mentawai

Sidang Perdana Dokter Warta Siritoitet Digelar FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

mpat pejabat dari Dinas Kesehatan ini menunduk sambil membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tuapejat, mereka diduga terlibat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan pada 2012 lalu, yang membuat negara mengalami kerugian senilai Rp773.974.137 (hasil laporan BPKP Perwakilan Sumbar), pada Rabu, 24 September lalu.

Sidang perdana terhadap empat pejabat Mentawai ini terdiri dokter Warta Siritoitet (47), mantan Kepala Dinas Kesehatan Mentawai, Gidion Sinambela (46), mantan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinkes Mentawai, Germinus, mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinkes Mentawai, dan Firdaus, staf Dinkes Mentawai.

Sementara Rizal Efendi dari perwakilan PT. Graha Syifaa Mandiri dan CV. Zamahra yang dikontrak pengadaan alat kesehatan. Pembacaan dakwaan Rizal Efendi dilakukan setelah keempat pejabat Dinkes Mentawai dibacakan dakwaannya. Sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Padang sempat molor, semula diagendakan pada pukul 09.00 WIB, tapi sidang baru dimulai pada pukul 11.15 WIB. Sebelum dakwaan dibacakan, Ketua Majelis Hakim Jamaluddin mengingatkan kepada jaksa untuk tidak membacakan seluruh surat dakwaanya.

“Baca saja poin pentingnya, sebab pengacara dan saudara-saudara terdakwa sudah menerima surat dakwaan,” katanya yang didampingi anggota Irwan Munir dan M. Takdir.

Usai mendengar keterangan dari hakim, JPU, Atmariadi membacakan dakwaan tersebut secara bergantian dengan Dodi Arifin serta Edmon Rizal.

Dalam surat dakwaan keempat pejabat terduga korupsi ini mereka dikenai pasal primair, Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b,

5

E

SIDANG TIPIKOR - Sidang Mantan kepala Dinas Kesehatan Mentawai dan tiga pejabat yang ikut terseret kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus ini muncul pada 2012 dimana pada saat itu Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari APBD Mentawai dengan dana sebenar Rp 2.559. 700.000 yang dibagi dalam tiga bagian, untuk belanja pengadaan alat-alat kedokteran umum sebanyak Rp 858.000.000, pengadaan alat kesehatan dasar Puskesmas senilai Rp 715.000.000. Belanja pengadaan alat-alat kesehatan pustu dan poskesdes sebesar Rp 986.700.000.

Tersangkutnya keempat terdakwa itu, dimana Warta Siritoitet saat itu menjabat kepala dinas, sekaligus pengguna anggaran dari Dinas Kesehatan, Gidion Sinambela merupakan pejabat pembuat komitmen, Germinus menjabat sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan, sementara Firdaus menjabat sebagai ketua penerima barang dan jasa.

Pada Juni 2012, tiga paket kegiatan

itu dimenangkan tiga perusahaan PT. Graha Syifaa Mandiri untuk pengadaan alat-alat kedokteran umum puskemas senilai Rp 789.348.000 yang ditandatangani Rizal Efendi. Masa kontraknya mulai sejak 25 September 2012 sampai 8 Desember 2012. Item pekerjaan sebanyak 49 jenis alat-alat kedokteran umum.

Untuk alat-alat kesehatan dasar puskemas dimenangkan CV. Sinar Kasih Indah dengan Reynold Oktavianto (hakim telah memvonis 4 tahun penjara) dengan kontrak senilai Rp 647.547.300, Masa kontraknya mulai 25 September 2012 sampai 8 Desember 2012. Ada 193 jenis alat-alat kesehatan dasar puskesmas.

Sementara pengadaan alat-alat kesehatan dasar untuk pustu dan poskesdes ditender oleh CV. Zamahra dengan Direktur Andre Efrinaldo tapi dalam kasus ini Rizal Efenddi ditunjuk sebagai perwakilan dengan kontrak Rp 851.269.000, ada 68 macam alat kesehatan untuk dibeli.

Untuk tiga kegiatan itu, alat kesehatan sebenarnya akan dibagi untuk Puskemas Betaet, Siberut Barat. Puskesmas Muara Sikabaluan, Siberut Utara. Puskemas Saibi Samukop Siberut Tengah, Puskemas Muara Siberut, Siberut Selatan. Puskemas Peipei

Pasakiat Taileleu, Siberut Barat Daya.

Puskemas Mapaddegat, Sipora Utara, Puskemas Sioban, Sipora Selatan.

Puskemas Saumanganya, Pagai Utara.

Puskemas Sikakap, Sikakap. Puskemas Malakkopa, Pagai Selatan.

Setelah kontrak dilakukan permasalahan pun muncul saat masa kontrak habis. Untuk PT. Graha Syifaa Mandiri sampai jatuh tempo baru sanggup menyelesaikan alat-alat kedokteran umum sebanyak 60,07 persen, hal itu terungkap pada saat penyerahan barang pada 20 Desember 2012, yang ditanda tangani Gidion Sinambela dan Firdaus dari Dinas Kesehatan.

Begitu juga dengan CV. Sinar Kasih Indah dalam surat perintah pemeriksaan barang pada 17 Desember 2012, pengadaan alat-alat kesehatan dasar puskesmas baru terealisasi sebanyak 64,29 persen, hal itu diketahui setelah pemeriksaan dilakukan Firdaus dan Germinus.

Kemudian untuk CV. Zahmara, pengadaan alat-alat kesehatan pustu dan poskesdes baru 60 persen yang tersedia. “Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia penerima barang dan jasa yang masih banyak yang kurang, kemudian Gidion Sinambela, Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan hal itu kepada Warta Siritoitet

sebagai pejabat pengguna anggaran,” kata Atmariadi saat membaca dakwaan.

Selain itu terdakwa Rizal Efendi yang mewakil PT. Graha Syifaa Mandiri dan CV. Zahmara dan Reinold Oktavianto, Direktur CV. Sinar Kasih Indah menghadiri rapat pada 19 Desember tersebut. “Pengakuan kedua penyedia barang jasa tersebut kekurangan alat kesehatan masih ada di Padang dan belum dikirim ke Dinas Kesehatan,” ujarnya Atmariadi.

Menurut Jaksa, pemeriksaan barang yang dilakukan di Padang itu telah menyalahi dan bertentangan dengan kontrak pengadaan alat-alat kesehatan, dimana dalam kontrak disebutkan serah terima barang dilakukan di Dinas Kesehatan Mentawai, kemudian didistribusikan oleh penyedia barang dan jasa bersama panitia penerima barang dan jasa, pejabat pelaksana teknis pada masing-masing puskemas.

Keempat terdakwa terjerat perkara ini karena telah menerima dan mencairkan dana seratus persen kepada tiga perusahaan ini, padahal pekerjaan yang dilakukan ini belum lengkap, hal itu terlihat dalam berita acara serah terima barang yang menyatakan sudah 100 persen barang diterima.

Sementara untuk Reynold Oktavianto dan Rizal Efendi telah menyerahkan pekerjaan yang belum lengkap dan mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan lengkap.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan negara sebanyak Rp 773.974.137 yang dibagi dalam tiga bagian, untuk pekerjaan pengadaan alat kedokteran umum puskemas telah merugikan negara sebanyak Rp355.661.019. Pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan dasar puskemas, negara telah rugi senilai Rp 234.010.789 dan pengadaan alat-alat kesehatan dasar puskesmas, negara telah dirugikan sebanyak Rp 184.3202.327.

Sesuai dengan dakwaan, kelima terdakwa tersebut diancam hukuman penjara paling minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Kemudian jika tidak membayar denda maka akan dilakukan penyitaan.

Selesai membacakan dakwaan, hakim meminta pengacara untuk membuat eksepsinya dalam satu minggu ke depan. (o)

6 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

Rencana pembangunan tempat evakuasi akan dimulai tahun depan karena defisit dalam APBN.

Pemkab Mentawai Segera Bangun Shelter Bencana FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

ebagai daerah yang berada dalam zona merah atau daerah rawan bencana seperti gempa dan tsunami, sarana pendukung untuk mengantisipasi minimnya korban jiwa bila terjadi bencana gempa dan tsunami harus dipersiapkan sebelumnya, salah satunya yaitu tersedianya tempat evakuasi bagi masyarakat yang jelas. ”Salah satu sarana pendukung yaitu adanya shelter atau tempat masyarakat berkumpul bersama bila terjadi gempa yang disusul tsunami,” kata Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet saat Workshop Membangun Kesepahaman dan Komitmen bersama mewujudkan ketangguhan masyarakat di kabupaten Mentawai, Kamis, 25 September lalu di Aula Bappeda Mentawai Tuapeijat.

Menurut Yudas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah

S

SIMULASI EVAKUASI Warga dan anakanak di Dusun Mapaddegat mengikuti simulasi evakuasi bencana pada Maret 2014

menganggarkan satu unit pembangunan shelter di Mentawai, rencana awal akan dibangun di Siberut Selatan.

Sikabaluan Rencanakan Simulasi Gempa dan Tsunami TUAPEIJAT- Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara akan melaksanakan pelatihan simulasi dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami Mentawai tahun ini. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai Gabriel Sakeru.

“Untuk tahun ini pelatihan simulasinya kita laksanakan di Siberut Utara karena di Tuapeijat dan Siberut Selatan sudah,” kata Gabriel kepada Puailiggoubat, Selasa, 23 September lalu.

Dikatakan Gabriel, Desa Sikabaluan merupakan salah satu desa yang berada di pesisir pantai yang harus disiapkan dalam menghadapi bencana, mulai dari bagaimana kesiapan saat gempa terjadi, kemudian apa yang dilakukan setelah gempa.

“Masyarakat harus memahami apa yang dilakukan sebelum, saat dan sesudah gempa terjadi, jalur evakuasi dan tempat evakuasi harus jelas,” katanya.

Rencananya kegiatan tersebut akan dilaksanakan akhir Oktober atau awal November. Dilihat dari beberapa pengalaman beberapa kali terjadinya gempa, masyarakat yang ada di Sikabaluan baik yang ada di Dusun Muara, Nangnang, Pokai, mereka mengemasi barang-barang yang tidak penting ke dalam gerobak atau sepeda motor untuk dibawa ke tempat pengungsian. Sementara jarak pengungsian dengan pemukiman masyarakat rata-rata 3,5 kilometer dengan lebar badan jalan 2,5 meter.

Bila gempa terjadi, akan terjadi kemacetan dan rawan kecelakaan karena masyarakat ada yang membawa gerobak barang dengan berjalan kaki atau ditarik pakai motor, selain itu ada juga yang ngebut ke tempat pengungsian.

Namun yang patut diapresiasi, masyarakat Sikabaluan telah membangun pondok-pondok sederhana di lokasi pengungsian. Selain pondok yang dibangun dari olahan kayu, juga adanya tanamantanaman muda yang ditanam di sekitar pondok-pondok yang dibuat seperti ubi-ubian, pisang, keladi.

Di dalam APBD Mentawai 2014, pos anggaran BPBD Mentawai dianggarkan dana untuk koordinasi kapasitas kelembagaan kesiapsiagaan Rp373.115.000 , pembentukan dan pelatihan kelompok siaga bencana Rp680.620.000 serta pelatihan siaga/ simulasi dan gladi Rp359.897.000. (bsr/r)

“Namun setelah kita pertimbangkan dimana di Siberut (Selatan) pemukiman masyarakat dekat dengan bukit untuk evakuasi maka kita memilih Sikabaluan (Siberut Utara) yang tidak memiliki tempat evakuasi yang dekat dan jauh dari bukit,” katanya.

Namun yang menjadi kendala menurut Yudas, lokasi pembangunan shelter, ketersediaan lahan dari masyarakat. “Untuk itu kita berharap dukungan dari masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki lahan,” harapnya.

Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Mentawai, Elisa Siriparang membenarkan adanya rencana pembangunan shelter di Mentawai. “Hanya terkendala soal lahan pembangunan. Bila ini sudah ada, maka tidak ada masalah lagi,” katanya.

Untuk perkembangan terakhir terkait dengan rencana pembangunan shelter di Mentawai berdasarkan informasi yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Mentawai, Gabriel Sakeru, tim survei dari Kementerian Pekerjaan Umum sudah datang ke Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara pada Agustus lalu dalam

rangka melihat lokasi pembangunan.

“Menurut rencana bangunannya berbentuk beton bertingkat, tingkat bawah digunakan sebagai gudang logistik dan untuk bagian atas digunakan sebagai tempat berkumpul masyarakat,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 23 September lalu di ruang kerjanya.

Dijelaskan Gabriel, menurut rencana awal pembangunan shelter ini akan dilaksanakan pada 2014 melalui APBN, namun karena terjadi devisit anggaran maka pembangunannya ditunda dan direncanakan pada 2015.

“Untuk pelaksana di lapangan dan penganggarannya tidak lagi di BNPB, namun langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum. Hanya kita dari tingkat BPBD Mentawai memfasilitasi soal gambar lokasi, jumlah penduduk, kerawanan dan hal pendukung lainnya,” jelasnya.

Lebihlanjut dijelaskan Gabriel, BPBD Mentawai menawarkan pembangunan shelter tidak dalam bentuk bangunan beton, namun dalam bentuk rumah kayu panggung seperti rumah adat Mentawai yang juga tahan gempa.

“Kita ingin memanfaatkan sumber daya lokal yang ada serta kearifan lokal masyarakat Mentawai, seperti rumah panggung,” katanya.

Meski saran dari BNPB meminta membangun desain rumah adat, tapi kualitasnya seperti rumah beton yang menampung sebanyak 1.000 orang. (r)

BPBD Akan Bentuk Desa Tangguh di Mentawai TUAPEIJAT - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membentuk desa tangguh bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai.

Pembentukan desa tangguh bencana ini akan dilakukan di beberapa desa yang masuk dalam zona merah atau daerah yang rentan terhadap gempa dan tsunami.

“Desa tangguh itu maksudnya ketika terjadi bencana masyarakat tidak kehilangan semua kehidupannya baik dari segi ekonomi, pendidikan..

Kita itu mempersiapkan masyarakat dari awal bagaimana mereka siap dalam menghadapi bencana. Sasaran utamanya yaitu daerah yang ada di pesisir pantai,” kata Gabriel Sakeru, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Mentawai kepada Puailiggoubat, Selasa, 23 September di ruang kerjanya di Tuapeijat.

Dikatakan Gabriel, sasaran tahap pertama desa tangguh ini berdasarkan

rencana awal yang disampaikan BPBD Mentawai kepada BNPB ada empat desa yaitu Desa Muarasiberut, Desa Maileppet, Desa Tuapeijat dan Betumonga.

Namun karena anggaran APBN 2014 mengalami defisit maka BNPB mengurangi daerah yang disetujui yakni Mapaddegat Desa Tuapeijat dan Desa Muarasiberut.

“Namun dalam pelaksanaan di lapangan nantinya kita akan melaksanakan di tiga desa yaitu Mapaddegat Desa Tuapeijat, Desa Muarasiberut dan Desa Maileppet, karena ini tidak menjadi masalah,” kata Gabriel yang juga PJOK pada kegiatan desa tangguh.

Menurut dia, hingga saat ini BPBD Mentawai masih menunggu pencairan anggaran dari BNPB untuk melaksanakan kegiatan yang pada tahap pertama berupa sosialisasi, perekrutan relawan dan peningkatan kapasitas.

“Kita masih menunggu anggaran dan berdasarkan informasi yang kita terima keterlambatan pencairan anggaran ini terjadi di seluruh Indonesia, “ katanya.

Dari data BPBD, masyarakat yang rawan terkena tsunami di empat desa itu, Desa Tuapeijat 3.000 jiwa, Muara Siberut 2.000 jiwa dan Maileppet 1.500 jiwa. Menurut Gabriel, anggaran program desa tangguh itu sekitar Rp1 miliar.

Sementara Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet mengharapkan dukungan anggaran dari DPRD Mentawai soal pembentukan dan terwujudnya desa tangguh di Mentawai.

“Kita mengharapkan dukungan anggaran dari DPRD Mentawai soal desa tangguh. Kita inginnya semua desa yang ada di Mentawai ini memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana,” katanya, Kamis, 25 September lalu. (bs/r)

MENTAWAINEWS Dana pembelian kayu untuk hunian tetap sebanyak Rp7,7 juta per KK yang tertahan di rekening pokmas akhirnya dicairkan.

Puailiggoubat

Dana Kayu Akhirnya Cair FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

DPRD Siap Anggarkan Biaya Huntap dan Pemulihan Ekonomi

olemik dana kayu huntap yang masih tertahan dalam rekening kelompok masya-

rakat (pokmas) senilai Rp7,7 juta per kepala keluarga, akhirnya tuntas juga.

Masyarakat sudah bisa memakai dana tersebut untuk membeli kayu atau membayar utang upah pengolahan kayu.

Ketua Pokmas Silibetat, Dusun Mapinang Selatan, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara, Netaya Sabelau, mengatakan dana baru bisa cair setelah surat-surat lengkap seperti surat keterangan dari desa, kuitansi upah olah dan langsir kayu. Surat tersebut langsung diserahkan kepada Konsultan Manajemen Propinsi (KMP) dan PJOK Huntap dengan persetujuan fasilitator yang mendampingi.

“Uang kayu untuk 11 anggota Pokmas Silibetat sudah cair dan uangnya sudah diberikan kepada si penerima rumah huntap,” katanya, Rabu, 17 September lalu.

Sementara Koordinator Masyarakat Penerima Huntap Kecamatan Pagai Utara Leisa Saogo, mengatakan sebanyak 53 warga penerima dana bantuan rumah huntap di Dusun Sabeuguggung sudah menerima dana pembelian kayu Rp7,7 juta.

“Masyarakat sudah menyediakan kayunya sendiri sejak 2012 lalu, akibat terlalu lama disimpan beberapa kayu yang akan dipakai itu sudah membusuk,” katanya.

JEMUR KAYU - Masyarakat Dusun Sabeuguggung, Kecamatan Pagai Utara menjemur kayu yang diolah sendiri untuk membangun huntap.

Begitu juga halnya di daerah Pagai Selatan, Agusman, Ketua Pokmas Keret Baga Dusun Bulasat, menuturkan, sebanyak 102 kepala keluarga sudah bisa mencairkan dana tersebut. “Kalau dari dahulu BPBD mengijinkan menggunakan kayu yang telah disiapkan masyarakat, mungkin rumah huntap sudah selesai, dan masyarakat sudah dapat menikmati rumah tersebut,” ujarnya.

Meski demikian, masih ada penerima dana bantuan rumah yang belum bisa mencairkan uang kayu seperti di Dusun Limok Sua, Desa Bulasat. Hal ini lantaran keterlambatan land clearing

areal pemukiman, sehingga dana tahap kedua belum cair.

“Yang baru cair baru dana tahap satu, sementara di Dusun Maonai, dana kayu itu sudah cair,” kata Sudarso Saogo, fasilitator Desa Bulasat B dengan lokasi kerja Dusun Maonai dan Limok Sua. Sementara Erdiman Saogo, Tim Pendamping Masyarakat mengatakan, dari 963 kepala keluarga penerima dana bantuan rumah di Pagai Selatan, baru 750 kepala keluarga yang sudah bisa mengambil uang kayunya di rekening pokmas. Hal itu disebabkan beberapa warga masih mengurus kelengkapan

TUAPEIJAT-DPRD Mentawai siap menganggarkan dana untuk pemulihan ekonomi dan percepatan penyelesaian hunian tetap korban tsunami. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Sementara DPRD Mentawai Kortanius Sabeleake’ saat menghadiri Workshop Membangun kesepahaman dan Komitmen Bersama Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Mentawai, Kamis, 25 September di Aula Bappeda Mentawai.

“DPRD siap mendukung anggaran soal bencana, termasuk soal percepatan penyelesaian huntap masyarakat. Kalau di tingkat nasional susah, maka kita akan gunakan APBD Mentawai,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Korta, selain persoalan huntap, hingga saat ini pemulihan ekonomi masyarakat belum tersentuh sama sekali.

“Biasanya itu ada anggaran bencana atau anggaran tak terduga di APBD Mentawai. Kita tidak tahu sekarang. Kita akan lihat ke depan karena biaya tak terduga ini harus dianggarkan. Yang jelasnya di tingkat DPRD Mentawai mendukung percepatan penyelesaian huntap dan pemulihan ekonomi,” katanya. (bs/r)

surat-surat terutama warga Dusun Limok Sua juga Dusun Surat Aban. Proses penye-lesaian hunian tetap warga di Mentawai memang tidak sama. Di Desa Silabu, Pagai Utara misalnya khususnya Dusun Silabu, Tumalei dan Maguiruk, baru dicairkan dana huntap tahap pertama.

Untuk di Pagai Utara masih ada pencairan dana tahap pertama, hal itu disampaikan fasilitatornya Hanpraderico Saogo, di Desa Silabu yang mencakup Dusun Silabu, Tumalei dan

Mentawai Prioritas Utama Sumbar Expo di Bali PADANG-Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi andalan promosi wisata Sumatra Barat Expo yang akan diselenggarakan di Bali, 13-16 November mendatang.

“Kita mencocokkan selera wisata di Bali, kalau wisata di Bali itu dari Australia, Amerika, Jepang kan punya selera bahari maka saatnya kita promosikan pantai-pantai indah di pulau-pulau yang ada di wilayah Sumatera Barat,” kata Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, saat peluncuran Sumbar Expo di Hotel Mercure, Padang, Kamis 4 September lalu.

Menurut Irwan, Mentawai memiliki keunikan budaya yang tidak sama dengan Minangkabau. Mentawai kaya dengan wisatanya, alam, budaya dan surfingnya. “Mentawai diberikan

7

Pembangunan Huntap Mulai Lancar

Supri Lindra Leo Marsen

P

NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

tempat khusus promosi daerahnya dan menjadi promosi wisata prioritas utama dalam Sumbar Expo ini,” katanya.

Lanjut Irwan, tato Mentawai yang merupakan tato tertua di dunia akan dipamerkan untuk promosi budaya. Selain itu juga akan dipamerkan keindahan baharinya.

Sumbar Expo ini merupakan yang keempat kalinya diadakan, tiga kali berturut-turut diadakan di Jakarta dan tahun ini akan diadakan di Bali. “Kita mempromosikan wisata di area pasar wisata. “Kalau di Sumbar juga kita promosikan, orang Sumbar itu sudah tahu wisata di Sumbar, jadi kita menarik peminat wisata asing untuk datang ke Sumatera Barat,” ucapnya.

Sumbar Expo akan mempromo-

sikan seni budaya, makanan atau kuliner serta keindahan alam sehingga para wisatawan akan mendapat informasi-informasi akurat tentang wisata Sumatra Barat.

“Sehingga mereka tertarik untuk datang di Sumbar, saat ini saja para turis asing Mentawai sudah menjadi prioritas mereka. Mereka akan datang ke Mentawai dulu baru mereka berkunjung ke Bali, ini peluang besar bagi kita,” katanya.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Desti Seminora mengatakan dalam ajang Sumbar Expo nanti, pihaknya menyiapkan prosesi tato, mulai dari mengumpulkan bahan, meracik dan membuatnya.

“Itu nanti akan tampil orang Men-

tawai yang pintar membuat tato, selain itu tarian khusus Mentawai juga akan tampil, serta foto-foto lokasi surfing di Mentawai,” katanya.

“Ke depan kita akan membuat obat herbal dari Sikerei (tabib) yang bisa mengobati orang sakit dari daundaun,” ujarnya.

Menurut Desti, meski pernah terkena tsunami pada 2010 lalu, kunjungan wisatawan ke Mentawai terutama untuk peselancar tetap tinggi.

“Apalagi sejak adanya kapal cepat, kunjungan wisata untuk tahun ini di Mentawai sudah mencapai 7.000 orang, bahkan Mentawai sudah menjadi destinasi utama setelah Bali, mereka ke Mentawai dulu baru ke Bali, itu yang terjadi saat ini,” katnya. (rus)

Maguiruk masih pencairan tahap pertama.

“Sedangkan di Desa Betu Monga, kayu sudah disediakan oleh IPK yang telah dulu beroperasi di daerah tersebut,” jelas fasilitator Hanpraderico Saogo kepada Puailiggoubat.

Sementara Sekretaris Sekretariat Bersama Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mentawai Aristo Wiro Rantetana saat ditemui di Wisma Lestari, Sikakap, Sabtu, 20 September mengatakan, pencairan dana kayu itu bertanda sudah dikabulkan keinginan masyarakat oleh pemerintah.

“Kita hanya meminta kepada masyarakat supaya semangat, bertanggung jawab menyelesaikan pembangunan huntap, tidak lagi menunggu IPK. Untuk daerah Sipora Selatan, diberlakukan sama dan saat ini progresnya masih tahap pertama,” ucapnya.

Waktu pencairan dana kayu di rekening penampung BRI Sikakap menurut Aristo tidak ada kendala, selama masyarakat dapat melengkapi syaratsyarat seperti surat rekemondasi dari kepala desa setempat, yang isinya tentang asal usul kayu yang diambil dari ladang masyarakat, dan dilengkapi kuitansi dari operator chainsaw yang menerangkan upah olah dan upah langsir. (r)

MENTAWAINEWS Zonasi gempa harus ada agar masyarakat memahami potensi ancaman dan mengantisipasi risiko.

Bambang Sagurung

B

NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

8

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Kesiapsiagaan Bencana

Bupati: Semua Daerah Harus Terjangkau Komunikasi FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

upati Mentawai Yudas Sabaggalet mengingatkan jajarannya membangun kesiap-

siagaan dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami. Sistem komunikasi harus dibangun dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Hal itu dikatakan Yudas saat membuka workshop bertemakan “Membangun Kesepahaman dan Komitmen Bersama Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat di Kabupaten Mentawai” yang digelar 25 September lalu di Tuapeijat.

Yudas mengingatkan peristiwa tsunami di Sikakap, Pagai Utara dan Selatan pada 2010 lalu telah membuat pemerintah kecolongan.

“Kita jangan sampai tidak tahu kondisi daerah kita. Jangan lagi terjadi seperti di Sikakap mengingat kita sebagai daerah kepulauan,” katanya.

Sebagai daerah kepulauan, menurut Yudas, komunikasi di semua daerah yang sulit dijangkau harus sudah terhubung sehingga perkembangan yang terjadi di daerah tersebut dapat terpantau dengan baik.

“Dalam hal ini kita terbuka bagi siapa saja yang ingin membantu,” katanya.

Diakui Yudas, hingga saat ini protap dalam menghadapi bencana di Mentawai belum ada. Ia mengharapkan ketika terjadi bencana semua aparatur pemerintah langsung jalan tidak lagi menunggu instruksi dari bupati. “Ini soal kemunusiaan,” tegasnya.

Sementara menurut Kortanius

Puailiggoubat

TOWER KOMUNIKASI - Pengendara melintasi salah satu tower komunikasi di Desa Tuapeijat, Sipora Utara. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai bertekad untuk menjadikan seluruh daerah terjangkau komunikasi Sabeleake, wakil ketua sementara DPRD Mentawai dalam pertemuan itu, langkah lain yang harus dipersiapkan yaitu adanya penentuan zonasi gempa

Tersangka Kupon Palsu Diancam Enam Tahun Penjara SIKAKAP-Raipen (37) warga Dusun Sikakap Tengah, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap yang jadi tersangka kasus kupon palsu premium dikenai pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP tentang pemalsuan surat-surat.

Atas perbuatannya, Raipen diancam hukuman 6 tahun penjara.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Sikakap, Aiptu Rosa Harisman, sesuai dengan hasil Laboratorium Forensik Medan, kupon premium yang dijual Raipen ke masyarakat Pagai Utara Selatan (PUS) murni dari hasil scan komputer yang dilakukan oleh Raipen.

“Sebagai barang bukti polisi Sikakap telah menyita 93 lembar kupon palsu, 1 unit notebook, 1 unit hardisk internal, dan 2 unit printer,” katanya Selasa, 23 September lalu.

Akibat ulahnya itu, Raipen menimbulkan kerugian bagi pemilik Agen Premium, Minyak Tanah dan Solar (APMS) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Soritua Hutagalung.

“Berkas sudah lengkap, Rabu 24 September tersangka di bawa ke Padang dengan KM. Ambu-ambu, ia akan dititip di LP. Muara Padang, sementara berkasnya akan diserahkan langsung ke Kejaksaan Negeri Tuapeijat,” katanya. (spr/r)

yang jelas bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik.

“Masyarakat kalau membangun

rumah, membangun ekonomi sudah ada pedoman. Termasuk pihak pemerintah tidak lagi membangun fasilitas pemerintah dan fasilitas umum di zona merah,” katanya.

Hal yang sangat penting kata Korta, adanya standar operasional penanggulangan bencana yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. “Sampai saat ini kita belum punya. Hal ini membuat kita miris,” katanya.

Sebenarnya, menurut Gabriel Sakeru, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Mentawai, instansinya sudah memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana daerah periode 2014-2018 yang disusun pada 2013. Dokumen tersebut sudah direvisi BNPB dan baru diserahkan kepada BPBD Mentawai dua bulan lalu.

Latar belakang penyusunan rencana penanggulangan bencana ini, jelas Gabriel, Mentawai sudah berada di lingkaran bencana gempa, tsunami, gelombang tinggi, kebakaran, puting beliung hingga bencana alam lainnya.

“Dari dokumen yang ada ini nantinya akan kita berikan kepada SKPD dan lembaga-lembaga serta instansi terkait yang ada di Mentawai agar dalam melaksanakan kegiatan salah satunya mengacu pada dokumen tersebut,” kata Gabriel.

Sementara workshop yang diselenggarakan ASB (Arbeiter-SamariterBund) bekerjasama dengan BPBD Mentawai dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) mencoba meng-

himpun semua SKPD dan LSM/NGO yang bergerak di Mentawai untuk menyatukan kesepahaman dan komitmen dalam mewujudkan ketangguhan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, dihimpun kegiatan-kegiatan apa yang masih akan dilaksanakan hingga akhir 2014, misalnya di BPBD Mentawai, SurfAid, Mercy Corps dan ASB. Di tingkat SKPD Mentawai, misalnya Dinas Kehutanan ada kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan dengan lokasi Bat Mara dusun Pariok Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan, kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu pengayaan hutan rakyat, luas areal 60 hektar yang dimiliki 38 orang kepala keluarga. Jenis tanaman yang diminati diantaranya gaharu, mencimin, mahoni, karet, trembesi.

Sementara di Dinas Sosial ada ketersediaan logistik, Kantor Lingkungan Hidup ada kegiatan sekolah berwawasan lingkungan di lima sekolah yaitu Sipora Utara, Sikabaluan, Sikakap, Pei-pei, Malakopak, Saumanganya.

Di tingkat Kodim dan Polres Mentawai terdapat tim distribusi, evakuasi dan sarana penunjang lainnya seperti helikopter bila bencana yang dihadapi dalam skala besar.

Pertemuan tersebut akan dilaksanakan berkesinambungan untuk memantapkan koordinasi antar lembaga, SKPD, instansi dalam program pengurangan risiko bencana di Mentawai yang nantinya akan diserahkan kepada pihak pemerintah Mentawai. (r)

Cegah Peredaran Narkoba dan ISIS, Polres Mentawai Razia Rutin TUAPEIJAT-Ramainya orang dari luar masuk ke Mentawai yang didukung oleh layanan kapal setiap minggunya membuat Polres Mentawai meningkatkan pengawasan dan pergerakan orang yang dinilai mencurigakan. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu melakukan razia rutin.

Seperti halnya yang dilakukan pada Sabtu, 27 September lalu di jalan raya Tuapeijat pada pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Razia pada malam itu dikhususkan untuk razia narkoba dan senjata tajam.

“Ini razia rutin sebenarnya yang kita lakukan, namun razianya dilaku-

kan secara dadakan dan menyisir. Kita ingin mengantisipasi peredaran narkoba, mengingat masyarakat masih banyak yang awam terhadap barang haram tersebut,” kata Kepala Satuan Narkoba Polres Mentawai, Iptu. Ranly pada Puailiggoubat di sela-sela razia.

Dalam razia yang menurunkan sekitar 20 anggota Polres Mentawai baik yang berpakaian seragam maupun berpakaian bebas dipimpin langsung Kapolres Mentawai, AKBP Reko Indra Sasongko.

“Paling tidak orang yang ingin berniat membawa narkoba ke Mentawai berpikir dua kali dengan kita me-

lakukan razia rutin,” katanya.

Sebelumnya pada Jumat, 26 September pagi hari juga dilakukan razia mulai dari KM 8 Tuapeijat hingga pelabuhan Tuapeijat Kecamatan Sipora Utara. Razia hari itu dikatakan AKBP Reko untuk mengantisipasi masuknya jaringan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Mentawai.

“Kita tidak menuduh, namun mengantisipasi orang yang tidak jelas masuk ke Mentawai jangan sampai jaringan ISIS ini masuk dan merusak Mentawai. Apalagi akses ke Mentawai semakin mudah dengan lancarnya layanan kapal,” katanya. (bs/r)

9 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

KM. Simatalu Diperbaiki TUAPEIJAT - Setelah dua tahun tak beroperasi, KM. Simatalu yang rencananya melayani masyarakat Siberut Barat (Simalegi dan Simatalu) ke Sikabaluan diperbaiki kembali karena kondisi kapal yang sudah mulai rusak serta dimakan rayap laut.

Kepala Bidang Laut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mentawai, Benny Sinaga, mengatakan, kapal itu sudah rusak karena sudah dua tahun dibiarkan di muara. Karena itu instansinya melakukan lelang untuk perbaikan kapal, 24 September lalu.

Dikatakan Benny, alasan tidak berlayarnya kapal selama dua tahun karena anggaran untuk sertifikasi kapal tidak ada, sementara biaya sertifikasi kapal harus di update terus setiap tiga bulan. “Ini berdasarkan peraturan perhubungan laut,” katanya.

Untuk anggaran pemeliharaan atau perbaikan kapal dikatakan Benny Sinaga sekitar Rp200-an juta dan sekarang sedang berada di Sibolga.

Dalam APBD Mentawai 2014 sebelum perubahan, pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdapat anggaran pemeliharaan kapal dan operasional KLM. Nade-220 Rp398.920.000. Biaya pemeliharaan kapal dan operasional KM. Beriloga Rp349.113.000. Biaya pemeliharaan kapal dan operasional KM.Pulau Simasin Rp366.747.000. Dan biaya pemeliharaan dan operasional kapal KM. Simatalu Rp297.060.000. (bs/r)

Bengkel di Seay Baru Dilalap Api SIKAKAP - Bengkel milik Marluga Marbun (58) di Seay Baru, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap ludes dilalap api pada pukul 20.30 WIB, Selasa 2 September lalu.

Menurut korban biasanya dia membuka bengkel pada pukul 06.00 WIB dan tutup pada pukul 18.00 WIB, jarak rumahnya dengan bengkel itu sejauh 200 meter.

“Setelah saya di rumah pada pukul 20.30 WIB, anak saya Karlina sedang menelepon di halaman rumah, dilihatnya ada api mengepul di sekitar bengkel, lalu anak saya berteriak,” katanya, Senin 22 September lalu.

Marbun bersama dengan warga setempat saling membantu memadamkan api, baru setengah jam berikutnya api bisa dipadamkan. Dia juga tidak tahu penyebab kebakaran tersebut. “Dalam bengkel itu ada empat unit motor yang sedang service, tapi hanya dua yang bisa diselamatkan, dua unit lainnya sudah hangus, selain itu mesin kompresor bisa diselamatkan,” ujarnya.

Marbun saat ini mengaku bingung karena bengkel yang jadi sumber mata pencariannya terbakar, padahal ada empat anak yang harus dia hidupi dan biayai sekolahnya.

“Saat ini saya bingung sebab ada dua unit motor orang lain terbakar, kalau mereka mendesak bagaimana saya mengganti, kalau saya minta kepada pemerintah apakah mereka mau memberikan bantuan,” katanya. (leo)

Dana P2D untuk Siberut Tengah Ditambah Rp1 Miliar Kecamatan Siberut Tengah mendapatkan tambahan 20 paket OMS

Rinto Robertus Sanene’

K

ecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan

20 paket P2D Mandiri tambahan dalam APBD Perubahan 2014 sehingga total paket P2D di desa itu menjadi 80 paket tahun ini.

Camat Siberut Tengah, Jarson Sauddeinuk mengatakan, 20 paket P2D Mandiri ini terbagi di Desa Saibi Samukop 10 paket dan Desa Saliguma 10 paket, perkiraan dananya Rp 1 miliar dengan panjang jalannya diperkirakan sekitar 2 kilometer.

“Desa Saibi Samukop mendapat 10 paket untuk jalan dan jembatan, Desa Saliguma 10 paket untuk jalan dari Saliguma menuju Guluguluk ke arah Siberut Selatan, Desa Cimpungan memang tidak dapat di penambahan paket ini karena itu tahun depan akan kita pertimbang-

FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

butuh pelaksanaan yang cepat dengan waktu yang sedikit,” katanya.

Sementara PjS Kades Saibi Samukop, Pincensius Satoko, mengakui adanya perebutan 4 paket P2D perubahan yang sudah ada penunjukan yang kemudian direbut lagi sipemilik lahan, mereka meminta agar 4 paket tersebut mereka yang mengolahnya.

“Penunjukan langsung itu dilakukan kecamatan yang memang Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) di situ, meski saya dari suku Satoko kita BANGUN JALAN - Sejumlah pekerja menyemen untuk membangun jalan Sikakaptidak protes, akhirnya kita Matobe putuskan bersama empat kan,” katanya di kantor kecamatan, Penunjukan langsung OMS se- paket yang bermasalah itu dibagi lagi Senin 15 September lalu. kaligus penetapan lokasi dimulai 13- ke dusun-dusun,” katanya.

Pelaksanaan P2D Mandiri terse- 14 September, dari 10 paket dibagi 4 Sementara Kades Saliguma, Nikobut akan diawali Oktober ini dengan paket khusus di pusat desa, 1 paket laus Sakoddobat mengatakan di didahului penandatanganan kontrak di Sirisurak, 2 paket di Simoilalak daerahnya ada 10 paket, mereka dan langsung bekerja, sekaligus dan 3 paket di Kaleak Sigirit Buggei, memilih OMS itu dengan mengadakan pencairan dana tahap pertama, untuk namun terjadi keributan di empat penyeleksian, tak ada persoalan kini. tahap kedua dilakukan pada Novem- paket di pusat desa.

“Memang dalam penyeleksian ber dan pencairan ketiga pada DesemMenurut Jarson, penunjukan OMS ini selalu ada persoalan pada ber. langsung OMS pelaksana tersebut warga, tapi di desa kita tak ada “P2D perubahan ini harus dikejar, tanpa jalur penyeleksian karena persoalan itu dan sekarang tinggal kalau kita lengah maka 15 Desember mengingat waktu begitu singkat. menunggu proses berjalannya saja,” sudah tutup pencairannya,” ujar “Waktu kita sangat mepet makanya katanya di kantor kecamatan.

Jarson. penyeleksian tidak dilakukan, kita (r)

Pembangunan Jembatan Maileppet Sedang Berjalan MAILEPPET - Pembangunan jembatan Maileppet II terus berjalan, hingga September lalu pengerjaan masih pembuatan jembatan sementara dan pembongkaran jembatan lama.

Kepala UPTD Wilayah Dinas Perkerjaan Umum Siberut Selatan, Ferdinando mengatakan, sementara jembatan permanen dibangun, maka dibuat jembatan darurat untuk mempermudah aktivitas masyarakat.

Sebenarnya, menurut Ferdinando, dalam bestek proyek, jem-

batan sementara itu tidak ada, pembuatannya hanya inisiatif kontraktornya, sebab kalau tidak dibuat jembatan sementara tentu warga tidak bisa melewati jalan itu.

“Jalan ini satu-satunya, tidak ada jalan lain dan tidak ada penambahan anggaran di sini,” katanya, Kamis 18 September lalu.

Jembatan tersebut dibangun CV. Pilar Agung Sejahtera dengan nomor kontrak 632/05/SP-PJM2/DPU/ KKM/VIII-2014, tanggal kontrak 07 Agustus 2-14 , waktu pelaksanaan 120 hari kalender dengan nilai

kontrak Rp.1.414.000.000.

Sementara itu, jembatan di daerah Kautek, Desa Taikako, Kecamatan Sikakap yang menghubungkan akses transportasi ke desa Taikako mulai dibangun.

Jembatan ini menjadi penghubung Sikakap dengan Desa Betumonga dan Silabu, Kecamatan Pagai Utara.

Agar akses masyarakat tidak terputus kontraktor pelaksana membangun jembatan darurat dari kayu.

Menurut pelaksana kerja CV. Karonanta, Motto Erius Simanjun-

tak kepada Puailiggoubat, Senin 29 September, pekerjaan jembatan ini sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014 dengan anggaran Rp 1,7 miliar.

“Kontrak sudah dimulai sejak 10 Juli 2014 selama 134 hari kalender kerja, panjang jembatan 12 meter dan lebar 8 meter, material bangunan semua didatangkan dari Padang, pekerjaan saat ini perakitan kerangka besi dan bor file, serta pemasangan lantai,” katanya. (ss/leo/r)

ADD Belum Cair, Desa Cimpungan dan Saliguma Telah Siapkan Program SAIBI SAMUKOP--Pemerintahan Desa Cimpungan dan Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah, telah menyiapkan program sambil menunggu cairnya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun ini.

PjS Kepala Desa Cimpungan

Tadeus Sirikeru, mengatakan dana ADD untuk Cimpungan sebesar Rp700 juta, meski belum cair tapi sudah ada program perencanaannya. “Informasinya memang tetap cair tahun ini, apabila sudah cair program ke fisik yang sudah kita rencanakan, diantaranya

membangun balai desa serta sarana lainnya yang bermanfaat, serta dana lain dialihkan ke fasilitas kantor desa,” katanya usai menghadiri penandatanganan kontrak P2D Mandiri di Aula Kantor Kecamatan, Senin, 15 September lalu.

Sementara Kepala Desa Saliguma, Nikolaus Sakoddobat juga sudah berencana jika cair dana sebanyak Rp800 juta tersebut akan menyalurkan ke lembaga-lembaga seperti kepemudaan, lalu ke pembangunan fisik. (rr/r)

Puailiggoubat NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

10

15 TAHUN OTONOMI MENTAWAI

ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet:

Membangun Kepercayaan Diri Yang kita bangun sekarang soal eksistensi Mentawai dari segi kepribadian mereka. Menurut saya itu yang belum tercapai. Walaupun kita sudah terpisah dari Padangpariaman tapi kita masih merasa belum percaya diri sebagai suatu kabupaten untuk membangun dirinya sendiri. Makanya kita sekarang ini harus mengenjot pendidikan, kita sekolahkan mereka keluar agar (rasa) percaya diri naik, karena jangan sampai Mentawai ini bukan milik kita sebagai orang Mentawai.

Tapi semua ini melalui proses, kalau dulu sebelum menjadi kabupaten kita tidak mau mengakui diri kita sebagai orang Mentawai, tapi sekarang sudah mulai menepuk dada mengakui dirinya sebagai orang Mentawai. Wujud eksistensi ini adalah bagaimana orang Mentawai bekerja di instansi lain di luar Mentawai tapi tetap mengakui dirinya sebagai orang Mentawai, memiliki budaya sendiri, memiliki karakter sendiri. Tapi kalau kita lihat kecenderungan kita sebagai orang Mentawai melebur, tidak muncul sebagai orang Mentawai. Ini terkait dengan pembangunan mentalitas. Kita harus mandiri secara budaya.

HW. Muda Taruna, Penanggung Jawab SMAN 2 Sikakap:

Perbaiki Pola Pikir Pejabat Dalam usia ke-15 tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai yang harus diperbaiki itu adalah pola pikir para pejabat,biasanya suka mengadakan studi banding, alangkah baiknya dana studi banding itu diper-untukkan untuk pemba-ngunan.

Boleh mengada-kan studi banding tapi hasil dari studi banding itu hendaknya dapat diterapkan. Kalau dibandingkan dengan kabupaten lain di Sumatra Barat, seperti Dharmasraya, usianya masih di bawah Kabupaten Kepulauan Mentawai, tapi kalau dilihat dalam aspek pembangunan, Dharmasraya cepat sekali perkembangan pembangunannya. Perkembangan suatu wilayah tak lepas juga dari peran serta masya-rakat dalam pembangunan, kalau masyarakat selalu meminta ganti rugi baik tanah, tanaman, hal itu ter-masuk menghambat pembangunan.

Oktober 2014 ini tepat 15 tahun Mentawai menjadi daerah otonom dan lepas dari Padangpariaman. Sebuah perjuangan yang panjang dan melelahkan bagi masyarakat Mentawai ketika itu. Kemandirian itu tentu membawa perubahan positif bagi Mentawai terutama mendorong pembangunan infrastruktur lebih cepat. Apakah yang dicita-citakan saat memperjuangkan otonomi dulu telah terwujud ? Apakah perjuangan untuk memerdekaan Mentawai dari kemiskinan dan keterbelakangan masih berada di relnya ? Simak berbagai pendapat masyarakat Mentawai berikut.

Agusman, Tokoh Masyarakat Dusun Bulat Desa Bulasat:

Jalan Jadi Prioritas Pembangunan yang harus menjadi prioritas adalah jalan, kalau jalan bagus semua hasil pertanian dan perkebunan masyarakat akan terpasarkan, dengan lancarnya transportasi tentu investor akan datang secara tiba – tiba untuk membeli hasil pertanian dan perkebunan masyarakat. Sekarang hasil perkebunan masyarakat seperti pisang dan keladi itu hanya untuk dimakan, kalau terlalu banyak maka menjadi makanan burung, bahkan dibiarkan membusuk, kalau mau dijual ke Desa Sikakap tentu akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi.

Suharman, Kepala Desa Sikakap:

Gali Potensi Dusun Sekarang pembangunan sudah dimulai dari pembuatan jalan, jembatan, irigasi dan gedung – gedung lainnya, di Desa Sikakap misalnya pembuatan jalan trans Mentawai. Kalau di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sekarang ini sudah menggratiskan biaya pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA, bahkan siswa yang berprestasi dapat beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk masalah ekonomi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus memprioritaskan potensi yang ada di setiap dusun, desa dan kecamatan.

Leisa Saogo, Kepala Dusun Sabeuguggung

Banyak Janji yang Belum Dipenuhi Di usia 15 tahun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih jauh dari yang diharapkan. Janji pemerintah sekarang waktu kampanye masih belum kelihatan, misalnya dahulu waktu kampanye berjanji akan membuka jalan trans Mentawai, baru tahun ini terlaksana.

Kapal antar pulau untuk transportasi laut sekarang jarang berjalan, sehingga masyarakat Pagai Utara Selatan mau pergi Ke Tuapeijat harus terlebih dahulu pergi ke Padang, tentu perlu biaya ektra.

Di bidang pendidikan perlu diperhatikan kesejahteraan guru terutama sekali guru honor dan guru sukarela, dan pengawasan kedisiplinan guru – guru oleh kepala sekolah perlu peningkatan.

Penyelesaian masalah hunian tetap, pemerintah harus terjun langsung mengawasi sehingga pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masalah ekonomi masih banyak yang harus diperhatikan.

Edward Hutagalung, Pimpinan APMS Pagai Utara Selatan:

Perbaiki Manajemen Transportasi Laut Dalam usia 15 tahun yang harus diutamakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah buka jalan mulai dari antar dusun, desa, dan kecamatan.

Kalau ini terlaksana maka secara tak langsung ekonomi masyarakat akan meningkat, begitu juga dengan transportasi laut seperti kapal antar pulau perlu perbaikan menajemen. Masalah pendidikan dan kesehatan tinggal lagi meningkatan kedisiplinan pegawainya saja, kalau dilihat bangunan pada umumnya sudah ada, mungkin perlu ditingkatkan itu mebeler dan perlengkapannya saja, kalau semua aspek ini berjalan maka kehidupan masyarakat Mentawai akan sejahtera.

ke halaman 11

11 Puailiggoubat

SAJIANKHUSUS

NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

Yosep Sarogdok, Ketua Sementara DPRD Mentawai

Sudah Berkembang Tapi Belum Maksimal Dari segi pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lainnya kita sudah banyak berkembang dibandingkan sebelumnya dengan Kabupaten Padangpariaman, hanya masih belum maksimal layanan pemerintah bagi masyarakat baik untuk infrastruktur, jalan, kesehatan, pendidikan, perhubungan, ekonomi serta pembangunan manusianya. Kita berharap pemerintah melalui SKPD membuat program yang tepat sasaran sehingga apa yang kita lakukan dan dorong di tingkat legislatif tidak sia-sia.

Heronimus Tatebburuk , Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kepulauan Mentawai:

Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Lebih Baik Sejak berdirinya Kabupaten Kepulauan Mentawai , sedikit banyaknya sudah ada perubahan baik pembangunan infrastruktur maupun pelayanan kesehatan dan pendidikan. Harapan saya ke depan supaya pelayanan kesehatan maupun pendidikan harus lebih dipermudah kepada masyarakat kurang mampu dan juga pelayanan di masyarakat dari segi kesehatan harus lebih ditingkatkan.

Saya berharap ada pengawasan pembangunan seperti P2D maupun proyek PU. Masyarakat juga harus peduli mengawasi pembangunan.

Hasian Sabelau, Kepala Dusun Bulasat, Desa Bulasat, Pagai Selatan:

Salmen, Kepala Dusun Turonia, Desa Tuapeijat:

Tak Ada Jalan, Hasil Ladang Sia-sia Jalan merupakan roda ekonomi bagi masyarakat, kalau jalan bagus secara tak langsung ekonomi masyarakat akan meningkat, hasil pertanian dan perkebunan dapat terjual, bagi daerah lain satu tandan pisang itu bisa menghasilkan uang, sementara bagi kami warga Dusun Bula-sat satu tandan pisang itu hanya untuk makan burung saja. Sekarang yang menjadi uang itu hanya dari hasil laut seperti lobster sementara hasil pertanian tidak, perkebunan hanya kakao saja menjadi uang, kelapa semuanya sudah mati dibawa tsunami.

Program Pemerintah Kadang Tak Bermanfaat Kita memang sudah otonomi, namun masih dijajah betul. Dulu tidak ada dinas, tidak ada apa-rat keamanan masyarakat aman, ekonomi berjalan dengan baik. Tapi seka-rang semua pada kacau.

Program dinas yang mereka jalankan kadang tidak bermanfaat bagi masyara-kat dan tidak tepat sasa-ran, seakan hanya untuk menyelesaikan tugas mereka saja. Aparat keamanan juga seperti bukan memberi-kan kenyamanan bagi masyarakat melainkan keresahan.

Usen Waruhu, Masyarakat Dusun Bake, Desa Bulasat, Pagai Selatan:

Thomas Tatebburuk, tokoh masyarakat Siberut Selatan:

Masyarakat Butuh Jalan

Pejabat Harus Dengarkan Masyarakat

Sekarang itu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi buruh pembuatan rumah huntap, sementara hasil pertanian tidak bisa dipasarkan sama sekali, hasil perkebunan masyarakat seperti pisang dan keladi kebanyakan hanya untuk makanan binatang seperti burung dan babi. Hal ini disebabkan karena jalan yang ditempuh masyarakat kalau mau ke Desa Sikakap banyak yang berlubang dan licin. Agar

Sejak jadi kabupaten sudah banyak pembangunan dilakukan, lalu banyak orang-orang Mentawai yang menjadi pegawai pemerintah. Saya berharap pembangunan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat bukan sekelompok orang. Pemerintah harus memprioritaskan jalan penghubung antar kecamatan, desa dan dusun. Saran saya pemimpin Mentawai harus turun lagi ke lapangan untuk mendengarkan sendiri keluhan dan permintaan masyarakat.

Tim penulis: Bambang Sagurung Supri Lindra Siprianus Sababalat

jalan tetap bisa ditempuh, masyarakat setiap Selasa selalu bergotong royong untuk menimbun badan jalan mulai dari pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Yosep Jadi Ketua DPRD Mentawai PADANG - DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai resmi menetapkan unsur pimpinan definitif dalam rapat paripurna yang digelar Kamis, 25 September 2014. Dalam sidang tersebut, diumumkan Yosep Sarogdok dari PDI-Perjuangan sebagai ketua, Kortanius Sabeleake (Golkar) sebagai wakil ketua I, dan Isar Taileleu (Partai Nasdem) sebagai wakil ketua II. Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kortanius mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada bupati untuk diteruskan kepada gubernur terkait ketiga nama tersebut. Nantinya, gubernur akan membuat Surat Keputusan (SK) pengangkatan terhadap ketiga nama itu.

“Sesuai aturan, SK tersebut harus sudah terbit 15 hari setelah diterima gubernur, namun kita berharap dalam

Yosep Sarogdok satu minggu ini, gubernur dapat menerbitkan SK tersebut sehingga kita bisa dapat segera menggelar rapat paripurna pelantikan pimpinan DPRD 2014-2019,” ujar Korta, Selasa (30/9).

Korta yang juga kader Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kepulauan Mentawai itu melanjutkan, jika pimpinan definitif sudah dilantik, selanjutnya akan

Kortanius Sabeleake dibentuk alat kelangkapan dewan seperti Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Baleg), Badan Kehormatan (BK) dan komisi-komisi.

“SK ini mendesak harus terbit, sebab banyak hal yang harus dikerjakan seperti diskusi awal untuk menyampaikan pikiran DPRD kepada Bupati tentang program 2015 se-

Isar Taileleu hingga bupati bisa menyusun Kebijakan Umum Platfom Pengunaan Anggaran (KUPPS), bulan 11 ini harus sudah tuntas,” jelasnya.

Ketua DPRD Mentawai periode 2004-2009 ini menambahkan, dewan juga sudah membentuk lima fraksi yang terdiri dari tiga fraksi utuh dan dua fraksi gabungan. Fraksi utuh terdiri atas Fraksi PDI Perjuangan

yang diketuai Edi Kuswoko Paulus, Fraksi Golkar yang dipimpin Jakob Saguruk, dan Fraksi Nasdem yang mengangkat Bruno Guimek Sagalak sebagai pimpinan.

Sementara Fraksi gabungan masing-masing adalah Fraksi Hanudem (Hanura dan Demokrat) yang diketuai Semseri dari Demokrat dan Fraksi Gerakan Bintang Nasional (GBN) yang merupakan gabungan dari Gerindra, PKB, dan PAN dengan ketua Hendri Nasrani dari PAN. “Saat ini, dewan masih memiliki keterbatasan wewenang terutama dalam melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan anggaran karena belum ditetapkan sebagai pimpinan definitif,” ujarKorta. (prl)

Sosok

P

enerapan Kurikulum 2013 telah dimulai sejak tahun ajaran baru 2014/2015 lalu.

Namun sejumlah sekolah di Mentawai masih kesulitan menerapkan kurikulum baru ini karena beberapa penyebab diantaranya belum semua guru yang mendapat pelatihan teknis soal Kurikulum 2013 serta buku baru yang belum kunjung datang.

Meski demikian, sekolah di Mentawai mulai tingkatan SD hingga SMA sudah menggunakan kurikulum baru dengan segala keterbatasannya. Guru-guru misalnya mengajarkan berdasarkan panduan mengajar yang didapat dari CD karena belum ada buku serta belum mendapat pelatihan.

Keterbatasan memang menjadi kendala bagi kemajuan pendidikan di Mentawai. Selain fasilitas minim, jumlah dan kapasitas guru terbatas, persoalan teknologi juga kerap menghambat misal fasilitas internet yang tidak ada atau jika ada, sering kali rusak.

Meski dikungkung keterbatasan, sekolah-sekolah di kepulauan ini tetap berupaya mencetak prestasi. SMPN 1 Siberut Utara misalnya, meski lokasi sekolahnya seringkali banjir dan sudah tidak layak karena abrasi pantai, sejumlah prestasi ditorehkan para siswanya misal dalam Olimpiade Sains Nasional tingkat Mentawai, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), lomba seni, MTQ atau yang lain.

Kepala SMPN 1 Siberut Utara, Jumpang Sinurat, kepada Puailiggoubat dalam wawancaranya beberapa waktu lalu, menceritakan kondisi terkini sekolahnya.

Tahun ajaran 2014/2015 semua sekolah sudah menerapkan Kurikulum 2013. Di SMPN 1 Siberut Utara sendiri bagaimana implementasinya?

Penerapan Kurikulum 2013 di semua sekolah pada tahun ajaran baru tentunya harus membuat kita siap dalam pelaksanaannya, baik dari segi sarana dan prasana pendukung termasuk kesiapan guru masing-masing bidang studi itu sendiri. Oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan di masing-masing daerah mendukung sekolah-sekolah

Puailiggoubat NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

dalam penerapan kurikulum yang sebelumnya KTSP ke Kurikulum 2013. Di tingkat guru sendiri secara berkesinambungan diberikan pelatihan agar dapat melaksanakan dan mengajarkan kurikulum yang baru ini kepada siswa dalam proses belajar mengajar. Dari semua bidang studi yang ada, di sekolah kita hanya bidang studi Fisika lagi yang belum mengikuti pelatihan implementasi Kurikulum 2013.

Bagaimana proses belajar mengajarnya di kelas?

Kalau kita lihat di pihak siswa dengan gaya belajar yang baru, dengan metode proses belajar yang baru membuat mereka penasaran dan tertarik untuk lebih aktif apalagi guru dalam menyampaikan materi ajar menggunakan infokus (LCD), guru dapat mengajak siswa untuk lebih aktif dan kreatif. Di pihak guru itu sendiri dituntut bagaimana mengajak dan membuat siswa untuk lebih aktif sehingga proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Kreatifitas guru ikut dituntut. Hanya saja dalam pelaksanaanya sekarang ini kita masih terkendala dengan sarana dan pra sarana utama yaitu buku paket untuk pegangan guru dan siswa, yang mana hingga saat ini belum diterima dan dimiliki sekolah. Sementara ini guru hanya menggunakan buku paket yang mereka peroleh saat mengikuti pelatihan implementasi kurikulum kemarin.

Untuk kompetensi guru sendiri bagaimana?

Terkait dengan kompetensi guruguru kita, khususnya PNS ada yang sudah lulus sertifikasi, ada yang sedang mengikuti ujian sertifikasi dan ada yang masih menunggu panggilan ujian. Kita berharap semua guru-guru kita dapat mengikuti uji kompetensi guru. Untuk saat ini guru PNS kita yang ada di sekolah 17 orang, ditambah tenaga honor sekolah 8 orang dan tenaga honor TU sebanyak 4 orang.

Apakah guru masih kurang sehingga harus dibantu guru honor?

Ya saat ini yang banyak membantu kita itu adalah guru-guru honor yang kita angkat sebanyak 8 orang.

Mereka ini sangat berperan dalam proses belajar mengajar sehingga ada guru honor yang jam mengajarnya dalam satu minggu itu hingga 22

sampai 24 jam. Untuk PNS yang ada di sekolah kita sebanyak 17 orang dan ini tidak mampu mengajar semua lokal yang ada. Pada awalnya kita melakukan proses belajar mengajar dua shift, namun berbagai pertimbangan jumlah siswa dan anggaran maka kita memaksakan untuk satu shift sehingga jumlah siswa dalam satu lokal itu mencapai 40 orang.

Kita berharap pada penerimaan guru kontrak yang diikuti oleh guruguru honor kita dapat membantu sekolah nantinya dari segi pembiayaan yang selama ini kita ambil dari dana BOS. Kita berharap dana BOS kita untuk periode Januari-Maret dan April-Juni dapat cair, karena dana yang kita gunakan selama ini hanya anggaran BOS tahap tiga yaitu periode Juli-September yang jumlahnya sekitar Rp80-an juta. Kita berharap dana BOS pada tahap pertama dan kedua ini cair karena sekolah sudah banyak memiliki utang demi terlaksananya proses belajar mengajar.

Keterlambatan pencairan ini terkendala pengiriman data siswa ke Dapodik. Hal ini sudah kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan.

Selain soal kekurangan guru, bagaimana dengan sarana dan prasarana sekolah saat ini?

Dari segi sarana dan prasarana di dalam lokal seperti bangku, meja, lemari sangat memprihatinkan.

Banyak bangku-bangku yang digunakan siswa kita yang goyanggoyang karena tidak kuat dan bahkan kurang, terpaksa kita harus membeli kursi plastik. Bangku-bangku siswa juga seperti itu banyak yang tidak layak pakai dan bahkan diperbaiki darurat. Untuk perpustakaan kita sudah punya dan guru-guru mengarahkan siswa bagaimana mereka lebih banyak menghabiskan waktu membaca di saat jam istirahat sekolah, memang buku-buku pelajaran masih banyak yang kurang.

Labor IPA kita tidak punya, dulunya ada namun sekarang sudah tidak ada lagi karena bangunannya dan peralatan di dalamnya sudah sangat lama dan rusak. Sementara untuk sarana olahraga, dan kesenian mulai kita benahi agar siswa dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan penelusuran minat dan bakat dapat terfasilitasi.

Namun dari kekurangan kita yang ada ini guru dan siswa kita berusaha

12

memberikan yang terbaik untuk sekolah.

Pembangunan gedung SMPN 1 Siberut Utara yang baru sedang berlangsung.

Seperti apa rencana relokasi sekolah ke depan?

Kita juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah merealisasikan pembangunan sekolah kita kendati pelaksanaan pembangunannya secara per tahap dilakukan, karena melihat kondisi sekolah kita saat ini yang memprihatinkan baik dari ancaman dekat dengan pantai dan juga rawan banjir serta habis dimakan usia karena pada umumnya bangunan yang ada itu masih pembangunan tahun 1984 berdiri sekolah kita, hanya saja setiap tahunnya dilakukan perbaikan-perbaikan di sana-sini. Kita masih ingat saat Bupati Yudas Sabaggalet waktu itu masih menjabat sebagai wakil bupati, kunjungannya di sekolah kita mengatakan kalau sekolah kita mirip dengan kandang sapi.

Hal ini dikatakan pak bupati waktu itu karena banyak dinding ruang kelas yang berlubang, lantai yang retak-retak, loteng yang bocor dan bahkan tidak ada jendela, pintu dan sudah ambruk di sana-sini.

Dengan adanya pembangunan tahap pertama yang terdiri dari 6 lokal ruang belajar kita rencanakan pada Januari 2015 untuk proses belajar mengajar bagi siswa kelas satu kita arahkan ke sekolah baru karena untuk kelas satu sebanyak 147 orang siswa atau empat lokal.

Kepada kontraktor pemborong pembangunan sekolah sudah kita sampaikan agar pembangunan dapat rampung sesuai kontrak sehingga pada Januari 2015 dapat kita gunakan. Untuk bangku dan meja kita akan menggunakan meja serta bangku yang ada di sekolah lama karena dalam pembangunan sekolah baru ini belum termasuk pengadaan mebeler.

Memang kondisi sekolah saat ini, dalam satu lokal itu terlalu kita paksakan jumlah siswanya karena minimnya ruang belajar yang mana jumlah siswanya 35 orang hingga 40 orang dalam satu lokal.

Dengan fasilitas minim ini, prestasi apa saja yang diraih siswa dan sekolah?

Dari segi prestasi siswa kita cukup membanggakan dalam mengikuti berbagai perlombaan yang diadakan di tingkat kabupaten dan bahkan mewakili Mentawai untuk tingkat provinsi. Pada tahun ini untuk Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional yang dilaksanakan di Sioban kita meraih prestasi dari tari kreasi, cipta lagu, melukis motif tato, cipta puisi, musik tradisional, MTQ putri dan solo song.

Sedangkan untuk O2SN yang diadakan di Sikakap siswa kita meraih prestasi di cabang karate komite untuk putra dan putri dapat emas, tolak peluru dapat perak, untuk lompat jauh dapat perunggu, lari 60 meter dan voli. Demikian juga halnya di OSN, siswa kita mendapat prestasi juga. Untuk tahun depan pelaksanaan event tingkat pelajar ini akan dilaksanakan di Siberut Utara. Ini sebuah kehormatan bagi kita baik SMPN 1 Siberut Utara maupun SMAN 1 Siberut Utara sebagai tuan rumah dan menjadi tantangan tersendiri bagi kita dalam mempersiapkan kegiatan dan meraih prestasi didalamnya. (bs)

BIODATA Nama : Jumpang Sinurat, A.Md Kelahiran: Lumban (Medan)16 Oktober 1972 Jabatan : Kepala SMPN 1 Siberut Utara Alamat : Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara.

Menjabat kepala sekolah pada 2012-sekarang. Sebelumnya sebagai guru bidang studi Geografi di SMPN 1 Siberut Utara.

Sisi Lain

E

di Kuswoko Paulus, anggota DPRD Mentawai yang baru dilantik 1 September lalu menyapa Puailiggoubat dengan hangat saat berjumpa di kantor DPRD Mentawai, di Tuapeijat, 23 September lalu.

Kus, panggilan akrab Edi Kuswoko, politisi dari PDI Perjuangan ini berbincang sejenak dengan Puailiggoubat. “Belum banyak hal yang dapat dilakukan karena kelengkapan di DPRD belum terbentuk hingga sekarang. Mungkin dalam waktu dekat,” katanya sambil berjalan masuk ke ruang tunggu DPRD. Sebelum melanjutkan obrolan, Kus mengetuk pintu ruangan wakil ketua sementara DPRD Mentawai, Kortanius Sabeleake dari partai Golongan Karya dan memberikan sapaan. Sejenak terjadi komunikasi singkat dengan penuh keramahan dan keakraban antara wakil ketua sementara dengan salah seorang anggota DPRD Mentawai.

Dikatakan Kus, banyak hal yang harus diperjuangkan di DPRD terkait dengan harapan masyarakat yang mempercayakan amanah kepadanya, khususnya di daerah pemilihannya yang meliputi Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Barat.

“Kecamatan kita masih jauh tertinggal dengan kecamatan lainnya di Mentawai. Ini menjadi perjuangan kita,” katanya.

Di Kecamatan Siberut Utara hal yang sangat mendasar adalah persoalan air bersih. Ia tertarik dengan sarana air bersih yang ada di Dusun Jati melalui program DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) berupa pengolahan air laut menjadi air tawar. “Kita sudah tanya dan itu ada programnya, hanya saja terkendala lahan,” katanya.

Selain persoalan air bersih, juga

Puailiggoubat NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

persoalan pembangunan jalan. Ini dalam rangka mendukung pembangunan trans Mentawai agar dapat mengangkat perekonomian masyarakat.

Di Kecamatan Siberut Barat, hal yang sangat mendasar selain pembangunan jalan ialah transportasi dan sistem perdagangan. “Termasuk soal BBM, karena rata-rata masyarakat menggunakan pompong untuk aktifitas ke ladang dan BBM speedboat untuk ke Tuapeijat atau ke Sikabaluan,” katanya.

Sementara hal lain yang masih harus diusahakan dalam waktu dekat selain dari prioritas kerja yaitu mencari rumah kontrakan, agar masyarakat yang mau datang bertamu dan ingin menginap tidak susah mencari tempat. “Untuk sementara ini kita masih menumpang di rumah saudara,” katanya. (bs)

13

Puailiggoubat NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

Status darurat kabut asap diberlakukan selama satu bulan di Sumatra Barat.

14

Sumbar Siaga Bencana Kabut Asap FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

Syafril Adriansyah

B

adan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)

menetapkan status siaga bencana kabut asap selama satu bulan menyusul semakin pendeknya jarak pandang di sejumlah daerah.

“BPDB Provinsi sudah berkoordinasi dengan SKPD dan meminta untuk mendirikan pos-pos penanganan dampak kabut asap di setiap instansi pemerintah maupun swasta,” jelas Kepala BPBD Sumbar Yazid Fadli Jumat, 19 September 2014.

BPBD juga mengharapkan pemerintah daerah untuk melakukan pengujian kualitas udara, membentuk posko tanggap darurat, menambah stok masker selama masa tanggap darurat.

Sementara, guna mencegah terjadinya gangguan kesehatan akibat asap, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah. Warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan untuk mengenakan masker.

“Mudah-mudahan hujan turun sehingga bisa mengurangi kabut asap yang sudah terjadi,” katanya.

Status siaga darurat tersebut akan berlangsung selama satu bulan akibat cuaca kemarau di Sumatera Selatan yang menjadi salah satu daerah sumber asap tersebut.

Kepala Stasiun Pemantau Global Atmosfer Global (GAW) Bukit Kototabang, Edison Kurniawan menyebutkan,

FESTIVAL SITI NURBAYA Pelajar SMK Negeri 10 Padang membawakan tari kontemporer dalam pembukaan Festival Siti Nurbaya di kawasan Danau Cimpago, kota Padang 18 September 2014

seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat terkena dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung dan Bangka Belitung, Riau.

“Dari data satelit pemantau, di Sumatera Selatan ada 218 titik panas (hotspot), ditambah lagi kebakaran hutan lainnya yang ada di Bengkulu, Jambi sebagian Riau serta Bandar Lampung,” katanya.

Ia menjelaskan, saat ini arah angin bertiup dari selatan ke utara dan menuju

timur laut. “Inilah yang membuat seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat diselimuti asap,” ujarnya.

Sementara, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta agar masyarakat mengurangi aktivitas keluar rumah terkait adanya terjadinya kabut asap ini.

“Sebaiknya kalau tidak ada kegiatan (di luar ruangan) di rumah saja,” ujar Gubernur Menurutnya, saat ini Pemprov bersama Dinas Kesehatan Sumatera

UU Pilkada Disahkan:

Pilkada Serentak di Sumbar Tunggu Instruksi Pusat PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memutuskan pemilihan kepala daerah akan dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD). Keputusan tersebut diusahkan dalam rapat paripurna DPR, Jumat, 26 September 2014.

Atas lahirnya UU tersebut, rencana digelarnya 14 Pilkada di Sumbar pada 2014 masih belum jelas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar masih menunggu instruksi dari KPU RI di Jakarta.

“Kami masih menunggu instruksi KPU Pusat tentang mekanisme pelaksanaan Pilkada ini,” kata Koordinator Divisi Teknis KPU Sumbar, Muftie Syafrie Jumat, 26 September lalu.

Dijadwalkan, 13 pemilihan wali kota/ bupati serta pemilihan gubernur akan dilangsung pada pertengahan

2015.Daerah tersebut antara lain Pesisir Selatan, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Kota Solok, Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Bukittinggi, Sijunjung, dan Dharmasraya. KPU deaerah setempat juga telah melaksanakan proses tahapan pemilihan. “ KPU harus patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku. Akan tetapi, saat ini KPU Sumbar hanya bisa menunggu aturan dari KPU Pusat,” tambah Muftie.

Muftie menilai, Pilkada serentak tidak akan terjadi setelah berlakunya UU Pilkada, sebab kewenangan pemilihan itu diserahkan kepada DPRD. “Kalau dengan desain UndangUndang yang baru, tentu Pilkada serentak tidak ada lagi. Awalnya, serentak itu agar biaya lebih murah,

namun jika pemilihan oleh DPRD memang lebih murah, lalu bagaimana mau serentak?” jelasnya.

Ketua KPU Sumbar, menyatakan, salah satu tujuan digelarnya Pilkada serentak guna menekan biaya. Jika Pilkada pada 13 kabupaten/kota serta Pilkada Gubernur dilakukan serentak, diperkirakan membutuhkan biaya Rp 70-80 Mliar.

“Kalau Pilkada Gubernur saja diperpkirakan menghabiskan hampir Rp 200 miliar,” jelasnya.

Meski keputusan pilkada dipilih langsung oleh DPRD, KPU Sumbar saat ini tengah menyiapkan evaluasievaluasi terhadap pemilu yang telah berlangsung sebelumnya.

“Tahapan tetap dijalankan, seperti pembaruan data pemilih, memperbaiki mekanisme teknologi informasi, dan hal lain,” ujarnya. (prl)

Barat sudah menyiapkan masker untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat guna mengantisipasi dampak buruk asap terhadap kesehatan.

“Mudah-mudahan asap yang ada

saat ini segera habis, dan kita berharap pemerintah Riau beserta aparatnya menindak tegas pelaku-pelaku pembakar hutan karena merusak lingkungan,” ujarnya. (prl)

Kabut Asap Tidak Pengaruhi Pariwisata Padang PADANG - Kabut asap yang menyelimuti kota Padang sejak Selasa, 15 September tidak mempengaruhi kunjungan wisata ke daerah itu.

“Sampai sekarang belum ada pangaruhnya, dari tahun ke tahun tingkat kunjungan pariwisata ke Padang justru terus mengalami peningkatan,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Padang Dian Fikri di Padang, Kamis, 18 September 2014.

Ia menyatakan, terjadinya kabut asap di kota Padang memberikan dampak terhadap berkurangnya keindahan destinasi wisata. Salah satu contohnya para wisatawan tidak dapat menikmati keindahan langit di saat matahari terbenam (sunset).

“Pembukaan Festival Siti Nurbaya ini dilaksanakan sore hari sebelumnya diharapkan agar para pengunjung dapat juga menikmati sunset, tetapi karena kabut asap menjadi tidak indah,” katanya.

Ia menambahkan, pada 2013 tingkat kunjungan wisatawan ke kota bingkuang mencapai 3 juta orang. Dari jumlah tersebut sekitar 50 ribu di antaranya merupakan wisatawan mancanegara.

“Tahun ini ditargetkan terjadi penambahan 10-20 persen dan kita optimis kabut asap bukan menjadi penghambat para wisatawan untuk berwisata ke Padang,” katanya.

Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global (GAW) Bukit Kototabang, Edison Kurniawan menyebutkan, seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat terkena dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung dan Bangka Belitung, Riau.

“Dari data satelit pemantau, di Sumatera Selatan ada 218 titik panas (hotspot), ditambah lagi kebakaran hutan lainnya yang ada di Bengkulu, Jambi sebagian Riau serta Bandar Lampung,” katanya.

Ia menjelaskan, saat ini arah angin bertiup dari Selatan ke Utara dan menunju Timur Laut. “Inilah yang membuat seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat di selimuti asap,” ujarnya. (prl)

15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

Selamat setelah ditimbun longsor selama 18 jam, kini Ismael bangkit dan menjadi wali korong serta kuliah di STIA Padangpariaman.

Lima Tahun Pascagempa Sumbar

Dia yang Bangkit dari Bencana FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

Syafril Adriansyah

TUGU GEMPA

ore itu, lima tahun lalu, Ismael baru saja menunaikan ibadah shalat Ashar. Tiba-tiba bumi tempat kakinya berpijak bergetar. Pria 28 tahun itu sadar bahwa telah terjadi gempa. Malang tak dapat ditolak. Ia tak sempat keluar rumah ketika tanah perbukitan di sekitar rumahnya longsor.

Bencana itu terjadi pada 30 September 2009 pukul 17.16 WIB. Gempa 7,6 SR yang berpusat di lepas pantai Sumbar itu memicu runtuhnya bukit di sekitar tempat tinggal Ismael di Korong (setingkat dusun) Lubuk Laweh, Nagari Tandikek Timur, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat. Puluhan rumah di daerah itu termasuk rumah Ismael habis tertimbun.

“Sesaat setelah gempa ada gemuruh, ternyata longsor. Saya langsung diseret ke bawah reruntuhan rumah hingga 100 meter,” kenang Ismael di tengah acara temu lapangan petani, pekan lalu.

Masih jelas dalam ingatan pria ini ketika sebuah lemari menghimpit tubuhnya. Di atas lemari tersebut, terdapat tanah longsoran hampir setinggi dua meter. Ia tak mampu bergerak.

Hanya bernafas yang bisa dilakukannya sambil berteriak minta tolong meski entah berapa banyak tanah yang sudah ditelannya.

“Kalau ada terdengar bunyi dari atas, saya minta tolong,” ujarnya.

Usaha itu pun berhasil. Teriakannya didengar warga lain yang selamat.

Namun tak mudah untuk menemukan Ismael, karena warga itu harus menggali tanah terlebih dahulu untuk mengetahui keberadaan Ismael. Sekitar pukul 19.00 WIB, warga akhirnya barhasil menemukan Ismael.

“Jam tujuh itu, baru kepala saja yang sudah di atas, sedangkan bagian badan ke bawah masih tertimbun,” katanya.

Walau sudah tertimbun dengan kondisi kaki dan tangan yang sudah membengkak, ia masih bisa memberikan masukan kepada warga bagaimana cara untuk mengeluarkan tubuhnya yang gemuk. Tubuh itu akhirnya berhasil dievakuasi setelah terkubur selama 18 jam dan dibawa ke RSUD Pariaman.

Setelah itu, ia hanya bisa berbaring selama 17 hari. Ismael pasrah. Bencana itu bahkan mengubur harapannya untuk hidup, seolah ia merasa tak berguna dengan kondisi fisik yang duduk pun tidak dapat dilakukannya.

Perlahan ia mulai bangkit karena

Ismael, korban yang tertimbun longsor lima tahun silam melihat namanama korban di tugu gempa di Korong Lubuk Laweh, Nagari Tandikek Timur, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padangpariaman

S

masih memiliki keluarga. Keluarganya selamat dan tak kurang satu apa pun karena saat bencana terjadi mereka berada di Bukittinggi untuk menjenguk kakaknya yang sedang sakit.

“Setelah 17 hari di rumah sakit, saya harus di kursi roda selama tiga bulan, dan tinggal di tenda selama empat bulan karena tak ada rumah, dua tahun harus pakai tongkat,” ujarnya.

Tak sedikit nyawa melayang di Korong Lubuk Laweh dalam bencana yang terjadi lima tahum silam ini.

Menurut Ismael, dari sekitar 80 KK, hanya sekitar 20 persen saja yang

selamat dan dari 60 rumah yang ada, sebanyak 15 unit tidak terkena dampak longsoran. Lahan pertanian warga pun habis tertimbun longsor.

“Sebagian korban yang tertimbun ada juga yang tidak ditemukan, sedangkan yang selamat bertahan hidup di tenda,” katanya.

Korban yang selamat direlokasi ke Korong Lubuk Laweh Jajaran yang berjarak sekitar dua kilometer dari Korong Lubuk Laweh. Meski demikian, Ismael sempat mengalami trauma selama setahun dan tidak punya nyali untuk kembali ke kampung lamanya, tempat

longsor itu terjadi. Kini, di lokasi itu dibangun tugu gempa yang dilengkapi dengan nama-nama korban.

Ismael kembali mendapatkan semangat hidup dengan adanya trauma healing (pemulihan trauma) yang dilakukan sejumlah NGO internasional pada 2010.

Selain itu , ia bersyukur karena pemerintah menanggung seluruh biaya pengobatan hingga ia sembuh total.

“Selesai kejadian, semangat hidup sudah tidak ada. Kepedulian kepada lingkungan juga tidak ada. Namun dengan mengikuti pelatihan, sekarang sudah normal lagi,” katanya lagi.

Tahanan Polres Solok Tewas di Sel PADANG - Seorang tahanan bernama Robi Putradi (22) ditemukan tewas di dalam sel Kepolisian Resor Solok Rabu, 17 September sekitar pukul 19.30 WIB. Pihak kepolisian mengklaim tahanan tersebut tewas dengan cara gantung diri, sedangkan pihak keluarga menemukan ada unsur kejanggalan terkait kematian korban.

“Kami curiga dengan kematian anak kami ini, dan kami ingin tahu kebenarannya,” ujar Eri Predo, paman korban saat jenazah korban diotopsi di RSUP M. Djamil Padang, Kamis, 18 September 2014.

Menurut Eri, terdapat bekas jeratan tali di leher korban. Selain itu, sejumlah luka memar membekas di tubuhnya.

“Kalau kata polisi, dia meninggal karena bunuh diri, tapi kami tidak percaya karena terakhir kali bertemu dia masih

dalam kondisi sehat,” jelasnya.

Ia mengaku, terakhir kali bertemu dengan keponakannya itu saat membezuk pada Jumat (12/9). Saat itu, korban meminta agar segera dikeluarkan dari dalam sel karena merasa tidak tahan di dalam tahanan. “Kami juga sudah melakukan upaya damai dengan keluarga pacarnya (pelapor),” katanya.

Pihak keluarga berharap polisi transparan dalam mengungkap kebenaran penyebab kematian korban.

“Jangan ada yang ditutup-tutupi polisi,” ujar Eri Predo.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang, Vino Oktavia menyebutkan, Robi ditahan kepolisian sejak 11 September 2014 dengan tuduhan melanggar pasal 332 KUHP tentang melarikan perempuan di bawah umur.

Kejadian itu bermula ketika Robi pergi mengantarkan pacarnya pulang ke daerah Cupak. Namun, keluarga pacarnya tersebut me-

nahan Robi dan menyerahkannya ke Polsek Cupak. Selanjutnya korban digiring ke Mapolres Solok dan langsung ditahan.

Akan tetapi, lanjut Vino, pihak kelurga menerima kabar bahwa robi sudah meninggal di dalam sel tahanan pada Rabu malam. “Baru tadi pagi kita mendapat penjelasan dari pihak kepolisian bahwa kematiannya karena gantung diri, tetapi pihak keluarga tidak puas sehingga dilakukan otopsi,” ujar Vino.

Vino berharap hasil otopsi mampu menjadi fakta-fakta untuk mengungkap penyebab kematian tahanan tersebut.

“Kami masih mengumpulkan bukti-bukti dan fakta untuk mengungkap kasus ini,” ujarnya.

Sementara, Kapolres Solok AKBP, Tommy Bambang Irawan saat dikonfirmasi menegaskan, tewasnya Robi murni karena bunuh diri. (prl)

Lima tahun sudah bencana tersebut terjadi. Bencana tersebut menurut Ismael juga membawa berkah bagi warga yang kini berdomisili di Korong Lubuk Laweh Jajaran. Sebab mereka memperoleh pelatihan untuk mengolah pertanian yang dilakukan NGO FIELD Bumi Ceria pada 2011.

Dari pelatihan itu, kini warga bergantung kepada pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seharihari. Warga umumnya menanam padi, durian, papaya, jengkol, petai baik untuk dijual maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Hal yang paling membuat saya senang adalah kalau sebelumnya warga sangat berharap bantuan raskin, namun sekarang warga tidak lagi berharap.

Tidak apa-apa kalau tidak ada raskin,” ujar Ismael yang dipercaya menjadi wali korong Korong Lubuk Laweh Jajaran pada 2012.

Tahun ini, ia mencoba untuk meminta bantuan pemerintah untuk perluasan lahan sawah di kawasan eks longsoran.

Dari upaya itu, diperoleh dua tahap bantuan sawah. “Tahap pertama sudah jadi (sawah) dua hektar, sedangkan tahap kedua 10 hektar lagi,” kata Ismael.

Warga juga memperoleh pelatihan untuk menjadikan pekarangan rumah sebagai lahan untuk menanam tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari melalui Sekolah Lapangan Pekkerti (Pengkajian Kerentanan dan Kapasitas secara Partisipatif) yang dilakukan NGO FIELD Bumi Ceria.

“Pekarangan rumah ini juga dapat dijadikan lumbung pangan untuk antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana,” ungkap aktivis FIELD Bumi Ceria, Rahmadi.

Selain itu, Sekolah Lapangan Pekkerti juga memotivasi warga untuk melakukan pemetaaan baik terhadap alam yang rawan bencana terhadap alam yang rentan terjadi bancana, pembuatan biogas, dan pertanian organik.

Meski demikian, menurut Rahmadi, pemerintah harus berperan aktif dalam membangun perekonomian warga dan insfrastruktur lima tahun pasca gempa Sumbar. Hal konkret yang bisa dilakukan adalah dengan cara memfasilitasi warga dalam rangka memberikan pengetahuan kepada warga dalam mengolah dan memasarkan hasil pertanian daerah setempat serta pemberian bantuan peralatan.

“Kalau di daerah penghasil durian atau pepaya, masyarakatnya bisa diajarkan untuk mengolah durian atau papaya itu, dan tentu saja pemerintah juga harus membuka pasar untuk penjualannya,” katanya. (o)

Puailiggoubat NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

8

Suara Puailiggoubat Kelangkaan BBM, Derita Daerah Kepulauan

S

ejak dua hingga tiga tahun terakhir, masyarakat di Kepulauan Mentawai mengalami kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak terutama premium (bensin). Jika dulu stok BBM ada di pengecer ada namun harganya mahal, kini setahun terakhir, BBM justru sulit di dapat. Begitu kapal pembawa BBM merapat di dermaga, dalam hitungan BBM di agen dan pangkalan habis. Lalu sehari kemudian muncul BBM di pengecer dengan harga hampir dua kali lipat. Kadang, stok di pengecer pun habis, maka masyarakat harus bersiap mencari premium dan solar hingga ke desa lain bahkan kecamatan lain. Warga Sikabaluan harus ke Muara Siberut demi mendapat sejeriken premium. Warga Tuapeijat harus berburu bensin hingga Sioban agar motornya tetap bisa jalan.

Kelangkaan BBM di Mentawai salah satunya disebabkan pasokan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan terutama roda dua dan mesin boat cukup tinggi. Beberapa kali usulan penambahan kuota ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas belum bisa dipenuhi karena terbatasnya kuota BBM subsidi nasional.

Saat ini berdasar data Dinas Perindustrian,Koperasi dan UMKM Mentawai, kekurangan bensin tiap bulan mencapai 1.299 kiloliter dan solar 215 kiloliter.

Panjangnya rantai distribusi BBM ini berpeluang memunculkan permainan atau kong kalikong untuk menimbun BBM subsidi ini.

Upaya memberantas mafia BBM sama gelapnya dengan isu itu sendiri, tercium baunya tapi tidak tahu siapa pelaku dan modusnya. Pekerjaan berat bagi Pemerintah Mentawai, Pertamina dan aparat penegak hukum untuk membuktikan ini.

Mengaktifkan kembali Depo Pertamina di Sikakap menjadi salah satu solusi agar distribusi lebih jelas.

Penambahan APMS juga bisa meringankan dan memperpendek rantai distribusi karena saat ini hanya ada satu APMS. Sementara Mentawai terdiri dari 10 kecamatan yang tersebar di empat pulau besar. Opsi-opsi yang sudah diusulkan Pemerintah Mentawai ini harus didorong terus agar disetujui pihak yang berwenang.

Upaya yang sungguh-sungguh harus diperlihatkan Pemerintah Mentawai, DPRD sebagai wakil rakyat dan aparat penegak hukum untuk mengawasi distribusi BBM ini. Tanpa ketegasan dan keseriusan, persoalan kelangkaan BBM Mentawai tidak akan bisa teratasi. z

16

Antiklimaks BBM Bersubsidi L

ebih dari lima bulan, masyarakat di Tuapejat kesulitan memenuhi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi (jenis bensin). Deretan penjualan bensin subsidi, yang awalnya ramai di sepanjang jalan poros kini hilang bak ditelan bumi. Kalaupun tersedia butuh kerja ekstra dan kocekan lebih untuk mendapatkannya.

Tak heran, jika ditemukan sejumlah masyarakat kerap mendorong kendaraan (sepeda motor) saat bepergian karena tangki kosong.

Selain itu, tak sedikit sepeda motor masyarakat terpaksa “dikandangkan”. BBM, yang awalnya singkatan dari Bahan Bakar Minyak kini berubah menjadi “Bahan Bakar Menghilang”.

Pun demikian dengan BBM jenis pertamax. Harga selangit, tidak semua masyarakat mampu membeli.

Alih-alih digunakan untuk kendaraan plat merah dan kendaraan mewah, pertamax di Tuapejat justru tersedot bagi rakyat menengah ke bawah.

Penyebabnya, ketersediaan bensin bersubsidi hanya bertahan hitungan jam, usai dibongkar dari kapal.

Imbasnya, kebutuhan vital pun tersendat jika bensin langka. Yang paling kentara adalah perjalanan kapal antar pulau mandek karena masih mengandalkan BBM kiriman dari padang. Ironisnya, kelangkaan bensin bersubsidi di Tuapejat justru dimanfaatkan oknum-oknum tertentu meraup keuntungan dengan penetapan harga sebesar Rp 15 ribu per liter dari harga biasa sebesar Rp 10 ribu per liter. Kenaikan harga sebesar 50 persen terjadi saat bensin bersubsidi langka, baik di tingkat pengecer maupun pangkalan.

Adanya dugaan penimbunan bensin bersubsidi di Tuapejat menjadi isu hangat saat ditemukan bensin bersubsidi dengan harga melambung.

Dugaan Pertamax oplosan juga menjadi pergunjingan kala menyaksikan perbedaan warna di sejumlah pengecer. Berbagai persoalan tersebut masih menghantui masyarakat saat ini .

Belum lagi, jika menyaksikan adu cepat pembelian bensin menggunakan jerigen, sesaat setelah bensin bersubsidi datang. Lagi-lagi, masyarakat kecil menjadi sasaran penjualan Pertamax karena tidak mampu membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar.

Fenomena kelangkaan BBM di

oleh: Berman Tua Sibuea (Pendiri TERM-ACTIVE Mentawai) Tuapejat sesungguhnya bukanlah kali pertama terjadi. Namun, Pemerintah daerah seolah menutup mata dan tak pernah belajar dari kejadian sebelumnya. Seharusnya, Pemda dengan sigap mengantisipasi kelangkaan BBM melalui berbagai terobosan.

Satu diantaranya berupaya menginisiasi pendirian SPBU melalui pihak ketiga (swasta) karena volume pertumbuhan kendaraan (roda dua dan empat) di Tuapejat kian meningkat setiap tahunnya.

Pembangunan SPBU juga bisa dilakukan Pemda bekerja sama dengan pihak Pertamina. Ironis, jika Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga saat ini tidak memiliki SPBU meski wacana pendirian SPBU telah lama didengungkan.

Selain itu, Pemda melalui instansi terkait juga bisa melakukan pengawasan di seluruh pangkalan maupun pengecer BBM demi mencegah terjadinya penimbunan maupun penetapan harga di luar dari harga eceran tertinggi (HET).

Seperti yang sering terjadi saat ini berupa kenaikan bensin menjadi Rp 15 ribu per liter. Satu hal yang tidak kalah penting dilakukan oleh Pemda yakni desakan kepada pihak Pertamina agar menambah kuota BBM bersubdisi di Kepulauan Mentawai demi kelancaran aktivitas seluruh masyarakat.

Usut Mafia BBM Terlihat aneh, jika di Tuapejat dibanjiri oleh BBM jenis Pertamax. Seperti diketahui, Peraturan

Menteri ESDM No.1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dikeluarkan pemerintah untuk menahan laju subsidi BBM dengan mengurangi volume konsumsinya. Peraturan tersebut melarang mobil dinas PNS, BUMN/ BUMD, serta TNI/Polri menggunakan BBM subsidi berupa premium dan solar. Nyatanya di Tuapejat, Pertamax tersedot oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Indikasi adanya permainan penjualan BBM bersubsidi dan Pertamax pun menguat mengingat kendaraan dinas PNS, BUMN/BUMD, serta TNI/ lebih sedikit dibanding kendaraan masyarakat menengah ke bawah.

Indikasi lain berupa penahan laju BBM bersubsidi ke Tuapejat demi memperlancar konsumsi Pertamax.

Praktis, keuntungan yang diperoleh semakin besar jika konsumsi Pertamax meningkat. Belum lagi dugaan Pertamax oplosan yang menjadi pergunjingan di tengah masyarakat karena adanya perbedaan warna.

Pemerintah Daerah bersama

aparat terkait (TNI – Polri) harus mengusut tuntas dugaan tersebut demi melepaskan masyarakat dari sandera BBM. Selain itu pengusutan dugaan penimbunan bensin bersubdisi juga menjadi hal penting. Pasalnya, ditemukan adanya penjualan bensin bersubsidi sebesar Rp 15 ribu perliter manakalah bensin bersubsidi langka.

Para pemangku kebijakan setidaknya memberikan tindakan tegas demi efek jera sekaligus memutus mata rantai oknum-oknum yang meraup keuntungan di tengah penderitaan kalangan kecil.

Pekerjaan mengusutan mafia BBM di Tuapejat dan Mentawai secara khusus memang bukanlah perkara mudah. Seluruh kekuatan harus menyatu karena lingkaran mafia biasanya terkoneksi ke semua lini.

Termasuk juga keberanian wakil rakyat (yang baru dilantik) untuk lantang bersuara dan memperjuangkan aspirasi konstituennya. Semoga wajah baru di DPRD Kabupaten Mentawai mampu membawa perubahan, paling tidak mengatasi kelangkaan BBM hingga tidak ada lagi sepeda motor yang didorong dan kapal antar pulau tidak membusuk di dermaga Tuapejat. z

Puailiggoubat NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

K

onon Desa Betu Monga ditemukan pertama kali oleh Turak Monga Siritoitet, ia berasal dari Desa Silabu. Sewaktu berangkat dari Desa Silabu, Turak Monga Siritoitet tidak memiliki nama.

Turak Monga diambil karena Turak artinya pancang, Monga artinya muara, sementara Siritoitet adalah nama suku, turak monga artinya pancang muara.

Turak Monga adalah orang pertama sekali melakukan pemancangan kayu di muara sungai Betu Monga, sehingga orang yang kedua datang ke Betu Monga memberikan nama kepada si pemancang muara sungai Betu Monga dengan sebutan Turak Monga Siritoitet Sementara jika diartikan dalam bahasa Indonesia, betu artinya tembak atau meledak, monga artinya muara, kalau digabungkan betu monga artinya muara yang meledak/berombak. Nama itu diberikan karena kondisi geografis daerah itu yang berada di pantai barat dengan gelombang besar sehingga warga yang ingin keluar masuk muara harus hati – hati, jika salah peritungan perahu atau kapal yang dibawa akan terbalik.

Betu Monga konon awalnya merupakan hamparan dataran yang luas dan datar sekali, namun gempa besar 1843 menyebabkan dataran itu retak dan terpisah sehingga terbentuklah pulau – pulau baru.

Desa Betu Monga termasuk di dalam wilayah Kecamatan Pagai Uta-

17

Betu Monga, Desa Pesisir Barat yang Hancur Karena Tsunami unit dimana penduduknya 90 persen beragama Protestan, sisanya Katolik dan Islam.

Umumnya mata pencarian masyarakat desa itu petani, nelayan, berternak, berdagang dan sebagian kecil pegawai. Karena berada di dekat pantai, daerah ini memiliki potensi laut yang tinggi seperti lobster dan ikan.

Kepala Desa Betu Monga Jonni Siritoitet, mengatakan, menurut cerita turun temurun di kampungnya, suku Siritoitet berawal dari seorang wanita muda ingin melahirkan tapi ra, dengan luas wilayah sekitar lebih kurang 27.000 hektar, dengan perbatasan sebelah barat dengan Desa Silabu, timur berbatasan dengan Desa Taikako, selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan utara berbatasan dengan Desa Saumangaya.

Berdasarkan data desa, jumlah penduduk saat ini 1.271 jiwa dengan 317 kepala keluarga, penduduk

tersebut tersebar di 6 dusun, di antaranya Dusun Betu Monga Barat, Betu Monga Timur, Betu Monga Selatan, Sabeuguggung, Baru – Baru, dan Muntei.

Sarana umum yang dimiliki desa yakni kantor kepala desa, sekolah dasar tiga unit, TK dan paud 1 unit, puskesmas pembantu 2 unit, gereja Protestan 5 unit, dan gereja Katolik 1

tidak memiliki rumah, karena itu dia terpaksa harus melahirkan anak laki – lakinya di bawah batang kelapa yang banyak bunga dan buahnya, melihat itu maka anak tersebut diberi suku Siritoitet. Toitet dalam bahasa Mentawai berarti kelapa.

Masyarakat Betu Monga umumnya bekerja rangkap, mereka bekerja tidak hanya dalam satu kegiatan saja

karena mereka tidak bisa dipisahkan dengan gunung dan pantai.

Untuk memenuhi kebutuhan protein, warga mencari ikan ke laut.

Profesi ini sudah dilakoni secara turun temurun. Jika hasil tangkapan melimpah, biasanya ikan yang didapat dijual ke warga lain. Sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat juga berladang, umumnya coklat, cengkeh dan kelapa.

Letaknya di pesisir barat Sumatra membuat desa ini rawan terkena tsunami. Pada gempa dan tsunami 2010 lalu, Betu Monga termasuk desa terparah dan korban jiwanya mencapai 400 orang terutama di Dusun Muntei, Sabeuguggung, Baru – Baru.

Kondisi ini menyebabkan Pemerintah memutuskan merelokasi warga Betu Monga ke daerah yang lebih tinggi dan jauh dari pantai. Setelah empat tahun hidup di hunian sementara, baru saat ini masyarakat membangun rumah baru setelah proses relokasi selesai dan dana bantuan rumah cair. “ Harapan kita semoga pemerintah cepat menyelesaikan pembuatan rumah huntap (hunian tetap) buat korban gempa dan tsunami Mentawai supaya mereka bisa hidup layak lagi,” kata Jonni. (supri) IKLAN

Puailiggoubat NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

18

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Data Guru Kontrak yang Lulus Gelombang Pertama* NAMA SEKOLAH

BIDANG STUDI

JLH 100

SMAN 2 Sipora SMAN 1 Siberut Tengah

‐ Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Penjaskes Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Bahasa Indonesia dan Inggris IPS, Fisika, Bahasa Indonesia, PPKn, Biologi dan Matematika IPS, Biologi, Fisika dan Bahasa Inggris Bahasa Indonesia, Biologi, IPS, Bahasa Inggris, Pendidikan Agama Kristen Protestan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Biologi, Fisika dan Matematika.

Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Biologi dan Matematika Bahasa Inggris, Biologi, IPS dan Pendidikan Agama Kristen Bahasa Indonesia dan IPS Pendidikan Agama Katolik Bahasa Indonesia, Matematika dan PPKn Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Biologi, Fisika, Matematika dan Pendidikan Agama Katolik.

Bahasa indonesia Fisika, Matematika, Geografi, Sosiologi, Bahasa Inggris dan Bimbingan Konseling.

Bimbingan konseling Penjas, Geografi, Agama Katolik, Biologi, PPKn

SMAN 1 Siberut Utara

Fisika, Bahasa Inggris, Sosiologi, Bimbingan Konseling

5

SMAN 2 Sikakap

Pendidikan Agama Kristen Protestan, Fisika, Bahasa Indonesia, Sosiologi, Sejarah, Bahasa Inggris.

6

SMAN 1 Siberut Barat Daya

Matematika, Fisika, Biologi, Bahasa indonesia, Ekonomi, Sejarah, Geografi, Sosiologi, Penjas, Bahasa Inggris, Pendidikan Agama Katolik

11

SMKN 1 Mentawai

Pendidikan Agama Katolik, Bahasa Indonesia, Bahasa inggris, Biologi, Budidaya Perikanan, Matematika, PPKn, Pertanian, Tata boga, Teknik Otomotif.

11

SD SMPN 1 Sipora SMPN 2 Sipora SMPN 1 Pagai Utara SMPN 2 Sikakap SMPN 2 Pagai Selatan SMPN 3 Pagai Selatan SMPN 1 Siberut Utara SMPN 2 Siberut Utara SMPN 1 Siberut Barat SMPN 2 Siberut Barat SMPN 1 Siberut Barat Daya SMPN 1 Siberut Tengah SMPN 1 Siberut Selatan SMPN 2 Siberut Selatan SMAN 1 Sipora

PENGUMUMAN KELULUSAN - Pelamar guru kontrak melihat pengumuman kelulusan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Ratusan Guru Kontrak Diterima di Mentawai Jumlah guru kontrak yang diterima belum menutupi kekurangan guru di Mentawai.

Bambang Sagurung Patrisius Sanene

ebanyak 199 guru kontrak diterima di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menutupi kekurangan guru di daerah itu yang mencapai 500 orang. Penerimaan formasi guru kontrak tersebut dimulai pada Agustus-September 2014.

Kepala Dinas Pendidikan, Sermon Sakerebau mengatakan, awalnya guru yang mau diterima sebanyak 100 orang namun pelamar yang masuk sangat banyak ditambah kekurangan guru di Mentawai juga banyak sehingga pihaknya menambah jumlah guru sekaligus membuka formasi penerimaan tahap kedua.

“Pada penerimaan guru kontrak gelombang pertama jumlah pelamar yang memasukkan lamarannya mencapai 300an orang, sementara kebutuhan kita untuk guru di Mentawai yang masih kurang sekitar 500 orang,” katanya saat ditemui Puailiggoubat usai menghadiri hearing dengan DPRD Mentawai, Jumat, 26 September.

Pada gelombang pertama ada sekitar

S

500 pelamar yang mengajukan berkas ke Dinas Pendidikan Mentawai, namun setelah diseleksi pelamar yang dinyatakan lulus sebanyak 199 orang diumumkan sejak Kamis malam, 25 September lalu.

Menurut Sermon, anggaran untuk honor guru kontrak tahun ini sebesar Rp4 miliar yang sebenarnya dipergunakan untuk perekrutan guru kontrak mulai dari Januari hingga akhir Desember 2014.

“Namun karena kita baru bisa melakukan perekrutan pada AgustusSeptember, sementara anggarannya besar, maka kita buka peluang lebih banyak, soal anggaran cukup,” ujarnya.

Rencananya SK guru kontrak tersebut akan dikeluarkan tanggal 1 Oktober hingga akhir Desember 2014.

“Tinggal menunggu Perbup (peraturan bupati) karena masih berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah,” jelasnya.

Terkait dengan tindaklanjut penerimaan dan penganggaran biaya guru kontrak tahun 2015, dalam hearing anggota DPRD Mentawai dengan Dinas Pendidikan, Sermon menyebutkan, DPRD siap mendukung soal anggaran.

“Sekali lagi ini soal kebutuhan kita akan guru di Mentawai,” katanya.

Pengumuman kelulusan guru kontrak gelombang pertama yang lulus telah dikeluarkan pada Kamis, 25 September sekitar pukul 19.00 WIB di Dinas Pendidikan Mentawai. Pelamar yang sudah menunggu di Dinas Pendidikan

sejak pukul 15.00 WIB langsung menyerbu tempat pengumuman kelulusan.

Dari data tersebut, formasi guru kontrak yang diterima yakni 100 guru SD, 11 guru SMK selebihnya guru SMA dan SMP. (lengkapnya lihat tabel) Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Mentawai, Besli T Oinan, direncanakan perekrutan tahap kedua akan menerima guru sebanyak 75 orang namun jumlah tersebut masih dalam pembicaraan dengan Bupati.

Untuk saat ini, kata Besli, guru SD di Mentawai sebanyak 630 orang, menurutnya jumlah tersebut masih kurang sekitar 300 guru dari kebutuhan, dan belum termasuk guru SMP dan SMA dan SMK. “Guru kontrak disebar untuk menjangkau anak-anak kita yang jauh dan yang minim tenaga pengajar seperti di Siberut Barat, daerah Simatalu, Pagai Selatan dan daerah yang jauh. Dan harapan kita guru kontrak serius bertugas dimana pun mereka ditempatkan, tidak lagi sebentar ditempatkan lalu minta pindah, dan ini juga menjadi persoalan yang kita hadapi,” katanya, Selasa, 23 September.

Besli menegaskan, guru kontrak harus tahu tugas pokok guru mengajar, mendidik, mengarahkan, melatih, membimbing dan menilai hanya sebatas mengajar. Lama kontrak, lanjutnya, tidak terikat jika kinerja guru baik maka akan diperpanjang namun sewaktuwaktu dapat diputuskan kalau

6 3 2 6 4 5 5 5 4 2 1 3 6 1 6 2 5

*Diolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai pekerjaannya tidak memenuhi syarat.

Maradona Salae (25), salah seorang pelamar mengaku senang karena lulus dalam seleksi sehingga dapat mengabdi di daerahnya sendiri. “Tentunya sangat senang sekali bisa lulus, ini sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan mengabdi sebagai tenaga pengajar di kampung sendiri,” katanya usai melihat

nomor kelulusan, Kamis malam, 24 September.

Hal senada juga dikatakan Ira Elviana Saleleubaja, pelamar lain mengatakan selain senang karena lulus, pengeluarannya selama mengikuti proses seleksi di Tuapeijat yang mencapai Rp1 juta tidak sia-sia.(g)

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

GURU HONOR - Salah seorang guru honor SDN 17 Muntei di Tiop mengajar murid

19

Puailiggoubat

Siswa antusias mengikuti pelajaran.

Bambang Sagurung

P

PENDIDIKAN

NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

agi pada Selasa, 23 September, suasana belajar siswa kelas tiga SMAN 1 Siberut

Utara terlihat berbeda. Biasanya mereka menyandang tas ke sekolah namun kali ini yang dibawa berupa peralatan memasak. Ada yang membawa kayu api, bambu, daun sagu, kelapa, ubi kayu, sagu dan beberapa perlengkapan lainnya.

Pagi itu ternyata praktek memasak masakan Mentawai bidang studi Budaya Mentawai. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dan masing-masing mereka bebas menentukan masakan yang akan dibuat sesuai dengan peralatan dan bahan yang mereka bawa sendiri. Meski berbeda, namun dari bahannya, dapat ditebak masakan yang dipraktekkan merupakan masakan Mentawai.

Ada yang memasak ongol-ongol dari sagu yang dicampur dengan kelapa yang sudah diparut, ada yang memasak

Menggali Budaya Mentawai Lewat Masakan sagu di dalam daun sagu, ada yang memasak ubi kayu yang sudah diparut, kemudian airnya diperas dan dimasukkan ke dalam bambu, ada yang memasak keladi dan membuat subbet.

“Akan terlihat mana siswa yang masih bisa memasak makanan Mentawai dan yang tidak, tapi akan saling bertukar pengalaman mereka di dalam aktifitas ini,” kata Karolina, guru bidang studi Bumen SMAN I Siberut Utara.

Ia mengatakan, sebelum melaksanakan praktek, siswa telah dibekali teori pada minggu sebelumnya. Kepada mereka telah dijelaskan jenis dan cara memasak masakan khas Mentawai, kemudian siswa dibagi dalam kelompok.

“Beberapa kali kita melaksanakan hasilnya menggembirakan dan hasil memasak mereka ini ada yang dimakan siswa itu sendiri ada juga yang diminta oleh guru-guru,” katanya.

Septiana, salah seorang siswa yang kelompoknya membuat ongol-ongol dari sagu, mengaku sistem belajar seperti ini menyenangkan. “Banyak yang minat juga, belum selesai semua dibuat sudah ada yang mencuri-curi untuk mengam-

bilnya,” katanya.

Sementara Liliana, siswa lain menyebutkan, pada praktek bumen kelompok mereka hanya memilih membuat keranjang. “Kelompok kita hanya memilih membuat kerajinan

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

BELAJAR MASAKAN TRADISIONAL Siswa SMAN 1 Siberut Utara belajar masakan tradisional Mentawai

Kepala UPTD Sikakap: Pendidikan Kunci Kemajuan SIKAKAP - Pendidikan merupakan modal memajukan daerah, sehingga hal ini perlu ditanamkan diri masing-masing demikian disampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Sikakap, Fransiskus Sakeletuk saat menghadiri perayaan ulang tahun emas ke 50 SD Vincensius Sikakap, Sabtu 27 September.

Fransiskus menganjurkan, untuk memajukan pendidikan semua pihak seperti guru, sekolah, orang tua dan murid harus bekerjasama. Menurut dia, SD Vincensius merupakan salah satu SD yang selalu meraih prestasi tiap tahun dari sisi nilai.

Tak lupa juga ia mengucapkan terimakasih kepada dua guru SD tersebut yakni Paulus Kamijo dan Albertus Bago yang mengabdikan dirinya di sekolah itu hingga pensiun.(leo/g)

MTS Filial Rohama Pasapuat 5 Bulan Tak Miliki Dana Operasional PASAPUAT - MTS Filial Rohama Pasapuat di Dusun Pasapuat Desa Saumanganyak Kecamatan Pagai Utara yang berdiri sejak tahun 2011 kesulitan dana operasional. Pada tahun ini, sudah 5 bulan sekolah tersebut tidak membayar honor guru yang terhitung April 2014.

Kepala MTS, Ujang Spi mengatakan, sudah 5 bulan sekolahnya belum membayar gaji gurunya sebanyak 11 orang karena belum mendapatkan dana.

“Selain gaji, biaya operasionalpun belum mereka terima sejak April,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 26 September.

Biasanya sekolah yang saat ini memiliki 23 murid mendapat dana dari forum zakat Provinsi Sumbar seperti Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) melalui pengajuan proposal namun hingga saat ini belum dapat. Pada Juni lalu, mereka juga mengajukan proposal dana kepada Pemda Mentawai namun belum dapat jawaban.

“Biasanya kami dapat dana dari BAZDA sebesar Rp10 juta per triwulan, dana itu dipergunakan menggaji guru per bulan Rp200-400 ribu per orang,” katanya.

Keberadaan sekolah setingkat SMP di Pasapuat menurut Ketua Komite Sekolah MTS Filial Rohama Pasapuat, Alisman Sy Nasution membantu siswa dan orang tua karena tidak perlu bersekolah yang jauh. Sehingga ia berharap pemerintah tutur memperhatikan keberadaan sekolah itu. (leo/g)

budaya Mentawai. Tapi pelaksanaannya bersamaan, jadi kalaupun kita membuat kerajinan tetap ikut menikmati masakan yang dibuat teman-teman,” katanya. (g)

Tiga Hari Berjalan Kaki Antar Makanan Anak ke Sekolah MUARASIBERUT - Jauhnya jarak ditambah mahalnya ongkos transportasi di Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai memaksa sebagian orang tua siswa yang anaknya bersekolah jauh harus menempuh perjalanan berjalan kaki selama 3 hari untuk mengantar makanan mereka.

Johannes Satoleuru (47), salah satu orang tua siswa berasal dari Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat menuturkan, dirinya harus memanggul keranjang berisi pisang, sagu dan

keladi selama 3 hari perjalnan dari Simatalu ke Muara Siberut untuk mengantar makanan anaknya yang bersekolah di Muara Siberut.

Perjalanan itu ia lakukan karena tidak mampu membayar ongkos speed boat dari kampungnya yang bertarif Rp500 ribu per orang. “Kami berpikir dari pada membayar ongkos sebanyak itu, sementara yang kami antarkan hanya pisang dan sagu, mending kami berjalan kaki,” tuturnya kepada Puailiggoubat, Rabu, 24 September.

Mateus Jerek Saikoat (36), orang tua lain menyebutkan, kurangnya fasilitas sekolah di kampungnya memaksa mereka menyekolahkan anak ke tempat yang jauh sementara kehidupan ekonomi pas-pasan.

“Semangat kami menyekolahkan anak sangat besar namun fasilitas pendidikan yang ada belum memadai.

Anak yang jauh membutuhkan biaya yang besar, karena selain kebutuhan makanan kami juga mesti bayar uang kosnya,” ujarnya.(ss/g)

Polisi dan Dishub Awasi Jalan Depan Sekolah MUARASIBERUT - Polsek Muara Siberut dan Dinas Perhubungan Mentawai mengawasi 4 titik jalan di depan sekolah yang dinilai rawan kecelakaan.

Kapolsek Muara Siberut, Iptu Ikhlas Razuki mengatakan, penentuan 4 titik pengawasan tersebut didasarkan kerawanan lalu lintas karena di depan sekolah lalu lintas akan padat saat masuk dan pulang sekolah.

“Kami mengadakan ini karena semakin bagusnya jalan dan bertambah banyaknya kendaraan baik sepeda

motor maupun mobil, semakin banyak pula kecelakaan yang terjadi, apalagi depan sekolah, karena banyak anak-anak yang lalu lalang apalagi ada kedai di sebrang jalan tentunya mereka akan belanja di sana ramai-ramai, apalagi anak-anak kecil, sebelum aksi itu dilakukan kami sudah kordinasi kepada masing-masing kepala sekolah,” katanya, Kamis, 22 September.

Titik yang diawasi berupa jalan depan SMP Yos Sudarso II Muara Siberut, SDN 13 Muara Siberut,

Sekolah Lentera dan SD Maileppet sekaligus simpang masuk ke SMAN 1 Siberut Selatan. Tiap titik diawasi dua petugas, 1 dari polsek dan 1 dari perhubungan.

“Dan harapan kami juga kepada masyarakat atau pengendara supaya jangan ngebut-ngebut di jalanan apalagi pas depan sekolah atau di tempattempat keramaian, karena ini untuk keselamatan kita juga yang sebagai pengendara dan juga untuk keselamatan orang lain,” tambahnya.(ss/g)

PENDIDIKAN Suasana belajar dengan Kurikulum 2013 dinilai lebih hidup, namun ketiadaan buku membuat sebagian besar sekolah Mentawai memakai buku dan mengajarkan KTSP.

Puailiggoubat

20

Kurikulum 2013

Aktif dan Kreatif Meski Tak Ada Buku FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Tim Redaksi

eharusan menerapkan Kurikulum 2013 di seluruh sekolah sudah bergulir sejak Juli 2014 dan disambut baik guru dan siswa namun ketiadaan buku ajar menyebabkan sebagian sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai bertahan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.

Menurut Kepala SDN 17 Tuapeijat, Jamadi, uraian teknis pembelajaran Kurikulum 2013 sangat bagus karena memacu kreativitas murid saat belajar.

Namun disayangkan uraian tanpa disertai ketersediaan bahan berupa buku yang dipelajari guru dan murid membuat semuanya tidak berjalan baik.

“Ingin kami terapkan tetapi kenyataan buku panduan tidak ada, dan ini menjadi kendala, sementara panduan yang kami pakai membuat soal berpedoman KTSP,” katanya saat ditemui Puailiggoubat, Selasa, 23 September.

Jamadi mengaku penerapan kurikulum ini membuat guru dan siswa kaget karena tak ada referensi apalagi mereka tak dapat mengakses internet untuk mencari panduan. “Jika akses internet itu ada tentu sangat mendukung proses pemberian materi ajar kepada siswa kami,” ujarnya.

Imer Ajaria, salah seorang guru di SD itu mengaku, pembelajaran Kurikulum 2013 butuh proses panjang karena masih baru, KTSP saja para murid masih perlu pendampingan yang intens saat belajar.

“Kurikulum 2013 ini berbeda, siswa memang dituntut harus lebih aktif mencari tahu dan dalam kondisi ini menurut saya tidak bisa diserahkan langsung kepada siswa untuk aktif sendiri mencari tahu tapi perlu pendampingan guru,” jelasnya.

Sementara Kepala SMAN 2 Sipora, Bisronel Siritoitet menilai, penerapan setiap kurikulum tidak ada bedanya dengan kurikulum yang berlaku sebelumnya, “Pada dasarnya kembali pada ketersediaan bahan ajarnya, kesulitan kita terletak pada ketersediaan buku,” ujarnya.

Sekolahnya sudah mengusahakan pembelian buku namun hingga 23 September, buku yang ditunggu belum dikirim. Persoalan bahan ajar menjadi rumit karena sekolahnya tidak memiliki fasilias internet untuk mengakses buku Kurikulum 2013.

Selain guru, Marten Yan Budi

NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

K

DI KARPET - Murid SDN 17 Muntei di Tiop membaca di perpustakan sekolah beralaskan karpet Sakoikoi, salah satu siswa SMAN 2 Sipora juga mengaku kesulitan mengikuti kurikulum yang baru karena buku pegangan siswa belum ada. “Referensi pelajaran yang diajarkan guru tidak ada sehingga kami kebingungan,” katanya.

Di SMAN 1 Siberut Utara, implementasi Kurikulum 2013 baru dilakukan pertama kalinya pada Rabu,10 September setelah gurunya mengikuti pelatihan yang diadakan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 4-8 September.

Menurut Karolina, guru Biologi SMAN 1 Siberut Utara yang telah mendapat pelatihan, penerapan kurikulum itu pertama kali diajarkan di kelas 10 IPS 3. Menurutnya suasana belajar lebih hidup karena siswa diajak menganalisis dan berdiskusi dengan temannya.

Pada materi perdana ini, murid diajarkan dasar klasifikasi hewan dengan memberikan 5 pernyataan kepada siswa, jawabannya kemudian didiskusikan dalam kelompok baru kemudian dipresentasikan.

“Siswa menjawab dengan bahasannya sendiri dan mempresentasikannya di depan kelas dan didiskusikan bersama kembali, jawaban yang diperoleh dari diskusi yang mendekati jawaban sebenarnya akan disempurnakan oleh guru,” jelasnya, Kamis, 11 September.

Lanjut Karolina, memberikan kebebasan kepada siswa bukan berarti habis

memberikan pertanyaan atau bahan materi dibebaskan begitu saja, namun siswa diberikan kebebasan dari segi mencari jawaban di buku-buku, diskusi kelompok dengan pengawasan dari guru.

“Apa yang kita peroleh dari pelatihan, kita terapkan kepada siswa dan hasilnya ketika kita evaluasi bersama dengan siswa banyak yang bilang kalau sistem belajarnya lebih menarik,” katanya.

Namun karena minimnya buku, Karolina menyebutkan, siswa terpaksa menggunakan buku paket Biologi dari kurikulum KTSP. Hal itu juga diakui Vivi Wirni, guru bidang studi Kimia, menurutnya dari pela-tihan yang mereka ikuti jika diterapkan dengan baik dan didukung oleh media belajar maka proses belajar mengajar akan lebih hidup.

“Namun hingga saat ini buku paket kurikulum 2013 belum juga sampai di sekolah, buku-buku yang digunakan guru-guru hanya buku yang diperoleh saat mengikuti pelatihan implementasi kurikulum 2013,” katanya.

Selain kreatif, sistem pengajaran yang memakai perangkat multimedia berupa infokus, menurut Kepala SMPN 1 Siberut Utara, Jumpang Sinurat membuat siswa makin tertarik. Tapi dibalik semua itu, dirinya menyayangkan keterlambatan bahan ajar yang

sampai saat ini belum ada.

Meski belum memiliki buku, namun Kepala SMPN 2 Sipora, Henok mengaku tidak terkendala dalam persiapan jelang ujian semester awal Desember tahun ini. Ia yakin siswanya dapat menyesuaikan diri dengan kurikulum yang baru.

“Soal buku kita terkendala namun penerapan kita jalan terus,” katanya, Senin, 29 September.

Keluhan buku pelajaran juga dialami SMP Yos Sudarso II Muara Siberut, sebab keterlambatan itu membuat mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengunduh dan memfotocopy bahan kurikulum 2013 untuk diberikan kepada siswa dan guru.

Keluhan buku pelajaran juga dialami SMP Yos Sudarso II Muara Siberut, sebab keterlambatan itu membuat mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengunduh dan memfotocopy bahan kurikulum 2013 untuk diberikan kepada siswa dan guru.

Kepala Sekolah Yos Sudarso II, Yosafat mengatakan, sekolahnya mengeluarkan dana Rp540 ribu untuk mengunduh dan fotocopy bahan. “Selama ini kami sudah mengeluarkan dana sekolah Rp1 juta akibat keterlambatan buku,” katanya, Jumat, 26 September.

Ia berharap kedatangan buku dipercepat karena jika tidak tiap hari sekolah

harus keluarkan uang padahal dana pembelian buku sudah dibayarkan.

Untuk guru-guru, ia mengaku tidak ada persoalan karena mereka telah melakukan pelatihan mandiri secara berkelompok.

Sementara tingkat SMA yang pembelian buku pelajarannya tidak ditanggung pemerintah, siswa diharuskan membayar sendiri. Arpelina Sauddeinuk, siswa Kelas X Mia 1 SMAN 1 Siberut Selatan menuturkan, mereka mengumpulkan uang Rp8 ribu per lembar kerja siswa per siswa Johan Eudes, siswa kelas X Mia 2 menyebutkan dari uang tersebut, mereka sudah memiliki buku pelajaran Kurikulum 2013. Beberapa rekannya yang belum membayar tetap mendapatkan buku, pembayarannya nanti menyusul.

Sementara buku yang telah mereka beli berupa sejarah Indonesia, biologi, fisika.

“Baru buku itu, yang lain masih dalam proses pemesanan kata sekolah, “ ujarnya, Jumat, 26 September.

Di MTS Filial Rohama Pasapuat, menurut Kepala MTS, Ujang, buku Kurikulum 2013 yang mereka miliki baru buku ajar agama. Guru-guru juga belum mendapat pelatihan teknis implementasi kurikulum.

“Kalau ujian nanti bukan hanya murid yang bingung termasuk kami juga,” katanya.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Mentawai, Besli T Oinan yang dikonfirmasi Puailiggoubat, menyebutkan penyediaan buku kurikulum 2013 masih dalam proses dari percetakan.

“Bukunya sudah dibeli masingmasing sekolah dengan dana BOS, saat ini dalam tahap pengiriman,” katanya, Selasa, 23 September.

Menurut Besli, penerapan kurikulum baru ini tidak sulit karena lebih menuntut sikap dan dan kreativitas siswa.

“Saya rasa apa pun kurikulumnya jika diterapkan sesuai dengan pedoman yang ada tidak menjadi masalah, dan juga bukan persoalan kurikulumnya tetapi kendala keterlambatan buku saja, sehingga siswa seolah tidak memahami, dan Kurikukulum 2013 saya yakin dapat maksimal diterapkan di Mentawai asal bukunya cepat diterima dan kesiapan para gurunya di masing-masing sekolah di Mentawai,” jelasnya.

Ia menguraikan, sampai saat ini sekitar 250 guru SD dan SMP di Mentawai telah mengikuti pelatihan kurikulum 2013, sementara guru SMA langsung dilatih provinsi.

Besli menjamin, penerapan muatan lokal budaya Mentawai tidak terpengaruh dengan perubahan kurikulum, “ Karena muatan lokal sudah ada petunjuk sendiri,” jelasnya.(trs/bs/ss/rr/leo/g)

Puailiggoubat NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

Dinas Pertanian mengatakan tahun ini penyediaan bibit melalui swadaya petani.

Rinto Robertus Sanene

Petani Saibi Menanti Bibit dari Pemerintah pertanian seperti cangkul, sabit termasuk mesin penggiling beras juga tak diberikan sejak penanaman pertama pada tahun lalu dan ke dua pada tahun ini.

“Karena mesin penggiling belum ada kami terpaksa menumbuk padi, sebagian lagi ke Desa Cimpungan yang sudah memiliki mesin, padahal gudang mesin telah kami siapkan, “ katanya.

Mengatasi persoalan tersebut, anggota kelompok tani JUALAN DI POS - Seorang warga berjualan bensin eceran di pos polisi Tuapeijat yang berjumlah 112 panen perdana di Saibi. “Bupati saat ujarnya. orang, tiap orang menyumbang Rp70 itu bilang akan membantu bibit padi Menurutnya, bantuan yang tereali- ribu. Uang tersebut nanti akan diserahtahun ini, namun ditunggu tak juga ada,” sasi berupa anggaran, sementara alat kan kepada petugas penyuluh lapangan FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

ehabilitasi persawahan di Desa Saibi Kecamatan Siberut Tengah yang dicanangkan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak 2012 tersendat karena bantuan bibit dan alat pertanian yang dijanjikan pemerintah belum diberikan kepada petani.

Sekretaris Kelompok Tani Persawahan Saibi Samukop, Letisman Salabi mengatakan, sesuai janji Dinas Pertanian bibit akan diberikan kepada petani jika mereka mulai menanam melalui pengajuan proposal.

“Proposal itu sudah kami kirimkan tahun lalu namun sampai saat ini bibit belum ada,” katanya kepada Puailiggoubat, Rabu, 17 September.

Lanjut Letisman, selain janji dari Dinas Pendidikan, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet juga menjanjikan memberi bibit padi ketika pembukaan

R

21

FAO Berikan 30 Ekor sapi di Pagai Selatan SIKAKAP - Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) memberikan bantuan 30 ekor sapi kepada korban tsunami yang tersebar di 5 dusun di Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Rabu, 17 September.

Menurut Konsultan FAO, Adrizal, bantuan tersebut akan diberikan ke Dusun Kinumbuk, Bulasat, Bake, Laggigi dan Asahan Desa Bulasat, Pagai Selatan.

Masing-masing dusun akan mendapat 6 ekor, 5 ekor betina dan 1 ekor jantan.

Adrizal mengatakan, bantuan ini merupakan yang terakhir karena lembaganya akan ke Sinabung, Sumatera Utara. “Bantuan sapi ini adalah yang ketiga kalinya, sebelumnya tahun 2012 tiga pasang masing-masing desa, kemudian awal bulan September 2014 juga diberikan 30 ekor, dan terakhir di Bulasat,” ujarnya.

Proses pemeliharaannya, kata Adrizal, dilakukan secara bergilir, sapi tersebut akan dipelihara jika sudah beranak diberikan kepada warga lain. Ia berharap, bantuan tersebut dapat membantu kebangkitan ekonomi para orban tsunami di Mentawai apalagi pakan ternak di daerah tersebut sangat banyak.

Kepala Dusun Kinumbuk, Parlindungan Taileleu membenarkan pihaknya telah menerima 6 ekor sapi. Ia bersyukur FAO membantu perbaikan ekonomi warganya. (leo/g)

UPTD Pertanian Kecamatan Siberut Tengah yang menjadi perantara membeli bibit ke Payakumbuh sebanyak 570 kilogram yang akan dibagi masingmasing 5 kilogram.

Sawah yang dapat ditanami saat ini seluas 22 hektar sawah yang dimulai pada 28-31 Juli, “Kami telah tanamkan bibit itu meski tidak mencukupi dan kini tinggal menunggu panen,’ ujarnya.

Sementara Kepala Dispertakbun Kabupaten Kepulauan Mentawai, Novriadi yang dikonfirmasi mengatakan, bantuan bibit tidak ada lagi di Saibi Samukop karena sudah dibantu pada tahun lalu. “Seterusnya itu menjadi swadaya masyarakat untuk memperoleh bibit,” katanya, Sabtu, 27 September.

Soal peralatan, ia menyebutkan, hanya mesin penggiling padi yang akan diberikan sementara cangkul dan lainnya tidak. Terkait mesin penggiling baru selesai proses tender dan belum disalurkan rekanan, tapi tahun ini juga akan diberikan. (g)

Wartinawati, Membuat Sabun dari Kelapa KOTO BARU - Bahan yang melimpah di sekitar perkampungan yakni berupa kelapa memotivasi Wartinawati yang lebih akrab dipanggil Ayang di kampungnya di Nagari Koto Baru Kecamatan Padang Sago, Padangpariaman membuat sabun dari minyak kelapa murni atau virgin coconut oil (VCO).

Usaha rumah tangga tersebut ia mulai sejak 2012, ketika itu bersama 15 orang warga di kampungnya dilatih lembaga dari Yogyakarta cara pembuatan sabun VCO pada Mei 2012.

“Saya tidak tahu apa nama lembaganya, namun pelatih kami saat itu namanya Pak Imam, dari dialah saya mengetahui teknik pembuatan sabun VCO,” katanya saat ditemui Puailiggoubat, Senin, 22 September.

Menurut perempuan 47 tahun ini, cara pembuatan sabun mandi VCO tidak susah apalagi bahannya berupa minyak kelapa murni gampang didapat, namun dibutuhkan keuletan. Dari 15 peserta yang ikut pelatihan, hanya dia sendiri yang menjalankan ilmu tersebut.

Membuat sabun mandi padat dibutuhkan bahan seperti VCO, NaOH, asam stearat, gliserin dan NaCl. VCO yang didapat dari minyak kelapa murni dipanaskan

dengan suhu sekitar 50-60 derajat celcius, setelah mencapai suhu tersebut, NaOH kemudian dilarutkan dalam air suling kemudian dimasukkan ke dalam VCO sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga merata dengan menggunakan blender. Selain bahan tersebut ada juga tambahan berupa gula, gliserin dan lain sebagainya.

Dari campuran berbagai bahan tersebut dan adukan dari blender membuat cairan akan mengental sedikit demi sedikit. Saat itu, lanjut dia, tinggal memasukkan dalam cetakan sesuai ukuran yang diinginkan. Untuk menghasilkan sabun padat yang keras dibutuhkan waktu sekitar 3 minggu yang didinginkan dalam cetakan.

“Setelah itu sabun sudah bisa dipakai dan berbusa seperti buatan pabrik, kualitasnya tidak kalah bagus dari buatan pabrik,” ujarnya.

Menurut perempuan yang sudah memasarkan produknya hingga Bandung dan Jakarta melalui kerabatnya dengan merek AYG yang diambil dari akronim panggilannya yakni Ayang, modal membuat sabun VCO tidaklah besar.

Dalam satu paket yang berjumlah 60 keping sabun yang berbentuk bulatan modalnya Rp120 ribu.

Modal tersebut sudah termasuk

biaya listrik untuk blender dan bahan.

Sabun tersebut dijual seharga Rp5 ribu per keping, jadi jika dikalkulasi penghasilan dalam penjualan 1 paket sabun VCO sebanyak Rp200-300 ribu. Dalam sebulan, Wartinawati mampu menjual sabun sebanyak 300 keping. Untuk menghasilkan sabun sebanyak itu, ia mengaku tak memerlukan tenaga kerja “Memang belum banyak yang terjual karena terkendala pemasaran dan promosi yang masih terbatas,” ujarnya.

Ayang mengklaim, dirinya sanggup memproduksi sabun sebanyak 1000 keping dalam sebulan jika ruang pemasaran sudah banyak.

Terakhir, ia juga membuat sabun dari buah pepaya muda yang juga dicampur dengan VCO. Ilmu itu ia dapat dari petugas penyuluh lapangan Dinas Pertanian Kabupaten Padangpariaman melalui pengolahan kelapa terpadu.

Selain kendala ruang pasar, produknya juga belum mendapat izin dari Dinas Perindustrian Padangpariaman karena belum mampu mengurus izin seperti itu. Ia mengaku pembeli selalu mempertanyakan soal SNI, izin BPOM dan lain sebagainya.

Wali Nagari Koto Baru, Agus

Salim mengatakan sangat mendukung warganya yang melakukan usaha mandiri seperti pembuatan VCO, sabun mandi, minyak manis tahan setahun hingga pembuatan asap cair dari briket tempurung.

“Saat mereka menemui kendala kita berikan solusi dengan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti dinas pertanian, lingkungan dan lainnya,” katanya.

Ia juga mendorong warganya untuk aktif mengikuti pelatihan dari pihak manapun, baik pemerintah maupun LSM. Setelah pelatihan ia turut mendorong mereka mempraktikkan ilmunya termasuk dalam pembuatan sabun mandi VCO. “Salah satunya Ibu Wartinawati sudah memproduksi sabun dari hasil pelatihan, saya berharap warga lain juga turun mengikuti jejaknya,” katanya.

Kadang, kata Agus ada warga yang mengaku tak bisa melakukannya dengan berbagai alasan, namun dirinya tidak putus asa memotivasi mereka dengan memberikan contoh langsung yakni membuat praktek itu sendiri di rumahnya.

Ia berharap dengan ketrampilan yang dimiliki warganya dapat mendatangkan penghasilan yang meningkat kesejahteraan mereka. (g)

22

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

Suplai solar hanya 10 ton per bulan sedang kebutuhan empat kapal antar pulau 30-35 ton.

Pasokan BBM Kurang, Kapal Antar Pulau Macet

Bambang Sagurung FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

S

ebagai daerah kepulauan, Mentawai mengandalkan kapal laut sebagai transportasi

warga dari satu pulau ke pulau lain, namun keterbatasan BBM membuat kapal penghubung atau antar pulau tak beroperasi maksimal.

Kapal antar pulau milik Pemda Mentawai seperti KLM. Nade, KM. Beriloga, KM. Pulau Simasin serta KM. Simatalu lebih sering mangkal di dermaga sejak setahun terakhir ini karena tidak memiliki BBM. “Kalau mau ke Tuapeijat atau dari Tuapeijat ke Sikabaluan harus lewat Padang, baru terjamin lancar perjalanannya. Namun biaya yang dikeluarkan tentunya lebih besar,” kata Indra, warga Siberut Utara. Demikian juga halnya masyarakat dari Sikakap, Saumanganya.

Mereka harus lewat Padang bila ada urusan ke Tuapeijat.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Laut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mentawai, Benny Sinaga mengatakan, kebutuhan BBM yang diberikan pangkalan yang menjadi rekanan dinasnya tidak mencukupi saat kapal Agen Premium, Minyak Tanah dan Solar (APMS) milik Soritua Hutagalung sandar di Dermaga Tuapeijat.

Akibatnya, kata Benny, kapal tidak bisa berlayar karena kuota kebutuhan pelayaran tidak terpenuhi. “Kita sudah mengikat kontrak dengan CV. Ade Putra sebagai penyuplai BBM kapal, dan kontraknya satu tahun,” katanya saat dikonfirmasi Puailiggoubat, Rabu, 24 September.

TAK BEROPERASI - Kapal antarpulau milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai bersandar di pelabuhan Tuapeijat. Kapal tersebut tidak beroperasi karena tidak adanya solar.

Menurut Benny, selama ini tidak ada persoalan mengenai pembayaran BBM karena pemerintah akan melunasi kepada penyedia sesuai dengan jumlah yang disuplai di kapal.

“Berapa yang masuk di dalam kapal itu yang kita bayar dengan harga satuan Rp6.500,” jelasnya.

Ia merinci, kebutuhan solar dalam satu bulan di Dishubkominfo sebanyak 30-35 ton yang digunakan untuk KLM. Nade, KM. Beriloga dan KM. Pulau Simasin. “Kalau antar pulau itu operasionalnya disubsidi oleh pemerintah daerah, dalam artian yang disubsidi itu BBM dan tunjangan-tunjangan pela-

yaran,” katanya.

Menurut Benny, jika suplai BBM yang diberikan mencukupi dipastikan kapal berjalan dalam seminggu sebanyak 3 kali pulang pergi yakni hari Senin tujuan Siberut Selatan-Siberut Tengah dan Siberut Utara. Selasa melayani rute Sioban-Saumanganyak-Sikakap.

Demikian seterusnya pada Rabu dan Sabtu.

Sementara pemilik CV. Ade Putra, rekanan Dishubkominfo, Awaludin menyebutkan, sejak teken kontrak dengan dinas, kuota BBM khusus solar tidak pernah melebihi 10 ton per bulan yang masuk ke pangkalannya sementara

ILO Latih Pengungsi Tsunami Mentawai Kelola Keuangan SIKAKAP - Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melatih warga pengungsi tsunami Mentawai 2010 tentang tata kelola keuangan dan usaha selama 2 hari bertempat di Aula Perikanan Sikakap, Mentawai pada 45 September.

Menurut Aidil, staf ILO, kegiatan itu merupakan tindaklanjut dari survei yang dilakukan lembaganya di Mentawai tentang pengelolaan keuangan.

Tujuan pelatihan yang diikuti 27 orang ini untuk menampung masukan tentang kegiatan yang tepat untuk memperbaiki ekonomi warga pasca bencana tsunami 2010.

“Pelatihan ini akan ditindaklanjuti pada pelatihan kedua tingkat provinsi

Sumatera Barat, ada diantara peserta sekarang akan diundang untuk mengikuti pelatihan selama satu minggu,” katanya.

Dari pelatihan itu, lanjut Aidil, akan dibuat kesepakatan kebutuhan warga untuk mengembangkan ekonominya kemudian diteruskan kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi.

Narasumber pelatihan, Alwin Siregar menyebutkan, sesuai hasil survei ILO, korban bencana gempa dan tsunami Mentawai membutuhkan pemulihan ekonomi secepatnya.

Bencana telah menghancurkan sumber ekonominya sehingga perlu usaha baru yang membutuhkan modal yang

tidak sedikit.

“Penyebab utama kenapa ekonomi warga belum bisa berkembang karena mereka masih tinggal di huntara, waktu mereka habis untuk membangun huntap,” katanya.

Janjian, salah seorang warga dari Dusun Muntei Desa Betu Monga membenarkan bahwa warga sibuk menyelesaikan hunian tetap. Untuk membangun usaha baru, ia berharap pemerintah dan lembaga lain turut membantu, “Kami berharap pemerintah secepatnya memberikan bantuan untuk peningkatan ekonomi agar masyarakat dapat hidup layak,” tuturnya. (spr/g)

permintaan dinas mencapai 30 ton sebulan.

Ia mengatakan, tiap trip kapal APMS masuk ke Tuapeijat, jatah solar yang didapatnya hanya 3-4 ton dan langsung dimasukkan ke dalam kapal antar pulau. “Tidak ada lagi BBM solar yang masuk ke gudang, dari kapal minyak setelah disalin ke dalam drum atau tangki langsung saya masukkan ke dalam kapal antar pulau,” jelasnya, Minggu, 28 September Pada September 2014, ia memasok sebanyak 1 ton solar tanggal 1 September 2014 di KM. Pulau Simasin. Pada 9 September dipasok 2 ton di KM. Pulau

Simasin dan 1 ton di KLM. Nade pada 19 September dipasok lagi 3 ton ke KLM. Nade dan 1 ton di KM. Pulau Simasin. Terakhir pada 26 September masing-masing 1 ton di KM. Pulau Simasin dan KLM Nade.

“Untuk KLM Nade, Simasin untuk satu ton bisa untuk pulang-pergi, kecuali untuk KM. Beriloga untuk pulang-pergi butuh 1,5 ton,” katanya.

Menurut Awaludin, pembayaran semua solar yang dipasok itu baru dilakukan dinas setelah 2 atau 3 bulan solar dipasok. “Tidak langsung bayar,” katanya.

Ia mengaku, pihaknya sebenarnya merasa berat menjadi rekanan penyuplai BBM kapal antar pulau karena selain harganya hanya Rp6.500 sesuai HET, juga pembayarannya tidak langsung.

“Pangkalan lain tidak ada yang mau, karena pangkalan lain mereka bisa jual bebas diatas Rp6.500 dan langsung dapat uangnya, karena Dinas Perhubungan meminta kita dan ini terkait dengan orang banyak, mau tidak mau kita bersedia,” katanya.

Ke depan Awaludin berharap, kapal antar pulau tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi karena persediaannya terbatas, apalagi BBM khusus solar dibagi untuk semua kecamatan di Mentawai.

“Maunya untuk solar lebih diperbanyak ke Tuapeijat, untuk pulau Siberut dan Sikakap didistribusikan secukupnya saja karena tidak banyak yang menggunakan. Rata-ratanya yang banyak digunakan itu hanya bensin dan minyak tanah,” katanya. (g)

Pendapatan Nelayan Menurun Akibat Badai SIKAKAP - Badai yang melanda perairan Mentawai dengan gelombang mencapai 4 meter pada September ini memaksa kapal nelayan merapat di pelabuhan, akibatnya hasil tangkapan berkurang yang turut mengurangi penghasilan mereka.

Agus (45), salah seorang awak kapal nelayan dari Sibolga yang beroperasi di Mentawai mengatakan, angin kencang membuat mereka tidak bisa memancing dan menurunkan jaring pukat.

Ia menyebutkan, selama 12 hari melaut baru 4 ton ikan yang berhasil mereka tangkap, biasanya dalam hitungan hari yang sama mereka mampu menangkap ikan sampai 40 ton.

“Gelombang besar dan angin kencang penurunan penghasilan mencapai 50 persen dari hari biasanya,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 22 September.

Selama di pelabuhan, awak kapal terpaksa menjual hasil tangkapan mereka berupa ikan tuna dan ambu-ambu dengan harga yang lebih murah yakni Rp10-12 ribu per kilogram.

Hermawan (32), awak kapal nelayan lain memperkirakan, badai akan terjadi sekitar 1 minggu, dan jika cuaca bagus mereka akan kembali melaut.”Mudah – mudahan cuaca ini cepat berubah sehingga kami bisa kembali mencari ikan,” ujarnya. (spr/g)

23

Puailiggoubat NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

D

ahulu kala burung pipit dan burung rangga dikenal memiliki perbedaan dari burung lainnya. Kehidupan burung dikisahkan waktu itu menyerupai kehidupan manusia.

Tubuh kedua burung ini juga memiliki perbedaan yang menyolok.

Burung pipit berbadan kecil, tapi memiliki ukuran paruh yang begitu besar. Bahkan paruhnya jauh lebih besar dari badannya. Paruh yang dimiliki burung pipit sekarang sekarang sebenarnya milik burung rangga.

Sebaliknya, burung rangga memiliki badan yang besar, tapi paruhnya sangat kecil. Paruh yang dimiliki burung rangga sekarang itulah sebenarnya milik burung pipit.

Selain itu kedua jenis burung ini juga bisa menanggalkan paruh mereka dan memasangnya kembali sesuai kemauan mereka.

Pada suatu hari burung rangga ingin meninggalkan kampung halamannya beberapa hari. Ia ingin melakukan perjalanan yang cukup jauh menuju kampung seberang (mutairauma) dan berencana untuk tinggal di sana sedikit agak lama.

Tapi ia memiliki persoalan, bukan karena kekurangan bekal, tetapi karena kekurangan pada dirinya. Ia merasa tidak pantas dan malu di kampung orang karena ia tidak tampan dengan paruh yang kecil.

Burung rangga mulai berpikirpikir. Teringatlah ia kepada sahabatnya si burung pipit. “Mungkin paruh yang dimiliki burung pipit cocok untuk kukenakan dalam perjalanan,” katanya dalam hati. Ia berencana menemui burung pipit untuk meminjam sementara paruhnya selama ia merantau.

Esoknya, setelah mempersiapkan bekal untuk berangkat, burung rangga segera mengunjungi sahabatnya itu. Ia mengutarakan maksud hatinya kepada si burung pipit.

“Sahabatku, kedatanganku sekarang tidak seperti perjumpaan kita sebelum-sebelumnya, karena besok aku akan mutairauma (pesiar) ke negeri lain, mungkin aku akan tinggal sedikit agak lama di sana,” katanya.

“Kepergianmu ini dalam rangka apa?” Tanya burung pipit.

“Hanya pesiar saja.”

“Jadi apa maksud kedatanganmu ini?” tanya burung pipit.

“Mmm maksudku kalau seandainya kamu mau membantuku, aku akan meminjam paruhmu untuk kupakai hanya sementara waktu saja selama kepergianku ke negeri seberang,” jelas burung rangga.

“Kenapa kau pinjam paruhku, ada apa dengan paruhmu?” tanya temannya itu heran.

“Kupikir paruhku ini tidak pantas dan tidak cocok untuk

Suara Daun Gerson Merari Saleleubaja

Menyoal Buku Kurikulum 2013

T

Burung Pipit dan Burung Rangga Uma kupakai, dengan keadaan tubuhku yang besar seperti ini aku merasa malu kepada burung lain yang melihatku seperti ini,” jelas burung rangga.

“Jika kupinjamkan paruhku, lalu aku memakai apa?”

“Sahabatku, caranya seperti ini, aku pakai paruhmu dan kamu pakai paruhku, aku berjanji akan mengembalikan paruhmu sekembalinya dari perjalanan,” kata burung rangga.

“Sahabatku, aku akan memegang janjimu, pakailah paruhku ini,” kata burung pipit.

Dilepasnya dengan tulus paruhnya yang besar dan diberikannya kepada sahabatnya itu. Burung rangga juga melepaskan paruhnya dan memberikan kepada burung pipit. Dengan gembira ia memakai paruh si rangga. “Aku berjanji akan mengembalikan paruhmu nanti,” kata burung rangga.

“Aku memegang janjimu itu,” kata burung pipit.

Burung rangga pun pamit untuk pergi ke rumahnya. Esoknya ia berangkat untuk melakukan perjalanan jauh. Sampai di negeri orang ia merasa bangga, karena paruh burung pipit yang dikenakannya mempermudah ia bergaul dan menyesuaikan diri dengan burungburung lainnya.

“Seandainya aku berangkat dengan paruhku yang kecil pasti aku akan kesulitan bergaul dan menyesuaikan diri dengan burung

lain, karena burung-burung yang melihat pasti akan menertawakanan dan mengejekku,” kata burung rangga dalam hati.

Burung rangga sudah tingga beberapa hari di tempat baru itu dan dalam perjalanan ia menikmati banyak hal dengan perasaan puas.

Tiba-tiba ia teringat untuk segera pulang ke kampung halamannya untuk kembali bekerja sebagaimana kebiasaannya setiap hari.

Maka ia kembali pulang. Setibanya di kampung banyak saudara dan sahabatnya menjumpainya untuk mendengar pengalamannya.

Burung rangga menceritakan pengalaman dan keindahan-keindahan yang dilihatnya selama perjalanan Ketika burung pipit mengetahui sahabatnya sudah kembali, ia segera menemui burung rangga. Ketika bertemu burung rangga dengan bangga mengisahkan pengalamannya. Setelah berbincang-bincang burung pipit hendak kembali ke rumahnya. Maka ia meminta kembali paruhnya kepada temannya itu.

“Sahabatku kedatanganku ini selain mengucapkan selamat atas keberhasilanmu, juga untuk meminta kembaliparuhku yang kamu pinjam,” kata burung pipit.

“Sahabatku,” kata burung rangga. “Selama aku memakai paruhmu, aku merasakan paruhmu ini sangat cocok denganku, sesuai dengan ukuran badanku, dan paruku yang kamu pakai pun sangat cocok dan sesuai dengan ukuran badanmu,

kalau boleh permintaanku paruhmu ini biarlah menjadi milikku dan paruhku biarlah menjadi milikmu, bagaimana?” kata burung rangga.

“Kalau begitu engkau sudah mengingkari janjimu hai sahabat!” kata burung pipit.

“Bukan begitu sahabatku…”

Burung rangga terus berkilah dan berkelit agar tidak mengembalikan paruh yang dipinjamnya itu. Ia mengingkari janjinya dan sama sekali tidak menghargai kebaikan sahabatnya si burung pipit.

Akhirnya, si burung pipit tidak berhasil meminta kembali paruhnya yang besar itu. Paruh itu tetap menjadi milik si burung rangga. Sedangkan paruh yang ia miliki tetap paruh kecil milik si burung rangga. Begitulah untuk seterusnya hingga sekarang.

Di Kepulauan Mentawai, khususnya di Pulau Pagai Selatan cerita ini sudah merakyat. Bahkan dari kisah ini muncul istilah “Simapinjam sipalu” atau “Simabale sipalu”. Maksudnya, jika seseorang datang meminta bantuan kepada kita, misalnya meminjam uang atau barang, lalu kita meminjamkannya dengan janji akan mengembalikan tentu kita senang.

Tapi setelah tiba waktunya mengembalikan ternyata ia tak kunjung mengembalikannya.

(Sundarsin Sababalat/ doc.puai)

erhitung Juli 2014 penerapan Kurikulum 2013 diserentakkan di seluruh Indonesia, dari kota hingga pelosok desa. Anehnya penerapan kurikulum yang mulai disambut baik oleh guru dan siswa tersebut tak seiring dengan ketersediaan buku pelajaran.

Di kota mungkin tak akan jadi persoalan berat karena bahan ajar bisa saja diunduh di internet seperti yang disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena akses yang mudah dan murah.

Namun pernahkah terpikir di benak pemerintah dengan sekolah yang berada di daerah terpencil seperti Mentawai yang tak memiliki fasilitas internet. Jangankan internet, komunikasi melalui telepon seluler merupakan hal yang payah, misalnya di Desa Matotonan, Sagulubbek, Simatalu dan daerah jauh lainnya. Mungkin kita tak perlu menyebut daerah itu, sebut saja sekolah di Tuapeijat yang menjadi ibu kota kabupaten juga belum memiliki fasilitas internet.

Mau unduh di Padang? Mari kita berhitung biaya transportasi dan akomodasi selama di sana.

Beberapa sekolah yang kreatif kemudian mencoba mengunduh bahan tersebut dan mengkopikannya untuk dibagikan kepada guru dan siswa, namun sampai kapan hal itu akan dilakukan mengingat hal itu juga butuh biaya yang mahal. Apakah sedemikian susah dan mahalnya pendidikan di negeri ini.

Dinas Pendidikan Mentawai tak boleh mendiamkan hal ini berlarutlarut, karena persoalan buku pelajaran terkait langsung dengan proses belajar mengajar di sekolah yang berimplikasi terhadap kualitas pendidikan di suatu sekolah atau daerah. Harus ada gebrakan untuk memenuhi bahan ajar sekaligus pelatihan guru.

Sekitar 2 bulan ke depan yakni Desember 2014 akan digelar ujian semester I, lucu rasanya kalau sekolah masih memakai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).***

Lingkungan

Warga direlokasi ke bukit setelah kampung mereka di lembah longsor akibat gempa.

Namun di lokasi baru mereka kesulitan air.

Sumber air didapat dari kali di lereng bukit.

S

eakan tak mengenal penat, tiap pagi dan sore, ibu-ibu di Korong Lubuk Laweh Jajaran Nagari Tandikek Utara, Patamuan, Padang Pariaman Sumatera Barat dengan ember berisi air di kepala mendaki bukit yang berjarak sekitar 1 kilometer dari pemukiman mereka yang berada di atas bukit.

Meski berat, rutinitas itu mesti mereka lakoni untuk memenuhi kebutuhan air bersih buat memasak dan keperluan rumah tangga lainnya.

“Air itu hanya untuk memasak karena jumlahnya tidak banyak sebab untuk mengangkut ke atas sangat menguras tenaga,” tutur

Asnimar (40), salah seorang warga kepada Puailiggoubat, Sabtu, 20 September.

Penuturan Asnimar merupakan keluhan seisi kampung yang berjumlah 88 kepala keluarga di daerah yang kekurangan air bersih itu. Sebelumnya, Asnimar tidak mengalami kesulitan air seperti saat ini karena pemukiman mereka dulu berada di lembah Lubuk Laweh yang sangat dekat sumber air.

Namun ketika gempa yang menyebabkan tanah longsor di daerah itu pada 30 September 2009 yang menelan

Puailiggoubat NO. 297, 1 - 14 Oktober 2014

ratusan korban jiwa, mereka pun pindah ke Jajaran. Sejak itu, warga bertahan hidup dengan air bersih seadanya. Bahkan untuk pengairan sawah pun susah karena irigasi yang pernah mereka bangun ikut tertimbun bersama ratusan nyawa kerabat mereka.

Bertahan, itulah yang menguatkan hati Asnimar untuk menjalani hidup, tiap pagi dan sore ia dan beberapa perempuan di kampungnya rela menuruni lembah menuju kali dan kembali mendaki demi seember air buat keluarganya. Aktivitas ini banyak dilakoni perempuan, sementara lakilaki atau suami sibuk mencari nafkah di kebun mereka yang luput dari tanah longsor.

“Nafas kadang sesak, karena sudah sering dilakukan leher ini rasanya sudah kuat saja,” ujarnya.

Sementara untuk mandi, ia rela menemani buah hatinya mandi pada pagi hari sekitar pukul 05.00 WIB di kali agar tidak terlambat berangkat sekolah. Selain dirinya, warga lain juga mandi di kali karena tak ada sumur yang menghasilkan air di daerah mereka.

“Kami pernah mencoba membuat sumur bor sedalam 35 meter namun tak ada air, penyebabnya mungkin karena kampung kami terletak di atas bukit,” ujarnya.

Ketika musim hujan, beban warga sedikit berkurang karena air tersebut mereka tampung pada beberapa wadah untuk stok beberapa waktu.

Tapi tak selalu air tersebut mereka tampung apalagi saat ada asap kiriman dari kebakaran hutan daerah lain sebab air hujan ikut kotor dan tak bisa

dikonsumsi.

Meski ada hujan, urusan mandi selalu ke kali karena stok air yang mereka tampung hanya untuk memasak. “Jumlahnya terbatas karena wadah penampungan juga tidak besar,” katanya.

Bagi warga yang ekonominya cukup, mereka membuat bak air yang besar yang digunakan untuk menampung air hujan dalam jumlah banyak yang dipergunakan untuk memasak sekaligus mandi seperti yang dilakukan Bustami (56), warga lain.

Bustami yang sehari-harinya menjadi kuli kebun menyebutkan, inisiatif membuat bak karena daerahnya yang sulit air.Saat membuat bak miliknya yang berukuran 3x3x3 meter, ia mengeluarkan biaya sebesar Rp6 juta untuk membeli semen, besi, pasir dan upah tukang.

Air dalam bak Bustami bisa bertahan selama 15 hari yang dipakai bersama istrinya mandi dan memasak, dalam rentang waktu itu hujan sesekali turun yang membuat stok tidak berkurang.

“Modal yang saya keluarkan saat membuat bak cukup setimpal, karena sejak ada bak air saya tak pernah kekeringan,” katanya.

Untuk menghemat persediaan, warga tidak memakai air tersebut saat buang air besar maupun kecil, mereka mengandalkan toilet sederhana yang dibuat di atas kolam ikan yang dibeton.

“Beginilah cara kami menghemat air, kadang kalau kemarau air kolam sedikit bau,” tambah Asnimar.

Terkait sawah, penduduk setempat mengandalkan pengairan dari

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

24

hujan, untuk itu mereka harus berhitung musim dengan tepat agar tidak gagal panen akibat kemarau atau kebanjiran. Bustami menyebutkan, bersawah mereka mulai saat musim penghujan.

Seiring dengan perubahan iklim menjadi kering, padi sudah siap dipanen.

Sementara Bustami, anggota Persatuan Petani Pemandu dan Masyarakat Tangguh Bencana dan Perubahan Iklim (P3MTBPI) menyebutkan, persoalan air bersih merupakan hal utama yang dialami ratusan warga di Lubuk Laweh.

Persoalan ini akan dibawa ke dalam musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah tingkat nagari sebagai tindak lanjut dari riset aksi sekolah lapangan berkaitan pemetaaan kerawanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim yang dilakukan selama 12 kali pertemuan sejak tahun 2012 yang didampingi LSM Bumi Ceria.

“Mudah-mudahan mendapat tanggapan dari pemerintah,” ujarnya di hadapan sekitar 30 warga yang menghadiri Temu Lapang Petani (Farmer Filed Day/FFD) di Korong Lubuk Laweh Jajaran Nagari Tandikek Utara.

Menguatkan kata Bustami, Wali Korong Lubuk Laweh Jajaran, Ismael menegaskan persoalan air bersih akan diperjuangkan hingga kabupaten. (gerson/o)