Majalan Simpul Perencana Volume 50

Volume 50 | Tahun 21 | Desember 2024

PENYELARASAN RPJPD DENGAN RPJPN

TAHUN 2025 - 2045

WAWANCARA EKSKLUSIF

Regina Ariyanti (Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan)

Ariadi Noor (Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan)

Ni Made Dwipanti Indrayanti (Kepala Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta)

Bakti Setiawan (Magister PWK Universitas Gadjah Mada)

CALL FOR PAPERS

The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning (JISDeP) is a journal published by Centre for Planners' Development, Education, and Training (Pusbindiklatren), Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency Republic of Indonesia (Bappenas) and supported by Indonesian Development Planners Association (PPPI).

This journal aimed at studying the issues of sustainable development from around the world to later be used as policy material in sustainable development planning in Indonesia, developing countries, and the world in general. This journal absorbs theoretical scientific studies as well as empirical experiences from researchers around the world, primarily from researchers who specialize in developing countries, to then publish them all widely to international forums as an applicable and innovative knowledge.

This journal gives important weight to the issue of sustainable development planning with regard to the mental and spiritual development of the people of Indonesia and the people of the world in terms of politics, economics, social, culture, environment, peace and justice, energy, and other strategic issues about sustainable development planning.

Peer Review Process

JISDeP is an open access journal. All of the research article submitted in this journal will be provided in online version and can be free full downloaded. JISDeP also uses peer-review process by blind reviewer. The decision of accepted or not the article is determined by the agreement of both of editor’s board and the reviewer.

Publication Frequency

JISDeP are published three times a year which are in April, August, and December of respective year.

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. All articles published will be immediately and permanently free for everyone to read and download.

Guidance for Submission

1 The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in "Comments to the Editor").

2 The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.

3 Where available, URLs for the references have been provided.

4 The text is single-spaced; uses a 10-point Calibri font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.

5 The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

6 If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in "Ensuring a Blind Review" have been followed.

SIMPUL PERENCANA (SIMPUL)

Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/ Bappenas

PELINDUNG

Menteri PPN/Kepala Bappenas

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

PEMIMPIN UMUM

Kepala Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas

DEWAN REDAKSI

Wiky Witarni, Dwi Harini Septaning Tyas, Pandu Pradhana, Rita Miranda, Wahyu Pribadi, Feita Puspita Murti

PEMIMPIN REDAKSI

M. Bilhajhusni Widyo Pramana

REDAKTUR PELAKSANA

Maslakah Murni, Mohamad Iksan Maolana, Nita Agustin, Naila Sukma Aisya, Bernadette Christi Paramitha Santosa, Luqman Hakim Antris Saputro, Boby Rizky Permadi, Mohammad Choirul Ramdhan, Rapi Anggara Putra

EDITOR

Rizki Aris Munandar

DESAIN SAMPUL & TATA LETAK ISI

Dian Reza Febriani, Agung Prasetyo, Gigih Prionggo Prasetyo Nugroho

Diana Ayu Ahira, Hendra Solihin

SEKRETARIAT

Dwiyanto Bambang Purwanto, Asih Nur Andari, Rizka Pemy Hasyim, Hindry Irvan, Johan Wahyuningrat, Akhmad Faturokhman KEUANGAN

ALAMAT REDAKSI

Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta 10320 Telepon (021) 319 28280, 319 28285

Pos-el: simpul@bappenas.go.id

Unduh majalah versi PDF di: bit.ly/baca-simpul bit.ly/issuu-pusbindiklatren

Dari Kami

Salam perencana!

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 telah diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Tidak hanya berhenti di situ, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Bersama mengenai Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Tentunya hal ini dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, selaras, konsisten, dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional.

Terkait isu tersebut, pada SIMPUL Volume 50 ini, kami coba mengangkat tema “Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045”. Melalui rubrik Cakrawala, SIMPUL akan mengulas sudut pandang stakeholder yang membidangi Perencanaan Pembangunan mengenai penyelarasan. Kami juga mencoba menghadirkan perspektif akademisi.

Pada rubrik Opini, kami juga menampilkan pemikiran dari para perencana dan ASN lainnya. Penulis tentunya mengulas mengenai dokumen perencanaan serta penyelarasannya.

Selain tulisan-tulisan terkait tema, SIMPUL Volume 50 juga menyajikan rubrik-rubrik reguler. Informasi kegiatan Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas tersaji pada rubrik Liputan. Kisah inspiratif para alumni penerima beasiswa diklat serta perencana dapat Anda ikuti pada rubrik Sosok Alumni dan Sosok PFP. Ringkasan tesis/disertasi dan substansi pelatihan dari para alumni penerima beasiswa diklat dapat dibaca pada rubrik Akademika. Simak juga

seputar pekerjaan/kehidupan pada rubrik Selingan.

Selamat membaca

M. Bilhajhusni Widyo Pramana Pemimpin Redaksi

DAFTAR ISI

Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN: Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045

Rapat Pembahasan Finalisasi Pedoman Beasiswa Bappenas Tahun 2024

Persiapkan Perencana Handal, Pusbindiklatren Bappenas

Adakan TOF dan TOT Pelatihan JFP Pertama

Fasilitasi dan Pembinaan

Jabatan Fungsional Perencana di Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah

Doktor Hukum Universitas Indonesia: Menjadi Doktor di Usia 34

5

Perlunya Kolaborasi Dalam Menghadapi Tantangan Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN

Regina Aryanti (Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan)

Menyusun RPJPD Sumatera Selatan: Tantangan dan Strategi Menuju 2045

Ariadi Noor (Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan)

Menyelaraskan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045: Strategi dan Inovasi Kalimantan Selatan

Ni Made Dwi Panti Indrayanti (Kepala Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta)

Mewujudkan Yogyakarta Maju, Sejahtera, dan Berbudaya

Bakti Setiawan (Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada)

Mengawal Penyelarasan RPJPD dan RPJPN 2025-2045: Perspektif Akademi

Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Arsip Pusbindiklatren: Dalam Rangka Audit Kearsipan Internal Kementerian PPN/Bappenas

SOROT

Kolaborasi Pendidikan Cost Sharing Antara Pusbindiklatren, Universitas Brawijaya dan Pemprov Nusa Tenggara Barat Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas ASN Perencana Pembangunan

Pemantauan Karyasiswa Program S3 Dalam Negeri Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023, Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang

Kegiatan Pelatihan Kompetensi Teknis Kearsipan Tentang Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (RECORD-CENTER)

Pusbindiklatren Bappenas Tingkatkan Kompetensi ASN di Bidang Produksi Konten Digital

Farog Hidayat: 47

Pengalaman Berharga Mengikuti Pelatihan Kelayakan Proyek

PROFIL MITRA 51

Pusat Studi Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Tadulako

Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045: Kunci Sukses Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan Demi Indonesia Emas 2045 OPINI 55

Dinamika Penyusunan RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045: Peluang, Tantangan, dan Implikasi Kebijakan

SELINGAN

Mendaki Gunung Bagi Pekerja Kantoran: Strategi dan Tips

PENYELARASAN

MEWUJUDKAN

RPJPD DENGAN RPJPN: FONDASI MENUJU

YOGYAKARTA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERBUDAYA

INDONESIA EMAS 2045

Ni Made Dwi Panti Indrayanti

Wignyo Adiyoso

Kepala Bappeda

Kepala Pusbindiklatren Kementerian

PPN/Bappenas

Daerah Istimewa Yogyakarta

“Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN adalah langkah strategis yang membawa kita lebih dekat menuju masa depan yang lebih kuat. Harmoni antara perencanaan nasional dan daerah adalah pondasi menuju Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan”

Penyelarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2025-2045 adalah langkah penting dalam memastikan pembangunan di seluruh Indonesia dapat terintegrasi secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini menjadi kunci agar tujuan nasional yang tercantum dalam RPJPN dapat terakomodasi dengan baik oleh kebijakan dan program di tingkat daerah.

RPJPN 2025-2045 memiliki visi besar yang mencakup empat pilar utama: Pembangunan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan

pembangunan, Pemantapan tatanan nasional serta tata kelola pemerintahan. Agar visi tersebut dapat tercapai, penting bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan RPJPD mereka dengan kebijakan dan prioritas yang ditetapkan dalam RPJPN, memastikan sejalan antara rencana pusat dan daerah.

Dalam mewujudkan penyelarasan tersebut, diperlukan upaya berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin dalam Surat Edaran

Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Salah satu langkah awal dalam penyelarasan ini adalah memastikan

tingkat daerah sesuai dengan prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJPN. Hal ini melibatkan pemetaan kebutuhan daerah dan menyelaraskannya dengan program prioritas nasional seperti pengurangan ketimpangan ekonomi dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Proses penyelarasan RPJPD dengan RPJPN juga mengharuskan penggunaan data yang berbasis bukti dan analisis mendalam. Data ini menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh pemerintah daerah agar program pembangunan mereka dapat mendukung pencapaian tujuan nasional secara konkret dan terukur

Selain itu, penyelarasan ini menuntut adanya dialog yang intens antara pemerintah pusat dan daerah. Forum konsultasi yang diadakan

Foto: freepik.com

memastikan bahwa seluruh program pembangunan yang dirancang dapat saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam dokumen RPJPD yang telah diselaraskan, aspek keberlanjutan harus menjadi prinsip dasar. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, serta pengembangan energi terbarukan perlu diintegrasikan ke dalam setiap rencana pembangunan daerah. Program-program ini harus sejalan dengan upaya nasional dalam mencapai target-target pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045.

Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN juga harus mencakup pengintegrasian isu-isu lintas sektor,

tingkat daerah tidak hanya selaras dengan RPJPN, tetapi juga berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan masa depan seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan.

Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang diusulkan dalam RPJPD benar-benar dapat direalisasikan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Peningkatan kapasitas ASN di tingkat daerah menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang selaras dengan RPJPN 2025-2045.

Seiring dengan berjalannya waktu,

karena itu, dokumen RPJPD harus mampu merespons perubahan kebijakan nasional dan tantangan baru yang muncul, seperti krisis ekonomi global atau perubahan iklim, sehingga pembangunan tetap dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya, penyelarasan antara RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 bukan hanya tentang kecocokan dokumen perencanaan, tetapi juga tentang menciptakan sinergi antara berbagai tingkat pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang kuat dan perencanaan yang matang, tujuan Indonesia Emas 2045 dapat tercapai dengan lebih

Foto: freepik.com

PERLUNYA KOLABORASI

DALAM MENGHADAPI

TANTANGAN

PENYELARASAN

DENGAN RPJPN

RPJPD

Feita Puspita Murti

Perencana Ahli Madya Pusbindiklatren

“Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN bukanlah proses yang sederhana, namun dengan pendekatan yang tepat, tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi. Dengan strategi dan inovasi yang tepat, serta dukungan dari berbagai pihak, tujuan pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai. Wilayah yang maju, sejahtera, dan berbudaya dapat terwujud, mendukung Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.”

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah. RPJPD memuat proyeksi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk jangka panjang, serta penetapan kebijakan yang mendasari pembangunan daerah. RPJPD bertujuan untuk memberikan peta jalan pembangunan yang berkelanjutan,

yang sejalan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Sebagai instrumen yang mengarahkan pembangunan daerah dalam waktu yang panjang, RPJPD harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dinamis, baik dalam skala lokal maupun dalam konteks nasional.

Di sisi lain, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berfungsi sebagai acuan strategis pembangunan nasional dalam jangka waktu dua dekade. RPJPN berfokus pada pencapaian pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing global, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan RPJPN 2025-2045 yang baru disusun, Indonesia mengarahkan visinya pada Indonesia Emas 2045, yang menekankan pada pembangunan yang inklusif, berbasis inovasi, dan berkelanjutan. RPJPN mencakup prioritas pembangunan nasional yang lebih luas, meliputi sektor ekonomi, sosial, budaya, dan

lingkungan.

Namun, meskipun RPJPD dan RPJPN memiliki tujuan yang sama—yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan—penyelarasan antara keduanya tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi. Tantangan utama dalam penyelarasan ini adalah perbedaan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki potensi dan masalah yang berbeda, yang memerlukan pendekatan yang lebih

karena itu, penyelarasan ini tidak bisa dilakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi lokal.

Selain itu, perbedaan skala antara RPJPD dan RPJPN juga menjadi tantangan besar. RPJPD lebih fokus pada perencanaan lokal yang terperinci, sedangkan RPJPN mencakup kebijakan dan prioritas pembangunan yang lebih besar dan nasional. Untuk itu, komunikasi yang

Foto: freepik.com

Foto: freepik.com

Foto: freepik.com

Kearifan lokal memiliki peran penting dalam pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Pembangunan yang menghargai dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal akan memperkuat identitas daerah, menciptakan keharmonisan sosial, serta meningkatkan kualitas

strategi pembangunan daerah harus mencakup upaya untuk menjaga kelestarian budaya dan tradisi yang ada, sambil mendorong kemajuan ekonomi dan sosial.

Dalam perspektif akademis, penyelarasan RPJPD dan RPJPN harus berbasis pada riset yang mendalam dan analisis data yang komprehensif. Para akademisi dan peneliti dapat memberikan kontribusi yang

kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Penelitian berbasis bukti akan membantu mengurangi ketidakpastian dalam perencanaan, serta menghasilkan solusi yang lebih tepat untuk tantangan pembangunan yang ada.

Keberhasilan penyelarasan RPJPD dan RPJPN juga bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan prioritas pembangunan dan dalam mengawasi pelaksanaannya. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menciptakan rasa memiliki terhadap program-program pembangunan.

Penyelarasan RPJPD dan RPJPN harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, yang mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pembangunan. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan dan program pembangunan. Evaluasi yang terstruktur akan memberikan umpan balik yang berharga dalam penyempurnaan kebijakan, sehingga penyelarasan antara RPJPD dan RPJPN dapat terus beradaptasi

dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Dengan strategi dan inovasi yang tepat, serta keterlibatan aktif dari berbagai pihak, penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 akan memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Wilayah yang maju, sejahtera, dan berbudaya dapat tercapai jika pembangunan dilaksanakan dengan pendekatan yang inklusif, berbasis pada teknologi, dan memperhatikan aspek sosial budaya. Dengan penyelarasan yang efektif, kita dapat menghadapi tantangan pembangunan di masa depan dan menciptakan Indonesia yang lebih baik untuk generasi yang akan datang.

#BacaSimpul

Majalah Simpul Perencana versi digital dapat dibaca dan diunduh melalui situs web Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas atau melalui platform Issuu:

MENYUSUN RPJPD SUMATERA SELATAN: TANTANGAN DAN

STRATEGI MENUJU 2045

Regina Aryanti

Kepala Bappeda Provinsi

Sumatera Selatan

agaimana Sumatera Selatan menyiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045? Majalah Simpul menelusuri jawabannya melalui wawancara dengan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Regina Aryanti. Wawancara ini membahas isu-isu strategis seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas lingkungan, serta strategi pencapaian target dalam RPJPD 2025-2045. Temukan pula insight mengenai pelibatan publik dan penyelarasan dengan RPJPN dalam mewujudkan Sumatera Selatan yang unggul dan berdaya saing.

Simpul (S): Terkait penyelarasan RPJPD dan RPJMN 2025-2045, bagaimana proses penyusunan dokumen RPJPD yang telah

dilakukan? Bagaimana prospeknya dan siapa saja yang terlibat?

Regina Aryanti (R): Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Regina, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Proses penyusunan RPJPD ini diawali dengan Surat Edaran Mendagri dan Surat Edaran bersama Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang proses penyusunan dan substansi RPJPD 2025-2045. Kami membentuk tim penyusun RPJPD melalui Surat Keputusan, yang melibatkan Sekretaris Daerah sebagai ketua, Kepala Bappeda sebagai koordinator, dan seluruh OPD di Sumatera Selatan.

Kami juga bekerja sama dengan ICRAF, lembaga penelitian internasional yang berkantor di Bogor, dan tim JICA. Tahap awal penyusunan RPJPD adalah evaluasi RPJPD 2005-2025, sesuai arahan Kemendagri. Namun, kami

menemukan kendala dalam proses evaluasi. RPJPD 2005-2025 tidak memiliki target kuantitatif, misalnya target penurunan kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi. Hanya ada agenda-agenda 5 tahunan. Akhirnya, dengan pendampingan Kemendagri, kami melakukan gevaluasi RPJMD per 5 tahunan, karena RPJMD memiliki target dan capaian yang jelas. Kami juga bekerja sama dengan BPS untuk mendapatkan data statistik 20 tahun terakhir.

Melalui evaluasi ini, kami dapat melihat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan sebagainya. Kami juga merumuskan permasalahan yang belum tercapai. Visi RPJPD Sumatera Selatan 2025 adalah menjadi provinsi yang unggul dan berdaya

dimaksud dengan "unggul" dan "berdaya saing", kemudian mengukur pencapaian target

Secara ekonomi, Sumatera Selatan cukup baik di tingkat regional Sumatera. Namun, penurunan kemiskinan masih rendah, meskipun penyerapan tenaga kerja cukup baik. ICRAF membantu kami melakukan evaluasi lingkungan. Terdapat permasalahan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dan tekanan terhadap hutan dan lahan dalam 10 tahun terakhir. Kejadian bencana juga meningkat. Kami merumuskan isu-isu tersebut dan mengadakan FGD dengan 8 tema yang melibatkan perguruan tinggi, LSM, dan Baznas. Di Bappeda, pembahasan dibagi per bidang. Hasil FGD kemudian dibahas dalam konsultasi publik pertama. Kami juga mencontoh Bappenas

tinggi,

bagi

dengan mengundang generasi milenial untuk mendapatkan masukan dan aspirasi mereka terhadap pembangunan 20 tahun ke depan. Mereka memberikan beberapa usulan, di antaranya perlunya creative hub untuk menyalurkan ide-ide kreatif, cara membuat sektor pertanian menarik bagi milenial, peningkatan akses pendidikan dan beasiswa, serta peningkatan sistem transportasi. Kami juga mendapatkan masukan dari masyarakat, terutama kaum disabilitas, yang meminta pemerintah untuk memperhatikan akses informasi, akses pekerjaan, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai.

serta konsultasi

Setelah konsultasi publik, kami merumuskan isu-isu strategis dan

mendapatkan informasi mengenai RPJPN. Kami berkomunikasi dengan Bappenas dan mengetahui ada 45 indikator dengan metadata dan target yang telah ditetapkan. Kami meminta pendampingan dan bimbingan teknis dari Bappenas. Kami mempertanyakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang cukup tinggi, yaitu 7-8%, dan target penurunan kemiskinan menjadi 0%. Hal ini menjadi tantangan bagi kami.

Kami membutuhkan masukan dari Bappenas mengenai strategi yang perlu dilakukan. Hilirisasi dan penciptaan lapangan pekerjaan menjadi faktor penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.

RPJPN harus dilaksanakan oleh daerah, sehingga kami memerlukan waktu untuk sinkronisasi. Ada indikator-indikator yang berubah, misalnya IPM menjadi IMM. Kami juga berkomunikasi dengan OJK terkait indikator di bidang moneter dan ekonomi. Kami didampingi oleh Universitas Sriwijaya dalam menyusun dokumen RPJPD.

Dalam konsultasi publik berikutnya, tidak banyak masukan yang kami terima. Pertanyaan yang muncul adalah tentang target per 5 tahunan yang harus dicantumkan dalam RPJPD. Hal ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan kinerja dan risiko bagi calon kepala daerah.

Pembahasan dengan DPRD relatif lancar. Namun, kami mengalami kendala dalam proses persetujuan karena harus menunggu

Undang-Undang RPJPN ditetapkan. Hal ini menyulitkan kami dalam menyusun RKPD 2025 karena RPJPN belum ditetapkan dan kami hanya memiliki RPD 2024-2026.

Setelah melakukan perbaikan berdasarkan evaluasi Kemendagri, dokumen RPJPD telah kami sampaikan ke DPRD untuk persetujuan dan ke Kemendagri untuk evaluasi. Dokumen ini juga telah kami komunikasikan dengan KPU untuk bahan calon gubernur.

S: Baik, Bu. Sangat komprehensif sekali. Mungkin pertanyaan selanjutnya, tantangan apa saja yang dihadapi dalam penyusunan dan penyelarasan RPJPD dan RPJPN?

R: Tantangan kami adalah ketersediaan data, terutama data 20

tahun terakhir. Data dari BPS mudah didapatkan, tetapi ada data-data yang tidak kami miliki. Adanya indikator-indikator baru dari 45 indikator tersebut juga menjadi tantangan. Bagaimana kami memproyeksikan dan memprediksikannya? Jika kami tidak tahu bagaimana angka itu terbentuk, akan sulit menentukan kegiatan yang harus disiapkan. Misalnya, IMM dan blue economy.

Kemudian, dari sisi ekonomi moneter, ada yang menjadi kewenangan provinsi. Kami sudah berkonsultasi dengan OJK, tetapi mereka pun masih kesulitan. Itulah salah satu tantangan kami. Kami juga kesulitan dalam menurunkan target ke kabupaten/kota, meskipun 45 indikator tersebut hanya sampai tingkat provinsi. Namun, pencapaian target tersebut bergantung pada kabupaten/kota. Tantangan berikutnya adalah target penurunan kemiskinan yang cukup tinggi, yaitu 0,5%. Kami masih kesulitan menentukan strategi yang tepat, meskipun ada arahan untuk mengurangi beban, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi lokasi kumuh.

Ke depan, tantangan yang mungkin kami hadapi adalah penyesuaian visi dan misi kepala daerah terpilih dengan RPJPD. Kami telah membagikan draf RPJPD dan beberapa kepala daerah sudah memahami, tetapi ada juga yang belum. Tantangannya adalah mensinergikan RPJPD dengan visi, misi, dan janji politik kepala daerah terpilih dalam RPJMD 5 tahun ke depan.

Saya tidak tahu bagaimana

Bappenas menyelaraskan RPJPN dengan visi dan misi presiden yang baru. Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan cukup agresif dan optimis, yaitu 7% untuk 20 tahun ke depan dan 8% untuk 5 tahun pertama, dengan penurunan kemiskinan hingga nol koma persen. Bagaimana menyelaraskan RPJPN dengan visi, misi, dan janji politik presiden? Kami perlu belajar dan mendapatkan saran dari Bappenas dalam menyelaraskan RPJPN dengan RPJMN.

S: Terima kasih, Bu. Tadi disampaikan bahwa RPJPD bukan dokumen mati dan dapat disesuaikan dengan kondisi saat itu. Untuk melakukan penyesuaian, dibutuhkan monitoring dan evaluasi. Bagaimana langkah-langkah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dalam memonitoring dan mengevaluasi implementasi RPJPD, dan bagaimana mekanisme penyesuaiannya?

R: RPJPD saat ini lebih baik daripada yang lalu karena memiliki target-target kuantitatif. Data-data dalam proses penyusunan RPJPD harus dijaga sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam mengukur capaian. Ada target yang dapat dihitung tahunan, misalnya pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Namun, ada juga data yang sulit diukur, misalnya penurunan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, diperlukan satu data integrasi yang dapat diwujudkan melalui SDI. RPJMD dapat dievaluasi pada tahun ketiga untuk melakukan penyesuaian dan memastikan tercapainya target RPJPD.

dapat mengolah data sebagai acuan penentuan indikator. Kami akan bekerja sama dengan BPS, terutama dalam formulasi indikator dan penyiapan data. Kami juga akan berkomunikasi dengan OPD terkait indikator-indikator kunci dalam Renstra mereka yang akan dimasukkan ke dalam 45 indikator utama RPJPD.

S: Terkait dengan perannya, bagaimana Bappeda Provinsi menyelaraskan RPJPD dan RPJPN, sementara harus mengkoordinasikan kabupaten/kota dan pusat?

B: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berperan sebagai jembatan komunikasi antara pusat dan daerah dalam proses penyelarasan. Kami harus menyelaraskan dokumen dengan pusat melalui penyelarasan Ranwal dan evaluasi Ranhir. Kami juga bertindak sebagai koordinator

Salah satu caranya adalah dengan melakukan komunikasi intensif dengan pusat selama proses penyelarasan melalui forum-forum yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Contohnya, kami melaksanakan forum konsultasi publik dengan mengundang narasumber dari Bappenas dan Kemendagri. Kami juga melakukan penyelarasan Ranwal RPJPD dengan Kemendagri. Dalam forum tersebut, kami menyampaikan visi, indikator, sasaran, dan 45 indikator utama pembangunan. Perwakilan Bappenas juga turut memberikan masukan.

S: Terakhir, apa harapan Bappeda Provinsi terhadap hasil penyelarasan RPJPD dan RPJPN dalam jangka panjang?

B: Harapan kami adalah RPJPD yang telah diselaraskan dengan RPJPN

pembangunan di daerah dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang, yaitu Indonesia Emas 2045.

MENYELARASKAN

RPJPD DENGAN RPJPN

2025-2045:

STRATEGI DAN INOVASI

KALIMANTAN SELATAN

Kepala

Kalimantan

alam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 menjadi krusial. Kalimantan Selatan, dengan segudang potensi dan inovasi, menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan keselarasan tersebut.

Kepala Bappeda Provinsi

Kalimantan Selatan memastikan penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045, terutama dalam peningkatan kualitas SDM dan kinerja pemerintahan?

Ariadi Noor (A): Alhamdulillah, dari sisi penilaian kinerja, kami sudah cukup baik. SAKIP kami mendapat predikat A dari MenpanRB, satu-satunya di luar Pulau Jawa pada tahun 2023-2024.

A: Ya, kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk ITS Surabaya, untuk mengeksplorasi potensi daerah dan menjawab tantangan ekonomi. Kami juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain dan menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Bank Indonesia, DJPb, OJK, BPK, BPKP, dan LSM seperti WALHI.

Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, mengungkapkan berbagai strategi dan inovasi yang telah diimplementasikan. Pemanfaatan teknologi, seperti GeoAI dan aplikasi SIPALU EKSIS, menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengentasan kemiskinan. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan LSM, juga diintensifkan untuk mengoptimalkan potensi daerah.

Simpul (S): Bapak, bagaimana

S: Apa rahasia di balik pencapaian tersebut?

A: Kuncinya ada pada penyelarasan perencanaan dan pengendalian. Kami mengutamakan akuntabilitas dalam perencanaan di tingkat SKPD. Kami juga memanfaatkan teknologi, seperti GeoAI, untuk mengintegrasikan data spasial dalam perencanaan pembangunan.

S: Apakah Bapak melibatkan pihak luar dalam kajian dan perencanaan pembangunan?

S: Bagaimana Bapak menerjemahkan visi Indonesia Emas dalam RPJPD Kalimantan Selatan?

A: Kami menekankan pentingnya "kata kerja" dalam mewujudkan Indonesia Emas. Artinya, harus ada langkah nyata dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kami juga memperhatikan dinamika

termasuk antisipasi terhadap penurunan dan pelandaian setelah mencapai puncaknya.

Ariadi Noor

Bappeda Provinsi

Selatan

persen. Bagaimana optimisme Bapak dalam mencapainya?risiko bagi calon kepala daerah.

dalam daerah.

memang

A: Target tersebut memang cukup tinggi, namun masih rasional. Kami telah menyusun strategi untuk mencapainya, di antaranya dengan memperkuat kawasan industri, meningkatkan konektivitas, dan menarik investor. Kami juga terus berupaya meningkatkan kemudahan berinvestasi di Kalimantan Selatan.

S: Bagaimana Bapak memastikan agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik?

A: Kami menerapkan sistem reward and punishment dalam penilaian kinerja SKPD. Kami juga melakukan kajian dan evaluasi secara berkelanjutan. Selain itu, kami menginternalisasikan target-target provinsi ke dalam RPJMD

pembangunan.

S: Terkait dengan pengentasan kemiskinan, apa strategi Kalimantan Selatan?

A: Alhamdulillah, angka kemiskinan di Kalimantan Selatan cukup rendah, yaitu nomor dua paling kecil se-nasional setelah Bali. Kami optimis dapat mencapai target 0,07% pada tahun 2045, bahkan mungkin lebih cepat, dengan melakukan upaya yang lebih kuat lagi.

kegiatan itu, strategi

S: Bagaimana strategi Kalimantan Selatan dalam mencapai target penurunan kemiskinan tersebut?

memiliki

A: Kami memiliki aplikasi bernama SIPALU EKSIS, hasil proyek perubahan dengan BKN, yang mengintegrasikan semua stakeholder terkait, baik vertikal maupun horizontal, dalam upaya

S: Apakah aplikasi ini melibatkan kolaborasi antar instansi?

S: melibatkan kolaborasi

A: dalam mengurangi meningkatkan mengurangi kemiskinan. tingkat kabupaten/kota, yang juga

Semua EKSIS.

A: Betul. Ada tiga strategi besar dalam pengentasan kemiskinan: mengurangi pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Setiap SKPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki peran yang jelas dalam strategi ini. Kami juga melibatkan Baznas dan LSM. Semua terintegrasi dalam SIPALU EKSIS.

S: Apakah ada upaya lain yang dilakukan selain melalui aplikasi tersebut?

S: dilakukan tersebut?

A: Ya, kami juga menyusun Pergub terkait pengentasan kemiskinan ekstrem. Kami fokus pada pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, memperhatikan faktor-faktor seperti stunting,

A: terkait ekstrem. pendekatan berkelanjutan, faktor-faktor seperti

S: Bagaimana dengan upaya penanganan stunting di Kalimantan Selatan?

A: Salah satu penyebab stunting di Kalimantan Selatan adalah perkawinan usia dini. Kami melakukan sosialisasi untuk mencegah perkawinan usia dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan.

S: Bagaimana dengan peran teknologi dalam pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Selatan?

A: Kami mendorong penerapan teknologi modern dalam pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Kami telah menjalin kerja sama dengan IPB untuk mereplikasi model pertanian modern dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

S: Apakah ada rencana untuk mengembangkan corporate farming di Kalimantan Selatan?

A: Ya, kami mendorong pengembangan corporate farming untuk menciptakan petani yang lebih sejahtera dan meningkatkan nilai tukar petani. Kami percaya bahwa corporate farming dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan daya saing petani.

S: Bagaimana kelanjutan dari rencana tersebut?

A: Kami telah beberapa kali melakukan rapat dengan Bappenas dan pihak-pihak terkait, termasuk investor dari negara Arab. Kami optimis corporate farming dapat

diimplementasikan di Kalimantan Selatan dan memberikan dampak positif bagi sektor pertanian.

S: Biasanya, konsep dari pemerintah yang tanpa melibatkan pelaku di lapangan sering mengalami kegagalan.

A: Betul. Misalnya, dalam konteks pengembangan sektor pertanian, pemerintah harus melibatkan investor dan petani secara aktif. Selain itu, fasilitas infrastruktur pendukung juga harus diperhatikan, seperti irigasi dan waduk. Jangan sampai program cetak sawah tidak diimbangi dengan penyediaan sumber air dan pendampingan dari penyuluh pertanian.

S: Saya pernah mendengar pernyataan Bappenas bahwa profesi petani di Indonesia akan habis pada tahun 2046 jika tidak ada terobosan.

A: Ya, itu sangat ironis mengingat Indonesia adalah negara agraris. Kita seharusnya menjadi negara penghasil pangan, bukan importir. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya insentif bagi petani, sehingga banyak lahan pertanian yang dialihkan fungsinya menjadi pemukiman.

S: Selain itu, hilirisasi juga menjadi faktor penting dalam pengembangan sektor pertanian.

A: Betul. Kita harus mendorong hilirisasi produk pertanian agar dapat meningkatkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja. Jangan sampai kita hanya mengekspor bahan mentah saja. Contohnya, rumput laut dari Kalimantan Selatan

banyak yang dibawa keluar provinsi tanpa diolah terlebih dahulu.

S: Saya melihat ada banyak potensi di sektor kelautan dan perikanan yang belum dimaksimalkan.

A: Ya, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi yang sangat besar. Kita harus mampu menjaga kelestarian habitat laut dan mengembangkan konsep blue economy agar sektor ini dapat berkembang secara berkelanjutan.

S: Selain itu, integrasi dan kolaborasi antar sektor juga menjadi kunci dalam pembangunan.

A: Benar. Kita perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antar sektor, misalnya antara sektor pertanian dan kelautan. Kewenangan yang tumpang tindih dan ego sektoral harus dihilangkan agar pembangunan dapat berjalan secara efektif.

S: Terkait dengan pendidikan, sistem zonasi dan pemusatan kewenangan di tingkat provinsi apa juga menimbulkan berbagai kendala?

A: Ya, sistem zonasi dan pemusatan kewenangan perlu dievaluasi agar tidak menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Kita perlu mencari solusi yang lebih baik agar semua jenjang pendidikan dapat berkembang secara optimal.

S: Bagaimana dengan penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045?

A: Kami menyusun RPJPD dengan mengacu pada peraturan

bahwa indikator kinerja yang digunakan sudah memenuhi kriteria SMART. Bappenas perlu berkoordinasi dengan MenpanRB untuk merumuskan indikator kinerja yang jelas dan terukur, baik yang bersifat output, outcome, maupun impact. Hal ini penting agar tidak ada kebingungan dalam penilaian kinerja dan penganggaran.

S: Saya mendengar juga bahwa ada rencana untuk mengintegrasikan fungsi planning dan budgeting?

A: Ya, itu merupakan bagian dari transformasi birokrasi. Dengan mengintegrasikan kedua fungsi tersebut, diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat lebih selaras dan efektif Kami di Kalimantan Selatan bahkan telah membuat proyek perubahan bernama "Bank Kas Planning" yang

SIPD?

A: SIPD memang memiliki beberapa kendala, terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang. Kami berharap Kemendagri dapat menyempurnakan SIPD agar lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

S: Bapak menekankan pentingnya kajian dalam penyusunan perencanaan. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini?

A: Kajian merupakan fondasi dalam penyusunan perencanaan yang berkualitas. Kita tidak boleh membuat rencana berdasarkan feeling saja. Kajian harus dilakukan dengan metodologi yang benar dan melibatkan pihak-pihak yang kompeten.

S: Apakah semua daerah sudah memahami pentingnya kajian?

dan mendorong daerah lain untuk melakukan kajian secara berkualitas.

S: Bapak juga menyinggung tentang pentingnya data spasial dalam perencanaan.

A: Ya, data spasial sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Dengan data spasial, kita dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan di suatu wilayah secara akurat. Kami di Kalimantan Selatan telah mereplikasi konsep Bangda Award menjadi Banua Award untuk mendorong SKPD menggunakan data spasial dalam perencanaan.

S: Jadi, Bapak bersikap netral dalam Pilkada, tetapi tetap memberikan data dan informasi kepada para calon kepala daerah, terutama terkait RPJPD.

program pembangunan.

S: Sepertinya baru di Kalimantan Selatan ada pemerintah daerah yang memberikan dokumen RPJPD kepada KPU.

A: Saya berharap daerah lain juga dapat melakukan hal yang sama. Penyelarasan RPJPD dengan RPJMD sangat penting untuk menjamin efektivitas pembangunan.

S: Setelah RPJPD dan RPJMD disusun, apa langkah selanjutnya?

A: Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan RPJMD dalam program dan kegiatan SKPD.

A: Kami melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada kabupaten/kota terkait keselarasan RPJMD mereka dengan RPJMD provinsi. Kami juga memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang memiliki tingkat keselarasan yang tinggi.

S: Berapa jumlah pegawai di Bappeda Kalimantan Selatan?

A: Sekitar 140 orang, terdiri dari ASN dan non-ASN. Kami juga memiliki beberapa pejabat fungsional.

S: Bagaimana struktur organisasi di Bappeda Kalimantan Selatan?

cukup panjang di Bappeda.

A: Ya, saya sudah hampir 15 tahun berkarir di Bappeda. Saya menikmati pekerjaan saya di Bappeda karena penuh tantangan dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

S: Terakhir, apa pesan Bapak untuk para perencana di seluruh Indonesia?

A: Bekerjalah dengan jujur, cerdas, tuntas, dan ikhlas. Jadilah birokrat yang berdampak positif bagi masyarakat. Jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

MEWUJUDKAN YOGYAKARTA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERBUDAYA

ajalah Simpul berbincang dengan narasumber dari Bappeda DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti, mengungkap proses penyusunan RPJPD 2025-2045 dan tantangan penyelarasannya dengan RPJPN. Wawancara ini menelaah evaluasi RPJPD sebelumnya, strategi pelibatan pemangku kepentingan, serta upaya mengatasi ketimpangan dan mempertahankan kearifan lokal. Simak pula pembahasan mengenai kompetensi SDM perencana yang dibutuhkan DIY untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Simpul (S): Baik, terima kasih. Selamat sore. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), saya ingin mengetahui apakah RPJPD ini pernah dievaluasi?

Ni Made Dwi Panti Indrayanti (I): Tentu. RPJPD kami yang lama (2005-2025) akan berakhir tahun depan. Kami melakukan evaluasi berdasarkan hasil dan usulan-usulan yang masuk. Meskipun tidak memiliki indikator sepasti RPJPD 2025-2045, RPJPD 2005-2025 sudah memiliki arahan dalam visi dan misinya, yaitu menuju Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkemuka di Asia Tenggara dalam sektor pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan. Semua sektor diterjemahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. RPJPD 2005-2025 terus kami evaluasi.

S: Bagaimana hasilnya?

I: Harus kami akui bahwa dalam evaluasi RPJPD 2005-2025, tidak semua target tercapai. Dalam bidang pendidikan, kita sudah memiliki perguruan tinggi yang berprestasi dan diakui di tingkat internasional. Dalam bidang

dipengaruhi oleh kondisi nasional dan internasional. Namun, Yogyakarta telah menjadi destinasi wisata internasional sesuai dengan yang diharapkan dalam RPJPD. Begitu pula dengan budaya. Dengan diterbitkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, budaya menjadi esensi di semua lini dan sektor, baik pendidikan, pariwisata, maupun penguatan budaya itu sendiri. Namun, ada beberapa target ekonomi yang belum tercapai. Contohnya, pemenuhan produktivitas pertanian, khususnya umbi-umbian dan kacang-kacangan, masih di bawah kebutuhan masyarakat DIY.

Ketimpangan wilayah dan kemiskinan juga menjadi perhatian penting, termasuk rasio gini. Ketimpangan pendapatan di DIY masih cukup besar dan harus kita perbaiki, baik dalam RPJPD 2025-2045 maupun RPJMD 2022-2027.

Ni Made Dwi Panti Indrayanti

Kepala Bappeda

Daerah Istimewa Yogyakarta

S: Tetapi, indeks kebahagiaan warga Yogyakarta cukup tinggi, meskipun indeks kemiskinannya juga tinggi.

I: Betul. Ada anomali. IPM kita bagus, indeks kebahagiaan bagus, tetapi angka kemiskinan masih tinggi. Ini mungkin karena perbandingan jumlah penduduk miskin dengan total populasi. Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin di DIY lebih rendah, tetapi karena populasi kita kecil, angkanya menjadi besar.

masih

Namun, tren penurunan kemiskinan selama 10 tahun terakhir di DIY

merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa.

S: Saya kebetulan tetangga Ibu di Purworejo. Saya sering ke Yogyakarta dan melihat bahwa jalan-jalan di Yogyakarta jauh lebih bagus dibandingkan di Purworejo.

I: Tingkat kelayakan jalan provinsi

karena kondisi keuangan daerah.

S: Ya, terus terang, jalan-jalan di DIY memang lebih bagus dibandingkan di daerah sekitarnya. Lalu, bagaimana DIY menyongsong tahun 2045?

I: Visi dan misi kami dalam RPJPD 2025-2045 adalah terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju, sejahtera, berkelanjutan, dijiwai oleh kebudayaan dan keistimewaan. Dengan adanya penguatan keistimewaan DIY melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, kebudayaan dan keistimewaan menjadi landasan dalam penyusunan RPJPD 2025-2045.

S: Terkait penyusunan RPJPD dan RPJPN 2025-2045, bagaimana proses penyusunannya, terutama koordinasi dengan kabupaten di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

I: Penyusunan RPJPD 2025-2045 dimulai pada bulan November 2023. Kami melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik masyarakat, TNI, POLRI, akademisi, maupun swasta. Masyarakat dapat memberikan masukan melalui jaringan daring. Mekanisme dan tahapannya meliputi penyelarasan dengan RPJPN 2025-2045.

misi di hingga tiga para

Pertama, kami melakukan analisis dan evaluasi terhadap RPJPD yang masih berlangsung hingga tahun 2025. Kemudian, menyusun rancangan awal RPJPD 2025-2045.

Kami mengadakan forum konsultasi publik sebanyak tiga kali untuk menjaring masukan dari para pemangku kepentingan.

Selanjutnya, melakukan penyusunan rancangan melalui Musrenbang pada bulan April 2024. Rancangan

akhir RPJPD 2025-2045 juga melibatkan Inspektorat untuk peninjauan dan harmonisasi dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM.

Pembahasan dan percepatan dilakukan hingga tercapai kesepakatan dengan Gubernur pada tanggal 8 Juli 2024. Evaluasi oleh Kemendagri dilakukan pada tanggal 15 Juli 2024. Setelah rekomendasi Kemendagri keluar, kami menunggu proses pelantikan Dewan baru dan pembentukan Badan Kelengkapan Dewan. RPJPD ditetapkan oleh Dewan pada tanggal 31 Oktober 2024.

S: Apa tantangan terbesar dalam penyelarasan RPJPD ini?

I: Tantangannya cukup besar. Sebelumnya, penyusunan RPJPD lebih berfokus pada penyelesaian pembangunan daerah. Namun, RPJPN saat ini menuntun kita untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan nasional. Indikator-indikatornya harus sejalan dengan RPJPN.

Tantangan utamanya adalah penyelarasan indikator yang jumlahnya banyak dan beberapa di antaranya baru. Penyelarasan target dan baseline juga menuntut upaya lebih, karena perhitungan nasional menggunakan rata-rata se-kewilayahan, sementara kita melihat dari sisi kedaerahan. Selain itu, kami harus berkoordinasi dengan kabupaten/kota, sehingga ada proses negosiasi.

Contohnya, target kemiskinan kami pada tahun 2045 adalah 0,91. Angka ini merupakan akumulasi dari angka kabupaten/kota. DIY memiliki angka

kemiskinan tertinggi di Gunung Kidul dan Kulon Progo. Upaya menekan angka kemiskinan membutuhkan dukungan anggaran.

Kami harus berkomitmen dan konsisten dalam menerapkan 22 indikator utama pembangunan yang harus diselaraskan dengan kabupaten/kota. Kami juga mengukur kemampuan masing-masing kabupaten/kota karena baseline-nya cukup tinggi. Metode pengukuran di pusat dan daerah juga berbeda.

S: Yogyakarta adalah provinsi dengan perguruan tinggi terbanyak. Bagaimana pelibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan?

I: Akademisi kami libatkan dalam proses penyusunan RPJPD, bersama dengan masyarakat, TNI, POLRI, dan swasta. Pelibatan akademisi terjadi di setiap tahapan, mulai dari konsultasi publik, penyusunan rancangan, hingga koordinasi isu-isu strategis, seperti kemiskinan dan stunting.

Kami berdiskusi dengan berbagai universitas, baik negeri maupun swasta, untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan.

S: Saya sempat menginap di Desa Wisata Gunung Purba dan terkesan dengan inisiatif anak-anak muda di sana. Apakah mereka juga dilibatkan?

I: Tentu. Kami memiliki program Desa Mandiri Budaya, yaitu desa budaya yang diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti Desa Preneur, Desa Prima,

dan Desa Wisata. Pelibatan pemuda terjadi di lokasi. Di Desa Prima, pelibatan diarahkan pada perempuan, penyandang disabilitas, dan lain-lain. Di Desa Preneur, kami meningkatkan kemampuan mereka dalam mengolah hasil bumi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Desa Wisata dikembangkan oleh Kelompok Muda Sadar Wisata. Kami

yang berpotensi dan mengembangkannya menjadi 3 jenis desa tersebut. Ada banyak keterlibatan pemuda dalam program-program kami, khususnya dalam mempertahankan nilai-nilai budaya DIY.

S: Bagaimana suara pemuda ketika menyampaikan pendapat, misalnya tentang kondisi ideal di tahun 2045?

I: Tergantung segmentasinya. Pemuda yang sudah maju, gagasannya luar biasa. Kami sampai berpikir, "Wah, ini bisa dilaksanakan atau tidak?" Misalnya, tentang digitalisasi. Kami baru saja membahas pembangunan kawasan terintegrasi yang mengoptimalkan sumber daya. Komunitas startup memiliki gagasan yang canggih. Mereka berpikir secara teknologi. Jika sejalan dengan visi dan misi Gubernur, kami akan mengadopsinya. Ada yang berlevel atas, ada pula yang berlevel pemberdayaan masyarakat. Komunitas masyarakat di tingkat bawah juga kami libatkan dalam pembangunan DIY.

S: Artinya, peran Bappeda sangat vital. Saya ingin tahu, seperti apa SDM Perencana yang dibutuhkan untuk masa depan?

I: Saya prihatin dengan teman-teman ASN. Kita bersyukur menjadi ASN, tetapi juga menuntut sesuatu yang lebih. Bappeda pada tahun 2025 akan menjadi Bapperinda (Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah). Riset dan inovasi akan menjadi bagian dari tugas kami. Kami memiliki Fungsional Perencana dan Fungsional Peneliti. Fungsional Perencana yang berjenjang Madya hanya ada 1 orang, sementara Fungsional Peneliti ada 6 orang, dan yang Madya juga baru 1 orang. Jumlahnya belum ideal.

Kepala Badan dibantu oleh Kepala Bidang dan langsung ke Fungsional Perencana. Tuntutan Gubernur terkait kualitas cukup tinggi. DIY telah mendapatkan predikat A untuk SAKIP sebanyak 7 kali. Penyusunan SAKIP di Bappeda melibatkan Fungsional Perencana secara besar-besaran. Kami juga memiliki Bidang Pengendalian yang mengevaluasi kinerja OPD, termasuk

capaian indikator dalam dokumen perencanaan. Sejujurnya, kami sangat membutuhkan penambahan Fungsional Perencana dan Peneliti untuk meningkatkan kualitas.

Tuntutan ke depan sangat besar. RPJPD memiliki banyak indikator. Satu indikator saja jika diturunkan akan menjadi sangat banyak. Kami berusaha semaksimal mungkin dengan kondisi saat ini. Mudah-mudahan di tahun 2025 kami dapat mempertahankan kualitas, meskipun ada bidang yang di-gabung yang seharusnya tidak digabung. Kami mengikuti kebijakan dan berusaha tetap konsisten menjaga kualitas perencanaan. Namun, jumlah Fungsional Perencana dan Peneliti masih kurang.

S: Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang Perencana untuk menyongsong tahun 2045, atau minimal tahun 2030? Kompetensi apa yang diperlukan

untuk menghadapi perkembangan yang tidak terprediksi?

I: Fungsional Perencana dan Fungsional Peneliti kami saat ini merupakan peralihan dari struktural. Mereka harus menjalankan fungsi sebagai Fungsional Perencana. Penguatan di bidang analisis sangat penting, terutama analisis sosial-ekonomi. Gubernur berpesan tentang transformasi dari agraris

masyarakat petani kita berusia di atas 45 tahun.

Bagaimana mengubah pola pikir mereka? Bicara industrialisasi membutuhkan ilmu. Kita tidak bisa langsung memaksa mereka menggunakan teknologi. Pendekatan analisis kita harus tepat agar terjadi perubahan paradigma. Fungsional Perencana kita belum mendalami aspek sosial, terutama sosial-ekonomi, sosiologi, atau psikologi. Dasarnya adalah budaya. Para petani, karena kita berbasis

Foto: Freepik

berbagai aspek. Fungsional Perencana kita memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, seperti ekonomi, hukum, dan lainnya. Penguatan di bidang analisis, termasuk analisis data, sangat diperlukan untuk mendukung riset ke depan.

Data harus dianalisis dengan baik oleh Fungsional Peneliti untuk kemudian diberikan kepada Fungsional Perencana. Kesempatan meningkatkan kapasitas pengetahuan saat ini semakin sulit. Pendidikan dan pelatihan gratis sangat dibutuhkan. Pendanaan untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas sangat penting. Dulu, ketika saya masih staf hingga Eselon III, ada banyak kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan. Sekarang agak sulit karena pekerjaan semakin banyak, sementara SDM-nya terbatas.

perguruan tinggi.

S: Apakah ada kesulitan dalam menurunkan RPJPN ke RPJPD?

I: Karena imperatif, mau tidak mau harus dilaksanakan. Kesulitannya adalah ada indikator-indikator yang belum kami miliki untuk kedepannya, misalnya Indeks Modal Manusia dan Indeks Keanekaragaman Hayati. Kami harus mencari tahu cara mendapatkan datanya.

Selain itu, penentuan baseline juga menimbulkan kesulitan karena ada angka yang ditetapkan pusat dengan perhitungan yang berbeda dengan daerah. Diskusinya cukup panjang, tetapi akhirnya dapat kami selesaikan.

Kami juga meminta agar ada penyesuaian baseline karena terkadang terlalu tinggi

penuhi.

S: Bagaimana Anda menurunkannya ke kabupaten/kota?

I: Dari 45 indikator di RPJPN, kami hanya mewajibkan 22 indikator saja untuk kabupaten/kota. Sisanya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Tidak wajib sama persis dengan provinsi atau pusat.

Ada 22 indikator yang harus dijaga agar tetap menjadi bagian dari RPJPD kabupaten/kota. Setiap daerah memiliki perhatian yang berbeda-beda. Kami menyerahkan kepada mereka untuk menentukan indikator lainnya, tetapi 22 indikator utama harus sama antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.

Foto: Freepik

S: Terakhir, apa pesan dan harapan

Anda terkait dukungan penyelarasan RPJPD dan RPJPN?

I: Setelah melakukan penyelarasan, dibutuhkan komitmen untuk melaksanakannya. Jangan ada saling menyalahkan jika target tidak tercapai. Ini imperatif dan ada top-down dari pusat. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus berkomitmen.

Jika ada target yang sulit dicapai, perlu diingat bahwa semua indikator tidak bisa hanya dibicarakan atau diusahakan tanpa dukungan dana. Pemerintah pusat perlu

daerah dalam mencapai target. Suatu program tidak hanya didukung oleh aktivitas biasa, tetapi juga dukungan dana dari pusat. Provinsi, kabupaten, dan kota juga memiliki tanggung jawab.

Harapan kami adalah adanya komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan. Penyelarasan melibatkan komunikasi, koordinasi, dan kesepakatan.

Harapan kami adalah semua pihak siap menjalankan kesepakatan tersebut. Keberhasilan RPJPD diukur

dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diperlukan kolaborasi dalam mewujudkan indikator tersebut. Dulu, ada pembagian kewenangan, misalnya jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Namun, ada daerah-daerah yang memiliki kewenangan tetapi terbatas dalam hal anggaran.

Kami berharap adanya kesinambungan dari semua yang telah disepakati dalam RPJPD. Komitmen bersama harus diimplementasikan dalam bentuk kolaborasi.

Foto: Freepik

MENGAWAL PENYELARASAN RPJPD

DAN RPJPN 2025-2045: PERSPEKTIF AKADEMISI

Magister

dan

ndonesia Emas 2045 menjadi visi bersama yang menuntut sinergi dan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 merupakan langkah krusial dalam mewujudkan visi tersebut. Majalah Simpul Perencana berkesempatan berdialog dengan Bakti Setiawan, berlatarbelakang studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, akademisi dari Universitas Gadjah Mada yang aktif mendampingi penyusunan dokumen perencanaan di berbagai daerah. Ia mengungkapkan berbagai tantangan, peluang, dan harapan dalam menyelaraskan RPJPD dan RPJPN, serta menekankan pentingnya peran akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Simpul (S): Profesor, bagaimana pandangan terkait penyelarasan RPJPD dan RPJPN 2025-2045?

Bakti Setiawan (B): Ini momen yang bagus. Pilkada serentak memberikan kesempatan bagi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menyusun rencana jangka panjang secara serentak. Momentum ini sangat strategis untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

S: Di mana peran akademisi dalam penyelarasan RPJPN dan RPJPD ini?

B: Saya pernah diundang untuk memberikan masukan terkait RPJPN. Namun, pengalaman saya yang paling intens adalah ketika mendampingi Gubernur DIY menyiapkan RPJPD dan RPJMD. Saya juga berkesempatan memberikan masukan pada RPJPD di tiga kabupaten di DIY, yaitu Kulon Progo, Bantul, dan Sleman.

S: Apa saja problematika yang Bapak temui dalam proses penyelarasan tersebut?

B: Di tingkat provinsi, persoalannya adalah bagaimana menyelaraskan target-target nasional, terutama 45 indikator dalam RPJPN, dengan kondisi di daerah. Misalnya, di DIY, target zero poverty pada tahun 2045 menjadi tantangan tersendiri karena angka kemiskinan di DIY masih cukup tinggi.

S: Bagaimana Bapak menyelesaikan problematika tersebut?

B: Kami melakukan negosiasi dan rasionalisasi target dengan mempertimbangkan kondisi di masing-masing kabupaten/kota. Saya juga mendampingi kabupaten/kota dalam menyusun RPJPD agar in line dengan target nasional dan provinsi.

Bakti Setiawan

Perencanaan Wilayah

Kota Universitas Gadjah Mada

S: Apa tantangan penyelarasan RPJPD dan RPJPN dari perspektif akademisi?

B: Tantangannya adalah bagaimana memastikan agar kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada memahami dan berkomitmen untuk mencapai target-target nasional dan provinsi. Saya mendorong para calon kepala daerah untuk berinovasi dan mencari terobosan agar target tersebut dapat tercapai.

S: Bagaimana menyelaraskan dokumen perencanaan dengan tata ruang dan lingkungan?

B: Tata ruang harus menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan. Dokumen tata ruang, seperti RT/RW, harus diintegrasikan dengan RPJPD. Selain itu, prinsip-prinsip sustainable development harus diperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan melalui proses KLHS.

S: Seberapa kuat dokumen perencanaan yang selaras dengan KLHS dan tata ruang sebagai alat diplomasi dalam mendukung pembangunan, terutama dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN)?

B: Cukup potensial, meskipun harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika yang ada. RT/RW dan KLHS dapat menjadi acuan dalam mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan.

S: Bagaimana cara memastikan sinergi dan kolaborasi dalam penyelarasan dokumen perencanaan tersebut?

A: Kuncinya ada pada kecakapan teknokrat di daerah, khususnya Bappeda dan Dinas Tata Ruang, untuk terus berkolaborasi dan bersinergi. Gubernur juga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan sinergisitas tersebut. S: Bagaimana memastikan agar kepala daerah yang terpilih memahami dan berkomitmen terhadap RPJPD?

B: KPUD sebaiknya mendorong para calon kepala daerah untuk mempelajari RPJPD sebelum menyusun visi dan misi mereka. Dalam kampanye, mereka harus ditantang untuk menyampaikan strategi dan inovasi dalam mencapai target pembangunan nasional.

S: Bagaimana memastikan bahwa RPJPD dan RPJPN sudah selaras?

B: Ada proses konsultasi antara Bappeda dan Bappenas. Dokumen RPJPD juga ditetapkan oleh DPRD menjadi Perda setelah melalui proses diskusi dan konsultasi dengan pusat.

S: Apa harapan Bapak untuk proses penyusunan dokumen perencanaan ke depan?

B: Setiap dokumen perencanaan harus memiliki indikator yang terukur, seperti yang sudah diterapkan dalam RPJPN. Indikator ini penting untuk mewujudkan cita-cita pembangunan, memudahkan monitoring dan evaluasi, menjamin akuntabilitas, dan meningkatkan transparansi.

S: Apa pelajaran penting yang dapat diambil dari proses penyelarasan

RPJPD dan RPJPN?

B: Penggunaan indikator yang terukur dalam dokumen perencanaan merupakan pelajaran penting. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Selain itu, penetapan target yang ambisius dapat memotivasi dan mengkonsolidasikan seluruh elemen masyarakat.

S: Apa harapan Bapak untuk proses penyusunan dokumen perencanaan ke depan?

B: Malaysia memiliki pengalaman yang baik dalam menyusun rencana pembangunan dengan menggunakan target tahun sebagai acuan, seperti "Twenty Twenty". Hal ini dapat menciptakan sense of ownership dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan.

RAPAT PEMBAHASAN

FINALISASI PEDOMAN BEASISWA BAPPENAS TAHUN 2024

ertempat di Novotel Suites

Yogyakarta pada tanggal 4 November 2024, Pusat

Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Pusbindiklatren Bappenas) mengadakan kegiatan Rapat Pembahasan Finalisasi

Pedoman Beasiswa Bappenas

Tahun 2024 baik untuk (1) Beasiswa Reguler Bappenas yang terbuka untuk semua Pemerintah Daerah, Kementerian, Badan dan Lembaga; (2) Beasiswa BEST khusus untuk pegawai Bappenas. Acara ini dihadiri oleh Perwakilan dari

Magister Administrasi Publik

Universitas Gadjah Mada, Magister

Ekonomika Pembangunan

Universitas Gadjah Mada, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Universitas Gadjah Mada, Biro

Sumber Daya Manusia Bappenas, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Bappenas, Inspektorat Bidang

Administrasi Umum Bappenas dan Staf Pusbindiklatren Bappenas.

Finalisasi Pedoman Beasiswa

Bappenas Tahun 2024 ini disusun sebagai pemutakhiran panduan sebelumnya dengan memasukkan beberapa ketentuan baru yang disesuaikan dengan kebijakan program pendidikan

Pusbindiklatren. Buku panduan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada karyasiswa mengenai ketentuan persiapan, pelaksanaan, penyelesaian studi, pasca penyelesaian studi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan beasiswa pendidikan

Pusbindiklatren Bappenas. Sedangkan untuk BEST merupakan bagian dari tindak lanjut audit dari Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Nota Dinas nomor 791/PA.03.03/09/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Tindak Lanjut Temuan Biaya Pendidikan pada LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023. Kegiatan ini juga dimaksud untuk mendapat masukan dari pihak internal dan eksternal (prodi) untuk dapat menghasilkan panduan yang

menjadi suatu acuan yang dipahami oleh semua pihak termasuk karyasiswa; memastikan penyelenggaraan program pendidikan berjalan lancar dan menjamin adanya kesepahaman antar pihak serta sebagai acuan agar pelaksanaan pendidikan tetap berada pada koridor peraturan yang telah ditetapkan program beasiswa pendidikan Pusbindiklatren Bappenas; menyediakan panduan bagi karyasiswa program pendidikan sesuai dengan kebijakan dan mekanisme Pusbindiklatren, memberikan informasi tentang tata cara penyelenggaraan pendidikan, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi yang berlaku bagi seluruh karyasiswa Pusbindiklatren serta memberikan penjelasan kepada karyasiswa mengenai prosedur persiapan, pelaksanaan, penyelesaian, serta pasca penyelesaian program pendidikan.

Finalisasi Pedoman Beasiswa

Bappenas Tahun 2024 ini disusun sebagai pemutakhiran panduan sebelumnya dengan memasukkan beberapa ketentuan baru yang disesuaikan dengan kebijakan program pendidikan Pusbindiklatren. Buku panduan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada karyasiswa mengenai ketentuan persiapan, pelaksanaan, penyelesaian studi, pasca penyelesaian studi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan beasiswa pendidikan

Pusbindiklatren Bappenas. Sedangkan untuk BEST merupakan bagian dari tindak lanjut audit dari Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Nota Dinas nomor 791/PA.03.03/09/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Tindak

menjadi suatu acuan yang dipahami oleh semua pihak termasuk karyasiswa; memastikan penyelenggaraan program pendidikan berjalan lancar dan menjamin adanya kesepahaman antar pihak serta sebagai acuan agar pelaksanaan pendidikan tetap berada pada koridor peraturan yang telah ditetapkan program beasiswa pendidikan Pusbindiklatren

Bappenas; menyediakan panduan bagi karyasiswa program pendidikan sesuai dengan kebijakan dan mekanisme Pusbindiklatren, memberikan informasi tentang tata cara penyelenggaraan pendidikan, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi yang berlaku bagi seluruh karyasiswa Pusbindiklatren serta memberikan penjelasan kepada karyasiswa mengenai prosedur persiapan,

I. Beasiswa S2 Reguler Beasiswa ini diselenggarakan di program studi universitas di dalam negeri yang bekerjasama dengan universitas mitra di luar negeri. Durasi perkuliahan dalam 3 semester dan 1 semester di universitas mitra di luar negeri. Karyasiswa hanya memperoleh satu gelar. Sedangkan pembiayaan sepenuhnya dari pemerintah Indonesia. Untuk memperkuat pemahaman bahasa asing karyasiswa dipersiapkan memperoleh pengayaan Bahasa yang dilakukan oleh prodi universitas di Indonesia. Program ini dilaksanakan di:

• Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya dengan Rikkyo University, Jepang;

• Magister Ekonomi Terapan, Universitas Padjadjaran dengan

II.Beasiswa Split-Site Master’s Program (SSMP) Australia

Beasiswa ini adalah kerjasama dengan Australia Awards in Indonesia (AAI) dengan durasi 4 semester, 2 semester di universitas di Indonesia dan 2 semester lagi di universitas mitra di Australia. Pembiayaan selama perkuliahan di Indonesia dibebankan kepada pemerintah Indonesia dan untuk pembiayaan persiapan Bahasa sebelum ke Australia dan selama pendidikan di Australia dibebankan ke pemerintah Australia. Karyasiswa akan memperoleh 2 gelar. Program ini dilaksanakan di:

• Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung dengan Master of International Development Practise, Monash University;

• Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro dengan Master of Urban and Environmental Planning

• Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya dengan Master of Public Policy, Monash University.

III. Beasiswa Development of Exhaustive Human Resource (DXHR) Jepang

Beasiswa ini adalah kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan durasi 4 semester, 2 semester di universitas di Indonesia dan 2 semester lagi di universitas di Jepang. Pembiayaan persiapan Bahasa sebelum ke Jepang dan selama perkuliahan di Indonesia dibebankan kepada pemerintah

Indonesia dan pembiayaan selama pendidikan di Jepang dibebankan ke pemerintah Jepang. Karyasiswa akan memperoleh 2 gelar.

Program ini terdiri atas 3 topik dimana program studi di Indonesia bukan mitra universitas di Jepang. Adapun pembagian per topiknya adalah sebagai berikut:

IV. Beasiswa Reguler Singapura

Beasiswa ini merupakan kerjasama dengan Singapura yang dilaksanakan di Singapura dan dilakukan di 2 kampus yaitu:

1. Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS) dengan pilihan studi sebagai berikut:

- Master in Public Policy durasi perkuliahan 2 tahun;

- Master in Public Administration durasi perkuliahan 1 tahun.

2. Nanyang Technological University dengan pilihan studi Master in Public Administration.

Beasiswa ini sebagai upaya peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kabupaten/Kota daerah tertinggal berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 63/2020 tentang Penetapan Daerah

Tertinggal tahun 2020-2024. Durasi perkuliahan 24 bulan.

Tempat pelaksanaan program:

1. Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya;

dengan Pemerintah Kota

Malang;

2. Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan, Universitas Brawijaya kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

2. Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada;

3. Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya;

VI. Beasiswa Cost Sharing

Beasiswa ini adalah kerjasama antara Pusbindiklatren, universitas dan pemerintah daerah dengan skema pembagian pembiayaan antara Pusbindiklatren dan pemerintah daerah. Tempat pelaksanaan program:

1. Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan, Universitas Brawijaya kerjasama

4. Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Andalas kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

5. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro dengan Pemerintah Kota Semarang;

6. Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro dengan Pemerintah Kota Semarang.

VII. Beasiswa Internal Bappenas Beasiswa ini hanya diperuntukan bagi PNS di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas untuk program S1 dan S2.

ini dapat memberikan informasi panduan bagi karyasiswa program pendidikan sesuai dengan kebijakan dan mekanisme serta memberikan penjelasan kepada karyasiswa mengenai ketentuan persiapan, pelaksanaan, penyelesaian studi, pasca penyelesaian studi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan beasiswa pendidikan Pusbindiklatren Bappenas.

[Penulis : Yusyana Mulyana/ Perencana Ahli Pertama Pusbindiklatren]

PERSIAPKAN PERENCANA HANDAL,PUSBINDIKLATREN

BAPPENAS ADAKAN TOF

DAN TOT PELATIHAN JFP

PERTAMA

ehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan updating

Jabatan Fungsional Perencana pada tahun 2024 serta dengan telah

Rancang Bangun Pembelajaran

Mata Pelatihan (RBPMP) dan Rancangan Pembelajaran (RP) Pelatihan JFP Pertama, Pusbindiklatren Bappenas mengadakan kegiatan Training of Facilitators (ToF) dan Training of Trainers (ToT) Pelatihan JFP Pertama bagi fasilitator dan para pengajar pelatihan tersebut.

Hal tersebut penting dilakukan dalam rangka menjaga kualitas pelatihan, perlu dilakukan penyamaan persepsi baik dalam aspek substantif, atau yang berkaitan dengan materi pelatihan, maupun dalam aspek teknis dan administratif.

Pada tanggal 14-20 Juli 2024, Pusbindiklatren Bappenas menyelenggarakan kegiatan ToF dan ToT untuk Program Pelatihan

Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Ahli Pertama Tahun 2024. Bertempat di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bandung, Jawa Barat, kegiatan ini dihadiri oleh total 34 peserta, yang terdiri atas 18 peserta dari Bappenas, meliputi Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Widyaiswara Ahli Utama, serta 16 peserta dari enam program studi yang bermitra dengan Pusbindiklatren.

berasal dari kalangan akademisi terkemuka, yaitu dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Brawijaya, serta didukung oleh pakar dari Universitas Indonesia yang memberikan wawasan tambahan mengenai komunikasi dan fasilitasi pembelajaran, konsep komunikasi sebagai fasilitator, serta praktek sebagai fasilitator (micro teaching)

Kegiatan Training of Facilitators (ToF) dan Training of Trainers (ToT) Pelatihan JFP Pertama ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang substansi pelatihan di antara pengajar, narasumber, fasilitator, dan koordinator pelatihan. Menyamakan pemahaman mengenai latar belakang, tujuan, keluaran (output), dan model pembelajaran yang akan diterapkan dalam pelatihan, serta mendiskusikan isu-isu terbaru serta

mendiskusikan isu-isu terbaru serta kebijakan penting yang relevan dengan materi pelatihan.

Dalam sesi-sesi pelatihan, para peserta dilibatkan dalam diskusi mendalam mengenai kurikulum dan metodologi pembelajaran, serta diberikan kesempatan untuk bertukar pandangan terkait isu-isu terkini yang mempengaruhi substansi pelatihan. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan

kolaborasi yang lebih kuat antara Bappenas dan mitra program studi dalam pelaksanaan pelatihan. Para peserta yang telah mengikuti kegiatan ini diharapkan siap dengan bekal kompetensi dan pengetahuan yang memadai untuk menjadi pengajar atau fasilitator yang efektif dalam mendukung pengembangan kualitas Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama di Indonesia.

Kegiatan Training of Facilitators (ToF) dan Training of Trainers (ToT) Pelatihan JFP Pertama ini memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi perencana yang handal dan kompeten di Indonesia.

Penguatan pemahaman dan kemampuan para fasilitator dan pelatih akan membentuk pondasi

tantangan pembangunan nasional dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

[Penulis : Nita Agustin/ Fungsional Arsiparis Mahir Pusbindiklatren]

FASILITASI DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

PERENCANA

DI LINGKUP PEMERINTAH

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

SE-SULAWESI TENGAH

usat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memfasilitasi kegiatan Sosialisasi

Jabatan Fungsional Perencana di Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah di Kota Palu pada tanggal 25 September 2024.

Dalam rangka menjalankan tugas yang tercantum dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, Pusbindiklatren melaksanakan kegiatan fasilitasi serta pembinaan profesi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) baik di pusat maupun daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (Pokja PPJFP). Salah satu kegiatan fasilitasi dan pembinaan yang dilaksanakan adalah di Lingkup

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

Kegiatan fasilitasi dan pembinaan ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan kebijakan terbaru terkait pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Saat ini, belum ada peraturan yang secara

secara umum. Pasca terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2020 tentang JFP dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, meskipun peraturan tersebut dicabut, ketentuan mengenai JFP yang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tetap dapat digunakan. Selain itu, ada pula perubahan ketentuan yang perlu disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh instansi terkait. Oleh karena itu, kegiatan fasilitasi dan pembinaan ini sangat diperlukan untuk memastikan

dapat diterapkan dengan benar dan mendukung pembinaan JFP.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini tidak hanya berasal dari Bappeda Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun juga dari berbagai perangkat daerah yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, peserta juga berasal dari berbagai Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah. Keberagaman peserta ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam mengimplementasikan kebijakan terkait JFP. Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan penerapan kebijakan JFP dapat lebih merata dan jangkauannya semakin luas.

Selain memberikan informasi mengenai kebijakan dalam pembinaan JFP, kegiatan ini juga mencakup penyampaian mekanisme penyusunan kebutuhan formasi JFP.

Penyampaian ini berkaitan dengan

Surat Menteri PANRB Nomor

B/947/M.SM.01.00/2023 perihal

Rekomendasi Pedoman Perhitungan

Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana yang memberikan landasan bagi Pusbindiklatren dalam memfasilitasi penyusunan

kebutuhan formasi JFP bagi instansi pengguna JFP. Meskipun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun kebutuhan formasi JFP, namun kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah belum melakukan penyusunan tersebut. Oleh karena itu, penyampaian informasi mengenai tata cara penyusunan kebutuhan formasi JFP tetap perlu dilakukan agar daerah-daerah lainnya juga dapat mengikuti mekanisme yang sesuai dan merencanakan kebutuhan JFP dengan lebih baik di masa depan.

mempraktekkan penggunaan alat hitung dalam penyusunan kebutuhan formasi JFP. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan alat hitung tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan mempraktekkan langsung penggunaan alat hitung, diharapkan peserta dapat memahami mekanisme penyusunan kebutuhan formasi JFP dengan lebih baik, sehingga dapat diterapkan dengan tepat di daerah masing-masing. Pendekatan praktis ini juga penting untuk memastikan peserta tidak hanya memahami konsep teori, tetapi juga mampu menerapkannya di lapangan sesuai dengan ketentuan terbaru.

Secara keseluruhan, kegiatan fasilitasi dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren

terbaru serta mekanisme penyusunan kebutuhan formasi JFP sangat penting untuk memastikan bahwa Jabatan Fungsional Perencana dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi instansi pembina JFP, dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas, untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan pembinaan JFP secara menyeluruh, memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara efektif dan tepat. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat pemahaman instansi daerah terkait dengan Jabatan Fungsional Perencana dan memastikan bahwa pembinaan JFP dilakukan dengan lebih baik sesuai dengan regulasi yang ada.

KEGIATAN EVALUASI

PENGELOLAAN ARSIP

PUSBINDIKLATREN:

DALAM RANGKA AUDIT

KEARSIPAN INTERNAL

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

alam rangka meningkatkan tata kelola kearsipan yang

Pusbindiklatren Bappenas mengadakan Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Arsip di Nuanza Hotel & Kegiatan yang berlangsung pada

dari audit kearsipan internal yang dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan arsip di lingkungan Bappenas sesuai dengan standar dan kaidah yang

yang menyampaikan pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian berharga yang perlu dikelola

materi tentang "Kebijakan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan." Zita menguraikan peraturan pengawasan kearsipan yang harus diikuti oleh setiap lembaga pemerintah, termasuk kebijakan untuk menjaga autentisitas, integritas, dan aksesibilitas arsip. Sesi siang diisi oleh paparan dari Dr. Rahman Mulyawan, Dosen Prodi Kearsipan Digital dari FISIP-UNPAD, yang membahas "Manajemen Arsip Inaktif dalam Organisasi Swasta dan Pemerintahan Digital." Dalam pemaparannya, beliau menyoroti tantangan pengelolaan arsip digital serta pentingnya peralihan dari arsip modern.

pengelolaan arsip di Pusbindiklatren. Diskusi ini mengundang partisipasi aktif dari para peserta, yang mencakup arsiparis, pengelola arsip, dan staf terkait.

Kepala Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan ANRI Zita Asih Suprastiwi menyampaikan materi tentang “Kebijakan

Di sesi berikutnya, Zita Asih

Suprastiwi, Kepala Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan ANRI, menyampaikan

Selanjutnya, Iwan Setiawan, Ketua Tim Pengawasan Kearsipan Internal Bappenas, mempresentasikan "Progres Hasil Audit Kearsipan Internal Kementerian PPN/Bappenas." Beliau menyampaikan hasil audit sementara yang menunjukkan

Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan, beliau menguraikan peraturan pengawasan kearsipan yang harus diikuti oleh setiap lembaga pemerintah, termasuk kebijakan untuk menjaga autentisitas, integritas, dan aksesibilitas arsip.

1. Mengevaluasi Kinerja Pengelolaan Arsip: Memastikan bahwa pengelolaan arsip di Pusbindiklatren telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku;

2. area-area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan arsip;

3. Kepatuhan terhadap Regulasi: Memastikan bahwa pengelolaan arsip telah memenuhi persyaratan regulasi kearsipan yang berlaku;

4. Pengembangan Sistem Kearsipan: Memberikan rekomendasi untuk pengembangan dan peningkatan sIstem kearsipan yang lebih baik;

5. Penilaian Risiko:

Pemahaman: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pegawai mengenai pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan benar;

7. Dokumentasi dan Pelaporan: Menyediakan dokumentasi dan laporan yang komprehensif tentang status pengelolaan arsip di Pusbindiklatren;

8. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan bahwa pengelolaan arsip dilakukan dengan transparan dan akuntabel, mendukung akuntabilitas organisasi secara keseluruhan.

Sebagai penutup, Ibu Maslakah Murni dari PJK Administrasi Pusat Pusbindiklatren Bappenas menjelaskan rencana tindak lanjut dan langkah-langkah perbaikan yang akan diambil. Beberapa poin penting yang disampaikan meliputi:

Peningkatan Kompetensi SDM: Pengadaan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan arsiparis dan pengelola arsip.

• Standarisasi Proses:

guna mendukung kemudahan akses dan konsistensi dalam pengelolaan arsip.

Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Arsip ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik kepada seluruh.

Administrasi dan Keuangan Pusbindiklatren]

KOLABORASI PENDIDIKAN COST SHARING ANTARA PUSBINDIKLATREN, UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN PEMPROV NUSA TENGGARA BARAT DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS ASN PERENCANA PEMBANGUNAN

Program Pendidikan Cost Sharing merupakan pendekatan yang melibatkan pembiayaan bersama antara beberapa pihak untuk mendukung program pendidikan. Pada tahun 2023, Pusbindiklatren telah melaksanakan inisiasi ini bersama Universitas Diponegoro dan Pemerintah Kota Semarang, serta Universitas Brawijaya dan Pemerintah Kota Malang. Program ini

diarahkan pada thesis aplikatif untuk membantu menyelesaikan dan menganalisis permasalahan yang menjadi ciri khas daerah. Peserta akan menjalankan kelas dengan sistem hybrid (50% daring dan 50% luring). Dengan latar belakang unit kerja dan tugas fungsi perencanaan yang dimiliki peserta, diharapkan perkuliahan akan lebih menekankan pada aspek studi kasus, workshop,

mendukung proses perencanaan daerah yang lebih evidence based.

Secara umum, Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan apresiasinya atas inisiasi program cost sharing

kerja sama ini. SPS UB juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan proses belajar-mengajar dalam program ini. Pusbindiklatren terus mendukung program pengembangan kapasitas ASN perencana pembangunan nasional melalui berbagai inovasi program pendidikan yang bertujuan untuk mencetak agen Pembangunan di level instansi pusat maupun daerah dalam rangka menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan Pembangunan.

[Penulis : Nova Nurlathifa/ Fungsional Perencana Ahli Pertama Pusbindiklatren]

PEMANTAUAN KARYASISWA PROGRAM S3 DALAM NEGERI BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2023, MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

Kegiatan pemantauan karyasiswa program S3 Dalam Negeri dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 di program studi Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang. Sekilas informasi terkait program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas khususnya program S3 Dalam Negeri tahun 2023 kerja sama dengan program studi Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang mempunyai durasi perkuliahan 48

bulan atau 4 tahun untuk menempuh studi dan memperoleh gelar S3 setelah karyasiswa menyelesaikan perkuliahan. Selain itu penerima beasiswa akan mendapatkan dana bantuan seperti tunjangan biaya hidup, tunjangan buku, tunjangan penelitian dan lain-lain, sesuai dengan kebijakan Pusbindiklatren Bappenas untuk beasiswa program S3 Dalam Negeri.

Pada tahun 2023, beasiswa S3 Dalam Negeri mempunyai kuota 3 orang dimana 1 orang karyasiswa ditempatkan di Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang dan 2 orang karyasiswa ditempatkan pada Magister Administrasi Publik,

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Tujuan dari kegiatan ini antara lain memastikan penerima beasiswa dapat menjalankan perkuliahan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan berlaku. Jika ada kendala selama studi, pihak Pusbindiklatren Bappenas akan melakukan koordinasi ke program studi dan meninjau langsung dengan melakukan kegiatan pemantauan kepada karyasiswa supaya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi baik permasalahan akademis dan juga non akademis.

[Penulis : Diki Zulkarnain/ Staf Pokja Pendidikan Pusbindiklatren]

KEGIATAN PELATIHAN KOMPETENSI TEKNIS KEARSIPAN TENTANG MANAJEMEN KEARSIPAN DAN PENGELOLAAN PUSAT ARSIP (RECORDCENTER) PADA TANGGAL 26 - 30 MEI 2024

Kompetensi Teknis Kearsipan tentang Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center) pada tanggal 27 - 29 Mei 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan dalam manajemen kearsipan dan pengelolaan pusat

arsip serta memberikan fasilitasi dalam penyelenggaraan peningkatan kompetensi teknis kearsipan. Kegiatan ini membahas mengenai Manajemen Kearsipan

Digital dan Sentral Arsip Inaktif (Record Center) serta Manajemen Arsip Inaktif dalam Organisasi

Swasta dan Pemerintahan Digital (Digital Government). Kemudian di tanggal 29 Mei 2024 melakukan kegiatan Benchmark Tacit

Knowledge: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bandung. Dalam kegiatan ini dilakukan pre test dan post test untuk mengevaluasi sejauh mana pendalaman materi terkait manajemen kearsipan dan

pengelolaan pusat arsip (record center). Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan dalam manajemen kearsipan dan pengelolaan pusat arsip.

Melaksanakan reformasi manajemen sistem pengelolaan arsip yang baik sesuai dengan kaidah kearsipan yang benar.

[Penulis : Sandhi Pratama/ Staf Pokja Organisasi, Administrasi, Tata Laksana dan Keuangan]

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TINGKATKAN KOMPETENSI ASN DI BIDANG PRODUKSI KONTEN DIGITAL

Dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN di bidang produksi konten digital, Pusbindiklatren Bappenas menyelenggarakan Sharing Session bertajuk "Produksi Podcast dan Penggunaan Mini Studio Pusbindiklatren" pada Rabu, 10 Juli 2024. Acara ini dipandu oleh Muhammad Bilhajhusni Widyo

Pramana dan dihadiri oleh peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Poin materi diantaranya meliputi:

Peningkatan Kompetensi Produksi

Podcast: Pembicara menekankan bahwa penentuan tema dan konsep yang matang akan berpengaruh

daya tarik sebuah podcast.

Pengenalan Fasilitas Mini Studio

Pusbindiklatren: Selain memberikan pemahaman tentang produksi podcast, acara ini juga memperkenalkan fasilitas Mini Studio yang dimiliki oleh

Pusbindiklatren. Studio ini didesain untuk mendukung produksi berbagai jenis konten visual

Pemanfaatan Media Digital untuk

Sosialisasi Kebijakan dan Program Pelatihan: melalui sharing session

ini, Pusbindiklatren Bappenas berharap agar para peserta dapat memanfaatkan media digital secara optimal, khususnya dalam mendukung sosialisasi kebijakan dan program pelatihan.

Penguatan Komunikasi Publik dan Penyampaian Isu-isu

Pembangunan:Pusbindiklatren

Bappenas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik dan penyampaian isu-isu pembangunan.

Staf Pokja Organisasi, Tata Laksana, Administrasi dan Keuangan]

MENJADI DOKTOR DI USIA 34

BERKAT DUKUNGAN PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

enyandang gelar doktor dalam usia 34 tahun tidak pernah menjadi mimpi saya. Berkat Pusbindiklatren Bappenas, capaian hidup yang diimpikan-saja-belum itu pada akhirnya terwujud dengan hasil yang sebenarnya jauh melampaui ekspektasi saya sendiri. Apakah saya pantas berpuas diri? Seharusnya tidak. Maka tulisan ini, di samping sebentuk rasa syukur atas seluruh nasib baik yang telah saya terima, sesungguhnya juga merupakan suatu pengingat bagi saya untuk tidak cepat berpuas diri karena masih banyak hal baik yang seharusnya saya lakukan.

Sebelum memulai studi pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), pada 2020, pekerjaan saya sehari-hari memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara untuk dan atas nama Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK)—yang didalamnya tercakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan. Sebelum bergabung dengan BPK pada awal 2014, saya telah menyandang gelar sarjana hukum (2012) dan magister hukum (2013) dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Latar belakang pendidikan hukum sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas saya sehari-sehari, utamanya dalam soal perencanaan pemeriksaan keuangan negara yang berdimensi hukum dan kepatuhan, pemberian pendapat dan bantuan hukum dalam pemeriksaan keuangan negara, serta pengembangan hukum pemeriksaan keuangan negara melalui kajian dan analisis, baik secara personal, lintas sektoral, maupun lintas disiplin. Keputusan saya mendaftar program beasiswa S3 Dalam Negeri

Pusbindiklatren Bappenas dilatari oleh keinginan untuk

Pusbindiklatren Bappenas pada 30 Juli 2019 saya berkantor di BPK Perwakilan Provinsi Riau yang terletak di Pekanbaru. Oleh karena itu sejak pengurusan awal pendaftaran, pengiriman berkas, hingga aneka rupa perizinan untuk mengikuti pelbagai macam seleksi, saya banyak dibantu oleh rekan-rekan dan para pimpinan di kantor pusat dan kantor perwakilan BPK.

Proses seleksi beasiswa terdiri atas tiga tahapan, yakni seleksi administrasi, tes potensi akademik (TPA), dan TOEFL. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada 17 Oktober 2019, saya beserta 1.071

berasal dari 201 kementerian/lembaga/pemerintah daerah mengikuti TPA pada 2 November 2019. Dari empat belas lokasi tes yang tersebar di seluruh Indonesia, saya memilih Depok. Pada 18 November 2019, saya dinyatakan lulus TPA beserta 325 PNS yang berasal dari 91 kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan dipanggil untuk mengikuti TOEFL di Depok pada 30 November 2019. Alhamdulillah, pada 20 Desember 2019 saya beserta empat PNS lainnya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Magelang, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan sebagai calon peserta program S3 Dalam Negeri. Selanjutnya, kami

Pekanbaru–Depok (dan Salemba) karena kampus tujuan saya adalah Program Studi Doktor Ilmu Hukum FHUI. Alasan saya memilih prodi tersebut adalah supaya linier dengan disiplin keilmuan saya dan merupakan kampus hukum terbaik di Indonesia. Setelah menyiapkan persyaratan administrasi seperti proposal riset, pengalaman menerbitkan minimal dua artikel ilmiah, dan surat rekomendasi dari dua akademisi minimal bergelar doktor, maka saya mengikuti seleksi masuk UI, tes wawancara rencana riset oleh guru besar dan para dosen yang kelak menjadi promotor dan penguji saya, dan dinyatakan sebagai mahasiswa baru UI pada 15 Agustus 2020.

Proses Studi: Keterbatasan

sejak awal Maret 2020 mengubah konsep “kuliah tatap muka” menjadi sebatas tatap muka di layar laptop. Maka satu semester berlalu tanpa

perkuliahan dan penelitian situasi pandemi yang penuh ketidakpastian itu, saya menutup satu semester pertama dengan seluruh mata kuliah lulus dengan indeks prestasi yang menggembirakan. Ini tentu berkat keluangan waktu yang saya peroleh dari BPK dengan membebaskan saya dari segala jenis pekerjaan, di samping dukungan pendanaan dari Pusbindiklatren Bappenas yang cukup dan tepat waktu.

Usai berlalunya semester pertama,

dengan tujuan supaya beliau berkenan menjadi promotor Rencana riset saya adalah mengenai perkembangan hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia sehingga akan ada irisan antara hukum administrasi yang menjadi keahlian beliau, hukum keuangan publik, dan hukum internasional.

Topik hukum keuangan publik telah sejak lama dirintis dan dikembangkan FHUI di bawah lektor kepala antara lain Dr. Dian Puji N. Simatupang, maka sudah dapat dipastikan beliaulah yang akan menjadi kopromotor. Akhirnya Prof Anna berkenan menjadi promotor diiringi dengan rekomendasi untuk menambah satu kopromotor yang memiliki keahlian dalam hukum internasional, khususnya hukum perdata internasional. Maka ditunjuklah Yu Un Oppusunggu, Ph.D., doktor lulusan Universitas Washington yang meneliti soal hukum perdata internasional dan memiliki minat dalam sejarah hukum dan pendidikan tinggi hukum Indonesia. Pada akhir semester kedua, tepatnya 9 Agustus 2021, saya berhasil lulus ujian proposal yang ditempuh secara daring dengan dua penguji eksternal dan

Berkesan Menerbitkan Artikel Jurnal Internasional

Lulus ujian proposal merupakan sebentuk pengesahan bahwa topik riset yang saya ajukan layak dan wajib dilanjutkan. Pada semester ketiga dan keempat saya merancang kerangka penelitian, menajamkan rumusan masalah, metode penelitian, dan teori yang akan digunakan, sembari sepanjang waktu menelusuri, mengumpulkan, dan mempelajari literatur satu demi satu. Meskipun telah lulus ujian proposal, proposal riset disertasi itu sendiri sesungguhnya bukanlah barang jadi dan final karena ia bersifat sangat dinamis, senantiasa berubah dan berkembang mengikuti perkembangan bacaan. Tantangan terbesar adalah menemukan kebaruan (novelty) tetapi dengan tetap memosisikan riset sebagai kelanjutan dari riset-riset terdahulu—sebagaimana adagium kaum akademia: Nanos gigantium humeris insidentes.

Awal semester keempat, tepatnya 1 Januari 2022, saya mulai menulis artikel untuk publikasi jurnal

internasional, yang dikerjakan secara paralel dengan riset disertasi. Berdasarkan ketentuan dari program studi, mahasiswa dapat mengikuti tahapan akhir studi doktoral, yakni sidang/ujian terbuka atau promosi, dan dinyatakan lulus jika telah menerbitkan satu artikel dengan topik yang sama dengan atau merupakan bagian dari disertasi pada jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus minimal Q3).

Pamong praja pada umumnya yang sehari-hari tidak berjibaku dengan kehidupan akademik mungkin akan sedikit mengalami gegar budaya dengan studi doktoral saat ini yang cenderung berorientasi pada publikasi ilmiah. Namun, seharusnya hal demikian dipahami dan diantisipasi sebelum mengambil studi doktoral. Menurut saya kebijakan seperti ini amat bagus untuk melatih mahasiswa dalam wacana perdebatan global yang menjadi minat risetnya, syukur-syukur dapat menyumbangkan warna lokal di tataran internasional. Dengan semangat semacam itu, maka publikasi “jalur ekspres” melalui jurnal predator merupakan laku tercela yang pantang dilakukan

tiga penguji internal FHUI.

Pengalaman

karena hanya akan menjadi aib bagi akademia dan tidak bakal diperhitungkan dalam wacana perdebatan global. Menyuntik literatur sepanjang waktu, seorang mahasiswa akan mampu membedakan mana literatur bermutu tinggi dan mana yang kacangan, termasuk mana jurnal yang predator dan mana yang tidak.

Pada 9 Maret 2022 draft artikel saya rampung. Setelah ditelaah tim promotor, manuskrip tersebut saya kirim ke Utrecht Law Review (ULR), sebuah jurnal hukum yang dikelola Universitas Utrecht. Saya mengetahui jurnal ini mula-mula lantaran kegiatan penelusuran literatur—jurnal ini menerbitkan artikel-artikel yang menjadi rujukan

riset saya. Pada 11 April 2022 naskah saya ditolak oleh editor ULR, Dr Małgorzata Kozak, dengan alasan terlalu lokal dan kurang komparasi internasional.

Pada tanggal yang sama, saya kirim naskah tersebut ke Transnational Legal Theory (TLT), jurnal yang juga banyak sekali memuat artikel yang menjadi rujukan riset saya. Pada 20 Mei 2022 editor TLT, Prof. Phillip Paiement, mengirim email soal ketertarikannya terhadap naskah saya, tetapi saya harus melakukan revisi mayor dengan banyak sekali catatan. Saya mengirim revisi artikel pada 4 Juni 2022, tetapi editor rupanya tidak puas dengan hasil revisi itu sehingga pada 15 Agustus 2022 ia mengirim email penolakan naskah.

Tak patah arang, saya kirim naskah secara berturut-turut (bukan secara paralel karena hal demikian merupakan pelanggaran serius) ke The Cambridge Law Journal, Asian Journal of Comparative Law, Journal of Corporate Law Studies, Asia Pacific Law Review, Regulation and Governance, dan International Journal of Auditing (IJA). Seluruhnya ditolak dalam tahap penelaahan

awal oleh editor—terakhir IJA pada 5 Oktober 2022. Alasan penolakan pada umumnya adalah karena bahasan yang terlalu lokal Indonesia, kurangnya kajian komparatif, atau sudah banyak dikaji di artikel-artikel sebelumnya.

Selain ULR dan TLT, sebenarnya ada satu jurnal yang artikel-artikelnya selalu muncul tatkala saya melakukan penelusuran literatur dan, tentu saja, menjadi rujukan riset saya: Accounting, Economics, and Law: A Convivium (AEL). Sebagaimana terungkap dari gambaran umumnya, AEL bermaksud mempercakapkan dan mempertemukan kajian-kajian akuntansi, ekonomi, dan hukum dalam lensa interdisipliner dan komparatif ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, sejarah, keuangan, ilmu politik, dan ilmu manajemen dan kebijakan. Sedari awal saya agak segan dan sedikit pesimis dengan AEL justru karena idealisme yang kentara sekali diusung jurnal tersebut. Dengan demikian jelas bahwa AEL bukanlah jurnal predator, apalagi ia diterbitkan oleh Walter de Gruyter GmbH, penerbit yang telah berdiri sejak 1749 di Jerman.

Namun akhirnya saya putuskan mengirim manuskrip ke AEL di hari yang sama saya ditolak IJA, 5 Oktober 2022. Benar-benar di luar dugaan, editor AEL, Prof. Yuri Biondi dari CNRS Prancis, sangat antusias terhadap manuskrip saya dan langsung melanjutkan ke proses peer review. Pada 9 Januari 2023 keluar hasil revisi pertama saya, revisi mayor oleh editor dan tiga pengulas anonim, kemudian pada 15 Maret 2023 saya kirim hasil revisi saya. Pada 13 Juni 2023 keluar revisi kedua, sebuah revisi minor, lalu pada 24 Juli 2023 saya kirim kembali hasil revisi saya.

Saya sempat bergembira karena sudah revisi minor maka naskah pasti akan diterima sebentar lagi. Namun perkiraan saya meleset karena pada 24 Oktober 2023 keluar revisi ketiga, revisi minor, dan ada satu pengulas yang tidak sepakat dengan hasil revisi saya dan bersikukuh agar saya memperbaiki naskah. Namun, saya juga tetap teguh pada pendirian

saya, lantas mengirim pada 17 November 2023 hasil revisi, tanggapan, dan jawaban atas segala pertanyaan, sanggahan, dan kritik yang diajukan. Alhamdulillah, pada 21 November 2023 editor memutuskan bahwa manuskrip saya diterima untuk dipublikasikan di AEL. Setelah melalui proses pengecekan bahasa dan perwajahan, artikel yang berjudul “Supreme Audit Institution Recommendations and the Legal System: The Case of Indonesia” itu akhirnya terbit secara daring pada 13 Desember 2023.

Selebrasi Akademia: Wisuda dan Hal-hal Baik Setelahnya Di sepanjang proses penulisan, submisi, penolakan, dan revisi artikel yang berkali-kali di atas, secara simultan saya juga berkali-kali memperbaiki, menulis ulang, menambah, mengurangi, dan menghapus bagian-bagian tertentu dari naskah disertasi. Proses bimbingan dengan tim promotor nyaris tanpa hambatan dan masalah.

Saya beruntung dibimbing oleh tim promotor yang sangat suportif. Hampir setiap minggu promotor menanyakan progres disertasi, kadang sembari berbagi referensi atau informasi bermanfaat. Hasil bimbingan disertasi serta catatan penolakan, rekomendasi, pertanyaan, sanggahan, dan kritik artikel pada gilirannya memperkaya konstruksi disertasi sehingga pada 14 Juli 2023 saya maju ke tahap seminar hasil penelitian (SHP) dengan revisi menengah ke minor.

Masukan dan kritik dari para penguji dalam tahap SHP kian memperkaya (dan mempertebal) naskah disertasi. Butuh kurang-lebih sembilan bulan untuk memperbaiki naskah sebelum saya pada akhirnya maju ke tahapan ujian tertutup (pra-promosi) pada 18 April 2024. Dalam ujian yang berlangsung empat jam tersebut, saya mempertahankan poin-poin argumen saya dan kemudian dinyatakan lulus. Kelulusan pada ujian tertutup dan terbitnya artikel

jurnal internasional memuluskan jalan ke tahapan selanjutnya. Setelah kelar merevisi sedikit naskah berdasarkan hasil ujian tertutup, pada 22 Juni 2024 dilangsungkan sidang/ujian terbuka promosi doktor dan saya dinyatakan lulus dengan predikat cum laude dan berhak menyandang gelar doktor.

Kurang dari dua bulan berikutnya, pada 6 Agustus 2024 FHUI

melangsungkan pra-wisuda yang diikuti oleh seluruh wisudawan sarjana dan pascasarjana. Dalam seremoni tersebut, saya memperoleh penghargaan dari Dekan FHUI sebagai wisudawan terbaik Program Studi Doktor Ilmu Hukum, satu-satunya dari tujuh wisudawan doktor yang berpredikat cum laude. Begitupun dalam seremoni wisuda UI pada 24 Agustus 2024 saya juga memperoleh penghargaan sebagai wisudawan terbaik dari Rektor UI. Menjadi seorang doktor, sekalipun pada mulanya tak pernah diimpikan, menyimpan tanggung jawab intelektual tertentu. Setelah ini, saya ingin berkontribusi bagi organisasi berdasarkan hasil riset saya selama empat tahun.

Sebagai doktor hukum dari kampus hukum tertua di Indonesia bahkan Asia Tenggara, saya juga ingin menyumbangkan pemikiran demi kemajuan hukum di Tanah Air yang

kini amat carut marut. Saya ingin berkolaborasi dengan para pemikir yang memiliki kepedulian yang sama terhadap masa depan bangsa dan negara.

[Penulis: A.P. Edi Atmaja Doktor hukum Universitas Indonesia; Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pemeriksa Keuangan RI; Karyasiswa S3 Dalam Negeri Pusbindiklatren Bappenas 2020–2024]

PENGALAMAN BERHARGA

MENGIKUTI

PELATIHAN

KELAYAKAN PROYEK

OLEH BAPPENAS DAN

UNIVERSITAS INDONESIA:

GUNA MENINGKATKAN

KOMPETENSI UNTUK

PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

rtikel ini menceritakan pengalaman mengikuti

Pelatihan Kelayakan Proyek yang diadakan oleh Pusbindiklatren Bappenas bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai analisis kelayakan

teknis, sosial, dan lingkungan. Sebagai perencana dari Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengikuti pelatihan ini, saya membawa pulang keterampilan dan wawasan yang dapat langsung diterapkan dalam pengembangan proyek berkelanjutan di wilayah kami, membuka peluang bagi pembangunan yang lebih berdampak dan inklusif.

Pada Awal Akhir Tahun 2021 saya memutuskan untuk mengikuti Uji Kompetensi Perencana Ahli Pertama Ketika dinyatakan lulus dan dilantik pada awal Tahun 2022, tentu menjadi

tantangan tersendiri bagi saya untuk menjadi perencana yang profesional. Saya bekerja di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada bidang infrastruktur ini

yang direncanakan namun juga bagaimana untuk meningkatkan konektivitas wilayah pedesaan dan memajukan perekonomian lokal. Tentu, untuk kegiatan kegiatan ini membutuhkan perencanaan yang matang dan pengetahuan teknis yang memadai agar dapat berjalan sukses. Untuk menambah pengetahuan tentang perencanaan pembangunan, saya mencari informasi tentang program bimbingan teknik kelayakan proyek yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Bappenas.

“Saya merasa ini adalah waktu dan kesempatan yang berharga untuk memperdalam pengetahuan saya. Dikarenakan saya tidak memiliki latar

belakang sebagai perencana, dan pengetahuan tentang analisis kelayakan proyek masih belum cukup untuk merencanakan kegiatan pembangunan yang sedang berkembang di daerah saya. Proses pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari pentingnya perencanaan dan pendanaan pembangunan yang disusun agar sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut dalam mencapai target pembangunan yang diharapkan. Pembangunan yang dimaksud tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga

dan juga pembangunan manusia yang diwujudkan dalam suatu proyek atau kegiatan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, pembuat kebijakan di daerah dihadapkan pada pilihan bentuk kegiatan dan proyek yang harus diambil pada proses perencanaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan untuk menganalisis kegiatan maupun

proyek yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan penyediaan barang dan jasa publik serta kehidupan yang layak.

Selain perlu untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kegiatan dan proyek yang direncanakan oleh pemerintah juga perlu untuk memenuhi kelayakan dari sisi

ekonomi. Hal ini berkaitan dengan proses penganggaran dan akuntabilitas penggunaan dana milik daerah. Di sisi lain, dalam pelaksanaan kebijakan,kegiatan, dan proyek pembangunan di level nasional dan daerah juga membutuhkan tata kelola dan perilaku organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Proses penilaian kelayakan suatu

bersumber dari pemerintah maupun kegiatan atau proyek dengan mitra dari dalam dan luar negeri. Pada dasarnya dalam mengkaji kelayakan

nilai manfaat dan nilai biaya yang dikeluarkan dengan berbagai metode yang dapat dipertanggungjawabkan terutama secara ilmiah.

Sebagai contoh dalam proyek pembangunan infrastruktur, salah satu yang perlu diperhatikan selain

konstruksi dan arsitektur yang akan dikembangkan, dan tata ruang)

dari pembangunan tersebut agar pengembangan proyek tersebut tidak merugikan dari sisi keuangan. Selain itu, aspek sosial dan lingkungan juga tidak kalah penting untuk memenuhi kelayakan suatu

Pada bulan September 2022, saya menerima surat panggilan dari Pusbindiklatren untuk mengikuti Pelatihan Kelayakan Proyek. Saya membaca di surat pemanggilan bahwa pelatihan dilaksanakan oleh LPEM PEB Universitas Indonesia dan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom, mulai Pelatihan Penilaian Kelayakan Proyek dilaksanakan selama dua minggu atau 10 hari kerja mulai tanggal 10 sampai dengan 21 Oktober 2022. Kurikulum yang digunakan dalam diklat mengikuti kurikulum yang telah disusun oleh Pusbindiklatren

BAPPENAS. Secara keseluruhan, materi Pelatihan Penilaian Kelayakan Proyek disampaikan dalam 96 jam

pelajaran @45 menit). Pelatihan diikuti oleh 25 orang PNS yang berasal dari Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, BRIN

Foto: freepik

Gambaran Umum Materi Pelatihan

Pada Pelatihan ini kami diperkenalkan dengan berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan proyek. Materi pelatihan sangat komprehensif dan mencakup beberapa topik penting, seperti:

• Analisis Finansial: kami diajarkan cara melakukan evaluasi ekonomi sebuah proyek, termasuk menggunakan metode Net Present Value Internal Rate of Return

. Ini

membantu kami menghitung potensi keuntungan dan biaya proyek, serta menentukan apakah proyek tersebut layak secara ekonomi.

• Kelayakan Teknis: mendalami aspek teknis dari sebuah proyek, mulai dari perancangan infrastruktur hingga pengadaan barang dan jasa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek bisa dilaksanakan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

• Dampak Lingkungan dan Sosial: Salah satu bagian paling menarik bagi saya adalah ketika kami membahas studi dampak lingkungan dan sosial dari proyek pembangunan. Kami belajar bagaimana cara mengevaluasi potensi dampak negatif proyek terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat, serta strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak tersebut.

• Manajemen Risiko: Manajemen risiko adalah aspek penting yang tidak boleh diabaikan dalam sebuah proyek. Kami dibimbing dalam potensial yang bisa mengganggu keberhasilan

proyek dan bagaimana cara mengelola risiko tersebut agar proyek tetap berjalan sesuai rencana.

• Penggunaan Teknologi: Salah satu hal baru yang saya pelajari adalah penggunaan teknologi dalam analisis kelayakan, seperti software perencanaan proyek dan alat bantu dalam simulasi anggaran. Teknologi ini membuat proses perencanaan

Aktivitas Selama Pelatihan Pelatihan ini tidak hanya berisi materi teoretis, tetapi juga banyak aktivitas praktis yang mendorong kami untuk menerapkan apa yang telah dipelajari. Salah satu kegiatan yang paling menarik adalah ketika kami diminta untuk menyusun studi kelayakan dari proyek yang ada di daerah. Kami dibagi dalam beberapa kelompok dan diberi studi kasus berupa proyek infrastruktur di sebuah wilayah. Masing-masing

tantangan yang dihadapi proyek tersebut, kemudian menyusun strategi dan analisis kelayakan berdasarkan data yang ada.

Simulasi ini sangat membantu karena kami harus benar-benar berpikir seperti perencana profesional, mempertimbangkan setiap aspek mulai dari analisis anggaran hingga dampak lingkungan. Kami juga harus mempresentasikan hasil analisis kami di depan instruktur dan sesama peserta. Presentasi ini memacu kami untuk menyampaikan ide dengan jelas dan membela keputusan yang diambil berdasarkan data yang telah dianalisis.

Setiap kelompok menyusun bahan presentasi mengenai proyek yang dipilih untuk penilaian kelayakan

proyek oleh masing masing kelompok dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen serta tema yang menarik sesuai dengan kesepakatan anggota kelompoknya dan juga

yang ditentukan oleh koordinator. Semua peserta ditugaskan untuk menyusun sebuah proyek studi kasus yang mensimulasikan situasi nyata yang sering dihadapi dalam penilaian kelayakan proyek. Pada saat ini, semua pengetahuan yang telah kami pelajari diuji, dan kami dituntut untuk memberikan hasil yang maksimal. Walaupun banyak rintangan yang kami hadapi, kami semua merasa puas dan bangga telah menyelesaikan tugas akhir tersebut dengan baik dimana kami Kelompok C mengambil Proyek Pembangunan Rel Kereta Api Makassar - Pare Pare.

Simulasi ini sangat membantu karena kami harus

benar-benar berpikir seperti perencana profesional, mempertimbangkan setiap aspek mulai dari analisis anggaran hingga dampak lingkungan.

materi pelatihan. Banyak tugas dan laporan yang harus diselesaikan, sementara waktu untuk menyelesaikan semua itu sangat terbatas. Di sisi lain, pelatihan ini juga membutuhkan komitmen penuh, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok dan melakukan presentasi di akhir sesi.

Salah satu kendala utama adalah masalah teknis, terutama selama sesi daring yang sering kali terganggu oleh koneksi internet yang tidak stabil dan pemadaman listrik. Hambatan ini terasa juga sebagai

pengajar atau fasilitator. Kendala teknis lain yang tidak bisa dihindari seperti pemadaman bergilir di beberapa daerah seperti yang pernah kami rasakan menyebabkan kurang optimal mengikuti pelatihan.

Walaupun masih terdapat beberapa keterbatasan, baik dari peserta maupun panitia, secara keseluruhan pelatihan ini dapat berjalan dengan sangat baik dan pembelajaran dapat

teknis, dan diberikan secara profesional oleh pengajar, serta dijalani oleh pesertanya dengan penuh komitmen maka sudah selayaknya jika dikatakan pelatihan ini memiliki nilai-nilai positif.

Setelah menyelesaikan pelatihan, saya kembali ke tempat kerja dengan semangat baru dan keterampilan yang lebih baik.. Dengan menggunakan pengetahuan yang saya peroleh dari pelatihan, harapannya saya mampu melakukan analisis kelayakan yang lebih komprehensif, terutama dalam menilai dampak sosial dan lingkungan proyek tersebut.

Mengikuti Pelatihan Kelayakan Proyek bersama Pusbindiklatren Bappenas dan Universitas Indonesia tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga memperkuat komitmen saya sebagai perencana untuk membangun Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pelatihan ini

sosial, maupun lingkungan.

Sebagai perencana dari Kabupaten Kotawaringin Barat yang mendapatkan pengalaman berharga ini, saya berharap ilmu yang diperoleh bisa saya sebarkan kepada rekan-rekan lain di daerah, mendorong kolaborasi, dan mendorong peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Dengan demikian, setiap proyek pembangunan di Kotawaringin Barat di masa mendatang tidak hanya akan

juga memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

[Penulis: Farog Hidayat, Perencana Ahli Pertama di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat]

Foto: freepik

PUSAT STUDI MITIGASI DAN KEBENCANAAN UNIVERSITAS TADULAKO

Sejarah dan Latar Belakang

Pusat Studi

Pusat Studi Mitigasi Bencana

Universitas Tadulako didirikan pada awal tahun 2018 sebagai tanggapan terhadap tingginya frekuensi dan risiko bencana alam di Sulawesi Tengah, seperti gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia, Sulawesi Tengah adalah salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana tertinggi. Gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala pada 28 September 2018 menjadi titik balik untuk memperkuat penanganan bencana di wilayah ini, memicu kebutuhan mendesak akan pusat kajian yang berfokus pada mitigasi dan penanggulangan bencana. Pusat studi ini menjadi wadah bagi penelitian, pelatihan, dan pengembangan kapasitas di bidang kebencanaan di Universitas Tadulako, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Visi dan Misi Pusat Studi

Pusat Studi Mitigasi Bencana

Universitas Tadulako memiliki visi untuk menjadi pusat unggulan dalam riset kebencanaan di Indonesia

Timur, khususnya di wilayah rawan bencana. Misinya adalah mengembangkan metode mitigasi yang inovatif, memperkuat kapasitas lokal dalam tanggap bencana, serta membina kerjasama dengan pemerintah dan swasta dalam upaya bersama menghadapi tantangan bencana di Indonesia. Melalui berbagai program, Pusat Studi Mitigasi Bencana bertujuan untuk menghasilkan ahli dan praktisi yang mampu memberikan solusi komprehensif dan integratif bagi upaya mitigasi bencana, khususnya di Indonesia bagian timur.

Program Kerja Pusat Studi

Pusat Studi Mitigasi Bencana

Universitas Tadulako, merupakan pusat penelitian dan pelatihan yang berfokus pada mitigasi bencana.

Program Kerja berupa:

• Penelitian kebencanaan, dengan fokus penelitian pada risiko dan dampak bencana; teknologi pemetaan dan simulasi bencana; serta adaptasi dan ketahanan bencana. Hasil penelitian tidak hanya dipublikasikan pada jurnal bereputasi, namun dapat digunakan untuk memperkuat kebijakan pemerintah daerah dan diimplementasikan pada kegiatan pengabdian masyarakat.

• Pelatihan Kebencanaan yang diselenggarakan pusat studi mitigasi bencana Universitas Tadulako yang berkaitan dengan pelatihan dasar kebencanaan, manajemen risiko bencana, penggunaan teknologi untuk mitigasi bencana, perencanaan kesiapsiagaan bencana dan evakuasi, serta pemulihan bencana.

Pengembangan kapasitas kelembagaan dengan program pengembangan kapasitas yang fokus pada peningkatan kemampuan individu dan kelembagaan dalam mengelola risiko bencana.

Setiap program kerja yang dimiliki oleh Pusat Studi Mitigasi Bencana melibatkan berbagai ahli dan praktisi dari Universitas Tadulako, lembaga pemerintah, dan instansi terkait.

Kerja Sama dengan Pusbindiklatren Bappenas

Kerja sama antara Pusat Studi Mitigasi Bencana Universitas Tadulako dengan Pusbindiklatren Bappenas dimulai pada tahun 2019, diawali dengan penandatanganan

Perjanjian Kerja Sama Operasional terkait Program Pelatihan Perencanaan Penanggulangan

Bencana pada tanggal 30 Agustus 2018, dengan nomor perjanjian 02/P.01/06/2. Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT., dan Kepala Pusbindiklatren Bappenas, Dr. Guspika, MBA. Kerja sama ini pertama kali direalisasikan melalui penyelenggaraan Pelatihan Perencanaan Penanggulangan

Bencana bagi pegawai negeri sipil di wilayah administratif Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang rawan bencana, seperti Palu, Sigi, dan Donggala. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas para pejabat daerah dalam mengintegrasikan strategi pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Kegiatan pelatihan ini kembali dilaksanakan secara hybrid, menandai komitmen berkelanjutan

Pusat Studi Mitigasi Bencana Universitas Tadulako dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia.

Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat 19 modul yang mencakup berbagai aspek kebencanaan, mulai dari kebijakan nasional tentang penanggulangan bencana hingga pemanfaatan teknologi Geographic Information System (GIS) untuk pemetaan risiko. Beberapa modul unggulan di antaranya:

1. Kebijakan Penanggulangan Bencana dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Modul ini membahas bagaimana strategi mitigasi bencana dapat diintegrasikan dalam rencana pembangunan nasional.

2. Perencanaan Kesiapsiagaan Bencana. Modul ini memberikan panduan untuk menyusun rencana kesiapsiagaan yang mencakup penilaian risiko, analisis kerentanan, dan perencanaan kontinjensi.

3. Perencanaan Tata Ruang Berbasis Pengelolaan Risiko, mengajarkan peserta untuk mempertimbangkan risiko bencana dalam perencanaan tata ruang, termasuk melalui pendekatan berbasis perubahan iklim dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

4. Aplikasi GIS untuk Mitigasi Bencana, modul ini berfokus pada penggunaan teknologi untuk pemetaan risiko, pemantauan wilayah, dan analisis dampak.

5. Pemulihan Pasca Bencana, modul ini menyediakan panduan bagi peserta untuk

menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana, termasuk penyediaan pembiayaan yang bersumber dari dana dalam dan luar negeri.

Metode pelatihan yang digunakan adalah ceramah, diskusi interaktif, simulasi lapangan, dan studi kasus. Pusat Studi Mitigasi Bencana Universitas Tadulako juga mengadakan kunjungan lapangan ke lokasi rawan bencana, memungkinkan peserta untuk melihat langsung dampak bencana dan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan. Selain itu, selama sesi daring, peserta didukung dengan platform pembelajaran online dan alat komunikasi interaktif untuk diskusi kelompok dan penugasan.

Setiap program kerja yang dimiliki oleh

Pusat Studi Mitigasi

Bencana melibatkan berbagai ahli dan praktisi dari

Universitas Tadulako, lembaga

pemerintah, dan instansi terkait.

Foto: freepik

Pengalaman Instruktur dan Fasilitator

Pusat Studi Mitigasi Bencana Universitas Tadulako bekerja sama dengan berbagai ahli kebencanaan, akademisi, dan praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Narasumber dalam pelatihan ini termasuk dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bappenas, dan dosen Universitas Tadulako yang memiliki keahlian khusus dalam mitigasi bencana, tata ruang, dan teknologi GIS. Setiap pengajar memiliki latar belakang studi dan pengalaman praktis yang kuat, menjadikan pelatihan ini relevan dan aplikatif. Dalam setiap sesi pelatihan, pengajar tidak hanya memberikan materi teoritis tetapi juga membagikan pengalaman lapangan, yang memberikan wawasan praktis bagi peserta.

Pusat Studi Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Tadulako menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang proses pelatihan, termasuk laboratorium GIS, perangkat lunak pemetaan risiko, dan ruang kelas virtual. Pelatihan daring dilaksanakan menggunakan platform yang memungkinkan interaksi langsung antara peserta dan pengajar, sementara pelatihan luring memberikan fasilitas akomodasi dan konsumsi bagi peserta selama di Palu. Peserta juga memiliki akses ke perpustakaan digital yang berisi berbagai referensi dan materi kebencanaan.

Evaluasi dan Dampak Pelatihan Pusat Studi Mitigasi Bencana Universitas Tadulako menggunakan metode evaluasi pre-test dan post-test untuk mengukur

evaluasi pada pelatihan 2023, terdapat peningkatan rata-rata nilai peserta sebesar 39%, yang menunjukkan peningkatan

hal mitigasi bencana. Pusat Studi Mitigasi Bencana Universitas Tadulako juga melakukan evaluasi kehadiran peserta selama pelatihan, di mana semua peserta menyelesaikan pelatihan dengan tingkat kehadiran 100%. Diskusi intensif selama pelatihan menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami konsep dasar,

masalah kebencanaan di daerah masing-masing dan merancang rencana mitigasi yang efektif.

Dampak Jangka Panjang dan Rencana Tindak Lanjut Pusat Studi Mitigasi Bencana Universitas Tadulako berkomitmen untuk memberikan pendampingan berkelanjutan kepada para alumni pelatihan dalam implementasi rencana mitigasi di daerah masing-masing. Pusat Studi Mitigasi

Bencana Universitas Tadulako secara aktif menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan diterapkan dalam praktik.

Selain itu, Pusat Studi Mitigasi Bencana Universitas Tadulako berencana untuk memperluas jangkauan pelatihannya ke daerah-daerah yang belum terjangkau, mengingat banyaknya wilayah di Indonesia yang rentan terhadap bencana.

Dalam beberapa tahun mendatang, Pusat Studi Mitigasi Bencana Universitas Tadulako juga berencana untuk memperbarui modul pelatihan agar lebih relevan dengan tantangan

Bappenas dan instansi lain untuk memfasilitasi program-program pelatihan yang berkelanjutan dan bermanfaat.

[Penulis: Dr. Eng. Ir. Hendra Setiawan, S.T., M.T. Fakultas Teknik Universitas Tadulako]

PENYELARASAN RPJPD

DENGAN RPJPN 2025-2045: KUNCI SUKSES

PEMBANGUNAN NASIONAL

YANG BERKELANJUTAN DEMI

INDONESIA EMAS 2045

Bertholomeus Baghi Tjeme

Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan

Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Sikka

Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan". Visi jangka panjang untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 bertepatan dengan peringatan 100 tahun kemerdekaan. RPJPN 2025-2045 memuat arah dan strategi pembangunan nasional selama 20 tahun ke depan serta menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia termasuk pemerintah daerah dalam merumuskan rencana pembangunannya. Pada tingkat daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi dokumen perencanaan yang strategis untuk menerjemahkan visi dan misi nasional ke dalam

konteks lokal. RPJPD memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah selama 20 tahun disesuaikan dengan potensi, karakteristik dan tantangan masing-masing daerah. Untuk mewujudkan sinergi dalam pembangunan nasional maka penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 menjadi suatu keharusan/kewajiban.

Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah pembangunan di daerah sejalan dengan visi, misi dan target pembangunan nasional. Dengan demikian setiap daerah dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Proses penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 memerlukan komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk memberikan arahan,

dukungan dan pendampingan kepada daerah dalam menyusun RPJPD yang selaras dengan RPJPN. Sementara itu pemerintah daerah wajib berperan aktif dalam menerjemahkan arah pembangunan nasional ke dalam konteks lokal dan mengembangkan potensi daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Urgensi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 RPJPN 2025-2045 memuat 5 sasaran utama visi serta 8 agenda pembangunan dan 17 Arah Pembangunan dengan 8 misinya. Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 di beberapa daerah tentu saja mengalami berbagai kendala dan permasalahan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pemahaman yang berbeda terhadap RPJPN 2025-2045, keterbatasan kapasitas daerah dalam menyusun RPJPD dan dinamika politik lokal yang

mempengaruhi konsistensi RPJPD, sehingga permasalahan yang mau diangkat dalam penulisan ini adalah: Kurangnya pemahaman publik mengenai pentingnya penyelarasan RPJPD dengan

RPJPN 2025-2045. Publik perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan agar tercipta sinergi dan dukungan yang kuat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Perlunya strategi yang efektif untuk meningkatkan penyelarasan RPJPD dengan

RPJPN 2025-2045. Pemerintah perlu merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan peluang dalam proses penyelarasan ini.

Adapun tujuan dari penulisan opini ini selain mendorong pemerintah pusat

memperhatikan pentingnya penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045:

• Meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya penyelarasan RPJPD dengan

RPJPN 2025-2045 dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan meningkatkan kesadaran publik diharapkan akan tercipta dukungan yang luas terhadap upaya penyelarasan RPJPD dengan

RPJPN 2025-2045.

• Memberikan rekomendasi strategi untuk mengoptimalkan penyelarasan RPJPD dengan

RPJPN 2025-2045. Tulisan ini akan menawarkan beberapa solusi dan langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045.

2025-2045 telah dirancang sebagai pedoman pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Agar visi besar ini dapat terwujud, diperlukan sinergi dan keselarasan antara RPJPN dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD). Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyelaraskan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045. Hal ini tercermin dalam beberapa kebijakan, di antaranya:

• Peraturan Menteri

Bersama/Surat Edaran

Bersama (SEB) Menteri

PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024 dan 600.1/176/SJ tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun

2025-2045 tanggal 10 Januari 2024. SEB ini memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk menyelaraskan

Foto: Freepik

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Instruksi ini memberikan panduan teknis kepada pemerintah daerah dalam menyusun RPJPD yang selaras dengan RPJPN 2025-2045 termasuk tata cara penyusunan, substansi yang harus dimuat dan mekanisme konsultasi dengan pemerintah pusat.

• Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi melalui laman web https://indonesia2045.go.id/. Sistem ini memudahkan pemerintah daerzzah untuk mengakses data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun RPJPD yang selaras dengan RPJPN 2025-2045 serta memfasilitasi koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat.

Pentingnya Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045

Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 merupakan langkah

antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat maka cita-cita tersebut akan dapat tercapai.

Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN menjadi krusial karena beberapa alasan berikut:

• Penyelarasan RPJPD dengan

RPJPN memastikan bahwa arah pembangunan di tingkat daerah sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional. Hal ini akan mencegah terjadinya tumpang tindih program dan

menciptakan sinergi yang optimal antara pusat dan daerah. Penyelarasan RPJPD dengan RPJMN diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan harmonis;

• Setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang unik, oleh karena itu penyelarasan RPJPD dengan

RPJPN akan mendorong daerah untuk mengembangkan potensi unggulannya sesuai dengan arah pembangunan nasional.

berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan nasional;

• Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN akan membantu mengurangi kesenjangan antar daerah dan mendorong pemerataan pembangunan. Dengan fokus pada prioritas nasional dan potensi daerah diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata di seluruh Indonesia. Dengan demikian penyelarasan tersebut menjamin pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

• Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN akan memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam pembangunan. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mendorong efektivitas pencapaian target pembangunan.

Foto: Freepik

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, proses penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

• Setiap daerah memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap RPJPN 2025-2045. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menyelaraskan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045.

• Beberapa daerah memiliki keterbatasan kapasitas dalam menyusun RPJPD yang selaras dengan RPJPN 2025-2045. Keterbatasan ini dapat berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi.

• Dinamika politik lokal dimana perubahan kepemimpinan di daerah dapat mempengaruhi konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan RPJPD. Hal ini dapat menjadi kendala dalam menyelaraskan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045.

• Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini sangat penting dalam menyusun RPJPD yang selaras dengan RPJPN 2025-2045 namun beberapa daerah masih menghadapi keterbatasan dalam hal ini.

Secara umum, kebijakan penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Penyelarasan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mewujudkan

Indonesia Emas 2045 dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan walaupun ada juga beberapa pihak yang

menyampaikan beberapa masukan seperti:

• Perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada publik dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 sehingga pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada publik mengenai hal ini;

• Publik perlu dilibatkan secara aktif dalam proses penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan;

• Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelarasan

RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 agar publik dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelarasan ini.

Dampak Positif Penyelarasan RPJPD terhadap Kinerja Pemerintahan Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa dampak positif yang diharapkan antara lain:

• Mencegah terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif

• Mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas;

• Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta

• Meningkatkan kepercayaan

publik terhadap pemerintah karena publik melihat bahwa pemerintah serius dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Selain dampak positif, penyelarasan

RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 juga menciptakan peluang bagi pemerintah daerah untuk:

• Meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pembangunan daerah, dengan mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dan kreatif dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.

• Meningkatkan daya saing daerah. Dengan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor unggulan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

• Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap program dan kegiatan pembangunan. Hal ini akan menjamin terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial.

Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan komitmen dan kerjasama untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan peluang dalam proses penyelarasan ini. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan penyelarasan ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan kontribusi yang

kolaborasi:

a. Kementerian PPN/Bappenas perlu membangun platform komunikasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi koordinasi, konsultasi dan pertukaran informasi terkait penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045.

b. Pemerintah pusat perlu meningkatkan intensitas pendampingan dan bimbingan

c. Pemerintah pusat perlu memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam rangka penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045. Kerja sama ini dapat berupa pertukaran informasi, pengalaman dan praktik baik antar daerah.

2. Peningkatan kapasitas daerah: a. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun dan mengimplementasikan RPJPD

Foto: Freepik

pembangunan yang terintegrasi dengan sistem informasi nasional. Sistem informasi ini akan memudahkan akses terhadap data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun RPJPD yang selaras dengan RPJPN 2025-2045.

c. Pemerintah daerah perlu meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan dan pengawasan RPJPD. Partisipasi publik dapat dilakukan melalui forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan media sosial

1. Pemanfaatan teknologi dan inovasi:

a. Pemerintah perlu memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045. Teknologi digital dapat digunakan untuk membangun platform

komunikasi, menyediakan akses terhadap data dan informasi dan memfasilitasi partisipasi publik.

b. Pemerintah perlu mendorong pengembangan inovasi dalam perencanaan pembangunan untuk meningkatkan efektivitas penyelarasan RPJPD dengan

RPJPN 2025-2045. Inovasi ini dapat berupa pengembangan metode perencanaan, penerapan teknologi baru dan pengembangan model pembangunan yang berkelanjutan.

2. Evaluasi dan monitoring secara berkala:

a. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan penyelarasan RPJPD dengan

RPJPN 2025-2045. Evaluasi dan monitoring ini bertujuan untuk

kendala, dan peluang perbaikan dalam proses penyelarasan.

b. Pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan akses publik terhadap informasi terkait penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 dan melibatkan publik dalam proses pengawasan.

Dengan menerapkan saran dan rekomendasi tersebut diharapkan penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 dapat lebih optimal dan memberikan kontribusi yang

Indonesia Emas 2045.

Foto: Freepik

DINAMIKA PENYUSUNAN

RPJPD PROVINSI BENGKULU 2025-2045:

PELUANG, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Evan Ferdian

Penelaah Teknis Kebijakan Perencanaan

Evaluasi dan Pelaporan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu

RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045:

Menyesuaikan Arah Pembangunan

Daerah dengan Visi Nasional

Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Bengkulu 2025-2045 merupakan proses yang menentukan arah pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah pusat melalui Surat

Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas RI tentang penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan

Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 membawa tuntutan besar. SEB ini tidak hanya menetapkan indikator dan target pembangunan nasional, tetapi juga mewajibkan setiap provinsi untuk mengadaptasinya dalam dokumen perencanaan mereka, memastikan keselarasan visi menuju Indonesia Emas 2045.

Meskipun kebijakan ini bertujuan mulia, yaitu menciptakan keselarasan pembangunan nasional dan daerah, di lapangan, provinsi seperti Bengkulu menghadapi

mendasar harus dilakukan, terutama setelah SEB pertama dan kedua diterbitkan pada Januari 2024, yang menambahkan beban adaptasi pada visi, misi, dan indikator kinerja utama (IKU). Penyesuaian ini mengharuskan dokumen RPJPD yang semula telah disusun merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, untuk mengalami perubahan drastis.

Menyempurnakan Kebijakan

Penyelarasan RPJPD: Rekomendasi untuk Provinsi Bengkulu

Masalah utama yang dihadapi Provinsi Bengkulu adalah implementasi kebijakan penyelarasan yang dalam banyak hal, terasa tidak realistis atau kurang memperhitungkan dinamika lokal.

Misalnya, salah satu indikator nasional yang sangat kontroversial adalah target pengentasan kemiskinan hingga mencapai 0% pada tahun 2045. Dengan angka kemiskinan Provinsi Bengkulu yang saat ini masih berkisar 13%, target ini dipandang sebagai sesuatu yang

Foto: Freepik

Gambar: Rancangan Akhir, RPJPD 2025-2045 Provinsi Bengkulu.

MENDAKI GUNUNG BAGI PEKERJA

KANTORAN:

STRATEGI DAN TIPS

lahraga mendaki gunung atau hiking kian populer di berbagai kalangan, termasuk di kalangan pekerja kantoran. Namun, keterbatasan waktu seringkali menjadi kendala bagi mereka yang ingin menekuni hobi ini. Berikut adalah beberapa strategi dan tips bagi pekerja kantoran yang ingin tetap aktif mendaki gunung:

Memanfaatkan Waktu Akhir Pekan Akhir pekan merupakan waktu yang ideal bagi pekerja kantoran untuk mendaki gunung. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyalurkan hobi tanpa harus mengganggu jadwal kerja. Bagi yang telah berkeluarga, mendaki gunung di akhir pekan juga dapat menjadi alternatif liburan bersama keluarga.

Memilih Gunung yang Mudah Dijangkau

pendaki dari kalangan pekerja kantoran. Oleh karena itu, disarankan untuk memilih gunung dengan ketinggian yang tidak terlalu

waktu relatif singkat. Memilih gunung yang berada di dekat tempat tinggal juga dapat menghemat waktu tempuh.

Membawa Perlengkapan dan Logistik Secukupnya Meskipun mendaki dalam waktu singkat, perlengkapan dan logistik yang memadai tetap harus diperhatikan. Pastikan untuk membawa perlengkapan standar

agar tidak memberatkan beban bawaan.

Menikmati Proses Pendakian Bagi pekerja kantoran, mendaki gunung merupakan kesempatan langka untuk melepas penat dan menikmati keindahan alam. Oleh karena itu, penting untuk menikmati setiap momen pendakian tanpa

terburu-buru. Pastikan untuk menyesuaikan ritme pendakian Kesimpulan

Mendaki gunung merupakan aktivitas rekreasi yang positif bagi

kantoran pun dapat menikmati hobi mendaki gunung tanpa harus mengorbankan waktu dan tanggung jawab pekerjaan.

[Penulis : Gigih Prionggo Prasetyo Nugroho/ Staf Pokja Organisasi, Administrasi, Tata Laksana dan Keuangan Pusbindiklatren]

Foto: Freepik

Anda memiliki masalah/pertanyaan seputar

Jabatan Fungsional Perencana atau Program Diklat Pusbindiklatren

Kementerian PPN/Bappenas?

Konsultasikan secara daring dengan

Tim Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas melalui

setiap Jumat Terakhir

Tiap Bulan Pukul 14.00-16.00 via

KUESIONER PEMBACA

1. Volume Majalah Simpul Perencana yang Saudara baca:

a. Volume 45

b. Volume 46

c. Volume 47

d. ...................

2. Versi Majalah Simpul Perencana yang Saudara baca:

a. Versi cetak

b. Versi Digital (dari website Pusbindiklatren Bappenas atau bit.ly/baca-simpul)

c. Versi Digital (dari platform Issuu atau bit.ly/issuupusbindiklatren)

PROFIL PEMBACA

3. Pekerjaan Saudara saat ini:

a. ASN Perencana

b. ASN Non Perencana

c. Lainnya

4. Usia Saudara saat ini:

a. 20—30 tahun

b. 31—40 tahun

c. 41—50 tahun

d di atas 50 tahun

TAMPILAN MAJALAH

SIMPUL PERENCANA

5. Tampilan cover Majalah Simpul Perencana:

a. menarik dan sesuai tema

b. menarik, tetapi tidak sesuai tema

c. tidak menarik

6. Tampilan layout isi dan foto/ ilustrasi Majalah Simpul Perencana:

a. menarik dan sesuai judul tulisan

b. menarik, tetapi tidak sesuai judul tulisan

c. tidak menarik

SUBSTANSI/ISI MAJALAH

SIMPUL PERENCANA

7. Tema yang diangkat dalam Majalah Simpul Perencana:

a. menarik

b. tidak menarik

8. Bahasa yang digunakan dalam Majalah Simpul Perencana

a. mudah dipahami

b. sulit dipahami

MANFAAT & REKOMENDASI

MAJALAH SIMPUL PERENCANA

9. Manfaat yang Saudara peroleh dari Majalah Simpul Perencana:

a. sebagai referensi untuk menyusun kebijakan

b. sebagai referensi untuk menyusun tulisan jurnal/ majalah/buku

c. sebagai sarana updating informasi terkait perencanaan pembangunan

d. sekadar bahan bacaan untuk mengisi waktu luang.

10. Apakah Saudara akan merekomendasikan ke pimpinan/rekan kerja/ lainnya untuk membaca Majalah Simpul Perencana?

a. iya

b. tidak

KETENTUAN:

• Lingkari jawaban pada huruf a atau b sesuai pilihan Anda.

• Kuesioner yang telah selesai dijawab selanjutnya dipotret dengan kamera. Usahakan hasil foto tidak kabur (blur) sehingga tulisan dan jawaban dapat terbaca dengan jelas.

• Hasil foto selanjutnya dikirim melalui pos-el (e-mail) ke: simpul@bappenas.go.id

• Pengisian kuesioner evaluasi juga dapat dilakukan secara daring melalui tautan: bit.ly/evaluasi-msp

HINDARI NARKOBA6Langkah

Tolak ajakan merokok. Merokok adalah pintu gerbang penyalahgunaan narkotika.

Ingat bahwa tidak ada ajaran agama yang membenarkan penyalahgunaan narkoba.

Kenali temanmu. Pilihlah teman yang selalu mengajak kepada kebaikan.

Hindari kelompok/ teman nongkrong yang tidak sehat. Sapa lalu pergi, lakukan dalam tiga detik.

Isi waktu luang dengan kegiatan positif seperti olahraga, bermain musik, belajar, dan lainnya.

Ada keluarga yang menyayangi kita. Ciptakan komunikasi yang baik dengan keluarga. Sehat Bahagia

Pusbindiklatren menjalankan amanah Kementerian PPN/Bappenas sebagai Satgas Pelaksana Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang tentang Rencana

PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS SEBAGAI

ZONA INTEGRITAS

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, pimpinan dan staf Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan secara benar, akurat, profesional, dan berkualitas. Pusbindiklatren menjamin pelaksanaan tugas internal dan pelayanan publik bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi serta bebas dari benturan kepentingan.

Pada tahun 2020, Pusbindiklatren meraih predikat WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Saat ini, Pusbindiklatren terus mengupayakan pelayanan terbaik menuju WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).