PENILAIAN ANGKA KREDIT PERENCANA

Sebagai instansi pembina jabatan fungsional perencana, Pusbindiklatren juga mengampu tugas sebagai

Sekretariat Tim Penilai

Pusat. Sejak awal keluarnya

Jabatan Fungsional

Perencana hingga saat ini, Pusbindiklatren telah menerima dan melakukan verifikasi dokumen usulan penilaian angka kredit perencana yang belum memiliki tim penilai dan perencana ahli utama.

Kegiatan penilaian angka kredit pada tahun 2022 mengalami pergeseran pengajuan waktu sebagai dampak dari diterbitkannya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana, sebagai turunan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020.

Dalam peraturan tersebut, batas akhir pengumpulan dokumen usulan yang awalnya jatuh pada 10 Januari diperpanjang hingga 10 Mei 2022. Perpanjangan waktu pengumpulan ini berdampak pada semakin lamanya waktu penilaian Angka Kredit Perencana. Bahkan, hingga tulisan ini ditulis, penilaian dokumen usulan masih berlangsung. Keterlambatan penilaian ini tidak hanya disebabkan oleh waktu pengumpulan yang bertambah, tetapi juga disebabkan oleh jumlah perencana yang mengalami peningkatan secara drastis sebagai dampak atas kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, serta jumlah pegawai negeri sipil yang melakukan perpindahan jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Perencana (JFP).

Meskipun penilaian Angka Kredit untuk kinerja tahun 2021 belum sepenuhnya selesai, pada bulan

Desember ini, Pusbindiklatren telah menerima dokumen penilaian Angka Kredit dari perencana untuk kinerja tahun 2022. Meskipun sebelumnya terdapat kebingungan atas diterbitkannya Peraturan

Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 terkait Pengelolaan Kinerja ASN, sebagai hasil diskusi antara

Pusbindiklatren bersama dengan BKN dan Kementerian PANRB (tanggal 20

Desember 2022), adanya kesepakatan bahwa untuk kinerja JFP tahun 2022 tetap dinilaikan melalui Tim Penilai.

Oleh karena itu, Pusbindiklatren sebagai Sekretariat Tim Penilai Pusat akan tetap menerima dan melakukan verifikasi dokumen penilaian perencana hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Pengumpulan Angka Kredit Perencana

Pengumpulan Angka Kredit sudah menjadi kegiatan tahunan yang pasti dilakukan oleh setiap pegawai fungsional, tidak terkecuali bagi perencana. Keberadaan Angka

Kredit saat ini masih belum dapat dipisahkan dari para perencana. Hal ini dikarenakan Angka Kredit masih menjadi penentu kenaikan pangkat dan/atau jabatan dari perencana tersebut. Namun, masih banyak perencana yang belum memahami prosedur penilaian dan dokumen apa saja yang perlu dikumpulkan untuk pengajuan penilaian Angka Kredit.

Sebagaimana tercantum dalam

PermenPANRB No. 4 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Angka Kredit merupakan satuan nilai dari uraian kegiatan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai

Apa yang dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh perencana. Pengumpulan Angka Kredit dilakukan oleh perencana setiap tahunnya dengan menyusun laporan kegiatan yang kemudian akan dinilaikan oleh Tim Penilai. Namun, perencana tidak dapat secara langsung memberikan dokumen usulan kepada Tim Penilai. Adanya prosedur penilaian Angka Kredit yang harus diikuti dan dipatuhi oleh perencana.

PROSEDUR PENILAIAN ANGKA

KREDIT

Berdasarkan PermenPPN/Ka. Bappenas No. 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana, pelaksanaan penilaian Angka Kredit perencana hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun. Perencana menyampaikan dokumen hasil kerja perencana kepada Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit melalui bagian kepegawaian. Dokumen yang dikirimkan meliputi

1. SKP dan Lampiran SKP Perencana (Format Lampiran SKP sesuai dengan PP 30 Tahun 2019);

2. BAPAK dan PAK terakhir;

3. Salinan surat keputusan kenaikan pangkat/golongan dan jabatan terakhir;

4. Surat Penilaian Kegiatan Perencanaan Pembangunan;

5. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) unsur pengembangan profesi;;

6. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) unsur penunjang; dan

7. Bukti pendukung dokumen (laporan kegiatan). Seluruh dokumen tersebut digabungkan menjadi satu berkas utuh bersama dengan surat pengantar pengajuan penilaian Angka Kredit yang telah disusun oleh bagian Kepegawaian. Bagian Kepegawaian akan mengumpulkan berkas pengajuan dari seluruh perencana di instansi/daerah dan mengirimkan berkas pengajuan tersebut ke Sekretariat Tim Penilai.

Sekretariat Tim Penilai memiliki peran yang cukup penting dalam proses penilaian Angka Kredit. Sekretariat tidak hanya melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas usulan penilaian, tetapi juga mengadministrasikan setiap usulan, menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian dan konsep surat keputusan PAK. Sekretariat Tim Penilai dapat mengembalikan dokumen perencana jika berkas yang dikirimkan belum lengkap atau adanya kesalahan format surat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jika dokumen dilihat sudah lengkap dan berkas telah selesai

1. Memastikan bahwa berkas pengajuan penilaian Angka Kredit telah lengkap.

2. Format lampiran SKP sudah sesuai dengan ketentuan (PP 30 Tahun 2019).

3. Format Surat Penilaian Kegiatan Perencanaan, SPMK unsur pengembangan profesi, dan SPMK unsur penunjang sesuai dengan ketentuan (lampiran PermenPPN/Ka. Bappenas No. 1 Tahun 2022).

4. Bukti pendukung disusun sesuai dengan urutan yang terdapat dalam Surat Penilaian Kegiatan Perencanaan dan SPMK.

Liputan

Pengajuan ke Pusbindiklatren selaku diverifikasi maka berkas akan langsung dikirimkan ke Tim Penilai untuk dilakukan penilaian. Tim Penilai 1 dan Tim Penilai 2 akan secara bergantian melakukan penilaian atas berkas yang diajukan perencana. Berkas yang telah selesai dinilai oleh kedua Tim Penilai kemudian dikembalikan ke Sekretariat Tim Penilai untuk dilakukan penyusunan BAPAK hasil penilaian dokumen keluaran tersebut. BAPAK dikirimkan ke bagian Kepegawaian sebagai acuan untuk menyusun PAK bagi para perencana.

Sekretariat Tim Penilai Pusat hanya dapat dilakukan oleh Perencana Ahli Utama (PAU) dan para perencana yang instansi dan/atau daerahnya belum memiliki tim penilai Angka Kredit.

Penilaian Angka Kredit bagi seluruh PAU, baik di instansi pusat maupun daerah, harus dinilai oleh Tim Penilai Pusat sehingga berkas penilaian harus dikirimkan ke Pusbindiklatren.

Bagi perencana yang instansi atau daerahnya sudah memiliki tim penilai Angka Kredit maka pengajuan penilaian dilakukan oleh instansi/ daerah yang bersangkutan dan/atau instansi/daerah terdekat lainnya.

Saat ini, tidak semua daerah/instansi memiliki Sekretariat Tim Penilai maupun Tim Penilai Angka Kredit. Pusbindiklatren selaku instansi pembina bagi Jabatan Fungsional Perencana juga mengemban tugas sebagai Sekretariat Tim Penilai Pusat. Meskipun menjadi Sekretariat Tim Penilai Pusat, tidak semua dokumen pengajuan penilaian Angka Kredit perencana dapat dikirimkan ke Pusbindiklatren.

Siapa saja yang mengirimkan dokumen pengajuan penilaian ke Pusbindiklatren?

PERLU DIPERHATIKAN

Pelaksanaan pengajuan penilaian ke instansi/daerah lain harus disertai dengan perjanjian/nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/ MoU) antara instansi/daerah asal perencana dengan instansi/daerah tempat Sekretariat Tim Penilai. Dengan tanpa adanya nota kerja sama tersebut, instansi/daerah yang belum memiliki Sekretariat dan Tim Penilai disarankan untuk mengirimkan dokumen pengajuan penilaian ke Tim Penilai Pusat. [Penulis: Bernadette Christi Paramitha Santosa/ Calon Perencana Ahli Pertama Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas] g

• Penilaian output kinerja perencana di tahun 2022 (periode Januari—Desember 2022), bagi PAU dan perencana yang belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit akan dinilai oleh tim penilai pusat pada awal tahun 2023. Dokumen pengajuan dikirimkan ke Pusbindiklatren paling lambat 10 Januari 2023.

• Petunjuk penilaian kinerja JFP berdasarkan PermenPPN/Ka.Bappenas No. 1 Tahun 2022