299

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

-1 4

No 2 99 .

No Tah u ve n m XII be r2 01 4

HARGA ECERAN RP 3000

Tabloid Alternatif Dwimingguan

1

Puailiggoubat NO. 299, 1 - 14 Novermber 2014

2

Uggla Rua ngalaggok at araunddet akek sia sai DPRD Mentawai tapoi tak pei moi ragalai rapat sabbat patiboat bagei kalulut sautek ka DPRD magau-gau peile’. Magagau gau nia nenda kalulut sara wakil ketua ka DPRD sibara ka partai Nasdem tak pei makolou - 3

Telu pulaggajat ka Mentawai iate Peipei samba Malilimok, Kecamatan Siberut Selatan kau Jati, Sipora Utara ragalai akek nia kudduat wisata ka koat , galajet nenda raenung akek Coremap-CTI - 4 Polisi ka Sikabaluan raari akek pasigalaijat kekret koat kalulut galajet nia arakau bukkuk sibara ka koat - 5 Kudduat parurukat sabbat kantro camat Siberut Utara tak pei maaman ka tsunami kalulut ragalai ia kabebet koat - 7 216 sai guru kontrak malulus sia kapasisilokat sikadua sigalai akeneneda sai Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sia nenda raparubei sia ka senen-senen sikolah sitaibara guru peilek - 18 COVER DEPAN: 1 FOTO: BAMBANG 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Rinto Robertus (Saibi) Leo Marsen (Sikakap) Supri Lindra (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Siprianus Sababalat (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Berantas Judi Togel di Sikakap Kepada yang terhormat Pak Kapolres Kepulauan Mentawai. Tolong berantas permainan judi togel Singapura dan Hongkong di Desa Sikakap, karena kami masyarakat desa Sikakap sudah merasa resah. Pembeli kupon togel tersebut kebanyakan anak sekolah dan Kaum ibu, Terima kasih. Salut buat tabloid Puailiggoubat +6282288113792 Kepada yth: Kapolres Kep. Mentawai, tolong berantas peredaran judi togel Singapura dan Hongkong di Desa Sikakap, karena keberadaan togel tersebut sudah meresahkan sekali bagi kami masyarakat desa Sikakap. Terima kasih Puailiggoubat. +6282387272838

Sinyal Hilang Penjual Pulsa Rugi Biasanya di dermaga Pokai penuh jaringan. kini sudah hampir dua bulan saya tidak bisa jual pulsa, soalnya kini kalau mau nelepon ke pantai dulu. Tolong bapak yang berurusan di bidang ini di urus jaringannya.

Kita takut kalau ada gempa, tidak bisa dapat informasih. makasih +6285263021600

Judi Marak di Siberut Tengah warga Siberut Tengah kehidupannya main

judi tanpa kecuali pegawai, non pegawai main itu sudah menjadi kehidupan mereka, tolong diberantas.

Dominikus Samarau +6282391108635

Jual Semen P2D Yth camat Pagai Selatan, pengurus P2D dan Kepala Dusun Bere, Desa Makalo menjual semen dan membagi-bagi hampir 3o sak per paket. Anton Saogo +6282386616426

3

Puailiggoubat NO. 299, 1 - 14 Novermber 2014

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

KISRUH PARTAI NASDEM

KERJA DPRD MENTAWAI MANDEK Alat kelengkapan DPRD Mentawai belum terbentuk, rapat dan sidang belum bisa dilakukan Bambang Sagurung

ktivitas DPRD Mentawai tidak berjalan selama dua bulan ini. Padahal 20 anggotanya sudah dilantik sejak 1 September lalu. Kondisi ini disebabkan pimpinan defenitif DPRD belum juga ditetapkan Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno.

Menurut Ketua Sementara DPRD Mentawai, Yosep Sarogdok, alasan belum keluarnya penetapan pimpinan DPRD karena ada kekisruhan soal wakil ketua DPRD dari Nasdem, salah satu partai yang mendapat kursi pimpinan bersama PDIP dan Golkar.

Kekisruhan itu terjadi karena munculnya dua surat rekomendasi penempatan wakil ketua dari Nasdem.

Rekomendasi dari DPP Partai Nasdem menunjuk Nikanor Saguruk, sementara rekomendasi DPD Nasdem Mentawai menunjuk Isar Taileleu.

“DPW Partai Nasdem Sumatera Barat meminta penundaan penetapan pimpinan DPRD dengan alasan di tubuh

A

Nasdem masih ada konflik internal partai sehingga Gubernur tidak mau dipermasalahkan, apalagi sampai di PTUN nanti,” ucap Yosep.

Padahal, jelas Yosep, DPRD sudah menggelar sidang penetapan unsur pimpinan 25 September lalu. Sidang itu menetapkan Yosep Sarogdok sebagai

Yosep Sarogdok ketua, Kortanius Sabeleakek sebagai wakil ketua I dan Isar Taileleu sebagai wakil ketua II. Alasan penetapan Isar karena SK rekomendasi penempatan Isar untuk DPRD dari DPD Nasdem Mentawai dalam bentuk salinan asli, sementara SK FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

DILANTIK - Suasana saat pelantikan anggota baru DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai 1 September lalu

KISRUH NASDEM - Kader Partai Nasdem Mentawai, Nikanor Saguruk (kiri) dan Isar Taleleuleu sama-sama mendapat rekomendasi untuk menjadi pimpinan DPRD Mentawai. rekomendasi penetapan Nikanor Saguruk sebagai wakil ketua dari DPP Partai Nasdem hanya dalam bentuk fotokopi..

“SK DPP Nasdem untuk Nikanor tidak dalam bentuk tinta basah, sedangkan Isar meski rekomendasinya hanya dari DPD Nasdem Mentawai tapi dalam bentuk salinan asli,” ujarnya.

Menanggapi kekisruhan itu, Nikanor Saguruk kepada Puailiggoubat, Selasa, 28 Oktober lalu mengaku tidak terlalu ambil pusing karena dirinya hanya mengacu pada SK yang diterimanya dari DPP Partai Nasdem.

Dikatakan wakil ketua DPRD Mentawai periode lalu ini, berdasarkan SK DPP Partai Nasdem No. 911 SK/ DPP-NasDem/VIII/2014 tentang penempatan jabatan wakil ketua DPRD Kabupaten Mentawai periode 20142019, dirinya yang direkomendasikan.

Hal ini berdasarkan surat DPW Partai Nasdem Sumatera Barat No.085/ SI.1/DPW-NasDem-SB/VIII/2014 tgl 14 Agustus 2014 perihal permohonan pengesahan susunan pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD kab/kota se-Sumatera Barat. Surat DPP tersebut ditandatangani langsung Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jendral Patrice Rio Capella.

Ia juga menjelaskan, pada pertemuan di DPW Nasdem Sumbar beberapa waktu lalu terkait siapa yang layak menempati posisi pimpinan di DPRD, Antonius Saleleubaja yang pada saat itu menjabat sebagai ketua DPD Nasdem Mentawai mengatakan bahwa Nikanor Saguruk merupakan kader yang layak.

“Komitmen kita waktu itu ditanya oleh ketua DPW dan DPD, dan kita menyampaikan komitmen kita kalau kita sebagai kader siap bila kepercayaan itu diberikan,” ujarnya.

Pertemuan di DPW waktu itu dihadiri lima DPD kabupaten/kota, diantaranya Padang Pariaman, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, Dharmasraya

dan Mentawai. “Pertemuan tersebut didampingi langsung ketua DPD kabupaten, termasuk Mentawai,” ucap Nikanor.

Tak hanya itu. Nikanor juga mengikuti sekolah legislatif yang digelar DPP Partai Nasdem di Hotel Mercure, Ancol Jakarta, 14-16 September lalu, untuk

Kortanius Sabeleake unsur pimpinan dan ketua fraksi.

“Untuk mengikuti sekolah legislatif hanya dua kategori, unsur pimpinan dan ketua fraksi, dan ternyata dalam undangan nama kita sebagai unsur pimpinan dan sudah terdaftar dalam peserta sekolah legislatif,” ujarnya.

Sementara Puailiggoubat tidak berhasil meminta konfirmasi Antonius Saleleubaja, ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Mentawai saat usulan nama pimpinan DPRD diajukan. Awalnya, Antonius melalui pesan singkat kepada Puailiggoubat, 17 Oktober lalu menyanggupi bertemu 19 Oktober. Namun saat dikonfirmasi ulang, ia tidak bisa lagi dihubungi.

Isar Taileleu juga tidak bisa dimintai keterangan terkait kasus ini. Saat Puailiggoubat mendatangi kantor DPRD Mentawai, Selasa, 28 Oktober lalu, Isar tidak ada sementara telepon dan pesan yang dikirim tidak dijawab.

Agenda di DPRD Mandek Sejumlah agenda yang sedianya

akan diselesaikan DPRD Mentawai hingga akhir Oktober terpaksa mandek.

“Agenda di DPRD mati. Anggota mendesak untuk melaksanakan sejumlah kegiatan namun kita tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar Kortanius Sabeleake, Wakil Ketua Sementara DPRD Mentawai.

Agenda yang seharusnya sudah mulai dilaksanakan dan dijalankan diantaranya pembahasan Rancangan APBD 2015 hingga evaluasi terhadap kinerja eksekutif. “Ini kerugian bagi Mentawai. Bagaimana kita membahas RAPBD kalau kita belum melakukan evaluasi kinerja eksekutif selama ini,” katanya.

Hal yang sama dikatakan Yosep Sarogdok. “Untuk membentuk Banggar (Badan Anggaran), Bamus (Badan Musyawarah) dan komisi harus terbentuk unsur pimpinan definitif. Karena unsur pimpinan sementara kewenangannya hanya sebatas memfasilitasi saja,” ujarnya.

Menurut Yosep, banyak hal yang harus dikerjakan DPRD dalam waktu dekat, misalnya membentuk pansus untuk persoalan kapal antar pulau, BBM dan pembangunan lainnya. “Untuk membahas masalah ini harus ada komisi dan pansus. Dasar dari semua tentunya dari pimpinan DPRD definitif,” ujarnya.

Untuk mempercepat penetapan pimpinan DPRD definitif, Yosep dan Kortanius mendatangi DPP Partai Nasdem di Jakarta, Jumat, 24 Oktober lalu. Namun mereka gagal bertemu Surya Paloh karena Ketua Umum DPP Partai Nasdem ini masih sibuk menerima tamu.

Kedua pimpinan sementara DPRD Mentawai itu hanya bertemu asisten pribadi Paloh, Damianus.

“Dalam minggu ini akan disampaikan pada Surya Paloh dan kita berharap dalam waktu dekat hasilnya sudah disampaikan,” ujar Yosep. (o)

Puailiggoubat NO. 299, 1 - 14 November 2014

Tiga daerah itu menjadi wisata andalan Mentawai dengan konsep menyatu dengan masyarakat lokal Rus Akbar

4

Tiga Daerah Dijadikan Kawasan Wisata Bahari FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

iga daerah yakni Peipei dan Malilimok di Siberut Selatan dan Dusun jati di Sipora Utara akan dijadikan lokasi wisata bahari. Proyek ini akan dijalankan melalui Program Coremap- CTI (Coral Triangle Initiative) pada 2015 melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai Edi Sukarni mengatakan, dibutuhkan keputusan dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan daerah konservasi bunga laut yang terletak di Selat Siberut dengan Tuapeijat.

“Didaerah itu ada 27 pulau yang dijadikan lokasi surfing, jadi kalau sekarang mereka masuk tidak membayar maka kalau itu ditetapkan menjadi wilayah konservasi maka akan membayar termasuk para turis yang mau surfing,” kata Edi di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, Tuapeijat, Selasa, 28 Oktober lalu.

Pembangunan akan difokuskan di tiga daerah, di Dusun Jati, Desa Tuapeijat, Sipora Utara, Malilimok Desa Katurei serta Peipei, Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya.

Program pertama pada 2015, masyarakat akan dibina agar bisa mengelola wisata yang baik. “Ini sama dengan revolusi mental, seperti kata presiden

T

Selain itu, lanjut Edi, di Peipei akan dibangun puskemas wisata, DKP menyediakan bangunannya termasuk rumah medis.

Jadi kalau terjadi kecelakaan atau malaria pada wisatawan mereka bisa langsung berobat di puskemas tersebut.

“Target kita bisa jadi 5 sampai 10 rumah warga, tapi kalau berhasil bisa jadi 50 rumah warga yang penting harus menjaga keberTELUK KATUREI - Teluk Katurei salah satu lokasi yang akan dikembangkan DKP Mentawai sihan, sehingga wisamenjadi lokasi wisata. tawan nyaman berada di lokasi kita. Untuk kita yang baru ini, jadi pola pikir internasional. “Nanti pemilik rumah tenaga medis wisata itu bupati yang masyarakat harus diubah, mereka harus akan dilatih membuat kuliner, sehingga menentukan,” katanya. bisa melayani para wisatawan, itu apabila para turis datang mereka bisa Sedangkan untuk daerah Malilimok temasuk di Jati, Peipei, dan Malilimok,” makan di rumah itu dan hidup bersama akan dibuat sanggar seni dan kantor katanya. warga setempat,” katanya. konservasi kelautan. Fungsi sanggar seni Lalu 2016 akan diberikan bantuan Jadi turis menyatu dengan masya- tersebut menyuguhkan pertunjukan seni kepada warga Jati yang mau ikut bagian rakat, tidak selamanya para turis itu tradisional kepada turis. “Bisa jadi kita dalam wisata. “Nanti kita akan bantu berselancar. Mereka bisa terlibat buat patung-patung sikerei di daerah sekitar 2 sampai 3 rumah warga untuk langsung dalam kehidupan warga itu,” ujarnya. membuat satu kamar penginapan setempat, bisa jadi mereka pergi Selain itu, untuk tiga daerah tersebut lengkap dengan wc dan air bersih, begitu memancing, menjaring ikan, atau ikut akan dibuat pelabuhan, tempat berlajuga di Peipei,” katanya. seni dan budaya. buhnya kapal pesiar. Kapal-kapal Untuk di Jati itu dikhususkan pada wisatawan lokal yang berasal dari Padang, sementara di Peipei wisatawan

pesiar menurut Edi tidak boleh lagi lego jangkar di tengah laut, mereka harus berlabuh di tiga daerah itu.

“Yang dilakukan masyarakat adalah memfasilitasi para wisatawan itu perahu boat untuk mengantarkan ke lokasilokasi surfing ataupun diving, itu harus warga lokal, sehingga ini akan membantu ekonomi mereka,” ujar Edi. Selain pelabuhan itu, DKP juga membantu muoring buoy sebanyak 18 unit, ini membantu kapal untuk tidak lego jangkar di laut sebab bisa merusak terumbu karang. “Jadi tidak boleh lego jangkar tidak sembarangan, kalau kedapatan bisa ditahan,” katanya.

Kalau soal dana, pihaknya telah mengusulkan pada pemerintah pusat ada sebanyak Rp72 miliar, kalaupun tidak disetujui seluruhnya, ia berharap ada kisaran Rp50 miliar sampai Rp60 miliar dananya. “Jadi kalau Dinas Pariwisata saja mengelola wisata sendiri itu tidak sanggup, jadi kita harus mengeroyoknya termasuk dinas-dinas lain,” ujarnya.

Ia mencontohkan Dinas PU membangun jalan, Dinas Kesehatan untuk medis, Disperindakop untuk souvenir serta Kantor Lingkungan Hidup untuk kebersihan, jadi seluruh instansi terlibat dalam kegiatan ini, agar Mentawai bisa lebih maju lagi. (o)

SAIBISAMUKOP - Hujan deras disertai angin kencang di Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah membuat tanaman warga di sekitar perkampungan bertumbangan, bahkan ada yang menghantam rumah warga setempat, 22 Oktober lalu pada pukul 01.00 WIB,.

Pantauan Puailiggoubat setelah cuaca terang keesokan harinya, dua pohon mangga besar tumbang dan nyaris menghantam tiga rumah di Dusun Masoggunei, beberapa warga membersihkan pohon mangga tersebut sambil memperbaiki saluran air.

Di Simabolak, satu rumah warga bagian atapnya rusak ditimpa pohon pinang, selain itu sampah bertumpuk terbawa banjir.

Di Dusun Saibi Muara dan Pangasaat juga ada beberapa pohon mangga yang tumbang. Berdasarkan informasi dari warga saat kejadian, warga tidak bisa tidur akibat angin kencang, banyak atap rumah yang beterbangan yang mengakibatkan air hujan masuk dalam rumah.

Sementara di Bukit Saibi yang

di Sinuai di areal menuju Simoilalak juga banyak yang tumbang akibat hujan dan angin kencang ini, hujan deras juga menggenangi fasilitas umum seperti puskesmas, gedung SMA dan SMP, tapi tidak sampai ke ruangan kelas. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. (rr/r)

Pemkab Mentawai Akan Bangun Tugu Peringatan Gempa dan Tsunami PADANG-Pemerintah Kabupaten Mentawai berencana membangun tugu peringatan gempa dan tsunami di Mentawai. Tugu itu untuk mengenang gempa dan tsunami Mentawai 25 Oktober 2010 lalu yang menelan korban jiwa hampir 500 orang itu.

“Kita berkeinginan tiap 25 Oktober menjadi peringatan tsunami, nanti di tugu itu akan diletakkan karangan bunga untuk mengenang korban tsunami, serta sebagai peringatan pada generasi berikutnya,” kata Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet kepada Puailiggoubat, 22 Oktober lalu.

Saat ini menurut Yudas, peringatan yang dilakukan baru berupa spontanitas saja dari warga misal melakukan ibadah doa di gereja.

“Kita ingin bersama lembaga-lembaga swasta dan NGO ikut terlibat nanti, sebab lembaga-lembaga ini juga turut berjasa dalam penanganan dan penanggulangan saat terjadi bencana,” katanya.

Meski sudah memiliki rencana, namun Yudas belum bisa memastikan dimana tugu akan dibangun, apakah di pagai Utara, Pagai Selatan atau Sikakap. “Rencana kita bangun pada 2015, tergantung dari DPRD menyetujuinya,” katanya.

Tugu tersebut, jelas Yudas, juga sebagai pengingat generasi Mentawai berikutnya bahwa daerah kepulauan itu rawan tsunami sehingga selalu muncul sikap waspada dan kesiagaan. “Ini sangat penting dan jangan sampai lengah sebab daerah Mentawai sangat rentan dengan gempa dan tsunami,” ujarnya. (rus)

Angin Kencang di Saibi Rusak Tanaman Warga ditanami ladang cengkeh, banyak pohonnya roboh akibat hujan disertai angin tersebut. Satu perkebunan itu ada lima batang yang roboh. “Di Bukit Saibi, banyak pohon cengkeh bertumbangan,” ujar Patricius Saguruk (24), seorang warga Kamis, (23/10).

Sementara tanaman coklat warga

FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

BIBIT SUKUN - Masyarakat korban tsunami lagi mengambil bibit sukun bantuan dari Danramil Sikakap

MENTAWAINEWS Tak Patuh, Polsek Muara Siberut Tegur Pengendara Motor MUARA SIBERUT –Kepolisian Sektor Muara Siberut menggelar razia kendaraan bermotor di wilayahnya. Para pengendara yang terjaring razia mendapatkan penjelasan dan sosialisasi terkait peraturan lalu lintas dari polisi.

Kepala Seksi Umum (Kasium) Polsek Muara Siberut Briptu Agus Hendrawan mengatakan, sesuai UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, setiap warga yang mengemudikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat itu wajib menggunakan Surat Izin Mengendara (SIM) dan wajib memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kemudian pajak kendaraan harus masih berlaku.

“Maka dari itu kita mengadakan razia dengan memberikan teguran setiap pengendara bermotor, kalau untuk penilangan kita belum melakukannya karena ini masih tahap awal, tapi pemeriksaan nomor kendaraan tetap dilakukan,” katanya, Kamis 30 Oktober lalu.

Selain memeriksa kelengkapan surat, polisi juga mendata kendaraan bermotor.

“Kita mengantisipasi kendaraan curian makanya kita melakukan pendataan berapa motor yang memiliki STNK dan berapa yang tidak punya,” katanya.

Kepala Polsek Muara Siberut, Iptu Ikhlas Razuki berharap razia yang dilakukan ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat, apalagi kalau ke Padang, tentunya harus ada SIM STNK dan pajak kendaraan masih aktif.

“Kita belum melakukan penahanan, kita hanya memberikan pengertian kepada masyarakat, kita juga sudah koordinasi dengan tokoh masyarakat, kepala desa dan camat,” katanya. (ss/r)

Sinyal Telkomsel Saibi Macet SAIBI SAMUKOP- Sinyal Telkomsel di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah kembali macet sehingga membuat komunikasi warga terganggu. Tower Telkomsel di Saibi dibangun 2012 lalu melalui bantuan program Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Menurut Erick Poniman Sakatsilak (30), warga setempat, macetnya sinyal sudah hampir sebulan, setiap menelepon sinyal mati hidup. “Kalau menelepon sedang ngobrol sekitar lima menit mati dan hidup lagi terus seperi itu, bikin emosi saja,” katanya pada Puailiggoubat, Senin 20 Oktober lalu.

Sedangkan Kosmas Sakailoat (32) juga mengalami hal yang sama, berkomunikasi lewat telepon dengan sinyal yang buruk sangat merugikan. “Kita saja dalam sekali nelpon sampai ada 20 kali putus-putus, tentu membuat pulsa habis saja,”ujarnya.

Kosmas meminta pemerintah memberi perhatian dan meminta Telkomsel memperbaiki tower itu agar sinyalnya bagus. “Kalau bisa ditambah lagi jaringannya seperti internetnya karena tiap instansi di kecamatan ini pasti memerlukan internet,” katanya. (rr/r)

Puailiggoubat

NO. 299, 1 - 14 November 2014

5

Polsek Sikabaluan Hentikan Pembangunan Talud Pembangunan talud dihentikan karena gunakan terumbu karang

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

epolisian Sektor Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara menghentikan pembangunan badan jalan dan talud di Dusun Muara Desa Sikabaluan, Jumat, 24 Oktober lalu. Pembangunan itu dibiayai melalui program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Mandiri.

Kapolsek Siberut Utara Iptu Tuwon mengatakan, penghentian proyek lantaran menggunakan terumbu karang sebagai material. Hal itu disampaikan Iptu Tuwon saat pertemuan dengan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) P2D Mandiri Kecamatan Siberut Utara, Tani Marjoni, Kasi Pembangunan Kecamatan Siberut Utara, Zainal, Pjs. Kepala Desa Sikabaluan, Yansen dan pengurus OMS pada Sabtu, 25 Oktober di kantor Polsek.

“Penggunaan terumbu karang jelas bertentangan dengan aturan dalam pembangunan, terlebih pembangunan yang dianggarkan oleh pemerintah,” ucap Iptu.Tuwon.

Ia juga mengatakan, pembangunan yang menggunakan terumbu karang mestinya dicarikan solusi atau jalan keluar bersama dengan unsur Muspika. “Pasti ada solusinya, kalau koordinasinya itu jelas,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kasi

K

RAZIA - Razia narkoba pada malam hari yang dilakukan oleh Polres Mentawai di Tuapeijat Pembangunan dan PPTK mengharapkan agar persoalan tersebut diselesaikan bersama.

Namun pihak Polsek menolak karena dalam menyelesaikan hal tersebut harus dihadiri dan dibicarakan langsung oleh pimpinan kecamatan dalam hal ini camat.

“Pelaksana di lapangan seperti OMS tidak masalah, mereka hanya bekerja. Camat itu yang datang untuk membicarakan hal ini, bukan ketua atau pengurus OMS,”

katanya.

Camat Siberut Utara, Sandra Oktavia tidak hadir dalam pertemuan dikantor Polsek karena sedang perjalanan dari Padang menuju Tuapeijat.

Tahun ini, Kecamatan Siberut Utara mendapat 45 paket P2D Mandiri untuk pembangunan badan jalan, talud dan jembatan. Dari 45 paket tersebut, 30 paket untuk jalan Sirilanggai-Terekan Hulu, Desa Malancan dan 15 paket untuk Desa

Sikabaluan yang dibagi untuk Dusun Bose 10 paket dan Dusun Muara 5 paket.

Pada APBD Mentawai 2014 perubahan, Kecamatan Siberut Utara kembali mendapat 20 paket P2D Mandiri, diantaranya 9 paket untuk melanjutkan pembangunan jalan Sirilanggai-Terekan, 7 paket jalan Sirilanggai-air terjun, 1 paket untuk jalan lingkar dusun dan 3 paket untuk Dusun Muara Desa Sikabaluan. (bs/r)

Sosialisasi KDRT

Pelaku Dapat Diancam Hukuman 15 Tahun Penjara SIKAKAP—Pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau dikenal dikenal dengan KDRT bisa diancam hukuman penjara selama 15 tahun, hal itu dikatakan Kapolsek Sikakap Iptu Edison Hulu dalam pertemuan dengan Yayasan Cipta Fondasi Komunitas di aula Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM) Sikakap, Kamis, 18 September lalu.

“Sesuai dengan UU 23 tahun 2002, tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pelaku bisa dikenakan hukuman 15 tahun

penjara,” katanya.

Menurut Edison, Polsek Sikakap pasti akan memproses dan akan menyelidiki setiap pelaporan yang masuk sesuai dengan UU yang berlaku. Selama ini masyarakat takut dan ragu-ragu bila melaporkan kasus kekerasan didalam rumah tangga yang dialaminya. “Melalui acara inilah bisa kami sampaikan, bahwa kasus KDRT telah ada UU dan sanksi hukumnya,” katanya.

Menurut Iptu Tuwon, kasus KDRT tidak selalu suami yang

menjadi pelaku, tapi istri juga bisa, bahkan kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak atau sebaliknya kekerasan yang dilakukan anak terhadap orang tua.

“Itu sudah masuk KDRT,” ucapnya.

Lanjut Edison, kalau ada masyarakat yang melihat atau mengalami sendiri kasus seperti di atas silahkan datang ke Polsek Sikakap, atau kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, pelaporan bisa juga disampaikan

oleh tetangga korban atau saksi mata yang melihat langsung kasus KDRT tersebut. “Jangan takut setiap pelaporan akan diproses dan akan dilidik sesuai dengan pelaporan yang diberikan,” tegasnya Acara tersebut dihadiri Camat Sikakap Happy Nurdiana, Danramil Sikakap Kapt Int. Hary Nuddin, Kepala Desa Taikako Marluster Sapalakkai, dan 50 masyarakat se-Kecamatan Sikakap. (spr/r)

6 Puailiggoubat

Warga protes pembagian paket tambahan P2D Mandiri yang dinilai tidak adil

Rinto Robertus Sanene’

K

MENTAWAINEWS

NO. 299, 1 - 14 November 2014

etua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saibi Samukop, Siberut Tengah, Melki Sane-

nek menuding Camat Siberut Tengah Jarson Sauddeinuk melakukan nepotisme dalam penunjukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang akan mengerjakan Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Mandiri tahun ini.

Kecamatan Siberut Tengah mendapat 30 paket P2D Mandiri dalam APBD 2014 dan ditambah 10 paket dalam APBD Perubahan.

Menurut Melki, kecurigaan muncul karena awalnya lokasi P2D Mandiri diprioritaskan jalan penghubung dusun ke dusun, dusun ke desa dan sampai di kecamatan, namun ternyata inplementasinya berubah saat pelaksanaan di lapangan.

Melki menyebutkan, di Dusun Sirisurak, jalan yang dibangun P2D untuk membuka akses ekonomi masih bisa dipahami. Namun pembangunan jalan di Dusun Simoilalak dinilainya hanya menguntungkan segelintir orang saja karena tidak banyak diakses orang.

“Di pusat desa, pembangunan jalan mengarah ke jalan, padahal banyak jembatan yang rusak yang seharusnya diperbaiki atau pembangunan jalan evakuasi (tsunami) yang belum tersambung,” katanya 14 oktober lalu.

Selain itu menurut Melki, pembagian paket P2D Mandiri tak merata di tiap dusun, di APBD ada 10 paket untuk Sirisurak, kemudian ditambah 1 paket dari APBD Perubahan sehingga Sirisurak dapat 11 paket.

Di Dusun Simoilalak mendapat 12 paket yang terdiri dari 10 paket dari APBD dan 2 paket tambahan dari APBD P. Untuk Dusun Saibi, ada tambahan 4 paket di APBD P dan Dusun Kaleak 3 paket.

“Sementara di dusun lain tidak dapat jatah padahal itu sangat dibutuhkan. Semestinya 10 paket di APBD perubahan dibagi-bagi di dusun yang belum dapat. Ini tidak sama sekali, malah di Sirisurak dan Simoilalak ditambah lagi, dan di Kaleak dapat 3 paket, padahal di Dusun Toroiji pada peresmiannya oleh Wakil Bupati Mentawai tahun lalu, Camat menjanjikan di Toroiji akan diberikan 6 paket P2D di APBD P tahun ini, tapi tak dapat sama sekali,” katanya.

Melki menuding Camat tidak berlaku adil dalam penunjukan OMS sebagai pelaksana P2D Mandiri. Penempatan paket P2D tambahan juga dinilai sarat kepentingan.

Camat Siberut Tengah, Jarson

Dikritik Soal Pembagian Paket P2D ke OMS

Camat Siberut Tengah Bantah Ada Nepotisme FOTO:SIPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

BANGUN JEMBATAN Pembangunan jembatan penghubung Puro Muntei

Sauddeinuk membantah tudingan itu.

Menurut dia, penempatan lokasi 20 paket P2D di Sirisurak dan Simoilalak telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Mentawai.

Proses awalnya kecamatan mengajukan P2D tersebut per desa ke Pemkab Mentawai lalu keluar DPA. Dalam dokumen itu sudah dirinci lokasi dan dusun tempat P2D dilakukan.

“DPA yang telah dijadikan peraturan daerah (perda) itu tidak bisa lagi kami otak-atik, kami tidak mengajukan pengerjaan per dusun, dan ini juga salah satu kelemahan, artinya kecamatan tidak bisa bergerak membagi paketnya sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya di kantor kecamatan, Rabu 15 Oktober lalu.

Menurut Jarson, di Dusun Sirisurak dan Simoilalak, penempatan P2D berdasarkan hasil Musrenbang tahun lalu. “Di Sirisurak jauh-jauh hari sudah dibuka badan jalan oleh masyarakat untuk akses ekonomi dan di di Simoilalak, di buka jalan untuk ke lokasi sawah yang memang diminta warga.

Lokasinya ini bukanlah kita yang menentukan melainkan dusun dan desa, atas usulan masyarakat,” ujarnya.

Hal yang sama juga terjadi di Desa Cimpungan dan Saliguma. Di Dusun Subelen, Desa Cimpungan jalan untuk akses ekonomi. Di Dusun Simaombuk Desa Cimpungan tidak bisa dibangun jalan menuju ke kecamatan karena lokasinya terlalu berawa.

“Kami kemarin menyampaikan dan memohon ke Dinas PU agar memfasilitasi pembangunan jalan yang bisa menembus kecamatan dari Cimpungan,

jalan sekarang yang sedang dikerjakan menuju Desa Sirilogui,” ujarnya Ia menambahkan, jalan dari Desa Saliguma menuju Siberut Selatan sudah selesai yang dianggarkan melalui APBD P, tinggal dibangun satu jembatan lagi agar terhubung. “Tapi untuk sementara kita buat jembatan darurat dan sudah itu sudah bisa lewat kendaraan roda dua menuju Siberut Selatan,” ujarnya.

Menurut Jarson, kecurigaan masyarakat itu wajar saja, tapi tidak tepat dilayangkan kepadanya, sebab semua sudah tertuang dalam DPA yang yang harus dilaksanakan. “Memang ada benarnya apa yang dibilang masyarakat dan kami akui itu, tapi biar kami ralat kembali bahwa bukanlah kami yang mengintervensi, tapi DPA ini yang harus kami laksanakan, artinya DPA inilah yang mengintervensi dan bisa dibilang begitulah, untuk penyeleksian OMS dilakukan pihak pemerintah desa, bukan kecamatan,” katanya.

Pelaksanaan paket tambahan dari APBD P menurut Jarson memang tidak dibagi per desa atau per dusun dalam DPA namun langsung diberikan wewenang melalui kecamatan.

Untuk memutuskan paket tambahan itu, Jarson mengambil kebijakan dengan rapat bersama staf, tidak melalui forum desa. Pada rapat awal itu diputuskan 6 paket di Desa Saliguma,7 paket di Saibi Samukop dan 7 paket di Cimpungan.

Namun keputusan itu diubah karena melihat urgensi dan kebutuhan jalan menembus Kecamatan Siberut Selatan maka diberikanlah 10 paket untuk

Saliguma hingga tinggal 10 paket lagi.

Dari rapat terakhir kecamatan, sisa paket itu diberikan kepada Desa Saibi Samukop dan Cimpungan tidak kebagian.

“Paket jalan untuk Cimpungan tidaklah mungkin karena jalan menuju ke Desa Sirilogui 10 paket dan 5 paket di Subelen sedang dikerjakan. Akhirnya disimpulkan Cimpungan ditiadakan dan 10 paket itu untuk Saibi Samukop, karena permintaan masyarakat, kita bagi Sirisurak 1 paket, Simoilalak 2 paket, Saibi 4 paket dan Kaleak 3 paket.

Sedangkan Sibuddaoinan, Totoet Toroiji dan Sua tidak kita berikan karena berpikir sedikit jauh,” katanya.

Namun setelah pembagian tersebut dilakukan dan pekerjaan dimulai, muncul penolakan masyarakat yang tak mendapat bagian. Penolakan masyarakat itu terjadi di empat dusun yang tidak terjamah.

“Kita selaku pimpinan di kecamatan menyadari kebijakan kita yang kurang efektif, kita tidak memberikan jatah dusun yang lain bukan artian tidak suka, ini bukan unsur kesengajaan atau adanya intervensi kita, hanya saja mengingat waktu yang begitu mendesak dan kita berterima kasih ke Desa Cimpungan yang tidak dapat jatah dan menerima,” ujarnya.

Meski ada penolakan dari masyarakat, keputusan itu menurut Jarson sudah tidak bisa diubah lagi karena pekerjaan sudah berjalan. “Tahun depan kita akan berusaha, agar tidak lengah lagi seperti ini, besok masyarakat harus kawal agar dusun lain tidak terlewatkan,” kata camat.

Terkait janji kepada warga Toroiji memberikan 6 paket P2D Mandiri dalam APBD perubahan yang tidak terealisasi, menurut Jarson sudah diluar kuasanya.

“Kalau tidak salah kita katakan pada saat itu adalah akan kita usahakan memberikan beberapa paket di Toroiji, hanya itu dan penunjukan OMS untuk paket tambahan ini desalah yang menentukan, cuma yang menjadi catatan tidak ada lagi penyeleksian atau pengumuman dan penunjukan OMS, ini mungkin langsung di pemerintah desa dan di BPD, mungkin informasinya terlewatkan,” jelasnya.

Lesman Salakkau (52) warga Toroiji, membenarkan adanya janji Camat akan memberikan 6 paket P2D Mandiri di daerahnya. “Itu tidak kami minta, kami tidak menginginkan semuanya untuk diberikan, satu paket saja atau setengah paket pun kami terima,” katanya Jumat, 17 Oktober lalu.

Menurut Lesman, kampungnya pernah menerima P2D Mandiri dua paket tahun lalu untuk membangun jalan ke pelabuhan. Jika janji itu direalisasikan, maka jalan yang sudah dibangun dulu bisa disambung agar bisa sampai ke dermaga mini yang sudah dibangun tahun ini.

“Ada sekitar 3 paket lagi baru sampai di dermaga, kalau saja dapat 1 paket tahun ini meski belum sampai namun bisa pelan-pelan, sebab jalan ini tidak kami saja menggunakannya, ini untuk kepentingan umum,” ujarnya.

Sementara Pejabat Sementara Kepala Desa Saibi samukop, Pincensius Satoko mengatakan, paket P2D mandiri di Dusun Simoilalak dan Sirisurak sudah sesuai dengan yang tercantum dalam DPA dan tidak mungkin diubah lagi.

“Kalau diubah kembali DPA, kita harus berhadapan dengan Sekretaris Daerah, jadi sudah tidak mungkin dilakukan,” katanya Jumat, (24/10.

Sementara 10 Paket P2D APBD Perubahan direncanakan akan diseleksi OMS-nya dan akan di bagi tiap dusun, namun Camat mengambil alih. “Harusnya yang menyeleksi atau menunjuk OMS nya kita, tapi tidak dilakukan karena semua sudah dilakukan Camat,” katanya.

Camat menunjuk Sirisurak, Simoilalak dan Kaleak, tapi kalau P2D yang di pusat desa maka aparatur desa yang menunjukkan. “Kalau di pusat desa itu kita yang membagi dan soal janjinya akan diberikan di Toroiji, sudah kita minta tapi tidak dipenuhi,” katanya. (rr/r)

MENTAWAINEWS Jalan Sikabaluan-Monganpoula Butuh Pelebaran SIKABALUAN - Warga Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara mengharapkan adanya perbaikan dan pelebaran badan jalan dari Desa Sikabaluan menuju Desa Monganpoula. Hal ini diperlukan karena mulai ramainya pembangunan sarana pemerintah dan masyarakat di jalan Sikabaluan-Monganpoula.

“Apalagi sekarang ini sedang berlangsung pembangunan, badan jalan jadi rusak karena membawa material, belum lagi saat berpapasan mesti hati-hati karena rawan kecelakaan,” kata Netti, petugas medis di Puskesmas Sikabaluan.

Badan jalan dari Sikabaluan-Monganpoula masih selebar 2,5 meter dan kondisinya sudah rusak-rusak serta rumput di kiri-kanan badan jalan tumbuh tinggi karena tidak dibersihkan. “Pagi dan siang itu ramai karena saat masuk dan pulang kerja, anak sekolah dari Monganpoula yang bersekolah di Sikabaluan juga begitu,” ujar Netti.

Zainal, Kasi Pembangunan Kecamatan Siberut Utara mengatakan, pelebaran badan jalan SikabaluanMonganpoula menurut rencana akan dikerjakan dengan alat berat. “Untuk memperlebar badan jalan dibutuhkan 15-20 meter badan jalan dan ini akan mengorbankan tanah dan tanaman masyarakat. Untuk mewujudkan itu, kita butuh dukungan masyarakat yang memiliki tanah dan tanaman di sepanjang jalan SikabaluanMonganpoula,” katanya.

Bila masyarakat merespon pelebaran badan jalan, maka pelaksanaannya akan dilakukan bersamaan dengan pengolahan lahan pemerintah yang ada di jalan Sikabaluan-Monganpoula.

Menurut rencana alat berat masuk untuk membuka lahan tersebut sekalian memperlebar badan jalan.

Untuk mempelebar dan membuat badan jalan dibutuhkan pelebaran 20 meter. “ Yang menjadi pertanyaan kita apakah masyarakat mau mengorbankan tanamannya dan ladangnya yang kena beberapa meter untuk pelebaran jalan. Ini yang mau kita sosialisasikan,” jelasnya.

Di jalan Sikabaluan-Monganpoula telah ada bangunan Puskesmas Sikabaluan, bangunan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara dan sedang berlangsung pembangunan SMPN 1 Siberut Utara. Jalan ini juga termasuk jalan menuju tempat evakuasi dan pengungsian masyarakat. (bs/r)

Pembangunan Jembatan Puro II Dilanjutkan PURO - Pembangunan jembatan non permanen yang berlokasi di Dusun Puro II, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan kembali dilanjutkan oleh CV. Nada Permata dengan nomor kontrak 632/05/SP-JPP2/DPUKKM/IX-2014, dimulai 26 September 2014 (90 hari kalender), dengan nilai Rp1,29 miliar.

Nanok, koordinator lapangan proyek mengatakan, saat ini pekerjaan jembatan sudah dalam tahap pemasangan besi jembatan dan pembuatan pondasi, sementara perancangan sudah selesai.

“Kami di sini melanjutkan pembangunan yang putus kontrak kemarin, jadi apa yang belum selesai kami selesaikan, seperti pondasi jalan, sebelah sudah selesai, namun sebelahnya lagi belum selesai, setelah selesai baru ditimbun, itulah yang mungkin memakan banyak waktu karena tanah timbunan jarang,” katanya, Senin, 20 Oktober lalu.

Sementara pemasangan besi jembatan hampir selesai, kendala hanya bahan material yang belum masuk. Pekerja proyek sebagian lokal sebagian dari luar yang ahli pemasangan besi jembatan.

“Semua material sudah kami bayarkan, hanya masalah kapal, selain itu kita juga terkendala masalah cuaca, kalau hujan tentunya kita tidak bisa bekerja,” ucapnya. (ss/r)

Puailiggoubat

NO. 299, 1 - 14 Novermber 2014

7

Pembangunan Aula Kecamatan Siberut Utara Tak Aman Tsunami FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Pembangunan aula dan rumah dinas camat tetap dibangun di dekat pantai.

Bambang Sagurung

J

ika Puskesmas Sikabaluan, Kantor UPTD Dinas Pendidikan Ke-

camatan Siberut Utara dan SMPN 1 Siberut Utara dibangun di lokasi baru yang aman dari ancaman tsunami namun aula dan rumah dinas staf kecamatan dibangun di dekat pantai atau tempat lama yang tidak aman dengan tsunami.

Zainal, Kasi Pembangunan di Kecamatan Siberut Utara mengatakan, pembangunan aula dan rumah dinas di lokasi lama ini karena mendesak, padahal ada 18 hektar lahan di Tamairang yang bisa jadi lokasi pembangunan, namun status kepemilikan tanah masih bermasalah.

“Selama ini kita tidak memiliki aula kecamatan, yang ada ruang rapat, dan ini tidak lagi mendukung ruangannya, sebab sudah dibagi untuk ruangan staf dan kasubag,” katanya, Jumat, 10 Oktober lalu.

Dikatakan Zainal, pembangunan rumah dinas amat mendesak karena hingga kini tidak ada rumah dinas milik kecamatan.

“Kalau sekarang kebetulan camatnya orang sini dan juga punya

BANGUN AULA - Pembangunan aula Kecamatan Siberut Utara rumah, tapi bagaimana nanti camatnya dari luar,” ujarnya.

Terkait dengan lokasi lahan pemerintah yang ada di Tamairang seluas 18 hektar yang belum digunakan, menurut Zainal, tanah itu status lahannya belum jelas.

“Kita belum tahu apakah masuk dalam kawasan hutan produksi atau tidak. Ini yang menjadi pertanyaan sekarang, jangan sampai pembangunan yang akan kita lakanakan bermasalah dari segi status kawasan,” katanya.

Lahan tersebut sebenarnya sudah dibeli Pemerintah Men-

tawai kepada pemilik lahan, rencananya akan diperuntukan untuk pembangunan perkantoran pemerintah, seperti kantor camat, kepolisian, koramil, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana pemerintah lainnya.

“Lahan itu bukan hibah tapi sudah dibeli, dan ke depan untuk melaksanakan pembangunan harus jelas tata ruangnya,” ujarnya.

Tak hanya itu, lahan seluas 18 hektar tersebut masih berbentuk hutan yang membutuhkan kerja berat untuk membersih-

kannya. Pihak kecamatan sebelumnya berencana menggunakan alat berat untuk membersihkan lahan tersebut, namun terkendala melewatkan alat berat karena akan merusak badan jalan yang sudah ada.

Sementara pembangunan aula dan rumah dinas camat sedang berjalan, dananya sekira Rp303 juta yang dikerjakan kontraktor CV. Shifaiz Konstruksi dan pembangunan aula kecamatan Siberut Utara dengan anggaran sekira Rp689 juta yang dikerjakan CV. Indo Mentawai.(bs/r)

Pemkab Mentawai Surati Kepala BUMN TUAPEIJAT-Pemerintah Mentawai pada April lalu menyurati Kepala BUMN (Badan Usaha Milik Negara) perihal pembangunan PLN/ PLTS terpusat di kecamatan baru, diantaranya di Kecamatan Siberut Barat, Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Barat Daya dan Kecamatan Pagai Selatan, Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Mentawai, D. Lubis Sabelau, Selasa, 30 September lalu.

“Untuk di Mentawai kita

mengajukan pembangunan PLN atau PLTS terpusat di kecamatan yang baru mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum mendapat layanan penerangan,” katanya.

Surat tersebut ditandatangani Wakil Bupati Mentawai, Rijel Samaloisa dengan Nomor 540/78/BUPKM/IV-2014. Dalam surat itu dijelaskan masyarakat Mentawai yang terdiri dari 20.786 rumah tangga atau 86.491 jiwa masih banyak yang belum mendapat layanan penerangan.

“Untuk daerah yang sudah ada saja, listriknya masih terjadi pemadaman yang merugikan masyarakat, apalagi masyarakat kita yang belum terlayani sama sekali,” ujarnya.

Menurut rencana, pembangunan PLN atau PLTS terpusat akan ditempatkan di Kecamatan Siberut Barat yaitu di Dusun Betaet Desa Simalegi dengan 1.638 KK, di Kecamatan Siberut Tengah yaitu di Saibi Samukop dengan 1.542 KK, di Kecamatan Siberut Barat Daya yaitu di Taileleu sebanyak 1.523 KK

dan di Kecamatan Pagai Selatan yaitu di Bulasat sebanyak 2.361 KK. “Lahan untuk rencana pembangunan PLN atau PLTS terpusat ini sudah tersedia, tinggal menunggu realisasi dari BUMN lagi,” kata Lubis Sabelau.

Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 2012 lalu, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet menyampaikan pelanggan yang baru mendapat layanan listrik hanya 3.805 KK dari 18.165 KK. (bs/r)

MENTAWAINEWS Tiga Fasilitas Kesehatan Dibangun di Siberut Tengah

Gaji langsung habis untuk melunasi utang Supri Lindra

SAIBI SAMUKOP-Tiga fasilitas Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai dibangun tahun ini.

Pertama adalah puskemas pembantu (pustu) di Desa Saliguma dengan kontraktor pelaksana CV. Alfa Prima, nilai kontraknya Rp437.578.000. Kedua, polindes di Dusun Kaleak Sigirit Buggei Desa Saibi Samukop dengan kontraktor pelaksana CV. Peipei Mandiri, nilai kontrak Rp260 juta. Ketiga ruang rawat inap puskesmas, kontraktor pelaksana CV. Nadha Permata senilai Rp1.127.440.000.

Menurut staf Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Arif, pembangunan pustu dan polindes sudah dan sedang berjalan.

“Pekerjaannya sedang jalan, diharapkan dapat selesai sesuai kontraknya,” katanya pada Puailiggoubat ketika monitoring pembangunan rawat inap puskesmas Saibi Samukop 19 September lalu. (rr/r)

Umat Baha’i di Siberut Utara Lega Setelah Diakui Keberadaannya SIKABALUAN-Umat Baha’i yang ada di Siberut Utara lega dengan adanya pengakuan dari Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin melalui akun twitter dan sejumlah media online Agustus lalu.

“Kita sedikit lega, karena selama ini tidak disinggung bahwa Baha’i merupakan suatu agama. Dengan ramainya hal ini dibicarakan di media sosial dan membuat kita sebagai umat Baha’i sedikit lega,” kata Restu (40), salah seorang umat Baha’i pada Puailiggoubat, Sabtu, 25 Oktober lalu dengan membawa data sejarah lahirnya Baha’i dan copian berita-berita online serta media sosial.

Dikatakan Restu, selama ini umat Baha’i kurang mendapat pelayanan dari pemerintah, ia berharap dengan adanya pengakuan dari Menteri Agama dapat memberikan peluang bagi umat Baha’i dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

“Untuk pengurusan kartu keluarga, KTP kita sudah diberikan pelayanan, namun kita tidak tahu apakah pengurusan akta juga diberikan pelayanan,’ tuturnya.

Salim (50), umat Baha’i lainnya mengatakan untuk pengurusan KTP dirinya sudah mendapat layanan dari pemerintah, namun dalam identitas di dalam KTP seperti agama dikosongkan.

“Agama dibuat strip saja,” katanya sambil memperlihatkan KTP nya.

Umat Baha’i di Kecamatan Siberut Utara diperkirakan 20 kepala keluarga yang tersebar di Desa Monganpoula, Sotboyak dan Sikabalauan. (bs/r)

A

Puailiggoubat

NO. 299, 1 - 14 November 2014

Terlambat Cair, Honor Aparat Desa Sikakap Dirapel

kibat terlambat menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) maka

Alokasi Dana Desa telat cair, dampaknya aparatur desa dan BPD Desa Sikakap tidak menerima honor selama sembilan bulan, terhitung Januari hingga September 2014. Mereka baru terima gaji pada Oktober lalu.

Menurut Kepala Desa Sikakap, Suharman, honor aparat desa mulai dari kepala desa, kaur desa, kepala dusun, dan BPD mulai dari ketua, wakil ketua, dan anggota diambil dari dana ADD Sikakap melalui program Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDES ) “Lambatnya pencairan honor aparat Desa Sikakap disebabkan kerena keterlambatan pencairan dana ADD Sikakap, ADD baru bisa dicairkan Oktober ini, setelah selesai Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) dana ADD Sikakap tahun 2013,” katanya pada Puailiggoubat, Kamis, 23 O|ktober lalu.

Sementara Hermeliana Saragi, Sekretaris Desa Sikakap dan Penanggungjawab Anggaran ( PA ) ADD menambahkan, setelah LPJ ADD tahun 2013, dan Perdes Desa Sikakap selesai dibuat, serta program ADD 2014 disusun barulah tim berangkat ke Tuapeijat untuk

8

FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

IRIGASI - Irigasi Dusun Silaoinan diperbaiki tapi tidak punya plang proyek mencairkan dana tersebut. “Sekarang ADD 2014 menunggu disahkan sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” katanya.

Besar honor yang dibayarkan tersebut kepala desa Rp 2.250.000

per bulan, kaur desa Sikakap Rp 1,1 juta per bulan, kepala dusun Rp 1,1 juta per bulan, dan BPD, ketua Rp750 ribu per bulan, wakil ketua Rp 650 ribu per bulan, dan anggota Rp500 ribu per bulan.

Haradet Sababalat, Kepala Dusun Sikakap Barat mengatakan, honor kepala dusun sudah diterima dan honor itu langsung untuk membayar utang selama honor belum cair. (spr/r)

Pemerintah Desa Taikako Sesalkan Proyek Tanpa Plang TAIKAKO- Pemerintah Desa Taikako menyesalkan masih adanya proyek yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mentawai tidak memasang plang proyek.

Kepala Urusan Pembangunan Desa Taikako, James Sapalakkai mengatakan, plang proyek merupakan papan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui tentang proyek, termasuk kontraktor yang mengerjakan, besar dana, asal usul dana dan konsultan pengawas proyek tersebut. “Dengan adanya plang proyek masyarakat telah mengetahui semuanya, tak perlu bertanya-tanya lagi,” katanya, Selasa, 21 Oktober lalu.

Menurut James, kalau proyek tidak ada plang berarti ada yang disembunyikan misal anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti proyek irigasi di Dusun Silaoinan Desa Taikako Kecamatan Sikakap.

“Padahal kontraktor proyek

tersebut sudah diminta memasang plang proyek sesegera mungkin, tapi sampai sekarang belum juga dipasang, hal ini sangat disesalkan sekali, tapi hal ini akan tetap didesak agar si kontraktor mau

memasang plang proyeknya,” jelasnya Hendra, Manager CV. Satria yang mengerjakan irigasi di Taikako mengatakan, dana untuk mengerjakan proyek irigasi di

Dusun Silaoinan, Desa Taikako, Kecamatan Sikakap sebesar Rp 618.660.000, dana tersebut gunanya untuk rehab irigasi seperti lantai saluran sepanjang 1.550 meter.

FOTO:SIPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

JEMBATAN PENYEBERANGAN - Pembangunan jembatan penyeberangan Puro-Rogdok

“Lantai saluran yang ada sekarang tidak datar,” ujarnya.

Masalah plang proyek tersebut, menurut Hendra sudah selesai hanya tinggal pemasangan saja. “Sebenarnya plang tersebut sudah lama dipesan di Padang tapi belum juga datang, akhirnya plang proyek tersebut dibuat di Desa Sikakap, sekarang tinggal pasang saja lagi,” katanya. (spr/ r)

9 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 299, 1 - 14 November 2014

Kepala Puskesmas Saumanganya Data Kebutuhan Mebeler SIKAKAP--Kepala Puskemas Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara, Adven Yohanes Ginting mendata kebutuhan mebeler di setiap pustu dan polindes di wilayahnya untuk diusulkan pengadaannya ke Dinas Kesehatan Mentawai.

“Setiap tahun itu selalu ada usulan mebeler, tapi tidak ada juga realisasinya, tahun ini Dinas Kesehatan kembali meminta mebeler dan peralatan yang ibutuhkan setiap polindes, pustu dan puskesmas,” katanya, Senin 29 September lalu.

Dari hasil pendataan di lapangan, setiap polindes, pustu dan puskesmas membutuhkan meja, bangku, lemari, tempat tidur lengkap dengan kasurnya, dan peralatan medis. “Misalnya Pustu KM 8, tidak memiliki mebeler sama sekali, yang ada cuma satu meja dan satu kursi,itu pun sumbangan dari masyarakat setempat,”katanya.

Novianti Handayani, petugas Pustu KM 8, Dusun Muntei, Desa Betu Monga, mengatakan, meja sepanjang 2 meter digunakan tempat obat, kursi kayu panjang 2 meter tempat duduk tenaga medis dan pasien bila berobat. “Kalau ada ibu hamil yang mau memeriksa kandungannya terpaksa bentangkan tikar yang dibawa dari rumah, Pustu ini sudah digunakan sejak 2013,” ucapnya. (spr/r)

Talud SMPN I PUS Serap Dana Senilai Rp360 Juta SIKAKAP - Pembangunan talud sepanjang 64 meter di belakang SMPN I Pagai Utara Selatan yang dikerjakan CV. Rela Sari menyerap dana dari APBD senilai Rp360 juta.

Menurut kepala tukang CV. Relas Sari, Zulfirman, pekerjaan talud ini akan dilakukan selama 45 hari, rencananya akan berakhir sampai Desember. “Materialnya menggunakan bahan lokal, talud menggunakan besi 10 inchi, besi tersebut dirangkai membentuk balok slop, satu balok slop panjang 12 meter,” katanya Rabu, 15 Oktober lalu.

Dinding talud dibuat menjadi 3 tingkat sesuai dengan permukaan selokan yang ada sekarang, tingkat pertama tinggi taludnya 1,8 meter, tingkat kedua 2,5 meter, tingkat ketiga 3,15 meter, dengan tebal dinding talud 15 cm. “Pekerjanya diambil dari masyarakat setempat,” ujarnya.

Sistem pekerjaan talud dengan cor, tidak menggunakan batu dengan adukan semen satu zakdan tiga gerobak kerikil. “Talud ini berfungsi untuk mengatasi abrasi yang diakibatkan oleh air hujan, dengan adanya talud bangunan SMP N I PUS dapat terhindar dari abrasi,” katanya. (spr/r)

Nelayan Sikakap Butuh Rumpon Tempat Ikan Mencari Makan Dibutuhkan 10 unit rumpon di perairan Pagai

FOTO:SIPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

Supri Lindra

elayan Sikakap mengharapkan Dinas Kelautan dan Kelautan Mentawai memberi bantuan pembangunan 10 unit rumpon sebagai tempat nelayan menangkap ikan.

Rusdi, nelayan tradisonal di Sikakap mengatakan, jika pemerintah mau membantu nelayan tradisional di Sikakap yang paling dibutuhkan sekarang adalah rumpon. Anggaran untuk satu unit rumpon sekitar Rp 100 juta.

“Rumpon tersebut sudah lengkap dengan pelampung, tali jangkar, dan daun pinang. Rumpon tempat ikan mencari makan, dari pada membantu bagan bagus rumpon, bagan anggarannya bisa mencapai Rp1 miliar,” katanya, Rabu, 1 Oktober lalu.

Awal, nelayan tradisional lainnya menambahkan, rumpon merupakan kebutuhan utama bagi nelayan tradisional saat ini. Semenjak banyak kapal luar menangkap ikan di perair-

N

PENYEBERANGAN - Rakit penyeberangan di Puro Siberut Selatan an Mentawai, sejak saat itulah musim paceklik ikan datang.

“Kapal pukat cincin dari Sibolga misalnya kapal tersebut selain canggih alat tangkapnya, kapal pukat cincin itu juga memiliki rumpon yang ditanamnya di beberapa titik sepanjang perairan Mentawai,” ujarnya.

Satu rumpon bisa dipakai me-

mancing 10 sampai 20 perahu nelayan tridisional. Awal berharap Pemerintah Mentawai, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan dapat memberikan nbantuan rumpon.

“Kalau ada bantuan itu ekonomi kami meningkat dan bisa menyekolahkan anak-anak ke tingkat lebih tinggi,” ujarnya.

Rumpon terbuat dari daun pinang yang dibenamkan ke dasar laut. Fungsinya setelah daun pinang tersebut membusuk akan digunakan untuk makan ikan. Rumpon dilengkai jangkar, tali dan pelampung. Para nelayan meminta 10 unit untuk ditanamkan dalam dasar laut di Sikakap, Pagai Selatan dan Utara. (spr/r)

Dinkes Mentawai Rekrut 40 Bidan Kontrak BETUMONGA– Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Mentawai akan mengontrak 40 bidan yang akan ditempatkan di puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), dan polindes yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Menurut Sekretaris Dinkes dan

KB, Asril, Dinkes masih membutuhkan 40 bidan, diutamakan putra daerah. Untuk gaji diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. ”Bidan kontrak yang ada sekarang itu bantuan dari Kementerian

Kesehatan, gajinya diambil dari APBN. Kita mengalami kesulitan mengontrol mereka,” katanya Sabtu, 11 Oktober lalua.

Kalau gaji bidan kontrak diambil dari APBD Mentawai tentu lebih mudah mengontrol kinerjanya, termasuk memberi sanksi pun

mudah bagi bidan kontrak yang tidak melaksanakan tugasnya.

“Setiap puskesmas pembantu itu minimal petugasnya empat orang.

Dari empat orang itu harus ada satu atau dua bidan selebihnya perawat,” katanya. (spr) SAMBUNGAN HAL. 23

Upacara... perdamaian selanjutnya ditentukan oleh pihak pelaksana, sehingga cepat atau lambat, tergantung pada kesiapan untuk memenuhi beban yang telah disepakati.

Upacara Perdamaian Kedua (di Tempat Tergugat) Setelah menunggu beberapa bulan, upacara perdamaian siap untuk digelar, mereka memberikan informasi kepada semua anggota suku yang bersengketa untuk hadir sesuai hari/waktu yang ditentukan. Maka semua anggota suku menghadiri dan etika tetap harus dijaga seperti upacara yang pertama dilaksanakan.

Kadang kala pihak tamu datang memberikan barang untuk sumbangan dalam acara perdamaian dengan perasaan ikhlas. Namun ketika

sikebbukat uma menyambut anggota uma yang menjadi abad/teman, maka proses negoisasi perihal jumlah dan besaran babi akan dipotong menjadi dasar dari upacara ini.

Ketidakcocokan ukuran seekor babi akan memicu konflik dan menghambat upacara perdamaian digelar. Maka segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pesta harus sesuai dengan apa yang dilakukan dalam upacara abad pertama. Ketika proses negoisasi selesai dan sepakat dan tidak ada kendala, maka upacara pemotongan babi, ayam untuk makan bersama dilaksanakan, pesta pun berlangsung, namun untuk pesta kedua, suasana sedikit tenang karena hampir semua masing-masing anggota suku sudah saling mengenal. Dan anggota suku pihak kedua memiliki

persaan mengalah dan bersalah karena melakukan tindakan pembunuhan. Namun apabila ada intervensi yang berlebihan, maka susana pun menjadi tegang dan panas.

Setelah makan bersama dilaksanakan, maka dilanjutkan acara menari bersama dan bernyanyi bersama sebagai hiburan bagi anggota yang hadir. Semua orang terhanyut dalam kebahagian karena pesta perdamaian terlaksana dengan baik dan persis dengan pesta yang pertama. Setelah itu semua anggota bubar dan kembali ke rumah atau asalnya masing-masing. Isak tangis, rasa sedih menandai suatu perpisahan dalam waktu yang cukup lama bisa ketemu kembali. Semua orang bersalaman dan berpelukan sebagai tanda hubungan persaudaran yang

sangat baik. Dengan perpisahan/ berpamitan maka pesta perdamaian berakhir dan menjadi abad atau rarak.

Dan tetap diingat secara turun temurun oleh keturunan mereka.

Penutup Fungsi upacara perdamaian sebagai bentuk persaudaraan satu sama lain, dan menyelesaikan konflik secara terbuka dan konflik tidak turun temurun kepada anak cucu mereka nantinya. Upacara abad saat ini masih tetap ada, namun mengalami perubahan-perubahan sedikit. Upacara perdamaian juga sering difasilitasi oleh kepercayaan agama yang diakui secara sah. Jumlah pembayaran denda atau tulou juga yang diterapkan sekarang, disesuaikan dengan aturan pemerintahan pada masa sekarang. z

Puailiggoubat NO. 299, 1 - 14 November 2014

10

Alasan Remaja Mentawai Gemar Facebook

M

Megawati Satria (Siswi SMPN 1 PUS) “Jejaring sosial yang saya ketahui seperti BBM (Blackberry Massanger), Facebook. Semuanya berguna untuk bisa saling komunikasi walau kita tinggal jauh dari daerah lain. Dengan adanya internet semua apa yang ingin kita ketahui bisa diakses.

Dengan adanya media sosial bisa banyak teman walaupun teman tersebut hanya kita kenal di internet.

Dalam sehari, saya menghabiskan Rp 5ribu untuk membeli paket internet di HP dan mengaksesnya setelah jam sekolah berakhir.

Manfaat utama dengan adanya internet bisa mengetahui perkembangan teknologi dan dunia luar yang selama ini hanya bisa dilihat melalui televisi saja. Sekarang tinggal membuka Google saja, apa yang kita ingin ketahui bisa didapatkan.”

edia sosial (medsos) seperti Facebook, Twitter, Path, Youtube, Instagram, sepertinya sudah menjadi bagian pengalaman para remaja di dunia termasuk di Indonesia. Remaja bahkan anak-anak sekali pun cukup dekat dengan media sosial itu.

Teknologi itu dimanfaatkan untuk komunikasi seiring berjalannya waktu. Bukan hanya pada jam-jam senggang, para remaja juga memanfaatkan medsos untuk berekspresi pada saat belajar, makan, bahkan dimana saja mereka berada dan apa yang sedang dilakukan Ada juga yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama medsos di samping berinteraksi dengan keluarga atau sahabat-sahabat di dunia nyata. Dari sisi negatif, penggunaan medsos ini bisa berdampak terhadap terjadinya aksi penculikan, pemerkosaan, pemerasan, yang berpotensi berujung kepada aksi pembunuhan.

Tidak tertutup kemungkinan, kondisi ini juga terjadi di kalangan remaja Kabupaten Kepulauan Mentawai. Meski ada dampak negatifnya, remaja di Mentawai tetap gemar untuk berekspresi melalui media sosial.

Apa saja alasannya? Yuk, simak komentar mereka.

(Supri Lindra, Siprianus/p)

Yet Grace Tiofani (Siswa SMPN 1 PUS) Semua media sosial sudah pernah saya buka seperti Google, Youtube, email, Facebook, termasuk media berita-berita. Media tersebut sangat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan. Biasanya saya membuka internet melalui HP atau laptop yang terhubung dengan internet. Pernah juga pergi ke warnet. Dalam sehari paling lama saya main internet hanya 1 jam kecuali bila hari libur.

Dengan adanya internet pengetahuan dapat bertambah. Melalui internet, semua yang kita ingin ketahui bisa didapat dengan cepat, seperti berita dunia luar, budaya dan tentu pelajaran sekolah.

Agar terhindar dari hal yang bersifat negatif, jangan buka buka website yang bersifat meruntuhkan moral, seperti film dan gambargambar yang tidak baik.”

Herlina (Siswi Kelas III SMP Yos Sudarso Siberut Selatan) “Saya mengenal Facebook, dan Google. Untuk mengaksesnya, kadang menggunakan HP atau melalui internet sekolah. Saya mengakses Google untuk mencari bahan pelajaran tugas di sekolah.

Di sekolah, kami diperbolehkan membawa HP saat jam pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komputer).

Kami mencari bahan tugas di HP dan bagi yang tidak memiliki HP bisa mengakses internet di komputer sekolah.

Facebook saya gunakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman.

Itu saya gunakan kalau ada waktu saja dan tidak setiap hari. Biayanya sekitar Rp 3.000 per minggu. Untuk antisipasi penipuan, atau hal-hal negatif saya hanya merespon orang yang saya kenal saja.

Norbertus Margoari (Siswa Kelas XI-II SMAN 1 Siberut Selatan)

Elvi Yanti (Siswa SMPN 1 PUS) “Saya mengenal Facebook, Youtube, dan BBM (Blackberry Massanger). Saya mengaksesnya dengan mengunakan HP. Jika jaringan HP tidak bagus, saya pergi ke warnet.

Kalau waktu senggang, saya buka Facebook untuk melihat status. Dengan adanya FB saya banyak mendapatkan teman baru. Di akun Facebook saya, ada teman yang sudah dikenal dan ada juga teman yang baru dikenal melalui FB. Kalau ada tugas sekolah, saya bisa menghabiskan waktu di warnet 3-5 jam tergantung jaringan. Biaya yang dikeluarkan antara Rp 5 ribu sampai Rp 20 ribu sekali ke warnet.

“Yang saya kenal dan sering gunakan adalah Facebook. Saya mengaksesnya lewat HP (telepon genggam). Saya menggunakan Facebook untuk kesenangan seperti untuk berkomunikasi dengan teman-teman.

Saya mengakses hanya di waktu luang dan tidak setiap hari. Biaya untuk itu menghabiskan pulsa sebanyak Rp 5.000 per hari. Saya juga tak terpengaruh jika ada hal-hal yang berbau penipuan atau gambar-gambar porno. Itu tergantung orangnya.”

ke halaman 11

Puailiggoubat NO. 299, 1 - 14 November 2014

Batmen Aritonang (Siswa Kelas VIII-7 SMPN 1 PUS) “Dengan adanya internet pengetahuan dapat bertambah. Di dalam internet semua bisa diakses. seperti kurikulum 2013 atau mencari teman. Dalam sehari saya bisa menghabiskan waktu 3 jam dengan mengakses melalui HP. Biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 10 ribu. Manfaat yang diperoleh adalah bertambahnya ilmu dan pertemanan.

Kalau sudah membuka internet, saya bisa lupa semuanya. Tapi saya tidak pernah mengakses internet waktu jam belajar sekolah dan hanya dilakukan di rumah usai pulang sekolah. Agar tidak terpengaruh dengan hal yang bersifat negatif saya membentengi diri dengan sering pergi ke gereja dan berdoa dan tentu tidak lepas mengutamakan pendidikan.

11

Candra Yani (Siswi Kelas XII-IA2 SMA Negri 1 Siberut Selatan) “Media sosial yang saya kenal atau sering saya gunakan adalah Facebook. Saya juga sering mengakses Google untuk mencari bahan atau tugas sekolah dari internet.

Kalau kami diberi tugas oleh guru, kami terpaksa harus cari di internet dan biayanya Rp 6.000/ jam.

Jika semisal ada gambar-gambar porno itu saya abaikan saja karena tujuan utama membuka internet yaitu mencari bahan atau tugas di sekolah saja.

Kalau Facebook bisa melalui HP. Biayanya hanya sekitar Rp 5.000 dalam seminggu. Saya menggunakan Facebook untuk berkomunikasi dengan teman-teman untuk mengisi waktu luang.”

Facebook Menambah Teman M

edia sosial bagi kalangan pelajar tidaklah hal asing.

Seperti halnya di SMAN 1 Siberut Utara, pelajar pada umumnya memiliki media sosial. Rata-rata media sosial yang mereka punya yaitu Facebook.

Dalam akun Facebook mereka, ada yang menggunakan nama asli dan

sejak masuk dibangku SMA. “Untuk membuatnya saja kita minta tolong sama teman,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Mira Naire Saerejen.

“Biasanya untuk pertemanan dengan teman-teman waktu SMP dulu, dengan orang yang kita kenal dan mereka ada dirantau,” ujarnya.

Diakui Mira, kadang timbul

Pernah Melihat, Tetapi Tidak Mengerti

Dikatakan Sari, sejak kelas III SMP, ia sudah mengenal dan memiliki Facebook.

“Saya tahunya dari mata pelajaran TIK. Sejak mengetahui itu saya coba buat Facebook sendiri dan menggunakannya hingga sekarang,” jelasnya.

Menurut pelajar SMAN 1 Siberut Utara ini, media sosial yang mereka miliki selain untuk

Bila sebagian besar remaja baik SMP maupun SM A di Kabupaten Kepulau an Mentawai, sudah ak rab dengan media social Facebook, na mun masih ada juga yang belum menger ti cara menggunakannya. Sa lah satunya adalah Bibah Susanti , Sisw i Kelas I SMPN 1 Siberut Selatan.

Foto yang diunggah dalam akun facebook milik Sadrian (tiga dari kiri).

ada juga yang menggunakan nama samaran. “Kalau saya menggunakan nama asli, karena memang untuk menjalin pertemanan dengan temanteman dan orang yang kita kenal,” tutur Sadrian Puspawati yang memiliki akun Facebook Sadrian Puspa Wati pada Puailiggoubat, Jumat, 24 Oktober.

Dikatakan Sadrian, ia menggunakan media sosial ini

iseng-iseng untuk meminta pertemanan dengan orang yang tidak dikenal sama sekali.

“Paling hanya minta pertemanan saja, habis itu tidak lanjut lagi. Kecuali dengan orang yang pernah kita ketemu,” katanya.

Bila Sadrian dan Mira baru mengenal media sosial sejak masuk SMA, lain halnya dengan Sari Ramadhani yang memiliki facebook Aiyee Shee.

mencari teman, juga untuk memperkenalkan aktivitas sekolah, aktifitas di rumah dan hal-hal lainnya yang mereka anggap perlu untuk diketahui teman-teman di Facebook.

“Misalnya foto jalan-jalan, kegiatan sispala, pramuka, kegiatan belajar,” ujarnya.

Biasanya, pelajar menggunakan media sosial melalui telepon genggam yang mereka miliki yang diakses

Meski demikian, ia me ngaku pernah melihat sahabat-sah abatnya di sekolah mengakses media sosial yang dikembangkan pemr ogram computer asal New York, Amerika Serikat, Mark Zuckerberg tersebu t.

“Saya pernah mend engar Facebook dan melihat teman-tema n menggunakannya .

Tetapi saya belum pe rnah menggunakannya se ndiri karena tidak memiliki HP. Saya jug a tidak mengerti bagaimana menggu nakannya,” ujarnya.

Akan tetapi, remaja ini memiliki kemauan untuk ikut menggunkannya.

Hanya saja, saat ini ia masih belum membutuhkan jejar ing sosial tesebut.

“Saat ini saya belum tertarik dan belum begitu membutuhkan nya,” katanya. (ss/p )

saat jam luar sekolah atau pada kegiatan-kegiatan sore hari di sekolah, seperti kegiatan olah raga.

“Kalau pada jam belajar tidak diperbolehkan. Paling pada saat santai saja,” kata Sari. (bs/p)

Sosok

K

epulauan Mentawai yang terletak di pesisir barat Sumatra dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia memiliki potensi kelautan yang besar. Sayang potensi itu belum optimal dikelola. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai, Edi Sukarni mengatakan, salah satu penyebab karena sistem penangkapan nelayan lokal masih tradisional dan kalah saing dengan nelayan dari daerah lain seperti Sibolga. Persoalan lain kelangkaan BBM dan harganya yang mahal sehingga mencekik nelayan.

Beberapa program bantuan yang diluncurkan pemerintah untuk nelayan belum bisa menjawab ini.

Selain kekayaan laut, keindahan dan gelombangnya yang tinggi juga berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata. Untuk itu menurut Edi, perlu kerjasama lintas sektoral untuk menjaga keindahan laut Mentawai, misalnya menjaganya dari pelaku perusakan terumbu karang dan hutan bakau.

Apa saja yang akan dilakukan DKP Mentawai untuk mengoptimalkan potensi kelautan sebagai salah satu program prioritas Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, berikut wawancara redaktur Puailiggoubat Rus Akbar dengan Edi Sukarni, 28 Oktober lalu di Tuapeijat.

Apa konsep Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mentawai untuk menguatkan potensi kelautan dan perikanan daerah ini ?

Jadi seperti ini, kalau konsep itu ada di Rencana Strategi (Renstra), kita memakai konsep percepatan ekonomi masyarakat supaya masyarakat bisa menikmatinya, yaitu pengadaan alat tangkap, seperti motor long tail, jaring, itu cepat dinikmati masyarakat. Saat ini sudah 1.000 kepala keluarga yang mendapat bantuan tersebut. Program akan berlanjut sampai 2016 di masa berakhirnya jabatan Bupati, program di atas itu dinamakan konsep percepatan.

Untuk konsep ke depannya adalah terkait kawasan di Mentawai, ada 13 ribu hektar kawasan di Mentawai dipakai

Puailiggoubat NO. 299, 1 - 14 November 2014

tempat budi daya ikan, dengan luas itu kita bisa memasang sekitar 5.000 sampai 10.000 Keramba Jaring Apung (KJA). Sesuai dengan ikon Dinas Kelautan dan Perikanan itu ikan kerapu maka yang dilakukan ada-lah konsep budi daya ikan kerapu. Kita memang punya balai benih hatchery di Sikakap, tapi masalahnya adalah sumber daya manusia. Selain itu, masalah yang dihadapi adalah kelangkaan listrik dan BBM. Kita kan pakai genset, tapi BBM sering putus maka terganggulah produksi. Tapi tahun depan kita berupaya membeli anak ikan yang kecil-kecil sepanjang 1 sampai 3 centimeter, nanti kalau sudah sepanjang 8-10 kita serahkan kepada masyarakat untuk diolah di keramba jaring apung.

Banyak kapal-kapal dari luar berdampak buruk pada nelayan lokal terutama persaingan, apa yang dilakukan mengatasi ini ?

Rencana tahun depan kita akan melakukan uji coba satu jenis bagan.

Ini untuk merangsang para nelayan.

Langkah-langkah yang diambil itu adalah melatih orangnya dulu, kalau itu bagus akan kita kembangkan lebih banyak. Kenapa demikian, karena masyarakat kita terbiasa melaut pagi sebentar langsung pulang, ini disebabkan karena masih tradisional.

Yang paling penting sekali saat ini mengubah pola pikir masyarakat, kalau Presiden bilang itu revolusi mental. Ke depan Sikakap akan kita kembangkan jadi kota minapolitan atau kota perikanan, di situ akan dikembangkan kota budidaya ikan dan penangkapan, itu yang cocok untuk di Sikakap, sebab kawasan budidaya dan penangkapan yang luas.

Program minapolitan ini yang kita tunggu semacam pembebasan lahan, perumahan nelayan, produksi ikan, kalau pelabuhan perikanan kan sudah ada. Jadi kita coba ini satu dengan bagan kalau sudah oke baru kita kembangkan dengan kapal-kapal yang lain. Konsep untuk perikanan ini jangan tanggung-tanggung, harus besar.

Masalah sekarang ini kan bahan bakar yang tidak cukup, jadi nelayan tidak bisa melaut. Kalau kota minapolitan ini selesai maka kapal dari Sibolga itu kita tarik ke Mentawai jika perlu, jadi tidak tanggung-tanggung, ada pabrik

es yang besar, ada pengadaan minyak, air semuanya. Konsep ini akan kita kembangkan. Saat ini kita sedang kerjasama dengan Universitas Bung Hatta, meminta untuk membuat semacam kajian itu, tapi untuk kajian minapolitan itu sudah selesai. Kita ingin Mentawai menjadi pengekspor ikan terbesar di wilayah barat Sumatera, bahkan menurut para ahli bagian barat Mentawai merupakan sentra ikan tuna.

Setahun ini, apa saja program yang dirasakan sudah bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat Mentawai melalui DKP Mentawai?

Tadi seperti yang dikatakan, berupa pemberian bantuan seperti alat tangkap ikan. Pola pikir masyarakat saat ini adalah ingin cepat dapat. Kalau budidaya agak lama, bisa enam bulan sampai tujuh bulan, tapi meski lama duitnya banyak. Di Sikakap itu ada beberapa kali panen ikan kerapu, tambaknya dari DKP yang diberikan kepada para nelayan.

Sekarangkan ada yang bikin sendiri.

Berarti ada minat masyarakat, untuk saat ini mungkin yang punya modal sendiri dulu. Mungkin kita akan programkan untuk di Sikakap. Target Bupati, keramba jaring apung di Sikakap ada, rencananya sampai 100 keramba sampai 2016.

Terkait program tahun depan, bagaimana DKP menyiapkan masyarakat ?

Yang kita siapkan adalah mengubah perilaku dan sikap masyarakat agar dia betul-betul mencintai pekerjaannya. Anggaran

12

pertumbuhannya.

BIODATA Nama: Edi Sukarni, SH Tempat/Tanggal Lahir: Payakumbuh, 6 Juni 1960 Pendidikan Terakhir: S1, Sarjana Hukum STIH Padang Jabatan: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai keramba jaring apung itu besar, satu keramba itu mencapai Rp300 juta sampai Rp350 juta. Kita tidak mau itu terputus begitu saja, kita mau ekonomi berkelanjutan. Kita siapkan pertama itu mungkin pemberdayaan masyarakatnya, mengubah pola pikir masyarakat, kalau pola pikirnya sudah berubah barulah paket kita beri.

Bagaimana kondisi terumbu karang di Mentawai saat ini?

Jadi memang wilayah pantai sebelah barat mengalami kerusakan setelah bencana gempa dan tsunami, itu belum terlalu pulih. Tapi wilayahwilayah bagian timur, Alhamdulillah perkembangannya cukup bagus.

Terakhir LIPI pada pertengahan September memberikan laporan perkembangan terumbu karang cukup bagus. Peningkatan pertumbuhan karangnya ada mencapai 30 persen dan juga padang lamun (rumput laut) manggrove itu bagus

Bupati berencana mengembangkan wisata bahari, apa yang akan dilakukan DKP mendukung program itu ?

Kalau untuk wisata bahari, tahun depan akan dilakukan rencana zonasi tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, nanti di zonasi berupa kawasan surfing, diving, seluruh kawasan di pesisir ini akan di zonasi sama dengan tata ruang dalam kota. Nah itu mungkin sangat membantu para investor.

DKP dengan peraturan yang baru tentang rencana pengelolaan itu kan ada perizinan dari DKP. Yang perlu kita siapkan itu sama dengan yang tadi, mental masyarakat juga.

Bupati akhir-akhir ini memang berkonsentrasi ke sektor kelautan.

Bupati bercita-cita penunjang ekonomi Mentawai adalah kelautan dan perikanan serta sektor pariwisata, ini harus kita dukung.

Mendukung wisata bahari itu serta pengembangan potensi kelautan, apa upaya mengatasi penangkapan ikan secara illegal seperti pemakaian potas dan bom ikan ?

Kita masih melakukan pemantauan dan pengawasan dari pelaku penangkapan ikan illegal, hanya saja kita tidak bisa menjangkau daerah dengan cepat, seperti Labuhan Bajau di ujung pulau Siberut, sementara kita di sini. Sampai di sana saja BBM kita ke halaman 13

Sisi Lain

M

enjadi guru sukarela sejak 10 tahun lalu tak menyurutkan semangat Sahinir sebagai pendidik.

Kemampuannya mengajar olahraga telah mengantarkan siswanya memenangi sejumlah perlombaan.

Dulu, saat mengajar sebagai guru olahraga di MTsN Sikakap, siswa Sahinir berhasil memenangkan sejumlah medali di cabang badminton tingkat MTsN se-Sumatera Barat Kini ia mengajar di SDN 21 Makalo, di Dusun Berkat Baru, Desa Sikakap. Meski menjadi guru kelas, Sahinir juga sering diperbantukan mengajar olahraga. Ia juga sukses mengantarkan muridnya memenangi juara 1 bola kaki mini atau futsal dan juara 2 cabang bola voli antar pelajar SD seKecamatan Sikakap.

Sebagai guru sukarela, pria lulusan Diploma 2 Pendidikan SD ini hanya mendapatkan honor Rp 234 ribu per bulan.

Pendapatannya itu sebagian besar habis untuk membayar ongkos perahu penyeberangan ke Berkat Baru.

Puailiggoubat NO. 299, 1 - 14 November 2014

Setiap hari ia harus mengeluarkan ongkos Rp4.000 untuk menyeberang. Jika dihitung sebulan, ia menghabiskan Rp100 ribu untuk ongkos. Dikurangi biaya listrik dan air bersih rata-rata Rp110 per bulan, gajinya hanya tersisa sekitar Rp24 ribu tiap bulan.

“Karena itu istri dan dua anak ada di kampung karena tinggal di Sikakap penghasilan saya tidak cukup,” kata Sahinir.

Tak jarang, Sahinir membantu operator perahu penyeberangan dengan menjadi agen penumpang atau membantu mengangkat sepeda motor sehingga ia digratiskan membayar.

Hal yang menggembirakan bagi Sahinir saat tahun lalu lulus ujian CPNS pegawai honorer kategori 2. Namun hingga kini SK CPNS belum juga keluar.

“Walaupun belum ada kepastian kapan akan keluarnya SK tapi hal ini tak membuat saya tidak mengajar, bagi saya menjadi guru itu adalah pekerjaan mulia untuk mempersiapkan generasi

penerus Mentawai, untung sekarang anak – anak saya masih kecil – kecil, kalau sudah besar tentu biaya yang dibutuhkan mereka lebih banyak lagi,” kata Sahinir.

Ia berharap SK segera keluar agar bisa memboyong keluarganya ke Sikakap dan mereka bisa berkumpul kembali. (supri)

SAMBUNGAN HAL.12

Ingin Mentawai... tinggal setengah, di sana tidak ada jual BBM, mau balik kita ke sini susah, problem yang paling utama itu adalah BBM. Seperti kebutuhan nelayan saja ada 140 ton per bulan, yang bisa terpenuhi baru sekitar 40-an ton, jadi nelayan kita tidak bisa melaut. Dan itupun harganya ada Rp15 ribu sampai Rp20 ribu per liter. Itu masalah yang vital, contohnya saja ketika kita mau patroli, uang ada tapi minyak (BBM) tidak ada. Tapi rencananya kita akan patroli karena kebetulan sudah ada minyak, ada

yang ke arah utara dan ada yang ke arah selatan, rencananya dalam sebulan ini ada sebanyak tiga kali kita patroli.

Adakah bantuan DKP tentang kolam-kolam ikan pada masyarakat?

Kita menciptakan budidaya ikan tawar itu adalah dalam rangka ketahanan pangan jadi ketika badai sampai 10 hari, tentu kita tidak makan ikan, nah untuk itulah dikasih bantuan sebagai konsumsi warga. Saat

13

ini sudah banyak permintaan. Kalau tahun sekarang ada 300 kepala keluarga yang tersebar di seluruh Mentawai. Asal proposalnya masuk, kemudian kita teliti lagi, asal kolamnya bagus, airnya ada tersedia ya kita kasih. Saat ini bantuan kita kasih itu berupa gurami dan nila, ada juga lele, untuk lele kita fokuskan untuk di Sipora. Kita memang ada rencana membuat tambak ikan tawar hanya saja sumber airnya tidak ada, tapi rencananya tahun depan kita akan membuat balai benih di

Madobak, karena lokasinya yang jauh sehingga konsumsi ikan minim, itu cara mengatasi masalah tersebut.

Mengapa PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) di Tuapeijat tidak dioperasikan ?

Masalah sebenarnya adalah BBM, produksi es kita tidak bisa beroperasi lantaran BBM yang sulit, termasuk pabrik di Sikakap, nanti kalau datang Wakil Gubernur Sumbar akan kita sampaikan unek-uneknya, beliau berkunjung dalam rangka

pengentasan kemiskinan, karena Mentawai masuk daerah miskin di Sumbar, nanti kita sampaikan persoalan mendasar ini. Masalah lain soal listrik di Sikakap, sekarang untuk PPI baru disetujui tahun ini, dulu tenaga listrikyang tidak ada, ini usulan yang ketiga, baru tahun ini petugas PLN sudah turun ke lapangan. Sekarang tinggal pelaksanaannya, selain itu Pertamina juga lagi sedang menembus solar ini, jadi kalau listrik ada, BBM tersedia, maka pabrik es bisa jalan. (o)

Puailiggoubat NO. 299, 1 - 14 November 2014

Tahapan Pilgub molor karena pengesahan UU Pilkada tidak langsung hingga akhirnya keluar PERPPU

Syafril Adriansyah

K

etua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat Amnasmen menegaskan

tahapan pemilihan gubernur dalam Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung pada September 2015 sudah harus dimulai awal Desember 2014.

“Kalau ini (tahapan Pilgub) tidak dilakukan awal Desember, KPU pasti bakal kewalahan,” ujar Amnasmen, di Padang, Rabu, 29 Oktober lalu.

Dalam proses tahapan pilkada serentak itu, menurut Amnasmen, KPU Sumbar membutuhkan waktu sekitar 10,5 bulan, sedangkan waktu yang tersisa hingga saat ini hanya 11 bulan saja. Ia meminta pemerintah provinsi maupun DPRD tidak menunda-nunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tersebut pasca keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Dia menjelaskan, jadwal pendaftaran calon harus dilakukan 4,5 bulan sebelum masa pemungutan suara atau pada Mei 2015. Enam bulan sebelum itu, terlebih dahulu harus dilangsungkan proses pendaftaran bakal calon atau

Tahapan Pilgub Harus Dimulai Desember Agar KPU Tidak Kewalahan sekitar Desember 2014.

“Bila melihat rentang waktu itu, KPU harus sudah mempersiapkan tahapan awal pilkada serentak itu per 1 Desember tahun ini,” katanya.

Selain itu, tambah Amnasmen, KPU juga mengharapkan adanya dukungan Pemprov dan DPRD Sumbar dalam hal penyediaan anggaran. Hingga saat ini, belum diketahui besar anggaran yang bakal dipersiapkan Pemprov untuk pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Untuk pemilihan gubernur, KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp 194 miliar, jika Pilkada dilangsungkan secara serentak maka biayanya akan hemat,” katanya.

Selain pemilihan gubernur, daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada di Sumbar antara lain Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya.

Sementara, Divisi Teknis KPU Sumbar, Muftie Syarfie mengatakan, tahapan Pilgub seharusnya sudah dimulai sejak September lalu sehingga pada November, tahapan, program dan

FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

PEMIMPIN BARU AJI PADANG - Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang periode 2011-2014 Hendra Makmur (dua dari kiri) didampingi sekretaris Rus Akbar (kiri) melakukan serah terima jabatan kepada Ketua dan Sekrataris baru AJI Padang, Yuafriza (dua dari kanan) dan Yose Hendra (kanan) dalam konferensi kota IV AJI Padang di gedung Abdullah Kamil, kota Padang, 25 Oktober 2014. jadwalnya sudah selesai. “Karena ada yang menginginkan Pilkada dilakukan secara tidak langsung, maka prosesnya pun menjadi mo-lor,”katanya.

Ditambahkannya, biaya pelaksanaan Pilgub langsung ditanggung dari APBD sesuai pasal 200 ayat 1 pada Perppu Pilkada Langsung. “Kalau Pilkada serentak pada 2017 atau 2018 baru ditanggung APBN,” ujarnya. (o)

Buang Sampah di Padang, Didenda Rp 5 Juta PADANG - Pemberlakuan sanksi terkait pembuangan sampah secara sembarangan di kota Padang terus disosialisasikan. Nantinya akan ada petugas untuk mengawasi pelanggar keber-

14

sihan di kota Bingkuang. Bagi yang kedapatan membuat sampah tidak pada tempatnya, akan didenda sebesar Rp 5 juta atau tiga bulan kurungan.

Wali Kota Padang, Mahyeldi AnFOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

BERSERAKAN - Sampah berserakan di kawasan Pantai Padang, Pemerintah kota Padang akan mendenda warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan mulai Januari 2015

syarullah mengatakan, sanksi tersebut merupakan bagian dari Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang membuang sampah sembarangan lokasi.

“Saat ini masih dalam tahap sosialisasi, direncanakan efektif berlaku 1 Januari 2015, “ ujarnya, Rabu, 22 Oktober 2014.

Ia menjelaskan, Pemerintah kota Padang akan konsisten menegakkan Perda tersebut sebagai landasan dalam program “Padang Bersih” yang diluncurkan pada 25 Oktober 2014. Dengan demikian, diharapkan, akan tumbuh budaya bersih di tataran masyarakat.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, realisasi “Padang Bersih” harus dengan aturan yang tegas dan konsisten untuk ditegakkan. Kemudian, didukung sarana pembuangan dan pengelolaan yang memadai oleh pemerintah daerah “Jadi, kami juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk membiasakan membuang sampah pada tempat pembuangan yang disediakan agar tidak didenda,” ujarnya. (prl/o)

Gubernur Sumbar Komit Dukung Program Jokowi - JK PADANG - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno berkomitmen untuk mendukung program Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla meski mendukung pasangan Probowo Subianto - Hatta Rajasa saat masa pemilihan Presiden.

“Pemenang Pilpres sudah ditetapkan dan semua pihak harus menghormatinya apalagi presiden dan wakil presiden sudah dilantik sehingga seluruh program mereka harus didukung,” jelas Irwan, Selasa 21 Oktober 2014.

Saat masa Pilpres, Gubernur Sumbar serta sejumlah bupati dan wali kota secara Irwan Prayitno transpasran mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Bahkan, gubernur yang saat itu menjabat sebagai Tim Pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa membawa Sumbar menjadi salah satu daerah yang meraih suara terbanyak bagi pasangan nomor urut 1 tersebut.

Menurut Irwan, sebagai perpan-jangan tangan pemerintah pusat, ia akan mendukung program dan kebi-jakan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terutama yang pro rakyat. Ia juga berharap agar program pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang telah dilaksanakan pemerintahan sebelumnya tetap dilanjutkan karena selama ini telah terbukti berhasil di daerah. “ Jokowi-JK memiliki program unggulan di berbagai bidang dan wajib untuk didukung di daerah. Tapi kita juga harapkan program pemerintah di era SBY tetap dilanjutkan seperti program pengurangan kemiskinan dan pengangguran, BPJS, BOS, bantuan pertanian dan peternakan,” katanya Meski sejumlah kepala daerah di Sumbar mendukung pasangan Prabowo-Hatta, Irwan mengakui tidak khawatir akan dianaktirikannya Sumbar oleh pemerintah pusat dalam pembangunan daerah.

“Presiden Jokowi merupakan negarawan yang berpikir demi keutuhan dan kesatuan NKRI, bukan untuk kepentingan politik semata, sehingga tidak mungkin ada perlakuan berbeda bagi Sumatera Barat. (prl/o)

15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 299, 1 - 14 November 2014

Masyarakat diminta tidak panik dan membeli BBM dengan jumlah wajar

Konsumsi Meningkat, BBM di SPBU Padang Sering Kosong

Syafril Adriansyah

S

ejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota Padang sering keha-

bisan stok baik premium dan solar akibat terjadinya peningkatan konsumsi BBM. Senior Supervisor External Relation Pertamina Marketing Operation Region I, Fitri Erika mengatakan peningkatan rata-rata konsumsi premium di sejumlah SPBU di Sumbar mencapai 12 persen dalam sehari. Sedangkan BBM jenis solar 9 persen dibandingkan rata-rata normal.

“Tidak ada antisipasi khusus Pertamina dengan adanya peningkatan konsumsi BBM ini. “Hal ini karena peningkatan ini masih wajar,” ujarnya, Senin 20 Oktober 2014.

Ia mengatakan, saat ini stok BBM di terminal pengisian bahan bakar Pertamina di daerah Teluk Kabung, Kota Padang, masih dalam kondisi aman.

Sebanyak 2.100 kiloliter premium dan 1.550 kiloliter solar disalurkan dari depot tersebut per hari.

“Pasokan BBM ke sejumlah SPBU di Sumbar juga masih normal, sesuai dengan permintaan pemilik SPBU,” tambahnya.

Pertamina meminta konsumen agar tidak panik dengan kondisi kekosongan BBM di sejumlah SPBU yang tersebar di provinsi itu. “Konsumen juga sebaiknya membeli bahan bakar dalam jumlah yang wajar,” katanya.

Untuk menghindari kekosongan BBM, pengusaha SPBU juga diminta meningkatkan order pengiriman. Sehingga jika stok di SPBU habis, Pertamina akan langsung melakukan pengiriman agar kembali normal.

“Pihak SPBU juga harus berkoordinasi dengan aparat untuk antisipasi pengamanan jika sudah mulai ada antrean,” harapnya. (o)

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

ANTRE BBM - Pengendara roda dua antre mengisi BBM di SPBU jalan Khatib Sulaiman, kota Padang

Mahasiswa Ingatkan Jokowi - JK Realisasikan Janji Kampanye PADANG - Puluhan mahasiswa Universitas Andalas Padang mengingatkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang telah dilantik menjadi Presiden RI periode 2014-2019 agar dapat merealisasikan janji-janji kepada rakyat saat masa kampanye.

Hal tersebut disuarakan dalam aksi damai yang digelar di persim-

pangan Jalan Sudirman - A. Yani kota Padang bertepatan dengan dilantiknya Presiden terpilih Jokowi - JK yang berlangsung di gedung MPR RI, Jakarta, Senin 20 Oktober 2014.

“Secara jangka pendek, pemerintahan baru ini harus segera merealisasikan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, pemFOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

TUNGGU BBM - Sejumlah drum berjejer di dermaga Tuapeijat untuk diisi BBM dari kapal pengangkut

bangunan dari desa yang sebelumnya dijanjikan Rp 1,4 miliar tiap desa, serta penguatan KPK dalam pemberantasan korupsi,” papar koordintor aksi, Fadli Haris di sela-sela aksi.

Dalam aksi itu, para mahasiswa melakukan aksi teaterikal di mana dua orang mahasiswa menggunakan topeng Jokowi dan Jusuf Kalla serta mengenakan jas dan dasi yang menggambarkan kostum presiden.

Di samping itu, mereka juga membawa poster berisi tuntutan agar pemerintahan baru ini mampu mewujudkan program-program yang dijanjikan kepada rakyat.

“Janji-janji politik atau visi-misi Jokowi - JK diharapkan mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa mulai dari politik, hukum, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, baik dalam 100 hari atau lima tahun pemerintan mereka,” jelas Fadli.

Dalam aksi itu, terdapat 10 poin yang dilayangkan mahasiswa agar pemerintahan jokowi-JK dapat menuntaskan program-program yang dinilai masih terdapat sejumlah persoalan.

Sepuluh poin tersebut yakni pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan melaksanakan pendidikan gratis serta menyamaratakan di seluruh Indonesia.

Kedua, Meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima bagi seluruh

rakyat Indonesia serta menata ulang pelaksanaan BPJS. Ketiga, Menyelamatkan sumber daya alam Indonesia dari antek-antek asing untuk mencapai Indonesia yang mandiri. Keempat, menerapkan reformasi agraria sebagai langkah konkret menyelamatkan pertanian Indonesia.

Kelima, menjaga stabilitas perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Keenam, Meningkatkan kualitas serta memberi ruang kbagi SDM Indonesia untuk bersaing di dunia internasional terutama dalam menyambut Masyarakat

Ekonomi ASEAN. Ketujuh, tidak menaikkan harga BBM dalam waktu dekat karena akan menyengsarakan rakyat.

Kedelapan, menuntaskan kasuskasus korupsi yang masih terbengkalai serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Kesembilan, menjamin kedaulatan warga negara baik itu yang berada di dalam maupundan luar negeri dan terakhir melaksanakan visi misi serta janji-janji politik yang sudah disampaikan kepada rakyat Indonesia selama periode kepemimpinan. (o)

Gempa 3,3 SR Guncang Bukittinggi PADANG - Gempa berkekuatan 3,3 SR mengguncang Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Rabu (29/10) pukul 19.57.41 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Padangpanjang mencatat gempa berpusat di 0,24 Lintang Selatan dan 100,44 Bujur Timur atau 8 kilometer Timur Laut Bukittinggi dengan kedalaman 10 kilometer.

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Sumbar, Ade Edwar mengatakan, gempa yang berpusat di daratan Bukittinggi itu berlangsung sekitar tiga detik dan tidak membuat panik warga setempat.

“Gempa ini berdampak apa-apa, terjadi di seputaran Baso dan belum ada laporan apakah ada kerusakan atau korban jiwa,” jelasnya. prl

16 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 299, 1 - 14 November 2014

Banjir melanda dua kecamatan yakni Kota Solok dan Kabupaten Solok

Ribuan Rumah Terendam Banjir di Solok

Rus Akbar

ujan deras yang mengguyur sebagian provinsi Sumatra Barat menyebabkan banjir di Kabupaten Solok dan Kota Solok, Jumat, 31 Oktober lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan data, 2.824 rumah terendam banjir setinggi 50-100 cm di wilayah tersebut.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho melalui pesan BBM menyatakan hujan deras yang turun beberapa hari menyebabkan Batang Air Lembang Tanjung Harapan meluap. Di Kota Solok, 820 rumah yang terkena banjir sedang di Kabupaten Solok, 2.004 rumah.

Di Kota Solok, banjir melanda enam nagari di dua kecamatan menyebabkan 3.591 jiwa terdampak. Di Kecamatan Lubuk Sikarah banjir tersebar di 5 nagari yaitu Nagari KTK (384 rumah), Nagari Sembilan Korem (311 rumah), Nagari Sinata (70 rumah), Nagari Aro (42 rumah), dan Nagari Simpang (13 rumah),

H

sedangkan banjir di Kecamatan Tanjung Harapan melanda Nagari Koto Panjang (391 rumah).

Sementara di Kabupaten Solok, banjir melanda tiga desa di dua kecamatan sehingga 1.304 rumah terendam dan 3.755 jiwa terdampak. Di Kecamatan Kubung, banjir terjadi di Nagari Salayo (1.004 rumah) dan Nagari Koto Baru (300 rumah), sedangkan di Kecamatan Bukit Sundi ada di Nagari Muaro Paneh (700 rumah).

Hingga Jumat sore, penanganan darurat masih dilakukan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok dan Kota Solok bersama TNI, Polri, SKPD dan masyarakat melakukan evakuasi korban banjir dengan 6 perahu karet. BPBD Sumbar mengirimkan bantuan logistik dan peralatan untuk membantu BPBD. Bantuan makanan siap saji dibagikan ke masyarakat.

“Hingga kini pendataan masih dilakukan,” kata Sutopo, 31 Oktober.

Sementara Kepala BPBD Kabupaten Solok Abdul Manan mengatakan,

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

BANJIR - Sebuah mobil menerobos banjir di Jalan Bandar Purus kota Padang warga yang terkena banjir kini telah mengungsi. “Kami masih melakukan

pendataan, kerugiannya belum diketahui,” katanya kepada Puailiggoubat,

31 Oktober. (o)

Diskusi Kekerasan Anak SD di Bukittinggi

Harus Ada Jaminan Hukum untuk Whistle Blower

P

emanggilan Febby Dt. Rajo Bangso untuk dimintai keterangannya oleh aparat kepolisian Polresta Bukittinggi atas dasar rekomendasi dari KPAI, Selasa 14 Oktober 2014 lalu dikritik keras LBH Pers Padang. Sebagai whistle blower (orang yang membuka atau mengadukan perbuatan melawan hukum) yang menggugah publik untuk tahu akan adanya kekerasan di lingkungan anak SD di Bukittinggi tersebut, Febby seharusnya dilindungi dan diapresiasi.

Pemanggilan Febby oleh aparat Kepolisian dinilai sebagai preseden buruk bagi kebebasan berekspresi pengguna Internet dan mengindikasikan aparat Polresta Bukittinggi gagal fokus dalam menangani kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Bukittinggi.

Pernyataan LBH Pers Padang itu dikemukakan dalam diskusi publik yang digelar LBH Pers Padang di Harian Rakyat Sumbar, 27 Oktober lalu.

Febby merupakan orang yang mengunggah video kekerasan sejumlah siswa SD swasta di Bukittinggi kepada teman sekelasnya. Video itu mendapat respon luas public dan banyak dikecam. Namun oleh KPAI,

perbuatan Febby sebagai penyebar video itu dianggap melanggar perlindungan terhadap anak.

Koordinator Divisi Advokasi LBH Pers Padang, Arief Paderi, dalam diskusi itu mengatakan, tindakan Febby menggunakan media sosial Youtube untuk mem “blow up” kasus kekerasan ini seharusnya dilihat sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang bersangkutan mengemban dan melaksanakan Pasal 20 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa ”Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

“Pengawasan terhadap anak didik seharusnya berada di tangan pihak sekolah selama proses belajar mengajar berlangsung. Tindak kekerasan di salah satu SD swasta di Bukittinggi ini adalah bentuk kelalaian pihak sekolah dalam menjamin perlindungan dan keamanaan anak didik mereka selama dalam pengawasan mereka, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak. Inilah yang harus dijadikan fokus penyelidikan oleh aparat Kepolisian” ujar Arief.

Menurut Arief, Febby

dikategorikan sebagai saksi secara hukum dijamin perlindungannya oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban, dimana UU ini ditegaskan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Pemanggilan Febby oleh aparat kepolisian, menurut Arief, jelas memberikan efek negatif bagi kebebasan berekspresi di Internet.

Pengguna Internet ke depannya akan berfikir ulang menggunakan media Internet untuk melancarkan kritik sosial sebagai wujud peran serta masyarakat dalam demokrasi negara.

Sementara Direktur LBH Pers Padang Roni Saputra mengatakan, dalam konteks pemajuan hak asasi manusia (HAM) internasional, besarnya pengguna Internet ini melahirkan banyak peluang. Mengutip pernyataan dari Frank La Rue, Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat, dalam laporannya mengatakan bahwa internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memberantas ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan

kemajuan manusia. Oleh karena itu, memastikan akses universal terhadap Internet harus menjadi prioritas bagi semua negara.

Selain itu, lanjut Roni, Indonesia sebagai negara yang demokratis juga telah memberi jaminan yang tegas terhadap kebebasan berekspresi ini, yaitu melalui Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945. Namun pada kenyataannya di Indonesia kebebasan berekpresi terutama di media online malah terancam dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 28 ayat (2).

“Ada ketidakjelasan dalam rumusan delik pada Pasal 27 (3) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang bertentangan dengan Prinsip Dasar Rumusan Delik Hukum Pidana yang selain harus tertulis (lex scripta) juga harus jelas, tidak boleh multi tafsir (lex certa) dan harus ketat dan tidak memberikan kemungkinan untuk ditarik ulur (lex stricta),” kata Roni.

Berdasarkan data yang dirilis oleh ELSAM sejak lahirnya UU ITE ini setidaknya telah terdapat 60 kasus yang dijerat dengan UU ITE, dengan perincian: tahun 2008; 4 kasus, tahun 2009; 5 kasus, tahun 2010; 2 kasus, tahun 2011; 2 kasus, tahun 2012; 10

kasus, tahun 2013; 18 kasus dan tahun 2014; 19 kasus. Sedangkan untuk wilayah Sumatera sendiri dalam kurun waktu 2013-2014, setidaknya terdapat 8 (delapan) kasus pidana penggunaan UU ITE. Di akhir diskusi, disimpulkan bahwa tindakan Febby tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, apalagi dengan menggunakan UU ITE, karena apa yang dilakukannya terkait dengan kepentingan umum, seharusnya pihak kepolisian fokus pada penanganan kasus tindak kekerasan saja. Sedang KPAI seharusnya lebih fokus melakukan tindakan pemulihan terhadap korban, serta pemulihan terhadap pelaku, yang notabene juga harus disebut sebagai korban, dan menelusuri kenapa tindakan kekerasan itu bisa terjadi, serta memikirkan langkah yang baik untuk menyelamatkan korban.

Diskus dihadiri perwakilan LBH Pers Padang, Nurani Perempuan/ Women Crisis Center (WCC) Sumbar, PKBI Sumbar, PBHI Sumbar, LBH Pergerakan dan KPMM serta jurnalis.

Para peserta mengupas tuntas dampak kasus bullying ini dari berbagai sisi sesuai dengan fokus advokasi masingmasing lembaga. (o)

Puailiggoubat NO. 299, 1 - 14 November 2014

8

Suara Puailiggoubat DPRD Tersandera Kursi Wakil Pimpinan

P

olemik di DPRD Mentawai terkait posisi wakil pimpinan dari Partai Nasdem menyebabkan lembaga legislatif tersebut tersandera. Dua bulan sejak dilantik 1 September lalu, 20 anggotanya belum bisa bekerja karena belum adanya pimpinan definitif dan alat kelengkapan.

Kekisruhan itu diawali adanya dua calon wakil pimpinan dari partai Nasdem dalam Sidang Penetapan Unsur Pimpinan DPRD Mentawai yang digelar 25 September lalu. Anggota DPRD Mentawai dari Partai Nasdem Isar Taileleu membawa surat rekomendasi penunjukan dirinya sebagai wakil ketua.

Meski asli dan distempel basah, rekomendasi itu hanya berasal dari DPD Partai Nasdem Mentawai. Lalu rekan separtainya, Nikanor Saguruk juga menunjukkan surat rekomendasi. Kali ini berasal dari DPP Partai Nasdem, namun sayang, surat yang dibawa berupa kopian, bukan salinan asli. Atas dasar itu, sidang menetapkan wakil pimpinan dari Nasdem adalah Isar. Mendampingi Yosep Sarogdok (PDIP) sebagai ketua dan Kortanius Sabeleake (Golkar) sebagai wakil ketua .

Namun keputusan itu ditentang Nikanor dan keluar surat dari DPW Partai Nasdem Sumbar yang meminta Gubernur Irwan Prayitno menunda SK penetapan pimpinan sampai adanya kejelasan dari DPP Partai Nasdem terkait wakil yang ditunjuk.

Penundaan itu jelas menganggu kinerja DPRD. Tanpa pimpinan definitif, mereka tidak bisa membentuk alat kelengkapan seperti bamus, banggar atau komisi. Akibatnya DPRD bisa terlambat membahas Rancangan APBD 2015 yang harus disahkan paling lambat 31 Desember 2014, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2014.

Jika November ini pimpinan DPRD sudah diketahui, dan alat kelengkapan dibentuk, tinggal kurang dari dua bulan bagi mereka bersidang membahas Rancangan APBD 2015. Akibatnya pembahasan bisa jadi terburu-buru, DPRD dikhawatirkan tidak akan cermat meneliti anggaran yang diajukan. Kondisi ini tentu berdampak buruk bagi masyarakat Mentawai.

Kedewasaan berpolitik harus dipertontonkan para politisi kita. Jangan sampai kekonyolan yang terjadi di gedung DPR RI di Senayan menular ke legislatif daerah. z

17

Memperkuat Ketahanan Pendidikan Kita

A

da frasa menarik sekaligus penting yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mengisi kuliah umum mahasiswa Program Pascasarjana (PPs) Unnes, medio September lalu.

Ia memunculkan “ketahanan pendidikan” sebagai salah satu agenda pemerintah bersama perguruan tinggi.

Frasa “ketahanan pendidikan” menjadi penting untuk diuraikan karena menyangkut persoalan mendasar, yakni pendidikan kita. Kita pernah mengadaptasi pendidikan khas Hindu-Budha pada era kerajaankerajaan Nusantara.

Akibat kolonialisasi, kita kemudian mengadaptasi model pendidikan Eropa. Kini, ketika mondialisme menjadi faham baru dunia, gagasan pendidikan kita banyak dipengaruhi Amerika.

Dominasi faham pendidikan asing membuat kita kerap abai pada karakteristik pendidikan Indonesia.

Padahal, idealnya, pendidikan harus berkembang dari buminya masyarakat Indonesia. Artinya, pendidikan Indonesia harus ditumbuhkan dari semangat dan tradisi ke-Indonesiaanan.

Nuh (2013) menyampaikan, dalam dunia pendidikan, manusia adalah pemeran utamanya, sebagai subjek sekaligus objek. Dalam konteks ke-Indonesia-an, manusia yang dimaksud adalah manusia Indonesia.

Oleh karena itu, pendidikan Indonesia pertama-tama harus dilakukan dengan mengenali karakter, potensi, dan ekspektasi manusia Indonesia.

Segitiga Masa Depan Merumuskan pendidikan sama kompleksnya dengan merumuskan masa depan sebuah bangsa. Kesulitan ini telah coba diatasi dengan meramalkan masa depan yang mungkin (possible future) bagi bangsa kita. Futurolog Suhail Inayatullah membuat segitiga makna untuk meramalkannya.

Menurutnya, possible future terbentuk atas tarikan tiga hal, yakni beban sejarah, kondisi aktual masa kini, serta cita-cita masa depan.

Tentang “beban sejarah”, dua hal yang perlu menjadi ingatan kolektif bangsa kita adalah kejayaan kerajaankerajaan Nusantara. Masa keemasan Sriwijaya dan Majapahit memberi energi glorifikasi. Bangsa kita secara genetis, ternyata mewarisi tradisi berpikir dan bertindak sebagai bangsa yang besar. Itu kenangan yang perlu dipelihara selama dapat menumbuhkan optimism.

Meski demikian, dari masa kerajaan-kerajaan Nusantara itu pula kita dapat belajar, pertikaian telah membawa bencana besar, yakni keruntuhan. Peradaban unggul yang dibangun dari tahun ke tahun dengan energi yang tidak sedikit, dapat lenyap begitu saja oleh peperangan. Adapun peperangan, hampir selalu bermula dari keserakahan dan kesalahpahaman.

Pada era kolonial, kita belajar

oleh: Prof. Fathur Rokhman Rektor Universitas Negeri Semarang bahwa keberkahaan berupa kekayaan sumber daya alam tidak selalu membawa kebaikan bagi bangsa kita.

Tanpa ilmu pengetahuan dan kearifan, kekayaan alam justru menjadi bencana. Kedatangan bangas Eropa ke Nusantara dimulai ketika mereka tertarik memperdagangkan komoditas khas Nusantara. Hubungan niaga berubah menjadi kolonialisasi yang berlangsung beberapa abad.

Kini, energi bangsa kita terkuras untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang demokratis. Kendala terbesarnya adalah korupsi. Penyakit moral yang akut ini memorakporandakan optimisme publik agar menjadi bangsa yang berkeadilan. Di era mutakhir ini, tantangan kita jelas, yakni mewujudkan kehidupan berbangsa yang aman, sejahtera, dan

Mereka akan menjadi generasi emas yang sekaligus juga menjadi pemimpin bangsa.

Dengan menghitung potensi kuantitas manusia Indonesia –yang ada di posisi ke-4 dalam daftar negara dengan populasi tertinggi– dan sisa potensi kekayaan alamnya, lembaga survey internasional Goldman Sach memprediksi Indonesia akan berada dalam 10 besar negara dengan ekonomi termaju di tahun 2050 bersama China, India dan masih di atas Jepang maupun Korea Selatan. Suatu posisi yang optimistik, yang tentu saja mungkin tercapai bila Indonesia memiliki pemimpin berkualitas dan sumber daya manusia yang secara kuantitatif besar sekaligus berkualitas.

Pemimpin Indonesia di masa depan memiliki tugas yang berat dikarenakan

berkeadilan.

Sementara itu, kita juga mulai menyiapkan diri menyiapkan masa depan Indonesia. Pendidikan adalah alat paling ampuh, untuk mewujdukan masa depan Indonesia seperti yang dicita-citakan.

Ada sejumlah asumsi optimistik yang kini dapat mulai dibaca. Menurut data Badan Pusat Statistik 2011, jumlah anak kelompok usia 0-9 tahun sebanyak 45,93 juta, sedangkan anak usia 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta jiwa. Kelak pada 2045, mereka yang usia 0-9 tahun akan berusia 35-45 tahun, sedangkan yang usia 10-20 tahun berusia 45-54. Pada usia-usia itu mereka akan memegang peran di Indonesia tercinta.

Mereka diharapkan akan menjadi generasi yang cerdas komprehensif, antara lain produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosialnya, sehat dan menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan berperadaban unggul.

banyaknya permasalahan yang bersifat paradoksal; misalnya Indonesia adalah besar jumlah penduduknya tetapi kecil kemandiriannya, Indonesia adalah luas wilayahnya tetapi sempit penguasaan teknologi transportasinya, Indonesia adalah kaya sumber daya alamnya tetapi miskin dalam perekonomiannya, dan sebagainya (Supriyoko 2012).

Salah satu syarat menjadi pemimpin bangsa Indonesia di masa depan adalah memiliki karakter yang baik. Itulah sebabnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gencar menyelenggarakan pendidikan karakter bagi peserta didik di semua satuan pendidikan; karena merekalah yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa.

Investasi sumber daya manusia dikatakan gagal apabila tidak mampu mencetak insan yang berkarakter.

Tujuan jangka panjang pendidikan adalah mencetak dan menyiapkan peserta didik menjadi insan yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Di atas

semua atribut kecerdasan, harus dibangun fondasi “akhlak mulia dan karakter” karena memang pendidikan itu memiliki tujuan utama “character formation” seperti halnya disampaikan seorang filsuf Inggris Helberth Specer.

Pendidikan dikatakan gagal apabila tidak mampu membangun karakter peserta didiknya. Kecerdasan akan menjadi “bencana” apabila tidak diikuti karakter – kejujuran dan integritas – yang kuat. Memang pendidikan harus dilihat dalam konteks luas, mencakupI pendidikan di lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan formal melalui sekolah. Untuk itu, momentum yang sangat strategis ini harus kita manfaatkan dengan baik dengan menyiapkan generasi menuju 2045, yaitu pada saat 100 tahun Indonesia merdeka.

Pendidikan Indonesia Dengan kondisi demikian, faham pendidikan seperti apakah yang tepat dijadikan alat menyambut Indonesia masa depan? Negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, dan Jepang kini memang sedang menikmati masa sejahtera. Mereka berhasil memimpin dunia dalam dialektika ilmu pengetahuan, kebudayaan, ekonomi, bahkan politik.

Namun, apa yang mereka nikmati kini merupakan hasil atas investasi pendidikan beberapa dekade yang lalu.

Jika hari ini merujuk pada mereka hari ini, mereka telah menyiapkan diri untuk beberapa dekade mendatang. Oleh karena itu, gagasan besar tentang pendidikan Indonesia harus segera ditemukan.

Beberapa tahun lampau, Barat memperkenalkan konsep kecerdasan ganda (multiple intelegence).

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kecerdasan manusia merupakan gabungan atas sejumlah tipe kecerdasan.

Ada kecerdasan sosial, kecerdasan matematis, linguis, auditoris, dan bisa jadi lebih banyak lagi rinciannya.

Apakah itu relevan dengan sejarah dan ekspektasi masa depan bangsa kita?

Untuk menjawabnya, kita bisa bandingkan dengan kata Ki Hajar Dewantara, “Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak.

Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita.”

Selain itu, positivisme Barat hampir selalu menempatkan dua hal secara biner.

Dua hal yang berbeda dinilai berseberangan dan saling menegasikan Relasi demikian tidak selalu tepat digunakan dalam dunia pikir bangsa kita.

Sebab, secara kolektif, bangsa kita senantiasa mendambakan dua hal dapat bersanding dalam keharmonisan.

Dengan latar belakang kondisi demikian, bangsa Indonesia memiliki pekerjaan besar menemukan karakter pendidikan Indonesia. Pekerjaan ini jadi sangat penting karena pendidikan kian diharapkan jadi solusi berbagai persoalan bangsa. (tulisan ini dimuat di website www. mendiknas.go.id)

Puailiggoubat NO. 299, 1 - 14 November 2014

Enam SD di Sikakap dan Pagai Utara Diakreditasi SIKAKAP - Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Sekolah Sumatera Barat menilai 6 SD di Pagai, Kabupaten Mentawai untuk diakreditasi, Rabu, 22 Oktober.

Keenam SD tersebut terdiri dari 3 SD di Kecamatan Sikakap yakni SDN 02 Taikako, SDN 32 Matobe dan SD Vincentius Sikakap.

Sementara 3 SD di Kecamatan Pagai Utara, yakni SDN 04 Betu Monga, SDN 10 dan SDN 19 Saumanganyak.

Asfar Amir, salah satu anggota BAP Sumbar mengatakan, penilaian terhadap sekolah meliputi 8 standar, yakni isi, proses belajar mengajar, penilaian terhadap guru, Standar Kelulusan Siswa (SKL), sarana dan prasarana, tenaga pendidik, pengelolaan manajemen sekolah dan sumber pembiayaan sekolah.

“Warga sekolah harus tahu tugas dan perannya seperti kepala sekolah, guru, tata usaha, petugas perpustakaan dan komite harus paham dengan tugas masing-masing,”katanya.

Menurut Asfar, jika semua standar tersebut telah terpenuhi, sekolah tersebut bisa mendapat akreditasi A atau B tapi kalau ada yang kurang hanya C. Aturan mengharuskan semua sekolah mulai SD, SMP dan SMA diakreditasi yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pagai Utara, Agus Lamar menyebutkan, di wilayahnya sudah ada 3 sekolah yang terakreditasi C yakni SD N 05 Silabu Desa Silabu, SD N 11 Saumanganyak dan SD N 15 Saumanganyak Desa Saumangayak.

“Kita berharap ada sekolah yang mendapatkan akreditasi B,” ujarnya.

Sementara Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sikakap, Fransiskus Sakeletuk mengatakan, sudah ada 4 SD di Sikakap yang mendapat akreditasi B yakni SD N 01 Sikakap, SD N 17 Taikako, SD N 15 Taikako, SD N 21 Makalo. Sementara satu sekolah terakreditasi C, yakni SD N 07 Matobe.

“Penilaian akreditasi sendiri dilakukan dengan turun ke masing-masing sekolah yang akan di akreditasi, kita berharap ada sekolah yang mendapat nilai A,” katanya.(spr/g)

MUARASIBERUT - Sambil mengatur nafas yang masih tersengal, Aloysius Sagoilok duduk berselonjor. Sesekali tangan siswa kelas III SMPN 1 Siberut Selatan itu memijit betisnya yang sedikit kram sehabis berjalan kaki dari Matotonan ke Muara Siberut selama 5 jam.

Perjalanan selama itu mesti dilakukan Aloysius dan beberapa temannya dari Desa Matotonan agar mereka tidak kelaparan selama bersekolah. Jauhnya jarak ditambah biaya transportasi yang mahal menyebabkan pengiriman makanan dari orang tua terhenti.

“Orang tua kami tak bisa mengantar makanan karena tak sanggup membeli bensin bahan bakar pompong yang harganya mahal, kebanyakan dari kami harus jemput

18

216 Guru Kontrak Lulus Seleksi Tahap II FOTO:SIPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

Jumlah guru di Mentawai sudah cukup

Siprianus Sababalat

inas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai meluluskan 216 guru kontrak pada penerimaan tahap dua Oktober ini.

Berdasarkan, data Dinas Pendidikan, jumlah pelamar tahap dua 425 peserta yang terdiri guru SD 295 orang, SMP 90 orang, SMA 32 orang dan SMK 8 orang.

“Setelah kita seleksi, lolos sebanyak 216 guru,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Sermon Sakerebau usai rapat di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mentawai kepada Puailiggoubat, Jumat, 24 Oktober.

Guru tersebut terdiri dari 164 guru SD, 38 guru SMP, 12 guru SMA dan dua guru SMK. Total guru kontrak yang diterima tahun ini 415 orang, pada penerimaan tahap pertama, Agustus lalu, telah diterima 199 orang.

Dari jumlah penerimaan guru tahun lalu dan sekarang, Sermon memperkirakan tiap tingkatan satuan pendidikan di Mentawai mendapat tambahan lima guru kontrak. “Kebutuhan guru kita boleh disebut cukup,” ujarnya.

Ia mengaku kewalahan karena

D

SK GURU KONTRAK - Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet (dua dari kanan) menyerahkan SK Guru Kontrak di Aula Bappeda jumlah peserta yang melamar banyak sehingga mereka harus bekerja siang malam memverifikasi data pelamar. Ke depan, kata Sermon, mereka akan fokus pada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan.

Sementara Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet mengaku senang melihat semangat dan antusias pelamar menjadi guru kontrak di Mentawai.

“Saya berharap semangat ini tidak luntur ketika telah ditempat-

kan, bagi siapa yang tidak berada di tempat tugasnya akan dipecat,” katanya.

Bupati menyebutkan, penerimaan guru kontrak untuk mengisi kekurangan guru di Mentawai yang terdiri 110 SD, 17 SMP dan delapan SMA. “Kita berharap kehadiran guru kontrak mampu membawa perubahan yang besar seperti tingkat kelulusan siswa, disiplin dan lainlain,” katanya.

Sermon Sakerebau menyebut-

Siswa dari Matotonan

Tak Ada Bensin, Berjalan pun Jadi sendiri,” kata Aloysius Sagoilok, siswa kelas III SMPN 1 Siberut Selatan yang berasal dari Desa Matotonan kepada Puailiggoubat, Minggu, 19 Oktober.

Perjalanan berjalan kaki biasa dilakukan dilakukan Sabtu sepulang sekolah dan kembali ke Muara Siberut besoknya. Makanan yang mereka jemput berupa sagu dan pisang, “Namun yang dapat kami angkut hanya sedikit karena berat sehingga hanya cukup seminggu,” ujarnya.

Mateus Samoandoat (41), salah satu orang tua siswa membenarkan,

Aloysius

mahalnya harga BBM menyebabkan biaya transportasi menjadi Rp600 ribu. Uang itu untuk membeli 30 liter bensin seharga Rp20 ribu per liter untuk pulang pergi.

“Kami datang ke Muara Siberut mengantar makanan tergantung beli minyak, kalau ada kami datang, kalau tidak kami tidak bisa datang, terkadang dalam sebulan kami tak datang,” ujarnya.

Sebagai orang tua, Mateus mengaku kasihan melihat anaknya yang kelelahan dalam perjalanan namun kondisi ekonomi yang terbatas membuatnya tak berdaya.

kan, awalnya guru yang mau diterima sebanyak 100 orang namun pelamar yang masuk sangat banyak ditambah kekurangan guru di Mentawai juga banyak sehingga pihaknya menambah jumlah guru sekaligus membuka formasi penerimaan tahap II Tahun ini Pemerintah Mentawai menganggarkan honor guru kontrak senilai Rp4 miliar termasuk perekrutan guru kontrak mulai Januari hingga Desember 2014. (g)

“Penghasilan kami di Matotonan boleh dikatakan tidak pasti, pekerjaan saya sekarang mencari burung murai dan Manau di hutan,” ucapnya.

Ia mengaku berjalan kaki lebih hemat sehingga uang yang seharusnya untuk beli bensin bisa diberikan kepada anak-anak untuk membayar kos dan keperluan lain.

“Ketika bensin masih Rp12 ribu per liter kami masih sanggup mengantar sendiri tapi sekarang kondisinya beda,” kata Jakobus Sabaggalet (42), orang tua lain.

Jakobus mengakui di Muara Siberut ada bensin subsidi dengan jatah 5 liter per kepala keluarga, namun pasokan itu tidak cukup untuk bahan bakar pompong yang membutuhkan 30 liter bensin. (ss/g)

19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 299, 1 - 14 November 2014

Guru memfotokopi materi pelajaran yang diunduh dari internet

Belum Ada Buku Paket, Guru Fotokopi Materi Kurikulum 2013

Supri Lindra

Jaheruddin dan Parmenas Samaloisa, guru lain di sekolah itu menyebutkan, sesuai aturan Kurikulum 2013 semua siswa diharuskan memiliki buku paket.

Buku paket tersebut menurut Jaheruddin, menjadi panduan siswa belajar lebih mandiri karena sistim yang baru mengharuskan siswa lebih kreatif saat menjawab soal maupun menganalisa sebuah materi pelajaran.

Sementara Kepala SMPN 1 PUS, Zaherman mengatakan, buku paket telah mereka pesan melalui PT. Padi Merundup yang memenangkan tender pengadaan buku, namun tidak ada kejelasan waktu kedatangan buku.

“Karena tak ada kepastian, setiap guru mencetak sendiri buku Kurikulum 2013 yang diunduh di internet, kemudian dijilid dan diajarkan ke siswa,” ujarnya. (spr/g)

FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

MPN 1 Pagai Utara menerapkan Kurikulum 2013 meski siswa belum memiliki buku paket sistim pendidikan baru tersebut.

“Sejak ajaran baru Juli lalu, Kurikulum 2013 mulai dilaksanakan di sekolah mesti siswa belum memiliki buku paket,” kata Yoppy Asril, guru kesenian SMPN 1 PUS kepada Puailiggoubat, Rabu, 15 Oktober.

Menurut Yoppy, kegiatan belajar selama ini mengandalkan buku pegangan guru yang didapat ketika mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 beberapa waktu lalu.

Ia menyebutkan, materi kurikulum tersebut telah menjadi bahan ujian mid semester yang mereka lakukan.

S

BUKU KURIKULUM 2013 Yoppy Asril, guru kesenian SMPN 1 PUS memperlihatkan buku kurikulum 2013 yang diunduh dari internet

Enam Lokal SMPN I PUS Direhab

Mendikbud: Sumpah Pemuda Bukti Kejeniusan Para Pemuda Indonesia JAKARTA - Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 bukti kejeniusan pemuda Indonesia, hal itu disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan pada peringatan hari Sumpah Pemuda ke-86, di halaman kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa, 28 Oktober.

Anies mengatakan, sumpah pemuda merupakan kesadaran dan aksi bersama yang dilakukan kaum muda terhadap apa yang telah mereka rasakan dan yang mereka inginkan untuk Indonesia masa depan.

Mendikbud mengumpamakan keberagaman jati diri bangsa Indonesia bagai sebuah Tenun Kebangsaan.

“Tenun yang dirangkai dari helaian benang budaya, agama, etnis, adat dan sebagainya.Tenun tersebut diikat erat dengan semangat sumpah pemuda,” katanya seperti dikutip dari website Mendikbud.

Menurutnya, generasi usia produktif Indonesia merupakan salah satu komponen terbesar dan kunci bagi percepatan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. “Di sinilah peran strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan untuk mewujudkan hal itu menjadi sangat penting,” ujar Mendikbud.

Anies menyebutkan, pembangunan pendidikan tidak sekedar memberi manfaat pertumbuhan ekonomi, juga memperkuat daya saing nasional, penanggulangan kemiskinan, memperkuat kehidupan demokrasi dan nilai-nilai budaya.(g) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

PEMBANGUNAN SEKOLAH - Pembangunan gedung SMPN 1 Siberut Utara dalam tahap pemasangan atap

SIKAKAP - SMPN 1 Pagai Utara Selatan merehab enam lokal yang rusak sehingga tak bisa dipakai saat Proses Belajar Mengajar (PBM), Kamis, 16 Oktober.

Anggaran perehaban berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014 senilai Rp270 juta yang dipergunakan mengganti atap, loteng, kaca, pemasangan keramik lantai Bendahara Panitia DAK SMPN 1 PUS, Suherman mengatakan, sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai pekerjaan

dibagi 2 yakni perehaban gedung A dan B. “Dana perebahan yang telah cair senilai Rp108 juta atau 40 persen dari total dana,” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis, 16 Okober.

Namun Suherman menyayangkan RAB tidak mencantumkan pengadaan mebeler karena di gedung A belum ada. “Selama ini gedung A tidak digunakan untuk PBM karna tak memiliki mebeler,” ujarnya.

Sementara Kepala SMPN 1 PUS, Zaherman mengatakan, perehaban dilakukan dengan swakelola. “Sekolah

yang kelola dana dan cari tukang sendiri sesuai petunjuk penggunaan dana yang diberikan dinas,” ujarnya.

Ia berharap, dinas menganggarkan pengadaan mebeler supaya perehaban gedung A tidak sia-sia. “Sejak bangunan itu ada tidak pernah dipakai menjadi ruangan belajar karena mebeler tidak ada,” ucapnya.

Kekurangan mebeler menyebabkan kegiatan belajar di sekolah itu dibagi 2 shift, yakni kelas VII belajar siang sementara kelas VIII dan IX belajar pagi. (spr/g)

KIP untuk Keluarga Miskin Dibagikan November JAKARTA-Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi prioritas program Kabinet Kerja di bidang pendidikan akan dibagikan secara bertahap dimulai November ini. Kartu ini akan diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin.

Keputusan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di Jakarta, Rabu, 29 Oktober.

“KIP akan dilucurkan secara bertahap, direncanakan Presiden Joko Widodo akan meluncurkan KIP fase pertama pada bulan November 2014,” ucap Mendikbud di kantor Kemenko PMK seperti dikutip dari website

Mendikbud.go.id.

Presiden, kata Anies, akan menjangkau anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin.

Mendikbud menyebutkan, penggunaan KIP tidak hanya mendapatkan pendidikan gratis di sekolah formal juga termasuk nonformal.”Anak-anak dapat menggunakan KIP untuk meningkatkan keterampilan, meskipun tidak berada di struktur pendidikan formal.

Penyaluran dana bantuan langsung kepada penerima, tidak melalui sekolah. Penyaluran KIP bersamaan dengan dengan tiga kartu lainnya, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera dan sim card yang digunakan untuk registrasi sebagai penerima kartu.

Dengan adanya KIP, Mendikbud berharap, sekolah menarik kembali siswa yang putus sekolah karena terkendala biaya kembali mengikuti pelajaran. Dana ini juga dapat digunakan untuk mengikuti pelatihan di balaibalai kerja yang bertujuan meningkatkan keterampilan agar bisa mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha.

“KIP bukan sekadar memberikan dana bantuan bagi yang sudah berada di dalam sekolah, tetapi juga kepada anak-anak usia sekolah yang terhenti karena faktor ekonomi,” katanya.

Anies berharap, KIP dapat membantu anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin yang putus sekolah untuk dapat kembali menikmati pendidikan di sekolah untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun. (g)

20

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 299, 1 - 14 November 2014

Terpaksa bolos sekolah agar dapat upah lebih banyak

Potret Pelajar

Biayai Sekolah dari Upah Kuli Pasir Siprianus Sababalat

atahari kian meninggi membuat suasana tengah hari tersebut makin panas, namun Nobertus Margoari, remaja yang duduk di kelas XI SMAN 1 SIberut Selatan itu tak perduli.

Tangannya yang berurat tak henti mengayunkan cangkul menggali tanah di bukit Puro Desa Muara Siberut. Sesekali remaja itu menyeka keringat di wajahnya dengan pakaian lusuh bercampur dengan tanah liat.

Biaya yang cukup menjadi impian semua anak sekolah karena dengan uang mereka mampu membeli semua kebutuhan sekolah.

Namun tak demikian bagi Norbertus Margoari, yang ketika berumur 5 tahun ayahnya meninggal, sejak itu ia bersama ibu dan dua orang saudarinya menghidupi diri sendiri mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai biaya sekolah.

Ibu Norbertus bekerja membantu pamannya di ladang, kakaknya yang putus sekolah menjadi pembantu rumah tangga di Padang, sementara adiknya masih kelas 3 SMP. Untuk bertahan, Norbertus menjadi

FOTO:SIPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

M

KULI PASIR Siswa di Siberut Selatan yang menjadi kuli untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolahnya

kuli angkut tanah dan pasir untuk membiayai sekolahnya, pekerjaan itu dilakukan sepulang sekolah. Sekubik tanah timbunan, ia diupah Rp20 ribu sementara mengangkut pasir proyek dibayar Rp1.000 per karung.

“Setengah hari saya mampu mengangkut tanah timbunan 1 kubik, sementara mengangkat pasir tergantung keberadaan proyek pembangunan di kampung,” katanya, Selasa, 21 Oktober lalu.

Ia menyebutkan, terkadang mereka dibantu paman namun kebutuhan yang makin besar ditambah pamannya juga punya anak yang mesti dihidupi, mengharuskan mereka mencari uang sendiri.

“Keluarga ayah tidak ada di Mentawai karena ia perantau dari Jawa,” ujarnya.

Selain untuk dirinya, sebagian upah diberikan kepada adiknya untuk membeli keperluan sekolah. “Jika kebutuhan banyak saya terpaksa bolos agar upah yang didapat lebih banyak,” katanya.

Dibenaknya, Norbertus berharap dapat melanjutkan setamat SMA namun kondisi ekonomi yang pas-pasan membuatnya tak berdaya.

Tak hanya Norbertus, beberapa anak seusinya terutama mereka yang berasal dari kampung jauh seperti Desa Simatalu, Kecamatan Siberut Barat juga bertahan dengan bekerja kasar.

Himpitan ekonomi yang berbanding terbalik dengan semangat yang dimiliki mengharuskan mereka berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya.

“Kami tak bisa berharap banyak mendapat kiriman uang atau makanan dari orang tua, karena kami juga paham kondisi keluarga yang pas-pasan, belum lagi jarak yang jauh,” ujar Julius, pelajar dari Simatalu, Siberut Barat.

Baginya bekerja dan bekerja adalah keharusan agar tetap melanjutkan pendidikan, apa saja yang penting halal dan mampu bertahan hidup. (g)

Yayasan CFK Latih Guru PAUD dan TK Se-Kecamatan Sikakap SIKAKAP - Yayasan Cipta Fondasi Komunitas (CFK) melatih guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK se-Kecamatan Sikakap tentang cara bersikap kepada anak dan memanfaatkan alat peraga edukatif yang diambil dari bahan lokal di GkPM Sikakap, 29-30 Oktober.

Pelatihan tersebut dihadiri 13

sekolah yang terdiri 39 guru PAUD dan TK di tiga desa yang ada di Kecamatan Sikakap yakni, Taikako, Sikakap dan Matobe.

Koordinator Yayasan CFK Sektor Pengembangan Anak, Ade Marpaung mengatakan, pelatihan ini merupakan program kerjasama antara lembaganya dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Mendikbud: Media Berperan Penting dalam Komunikasi dan Membentuk Persepsi JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah adalah komunikasi antara program atau kebijakan yang dijalankan.

“Tak jarang yang dikerjakan dan dikomunikasikan membentuk opini yang berbeda di masyarakat,” katanya dalam ajang menjaring masukan dari para wartawan di Jakarta, Kamis, 30 Oktober seperti dikutip dari website mendiknas.go.id.

Menurutnya komunikasi dan persepsi menjadi tantangan dalam demokrasi kebijakan publik, sehingga kerjasama dengan media sangat penting untuk mendapatkan masukan tentang berbagai hal dalam dunia pendidikan.

Anies menyebutkan, pola kerja yang akan diterapkan ke depan untuk mengatasi masalah pendidikan adalah dengan mendengar, membaca, dan mencium terlebih dahulu sebelum berbicara dan bekerja.

“Intinya adalah kementerian ini memiliki tanggung jawab yang amat besar dalam menjalankan dunia pendidikan. Apapun yang kita katakan eksekusinya di sini dan di seluruh Indonesia,” katanya.(g)

(UPTD ) Pendidikan Kecamatan Sikakap serta Gugus PAUD. “Pelatihan ini sudah keempat kalinya dilakukan di Sikakap sejak April lalu,” katanya, Kamis, 30 Oktober.

“Guru-guru diharapkan bersikap ramah kepada anak, diharapkan saat mengajar guru memakai alat peraga edukatif berbahan lokal seperti pasir, batu, gelas mineral bekas, kardus, tempurung kelapa untuk menghmat anggaran PAUD,” ujarnya.

Kegiatan ini akan berlanjut sampai 2017 yang akan ditambah dengan program kesehatan dan pertanian.

Yayasan CFK sendiri merupakan organisasi sosial kemanusiaan nirlaba untuk pengembangan masyarakat yang menerapkan perlindungan anak, dengan misi yaitu CFK bersama masyarakat meningkatkan kualitas hidup melalui pengembangan masyarakat yang menyeluruh (holistic).

Kegiatan ini, kata Ade menitikberatkan dua topik, yakni cara mengelola anggaran PAUD dan memahami perilaku anak terkait dengan perlindungan anak di sekolah.

Hal ini sesuai visi lembaga yang ingin mewujudkan sebuah dunia adil, pengentasan kemiskinan, perdamaian

yang selaras dengan Pencipta, manusia dan lingkungan.

Lindawati (37), salah seorang guru PAUD Ogok Raflesia di Dusun Sarere, Desa Matobe mengatakan, pela-

tihan ini menambah pengetahuan tentang cara mengajar anak didik.

“Saya berharap pemerintah memperhatikan tentang PAUD,” ujarnya.(leo/g).

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

BELAJAR - Murid TK Margaretha mengikuti pelajaran

Puailiggoubat NO. 299, 1 - 14 November 2014

Harga bensin mencapai Rp20 ribu per liter

Kuota Kurang, BBM Mahal di Siberut

Rinto Robertus Sanene Siprianus Sababalat

K

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

uota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pulau Siberut tidak mencukupi akibatnya harga

bensin di daerah itu melonjak yang berimbas pada kenaikan biaya transportasi dan barang.

Di Kecamatan Siberut Tengah kuota BBM bersubsidi belum ditambah sehingga pasokan tidak terdistribusi merata.

Camat Siberut Tengah, Jarson Sauddeinuk mengatakan, kuota BBM yang dibawa tiap trip kapal pengangkut hanya 1 ton dalam rentang waktu 10-15 hari.

“Dua minggu lalu jatah BBM kita hanya 1 ton dan mungkin sudah habis dan tidak ada penambahan,” katanya, Rabu, 15 Oktober.

Menurut Jarson, penambahan kuota belum diajukan karena data kebutuhan riil di daerah tersebut belum ada.

“Pendataan semua kendaraan darat maupun laut dan lainnya masih dilakukan di masing-masing desa, belum masuk di kecamatan,” ujarnya.

Jika data masuk, lanjut dia, pihaknya punya alasan mendesak penambahan kuota. Menurut perkiraannya, kebutuhan BBM di Siberut Tengah 3 ton karena daerah itu terdiri dari tiga

21

BBM - Drum BBM dibongkar di dermaga Tuapeijat desa dengan asumsi 1 desa mendapat 1 ton.

“Tanpa data itu, kita akan kesulitan mengajukan penambahan,” ujarnya.

Camat menyebutkan, kelangkaan BBM tidak hanya persoalan di Siberut Tengah namun merupakan masalah nasional. Meski begitu, dalam rapat koordinasi dengan Bupati Mentawai

pihaknya telah menyampaikan persoalan ini.

“Kita berharap persoalan BBM di Mentawai cepat diatasi dan saat ini CV. Saibi Jaya sedang mengusahakan jatah BBM Siberut Tengah, kalau sudah ada itu kita aman,” katanya.

Terkait data kebutuhan, PjS Kepala Desa Saibi Samukop, Pincensius Satoko

mengatakan pendataan kendaraan sudah diintruksikan ke tiap-tiap dusun dan dalam proses pengerjaan.

Selain Siberut Tengah, imbas kelangkaan BBM terutama jenis premium juga dialami nelayan di Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan.

Safar Hendrawan (36), salah sorang nelayan Muara Siberut mengatakan,

sejak bensin langka dan harganya mahal, ia tidak memakai speedboat saat memancing. Menurutnya modal yang dikeluarkan tidak berimbang dengan penghasilan.

Sekali melaut, kata Safar, ia membutuhkan bensin sebanyak 20 liter pulang pergi ditambah ransum senilai Rp100 ri-bu. Jika dihitung sekali melaut minimal mengeluarkan modal Rp500 ribu, sementara penghasil hanya Rp200-400 ribu.

“Saya terpaksa menggunakan sampan dayung karena harga bensin mencapai Rp20 ribu per liter,” katanya, Senin, 10 Oktober.

Selain berdampak kepada nelayan, kelangkaan bensin turut melambungkan biaya transportasi di daerah pedalaman Siberut. Warga di daerah tersebut mengaku kesulitan mengantar makanan anaknya yang bersekolah di Muara Siberut karena biaya transportasi mencapai Rp600 ribu.

“Ketika bensin masih Rp12 ribu per liter kami masih sanggup mengantar sendiri tapi sekarang kondisinya beda,” kata Jakobus Sabaggalet (42), orang tua siswa dari Matotonan, Minggu, 19 Oktober.

Menurut Jakobus kenaikan bensin yang mencapai Rp20 ribu per liter memaksa anak mereka menjemput makanan sendiri ke kampung dengan berjalan kaki selama 5 jam.(g)

Kelompok Tani Sawah Desa Taikako Tunggu Pencairan Dana TAIKAKO - Tujuh kelompok tani sawah di Desa Taikako, Kecamatan Sikakap menunggu pencairan dana lanjutan pembuatan sawah dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dana tersebut meliputi pembersihan lahan, pembuatan pematang dan penanaman. Sesuai dengan item pekerjaan, upah yang dijanjikan Dispertanakbun untuk penanaman senilai Rp1 juta per hektar dan pemotongan kayu Rp1,8 juta per hektar.

Sawah yang dikelola kelompok tani itu seluas 84,5 hektar. Kelompok tersebut tersebar di Dusun Silaoinan sebanyak 4 kelompok, 2 kelompok di Dusun Taikako Hulu dan 1 kelompok di Dusun Matoninit.

Hingga 21 Oktober, bantuan yang telah diterima masing-masing kelompok tani berupa pembukaan lahan senilai Rp12 juta, tangki semprot 30 unit, parang 90 buah, cangkul 90 buah, racun cendawan, racun rumput merek mark up dan bibit padi jenis IR 66 sebanyak 225 kg.

Dalam APBD Mentawai 2014, Dinas Pertanian menganggarkan dana

mencetak sawah di Desa Taikako sebesar Rp467 juta, dana tersebut diperuntukkan untuk dua item kegiatan, yakni upah pembuka lahan Rp292,8 juta dan belanja barang seperti cang-

kul, parang, tangki semprot, racun rumput dan bibit senilai Rp7,65 juta.

Mendakel Samangilailai, anggota kelompok tani 1 Pulatsanan mengatakan, pembukaan sawah dimulai pada

TANAM PADI - Kelompok Tani Pulatsanan Desa Taikako menanam padi

April. Pekerjaan masuk ke tahap penanaman bibit sekitar 1 hektar.

“Upah cincang kayu, pembersihan lahan, pembuatan pematang sawah belum dicairkan Dinas Pertanian, kami terpaksa berutang untuk beli beras dan keperluan lain,” katanya, Selasa, 21 Oktober.

Sesuai janji dari Dispertanakbun, dana tersebut akan cair antara 5 - 15 Oktober. “Tapi sampai sekarang belum juga ada kepastian pencairan dana. Dana kelompok Pulatsanan yang belum cair senilai Rp43 juta,” katanya.

Selain dan yang belum cair, bendahara Kelompok Tani Pulatsanan, Jantius Samongilailai menyebutkan, racun rumput yang bermerk Mark Up sudah kadaluarsa, hal itu ditunjukkan dari tanggal yang tertera di label yakni 16 Desember 2013.

“Pantas saja sudah 6 kaleng yang digunakan namun tidak ada reaksinya terhadap rumput yang disemprot,” ujarnya.

Evandi Sapalakkai, anggota

BPD Desa Taikako membenarkan, racun rumput dari Dispertanakbun kada-luarsa. “Terbukti setelah disemprot-kan ke rumput tak satupun rumput yang mati,” katanya.

Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian Sikakap, Lidia Anita membantah racun rumput kadaluarsa. Ia menyebutkan hal tersebut telah dikonfirmasi kepada Dispertanakbun dan dijawab, sesuai keterangan rekanan bahwa kode yang tertera tersebut adalah kode produksi bukan masa kadaluarsa.

“Rekanan mengatakan masa kadaluarsa racun rumput tidak ada,” ujarnya.

Sementara masalah dana tahap pertama, kata Lidia pembayarannya sudah dilakukan sesuai dengan luas dan hari kerjanya. Dana tahap kedua kemungkinan cair awal November.

Ibrahim, PPL pertanian Desa Taikako mengatakan, menurut jadwal masa pembukaan hingga penanaman berakhir pada Oktober, tapi kemajuan kerja di lapangan lamban sehingga perlu penambahan waktu satu bulan. (spr/g)

22

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 299, 1 - 14 November 2014

Dalam sehari memproduksi minimal 5 ton air siap minum Rus Akbar Supri Lindra

omunitas Aggau Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara berhasil membuat air minuman galon dari air laut. Peralatan pengolahan air tersebut berasal dari bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp1,77 miliar dari APBN 2014.

“Dalam sehari mesin pengolahan air laut tersebut mampu menghasilkan air tawar sebanyak 9 ton,” kata Ketua Komunitas Aggau Tuapeijat, Wawan Irwanto kepada Puailiggoubat, Minggu, 26 Oktober.

Wawan menyebutkan, mesin pengolahan air galon tersebut ramah lingkungan karena mengandalkan tenaga surya. Dalam 1 ton air laut menghasilkan 300 liter air tawar siap minum, sementara sisanya sebanyak 700 liter masih air asin yang dibuang ke laut. Kegiatan pengolahan ini baru berjalan dua minggu.

Air diambil dari laut di Dusun Jati, Tuapeijat.

Menurutnya, sehari mereka mampu memproduksi air tawar sebanyak 500

K

Komunitas Aggau

Menyulap Air Laut Jadi Air Galon galon yang berisi 18 liter air. Harga jual 1 galon air ke konsumen Rp5 ribu, “Omzet dalam sehari Rp100-300 ribu dari hasil penjualan,” ujarnya.

Untuk meyakinkan konsumen, Komunitas Aggau menguji sampel air mineral yang mereka produksi di laboratorium di Jakarta. “Sekarang pihak komunitas lagi menunggu hasil tersebut,” katanya.

Ia mengatakan, sisa produksi berupa air asin dapat dikelola menjadi garam namun lahan yang dimiliki komunitas ini masih terbatas, hanya selebar 8 meter dan panjang 10 meter.

Wawan mengatakan, hasil yang mereka dapatkan dalam sehari baru promosi kepada masyarakat untuk membeli air mineral buatan mereka.

Kelangkaan bensin di Tuapeijat berimbas pada usaha ini karena tiap hari mereka mesti mengeluarkan uang BBM Rp90 ribu untuk membeli 5 liter pertamax yang dijual Rp18 ribu per liter.

“Mudah-mudahan dengan konsumen yang banyak menutupi biaya operasional dalam sehari,” ucapnya Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Edi Sukarni

FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

PRODUKSI AIR - Kelompok Aggau memproduksi air minum mineral dari air laut di Tuapeijat mengatakan, tahun depan pihaknya akan mengusulkan kepada KKP untuk menambah 3 unit mesin serupa yang

KKP Gandeng TNI AL Atasi Pencurian Ikan JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng TNI AL menekan jumlah pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia.

Hal ini ditandai dengan pertemuan antara Menteri (KKP) Susi Pudjiastuti dan Kepala Staf TNI AL, Marsetio di Kantor KKP di Jakarta, Kamis, 30 Oktober.

Susi mengatakan, pembicaraan terkait bentuk koordinasi dalam upaya pemberantasan pencurian ikan.

“TNI AL menyatakan siap men-

dukung semua program yang ada di KKP dalam menindak tegas pelaku pencurian ikan, pengangkutan ikan ilegal serta pengawasan Benda berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT),” kata Menteri KKP, Kamis, 30 Oktober seperti dikutip dari website KKP. Kemitraan ini, menurut Susi, sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar jajaran kabinet kerja membuang ego sektoral antar kementerian dan instansi pemerintah.

“Banyak persoalan yang saya anggap sebagai tantangan, saya yakin bantuan dari seluruh pemangku kepentingan terkait maka masalah pencurian ikan dalam lautan lepas tertangani dengan baik,” ujanya.

Sementara Kepala Staf Angkatan Laut TNI AL, Marsetio menyebutkan, untuk mencapai visi maritim, kunci utama adalah dengan menghilangkan ego sektoral antar instansi.

Saat ditanya peran Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kasal mengatakan setelah UU FOTO:SIPRIANUS/PUAILIGGOUBAT Kelautan diundangkan maka dalam jangka waktu 6 bulan, ada Peraturan Pemerintah yang memperkuat posisi Bakamla.

“Lewat UU Kelautan yang telah berjalan, maka Bakamla dapat dioperasionalkan sebagai sebuah satu kesatuan komando. Sehingga para pengguna laut tidak terganggu dan dapat pula mengurangi cost mereka,” ujarnya.

SAMPAN - Nelayan Muara Siberut terpaksa menggunakan sampan dayung karena tak mampu membeli bensin yang mahal (g)

diberikan ke Kecamatan Siberut Utara, Pagai Utara dan Pagai Selatan.

“Untuk saat ini kami melatih

manajemen pengelolaan air minum tersebut,” katanya, Selasa, 28 Oktober. (g)

DPRD Mentawai Sosialisasikan Perda Retribusi Perizinan di Sikakap SIKAKAP - DPRD Mentawai yang diwakili Parlindungan, Alisandre Zalukhu dan Nelsen Sakerebau mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 tentang retribusi perizinan tertentu kepada warga Pagai Utara Selatan, Kamis, 23 Oktober.

Retribusi perizinan yang disosialisasikan diantaranya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Sekretaris Camat Sikakap, Nijar Safran mengatakan, setiap usa-ha dan kegiatan yang dilakukan masyarakat harus memiliki izin, sa-lah satu tujuannya untuk menghindarkan usaha tersebut dari masalah.

Nijar menyebutkan, pihaknya siap mengeluarkan izin asal persyaratan yang ditentukan terpenuhi.

“Surat izin yang dapat diurus di kantor camat berupa IMB dan SIUP serta masih banyak yang lain, blanko isian telah kita sediakan,” katanya dalam sosialisasi yang dihadiri kepala desa, BPD dan tokoh masyarakat se-Pagai Utara Selatan.

Sementara Camat Pagai Selatan, Sarman Parningotan menyebutkan, keberadaan perda ini mengharuskan semua bangunan harus berizin. Retribusi berbeda dengan pajak semua bangunan yang dimiliki masyarakat baik itu milik pribadi, kelompok, dan perusahan harus memiliki IMB. Nelsen Sakerebau, anggota DPRD Mentawai mengatakan, persyaratan pengurusan IMB berupa lampiran surat pernyataan hak milik tanah, surat pernyataan bersedia membongkar bangunan untuk kepentingan pemerintah.

Juga melampirkan peta lokasi rencana pembangunan, surat keterangan tidak keberatan dari tetangga, berita acara tim komisi kecamatan, rekomendasi dari tim teknis pelayanan perijinan terpadu satu pintu dan surat peryataan keabsahan data.

“Selain itu ada beberapa berkas yang juga dilampirkan seperti KTP, akta pendirian perusahaan untuk usaha dan lain sebagainya,” ujarnya.

Surat izin ini harus ditandatangani kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Mentawai. (spr/g)

23

Puailiggoubat NO. 299, 1 - 14 November 2014

Suara Daun

M

asyarakat Mentawai terbagi dalam beberapa kelompok atau suku. Hidup berkelompok dalam sebuah uma, memberikan keamanan bagi anggota umanya dari serangan luar suku lain dan mara bahaya. Dari kelompok suku kadang kala terjadi permusuhan antara dua suku yang menyebabkan konflik atau perpecahan. Konflik atau sengketa tentunya diselesaikan dengan musyawarah bersama yang akan difasilitasi dari wakil masing-masing suku. Setelah mencapai kata sepakat, maka mereka menetapkan akan mengadakan pesta perdamaian.

Di Mentawai pesta perdamaian diadakan karena adanya konflik suku yang bisa menimbulkan korban jiwa atau pembunuhan secara tersembunyi terhadap salah seorang anggota suku lain dan menyebabkan kematian dan tanpa diketahui oleh suku yang bersangkutan.

Sebelum pesta perdamaian diadakan terlebih dahulu pihak suku yang terbunuh mengutus atau memberikan dua orang dari suku lain secara tersembunyi untuk menggali informasi atau mata-mata kepada suku yang diduga membunuh anggota uma korban (pemberian sosoat). Ketika informasi yang didapat sudah jelas, selanjutnya pihak korban memberikan informasi kepada suku yang diduga pembunuh dari suku lain (sipalaga). Selanjutnya mereka mengadakan perundingan atau musyawarah yang dihadiri masing-masing suku yang berkonflik.

Diskusi-diskusi itu dapat saja berjalan runcing dan masih sama sekali diwarnai dengan konflik yang harus akhiri.

Sipatalaga yang dipilih adalah orang berpengalaman dari uma-uma lain yang tidak memihak untuk mengorganisir diskusi atau musyawarah. Apabila dalam diskusi/musyawarah pihak yang diduga terbukti bersalah maka akan membayar ganti rugi/tulou yang lumayan jumlahnya sesuai kesepakatan kedua suku yang berkonflik.

Biasanya diskusi atau musyawarah memakan waktu sangat lama, sampai berminggu-minggu. Setelah proses pembayaran denda atau tulou yang dibebankan telah dibayarkan oleh pihak tergugat, maka akan ditentukan jadwal hari pelaksanaan upacara perdamaian/abad. Upacara perdamaian dilakukan di tempat kedua belah pihak. Biasanya pelaksanaan upacara perdamaian/abad pertama kali dilakukan pihak anggota suku yang menggugat (korban).

Persiapan dan Pelaksanaan Upacara Perdamaian Pertama Setelah menentukan waktu dan tempat pelaksanaan upacara perdamaian/abad pertama, terlebih dahulu kepala suku (sikebbukat uma) mengumpulkan anggota suku untuk melakukan pembagian kerja dan menyumbangkan tenaga, waktu dan hartanya untuk persiapan dalam pesta perdamaian yang akan dilakukan. Masingmasing anggota uma mendapat kewajiban yang akan disumbangkan seperti babi, ayam, keladi, pisang, dan sumbangan tenaga yang sangat dibutuhkan demi pesta perdamaian berjalan lancar. Serta mempersiapkan strategi dan memberikan nasehat kepada kaumnya ketika pelaksanaan kelak akan berjalan lancar dan tidak terjadi konflik.

Persiapan-persiapan yang dilakukan seperti membuat rumah/

Gerson Merari Saleleubaja

Dilema Wisata Mentawai

B

Upacara Perdamaian (Abad) oleh: Oktavianus Larun Sapeai (Naskah ini merupakan pemenang I Lomba Penulisan Budaya YCMM kategori Mahasiswa) uma, mengambil kayu api (loinak), menyiapkan babi, ayam, keladi, bambu (obbuk), daun sagu (purut) dan hal-hal lain yang dirasa perlu.

Setelah persiapan cukup lama selesai, pihak tuan rumah mengundang dan menentukan waktu kedatangan tamu/ calon abad untuk berpesta bersama.

Mereka juga menyampaikan undangan ke beberapa suku lain selain kedua suku yang bersangkutan.

Sebelum suku calon abad pergi untuk mengikuti pesta perdamaian, terlebih dahulu semua orang yang mengikuti acara perdamaian melakukan ritual pembersihan (umagri) semua anggota uma mandi dan memakai aksesoris seperti, kalung manik-manik, luat, bunga-bunga dan bunga dari bulu ayam yang telah dirangkai. setelah semua anggota sudah siap untuk ikut berpesta, mereka berangkat menuju tempat acara dilangsungkan. Sebelum mereka memasuki rumah, pihak tuan rumah siap menyambut dengan etika yang sopan, tanpa ada suara-suara yang keras, atau melakukan tindakantindakan yang meyinggung perasaan pihak tamu. Selanjutnya pihak tamu baru sampai pada rumah tepatnya pada serambi rumah (gare), mereka disambut oleh sinuruk, dengan mengumpulkan barang-barang bawaan mereka, seperti parang mereka ambil dan masukan dalam sebuah keranjang yang sudah dipersiapkan. Baru pihak tamu dipersilakan duduk ke dalam rumah dengan wajah tegang dan diam, baru sikebbukat uma dari tuan rumah mulai berbicara dan memberikan informasi penting kepada seluruh anggota yang ikut upacara ini. Serta bersalaman satu sama lain.

Dan kedua sikebbukat uma yang berkonflik sepakat untuk melihat babi, ayam, keladi, sagu yang akan digunakan dalam pesta perdamaian tersebut.

Negoisasi- perundingan Dalam proses menentukan/ penunjukan babi, ayam yang akan disembelih pada pesta perdamaian

kedua anggota suku kadang kala bersitegang dan suasana sedikit kurang tenang, karena pihak tamu/suku yang tergugat mengalami tekanan besar dalam hal ini. Kadang kala babi yang ditunjuk untuk disembelih berkapasitas besar dan banyak yang mungkin saja tidak dimiliki serta tidak dapat dipenuhi dalam pesta perdamaian yang akan dilakukan kedua kali dipihak tergugagat. Apabila dalam proses penentuan babi, pihak tergugat tidak bersedia dan menolak maka, kadang kala akan terjadi konflik dan pemojokan kepada anggota sukunya. Maka anggota suku yang tergugat harus siap menerima beban itu dan dapat memenuhinya. Kadang kala babi, ayam dipotong dalam jumlah sangat banyak, alasan mereka memberikan beban yang berat itu supaya pihak tergugat kalah dan mereka dicaci, diremehkan, sehingga mereka mengetahui kesalahan mereka yang mereka perbuat. Setelah proses negoisasi selesai selanjutnya semua anggota suku dan tamu undangan dari suku lain melakukan pemotongan babi, ayam, untuk makan bersama. Selama proses menyiapkan makan yang akan disantap, etika dan tindakan yang menyinggung tidak boleh terjadi dan suara-suara bunyibunyi keras tidak boleh terdengar.

Semua anggota suku yang berkonflik harus memahami etika dan melaksanakan larangan tersebut.

Makanan yang sudah siap, disajikan didalam lulak, atau daun pisang yang ditata sedemikian rupa, berderet di atas lantai papan serambi depan. Setelah makanan yang disajikan selesai dan siap di santap, sikebbukat uma mempersilakan semua anggota upacara untuk mengambil tempat/posisi duduk untuk makan. Posisi duduk kedua suku yang berkonflik saling berhadapan satu sama lain. setelah semuanya sudah duduk dan siap untuk bersantap, sikebbukat uma yang bersangkutan melakukan ritual berdoa untuk mendoakan makanan dan keselamatan semua anggota upaca-ra,

sepotong daging diletakan dice-lah papan, sebagai lazim dilakukan.

Kemudian setelah sikebbukat uma selesai berdoa, semua anggota yang ikut upacara mengucapkan kata “tulu� yang berarti “beri kami keberuntungan�. Baru semua orang makan bersama sambil bercengkrama satu sama lain, dan dengan bahasa dan etika yang sopan tanpa meremehkan serta menyinggung perasaan satu sama lain, seperti memecahkan bambu sagu dan lainlain. Biasanya dalam proses bersantap terjadi komunikasi yang baik, keakraban satu sama lain sehingga menjadi teman/siripo. Kadang kala sikebbukat uma yang menunjuk mereka untuk menjadi sahabat/siripo sampai waktu yang memisahkan mereka.

Setelah acara makan bersama selesai, kemudian mereka lakukan acara menari turuk, sebagai hiburan bersama. Semua anggota yang hadir berkesempatan melakukan turuk dan bernyanyi bersama, yang terhanyut dalam suka dan duka bersama.

Dan saling berbaur satu sama lain bercerita sejarah kehidupan, silsilah, masa depan, dan hari-hari yang akan dilakukan. Acara menari dilaksanakan sampai hari menjelang fajar, setelah itu semua anggota letih dan capek, dan beristirahat dalam uma. Setelah acara ini selesai beberapa hari, pihak yang menjadi abad/rarak kemudian berpamitan untuk pulang ketempat asalnya, sehingga rasa sedih pun menyelimuti suasana perpisahan, tak heran pihak tuan rumah memberikan buah tangan atau oleholeh untuk dibawah pulang. Dan sikebbukat uma mengingatkan jumlah babi, ayam, keladi, sagu, yang harus dipersiapkan untuk pesta perdamaian selanjutnya. Setelah semua anggota suku pergi maka acara perdamaian selesai, namun perdamaian ini hanya sementara (pabalai). Waktu penentuan pesta ke halaman 9

erdiri di belakang kapal Mentawai Fast memasuki pelabuhan Tuapeijat, 27 Oktober lalu, saya berdecak kagum. Bukan kapalnya namun panorama pasir putih yang memanjang dari pantai Jati hingga Mapaddegat.

Tak akan ada yang menolak mengatakan pemandangan itu sangat indah, sebenarnya jika diamati pemandangan pantai di Jati hanya sebagaian kecil pesona yang dimiliki Mentawai karena masih banyak pulau-pulau kecil di Mentawai seperti Karamajat, Makaroni, Katiet dan lainnya. Selain memiliki pantai yang cantik, Mentawai juga memiliki ombak yang bagus dijadikan arena surfing sehingga tiap tahun ribuan turis menyempatkan dirinya menikmati spot ombak kelas dunia Keindahan alam dan keunikan budaya yang dimiliki Mentawai yang cukup beragam memiliki daya tarik tersendiri bagi turis.

Meski banyak pengakuan sektor pariwisata Mentawai sangat potensial menghasilkan banyak PAD tetapi realitanya kekayaan tersebut belum mampu membawa kesejahteraan yang adil dan beradab bagi seluruh warga di kepulauan ini. Pengelolaan kekayaan tersebut belum maksimal, pemerintah belum serius mengelola sektor tersebut.

Pemerintah harus memasukkan pengembangan pariwisata Mentawai dalam program nasional. Pengelolaan pariwisata Mentawai tidak cukup hanya ditangani Sumbar namun mesti melibatkan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan kementerian terkait.

Aturan retribusinya juga harus diperjelas agar uang tidak lari kemana-mana sehingga tidak ada alasan bagi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta dinas terkait kebingungan mengutip retribusi dan mengembangkan infrastruktur pariwisata Mentawai.

Tentu kita berharap implementasi Perda No.2 tahun 2013 tentang Pajak Daerah, Perda No.5 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perda No.7 Tahun 2013 tentang jasa umum mampu memproyeksikan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Pengembangan pariwisata seperti rencana pembangunan desa-desa wisata seperti dalam rancangan kerja Dinas Pariwisata perlu memperhatikan jaminan soal kebudayaan lokal dan akses mereka terhadap tempat tersebut. Salah satu hal terpenting yang patut diperhatikan ialah keberadaan uma atau rumah besar tempat tinggal masyarakat Mentawai secara berkelompok yang kini semakin berkurang.***

Pariwara

Puailiggoubat NO. 299, 1 - 14 Novermber 2014

24

Bupati Mentawai Akan Kembangkan Wisata Berbasis Masyarakat Yudas Sabaggalet

PADANG—Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mengembangkan wisata berbasis masyarakat di daerahnya. Tiga lokasi akan dijadikan percontohan desa wisata tahun depan yakni Peipei dan Malilimok di Siberut Selatan dan Dusun Jati di Sipora Utara. Selain itu juga direncanakan di Buttui Sarereiket yang meliputi Rogdok, Madobak dan Matotonan.

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan, konsep desa wisata itu muncul untuk mempercepat peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat.

“Dengan keindahan laut dan keunikan budayanya, pariwisata berpotensi dijadikan sumber ekonomi masyarakat sebab selama ini Mentawai telah menjadi salah satu tujuan wisata terutama turis asing untuk menikmati kekayaan laut seperti surfing dan bawah laut,” kata Yudas saat berdiskusi dengan awak redaksi Puailiggoubat di kantor redaksi di Padang, 22 Oktober lalu.

Konsep desa wisata itu, kata Yudas, mendorong masyarakat di lokasi wisata menyediakan rumahnya menjadi penginapan wisatawan termasuk memasakkan makanan sebagai bagian memperkenalkan kuliner khas Mentawai.

Langkah awal menyiapkan itu, Yudas berencana membuat program 1.000 wc di lokasi desa wisata.

Program sanitasi ini penting demi kenyamanan wisatawan saat

berkunjung.

“Nanti, kita akan bantu warga membangun satu kamar dirumahnya lengkap dengan kamar mandi dan wc, lalu kita juga minta warga hidup bersih karena turis akan tinggal dengan mereka, beraktivitas bersama seperti memancing dan ke ladang,” katanya.

Jika konsep tersebut terealisasi, Yudas berharap pariwisata bisa memberi dampak positif kepada masyarakat sebab selama ini yang lebih banyak menikmati uang dari sektor wisata adalah pengusaha pemilik resor atau homestay.

Untuk mendukung program tersebut, Yudas juga berencana membangun uma (rumah tradisional Mentawai) di masing-masing kecamatan sebagai pusat kebudayaan

masyarakat. Uma itu akan dilengkapi atribut-atribut budaya.

“Saya berkeinginan nanti umauma itu menggelar pertunjukan seni dan budaya rutin bagi wisatawan sehingga orang akan lebih mengenal lagi keunikan dan kekayaan budaya Mentawai termasuk kearifan tradisional yang terkandung dalam setiap ritual tersebut,” katanya.

Saat ini beberapa upaya dilakukan untuk mempromosikan budaya Mentawai misal berkontribusi dalam Sumbar Expo di Bali bulan ini. Selain itu Yudas juga tengah menjajaki kerjasama dengan sejumlah negaranegara yang peduli terhadap lingkungan termasuk negara yang warganya sering datang ke Mentawai untuk surfing.

“Baru minggu kemarin kita mengunjungi Duta Besar Polandia di Jakarta, dalam pertemuan itu kita mengajak untuk datang ke Mentawai menanamkan investasinya, dalam pertemuan ini Duta Besar berjanji akan datang dalam acara surfing internasional tahun depan,” katanya.

Yudas juga berencana mengunjungi Duta Besar Norwegia di Jakarta, kunjungan itu ingin membicarakan soal lingkungan. “Kita ada Taman Nasional Siberut tapi masyarakat kita belum begitu merasakan manfaat kawasan itu, Norwegia sebagai negara yang peduli dengan kelestarian hutan hujan di wilayah tropis, kita ingin mengajak mereka berdiskusi dan bekerjasama,” kata Yudas.

Sebagai daerah yang menjadi destinasi wisata, Pemkab Mentawai menurut Yudas berkomitmen menjaga kelestarian hutan dan baharinya. “Saya komit menjaga lingkungan, sebab itulah andalan kita di Mentawai terutama itu wisata budaya dan alam,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Yudas juga akan berkunjung ke Australia untuk melihat dan belajar serta menarik investor wisata dari Australia.

“Disana itu pusat surfing dunia, saya mau ajak mereka untuk datang ke Mentawai, ke depan kita ingin ada kota kembarnya seperti Australia, jadi mereka datang ke tempat kita dan itu akan menumbuhkan ekonomi masyarakat lokal,” ujarnya. (r)