bulan atau denda kategori II.

Sambungan dari Hal 1

Rapat paripurna pengambilan keputusan diawali dengan penyampaian laporan dari Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Pacul menyampaikan terkait pembahasan RKUHP, berbagai masukan dari masyarakat yang sudah diakomodir, sejumlah perubahan dalam draf RKUHP. Komisi III kemudian menyetujui untuk membawa RKUHP ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Setelah penyampaian laporan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat pun menanyakan kepada para anggota yang hadir, apakah RKUHP disetujui untuk disahkan menjadi undangundang. Serempak mereka menyatakan setuju. Dasco pun mengetuk palu tanda disahkannya UU tersebut.

Selanjutnya, Dasco memberikan kepada perwakilan dari Fraksi PKS untuk menyampaikan catatan. Walaupun sepakat dengan pengesahaan UU KUHP, PKS memberikan sejumlah catatan. Iskan Qolba Lubis, anggota DPR dari Fraksi PKS menyampaikan catatan fraksinya.

Iskan mengkritik Pasal 218 terkait penghinaan kepada presiden dan wakil presiden, serta Pasal 240 terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Menurut dia, menghina presiden bisa dihukum tiga tahun. “Ini pasal karet yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi berubah menjadi negara monarki,” terangnya.

Dia pun minta agar pasal itu dihapus dari RKUHP yang disahkan menjadi UU. Menurutnya, banyak masyarakat yang menggelar demonstrasi menolak pasal tersebut. Pasal itu akan mengambil hak-hak rakyat untuk menyampaikan pendapat. Pasal tersebut jelas menunjukkan kemunduran dari cita-cita reformasi.

Iskan menegaskan bahwa di seluruh dunia, rakat harus mengkritik pemerintah. Sebab, tidak ada pemimpin yang tidak mempunyai dosa dan kesalahan. “Hanya para nabi yang tidak dosa,” tegasnya. Dia pun mengancam akan mengajukan gugatan terkait pasal tersebut. “Saya sebagai wakil rakyat, akan mengajukan gugatan ke MK,” lanjutnya.

Dasco langsung memotong pernyataan Iskan. Menurut Dasco, secara resmi Fraksi PKS sudah menyepakati RKUHP. Jadi, apa yang disampaikan Iskan tidak sesuai dengan kesepakatan dan keluar dari penyampaian catatan. “Catatan sudah saya terima. Fraksi PKS sudah sepakat dengan catatan,” paparnya.

Iskan tidak terima perkataannya dipotong sepihak oleh Dasco. Dia tetap meminta waktu untuk melanjutkan interupsinya. Dirinya mempunyai waktu tiga menit untuk berbicara. “Saya punya hak berbicara. Kamu jangan jadi diktator di sini. Saya akan ajukan ke MK,” ungkapnya.

Dasco langsung merespon perkataan Iskan. Ketua Harian Partai Gerindra itu menegaskan bahwa pihaknya bisa menerima usulan pencabutan pasal dalam paripurna. Apalagi Fraksi PKS sudah menyetujui RKUHP.

Iskan tetap tidak puas dan masih terus menuntut haknya untuk berbicara. Keduanya

Gugat ke MK

bersitegang. Suara mic semakin ramai. Iskan pun mengancam akan keluar ruang sidang, jika tidak diberi waktu untuk berbicara. “Pak Sufmi jangan jadi diktator di sini. Kasih saya waktu. Kalau nggak, saya akan keluar,” ucapnya. Dasco pun mempersilahkannya keluar. Iskan akhirnya keluar dari ruang sidang paripurna.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang hadir dalam rapat itu mengatakan, pengesahan RKUHP menjadi UU membutuhkan waktu cukup panjang. Pembahasannya sudah dilakukan sejak 1963. Jadi, para zama Presiden Soeharto, pembahasan mulai dilakukan. Kemudian pernah dibahas lagi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena tidak cukup waktu, lalu dilanjutkan pada era

Presiden Joko Widodo. Dan baru selesai pada periode kedua Jokowi. “It’s long of the journey,” kata Yasonna saat konferensi pers usai rapat paripurna kemarin.

Dia mengakui bahwa masih banyak masyarakat yang menolak sejumlah pasal dalam RKUHP. Tapi yang jelas, kata Yasonna, pihaknya sudah berusaha mengakomodir masukan dan aspirasi dari masyarakat, sehingga berbagai perubahan dan penyesuai dilakukan selama pembahasannya.

Menurut politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu, walaupun sudah disahkan menjadi UU, tapi peraturan baru itu tidak langsung berlaku. UU KUHP anyar itu baru akan efektif berlaku setelah tiga tahun mendatang. Masa tiga tahun akan dimanfaatkan untuk sosialisasi kepada masyarakat.

Jadi, pemerintah bersama DPR akan melakukan sosialisasi kepada penegak hukum, masyarakat, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat yang lain terkait konsep filosofi dan isi dari RKUHP itu.”Tiga tahun adalah waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi,” terang mantan anggota DPR RI itu.

Yasonna menambahkan, bagi masyarakat yang tidak sepakat dan menolak pasal dalam RKUHP, mereka bisa menempuh jalur konstitusi, dengan mengajukan gugatan uji materi ke MK. Sebab, pengajuan JR ke MK merupakan jalan yang beradab dan sesuai dengan konstitusi negara.

Sementara itu, anggota tim pakar perumus RKUHP Chairul Huda mengklaim pihaknya sudah melibatkan partisipasi masyarakat dalam perancangan RKUHP. Hanya, tidak semua masukan publik bisa diterima. ”Tidak akan pernah satu undang-undang, apalagi KUHP, bisa memuaskan semua pihak,” ujarnya.

Salah satu contoh masukan publik yang diakomodasi adalah mengenai substansi pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Sebelumnya, dalam draf RKUHP tanggal 9 November, kekuasaan umum atau lembaga negara yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah DPR, DPRD, Polri, Kejaksaan Agung atau Pemerintah Daerah.

Kemudian dalam draf RKUHP 30 November, pasal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 240 dibatasi menjadi lima lembaga yang dimaksud lembaga negara. Yakni MPR, DPR, DPD, Mahkamah

FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS SAH: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kiri) menyerahkan dokumen pandangan pemerintah terkait RKUHP kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan) saat Rapat Paripurna DPR ke-11 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).

Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). ”Itu menunjukkan bahwa masukan masyarakat sipil sudah diperhatikan,” tuturnya.

Tim perumus juga menampung aspirasi masyarakat mengenai pasal gelandangan. Aspirasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan menghapus pasal tersebut. Alasannya karena tak semua daerah punya masalah dengan gelandangan. ”Itu (gelandangan, Red) bisa diatur dalam peraturan daerah,” ujar pakar hukum pidana Universitas Muham madiyah Jakarta (UMJ) tersebut.

Mengenai pasal pencemaran yang mengadopsi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Chairul mengatakan bahwa pencemaran sejatinya memang delik biasa. Sehingga tidak perlu diatur dengan undang-undang khusus. ”Kalau sekarang peme rintah mendrop pasal itu (dari UU ITE, Red) dan dikembalikan sebagai tindak pidana biasa itu wajar,” ujar akademisi yang menjadi tim perumus RKUHP sejak 2004 itu.

Soal pasal tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia (HAM) di RKUHP yang sudah ada di UU Pengadilan HAM, Chairul menyebut itu hanya penataan. Menurutnya, hukum materil tindak pidana tersebut memang harus ada di KUHP. Nah, UU Pengadilan HAM nantinya hanya mengatur tentang proses peradilannya. Termasuk penyidikan, penuntutan hingga eksekusi.

Alasan yang sama juga menjadi dasar masuknya pasal tindak pidana korupsi, terorisme, pencucian uang dan narkotika dimasukkan dalam KUHP. Ke depan, kata Chairul, semua tindak pidana khusus itu harus diikuti dengan membentuk penga dilan khusus. Seperti Pengadilan Tipikor dan Pengadilan HAM yang sudah diberlakukan saat ini. (lum/tyo)

Perjuangan 30 Tahun Hancur, Karir Kandas

Jember Gempa, Gunung Kerinci Erupsi

Sambungan dari Hal 1 "Getaran dirasakan oleh beberapa orang dan bendabenda ringan yang digantung bergoyang. Tapi, berdasar hasil pemodelan menun jukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Daryono.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, dikatakan Daryono, gempa bumi yang terjadi kali ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya patahan batuan di zona outerise. Hasil analisis meka nisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi yang terjadi itu juga memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault. "Hingga pukul 17.30 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya tiga aktivitas gempa bumi susulan dengan kekuatan terbesar magnitudo 5,3," jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengungkapkan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima adanya laporan kerusakan bangunanan. Termasuk korban jiwa maupun luka akibat gempa bumi yang terjadi tersebut. Namun, masyarakat tetap diimbau untuk waspada. "Hingga sejauh ini untuk aktivitas warga di sana juga masih tetap berjalan normal. Tapi, tetap diimbau agar siap siaga terhadap potensi gempa susulan," terangnya.

Terpisah, Gunung Api Kerinci di Sumatera Barat pada pukul 08.22 WIB terjadi erupsi. Tinggi kolom letusan teramati kurang lebih 700 meter di atas puncak (± 4505 meter di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 3 mm dan durasi 60 detik. "Gunung Kerinci sekarang statusnya waspada atau level II dan itu sudah dari 2007 tidak turun-turun. Mungkin status ini paling lama di gunung api di Indonesia yang levelnya tidak pernah normal, sama seperti Gunung Semeru," kata Koordinator Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Oktory Prambada.

Dikatakan Oktory, perihal tersebut terjadi karena Gunung Kerinci sistemnya agak terbuka, namun tidak berbeda jauh dengan Gunung Semeru yang setiap harinya ada terjadi letusan-letusan kecil. Kemudian, ketika ada bagian atasnya yang roboh atau ada sumbatan maka fluida yang naik akan terjadi over pressure atau tekanan berlebih. "Jadi, sesekali Gunung Kerinci itu akan meletus seperti hari ini dan hanya sesekali saja, tidak menerus erupsinya," jelasnya.

Dampaknya dari abu vulkanik yang meletus hari ini, lanjut dia, juga tidak ada. Karena tekanannya memang tidak begitu besar. Yakni luncur abunya hanya maksimum 700 meter dari atas puncak. Di mana, ketika sudah 700 meter, abunya sudah terdispersi ke udara sehingga tidak ada yang terdampak dari letusan yang terjadi. "Kerena yang menyumbat itu kan sudah dilontarkan pagi ini maka sekarang Gunung Kerin cinya itu sudah terbuka lagi. Jadi, besok-besok erupsinya itu ya balik lagi ke erupsi-erupsi kecil dan itu akan ada waktu untuk seperti tadi," terangnya.

Sedangkan, disinggung terkait update erupsi Gunung Semeru, Oktory mengungkapkan, hingga saat ini status Gunung Semeru masih awas. Di mana, aktivitasnya masih tinggi walaupun beberapa ukurannya juga berkurang. Kemungkinan erupsi dengan tekanan agak besar juga masih dapat terjadi. "Ini akan kita evaluasi dalam beberapa hari ke depan. Dalam status awas ini rekomendasinya masih sama seperti kemarin," ucapnya.

Penanganan dampak bencana alam menjadi salah satu topik sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta kemarin (6/12). Dia menegaskan perlu ada antisipasi bencana alam, cuaca ekstrem, sampai keselamatan berlalu lintas. ’’Agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini,’’ kata Jokowi dalam pengantar rapat.

Selain itu Jokowi mengingatkan pentingnya mitigasi bencana alam. Khususnya di daerah yang memiliki potensi bencana alam tinggi. Ketika terjadi bencana, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta jajarannya untuk memastikan peran negara betulbetul hadir. ’’Segerakan bantuan kema nusiaan,’’ katanya. Kemudian juga disegerakan rekonstruksi bangunan yang terdampak gempa atau bencana alam lainnya. percepatan rekontruksi bangunan ini dilakukan ketika kondisi dinilai sudah memungkinkan untuk memulai tahapan pembangunan.

Sebelumnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menyampaikan pentingnya respon darurat pemerintah pusat sampai daerah terhadap resiko bencana alam. Diantara yang dia tekankan adalah pentingnya ketersediaan anggaran darurat untuk penaggulangan bencana. Ma’ruf juga menyinggung pentingnya mitigasi untuk menekan resiko dampak yang lebih besar.

Ma’ruf menuturkan Indonesia begitu erat dengan kejadian bencana alam. ’’Karena kita tiap tahun itu selalu mengalami ap aitu longsor, ap aitu banjir, apa itu gempa, gunung meletus juga,’’ jelasnya. Selain anggaran penanganan bencana dan mitigasi, kesiapan personel juga harus diperhatikan. Sehingga ketika ada bencana, bisa langsung diupayakan penanganan darurat di lapangan. (gih/wan)

Sambungan dari Hal 1

Mereka diperiksa di hadapan majelis hakim sebagai saksi untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Di hadapan majelis hakim, mereka mengutarakan kesedihan, kekecewaan, dan penyesalan lantaran terseret-seret dalam perkara tersebut.

Kombes Susanto Haris adalah salah seorang mantan anak buah Sambo yang bersaksi dalam persidangan kemarin. Dia merupakan perwira menengah polisi yang sebelumnya menduduki posisi kepala bagian penegakkan hukum Divpropam Polri. Kepada majelis hakim Haris mengaku tidak tahu-menahu skenario tembak-menembak yang dibuat oleh Sambo. ”Tidak tahu,” kata dia menjawab pertanyaan majelis hakim.

Meski begitu, Polri tetap menghukum Susanto. Dia dipatsuskan oleh Polri selama 29 hari. Kemudian dalam sidang etik, Polri menghukum yang bersangkutan dengan sanksi demosi selama tiga tahun. Atas rentetan hukuman serta perlakukan Sambo terhadap dirinya, Susanto mengaku kecewa, kesal, dan marah. ”Jenderal kok bohong,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Dia mengaku yang terkena imbas bukan hanya dirinya. Keluarganya juga terdampak.

Sejak penembakan Yosua muncul ke permukaan dan diketahui ada skenario bohong melibatkan banyak personel Polri, keluarga Susanto menjadi paranoid terhadap tayangantayang di televisi. Mereka juga takut melihat media sosial. Karir dan perjuangan di kepolisian yang dibangun oleh Susanto selama tiga puluh tahun pun hancur. ”Jenderal kok tega menghancurkan karir, 30 tahun saya mengabdi hancur di titik nadir terendah pengabdian saya,” sesalnya.

Sebagai mantan kepala bagian penegakkan hukum, Susanto menyampaikan bahwa tugasnya memeriksa personel Polri yang ”nakal” atau melanggar aturan. ”Bayangkan majelis hakim, kami (mantan) kabag gakkum yang bisa memeriksa polisi yang nakal, kami diperiksa,” kata dia. Tidak sampai di situ, dia pun turut sedih lantaran tidak sedikit personel Polri yang berdinas di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan terseret-seret kasus tersebut.

Arif Rachman Arifin, mantan anak buah Sambo yang juga diperiksa dalam sidang kemarin pun sempat emosional saat memberikan keterangan. Matanya tampak berkaca-kaca ketika menjawab pertanyaan majelis hakim terkait dengan perasaan yang bersangkutan usai mengetahui telah dibohongi Sambo. ”Sedih yang mulia. Saya hanya bekerja, hanya bekerja yang mulia,” ungkap dia seraya menahan air matanya.

Tak hanya terseret dalam perkara pembunuhan Yosua, Arif juga harus menerima hukuman pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dari kepolisian. Dia pun mau tidak mau menjalani proses hukum sebagai terdakwa dalam perkara obstruction of justice penyidikan perkara pembunuhan Yosua. Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Arif turut serta menghalang-halangi penyidikan dengan menghilangkan barang bukti.

Bukan hanya Susanto dan Arif. Agus Nurpatria, Ari Cahya alias Acay, dan Irfan Widyanto juga mengutarakan kekecewaan dan penyesalannya. Agus mengaku merasa telah dibohongi oleh Sambo, Irfan sedih lantaran karirnya yang masih panjang kandas. Apalagi dia merupakan lulusan terbaik atau peraih Adhi Makayasa ketika lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada 2010 lalu. ”Saya hanya menjalankan perintah, namun ternyata perintah tersebut disalahartikan,” ujarnya.

Sementara itu, Acay menyatakan bahwa banyak personel Polri yang berkinerja bagus dan dia kenal sebagai pribadi yang baik terdampak kebohongan Sambo. ”Mereka semua orang baik, tidak ada satupun keinginan untuk menghalang-halangi bahkan merusak,” bebernya. ”Tapi, ada daya, yang mulia. Yang memerintahkan kadiv propam (saat itu) masih aktif. Kami bisa apa, yang mulia,” tambah mantan personel Bareskrim Polri itu.

Di samping Susanto, Arif, Agus, Acay, dan Irfan, kemarin turut hadir sebagai saksi Hendra Kurniawan, Benny Ali, Baiquni Wibowo, dan Chuck Putranto. Usai mendengar keterangan para saksi, Sambo lagi-lagi menyampaikan permintaan maaf. Dia meminta maaf lantaran banyak senior, junior, dan mantan anak buahnya terseret-seret dalam perkara pembunuhan Yosua. ”Yang mulia, saya ingin menyam paikan permohonan maaf kepada senior dan rekan-rekan sekalian,” kata dia. (syn/)

Kalaupun Ada Yang Nawari Rumah Mewah, Saya Tolak

Sambungan dari Hal 1 tinggalnya untuk menengok kondisi. Sambil bersiap mengepak perabot untuk diboyong ke huntap yang baru saja dia terima kuncinya pada Sabtu (3/12). ’’Tapi, apa yang mau diboyong, semuanya sudah habis,’’ ucap pria 31 tahun itu. Tinggal baju penuh cemong abu yang dia pakai di badan. Rumahnya yang terendam lumpur hanya tersisa atapnya.

Perasaan Solihan campur aduk. Senang karena setelah menunggu hampir setahun akhirnya mendapat huntap. Tapi, dia juga kalut lantaran kampung halamannya di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, ludes dilalap awan panas guguran (APG) pada Minggu lalu. ’’Punya rumah baru, tapi tidak ada isinya,’’ ujar lelaki yang bekerja sebagai buruh tani itu, sembari menggandeng sang istri, Luluk (24), dan buah hatinya, Bisma (5). Mereka me nunggu jemputan untuk meng angkut warga kembali ke huntap.

Sinah tak kalah kalut. Warga Kajar Kuning itu menangis di tepi jalan. Jidat dan tangannya dipenuhi abu. Dia baru saja mencomot panci, kompor, dan magic jar miliknya yang masih bisa diselamatkan dari puing rumah. Yang kemarin siang sudah separo terendam abu.

Minggu sekitar pukul 05.00, dia bersama dua anaknya mengungsi ke Desa Penanggal. Berjarak 6 km dari kampungnya, dia tinggal di pengungsian semalam.

Paginya, sekembalinya ke Kajar Kuning, perempuan 44 tahun itu mendapati kampung yang mulai bangkit dari letusan Semeru pada 4 Desember tahun lalu tersebut kembali remuk. Jembatan penghubung desa dipenuhi abu setinggi 1 meter. Rumah-rumah penduduk sebagian ambruk dan sisanya yang masih tegak dipenuhi abu.

Meski sudah mendapat huntap beberapa bulan lalu, sehari-hari Sinah lebih memilih tinggal di desanya untuk mengurus separo sawah. Sementara itu, separo lainnya tak bisa ditanami sejak Semeru ’’batuk’’ akhir tahun lalu. ’’Mau kerja apa, cari makannya ya di sini,’’ kata ibu tiga anak itu kemarin.

Kini, yang tersisa separo itu pun sudah tidak ada. Setelah menengok rumahnya yang roboh, dia mendapati sawah yang dia garap juga tak bisa ditanami lagi. Abu tebal Semeru ikut menutupi lahan penghidupannya itu.

Rencananya, huntap bakal dihuni 1.951 KK (kepala keluarga). Sejauh ini, ada 1.171 KK yang sudah mendapat tempat di sana. Mereka berasal dari berbagai desa di Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo di Lumajang, yang paling parah terdampak erupsi 4 Desember tahun lalu.

Di huntap itu pula Udin tinggal. Kemarin siang, bersama cucu pertamanya, Jacky, dia duduk santai di pojok arena bermain di kompleks huntap. Dia baru saja menengok rumahnya di Kajar Kuning. ’’Sudah terendam lumpur. Nggak bisa dihuni lagi. Tinggal di sini (huntap) saja lah,’’ ungkapnya.

Sejak lima bulan lalu, setelah hampir tujuh bulan menganggur, Udin nekat kembali menggarap sawahnya di Kajar Kuning. Awalnya dia takut kembali, tapi badannya terasa kaku jika tak menggarap ladang tebu dan padi miliknya. Akhirnya dia memberanikan diri berangkat ke sawah. Berangkat pukul 07.00, pulang ke huntap pukul 12.00.

Namun, setelah insiden APG Minggu lalu, dia mengaku kapok kembali ke kampungnya. Selain lahan tebu dan padi yang rusak, ada hal lain yang membuatnya ketir-ketir: peta jalur lahar yang berbeda dari sebelumnya.

Kini, dari mulut Semeru, jalur lahar mengarah lurus ke desanya. Otomatis jika ada bencana lagi, risiko tinggal di Kajar Kuning makin tinggi. ’’Kalaupun ada yang nawari dibangun rumah mewah, akan saya tolak. Nggak berani, kapok,’’ tuturnya.

Nun di Kajar Kuning, sanak saudara dan para tetangga yang rumahnya masih aman saling membantu warga terdampak. Beberapa ibu berlarian tergopoh karena panik melihat kepulan asap yang membubung dari sungai yang dialiri lahar dingin.

Kesibukan warga mengemasi perkakas, menggeret ternak, dan memboyong apa saja yang masih bisa diselamatkan sejak kemarin menjadi bukti ucapan Udin. Penduduk Kajar Kuning benar-benar kapok untuk kembali ke kampung mereka yang berstatus zona merah dan berjarak 12 km dari puncak itu. Kecuali jika perut lapar sudah tidak bisa disumpal dengan rasa takut. (*/c18/ttg)