RABU 22 JUNI 2022 22 DZULQAIDAH 1443 H HARGA RP4.000 BERLANGGANAN RP90.000 TERBIT 12 HALAMAN
Hina Pemerintah Bisa Dibui Desakan Buka Draf RUU KUHP Menggema
Penghinaan Terhadap
Pemerintah
Pemerintah menargetkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat disahkan Juli 2022. Sementara draf terakhir pembahasan RUU yang kontroversial itu belum juga dibuka ke publik. Gelombang penolakan kembali menggema.
Pasal-Pasal
Kontroversi dalam RKUHP
Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Penjelasan Pasal 240 Yang dimaksud dengan
Pasal
241
Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, dan menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
HINA..Baca Hal 10
‘keonaran’
Q
adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara.
FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS
PROTES: Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak draf RKUHP di Patung Kuda, Jakarta, Selasa (21/6). Aksi simbolik dilakukan sebagai bentuk protes agar naskah RKUHP yang sedang dibahas segera dibatalkan.
(1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
Pasal
353
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
Penjelasan Pasal 353 ayat (1): Ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. Oleh karena itu, perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini. Kekuasaan umum atau lembaga negara dalam ketentuan ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, polisi, jaksa, gubernur, dan bupati/wali kota.
Kenaikan Kasus Indonesia 6.070.933
21 Juni 20 Juni
6.069.255 (+1.180) 6.068.075 (+ 1.167)
19 Juni
6.066.908 (+1.264) 6.065.644 (1.220)
18 Juni 17 Juni
6.064.424 (+1.173)
16 Juni 15 Juni 14 Juni 13 Juni 12 Juni 11 Juni 10 Juni
(+1.678)
IDI: Kebijakan Lepas Masker Perlu Dikaji Ulang JAKARTA–Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah untuk bijak dalam mengkaji kebijakan dalam masa pandemi Covid-19. Kasus Covid-19 di Indonesia kembali merangkak naik dan IDI meminta agar kebijakan melepas masker di tempat umum ditinjau ulang.
IDI...Baca Hal 10
Q
6.063.251 (+1.242) 6.062.009 (+930) 6.061.079 (+591) 6.060.488 (+551) 6.059.937 (+574) Sumber : 6.059.363 (+627) Satgas Covid-19
Kegiatan Skala Besar Wajib Vaksin Booster
oleh Dahlan Iskan
ASHAR 15.18
354
Sumber : Draf RKUHP tahun 2019 yang sudah dikonfirmasi Kementerian Hukum dan HAM
Mata dan Perhatian yang Tertawan di Griya Anggrek Kebun Raya Bogor Pascarevitalisasi
Ada Jejak Keindahan sampai Sekecil Biji Kacang Hijau Ada ratusan jenis anggrek di kompleks Griya Anggrek Kebun Raya Bogor. Dari yang tingginya 2 meter. Adapula yang untuk menikmati bunganya diperlukan kaca pembesar. Di sana juga bisa belajar bagaimana cara memperbanyak benih, kultur jaringan, dan setek. M. HILMI SETIAWAN
ADA JEJAK...Baca Hal 9
Q
KEGIATAN...Baca Hal 10
INDEKS
LOCKDOWN LAGI, PEDAGANG MERADANG Baca Metropolis Hal 12
SURAT...Baca Hal 10
DZUHUR 11.57
Pasal
Q
Q
SUBUH 04.40
Kekuasaan Umum
Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, memperdengarkan rekaman, dan menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
JAKARTA–Menghadapi potensi lonjakan kasus yang sudah di depan mata, Satgas Covid-19 mengeluarkan aturan baru yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 nomor 22 tahun 2022.
Surat Cinta ADA Jalan Mas Trip, tapi tidak ada Jalan Dik Trip dan Mbak Trip. Kelihatannya tidak adil, tapi tidak
Penghinaan Terhadap
MAGRIB 17.54
ISYA 19.04
MIFTAHULHAYAT/JAWA
KOLEKSI KHUSUS: Pekerja saat melakukan perawatan bunga anggrek di Griya Anggrek Kebun Raya Bogor. Griya Anggrek merupakan salah satu fasilitas yang menyimpan koleksi anggrek, khususnya spesies asli, serta hasil silang, dan hibrida. IKLAN & LANGGANAN: (0251) 7544001
REDAKSI: (0251) 7544005