PENILAIAN PELAYANAN

PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana

(Pusbindiklatren)

Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional

(Kementerian PPN/ Bappenas) memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas fasilitasi dan pembinaan

Jabatan Fungsional

Perencana (JFP) serta penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan bagi perencana baik di pusat maupun di daerah.

Hal ini terutang dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas

Nomor 3 Tahun 2022. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada Rencana Strategis

(Renstra) Kementerian PPN/Bappenas

2020—2024, telah menetapkan empat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai target pencapaian kinerja tiap tahun. Keempat IKU tersebut di antaranya (1) jumlah perencana yang memenuhi standar kompetensi; (2) jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan; (3) jumlah peserta terlatih; serta (4) tingkat kepuasan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan serta pembinaan JFP.

Berdasarkan Kamus Indikator Kinerja

Utama dalam Perjanjian Kinerja Kepala

Pusbindiklatren Tahun 2022, indikator kinerja Pusbindiklatren keempat, yaitu tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan serta pembinaan JFP tentunya tidak lepas dari pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan

Pusbindiklatren kepada user dan stakeholder. Tak hanya bermitra dengan perguruan tinggi sebagai pelaksana program pendidikan dan pelatihan, Pusbindiklatren juga dituntut memberikan pelayanan kepada instansi pusat dan daerah misalnya BPSDM, Bappeda, maupun Kementerian/Lembaga dalam memberikan pelayanan seperti fasilitasi penyusunan

Human Capital Development Plan, pengembangan program On The Job Training, penilaian angka kredit bagi perencana, dan program lainnya. Sebagai instansi pemerintah yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan pelayanan publik, Pusbindiklatren memiliki tanggung jawab melayani tidak hanya pada level instansi, tetapi juga individu, misalnya para perencana dan pegawai yang bekerja di unit perencanaan di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya jumlah sasaran/penerima manfaat ini tentunya memerlukan pengelolaan yang baik dalam hal pelayanan agar tercapai tingkat kepuasan pelayanan sesuai yang ditargetkan dalam IKU.

Dalam implementasinya, pelayanan yang diberikan oleh Pusbindiklatren terbagi menjadi pelayanan secara langsung dan pelayanan secara tidak langsung. Pelayanan secara langsung diberikan kepada para tamu yang berkunjung ke kantor Pusbindiklatren, di Jalan Proklamasi 70 Jakarta

Pusat, untuk mendapatkan informasi seputar jabatan fungsional perencana maupun program pendidikan dan pelatihan perencanaan. Pelayanan ini dilaksanakan pada jam kerja sesuai yang tercantum dalam website resmi Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas. Sementara pelayanan secara tidak langsung diberikan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi melalui sambungan telepon, pos-el, maupun media sosial resmi Pusbindiklatren. Sejak bulan Februari 2022, capaian kepuasan penerima layanan yang tercanrum dalam IKU tersebut diukur dengan menggunakan kriteria tingkat kepuasan penerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan prima Pusbindiklatren. Kriteria tingkat pelayanan ini kemudian diimplementasikan dalam format survei yang diisi oleh para penerima layanan. Survei kepuasan pelayanan Pusbindiklatren terdiri atas sembilan pertanyaan yang mengacu Peraturan bappenas.go.id/survei-kepuasanpusbindiklatren, dan dapat diisi secara anonim agar penilaian yang diberikan responden lebih akurat. Akan tetapi, apabila responden berkenan untuk menerima pelayanan lanjutan atau klarifikasi atas keluhan yang diberikan pada formulir survei, tersedia kolom penulisan nama dan nomor whatsapp yang dapat dihubungi oleh staf Pusbindiklatren sehingga follow up bisa dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa perbaikan dan evaluasi yang diberikan oleh penerima layanan dapat terekam dengan baik, dan keluhan yang disampaikan dapat tertangani dengan cepat dan tepat.

Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yakni mencakup unsur (1) persyaratan; (2) sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) waktu penyelesaian; (4) biaya; (5) produk spesifikasi jenis pelayanan; (6) kompetensi pelaksana; (7) perilaku pelaksana; (8) penanganan pengaduan, saran, dan masukan; serta (9) sarana dan prasarana. Sembilan unsur di atas menjadi acuan bagi seluruh pegawai Pusbindiklatren dalam memberikan pelayanan prima baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pusbindiklatren Bappenas secara aktif membagikan formulir survei kepuasan pelayanan ini secara daring maupun luring kepada penerima layanan. Survei tersebut dapat diakses secara daring melalui tautan https://link.

Hasil survei kepuasan pelayanan yang dilakukan Pusbindiklatren pada 14 Februari 2022 hingga 30 September 2022 kepada 1.671 responden penerima layanan menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan

Pusbindiklatren berada di angka 87,46 (Sangat Puas). Jika dirinci, hasil survei dari kesembilan unsur pelayanan juga menunjukkan hasil Sangat Puas seperti terlihat pada gambar di atas.

Setiap tahun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pada tahun 2021 dan 2022, Pusbindiklatren menjadi lokus pelaksanaan PEKPPP di lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas. Hasil penilaian tahun tahun 2021 membawa Pusbindiklatren meraih Kategori B dengan indeks 3,52. Sementara itu, pada penilaian tahun 2022, Pusbindiklatren meraih Kategori

A– dengan indeks 4,07.

Setelah meraih predikat Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) pada

Desember 2020, Pusbindiklatren kini terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, melalui berbagai inovasi, baik dalam pelayanan secara langsung maupun tidak langsung, dengan menjunjang tunggi integritas demi menuju predikat Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai kriteria yang disyaratkan oleh Kementerian PANRB. [Penulis: Asih Nur Andari/Staf Pokja Organisasi, Tata Laksana, Administrasi, dan Keuangan, Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas] g indexed by