302

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

N

30 o.

-3 1 Ta De hu 2 se n X m II be r2 01 4 HARGA ECERAN RP 3000

Tabloid Alternatif Dwimingguan

15

Puailiggoubat NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

2

Uggla Pasigelaijat Kurikulum 2013 aiariakek at Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan kalulut maigi peilek simakurang ka bagania, bara nia buku samba guru tak pei samberidda ragelai akek.

Sikolah silepak rasaki buko bulat amarugiat sia kalulut amaigiat bulagat bela - 3 Kudduat paribbaijat ka Dusun Mapinang, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap sisakira sai pemerintah desa ka rura 2011 magau-gau kalulut anai sirimanua sikautubunia sibakkat polak, ibailiu raribbakek sirimanua ka bat koat - 5 Igit pajak luluijettda sibakkat polak tak pasese liot polakra siteuakenenda sai pemerintah, ibailiu tak raoba masilului. maigi peilek ralului simagebak pajak alak simalio polak si makayo - 6 Kristinus, sai DPRD masikua maigi proyek ka Siberut tak lepak ragalainia rura nene’ kateteret ai ei masiitcok - 6 Sangamberi sautek ka Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan rateu akek sangamberi SD ka Mentawai ragelai budaya Mentawai ka rura 2015- 18 COVER DEPAN: 1 FOTO: BAMBANG 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Rinto Robertus (Saibi) Leo Marsen (Sikakap) Supri Lindra (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Siprianus Sababalat (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Beasiswa Yth.Bapak Kepala SMA N 1 Siberut Selatan Saya sebagai orang tua murid sedikit kecewa kepada pihak sekolah karena terlalu banyak dibohongi anak-anak ingkar janji terus, sudah 3 tahun belum ada beasiswa anak-anak, tapi bapak guru selalu memberi harapan sama anak-anak bahwa mereka akan dapat beasiswa. Anak-anak sering mengeluh. Bulan kemarin bapak menyuruh anak-anak supaya mengumpulkan KPS persyaratan akan dapat beasiswa. Percuma anak-anak terbirit-birit mengurusnya pak. tapi buktinya tidak ada. Saya harap pak, janji itu diwujudkan.

Kasihan anak-anak, mereka berharap karena bapak sudah memberi mereka harapan yang pasti. Pak, jangan hanya janjijanji dan janji terimakasih.

Yohannes, Kecamatan Siberut Selatan +6282392179985

Perbaiki Jalan Muntei Dan Madobak Yth. Bpk Bupati dan Kepala Dinas PU Kab. Kep. Mentawai Pak, kapan jalan bagus ke Desa Muntei dan Desa Madobak ini bisa kami nikmati? Jalan ke Muntei sudah seperti kubangan kerbau. Sedangkan jalan ke Madobak lebih parah lagi. Terus pembangunan jembatan di Dusun

Puro 2 itu kenapa masih terbengkalai sampai sekarang Pak? Sampai sekarang saya sepertinya tidak melihat ada progres pembangunan proyek jembatan senilai lebih kurang Rp7 miliar tersebut. Semoga ada

tindak lanjut yang cepat dari Bapak agar uang negara yang digelontorkan itu tidak sia-sia.

Terima kasih.

Paul Sagajinpoula Maileppet, Siberut Selatan. +6285274620094

masih banyak yang buta huruf namun dorongan kepada anak mereka tidak berkurang. Kita tidak kesulitan jika bicara pendidikan meski daerah kami termasuk terisolir.

Apakah kondisi tersebut membuat Anda putus asa?

Tidak, bagi saya kondisi ini sebagai tantangan untuk semakin keras berjuang memajukan pendidikan di Mentawai terutama di daerah sendiri. Terutama dukungan dari masyarakat yang selalu berharap kualitas pendidikan di daerahnya makin maju.

Dengan semangat itu, apa yang Anda lakukan?

Kita mengajak mereka untuk menyekolahkan anak dan memberi pemahaman pentingnya pendidikan untuk anak atau daerah. Untuk mempermudah akses mendapat layanan pendidikan saya anjurkan mereka melanjut di SMP terdekat yakni SMPN 2 Siberut Barat agar tidak butuh biaya banyak.

Di sisi lain, penginapan siswa di sekitar sekolah masih kurang sehingga kita meminta warga sekitar memberi kenyamanan kepada anak yang kos di situ. Begitu juga dengan anak-anak sekolah, kita beri pemahaman karena rata-rata mereka

Bentuk dukungan masyarakat seperti apa?

Orang tua dan anak-anak sejauh yang saya lihat sangat antusias, bersekolah dan menyekolahkan anak-anaknya. Terutama orang tua, meski kebanyakan diantaranya

Kenapa BBM di Mentawai selalu naik, kok tidak pernah turun. Terimakasih Hermanus Sailuluni (+6282283182397) sambungan hal. 12

Rela Jalan Kaki... dengan menajemen Siberut Utara karena persoalannya sama, yakni transportasi. Jika saya jemput sendiri ke Tuapeijat biaya sangat mahal.

Harga BBM Naik Terus

belum memiliki cita-cita saat bersekolah.

Namun muncul dilema tersendiri, ketika keinginan tidak didukung dengan layanan pendidikan yang layak memaksa sebagian anak dan orang tua menyekolahkan anak mereka di tempat yang jauh. Guru di SMP juga kurang, saat ini diajar 3 orang PNS sebagian diambil dari guru SD dari tamatan SMA yang menyebabkan kualitas pendidikan masih rendah.

Saya juga berharap di Siberut Barat dibangun SMA supaya anakanak tidak sekolah ke Muara Siberut atau Sikabaluan tentu membebani orang tua dari segi biaya karena yang rata-rata kehidupan ekonominya masih kurang.

Tahun ajaran baru,

kurikulum berubah menjadi Kurikulum 2013, apakah sekolah di daerah Anda telah menerapkan kurikulum itu?

Belum, sebab belum ada satu buku pun yang sampai di Siberut Barat, guru-guru juga masih sedikit yang memperoleh sosialisasi pelaksanaan kurikulum baru ini.

Kami masih memakai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) meski saya sendiri sudah mengambil rapor di dinas sebanyak 300-400 buah dengan format isian K13 namun belum disebar ke sekolah.

Saya khawatir mereka tak bisa mengisi rapor dengan sistem baru ini.

Karena guru-guru sejauh ini masih kebingungan dengan K13 ini, saya tak bisa paksakan dari pada nanti terjadi kesalahan penerapan.

Nanti kita paksakan, guru belum mendapat pelatihan kita dibilang bodoh. (gerson)

3

Puailiggoubat NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Sejumlah pihak kecewa karena sudah mengeluarkan banyak biaya menyiapkan Kurikulum 2013, sebagian lainnya justru senang karena menilai penerapannya terburu-buru

Gerson Merari Saleleubaja Bambang Sagurung

enteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan menghentikan penerapan Kurikulum 2013 (K13) bagi sekolah yang baru satu semester mengajar-kannya. Dalam suratnya kepada kepala sekolah seIndonesia tertanggal 5 Desember 2014, Mendikbud memerin-tahkan sekolah kategori itu kembali menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.

Keputusan ini menuai tanggapan berbeda beberapa pihak tak terkecuali di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kepala UPTD Sikakap, Frans Sakeletuk, mengatakan guru-guru kecewa karena mereka sudah serius menjalankan K13 sejak tahun ajaran baru 2014/2015. Pihaknya pun telah rutin melakukan kunjungan lapangan untuk mengawal pelaksanaan K13 di sekolah-sekolah.

Frans menyebutkan, sarana penunjang seperti buku telah dibeli sekolah dan kini telah masuk di kantor pos untuk tema I, bagi yang belum mereka memfotokopi setelah diunduh dari internet.

“Kami juga telah membentuk tim khusus mulai dari Kecamatan Sikakap, Pagai Selatan dan Utara yang didanai Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), bertugas meninjau pelaksanaan belajar,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 9 Desember.

Keputusan penghentian sementara K13, kata Frans, belum didengar semua guru, sehingga ujian semester I yang dilaksanakan bulan ini masih memakai sistem K13 begitu juga dengan sistem pengisian nilai dalam rapor.

“Kalau saya balik ke Sikakap nanti akan kumpulkan semua kepala sekolah membahas hal ini,” ujarnya.

Sementara Kepala UPTD Pagai Utara, Agus Lamar menyebutkan, meski buku K13 tema I masih berada di kantor Pos. Namun semua sekolah di wilayahnya telah menerapkan kurikulum tersebut, bahkan sudah ada tim trainer guru terkait sistem baru ini.

“Dengan penghentian K13, buku yang telah masuk menjadi koleksi pustaka juga menjadi bahan referensi pelajaran lain,” katanya.

M

BUKU K 2013 - Buku kurikulum 2013 untuk beberapa sekolah di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Barat tertumpuk di kantor Pos Sikabaluan

KURIKULUM 2013 DIHENTIKAN Meski kecewa, Frans dan Agus tetap memilih menjalankan KTSP karena sarana pendukungnya sudah lengkap, selain itu guru sudah menguasai materi.

Pencabutan Kurikulum 2013 juga membuat sejumlah sekolah kebingungan karena telah mengeluarkan banyak uang untuk membeli buku dan mengirim guru pelatihan.

Kepala SD Fransiskus Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Samino mengaku telah mengeluarkan uang Rp9 juta mempersiapkan penerapan K13.

“Namun proses pengiriman buku pada pihak percetakan tidak secepat yang kita bayangkan, banyak kendala pengiriman. Belum lagi pengiriman kita ke wilayah filial di Simatalu,” katanya, Kamis, 11 Desember.

Sebaliknya, wilayah Siberut Barat dan Siberut Barat Daya menyambut keputusan Mendikbud itu. Bahkan dengan berkelakar, Kepala UPTD Siberut Barat, Ignatius Sinou mengatakan, mungkin Menteri Pendidikan mendengarkan keluhan guru

di Mentawai.

Menurut Sinou, sekolah di wilayahnya belum menerapkan K13 sebab tak satu pun buku yang sampai, guru-guru juga masih sedikit yang memperoleh sosialisasi pelaksanaan kurikulum baru ini.

“Kami masih memakai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) meski saya sendiri sudah mengambil rapor di Dinas Pendidikan sebanyak 300-400 buah dengan format isian K13 namun belum disebar ke sekolah. Saya khawatir mereka tak bisa mengisi rapor dengan sistem baru ini,” Ignasius menilai guru-guru sejauh ini masih kebingungan dengan K13 ini, sehingga tak memaksakan penerapannya di sekolah. “Nanti kita paksakan, guru belum mendapat pelatihan kita dibilang bodoh,” ujarnya.

Tanggapan senada juga disampaikan Kepala UPTD Pendidikan Siberut Barat, Yustinus, meski sudah memberikan pelatihan kepada guru-guru secara berkelompok di daerahnya namun sekolah diberi kebebasan memilih sistem

kurikulum yang digunakan.

“Apakah KTSP atau K13, tergantung mana yang cocok begitu juga dengan ujian semester saat ini,” katanya.

Ia cenderung memilih menerapkan KTSP karena sudah biasa diajarkan guru sebelum perubahan kurikulum.

Pada 11 Desember seluruh UPTD mendapat pesan singkat dari Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Mentawai, Witoyo yang isinya memerintahkan kepada seluruh sekolah memakai penilaian dalam rapor sesuai sistem K13 untuk kelas 1,2,4 dan 5.

Pesan ini sempat membuat bingung para kepala UPTD. Jendam Purba, Kepala UPTD Siberut Tengah menyebutkan, pemakaian sistem penilaian masih membingungkan sehingga sekolah menerapkan sistem nilai KTSP. Sementara Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Mentawai, Witoyo yang dikonfirmasi Puailiggoubat membenarkan pesan singkat tersebut.

Menurutnya pengisian rapor pada semester 1 di sekolah sesuai dengan

K13. Ini merupakan keputusan Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang ia dapat melalui telepon.

“Informasi itu kita dapat melalui telepon, karena segera maka pemberitahuan ini kita SMS semua kepala UPTD pada hari ini untuk menjalankan hal tersebut,” katanya saat dikonfirmasi Puailiggoubat via telpon, Kamis, 11 Desember.

Meski telah mengeluarkan pemberitahuan seperti itu, Witoyo tak menampik di Mentawai masih ada sekolah yang belum menerapkan K13.

Bagi sekolah yang belum, dibolehkan mengisi rapor sesuai dengan KTSP. Bagi yang sudah menerapkan, pengisian rapor sesuai dengan K13 untuk kelas 1,2,4 dan 5, sementara kelas 3 dan 6 memakai KTSP. “Jika hal itu juga dipaksakan sangat tidak mungkin karena dikhawatirkan sekolah tidak akan nyambung,” ujarnya Sementara sistem belajar yang dipakai pada semester depan, kata Witoyo disesuaikan dengan keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar.

“Apa yang diputuskan pemerintah di atas kita, itu yang akan kita jalankan,” katanya.

Terburu-buru Penerapan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran ini dinilai sejumlah pihak terburu-buru. Menurut Witoyo, Dinas Pendidikan Mentawai mengalami dilema kala menerapkan kurikulum baru ini karena belum semua guru mendapat pelatihan dan sosialisasi. “Bahkan ada yang belum pernah, kalau pun pernah belum semuanya bisa dipahami,” katanya.

Sementara Samino berpendapat, penerapan K 13 terlalu terburu-buru padahal sarana pendukung penerapannya belum siap. “Saya melihat di SD Agnes Padang mereka sudah siap karena didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Mereka tidak hanya mengandalkan buku paket saja, tapi ada media lain yang mendukung mereka mendapatkan bahan,” katanya.

Untung saja, menurut Samino, sekolahnya belum mencetak rapor mengingat jumlah siswa yang banyak dan biaya pembuatan rapor yang mahal.

Sementara Frans tak menampik pelaksanaan K 13 selama ini masih tertatih-tatih karena kemampuan guru untuk mengolah bahan pelajaran masih kurang, begitu juga buku pelajaran.

Namun jika Dinas Pendidikan memerintahkan penerapan KTSP pada semester 2 maka pihaknya akan ikuti.

“Sambil menuju penyempurnaan bahan K13, kami berharap Dinas Pendidikan memberikan pelatihan kepada guru,” ujarnya.

Sementara menurut Agus Lamar, tematik integratif yang menyatukan mata pelajaran dalam satu tema membuat para siswa bingung. (g/o)

Puailiggoubat NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

Pertamina Respon Permintaan DKP Salurkan 200 Ton BBM untuk Nelayan TUAPEIJAT - Pertamina akhirnya memberikan respon kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan di Mentawai sebanyak 200 ton per bulan.

“Awalnya usulan itu disampaikan kepada Wakil Gubernur, Muslim Kasim saat dia datang ke Tuapeijat bulan lalu. Setelah wakil gubernur kembali ke Padang, tak lama orang Pertamina datang menemui saya,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Edi Sukarni, di sela-sela diskusi Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai, di Wisma Bintang Km 0, Tuapeijat, Sipora Utara, Rabu, 10 Desember lalu.

Saat ini, lanjut Edi, jumlah nelayan di Mentawai mulai dari Siberut Barat sampai Pagai Selatan, lebih dari 2100 orang. “Jadi, kebutuhan nelayan itu ada 200 ton tiap bulan,” terangnya.

Respon dari Pertamina saat itu setuju, tinggal lagi DKP menyiapkan penampungan BBM untuk nelayan. Tahun 2015 rencananya akan dibuat penampungan di Tempat Pelelangan Ikan di KM 2 Tuapeijat. “Tangki penampungan itu berkapasitas 20 ton, tak hanya itu saja di masing-masing kecamatan akan dibuatkan tangki, tapi paling utama di Tuapeijat,” katanya.

Prosesnya untuk satu minggu itu, tidak langsung 200 ton mereka antarkan, tapi bertahap. Setelah sampai di TPI disalurkan ke tempat-tempat nelayan atau koperasi-koperasoi para nelayan. “Kita tidak mau menyalurkan ke pangkalan-pangkalan yang ada, nanti jatah minyak nelayan ini dipergunakan untuk kepentingan lainnya, yang jelas tahun 2015 realisasinya,” katanya. (rus)

Mayat Mengambang di TPI MENTAWAI-Warga Kilometer 2 digegerkan penemuan sesosok mayat mengapung di Tempat Pe-lelangan Ikan (TPI), Dusun Karoniet, Desa Tua-peijat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Ke-pulauan Mentawai, Sumatera Barat pada pukul 06.30 WIB. Mayat itu bernama Zul Zega (45) seorang ABK kapal Rio I, berasal dari Sibolga, Sumatera Utara. “Mayat itu ditemukan Syafri, ABK kapal lain yang sama berjangkar di pelabuhan TPI,” ujar Nakhoda KM. Rio I, Bakti, Rabu 10 Desember lalu.

Korban ini ditemukan dalam kondisi mengapung sekitar pelabuhan itu. Kondisi tubuh mayat yang ditemukan itu tidak ada tanda kekerasan.

“Korban ini tidak bisa berenang,” ujar Bakti.

Lanjut Bakti, kejadian ini berasal pada pukul 23.00 WIB, mereka awalnya duduk di warung, kemudian korban pergi ke kapal. “Dari sana saja kami tahu, baru pagi kami dikejutkan kawan kami meninggal,” katanya.

Kapal Rio I itu, ada tiga ABK dan satu Nakhoda, kapal ini dari kapal Sikakap, rencananya hari mau melaut, tapi karena kondisi ini batal melaut. Sampai saat ini polisi masih menyelidiki kejadian itu. Sementara mayat sudah dimasukkan di ruang jenazah RSUD Mentawai untuk di visum. Karena tidak ada dugaan kekerasan akhirnya jenasah korban dikuburkan di KM Tuapejat pada keesokan harinya. (rus)

4

Keluarga Miskin Berhak Dapat Bantuan Hukum dari Negara Bantuan hukum tak hanya untuk para korban tapi juga bagi pelaku

Rus Akbar

egara wajib dan menjamin pemberian bantuan hukum bagi warga miskin.

Hal itu berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, kepada masyarakat miskin menjadi keharusan dan mendapatkan penjaminan yang pasti dari negara, hal itu dikatakan Kepala Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat Supriyadi.

“Keluarga miskin ini sering terkena masalah, ada yang salah tangkap kemudian dipidana dan masuk penjara, padahal dia sendiri tidak bersalah,” kata Supriyadi dalam acara diskusi publik draf penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, di aula Kantor Bupati, Km 4, Tuapeijat, Sipora Utara Selasa, 9 Desember lalu.

Lanjut Supriyadi, bisa juga keluarga miskin salah tangkap akibat kelalaian aparat penegak hukum, pemeriksaan yang tidak transparan, bisa juga pengakuan terpaksa saat diperiksa. “Pemerintah itu menyisihkan anggaran dalam APBN untuk membiayai selama pendampingan sampai perkaranya diputuskan,” ujarnya.

Supriyadi mengakui memang dananya sangat minim. Untuk satu perkara, dibiayai hanya Rp5 juta

N

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

diskusi pu-blik barulah diserahkan kepada bupati. Tak hanya para korban masyarakat saya, tapi bagi masyarakat yang bersalah bisa didampingi hukum,” ujar Supriyadi.

Tim ahli Bupati Mentawai, Seminar Siritoitet yang mewakili bupati dalam pertemuan itu mengakui, kondisi Mentawai memang masuk kategori miskin di antara kabuDISKUSI - Diskusi publik draf awal penyusunan Ranperda Pemberian Bantuan Hukum paten dan kota untuk masyarakat miskin di aula kantor bupati yang ada di Sumatera Barat. untuk pengacara, mulai penyidikan, paten Kepulauan Mentawai bisa “Ini perlu ada sebab kondisi mapenyelidikan, sidang sampai berpedoman pada perda tersebut,” syarakat kita masih buta tentang keputusan hukum. katanya. hukum. Saya mengapresiasi Ranper“Meski demikian tentu pemeSiapa yang bisa memdampingi da ini, supaya nanti bisa diterapkan, rintah daerah kabupaten bisa juga perkara hukum itu adalah advokat, masyarakat mengerti dengan humenganggarkan dalam APBD, tapi paralegal, dosen hukum dan maha- kum,” katanya. tentu harus membuat perda dulu, siswa terakhir yang telah memKepala Bagian Humas Mentaperda tersebut haruslah sesuai praktikkan proses pengadilan. wai, Joni Anwar saat sesi diskusi dengan UU yang ada,” katanya.

“Untuk mendapatkan bantuan mengatakan persyaratan bantuan Untuk mendampingi ini, menu- hukum tersebut, keluarga miskin hukum baru bisa diberikan melalui rut Supriyadi ada organisasi-orga- bisa menyampaikan kepada OBH organisasi bantuan hokum akan nisasi bantuan hukum yang telah atau ke Kanwil Hukum dan HAM mengganjal sebab di Mentawai diakreditasi pemerintah. Bantuan . Mereka hanya menga-jukan surat belum ada lembaga ini. yang diberikan itu berupa kasus keterangan miskin, bisa juga “Ini merupakan tantangan kita pidana dan perdata. “Pemerintah Jamkesmas atau kartu BLT,” ke depan sebagai daerah yang daerah juga memperbolehkan meng- katanya. tergolong miskin, sementara kondisi anggarkan dalam APBD. Tentu ini Saat ini tim ahli tengah daerah kita jauh dari pusat OBH berdasarkan aturan yang berlaku di menyusun naskah akademik ranca- tersebut,” katanya. negara ini, saat ini pemerintah ngan Perda Mentawai tentang Karena itu, menurut Joni perlu provinsi sedang menggodok aturan Penyelenggaraan Bantuan Hukum. digagas pembentukan lembaga bantersebut yang di jabarkan dalam “Ini baru draf awal, kalau tuan hukum untuk mengadvokasi kabentuk perda. Pemerintah Kabu- sudah selesai sosialisasi dan sus-kasus hukum di Mentawai. (r)

Transportasi Mudik Natal Aman, Pemkab Sediakan 7 Ton Solar TUAPEIJAT - Menghindari membludaknya penumpang menjelang Natal dan tahun baru, Dinas Perhubungan dan Kominfo Mentawai telah menyiapkan armada kapal Pemkab Mentawai untuk mengantar penumpang antar pulau yang mau merayakan bersama keluarganya.

“Kita sudah menyiapkan stok BBM untuk minyak kapal, saat ini di Mentawai sering mengalami kelangkaan BBM, jadi ada 7 ton

minyak solar kita sediakan,” kata Kepala Dishub dan Kominfo Mentawai, Yusi Rio di sela-sela sidang pembahasan KUA PPAS di DPRD Mentawai, Kamis, 11 Desember lalu.

Menurut Rio, pihaknya juga akan melakukan pengurangan rute menjelang H-3 dan H+3 saat Natal dan tahun baru. “Artinya kalau jadwal kapal ke Sikakap sekarang ada dua kali seminggu, maka caranya kita kurangi menjadi satu,

ini tujuannya untuk ketersediaan BBM, sebab kalau rute kapal ini penumpangnya sedikit, lebih baik dipakai minyak untuk mengangkut pemudik natal yang mencapai ribuan orang,” katanya.

Rio, juga meminta kepada seluruh warga Mentawai yang mudik antar pulau tidak perlu cemas sebab tiga kapal milik Pemkab Mentawai sudah disiapkan untuk mengangkut para pemudik.

“Saat ini sudah siap tiga kapal, Kapal Nade, Simasin dan Beriloga minggu besok masuk ke Tuapeijat, kalau hitung-hitung kertas semua kapal sudah siap dan sudah docking,” katanya.

Begitu juga dengan harga tiket kapal antar pulau tidak ada kenaikan. Sementara untuk rute Padang ke Mentawai ada kapal Gambolo, Ambu-ambu, Mentawai Fast dan Sumber Rejeki Baru. (rus)

MENTAWAINEWS Gara-gara lahan pembuangan bermasalah, warga Sikakap membuang sampah ke laut

Puailiggoubat

NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

5

Tempat Pembuangan Sampah di Sikakap Bermasalah FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Supri Lindra

empat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Dusun Mapinang, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap yang dibeli Pemerintah Desa Sikakap pada 2011 lalu ternyata bermasalah, ada seorang warga yang mengklaim tanah tersebut miliknya. Akibatnya Peraturan Desa (Perdes) tentang penanganan sampah tidak jadi ditetapkan, Selasa 2 Desember lalu.

Kepala Desa Sikakap, Suharman mengatakan, TPA sampah di Dusun Mapinang telah lama dibeli seluas 250 meter persegi. Namun ada pihak lain

T

yang mengaku sebagai pemilik lahan.

Karena tidak ada tempat pembuangan akhir sampah di Desa Sikakap, masyarakat setiap hari selalu membuangnya ke laut, padahal kebiasaan membuang sampah ke laut bisa merusak ekosistem yang ada dilaut, seperti rusaknya terumbu karang, “Bagaimana kita bisa melarang masyarakat sementara rancangan perdes tentang penanggulangan sampah belum bisa ditetapkan, padahal Rancangan Perdes Sampah tersebut sudah dibuat waktu saya masih menjadi anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sekitar 2 tahun lalu,” katanya.

Aturan tersebut, jelas Suharman, memuat sanksi bagi masya-

rakat yang masih membuang sampah ke laut. “Agar Perdes berjalan terlebih dahulu harus dibuat sarana serta mobil untuk mengambil sampah setiap hari lalu dibuang ke TPA, itu akan disosialisasikan dengan masyarakat nantinya,” jelasnya.

Elbino Purba, Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sikakap, mengatakan, persoalan kepemilikan lahan TPA hingga kini belum bisa diselesaikan. LPM akan berupaya menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah ini, kemungkinan pemilik dan yang mengklaim lahan itu akan dipanggil untuk menyelesaikan masalah di hadapan camat dan muspika lainnya. (spr)

Formma Sumbar Gelar Aksi Bersih di Pantai Padang PADANG-Sebanyak 300 mahasiswa asal Mentawai yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) Sumatera Barat, melakukan aksi bersih sampah di pantai Padang, Sabtu, 13 Desember lalu.

Ketua Formma Sumbar, Daudi Silvanus Satoko mengatakan, aksi bersihbersih itu bentuk kontribusi dan kepedulian mahasiswa Mentawai untuk Padang yang menjadi tempat mahasiswa menuntut ilmu.

“Selain itu, ini bentuk solidaritas dan silaturahmi kita, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa Mentawai yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi,” katanya.

Lanjut Daudi, aksii bersama juga mempererat persatuan mahasiswa Mentawai yang berasal dari berbagai pulau, Siberut, Sipora dan Sikakap. “Jadi, ketika kita sama-sama kuliah di Padang ini, kita tidak lagi melihat asalnya, tidak ada lagi kelompok-kelompok, baik dari Sipora, Siberut maupun dari Sikakap, semuanya satu yaitu berasal dari Mentawai,” tuturnya.

Aksi bersih-bersih dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, di Muaro Lasak sampai samping hotel Pangeran Beach Padang. Mahasiswa ini memungut sampah di pantai dan memasukkan dalam kantong kresek warna hijau. Kemudian diangkut dengan truk pembawa sampah.

“Pak Wali Kota Padang mengapresiasikan aksi ini, beliau berpesan Kota Padang untuk dijaga kebersihannya,” kata Daudi.

Muara Lasak merupakan objek wisata keluarga, bila sore datang banyak para pengunjung wisata lokal untuk menikmati matahari tenggelam. (rus) FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

BERSIHKAN PANTAI - Mahasiswa Mentawai membersihkan sampah di pantai Padang

PEMBUANGAN SAMPAH - Tempat sampah yang dibangun coremap fase II di Sikakap tidak terpakai

Warga Dusun Baru-Baru Minta Dana Huntap Tahap III Dicairkan BETUMONGA –Warga Dusun Baru-baru, Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara berharap pemerintah segera mencairkan dana pembangunan hunian tetap tahap III karena Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahap II untuk 21 unit rumah sudah selesai.

Kepala Dusun Baru-baru, Serim Saleleubaja, menjelaskan dana huntap tahap III akan digunakan untuk membeli keramik, pintu,

jendela, pasir dan semen. “LPJ penggunaan dana huntap tahap dua Rp20,4 juta sudah selesai dibuat, bahkan sudah sampai ke fasilitator huntap,” katanya, Senin, 1 Desember lalu.

Pekerjaan huntap warga di dusun tersebut sudah selesai sekitar 85 persen, pekerjaan sesuai dengan petunjuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana tahap II, yakni pekerjaan dana tahap II mulai dari

pemasangan dinding rumah sampai atap rumah, pekerjaan itu sudah selesai. “Kalau pemerintah cepat mencairkan dana tahap III, sebelum Natal, warga sudah bisa menikmati rumah huntap yang dibangun,” katanya.

Sejak gempa dan tsunami 2010 mengguncang Kabupaten Kepulauan Mentawai, sudah empat tahun masyarakat tinggal di hunian sementara (huntara). (spr/r)

Desa Sikakap Tunggu Pencairan ADD Tahap II SIKAKAP-- Desa Sikakap Kecamatan Sikakap mendapatkan Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp 940 juta tahun ini, demikian dikatakan Farida Hanum, bendahara Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Sikakap, Senin, 1 Desember lalu “ADD tahap I telah cair Rp 309.241.000, dana tersebut telah digunakan untuk membayar honor aparat desa seperti kepala desa, kaur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termasuk di dalamnya membeli kendaraan dinas kepala desa dan mebeler,” ujarnya.

Menurut Farida, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana tahap I sudah selesai karena itu pihaknya kini

menunggu pencairan dana tahap ke II. Jika dana ADD tahap II terlambat dicairkan maka ADD Desa Sikakap akan tersisa banyak, sebab semua pekerjaan sudah harus selesai sebelum 31 Desember.

“Pekerjaan tidak boleh dilakukan setelah tanggal tersebut,” jelasnya Sementara Suharman, Kepala Desa Sikakap, mengatakan dalam dana ADD Desa Sikakap juga dianggarkan dana untuk lembaga binaan desa seperti karang taruna, PKK dan Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat (LPM) masingmasing mendapatkan Rp25 juta.

“Dana tersebut bisa dicairkan bila ada kegiatan dengan syarat lembaga tersebut membuat proposal,” katanya.

Selain dana untuk pemberdayaan, di ADD juga ada dana pembangunan, dana tersebut sekarang digunakan untuk merehab kantor Desa Sikakap, penambahan ruangan kantor desa, perbaikan jalan di Dusun-Dusun, perbaikan pipa air bersih.

Sementara itu dana operasional digunakan untuk operasional kepala desa, kepala dusun, Badan Pemerdayaan Desa (BPD), staf desa, makan dan minum. Sebelum ditetapkan jenis pekerjaan terlebih dahulu BPD mengumpulkan usulan dari masyarakat di tingkat dusun, setelah itu dipilihlah beberapa usulan prioritas sesuai dengan besar dana yang ada, setalah itu barulah pekerjaan dilakukan. (spr/r)

6 Puailiggoubat

Keluarga miskin lebih mahal bayar pajak dibanding keluarga kaya

Supri Lindra

W

MENTAWAINEWS

NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

arga Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap enggan membayar pajak bumi dan bangunan

(PBB) karena luas bangunan tidak sesuai dengan ukuran yang dikeluarkan pemerintah.

“Luas tanah dan ukuran yang dikeluarkan pemerintah Mentawai tidak sesuai dengan data di lapangan. Bahkan data yang ditemukan, pajak rumah orang miskin lebih mahal dibanding dengan rumah orang kaya, itulah yang membuat masyarakat enggan membayar pajak,” kata Ismen Saputra, Kepala Dusun Sikakap Timur, di kantor Desa Sikakap Selasa, 2 Desember.

Kepala Desa Sikakap, Suharman, menegaskan bukan masyarakat tidak mau membayar pajak, tapi data yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan fakta di lapangan, Untuk mengakuratkan data dalam waktu dekat ini pemerintah yang

Luas Tanah Tidak Sesuai, Warga Sikakap Ogah Bayar Pajak membidangi perpajakan ini akan turun ke lapangan untuk mendata ulang kembali rumah dan tanah masyarakat, agar pajak sesuai dengan kondisi di lapangan, supaya tidak ada lagi keluhan dari masyarakat bila dipungut pajaknya.

“Agar data akurat Kantor Pajak langsung didampingi Pemerintah Kecamatan untuk mendata ulang rumah penduduk dan tanah penduduk, pembayaran pajak disesuaikan dengan Nomor Jumlah Objek Pajak (NJOP),” ucap Suharman.

Kendala lain dalam pembayaran pajak tersebut, masih banyak rumah warga yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebab IMB bisa menjadi patokan besaran PBB yang harus dibayar.

“Harapan kita ke depan setelah ada data yang akurat yang dikeluarkan Kantor Pajak, masyarakat mau membayar pajaknya, dengan pajaklah semua pembangunan dapat dilakukan,” jelasnya. (r)

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

KAWASAN PERUMAHAN - Sebuah boat melewati kawasan perumahan yang berada di kawasan pantai di Sikakap

Eskavator Terbenam, Pembangunan Jembatan Makukuet Terhenti MAKUKUET – Sudah satu bulan pekerjaan jembatan di Dusun Makukuet, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap terhenti pengerjaannya akibat eskavator milik CV. Merpati yang mengerjakan jembatan tersebut terbenam.

Menurut Koordinator Lapangan CV Merpati, Taufik, terbenamnya ekskavator membuat pekerjaan pengerukan badan sungai tidak bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan hanya pekerjaan kecil-kecil saja, sementara

kontrak kerja sampai 4 Desember sudah berakhir. “Sekarang kita berpikir bagaimana cara mengeluarkan eskavator yang terbenam dalam lumpur sungai,” ujarnya pada Puailiggoubat, Rabu 5 Desember lalu.

Total dana untuk membangun jembatan tersebut senilai Rp 1.814.820.000, dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2014 dengan konsultan pengawas CV

Althis Konsultant. Panjang jembatan 12 meter, dan lebar jembatan 6 meter, semua material jembatan seperti pasir dan kerikil didatangkan langsung dari Padang.

Pengawas alat, CV Merpati, Aswir Hasan, mengatakan ekskavator yang terbenam ini adalah milik IPK Koperasi Kartika Wirabraja yang dikontrak CV Merpati, kejadian ini merupakan kelalaian dari operator, karena komputer eskavator sudah

Pergantian Istilah PPTK Desa Jadi TPK Desa, Kadus di Sikakap Bingung SIKAKAP – Pergantian istilah jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di tingkat desa menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa membuat para kepala dusun di Desa Sikakap ragu untuk melaksanakan kegiatan dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) di dusun-dusun.

Kepala Dusun Sikakap Tengah, Sairin mengaku dusun mendapat ADD senilai Rp9 juta. Sesuai informasi, tidak ada PPTK desa yang mempertanggung jawabkan pekerjaan tersebut.

“Saya sendiri bingung. Nanti akan ditanyakan kembali kepa-da kepala desa, bagaimana aturan dari pekerjaan dana ADD tahun sekarang, setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap dari kepala desa barulah berani kita

mengerjakan pekerjaan,” ujarnya Senin, 1 Desember lalu, Sementara Farida Hanum, bendahara ADD Desa Sikakap menjelaskan, pergantian nama itu sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. “PPTK itu dihilangkan dan diganti dengan TPK. Belanja di bawah Rp 50 juta boleh dikelola langsung oleh TPK desa, sementara belanja di atas Rp200 juta baru ditenderkan,” katanya.

Waktu pengusulan rincian penggunaan dana ADD Desa Sikakap dibuat nama PPTK, tapi sampai di Kantor Pembedayaan Desa (Pemdes) langsung dicoret, sekarang yang bertanggung jawab dengan pengelolaan dana

ADD adalah TPK Desa. “Waktu belanja barang di Padang yang ikut semua anggota TPK Desa,” jelasnya.

Kepala Desa Sikakap, Suharman menambahkan, sesuai petunjuk teknis ADD sekarang memang tidak ada PPTK, tapi diganti dengan TPK Desa, anggota TPK desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur-kaur, dan bendahara ADD. “Semua tim ini bertanggung jawab dalam pe-laksanaan ADD,” ujarnya.

Kepala dusun termasuk di dalam TPK untuk tingkat dusun, dalam pelaksanaan pekerjaan kepala dusun termasuk pengawas pekerjaan, kepala dusun langsung mencarikan siapa yang bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. (spr/r)

rusak maka untuk menghidupkan mesin ekskavator tidak bisa lagi, harga komputer tersebut sekitar Rp80 juta, “Sekarang yang kita pikirkan cara mengeluarkan alat berat dari timbunan lumpur, kalau sudah keluar baru bisa dipikirkan bagaimana mengidupkan mesin dan komputer yang rusak bisa menggunakan komputer lain,”

katanya.

Saat ini, jelas Aswir, hampir seluruh badan ekskavator terbenam, kalau tidak cepat dikeluarkan kemungkinan seluruh badan ekaspaotor akan terbenam sehingga memerlukan biaya yang besar untuk mengeluarkannya. (spr)

Kapolsek Sikakap Minta Orang Tua Larang Anak Bawa Motor SIKAKAP–Kapolsek Sikakap, Iptu Edison Hulu meminta orang tua tidak membiarkan anak-anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor untuk menghindari kecelakaan yang bisa berdampak korban jiwa.

“Kecelakaan terjadi di jalan raya disebabkan karena pengendara sepeda motor ugal-ugalan. Kalau kita sayang kepada anak jangan biarkan anak dibawah umur 17 tahun untuk mengendarai sepeda motor, sebab anak di bawah 17 tahun belum bisa mengurus Surat Ijin Mengemudi (SIM), boleh mengurus SIM bila sudah berumur diatas 17 tahun,” katanya, Rabu, 3 Desember lalu.

Kekhawatiran Edison karena saat ini jalan di Sikakap sudah bagus sehingga berpeluang pengendara motor akan ngebut sementara rambu-rambu lalu lintas belum ada.

“Dalam waktu dekat ini rambu-rambu lalu lintas akan dipasang di sepanjang jalan Desa Sikakap, supaya kecelakaan tidak terjadi, lebih baik mencegah daripada setelah terjadi kecelakaan,” katanya.

Setelah adanya rambu-rambu lalu lintas, pengendara sepeda motor akan ditertibkan, termasuk surat-surat kendaraan dan SIM, waktu penertiban nanti kalau ada kendaraan dan pengendara sepeda motor tidak ada surat-suratnya maka akan diberikan arahan. “Tapi kalau tertangkap lagi maka akan ditilang. Kemudian kita juga akan melakukan sosialiasi ke sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, sampai SMA,” katanya. (spr/r)

MENTAWAINEWS Pengerjaan proyek terlambat dilakukan lantaran jadwal tender yang molor

Rus Akbar

ristinus, anggota DPRD Mentawai menemukan sejumlah proyek pembangunan di Siberut Selatan terancam putus kontrak saat melakukan reses ke daerah itu, awal Desember lalu.

Kristinus yang melakukan reses bersama Ketua DPRD Mentawai, Yosep Sarogdok pada 2- 6 Desember lalu di Muntei, Matotonan dan Madobak juga menemukan sejumlah masalah yang butuh pembangunan mendesak.

“Awalnya kita menjemput aspirasi masyarakat, ada beberapa usulan masyarakat yang tidak terakomodir, padahal itu sudah disampaikan pada Musrenbang,” katanya di Tuapeijat, Selasa, 8 Desember lalu.

Seperti jalan simpang Muntei, Kecamatan Siberut Selatan sepanjang 1,8 kilometer sudah parah, rencananya akan dianggarkan perbaikan tahun depan. “Selain itu kita juga menemukan jalan Puro tembus Rogdok yang dibangun pada 2012, kondisi sudah rusak parah, badan jalan sudah hancur,” ujarnya.

Lanjut Kristinus, rencana Bupati

Puailiggoubat

NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

7

Reses DPRD di Siberut Selatan

Banyak Proyek Terancam Putus Kontrak

K

lapangan, jembatan itu hampir tersambung sejarak 15 sentimeter, hanya saja masalahnya adalah posisi jembatan itu tidak sama, ada ketimpangan, satu rendah dan satu tinggi, jadi ini terpaksa dibongkar lagi. “Kalau kita lihat masa kerjanya, perusahaan yang mengerjakan bangunan ini juga akan putus kontrak,” katanya.

Menurut Kristinus, banyaknya putus kontrak ini akibat keterlambatan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) melakukan tender proyek pemba-ngunan. “Kita tahu tender itu dilakukan September, dengan bulan tersebut tentuk sangat mendesak ditambah cuaca yang tak menentu membuat pekerjaan proyek tidak berjalan maksimal. Seharusnya SKPD sudah melakukan tender April, sehingga proses pembangunan bisa dilakukan lebih maksimal,” katanya.

Ia mengakui ini sudah disampaikan kepada Bupati untuk memerintahkan SKPD melakukan tender cepat, pada berbagai pertemuan. “Tapi entah apa masalah yang dihadapi saat ini,” ujarnya.

FOTO:SIPRI/PUAILIGGOUBAT

RUSAK PARAH - Jalan menuju Rokdog yang sudah rusak parah untuk membangun jalan trans Mentawai harus sesegera mungkin dibangun, sebab akses masyarakat sangat perlu. “Bupati kan berencana membangun jalan trans, dari Puro-Rogdok sampai ke Taileleu itu

Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor Camat Rampung MUARASIBERUT - Rehabilitasi dan penambahan ruang Kantor Camat Siberut Selatan yang dikerjakan CV. Mitra Sejati dengan kontrak Rp446.560.000 dari dana APBD Mentawai rampung dikerjakan.

Ketua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Elifati Zebua mengatakan, pekerjaan ini sudah selesai dikerjakan. Rehab kantor dan penambahan ruangan dengan ukuran 8x12 meter.

“Pekerjaannya dimulai 30 September-13 Desember atau selama 75 hari kalender,” katanya, Senin 8 Desember lalu.

Ditambahkan Elifati, pekerjaan sudah selesai sebelum masa kontrak habis. Material yang digunakan dua macam, pasir lokal dan pasir dari Padang, kalau pasir lokal digunakan untuk pembuatan kolom bangunan, dan untuk material padang digunakan untuk pemasangan. (ss/r)

jalan trans nasional, sementara dari Rogdok ke Matotonan itu dibangun lewat P2D,” katanya.

Jalan P2D itu sengaja dibuat dari Rogdok ke Matotonan lantaran termasuk kawasan hutan produksi, kalau masuk kawasan Taman Nasional Siberut, butuh izin dari Kementerian Kehutanan untuk menggunakannya.

Ia mengaku gusar melihat pembangunan jembatan Puro yang sudah dua kali ditender tapi tidak selesai-selesai.

“Tahun 2013, kita menyetujui pembangunan jembatan tersebut dengan anggaran senilai Rp8,3 miliar, kemudian tahun 2014 kembali dianggarkan senilai Rp1,6 miliar, rencananya tahun 2015 nanti pemerintah kembali menganggarkan dalam APBD sebanyak 1,3 miliar,” katanya.

Sementara hasil pemantauan di

Pendidikan Di Madobak juga ditemukan proyek pembangunan gedung SMP 2 Siberut Selatan yang sebagian dibangun swakelola, sebagian lagi melalui rekanan. Dari FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Seorang Warga Matotonan Tewas Tertimpa Pohon MATOTONAN– Angin kencang menyebabkan Mateus, warga Desa Matotonan, Kecamatan Siberut Barat tewas tertimpa pohon, Jumat, 12 Desember, pukul 24.00 WIB. Menurut Jakobus Sabaggalet (42), saudara korban, saat kejadian Mateus tidur di bagian depan rumahnya, sementara istri dan anaknya di bagian tengah. “Saat tertidur pulas, angin kencang datang dan merobohkan pohon mangga, awalnya rumahnya yang kena kemudian masuk ke tempat tidur korban,” katanya, Jumat 12 Desember lalu.

Sementara tiga anak dan istri korban hanya mengalami luka-luka ringan di beberapa bagian tubuh, akibat kena dahan-dahan mangga tersebut. “Nyawa korban tidak bisa tertolong, diperkirakan dia sudah meninggal langsung setelah tertimpa. Saat warga membantu korban, dia sudah tidak bernafas lagi,” ujarnya. (ss/r)

TERBENAM - Eskavator pengeruk tanah CV. Merpati terbenam

pantauan Kristinus, ia melihat rangka bangunan sudah berdiri dan diatap namun tidak ada dinding. “Saya bisa memastikan pasti ini akan putus kontrak,” katanya.

Kemudian pembangunan rumah dinas guru untuk SD 02 Matotonan, bangunannya sudah berdiri dan diatap tapi belum terpasang loteng dan lantainya belum pakai keramik, Kristinus menduga ini juga bakal putus kontrak.

“Hal yang paling mendesak saat ini untuk SD 06 dan SMP 02 Siberut Selatan adalah mebeler sekolah, ini sangat dibutuhkan disana,” katanya.

Kesehatan Begitu juga dengan puskesmas pembantu (pustu) di Matotonan.

Temuan Kristinus, bangunannya sudah ada, hanya saja lemari tempat menyimpan obat tidak ada, kemudian pustu juga dipakai untuk menginap tenaga medis lantaran tidak ada rumah dinas. “Kita nanti meminta kepada Dinas Kesehatan segera melengkapi, kalau soal tenaga medisnya sudah ada di sana,” katanya.

Di Matotonan saat ini sudah ada dua tenaga medis dan tahun ini juga ditambah dua orang lagi sehingga jumlahnya mencapai empat orang.

“Karena itu Dinkes harus membuat rumah dinas mereka,” kata Kristinus.

Selain itu, ia juga meminta kepada Bupati untuk mengubah status pustu yang ada di Madobak itu menjadi puskemas termasuk rumah dinas di daerah itu harus dianggarkan. “Madobak strategis untuk dikembangkan lokasi puskemas baru, sebab beberapa daerah seperti Rogdok, Ugai, Matotonan serta daerah pedalaman ini bisa cepat berobat ke sana dan tidak perlu ke Muara Siberut yang jauh,” katanya.

Pertanian Program sawah yang dicanangkan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet di daerah Rogdok seluas 40 hektar, menurutnya hasil panennya belum maksimal. “Kalau kita lihat hasil panen itu satu kepala keluarga hanya dapat satu karung, tentu ini mengecewakan,” katanya.

Harapannya ke depan karena masyarakat belum terbiasa bersawah maka harus diberi pelatihan lagi, begitu juga soal menghadapi hama pertaniannya, seperti tikus, hama wereng. “Ini perlu pendampingan kepada masyarakat, agar masyarakat juga fokus kepada sawah, tidak perlu lagi pergi ke tempat lain, nah masalahnya saat ini juga masyarakat tidak bisa fokus,” katanya. (rus)

MENTAWAINEWS Tiga Belas Tahun Mengabdi Jadi Tenaga Honorer SIKAKAP –Meski sudah 13 tahun mengabdi, tiga staf kantor desa Sikakap ini masih berstatus honorer. Mereka adalah Nelfri Susanti, Deni Nengsiwati Putri, dan Mulyanda, yang sudah mengabdi sejak 2003.

Deni Nengsiwati Putri, staf Desa Sikakap yang membidangi Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, menjelaskan, tahun 2009 lalu Camat Sikakap Eliza Murti untuk mengusulkannya menjadi PNS tapi ditolak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan alasan staf desa tidak termasuk dalam pemerintahan.

“Sementara kami aparat desa juga memberikan pelayanan kepada masyarakat setiap hari, waktu ke BKD tahun 2009, kami membawa surat keputusan desa, camat agar masuk data base saja tapi tidak bisa, apa lagi menjadi pegawai negeri. Pertama menjadi tenaga honor, gaji diterima Rp250 ribu per bulan, itupun dibayarkan tidak setiap bulan, sekarang sudah naik menjadi Rp1,1 juta,” katanya, Selasa 2 Desember lalu.

Sementarea Nelfri Susanti, staf Desa Sikakap bagian Kasi Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakat, mengatakan waktu memasukkan data ke BKD ditolak, maka sejak saat itu sampai sekarang mereka tidak pernah lagi memasukan data untuk menjadi pegawai negeri.

“Kita takut nanti ditolak lagi, keinginan untuk menjadi pegawai dipendam dulu, kalau ada nasib untuk menjadi pegawai negeri pasti akan terwujud. Walaupun dibayarkan tidak tiap bulan, kalau dana honor cair bisa menjadi tabungan,” katanya. (spr/r)

Kadus Tak Kirim Data Penduduk ke Desa SIKAKAP-Akibat format isian data penduduk tidak diberikan Pemerintah Desa Sikakap, kepala dusun se-Desa Sikakap tidak mengirimkan data penduduknya. Sariman Sababalat, Kepala Dusun Seay lama, mengatakan, Data penduduk sebenarnya sudah dibuat d ibuku biasa, tapi belum diberikan ke Pemerintah Desa Sikakap karena format isian data belum ada dari Desa Sikakap, “Terus terang saya tidak bisa membuat format data penduduk tersebut, kalau data tahun 2013 memang ada termasuk yang meninggal kita buatkan karena desa kirimkan formatnya, namun tahun ini tidak ada formatnya,” katanya Kepala Dusun Berkat Lama Markus Sababalat, Selasa, 2 Desember lalu.

Kalau ada format isian data penduduk itu lebih mempermudah kepala dusun untuk mengisinya, selain nama, alamat, tempat tanggal lahir, diharapkan juga ada kolom untuk isian keterangan apakah masih hidup atau sudah meninggal. “Data isian penduduk 2014 sudah dibuat tapi masih di dalam buku,” katanya.

Nelfri Susanti, Kasi Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, Desa Sikakap, mengatakan sesuai dengan anjuran Pemerintah Kecamatan bahwa format isian data penduduk tahun 2014 sudah diberikan kepada seluruh kepala dusun. “Kalau ada kepala dusun yang mengatakan bahwa belum mendapatkan format isian data penduduk itu tidak benar,” jawabnya. (spr/r)

Puailiggoubat

NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

8

Polres Mentawai Kerahkan Personel untuk Operasi Lilin Polisi mencegah peredaran narkoba, dan membuat penjagaan pada malam hari di setiap pintu masuk dan pintuk keluar setiap daerah saat natal dan tahun baru

FOTO:SIPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

Siprianus Sababalat

apolres Mentawai AKBP Reko Indro Sasongko menegaskan personelnya siap mengerahkan personelnya untuk melakukan operasi lilin selama Natal dan tahun baru, hal itu disampaikan saat kunjungan kerja ke Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Selasa, 9 Desember lalu “Dalam operasi lilin ada tiga program yang dilakukan, melakukan pengawasan pada malam Natal dan tahun baru untuk menciptakan suasana yang kondusif, mencegah peredaran narkoba, dan membuat penjagaan pada malam hari di setiap pintu masuk dan pintu keluar setiap daerah,” katanya.

Kepolisian akan bekerjasama dengan pemuda, tokoh masyarakat,

K

OPERASI LILIN - Kapolres Mentawai (dua dari kanan) menyampaikan rencana operasi lilin di kantor Desa Muara Siberut kepala desa dan kepala dusun, tokoh agama, camat dalam melakukan pengawasan, jelas Kapolres.

“Kita akan melakukan patroli dan razia narkoba baik itu di kapal, di jalan, dan di tempat-tempat lainnya, karena peredaran narkoba ini sifatnya silent (diam) namun selalu bergerak. Maka untuk itu kami ingin kerja sama masyarakat memberikan informasi kepada kepolisian terdekat untuk melaporkan apabila mengetahui informasi tentang narkoba, baik itu pemakai maupun pengedarnya,” katanya.

Pihak kepolisian akan melindungi masyarakat yang menjadi

pelapor tersebut. “Kami tidak akan menyebutkan identitas pemberi informasi tersebut kepada siapa pun,” katanya.

Camat Siberut Selatan T. Lumban Raja meminta kepolisian melakukan razia secepatnya. “Para pengedar sangat leluasa masuk ke sini, perlu sekali di sini diadakan sosialisasi kepada ma-syarakat tentang ba-haya narkoba dan sanksinya,” ucapnya.

Menurut Lumban Raja, ketidaktahuan menyebabkan ada masyarakat yang meng-gunakan dan mengedar-kan narkoba.

Sementara Kepala Polsek

Siberut Selatan, Iptu Ikhlas Razuki mengharapkan semua elemen masyarakat ber-peran dan bekerja sama mengawasi soal nar-koba ini.

“Jadi kalau ada yang mengetahui sece-patnya dilaporkan, dan juga kepada orang tua kalau sudah tahu anak-nya sudah terkena narkoba juga supaya melaporkan-nya ke polisi setempat,” katanya.

Dalam kunjungannya, Kapolres mengadakan pertemuan di kantor Desa Muara Siberut bersama Camat Siberut Selatan, seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Siberut Selatan, tokoh masyarakat, pemuda serta agama. (r)

Konsultan Pengawas Proyek Tidak di Lapangan, Kapolsek Sikakap Kesal SIKAKAP – Tiga proyek pembuatan jembatan yakni jembatan Muara Taikako dan jembatan di Dusun Sikautek Desa Muara Taikako serta jembatan di Dusun Makukuet Desa Matobe pengerjaannya bermasalah. Hal itu dikatakan Kapolsek Sikakap Iptu Edison Hulu, 5 Desember lalu.

“Sesuai dengan instruksi Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet agar setiap kapolsek dapat mengawasi langsung pembangunan yang dilakukan di wilayah kerjanya, agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan bestek dan target waktu yang ditetapkan oleh pe-merintah,” kata Edison.

Karena instsruksi langsung dari Bupati, Edison merasa bertanggung jawab secara moril meskipun jarak pekerjaan proyek saling berjauhan satu dengan lainnya.

Menurut Edison, proyek pe-

merintah tersebut sumber dananya dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, setiap masyarakat berhak mengawasi.

“Kalau tidak ada konsultan

pengawas di lapangan tentu para kontraktor bekerja asal jadi, selama ini kita lihat nama konsultan pengawas di setiap spanduk itu asal ada saja, sementara pihak PT FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

IRIGASI - Proyek rehab irigasi Dusun Silaoinan

atau CV tidak mengirimkan konsultan pengawasnya di lapangan, kalaupun ada paling lama konsultan pengawas itu berada di lapangan hanya satu minggu,” kata Edison.

Ia menambahkan, proyek jembatan di Muara Taikako misalnya, karena tidak ada konsultan pengawas di lapangan, pihak kontraktor menimbun kiri-kanan jembatan menggunakan tanah liat, itu sudah tidak sesuai dengan bestek. “Timbunan itu biasanya menggunakan urukan pilihan atau tanah yang ada batu-batuan,” katanya.

Kalau ditimbun menggunakan tanah liat, jelas Edison, jalan tersebut akan licin dan berlumpur bila ditempuh saat hujan atau setelah hujan reda, akibatnya akan terjadi kecelakaan bagi pengendara sepeda motor. (spr/r)

MENTAWAINEWS Anggaran sejumlah SKPD masih bersisa akibat beberapa proyek tidak berjalan lancar

Bambang Sagurung

Puailiggoubat

NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

KUA-PPAS Mentawai Tahun 2015 Rp 782,9 Miliar FOTO:SIPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

idang paripurna DPRD Mentawai menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2015 sebesar Rp782,9 miliar. Jumlah tersebut bertambah sekitar Rp5 miliar dari nota pengantar rancangan KUA PPAS yang disampaikan Wakil Bupati Mentawai, Rijel Samaloisa, pada Selasa, 9 Desember lalu di kantor DPRD Mentawai, KM 4, Tuapeijat, Sipora Utara.

Menurut Wakil Ketua DPRD Mentawai Kortanius Sabeleake, penambahan Rp5 miliar ini bersumber dari sisa anggaran kegiatan SKPD tahun ini yang tidak terserap keseluruhannya.

“Ada peningkatan sebesar Rp5 miliar karena ini kita lihat dari serapan anggaran khususnya kegiatan fisik seperti di Dinas Pekerjaan Umum Mentawai masih sedikit, sehingga sisa anggaranya banyak berlebih dari yang ditargetkan pada APBD 2014,” ujarnya.

Korta juga mengatakan, banyak proyek fisik yang tidak berjalan dan anggarannya tidak terserap, hal ini tidak bisa dikelabui oleh pihak eksekutif.

“Untuk belanja aparatur bisa mereka mainkan, namun untuk pembangunan fisik kita bisa lihat dan itu tidak bisa mereka kelabui, dimana banyak proyek pembangunan yang tidak berjalan” katanya.

Menurut Korta, ada peningkatan

S

9

47 persen dari Rp2,2 mi-liar pada APBD 2014, menjadi Rp3,2 miliar pada tahun 2015.

Retribusi daerah meningkat sebesar Rp1,6 juta atau 46.92 persen dari Rp3,5 miliar pada APBD 2014, menjadi Rp5,2 miliar pada tahun 2015. Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, naik sebesar Rp 209,8 juta atau 1,15 persen dari Rp18,3 miliar pada APBD 2014, menjadi Rp18,5 RAPAT - Pembahasan KUA PPAS antara DPRD Mentawai dengan SKPD pada Kamis 11 Desember miliar. lalu. Rapat ini tertutup untuk umum Lain-lain PAD naik sebesar Rp6,6 SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Ang- KUA PPAS APBD Tahun 2015 yang miliar atau 40,97 persen dari Rp16,1 garan) walau pihak eksekutif melapor- disampaikanRijel Samaloisa di hadapan miliar pada APBD 2014, menjadi kan bahwa serapan anggaran mencapai sidang paripurna DPRD Mentawai, Rp22,7 miliar pada 2015.

80 persen. “Kita tidak yakin kalau KUA PPAS untuk tahun 2015 sebesar Dana perimbangan juga mengalami Mentawai itu berhasil menyerap Rp777,9 miliar meningkat sebesar 8,2 kenaikan sebesar Rp38,8 miliar atau anggaran hingga 80 persen. Paling tinggi persen dari tahun ini yaitu Rp718,9 5,95 persen dari Rp653 miliar pada itu hanya 77 persen dan yang terbanyak miliar.

APBD 2014, menjadi Rp692 miliar pada tentunya belanja aparatur,” ujarnya.

Rinciannya yaitu Pendapatan Asli 2015. Dana perimbangan ini terdiri dari Setelah rapat tertutup sejak Rabu Daerah (PAD) naik sebesar Rp9,5 miliar bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan sampai Jumat, 10-12 Desember lalu, atau 23,7 persen dari Rp40,2 miliar pajak naik sebesar Rp14,7 miliar atau akhirnya DPRD menetapkan KUA pada APBD tahun ini menjadi Rp49,7 77,80 persen dari Rp18,9 miliar pada PPAS sebanyak Rp782, 9 miliar. miliar. PAD ini terdiri dari pajak daerah, APBD 2014, menjadi Rp33,7 miliar.

Sebelumnya dalam nota pengantar meningkat sebesar Rp 1 miliar lebih atau Dana Alokasi Umum naik sebesar

Rp15,4 miliar atau 2,89 persen dari Rp531,3 miliar pada APBD tahun ini, menjadi Rp546,7 miliar pada 2015.

Dana Alokasi Khusus naik sebesar Rp1,4 miliar atau 1,38 persen dari Rp103,3 miliar pada 2014, menjadi Rp104,8 miliar pada tahun 2015. Dana Alokasi Desa sebesar Rp7,2 miliar.

Rencana penerimaan pembiayaan tahun 2015 turun sebesar Rp41,2 miliar atau 19,17 persen dari Rp215,2 miliar pada APBD tahun 2014, menjadi sebesar Rp174 miliar pada tahun 2015.

Hal ini disebabkan adanya penurunan pada perkiraan SiLPA dan penerimaan Piutang daerah.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan, direncanakan alokasi belanja berdasarkan kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada tahun 2015 total belanja Rp951,9 miliar naik sebesar Rp85,9 miliar atau 9,93 persen dibandingkan belanja tahun 2014 sebesar Rp866 miliar.

Rincian dari belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung yang diperkirakan naik sebesar Rp55,5 miliar atau 21,10 persen dari Rp263,5 miliar pada tahun 2014, menjadi Rp319,1 miliar tahun 2015 disebabkan untuk kemungkinan penambahan PNS serta kenaikan gaji. Belanja langsung pada tahun 2015 naik sebesar Rp30,3 miliar atau 5,04 persen dari Rp602,4 miliar tahun 2014 menjadi sebesar Rp632,8 miliar. (r)

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mentawai Meningkat TUAPEIJAT-Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dan Wakil Bupati Rijel Samaloisa menyatakan masa tiga tahun kepemimpinannya berhasil meningkatkan perekonomian. Pada 2013, pemerintah menyatakan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi 5,51 persen, hal itu dikatakan Rijel dalam rapat paripurna DPRD Mentawai tentang nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2015.

“Kalau dibanding tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai baru mencapai 5,25 persen dan tahun 2013 naik menjadi 5,51 persen,” katanya di depan anggota DPRD Mentawai dan SKPD Mentawai, KM 4 Tuapijat, Selasa, 9 Desember lalu.

Lanjut Rijel, pertumbuhan itu berdampak pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per

kapita atas dasar harga berlaku. Kalau tahun 2012 PDRB per kapita sebesar Rp 23.371.429,87, maka pada tahun 2013 naik menjadi Rp 25.379.403,91 atau meningkat 8,59 persen. “Kondisi tersebut diharapkan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Mentawai,” ujarnya.

Dampak peningkatan ekonomi ini berakibat positif pada berkurangnya tingkat pengangguran terbuka, pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,40 persen dibanding dengan tahun 2012 sebesar 3,90 persen.

“Tentu ini perlu kerja keras kita semua dengan memfokuskan program, kegiatan yang dapat memberikan dorongan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Sementara kalau dilihat secara keseluruhan perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diukur berdasarkan PDRB mengalami peningkatan pada tahun 2013 yang naik senilai

Rp2 triliun lebih, kalau dibanding tahun 2012 hanya mencapai Rp1,8 triliun. “Ini merupakan capaian target kinerja makro yang digambarkan dalam indicator diatas,” ujarnya.

Menurut Rijel, hasil capaian kinerja makro yang sudah dilaksanakan selama setahun terakhir, masih ada permasalahan yang menjadi perhatian sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 sampai 2016.

Untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang perlu dilakukan adalah percepatan pembangunan trans Mentawai, penambahan jumlah luas cetak sawah, meningkatnya nilai tambah produk-produk hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan yang berdampak kepada ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan daerah.

Selain itu yang harus dilakukan kata Rijel, meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat melalui percepatan pembangunan puskemas plus, peningkatan pelayanan serta sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan menyediakan infrastruktur air bersih dan sanitasi.

“Pendidikan juga perlu ditingkatkan di semua tingtakan mulai dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Bagi anak-anak usia sekolah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah serta peningkatakan kualitas pendidikan, serta memberantas buta aksara yang sampai saat ini mencapai 93 persen penduduk di Mentawai,” ujarnya.

Peningkatan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan beasiswa kepada anakanak Mentawai untuk melanjutkan pendidikan perguruang tinggi baik itu negeri maupun swasta yang ada di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera.

“Ini merupakan apresiasi kita kepada masyarakat yang sangat ingin meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” katanya.

Begitu juga tingkat kelulusan SMA atau sederajat di Mentawai, dalam setiap tahun ada sekitar 600 orang lulus dari jenjang pendidikannya. “Melihat jumlah itu, selayaknya didorong dengan pengembangan perguruan tinggi di Mentawai, tentu di dukung oleh pemerintah pusat melalui APBN,” katanya.

Selain itu, Mentawai merupakan daerah kepulauan, untuk itu mempermudah akses perlu meningkatkan sarana pelabuhan serta telekomonikasi.

Rijel mengakui birokrasi pemerintah masih belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan yang yang diharapkan.

“Reformasi birokrasi terus kita galakkan, tapi masih dijumpai jajaran birokrasi yang belum responsif,” ujarnya. (rus)

Puailiggoubat NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

R

emaja dan anak-anak memang kerap kali dijadikan sasaran pelecehan dan kekerasan seksual. Miris memang jika kita mendengar hal tersebut.

Yang makin membuat miris adalah kejadian serupa yang terjadi berulang-ulang kali tanpa adanya pencegahan. Pelecehan ataupun kekerasan seksual akan berdampak terhadap mental seseorang di kemudian hari.

Sebenarnya setiap orang khususnya remaja memiliki hak seksual dan reproduksi yang bisa digunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual. Namun sayangnya hak-hak ini kurang disosialisasikan, sehingga tidak banyak yang tahu tentang keberadaaan hak ini.

Untuk teman-teman remaja baik pria maupun wanita sebaiknya segera melaporkan jika terjadi pelecehan ataupun kekerasan seksual yang menimpa orang terdekat ataupun diri sendiri. Jangan takut ancaman, karena pelaku juga bisa segera dijerat dengan hukuman

P

elecehan seksual sudah sangat sering terjadi akhirakhir ini. Jika anda tidak mau menjadi korban pelecehan seksual, sebenarnya sangat simple sekali.

Jangan melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain. Jika semua orang tidak ada yang berniat untuk melakukan pelecehan seksual, maka pelecehan seksual tersebut tidak akan terjadi.

Namun itu saja sepertinya masih belum cukup. Karena kejahatan tidak hanya terjadi karena adanya niat dari pelaku, tapi karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Begitu pula dengan pelecehan seksual. Maka ‘Waspadalah!’ Untuk mengurangi resiko menjadi korban pelecehan seksual, saya mempunyai beberapa tips yang mungkin bisa membantu Anda.

Ini tipsnya.

Sikap Sikap ini sangat berkaitan dengan keyakinan, perbuatan, atau tindakan berdasarkan pendirian yang teguh, kuat atau kokoh.

apabila teman-teman segera melaporkan ke pihak yang berwajib seperti Polisi ataupun Komnas Perlindungan Anak.

Pelecehan dan Kekerasan Seksual Kalau kamu pernah melihat gerbong kereta, antrian, tempat duduk, hingga parkiran “khusus perempuan�, itu adalah salah satu upaya untuk mengurangi pelecehan seksual di kalangan masyarakat. Pelecehan seksual itu bisa terjadi kepada siapa

saja, tidak hanya perempuan, dan di mana saja, termasuk rumah sendiri.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang mengarah kepada hal seksual (pemuasan kebutuhan seksual) yang dilakukan oleh satu pihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi korban sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti benci, marah, malu, sedih, tersinggung, dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah jenis-jenis

Dengan demikian, setiap remaja harus memiliki sikap yang teguh terhadap setiap factor yang berpotensi melecehkan mereka sehingga menggerogoti, menghancurkan, atau merusak kesucian diri dan masa depan.

Penampilan Sering sekali pelaku pelecehan seksual berdalih bahwa mereka terdorong untuk melakukan pelecehan seksual karena penampilan. Terutama penampilan remaja perempuan yang kadang-kadang seakan mengundang rang lain untuk melecehkan mereka.

Oleh karena itu setiap remaja, terutama remaja perempuan sangat perlu sekali untuk menjaga penampilan.

Berpakaianlah sesuai dengan tata krama, agar tidak mengundang sebuah perlakuan pelecehan seksual. Misalkan dengan memakai rok mini di cafĂŠ akan mengundang hasrat dari lawan jenis untuk melakukan pelecehan seksual.

Keberanian Para remaja harus berani untuk melawan setiap bentuk pelecehan seksual yang terjadi dalam dirinya.

Kelemahan para remaja, terutama para

pelecehan seksual: - Verbal atau omongan.

Contohnya adalah siulan, sindiran, humor, panggilan, dan komentar yang membuat korban merasa risih atau tidak nyaman.

- Non verbal atau gerakan tubuh.

Contohnya adalah gerakan atau isyarat yang bersifat seksual.

- Fisik.

Contohnya adalah sentuhan, belaian, atau gesekkan yang menuju ke arah bagian tubuh tertentu yang bersifat seksual.

- Pelecehan seksual bisa mengarah menjadi kekerasan seksual seperti perkosaan. Jika tindakan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual sudah menimbulkan bekas atau perlukaan, maka tindakan itu digolongkan menjadi kekerasan seksual. Penelitian menyatakan bahwa kebanyakan pelaku pelecehan seksual

pelecehan seksual terhadap mereka. Patut diketahui, bahwa hanya dengan keberanian dan ketegasan, mereka akan terhindar dari kemungkinan menjadi korban pelecehan seksual.

remaja puteri adalah mereka ketakutan untuk melawan atau mengungkapkan pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, misalkan ancaman atau karena malu. Namun yang patut diperhatikan bahwa hal tersebut akan membuat mereka yang melakukan kekerasan seksual akan merasa aman karena sikap tertutup tadi.

Ketegasan Setiap remaja berhak dan harus berani menyatakan ‘tidak’ atau menolak dengan tegas setiap factor yang berpotensi untuk menimbulkan

Kemampuan Membela Diri Tidak ada salahnya para remaja untuk memperlengkapi diri mereka dengan kemampuan membela diri, baik secara fisiologis maupun secara fisiologis.

Dengan demikian mereka mampu membela diri dari bujuk rayu maupun kekerasan fisik dari orang lain yang ingin melecehkan mereka. Kemampuan membela diri juga akan meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk menghadapi berbagai serangan dan godaan, baik dari dalam maupun dari luar diri mereka.

Saat Berduaan Salah satu kesempatan untuk melakukan pelecehan seksual ada-lah pada saat berdua-duaan. Dorongan seks para remaja yang kuat menyebabkan remaja acap kali tidak

10

hingga kekerasan seksual adalah orang terdekat korban.

Kedua tindakan ini adalah hal yang salah di mata hukum, dan jika korban memperkarakannya, pelaku bisa dipenjara dan dikenakan denda uang. Kebanyakan korban tidak tahu mengenai hal ini, sehingga hanya sedikit yang melaporkan kasus ini. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kamu lakukan saat kamu mengalami hal ini: - Menceritakan hal ini kepada orang terdekatmu dan bisa dipercaya.

- Melakukan visum (jika korban perkosaan).

- Meminta dampingan orang terdekatmu selama menyelesaikan kasus ini (jika kamu mau menuntutnya).

- Mencari bantuan ke lembagalembaga yang fokus menangani pelecehan seksual dan kekerasan seksual, biasanya mereka mempunyai program konseling yang bisa kamu akses. (int/p)

mampu mengendalikan diri sehingga terjadi pelecehan seksual.

Menghindari Daerah/Jalan Yang Gelap Pelecehan seksual atau kejahatan pada umumnya terjadi karena terbuka kesempatan untuk melakukannya. Misalkan daerah yang gelap, sepi, atau jauh dari pusat perhatian orang lain sehingga pelaku merasa aman dan nyaman ketika melakukannya. Oleh karena itu, para remaja sebaiknya menghindari wilayah yang gelap atau jauh dari perhatian orang tersebut terutama ketika sendirian.

Menghindari Tontonan Yang Berpotensi Menimbulkan Hasrat Seksual Salah satu faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual di kalangan remaja adalah tontonan atau bacaan yang membangkitkan gairah, nafsu maupun hasrat seksual mereka. Oleh karena itu hidnari tontonan atu bacaan yang tidak mendidik dan tidak bermoral tersebut. (int/p)

Keluarga

T

Puailiggoubat NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

ak sampai dua minggu lagi, Natal akan tiba.

Dari masa ke masa, perayaan ini biasanya disambut dengan suasana suka cita oleh seluruh umat Nasrani dunia. Bisa jadi, Anda salah satu yang sedang mempersiapkan perayaan yang berkesan di keluarga.

Natal senantiasa identik dengan atmosfer kehangatan dalam keluarga. Berkumpul, bertukar kado, menceritakan pengalaman, dan makan bersama adalah sebagian tradisi khas Natal. Semuanya tentu perlu dipersiapkan dengan baik agar memberikan nuansa kedamaian dan bahagia.

Tak hanya menyiapkan kado, Natal bagi umat Kristiani pun identik dengan membuat hidangan lezat plus kue kering untuk para tamu, menghias rumah dengan pernak-pernik Natal, atau memakai pakaian yang rapi dan apik. Dalam kesederhanaan pun hal itu dapat terwujud. Satu hal pasti, libatkan semua

anggota keluarga, termasuk si kecil, untuk persiapannya, termasuk saat mendekorasi pohon natal dan rumah.

N

pohon cemara imitasi, biasanya banayk di jual di mal atau toko di kota Anda.ohon cemara imitasi lebih efisien. Selain harganya lebih murah, Anda juga tidak perlu repot mencari pohon natal untuk tahun-tahun berikutnya.

atal identik dengan parsel dan pohon natal. Nah agar natal terasa lebih berkesan, segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan cermat. Tidak perlu mewah, yang penting suasana rumah akan membawa Anda sekeluarga untuk mendalami makna Natal yang sesungguhnya, yaitu merasakan kedamaian.

Tradisi pohon natal dan parcel natal berasal dari Jerman. Pohon natal biasanya dihiasi patung manusia hewan,dan rumah serta lampu yang menambah semaraknya suasana natal.

Ada beberapa tips agar suasana natal makin indah.

1. Pilihlah pohon natal cemara yang sesuai ukuran rumah, boleh menggunakan

Tentu saja, segala persiapan yang Anda lakukan itu tak bisa dilepaskan dari urusan berbelanja. Untuk itu, ayah dan ibu perlu strategi jitu dalam menyiasati pengeluaran musiman ini. Siapkan budget dengan terencana. Buatlah anggaran belanja Natal dengan proporsional, jangan sampai menyedot tabungan Anda.

Buatlah dengan bijak membuat list belanja.

Sebaiknya, perlu membuat skala prioritas kebutuhan sehingga pasca-Natal Anda dan keluarga masih bisa berkegiatan tanpa takut kehabisan uang.

Selanjutnya, patuhilah dan bawalah list belanja yang telah dibuat. Jika perlu, Anda hanya perlu memberikan kado untuk anak-anak kecil dan mencoret list orang dewasa. Sementara itu, untuk berjaga-jaga, belilah beberapa camilan dalam kemasan, seperti cokelat atau

2. Letakkan pohon natal di sudut ruangan, dan tambahkan aksesoris untuk mempercantik.

Ajak semua anggota keluarga untuk ikut berpartisipasi menghias pohon natal tujuannya agar lebih terasa kebersamaan saat Natal.

3. Tradisi Parcel natal merupakan moment yang ditunggu-tunggu oleh anakanak. Untuk Anak-anak remaja bisa membantu untuk membungkus kado-kado itu.

Hias kamar tidur anak dengan

kue yang berfungsi sebagai hadiah ekstra atau buah tangan yang dibawa pulang para kerabat.

Masih dalam urusan list belanja, saat membeli bahan makanan, makanan, atau minuman, pastikan sudah tahu menu apa yang akan Anda masak atau sajikan. Hal ini akan mempermudah saat berbelanja di pasar atau gerai ritel modern.

Tak perlu malu juga untuk membeli barang-barang yang didiskon. Biasanya menjelang Natal banyak toko yang menawarkan barang-barang dengan harga spesial. Carilah benda yang awet dan simpan setruk pembelanjaan untuk berjaga-jaga bila perlu menukar barang yang salah ukuran atau rusak sebelum dipakai.

Natal yang berkesan adalah bila setiap anggota keluarga mau terlibat dalam persiapan dan menyambut momen ini dengan bahagia. Ajari si kecil pula untuk tolong-menolong dengan saudara kandung dan anggota keluarga yang lain saat menyiapkan perayaan suka cita ini. (int/p)

berbagai properti natal juga bisa membuat mereka makin senang. Dengan demikian, anak-anak Anda dapat menghidupkan suasana Natalnya sendiri di kamarnya.

4. Yang terpenting saat menata rumah untuk menyambut Hari Natal ini adalah kebersamaan Anda dalam keluarga sehingga kedamaian dalam rumah akan semakin terasa.

Inilah makna Natal yang sesungguhnya. Selamat merayakan Natal. (int/p)

11

Sosok

Puailiggoubat NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

12

Kepala UPTD Siberut Barat, Ignatius Sinou

Rela Jalan Kaki Kunjungi Sekolah

M

enjadi pelayan pendidikan di Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Mentawai bukanlah hal yang mudah karena daerah ini minim infrastruktur sekolah dan guru.

Jalur darat di daerah tersebut juga masih minim yang menyebabkan kegiatan kunjungan sekolah sangat sedikit akibat ongkos yang mahal.

Di sisi lain, sarana komunikasi seperti telepon belum ada.

Namun bagi Ignatius Sinou yang menjabat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Siberut Barat sejak dua tahun lalu, kendala tersebut menjadi tantangan yang memompa semangatnya untuk tetap membangun tanah kelahirannya. Meski harus berjalan kaki berjam-jam jika berkunjung ke sekolah-sekolah, tetap ia lalui.

Pengalaman selama menjadi pengawas TK/SD selama 4 tahun saat masih di UPTD Siberut Utara membuatnya menikmati kondisi tersebut sembari membenahi pendidikan di daerah tersebut.

Berikut bincang-bincang Puailiggoubat dengan Sinou terkait kondisi pendidikan di Siberut Barat Apa prioritas Anda saat diangkat menjadi kepala UPTD Siberut Barat 2 tahun lalu?

Pertama saya ingin daerah saya (kebutuhan) guru harus dipenuhi karena hal ini sangat

mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian sarana infrastruktur sekolah dibangun dan dilengkapi seperti ruang kelas baru dan mebeler.

Berapa jumlah guru yang kurang?

Gambarannya seperti ini, SD di Siberut Barat Daya sebanyak 13 sementara guru PNS yang ada baru 29 orang ditambah guru honor dan kontrak yang berjumlah sekitar 50-an.

Nah, jika dirata-ratakan jumlah guru tiap sekolah baru 4 orang padahal idealnya dalam satu sekolah minimal diajar 7 orang guru di luar kepala sekolah.

Kenyataannya ada sekolah tanpa guru PNS sama sekali seperti di beberapa sekolah filial yang ada di Simatalu dan Simalegi. Di SD 02 Simatalu hanya memiliki 2 guru PNS, SDN 17 Simatalu hanya memiliki 1 guru PNS. Lantas, apa yang Anda lakukan untuk memenuhi semua itu?

Saya ajukan usulan kepada Dinas Pendidikan Mentawai untuk melengkapi fasilitas itu, namun sayangnya tahun ini saya sangat kecewa karena dari 100 persen usulan saya seperti gedung sekolah, perpustakaan, internet dan beberapa lainnya hanya 1 persen yang dipenuhi yakni pembangunan rumah dinas guru SDN 17 Simatalu. Lainnya tidak.

Akibatnya setiap saya kunjungan ke sekolah-sekolah, saya merasa malu

kepada warga karena harapan mereka mendapat fasilitas sekolah tidak tercapai. Mereka sering tanya seperti ini, “Pak, apa saja syaratnya agar pembangunan fasilitas sekolah di daerah kami dilakukan, bilang saja Pak Cabang, kalau soal tanah sampaikan saja kami akan berikan,� begitu kata mereka. Saya tak bisa menjawab, hanya menyemangati mereka agar tidak putus asa mendukung kemajuan pendidikan di daerahnya.

Saat di Tuapeijat (awal Desember), usulan yang tidak direalisasikan tahun ini saya ajukan kembali kepada dinas dan DPRD Mentawai. Mereka berjanji tahun depan pembangunan diarahkan ke daerah saya, mudah-mudahan saja semua terlaksana.

Saat ini berapa sekolah yang memiliki perpustakaan di Siberut Barat?

Hanya dua, yakni 1 unit di SMPN 2 Siberut Barat dan 1 unit di SDN 18 Simalegi, selain itu MCK, kantor kepala sekolah dan kantor UPTD juga belum ada.

Sejak menjadi UPTD dua tahun lalu, saya menumpang di kantor kecamatan dengan meminta 1 ruangan.

Di sana, saya dan rekan-rekan menjalankan program dan bertemu dengan kepala sekolah.

Jaringan internet tidak memadai, lantas bagaimana sekolah mengirim data sekolah ke pusat?

Di kantor camat Siberut Barat sudah ada namun tidak lancar, maka saya perintahkan sekolah ke Padang atau Tuapeijat karena pengiriman data di sana lebih cepat.

Tapi konsekuensinya tentu pada anggaran karena guru yang dikirim ke luar daerah untuk mengirim data membutuhkan dana besar yakni Rp3 juta hingga Rp5 juta karena mesti menyewa atau menumpang boat lalu naik kapal lagi.

Sementara untuk biaya transportasi yang bisa diambil dari

BIODATA Nama: Ignatius Sinou Tempat/tanggal lahir: Paipajet Hilir, 14 April 1962 Alamat: :Betaet, Siberut Barat Jabatan: Kepala UPTD Siberut Barat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap murid hanya Rp2 ribu.

Tidak mencukupi apalagi jika siswa dalam 1 sekolah hanya 50 orang, bisa dibayangkan berapa kurangnya. Syukur kalau bisa menumpang speedboat puskesmas atau kecamatan, ongkos bisa berkurang. Terkadang guru pakai uang sendiri, transportasi di tempat kami sangat payah karena jalan darat belum ada.

Maka saya berharap setiap urusan dipercepat, saya sendiri hanya setahun sekali ke Tuapeijat jika urusannya sangat penting. Laporan juga saya titip saja.

Transportasi sulit, bagaimana cara Anda berkoordinasi dan mengevaluasi dengan sekolah yang letaknya jauh?

Kunjungan ke sekolah tidak bisa saya tentukan karena banyak faktor yang mesti dipertimbangkan. Pertama soal jarak, saya akan mengunjungi sekolah yang relatif dekat sebanyak 2-3 kali dalam setahun. Transportasi ke sekolah terdekat biasanya menggunakan pompong melalui sungai selama 2 jam perjalanan. Kemudian jika lewat jalur darat jarak tempuh ke sekolah terdekat yang mesti dilalui sekitar 10-20 kilometer.

Untuk jalur darat ada dua alternatif, pertama lewat ojek dengan ongkos mencapai Rp200 ribu. Mahal memang alasannya bensin mahal yang mencapai Rp25 ribu per liter. Jika biaya operasional macet dari kabupaten, saya terpaksa berjalan kaki melewati bukit dengan jarak yang sama

yang memakan waktu 4-5 jam dari Simalegi Betaet ke Simalegi Tengah dan Simatalu.

Belum ada jalan darat seperti P2D di daerah pelosok, jalan masih berpusat di kecamatan di Betaet (Simalegi).

Untuk sekolah yang jauh seperti di Sigapokna, dalam setahun saya hanya melakukan 1 kali kunjungan karena biaya transportasi yang mesti dikeluarkan mencapai Rp3 juta untuk membeli 1 drum bensin. Itu pun harus mempertimbangkan faktor cuaca, jika lagi buruk ombak sangat besar, jadi kunjungan bisa dilakukan pada awal atau akhir tahun karena biasanya saat tersebut cuaca relatif tenang meski gelombangnya tak berkurang. Terkadang juga saya mengundang kepala sekolah ke kantor sementara di kecamatan, di sana kami berdiskusi tentang masalah sekolah dan cara mengatasinya. Hanya dengan kunjungan kami saling berkomunikasi karena alat komunikasi di Siberut Barat seperti telepon seluler masih minim, sinyalnya belum menjangkau semua daerah.

Jika biaya operasional macet, dana apa yang menunjang program kantor?

Semua biaya ditalangi dengan utang, seperti beli ATK, transportasi (BBM) dan kebutuhan lainnya.

Seperti tahun ini, biaya operasional yang cair baru triwulan I dan II sementara III dan IV belum dicairkan Dinas Pendidikan. Menurut mereka diberikan awal Desember namun belum juga. Nah, kalau sudah seperti ini hutang menumpuk ke pedagang mencapai 20-30 juta tiap tahun. Beruntung saja, pedagang kenal kita dan mau mengerti sehingga mereka tidak keberatan. Tapi harusnya ini tidak terjadi kalau pencairan dana lancar.

Bagaimana dengan gaji?

Pembayaran gaji tetap per bulan meski masih menumpang ke halaman 2

Sosok

Puailiggoubat NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

13

Kapolsek Sikakap: Iptu. Edison Hulu

Mengutamakan Dialog dengan Masyarakat S

elain menjabat Kepala Kepolisian Sektor Sikakap, Iptu Edison Hulu juga seorang pendeta. Ia rutin memberikan pelayanan dan khotbah di gerejagereja dimana dia ditugaskan, Bagi Iptu Edison Hulu, kedua pekerjaan itu (polisi dan pendeta) tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena dalam tubuh manusia kalau imannya kuat maka manusia tersebut akan takut untuk melakukan kejahatan.

Berikut wawancara wartawan Puailiggoubat Supri Lindra dengan Iptu Edison Hulu di Sikakap, beberapa waktu lalu.

Sebelum jadi Kapolsek Sikakap, di mana Anda bertugas?

Pertama sekali saya tugas ton protokol Polda Sumbar lalu anggota staf Denma Polda Sumatra Barat, kemudian di Polresta Padang hingga menjadi Kapolsek Sikabaluan (Juni-Desember 2013 hingga akhirnya menjadi Kapolsek Sikakap sejak Desember 2013 hingga sekarang.

Selain sebagai pimpinan di Polsek Sikakap, Anda juga memberikan pelayanan rohani ?

Di samping sebagai anggota Polri juga melayani di salah satu sinode gereja IFGF GISI (Internasional Full Gospel Injili/ Gereja Injil Seutu Internasional) sebagai pendeta, dua kegiatan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, kalau agama masyarakat kuat tentu kriminal akan berkurang, dalam memberikan ceramah di gereja-gereja setiap hari Minggu, selain menyampaikan firman tuhan, juga sering saya sosialisasikan tentang aturan hukum yang berlaku di n ini, maksudnya supaya masyarakat dapat mengetahui tentang aturan-aturan yang berlaku.

Kasus apa yang banyak anda temukan di Pagai Utara Selatan?

Kasus dominan yang masuk ke Polsek Sikakap adalah penganiayaan dan pencurian.

Dengan wilayah kerja hingga

Pagai Utara Selatan, bagaimana cara anda untuk memberikan pelayanan keamanan kepada warga yang jauh dari Kecamatan Sikakap?

Cara yang kami lakukan untuk meningkatkan keamanan kepada warga yang jauh dari kantor Polsek Sikakap adalah, pertama pendekatan dengan pola bimbingan kepada masyarakat (Binmas), dan tokoh adat, agama, dan pemuda antara lain, toda, toga dan toma, agar terjadi sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat.

Keberhasilan Polri karena ada dukungan dari seluruh masyarakat, hal ini sudah kami buktikan melalui pelayanan mimbar pada saat kebaktian dan memberi bimbingan dan arahan pada umat yang dihubungkan dengan firman tuhan, program ini sangat efektif, kami merasakan penurunan kasus, atau tindak pidana di wilayah hukum Polsek Sikakap yang wilayah kerjanya terdiri dari 3 kecamatan antaranya, Kecamatan Sikakap, Kecamatan Pagai Selatan, dan Kecamatan Pagai Utara.

Di Pagai Utara Selatan banyak terdapat tempat wisata dan ada juga perusahaan kayu seperti PT Minas Pagai Lumber (MPL), bagaimana Anda menyelesaikan masalah jika ada gesekan yang muncul ?

Sebagai contoh di kala ada unjuk rasa di perusahaan PT. MPL, kita adakan pendekatan dan berdialog langsung dengan masyarakat sebagai pihak yang menyampaikan aspirasi, kita pihak kepolisian hanya sebagai jembatan untuk mencarikan solusi terbaik antara masyarakat dengan pihak perusahaan, sehingga terjadi kesepakatan yang tidak melanggar hukum.

Masalah yang sering terjadi saat ini kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), bagaimana peran kepolisian menertibkan dan mengawasi distribusi BBM? Masalah yang sering dikeluhkan sekarang tentang BBM, sebenarnya ada benang merah yang harus ditarik antara lain kuota yang diberikan, dan disuplai oleh Pertamina tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat pengguna BBM di Pagai Utara Selatan, hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data

jumlah penduduk, jumlah kendaraan, jumlah kapal, jumlah mesin tempel nelayan, dan jumlah perusahaan yang membutuhkan BBM. Masalah BBM sebenarnya tanggung jawab pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, kalau data lengkap, pemerintah, dan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai menjalankan peran, dan fungsinya masingmasing, saya yakin kelangkaan BBM di Kabupaten Kepulauan Mentawai bisa teratasi. Apalagi di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak ada depo Pertamina yang menyediakan stok BBM, yang ada hanya Agen Premium, Minyak Tanah, dan Solar (APMS).

Tindakan apa yang akan Anda ambil bila ada anggota

Polsek Sikakap yang ikut serta dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM)?

Saya sudah wanti-wanti dengan anggota (polisi Sikakap), dan langsung memerintahkan personil agar tidak ada yang bermain main dengan BBM karena itu kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat.

Apakah kendala jarak dan jumlah personil yang terbatas menjadi kendala dalam meningkatkan keamanan dan penegakkan hukum?

Yang menjadi kendala bagi saya pada saat ini personil yang sangat minim, hanya 17 orang sedangkan wilayah 3 kecamatan yakni Kecamatan Sikakap, Kecamatan Pagai Utara, dan Kecamatan Sikakap, terdiri dari 2 pulau, yang menjadi pemisah antara kedua pulau tersebut

BIODATA Nama: IPTU Edison Hulu, S.Th, S.PdK, M.Th Tempat/ tanggl lahir: Gunung Sitoli, Nias 14 April 1958 Istri: Suarni Zai, S.Th Pendidikan terakhir: S2 jurusan Pastoral Malang, Jawa Timur Alamat: Asrama Polsek Sikakap, Dusun Sikakap Timur, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai

adalah lautan. Satu desa dengan desa lain jaraknya sangat jauh sekali dan membutuhkan biaya yang sangat besar, standar sesuai dengan Daftar Susunan Personel dan Perlengkapan (DSPP) Kepolisian di setiap Polsek anggotanya 48 orang.

Polsek Sikakap wilayah kerjanya sangat luas sekali, dengan demikian kami mohon pengertian dan dukungan masyarakat atas keterbatasan anggota dalam memberikan pelayanan, kepolisian tidak bisa berjalan sendiri kalau masyarakat tidak ada dukungan dari seluruh masyarakat.

Langkah-langkah yang pernah kita lakukan adalah penyuluhan terutama di sekolah-sekolah baik saat upacara bendera, melalui seminar, dan penyuluhan narkoba serta pergaulan bebas. (supri)

Puailiggoubat NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

Tim patroli berhasil menangkap dua kapal itu setelah dapat laporan dari nelayan setempat

Gunakan Pukat Harimau, Dua Kapal Ditangkap FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar

T

im gabungan TNI AL, Pol Air, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat,

serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sumatera Barat menangkap dua unit kapal nelayan asal Sibolga, Sumatera Utara karena menangkap ikan menggunakan jaring trowl atau pukat harimau di perairan Sasak, Kabupaten Pasaman Barat.

Asisten Operasi (Asops) Danlantamal II Teluk Bayur, Letkol Laut (P) Horas Wijaya Sinaga menjelaskan, kedua kapal tersebut adalah KM. Jhonatan 01, dengan bobot 29 GT dan KM. Sentosa Lestari GT bobot 57 GT .

“Kapal yang pertama ditangkap adalah KM. Jhonatan 01 bersama 12 ABK pada Sabtu (6/12/2-14) pukul 08.30 WIB,” katanya di Poskamla Lantamal II Padang, Minggu (7/12/2014) Ia menyebutkan, Kapal Jhonatan ini ditangkap saat selesai menarik pukat harimau, petugas yang dilengkapi 7 unit senjata AK-47 langsung menangkap

14

KAPAL PUKAT - Kapal pukat harimau dari Sibolga yang ditangkap dibawa ke perairan Pantai Barat Sumatera, kota Padang. pelakunya. “Sedangkan kapal kedua ditangkap pada pukul 08.45 WIB, KM. Sentosa Lestari bersama 14 ABK. Kapal ini ditangkap saat menarik pukat harimau ke kapal,” katanya.

Kini kapal bersama awaknya sudah diamankan tim gabungan di Lanal II Padang, Sumatera Barat. “Kita sengaja membawa kapal ini ke Padang, kalau

diletakkan di Air Bangis, Pasaman Barat, nanti masyarakat bakar kapal ini, seperti yang terjadi tahun lalu,” ujarnya.

Sementara Komandan Satuan Keamanan Laut Lantamal II Padang, Mayor Laut Retno Wahyudi, mengatakan penangkapan ini berawal laporan para nelayan pulang melaut Jumat, 5 Desember lalu ke Pos TNI AL Air Bangis.

“Mendapat laporan tersebut, pada Sabtu, 6 Desember lalu, sekira pukul 02.00 WIB tim gabungan melakukan patroli bersama di perairan Sasak dan perairan Pulau Pini,” katanya.

Baru pada pukul 08.30 WIB KM. Jhonatan ditangkap dan pukul 08. 45 WIB, KM. Sentosa Lestari turut ditangkap. “Kedua kapal tersebut telah

melanggar UU Perikanan No 31 tahun 2004 jo UU 45 tahun 2009, Pasal 8 dan 9, dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda Rp2 miliar,” ujarnya.

Kedua kapal tersebut terpaksa lego jangkar di depan Muara Padang pada pukul 23.00 WIB malam ini, sebab kapal tersebut tidak masuk lantaran pasang air laut surut. “Kita sudah mengerahkan petugas kita di atas kedua kapal tersebut dilengkapi dengan senjata, sementara enam orang ABK diturunkan untuk dimintai keterangan,” ujar Retno.

Menurutnya, selain kapal dan ABK, kedua kapal tersebut sudah berisi ikan campuran sebanyak 2 ton lebih.

Nakhoda kapal Jhonatan 01, Esman Naenggolan, saat pemeriksaan mengatakan, kedua kapal tersebut milik Pantas Lumban Tobing. Mereka sudah berlayar dari Sibolga 12 hari lalu. “Ini pertama kali kami melaut di perairan Sasak, saya tidak tahu kalau pukat harimau itu dilarang pemerintah,” ujarnya.

Rencana mereka akan melaut selama satu bulan. Selama 12 hari ini mereka telah mengirimkan ikan sebanyak 4 ton ke Sibolga, sementara isi kapal yang dia nakhodai itu ada tiga ton. “Untuk kapasitas kapal kami ini bisa memuat 10 sampai 15 ton,” pungkasnya. (p)

Kekerasan Aparat dan Pengabaian Negara Dominasi Pelanggaran HAM PADANG - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat mencatat kekerasan aparat mendominasi pelanggaran HAM sepanjang 2014 yakni 17 kasus. Sebanyak 15 kasus di antaranya dilakukan Kepolisian, satu kasus oleh TNI dan satu kasus lagi oleh Satpol PP bersama Polisi.

Ketua PBHI Sumbar Firdaus melalui siaran pers yang dirilis Selasa, 9 Desember lalu mengatakan, kasus ini meningkat dibanding kasus dari tahun sebelumnya, yaitu 14 kasus pada 2011, 20 kasus pada 2012 dan 23 kasus pada 2013.

Dari hasil monitoring yang dilakukan PBHI Sumatera Barat pada 2014, diketahui motif pelanggaran HAM masih berkutat pada dua bentuk, yaitu pengabaian dan kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang dilakukan aparat terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik.

Tindakan pengabaian dominan dilakukan kepolisian dan pemerintah daerah. Kasus pengabaian oleh Kepolisian yang paling lama adalah eksekusi putusan perdata Iwan Mulyadi yang sudah berkekuatan hukum tetap

di Mahkamah Agung sejak tahun 2010.

Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Kepolisian dan menguatkan putusan menghukum Polri membayar ganti rugi sebanyak Rp 300 Juta terhadap Iwan Mulyadi.

Hingga sekarang, Polri tidak menunjukkan itikad baik mambayarkan ganti rugi yang merupakan hak Iwan tersebut. Pengabaian lain yang dilakukan terutama dalam bentuk tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Iwan Mulyadi merupakan korban

salah tembak oleh Polsek Kinali Pasaman Barat (Pasbar) yang berakibat korban lumpuh total akibat tembakan tepat mengenai pinggang sebelah kiri tembus kerusuk kanan atas.

Kasus pembangunan Pasar Raya yang belum tuntas sampai sekarang dan masih banyak problem dalam pelaksanaannya adalah kasus pengabaian hak Ekosob (ekonomi, soial dan budaya). Selain itu, pembayaran dana bantuan tahap IV kepada warga korban bencana gempa 2009 di Aia Pacah yang belum direalisasikan hingga

sekarang, juga merupakan tunggakan kasus pengabaian oleh pemerintah.

“Secara keseluruhan, terdapat 23 kasus pengabaian yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian. 17 kasus pengabaian dilakukan oleh negara (Pemerintah Daerah) dan 6 kasus pengabaian dilakukan oleh Kepolisian,” jelas Firdaus.

Masih banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh apara negara baik secara sendiri, apalagi bersamasama menunjukkan masih lemahnya pemahaman aparat negara terhadap

Petugas Lapas Padang Gagalkan Sabu dalam Masakan Rendang PADANG - Maksud hati ingin mengelabui petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Padang, Sumatera Barat, Rivaldi Nurgraha (27) tamu yang hendak menjenguk keluarganya di lapas ketahuan membawa satu paket sabu yang disimpan dalam bungkusan rendang, Sabtu (6/12/2014).

Kepala Lapas Kelas II Padang, Destrisyam kepada wartawan mengatakan, penangkapan berawal saat petugas Lapas memeriksa barang bawaan pelaku.

“Saat diperiksa makanan jenis rendang yang dibawa pelaku terdapat satu bungkus kecil berwarna putih yang mencurigakan,” katanya di LP Muara Padang.

Tersangka datang dan membawa makanan jenis rendang yang akan diberikan kepada penghuni Lapas,sekitar pukul 11.50 WIB. Barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang sengaja diselipkan oleh pelaku. “Ketika ditanyai petugas, pelaku bungkam, dan memohon minta dilepaskan,” ujarnya.

Lanjut Kalapas, tujuan pelaku mengantarkan barang haram ini, belum diketahui.

“Kita akan me-nyerahkan ke Direserse Narko-ba Polda Sumbar untuk diseli-diki” tambahnya.

Untuk sementara, penyelidikian yang dilakukan petugas, ada keterlibatan dengan napi yang ada di Kalapas. “Kalau terbukti tentu ada penambahan masa hukumannya,” katanya. (rus/p)

konsepsi Hak Asasi Manusia serta hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan tugas sebagai aparat negara.

Masih lemahnya pemahaman aparat negara di lapangan terhadap pemenuhan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di lapangan menjadi tatangan pemenuhan hak asasi manusia ke depan.

Pemahaman terhadap hak asasi manusia sebagai kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap warga negara belum sepenuhnya menjadi pemahaman yang utuh bagi penyelenggaran negara dan aparat negara.

Sehingga, Hak Asasi Manusia masih dipahami secara parsial dan tidak komprehensif sebagai tanggung jawab dan kewajiban negara terhadap warga negara.

“Lembaga negara berkewajiban memberikan pemahaman yang komprehensif kepada aparat mereka dalam hal pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini terutama perlu dilakukan oleh TNI, Kepolisian dan Satpol PP terhadap anggotanya di lapangan. Jika tidak, maka supremasi hukum dan pemenuhan Hak Asasi Manusi akan terus mengalami pemburukan dan pelanggaran HAM akan terus didominasi oleh aparat negaram,” kata Firdaus. (prl)

15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

Api diduga dari konsleting arus listrik di rumah salah seorang penghuni

Asrama Polri di Padang Terbakar

S

ebanyak 14 rumah di komplek asrama polisi Alai RT 05 RW 03 Kelurahan Alai Parak Kopi,

Kecamatan Padang Utara, Kota Padang ludes terbakar Selasa (9/12) sekitar pukul 22.30 WIB. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang, Edi Asri mengatakan api diduga berasal dari hubungan singkat arus listrik dari rumah milik Syaiful Bahrin Lubis.

Edi memaparkan, rumah yang terbakar tersebut adalah milik Syaiful Bahrin Lubis, Akmal Umur, Rezi (34), Dedi (36), Win Rezal (30), Indra (36), Ali Hapsar, Prengki (39), Feri (35), Doriu Eka Putra (42), Fitri (49), Amir H (28), dan Purianto (50).

Peristiwa tersebut juga membuat warga di sekitar panik. Sebagian warga bahkan tidak bisa menyelamatkan barang-barang mereka dari dalam rumah karena api dengan cepat membesar dan

untuk melihat peristiwa tersebut.

Api baru berhasil dipadamkan setelah hampir dua jam berselang.

“Kerugian ditaksir mencapai Rp 1,5 miliar,” ujar Edi. Sementara, Polresta Padang dan Tim Inafis Polda Sumbar masih melakukan olah Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) untuk mengungkap penyebab kebekaran tersebut.

Kapolresta Padang Kombes Pol Wisnu Andayana mengatakan, hasil pengamatan sementara menunjukkan kebakaran tersebut berawal dari rumah di bagian tengah. “Di bagian tengah terlihat telah menghitam, kami FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Syafril Adriansyah

AMBLAS - Jalan Sirilanggai-Malancan yang amblas karena banjir menjalar ke rumah yang berdekatan.

Sempat terdengar beberapa kali ledakan dalam kejadian itu.

Untuk memadamkan si jago merah,

petugas mengerahkan 14 unit armada pemadam kebakaran. Petugas sempat mengalami kesulitan karena akses jalan dan ramainya warga yang menonton

menduga sumber api dari bagian tersebut,” katanya Untuk memastikannya, pihaknya juga mendatangkan tim Laboratorium Forensik (Labfor) dari Medan, Sumatera Utara. “Kami telah koordinasi dengan tim Labfor Medan untuk melakukan penyelidikan di asrama polisi Alai,” katanya.

Ia menambahkan, asrama tersebut sudah dibangun sejak 1964. Awalnya, rumah yang ada digunakan untuk asrama anggota Brimob Polda Sumbar kemudian diganti untuk asrama Polri.

“Saat saya lihat di lokasi, bangunan tersebut memang sudah tidak layak lagi, makanya api dengan cepat membakar tempat itu,” jelasnya.

Polresta Padang juga membentuk dapur umum dan mengevakuasi seluruh penghuni asrama ke Wisma Kemala, Jalan Sudirman, Padang, untuk sementara waktu.

“Ada 11 korban dari Polresta Padang, dua dari Polda Sumbar dan satu korban dari Polres Padang Pariaman.

Mereka telah dievakuasi ke Wisma Kemala,” ungkapnya. (p)

Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Jadi Tersangka

LBH Pers: Polisi Masih Gagal Pahami UU Pers PADANG - Jaringan LBH Pers Indonesia menyayangkan dan prihatin atas penetapan tersangka Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat dengan Pasal 156a KUHP tentang Penistaan Agama.

Penetapan status tersangka tersebut jelas mengindikasikan bahwa Kepolisian Daerah Metro Jaya masih gagal dalam memahami keberadaan UU Pers sebagai aturan yang harus diutamakan dalam penyelesaian sengketa Pers.

Dalam siaran pers yang diterbitkan pada 12 Desember 2014 dan ditandatangani 8 LBH Pers dari Padang, Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, Makassar, Manado, Amdon dan Pekanbaru, dituliskan bahwa Jakarta Post sebagai media, telah menyampaikan permintaan maaf atas pemuatan karikatur yang ‘dianggap bermasalah’ pada tanggal 7 juli 2014 dan 8 juli 2014 melalui www.thejakartapost.com dan di halaman pertama harian The Jakarta Post.

“Permintaan maaf merupakan bentuk penyesalan dan merupakan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan,” tulis siaran pers tersbut.

Dalam sengketa terhadap pers dikenal dengan proses penyelesaian melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi. Harian The Jakarta Post telah

melalui mekanisme tersebut, dengan demikian tidak ada lagi alasan dari penegak hukum untuk tetap memproses laporan terkait dengan penerbitan karikatur dan menetapkan pimpinan redaksi Jakarta post sebagai Tersangka.

Dewan Pers tertanggal 16 Juli 2014 telah pula mengeluarkan tanggapan terkait dengan pemuatan karikatur gambar yang dianggap melanggar aturan tersebut, dengan surat bernomor 281/DP-K/VII/2014.

Isinya menyatakan bahwa pemuatan karikatur tentang kelompok ISIS di harian Jakarta post edisi 3 Juli 2014 melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik. Atas pemuatan itu, harian Jakarta Post telah menyatakan permintaan maaf dua kali berturut-turut melalui medianya. Dengan demikian kasus ini telah selesai.

Dengan tetap melanjutkan proses hukum dan menetapkan pimpinan redaksi The Jakarta Post sebagai Tersangka, mengindikasikan ketidakpahaman polisi dengan Fungsi, Peran dan kewajiban Pers serta bentuk pengangkangan Polda Metro Jaya terhadap Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Kapolri Tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers pada 9 Februari 2012.

Direktur LBH Pers Padang, Roni Saputra mengatakann, Jaringan LBH Pers Indonesia mendesak Kapolda Metro Jaya untuk mencabut status tersangka atas nama Pimpinan Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat.

“LBH Pers juga mendesak Kapolda Metro Jaya dan mengembalikan kasus tersebut ke ranah hukum pers, dengan mengedepankan penyelesaian menggunakan mekanisme hukum pers dengan mematuhi nota kesepahaman Dewan Pers dengan Kapolri,” tambahnya.

Selain itu, mendesak Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan bentuk-bentuk pengekangan terhadap kebebasan pers yang telah dijamin dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi terhadap Kapolda Metro Jaya, yang patut diduga tidak mengindahkan Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Kapolri.

Sementara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam tindakan polisi tersebut. Menurut AJI, kasus pemuatan karikatur yang diduga menghina agama tertentu itu telah diselesaikan di Dewan Pers.

Ketua Umum AJI, Suwarjono, menyatakan, The Jakarta Post telah

melaksanakan sanksi yang diputuskan Dewan Pers yaitu koreksi dan meminta maaf. “Jakarta Post telah meminta maaf dan menyatakan mencabut karikatur tersebut,” kata Jono, panggilan akrab Suwarjono, melalui siaran pers yang diterbitkan Jumat, 12 Desember 2014 lalu..

Permintaan maaf dalam dua bahasa yang dilakukan Jakarta Post itu, kata Jono, menunjukkan itikad baik dari Jakarta Post, bahwa pemuatan karikatur tersebut tidak bermaksud menghina atau menistakan satu agama tertentu. Bahkan justru, kata Jono, itikad pemuatan karikatur tersebut adalah mengingatkan publik tentang bahaya sebuah organisasi radikal yang bisa mengancam ketertiban sipil dan bahkan kemerdekaan berpendapat di Indonesia.

AJI mendesak, polisi menghentikan penyidikan dugaan pidana atas Meidyatama Suryodiningrat. Polisi hendaknya mengutamakan penyelesaian kasus pers oleh Dewan Pers dan dalam hal ini, Jakarta Post telah beritikad baik menjalankan proses di Dewan Pers.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers memiliki kewenangan menyelesaikan

pengaduan masyarakat atas kasuskasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

AJI juga mengimbau publik untuk tidak mudah melakukan kriminalisasi atas media, sebaiknya sampaikan keberatan atau keluhan ke Dewan Pers. Kebebasan pers yang kita nikmati hari ini, menurut Jono, adalah bagian dari kebebasan berpendapat rakyat. Kebebasan pers adalah kebebasan kita semua.

“Sudah ada MoU antara Dewan Pers dan Kepolisian RI yang ditandatangani Pak Bagir Manan dan Jenderal Pol Timur Pradopo tahun 2012 lalu. Kasus ini jelas wewenang Dewan Pers untuk menangani dan menyelesaikan. Langkah polisi melanjutkan kasus ini sudah masuk kriminalisasi media yang dilakukan negara,” kata Jono.

Apabila kasus pemidanaan ini tetap berlanjut, akan menjadi mimpi buruk bagi perkembangan kebabasan pers di Indonesia. Siapapun warga yang membuat laporan ke kepolisian, terancam akan diberlakukan sama dan akan dikriminalisasikan.

Pembungkaman pers akan kembali terjadi. “Lalu apa manfaatnya UU Pers yang lex specialis kalau semua masuk ranah pidana,” kata dia. (prl)

SEPUTARSUMBAR BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 6,5 Persen pada 2015 PADANG - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhdi Mahmudi memprediksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai 6,5 persen pada 2015.

“Pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2014 melambat hingga triwulan III, namun kita yakin tahun 2015 akan naik kembali sekitar 6,1-6,5 persen,” jelasnya, Selasa, 9 Desember lalu.

Pada triwulan I tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 6,5 persen.

Melambat pada triwulan II menjadi 6,0 persen dan kembali melambat menjadi 5,8 persen pada triwulan III. Perlambatan itu dipengaruhi oleh pelemahan ekspor sejalan dengan berlanjutnya penurunan harga komoditas ekspor crude palm oil (CPO) dan karet yang jadi komoditas ekspor utama Sumbar. Selain itu, investor juga masih menahan investasi karena tahun 2014 banyak peristiwa politik yang terjadi seperti Pileg dan Pilpres.

“Salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar di Sumbar adalah pariwisata. Dengan didukung infrastruktur dan kemampuan SDM yang baik dan dorongan dari berbagai pihak sektor ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi Sumbar neik lagi menjadi 6,5 persen,” katanya.

Ia menambahkan, peningkatan lapangan pekerjaan baru juga akan membantu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. “Tidak kalah pentingnya adalah menjaga daya beli masyarakat dengan menstabilkan angka inflasi di daerah,” ujarnya.

Kepala Bappeda Sumbar, Rahmat Syahni, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar merencanakan sejumlah kegiatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti misalnya perbaikan infrastruktur.

“Kami tetap mengusahakan semaksimal mungkin agar pertumbuhan perekonomian Sumbar tetap meningkat,” ujarnya. (prl)

Pemalsu Kupon BBM Di Sikakap Diganjar 6 Bulan Penjara PADANG - Friedman Royven(36) alias Roy warga Sikakap, terdakwa pemalsu kupon Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sikakap pada Rabu, 10 Desember lalu divonis hakim 6 bulan kurungan penjara.

Putusan ketua Majelis Hakim Siswoatmono Radiantoro kepada Roy tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada Rabu, 3 November lalu yakni 6 bulan penjara.

Perbuatan terdakwa Roy telah melanggar pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang pemalsuan surat.

Kasus tersebut berawal pengambilan BBM pada 21 Juli 2014 yang dilakukan terdakwa dimana Roy sudah memiliki kupon yang dibeli melalui Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) milik Soritua Hutagalung pada pengambilan BBM sebelumnya. Sehingga agen minyak merugi Rp15 juta. (trs/r)

Puailiggoubat

NO. 302, 15 - 31 November 2014

16

Bawaslu Sumbar Butuh Rp8 Miliar Awasi Pilkada Serentak Untuk Pilkada, Bawaslu akan rekrut Panwaslu tingkat kabupaten dan kota

FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

Syafril Adriansyah

B

adan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Barat membutuhkan

anggaran sebesar Rp 8 miliar untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 2015.

Ketua Bawaslu Sumbar, Elly Yanti mengungkapkan anggaran tersebut akan diambil dari APBD provinsi dan bakal digunakan untuk selama masa pengawasan Pilkada.

“Pilkada serentak 2015 bisa sukses dengan dukungan dan koordinasi yang kuat antara penyelenggara Pilkada dengan pemerintah daerah di 19 kabupaten/kota, dalam pembahasan dan penetapan anggaran serta kesekretariatannya,” jelasnya Jumat 12 Desember lalu.

Untuk menunjang pengawasan di daerah, lanjut dia, Bawaslu Sumbar juga membentuk tim seleksi (timsel) untuk merekrut panitia pengawas pemilu (Panwaslu) tingkat kabupaten/kota. Saat ini, pembentukan Panwaslu yang beranggotakan tiga orang di setiap kabupaten/kota sudah mulai dilakukan.

“Sekarang dalam tahapan se-

PEMILU - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno didampingi istri Nevi Irwan Prayitno menandai jari dengan tinta usai mencoblos dalam pemilihan presiden lalu. Pemilihan umum serentak termasuk pemilihan gubernur akan dilangsungkan di Sumatera Barat pada 2015 leksi administratif dengan mengerucutkan calon menjadi 12 orang.

Setelah itu, mereka akan mengikuti tes wawancara dan hanya enam orang yang akan diluluskan, dan terakhir menjadi tiga,” katanya.

Menurut Elly, tahapan seleksi akan selesai dalam rentang waktu 2530 Desember2014. Nantinya, ketiga panwaslu di setiap kota/ kabupaten akan dilantik dan diberikan pembekalan dan arahan tugas oleh Bawaslu Sumbar, agar mereka dapat melaku-

kan tugas pertamanya dalam merekrut Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan PPL, di daerahnya masing-masing.

Selama masa seleksi, tingkat partisipasi masyarakat untuk menjadi Panwaslu di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat rendah.

Hingga kini, hanya tercatat lima orang yang mendaftar.

Elly menilai, hal itu disebabkan persyaratan Panwaslu yang mengharuskan tingkat pendidikan teren-

dah adalah S1, dan melengkapi surat keterangan tidak pernah dipenjara merupakan sebuah kendala teknis yang dijumpai oleh para calon di Mentawai.

“Ini tidak akan menjadi persoalan besar, yang penting saat ini, kita sangat membutuhkan kepastian tahapan dari KPU, sehingga kita dapat menyusun peraturan terkait pelaksanaan Pilkada serentak,” katanya. (p)

Baru Satu Berkas Tersangka Narkoba Dilimpahkan ke Jaksa PADANG - Kejaksaan Negeri Tuapeijat baru menerima satu berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait ditangkapnya empat tersangka pengguna narkoba oleh jajaran Polres Mentawai pada Sabtu, 22 November 2014.

“Ada empat orang yang ditangkap, tapi dalam SPDP yang kita terima, baru satu nama yaitu Muhammad Iqbal, oknum PNS Mentawai. “ kata Jaksa Pidana Umum Kejari Tuapeijat, Limra Mesdi Senin,15 Desember lalu.

SPDP tersebut dilimpahkan Polres Mentawai pada Senin 1 Desember lalu. Sementara, pelimpahan kasus yang sama dari

tiga tersangka lainnya yakni AZ (anggota Polres Mentawai), AT dan NV, dua perempuan dari Sioban belum bisa dipastikan.

“Tiga lagi kita tidak tahu dan belum diterima,” tambah Limra.

Kapolres Mentawai, AKBP Reko Indro Sasongko yang dikonfirmasi Puailiggoubat, Senin (15/12) mengatakan, belum dilimpahkannya ketiga nama itu disebabkan masih dalam proses pemeriksaan.

“Anggota kita yang tertangkap jarang datang ke kantor dan kita akan berikan sanksi disiplin, kalau sudah selesai (pemeriksaan), akan segera dilimpahkan,” jelasnya.

Keempat tersangka tersebut

dibekuk Polres Mentawai karena diduga menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di penginapan ANR, KM 0, Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara pada Sabtu, 22 November lalu.

Penggerebekan pelaku dilakukan polisi setelah adanya laporan dari warga. Dalam operasi penangkapan, Polres Mentawai membentuk tim dalam melakukan pengintaian di TKP. Saat digerebek, “AZ” oknum anggota Polres Mentawai dan Muhammad Iqbal serta seorang PNS Mentawai tengah berada di ruang tamu. Saat mengetahui polisi datang, oknum PNS tersebut

mencoba mengelabui polisi dengan membungkus narkoba jenis sabu dengan uang di saku celana sebelah kanannya.

Polisi yang melakukan pemeriksaan, mendapati dua orang wanita sedang berada di kamar berikut barang bukti berupa delapan sabu. Enam di antaranya masih utuh, sementara dua lagi dalam keadaan kosong.

Pada Senin, 24 November IQ, AT, dan NV dibawa ke Padang untuk menjalani tes urine dengan dikawal oleh petugas kepolisian.

Ketiganya dibawa kembali ke Tuapeijat pada Rabu, 26 November. (trs/p)

Puailiggoubat NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

8

Suara Puailiggoubat (Politik) Gonta-Ganti Kurikulum

M

enteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah menghentikan pengajaran Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkannya satu semester. Artinya, 6.221 sekolah yang sudah menerapkan kurikulum ini harus kembali ke KTSP 2006, kecuali sekolah yang sudah mengimplementasikannya lebih dari 3 semester.

Keputusan Anies ini disambut suka cita bagi sebagian besar guru dan orang tua siswa, meski demikian banyak juga yang menyayangkannya karena menganggap materi Kurikulum 2013 yang tematik integrative lebih baik dibanding KTSP 2006.

Alasan penghentian itu karena Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah menganggap implementasi Kurikulum 2013 terburu-buru sehingga banyak masalah yang muncul misal distribusi buku yang terlambat dan tidak merata serta pelatihan guru yang belum tuntas. Karena itu Anies meminta ada evaluasi dulu sembari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk Kurikulum 2013.

Di Mentawai, pelaksanaan Kurikulum 2013 juga menjadi masalah. Banyak sekolah yang belum menerima buku paket tematik saat tahun ajaran baru telah dimulai meski sudah dipesan kepada penerbit.

Bahkan hingga semester 1 hampir berakhir, masih ada sekolah yang belum mendapatkan kiriman buku. Akibatnya guru menjadi kerepotan. Sebagian sekolah terpaksa mengunduh materi di internet lalu diperbanyak. Sebagian lagi mempedomani buku panduan guru yang didapat saat pelatihan.

Namun tak sedikit sekolah yang tetap menggunakan buku KTSP karena ketiadaan biaya untuk mengunduh dan memperbanyak buku. Ini berlaku terutama di sekolah-sekolah jauh dan terpencil yang terbatas akses komunikasi dan transportasi.

Problem lain, belum semua guru yang dilatih kurikulum baru ini. Banyak diantara sekolah yang tidak memiliki biaya mengirim gurunya berlatih ke Padang. Dana BOS yang ada sudah habis dialokasikan untuk gaji guru honor.

Karena itu, keputusan pemerintah ini disambut gembira sejumlah guru-guru di Mentawai. Sebab dengan kondisi wilayah yang terbatas akses transportasi dan komunikasi apalagi internet, sulit bagi guruguru dan siswa mencari dan mendapatkan bahan-bahan penunjang pelajaran di luar buku paket.

Implementasi Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2014/2015 ini memang terburu-buru dilakukan di penghujung pemerintahan periode lalu padahal infrastruktur belum siap. Akibatnya guru dan siswa kebingungan. Para orang tua siswa juga diberatkan karena terpaksa harus membeli buku di luar sekolah jika buku paket belum datang.

Walau sudah melalui kajian yang panjang bahkan juga melibatkan pendapat publik, implementasi kurikulum ini di sejumlah sekolah yang menjadi pilot project mestinya dievaluasi dulu, sembari menyiapkan infrastrukturnya misal buku, alat peraga dan guru. Jangan sampai karena ego pemerintahan, anak-anak menjadi kelinci percobaan kurikulum. z

17

Natal Sebagai Refleksi Untuk Kita Wujudkan Cinta Kasih dan Damai

T

ahun 2008-2010, Kodam Jaya Jakarta (DKI) mengusung satu slogan berbunyi “DAMAI dan BERSATU”.

Slogan ini terlahir dari ide seorang Pangdam Mayjen Darpito Pudyastungkoro yang berdarah Jawa beragama Kristen.

Tentu slogan ini mengandung makna yang bersumber dari Alkitab.

Jelang Desember sontak terdengar kidung Natal dan berbagai atribut atau aksesoris Natal menghiasi setiap sudut ruang terbuka dan tertutup.

Natal selalu identik dengan sebuah perayaan besar bagi umat Kristiani di seluruh dunia.

Lazimnya umat Kristen menyambut Natal mempersiapkan semua kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian baru, dan kado Natal. Selain mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan dalam peryaaan Natal, biasanya persiapan lain seperti paduan suara, vocal group, drama Natal, dan puji-pujian adalah bagian yang tak terpisahkan. Tak kalah gembiranya dan sudah menjadi tradisi bagi umat Kristiani, Natal merupakan kesempatan untuk melakukan perkumpulan keluarga, saudara, dan kerabat. Ucapan “Selamat Natal” menjadi ucapan trending di masyarakat Kristiani.

Namun yang menjadi perenungan bagi semua masyarakat Kristiani, apakah makna natal bagi kita yang sesungguhnya? Apakah nilai Natal hanya sebatas perayaan pada Desember? Tradisi Natal selama ini seringkali diwarnai dengan kemewahan. Tentu bukan hal yang salah jika perayaan Natal dirayakan dengan cara kemegahan dan kemewahan. Natal tidak hanya sekadar perayaan semata tapi Natal lebih dari sekadar “perayaan” atau “pesta” yang umumnya dilakukan umat Kristiani. Natal memiliki makna yang besar. Natal menjadi momentum dimana kita mengaplikasikan

Oleh: Obedh A. Anas Saleleu.,M.Pd.K Alumni Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia - Jakarta kehidupan cinta kasih dan damai oleh setiap individu, masyarakat, golongan, berbangsa dan bernegara tanpa memandang perbedaan.

Beberapa tahun terakhir di Amerika, makna natal telah bergeser. Artikel-artikel Kristen mengungkapkan tentang perubahan kala masyarakat Kristiani di Amerika menyambut natal. Seperti ucapan “Merry Christmas” diubah menjadi “Happy Holidays.” Atau “Best Wishes for the Holiday Season” dan semacamnya. Pohon Natal pun mulai tidak lagi disebut sebagai “Christmas Tree” tetapi “Holiday Tree”. Perubahan ini mendapat perhatian khusus.

Kaum Kristiani sangat menentang hal-hal tersebut.

Perayaan-perayaan natal di berbagai tempat sering juga dijadikan sebagai ajang

pesta pora, mabuk-mabukan, dan huru-hara.

Sebagai refleksi bagi kita khususnya umat Kristiani di Kepulauan Mentawai, Natal tidak sekadar makan, minum, kumpulkumpul bersama keluarga, sahabat, kerabat atau sesama jemaat gereja. Natal memiliki makna yang sangat besar yang perlu kita pahami. Berita natal, sebagaimana dalam Injil Lukas 2:10-11 “Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.”

Apa makna kesukaan besar bagi kita? kesukaan mendatangkan kegemaran, kegirangan, cinta kasih, damai dan ketenteraman. Yesus Kristus adalah tokoh terbesar sepanjang zaman.

Dia adalah Tuhan.

Pribadi yang Maha kuasa yang merupakan teladan bagi kita untuk mengaplikasi-

kan cinta kasih dan membawa suasana damai dalam kehidupan keluarga, lingkungan, masyarakat dan berbangsa dan bernegara.

Natal adalah untuk semua orang.

Injil menurut Lukas 2:10-14 yang mendorong kita mempertanyakan ulang sikap terhadap Natal yang telah dirayakan selama ini; dengan bertanya, “Apakah Natal itu hanyalah untuk kita (ekslusif),” ataukah “Natal itu adalah untuk semua (inklusif)?”

Alkitab dengan tegas menjawab pertanyaan kita ini dengan ungkapan syair pujiaan Para Malaikat-Nya: “Jangan takut, aku memberiktakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.” Dan lagi, ”Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.” Natal harus menjadi momentum untuk menyegarkan kembali pikiran kita akan kasih Allah.

Natal pertama tidak identik dengan pesta, perayaan, kado, dan kue. Natal pertama identik dengan kandang, palungan, dan gembala. Tetapi membawa kesukaan besar bagi seluruh umat manusia.

Gereja sebagai representatif Kristus ke dalam dunia harus mampuh bertindak sebagai agen pembawa cinta kasih dan pembawa perdamaian ditengah keluarga, lingkungan, masyarkat, dan bernegara.

Apakah arti Natal bagimu?

Renungkan itu dan temukan kembali arti Natal yang sesungguhnya. Arti yang ditemukan di dalam diri Yesus, sang Juru Selamat dunia yang turun dari sorga ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa.

Selamat Natal 25 Desember 2014 & Selamat Menyambut Tahun Baru 2015. Immanuel. z

Puailiggoubat NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

Seluruh SD di Mentawai akan menerapkan pelajaran Budaya Mentawai (Bumen) mulai Januari 2015, Kepala Dinas Pendidikan diharap mendukung kegiatan ini

UPTD Pendidikan Sepakat Terapkan Bumen FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja Rus Akbar

eluruh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sepakat menerapkan pelajaran muatan lokal budaya Mentawai (mulok bumen) tingkat SD tahun depan.

Kesepakatan tersebut diputuskan saat Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) dengan tema “Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Mentawai dan Pendidikan Layanan Khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai” di hotel Aliga, Padang, 10 Desember.

“Kita tidak bisa menunggu lama lagi untuk tidak menerapkan kebudayaan kita di daerah sendiri,” kata Kepala UPTD Sikakap, Frans Sakeletuk.

Frans mengatakan, sebagai langkah konkret pihaknya bekerjasama dengan UPTD lain di Mentawai memutuskan melaksanakan workshop budaya Mentawai di Sikakap dalam waktu dekat. Ia berharap inisiatif ini turut didukung Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Meski banyak hambatan pelaksanaannya, kami tetap berharap Dinas Pendidikan Mentawai melanjutkan penerapan bumen ini,” kata Pengawas TK/SD UPTD Siberut Selatan, Lucianus Saleilei.

Menurut Lucianus, penerapan mulok Bumen di sekolah bukan hal yang salah namun sebagai bentuk kepedulian bersama untuk mempertahankan kebudayaan sendiri.

Ia tak menampik muncul resistensi ketika bicara budaya Mentawai karena persepsi yang terbayang langsung arat sabulungan, padahal menurutnya bukan seperti itu yang diinginkan tapi mengangkat nilai luhur dan kekayaan yang ada dalam budaya yang berguna bagi kehidupan saat ini berupa kesenian, kerajinan dan beberapa aturan.

“Budaya tidak boleh dipandang sebatas memakai bunga atau turuk namun sifatnya universal yang menyentuh segala nilai kehidupan seperti hubungan sosial dan bentuk lainnya,” ujarnya.

Di Siberut, kata Lucianus, mereka

18

S

FGD - Peserta Focus Group Discussion (FGD) muatan lokal budaya Mentawai dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) yang diikuti kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan kecamatan di Mentawai telah menyusun silabus dan RPP mulok bumen dan telah diajarkan di sekolah.

Kegiatan ini dilakukan swadaya tanpa bantuan Dinas Pendidikan. “Meski bentuknya sederhana dengan dukungan materi yang minim namun tidak menyurutkan semangat menerapkan bumen di sekolah, kita harus berusaha dan tidak putus semangat dan tidak boleh menunggu lagi,” katanya.

Selain menyepakati penerapan bumen, peserta FGD yang terdiri dari kepala UPTD dan pengawas sekolah yang berjumlah 19 orang juga menjadwalkan audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Mentawai pada 17 Desember. Audiensi tersebut diterjemahkan sebagai pemberitahuan bahwa mulok akan diterapkan di seluruh kecamatan sehingga ketika pelaksanaannya tiba, Dinas Pendidikan tidak terkejut.

Selain itu, akan ada tim yang dibentuk untuk mengklasterkan tema sesuai dengan kelas dengan bahan didukung dari YCMM. Pada Januari 2015 direncanakan ada workshop bersama di Sikakap yang turut melibatkan Dinas Pendidikan. UPTD juga sepakat menjadikannya pelajaran kurikuler di sekolah Mentawai.

Minimnya dukungan terutama bahan menyebabkan sekolah di Siberut yang menerapkan bumen sejak 2006 kekurangan buku bahan ajar karena yang

dipakai selama ini masih terbitan YCMM yang menggagas kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kebudayaan.

Kepala UPTD Siberut Barat Daya, Yustinus mengatakan, selain mengambil bahan dari buku yang ada, guru bumen juga berdiskusi kepada tokoh masyarakat agar tidak kehabisan bahan ajar.

Selain itu, pihaknya juga menugaskan 7 orang guru untuk mendata apa saja peralatan kebudayaan sekaligus fungsinya.

“Perlu ada usaha dari UPTD tiap tempat untuk melatih dan membentuk karakter guru agar memahami budaya Mentawai,” katanya.

Sementara Frans Sakeletuk mengatakan, di wilayah kerjanya hampir semua guru dan murid tidak mengenal budaya Mentawai. Pelajaran bumen hanya diajarkan di SD Vincentius Sikakap dan SDN 01 Sikakap.

“Kita minta dukungan kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati agar proses penerapan bumen berjalan lancar. Terutama surat edaran agar ada dasar penganggaran tersebut di dalam BOS,” ujarnya.

Kepala UPTD Pagai Utara, Agus Lamar mengatakan, 10 sekolah di wilayahnya belum satu pun menerapkan bumen, alasannya silabus dan buku ajar belum ada sama sekali. Selain itu guru pengajar belum ada sebab guru

kelas saja sampai saat ini belum mencukupi.

Sementara Pengawas TK/SD Siberut Selatan, R. Sibarani menyebutkan, hilangnya kebudayaan Mentawai makin masif. Ia mencontohkan anakanak Mentawai enggan menggunakan bahasa Mentawai namun lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dan Minangkabau. “Ini tidak bisa dibiarkan, karena bahasa adalah salah satu produk budaya dan identitas,” katanya.

Menanggapi belum adanya surat edaran untuk implementasi pelajaran bumen ini, Kepala Dinas Pendidikan Mentawai, Sermon Sakerebau mengatakan penyebabnya kendala teknis.

“Kita sebenarnya sudah merancang sedemikian rupa, tapi tidak diedarkan lantaran ada kendala teknis dan strategis, sehingga tidak dikeluarkan,” katanya di sela-sela rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Tuapeijat, Kamis, 11 Desember.

Sermon menyebutkan, direncanakan pada 2015 surat edaran penerapan mulok dikeluarkan menjadi program Dinas Pendidikan. Saat ini pihaknya sedang berjuang untuk menggolkan program tersebut.

“Kita sudah punya bahan-bahan dari kawan-kawan LSM yang giat memperjuangkan bumen, dan ini sudah

diterapkan di masing-masing UPTD,” ujarnya.

Namun kata Sermon, hal ini perlu dibahas lagi tentang metode pembelajaran dari beberapa ahli, seperti psikolog pendidikan soal pelajaran yang akan diberikan berdasarkan usia.

Sermon mengakui keberadaan Kurikulum 2013 (K13) sempat mengganggu kondisi mulok bumen, sebab tahun ini muatan lokal hanya pramuka. “Kurikulum ini prematur karena guru tidak siap, jika menarik kurikulum K13 maka bumen akan dimasukkan, tapi jika tidak akan disisipkan pada pelajaran pramuka,” jelasnya.

Sementara Koordinator Pendidikan dan Kajian Budaya YCMM, Tarida Hernawati mengatakan, mulok Bumen wadah transformasi pelestarian budaya masuk dalam dunia pendidikan.

Menurutnya ini sangat penting karena pada dasarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengantisipasi kegamangan tersebut dengan mengeluarkan Permendikbud No.79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal dalam K13 yang menyatakan pelajaran muatan lokal tetap diajarkan dalam K13.

Pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa pelajaran mulok dapat diintegrasikan dalam pelajaran seni budaya, prakarya, pendidikan jasmanai, olahraga dan kesehatan.

“Pertanyaannya saat ini adalah Mentawai merasa perlu tidak melestarikan budayanya, kalau memang bukan prioritas, K13 ditafsirkan seperti itu (tidak masuk),” ujarnya.

Peluang Bumen Perubahan sistem pendidikan nasional dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke Kurikulum 2013 (K13) berimbas pada penerapan mulok Bumen di Siberut Utara.

Pengawas TK/SD UPTD Siberut Utara, Aleksander mengatakan, sejak K13 diterapkan pelajaran bumen dihentikan selama 1 semester karena tidak ada kejelasan dari dinas. “Mayoritas berhenti namun beberapa sekolah masih menerapkan,” katanya.

Namun sejak Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan memerintahkan kembali KTSP bagi sekolah yang baru menerapkan K13 selama 1 semester, menurut Aleksander membuka peluang pelaksanaan ekstra-kurikuler bumen di sekolah. “Tinggal payung hukum dari dinas yang mesti ada,” ujarnya.(g)

19 Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

Pendidikan Layanan Khusus (PLK) memperluas jangkauan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil

PLK Berpotensi Dikembangkan di Mentawai FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

kses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sulit karena jalur transportasi khususnya darat masih minim, selain itu fasilitas sekolah terkonsentrasi hanya di daerah padat penduduk sehingga sejumlah daerah kesulitan mendapat pendidikan yang layak.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) dalam Focus Group Discussion (FGD) yang bertema “Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Mentawai dan Pendidikan Layanan Khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai” mengusulkan model Pendidikan Layanan Khusus (PLK) diterapkan di daerah tersebut.

Koordinator Hukum dan Kebijakan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), Rifai Lubis mengatakan PLK jalan keluar mempercepat pemerataan akses pendidikan di Mentawai. Sebab penyelenggaraan pendidikan sistem ini tidak harus memenuhi persyaratan seperti pendidikan formal.

“PLK tidak harus mempertimbangkan jumlah murid, 3 saja yang hadir maka PLK bisa dijalankan, persyaratan gedung sekolah disesuaikan dengan kondisi lokal sehingga pemerintah tak perlu mengalokasikan dana khusus buat ge-dung,” katanya saat memfasilitasi FGD di Hotel Aliga, Padang, Kamis (11/12) Menurut Rifai, PLK tidak sekadar buat anak-anak yang sulit menjangkau pendidikan akibat lokasi yang jauh,

A

DISKUSI - Fasilitator dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), Rifai Lubis (kiri) berdiskusi dengan peserta Focus Group Discussion (FGD) pendidikan layanan khusus namun dapat juga diterapkan bagi anakanak yang waktunya terbatas karena mesti membantu orang tua sesuai dengan kebudayaan lokal.

Ia menyebutkan, PLK bisa meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) sebab untuk meningkatkan angka tersebut tidak sekadar menyediakan sarana tapi termasuk sistem yang memungkinkan anak-anak terakomodir skema pendidikan yang diselenggarakan.

YCMM telah mengembangkan PLK ini dalam wujud Sekolah Uma di Magosi, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan dan Tinambu, Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah.

Menurut aturan, kategori daerah

yang layak mendapat PLK yakni daerah terpencil dan terbelakang, akses transportasi mahal dan tak terjangkau, terbatasnya fasilitas umum, harga barang tinggi dan kurang ketersediaan bahan pangan. Kemudian masyarakat adat terpencil, masyarakat yang resisten terhadap perubahan nilai budaya sesuai adat istiadat.

Daerah yang mengalami bencana juga dapat menerapkan PLK termasuk warga yang tidak mampu dari ekonomi.

Melihat kriteria ini, beberapa daerah di Mentawai berpotensi pengembangan PLK sebab akses pendidikan formal sebagian komunitas masih sulit karena jarak yang jauh. “Untuk itu perlu dipi-

kirkan model pendidikan yang mampu mengakomodir komunitas warga yang berada jauh dari pusat kota,” ujarnya.

Usulan tersebut disambut 7 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Mentawai yang menghadiri FGD itu. Kepala UPTD Pendidikan Siberut Barat Daya, Yustinus menyambut sistem PLK ini sebab didaerahnya masih ada anak-anak yang belum menikmati layanan pendidikan karena tempat mereka yang jauh.

Menurut Yustinus, ada 10 daerah di Siberut Barat Daya yang butuh layanan pendidikan khusus yakni Sirabangan Oinan di hulu sungai Taileleu yang memiliki anak wajib sekolah

sebanyak 10 orang, Sakuddei bagian daerah Sagulubbek, Bolotok, Kaleak, Siribabak, Masi, Mongan tepu, Malibbeg, Torong Dopat.

Daerah-daerah tersebut, kata Yustinus belum tersentuh pendidikan formal terutama di Sakuddei yang terletak di hulu Sagulubbek. Hal ini disebabkan akses jalan ke arah sana belum ada, masih memakai jalur sungai.

Ia membeberkan, perjalanan ke Sakuddei membutuhkan waktu satu hari karena mesti berjalan kaki melewati bukit. Ada dua jalur yang bisa dilalui yakni pertama dari Taileleu memakai boat (perahu mesin) ke Sagulubbek selama 4 jam perjalanan.

Dari Sagulubbek dilanjutkan berjalan kaki melewati bukit menuju Sakuddei, kemudian alternatif kedua melalui Muara Siberut-MadobakMatotonan. Dari Matotonan dilanjutkan dengan jalan kaki karena aliran sungai bagian hulu makin kecil.

“Perkiraan waktu sampai sekitar 1 hari, lewat sungai kemudian dilanjutkan berjalan kaki,” katanya.

Menurutnya, dengan syarat PLK yang tidak begitu rumit membuka peluang daerah-daerah yang sulit dijangkau di Siberut Barat Daya memperoleh pendidikan.

“Tinggal sekarang bagaimana tahapan yang akan dilakukan untuk mewujudkan pendidikan tersebut agar seluruh anak-anak mendapat layanan pendidikan,” katanya.

Sebagai tindaklanjut, tiap UPTD akan melakukan identifikasi daerah mana saja yang akses pendidikannya masih kurang dengan tujuan pemerataan pendidikan di Mentawai.(g)

Pagai Utara dan Siberut Barat Butuh SMA PADANG - Akses pendidikan di sejumlah daerah di Mentawai masih sulit diperoleh warga terutama tingkat SMA. Akibatnya anak-anak di Kecamatan Pagai Utara dan Siberut Barat melanjutkan pendidikan setamat SMP ke kecamatan lain yang jarak antara tempat tinggalnya sangat jauh.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pagai Utara, Agus Lamar mengatakan, setamat SMP di Saumanganya, anakanak melanjutkan ke SMAN 1 Pagai Utara Selatan yang berada di Kecamatan Sikakap.

“Jarak Sikakap dengan Pagai Utara sangat jauh sehingga anak-anak membutuhkan pemondokan selama tinggal di sana,” katanya kepada Puailigoubat, Kamis, 11 Desember.

Ia berharap, Dinas Pendidikan Mentawai membangun sebuah SMA di daerahnya agar akses anak-anak terhadap pendidikan makin luas.

Menurut Agus, warga mau menghibahkan tanah pembangunan SMA di Saumanganya seluas 1,5 hektar di sekitar kantor UPTD agar pemerintah membangun sebuah SMA namun permohonan tersebut belum dikabulkan pemerintah.

“Jika SMA ada, beban orang tua lebih kurang dari segi biaya,” ujarnya.

Kondisi tersebut tak kalah dengan Siberut Barat, Kepala UPTD Pendidikan Siberut Barat, Ignatius Sinou menyebutkan, anak-anak dari Simalegi, Simatalu dan beberapa desa dan dusun terpaksa berjalan kaki ke Sikabaluan atau Muara Siberut, yang

memiliki SMA. Di dua daerah itu, para siswa dari Siberut Barat tinggal di pondokan atau kos.

Mereka, kata Sinou, rela berjalan kaki selama 2 hari melewati hutan karena jalan darat menuju sekolah di Siberut belum ada. Terkadang kiriman makanan dan belanja kerap terlambat karena jauhnya jarak. Belum lagi ekonomi orang tua yang pas-pasan yang membuat orang tua tidak tiap bulan mengirim belanja kepada anak.

“Daerah kami masih terisolir, fasilitas pendidikan juga minim, anakanak terpaksa berjalan kaki karena tidak sanggup membayar ongkos boat yang mahal,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah membangunkan SMA di daerahnya dan membenahi fasilitas sekolah yang kurang.(g)

SEKOLAH - Kondisi SMPN 2 Siberut Barat dan daerah ini belum ada SMA

20

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

Dua UPTD Pendidikan Belum Memiliki Kantor PADANG - Dua Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di Mentawai yakni Kecamatan Siberut Barat dan Siberut Barat Daya belum memiliki kantor sendiri.

Saat ini UPTD Siberut Barat Daya berkantor di rumah pribadi kepala UPTD sedang di Siberut Barat, mereka menumpang di kantor kecamatan.

Kepala UPTD Siberut Barat Daya, Yustinus mengatakan, semua urusan kantor dilakukan di rumahnya yang ada di Muara Siberut dan Taileleu.

“Kalau urusan mengirim data (internet) atau komunikasi agar lancar koordinasi dengan para kepala sekolah dan pihak Dinas Pendidikan di Tuapeijat biasanya dilakukan di rumah yang berada Muara Siberut, tapi kalau sekedar rapat biasa dilakukan di Taileleu, juga masih rumah pribadi,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 12 Desember.

Yustinus menyebutkan, berkantor di rumah sendiri telah dimulai sejak UPTD dimekarkan 2 tahun lalu. “Pengadaan kantor sudah sering diusulkan namun belum ada jawaban,” ujarnya.

Nasib serupa juga dialami kecamatan tetangganya, menurut Kepala UPTD Siberut Barat, Ignatius Sinou, kegiatan kantor saat ini menumpang di salah satu ruangan kantor camat. “Kita minta sama Ibu Camat untuk diijinkan berkantor di sana,” katanya.

Sebelum pindah ke kantor kecamatan tahun ini, kegiatan kantor menumpang di salah satu rumah warga dengan cara menyewa. Sinou mengatakan sudah sering mengusulkan hal itu kepada Dinas Pendidikan namun belum ada tanggapan.

“Terakhir awal bulan ini (Desember) saya ajukan kembali dan Dinas Pendidikan menyampaikan pada 2015 pembenahan fasilitas pendidikan diarahkan ke Siberut Barat, mudah-mudahan terlaksana,” ucapnya.(g)

Kualifikasi Guru SD dan SMP Bermasalah JAKARTA - Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), kualifikasi guru SD dan SMP di Indonesia bermasalah yang menghambat penenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) “Masalah ketersediaan guru menjadi sangat penting, ada guru berlebih di satu tempat dan ada yang kurang di tempat lain,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Hamid Muhammad pada konferensi pers di Jakarta, Kamis, 11 Desember.

Hamid menyebutkan, jumlah guru SD saat ini 1,6 juta, dari jumlah tersebut sekitar 512 ribu adalah guru honor yang kualifikasinya tidak diketahui karena diangkat oleh sekolah. Begitu juga SMP, dari 600 ribu jumlah guru keseluruhan, 152 ribu juga bestatus guru honor.

Menurut data Dirjendikdas, hanya 62 persen guru SD dan 90 persen guru SMP yang berkualifikasi seperti yang disyaratkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

“Selain itu, beberapa guru yang sudah S-1 namun kompetensinya tak mengikuti kualifikasinya,” ujarnya. (g)

Dana Terlambat, UPTD Siberut Barat dan Pagai Selatan Berutang Biaya transportasi paling banyak menyedot dana operasional

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

encairan dana operasional kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di Mentawai triwulan III dan IV terlambat, akibatnya sejumlah kepala UPTD terpaksa berutang

P

KANTOR UPTD - Kantor UPTD Pendidikan Siberut Selatan

Ignatius Sinou hingga puluhan juta.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Siberut Barat, Ignatius Sinou mengatakan, jumlah utangnya kepada pedagang saat ini sekitar Rp20 juta. Utang tersebut untuk membeli alat tulis kantor (ATK), biaya transportasi dan operasional lainnya.

“Kalau saya tidak berutang,

program kantor tidak berjalan,” katanya di sela-sela Focus Group Discussion yang digelar Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) di hotel Aliga, Padang, 10 Desember.

Sinou menyebutkan, beban utang paling banyak dari segi transportasi sebab sekali berkunjung ke sekolah terjauh memakan biaya sekitar Rp3 juta, jika berkunjung ke sekolah terdekat memakai ojek dengan tarif Rp200 ribu per orang.

Keterlambatan pencairan dana yang sebelumnya dijanjikan awal

Desember membuat utangnya makin bertambah. “Beruntung pedagang memperbolehkan kami berutang, saya berharap Dinas Pendidikan segera mencairkan anggaran operasional agar program berjalan lancar,” ujarnya.

Selain Sinou, rekannya Kepala UPTD Pendidikan Pagai Selatan, Tasman Firman Saleleubaja juga mengeluhkan yang sama. Firman menyebutkan, ketika pencairan biaya operasional terlambat, ia terpaksa berutang yang mencapai Rp10 juta.

“Ketika uang pribadi tidak bisa menalangi kebutuhan kantor, kami terpaksa berutang sambil menunggu dana cair baru dibayarkan,” ujarnya.

Terkadang kata Sinou dan Firman, ketika dana lambat cair dan perlu koordinasi ke beberapa sekolah, mereka terpaksa berjalan kaki puluhan kilometer selama 3-4 jam.

Baik Sinou maupun Firman tidak tahu alasan keterlambatan pencairan dana, namun menurut informasi yang mereka dapat, keterlambatan tersebut dari pemerintah pusat. (g)

Pencairan Insentif Guru PAUD Terganjal NUPTK PADANG - Sebagian besar guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sikakap dan Pagai Utara belum menerima dana insentif dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai karena tidak memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dari pemerintah pusat.

Kepala UPTD Sikakap, Frans Sakeletuk mengatakan dari 38 guru PAUD yang ada, hanya 7 orang yang mendapat insentif, selebihnya belum.

“Guru yang telah memiliki NUPTK telah mendapat insentif selama delapan bulan dengan jumlah sekitar Rp300 ribu per bulan, selebihnya belum,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 9 Desember.

Menurut Frans, guru-guru yang belum mendapat insentif sering mendatangi kantornya untuk

mempertanyakan hal itu. “ Kita hanya jawab akan kami usahakan menyampaikan hal ini ke Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Sementara Kepala UPTD Pendidikan Pagai Utara, Agus Lamar, mengatakan, sebanyak 26 guru di daerahnya belum FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

KURSI JADI MEJA - Siswa sekolah Uma Magosi belajar di lantai dan menjadikan kursi sebagai meja tulis

mendapatkan insentif. “Hanya satu orang yang dapat begitu juga kabarnya dengan kecamatan Pagai Utara,” katanya.

Agus mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada guru agar segera memasukkan data ke pusat agar mendapat NUPTK namun mereka malah bingung.

Namun setelah hal tersebut dibicarakan dengan Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Mentawai, Mateus Lajo saat ke Tuapeijat awal Desember bersama Kepala UPTD Sikakap dan Pagai Utara, kata Agus, permohonan pencairan insentif guru akhirnya dikabulkan.

“Gaji mereka akan dicairkan bersamaan dengan pembayaran gaji guru yang sebelumnya telah menerima 8 bulan yang juga menunggu pencairan dana selama 4 bulan,” katanya.(g)

Puailiggoubat NO. 302, 15 - 31 Desember 2012

Pendistribusian langsung untuk mengirit ongkos transportasi warga jika menjemput sendiri di pusat kecamatan sekaligus mengejar tenggat waktu

Petugas Pos dan Giro Desa Sikakap Antar Dana PSKS ke Desa FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Supri Lindra

K

antor Pos dan Giro Desa Sikakap mengantar langsung dana bantuan Program

Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) ke seluruh desa di daerah Pagai Utara Selatan dan Sikakap yang berjumlah 10 desa, Jumat, 5 Desember. Penerima dana di daerah tersebut sebanyak 4.648 kepala keluarga (KK).

Edi Sumarno, Petugas Pos dan Giro Desa Sikakap mengatakan, pengantaran tersebut dilakukan untuk mempercepat pembagian dana kepada masyarakat karena batas terakhir pada 9 Desember.

“Di Padang pembagian dana telah dilakukan pada 18 November, sementara di PUS telah dimulai pada 26 November.

Kita khawatir dana ditarik meski belum ada kejelasan apakah dana tersebut dikembalikan jika belum diberikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan,” katanya kepada Puailiggoubat.

Edi menyebutkan, kartu PSKS yang baru belum datang namun warga dibolehkan mengambil dana dengan

21

BAGIKAN PSKS - Petugas Pos dan Giro Desa Sikakap membagikan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) menunjukkan kartu perlindungan sosial ke kantor Pos dan Giro. Besar dana masing-masing KK Rp200 ribu per bulan. Dana ini merupakan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak di jaman pemerintah Presiden Joko Widodo.

Edi mengatakan, warga yang berasal

Kepala Desa Sikakap Sesalkan Data Pertanian Tidak Akurat SIKAKAP - Kepala Desa Sikakap, Suharman menyatakan data pertanian yang ada saat ini belum akurat. Akibatnya bantuan pertanian yang dialokasikan dalam Anggaran Dana Desa (ADD) per tahun tak bisa dirinci.

“Walaupun ada bantuan sekarang itu hanya sebagian kecil saja yang diberikan, akibatnya hasil pertanian tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari,” kata Suharman, Selasa, 2 Desember.

Suharman menyebutkan, lahan pertanian yang dimiliki Desa Sikakap meliputi 13 dusun seluas 20 hektar. Namun dari luasan tersebut belum ada perhitungan tepat yang dimiliki masing-masing dusun tersebut.

“Berapa pasti luas lahan pertanian per dusun sampai sekarang belum ada, setiap dusun pasti berbeda luas lahan pertaniannya,” ujarnya.

Menurutnya, selain data luas lahan, data kelompok tani yang pasti juga tidak jelas, “Selama ini kelompok tani muncul ketika bantuan dari pemerintah ada,” katanya.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sikakap, San Andi Iklas mengakui, pihaknya selalu kesulitan mengkaji anggaran alokasi pertanian karena tidak didukung dengan data.

Menurutnya San Andi Iklas, data apa pun di dusun mesti ada terutama pertanian untuk memudahkan menghitung potensi yang dimiliki masing-masing daerah sehingga pembangunan lebih terarah.

“Harapan kita secepatnya kepala dusun membuat data pertanian dan berapa jumlah kelompok tani yang ada disetiap dusun, dengan adanya data ini maka setiap tahun bisa dibuatkan anggaran khusus untuk petani dusun dalam program peningkatan ekonomi masyarakat dusun dan desa,” katanya. (spr/g).

dari daerah jauh tidak perlu menjemput langsung ke kantor karena akan diantar sesuai dengan janji yang dibuat kepala desa. Ini sebagai langkah mengurangi biaya jika warga menjemput sendiri.

“Tapi kebanyakan dari mereka datang sendiri,” ujarnya.

Ridal Sarinton (34), warga Desa Malakopa mengatakan, saat pembagian dana di desanya, ia tengah di KM 27

lokasi pemukiman baru. Mendengar kabar ada pembagian dana ia kemudian ke Desa Sikakap. Selain membawa kartu miliknya, ia juga membawa 4 kartu titipan dari warga lain yang disertai surat kuasa yang dikeluarkan kepala dusun.

Ongkos transportasi yang dikeluarkan ke Sikakap sebesar Rp200 ribu sementara uang yang diambil hanya Rp400 ribu.

“Meski sedikit saya bersyukur uang tersebut berguna membeli kebutuhan anak sekolah seperti buku, pensil, pena, sepatu, seragam sekolah dan sepatu, sisanya nanti akan digunakan untuk membeli kebutuhan harian.

Harapan saya bantuan ini akan tetap terus berlanjut, supaya dananya bisa digunakan untuk keperluan lainnya,” ucapnya.

Sementara Hendri (30), warga Dusun Sabiret menyebutkan dana PSKS tersebut akan digunakan membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, cabai, gula, minyak manis dan lain sebagainya.

“Pencairan dana tidak sulit, tinggal keluarkan kartu dana pun dicairkan,” ujarnya.(g)

BPMPKB Mentawai Salurkan Bantuan Mesin Jahit SIKAKAP - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Mentawai menyalurkan tiga unit mesin jahit dan satu mesin obras kepada kelompok Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Kecamatan Sikakap, Selasa, (2/12/2014).

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Puji Rahayu mengatakan, pemberian bantuan tersebut khusus ditujukan kepada kelompok perempuan yang mau mengembangkan usaha jahit.

“Harapan kita dengan adanya bantuan ini kaum ibu-ibu bisa membuka usaha menjahit, dengan usaha itu akan menghasilkan uang bagi kelompok, uang itu dapat membantu ekonomi keluarga,” katanya saat menyerahkan mesin di aula Gereja Kristen Protestan Mentawai.

Puji Rahayu menyebutkan, sebelum bantuan tersebut diberikan, pihaknya telah memberikan pelatihan membuat alas kasur dan sarung bantal. Menurutnya, program ini salah satu cara mensejahterahkan perempuan dan keluarga agar kesehatan dan pendidikan generasi pernerus terjamin.

“Kita akan terus awasi perkem-

bangannya dengan melakukan peninjauan reguler kepada kelompok penerima bantuan,” ujarnya.

Sementara Kasubag Keuangan BPMPKB, Fildelmat menyebutkan, dari 5 kecamatan yang diusulkan sebagai penerima bantuan, hanya dua yang disetujui DPRD Mentawai yakni Sikakap dan Pagai Utara.

Maria, anggota kelompok P2WKSS Kecamatan Sikakap bersyukur

pemerintah peduli dengan peningkatan kesejahteraan perempuan. “Sangat kami syukuri sekali sebab ini salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap meningkatkan ekonomi masyarakatnya,” ujarnya.

Namun ia mengaku masih butuh bantuan modal untuk membeli kain yang akan dijahit menjadi seprai dan pakaian. (spr/g) FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

MELATIH MENJAHIT - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Mentawai melatih kelompok perempuan di Sikakap cara menjahit

22

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

Badai Datang, Tangkapan Nelayan Anjlok SIKAKAP - Gelombang laut 3-4 meter di perairan Mentawai memaksa kapal pukat cincin dari Sibolga berlabuh di Sikakap akhir November lalu.

Hendara, salah seorang nelayan kapal pukat cincin Sibolga mengatakan, cuaca buruk berpengaruh terhadap hasil tangkap mereka. Biasanya selama 15 hari melaut dapat mengumpulkan ikan sebanyak 20-40 ton namun selama badai tangkapan berkurang sekitar 15 ton.

“Untuk menyambung hidup selama di pelabuhan, kami menjual ikan hasil tangkapan sendiri kepada warga setempat dengan harga mulai dari Rp10 ribu sampai Rp12 ribu per kilo seperti ikan tuna dan ikan ambu-ambu,” katanya, Kamis, 27 November lalu.

Kapalnya sendiri, lanjut Hendara baru mendapat 4 ton ikan padahal sudah 12 hari melaut bersama rekan-rekannya.

Sementara Hermawan (32), ABK lain menyebutkan, mereka baru mendapat 5 ton ikan setelah 10 hari melaut. Menurutnya hasil tersebut jauh berkurang saat hari tenang, “Biasanya hasil tang-kapan selama itu sekitar 15 ton, namun sekarang berkurang karena cuaca buruk,” katanya. (spr/g)

KKP Dorong Peningkatan Kompetensi Kualitas Bisnis Nelayan JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti berharap pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya nelayan harus mengenal bisnis sehingga mampu menjadi pelaku usaha yang handal tak sekadar obyek.

Untuk mewujudkan hal itu, Susi mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan kompetensi bisnis dan pemberdayaan nelayan yang bertujuan memperkuat kemandirian dan daya saing.

“Ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nelayan,” katanya pada acara penganugerahan Adibhakti Mina Bahari 2014 di Ballroom KKP, Jakarta, Kamis, 4 Desember.

Kompetensi bisnis yang dimaksud Susi yakni pelaku usaha mampu mengola potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang tersedia secara optimal dan berkelanjutan. Nelayan harus mampu memanfaatkan lautan Indonesia sebagai sumber kehidupan dan peningkatan kesejahteraan.

Pembudidaya ikan mampu memanfaatkan lautan dan menghasilkan produk perikanan budidaya yang berkualitas secara efisien. Para pengolah juga harus mampu meningkatkan nilai tambah produk sehingga mampu bersaing di pasar global.

Pemerintah, kata Susi akan berupaya memberi perlindungan dan kesempatan berusaha bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah melalui berbagai inovasi kebijakan yang digulirkan seperti menjamin kemudahan dalam akses permodalan ke perbankan, sertifikasi hak atas tanah bagi nelayan dan pembudidaya.

“Selain itu, pemerintah akan terus mendorong diversifikasi produk hasil perikanan, dan peningkatan kemampuan teknis bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Selain kepada nelayan, Susi juga berharap terjalin komunikasi dan koordinasi antarkementerian atau lembaga lain yang terkait.

“Saya juga meminta perhatian dari para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing,” ucapnya. (g)

Sapi Bantuan untuk Korban Tsunami Tak Terawat FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Sapi ditarik agar mendapat perawatan karena dari 11 ekor yang diberikan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), tersisa 6 ekor, 5 lainnya telah mati

Supri Lindra

api bantuan FAO untuk korban gempa bumi dan tsunami Mentawai 2010 di Dusun Sabeuguggung, Desa Betu Monga, Kecamatan Pagai Utara ditarik dokter hewan, Senin, 1 Desember.

“Alasannya karena 11 ekor sapi bantuan yang diberikan FAO pada 2014, yang hidup tinggal 6 ekor sementara 5 ekor sudah mati, disebabkan sapi-sapi tersebut tidak dirawat,” kata dokter hewan Pagai Utara Selatan, Sahabat Setia kepada Puailiggoubat.

Menurut analisis Sahabat Setia, kematian hewan disebabkan lehernya tercekik tali ikatan dan kurang makan karena kesibukan masyarakat menyelesaikan pembu-

S

SIAPKAN BIBIT - Ibu-ibu Desa Malancan menyiapkan bibit padi untuk ditanam atan hunian tetap (huntap).

“Waktu sapi pertama mati, pengurus kelompok sudah saya nasehati supaya berhati-hati untuk merawat sapi tersebut, tapi tidak diindahkan, tak lama setelah itu mati sapi kedua, ketiga, keempat dan kelima, merasa prihatin melihat keadaan seperti ini maka saya selaku dokter hewan terpaksa harus melakukan tindakan penyelamatan yakni menarik kembali sapi-sapi bantuan FAO, “ ujarnya.

Sebab sebelum menjadi tenaga

kontrak di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sahabat bekerja di FAO yang menyalurkan sapi-sapi tersebut ke kelompok penerima di Pagai Utara Selatan.

Sahabat menyebutkan, kalau sapi-sapi tersebut tidak cepat ditarik dipastikan semuanya akan mati. Kondisi sapi yang ditarik ini pun sudah sakit-sakitan dan kini telah mendapat perawatan. Ia mengatakan jika kondisi sapi sudah pulih, kelompok pemelihara

boleh mengambil kembali.

“Tentu harus mengembalikan uang perawatan dan pengobatan selama perawatan yang diberikan,” katanya.

Sahabat Setia mengaku bertanggungjawab atas tindakannya tersebut, “Kalau tindakan saya ini salah saya siap bertanggung jawab, kalau kelompok tidak mau mengambil sapi-sapi tersebut kemungkinan akan diberikan kepada pihak lain yang mau memelihara sapisapi tersebut,” ucapnya.( g)

Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Barang Naik MUARA SIBERUT - Menjelang perayaan Natal, harga kebutuhan pokok naik dua kali lipat di pasar Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan Jamarudin (4), salah satu pedagang kain di Muara Siberut mengatakan, kenaikan harga pakaian disebabkan stok barang mulai menipis karena tingginya permintaan. “Banyak warga yang mem-borong baju untuk kebutuhan Natal dan tahun baru,” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis, 11 Desember.

Selain tingginya permintaan, kenaikan harga, kata Jamarudin, disebabkan ongkos transportasi barang dari Padang yang turut naik akibat dampak kenaikan harga BBM. Ia mencontohkan, dulu membawa barang 1 karung besar upah angkut hanya Rp50 ribu sekarang menjadi Rp70 ribu. Ongkos mobil juga naik dari Rp100 ribu

menjadi Rp150 ribu per trip.

“Untuk mengimbangi biaya transportasi kami naikkan harga, jika tidak, kami tekor,” ujarnya.

Ernawati Sabolak (45),

seorang ibu rumah tangga dari Desa Malilimok, Kecamatan Siberut Barat Daya mengaku terkejut dengan harga pasar terutama kebutuhan Natal FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

JUAL KEBUTUHAN - Penjual barang kelontong di kecamatan Sikakap menjual kebutuhan rumah tangga. Jelang Natal, harga kebutuhan di Mentawai mulai mengalami kenaikan

seperti baju, kompor, bahan kue dan pernak-pernik lainnya.

“Bukan main, harga naik dua kali lipat, biasanya baju anakanak hanya Rp100 ribu kini berkisar RP150 ribu - Rp200 ribu satu pasang, bahan kue juga seperti tepung, telur dan lainya meningkat drastis,” katanya.

Ernawati merinci, dulu telur 1 papan hanya Rp34 ribu-Rp36 ribu sekarang naik menjadi Rp50 ribu-Rp55 ribu, begitu juga dengan cabai dari Rp50 ribu per kilogram naik menjadi Rp100 ribu.

Akibat kenaikan harga tersebut, ia menyebutkan tak semua barang yang rencana ingin dibeli didapat. “Harga di luar prediksi sementara uang juga telah berkurang karen abayar biaya transportasi ke Muara Siberut yang turut naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per orang,” ucapnya.(ss/g)

23

Puailiggoubat NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

D

ari segi faktor budaya jauh berbeda, di Silaoinan kebudayaan seperti sistem kepercayaan, adat istiadat yang dipegang teguh oleh nenek moyang sampai sekarang masih tetap dipercaya masyarakat setempat. Walaupun Silaoinan punya agama seperti Katolik ataupun Islam. Dan pemerintah membangun jalan raya, sekolah, gedung-gedung, namun kebudayaan dan upacara adat mulai pudar dan bahkan tak ada lagi. Hal ini disebabkan karena daerahnya mulai maju dan berkembang, masyarakatnya sudah majemuk sehingga adat dan mulai bergeser. Namun tetap dipercaya bahwa punya budaya dan adat yang berlaku di masyarakat seperti di daerahdaerah lain di Siberut Selatan.

Proses upacara adat liat toga di Silaoinan cenderung dilaksanakan sebelum pesta perkawinan dilaksanakan. Namun tidak tertutup kemungkinan dilaksanakan saat setelah pesta perkawinan dilaksanakan. Ini tergantung pada keadaan dan situasi pihak keluarga baik perempuan maupun pihak keluarga laki-laki. Artinya melaksanakan upacara liat toga itu tidak ada yang menghalangi seperti kesibukankesibukan pihak keluarga, atau ada hal hal yang sifatnya fatal seperti kemalangan salah satu keluarga baik itu dari pihak keluarga perempuan ataupun dari pihak keluarga laki-laki. Upacara adat liat toga bukanlah pesta besar yang sering dibayangkan banyak orang, ataupun sering didengar, dan bahkan melebihi pesta-pesta perkawinan atau pesta adat lainnya di Mentawai.

Proses upacara liat toga/renden kolui tidak jauh berbeda dengan upacara-upacara adat lainnya yang ada dan berlaku di masyarakat Mentawai, yaitu upacara adat selalu dipimpin oleh sikebbukat uma dan sikerei dalam keluarga atau suku tersebut. Sikebbukat uma adalah orang yang dituakan dalam sebuah suku atau keluarga, sedangkan sikerei adalah orang yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang khusus dalam aturan dan tata cara upacara adat di Mentawai. Karena memang itulah salah satu tugas dari seorang sikerei. Sebelum upacara dilaksanakan pihak keluarga yang punya pesta berkumpul untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pesta liat toga/ punen rende kolui tersebut, dalam pertemuan itu juga dipimpin oleh sikebbukat uma atau seorang sikerei.

Di pertemuan inilah pembagian tugas dilaksanakan. Untuk laki-laki tugasnya mengambil babi, ayam, kayu api, sagu dan kelapa. Sedangkan perempuan menyiapkan bahan-bahan

Liat Toga (2) oleh: Alfonsus Alvian Sapeai Juara I Lomba Penulisan Budaya Mentawai Kategori Guru yang diadakan YCMM untuk punen seperti keladi, pisang, bamboo dan purut. Purut merupakan daun sagu yang akan dijadikan sebagai tempat sagu untuk dimasak jadi sagu kapurut.

Setelah semuanya terkumpul dan persiapan selesai barulah upacara punen liat toga bisa dilaksanakan.

Punen liat toga dipimpin oleh sikebbukat uma atau seorang sikerei.

Hal ini tergantung apakah dalam keluarga ini ada sikerei atau tidak.

Kalau dalam keluarga itu tidak ada sikerei, maka yang memiliki peranan penting dalam upacara punen liat toga/punen renden kolui adalah sikebbukat uma.

Proses upacara diawali dengan irig yang dipimpin sikebbukat uma.

Irig merupakan prosesi yang lazim dilakukan pada setiap puliaijat/lia dan merupakan ritual permohonan berkat bagi setiap orang yang terlibat dalam upacara tersebut (Tarida Hernawati dalam Uma). Namun dalam proses upacara liat toga ini, irig bertujuan bahwa pesta sudah dimulai dan sikebbukat uma sudah harus menjalankan tugasnya yakni berpantang selama punen berlangsung.

Dalam upacara liat toga, ada beberapa jenis irig yaitu; irig toitet, irig gou-gou, irig pakale. Irig toitet ditujukan bagi seluruh anggota uma dan undangan yang hadir (dalam Tarida Hernawati). Irig gou-gou punya dua jenis yaitu irig pusikebbukat dan irig toga. Irig gougou pusikebbukat biasanya penentu dan tonggak untuk upacara karena nasib, keadaan senang ataupun sedih

dan apa yang terjadi setelah pesta akan ditentukan lewat peramalan atau penerawangan melalui usus ayam atau jantung babi yang dikenal dengan istilah bahasa Mentawai lauru atau salou. Lauru merupakan peramalan bermakna kebaikan sedangkan salou meramalkan pada keburukan. Kalau sikebbukat uma itu melihat lauru lebih dominan maka punen dan anggota keluarga punen akan aman-aman saja, maka selama punen pun berlangsung akan tetap aman dan baik. Tapi sebaliknya, jika dalam lauru dan salou cenderung pada keadaan yang kurang baik, ini menandakan aka nada yang terjadi baik di luar suku yang mengadakan punen atau orang lain di luar kampong itu akan terjadi sesuatu.

Setelah itu dilanjutkan dengan irig gou-gou untuk toga juga jadi penentu apakah dengan kehadirannya di rumah laki-laki akan membawa nasib baik atau sebaliknya, bahkan dikaitkan dengan keluarganya apa dengan kepergiannya meninggalkan keluarga asalnya membawa kebaikan atau sebaliknya. Setelah itu dilanjutkan dengan irig pakkale (pakkale = minyak goreng dari kelapa).

Minyak goreng yang digunakan biasanya belum dipakai atau belum terpakai. Minyak dituangkan dalam tutup botol dan dicampur ujung daun mumunen, aileppetr atau duru’.

Setipa kegiatan upacara adat prosesinya selalu diawali di bakkat katcaila yang merupakan serangkaian bunga-bunga yang dimasukkan dalam bamboo dan diikat di tonggak utama uma, dan dijadikan sebagai tempat untuk mempersembahkan sestau

supaya roh leluhur memberkati mereka dan setiap kegiatan mereka.

Dan juga sebagai tempat meletakkan sesajian untuk roh leluhur.

Begitu juga dengan irig pakkale dipersembahkan di bakkat katsaila untuk memohon kepada sang kuasa memberkati upacara dan kegiatan mereka serta diberi kesehatan setiap individu anggota keluarga. Setelah dipersembahkan di bakkat katsaila baru sikebbukat uma memoleskan ke kepala setiap anggota keluarga dengan bahasa ritual yang artinya; “kami berkumpul di sini dengan gembira dan senang untuk menyukuri kedatangan anggota keluarga baru di keluarga kami, jauhkan kami dari segala percobaan dan bahaya, biarkan kami bersatu dalam satu roh dan menjadi satu keluarga’.

Kenapa kata-kata itu diucapkan sikebbukat uma? Ada kepercayaan orang Mentawai bahwa roh (simagre) setiap anggota keluarga harus dipersatukan dengan roh (simagre) orang yang memasuki keluarga sehingga roh (simagre) setiap anggota keluarga tidak sedih dan menangis. Jika roh (simagre) dari salah seorang keluarga yang sedih atau menangis akan berakibat buruk bagi orang yang roh (simagre) nya sedih, dia pasti akan mengalami sakit.

Setelah selesai irig dilaksanakan, barulah anggota keluarga lainnya bekerja menyembelih babi dan ayam yang telah disediakan. Semua anggota keluarga sibuk menyelesaikan pekerjaan masing-masing sampai selesai sampai akhirnya mereka makan bersama dengan anggota keluarga. Setelah semua anggota keluarga selesai makan, maka sikebbukat uma dan istrinya beserta anak perempuan yang dipunenkan dan yang menjadi calon istri dari anak laki-lakinya akan makan bersama, dari daging ayam yang dipotong jadi irig tadi. Pada saat makan inilah ada ritual liat toga dilaksanakan. Sikebbukat uma akan jadi pemeran utama dalam memimpin dan suksesnya upacara liat toga ini hingga makan selesai.

Sikebbukat uma selalu menjaga kepantangan dan halangan selama pesta. Dan berakhir pada esok harinya yang dikenal dengan istilah buluh iba sibau. Buluh iba sibau merupakan persembahan ikan yang didapat semalam baik berupa ikan dari sungai atau hasil buruan, akan dipersembahkan di bakkat katsaila.

Dengan persembahan ikan baru itu maka semua pantang yang dijalankan sikebbukat uma juga berakhir dan setiap anggota keluarga sudah dibolehkan bekerja dengan bebas, tidak berpantang lagi. z

Suara Daun Gerson Merari Saleleubaja

Bumen, Kado Spesial Natal

M

emasuki Natal yang sebentar lagi dirayakan seluruh umat Kristiani di manapun berada tak terkecuali di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan saat yang damai dan tenang.

Sudah menjadi kebiasaan pada masa ini orang per orang akan saling memberi kado dan ucapan suka cita mereka kepada sanak saudara, teman dan lainnya.

Menjelang Natal ini kita semua telah diberi kado yang spesial oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di 10 kecamatan yakni ‘kata sepakat’ menerapkan muatan lokal budaya Mentawai di seluruh SD yang akan dimulai pada semester 2 pada 2015.

Ini semangat yang sangat menakjubkan dan patut diapresiasi meski kegamangan masih saja terjadi karena Dinas Pendidikan Mentawai belum secara tegas mengeluarkan payung hukum penerapan ini.

Mengapa harus ragu untuk menerapkannya ketika pelajaran itu berbicara tentang kita, kita adalah pelakunya dan kita ada pemiliknya-itu budaya Mentawai (bumen) milik kita.

Bicara aturan soal bumen, dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai jelas disebutkan pasalnya, indikatornya, target dan segala macamnya. Kawan saya yang paham hukum bilang, jika Kepala Dinas Pendidikan tidak juga menjadikan bumen ini sebagai program kerjanya seperti yang diamanatkan dalam RPJMD yang disusun bupati, “Itu adalah bentuk pembangkangan terhadap Bupati.”

Keraguan yang menyebabkan pengesahan bumen belum dilakukan karena perubahan sistem pendidikan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013 (K13) tidak berdasar.

Permendikbud No.79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal dalam K13 menyatakan pelajaran muatan lokal tetap diajarkan dalam K13. Pasal 4 dan ayat-ayatnya yang berjumlah 4 itu jelas menyatakan pelajaran budaya tetap dimasukkan.

Pasal 4 ayat 4 dengan tegas menyatakan, “Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait muatan lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2015, hendaknya kita berubah ke arah yang lebih baik dan mencintai negeri ini dengan tradisi budaya yang kita miliki.

Selamat hari Natal, damai sejahtera beserta kita semua. Amin. z

Iklan

Puailiggoubat NO. 302, 15 - 31 Desember 2014

24