Bebas BAB Sembarangan PKL Liar Harus Masuk Pasar

BOGORPemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mendorong Pedagang Kaki Lima (PKL) liar, untuk memindahkan lapaknya dari jalan ke dalam pasar. Pasalnya, sejumlah pasar di Kota Bogor masih sangat memungkinkan menampung mereka. Hal itu diungkap Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), Muzakkir Abdullah. “Pasar Bogor masih bisa menampung 500 pedagang, Pasar Kebon Kembang ada 800 halaman yang kosong. Sementara di Blok AB ada sekira 300 kios dan Blok F ada 500 kios kosong,” beber dia saat dihubungi Radar Bogor, Rabu (1/2). Padahal, kata Muzakkir, para PKL akan mendapat banyak keuntungan, jika pindah berjualan di dalam pasar. Biaya yang dikeluarkan pun akan lebih murah. Selain itu, PPJ menggaransi para pedagang, tidak akan dipusingkan dengan pungutan liar dan preman. “Tinggal mereka mau kemana. Ini dilakukan agar membuat Kota Bogor lebih rapi, supaya tidak mendzalimi pejalan kaki. Semua enak, karena berjualan di tempat yang sudah ditentukan,” tekan Muzakkir. Dia menjelaskan, kendala yang biasanya dikeluhkan para PKL, ialah kekhawatiran mereka tidak mudah bertemu dengan para pembeli. Padahal menurutnya, jika para PKL semuanya masuk ke pasar, maka masyarakat juga akan membeli kebutuhannya di dalam pasar.

Muzakkir menegaskan, pemerintah bakal terus mendorong PKL masuk pasar dan menerapkan aturan yang berlaku, jika para PKL tidak menaati kebijakan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya juga menegaskan, agar PKL liar ikut pada konsep yang telah diatur Pemkot Bogor. Bbima bakal menindak tegas para PKL liar, serta menerbitkan Peraturan Wali Kota yang mengatur soal zona larangan PKL. “Tidak akan ada yang digusur dan dipinggirkan. Semuanya difasilitasi asal ikut aturan. Mereka bisa masuk pasar mana saja, bisa ke Sukasari, Jambu dua, atau pasar lain. Tinggal pilih saja,” tegas Bima. (fat/c)

Dua Fasilitas Publik Ditutup

Sambungan dari Hal 12

Kedua wilayah itu, Kelurahan Rancamaya dan Pabaton. Sementara wilayah lain, angka BAB sembarangan masih tinggi. Tembus di angka seribu keluarga.

Untuk menekan masalah itu, pemkot kini menyusun strategi.

Mengadopsi strategi yang diterapkan Kabupaten Sukabumi. Yakni berkolaborasi dengan seluruh komponen unsur pemerintahan hingga TNI-Polri. “Kami sudah menetapkan setiap OPD, BUMD, semua Lembaga, di antaranya BAZNAS dan Kadin untuk mendampingi 66 Kelurahan, agar Bebas BABS,” ujar

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah. OPD, BUMD dan lembaga yang mendampingi kelurahan, masing-masing akan diminta untuk membuat langkahlangkah lanjutan. Selain itu, upaya lain yang akan dilakukan adalah dengan mengubah kultur pembuangan kotoran langsung ke sungai. Khususnya pada permukiman di pinggiran sungai. “Program ini berlaku untuk lima bulan. Tujuannya ingin melihat penurunan dengan target bisa mencapai 70 persen,” ungkap Syarifah. Pemkot Bogor menargetkan