KANG AW MINTA PEMKAB RAWAT GEDUNG KESENIAN

HALAMAN Gedung Kesenian tak jelas pemanfaatannya karena menjadi tempat parkir tamu yang sedang berkunjung ke Mapolres Bogor. Begitu juga dengan uang parkir tersebut tak jelas kemana larinya dan pemanfaatannya.

“Saya melihat karena kakunya dan kurang kreatifnya kepemimpin daerah (Bupati Bogor), untuk memperbaiki Gedung Kesenian ini” kata Kang AW sapaan akrab Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Rabu (1/2/2023).

Menurut dia, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan memiliki jiwa seni yang tinggi. Terlihat senang bermain music. Untuk itu, harusnya Gedung Kesenian dalam kondisi terawat dan menjadi tempat atau wadahnya budayawan, seniman maupun anak muda.

“Budayawan, seniman maupun anak muda Kabupaten Bogor saya lihat tidak punya tempat yang representatif untuk menyalurkan bakatnya, selain Gedung Kesenian, Gedung KNPI juga kondisinya

H Ruhyat Nugraha menjadi satu-satunya wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor di DPRD Jawa Barat yang masuk pansus Raperda pemekaran atau pendirian daerah otonomi baru (DOB). Makanya H Ruhyat Nugraha terus mengawal sampai tuntas pendirian daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat (KBB) dan Kabupaten Bogor Timur. Terbaru, wakil rakyat dari PPP ini rapat kerja (Raker) dengan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan perwakilan dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) di Hotel Sultan Jakarta. Nah menindaklanjuti hasil raker tersebut, H Ruhyat Nugraha terus turun ke pelosok Kabupaten Bogor untuk bersilaturahmi ke berbagai tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda serta tak jauh beda. Hingga saya harapkan dua gedung tersebut segera direnovasi,” tuturnya.

Kang AW ini menambahkan, Gedung Kesenian maupun Gedung KNPI yang representatif akan menjadi wadah kebangkitan budayawan, seniman dan kepemudaan. Apalagi, dengan hadirnya SMKN 2 Cibinong. Selain sanggar, Kabupaten Bogor juga memiliki SMKN 2 Cibinong yang jurusannya ada seni musik klasik dan produksi siaran televisi dan produksi film, jadi Pemkab Bogor harus bisa menyediakan wadah kreatifitas mereka Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bogor (DKKB) Putra Gara mengatakan pihaknya baru akhir Januari 2023 akan mengelola gedung Kesenian. Sebelumnya pada 2021 Pemkab memin- tokoh agama baik di Bogor Barat maupun di Bogor Timur. Di wilayah Bogor Barat bertemu dengan Drs Hermawan akdemisi yang juga aktivis DOB serta H Dawax Fathurachman, mantan Ketum PB PMI dan Waketum DPP KNPI. Dalam kesempatan itu H. Ruhyat Nugraha menjelaskan bahwa DOB Bogor Barat wajib segera terbentuk mengingat sudah terlalu lamanya para aktivis memperjuangkan pendirian DOB. Sayang pada detik-detik akhir terkendala dengan moratorium pendirian DOB. Makanya H Ruhyat Nugraha selaku kepanjangan suara rakyat Bogor Barat bersuara lantang dalam raker dengan Gu bernur Jabar Ridwan Kamil dan perwakilan Depdagri tersebut. ‘’Pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur harus segera terwujud,’’ kata Ruhyat Nugraha. jamkan ke Mapolres Bogor untuk pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM).

Hal ini karena gedung Satlantas Polres Bogor sedang dalam perbaikkan.

Meski begitu, Ketua DKKB, Putra Gara ingin pejabat terkait mempertegas fungsi dan peruntukan gedung yang berada persis di samping Mapolres Bogor di , Jalan Tegar Beriman, Cibinong itu. “Kalaulah memang ada rencana penataan atau perbaikan, itu bagus. Hanya saja, fungsi dan peruntukannya harus lebih dipertegas. Karena ini dulu gedung seni dan olahraga sebelum ada Pakansari, sekarang layaknya itu harus menjadi gedung kesenian,” ujar Putra Gara.

Sudah sejak lama, pihaknya ingin gedung kesenian itu menjadi wadah para seniman, sebagai bentuk apresiasi potensi dan

Dirinya juga sudah bersilaturahmi dengan tokoh masyarkat dan aktivis pemekaran Botim diantaranya Dr Ujam yang merupakan seorang akademisi dan juga anggota Dewan Pendidikan (Wandik) Kabupaten Bogor. Hadir pula tokoh muda Bogor Timur, M Kadir yang merupakan ketua ikatan alumni IPB Kabupaten Bogor. Saat ini D OB dari Jawa barat sudah sampai ke Kemendagri yang jawabnya moratorium dengan terbatasnya anggaran. Begitu juga dengan Presiden, masih menunggu pencabutan moratorium.

‘’DOB ini bisa menjadi solusi Jabar untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Dengan dukungan semua pihak mulai dari anggota DPR RI dan DPD RI, tokoh masyarakat Jabar, Kepala Daerah Kota/Kabupaten kemampuan seni para seniman. Namun dengan kondisi gedung tersebut, hal itu belum dapat dilakukan. Apalagi seharusnya DKKB bersekretariat di gedung tersebut. “Memang harus di gedung kesenian. Selama ini akhirnya mencari sekretariat lain. Kemarin kita di Gedung Pusdai, namun direnovasi, akhirnya mencari tempat lain lagi,” jelas Putra. Setelah pinjam pakai oleh Polres Bogor telah selesai, gedung tersebut seharusnya kembali diperuntukkan sebagai sekretariat DKKB dan wadah kesenian Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan Februari ini kita bisa berkantor di Gedung Kesenian, apalagi plangnya sudah jelas di sana,” paparnya. Ditempat terpisah, Disbudpar Kabupaten Bogor bakal melakukan perawatan Gedung Kesenian di Tahun 2023 ini. Disbudpar juga telah mengalokasikan anggaran kurang lebih sekitar Rp1 miliar untuk perawatan gedung tersebut. “Di tahun ini, kita akan lakukan perawatan gedung kesenian, termasuk perbaikan-perbaikan seperti apa kita masih rumuskan desiannya,” kata Kepala

Disbudpar Kabupaten Bogor, Deni Humaedi. (cok) dan Gubernur Jabar Insya Allah usulan DOB Jabar bisa terwujud,’’ kata H Ruhyat Nugraha. Saat ini di Jabar terdapat 27 kota/ kabupaten. Nah Jabar bisa mekar lagi hingga 40 kabupaten/kota lagi seperti yang diinginkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Namun, hingga kini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium DOB karena fakta bahwa banyak DOB di luar Pulau Jawa mekar tapi tidak berkembang. Nah, untuk mencabut moratorium perlu lobi tidak satu, dua orang dari DPRD Jawa Barat saja, tapi juga semua elemen masyarakat di Jabar mulai dari anggota DPR RI nya, pengusaha, tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya yang ada di Jabar. (unt)

RENCANA Pemkot Bogor untuk menata kawasan Jalan Rangga Gading, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah mendapat respon negatif dari pedagang basah. Mereka merasa penataan ini tak adil dan akan membuat para pedagang tersisih. Padahal mereka telah berdagang selama puluhan tahun di tempat tersebut.

Salah satu pedagang, Acil mengatakan bukan menolak rencana penataan tersebut. Namun menurutnya, Pemkot Bogor perlu bersikap adil pada seluruh pedagang.

“Di sini (Jalan Rangga Gading) bukan pedagang kuliner saja. Tapi juga ada pedagang basah seperti sayuran. Kami setuju adanya penataan, tapi jangan dipilah-pilah,” tegasnya kepada Radar Bogor Kamis (19/1).

Acil meminta para pedagang basah tetap bisa masuk dan berjualan di area tersebut. Ia ingin Wali Kota Bogor, Bima Arya mengerti kebutuhan pedagang sayuran. “Tolong tetap perhatikan para pedagang lama, jangan ada yang tersisihkan,” ucap dia. Padahal menurut dia, selama ini para pedagang berjualan dengan rapi dan bersih sehingga tidak menimbulkan permasalahan.

Acil berharap seluruh pedagang masih bisa berjualan dan mencari nafkah di tempat itu. Ia merasa keberatan jika para pedagang basah harus pindah ke tempat yang lain. Dia menyebut ada sekira 13 pedagang yang terancam tersisih dari lokasi tersebut.”Kami sudah lama berjualan di sini, untuk mencari langganan baru akan sulit. Masyarakat yang biasa berbelanja di sini juga akan kesulitan. Selama ini kami berjualan tidak ada masalah. Selain itu waktu berjualannya juga sebentar hanya pukul 7 pagi hingga pukul 11 saja,” terangnya. Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jabar, H Rudi Harsa Tanaya mendengarkan aspirasi para pedagang berpendapat bahwa, Pemkot Bogor perlu bijak dalam melakukan pembangunan. Menurut dia, pembangunan kota tidak boleh sampai merugikan rakyat kecil. Apalagi membuat mereka tersisih dan terabaikan. “Tolong Pemkot menambah booth untuk pedagang basah. Apa salah dan ruginya? selama ini sudah seperti ini tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang protes. Sekolah Kesatuan, Toko Ngesti yang ada di lingkungan ini tidak masalah,” tuturnya. Ia mengatakan para pedagang sudah puluhan tahun berjualan di sana. Bahkan sejak Bima Arya bersekolah di wilayah itu. Maka dari itu ia meminta Bima Arya untuk memberikan perhatian kepada para pedagang.

Selain itu, Rudi juga berpendapat kawasan tersebut telah lama mengundang banyak pengunjung. Tak hanya Kota Bogor melainkan juga dari wilayah lainnya. (cr1)