DAERAH MENGHADAPI PENGHAPUSAN TENAGA NON-ASN

SIMPUL (S): Seberapa besar pengaruh tenaga honorer/tenaga kontrak di lingkungan Kabupaten Wonogiri yang Bapak/Ibu kelola?

Djoko Purwidyatmo (J): Pemerintah masih membutuhkan peran tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah. Apalagi jumlah SDM masih sangat terbatas. Tenaga NonASN mayoritas ditempatkan pada jabatan yang banyak memberikan pelayanan sehingga menjadi tulang punggung dalam pelayanan. Saat ini, hasil penghitungan Analisis Beban Kerja (ABK), kebutuhan tenaga ASN di Kabupaten Wonogiri sebanyak 23.457 orang, sedangkan jumlah ASN kami sebanyak 11.448 orang yang terdiri dari PNS 7.659 orang, CPNS 795 orang, dan PPPK 2.994 orang. Kalau dilihat dari hasil penghitungan tersebut, kita masih kekurangan SDM sekitar 11.009 orang.

S: Bagaimana performa tenaga tenaga honorer tersebut?

J: Terkait kinerja tenaga honorer di daerah itu sangat luar biasa, terutama pada lingkungan sekolah. Selama ini, hampir sebagian besar tenaga NonASN ditugaskan sebagai Operator BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan juga sebagai operator Adminduk pada kecamatan untuk PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan).

S: Bagaimana prosedur pada saat rekrutmen tenaga honorer/ tenaga kontrak yang saat ini dipermasalahkan?

J: Mayoritas instansi, khususnya di daerah, melakukan penerimaan tenaga honorer lantaran jerat kebutuhan organisasi untuk menutupi beban kerja yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya oleh ASN. Saat ini, mayoritas perekrutan masih jauh dari keterbukaan yang mendasarkan potensi dan kompetensi tiap-tiap calon tenaga non-ASN.

S: Pemerintah saat ini berencana mengambil kebijakan untuk menghapus tenaga honorer/tenaga kontrak di lingkungan pemerintah. Apa yang Bapak lihat dengan kebijakan ini?

J: Terlepas dari kebijakan tersebut dihapus atau tidak, selama ini kedudukan tenaga honorer tak kunjung diatur dasar hukumnya, hingga menyebabkan ketidakjelasan status dalam sistem kepegawaian negara, baik itu dari sisi penggajian maupun pengembangan kompetensi. Selama ini, keberadaan tenaga honorer kerap kali membawa dilema dalam pengambilan kebijakan. Bila dilihat dari sisi regulasi, jelas tenaga honorer tidak lagi dimasukkan dalam skema kepegawaian pemerintah. Hendaknya pemerintah pusat tidak hanya mengambil kebijakan penghapusan/ menghilangkan tenaga honorer, tetapi juga harus memberikan solusi lebih lanjut untuk menetapkan status kepegawaian tenaga honorer yang sudah lama mengabdi untuk diprioritaskan menjadi ASN guna mencukupi kebutuhan SDM dalam pelayanan kepada masyarakat.

S: Apakah dampaknya di pemerintahan daerah bila pemerintah konsisten dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer kontrak ini?

J: Potensi ribuan tenaga honorer di Pemda kehilangan pekerjaan tak bisa dielakkan. Mungkin juga sedikit banyak akan mengganggu proses pelayanan masyarakat karena Tenaga Non-ASN terbanyak ada di pelayanan kebersihan dan persampahan. Adapun untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan tidak banyak terpengaruh karena tahun 2021 untuk tenaga pendidikan dan kesehatan sudah banyak diangkat menjadi PPPK.

S: Untuk mengisi kekosongan tenaga yang semula diisi oleh tenaga honorer ini, apa saja langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah?

J: Saat ini, salah satu langkah yang kami lakukan, yaitu melakukan penataan dan optimalisasi kinerja ASN yang sudah ada.

S: Apakah rekrutmen PPPK saat ini sudah siap untuk dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah?

J: Pada dasarnya kami siap untuk melakukan rekrutmen PPPK, tetapi terkendala masalah kebijakan yang mengatur perekrutan dan ketentuan pendukung (petunjuk teknis). Selain itu, ada kendala keterbatasan APBD. Kami berharap pemerintah pusat akan memperjuangkan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu pembiayaan Pemerintah Daerah.

S: Apa saja tantangan yang dihadapi daerah untuk implementasi kebijakan rekrutmen PPPK?

J: Salah satu tantangannya, yaitu anggaran. Selain itu, kompetensi Tenaga Non-ASN yang sudah lama bekerja di Pemerintah Kabupaten Wonogiri (terutama pendidikan formal) masih terbilang rendah. Ada pula tantangan menyangkut keterbatasan jumlah jabatan. Sesuai Perpres 38 Tahun 2020, jumlah jabatan yang bisa diisi oleh PPPK sangat terbatas sekali dan hanya difokuskan untuk jabatan fungsional, sedangkan jabatan administrasi tidak ada.

S: Apakah Pemerintah Daerah sudah siap dalam proses pemberian remunerasi (gaji, dsb.) bagi tenaga PPPK tersebut?

J: Mungkin secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait kesiapan pemberian remunerasi bagi PPPK hampir sama, yaitu terkait anggaran. Untuk itu, kami berharap agar Pemerintah Pusat dapat menambah DAU yang disampaikan ke daerah sehingga dapat membantu pembiayaan Pemerintah Daerah.

S: Bagaimana langkah-langkah Pemerintah Daerah menghadapi tenaga honorer/kontrak yang tidak lolos seleksi rekrutmen tenaga PPPK?

J: Pemerintah Daerah mendorong agar tenaga honorer/kontrak diprioritaskan mengikuti latihan keterampilan yang diselenggarakan oleh dinas tenaga kerja. Kami juga bekerja sama dengan dinas tenaga kerja membentuk kanalisasi tenaga kerja sehingga tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK dapat disalurkan pada perusahaan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Selain itu, kami juga membentuk BUMD yang memiliki bidang usaha outsourcing sehingga dapat menyalurkan tenaga Non ASN yang tidak lolos seleksi.

S: Bagaimana instansi Bapak menghadapi fenomena adanya PPPK yang mengundurkan diri?

J: Untuk Kabupaten Wonogiri, PPPK guru yang mengundurkan diri sebanyak empat orang dengan alasan ingin mengembangkan usaha maupun mengikuti suami yang bekerja di daerah lain. Namun, kami tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini karena PPPK di Kabupaten Wonogiri masih memiliki daya tarik yang tinggi, terbukti dari 2.773 orang yang dinyatakan lulus tahun 2021, hanya ada empat orang yang mengundurkan diri. g

Terlepas dari kebijakan tersebut dihapus atau tidak, selama ini kedudukan tenaga honorer tak kunjung diatur dasar hukumnya.

Ribuan tenaga kontrak di instansi pemerintah terancam kehilangan pekerjaan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penghapusan tenaga kontrak mulai tahun 2024. Bagaimana tenaga kontrak menyikapi kebijakan tersebut? Simak wawancara SIMPUL bersama

Anang Nugraha Triatmaja, salah satu tenaga kontrak di Kementerian PPN/Bappenas, berikut ini.