Majalah Simpul Perencana Volume 49 by Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas

CALL FOR PAPERS

The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning (JISDeP) is a journal published by Centre for Planners' Development, Education, and Training (Pusbindiklatren), Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency Republic of Indonesia (Bappenas) and supported by Indonesian Development Planners Association (PPPI).

This journal aimed at studying the issues of sustainable development from around the world to later be used as policy material in sustainable development planning in Indonesia, developing countries, and the world in general. This journal absorbs theoretical scientific studies as well as empirical experiences from researchers around the world, primarily from researchers who specialize in developing countries, to then publish them all widely to international forums as an applicable and innovative knowledge.

This journal gives important weight to the issue of sustainable development planning with regard to the mental and spiritual development of the people of Indonesia and the people of the world in terms of politics, economics, social, culture, environment, peace and justice, energy, and other strategic issues about sustainable development planning.

Peer Review Process

JISDeP is an open access journal. All of the research article submitted in this journal will be provided in online version and can be free full downloaded. JISDeP also uses peer-review process by blind reviewer. The decision of accepted or not the article is determined by the agreement of both of editor’s board and the reviewer.

Publication Frequency

JISDeP are published three times a year which are in April, August, and December of respective year.

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. All articles published will be immediately and permanently free for everyone to read and download.

Guidance for Submission

1 The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in "Comments to the Editor").

2 The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.

3 Where available, URLs for the references have been provided.

4 The text is single-spaced; uses a 10-point Calibri font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.

5 The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

6 If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in "Ensuring a Blind Review" have been followed.

STANDAR KOMPETENSI: PILAR MENUJU

INDONESIA EMAS 2045

Wignyo Adiyoso

Kepala Pusbindikaltren Kementerian

PPN/Bappenas

Kompetensi adalah kunci menuju transformasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.”

Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, peran perencana menjadi semakin penting. Visi besar ini berfokus pada empat pilar utama: Pembangunan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pembangunan ekonomi berkelanjutan, Pemerataan pembangunan, Pemantapan tatanan nasional serta tata kelola pemerintahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan standar kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang relevan. Standar kompetensi ini menjadi landasan dalam merancang kebijakan

yang terukur, implementatif, dan inovatif.

Saat ini, Standar Kompetensi untuk Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Standar kompetensi ini meliputi tiga dimensi utama: teknis, manajerial, dan sosial kultural. Dimensi teknis mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang spesiﬁk berkaitan dengan bidang teknis jabatan, Dimensi manajerial mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang relevan dengan kemampuan memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Sedangkan dimensi sosial kultural menitikberatkan pada pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal

agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilainilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi.

Dalam praktiknya, implementasi standar kompetensi tidak hanya meningkatkan kualitas individu, tetapi juga memberikan dampak signiﬁkan pada tata kelola pemerintahan. Dengan standar ini, pengembangan karier ASN menjadi lebih terarah, transparan, dan akuntabel. Proses ini diharapkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil perencanaan pembangunan nasional

Pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi standar kompetensi ini. Melalui program pelatihan, pendampingan, dan sertiﬁkasi, kapasitas perencana di tingkat lokal dapat ditingkatkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan daerah yang spesiﬁk

Foto: freepik.com

dapat diselaraskan dengan agenda perencanaan pembangunan nasional.

Dalam mendukung agenda perencanaan pembangunan, penerapan standar kompetensi menjadi langkah penting yang harus didukung dengan kebijakan strategis. Komitmen pengembangan Perencana menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk menciptakan perencana yang profesional dan kompeten dalam menghubungkan kebutuhan daerah dengan visi pembangunan nasional.

Komitmen untuk mendukung pengembangan Perencana terus dilaksanakan. Upaya yang dilakukan meliputi pelatihan berbasis kompetensi, sertiﬁkasi,

dan penguatan jaringan profesional. Semua langkah ini dirancang untuk menjawab tantangan masa kini sekaligus mempersiapkan perencana menghadapi masa depan yang penuh dinamika

Tantangan besar tidak menjadi penghalang, melainkan peluang untuk menguji kemampuan perencana sebagai motor penggerak transformasi pembangunan. Kompetensi yang unggul akan memastikan kontribusi nyata Perencana dalam membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan berkelanjutan pada tahun 2045.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kompetensi, diharapkan dipahami gambaran mengenai betapa pentingnya peran

perencana dalam pembangunan nasional. Melalui standar kompetensi yang jelas dan terukur, perencana tidak hanya akan menghasilkan kebijakan yang berkualitas, tetapi juga memastikan implementasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Perencana harus memiliki kemampuan analisis yang tajam, penguasaan teknologi terkini, keterampilan komunikasi lintas budaya, serta pemahaman mendalam terhadap isu-isu global dan lokal. Dengan standar kompetensi yang terukur dan terus diperbarui, perencana dapat memastikan setiap kebijakan yang disusun mampu menjawab tantangan pembangunan secara efektif, mendukung pemerataan, serta mendorong transformasi menuju Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan pada tahun 2045.

Foto: freepik.com

KOMPETENSI ASN: PERAN DAN TANTANGAN

MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Wiky Witarni (Analis Kebikan Ahli Madya) dan Wahyu Pribadi (Ketua Kelompok Strategis Pusbindiklatren)

Indonesia Emas 2045 adalah visi besar yang menuntut kontribusi signiﬁkan dari seluruh elemen bangsa. Dalam konteks ini, peran ASN, khususnya perencana pembangunan, menjadi krusial. Kompetensi mereka menjadi pondasi strategis untuk memastikan perencanaan yang adaptif, akurat, dan selaras dengan kebutuhan era yang semakin kompleks.

ASN profesional bukan sekadar gelar, melainkan cerminan kemampuan bertindak berdasarkan prinsip, integritas, dan inovasi. Profesionalisme ini memerlukan pola pikir strategis yang memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Kompetensi tersebut juga harus didukung oleh kemampuan bekerja sama di lintas fungsi dan hierarki organisasi.

ASN profesional dan berbudaya membutuhkan keseimbangan antara pendekatan struktural dan nilai-nilai personal, di mana kompetensi teknis harus didampingi oleh sikap yang mencerminkan dedikasi terhadap pelayanan publik. Mereka diarahkan untuk dapat bekerja secara sistematis tanpa kehilangan ﬂeksibilitas, mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah tanpa mengorbankan prinsip dasar yang matang. Kolaborasi harmonis antar unit menjadi landasan keberhasilan perencanaan yang strategis dan berkelanjutan, sekaligus mencerminkan kepemimpinan yang berorientasi pada hasil dan kepentingan publik.

Era disrupsi membawa tantangan baru, seperti kebutuhan untuk selalu terhubung dengan informasi terbaru dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi. Namun, kompetensi mendasar yang tetap diperlukan adalah kemampuan berpikir kritis dan solutif. Tanpa hal ini, perencanaan

berisiko menjadi reaktif dan kehilangan fokus pada tujuan besar bangsa.

Tantangan terbesar dalam peran perencana pembangunan di era ini adalah perubahan yang cepat dan tidak terduga. Perencana harus memiliki ﬂeksibilitas dalam menghadapi dinamika tersebut tanpa kehilangan arah strategis. Keterampilan untuk mengantisipasi, berinovasi, dan bertindak cepat menjadi kunci untuk memastikan perencanaan tetap relevan.

Sebagai aktor utama perencanaan pembangunan, ASN perencana harus memahami betul perannya sebagai penggerak perubahan. Kepemimpinan yang ditampilkan tidak hanya soal arahan, tetapi juga memberikan inspirasi melalui teladan. Kemampuan untuk mendukung tim dalam menghadapi hambatan akan menentukan keberhasilan kolaborasi lintas sektor.

Foto: freepik.com

Kompetensi perencana pembangunan harus melampaui penguasaan teknis. Kemampuan analisis yang tajam, pemahaman mendalam terhadap kebijakan, serta integrasi lintas sektor menjadi keharusan. Perencana perlu memiliki kecakapan dalam memetakan tantangan dan peluang, sehingga setiap kebijakan yang dirancang berkontribusi nyata pada percepatan pembangunan. Untuk memastikan akselerasi pembangunan, setiap perencana harus memiliki kesadaran penuh tentang dampak dari setiap kebijakan yang dihasilkan. Kompetensi dalam menilai risiko, mengevaluasi efektivitas kebijakan, dan menyampaikan rekomendasi dengan jelas menjadi bagian tak terpisahkan dari peran ini.

Akselerasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 dipengaruhi penyelarasan antara kompetensi individu dan kolektif. Budaya kerja yang mendukung profesionalisme dan kolaborasi menjadi nilai utama dalam organisasi perencana pembangunan. Dengan membangun kepercayaan melalui komunikasi terbuka, tim perencana dapat

menghasilkan solusi yang lebih efektif dan inovatif. Prinsip ini mencerminkan semangat pelayanan publik yang tanggap dan akuntabel. Proses ini mencakup pengembangan kemampuan perencana untuk bekerja efektif dalam tim, mengambil inisiatif, serta memberikan masukan yang membangun dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

Untuk menuju Indonesia Emas 2045, perencana pembangunan juga harus menjadi agen perubahan di lingkungannya. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga pembimbing yang memotivasi kolaborasi dan menciptakan budaya kerja yang mendukung pencapaian visi jangka panjang bangsa. Perencana pembangunan harus menjadi ﬁgur yang memotivasi lingkungan kerjanya. Dengan menunjukkan dedikasi terhadap pelayanan publik, mereka mampu menciptakan suasana kerja yang mendukung inovasi dan kreativitas. Hal ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara optimal.

Tantangan perencana di masa depan juga mencakup kebutuhan untuk menyederhanakan kompleksitas. Dengan kemampuan untuk melihat gambaran besar tanpa kehilangan detail penting, perencana seyogyanya mampu mengelola prioritas secara eﬁsien. Hal ini membutuhkan kompetensi analisis strategis yang tajam dan kemampuan komunikasi yang efektif.

Pada akhirnya, keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045 perlu dukungan perencana pembangunan yang kompeten, profesional, dan berbudaya. Kompetensi menuju Indonesia Emas 2045 bukan hanya soal penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga bagaimana perencana mampu membawa perubahan yang berarti. Dengan membangun jejaring kerja yang solid, perencana dapat memastikan kolaborasi menjadi aset utama dalam pencapaian tujuan besar bangsa. Dengan komitmen yang kuat terhadap pelayanan publik dan pengembangan diri, perencana akan terus menjadi pilar utama dalam menciptakan masa depan Indonesia yang gemilang.

Foto: freepik.com

#BacaSimpul

Majalah Simpul Perencana versi digital dapat dibaca dan diunduh melalui situs web Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas atau melalui platform Issuu:

TANTANGAN

KOMPETENSI

PERENCANA DI ERA DISRUPSI: WAWANCARA

DENGAN KEPALA

BAPPEDALITBANGDA

MAGETAN

Elmy Kurniarto

Widodo, S.T., M.T

Bappedalitbangda Magetan

Menyambut Indonesia

Emas 2045, Bappedalitbangda Kabupaten Magetan berupaya meningkatkan kompetensi para perencana agar mampu menghadapi tantangan di era disrupsi. Kepala Bappedalitbangda Magetan, Elmy Kurniarto Widodo, mengungkapkan berbagai strategi yang dilakukan, mulai dari peningkatan kemampuan adaptasi dan analisis, penguasaan teknologi informasi, hingga kolaborasi lintas sektor. Simak uraian lengkapnya dalam wawancara bersama Majalah Simpul Perencana berikut ini.

Simpul (S): Bapak Elmy, terima kasih atas waktu yang diberikan di tengah kesibukan. Bagaimana kondisi SDM di Bappelitbangda Magetan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045? Apakah sudah siap?

Elmy Kurniarto Widodo, S.T., M.T (E): Terima kasih kembali. Tuntutan RPJPN untuk menuju Indonesia Emas 2045 memang menjadi tantangan besar bagi kami sebagai perencana di daerah. Meskipun dari sisi pendidikan sudah memadai, namun kompetensi perlu terus ditingkatkan.

S: Kompetensi apa saja yang perlu ditingkatkan?

S: Bagaimana cara meningkatkan kompetensi tersebut?

E: Pertama, kemampuan beradaptasi. Pasca COVID-19, kita dituntut untuk lebih adaptif dan lincah dalam menyikapi berbagai fenomena. Fenomena saat ini berbeda dengan dulu. Informasi berkembang sangat cepat, dan pendekatan-pendekatan baru terus bermunculan. Contohnya, pendekatan holistik dalam sektor kesehatan yang menuntut perubahan dalam perencanaan.

E: Perencana harus mampu mencari informasi, menganalisis data, dan merumuskan solusi secara mandiri. Mereka juga harus meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi. Kami di Bappelitbangda melakukan berbagai upaya, seperti ﬁntech dengan perguruan tinggi, diskusi terbatas, dan kajian terhadap isu-isu terkini.

S: Apakah ada kendala dalam meningkatkan kompetensi perencana?

E: Salah satu kendala adalah keterbatasan jumlah dan kompetensi perencana. Di bidang kesehatan, misalnya, perencana harus memiliki kompetensi yang memadai untuk menghadapi perubahan yang cepat. Selain itu, perubahan teknologi informasi juga menuntut peningkatan

kompetensi perencana dalam menggunakan aplikasi dan sistem yang baru.

S: Bagaimana Bappelitbangda menyikapi transformasi digital tersebut?

E: Kami memulai dengan transformasi digital pada fungsi perencanaan dan penganggaran. Kami mengembangkan aplikasi “Si Pemikir” untuk memudahkan perencanaan penganggaran sebelum SIPD dibuka.

Kami juga mengembangkan aplikasi “Kesatriaan” untuk menghubungkan perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan kinerja.

S: Apa manfaat dari transformasi digital tersebut?

E: Transformasi digital memudahkan perencana dalam mengakses informasi, berbagi data, dan menyampaikan informasi kepada stakeholder. Selain itu, juga meningkatkan eﬁsiensi dan efektivitas kerja.

S: Apakah ada tantangan dalam implementasi transformasi digital?

E: Tentu saja. Salah satu tantangan adalah keterbatasan infrastruktur dan dukungan sistem. Kami pernah mengalami kesulitan dalam mengakses SIPD karena koneksi yang tidak stabil. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan motivasi perencana.

S: Bagaimana solusi yang dilakukan Bappelitbangda?

“Di Magetan, ada platform yang memungkinkan masyarakat menyampaikan permasalahan dan keluhan mereka, yang dikelola oleh

Dinas Kominfo.”

E: Kami mengembangkan aplikasi “Si Pemikir” sebagai solusi atas kendala akses SIPD. Aplikasi ini memungkinkan perencana untuk tetap bekerja meskipun SIPD tidak dapat diakses.

S: Bagaimana Bappelitbangda Magetan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan?

E: Di Magetan, ada platform yang memungkinkan masyarakat menyampaikan permasalahan dan keluhan mereka, yang dikelola oleh

Dinas Kominfo. Seringkali, informasi dari platform tersebut sampai ke kami karena berdampak pada perencanaan ke depan. Misalnya, keluhan tentang jalan atau irigasi yang rusak. Kami akan langsung menugaskan OPD terkait untuk menanganinya. Ini bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan penganggaran.

S: Apakah ada kendala dalam menanggapi aspirasi masyarakat tersebut?

E: Kendalanya adalah dokumentasi yang kurang baik dari OPD sektoral. Seharusnya, keluhan masyarakat yang telah ditangani didokumentasikan dengan baik sebagai bahan evaluasi. Ke depan, kami akan membuat sistem yang lebih baik untuk mendokumentasikan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

S: Bagaimana Bappelitbangda memastikan kolaborasi lintas sektor

dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)?

E: Kami melakukan analisis isu-isu strategis dan mendorong OPD untuk bekerja sama dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi. Contohnya, dalam menangani angka kematian ibu, kami memfasilitasi kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan rumah sakit.

S: Bagaimana Bappelitbangda menerjemahkan prinsip-prinsip SDGs dalam perencanaan pembangunan?

E: Kami telah mengambil beberapa rencana aksi dari SDGs, meskipun waktunya terbatas. Kami juga mendorong cross cutting antar OPD dan melakukan analisis untuk memastikan program-program pembangunan sesuai dengan prinsipprinsip SDGs.

S: Bagaimana Bappelitbangda Magetan memastikan pemahaman yang sama antara perencana di Bappeda dengan perencana di OPD sektoral terkait dengan SDGs?

E: Kami menyadari bahwa tidak semua OPD memahami dengan baik tujuan dan prinsip-prinsip SDGs. Oleh karena itu, kami aktif melakukan diskusi dan memberikan pendampingan kepada OPD dalam menerjemahkan SDGs ke dalam program dan kegiatan.

S: Bisakah Bapak memberikan contoh konkretnya?

E: Misalnya, dalam mencapai tujuan SDGs tentang pengentasan kemiskinan dan kelaparan, kami mendorong OPD terkait untuk bekerja sama dalam menyediakan fasilitas kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat. Perencana di masing-masing OPD harus mampu menerjemahkan tujuan SDGs tersebut ke dalam program dan kegiatan yang relevan dengan bidang mereka.

S: Bagaimana dengan peran pemerintah desa dalam pencapaian SDGs?

E: Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting karena mereka adalah pelaku utama pembangunan di tingkat desa. Kami mendorong pemerintah desa untuk aktif dalam menyusun program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian SDGs.

S: Apakah ada contoh keberhasilan Magetan dalam mencapai target SDGs?

E: Salah satu contoh adalah pencapaian target kemiskinan ekstrem nol persen. Namun, kami menyadari bahwa masih banyak target SDGs lain yang perlu dicapai. Kami terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan mencari terobosan agar target-target tersebut dapat terwujud.

S: Apa saja kekuatan Bappelitbangda Magetan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045?

E: Kami memiliki perencana yang kompeten, berkomitmen, dan memiliki semangat tinggi dalam mewujudkan pembangunan daerah. Kami juga terus menerus meningkatkan kompetensi perencana melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Selain itu, kami menjaga kekompakan dan sinergi antar perencana agar dapat bekerja sama dengan baik.

S: Bagaimana cara Bappelitbangda menjaga motivasi dan semangat para perencana?

E: Kami memberikan kesempatan kepada perencana untuk mengembangkan diri dan berinovasi. Kami juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung.

Selain itu, kami selalu memberikan apresiasi dan pengakuan atas kinerja yang baik.

S: Bagaimana Bappelitbangda Magetan menyiapkan perencana untuk menghadapi tantangan di masa depan, terutama dengan perkembangan yang semakin cepat dan tidak terduga?

E: Perencana harus memiliki ﬂeksibilitas dan growth mindset. Perencanaan jangka pendek sebaiknya tidak terlalu kaku agar dapat menyesuaikan dengan dinamika yang ada. Kami juga mendorong perencana untuk terus belajar dan mengembangkan diri, misalnya dengan mempelajari pengalaman negara lain seperti Jepang yang fokus pada perencanaan jangka panjang.

S: Apakah artinya perencanaan jangka pendek sudah tidak relevan?

E: Bukan berarti tidak relevan, tetapi harus lebih ﬂeksibel dan adaptif. Perencanaan jangka panjang tetap penting sebagai arah dan panduan umum, sementara perencanaan jangka pendek harus mampu mengakomodasi perubahan dan kebutuhan yang berkembang secara dinamis.

S: Bagaimana dengan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045?

E: Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting. RPJMN 2025− 2045 harus mampu menerjemahkan visi Indonesia Emas ke dalam program dan kegiatan yang konkret di tingkat daerah. Pemerintah daerah juga harus proaktif dalam mencari inovasi dan terobosan untuk mencapai target pembangunan nasional.

S: Bagaimana dengan peran perguruan tinggi dalam mendukung perencanaan pembangunan?

E: Perguruan tinggi dapat berperan dalam menyediakan data dan informasi yang akurat dan terperinci, serta mengembangkan model-model perencanaan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

S: Apakah ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan kepada para perencana?

E: Teruslah belajar dan berkembang. Jadilah perencana yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Jalin kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

ASN PROFESIONAL

BERBUDAYA: KUNCI

DAN

SUKSES

MENUJU INDONESIA EMAS 2045

I Wayan Wiasthana

Ika Putra

Kepala Bappeda Provinsi Bali I

Dalam menghadapi era Indonesia Emas 2045, kompetensi ASN menjadi krusial, terutama di Bali yang kaya akan budaya. Majalah Simpul mewawancarai I Wayan Wiasthana Ika Putra dari Bappeda Provinsi Bali, mengungkapkan strategi peningkatan kompetensi ASN dengan memperhatikan kearifan lokal. Digitalisasi dimanfaatkan semaksimal mungkin, namun tetap menjaga nilai-nilai budaya Bali. Wawancara ini menelaah langkah-langkah Bappeda dalam menyiapkan ASN yang profesional dan berbudaya, siap menghadapi tantangan masa depan.

Simpul (S): Untuk volume 49 ini, seiring dengan digaungkannya Indonesia Emas 2045, muncul salah satu tema mengenai kompetensi yang dibutuhkan untuk menuju ke sana, termasuk kompetensi yang dibutuhkan untuk perencana. Tim kami mengusulkan narasumber dari Provinsi Bali karena memiliki budaya dan pariwisata yang kaya. Kami ingin menggali lebih dalam mengenai kompetensi terkait budaya. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan.

Pertama, terkait kebutuhan kompetensi, kami ingin mengetahui mekanisme pengukuran kompetensi di Bappeda Provinsi Bali. Indikatorindikator yang digunakan dalam pengukurannya itu seperti apa? Secara umum, untuk ASN, ada Peraturan Menteri PANRB No. 38 Tahun 2017. Bagaimana penerapannya di lingkungan Bappeda Provinsi Bali?

I Wayan Wiasthana Ika Putra (I): Acuan nasional tetap kita gunakan, yaitu penilaian sesuai dengan Permen PANRB. Kompetensi standar kinerja di sini, khususnya kemampuan mencapai target kinerja, tidak berbeda. Khusus untuk Pemprov Bali, ada tambahan kearifan lokal. Untuk kompetensi struktural, seperti kompetensi teknis dan administrasi, itu sama semua.

S: Jadi, secara umum sama dengan standar nasional?

I: Ya, seperti kompetensi manajerial, diklat, dan sebagainya, itu sama dengan standar nasional dan langsung diinformasikan oleh BKPSDM.

S: Apakah perencanaan dan pemenuhan standar kompetensi dibantu oleh Bappeda?

I: Iya, betul.

S: Kemudian, untuk indikatorindikatornya berarti menyesuaikan dengan organisasi ya, Pak?

I: Iya, menyesuaikan, di samping output daerah.

S: Berarti ada dua zona yang diperhatikan ya, Pak, di lingkup organisasi dan juga provinsi serta nasional. Langkah yang diupayakan oleh Bappeda Provinsi Bali untuk memenuhi standar kompetensi menuju Indonesia Emas 2045 itu seperti apa?

I: Format pengembangan kompetensi secara umum mengikuti kebijakan Pemprov. Kami wajib menyiapkan format pengembangan kompetensi ASN di Bappeda, yang sebagian mencakup perencana. Sekretaris memetakan potensi dan target kinerja yang harus dihasilkan. Dari situ, muncul gambaran atau daftar Diklat yang perlu disiapkan. Dalam praktiknya, kami menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan, baik formal maupun seminar dan Bimtek yang berkaitan dengan tugas. Kami sampaikan kepada ASN Bappeda bahwa pimpinan memberikan ruang seluas-luasnya untuk meningkatkan kompetensi dalam berbagai bentuk kegiatan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, BKPSDM,

maupun lembaga lain seperti Bappenas.

Termasuk kunjungan ke best practice di daerah lain. Saya harapkan ASN memperoleh ilmu dari mereka. Ini juga upaya pengembangan kompetensi. Secara integrasi, itu sudah berjalan. Kami harapkan ASN Bappeda memiliki kualitas dan bisa tampil. Jika ada undangan sebagai narasumber, kami kirimkan ketua tim, Eselon 4, bahkan staf.

S: Jadi sudah dipersiapkan ya, Pak?

I: Iya, benar. Sudah disiapkan dan sudah berjalan. Kami percayakan mereka untuk mewakili lembaga. Tentu harus ada bekal kompetensi, terutama substansi Bappeda.

Ketika mereka keluar Bappeda, mereka sudah bisa menyiapkan stafnya. Karena mereka akan naik dari Eselon IV ke Eselon III dan Eselon II. Pola ini yang kami harapkan. Mereka yang sudah S2 dan S3 kami bekali dengan substansi perencanaan.

S: Ada tuntutan untuk berinovasi dan kreatif, selain menyiapkan materi sendiri, juga beradaptasi dengan situasi yang tidak terduga. Bagaimana mekanisme untuk mendorong staf dan perencana agar bisa berinovasi dan kreatif?

I: Saya kira itu bagian dari pelatihan kontinu. Jika mereka ditugaskan secara kontinu dengan tantangan yang semakin besar, pasti akan muncul inovasi. Kami juga sering mengikuti seminar yang bersifat umum, seperti seminar ekonomi. Saya diskusikan dengan Kepala Bidang agar mendapat tambahan wawasan. Semua staf boleh ikut webinar. Dari situlah muncul inspirasi dan inovasi. Kami juga masih belajar untuk berimprovisasi dari situasi yang tidak terduga, ketika memimpin rapat, memberikan materi, sosialisasi kebijakan dengan masyarakat.

S: Berarti mereka didorong untuk ikut Webinar yang diadakan Pusbin?

S: Apakah ada penilaian kompetensi sebelum menjadi narasumber?

I: Ya, dilakukan oleh Kabid dan materinya pun kami cek. Kami beri arahan sebelum menjadi narasumber dalam rapat. Contohnya forum perangkat daerah sebelum Musrenbang. Forum ini serentak di 30 OPD. Mereka mengundang kami sebagai narasumber. ASN kami yang jago di bidang modal dan perencana kami tugaskan. Ini salah satu upaya menyiapkan ASN yang kompeten.

I: Ya, saya selalu berikan kesempatan kepada semua. Mereka sambil bekerja bisa mendengarkan. Ketika ada materi yang menarik, mereka mengikuti dengan serius.

S: Tadi disinggung adaptasi ke era digitalisasi. Apakah semua diarahkan ke digitalisasi?

I: Ya, termasuk rapat untuk sosialisasi kebijakan yang mendesak. Kami langsung informasikan dan beri arahan secara daring. Dengan demikian, bisa menghemat waktu.

S: Apakah ada pembinaan untuk transisi ke digital?

Foto: freepik.com

I: Tentu. Pranata komputer kami selalu memperbarui ilmunya. Untuk digitalisasi sudah berjalan dan diterapkan, bahkan ada beberapa inovasi yang sudah terdigitalisasi.

S: Sudah membangun aplikasi?

I: Sudah.

S: Di era digitalisasi, adakah kekhawatiran bahwa pendekatan kultural diabaikan? Bagaimana pendekatan kultural diterapkan dalam pembinaan kompetensi?

I: Saya kira digital hanya salah satu metode untuk mempercepat dan mempersingkat. Efektivitasnya dalam skala global masih dipertanyakan dibandingkan dengan yang konvensional. Kegiatan luring masih efektif untuk menjaga sentuhan kultural, karena di Bali ada hubungan personal dan sentuhan kemanusiaan. Pesan-

pesan penanaman nilai-nilai untuk diterapkan dalam kinerja ASN tetap memasukkan unsur kultural. Seperti hari ini, kita memakai pakaian adat Bali. Di Perda juga menggunakan bahasa Bali. Tidak semua istilah bisa dibahasakan dalam bahasa Bali, karena bisa salah diartikan. Tetapi, nuansa kulturalnya tetap terdengar. Ini yang kami jaga agar Bali berbeda dengan yang lain. Kompetensi religius SDM Bali harus ada. Bukan hanya ahli pada kultur Bali, tetapi juga kultur Indonesia. Jangan sampai ada anggapan bahwa kompetensi religius ASN Bali tinggi karena fanatik. Justru, ASN Bali adalah bagian dari NKRI yang menghargai kultur dari luar Bali. Dalam kegiatan nasional di Bali, kami menyajikan makanan khas Bali agar mereka merasakan nuansa spiritual dan kultural. Kita tidak boleh memaksakan suasana Bali dalam kegiatan nasional, walaupun hiasan ruangan identik dengan Bali.

S: Jadi, skalanya lebih luas ya, Pak?

I: Iya, skalanya lebih luas. Kompetensi yang harus dimiliki SDM kita adalah sensitivitas terhadap budaya, yang harus dijaga dan dihormati.

S: Menjaga nilai budaya merupakan salah satu keunggulan utama dalam menjaga kompetensi. Selain kultural, adakah keunggulan lain terkait kompetensi yang dimiliki Pemprov Bali, khususnya di Bappeda, dibandingkan dengan OPD atau daerah lain, dalam kaitannya menuju Indonesia Emas 2045?

I: Keunggulan ada pada kultur daerah. Kita tidak membicarakan agama karena terlalu sempit. Kultur daerah dihormati oleh semua agama. Bicara Bali bukan hanya bicara Hindu. Di Bali, ada semua suku dan warga negara. Bali adalah aquarium global. ASN Bali, karena Bali adalah daerah pariwisata, harus memahami kultur

Foto: freepik.com

Bali. Identitas kultural kita ditampilkan dengan perilaku, karena kita berada di lingkungan global. Inilah yang membuat kita berbeda.

S: Untuk perencanaan ke depan, adakah langkah-langkah yang dilakukan agar kompetensi terkait kultur tidak tergerus?

I: Ya, dalam kebijakan-kebijakan, terutama visi daerah Bali dalam RPJMD, RPD, RPJP, dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Undangundang ini memberikan pengakuan terhadap nilai-nilai kearifan lokal Bali. Artinya, kebijakan Provinsi Bali harus berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, dan itu masuk ke dalam hampir semua Perda. Pelaksanaannya harus kita awasi. Jika ada pelanggaran, kita tindak dengan Satpol PP. Contohnya, RT dan RW kita sangat menghormati tempat-tempat suci. Tidak boleh membangun sekian meter dari tempat suci pura. Sungai adalah tempat suci, maka tidak boleh dieksploitasi.

“

Kebijakan Provinsi Bali harus berlandaskan nilainilai kearifan lokal, dan itu masuk ke dalam hampir semua Perda.”

korupsi). Kemudian, sekarang berubah lagi ke BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). Apakah ada kekhawatiran bahwa akan tercampur aduk atau akan dikolaborasikan dengan pendekatan Provinsi?

Kemudian, dalam berperilaku juga demikian. Hari-hari purnama, tilem, bulan penuh, hari suci, pakaian kita siapkan dan sembahyang dahulu setiap pagi. ASN muslim shalat 5 kali sehari. Jadi, terakomodasi di dalam perilaku ASN dan institusi kita. Kompetensi religius harus ditanamkan. Jika tidak, akan menyimpang dari norma-norma yang berlaku, baik norma agama maupun norma budaya. Misalnya, melawan atasan itu tidak boleh, karena atasan dalam agama adalah sebagai guru. Nilai-nilai ini harus ada dalam birokrasi.

S: Apakah ada kekhawatiran terkait kompetensi yang diberlakukan secara nasional yang kadangkadang berubah? Dulu, nilai yang ditanamkan di ASN adalah ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, Anti

I: Saya kira ANEKA dan BerAKHLAK, apapun namanya, bukan hanya nomenklatur. Bali memiliki Pergub bernama Taksu. Dalam bahasa Bali, Taksu adalah middle power spiritual Seseorang yang memiliki aura dinamakan memiliki Taksu. Ini kita bawa ke SDM Bali untuk membangun karakter mereka. Semua bisa dibuatkan akronim, tetapi esensi nilainilainya saya kira sama. BerAKHLAK sekarang mengutamakan pelayanan, sementara good governance sendiri adalah transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hampir sama. Paling kita rumuskan jika ada nilai yang tertinggal, kita masukkan ke dalam salah satu unsur BerAKHLAK.

Artinya, nilai fundamentalnya sama, mengarah kepada perilaku baik. Bali memiliki kearifan lokal Trikaya Parisudha, yaitu 3 sikap hidup suci: berkata benar, berpikir benar, berperilaku benar dan baik. Nilai-nilai ini sudah kita terapkan pada ASN. Sekarang, dikaitkan dengan prinsip good governance. Transparansi itu konsistensi, berarti berpikir dan berkata sesuai. Kalau kita berkata baik, berarti akuntabel. Hanya nomenklaturnya yang tidak sama, tetapi nilai esensinya sama.

Konsep itu di mana-mana sama. Besok mungkin akan ada Perpres baru lagi tentang Budaya Kerja ASN. Unsur-unsurnya saya kira sama. Yang jelas, untuk Bali, kita tambahkan harus berorientasi pada kearifan lokal. Jadi, pejabat birokrasi di Bali, karena akan memimpin institusi, maka harus paham kultur Bali, seperti Trikaya Parisudha dan Tri Hika Karana. Jika tidak paham, tidak bisa menerapkan generasi emas yang berkultur Bali. Pimpinan yang paham akan berupaya untuk membuat kebijakan yang berorientasi pada kultur Bali.

Konsep itu sekarang sudah sangat masif. ASN harus berpijak pada kearifan lokal tanpa mengabaikan nilai-nilai yang disyaratkan oleh pemerintah pusat. Sebagai ASN NKRI, kita mendapat tambahan budaya. Ini adalah beban berat. Semoga yang terpilih nanti akan menjalankan tugas di Bali dengan baik. Kompetensi nasional sudah kita pegang. Kompetensi manajerial dan struktural kita bisa perdebatkan, tetapi untuk kompetensi kultural, karena baru pindah ke Bali, jadi kita pahami dahulu agar menjadi pemimpin yang sukses di Bali. Contohnya, ketika kita menerima Kepala Kantor Wilayah BKKBN dan Balai-Balai PU, mereka akan menanyakan apa yang harus dikerjakan di Bali dan apa yang harus ditaati. Itu wajar dan fundamental. Saya kira itu adalah bentuk spiritual dan kematangan seorang pemimpin. Ada spiritual dan kultural. Ada kelebihan di Bali. Bukan bermaksud lebih dari yang lain, tetapi memang kultur kita seperti ini.

S: Jadi, untuk best practice-nya bisa mungkin dibagikan ke instansi lain, lebih ke kulturnya ya, Pak?

I: Benar, lebih ke kulturnya. Untuk yang lain, sama. Sebagai ASN dan pemerintah, nilai dasar kita sama. Hanya saja, pelayan masyarakat Bali

“

Jangan

sampai kita meminta untuk meningkatkan kompetensi tetapi tidak memberikan kesempatan.”

harus paham bahwa masyarakat Bali memiliki kultur yang khusus dan unik. Tidak harus orang Bali yang menjadi ASN di Bali. ASN yang bertugas di Bali harus mengerti kultur Bali. Jika tidak nyambung, bisa gagal secara organisasi.

BPK dan BPKP di Bali, ketika memeriksa, harus paham kultur Bali. Misalnya, dalam acara adat, ASN meninggalkan pekerjaan, tetapi tugas tetap berjalan. Teman-teman BPK harus memahami konteks itu. “Kok, saya ke kantor, tidak ada pegawai?” Padahal, mereka sudah izin, tetapi kinerja jalan terus dan selama ini sudah terkoordinasi dengan baik.

S: Adakah pesan dan harapan dari Bapak untuk ASN, khususnya fungsional perencana di Provinsi Bali, dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045?

I: Saya kira visi ini harus kita sukseskan. Kata kunci pertama, semuanya harus berkomitmen mencapai visi ini. Kemudian, bagaimana cara mencapainya? Tentu kita harus fokus pada tugas masing-masing. Kita akan sukses jika bisa menjalankan tugas masing-masing dengan baik. Tentunya, kompetensi, terutama persyaratan dan perkembangannya, harus kita jaga. Oleh karena itu, sebagai pimpinan Bappeda, saya berpesan kepada perencana, khususnya di Bali, bahwa kita memiliki 55 perencana di Pemprov Bali: 21 perencana di Bappeda dan 50−an di seluruh OPD Pemprov Bali.

Selain meningkatkan kompetensi mereka dan selalu belajar dalam rangka mengantisipasi tantangan yang semakin berat, pesan kita adalah mereka sebagai Perencana harus memahami potensi, keadaan, dan kultur Bali.

Ada beberapa teman-teman dari luar Bali yang menjadi perencana, seperti Ibu Nani. Ini adalah upaya untuk mengerti kultur Bali. Beliau mulai dari Ahli Pertama, Ahli Muda, dan tidak bisa sampai Ahli Madya. Artinya, beliau sudah sukses sebagai perencana. Beliau sudah berhasil menyusun RPJMD dan RPJPD. Kompetensi kulturalnya harus kita fokuskan dahulu. Sekarang, menjelang masa pensiun, mereka pulang ke Jawa. Saya yakin ada kebanggaan tersendiri bahwa mereka bekerja di Bappeda Bali. Perencana di Surabaya dan Bali pasti berbeda karena potensi daerah yang memang harus kita pahami.

Oleh karena itu, kedepan, saya mengajak untuk semua staf ASN untuk selalu meningkatkan kompetensi, sambil menyediakan ruang bagi mereka untuk belajar mandiri. Jangan sampai kita meminta untuk meningkatkan kompetensi tetapi tidak memberikan kesempatan. Jika ada surat undangan untuk kegiatan, silahkan berangkat dan ada biaya dari kita. Itulah yang kita lakukan dengan menyiapkan anggaran yang cukup untuk menugaskan teman-teman dalam rangka meningkatkan kompetensi, seperti undangan Rakor. Ini sangat penting karena untuk belajar. Kita tidak pernah sendiri. Pasti ada yang mendampingi, seperti staf, tidak hanya perencana saja, tetapi fungsional juga ikut serta.

Artinya, agar mereka makin profesional di bidangnya dan bersaing kedepan untuk jenjang karir selanjutnya. Karena di Bappeda

sudah diberikan kesempatan untuk belajar, sehingga ketika pindah, mereka siap dengan tugas barunya. Jadi, minimal tetap memberikan dorongan kepada seluruh staf kita agar terus meningkat kompetensinya. Sedangkan untuk Perencana, kita tingkatkan pemahaman kulturalnya. Sekarang sedang ada Bimtek RPJMD. Kalau bisa, semua bidang bisa ikut untuk mempelajari kompetensi dasarnya tentang RPJMD atau RPJMN. Setelah paham, kita coba kolaborasikan dengan budaya kita. Memadukan ini perlu keahlian yang memang perlu dilatih terus-menerus. Kita berikan ruang dan dukungan dana. Jika tidak ada dana, mereka siap belajar mandiri. Jika memang tidak ada juga, kita upayakan dana dari pemerintah.

Kedua, kita juga berkolaborasi dengan BKPSDM dan Badan Pendidikan dan Pelatihan, agar mereka menyediakan ruang

dan kelas pelatihan. Dari situ, ada Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Pemprov. Seluruh Perencana di OPD dikumpulkan, karena anggaran pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan tidak boleh di Bappeda, harus di Badan Pendidikan dan Pelatihan. Jadi, kita upayakan untuk mengirim semua, seperti Humas, Ahli Komputer, Administrasi, dan lainnya. Upaya ini yang membuat kita optimis untuk Perencana di Bali, baik di Kabupaten maupun Kota.

Untuk Denpasar, perencana kita sudah bertransformasi ke fungsional. Teman-teman struktural sempat bingung. Lalu, kita datangkan Pak Dr. Guspika, M.B.A. untuk memberikan semangat. Jadi, temanteman perencana di Bali itu sudah nyambung. Mungkin Denpasar sudah mulai bergerak membaik. Kita tata dan arahkan. Pusbin lebih mudah memetakan potensi Perencana di

Bali agar kompetensi bisa terpenuhi dan tepat sasaran.

S: Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Adakah satu atau dua kata yang menggambarkan ASN di Bappeda Bali, khususnya Perencana? Mengapa menggunakan kata itu, Pak?

I: Mungkin bisa saya bilang Profesional dan Berbudaya. Kita harus tetap profesional dan berbudaya. Jangan dilupakan, sebagai ASN nasional, harus profesional, harus mempedomani nilai-nilai Indonesia. Untuk tingkat lokal, sebagai ASN di Bali, maka harus berbudaya lokal. Maka, Bappeda Bali mendorong perencana-perencananya agar Profesional dan Berbudaya dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Karena jika hanya profesional saja, tidak bisa. Budaya akan tenggelam, terutama di Bali.

PENANDATANGANAN

NASKAH KERJA SAMA

ANTARA KEMENTERIAN

PPN/BAPPENAS

PEMERINTAH PROVINSI

NTB, DAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kementerian PPN/ Bappenas telah melakukan penandatanganan

Nota Kesepakatan dengan

Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, 28 Mei 2024. Nota Kesepakatan ini diinisiasi untuk kerja sama dalam program peningkatan kapasitas

Perencana Pembangunan khususnya Program Pendidikan

Cost Sharing.

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan oleh Ibu Teni Widuriyanti selaku Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas dan Bapak Lalu Gita Ariadi selaku Pejabat Gubernur NTB. Dengan dilakukannya penandatanganan

Nota Kesepakatan ini, dimungkinkan untuk mengembangkan kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Provinsi NTB untuk

program/kegiatan lainnya di masa mendatang.

Sebagai landasan teknis pelaksanaan kerja sama Program Pendidikan Cost Sharing, setelah penandatanganan Nota Kesepakatan, dilakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKSO) tiga pihak antara Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas, Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BPSDM)

Provinsi NTB, serta Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya. Penandatanganan PKSO dilakukan oleh Bapak Wignyo Adiyoso (Kepala Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas), Bapak Ashari (Kepala BPSDM Provinsi NTB), dan Bapak Moh. Khusaini (Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya).

Sejak dilakukan pilot project pada tahun 2023, Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas terus mendorong pengembangan kerja sama Program Pendidikan Cost

“

Hingga saat ini, telah terdapat 7 (tujuh) mitra Pemerintah Daerah yang sedang berproses dalam kerja sama penyelenggaraan Program Pendidikan Cost Sharing.”

Sharing. Hingga saat ini, telah terdapat 7 (tujuh) mitra Pemerintah Daerah yang sedang berproses dalam kerja sama penyelenggaraan Program Pendidikan Cost Sharing. Kerja sama ini memungkinkan untuk berbagai jenis program pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas, baik jenjang S-2 maupun S-3.

Selain penandatanganan naskah kerja sama, pada kesempatan ini juga dilaksanakan Seminar bertajuk “Transformasi Pembangunan NTB menyongsong Indonesia Emas

NTB memiliki potensi green dan blue economy, sinergi hilirisasi, smelter (yang harapannya mampu memicu episentrum ekonomi baru) dan global hub perdagangan internasional.”

2045”. Bapak Iswandi selaku Kepala Bappeda Provinsi NTB menjelaskan bahwa “Seminar ini merupakan bagian dari kegiatan penyusunan RPJPD 2025−2045 Provinsi NTB yang telah mencapai tahap rancangan akhir. Oleh karena itu, membutuhkan sumbangan pikiran dari berbagai entitas instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi Masyarakat”. Hal ini sejalan dengan tujuan pengembangan kerja sama yaitu, mendukung penyelarasan rencana pembangunan pusat dan daerah.

Dalam pidato pembukaan, Pj. Gubernur Provinsi NTB menyampaikan bahwa “NTB memiliki potensi green dan blue economy, sinergi hilirisasi, smelter (yang harapannya mampu memicu episentrum ekonomi baru) dan global hub perdagangan internasional”. Beliau mengapresiasi kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, serta Universitas Brawijaya dalam hal konektivitas jalur udara dan jalur laut, infrastruktur, hingga kapasitas pengembangan ASN. Perwakilan dari ketiga instansi tersebut juga turut menyampaikan materi dalam sesi panel seminar.

[Penulis : Diana Ayu Ahira/Perencana Ahli Pertama Pusbindiklatren]

PELATIHAN JFP

TAHUN 2024: UPAYA

PENINGKATAN KOMPETENSI

SDM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN MELALUI

SWAKELOLA TIPE 2

Pada tahun 2024, Pusbindiklatren

Kementerian PPN/ Bappenas akan melaksanakan Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dengan mekanisme Swakelola Tipe 2.

Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas bekerja sama dengan berbagai program studi dan unit di perguruan tinggi serta universitas mitra. Kerja sama ini dilakukan dengan lembaga-lembaga yang telah mengajukan proposal dan berhasil memenuhi kriteria seleksi yang ditetapkan.

Sejalan dengan perkembangan kebijakan serta kebutuhan untuk memperbarui kurikulum Pelatihan JFP pada tahun 2024, Pusbindiklatren menyelenggarakan kegiatan Training of Trainers (ToT) bagi para pengajar yang terlibat dalam pelatihan tersebut. Kegiatan ToT ini dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 20 Juli 2024 di Four Points by Sheraton Bandung. Tujuan utama dari pelaksanaan ToT ini adalah untuk memastikan bahwa semua pengajar dan fasilitator memiliki pemahaman yang seragam mengenai isi dan metodologi pelatihan.

Pentingnya kegiatan ToT ini tidak hanya terletak pada penyampaian materi, tetapi juga pada upaya menjaga kualitas pelatihan secara keseluruhan. Dengan menyamakan persepsi, baik dari segi substansi

“

Kerja sama ini dilakukan dengan lembaga-lembaga yang telah mengajukan proposal dan berhasil memenuhi kriteria seleksi yang ditetapkan.”

materi pelatihan maupun aspek teknis dan administratif, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama.

Tujuan Kegiatan Training of Trainers (ToT) Pelatihan JFP Fungsional Perencana Ahli Pertama

Menyamakan Persepsi tentang Substansi Pelatihan: Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pengajar, narasumber, fasilitator, dan koordinator pelatihan memiliki

pemahaman yang sama mengenai isi pelatihan. Dengan demikian, materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh peserta.

Menyamakan Persepsi tentang Latar Belakang dan Tujuan Pelatihan: Para pengajar dan fasilitator akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang latar belakang pelatihan, tujuan yang ingin dicapai,

hasil yang diharapkan, serta model pembelajaran yang akan diterapkan. Hal ini penting agar semua pihak memiliki visi yang sama dalam pelaksanaan pelatihan.

Mendiskusikan Isu-isu Terbaru dan Kebijakan Penting: Kegiatan ini juga menyediakan ruang untuk mendiskusikan isu-isu terkini yang relevan dengan materi pelatihan, serta kebijakankebijakan penting yang perlu

diperhatikan. Dengan membahas isu-isu ini, para pengajar dapat memperkaya perspektif mereka dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai konteks.

Melalui kegiatan ToT ini, diharapkan Pelatihan JFP dapat berjalan dengan optimal dan memberikan kontribusi signiﬁkan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan pembangunan.

[Penulis: Zunarko/Staf Pokja Pendidikan Pusbindiklatren]

JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA BERDASARKAN

PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL

Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional adalah peraturan yang ada sebelumnya yaitu Peraturan

Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jadi dapat dikatakan bahwa Permen PANRB Nomor 1 tahun 2023 adalah penyempurnaan dari PermenPAN RB Nomor 13 tahun 2019.

Sebagaimana kita pahami, perubahan ini didasarkan pada perubahan

tentang penilaian kinerja, dimana perolehan angka kredit dipandang sangat administratif dan merasa menyulitkan dalam pengajuan kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang. Maka dengan aturan baru ini, penilaian kinerja didasarkan pada penetapan predikat kinerja yang dikonversi ke dalam angka kredit. Perubahan-perubahan lainnya terkait pengelolaan Jabatan Fungsional Perencana berdasarkan Permen PANRB Nomor 1 tahun 2023 adalah:

Berdasarkan pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan fungsional perencana, yang tentunya disesuaikan dengan ekspektasi pimpinan terhadap kinerja staf fungsionalnya. Tidak lagi berdasarkan pada penyelarasan butir kegiatan;

Pencapaian atau target angka kredit tahunan ditetapkan sebagai koeﬁsien untuk konversi predikat kinerja baik periodik maupun tahunan;

Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang sudah tidak ada, karena evaluasi berdasarkan penilaian pemenuhan ekspektasi pimpinan;

Bappenas c.q. Pusbindiklatren sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana menyusun strategi, konten pembelajaran, dan program pengembangan kompetensi

Selain itu, tentunya dalam pelaksanaannya mendorong fungsional perencana menjadi sebuah profesi yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan 1. 2.

Perpindahan jabatan fungsional perencana dapat dilakukan lintas rumpun;

Foto: freepik.com

kinerjanya serta menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemennya. Selain itu pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing tentunya menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh para Perencana, termasuk pembangunan manajemen talenta ASN.

Hal ini karena tugas jabatan fungsional perencana adalah memberikan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian. Dimana tugas tersebut meliputi ruang lingkup kegiatan yang sesuai dengan jabatan fungsional perencana, selain itu perencana dapat juga diberikan tugas lainnya sesuai kebutuhan organisasi. Oleh karena ekspektasi kinerja ditetapkan

untuk mencapai target organisasi, dan penilaian kinerja dilakukan secara periodik dan tahunan. Harapannya fungsional perencana dalam melaksanakan tugas akan jauh lebih agile dan dinamis. Akan tetapi perubahan ini tentunya bukan semata-mata menyederhanakan proses administrasi fungsional perencana, akan tetapi yang lebih penting adalah mendorong peningkatan kinerja fungsional perencana untuk mencapai predikat kinerja sesuai dengan ekspektasi atasannya.

Tentunya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional ini, diharapkan kedepan tata kelola

jabatan fungsional perencana dapat lebih terstruktur dan terarah. Dalam hal penempatan, pengembangan, dan penilaian kinerja pejabat fungsional perencana akan semakin jelas dan transparan, sehingga meningkatkan profesionalisme dan efektivitas perencana dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Akhirnya dengan Permen PANRB Nomor 1 tahun 2023, seyogyanya fungsional perencana dapat memberikan ruang pengembangan karier dan kesempatan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kinerja masing-masing perencana.

[Penulis : Rita Miranda/ Ketua Pokja Pembinaan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana]

RAPAT EVALUASI

PENGELOLAAN ARSIP

PUSBINDIKLATREN

DALAM RANGKA AUDIT

KEARSIPAN INTERNAL

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Seiring kemajuan teknologi, tata kelola kearsipan terus mengalami transformasi. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan rapat evaluasi pengelolaan arsip guna menyesuaikan praktik pengelolaan arsip dengan tuntutan zaman.

Agar kepercayaan publik tetap terjaga, instansi perlu menyediakan bukti kinerja yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Rapat yang berlangsung di Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Juli 2024 ini

bertujuan mengoptimalkan tata kelola arsip dan memastikan ketersediaan arsip yang autentik dan utuh sebagai bukti kinerja Pusbindiklatren.

Agenda pertama pada rapat ini adalah pengarahan kebijakan tentang pengawasan kearsipan yang tertuang dalam Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2019. Paparan ini dibawakan oleh Zita

Asih Suprastiwi S.H., M.H., Kepala

Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sesuai dengan Pasal 33 UU No. 43 Tahun 2009, arsip yang tercipta dari kegiatan Lembaga negara (K/L/D/BUMN) dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara. Pada kesempatan ini, Zita Asih Suprastiwi menekankan pentingnya protokol ketat dalam menjaga arsip digital dan ﬁsik agar tetap utuh dan dapat diandalkan.

“

Agenda kedua pada rapat ini adalah pemaparan manajemen arsip inaktif dalam organisasi swasta dan pemerintahan digital.”

Agenda kedua pada rapat ini adalah pemaparan manajemen arsip inaktif dalam organisasi swasta dan pemerintahan digital. Paparan ini dibawakan oleh Dr. Rahman Mulyawan, M.Si, Dosen Kearsipan Digital FISIP Universitas Padjadjaran. Jika dalam masa inaktif, arsip dalam kondisi tidak teratur, maka perlu dilakukan pemberkasan ulang dengan memperhatikan prinsip aslinya. Implementasi pemerintahan digital diharapkan dapat meningkatkan

aksesibilitas layanan publik. Namun, kompleksitas pengembangan dan ancaman keamanan siber menjadi tantangan utama yang harus diatasi.

Adapun agenda ketiga dalam rapat ini yaitu penyampaian progress hasil audit kearsipan internal di Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas. Paparan ini dibawakan oleh Iwan Setiawan SE., M.M. dan Astuti Budiati, SE., Tim Audit Kearsipan Kementerian PPN/ Bappenas. Pengelolaan arsip aktif menjadi perhatian utama dalam paparan tersebut. Pengelolaan arsip di Pusbindiklatren sudah berjalan dengan sangat baik, namun masih memerlukan peningkatan, terutama dalam penerapan tata naskah dinas

“Adapun agenda ketiga dalam rapat ini yaitu penyampaian progress hasil audit kearsipan internal di Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas.”

secara keseluruhan yang sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2022. Pada tahun 2024, Pusbindiklatren memperoleh total nilai 99.75 dalam aspek pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan. Nilai hasil pengawasan kearsipan internal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023, yang tercatat sebesar 99,37.

Rapat ini diakhiri dengan penyampaian rencana tindak lanjut dan perbaikan pengelolaan arsip di Pusbindiklatren. Paparan ini disampaikan oleh Pjk. Tata Usaha, Kearsipan, dan Administrasi Pusbindiklatren, Dra. Maslakah Murni, MAP.. Beberapa rencana tindak lanjut rapat ini yaitu peningkatan kualitas pengelolaan arsip digital dengan fasilitas yang lebih memadai, mengalokasikan anggaran untuk pelatihan tentang arsip, dan meningkatkan kepedulian serta tanggung jawab pengelola arsip di masing-masing pokja.

[Penulis : Asih Nur Andari/ Staf Pokja Organisasi, Tata Laksana, Administrasi dan Keuangan Pusbindiklatren]

DISKUSI PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM

NASIONAL DAN SDM BAPPENAS

Pada 3 Juni 2024, Pusbindiklatren Bappenas menyelenggarakan diskusi strategis mengenai pengembangan kapasitas SDM untuk pembangunan nasional serta SDM di lingkungan

Bappenas di Hotel Swiss-Belinn Jakarta.

Diskusi yang dihadiri berbagai Pejabat Eselon II, para PAU, WAU para Fungsional Unit Kerja Bappenas ini bertujuan menyusun strategi peningkatan kompetensi SDM guna mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025−2045 dan menguatkan posisi Bappenas dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

Tantangan dan Strategi Pengembangan Kompetensi SDM Nasional Dalam sesi pagi, Wignyo Adiyoso (Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana) menyampaikan pentingnya manajemen talenta sebagai bagian dari pengembangan SDM pembangunan nasional.

Ia menyoroti perlunya analisis kompetensi dan pemetaan bakat guna memperkuat industri dan sektor-sektor penting seperti konstruksi, teknologi informasi, serta energi terbarukan. Sebagai gambaran, riset yang disampaikan

Prof. Dr. R. Ira Irawati dari Universitas Padjadjaran mengungkapkan kesenjangan kompetensi sebesar 34%, dengan kesenjangan tertinggi pada kompetensi digital (47%) dan kepemimpinan (42%).

Prof. Dr. R. Ira Irawati juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menutup kesenjangan ini. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, terutama dalam bidang energi bersih dan manajemen sumber daya air, dianggap mendesak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Strategi ini dinilai mampu meningkatkan kualitas SDM di bidang

“

Prof. Dr. R. Ira Irawati juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menutup kesenjangan ini.”

teknis dan memperkuat fondasi pembangunan nasional.

Fokus Pengembangan SDM di Bappenas

Diskusi juga membahas kebutuhan khusus SDM di Bappenas yang dinilai semakin kompleks seiring dengan berkembangnya peran Bappenas dalam mengkoordinasikan berbagai proyek lintas sektor. Kepala

Biro SDM Bappenas dan Wahyu Pribadi, menyoroti pentingnya pengembangan kompetensi berbasis unit kerja serta pendekatan talenta/ tematik. Ia juga menggarisbawahi urgensi pemetaan kompetensi yang lebih komprehensif untuk memastikan kinerja pegawai Bappenas sesuai standar yang ditetapkan.

Saran pengembangan kompetensi ini mendapat perhatian dari Irlandi Biro Renortala, yang menyatakan bahwa SDM Bappenas sebaiknya memiliki keahlian tertentu expert guna mendukung perencanaan yang lebih spesiﬁk. Ini diharapkan dapat membantu Bappenas dalam menyusun strategi yang lebih efektif

“Adapun agenda ketiga dalam rapat ini yaitu penyampaian progress hasil audit kearsipan internal di Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas.”

dan mendalam, terutama dalam proyek-proyek yang membutuhkan pengetahuan teknis mendalam.

Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Dalam menindaklanjuti kebutuhan ini, diskusi juga menghasilkan beberapa usulan konkret. Misalnya, Bappenas disarankan untuk mengembangkan pusat pelatihan di berbagai daerah agar akses pelatihan lebih merata dan mendorong mekanisme sertiﬁkasi kompetensi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualiﬁkasi tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan nasional.

membentuk tim khusus guna menyusun desain dan program pengembangan SDM yang lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Program ini akan diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) bersama unitunit kerja Bappenas pada Juli 2024 untuk memperdalam masukan dan kebutuhan kompetensi.

Kepala Pusbindiklatren, Wignyo Adiyoso, juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menggandeng Biro SDM Bappenas untuk menyusun program SMART (Spesiﬁk, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound) dalam upaya memetakan kebutuhan pelatihan dan meningkatkan kompetensi SDM. Program ini meliputi pelatihan manajemen, perencanaan strategis, serta pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang akan diﬁnalisasi pada Agustus 2024.

Di sisi lain, Bappenas melalui Pusbindiklatren berencana

Diskusi ini berakhir dengan optimisme akan terbentuknya kerangka kerja yang lebih solid dalam pengembangan SDM nasional dan internal Bappenas. Seluruh peserta diskusi sepakat bahwa perbaikan kompetensi SDM, khususnya di lingkungan Bappenas, merupakan langkah strategis untuk mencapai target-target pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pemetaan kompetensi serta program pengembangan yang disusun akan terus dipantau efektivitasnya agar sesuai dengan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

[Penulis : Ahmad Vazrin Ramdhoni/ Staf Pokja Organisasi, Tata Laksana dan Administrasi dan Keuangan Pusbindiklatren]

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Berdasarkan Peraturan Menteri

PPN Kementerian PPN/Kepala

Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, pasal 213 Pusat Pembinaan,Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan. Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi Pusbindiklatren Pasal 214 ayat I , yaitu pelaksanaan administrasi

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana dibentuk sebuah Kelompok Kerja (Pokja) Organisasi, Tata laksana, Administrasi dan Keuangan yang bertugas untuk melakukan dukungan operasional dan administrasi.

Pokja OTAK terdiri dari beberapa Penanggung Jawab Kegiatan, seperti bagan di samping:

Publikasi dan Diseminasi Informasi Pusbindiklatren, melaksanakan kegiatan publikasi, sosialisasi melalui media online di mini studio (ruang Podcast). Adapun beberapa kegiatan dapat disebutkan adalah sebagai berikut : webinar, pusbintalk, dokumentasi.

Tata usaha, kearsipan dan administrasi Pusbindiklatren, kegiatan ini melaksanakan pengadministrasian dokumen pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, kearsipan dan dukungan administrasi operasional perkantoran.

Sejak tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan dari setiap Penanggung Jawab Kegiatan untuk mendukung operasional dan administrasi Pusbindiklatren.

Kegiatan-kegiatan Pokja OTAK :

di Pusbindiklatren agar dapat melayani stakeholder Pusbindiklatren. Kegiatan Pelayanan Internal : antara lain Obrolan Jumat Pagi (ODP), Jumat Sehat, sementara itu untuk Pelayanan Eksternal adalah antara lain Klinik Perencana (Kliper), konsultasi jabatan fungsional Perencana, pengelolaan website, pengelolaan media social

Pengelolaan Barang Milik

Negara dan Barang Persediaan Pusbindiklatren, kegiatan ini melaksanakan pengelolaan terkait Barang Milik Negara dan penggunaan barang persediaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbindiklatren.

Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pusbindiklatren sebagai secretariat SPIP melaksanakan koordinasi kegiatan SPIP di lingkup Kementerian PPN/ Sekretariat Utama Bappenas.

Pengelolaan Anggaran Pusbindiklatren, kegiatan ini melaksanakan dukungan anggaran antara lain penyusunan rencana anggaran kegiatan, pengadministrasian pembayaran, pencairan anggaran serta laporan penggunaan anggaran.

Pokja Organisasi Tata Laksana Administrasi dan Keuangan (OTAK) berada dibawah tanggung jawab Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana dan melaporkan seluruh hasil kegiatannya.

Sistem Informasi dan Database Diklat

Publikasi dan Diseminasi Informasi Pusbindiklatren

Tata usaha, kearsipan dan administrasi Pusbindiklatren

Pengelolaan Barang Milik

Negara dan Barang Persediaan Pusbindiklatren

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Pengembangan SDM Internal Pusbindiklatren

Sistem Informasi dan Database Diklat, melakukan tugas dan fungsi melaksanakan pengembangan data base program Pendidikan dan Pelatihan serta memanage sistem informasi.

Pengembangan SDM Internal Pusbindiklatren, kegiatan ini melaksanakan pengembangan SDM Internal Pusbindiklatren dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dilingkungan Pusbindiklatren.

Pelayanan Internal dan Eksternal Pengelolaan Anggaran Pusbindiklatren 1.

Pelayanan Internal dan Eksternal, kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelayanan

[Penulis: Erwin Fahrudin/ Fungsional Perencana Pertama Pusbindiklatren]

COST SHARING PEMKAB TANAH DATAR, 14-15 JULI

2024

Alam Bagagarsyah, Batusangkar, Sumatera

Pada tanggal 14−15 Juli 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar bersama Pusbindiklatren Bappenas melaksanakan seleksi TOEFL dan TPA dalam rangka program beasiswa Cost Sharing. Kegiatan seleksi ini dihadiri oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Datar, Ibu Dessy Trikorina, Sekretaris BKPSDM Bapak Irsyad, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ibu Della Yollanda. Seleksi

dilaksanakan di Aula BKPSDM di Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar, Sumatera Barat. Seleksi TOEFL dilaksanakan pada hari Minggu, 14 Juli 2024 yang diikuti oleh 18 peserta dari 21 undangan, sementara seleksi TPA diadakan pada hari Senin, 15 Juli 2024. Berkat persiapan panitia dan peserta, rangkaian seleksi berjalan lancar tanpa hambatan. Dari seleksi ini, akhirnya terpilih lima kandidat yang dinilai paling memenuhi syarat untuk mengikuti program beasiswa ini dan dinyatakan lolos untuk menerima beasiswa Cost Sharing ini.

pembangunan Kabupaten Tanah Datar di masa mendatang untuk melanjutkan studi di Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Andalas.

Cost Sharing ini, diharapkan pegawai di Kabupaten bukti nyata dalam upaya meningkatkan

serta memberikan kontribusi maksimal bagi bersama Pusbindiklatren Bappenas melaksanakan seleksi TOEFL dan TPA Kegiatan (PPTK) Ibu Della Yollanda. Seleksi

Universitas Andalas, khususnya Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Pembangunan, dipilih sebagai program studi pelaksana yang bermitra dengan Pusbindiklatren. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat memperoleh ilmu serta

Dengan adanya program ini, diharapkan pegawai di Kabupaten Tanah Datar yang terpilih dapat terus mengembangkan kompetensinya tanpa mengorbankan kinerja sehari-hari. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan Pusbindiklatren menjadi bukti nyata dalam upaya meningkatkan kualitas ASN, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan pembangunan serta memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan Tanah Datar.

[Penulis: Nita Agustin/ Fungsional Arsiparis Mahir Pusbindiklatren]

FROM ZONING TO WELL-BEING:RETHINKING URBAN POLICIES

Pada Juni 2024, Pusbindiklatren Bappenas mengadakan webinar ke-10 dalam seri Puspintalk, mengangkat tema menarik “From Zoning to Well-Being: Rethinking Urban Policies.” Webinar ini sukses mengundang berbagai ahli dari dalam dan luar negeri, seperti Prof. Stephen Cairns dari Monash University Indonesia, Dr. Feby Dwi Rahmadi dari Griffith University Australia, dan Dr. Oswar Muadzin Mungkasa dari Bappenas. Mereka hadir untuk berbagi wawasan tentang cara-cara baru dalam perencanaan kota yang lebih berfokus pada kesejahteraan warga.

Prof. Stephen memulai diskusi dengan menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi kota-kota dalam menghadapi laju urbanisasi yang semakin cepat. Menurutnya, zoning—yang selama ini jadi salah satu pendekatan utama dalam tata ruang—perlu lebih ﬂeksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan modern. “Kota yang terus berkembang memerlukan pendekatan yang juga berkembang,” ujar Prof. Steven. “Zoning perlu lebih dinamis agar tidak hanya mengatur, tapi juga mendukung kehidupan yang lebih baik di kota.”

menciptakan tempat tinggal yang mendukung kebugaran ﬁsik dan mental,”

jelasnya.

Dr. Oswar memberikan perspektif dari sisi kebijakan di Indonesia. Ia menjelaskan bagaimana perencanaan berbasis kesejahteraan, yang memperhitungkan aspek kesehatan, ekonomi, hingga keamanan, bisa menjadi dasar yang kuat bagi perencanaan kota masa depan. “Kita perlu mengintegrasikan berbagai aspek ini agar pembangunan tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga mensejahterakan warganya,” katanya.

mengundang berbagai ahli dari dalam dan wawasan tentang cara-cara baru dalam

Kemudian, Dr. Feby membahas konsep “Healthy City” atau kota sehat, yang menempatkan kesehatan masyarakat sebagai salah satu fondasi dalam pembangunan kota. Ia menekankan bahwa lingkungan yang aman dan sehat berperan penting dalam menciptakan

kota yang layak huni. “Kesehatan bukan

sekadar layanan kesehatan; ini tentang

Melalui digital, peserta dapat terus memperdalam wawasan mereka

Webinar ini memperkuat posisi Pusbindiklatren Bappenas sebagai pelopor dalam mendorong diskusi mengenai pembangunan berkelanjutan. platform terus memperdalam wawasan mereka dan mengikuti berbagai program edukasi Pusbindiklatren.

[Penulis: Akhmad Faturokhman/ Staf Pokja Organisasi, Tata Laksana, Administrasi dan Keuangan]

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN

konseling/pendampingan, dan fasilitasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

mengamanahkan bahwa salah satu

kebutuhan JF. Ketentuan tersebut berlaku

Jabatan Fungsional Perencana (JFP).

Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan

mendukung kegiatan pengembangan

Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, mengamanahkan bahwa salah satu persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional (JF), adalah tersedianya formasi kebutuhan JF. Ketentuan tersebut berlaku mutlak bagi instansi pusat maupun daerah pengguna JF, termasuk didalamnya adalah Jabatan Fungsional Perencana (JFP).

ruang diskusi, memberikan bimbingan/ informasi terhadap perubahan kebijakan seiring berlakunya peraturan-peraturan baru, yang sudah tentu menimbulkan multi tafsir di kalangan instansi pengguna JFP, salah satunya Pemkot Palembang. Tujuan kegiatan fasilitasi pembinaan profesi di lingkungan Pemkot Palembang, secara umum adalah memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi para pejabat administrasi, pengelola kepegawaian, bagian organisasi, pejabat fungsional perencana, pejabat fungsional lain, dan para pegawai lainnya, terhadap:

ketersediaan formasi, maka para maka pegawai tidak akan bisa diangkat/diproses

sangat dibutuhkan, karena tanpa adanya akan ke dalam JFP.

Hasil dan tindak lanjut dengan

administrasi, pengelola kepegawaian, pejabat

Hasil dan tindak lanjut dengan diselenggarakannya kegiatan fasilitasi pembinaan profesi JFP, maka para pejabat administrasi, pengelola kepegawaian, bagian organisasi, pejabat fungsional perencana di lingkungan Pemkot Palembang, diharapkan:

Mendapatkan pengetahuan dan wawasan terhadap perubahan kebijakan JFP seiring dengan berlakunya Permenpan Rb 1/2023 dan Perban BKN 3/2023.

Mendapatkan pengetahuan dan wawasan terhadap tata cara identiﬁkasi, proses dan mekanisme penghitungan formasi kebutuhan JFP.

manusia aparatur terutama para Perencana, salah satunya dengan kegiatan fasilitasi

Bappenas, yaitu menyelenggarakan pembinaan profesi JFP di pusat dan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas, selaku Instansi Pembina JFP, senantiasa mendukung kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur terutama para Perencana, salah satunya dengan kegiatan fasilitasi pembinaan profesi JFP. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi Pusbindiklatren Bappenas, yaitu menyelenggarakan pembinaan profesi JFP di pusat dan daerah.

Seperti pada media Juni 2024, tepatnya

Perubahan kebijakan, pasca berlakunya Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (Perban BKN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Tata cara identiﬁkasi, proses, dan mekanisme penghitungan formasi kebutuhan JFP, serta mekanisme pengajuan rekomendasi ke instansi pembina JFP, hingga mendapatkan penetapan persetujuan formasi dari Menteri PANRB.

Diterbitkannya rekomendasi penghitungan kebutuhan formasi JFP, sebagai dasar pengajuan penetapan formasi dari Kementerian Panrb.

dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber

mengadakan kegiatan fasilitasi pembinaan profesi JFP di lingkungan Pemerintah Palembang.

dilaksanakan dalam rangka membuka

Seperti pada media Juni 2024, tepatnya pada tanggal 24−25 Juni 2024, Pusbindiklatren Bappenas bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (Bappeda Litbang) serta Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, mengadakan kegiatan fasilitasi pembinaan profesi JFP di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membuka

adalah dimana Pemkot Palembang memandang perlu untuk melakukan penghitungan ulang terhadap formasi kebutuhan JFP. Hal tersebut didasari seiring berlakunya kebijakan pemerintah menyelenggarakan penyetaraan jabatan, dimana tidak ada lagi jabatan struktural/ administrasi/pelaksana, karena diarahkan/ dialihkan ke dalam JFP. Selain hal tersebut, saat ini Pemkot Palembang akan memiliki pejabat fungsional perencana ahli utama, sehingga penyediaan dan penataan formasi kebutuhan JFP di semua jenjang dan di semua Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah Pemkot Palembang

yang berpengaruh terhadap peraturan pengembangan sumber daya manusia

Dengan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembinaan profesi JFP, diharapkan dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman terhadap perubahan/penyesuaian kebijakan JFP, seiring terbitnya peraturan-peraturan baru yang berpengaruh terhadap peraturan JFP. Semoga kegiatan seperti ini terus dapat dilaksanakan oleh Pusbindiklatren Bappenas, dalam melaksanakan perannya sebagai Instansi Pembina JFP serta dalam upaya mendukung peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur perencana. Salam Perencana!

[Penulis: Fuad Setiawan/ Perencana Ahli Pertama Pusbindiklatren]

JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

yang dilakukan secara sistematis dan

berkesinambungan.

terhadap kompetensi teknis, manajerial, untuk menentukan bakat dan kesesuaian

pengambilan keputusan dari sejumlah

mencapai tujuan yang diinginkan, serta

Uji kompetensi adalah proses penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan/atau sosial-kultural seorang perencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatannya. Melalui uji kompetensi ini, dapat dinilai keterampilan, pengetahuan, dan kinerja yang dimiliki untuk menentukan bakat dan kesesuaian di bidang perencanaan. Perencanaan yang dimaksud mencakup kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan terkait sasaran serta cara-cara yang akan dijalankan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pengendalian, pemantauan, dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya

Selanjutnya, uji kompetensi menjadi syarat wajib untuk menduduki jabatan fungsional perencana (perpindahan jabatan) dan kenaikan jenjang jabatan ke tingkat yang lebih tinggi (penjenjangan). Bagaimana calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional perencana dapat mengikuti uji kompetensi ini? Calon peserta harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan diusulkan oleh unit kepegawaian di instansi asal masing-masing. Dokumen persyaratan tersebut dikirimkan ke instansi pembina jabatan fungsional perencana, yaitu Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas).

Sebelum melaksanakan uji kompetensi, Pusbindiklatren Kementerian PPN/

Bappenas mengadakan pembekalan

dari para ahli dan praktisi di bidang perencanaan pembangunan.

mencakup kompetensi teknis perencanaan, kompetensi sosial spesifik, kompetensi ekonomi spesifik, dan kompetensi spasial spesifik. Pembekalan uji kompetensi gelombang 2 tahun 2024 dilaksanakan pada 14−15 Mei 2024 dengan total peserta sebanyak 472 orang. Sementara itu, pembekalan uji kompetensi gelombang 3 tahun 2024 dilaksanakan pada 22−23 Juli 2024 dengan total peserta sebanyak 424 orang. Calon peserta pembekalan berasal dari instansi pusat (kementerian/lembaga) dan daerah (pemerintah provinsi/kabupaten/ kota). Pembekalan uji kompetensi ini dilaksanakan dengan mekanisme daring/ online. Pemateri/narasumber pada pembekalan uji kompetensi terdiri atas praktisi perencanaan pembangunan, dosen, tenaga ahli, dan pejabat fungsional perencana ahli utama.

perencana ahli utama.

[Penulis: Ivan Budi Susetyo/ Staf Pokja Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana]

KUNJUNGAN STUDI KEPAKARAN UNIVERSITAS BINA TARUNA GORONTALO: KOLABORASI PENDIDIKAN DAN PRAKTIK

Pada tanggal 12 September 2024, Pusat Pengembangan kualitas lulusan Program Magister Ilmu

dan program pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang dan akan dilaksanakan. Sementara itu, Wariki Sutikno, Widyaiswara Ahli Utama, menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pembangunan dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Delegasi Unbita yang dipimpin oleh Rektor, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Program Magister Ilmu Administrasi, dan 13 mahasiswa, berfokus pada dua topik utama: Pendidikan dan Inovasi Pelayanan Publik serta Pemerintahan dan Pembangunan. Topik-topik ini sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada tanggal 12 September 2024, Pusat Pengembangan Kompetensi dan Latihan (Pusbindiklatren) Bappenas menerima kunjungan delegasi dari Universitas Bina Taruna (Unbita) Gorontalo. Kunjungan ini bertujuan utama untuk meningkatkan kualitas lulusan Program Magister Ilmu Administrasi Unbita melalui pendekatan Expertise and Experience Study. Dengan kata lain, para mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar langsung berkelanjutan.

Selama kunjungan, para mahasiswa berinteraksi langsung dengan pejabat Pusbindiklatren Bappenas. Wignyo Adiyoso, Kepala Pusbindiklatren, memberikan paparan mengenai kebijakan

Diskusi yang berlangsung sangat interaktif. Misbah, Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Unbita, mengusulkan adanya kerja sama yang lebih erat antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintah dalam pengembangan kurikulum dan tugas akhir mahasiswa. Sumedi, Direktur Pengembangan Infrastruktur Bappenas, menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi dalam perencanaan

Ilmu Administrasi Unbita, mengusulkan menekankan pentingnya peran perguruan infrastruktur.

Hasil dari kunjungan ini sangat positif. Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kolaborasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Unbita akan mengajukan proposal kerjasama kepada Pusbindiklatren, sementara Pusbindiklatren akan mempertimbangkan peluang pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.

Kesimpulan

Kunjungan studi kepakaran ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintah, diharapkan dapat dihasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

PUBLIC SPEAKING

Public Speaking bagi

[Penulis: Dede Darmawan/Staf Kelompok Strategis]

PUSBINDIKLATREN

BAGI PEGAWAI PUSBINDIKLATREN

diri yang baik, menjadi komunikator, dan membentuk jejaring dengan

stakeholder oleh

Pelatihan Master of Ceremony (MC) dan Protokol dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 9 Juli 2024 di Aston Hotel Bogor. Acara yang dibuka oleh Kapusbindiklatren ini mengundang Narasumber dari MNC Grup yang diikuti oleh staf Pusbindiklatren dan perwakilan dari Kemendikbud.

Pelatihan

Public Speaking bagi

MC dan Protokol ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pegawai Pusbindiklatren untuk belajar tentang komunikasi yang baik dan benar, sehingga pegawai Pusbindiklatren mempunyai kepercayaan diri, mempunyai kualitas

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas menggelar serangkaian diskusi mendalam mengenai strategis periode 2022−2025 yang bertujuan untuk mendukung penguatan peran lembaga dalam peningkatan kapasitas SDM dan perencanaan pembangunan nasional. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan untuk menghadapi tantangan strategis dalam pengembangan SDM, pemetaan

instansi pemerintah dalam kegiatan kantor, dibutuhkan

kantor lainnya seperti lokakarya, workshop, konferensi, of Understanding Semua kegiatan tersebut tidak lepas dari peran (MC) maupun

penyelenggaraannya perlu pengelolaan

Kegiatan ini perlu diperhatikan oleh instansi pemerintah dalam kegiatan kantor, karena sangat dibutuhkan pada berbagai acara. Misalnya, acara resmi/kenegaraan, kunjungan kerja, audiensi dan penerimaan tamu ataupun acara perjamuan. Selain itu juga dibutuhkan dalam kegiatan kantor lainnya seperti lokakarya, Memorandum (MoU), dan seminar. Semua kegiatan tersebut tidak lepas dari Master of Ceremony petugas protokoler. Sehingga dalam penyelenggaraannya perlu pengelolaan yang baik agar acara berlangsung lancar dan sesuai dengan etika kantor.

Kegiatan yang dilaksanakan pada pengembangan Sumber Daya Manusia internal Pusbindiklatren kesadaran tentang pentingnya kegiatan MC, sehingga dapat meningkatkan kualitas kegiatan MC, serta dapat memberi bekal keterampilan tentang bagaimana kegiatan MC harus

TRANSFORMASI PUSBINDIKLATREN:

dalam pengembangan SDM, pemetaan

menggunakan beberapa metode yaitu demonstrasi/simulasi/praktek menjadi MC, ceramah dan tanya jawab, dan simulasi/demonstrasi praktik menjadi MC

suatu acara. Peserta pelatihan diminta

mempraktikan secara langsung acara yang akan dibawakannya. Penampilan peserta sebagai MC dievaluasi bersama-sama dengan menerima masukan dari peserta yang lain tentang bagaimana berperan sebagai MC.

internal Pusbindiklatren kesadaran tentang roadmap

Secara keseluruhan kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon yang positif dari peserta. Seluruh peserta telah mengikuti program pelatihan dengan baik. Peserta sudah dapat melakukan praktik secara langsung sebagai MC dalam acara tertentu dengan menggunakan bahasa yang efektif, pengaturan intonasi suara yang baik, dan memiliki perilaku dan sikap sebagai seorang MC, serta aspek-aspek lain dari seorang MC.

[Penulis: Laely Rakhmawati/ Staf Pokja Organisasi, Tata Laksana, Administrasi dan Keuangan]

kompetensi, serta pengembangan sistem pelatihan berbasis mutu dan akreditasi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

Visi dan Tujuan Roadmap 2022−2025 Pusbindiklatren mengusung visi jangka panjang untuk membangun lembaga yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan, dengan berfokus pada peningkatan kapasitas SDM yang kompeten dan berkualitas di bidang perencanaan pembangunan.

dan Roadmap perencanaan pembangunan.

Bappenas serta tenaga perencana di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (K/L/Pemda) untuk menjadi agen perubahan dalam perencanaan pembangunan. Meningkatkan keterlibatan Pusbindiklatren dalam proses pemetaan SDM Nasional melalui program MTN (Mapping Tenaga 2.

yang diselenggarakan Pusbindiklatren

Nasional) guna menyusun strategi

pemenuhan kompetensi SDM pembangunan.

Mengembangkan program

transformasi yang mendukung penguatan kapabilitas SDM melalui Corporate University penjaminan mutu pelatihan ASN yang

pendekatan dan ASN lebih komprehensif.

roadmap

Melalui ini, Pusbindiklatren juga bertekad membangun ekosistem pelatihan yang terakreditasi dengan kualitas program yang berkelanjutan.

memastikan bahwa program pelatihan memenuhi standar kualitas yang diakui. Dalam peraturan terbaru terkait penjaminan mutu, seperti Peraturan LAN No. 2 Tahun 2021, pelatihan ASN kini wajib melalui proses akreditasi yang menilai berbagai aspek penyelenggaraan, termasuk manajemen SDM, manajemen layanan, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan.

memberikan dampak nyata pada kualitas

kinerja ASN dalam merespons kebutuhan pembangunan yang dinamis.

Monitoring Roadmap

Evaluasi dan monitoring

roadmap melaporkan kemajuan pelaksanaan

Bappenas Institute: Membentuk Pusat Pembelajaran Perencanaan Nasional Salah satu inisiatif utama dari roadmap ini adalah pembentukan Bappenas Institute, yang akan berfungsi sebagai pusat unggulan untuk pengembangan kompetensi perencana di tingkat nasional. Dengan didukung oleh pelatihan yang berstandar internasional dan kurikulum berbasis kebutuhan strategis, Bappenas Institute diharapkan menjadi pusat riset dan pengembangan kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan nasional.

Akreditasi akan diberikan dalam beberapa kategori, yang meliputi:

Mencakup penilaian perencanaan program, pelaksanaan, dan evaluasi hasil pelatihan.

Akreditasi Lembaga Penyelenggara: Menilai kelayakan lembaga dalam menyediakan layanan pelatihan yang sesuai standar. b.

Dengan proses akreditasi ini, Pusbindiklatren berupaya memberikan jaminan kualitas yang diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi peserta pelatihan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap hasil pelatihan.

Pusbindiklatren telah merancang mekanisme evaluasi dan berkala sebagai bagian dari implementasi . Setiap pokja diwajibkan melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan per triwulan, yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penyesuaian program jika diperlukan.

pada penyampaian pengetahuan, tetapi

Bappenas Institute direncanakan tidak hanya melayani peserta dari dalam Bappenas, tetapi juga membuka akses bagi pemangku kepentingan eksternal untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektoral. Inisiatif ini bertujuan agar pelatihan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada penyampaian pengetahuan, tetapi juga pada peningkatan kemampuan analisis dan adaptasi dalam merespons perubahan global.

Baru untuk Pelatihan Berkualitas

Corporate University: Integrasi Pembelajaran Berbasis Kompetensi Pendekatan Corporate University (Corpu) menjadi salah satu langkah strategis dalam roadmap ini, dengan tujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang terintegrasi bagi seluruh ASN. Dalam konsep ini, Corpu akan menghubungkan pembelajaran langsung dengan visi misi organisasi dan kebutuhan pembangunan nasional.

Model Corpu yang akan diterapkan di Pusbindiklatren mencakup beberapa aspek kunci, antara lain:

Inovasi: Mengutamakan pembelajaran yang mengarahkan ASN pada solusi

masalah nyata.

Dalam setiap rapat evaluasi semesteran, output, serta dampak

Dalam setiap rapat evaluasi semesteran, tim pelaksana akan menilai pencapaian berdasarkan indikator kinerja yang telah disepakati, termasuk kesesuaian program pelatihan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, kualitas jangka panjang terhadap pengembangan kapasitas SDM nasional.

Hasil juga akan menjadi bahan

monitoring rekomendasi dalam pengembangan lebih lanjut untuk perbaikan roadmap ke

lebih lanjut untuk perbaikan roadmap ke depannya.

Kesimpulan dan Harapan ke Depan roadmap

Melalui 2022−2025, untuk membangun SDM yang tanggap

pembangunan nasional. Pendekatan baru yang diusulkan, termasuk pembentukan Bappenas , penerapan akreditasi

pembelajaran berbasis Corporate University dalam mencapai target pengembangan kapasitas ASN yang relevan dengan

Pusbindiklatren berkomitmen penuh untuk membangun SDM yang tanggap dan berkualitas guna mendukung tujuan pembangunan nasional. Pendekatan baru yang diusulkan, termasuk pembentukan Institute dan penjaminan mutu, serta sistem pembelajaran berbasis , akan memainkan peran penting dalam mencapai target pengembangan kapasitas ASN yang relevan dengan tantangan zaman.

Diharapkan dengan terlaksananya

pusat unggulan pelatihan perencana yang diakui, sekaligus mendukung ASN menjadi

Diharapkan dengan terlaksananya roadmap ini, Pusbindiklatren dapat menjadi pusat unggulan pelatihan perencana yang diakui, sekaligus mendukung ASN menjadi agen perubahan yang memiliki kompetensi tinggi untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Penjaminan Mutu dan Akreditasi: Standar Baru untuk Pelatihan Berkualitas Sejalan dengan visi untuk membangun pelatihan yang berstandar tinggi, roadmap ini mencakup langkah-langkah untuk

Teknologi Pembelajaran Terintegrasi: Memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan akses dan efektivitas pelatihan.

ini mencakup langkah-langkah untuk

Corpu diharapkan menjadi platform pengembangan ASN yang dapat

Indonesia yang berkelanjutan.

[Penulis:Johan Wahyuningrat/ Staf Pokja Organisasi, Tata Laksana, Administrasi dan Keuangan]

PENGHARAPAN YANG MEMBAWA

PERUBAHAN:

PERJALANAN DARI PNS KE KARYASISWA BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

Pengharapan, satu kata yang menjadi sahabat setia dalam perjalanan hidup saya. Sejak awal saya menyadari bahwa pengharapan adalah kekuatan yang memotivasi dan membawa saya untuk terus tumbuh dan berkembang, meskipun banyak tantangan yang datang silih berganti.

Perjalanan saya dimulai sejak saya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), di mana saya bertekad untuk menjadi seorang wanita mandiri dengan pendidikan yang baik. Saya menyadari bahwa hanya dengan usaha keras, doa, dan pengharapan, saya bisa mencapai tujuan tersebut. Latar belakang pendidikan saya cukup beragam, karena sering berpindah sekolah dari satu kota ke kota lain. Proses adaptasi dengan lingkungan baru dan

teman-teman baru sering kali menjadi tantangan tersendiri. Tidak jarang, pada awalnya nilai akademik saya tidak sesuai harapan. Namun, saya tidak membiarkan hal itu menghalangi langkah saya. Saya mulai mencari cara untuk meningkatkan diri, belajar lebih giat, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Dukungan penuh dari orang tua juga menjadi motivasi yang sangat besar dalam menghadapi setiap rintangan.

Setelah lulus dari salah satu SMA Negeri di Surabaya, saya melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Airlangga. Lulus dari sana, saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor swasta dengan penempatan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Meskipun kesibukan di dunia kerja cukup padat, saya tetap berpegang pada harapan saya untuk bisa berkarir di sektor publik. Kesempatan itu datang pada tahun 2018 ketika saya mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diterima pada tahun 2019. Saya lulus dalam tes SKD dan merupakan calon tunggal yang melangkah ke tahap SKB dan setelah lulus dari berbagai tes CPNS tersebut, saya lalu ditempatkan di Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, perjalanan saya tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2022, setelah memahami ketentuan dalam Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang pengambilan tugas belajar bagi PNS, saya menargetkan untuk melanjutkan pendidikan dengan pembiayaan beasiswa. Kesempatan pertama,ketika saya mengikuti tes beasiswa dari salah satu penyedia beasiswa, saya gagal. Kekecewaan itu tentu ada, namun saya tidak membiarkan kegagalan itu mengalahkan semangat saya. Saya percaya bahwa pengharapan yang terus dipupuk akan membuahkan hasil yang lebih baik.

Foto: Dokumentasi Pribadi

GAMBAR

Beberapa bulan setelah kegagalan tersebut, saya mendapatkan informasi tentang seleksi beasiswa aﬁrmasi dari Pusbindiklatren Bappenas. Ini adalah kesempatan kedua yang saya sambut dengan penuh harapan. Seleksi beasiswa ini tidak mudah, karena saya harus melewati tiga tahap seleksi yang cukup ketat, sementara pada saat yang sama saya juga harus menjalankan tugas sebagai PNS aktif. Namun, saya tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik di kedua bidang tersebut. Setelah berhasil lolos tahap seleksi administrasi, saya memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti workshop yang diadakan oleh tim Pusbindiklatren Bappenas via Zoom. Workshop ini sangat membantu saya untuk mempersiapkan diri menghadapi Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL), dua tes yang menjadi bagian penting dari seleksi beasiswa. Meskipun pelaksanaan tes dilakukan secara

1. Karyasiswa Aﬁrmasi Pusbindiklatren 2022 - UNBRAW

daring akibat masih terdampak normalisasi setelah pandemi Covid-19, persaingan di antara para calon karyasiswa dari daerah aﬁrmasi tetap sangat ketat. Setiap tahapan tes diawasi dengan ketat oleh tim Pusbindiklatren Bappenas, dan saya berusaha maksimal untuk dapat lolos. Setelah melalui berbagai tahapan yang penuh tantangan, akhirnya tibalah waktu untuk menunggu hasil pengumuman. Hari yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang, dan saya mendapat kabar bahwa pengharapan saya untuk bisa berkuliah dengan pembiayaan dari beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tidak sia-sia. Saya dinyatakan lulus sebagai salah satu karya siswa aﬁrmasi Pusbindiklatren Bappenas pada pilihan pertama saya, yaitu Program Magister Administrasi Publik di Universitas Brawijaya.

Saya tidak sendiri dalam pencapaian ini. Saya lulus bersama 11 (sebelas) rekan PNS lainnya dari berbagai

Pemerintah Daerah. Setelah melewati berbagai proses administrasi di daerah masing-masing, akhirnya hanya 10 karyasiswa yang dapat berangkat untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Brawijaya. Proses ini bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana sebuah harapan yang tulus dan kerja keras dapat membuahkan hasil yang luar biasa. Perjalanan saya ini mengajarkan banyak hal, terutama mengenai pentingnya harapan dan tekad yang tidak pernah padam. Setiap rintangan dan kegagalan yang saya alami justru semakin memperkuat pengharapan saya untuk terus maju. Saya belajar bahwa sukses tidak datang dengan mudah, tetapi dengan kesabaran, usaha, doa, dan tentu saja, pengharapan yang teguh. Saya percaya bahwa setiap langkah yang saya ambil, meskipun penuh tantangan, adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih baik dan mencapai impian saya.

Proses Studi Magister Administrasi Publik di Universitas Brawijaya: Sebuah Perjalanan Akademik yang Penuh Dinamika dan Pembelajaran. Mengikuti program studi Magister Administrasi Publik (MAP) di Universitas Brawijaya (UB) bukan sekadar menuntut ilmu, tetapi juga perjalanan yang melibatkan dinamika intelektual dan pengembangan diri. Sejak awal, saya dan rekan-rekan karyasiswa lainnya sudah disiapkan dengan berbagai pengalaman berharga yang membentuk pola pikir dan keahlian kami dalam bidang administrasi publik. Berikut adalah gambaran singkat tentang perjalanan akademik saya selama mengikuti program ini, yang penuh tantangan namun juga sangat menginspirasi.

Matrikulasi: Bekal Awal untuk

Menyongsong Studi

Semua dimulai pada Agustus 2022, ketika kami mengikuti program matrikulasi yang sangat penting bagi para karyasiswa baru, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang studi administrasi publik sebelumnya. Matrikulasi ini bukan hanya sekadar pengenalan, tetapi juga memberikan landasan teori yang kuat mengenai ilmu administrasi publik. Dalam kegiatan ini, kami juga mendapatkan pengarahan mengenai tata cara penulisan karya ilmiah, serta bimbingan untuk merencanakan judul dan menyusun draft proposal tesis—suatu langkah awal yang sangat membantu dalam mengarahkan fokus studi kami sejak hari pertama. Melalui matrikulasi ini, kami memulai langkah pertama dalam menavigasi dunia akademik yang penuh tantangan ini dengan lebih terstruktur.

Masa Pengenalan Kampus:

Memahami Fasilitas dan Sumber Daya untuk Mendukung Studi Setelah matrikulasi selesai, kami mengikuti masa pengenalan kampus yang berlangsung selama tiga hari. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi karyasiswa jenjang magister

dan doktor untuk mengenal fasilitas pendukung studi yang dapat dimanfaatkan secara gratis, seperti akses ke jurnal-jurnal ilmiah, webinarwebinar terkait penulisan tesis, dan berbagai informasi akademik lainnya. Sebagai karyasiswa yang datang dengan beragam latar belakang dan pengalaman, kami sangat diuntungkan dengan akses informasi yang disediakan oleh universitas, yang menjadi sumber daya penting dalam mendalami perkuliahan.

Perkuliahan dan Kolaborasi:

Belajar Sambil Berkolaborasi Menginjakkan kaki pada perkuliahan semester I dan II, saya merasakan bagaimana suasana belajar di kelas sangat komunikatif. Selain memperoleh berbagai teori terkait administrasi publik, kami juga diberi kesempatan untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Proses ini tidak hanya mengasah kemampuan teknis kami, tetapi juga keterampilan sosial dan kepemimpinan dalam bekerja tim. Diskusi-diskusi kelas yang membahas fenomena perencanaan pembangunan daerah juga membuka wawasan kami tentang tantangan

dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan. Khususnya dalam program studi ini, kami banyak mempelajari topik spesiﬁk tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, sebuah bidang yang sangat relevan bagi perencana pembangunan di seluruh Indonesia.

Tidak hanya materi kuliah, saya rekan karyasiswa lain juga didorong oleh dosen untuk terus berproses menyusun draft proposal tesis, yang menjadi pekerjaan rutin kami selama perkuliahan. Dosen-dosen yang mengajar sangat terbuka untuk berdiskusi tentang materi kuliah maupun masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah, dan hal ini sangat membantu kami dalam mempersiapkan diri untuk tesis.

Magang dan Studi Banding: Pengalaman Praktis yang Memperkaya Wawasan Pendidikan tidak hanya diperoleh dari ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman praktis di lapangan. Salah satu pengalaman yang paling berharga dalam perjalanan studi saya adalah program magang

GAMBAR 2. Karyasiswa Aﬁrmasi Pusbindiklatren Bappenas

dan studi banding yang diadakan oleh Pusbindiklatren Bappenas bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Administrasi-Universitas Brawijaya.

Pada Juli 2023, para karyasiswa mengikuti magang selama satu bulan di tiga perangkat daerah Pemerintah

Kota Malang, yakni Badan Keuangan Daerah, Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Melalui magang ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik perencanaan pembangunan di tingkat lokal, serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan.

Selain magang, saya dan karyasiswa lain juga mengikuti program studi banding ke Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta selama dua hari. Program ini memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan para praktisi dan pejabat pemerintah daerah yang memiliki pengalaman dalam perencanaan pembangunan. Dari sini, saya memperoleh banyak wawasan dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam konteks daerah saya, Nusa Tenggara Timur.

Call for Papers dan Pengalaman Internasional

Karya tulis yang kami presentasikan kemudian dipublikasikan dalam jurnal, yang menjadi salah satu pencapaian penting dalam perjalanan akademik saya.

Tesis: Menyelesaikan Proyek

Akhir dengan Tantangan Pribadi Setelah mengikuti berbagai kegiatan tersebut, saya memfokuskan diri pada penyusunan tesis dengan bimbingan dari dua dosen pembimbing yang luar biasa: Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, S.Sos, M.Si dan Akhmad Amirudin, S.AP., M.AP., Ph.D. Proses bimbingan tesis berjalan dengan lancar hingga saya memasuki tahap penelitian yang saya lakukan di Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama tiga bulan (Desember 2023 hingga Maret 2024). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada perencanaan pembangunan daerah di NTT, yang menjadi fokus utama dalam tesis saya.

Selain magang dan studi banding, saya juga berkesempatan mengikuti Call for Papers pada International Conference on Public Administration and Governance (ICOPAG). Dalam konferensi internasional ini, saya memperoleh pengalaman berharga dalam menyusun dan mempresentasikan paper dalam bahasa Inggris, serta berpartisipasi dalam diskusi akademik dengan peserta dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Pengalaman ini memperkaya kemampuan saya dalam menulis karya ilmiah dan memperluas jaringan profesional saya di bidang administrasi publik.

Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Pada April 2024, meskipun sudah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing untuk melaksanakan seminar hasil tesis, saya mengalami masalah kesehatan yang mengharuskan saya dirawat di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Kondisi ini menambah tantangan dalam memenuhi tenggat waktu studi, namun berkat dukungan dari rekan-rekan karyasiswa, dosen pembimbing, dan keluarga, serta berkat kemurahan Tuhan, saya akhirnya dapat menyelesaikan seminar hasil tesis pada Juni 2024 dan ujian akhir tesis pada 10 Juli 2024 dengan baik dan tepat waktu.

Harapan untuk Masa Depan

Saat ini saya telah kembali pada unit pengabdian yaitu bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi

Daerah (Bapperida) Provinsi Nusa

Tenggara Timur dan perjalanan studi ini telah mengajarkan saya banyak hal, baik dari segi akademik maupun pribadi. Saya sangat berharap penelitian saya, baik dalam bentuk jurnal maupun tesis, dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah di Nusa

Tenggara Timur, khususnya dalam hal perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan semakin berkembangnya kompetensi yang saya peroleh selama masa studi ini, saya merasa semakin siap untuk kembali mengabdi

dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan daerah pengabdian saya.

Ke depan, tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur (NTT), adalah bagaimana menyiapkan SDM yang unggul dan kompeten. Seiring dengan visi besar Indonesia Emas 2045, yang menuntut kualitas sumber daya manusia yang mumpuni di setiap sektor, kompetensi dalam perencanaan dan implementasi pembangunan menjadi sangat krusial. NTT sebagai salah satu

provinsi yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia. Melalui pendidikan yang saya jalani di Universitas Brawijaya ini, saya berharap dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi di daerah saya, sehingga NTT bisa menjadi provinsi yang lebih berdaya saing dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan kompetensi yang lebih tinggi, NTT diharapkan dapat menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mempercepat

pembangunan daerah, serta memberikan dampak positif yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat. Saya yakin, dengan peningkatan kompetensi yang terus-menerus, kita dapat menyongsong Indonesia Emas 2045 dan menciptakan NTT yang lebih kompeten, mandiri, dan siap menghadapi tantangan global.

[Siska Intan Permatasari,SE,MAP. Karyasiswa Aﬁrmasi Bappenas Tahun 2022 Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur]

GAMBAR 3. Yudisium Kelas Aﬁrmasi Pusbindiklatren

PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA

YANG MERUBAH PARADIGMA HIDUP

Saya Perencana

Ahli Pertama pada

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Pemerintah Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa

Timur yang menjadi fungsional perencana angkatan pertama dalam mengikuti pelatihan fungsional perencana Bappenas.

Sebelum era penyetaraan fungsional di Indonesia pada tahun 2021, saya bersama dua rekan saya di Bapperida menjadi satu-satunya Jabatan Fungsional Perencana yang ada di Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Di daerah kami, persyaratan untuk dilantik menjadi fungsional perencana kala itu diwajibkan untuk menyerahkan nilai angka kredit yang telah ditetapkan oleh tim penilai dimana dalam Permenpan

RB nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Jabatan Fungsional Perencana dapat dilantik dengan Angka Kredit nol (0) kemudian diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan fungsional perencana pertama sekurang-kurangnya tiga tahun setelah pelantikan. Hal ini adalah angin segar buat kami karena selama ini, kami belum mempunyai bekal pengetahuan yang cukup mengenai perencana pembangunan. Mengetahui lulus administrasi pelatihan fungsional perencana, kami mempersiapkan diri, mulai dari mempersiapkan ruang khusus untuk Zoom meeting untuk pelatihan karena Indonesia pada waktu itu sedang menghadapi pandemi covid 19 sehingga kami mengikuti pelatihan secara daring. Kami meminta izin kepada pimpinan untuk dibebastugaskan agar dapat mengikuti pelatihan penuh waktu, dan mempersiapkan hal-hal teknis lainnya untuk memaksimalkan kesempatan

pelatihan fungsional perencana yang diselenggarakan oleh Bappenas.

Background pendidikan saya adalah sarjana ekonomi dan peserta pelatihan angkatan saya memiliki bermacam latar pendidikan yang berbeda dari alumnus PTN terkemuka di Indonesia. Walaupun demikian, saya tetap percaya diri mampu mengikuti pelatihan ini secara optimal bersama teman-teman baru saya. Pada awal mengikuti pelatihan kelas daring, saya sedikt gugup dalam berdiskusi dengan para narasumber yang dihadirkan oleh Bappenas dan teman-teman pelatihan dari Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Timur. Namun, saya dapat dengan cepat beradaptasi dalam pelatihan tersebut disebabkan saya mempunyai pengalaman bekerja di salah kementerian sebagai tenaga kontrak dengan penempatan di Kabupaten Pamekasan. Dengan pengalaman pengabdian tersebut, saya percaya diri dan dapat berbaur dengan teman-teman pelatihan serta

Foto: freepik.com

berani mengungkapkan pendapat dan berdiskusi dengan narasumber pelatihan dari Universitas Brawijaya.

Kesulitan pada waktu itu, kami mengikuti pelatihan dalam kondisi pandemi covid 19 sehingga pelaksanaan pelatihan mengharuskan kami menggunakan kelas daring. Tanpa tatap muka secara langsung, kami harus mengeluarkan effort yang lebih keras agar terbiasa dan dapat fokus mengikuti pelatihan. Kesempatan mengikuti pelatihan perencana pertama inipun adalah sekali seumur hidup, selain ilmu perencanaan yang mahal, mendapatkan relasi teman-teman pelatihan dari Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah kesempatan langka sehingga pada awal saya mengetahui selama 7 (tujuh) minggu pelatihan ini diselenggarakan menggunakan kelas daring, saya beranikan diri untuk menjalin komunikasi via Whatsapp satu-persatu kepada teman-teman baru saya untuk mengenal mereka. Dengan lebih mengenal teman-teman

pelatihan, saya lebih percaya diri dan antusias untuk mengikuti pelatihan fungsional perencana.

Materi pelatihan fungsional perencana ahli pertama tahun 2022 yang saya ikuti sangat komprehensif. Pelatihan yang diselenggarakan selama 7 (tujuh) minggu ini diikuti oleh 23 peserta dari Bappeda Kabupaten Pamekasan, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Bappenas Republik Indonesia dengan didampingi oleh Perwakilan dari Pusbindiklatren Bappenas serta 3 (tiga) orang pendamping dari Universitas Brawijaya. Kelas dimulai pukul 07.45 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB yang terdiri dari 5 (lima) sesi dengan durasi setiap sesi materi 90 menit dan 3 (tiga) kali break (istirahat) setiap harinya.

Materi minggu pertama adalah sistem perencanaan pembangunan tingkat dasar 1, yakni proses pembuatan laporan pembangunan dan regulasi perencanaan pembangunan oleh Dr. Abdullah Said, M.Si. Dr. Abdullah Said,

saat ini telah bergelar profesor atau guru besar di Universitas Brawijaya Kota Malang. Prof. Said adalah ahli perencana dari Universitas Brawijaya yang mengajarkan kami mengenai dasar dalam merencanakan pembangunan baik daerah, provinsi, maupun pusat. Beliau memberikan pengetahuan fundamental mengenai sistem perencanaan pembangunan, pembuatan laporan, dan regulasi perencanaan pembangunan serta aktif berdiskusi dengan para peserta. Materi selanjutnya adalah sistem kebijakan publik tingkat dasar, yakni konsep dan teori kebijakan publik, sistem kebijakan publik tingkat dasar 2, yakni jenis-jenis permasalahan publik dan proses dasar pembuatan kebijakan publik, kemudian sistem kebijakan publik tingkat dasar 3, yakni proses analisis kebijakan publik dan teknik analisis kebijakan publik, serta sistem kebijakan publik tingkat dasar 4, yakni proses penentuan prioritas permasalahan publik yang disampaikan oleh Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. Pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan

Dalam hal ini saya baru menyadari, dalam perencanaan sekurangkurangnya kami harus menguasai 4 (empat) keilmuan, yakni ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu ruang dan spasial, serta ilmu perencanaan pembangunan itu sendiri.”

publik ini membuat wawasan pengetahuan kami terbuka dan menjadi dasar kami membuat kebijakan publik di daerah yang berorientasi kepada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

disampaikan oleh Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, PhD. Alhamdulilah jadwal kelas minggu pertama yang padat, ditutup dengan materi kepemimpinan tingkat dasar 1, yakni konsep dasar kepemimpinan visioner, dilanjutkan materi kepemimpinan tingkat dasar 2, yakni proses kepemimpinan yang efektif dan bagaimana menjadi pemimpin yang efektif, kemudian materi kepemimpinan tingkat dasar 3, yakni bagaimana menjadi pemimpin yang efektif dalam komunikasi dan motivasi pemberdayaan, serta materi kepemimpinan tingkat dasar 4, yakni kepemimpinan organisatoris yang disampaikan oleh Dr. Tjajanulin, MS.

Setelah mendalami kebijakan publik, kami mempelajari sistem perencanaan pembangunan nasional, kemudian sistem Perencanaan Pembangunan Tingkat Dasar 2 – 4, yakni proses pembuatan laporan pembangunan dan regulasi perencanaan pembangunan yang disampaikan oleh Prof. Abdullah Said. Dilanjutkan dengan materi sistem pengelolaan pembangunan tingkat dasar 1 – 2, yakni konsep dasar pengelolaan pembangunan, regulasi pengelolaan pembangunan dan proses pengelolaan pembangunan dan penyusunan anggaran. sistem pengelolaan pembangunan tingkat dasar 3 – 4, yakni anggaran berbasis kinerja dan desentralisasi ﬁskal dan implementasi pengelolaan pembangunan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Agus Suryono, MS. Buka hanya itu, kami juga mempelajari sistem pemantauan pembangunan tingkat dasar 1 – 3, yakni konsep dasar pemantauan pembangunan dan indikator pemantauan pembangunan yang disampaikan oleh Dr. Wilopo, M.AB. Materi berikutnya yang kami pelajari adalah sistem evaluasi pembangunan tingkat dasar 1 – 4 yang

Pada minggu kedua, kami mulai disuguhi materi-materi etika perencanaan dan ruang lingkup ekonomi yakni prinsip-prinsip ekonomi, ruang lingkup ekonomi makro dan pemberdayaannya, ekonomi mikro melalui circular flow, variabel-variabel utama ekonomi dan sumber data makro. Dilanjutkan materi tentang indikator ekonomi dan pengukurannya, yakni PDB/PDRB, inflasi, IHK, pengangguran, serta kaitan inflasi dengan pendapatan nasional dan pengangguran. Kemudian kami mempelajari mengenai pengukuran indikator ekonomi mikro, makro, dan daerah serta interpretasi, yakni Analisis basis ekonomi, elastisitas, indeks pembangunan gender, indeks gini, indeks williamson, entropy, serta indikator pembangunan RCA dan IKP. Diakhiri dengan mempelajari analisis potensi daerah mulai dari materi pengertian permintaan dan penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, pengertian elastisitas dan aplikasinya, aspek permintaan dan penawaran dalam analisis daerah, serta karakteristik daerah. Rekan–rekan kami yang background pendidikannya bukan dari ilmu ekonomi menyampaikan keluh kesahnya kepada saya bahwa

dia seperti kuliah 24 sks di fakultas ekonomi.

Minggu ketiga dilanjutkan dengan materi–materi bidang sosial, yakni masalah dan isu sosial, kemiskinan, community empowerment dan community development, serta paradigma dan proses perencanaan pembangunan sosial. Saya yang berlatar pendidikan ilmu ekonomi barulah merasakan seperti kuliah 24 sks di fakultas ilmu sosial karena mulai materi dasar sampai advance bidang sosial kami pelajari. Minggu keempat, kami mempelajari identiﬁkasi permasalahan dan kebutuhan dan materi mengenai ruang dan spasial, yakni ruang sebagai sumber daya, ruang sebagai lokasi, konsep dan daya dukung ruang, unsur-unsur ruang dan bagian kawasan, pengembangan ruang wilayah dan kota, serta regulasi, konsep, konﬂik, dan isu-isu mengenai tata ruang wilayah dan kota. Selain itu, kami juga berlatih dalam diskusi studi kasus (benchmarking) perencanaan pembangunan, sharing knowledge perencanaan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, community empowerment dan community development, dan berbagai studi kasus lainnya. Disinilah rekan peserta saya, yang kemarin berkeluh kesah mengenai kuliah 24 sks di fakultas ekonomi, tersenyum lebar karena latar pendidikan dia adalah perencanaan wilayah dan kota. Dalam hal ini saya baru menyadari, dalam perencanaan sekurang-kurangnya kami harus menguasai 4 (empat) keilmuan, yakni ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu ruang dan spasial, serta ilmu perencanaan pembangunan itu sendiri.

Aktivitas selama pelatihan, awalnya sebelum kami belum saling mengenal masih ada sedikit rasa canggung dalam berdiskusi namun seiring berjalannya kelas daring, para peserta sangat aktif dan antusias dalam bertanya maupun

berdiskusi mengenai materi yang disampaikan dan mengupas isu-isu terkini sehingga kelas menjadi hidup karena komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta berjalan lancar. Pendamping dari Bappenas dan Universitas Brawijaya juga sangat aktif memberikan informasi mengenai pelatihan kepada kami. Hal ini sangat membantu kami dalam mengikuti pelatihan fungsional perencana.

Pada minggu keenam, narasumber dari pemerintah kota Batu dihadirkan sehingga kami dapat mempelajari secara langsung bagaimana perencanaan pembangunan di daerah beserta tips dan trik dalam menghadapi tantangan–tantangan perencanaan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, setelah mendapatkan materi/teori dan wawasan dari para praktisi yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Kota Batu, barulah kami melakukan berlatih menyusun dan memaparkan isu (pohon masalah), visi-misi, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, sampai kerangka pendanaan baik penugasan dilakukan secara individu maupun berkelompok. Disinilah saya baru memahami pentingnya membuat pohon masalah yang didukung dengan data yang akurat sebagai awal merencanakan pembangunan di sebuah daerah, provinsi, maupun pusat. Dengan adanya pelatihan ini, saya menjadi mahir membuat pohon masalah dan cascading kinerja.

Pada minggu terakhir, kami dibekali keterampilan penunjang, yakni system thinking praktek, BSC, soft system metodologi, serta pengelolaan database. Kemudian pada sesi selanjutnya, kami mengikuti uji kompetensi pelatihan. Dalam uji kompetensi, semua materi yang disampaikan muncul pada soalsoal uji kompetensi sehingga bagi

peserta yang mengikuti pelatihan dengan seksama dan optimal akan diberi kemudahan dalam menjawab soal–soal uji kompetensi. Teringat, saya membuat tugas pelatihan yakni menganalisa potensi tembakau di Kabupaten Pamekasan. Saya menyusun isu (pohon masalah), visimisi, tujuan dan sasaran, membuat analisa program dan kegiatan sampai kerangka pendanaannya. Saya benarbenar mendalami tugas pelatihan tersebut dengan cara menemui penyuluh pertanian yang bertugas selama 20 tahun di Dinas Pertanian dan memiliki pengalaman kerja di dunia per-tembakau-an di Kabupaten Pamekasan. Ternyata, apa yang saya susun tersebut muncul dalam uji kompetensi sehingga memudahkan saya untuk menuliskannya karena saya benar-benar serius dalam mendalami persoalan dan bagaimana solusi tembakau di Kabupaten Pamekasan agar dapat mensejahterakan masyarakat Pamekasan. Setelah dinyatakan lulus dan meraih peringkat 3 (tiga) dalam pelatihan ini, saya sangat bersyukur karena mampu menyusun analisis mengenai potensi dan solusi untuk daerah saya. Hal ini menjadi penting karena banyak problem di daerah yang perlu dituntaskan satu-persatu. Bekal

keilmuan dari pelatihan inilah yang membuat saya akan terus mengingat dan mengenang pelatihan fungsional perencana.

Selama 3 (tiga) tahun saya berproses menjadi fungsional perencana, saya baru memahami dan seolah mendapatkan ‘jiwa’ seorang fungsional perencana setelah mengikuti pelatihan fungsional perencana pertama dari Bappenas. Setelah saya mengikuti pelatihan ini, saya menjadi lebih siap dan percaya diri menghadapi berbagai tantangan di bidang pekerjaan saya untuk mengabdikan diri kepada Indonesia khususnya Kabupaten Pamekasan. Thanks a lot kepada Bappenas yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pelatihan fungsional perencana ahli pertama. Big thanks teruntuk rekan-rekan pelatihan yang telah memberikan support untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi ASN berakhlak yang mampu mewujudkan sumpah Panca Prasetya KORPRI.

[R. Wahyu Agung Alumni Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas Perencana Ahli Pertama Pemerintah Kabupaten Pamekasan]

IDA SUSANTI, S.T., M.T.

MENGAMBIL LANGKAH

BERANI: PERJALANAN

INSPIRATIF IDA

SUSANTI SEBAGAI

FUNGSIONAL PERENCANA

Ida Susanti, S.T., M.T., lahir dan besar di Bandar Lampung. Sejak kecil, kecintaannya pada desain dan tata ruang tumbuh melalui aktivitas seharihari. Bukan hanya memperhatikan desain interior rumah, ia juga menyukai tata kota yang teratur dan indah. Impian masa kecil ini berkembang menjadi cita-cita untuk merancang ruang-ruang yang lebih luas dan berfungsi, baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan. Memahami bahwa tata ruang memiliki dampak besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi, ia pun memilih jalan di bidang perencanaan wilayah.

Setelah menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar sarjana Teknik Planologi, langkah pertama Ida di bidang perencanaan dimulai di sektor konsultan. Di sini, ia belajar dari berbagai proyek dan berkecimpung dalam kajian mendalam mengenai rencana tata ruang wilayah. Ia turut andil dalam sejumlah proyek besar yang mengasah keterampilannya dalam analisis tata ruang. Pengalaman ini menjadi bekal berharga saat akhirnya ia bergabung dengan birokrasi pemerintahan di Dinas Cipta Karya

“

Bagi Ida, ini adalah panggilan yang

ditunggunya, kembali ke akar perencanaan, di mana ia bisa berkontribusi dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan terfokus.”

dan kemudian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung.

Di dalam birokrasi, Ida berhadapan dengan tanggung jawab besar. Ia memegang peran sebagai pejabat struktural yang mengharuskan dirinya untuk merumuskan kebijakan penataan ruang hingga memastikan berjalannya program-program pembangunan. Pengalaman ini mengajarkannya akan pentingnya sinergi antara perencanaan wilayah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, yang kerap menuntut penyesuaian yang cepat dan ketepatan dalam mengambil keputusan.

Namun, semakin jauh ia melangkah dalam peran struktural, Ida merasa ada yang hilang. Perannya kini lebih fokus pada pengelolaan administrasi dan kebijakan, sehingga jarang terlibat langsung dalam perencanaan teknis. Rasa rindunya terhadap esensi dari perencanaan mendalam tumbuh semakin kuat. Hingga pada suatu saat, kesempatan untuk menjadi Fungsional Perencana muncul. Bagi Ida, ini adalah panggilan yang ditunggunya, kembali ke akar perencanaan, di mana ia bisa berkontribusi dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan terfokus.

Langkah Menjadi Fungsional Perencana: Menemukan Akar dalam

Karya Nyata

Bagi banyak orang, keputusan untuk meninggalkan jabatan struktural sering dianggap sebagai langkah mundur. Jabatan struktural seringkali memiliki gengsi, otoritas, dan stabilitas karier yang lebih tinggi. Namun bagi Ida, keputusan ini adalah langkah maju yang sejati. Setelah mempertimbangkan matang, didukung oleh keluarga serta kolega, ia melepas jabatan strukturalnya dan

Foto: freepik.com

memulai peran sebagai Fungsional Perencana.

Langkah ini membuka babak baru dalam hidup Ida. Kini, ia benar-benar bisa terjun dalam aspek teknis yang lebih mendetail, mulai dari menyusun rencana tata ruang hingga memastikan kebijakan nasional bisa selaras dengan kepentingan daerah. Perannya sebagai fungsional membuatnya bisa lebih mendalami setiap proyek dan memberi perhatian pada detail yang ia yakini sangat penting untuk keberhasilan rencana jangka panjang. Tanpa tim besar di bawahnya, tantangan bekerja mandiri juga menjadi pengalaman baru. Ia harus mampu merancang, menilai, dan menyampaikan setiap proyek dengan kepercayaan diri yang tinggi.

Salah satu proyek pertama yang menjadi tonggak penting dalam

perannya sebagai Fungsional Perencana adalah revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung dan evaluasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan perkotaan. Proyek ini tidak mudah; butuh kedalaman analisis dan ketelitian data. Meski menantang, proyek ini memberinya kepuasan besar karena mengharuskan Ida untuk benarbenar mendalami data, melakukan analisis, dan berkreasi sesuai passion-nya. Di sinilah ia kembali menemukan makna dari pekerjaan yang ia cintai: menyusun rencana dengan detail, menciptakan dampak nyata bagi masa depan wilayah yang dirancangnya.

kredit. Proses ini membutuhkan pendokumentasian setiap kegiatan dengan teliti dan memenuhi kriteria tertentu agar dapat diakui. Tantangan ini sering kali membuatnya berkecil hati, terutama ketika aspek teknis yang dikerjakannya ternyata tidak memenuhi syarat administrasi angka kredit. Namun, Ida belajar untuk lebih teliti dan disiplin, bahkan aktif berbagi pengalaman dan strategi dengan rekan-rekan seprofesi untuk memperlancar proses ini.

Tantangan dalam mengumpulkan angka kredit ini mendorongnya untuk lebih inovatif dalam pendekatan kerjanya. Salah satu proyek yang paling berkesan baginya adalah kajian pembangunan infrastruktur hijau di kawasan perkotaan. Dalam proyek ini, ia terlibat dari tahap studi kelayakan, koordinasi, hingga laporan akhir. Proyek ini memberinya kesempatan untuk memperkenalkan konsep pembangunan hijau yang berfokus pada keberlanjutan, seperti penggunaan material ramah lingkungan dan penerapan energi terbarukan. Meskipun ada beberapa aspek yang tidak diakui dalam perhitungan angka kredit, ia merasa puas karena tahu bahwa hasil karyanya benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Tantangan dalam Menyusun Angka Kredit

Sebagai Fungsional Perencana, salah satu bagian penting dari tugasnya adalah pengumpulan angka

Dalam perjalanannya sebagai Fungsional Perencana, ia juga banyak terlibat dalam diskusi-diskusi strategis mengenai pengembangan wilayah berbasis ekonomi lokal. Dengan memprioritaskan pengembangan potensi lokal, Ida bersama timnya menginisiasi program-program yang mendorong pelibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Ini termasuk pelatihan-pelatihan tentang pemanfaatan ruang secara berkelanjutan hingga bimbingan dalam pengelolaan infrastruktur yang telah ada.

Foto: freepik.com

Menggapai Puncak dengan Semangat dan Dedikasi

Seiring berjalannya waktu, ketekunan Ida berbuah manis. Pada awal 2024, ia berhasil mencapai target angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat. Pencapaian ini memberinya semangat baru. Dengan kenaikan pangkat ini, ia semakin aktif terlibat dalam berbagai perencanaan strategis, khususnya dalam proyekproyek yang berdampak pada pengurangan ketimpangan wilayah dan dorongan ekonomi lokal. Ia menjadi pelopor dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur hijau di daerah-daerah terpencil dan kawasan pinggiran, di mana dampak dari pembangunan ini sangat dirasakan oleh masyarakat setempat.

di luar bidang tersebut untuk berani mengambil langkah besar, mengikuti kata hati, dan memilih jalur yang memberi kepuasan batin. Dalam setiap kesempatan, ia aktif membagikan pengalamannya melalui forum-forum diskusi, pelatihan, dan kegiatan sosial lainnya, termasuk di universitas dan sekolah-sekolah kejuruan.

Pengalaman menjadi pejabat struktural sebelumnya juga memberinya wawasan lengkap tentang proses kebijakan dari perumusan hingga implementasi. Pemahaman mendalam ini membuatnya lebih ﬂeksibel dalam menjalankan peran fungsional, karena ia bisa memadukan pemahaman administratif dan teknis dalam setiap proyek. Bagi Ida, perjalanan ini adalah bukti bahwa dengan kerja keras dan tekad, seorang wanita bisa mencapai apa pun yang diimpikan. Ia merasa bangga dapat membuktikan bahwa menjadi Fungsional Perencana adalah langkah maju, bukan mundur, dan bahwa kontribusi nyata dalam pembangunan Provinsi Lampung jauh lebih berharga daripada hanya sekadar jabatan.

Menginspirasi JFP Lain untuk Berani Melangkah

Kini, Ida Susanti memandang masa depan dengan penuh optimisme. Ia berharap kisahnya bisa menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di bidang perencanaan dan

Semangat dan ketekunannya adalah pesan bahwa kesuksesan tidak selalu diukur dengan jabatan, tetapi dari dampak yang kita berikan pada dunia. Dengan penuh keyakinan, Ida kini mengarahkan pandangannya untuk proyek-proyek masa depan, seperti pengembangan kota berbasis smart city dan green city di kawasan perkotaan dan pedesaan Lampung. Baginya, tantangan-tantangan baru ini bukan hanya sekadar pekerjaan, tetapi sebuah kesempatan untuk terus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Melalui komitmennya, Ida telah menunjukkan bahwa dengan ketekunan, keberanian, dan kerja keras, semua impian bisa diwujudkan. Kini, ia menjadi contoh nyata bahwa peran seorang perencana tidak hanya sebatas kertas kerja, tetapi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Ia berharap bahwa semangat dan dedikasinya dapat menginspirasi generasi muda, terutama perempuan, untuk turut mengambil bagian dalam pembangunan wilayah yang lebih baik dan berkelanjutan.

[Penulis : Ida Susanti Sayuti/ Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda Provinsi Lampung]

Foto: freepik.com

BRAWIJAYA

masyarakat, berbasis pada pengetahuan, dan yang inovatif dalam merespon globalisasi yang diharapkan dari gerakan reformasi.

Proﬁl ini tidak saja dituntut dimiliki

oleh Pemerintahan Pusat namun juga dimiliki oleh Pemerintahan Daerah. Sehingga proses transisi pemerintahan telah menjadi gerakan yang menyentuh seluruh aspek dan dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. yang

Atas dasar hal tersebut perlu suatu kajian akademik, supervisi, konsultasi bahkan evaluasi yang objektif yang hasilnya dapat disumbangkan bagi penyempurnaan penyusunan kebijakan dan implementasi kebijakan. Oleh karenanya Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UNIBRAW) berkepentingan untuk melembagakan kegiatan tersebut dalam wadah yang diberi nama Pusat Kajian Konﬂik dan Kebijakan atau Research Centre for Conﬂict and yang disingkat dengan RCCP.

yang dahulunya diatur dan

diterapkan dalam model sentralistik, kini berubah menjadi desentralisasi.”

Policy

Untuk menuju itu pola pendekatan, cara berﬁkir dan kebijakan lama cenderung menjadi tidak relevan dengan tuntutan masa datang. Ketidak relevanan tersebut tentunya akan menimbulkan banyak konﬂik dan banyak revisi atas kebijakan-kebijakan yang ada. Berbagai bentuk aturan yang dahulunya diatur dan diterapkan dalam model sentralistik, kini berubah menjadi desentralisasi. Perubahan ini mengharuskan Pusat dan Pemerintah

berdampak positif juga menimbulkan

Karena itu bermunculannya berbagai studi untuk mengevaluasi dampak implementasi suatu kebijakan baik di

Administrasi (S1)

Administrasi Bisnis

Program Studi (S1)

Administrasi Bisnis

Program Studi (S1) Pariwisata a.-

Program Studi (S1) Perpajakan

Program Studi (S1)

Administrasi Publik

Program Studi (S1) Ilmu

Administrasi Pendidikan-

Perpustakaan

Program Studi (S1)

Administrasi Magister (S2)

Program Studi Magister

Administrasi Bisnis

Program Studi Magister

Ilmu Administrasi Publik

Program Studi Magistera.

Lancdscape

Mushola Baitul ‘Alim

Ruang Kelas

Gelanggang Olahraga

Kantin FIA Gazebo Pendopo

Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) FIA

Fadel Muhammad

Laboratorium FIA Resource Center

Lahan Parkir

Program Studi Magister

Administrasi Bisnis

Program Studi Magister Ilmu

Administrasi Publik

Program Studi Magister MMPT / MAHE

Klinik UB a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. wilayah Indonesia. Menjadi mitra strategis masyarakat dalam bisnis.

RCCP sebagai lembaga kajian strategis yang bersifat Objektif, Ilmiah, Kreatif, dan Inovatif dalam memberikan jalan keluar atas masalah-masalah, pemanfaatan peluang, dan pengembangan potensi di wilayah persoalan MMPT / MAHE

publik maupun bisnis.

Menjadi lembaga kajian strategis untuk pembangunan pengembangan, pemecahan masalah, dan membangun kreativitas di wilayah kebijakan publik maupun kebijakan

bagi instansi pemerintah pengembangan, pemecahan masalah, dan membangun kreatiﬁtas di wilayah kebijakan publik maupun kebijakan 3.

Menjadi mitra strategis maupun swasta dalam bisnis. a. b. c.

Aktivitas Belajar-Mengajar

GAMBAR 3. Mahasiswa di LAB

Riwayat Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan a.

2021

Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana (FPP) Pertama Mandiri

Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana

Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana (FPP) Pertama Pusbindiklatren BAPPENAS

2021 Diklat Pembangunan Pusbindiklatren BAPPENAS

2021Diklat Monitoring dan Evaluasi PembangunanPusbindiklatren BAPPENAS

2021 Diklat Monitoring dan Evaluasi Mandiri Perpusnas

2021Diklat Monitoring dan Evaluasi PembangunanPusbindiklatren BAPPENAS

2021 Diklat Pembangunan Pusbindiklatren BAPPENAS

2021Diklat Monitoring dan Evaluasi PembangunanPusbindiklatren BAPPENAS

2021 Diklat Pembangunan Pusbindiklatren BAPPENAS

2021Diklat Monitoring dan Evaluasi PembangunanPusbindiklatren BAPPENAS

2021 Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) RPJMD Pusbindiklatren BAPPENAS

2022Diklat Monitoring dan Evaluasi PembangunanPusbindiklatren BAPPENAS

2022 Diklat Pembangunan Pusbindiklatren BAPPENAS

2022 Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana (FPP) Pertama Pusbindiklatren BAPPENAS

2022

Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana (FPP) Pertama Mandiri Kementerian Agama

Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana (FPP) Pertama Mandiri

2022 Diklat Monitoring dan Evaluasi Mandiri

2022

2023

Kementerian Agama Perpusnas

Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) RPJMD

Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana (FPP) Pertama Mandiri

Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana

2023 Diklat Renstra Perpustakaan Nasional

Kementerian Agama

2022 Pembangunan Pusbindiklatren BAPPENAS

2023 (FPP) Pertama Pusbindiklatren BAPPENAS

Perpustakaan Nasional Kementerian Agama

Penelitian

Penyusunan Analisis Kondisi Makro Kabupaten

Tana Tidung Tahun 2021

Penyusunan Laporan Isu Strategis Kabupaten

2021 Tana Tidung Tahun 2021

2021

Penyusunan Analisis Prioritas Pembangunan

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

2021 2020−2024

2021

Bappeda Kabupaten Tana Tidung

Review dan Revisi Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Mimika Tahun

Review dan Revisi RPJMD Kabupaten Mimika

Tahun 2020−2024

Penyusunan Naskah dan Akademik Ranperda

Bappeda Kabupaten Mimika

DPRD Kota Balikpapan

Kota Balikpapan

Penyusunan Peta Jabatan Kerja Badan

Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional

Penyusunan Analisis Beban Kerja Badan

Narkotika Nasional

2021 Penyusunan Badan Nasional

Penyusunan Analisis Jabatan Badan Narkotika

Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda

2022 Kota Balikpapan

Badan Narkotika Nasional

DPRD Kota Balikpapan

Review RPJMD Kabupaten Mimika 2020−2024

2022 Kabupaten 2020−2024

Bappeda Kabupaten Mimika

2022Penyusunan LAKIP Kabupaten Mimika 2021

2022 Penyusunan 2021

Penyusunan Evaluasi RKPD Kabupaten Mimika

2022 2021

2022

Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika

Bappeda Kabupaten Mimika

Penyusunan Analisis Kondisi Makro Kabupaten

Penyusunan Analisis Kondisi Makro Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

Penyusunan Laporan Isu Strategis Kabupaten

Tana Tidung Tahun 2021

2022 Prioritas Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

Penyusunan Analisis Prioritas Pembangunan

Bappeda Kabupaten Tana Tidung

2023

Penyusunan Analisis Kondisi Makro Kabupaten

Tana Tidung Tahun 2024

Penyusunan Laporan Isu Strategis Kabupaten

Tana Tidung Tahun 2024

Penyusunan Analisis Prioritas Pembangunan

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024

Tidung 2021−2026

Bappeda Kabupaten Tana Tidung

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tana

Pendampingan Perubahan Renstra Perangkat

Daerah Kabupaten Tana Tidung 2021−2026

Pendampingan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana

2023 Kabupaten Tidung 2021−2026

2023

Penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana

Bappeda Kabupaten Tana Tidung

Disdikbud Kabupaten Tana Tidung

Tidung 2022

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana

Dinas Pendidikan Tidung 2024

2023

Disdikbud Kabupaten Tana Tidung

2023 Evaluasi 2022

2023

RPJMD Tahun 2020−2024

2023 Indeks Tahun 2023

Evaluasi RPJMD Kabupaten Mimika Tahun

Penyusunan Indeks RPJMD Kabupaten Mimika

Penyusunan Naskah Teknokratik RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025− 2029

Pendampingan Sosial Pasca Bencana di

Sosial Pasca di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Penyusunan Rancangan Awal Naskah

Teknokratik Renstra Perpustakaan Nasional

Bappeda

2023Evaluasi RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2022Bappeda Kabupaten Mimika

Bappeda Kabupaten Mimika

BNPB

Perpustakaan Nasional

SEHARI-HARI DALAM ARENA

PASAR: STUDI PADA

ARENA PASAR KOMODITAS GOJEK

2010; Kanas & Martinovic, 2016; Lim, yang konsep dan konsep banal nationalism, namun “elitis”.

Bagaimanakah habitus ekonomi nasionalistik di dalam proses tersebut?

Apa implikasi teoritis dan kebijakan yang dapat dihasilkan dari studi ini?

jawaban alternatif, yaitu hadirnya fenomena nasionalisme pasar seharihari. Penulis mendeﬁnisikan fenomena ini sebagai konstruksi kebangsaan ordinary pada arena pasar. Fenomena

Sejumlah studi terdahulu, khususnya di Indonesia, belum ada yang menggali fenomena ini (lihat Nordholt, 2011; Hakim, et al 2015; Kurniawan, 2011; Nordholt, 2001; Hamayotsu, 2002; King, 2002; Wee, 2002; Hoey,

2003; Bertrand, 2004 dan 2008; Kreuzer, 2006; Aspinall, 2007; Elson, 2010; Kanas & Martinovic, 2016; Lim, 2017; Boellstorff, 2004; Hegarty, 2017; Ismail et al, 2012; Aspinall, 2016; Barker, 2008). Meskipun terdapat studi yang telah menggunakan everyday nationhood banal nationalism pasar masih dipandang sebagai kekuatan makro-struktural dan bukan sebagai arena interaksi sosial (lihat Nugroho, 2016). Regulasi yang ada juga cenderung menempatkan nasionalisme dan pasar secara berhadap-hadapan. Selain itu, juga lebih menggambarkan upaya penanaman nasionalisme “dari atas” yang bernuansa “elitis”. Hal ini berakibat pengungkapan dinamika nasionalisme “dari bawah” kurang begitu banyak mendapatkan perhatian, khususnya dalam setting

arena pasar.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, disertasi ini mengangkat 3 (tiga) pertanyaan

Gojek dipilih sebagai lokus studi dengan sejumlah pertimbangan. Pertama, Gojek merupakan salah satu ride hailing platform terbesar yang menjadi icon ekonomi digital Indonesia. Kedua, keberadaan Gojek tidak bisa dilepaskan dari sejarah moda transportasi roda dua yang disebut “Ojek” dan lekat dengan kehidupan ordinary people di Indonesia. Ketiga, konstruksi kebangsaan pada komoditas Gojek mampu menunjukkan minimnya peran negara di dalam proses tersebut.

Dari segi signiﬁkansi penelitian, disertasi ini memiliki sejumlah kontribusi kebaruan:

penelitian:

Bagaimanakah struktur arena pasar komoditas Gojek terkait dengan nilai imajinatif kebangsaan

Dari sisi teori, studi ini memberikan kerangka konseptual untuk menganalisis fenomena nasionalisme pasar sehari-hari. Dari sisi metodologi, studi ini memadukan penggunaan metode 1. 2.

Ringkasan Skema/Peta Posisi Studi

konvensional dengan metode riset digital.

Dari sisi praktis, studi ini memberikan rekomendasi kebijakan strategis pemerintah, khususnya kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

karena berupaya melihat understanding pasar.

cultural para aktor dalam arena

Dalam konteks studi yang menekankan hubungan antara

oleh

Tinjauan Teoritis

pula pergeseran penekanan dari aspek “state” ke aspek “nation” (Crane, 1998). Dalam arti sempit,

nasionalisme ekonomi memang dapat

dipahami sebagai suatu program atau ideologi tertentu, seperti proteksionisme. Namun, dalam arti

. Dalam konteks studi

sociology of market, performativity

ada dalam struktur dan budaya struktural perekonomian dari ekonomi dari ke nationalis content “bringing the nation back in”

Dalam konteks studi nasionalisme secara umum, disertasi ini dikelompokkan sebagai pendekatan baru, karena lebih menekankan aspek representasi dan praktik sosial kebangsaan di kalangan ordinary people nasionalisme sehari-hari, disertasi ini dikelompokkan sebagai studi yang berorientasi praktik sosio-simbolis, karena nilai imajinatif komoditas pada dasarnya tidaklah berorientasi politikideologis kebangsaan. Sementara itu, dalam khazanah disertasi ini termasuk ke dalam kelompok pendekatan

nasionalisme, pasar dan komoditas, studi ini mendukung argumentasi yang dikemukakan oleh Helleiner dan Pickel (2005) bahwa permasalahan perekonomian bangsa erat kaitannya dengan aspek nasionalisme yang masyarakat. Bergesernya kekuatan lembaga negara ke lembaga pasar tidak serta merta membuat konstruksi kebangsaan melemah. Pasar telah menjadi lokus baru pembangunan nasional karena pasar tertanam dalam struktur dan budaya masyarakat (lihat Beckert, 2003; Granovetter, 1985). Dalam konteks yang demikian, terjadi pergeseran studi nasionalisme economic content dan gerakan (Helleiner, 2022). Selain itu, terdapat

yang lebih luas, nasionalisme ekonomi

nasionalisme yang berkaitan dengan

doktrin ideologi, tindakan politik, dan struktur/budaya masyarakat (Helleiner

dapat dipahami secara lebih inklusif dan mencakup berbagai aspek “perekonomian bangsa”, seperti & Pickel, 2005). Dalam pemahaman yang demikian, nasionalisme

ekonomi memiliki berbagai instrumen

kebijakan ekonomi yang bervariasi, bahkan yang bernuansa neo-liberal sekalipun (Helleiner, 2022).

Disertasi ini memadukan dan memodiﬁkasi konsep everyday nationhood dari Fox dan MillerIdriss (2008), konsep nilai imajinatif kebangsaan komoditas yang dikembangkan dari pemikiran Beckert (2016), serta konsep

market

Bourdieusian dikarenakan

NoJenis Kapital

1Economic Capital

Terkait pengukuran volume kepemilikan kapital, studi ini memodiﬁkasi indikator-indikator yang disusun oleh Veenstra (2009) dan Ragnedda et al. (2020) yang merupakan turunan dari perspektif Bourdieu mengenai kapital, sebagaimana terlihat pada tabel 1 (satu).

Sementara itu, struktur sosial arena pasar dari sisi sosio-demograﬁ, diukur melalui: status mitra-konsumen, identitas jender, kelompok umur, status kawin, dan lokasi tempat tinggal responden. Variabel tersebut penting peranannya di dalam studistudi nasionalisme terdahulu (lihat Ivarsson, 2018; Suryadinata, 1978; Yuval-Davis, 2008; Nugroho, 2020).

2Cultural Capital

dapat mendeskripsikan posisi relatif

3Social Capital

Pengeluaran per bulan

Status kepemilikan tempat tinggal

Kecukupan tabungan

Kepemilikan investasi

Tingkat pendidikan

Gaya hidup (pola konsumsi): nonton ke bioskop, literasi (baca buku, novel, koran, majalah, nonton berita, dll), mendengarkan musik, hadir di acara seni, berkunjung ke restoran/kafe/mall, berlibur

Partisipasi aktif dalam komunitas atau organisasi profesi

Partisipasi aktif dalam komunitas atau organisasi keagamaan

Partisipasi aktif dalam komunitas atau organisasi berbasis suku bangsa/etnis/adat

Partisipasi aktif dalam lingkungan perumahan (RT, RW, Karang Taruna, Arisan, dll)

Partisipasi aktif dalam komunitas atau organisasi politik/partai politik 4

Status jabatan di tempat kerja/komunitas/organisasi yang diikuti

Frekuensi akses internet

Frekuensi membantu orang lain menggunakan internet

Kemampuan mencari dan menyaring data dan informasi di internet

Frekuensi cek dan ricek sumber informasi di internet

Penggunaan berbagai jenis alat komunikasi di internet (WA, Line, Facebook, Twitter, Instagram, Email, dll)

Kemampuan share dan unshare secara online

Adapun struktur sosial arena pasar berdasarkan jaringan sosial-relasional digunakan dalam penelitian ini karena terkait perbedaan power yang dimiliki oleh para aktor dalam arena pasar. Struktur jaringan ini juga berperan penting terhadap penyebaran makna atau idea. Dalam penelitian ini, makna atau idea yang dimaksud tentu nilai imajinatif kebangsaan komoditas Gojek. Dengan demikian, struktur jaringan mampu memberikan nuansa analisis yang lebih relasional, yang tidak tertangkap jika hanya melihat volume kepemilikan kapital dan faktor sosio-demograﬁs.

Penggunaan internet untuk akses layanan sektor publik maupun non-publik

5Digital Capital

SUMBER:

Kemampuan memproduksi produk digital (tulisan, foto/gambar, suara, video, tabel, dll)

Penggunaan kata sandi yang berbeda untuk mengakses berbagai layanan internet

Kemampuan memilah media digital yang digunakan

Kesulitan menggunakan teknologi ketika akses internet

Kemampuan menggunakan teknologi digital untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari

Kemampuan menggunakan berbagai media digital untuk mengekspresikan diri

Peningkatan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi digital

Indikator/Ukuran dari 5 (lima) Jenis Kapital

Veenstra dalam Robson & Sanders (ed). (2009) dan Ragnedda et al (2020), dengan modiﬁkasi penulis

(Swedberg, 2011). Sistem disposisi ini terbentuk melalui praktik-praktik sosial dalam arena pasar, yaitu melalui mekanisme: symbolic rewards, material rewards dan banal signiﬁer (lihat Fox dan Miller-Idriss, 2008; Kuipers, 2012; Billig, 2002)

Kerangka Pemikiran Studi

Preferensi bekerja sama dengan Gojek atau menggunakan Gojek karena alasan produk Indonesia, Kepercayaan kontribusi personal terhadap perekonomian bangsa dengan bekerja sama atau menggunakan Gojek, Kepercayaan bahwa Gojek berkomitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia (nilai kesejahteraan ekonomi bersama dan nilai kebhinekaan/ keragaman/multikultural).

Sementara itu, konsep nilai imajinatif komoditas dimengerti sebagai nilai simbolik yang membuat aktor mengalami dan merasakan representasi nilai ideal-simboliskolektif ketika berhubungan dengan komoditas tersebut. Nilai imajinatif kebangsaan ini bersifat fiksional sehingga selaras pula dengan argumentasi Anderson (2006) bahwa bangsa sebenarnya adalah komunitas yang dibayangkan, atau dengan kata lain merupakan entitas sosial yang bersifat fiksional. Dengan memodifikasi ukuranukuran mengenai identitas nasional dan nasionalisme yang diutarakan oleh Blank (2003) dan Bonikowski & DiMaggio (2016) untuk mengukur nilai imajinatif kebangsaan pada komoditas Gojek, nilai imajinatif kebangsaan Indonesia pada komoditas Gojek diukur dari 2 (dua) dimensi dan 8 (delapan) indikator sebagai berikut:

komoditas Gojek, yang meliputi: Rekognisi Gojek sebagai produk Indonesia, Pentingnya status Gojek sebagai produk Indonesia, Kepercayaan terhadap kontribusi positif Gojek terhadap

Dimensi kebanggaan pada Gojek sebagai komoditas/ produk nasional, yang meliputi: Kebanggaan terhadap Gojek sebagai produk Indonesia dan Persetujuan Gojek sebagai salah satu simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua. Sifat sequential dikarenakan analisis kualitatif dilakukan setelah analisis

Partially Mixed Sequential (Lihat Leech kuantitatif. konsumen itu, digunakan pula teknik

Analisis kuantitatif menggunakan metode regresi logistik biner terhadap 795 responden, yang terdiri dari 205 orang mitra Gojek dan 590 orang konsumen Gojek. Selain social network analysis berbasis corpus untuk memetakan area pasar dari segi jaringan sosio-relasional (Lihat

Danowski & Cepela, 2010).

teknik “

Pada analisis kualitatif, textual network analysis digunakan untuk memetakan situasi diskursif dalam arena pasar dan dipadukan dengan breaching the nation” untuk membuktikan keberadaan habitus ekonomi nasionalistik (lihat Segev, 2020 dan Silova, 2019). Data-

Berdasarkan pengalaman penulis, metode riset digital belum mencapai level metodologis tersendiri. Metode ini belum memiliki argumentasi yang unik dan kokoh terkait dengam asumsi dasar masyarakat sebagai realita (atau aspek ontologis) dan asumsi dasar

mengenai hubungan antara peneliti

dengan masyarakat (atau aspek epistemologis). Namun demikian, metode ini sangatlah potensial dikembangkan untuk memperkaya berbagai metode yang telah ada.

Hasil Penelitian

dan

Variabel yang signiﬁkan mempengaruhi kuat-lemahnya nilai imajinatif kebangsaan adalah variabel status mitra-konsumen, kelompok usia, kapital ekonomi (tabungan dan investasi), kapital kultural (tingkat pendidikan), kapital simbolik dan kapital digital. Adapun peluang terbesar memiliki nilai imajinatif kebangsaan kategori kuat berada pada mitra gojek yang berusia tua, memiliki tabungan dan investasi, berpendidikan menengah (SMA dan SMK), tidak memiliki kapital simbolik, namun memiliki kapital digital yang relatif tinggi. Peran kapital digital di

Hasil penelitian menunjukkan sejumlah catatan penting sebagai berikut. Dari sisi Mitra Gojek, indikator terkuat pembentuk nilai imajinatif adalah persetujuan Gojek sebagai produk dalam negeri dan pentingnya status produk dalam negeri tersebut. Dari sisi konsumen, indikator terkuat pembentuk nilai imajinatif adalah persetujuan Gojek sebagai produk dalam negeri dan kepercayaan bahwa Gojek berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Indikator-indikator di level mikroindividu, seperti: keputusan pemilihan penggunaan Gojek karena produk sini sangatlah penting karena mampu

dalam negeri dan kontribusi personal terhadap ekonomi Indonesia melalui penggunaan Gojek, menjadi tantangan terhadap pembentukan nilai imajinatif kebangsaan.

meningkatkan kapital ekonomi mitra Gojek yang berdampak pada kuatnya nilai imajinatif kebangsaan.

Karakteristik Nilai Imajinatif Berdasarkan Dimensi/Indikator Penyusunnya serta Status Mitra-Konsumen (%)

Dimensi/Indikator

ADimensi Identitas Nasional Komoditas Gojek

A Dimensi Komoditas

1 Persetujuan bahwa Gojek merupakan Produk Dalam Negeri/Produk Indonesia

2 Pentingnya status Gojek sebagai Produk Dalam Negeri/Produk Indonesia setuju 1,46% 0,73% setuju 2,44% 2,18% Ragu-ragu 5,85% 11,82%

Sangat tidak setuju1,46%

Tidak setuju2,44%

Ragu-ragu5,85%

Setuju8,78%

8,78% 33,45%

Sangat setuju81,46%

3 Percaya bahwa Gojek berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia

Sangat setuju78,05%

Sangat tidak setuju 0,98% 0,18% Tidak setuju 3,90% 1,09% Ragu-ragu 6,83% 7,26% Setuju 10,24% 33,39% setuju 78,05% 58,08% Total 100,00% 100,00%

Mitra Konsumen

4 Memilih Gojek karena Produk Dalam Negeri Sangat tidak setuju 1,46% 4,36%

5 Percaya

5Percaya bahwa terdapat kontribusi personal terhadap ekonomi Indonesia dengan menggunakan Gojek

Sangat tidak setuju 1,95% 0,91%

6Percaya bahwa Gojek memiliki komitmen terkait nilai kemajuan ekonomi bersama dan kebhinekaan

6 Percaya Gojek dan

Sangat tidak setuju 1,46% 1,45% Tidak setuju 3,41% 5,44% Ragu-ragu 8,29% 29,22%

15,12% 34,85% Sangat setuju 71,71% 29,04%

100,00% 100,00%

B Dimensi

BDimensi Kebanggaan pada Gojek sebagai komoditas/Produk Nasional

7 Bangga terhadap Gojek sebagai Produk Dalam Negeri/Produk Indonesia

Sangat tidak setuju 0,98% 0,18%

Tidak setuju 3,90% 1,09% Ragu-ragu 6,83% 7,26% Setuju 10,24% 33,39%

Sangat setuju 78,05% 58,08%

Total 100,00% 100,00%

8 Persetujuan Gojek

8Persetujuan Gojek sebagai simbol kebanggaan Bangsa Indonesia

Sangat tidak setuju 0,49% 0,91%

Tidak setuju 3,41% 3,45% Ragu-ragu 7,80% 25,41% Setuju 11,22% 32,49%

Sangat setuju 77,07% 37,75%

100,00% 100,00%

Output analisis regresi logistik

ordinary people. Lebih jauh,

Berdasarkan peta jaringan sosiorelasional, persaingan pasar antara Gojek dan Grab menjadi konteks yang sangat penting. Dalam persaingan tersebut, derajat pengaruh elit ekonomi (yaitu petinggi perusahaan Gojek) lebih besar dibandingkan elit politik/pemerintahan. Selain itu, derajat pengaruh dari mitra juga sangat kuat. Oleh karena itu, konstruksi kebangsaan sangatlah dinamis dan merupakan hasil dari proses interaksi kompleks antara kalangan elit ekonomi dengan kalangan dinamika nilai imajinatif kebangsaan juga tidak bisa dilepaskan dari konteks struktur makro ekonomiketenagakerjaan, kultur patriarki dan konstelasi etnisitas.

Hasil analisis data kuantitatif primer driver

Hasil temuan penelitian

Visualisasi Jaringan Aktor Dalam Arena Pasar Komoditas Gojek

breaching the nation” yang

driver, penolakan

status kepemilikan Gojek. Dalam ketiga situasi tersebut, terdapat penegasan-penegasan diskursif yang membuktikan keberadaan habitus ekonomi nasionalistik.

Habitus ekonomi nasionalistik terbentuk melalui tiga (3) praktik sosial. Pertama, dalam hal symbolic rewards mitra driver mendapatkan pengalaman-makna bahwa mereka dapat berkontribusi bagi bangsa melalui pekerjaan sehari-hari dan penghargaan yang bernuansa kebangsaan dari berbagai pihak. Kedua, dalam hal material rewards, mitra driver mendapatkan insentif material yang relatif lebih baik melalui pekerjaannya. Ketiga, adanya mekanisme banal signiﬁer terlihat dari slogan dan atribut mitra driver yang menandakan identitas kebangsaan.

Diskusi

Implikasi teoretik utama dan pertama yang dihasilkan dari seluruh analisis di atas terletak pada perluasan deﬁnisi

nasionalisme pasar sehari-hari yang

telah penulis sampaikan sebelumnya. Penulis sebelumnya menyebutkan bahwa nasionalisme pasar seharihari sebagai sebagai konstruksi kebangsaan yang muncul dalam interaksi sehari-hari ordinary people di arena pasar tanpa adanya suatu tendensi gerakan politik-ekonomi atau politik-budaya nasionalistik. Berdasarkan deﬁnisi tersebut, penulis juga telah memposisikan di awal bahwa konsep atau deﬁnisi ini masuk

dalam kotak 4 (empat) dalam peta konsep nasionalisme Bonikowski

Akan tetapi, temuan empiris menunjukkan bahwa praktik-praktik sosio-simbolis kebangsaan seharihari dalam arena pasar juga terkait dengan praktik-praktik sosiosimbolis oleh elit ekonomi dan ideologi nasionalistik di kalangan non-elit. Atau dengan kata lain, nasionalisme pasar sehari-hari tidak hanya berada pada kotak nomor 4 (empat) namun terkait dengan kotak nomor 3 (tiga).

hal ini tidak hanya terjadi di Jakarta, klasiﬁkasi konsep nasionalisme Bonikowski (2016) karena praktik sosio-simbolis kebangsaan juga dapat menjadi fenomena ideologikebangsaan pada situasi-situasi tertentu.

Namun, penulis meyakini bahwa posisi Malaysia sebagai other bukanlah posisi yang ﬁx atau stabil. Tidak setiap saat Malaysia dikonstruksikan sebagai musuh utama (archenemy). Pada situasi-

namun juga di Makassar. Kondisi yang seperti ini juga menjadi kritik terhadap antagonistic

situasi yang lebih umum, kehadiran batasan simbolis-kebangsaan. Grab

memunculkan . sebagai . Selain itu,

Selain interaksi dengan kotak nomor 3 (tiga), juga terjadi pergeseran ke kotak nomor 2 (dua) yaitu aspek ideologi-kebangsaan. Pergeseran tersebut terjadi ketika terdapat ancaman eksternal yang dapat antagonistic other Hal ini terlihat dalam kasus “hinaan” bos taksi Malaysia. Serupa dengan temuan Nugroho (2020), hal ini berkaitan dengan posisi Malaysia antagonistic other

Malaysia hanya sebagai penanda memang selalu diidentikkan dengan Malaysia dalam konteks arena pasar komoditas Gojek, namun hal itu tidak berarti bahwa “permusuhan” dengan Malaysia hadir setiap saat. Oleh karena itu, munculnya Malaysia sebagai antagonistic other juga sangat dinamis dan terkait dengan situasi-situasi tertentu saja. Di luar hal itu, Malaysia hanya berfungsi

Hasil temuan penelitian

Hasil Textual Network Analysis

sebagai penanda perbedaan simbolis kebangsaan, meskipun itu terjadi di Jakarta. Hal ini merupakan kritik dari studi ini terhadap studi Nugroho (2020) yang hanya melihat Malaysia antagonistic other Selain itu, kondisi ini juga menandakan bahwa memori kolektif-historis terkait relasi antara Indonesia dengan Malaysia tidak serta merta bersifat deterministik terhadap kondisi dalam

saja.

ordinary people

kebangsaan . Hal ini

Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut, maka penulis mendeﬁnisikan ulang nasionalisme pasar sehari-hari sebagai konstruksi kebangsaan yang muncul dalam interaksi sehari-hari di arena pasar yang terkait dengan praktik sosiosimbolis kebangsaan dan elit non-politik, serta ideologi ordinary people selaras dengan argumentasi Smith (2008) bahwa nasionalisme sehariordinary people bisa dilepaskan dari interaksinya dengan kelompok elit.

hari di kalangan tidak

Implikasi teoritik kedua terletak pada kenyataan bahwa fenomena

nasionalisme sehari-hari yang berada pada level meso arena pasar tidak bisa dilepaskan dari konteks makro struktural dan makro kultural. Nilai imajinatif kebangsaan-kuat di kalangan mitra Gojek berhubungan dengan globalisasi ekonomi yang memunculkan Grab sebagai pesaing Gojek, marjinalisasi sosio-ekonomi ketenagakerjaan terhadap kelompok pekerja berusia relatif tua dan berpendidikan menengah-bawah, dan perkembangan teknologi digital. Secara makro-kultural, perluasan konstruksi kebangsaan di kalangan Perempuan berhubungan dengan kondisi kultur patriarki. Selain itu, terdapat pula kondisi marjinalisasi sosio-simbolik-kultural konstruksi kebangsaan Indonesia terhadap ordinary people dan etnis tertentu.

Dalam perspektif sosiologi ekonomi, kedua hal ini mengindikasikan bahwa pasar adalah bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa fenomena struktur dan agen layaknya 2 (dua) sisi mata uang yang tidak terpisah. Mengikuti Nugroho (2020),

hadirnya landasan atau prasyarat kepemilikan kapital ekonomi dalam derajat tertentu dan kapital digital terkait nilai imajinatif kebangsaankuat menunjukkan bahwa aspek agency juga ada di dalam konstruksi kebangsaan. Namun, kepemilikan kapital simbolik tidak menjadi prasyarat terkait agency

tersebut.

yang diberikan

pembentukan Agency pada level meso hanya mungkin konteks everyday

Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa mekanisme banal signiﬁer dan symbolic rewards oleh Gojek tidak serta merta bersifat deterministik terhadap pembentukan nilai imajinatif. dalam konstruksi kebangsaan pada level meso hanya mungkin terjadi jika dinamika pada level ini juga berkaitan dengan konteks makro, seperti marjinalisasi sosioekonomi dan sosio-simbolik. Kondisi yang demikian selaras dengan argumentasi Hearn & Antonsich (2018) dan Nugroho (2020), sekaligus kritik terhadap konsep nationhood dari Fox dan Miller-Idriss (2008) serta konsep mengenai hubungan antara konstruksi realita dengan kepemilikan kapital simbolik dari Bourdieu (1991).

Hasil temuan penelitian

Implikasi Teoretik Konsep Nasionalisme Pasar Sehari-hari

Kebijakan P3DN dan Gernas BBI, penulis melihat bahwa rancangan kedua kebijakan ini belum memiliki sasaran yang secara konseptual bernilai strategis. Berdasarkan studi ini, dari sisi deskriptif, aktor yang memiliki nilai imajinatif kuat adalah perempuan, berusia 30 tahun dan ke atas, berpendidikan SMA/SMK, sudah menikah, tinggal di Jakarta dan memiliki kapital digital relatif tinggi. Dari sisi demand dan secara deskriptif, aktor yang memiliki nilai imajinatif kuat adalah laki-laki, berusia muda, belum menikah, tinggal di Jakarta, tingkat pendidikan rendah namun leisure lifestyle

supply dan secara tinggi.

Kesimpulan dan Saran Terkait pertanyaan penelitian

pertama, yaitu struktur arena pasar. Studi ini menunjukkan bahwa dari sisi Mitra Gojek, indikator terkuat pembentuk nilai imajinatif adalah persetujuan bahwa Gojek adalah produk dalam negeri dan pentingnya

dalam negeri. Dari sisi konsumen, indikator terkuat pembentuk nilai imajinatif adalah persetujuan bahwa Gojek adalah produk dalam negeri

Selain itu, mereka memiliki kapital ekonomi rendah, tidak memiliki kapital simbolik, namun memiliki kapital sosial dan digital yang relatif tinggi. Kelompok-kelompok inilah yang seharusnya menjadi sasaran kebijakan.

perekonomian Indonesia. Sementara itu, indikator-indikator yang terkait dengan dimensi ekonomi di level mikro-individu, seperti: keputusan pemilihan penggunaan Gojek dan kontribusi personal terhadap ekonomi makro dengan menggunakan Gojek, tantangan terhadap pembentukan

status Gojek sebagai produk dan kepercayaan bahwa Gojek berkontribusi positif terhadap adalah indikator yang menjadi nilai imajinatif kebangsaan.

Dari sisi struktur kepemilikan kapital yang signiﬁkan mempengaruhi nilai imajinatif kebangsaan adalah status mitra-konsumen, kelompok usia/ umur, kapital ekonomi (tabungan dan investasi), kapital kultural (tingkat pendidikan), kapital simbolik dan kapital digital. Peluang terbesar memiliki nilai imajinatif kebangsaan kategori kuat berada pada mitra Gojek yang berusia tua, memiliki tabungan dan investasi, berpendidikan menengah (SMA dan SMK), tidak memiliki kapital simbolik namun memiliki kapital digital relatif tinggi. Peran digital kapital sangat

dan faktor sosio-demograﬁ, variabel

penting karena mampu meningkatkan

kapital ekonomi mitra Gojek yang kemudian berdampak pada kuatnya nilai imajinatif kebangsaan.

Berdasarkan struktur arena pasar berdasarkan peta jaringan sosialrelasional, dinamika nilai imajinatif

Hasil pemikiran penulis

Implikasi Teoritik Konsep Nasionalisme Pasar Sehari-hari

bahwa SNA dan TNA yang bersifat “visually proven” mampu memperkaya metode konvensional regresi yang sifatnya lebih “statistically proven” dan memperkaya metode kualitatif konvensional menjadi lebih objektif.

dan Grab. Dalam persaingan

driver juga kuat sehingga

kasus konﬂik antara Thom Lembong dengan petinggi Gojek terkait status kepemilikan Gojek.

Terkait pertanyaan penelitian kedua, studi ini menunjukkan 2 (dua) klaster situasi diskursif utama terkait nilai

imajinatif kebangsaan komoditas

(pengalamandriver dapat

material rewards

Habitus ekonomi nasionalistik ini terbentuk melalui praktik-praktik symbolic rewards makna bahwa mitra berkontribusi bagi bangsa yang muncul dari pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dan penghargaan yang bernuansa kebangsaan dari berbagai pihak), (insentif material yang relatif lebih banal signiﬁer atribut yang menandakan identitas kebangsaan).

baik) dan (slogan dan everyday . Konsep ini di

lebih “statistically proven” dan memperkaya metode kualitatif konvensional menjadi lebih objektif. Metode riset digital ini memang belum mencapai level metodologi tersendiri yang terpisah dari metodologi kuantitatif maupun kualitatif dengan alasan dari sisi ontologis dan epistemologis. Namun demikian, metode ini dapat terus didalami dan dikembangkan kedepannya karena sangat berguna dalam menggali berbagai isu penelitian atau studi. Penulis menyarankan agar peneliti tetap bersikap kritis dan reﬂektif ketika menggunakan metode riset

digital ini.

Berdasarkan catatan-catatan hasil penelitian tersebut, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

Gojek, yaitu: situasi diskursif mengenai persaingan dengan Grab dan situasi diskursif mengenai status kepemilikan perusahaan Gojek dari segi identitas investor. Berdasarkan 2 (dua) klaster situasi diskursif tersebut, terdapat situasi “breaching the nation” yang membuktikan keberadaan habitus ekonomi nasionalistik, yaitu pada situasi: ancaman penurunan insentif material yang dialami mitra driver, penolakan masuknya Gojek ke Malaysia disertai dengan pernyataan pengusaha Malaysia yang dirasa menghina dan

Terkait pertanyaan penelitian mengenai implikasi teoritis diperlukan redeﬁnisi terhadap konsep market nationalism sebaiknya dipahami sebagai konstruksi kebangsaan yang muncul dalam interaksi sehari-hari di arena pasar, yang terkait dengan praktik sosial-simbolis kebangsaan oleh ordinary people dan elit non-politik, serta praktik ideologis-kebangsaan ordinary people

ordinary people dan elit non-politik, di kalangan .

supply maupun . Hal ini

Terkait dengan pertanyaan penelitian mengenai implikasi kebijakan, studi ini menyarankan agar pemerintah bisa lebih fokus pada kelompok sasaran kebijakan yang strategis di tengah keterbatasan ruang ﬁskal, sehingga peluang keberhasilan kebijakan ini juga semakin tinggi, baik dari sisi demand diperlukan mengingat arena pasar yang secara simbolik “terbangsakan” memiliki karakteristik yang berbeda dengan arena pasar pada umumnya.

Dalam hal metode penelitian, penulis telah merintis penggunaan metode riset digital pada studi nasionalisme sehari-hari pada khususnya dan di Sosiologi UI pada umumnya. Hasil studi menunjukkan bahwa SNA dan TNA yang bersifat “ mampu memperkaya metode konvensional regresi yang sifatnya

sehari-hari perlu dikembangkan lebih lanjut. Hal ini tidak hanya di Indonesia, namun juga di berbagai belahan dunia lainnya. Arena pasar menduduki posisi yang semakin strategis, terutama dengan perkembangan teknologi digital-global. Habitus ekonomi nasionalistik membuat nilai imajinatif kebangsaan secara potensial selalu dapat muncul di berbagai arena pasar komoditas lainnya. Dalam konteks cita-cita Indonesia

Emas 2045, pembangunan ekonomi akan banyak diwarnai

kontestasi produk dalam dan

visually proven”

luar negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Pada titik itulah konsep nasionalisme pasar sehari-hari semakin menemukan relevansinya.

Pendekatan sociology of markets dapat diperluas dan diperdalam. Jika secara makro-struktural kehidupan sosio-ekonomi semakin berorientasi pasar (atau sering dikatakan neo-liberal), maka konsekuensi logisnya secara meso-kelembagaan penetrasi logika arena pasar juga semakin kuat. Merujuk pada

dan 2019), suatu arena pasar pada hakikatnya mengandung elemen regulasi (tata aturan), jaringan/struktur sosial dan kultur sosial yang terkait dengan problem valuasi, kompetisi, dan kerjasama. Lebih jauh, algoritma digital juga telah menjadi elemen regulasi yang penting dalam arena pasar saat ini. Oleh karena itu, pendekatan sociology of markets akan menjadi pendekatan

DAFTAR PUSTAKA

Imagined

Origin and Spread of Nationalism London: Verso.

Aceh, Indonesia. Nations and Nationalism, 13 (2), 245–263. https://doi.org/10.1111/j.1469− 8129.2007.00277.x

Asia & the Paciﬁc Policy Studies, vol. org/10.1002/app5.111

powerful untuk

yang relatif mengungkapkan dan menjelaskan proses kelembagaan masyarakat di masa depan. Disarankan agar penggunaan metode riset digital diperdalam dan diperluas pada berbagai kajian sosiologi. Metode ini terbukti memperkaya temuantemuan yang dihasilkan dari metode konvensional, namun dengan terus bersikap kritis, kreatif dan reﬂeksif.

Nationalism and Multicultural

Nationalism in Indonesia. Third World Quarterly, Vol. 29, No. 3, Developmental and Cultural Nationalisms, pp. 521−540, http:// www.jstor.org/stable/20455055.

Theor Soc, 38:245–269. DOI 10.1007/s11186−008− 9082−0

Beckert, Jens. 2010. How do ﬁelds change? The interrelations of institutions, networks, and cognition in the dynamics of markets. 31(5), 605−627.

Organization Studies, The (pp 106−

Beckert, Jens. 2011. The transcending power of goods: Imaginative value in the economy, dalam J. Beckert & P. Aspers (Eds.). worth of goods: Valuation and pricing in the economy 130). New York: Oxford University

Press.

Beckert, Jens. 2013. Capitalism as a System of Expectations: Toward a Sociological Microfoundation of Political Economy. & Society http://pas.sagepub.com/ content/41/3/323.

Politics , 41(3): hlm 323–350.

hari dapat menjadi salah satu jawaban

yang luas terhadap elit politik, konﬂik

Studi ini telah menunjukkan bahwa konsep nasionalisme pasar seharijawaban alternatif atas pertanyaan reﬂektif di awal studi. Di tengah kekecewaan sosial serta memudarnya peran negara di era pasar dan teknologi digital global saat ini, nasionalisme belumlah “mati”. “Dia” hanya berpindah “rumah”.

Nationalism

New York: Cambridge University Press.

Models, Critical Juncture, and the Timing of Violence. Journal of East Asian Studies, 8, 425− 449, https://doi.org/10.1017/ S1598240800006494.

Banal nationalism

West Germany: An Empirical Comparison of Theories on the Signiﬁcance of Authoritarianism,

Esteem. Political Psychology 259−288.

Imagined

Beckert, Jens. 2016. Futures: ﬁctional expectations and capitalist dynamics Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Beckert, Jens. 2019. Markets from meaning: quality uncertainty and the intersubjective construction Economics cje/bez035

of value. Cambridge Journal of , 1 of 17, doi:10.1093/

Anomie, and General Self, 24, http://dx.doi.org/10.1080/00141

homophobia in Indonesia: masculinity and national belonging. Ethnos: Journal of Anthropology, 69:4, 465−486, 84042000302308.

Annual Review of Sociology, Vol. 42:427−449. https://doi.org/10.1146/annurevsoc-081715−074412

Popular Nationalism. American Sociological Review, https://doi. org/10.1177/0003122416663683

Language & . Translated by Gino Raymond dan Matthew Adamson. Cambridge, UK: Polity Press.

back in. Millennium - Journal of International Studies, 27, 55–75. https://doi.org/10.1177/0305829 8980270011001

of Social Networks of Actors from Text Corpora: Time Series Analysis. In Nasrullah Memon, et al (Eds.), Data Mining for Social Network Data (pp 31−46). Springer.

Elson, R.E. 2010. Nationalism,

National Identity, Oxford, UK: Berg. in contemporary Indonesia. Australian Journal of International Affairs, Vol. 64, No. 3, pp. 328− 343, http://dx.doi.org/10.1080/1 0357711003736493. Ethnicities. Vol 8(4): 536–576, https://doi. org/10.1177/1468796808088925.

Giori, Pablo. 2018. Quebeckers and Québécois. Evolution and changes in identity and national habitus in Quebec (1960–2016), National Identities 267−285. https://doi.org/10.1080 /14608944.2018.1425292.

, Vol. 21, Issue 3,

Hakim, Moh Abdul, et al. 2015. Monarchism, national identity and social representations of history in Indonesia: Intersection of the local and national in the sultanates of Yogyakarta and Asian Journal of Social , 18, 259−269, https:// doi.org/10.1111/ajsp.12109

the Middle-Class Body in PostAuthoritarian Indonesia. The Asia Paciﬁc Journal of Anthropology, 18:2, 135−148, http://dx.doi.org/1 0.1080/14442213.2016.1269833.

Intentional Communities through Transmigration. Ethnology, Vol. 42, No. 2, pp. 109−126, http:// www.jstor.org/stable/3773777.

Surakarta. Psychology

Interactive Control System and

National Culture: A Case Study of Batik Industry in Indonesia. Social and Behavioral Sciences, 65, 33 – 38. https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2012.11.087.

, Vol. 75, No. 3, pp.

Hamayotsu, Kikue. 2002. Islam and Nation Building in Southeast Asia: Malaysia and Indonesia in Comparative Perspective. Paciﬁc Affairs 353−375, http://www.jstor.org/ stable/4127290.

Hearn, Jonathan & Marco Antonsich. 2018. Theoretical and methodological considerations for the study of banal and everyday nationalism. and Nationalism 605. https://doi.org/10.1111/ nana.12419.

Nations , 24 (3), 594–

Helleiner, E. (2002). Economic nationalism as a challenge to economic liberalism? Lessons from the 19th century. International Studies Quarterly, 46, 307–329. https://doi. org/10.1111/1468−2478.00235

Helleiner, E., & Pickel, A. (Eds.). (2005). Economic nationalism in a globalizing world. Cornell University Press.

No. xx, https://doi.org/10.1111/

media, everyday nationalism and anti-Muslim mobilisation among Sinhala-Buddhist youth, Contemporary South Asia, 27:2, 145−159, https://doi.org/10.1080 /09584935.2018.1528210. and Nonconﬂict Regions in Indonesia: The Role of Religious and National Identiﬁcations. Political Psychology, Vol. xx, pops.12345.

the New Papuan Nationalism. Indonesia, No. 73, pp. 89− 127, http://www.jstor.org/ stable/3351470.

ethnic nationalism: Contrasting Indonesia and Malaysia, National Identities, 8:1, 41−59, http:// dx.doi.org/10.1080/1460894060 0571289.

Dutch cycling culture and the shaping of national similarity, European Journal of Social Theory, Vol. 6, Issue 1, 17−35. https://doi. org/10.1177/1368431012437482.

Kurniawan, Kemas Ridwan. 2011.

of Universitas Indonesia, InterAsia Cultural Studies, 12:4, 532− 551, http://dx.doi.org/10.1080/14 649373.2011.603917.

mixed methods research designs. Quality & Quantity, 43, 265−275.

search of identity and structure.

Post-

Nugroho, Stefani. 2016. Authoritarian Discourses of “Indonesia” in Television Commercials no. 27. Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam.

. Working Paper

modernity, and the post-colonial

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 157, No. 4, pp. 881−901, http://www.jstor.org/ stable/27865782. state. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 167, No. 4, pp. 386−404, http://www. jstor.org/stable/41329000.

Nugroho, Stefani. 2020. Divergent Nation of Indonesia. Heterogeneous Imaginings in Jakarta, Kupang, and Banda . Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd.

Ragnedda, Massimo., Ruiu, Maria Laura., & Addeo, Felice. 2020. Measuring Digital Capital: An empirical investigation.

Media & Society

War Youth Movement: A Reexamination, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 9, No. 1, pp. 99−114. https://www. jstor.org/stable/20070247.

in Canada: A ‘Social Space’

Segev, Elad. 2020. Textual network analysis: Detecting prevailing themes and biases in international news and social media. Compass soc4.12779

Silova, Iveta. 2019. Lessons in \ everyday nationhood: childhood memories of ‘breaching’ the Children’s Geographies https://doi.org/10.1080/1473328 5.2019.1618440.

The Aceh New , 22, 793−816. Sociology , 14, DOI: 10.1111/ nation, , Ethnicities,

Smith, Anthony D. 2008. The limits of Everyday Nationhood, Vol. 8, https://doi.org/10.1177/146 87968080080040102

Bourdieu, Cultural Sociology, 5(1), 67−82. https://doi. org/10.1177/1749975510389712. Approach. Dalam Karen Robson and Chris Sanders (Eds.), Quantifying Theory: Pierre Bourdieu (pp 61−74). Springer. https://doi.org/10.1007/978−1− 4020−9450−7 atavism and indigenism in Riau, Indonesia, The Paciﬁc Review, Gender & . London: SAGE Publications Ltd.

nationalism in process: ethnicity, 15:4, 497−516, http://dx.doi.org/1 0.1080/0951274021000029396.

[Penulis : One Herwantoko/Analis Perencanaan Umum di Kementerian

Ketenagakerjaan]

BAPPENAS DAN UNIVERSITAS

DIPONEGORO: TINGKATKAN

KAPASITAS ASN DI BIDANG PENGEMBANGAN

EKONOMI LOKAL

Latar Belakang PelatihanUndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Tahap I (31 Juli - 11 Agustus 2023) meliputi penyampaian materi teori, latihan, benchmarking, penyusunan/ review Masterplan, dan Seminar

Rencana Aksi secara daring. Tahap II (Oktober 2023) berupa implementasi daring di instansi masing-masing selama 60 hari. Tahap III (22−27 Oktober 2023) mencakup kunjungan lapangan dan seminar luring di Universitas Diponegoro.

Pelatihan ini diikuti 25 peserta dari sembilan kabupaten/kota: Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Batu, Kota Bogor, Kabupaten Garut, Kota Palu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Medan, dan Kabupaten Sidoarjo.

Daerah menandai era desentralisasi di Indonesia. Namun, setelah 25 tahun, permasalahan seperti perangkat aturan yang belum mapan, kesiapan sumber daya manusia, dan koordinasi yang lemah menghambat efektivitas perencanaan pembangunan daerah. Kesenjangan ekonomi antar daerah pun masih terjadi.

Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas Aparatur

Sipil Negara (ASN) dalam mengelola sumber daya lokal, berkoordinasi, berkolaborasi, berwirausaha, dan menciptakan iklim ekonomi kondusif.

tentang ekonomi di wilayah tersebut untuk

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Kesenjangan pembangunan di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa, menjadi perhatian. Kesenjangan ini terlihat di kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, dan perbatasan. Pemerintah, melalui Kementerian PPN/Bappenas, memetakan potensi ekonomi di wilayah tersebut untuk mendorong kemandirian ekonomi dan pembangunan.

bertujuan menurunkan biaya layanan publik, sementara specialization based production mendorong daya saing daerah berdasarkan potensi unggulan.

Konsep economies of scale dan specialization of production menjadi acuan. Economies of scale bertujuan menurunkan biaya layanan publik, sementara specialization based production mendorong daya saing daerah berdasarkan potensi unggulan (pariwisata, perdagangan, jasa, pertanian).

Pelatihan ini juga membahas analisis keunggulan komparatif dan kompetitif. Keunggulan komparatif memetakan potensi daerah dan konektivitas antar daerah, sedangkan keunggulan kompetitif mendorong inovasi dan nilai tambah.

Berbagai program pengembangan ekonomi lokal telah diimplementasikan, seperti agropolitan, minapolitan, produk unggulan kabupaten, one village one product, dan klaster industri.

Analisis dan Instrumen Pengembangan Ekonomi Lokal Analisis pasar menjadi krusial dalam pengembangan ekonomi lokal. Memahami segmen pelanggan, pola pembelian, persaingan, dan hambatan pasar dapat mengurangi risiko dan meningkatkan daya saing. Tahapan analisis pasar meliputi: penentuan pasar, analisis segmen pasar, analisis permintaan dan penawaran, serta uji coba produk.

harga (tingkat harga, diskon), dan

Strategi pemasaran mempertimbangkan produk (kualitas, ﬁtur, merek, kemasan), tempat (distribusi, cakupan wilayah, lokasi), promosi (iklan, publikasi, pameran).

Penentuan produk unggulan daerah membutuhkan pendekatan strategis

wilayah: mengidentiﬁkasi potensi lokal dan sektor unggulan. Pemetaan daya saing produk: menilai posisi produk unggulan daerah dibandingkan daerah lain. Value chain produk: menganalisis rantai nilai dari produksi hingga distribusi.

SOAR (strength, opportunity, aspiration, result): mengidentiﬁkasi potensi, peluang, dan tujuan jangka panjang.

Analisis

stakeholder memetakan one , perencanaan dan top-down, serta

kapasitas lokal (pemerintah, non-pemerintah, masyarakat) dan mendesain kelembagaan pengembangan ekonomi lokal. Pendekatan yang dapat digunakan antara lain: ekonomi sirkular, village one product bottom-up pendekatan sosial, budaya, ekonomi, dan administrasi lokal.

Pelatihan ini mengajarkan metode identiﬁkasi menggunakan kuadran tingkat

stakeholder

dan partisipatif. Empat instrumen utama yang digunakan adalah: kepentingan dan pengaruh. diklasiﬁkasikan menjadi:

Tingkat kepentingan rendah, pengaruh tinggi (contoh:

Tingkat kepentingan tinggi, pengaruh tinggi (contoh:

Tingkat kepentingan tinggi, pengaruh rendah (contoh: pelaku usaha, koperasi).

Kuadran 1: pasar ritel modern). Kuadran 2: pemerintah). Kuadran 3: kepentingan pelaku Kuadran 4: media). 1. 2. 3. 4. dan Stakeholder

Tingkat kepentingan rendah, pengaruh rendah (contoh:

Analisis stakeholder

dan pasar perlu dilakukan secara terintegrasi dengan stakeholder dalam penentuan komoditas unggulan, (2) skala layanan (lokal, regional, nasional, internasional), dan (3) rantai nilai (bahan baku, produksi, distribusi, inovasi, tata kelola).

memperhatikan aspek: (1) dalam penentuan komoditas Penyusunan dan

Masterplan

Review Masterplan Pengembangan Ekonomi Lokal pengembangan ekonomi lokal merupakan penjabaran rencana

pembangunan daerah.

Masterplan

ini diturunkan menjadi rencana aksi tahunan yang mencakup:

3. 4.

Proﬁl daerah (prioritas produk unggulan, analisis rantai nilai, analisis

stakeholder).

Potensi dan masalah (daya saing, iklim investasi, tata kelola).

Isu strategis.

Strategi (pendekatan, gagasan, eksekusi).

Daftar program dan kegiatan (target, indikator, anggaran).

Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Lokal

Peserta pelatihan menyusun rencana aksi pengembangan ekonomi lokal daerahnya masing-masing. Mereka dibimbing dalam menentukan produk unggulan, menganalisis rantai nilai, dan mengidentiﬁkasi tantangan dan peluang. Rencana aksi ini mencakup program, kegiatan, indikator, target, dan rencana pembiayaan.

rencana aksi antar peserta meningkatkan kemampuan analisis dan pengetahuan tentang

Proses review produk unggulan daerah lain.

Efektivitas, Kesan, dan Saran Pengembangan Pelatihan Pelatihan hybrid ini efektif

memberikan dampak positif bagi

student centered learning

memberdayakan peserta

untuk mengidentiﬁkasi kebutuhan pengembangan produk unggulan daerahnya.

peserta. Pendekatan student centered learning

memberdayakan peserta untuk mengidentiﬁkasi kebutuhan pengembangan produk

unggulan daerahnya.

pengembangan ekonomi lokal, mulai dari aspek bahan baku, pemasaran,

Sistematika pelatihan mendorong kerjasama dan komunikasi antar

Peserta dibekali pengetahuan komprehensif tentang hingga digitalisasi produk. peserta.

usaha yang berhasil mengembangkan

Untuk pengembangan pelatihan selanjutnya, disarankan untuk menambahkan materi dari pelaku yang produk unggulan daerah. Hal ini

memberikan gambaran nyata tentang

tantangan dan kebutuhan peran pemerintah dalam pengembangan produk unggulan.

Siregar/Perencana Ahli Muda di Bappeda Kota Medan]

PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA MELALUI OBROLAN JUMAT PAGI (ODP)

fungsinya.

melakukan inovasi inovasi dalam mendukung tugas dan fungsinya. Disamping itu, Pusbindiklatren juga harus memberikan pelayanan prima kepada stakeholder.

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan

Sebagai unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) mempunyai tugas utama dalam memberikan fasilitasi pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan untuk para perencana di Pusat dan Daerah. Untuk itu, Pusbindiklatren dituntut untuk terus

Untuk mewujudkan sebuah organisasi yang efektif tidak terlepas dari gaya seseorang yang memimpin sebuah organisasi. Pusbindiklatren yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusbindiklatren (Kapusbindiklatren), mempunyai gaya kepemimpinan yang visioner, berintegritas, komunikatif, dan mendukung timnya mampu menciptakan budaya yang produktif dan adaptif. Hal ini membuat membuat para pegawai di lingkungan Pusbindiklatren berperan aktif dalam memberikan ide atau pendapat dalam mendukung tugas dan fungsi Pusbindiklatren.

Salah satu budaya kerja yang dikembangkan di lingkungan Pusbindiklatren adalah dengan menciptakan kegiatan dari kita dan

untuk kita. Kegiatan yang dinamakan Obrolan Jumat Pagi atau ODP ini adalah forum egaliter yang dilakukan untuk pengembangan diri pegawai di lingkungan Pusbindiklatren. ODP ini diharapkan dapat membentuk sikap dan kebiasaan pegawai dalam memperlakukan dan diperlakukan orang lain secara setara dan sepadan, yaitu dalam hal pelaksanaan tugas, kewajiban, dan hak setiap pegawai.

ODP juga diharapkan dapat menjadi salah satu cara dalam membentuk organisasi yang harmonis dengan prinsip kebersamaan dan kesetaraan antar-SDM, terciptanya kerjasama,

keharmonisan, menghilangkan

ego individu dan sektoral di lingkungan Pusbindiklatren; serta diharapkan dengan adanya ODP ini dapat menumbuh kembangkan keharmonisan komunikasi yang efektif antargenerasi.

Kegiatan ODP yang dilaksanakan setiap hari jumat ini, dilakukan melalui kegiatan olah raga bersama antara pimpinan dan pegawai, dan melalui pertemuan sharing ilmu antar pegawai ini. Pertemuan yang dilaksanakan secara luar jaringan (luring) maupun dalam jaringan (daring) ini, tidak hanya terkait dengan tema yang mendukung tugas dan fungsi yang diemban oleh Pusbindiklatren, namun termasuk tema kesehatan, pengelolaan keuangan dan juga isu-isu kekinian.

melibatkan pegawai di lingkungan

Bappenas, termasuk mengundang narasumber dari Kementerian PPN/

lain. Diharapkan kegiatan ODP ini dapat menambah pengetahuan

khususnya, dan juga menjadi salah satu sarana pembinaan dari Kapusbindiklatren kepada pegawai di lingkungan Pusbindiklatren untuk mengembangkan diri agar menjadi lebih baik.

[Penulis : Maslakah Murni/Perencana

Ahli Madya Pusbindiklatren]

PENTINGNYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI: PERAN

DAN EVALUASI DI

PUSBINDIKLATREN

bagi para pegawai yang telah

Sebagai faktor penting dalam peningkatan produktivitas, pengembangan SDM diperlukan untuk mendukung kemajuan pembangunan nasional. Program pelatihan dan pengembangan yang tepat sasaran dapat membantu pegawai memahami lebih baik tugas dan peran mereka, memperkuat kerjasama, dan meningkatkan pemahaman mereka tentang kebijakan dan prosedur yang berlaku di organisasi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam ini, pegawai akan lebih mudah beradaptasi dengan tantangan pekerjaan.

Pusbindiklatren, sebagai satuan kerja eselon II di bawah Sesmen PPN/ Bappenas, terus melakukan pelatihan dan pengembangan SDM di tingkat nasional. Pelaksanaan ini mencakup pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan pendidikan bagi perencana di seluruh daerah. Dengan lingkungan organisasi yang kompleks, pelatihan dan pengembangan SDM menjadi penting untuk memastikan pegawai memiliki kemampuan yang setara dan mampu memenuhi harapan organisasi.

dengan optimal, Pusbindiklatren

Pengembangan kompetensi yang relevan bagi tugas dan fungsi setiap staf menjadi prioritas yang didorong di lingkungan Pusbindiklatren. Pimpinan turut memberikan dukungan penuh dalam mendorong program pengembangan yang komprehensif dan merata. Dukungan ini membantu memastikan setiap pegawai memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam pekerjaan sehari-hari.

Evaluasi berperan penting dalam memastikan efektivitas dan eﬁsiensi program pelatihan. Di Pusbindiklatren, evaluasi pelatihan telah memberikan masukan berharga untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, baik di pusat maupun universitas penyelenggara. Proses ini memungkinkan organisasi untuk mengukur peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dari program pelatihan.

Proses pengetahuan,

Untuk memastikan pelatihan berjalan memerlukan konsep matang dan pelatih ahli, serta evaluasi mendalam agar program pengembangan SDM dapat memberikan dampak positif yang signiﬁkan. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan sistematis, program pengembangan SDM dapat mendukung tujuan organisasi dan memaksimalkan sumber daya yang ada.

[Penulis : Sugiyanti/Fungsional Arsiparis Ahli Madya Pusbindiklatren]

PERENCANA

Saya bekerja di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai JF Penyuluh Pertanian Ahli Pertama golongan III/B. Di dinas kami terdapat kekosongan posisi Jabatan Fungsional Perencana dan saya diusulkan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Apakah bisa saya dimutasikan ke JFP?

Jawaban

Perencana (JFP) melalui jalur

perpindahan jabatan.

Harus mengikuti uji kompetensinya terlebih dahulu. Salah satu persyaratannya adalah memiliki pengalaman di bidang Perencanaan minimal dua tahun tetapi tidak wajib secara kontinu. Nanti setelah dinyatakan lulus uji kompetensi dapat diangkat ke dalam JFP. Catatan tambahannya adalah tidak ada istilah Plt. JFP. Jadi hanya bisa menduduki

dan mendapat fasilitas sesuai JFP jika sudah dilantik ke dalam JFP. berdasarkan predikat kinerja selama masa kepangkatan dan angka kredit dasar. Selanjutnya, Penetapan Angka Kredit (PAK) diterbitkan oleh instansi asal peserta dan Pusbindiklatren menerbitkan sertiﬁkat pernyataan bahwa Saudara kompeten untuk diangkat sebagai Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama.

Jawaban

berdasarkan output atau dokumen perencanaan pembangunan dan

laporan perencanaan pembangunan.

Output JFP Ahli Muda hasil penyetaraan juga akan masuk ke perhitungan tugas JFP.

Pertanyaan

Instansi kami sedang menyusun perhitungan kebutuhan JFP untuk semua jenjang. Kami sudah pernah ikut serta dalam Zoom penyusunan kebutuhan JFP dari Pusbindiklatren, namun ada satu hal yang belum bisa kami konﬁrmasi yaitu apakah untuk Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda eksisting hasil penyetaraan jabatan dari Kasubbag/Kasubbid Penyusunan Program juga termasuk dalam perhitungan formasi JFP Ahli Muda yang akan diusulkan?

Apakah JFP Ahli Muda hasil penyetaraan wajib mengikuti uji kompetensi?

Jawaban

uji kompetensi. Namun wajib mengikuti uji kompetensi jika angka

Secara umum, tidak perlu mengikuti kreditnya sudah memenuhi untuk naik

S1, wajib mengikuti uji kompetensi dan

jenjang ke JFP Ahli Madya atau Ahli Utama. Selain itu, apabila memiliki kualiﬁkasi pendidikan di bawah D4/ wajib segera memenuhi kualiﬁkasi pendidikan yang sesuai.

Saya Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TMT 01 Januari 2022 sampai sekarang, pangkat terakhir IV/a TMT 01 Februari 2024. Sebelumnya saya adalah pejabat esselon IV dengan jabatan Kepala Subbagian

Pendidikan dan Kebudayaan

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten X. Saya dinonaktifkan sebagai pejabat struktural karena saya ditugaskan sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten X. Pertanyaan saya, apakah saya bisa mengikuti Uji Kompetensi untuk menjadi JFP Ahli Pertama?

Jawaban

Di Permenpanrb 1/2023, kalau dari jabatan pelaksana jika ingin masuk ke JFP harus ke jenjang ahli pertama terlebih dahulu. Namun Surat Edaran

Menteri PANRB No. 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa bagi yang ingin mengikuti uji kompetensi JF, jenjang jabatan bisa disesuaikan dengan golongan dan kompetensi yang diakui instansi pembina. Pelaksana dengan pangkat/golongan III/B ke atas bisa dipindahkan ke jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan pangkat/golongannya tetapi dengan syarat yang bersangkutan sedang atau pernah menjabat sebagai eselon III atau eselon IV. Sehingga Bapak bisa mendaftar uji kompetensi JFP jenjang muda dengan melampirkan

bekerja di bidang perencanaan minimal dua tahun. Durasi pengalamannya tidak harus secara

kontinu.

di tahun 2023 mutasi pada jabatan pelaksana dengan pangkat IV/A. Apakah berarti saya tetap mendaftar uji kompetensi ahli pertama?

Pertanyaan

Saya perencana ahli pertama dengan TMT CPNS 1 Maret 2022, TMT PNS 1 Maret 2023, dan TMT JFP 18 Juli 2023. Perhitungan Angka Kredit pertama saya dengan predikat SKP Baik berarti 100% x 12.5 = 12.5 apakah benar

Jawaban

Untuk jenjang uji kompetensi disesuaikan dengan jabatan. Karena Ibu sudah ada pengalaman sebagai eselon IV maka Ibu bisa mengikuti uji kompetensi ahli muda.

seperti ini?

Jawaban

Jika hasil penilaian SKP adalah “Baik” maka angka kreditnya 6/12 x 100% x

12.5 = 6.25.

SK sebagai kepala subbagian.

Pertanyaan

Pelatihan perencana ahli pertama kira-kira akan diselenggarakan kapan dan berapa lama durasinya? Karena informasi di web Pusbindiklatren baru tersedia jadwal untuk uji kompetensi saja belum ada jadwal pelatihan.

Jawaban

Pendaftaran pelatihan fungsional perencana ahli pertama mendekati bulan Juni biasanya sudah dibuka. Namun pada Tahun 2024 ada perubahan standar kompetensi dan kurikulum pelatihan perencana sehingga pendaftaran pelatihan tersebut akan dibuka setelah kurikulum selesai disusun.

Pertanyaan

Apakah Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bisa mengikuti uji kompetensi JFP Ahli Pertama? Karena jabatan saya bukan Analis Perencanaan.

Jawaban

Tetap bisa mendaftar uji kompetensi JFP ahli muda. Tusi jabatan Bapak memang perencanaan pembangunan. Bapak silahkan berkoordinasi dengan BKD untuk membuat surat keterangan pernah

Kemungkinan besar durasi pelatihan fungsional perencana ahli pertama kurang dari tujuh minggu. Uji Kompetensi JFP tidak satu kesatuan dengan pelatihan fungsional perencana ahli pertama.

Pertanyaan

Melihat persyaratan uji kompetensi JFP tahun 2024, untuk jenjang ahli muda salah satu syaratnya adalah pejabat pengawas. Saya menjabat sebagai pengawas terakhir di tahun 2020 setelah itu diangkat menjadi fungsional analis pengelola keuangan dan APBN ahli muda pada tahun 2022 hasil penyetaraan. Sedangkan saya

Pertanyaan

Apakah angka kreditnya akan sama dengan PNS golongan III/C atau III/D?

Jawaban

Tidak, Ibu akan diberikan modal angka kredit sehingga lebih cepat untuk naik ke jenjang ahli madya. Angka kredit ini berdasarkan lama pengalaman Ibu di bidang perencanaan.

Pertanyaan

Saya JFP ahli muda hasil penyetaraan dari jabatan eselon IV TMT 31 Desember 2021 sampai sekarang (jabatan eselon IV TMT 12 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2021 atau 4 tahun 19 hari) dan diberikan angka kredit sebanyak 300 dengan pangkat III/D. Apakah JFP ahli muda saya ini dapat terus berlaku dan diakui? Atau saya harus ikut dan lulus uji kompetensi JFP agar JFP saya terus berlaku? Apa yang harus saya lakukan guna membangun jenjang karir saya di JFP ini, misalnya jika ingin naik ke jenjang

jenjang ahli madya?

Jawaban

Kinerja dari tahun 2022 tidak mendapat angka kredit karena tidak diajukan untuk penilaian. AK 300 masih tergolong AK konvensional, ketika dijadikan AK integrasi nilainya menjadi 100. Untuk mengikuti uji kompetensi ahli madya, syaratnya yaitu memenuhi 200 AK integrasi.

Pertanyaan

Di Tahun 2024 ini apakah saya bisa mengajukan kenaikan pangkat ke IV/A dan perencana ahli madya?

Naik jenjang terlebih dahulu ke ahli madya kemudian naik pangkat ke IV/A. Ditanyakan dahulu mengenai hasil penilaian SKP Tahun 2023. Setiap tahunnya, jenjang ahli muda apabila SKP dinilai “Baik” mendapatkan 25 AK, sementara jika SKP dinilai “Sangat Baik” mendapatkan 37.5 AK. Sehingga kemungkinan Bapak dapat naik jenjang ke ahli madya pada tahun 2028.

Pertanyaan

Jika saya mendaftar uji kompetensi JFP ahli pertama (jabatan saat ini

staf perencanaan) namun dalam

prosesnya saya mendapatkan SK kenaikan pangkat ke IV/A (pendidikan S2) setelah mengikuti uji kompetensi, apakah golongan dan pendidikan tersebut dapat menjadi angka kredit ketika saya diangkat menjadi JFP?

Saya sempat menjadi Plt. Eselon IV

Jawaban

Jika ijazah S2 sudah digunakan untuk naik pangkat ke IV/A, ijazah tersebut tidak dapat diklaim untuk angka kredit. Karena peningkatan kompetensi melalui pendidikan hanya bisa diklaim sekali, baik untuk kenaikan pangkat atau angka kredit. SK Plt. Eselon IV dapat menjadi pertimbangan untuk mengikuti uji kompetensi ahli muda.

Pendaftaran uji kompetensi diawali dengan pendaftaran secara daring yang dilanjutkan dengan pengiriman berkas ﬁsik. Pendaftaran secara daring ditutup pada tanggal 31 Juli 2024. Usahakan sebelum September 2024, Bapak sudah melengkapi berkas ﬁsik pendaftaran uji kompetensi gelombang 5 tahun

2024.

Jawaban

Hal ini tergantung pada hasil perhitungan formasi. Jika pada perhitungan formasi tidak muncul angka untuk ahli madya, maka tidak tersedia formasi JFP ahli madya di Disdukcapil. Bagi JFP ahli muda di

Disdukcapil yang ingin naik ke jenjang

ahli madya, yang bersangkutan bisa formasi kebutuhan JFP ahli madya.

Pertanyaan

Saya adalah fungsional perencana ahli muda hasil dari penyetaraan jabatan pada 31 Desember 2021, dengan golongan III/d. Kelas jabatan 9 dan angka kredit 300. Pada saat itu saya sudah hampir empat tahun di golongan III/d. Kemudian keluar surat edaran dari BKN nomor 1376/B-MP.01.03/SD/K/2023 yang menyatakan pejabat fungsional hasil penyetaraan bisa naik pangkat secara reguler pada pangkat puncak atau penyesuaian ijazah. Setelah melalui proses akhirnya saya bisa naik pangkat berdasarkan edaran tersebut (reguler) ke golongan IV/a. Sekarang jabatan saya perencana ahli muda. Saya ingin ikut uji kompetensi tingkat madya. Angka kredit saya sejak dilantik jadi JFP hilang atau tetap, mengingat saya sudah naik golongan

ke IV/a?

Jawaban

sudah

mendaftar di OPD lain yang tersedia Saat Bapak mendaftar uji kompetensi

menjamin bahwa jika Bapak nanti lulus uji kompetensi tingkat madya, Bapak

tingkat madya, BKPSDM perlu Bapak akan dilantik ke jenjang ahli madya.

Pertanyaan

Saya baru diangkat menjadi JFP ahli muda TMT 1 Januari 2023 dengan AK 50 (lulus uji kompetensi 2022).

Pangkat/Golongan saat ini III/C. SKP

2023 mendapat nilai Baik. Kira-kira kapan saya bisa usulkan kenaikan harus

pangkat ke III/D, apa yang harus saya lakukan agar persyaratan pengusulan

kenaikan pangkat dapat terpenuhi?

Jawaban

Untuk bisa naik pangkat ke III/D, angka kredit sebesar 100 harus terpenuhi. Hasil penilaian SKP pada JFP Ahli Muda yang bernilai “Baik”,

mencapai

Pertanyaan

Tidak perlu mengikuti diklat seperti sebelum tahun 2021. Pastikan adanya ketersediaan formasi untuk perencana ahli muda di Provinsi tempat Bapak bekerja, bisa pindah OPD. Syarat lainnya adalah memiliki pengalaman di bidang perencanaan pembangunan minimal selama dua tahun, tidak wajib kontinu.

Angka kredit Bapak tidak hilang. Angka kredit 300 adalah angka kredit konvensional. Yang digunakan adalah angka kredit (AK) integrasi, jadi sampai saat ini Bapak memiliki 100 AK. Meskipun Bapak sudah naik pangkat ke IV/A, Bapak belum memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi tingkat madya pada poin angka kredit. Bapak wajib memenuhi syarat AK kumulatif 200 untuk mengikuti uji kompetensi tingkat madya.

dikonversi ke AK menjadi 25 AK. Per 31 Desember 2023 total AK Bapak sudah mencapai 75. Untuk naik pangkat ke

III/D, Bapak perlu mengumpulkan 25 AK lagi. Sehingga di tahun 2025, naik pangkat ke III/D.

Bapak sudah memenuhi syarat untuk

Pertanyaan

Jawaban

Dua tahun sejak diterbitkan.

Jenjang jabatan tertinggi di setiap OPD apakah sama? Kalau di Disdukcapil apakah dimungkinkan ada JFP ahli madya?

Pertanyaan sama? ahli

Berapa lama masa berlaku sertiﬁkat uji kompetensi bagi fungsional perencana?

Pertanyaan

Jenjang jabatan maksimal di setiap OPD apakah sama? Kalau di Disdukcapil apakah dimungkinkan ada JFP ahli madya?

Jawaban

Hal ini tergantung pada hasil perhitungan formasi. Jika pada perhitungan formasi tidak muncul angka untuk ahli madya, maka tidak tersedia formasi JFP ahli madya di Disdukcapil. Bagi JFP ahli muda di Disdukcapil yang ingin naik ke jenjang ahli madya, yang bersangkutan bisa mendaftar di OPD lain yang tersedia formasi kebutuhan JFP ahli madya. Saat Bapak mendaftar uji kompetensi tingkat madya, BKPSDM perlu menjamin bahwa jika Bapak nanti lulus uji kompetensi tingkat madya, Bapak akan dilantik ke jenjang ahli madya.

Pilihan kedua adalah Ibu mengikuti uji kompetensi tingkat madya karena Ibu pernah menjabat sebagai administrator. Jika Ibu memilih opsi kedua, Ibu tidak perlu melampirkan sertiﬁkat perencana ahli muda ketika mendaftar uji kompetensi. Namun melampirkan bukti pengangkatan

menjadi eselon III.

Pertanyaan

Daerah saya belum memiliki surat penetapan formasi JFP dari Kementerian PANRB, apa yang harus

Jawaban

Pertanyaan

Saya PNS Golongan IV/A dan pernah menjabat sebagai administrator, sekarang posisi adalah fungsional umum. Pada tahun 2016 saya pernah mengikuti diklat perencana ahli muda dan mendapatkan sertiﬁkatnya, apakah sertiﬁkat itu masih bisa digunakan untuk beralih menjadi JFP?

yang saya lakukan?

Kalau sudah memenuhi syaratsyarat lainnya untuk uji kompetensi, silakan mendaftar terlebih dahulu di pusbindiklatren.bappenas.go.id/ daftar. Nanti Ibu dapat melengkapi berkas persyaratan dengan mengirimkan berkas ﬁsik ke kantor kami sebelum 30 September 2024.

Jawaban

Ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah Ibu mengajukan pembaharuan sertiﬁkat perencana ahli muda.

Saya pernah diangkat menjadi JFP Perencana Ahli Muda di Dinas Kesehatan dari jalur penyetaraan

jabatan pada tahun 2022. Pada Oktober 2023, sy dilantik menjadi pejabat administrator dan per juni tahun 2024 ini saya dimutasi menjadi staf pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja. Apakah sy dapat kembali menjadi JF Perencana? Bagaimana

administrator prosedurnya? masalahnya di

Disnaker saat ini belum ada formasi JF perencana dan sudah ada 2 org P3K perencana yg ditempatkan disini. Mohon informasinya. Terimakasih.

Jawaban

Penyetaraan merupakan kebijakan hukumnya adalah PermenPANRB

diperbaharui dengan PermenPAN

RB nomor 17 tahun 2021. Dengan kebijakan ini seluruh pejabat struktural eselon III menjadi muda dan eselon IV menjadi madya di tahun 2020. Penyetaraan jabatan di daerah hanya di eselon IV menjadi Muda, ketika di setarakan ada Perpres nomor

dari pemerintah pusat, dasar nomor 28 tahun 2019 dan 2021. di 50 tahun 2022 bahwa pejabat

tidak

yang disetarakan tunjangannya tidak boleh turun. Kondisi ini tanpa ujikom dan tanpa formasi. Untuk kasus Ibu Monica terkena mutasi

dilantik menjadi administrator dan dimutasi menjadi staf. Jika ada formasi jenjang muda dimungkinkan dapat diangkat kembali menjadi perencana ahli muda, namun jika tidak ada formasi tidak dapat diangkat kembali. Dengan penyetaraan jabatan organisasi tidak sehat karena lebih banyak perencana muda daripada perencana pertama, untuk mengidealkan kembali diperlukan perhitungan anjab ABK dengan output formasi jabatan. Silakan Ibu lapor ke instansi apakah sudah ada evaluasi jabatan, jika belum maka organisasi harus bertanggungjawab dengan berkoordinasi dengan BKD. Kebutuhan ini tidak hanya PNS yang

dapat mengisi formasi ini namun

boleh untuk PPPK.

Untuk ketentuan Angka Kredit apakah dari kegiatan atau melalui administrasi dan poinnya berapa? Golongan IIId jabatan masih pelaksana dengan unit pemadam kebakaran, proses perpindahan jabatannya seperti apa?

Pusbindiklatren sedang membuka kesempatan untuk Uji Kompetensi yang akan berakhir penutupannya di akhir bulan Juli ini, jadi silakan Bapak untuk segera mendaftar agar dapat segera kami veriﬁkasi, kita akan melaksanakan 5 kali ujikom dan akan dilaksanakan gelombang III sebentar lagi. Untuk golongan Bapak jenjangnya yang ahli pertama namun syaratnya harus ada formasi

di instansi Bapak, dan dipastikan

minimal S1 dan punya pengalaman di bidang perencanaan 2 tahun dengan dibuktikan dengan surat keterangan

dari pimpinan atau kepegawaian minimal eselon II. Kedepannya pejabat fungsional perencana tidak lagi mengumpulkan angka kredit namun mengacu pada nilai SKP. Jika Bapak diangkat jadi perencana

pertama maka akan diberikan angka

kredit 100, bapak bisa ikut ujikom muda setelah 1 tahun.

Pertanyaan

Saya PNS III/b, riwayat unit kerja dari 2010

Tahun 2010 s.d 2016 sebagai pranata humas pada Setda Kab. Lebak Banten kemudian pindah tugas ke Diskominfo Kab. Lebak s.d Tahun 2019. Saat

Pertanyaan Jawaban

Fungsional Umum dengan Jabatan

Pengurus BMD/Pengelola Sarana

Prasarana Kantor pada Satker BPBD.

Pertanyaan saya apakah saya dengan mendaftar ini mampu berpindah sebagai Jabatan Fungsional Ahli

Pertama yang sebelumnya adalah

Penata Muda Tingkat I?? Bagaimana prose dan tahapan yang harus siap saya tempuh untuk menjadi JF Ahli

Pertama kemudian berapa lama saya untuk dilantik setelah menempuh tahapan tes uji kompetensi ahli pertama yang kemudian apakah bisa ditempatkan pada semua OPD/ Satker?? Sudah 4 tahun mendudukin golongan IIIB.

Bapak bisa mengikuti ujikom jenjang ahli muda dengan catatan ada formasi ahli muda di instansi Bapak, silakan berkoordinasi dengan badan kepegawaian daerah. Untuk formasi koordinasi ke BKD, apakah dimungkinkan formasi kosong ditempat lain bisa diisi oleh Bapak. Kami tidak dapat memproses jika tidak ada formasi, yang penting silahkan daftar dulu karena akan berakhir di 31 Juli 2024.

Jawaban

Jika Bapak berminat ke JFP silakan ditanya apakah ada formasinya untuk jenjang ahli pertama, maka Bapak dimungkinkan untuk ikut ujikom. Untuk memperkuat pembuktian ttd eselon II untuk surat pernyataan terlibat dalam bidang perencanaan seperti ikut menyusun dokumen Renja dan lain sebagainya. Ketika Bapak dinyatakan lulus kami berharap segera mungkin untuk dilakukan pengangkatan, karena sertiﬁkat kami berlaku 2 tahun dan jika dalam waktu 2 tahun tidak diangkat maka akan hangus dan Bapak harus mengikuti ujikom kembali. Untuk proses pengangkatan kami tidak bisa terlibat karena semua tergantung instansi masing-masing.

Pertanyaan

Sejak Desember 2021 sudah ada pelantikan jabatan fungsional perencana tanpa ujikom, namun diangkat sebagai sub koordinator padahal dalam permenPAN tidak boleh. Apakah diakui oleh Pusbindiklatren sebagai perencana? Sudah terima tunjangan perencana dan sudah ada SK pengangkatan. Apakah dimungkinkan ujikom syaratnya sertiﬁkat sebelumnya, karena ada yang sudah mendaftar ujikom ke madya padahal pengangkatan sebagai muda tidak sesuai ketentuan. Sudah ada beberapa perencana yang ukom, sejak 2021 angka kreditnya belum dinilai, PAKnya dibuatkan oleh BKD sampai 200 angka kredit. Kalau boleh misal diberikan sanksi jangan semua perencana diberikan sanksi karena tidak semua perencana di Konawe

perencana dan instansi Bapak bisa

formasi dan data dukung sertiﬁkat kelulusan ujikom maka tidak dapat dilakukan pengangkatan sebagai pejabat fungsional perencana. Jika ada temuan maka unit dan instansi yang terlibat semua akan diproses. Jika penjenjangan hanya diperlukan SK pengangkatan terakhir dan angka kreditnya, tidak ada syarat untuk sertiﬁkat ujikom sebelumnya. Karena keterbatasan kami dalam melakukan pemantauan ke daerah-daerah, ini sangat membahayakan bagi instansiinstansi. Untuk sanksi terberat tidak akan diberikan kesempatan lagi menjadi pejabat fungsional perencana kena blacklist dari Pusbindiklatren sebagai instansi pembina, kami akan laporkan dulu ke pimpinan untuk kasus ini.

Pertanyaan

Saya adalah perencana ahli muda mau ke IVa, terkendala di angka kredit penyesuaian ke fungsional baru Desember 2023. Kami disini masih bingung tentang penyesuaian ini.

Jawaban

seperti itu.

Jawaban

mengklaim angka kreditnya karena

Penyetaraan biasanya dilaksanakan di akhir 2022, mungkin karena instansi Ibu mungkin masih menunggu rekomendasi dan kesiapan. Syarat perubahan golongan ke IVa harus ke Madya, harus daftar online ikut ujikom dengan persyaratan sesuai surat penawaran kami. Ibu tidak bisa mengklaim

Pertanyaan

Saya golongan IIId menjabat sebagai Kasubag Keuangan dan Program, mengikuti perpindahan jabatan, apakah ke pertama atau bisa ke muda? Misal perencana muda tidak ada di unit saya, apakah bisa mencari di unit lain, dan izinnya dari instansi sendiri, BKD atau instansi yang dituju?

Jawaban

Dengan pengalaman Bapak sebagai Kasubag eselon IV dimungkinkan

Akan menjadi catatan kami untuk instansi Bapak, semua pengangkatan harus ada dasarnya yaitu ada formasi dan mengikuti ujikom, jika dua ketentuan ini tidak terpenuhi maka mustahil untuk diangkat. Khawatirnya jika ada temuan akan ada pengembalian tunjangan jabatan dan jadi temuan dan akan melibatkan inspektorat dan pihak lainnya. Silakan instansi Bapak bersurat agar bersifat resmi dan dapat ditindaklanjuti secara resmi juga. Karena tanpa ada

Ibu baru diangkat di akhir 2023, syarat ujikom Madya angka kreditnya 200 sehingga belum dapat mengikuti ujikom.

[Penulis : Muhammad Bilhajhusni W. P./Pemimpin Redaksi Majalah Simpul Perencana Pusbindiklatren]

Anda memiliki

masalah/pertanyaan seputar

Jabatan Fungsional Perencana atau Program Diklat Pusbindiklatren

Kementerian PPN/Bappenas?

Konsultasikan secara daring dengan

Tim Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas melalui

setiap Jumat Terakhir

Tiap Bulan Pukul 14.00-16.00 via

APARATUR SIPIL NEGARA

(ASN) BERKUALITAS

MENUJU INDONESIA

EMAS 2045

Visi ini merupakan manifestasi dari

cita-cita bernegara Indonesia yang telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia sejak 1945. Dalam

pencapaian visi Indonesia Emas 2045, cita-cita ini tercermin dalam pencapaian lima sasaran utama pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 yaitu: pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat,

dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju

net zero

Visi Indonesia Emas 2045 membuka peluang bagi kita untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang. Namun, untuk menuju kemajuan tersebut, tantangannya tidak mudah, dibutuhkan transformasi menyeluruh di berbagai sektor pembangunan termasuk di sektor Pelayanan Publik. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas mutlak harus dipersiapkan. ASN yang berkualitas erat kaitannya dengan pendidikan yang berkualitas. Sebab pendidikan yang berkualitas sangat diperlukan untuk membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.

Sebagai bagian dari lokomotor pembangunan, ASN memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia

roda penggerak sekaligus sebagai pengawal perencanaan pembangunan agar visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.”

Emas 2045. ASN berperan sebagai perencana kebijakan, penyelenggara, dan sekaligus sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Karena itu untuk bisa mencapai

cita-cita Indonesia Emas 2024, ASN dituntut harus bisa mempersiapkan diri dan menghadapi tantangan yang ada. Dengan kata lain ASN harus bisa menjadi roda penggerak sekaligus sebagai pengawal perencanaan pembangunan agar visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.

Kabupaten Bangka Tengah

Foto: freepik.com

“Pada tahun 2045

indonesia telah unggul

sebagai sebuah negara dengan perekonomian yang stabil dan memiliki sumber daya manusia unggul dan berkarakter baik yang membangun Indonesia menjadi negara maju.”

Permasalahan dan Tujuan

Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pemerintah telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045. Artinya pada tahun 2045 indonesia telah unggul sebagai sebuah negara dengan perekonomian yang stabil dan memiliki sumber daya manusia unggul dan berkarakter baik yang membangun Indonesia menjadi negara maju. Untuk mencapai cita-

mudah. Membutuhkan perencanaan dan sistem pendidikan sumber daya manusia hari ini yang unggul sehingga mampu mencetak generasi yang tangguh dan mampu berdaya saing. Namun, sayangnya sumber daya manusia Indonesia masih belum

cita tersebut bukanlah hal yang unggul.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh for Management Development

International Institute atau

IMD World Talent Ranking

IMD, tingkat daya saing sumber daya manusia tahun 2024 berada pada peringkat ke-46 dari 67 negara lainnya. Peringkat ini hanya naik satu poin dibanding tahun 2023. Jika dianalisis, sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, peringkat daya saing sumber daya manusia Indonesia versi ini, posisi Indonesia tidak pernah berhasil masuk ke-30 besar dunia. Pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat

ke-45, kemudian turun ke peringkat 50 pada 2021, turun lagi ke urutan 51 pada 2023, dan 46 pada 2024.

Pengembangan pendidikan di Indonesia yang cenderung stagnan serta belum meratanya sarana pendidikan di daerah-daerah beberapa rendahnya daya saing sumber daya

pada 2022, baru naik ke peringkat 47

diduga menjadi beberapa penyebab manusia. Meskipun pemerintah sejak

pendidikan para pekerja di Indonesia

dalam menciptakan SDM unggul dan

tahun 2009 sudah menetapkan alokasi 20 persen dari APBN untuk pendidikan, namun kualiﬁkasi masih tergolong rendah. Selain itu, akses ke sekolah maupun ke perguruan tinggi yang berkualitas/ unggul masih terpusat di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan pendidikan tinggi belum optimal dan merata berdaya saing.

Rendahnya capaian Dimensi Pendidikan di IPM diantaranya disebabkan rendahnya angka Ratarata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah belajar penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan formal. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), RLS penduduk Indonesia pada tahun 2023 adalah 8,77 tahun, naik sedikit 0,08 tahun dari tahun sebelumnya yang sebesar 8,69 tahun. Artinya rata-rata penduduk Indonesia hanya menempuh pendidikan hingga kelas 3 SMP.

Pemerintah sudah banyak mengupayakan program untuk meningkatkan RLS. Di antaranya adalah program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun. Terbaru, Rancangan UndangUndang Sisdiknas 2022 bahkan mewajibkan belajar menjadi 13 tahun. Namun upaya pemenuhan SDM berkualitas seakan-akan masih menemui jalan buntu.

Di sisi lain, fokus pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menunjukkan berbagai persoalan. Pemerintah dinilai lamban menyiapkan instrumen pemenuhan kompetensi ASN. Terbitnya UndangUndang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mewajibkan penyelenggaraan manajemen ASN dilakukan dengan

Pembahasan dan Analisis Upaya Pemerintah dalam mempersiapkan ASN sebagai

reward dan bagi daerah yang belum

berdasarkan pada sistem merit yang mengacu pada kualiﬁkasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa adanya diskriminasi belum sepenuhnya dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Belum diaturnya mekanisme punishment melaksanakan pengembangan karir ASN mengacu pada Manajemen Talenta membuat daerah masih setengah-setengah dalam menindaklanjuti kebijakan tersebut.

masih berjalan lamban dan jika

Padahal salah satu target yang harus dicapai Indonesia Emas adalah tercapai Indeks Pembangunan Manusia 82 pada 2045. Jika perkembangan kualitas SDM masih berjalan lamban dan jika penerapan Manajemen Talenta belum sepenuhnya dilaksanakan bukan tidak mungkin cita-cita Sumber Daya Manusia berkualitas dalam rangka pemenuhan cita-cita Indonesia Emas tidak akan tercapai di 2045.

Sumber Daya Manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas diantaranya ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018

Tentang Pengukuran Indeks

Profesionalisme ASN dan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi ASN.

Pengembangan Kompetensi ASN.

Dengan adanya peraturan tersebut, ASN dituntut untuk bisa meningkatkan kapasitasnya. Di sisi lain, pemerintah diharapkan untuk bisa mengupayakan sarana dan prasarana penunjang ASN dalam rangka peningkatan

mendukung visi Indonesia Emas lima tahun ke depan yaitu Pembangunan

Sumber Daya Manusia sebagai program prioritas pembangunan demi mewujudkan Indonesia Emas

Tujuan

berkualitas

Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis kesiapan ASN berkualitas menuju Indonesia Emas Tahun 2045 dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mencapai cita-cita tersebut.

Saat ini telah banyak program yang diupayakan pemerintah dalam rangka pemenuhan ASN yang berkualitas. birokrasi, berbagai pelatihan baik kepemimpinan maupun pelatihan teknis fungsional serta dengan

ASN dalam rangka peningkatan kompetensi sebagai upaya Emas 2045 mendatang. Diantaranya melalui reformasi serta

workshop baik ofﬂine online

lain terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan kapasitas ASN menjadi salah satu kendala pemenuhan ASN yang unggul dan berkualitas.

Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara menjadi salah satu prioritas nasional dalam mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN menjadi pedoman dan

dalam mengimplementasikan upaya akselerasi reformasi manajemen SDM selama 4 tahun, nyatanya penerapan penyelenggaraan manajemen talenta belum optimal. Masih banyak daerah dasar dalam pengembangan karir dan

Namun, meskipun sudah berjalan baik di tingkat pusat maupun daerah yang bahkan belum menerapkan Manajemen Talenta ASN sebagai pengangkatan jabatan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020−2024, pemerintah menargetkan pada tahun 2023 Manajemen Talenta ASN dapat diselenggarakan pada 87 (delapan puluh tujuh) kementerian/lembaga. Sedangkan di tahun 2024, pemerintah menargetkan Manajemen Talenta ASN dapat diselenggarakan pada 34 (tiga puluh empat) instansi pemerintah provinsi dan 100 (seratus) instansi pemerintah kabupaten/ kota. Namun, hingga tahun 2023 baru 13 Instansi Pemerintah yang telah melakukan pengisian JPT melalui

Dalam penerapan sistem merit yang sudah berjalan selama hampir satu dekade sebagai prinsip dasar penyelenggaraan manajemen ASN, hingga tahun 2023 dari target 597 Instansi Pemerintah baru 587 yang dinilai penerapan sistem meritnya, baru 92 Instansi Pemerintah yang memiliki predikat Sangat Baik, 222 Instansi Pemerintah dengan predikat baik, 84 Instansi Pemerintah dengan predikat buruk sedangkan 189 Instansi Pemerintah masih memiliki predikat penilaian Sangat Buruk (KASN, Sistem Merit Dalam Angka Tahun 2023).

terdapat beberapa instansi yang sudah memiliki nilai sistem merit dengan kategori hasil penilaian baik namun belum menerapkan manajemen talenta secara menyeluruh (Saputro dan Sari. 2024). Kurangnya komitmen pimpinan serta kurangnya tindak lanjut hasil dinilai menjadi beberapa faktor penyebab belum optimalnya penerapan manajemen talenta dalam pengembangan karir ASN (Priyatna,

Di tengah banyaknya dinamika

PNS daerah, baik provinsi maupun

Hampir 80% PNS adalah pegawai di Instansi Pemerintah Daerah. Tinggi atau rendahnya kompetensi PNS sangat dipengaruhi oleh potret baik kabupaten dan kota. Namun, persoalan umum dalam kepegawaian daerah bukan terletak pada total jumlah pegawai PNS dan non PNS Daerah, tetapi adalah kurangnya jumlah pegawai yang kompeten.

Disamping

dan tantangan yang dihadapi saat ini dalam pemenuhan ASN yang berkualitas kita harus tetap optimis. Indonesia tetap perlu bersiap menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul, yang terkait dengan peningkatan produktivitas SDM. Pendidikan bermutu yang merata jadi poin penting transformasi sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025−2045. Disamping itu pemanfaatan teknologi diharapkan mampu mendongkrak capaian dan kualitas pendidikan.

Saran dan Rekomendasi

Dari analisis yang dilakukan di atas, beberapa saran dan rekomendasi yang bisa dilakukan diantaranya

bisa adalah:

mampu merespon dinamika perkembangan global dengan cepat dan unggul.

2. 3.

Percepatan Pelaksanaan Manajemen Talenta pengembangan karir ASN. Dengan percepatan pelaksanaan Manajemen Talenta diharapkan terciptanya kesempatan yang sama bagi ASN untuk mengembangkan karir dan pengangkatan jabatan tanpa diskriminasi. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, sangat dibutuhkan, smart execution. Untuk mampu menghasilkan smart execution dibutuhkan smart leadership, oleh strong leadership, yang berkarakter baik, berani dan pandai mencari solusi. Dan itu baru bisa terpenuhi bisa ASN-nya berkompeten. Kompetensi inilah yang nantinya akan menjadi modal bagi ASN saat ini guna memenuhi cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045.

ASN yang bertalenta sehingga

Dari analisis yang dilakukan oleh didapatkan informasi bahwa sebagian besar instansi pemerintah di daerah belum menerapkan manajemen talenta secara utuh bahkan belum memiliki talent pool. Selain itu,

Perlunya pemerataan pendidikan yang bermutu dan Pemenuhan Kompetensi Digital bagi ASN. Agar dapat berhasil mewujudkan ASN yang berkualitas, salah satunya dengan pemenuhan kompetensi digital. Pemenuhan pendidikan baik melalui pendidikan formal dan nonformal serta pelatihan dan sertiﬁkasi guna mewujudkan ASN yang sangat kompeten dan mampu berdaya saing di tengah maraknya digitalisasi di semua bidang. Dengan demikian, ASN tidak hanya dapat memenuhi harapan tugasnya secara optimal, namun juga mekanisme Manajemen Talenta.

Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan. Generasi ASN Berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 adalah generasi ASN yang memiliki potensi dan kapabilitas untuk mewujudkan negara maju sebagaimana Visi Indonesia Emas 2045. Saat ini yang perlu dipersiapkan adalah mampu melahirkan ASN di tahun 2024 yang senior, berakhlak dan berkarakter, berkompeten, terdidik dan mampu bersaing unggul di tingkat dunia. Untuk memenuhi kriteria-kriteria tersebut, tentunya diperlukan pengembangan kompetensi yang berkesinambungan dan efektif serta evaluasi yang terus berkelanjutan.

DAFTAR ISI

Kementerian PANRB. 2024.

Penyampaian Hasil Reformasi Birokrasi tahun 2023. Bahan

Paparan Asisten Deputi

Perumusan dan Koordinasi

Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi;

Komisi Aparatur Sipil Negara. 2023. Sistem Merit dalam Angka Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta

Aparatur Sipil Negara;

Priyatna, S.A. 2022. Manajemen

Talenta Untuk Meningkatkan

Karir PNS. https://www. djkn.kemenkeu.go.id/ artikel/baca/15676/ MANAJEMEN-TALENTAUNTUK-MENINGKATKAN-

PENGEMBANGAN-KARIER-PNS.

html

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Saputro, H. N dan Sari, D.P.

Mendorong Kemandirian Instansi

Pemerintah dalam Mewujudkan SIstem Merit (2024). Paper Brief Puslatbang KASN-April 2024.

Negara;

Foto: freepik.com

DALAM TRANSFORMASI ASN: STRATEGI MENINGKATKAN

KOMPETENSI MENUJU

INDONESIA EMAS 2045

Indonesia secara keseluruhan telah memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut?

PERMASALAHAN DAN TUJUAN

(ASN). ASN memiliki peran vital dalam memastikan kebijakan dan layanan publik berjalan dengan baik dan berorientasi pada pembangunan

berkelanjutan.

Dalam proses menuju Indonesia Emas 2045, penguatan kompetensi ASN, terutama dari generasi milenial dan Gen Z, menjadi sangat penting. Generasi muda ini tidak hanya akan menjadi penerus, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan yang inovatif dalam birokrasi pemerintahan. Apakah ASN dan masyarakat

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi kondisi dan kebutuhan kompetensi ASN serta masyarakat umum menuju Indonesia Emas 2045. Penulis berfokus pada kebijakan nasional yang sudah diambil, tantangan dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan, serta pandangan terhadap urgensi peningkatan kapasitas ASN, khususnya generasi milenial dan Gen Z, di masa mendatang.

Tantangan yang dihadapi meliputi dinamika perubahan global, teknologi

yang berkembang pesat, serta

tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi. Dalam konteks ini, ASN harus beradaptasi dan berinovasi

agar tidak tertinggal, dengan

Indonesia Emas 2045, penguatan kompetensi ASN, terutama dari generasi milenial dan Gen Z, menjadi sangat penting.”

menekankan perlunya keterlibatan aktif generasi muda yang terbiasa dengan teknologi dan lingkungan yang cepat berubah.

Pembahasan

Untuk mewujudkan visi Indonesia

Emas 2045, pemerintah merumuskan kebijakan strategis yang fokus pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, inovasi, dan reformasi birokrasi. Dalam penguatan SDM, pemerintah berupaya memperkuat pendidikan vokasi berbasis industri, merevitalisasi kurikulum dengan penekanan pada

di Pemerintah Kabupaten Bondowoso

Foto: freepik.com

teknologi. Kompetensi yang dibutuhkan mencakup keahlian berpikir kritis, penguasaan teknologi, dan kemampuan beradaptasi di tengah ketidakpastian global.

Pembangunan infrastruktur ﬁsik dan digital pun terus digenjot, termasuk jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jaringan 5G, yang semuanya mendukung konektivitas nasional dan transformasi ekonomi digital. Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan energi terbarukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Penguatan inovasi menjadi prioritas

utama dengan peningkatan dana untuk penelitian dan pengembangan di berbagai sektor, serta program yang mendorong digitalisasi industri melalui inisiatif Making Indonesia 4.0. Di sisi lain, reformasi birokrasi bertujuan untuk menyederhanakan proses, mempercepat digitalisasi layanan publik, dan meningkatkan eﬁsiensi.

Secara keseluruhan, kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045 mencakup berbagai aspek yang saling terkait, dari pembangunan SDM, infrastruktur, inovasi, hingga tata kelola pemerintahan yang efektif. Kebijakan ini bertujuan memastikan Indonesia siap menghadapi tantangan global dan mampu mencapai status negara maju pada

tahun 2045.

Dalam konteks ini, masyarakat Indonesia juga memainkan peran kunci, terutama dengan bonus demograﬁ yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi ketidakmerataan akses terhadap pendidikan berkualitas, terbatasnya literasi digital, dan rendahnya keterampilan yang relevan dengan perkembangan

Beberapa tantangan utama dalam memenuhi kompetensi menuju Indonesia Emas 2045 mencakup perubahan teknologi dan globalisasi yang memaksa ASN serta masyarakat untuk terus belajar dan berinovasi. Keterbatasan infrastruktur pendidikan juga menciptakan kesenjangan dalam kualitas SDM, sementara budaya kerja yang statis di beberapa instansi pemerintah menghambat inovasi yang diperlukan untuk menyambut era yang dinamis. Persiapan kompetensi ASN menjadi perhatian utama banyak pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, karena visi besar ini memerlukan SDM yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan

kemampuan inovasi.

Dalam konteks ASN, terdapat pandangan bahwa kompetensi yang diperlukan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 harus lebih dari sekadar keterampilan konvensional. Era disrupsi teknologi menuntut ASN untuk terus memperbarui keterampilan melalui pelatihan berkelanjutan, di mana kompetensi digital, pemahaman teknologi informasi, dan analisis data menjadi sangat krusial dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan menuju 5.0.

Kompetensi ASN yang unggul diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pelayanan publik harus mampu menghadirkan solusi yang cepat, akurat, dan transparan. ASN tidak lagi berperan sebagai pelaksana birokrasi yang

kaku, melainkan sebagai katalisator perubahan yang berorientasi pada hasil dan dampak. Penting untuk mengubah pola pikir dari administratif menjadi lebih dinamis dan solutif,

agar ASN dapat siap menghadapi

masyarakat yang semakin kritis dan menuntut transparansi. Untuk itu, ASN perlu meningkatkan kapasitas dalam komunikasi publik, memahami kebutuhan masyarakat, serta mampu merespons dengan cepat, tepat, dan akuntabel. Pendekatan layanan publik yang lebih partisipatif dan kolaboratif akan membantu ASN meraih kepercayaan masyarakat serta mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.

untuk mengelola organisasi secara

Selain keterampilan teknis, peningkatan keterampilan kepemimpinan dan manajerial juga menjadi fokus penting bagi ASN. Menuju Indonesia Emas 2045, banyak ASN yang akan menduduki posisi kunci sebagai pemimpin instansi atau unit kerja. Mereka dituntut efektif dan eﬁsien, menginspirasi tim kerja, serta membangun sinergi antar instansi dan sektor. Dalam hal ini, kepemimpinan transformasional menjadi pendekatan yang relevan untuk diterapkan oleh ASN di masa mendatang. ASN harus mampu mendorong kreativitas, memotivasi kinerja tim, dan menghadapi tantangan dengan pendekatan yang adaptif dan ﬂeksibel, agar menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan responsif terhadap perubahan global. terdapat pandangan bahwa kompetensi yang diperlukan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 harus lebih dari sekadar keterampilan konvensional.”

pusat melalui pengalokasian anggaran pelatihan, peningkatan akses teknologi, dan program beasiswa untuk ASN berprestasi. Keseimbangan kompetensi antara ASN di pusat dan daerah akan memperkuat sinergi nasional dalam pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.

ASN masa depan harus mengubah paradigma kerja yang bersifat birokratis dan prosedural menjadi lebih agile dan adaptif. ASN harus memiliki kemampuan berpikir inovatif serta responsif terhadap tantangan global. Transformasi pola pikir ini penting agar ASN tidak hanya bekerja untuk memenuhi target administratif, tetapi juga berpikir strategis dengan visi jangka panjang yang jelas. ASN diharapkan mampu mengambil keputusan secara mandiri dan kreatif dalam menangani permasalahan, tanpa selalu bergantung pada instruksi dari atasan. Fleksibilitas dan kemampuan menghadapi situasi yang tidak terduga akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan cepat berubah.

Disamping itu keterlibatan generasi muda dalam struktur ASN juga sangat penting. Generasi milenial dan Gen Z, yang akan menjadi tulang punggung bangsa pada tahun 2045, memiliki

“kemampuan menghadapi situasi yang tidak terduga akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan cepat berubah.”

Emas 2045. Sebagai generasi yang melek teknologi dan terbiasa dengan lingkungan yang cepat berubah, mereka mampu membawa inovasi dan percepatan transformasi dalam birokrasi pemerintahan. Keahlian mereka dalam menggunakan teknologi, mengolah data, dan kemampuan berpikir kreatif memungkinkan terciptanya pelayanan publik yang lebih eﬁsien dan

memperhatikan pelayanan publik yang lebih modern teknologi.

potensi besar dalam memimpin perubahan dan inovasi. Dengan kompetensi yang lebih terbiasa dengan teknologi, kreativitas, dan kemampuan multitasking, generasi muda dapat berkontribusi dalam transformasi ASN yang lebih responsif dan proaktif. Untuk itu, ASN perlu membuka ruang bagi generasi muda untuk berkarir dan berinovasi melalui program rekrutmen yang lebih inklusif dan merata, memperhatikan keragaman serta potensi individu. ASN generasi baru akan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih modern dan berbasis teknologi.

ASN generasi Milenial dan Gen Z memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan Indonesia

Generasi ini juga cenderung lebih adaptif terhadap perubahan, baik dalam hal teknologi maupun dinamika global. Mereka mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam kebijakan yang responsif dan berkelanjutan. Dengan mendorong kolaborasi antarsektor dan pendekatan yang lebih inklusif, ASN milenial dan Gen Z dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendorong Indonesia menuju era digital dan global yang lebih maju.

Saran dan Rekomendasi

Untuk memaksimalkan kesiapan kompetensi menuju Indonesia Emas 2045, beberapa rekomendasi

Jumlah ASN Berdasarkan Generasi

strategis dapat disampaikan sebagai berikut:

Pengembangan Kompetensi

ASN: Pemerintah perlu memperluas program pelatihan berbasis teknologi serta memastikan ASN di seluruh wilayah mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

Percepatan Transformasi Digital:

ASN terutama generasi milenial dan Gen Z harus dilengkapi dengan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mumpuni. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan

intensif yang fokus pada

penggunaan big data, sistem informasi terintegrasi, serta alat-alat teknologi terbaru. Dengan kemampuan ini, ASN dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan yang strategis serta dalam memberikan layanan publik yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Penguatan Literasi Digital di Masyarakat: Program literasi digital harus ditingkatkan, 3.

Kolaborasi Antar-Instansi dan Swasta: Pemerintah dapat memanfaatkan kerja sama dengan sektor swasta dan akademisi untuk menciptakan kurikulum pelatihan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar global.

Reformasi Budaya Kerja ASN:

Perlu ada reformasi budaya kerja yang mendorong inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan orientasi hasil. ASN harus memiliki pola pikir yang lebih adaptif dan proaktif dalam menghadapi tantangan.

Foto: freepik.com

khususnya di daerah-daerah terpencil. Ini bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pembangunan nasional.

Keterlibatan generasi muda sangat krusial, karena mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Pendidikan berkualitas, pemberdayaan, dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan akan memastikan bahwa mereka dapat berkontribusi secara signiﬁkan. Melalui dukungan terhadap inovasi, kesadaran sosial, dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, generasi muda akan memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan global dan berperan dalam menciptakan perubahan positif.

Dengan demikian, melalui upaya bersama dalam meningkatkan kompetensi, mengembangkan kebijakan yang inklusif, dan memberdayakan generasi muda, Indonesia dapat melangkah mantap menuju cita-cita sebagai negara maju dan berdaya saing pada tahun 2045. Keberhasilan ini akan bergantung pada sinergi antara semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan bangsa.

“terhadap inovasi, kesadaran sosial, dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, generasi muda akan memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan global dan berperan dalam menciptakan perubahan positif.”

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) . Jakarta: Bappenas.

2020-2024

Kementerian Pendayagunaan

Birokrasi. (2021).

Aparatur Negara dan Reformasi Strategi

Peningkatan Kompetensi ASN dalam Mendukung Indonesia . Jakarta: Kemenpan

Emas 2045 RB.

Transformasi

Negara di Era Revolusi Industri . Jurnal Ilmu Administrasi, 15(2),

4.0 75−89.

dan Tantangan bagi Aparatur Sipil Negara. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 45−60.

Inovasi dan

Badan Kepegawaian Negara. (2023). Statistik Aparatur Sipil Negara: . Badan Kepegawaian

Indonesia Emas 2045. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran.

Semester II Negara The

World Economic Forum. (2023). Future of Jobs Report 2023 Retrieved from https://www. weforum.org/reports/the-futureof-jobs-report-2023.

Hikmatul Aisih merupakan Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran di Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

KUESIONER PEMBACA

1. Volume Majalah Simpul Perencana yang Saudara baca:

a. Volume 45

b. Volume 46

c. Volume 47

d. ...................

2. Versi Majalah Simpul Perencana yang Saudara baca:

a. Versi cetak

b. Versi Digital (dari website Pusbindiklatren Bappenas atau bit.ly/baca-simpul)

c. Versi Digital (dari platform Issuu atau bit.ly/issuupusbindiklatren)

PROFIL PEMBACA

3. Pekerjaan Saudara saat ini:

a. ASN Perencana

b. ASN Non Perencana

c. Lainnya

4. Usia Saudara saat ini:

a. 20—30 tahun

b. 31—40 tahun

c. 41—50 tahun

d. di atas 50 tahun

TAMPILAN MAJALAH

SIMPUL PERENCANA

5. Tampilan cover Majalah Simpul Perencana:

a. menarik dan sesuai tema

b. menarik, tetapi tidak sesuai tema

c. tidak menarik

6. Tampilan layout isi dan foto/ ilustrasi Majalah Simpul Perencana:

a. menarik dan sesuai judul tulisan

b. menarik, tetapi tidak sesuai judul tulisan

c. tidak menarik

SUBSTANSI/ISI MAJALAH

SIMPUL PERENCANA

7. Tema yang diangkat dalam Majalah Simpul Perencana:

a. menarik

b. tidak menarik

8. Bahasa yang digunakan dalam Majalah Simpul Perencana

a. mudah dipahami

b. sulit dipahami

MANFAAT & REKOMENDASI

MAJALAH SIMPUL PERENCANA

9. Manfaat yang Saudara peroleh dari Majalah Simpul Perencana:

a. sebagai referensi untuk menyusun kebijakan

b. sebagai referensi untuk menyusun tulisan jurnal/ majalah/buku

c. sebagai sarana updating informasi terkait perencanaan pembangunan

d. sekadar bahan bacaan untuk mengisi waktu luang.

10. Apakah Saudara akan merekomendasikan ke pimpinan/rekan kerja/ lainnya untuk membaca Majalah Simpul Perencana?

a. iya

b. tidak

KETENTUAN:

• Lingkari jawaban pada huruf a atau b sesuai pilihan Anda.

• Kuesioner yang telah selesai dijawab selanjutnya dipotret dengan kamera. Usahakan hasil foto tidak kabur (blur) sehingga tulisan dan jawaban dapat terbaca dengan jelas.

• Hasil foto selanjutnya dikirim melalui pos-el (e-mail) ke: simpul@bappenas.go.id

• Pengisian kuesioner evaluasi juga dapat dilakukan secara daring melalui tautan: bit.ly/evaluasi-msp

Tolak ajakan merokok. Merokok adalah pintu gerbang penyalahgunaan narkotika.

Ingat bahwa tidak ada ajaran agama yang membenarkan penyalahgunaan narkoba.

Kenali temanmu. Pilihlah teman yang selalu mengajak kepada kebaikan.

HINDARI NARKOBA6Langkah

Hindari kelompok/ teman nongkrong yang tidak sehat. Sapa lalu pergi, lakukan dalam tiga detik.

Isi waktu luang dengan kegiatan positif seperti olahraga, bermain musik, belajar, dan lainnya.

Ada keluarga yang menyayangi kita. Ciptakan komunikasi yang baik dengan keluarga. Sehat Bahagia

Pusbindiklatren menjalankan amanah Kementerian PPN/Bappenas sebagai Satgas Pelaksana Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang tentang Rencana

PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS SEBAGAI

ZONA INTEGRITAS

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, pimpinan dan staf Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan secara benar, akurat, profesional, dan berkualitas. Pusbindiklatren menjamin pelaksanaan tugas internal dan pelayanan publik bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi serta bebas dari benturan kepentingan.

Pada tahun 2020, Pusbindiklatren meraih predikat WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Saat ini, Pusbindiklatren terus mengupayakan pelayanan terbaik menuju WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).