121 Warga Tertipu Properti Murah

CIOMAS–Ratusan warga Bogor menjadi korban dugaan penipuan jual beli tanah dan rumah. Sebanyak 121 warga menjadi korban pelaku berinisial ASE.

Kapolsek Ciomas Kompol Yudi

Kusyadi menuturkan, hingga Kamis (2/2), sudah ada 121 warga yang menjadi korban penipuan properti di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor . Adapun modus yang dilakukan pelaku ASE itu yakni dengan mengiming-imingi korban dengan properti yang berharga murah.

ASE menawarkan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 100 meter persegi kepada korban senilai Rp3050 juta rupiah. Namun, saat korban menyerahkan uang kepada terduga pelaku untuk transaksi jual beli tanah tersebut, pihak pembeli tidak mendapatkan kejelasan hingga saat ini.

”Atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkannya ke pihak kepolisian,” paparnya.

Sementara itu, uang yang diraup ASE dari hasil menipu mencapai Rp3,2 miliar. ”Diakumulasikan kerugian yang ditimbulkan akibat penipuan dan penggelapan tersebut, mencapai 3,2 miliar rupiah,” tukas Yudi. Salah satu korban bernama Ema

Dwi Karmila, mengaku masih tak menyangka. Mimpinya memiliki rumah idaman di Bogor sirna. Karmila, sapaan akrabnya, malah menjadi korban penipuan ASE.

Kepada Radar Bogor, Karmila menceritakan awal mula terjebak penipuan properti di Bogor itu. Sekitar Juni 2022 lalu, dirinya sedang mencari rumah. Saat itu, Karmila mendapatkan informasi dari temannya, ada peruma han murah di Bogor.

Lokasinya di Kaki Gunung Salak, Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. ”Teman saya kasih tau ada perumahan murah. Itu lihat di facebook,” buka Karmila mengawali cerita

Tunggu

Realisasi Pusat

KEPALA Desa Cinangka Kecamatan Ciampea, Abdul Rahman, mengatakan penambahan jabatan sah saja, karena yang namanya permohonan atau keinginan diusulkan melalui aspirasi ke pemerintah terkait yang berwenang.

Masalah dikabulkan dan tidak, itu tergantung pemangku kewenangan dan kami sebagai kades cuma berharap andai dikabulkan perpanjangan masa jabatan kades jadi sembilan tahun atau masih tetap sebagaimana tercantum dalam UU

Desa No 6 Tahun 1914, tidak masalah.

Apalagi ditambah tuntutan dari perangkat desa, yang sangat sensasional yakin pihak terkait harus kerja keras mengambil keputusan dari semua aspirasi disampaikan baik dari APDESI atau perangkat desa.

Apapun itu kami akan menunggu hasil dari pemerintah pusat, yang jelas semuanya demi pembangunan desa di wilayah.(Abi/b) kepada Radar Bogor, Kamis (2/2). Saat itu, Karmila langsung mencoba menghubungi marketing perumahan tersebut. Pria itu berinisial IV. Dari sana Karmila bertemu dengan IV dan ASE, yang merupakan tersangka utama.

NGADU: Para korban yang mengadukan pelaku yang ditangkap Polsek Ciomas karena penipuan properti murah di Desa Parakan, Ciomas, Kabupaten Bogor.

”Awalnya ketemuan di Kebun Raya Residence (KRR),” paparnya.

Dalam pertemuan itu, Karmila ditawari perumahan dengan tanah seluas 100 meter. Saat itu IV memberikan harga Rp360 juta. Dengan DP Rp30 juta dan cicilan suka-suka. ”Iya DP-nya Rp30 juta menawarkan ke saya,” ujarnya.

Selain itu, saat pertemuan pertama itu, Karmila diajak melihat lokasi yang

Pabrik Upal Digerebek di Citeureup

CITEUREUP–Sebuah rumah di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor jadi pabrik pembuatan uang palsu. Tindak kejahatan ini terungkap setelah polisi melakukan penggerebekan di rumah tersebut pada Rabu, (1/2) malam. Salah seorang warga, Fadli (27), mengaku kaget akan penggerebakan tersebut. Warga tidak menyangka bahwa selama ini rumah tersebut dijadikan pabrik pembuatan uang palsu.

”Kalau tidak salah ada dua orang yang ditangkap polisi, barang buktinya uang pecahan seratus ribuan tapi saya kurang tahu berapa jumlahnya,” ungkapnya, Kamis (2/2). Sepengetahuannya, polisi juga menyita beberapa alat pembuatan uang palsu yakni printer dan sejumlah cat warna.

Menurut dia, pemilik rumah terkesan tertutup dalam kesehariannya. Warga tidak begitu mengenal pemilik rumah, sehingga kaget saat kasus ini terungkap. ”Jarang

GEREBEK TKP: Tampak warga sekitar dan aparat dari Kepolisian Tangsel menggerebek berinteraksi sama warga, mereka juga belum lama tinggal di rumah itu,” jelas Fadli. Sementara aparat yang melakukan penggerebekan diketahui merupakan satuan Polres Tangerang Selatan. ”Katanya dari Polres Tangsel, plat nomor mobilnya B semua,” terang Fadli.

Sementara itu, Kapolsek Citeureup Kompol Eka Chandra membenarkan adanya pabrik pembuatan uang palsu di salah satu rumah di Kampung Tajur Tapos, Desa Hambalang, Citeureup. Namun demikian, pihaknya tidak dilibatkan pada saat penggerebekan rumah tersebut. ”Benar, kemarin malam oleh Polres Tangerang Selatan, kita tidak dilibatkan karena itu pengembangan kasus,” tukas dia.(cok/c) akan dibangun perumahan. Selama melihat lokasi, IV dan ASE berujar bahwa sudah banyak yang sold out.

Hanya tersisa beberapa titik.

”Jadi katanya sudah banyak yang mau dibangun dari sana, saya pun semakin yakin,” akunya.

Setelah pertemuan itu, IV terus menghubungi Karmila. menanyakan kelanjutan pengambilan rumah tersebut. Berbagai rayuan maut dilancarkan IV untuk menggaet Karmila. Mulai dari DP bisa cicil, bayar suka-suka hingga bentuk rumah sesuai keinginan pembeli. Karmila pun kepincut rayuan maut marketing penipu properti itu. Hingga akhirnya Karmila mau menyerahkan DP kepada IV dan AS.

”Saya ditelepon terus, saya bilang belum ada Rp30 juta, baru ada Rp19 juta. Katanya gak apa apa, ya sudah saya mau, pulang kerja dari Jakarta langsung ketemuan di rumah ASE,” ujar dia.

Di rumah ASE, Karmila diminta foto KTP dan KK. Ia pun mendapatkan kwitansi pembayaran. Namun, hingga Januari 2023, rumah yang diimpikan tidak kunjung dibangun. Bahkan saat ini ASE ditahan polisi. Karmila berha rap uangnya bisa kembali. Nantinya uangnya akan digunakan untuk masuk sekolah anaknya. (all/c)

DPRD Pertanyakan Izin OSS Jalur Tambang

PARUNG PANJANG –Anggota DPRD dari dapil 5 Daen Nuhdiana meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memberikan kejelasan keluarnya izin Online Single Submission (OSS) yang saat ini belum ada lanjutan. ”Kami harap Pemrov Jabar dalam hal ini Dinas PUPR harus segera berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat tentang kejelasan izin OSS,” kata Daen ketika ditemui wartawan, Rabu (1/2).

Dia mengatakan bahwa untuk sistem administrasi sudah dilakukan oleh Pemkab Bogor tapi harus ada komunikasi agar segera turun karena sudah krusial.

”Ini target janji politik Gubernur Jawa Barat di akhir masa jabatan artinya Dinas PUPR Provinsi jangan di lamakan tentang progres pembangunan jalan tambang,” kata dia.

Dia juga meminta harus segera dikejar secepatnya, agar proses pembangunan jalan tambang bisa terlaksana sesuai harapan. ”Kalau sudah melakukan administrasinya, karena izin tetap di provinsi, dan penentuannya di pusat,” tegas Daen.

Daen menambahkan semua pihak bisa membangun komunikasi yang baik, karena secara sistem administrasi Pemkab Bogor sudah ditempuh. ”Sehingga ketika jalan tambang terealisasi ada dampak di wilayah khususnya masyarakat Rumpin dan sekitarnya, karena jalan bisa tidak akan dilewati truk besar,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin menuturkan jalur tambang menunggu izin OSS, dan janji dari Kementrian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bulan ini perizinan sudah selesai. (Abi/c)

Persiapan Gebyar Adminduk Disdukcapil Pertengahan Februari

Targetkan 1.800 Warga Datangi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Kabupaten Bogor akan menggelar Gebyar Adminduk pada 21 - 24 Februari 2023 mendatang.

MESKI kuota pelayanan administrasi ditetapkan sebanyak 1.800 perhari, diperkirakan jumlah pengunjung bakal terjadi penumpukan. Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Bogor, Chaerudin Felani mengaku, pihaknya telah mengatur strategi untuk mengantisipasi hal tersebut. Kami mengatur strategi kedatangan masyarakat, juga menyiapkan kantong-kantong parkir seperti di halaman Kantor Diskominfo, Kantor DPC Golkar, Masjid Al Ittihad, Kantor Damkar, dan Kelurahan Pakansari,” ucapnya dalam dialog di Radio Tegar Beriman 95,3 FM bersama Plt. Kadisdukcapil Provinsi Jawa Barat, Indrastuti Chandra Dewi melalui daring, Rabu (01/02).

Di samping itu, Disdukcapil juga bekerja sama dengan Satpol PP, Polres Bogor, Kodim 0621 serta petugas keamanan guna menjamin kenyamanan masyarakat, yang akan mengajukan layanan di Gebyar Adminduk.

”Serta menyiapkan Posko Kesehatan dan juga tim medis dari Dinas Kesehatan,” katanya. Diinformasikan, Gebyar Adminduk akan dilaksanakan di Kantor Disdukcapil, Cibinong selama empat hari mulai dari pukul

08.00 - 16.30 WIB.

Target Gebyar Adminduk adalah dapat melayani sekitar 7.000 layanan atau sekitar 1.800 pelayanan per hari. Bagi warga yang akan mengajukan pelayanan, bisa melalui dua jalur, yakni aplikasi Siloka (Sistem Layanan Online Kependudukan) atau melalui pendaftaran langsung. Sementara jenis layanan yang diutamakan yakni perekaman, KTP rusak, hilang atau diganti, perubahan data status capil, akte kelahiran, KIA, akte pernikahan non muslim, dan akte kematian.

”Target perhari 1.800 masyarakat dan satu hari jadi, mengenai administrasi kependudukkan,” terang Chaerudin. Pihaknya pun mengingatkan kepada masyarakat yang akan melakukan pelayanan, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan agar memudahkan dan mempercepat pelayanan.

”Semoga Gebyar Adminduk ini lancar dan masyarakat Kabupaten Bogor terlayani secara prima,” harapnya. Secara daring, Plt. Kadisdukcapil

Provinsi Jawa Barat, Indrastuti Chandra Dewi menyatakan, siap membantu kesiapan blanko pada gelaran Gebyar Adminduk tersebut.

”Insyaallah blanko cukup untuk Gebyar Adminduk karena kita selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dan menguatkan,” tukasnya. (cok/c)

Hotel Bogor Raya

Batal Disita

PENYITAAN aset milik PT Bogor Raya Development

(BRD) dan PT Bogor Raya Estatindo (BRE) yang dilakukan

Panitia Urusan Piutang Negara Cabang (PUPN) DKI

Jakarta dan Satgas BLBI, pada medio Juni 2022 lalu, kini memasuki babak baru.

PTUN Jakarta pada Rabu (25/1), telah menyampaikan putusan untuk membatalkan Surat Perintah Penyitaan

Ketua PUPN Jakarta terhadap BRD dan BRE.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bidang tanah dan bangunan atas nama BRD maupun BRE, bukanlah harta kekayaan milik obligor BLBI a.n.

Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono.

Pada putusan yang disampaikan terkait gugatan dengan nomor perkara 226/G/2022/PTUN.JKT (BRD) dan nomor perkara 227/G/2022/PTUN.JKT (BRE),

Majelis Hakim menilai PUPN tidak melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa seluruh dokumen dan informasi yang penting dan relevan sebelum menetapkan Surat Perintah Penyitaan.

Kuasa Hukum BRD dan BRE dari Lubis, Santosa & Maramis Law Firm, Damian Agata Yuvens mengapresiasi putusan yang dijatuhkan PTUN Jakarta.

Ia menegaskan, PTUN Jakarta dengan cermat melihat bahwa BRD dan BRE tidak memiliki hubungan dengan obligor BLBI manapun. PTUN Jakarta juga menerapkan hukum secara tepat dengan menyatakan bahwa bidang tanah yang bukan milik penanggung hutang BLBI tidak dapat disita untuk kepentingan pembayaran hutang BLBI.

“Kami berharap kedua putusan ini dapat menjadi pelajaran bahwa pengembalian kerugian negara akibat dana BLBI tidak boleh dilakukan secara serampangan, apalagi sampai merugikan pihak ketiga yang tidak terkait dengan BLBI,” ujar Damian.(cok/c)