STRENGTHENING APPARATUS MANAGEMENT AND DEVELOPMENT IN INDONESIA (SMART)

Dalam melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan ASN Perencana, Pusbindiklatren Kementerian

PPN/Bappenas bekerja sama dengan sejumlah institusi mitra, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu mitra internasional Pusbindiklatren adalah Japan International Corporate Agency (JICA) yang berkunjung ke kantor

Pusbindiklatren pada bulan Oktober 2022 lalu.

Pusbindiklatren menyelenggarakan Rapat Kick-Off Survei Pengumpulan Data untuk Program Strengthening Apparatus Management and Development in Indonesia (SMART) pada Senin (10 Oktober 2022). Acara dihelat di Kantor Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas, Jalan Proklamasi Nomor 70, Jakarta Pusat.

Terselenggaranya rapat kick-off tersebut menandakan dimulainya proyek survei yang dilaksanakan oleh JICA dengan menggandeng konsultan AsiaSEED. Proyek survei tersebut bertujuan untuk menghimpun informasi-informasi penting terkait dengan kebijakan pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia. Untuk itu, JICA menunjuk AsiaSEED sebagai pelaksana survei.

Survei tersebut dilaksanakan di Jepang maupun Indonesia. Untuk pelaksanaan di Indonesia, kegiatan survei dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama berlangsung pada tanggal 10—28 Oktober 2022. Sementara tahap kedua dan ketiga akan dilaksanakan masing-masing pada bulan Januari dan Maret tahun 2023.

Acara dibuka oleh Guspika selaku Plt. Kapusbindiklatren. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi terhadap dukungan dan kontribusi langsung JICA dalam sejumlah program pengembangan kompetensi ASN Indonesia. Lebih lanjut, beliau berharap bahwa kerja sama antara Pusbindiklatren dengan JICA di bidang pengembangan kapasitas ASN dan institusi pemerintahan tetap berlanjut pada masa mendatang.

Data-data yang dihimpun oleh tim survei nantinya akan berguna sebagai dasar untuk menyesuaikan desain proyek yang diajukan oleh Pusbindiklatren dengan kebijakan dan isu strategis terbaru dari para pemangku kepentingan. Guspika optimis bahwa JICA dan tim survei mampu mencapai seluruh tujuan survei dan berhasil mengumpulkan semua data yang diperlukan.

Mengakhiri sambutannya, Guspika mengatakan bahwa Pusbindiklatren mendukung tim survei selama pelaksanaan survei dan meminta kepada seluruh pemangku kebijakan terkait untuk membantu tim survei dengan mempersiapkan data yang dibutuhkan.

“Kami menantikan hasil survei untuk kemudian memanfaatkan data yang terkumpul sebagai dasar implementasi proyek SMART pada masa mendatang,” pungkas Guspika.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Wignyo Adiyoso, Ketua Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengembangan (Kapokja Renbang) Pusbindiklatren. Dalam kesempatan tersebut, beliau menjelaskan tentang latar belakang dari proyek SMART.

Sebagai bagian dari program

Professional Human Resource Development IV (PHRD IV), proyek SMART merupakan kelanjutan dari proyek SPIRIT yang berfokus pada beasiswa pendidikan.

Setelah berakhirnya proyek SPIRIT, Pusbindiklatren sempat mengajukan kelanjutan program tersebut. Akan tetapi, dinamika yang berkembang pada saat itu tidak memungkinkan bagi program-program lanjutan untuk terlaksana. Barulah pada tahun 2019 muncul gagasan proyek SMART dengan fokus meningkatkan kompetensi SDM di bidang perencanaan. Proyek SMART berjalan selama tujuh tahun dengan lokasi di Indonesia dan Jepang. Dengan menggunakan sumber pinjaman dari JICA, proyek SMART tidak lagi berfokus pada program beasiswa pendidikan, tetapi hanya fokus pada program pelatihan.

“Dari SMART tidak ada lagi program pendidikan. Hal ini dikarenakan kebijakan dari Kementerian Keuangan tidak memperbolehkan penggunaan loan untuk program beasiswa pendidikan di luar negeri,” tutur Wignyo.

Narasumber berikutnya adalah Masahiro Hamano selaku Survey Team Leader dari AsiaSEED. Melalui paparannya, Hamano memperkenalkan tim survei dari AsiaSEED serta menyampaikan latar belakang dan kerangka dari kegiatan survei. Dalam kesempatan tersebut, Hamano juga menjelaskan tujuan dari pelaksanaan survei tersebut.

“Tujuan dari survei ini adalah untuk menghimpun informasi yang dibutuhkan demi mendukung percepatan penyusunan proyek (pengembangan kompetensi ASN) yang sesuai dengan pendanaan JICA,” tutur Hamano.

Untuk itu, lanjut Hamano, tim survei harus mengumpulkan data-data relevan sebagai dasar konfirmasi dan analisis kondisi dan permasalahan terkini dari kebijakan pengembangan SDM dan sistem manajemen di sektor publik. Selain itu, tim survei juga memeriksa kecocokan antara hasil survei dengan program kolaborasi JICA. Dari hasil survei tersebut, tim survei akan mengajukan proposal rencana proyek yang sesuai dengan persyaratan JICA.

Terkait pelaksanaan survei, Hamano mengharapkan adanya keterlibatan Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas dalam menyukseskan proyek survei. Pusbindiklatren berperan dalam membantu dengan cara membentuk working group untuk survei, membagikan naskah kebijakan (policy paper) dan rencana proyek untuk ditinjau, membagikan informasi dan data terkait perencanaan pembangunan, serta membagikan data dan informasi terkait program pelatihan yang pernah dilaksanakan, baik diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.

Setelah paparan-paparan pembuka, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk membahas hal-hal yang bersifat substansi maupun teknis di dalam pelaksanaan survei. Wignyo menyatakan bahwa dalam pelaksanaan survei, Pusbindiklatren akan mendampingi tim survei dalam kegiatan kunjungan ke sejumlah institusi target survei.

Kemudian, Rakha, selaku perwakilan Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan sejumlah perhatian terkait pelaksanaan proyek SMART. Menurut Rakha, yang harus menjadi fokus utama dalam aspek kurikulum adalah kemampuan ASN di bidang analisis data.

“Sebelum membangun learning center, yang dibutuhkan terlebih dahulu adalah kemampuan dalam melakukan riset dan analisis data,” ujar Rakha.

Terkait teknis pelaksanaan survei, Takuya Uchiyama dari AsiaSEED menjelaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan materi detail teknis yang akan didiskusikan bersama Pusbindiklatren, khususnya terkait informasi apa saja yang diperlukan dalam survei. Selain itu, lanjut Uchiyama, timnya juga telah memulai komunikasi informal dengan sejumlah institusi yang ditunjuk sebagai responden survei.

Dalam sesi selanjutnya, Hideaki Shimizu dari AsiaSEED mempresentasikan tentang konsep program co-sharing master linkage antara Pusbindiklatren dan JICA. Shimizu memaparkan bahwa JICA menggunakan skema kerja sama “long term (degree-program) trainee”. Seleksi dapat dimulai pada tahun 2023 dan mahasiswa angkatan pertama memulai perkuliahan di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2024. Setelah itu, mahasiswa diberangkatkan ke

Jepang pada tahun 2025. Rancangan tersebut merencanakan program tersebut untuk dua angkatan dalam pelaksanaan awal. Namun, jumlah angkatan bisa bertambah di masa mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Kapokja Renbang, Wignyo Adiyoso, menyatakan bahwa pada prinsipnya, Pusbindiklatren menyetujui konsep tersebut. Akan tetapi, pelaksanaan program tersebut masih harus menunggu hasil pembahasan anggaran.

“Saya setuju jika Pusbindiklatren menanggung seluruh biaya pendidikan di Indonesia. Namun, harus menunggu pembahasan anggaran tahun 2023 tuntas,” ujar Wignyo.

Acara rapat kick-off ditutup dengan kegiatan survei yang dilakukan oleh AsiaSEED dan JICA. Adapun lembaga pertama yang disurvei adalah Pusbindiklatren dan Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas. Selain Kementerian PPN/Bappenas, institusi-institusi kunci yang juga disurvei antara lain Kementerian PANRB, BKN, LAN, KASN, dan LKPP.

Tidak hanya itu, tim survei juga mendatangi sejumlah lembaga pusat sebagai institusi target, antara lain Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemenkeu, Kemlu, KemenkopUKM, Kemkominfo, dan sejumlah institusi swasta. Selain itu, pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur juga menjadi institusi target daerah yang disurvei. [Penulis: Luqman Hakim Antris Saputro/ Calon Perencana Ahli Pertama Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas] g