KAMIS 7 JULI 2022 7 DZULHIJJAH 1443 H HARGA RP4.000 BERLANGGANAN RP90.000 TERBIT 12 HALAMAN
Radar Bogor Diganjar Media Brand Awards 2022 Wali Kota Bogor Bima Arya “ERA disrupsi ini semua harus beradaptasi apabila ingin tetap bertahan atau bahkan jadi pemenang. Begitu pula media massa, transformasi ke digital tidak terhindarkan. Radar Bogor salah satu yang mampu melakukan adaptasi dan ini layak diapresiasi. Ke depan, saya berharap Radar Bogor bisa lakukan inovasi-inovasi lain dalam melakukan kolaborasi. Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip jurnalistik sebagai panduan utama. Saya ucapkan selamat kepada Radar Bogor,”
Wakil Wali Kota Bogor
Dedie A. Rachim “Saya ucapkan selamat untuk Radar Bogor yang mendapatkan penghargaan Media Brand Award 2022 berdasarkan coverage tertinggi di media sosial. Mudah-mudahan dapat dipertahankan dan terus menjadi media yang menginspirasi warga Kota Bogor untuk mendapatkan beritaberita yang akurat, berita-berita yang tajam, dan berimbang,”
Plt Bupati Bogor,
Iwan Setiawan “Semoga penghargaan ini semakin memotivasi Radar Bogor menjadi media yang selalu mencerahkan masyarakat khususnya Kabupaten Bogor, sekali lagi saya mengucapkan selamat,”
DIGANJAR PENGHARGAAN: Pemimpin Redaksi Radar Bogor, Ricki Noor Rachman menerima piagam penghargaan Media Brand Awards 2022 di Malam Perayaan Puncak Hari Ulang Tahun Serikat Perusahaan Pers (SPS) Ke-76 di Pekanbaru, Provinsi Riau, tadi malam (6/7).
PEKANBARU–Serikat Perusahaan Pers (SPS) menetapkan Radar Bogor sebagai pemenang Media Brand Awards 2022. Sebuah penghargaan yang diberikan kepada media arus utama yang berhasil membangun dan mengelola brand-nya pada platform media sosial Twitter, Facebook, dan Instagram. “Berdasarkan metode kuantitatif secara real time dan analisa kualitatif, kami menetapkan Radar Bogor sebagai Pemenang Media Brand Awards 2022,” papar Ketua Harian SPS Januar P Ruswita Asmono Wikan. Penghargaan Media Brand Awards 2022 ini berbasis media monitoring. Penilaiannya berdasarkan jumlah
RADAR BOGOR...Baca Hal 10
Q
#SemuaBisaKena Menggema RKUHP FINAL: HINA DPR HINGGA POLRI DIPENJARA 18 BULAN Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) telah menyerahkan draf final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Meski sudah final, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai bahwa draf itu masih menyisakan masalah sehingga perlu dibahas bersama sebelum disahkan. #SEMUA...Baca Hal 10
Q
SOFYANSYAH/RADAR BOGOR
PROTES: Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bogor melakukan aksi unjuk rasa menolak sejumlah pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP di depan Istana Bogor, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (6/7).
Pasal-Pasal
Pasal Penghinaan
Kontroversial
ke Presiden
-
Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tetap dipertahankan dan diatur dalam . Dalam pasal ini menyebutkan, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana
Pasal 218 RKUHP -
penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV
-
-
-
-
Perbuatan yang dimaksud di Pasal 218 ayat 1 bukan delik pidana bila dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Hukuman diperberat menjadi 4 tahun penjara bila perbuatan di atas dilakukan lewat ITE. Pasal ini pernah dibatalkan Mahkamah Konsitusi dengan alasan warisan kolonial dan melanggar kesamaan di depan hukum. Pasal penghinaan presiden-wakil presiden bakal menimbulkan konflik kepentingan. Sebab yang akan memproses hukum adalah kepolisian yang merupakan bawahan presiden.
pada RKUHP Final 2022
Pasal Penghinaan Terhadap
Kekuasaan Umum atau Lembaga Negara Pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara pada
Pasal 351 RKUHP dengan ancaman
1 tahun 6 bulan.
-
-
-
Demonstrasi
-
Kekuasaan umum atau lembaga negara yang dimaksud dalam pasal ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, atau pemerintah daerah. Hukuman ini, akan diperberat menjadi tiga tahun penjara apabila penghinaan itu berujung kerusuhan yang diatur dalam pasal 352 ayat 2.
Mengenai unjuk rasa, diatur dalam draf RKUHP. Pasal 256 menyebutkan pihak yang melakukan unjuk rasa, pawai atau demonstrasi di jalan tanpa pemberitahuan dan mengakibatkan terganggunya kepentingan umum yang menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara
Pasal 256
paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp10 juta).
Izin ACT Dicabut, 60 Rekening Dibekukan oleh Dahlan Iskan
Nego Bangkrut “KITA bangkrut”. Dua kata bernada menyerah itu diucapkan secara resmi kemarin, yakni di depan sidang pleno DPR Sri Lanka.
JAKARTA–Kementerian Sosial (Kemensos) akhirnya mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Keputusan itu diambil setelah ditemukan indikasi pelanggaran aturan sebagai penyelenggara pengumpulan uang dan barang (PUB). Pengumuman pencabutan izin ACT itu disampaikan Mensos ad interim, Muhadjir Effendy di Jakarta kemarin (6/7). ”Pelanggaran terhadap peraturan menteri sosial,” katanya. Mantan Mendikbud itu menyatakan Kemensos masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal
NEGO...Baca Hal 9
IZIN...Baca Hal 10
Q
Q
Kumpul Kebo -
Pasal RKUHP tentang zina dan kumpul kebo diatur dalam . Pasal itu mengatur setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan penjara
pasal 415 dan 416 -
paling lama 1 tahun atau denda kategori II.
-
Dalam pasal 416 menyebutkan, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Sumber: Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2022
00
INDONESIA U-19
THAILAND U-19
STY BUTUH STRIKER BAGUS BEKASI–Posisi timnas Indonesia U-19 melorot ke peringkat keempat klasemen sementara grup A AFF Cup U-19 2022.
STY...Baca Hal 10
Q
SUBUH 04.44
DZUHUR 12.01
ASHAR 15.22
MAGRIB 17.58
ISYA 19.07
IKLAN & LANGGANAN: (0251) 7544001
REDAKSI: (0251) 7544005