Tabloid INFOPlus Edisi 1-15 Maret 2019 by Tabloid INFOPlus

INFOPlus

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

No. 2 | Maret 2019 | Harga Rp 5.000,-

TA JA M DA N FA KT UA L Ada Korupsi di KONI Kota Semarang ?

Rumah Berkualitas Harga Murah Penuh Berkah. DP 50% Langsung Bangun. Tanpa BI Checking, Tanpa Survey, Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa Penalti, Tanpa Sita. Hubungi: 081 2281 6881 | 0812 8119 1692

Perintah Bupati dan Sekda ?

INVESTIGASI 8

Penyidikan Ketum PA 212 Dihentikan

INVESTIGASI 12

HUKUM 14

Bupati dan Sekda Keseret-Seret

Korupsi Mading Elektronik

Kendal 2016 Dugaan korupsi di Kendal terjadi atas Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Digital Majalah Dinding (Mading) Elektronik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 menyeret sejumlah pihak. Bupati Kendal dr. Mirna Annisa dan Sekretaris Daerah Kendal tahun 2016, Ir. Bambang Dwiyono, M.T ikut keseret-seret dalam kasus itu.

irna, bupati periode 2015-2020 dan Bambang yang kini menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oktober 2017 usai digantikan Moh Toha ST. MSi itu disebut-sebut terlibat. Selain Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitemn (PPKom). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) disebut-sebut juga terlibat. Dua anak buah bupati dan Sekda kini telah diproses hukum, masuk ke jeruji besi dan ditetapkan terdakwa. Drs Muryono SH Mpd bin Roeslan, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Kendal sejak 21 Februari 2013 dan Agung Markiyanto SSTp MM bin Tri Pujuanto. Keduanya kini duduk di kursi panas Pengadilan Tipikor Semarang dan diadili. Selain Drs Muryono SH Mpd selaku Pengguna Anggaran (PA) pengadaan serta Agung Markiyanto SSTp (Bersambung ke Hal. 23)

Lingkaran Setan itu Bernama Korupsi

Korupsi pada 2018 Berdasarkan Modus - (DOK ICW)

Indeks Persepsi Korupsi 2018 yang dilansir Transparency International (TI) pada 29 Januari 2019 menyebut, Indonesia memperoleh skor 38 dalam skala 100 dalam kategori buruk korupsi. Skor dan peringkat pada 2018 itu meningkat dibandingkan pada 2017. “Angka/skor ini meningkat satu poin dari 2017. Hal ini menunjuk-

kan upaya positif antikorupsi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, kalangan bisnis, dan juga masyarakat sipil.” ungkap Peneliti Transparency International Indonesia, Wawan Suyatmiko dalam siaran pers-nya. Selain skor, peringkat Indonesia juga naik dari posisi 96 pada 2017

menjadi 89 pada 2018. Di lingkup ASEAN, skor dan peringkat Indonesia hanya lebih baik dari Myanmar, Laos, dan Vietnam. Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko mengatakan, analisis silang data antara tren k orupsi (Bersambung ke Hal. 23)

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

INFO NASIONAL

INFOPlus Geger Sumpah Pocong, Dalang Kerusuhan 98 TA JA M DA N FA K T UA L

Pendiri dan Penasehat: T. Supriyadi

Pemimpin Umum & Penanggung Jawab: Andi Morgan Istiadi Pemimpin Redaksi: Sunardi S Pratomo Redaktur Pelaksana: B. Sutoyo Redaktur: Erdi Sunardi, Rio Tama, Kahlil Surya Reporter/ Koresponden: Suhali (Jakarta), Bambang Prasetyo (Surabaya), Theo Hasyim (Semarang), Nino M (Pantura Barat), Joko Susilo (Pantura Timur), Abdi Ning (Cilacap, Banyumas, Banjarnegara), Rio Utomo (Solo Raya), Endah Kurnia (Magelang Raya)

akarta - Dua pensiunan jenderal TNI berseteru. Kivlan Zen menu ding Wiranto sebagai dalang kerusuhan 1998. Wiranto merespons tudingan dengan menantang Kivlan untuk melakukan sumpah pocong. “Oleh karena itu saya berani untuk sumpah pocong saja, 98 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu saya atau Prabowo atau Kivlan Zein? Sumpah pocong kita. Siapa yang sebenarnya dalang kerusuhan itu, biar terdengar ke masyarakat, biar jelas masalahnya, jangan asal menuduh saja,” katanya, Selasa (26/2). Wiranto minta Kivlan Zen membaca hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan 1998 yang diketuai oleh Marzuki Darusman. Dalam laporan itu bisa diketahui institusi dan kelompok mana yang menjadi dalang kerusuhan. Mantan Kaskostrad Mayjen (purn) Kivlan Zen menjawab tantangan

Wiranto mengenai sumpang pocong. Menurut Kivlan, tantangan sumpah pocong itu membodohi rakyat. “Gini, tanya sama Pak Wiranto, apakah sumpah pocong itu ada terminologi hukum di Indonesia. Ada nggak? Tanya sama dia. Kalau ada dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sumpah pocong, saya siap,” tutur Kivlan. Sejumlah kalangan mengkritisi ucapan Wiranto. Mereka mengatakan, Wiranto seharusnya menempuh jalur hukum bukan lewat sumpah pocong. “Perdebatan Pak Wiranto dan Pak Kivlan Zein mengenai apa yang terjadi pada 1998 lebih baik diletakkan dalam narasi penegakkan hukum,” kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam. Juru Bicara Amnesty Internasional, Haeril Halim menegaskan, seharusnya mereka memberikan keterangan di Komnas HAM atau Jaksa Agung. (gat/ ti/dit)

Desain Visual & Layout: Lilik Wuryanto

Iklan & Sirkulasi: Suhali Krisnapati (manager), Imam Cahyadi

Layanan Pelanggan: 0812.8119.1692 / 0821.34555.407 atau redaksiinfoplus@gmail.com Website: infoplus.id

TARIF IKLAN Iklan Banner Halaman Depan (Full Colour) Rp 5.000.000,Full Colour Belakang Rp 7.500.000,Full Colour 1/2 Halaman Belakang Rp 4.500.000,Full Colour 1 Halaman Tengah Rp 7.000.000,Advertorial 1 Halaman Dalam BW Rp 5.000.000,Advertorial 1/2 Halaman Dalam BW Rp 3.000.000,-

Transformasi media penerbitan surat kabar, tabloid, dan majalah menuju online yang banyak bermunculan merupakan sisi lain bentuk sarana penyampaian informasi. Tabloid INFOPlus yang kembali hadir di tengah masyarakat, khususnya Jawa Tengah juga mengambil bagian. Tetap dengan format dengan mengedepankan kode etik dan rambu lain serta kaidah penulisan yang baik dan benar, Tabloid INFOPlus berupaya menghadirkan informasi secara tajam, faktual dan mendalam. Sebagaimana tujuannya, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang notabene merupakan tanggung jawab semua elemen rakyat dan bentuk kepedulian terhadap generasi bangsa yang akan datang. Kami berupaya menuangkan rasa tanggung jawab itu dengan mengajak seluruh komponen bangsa agar membuka hati serta cakrawala berfikir. Kehadiran Tabloid INFOPlus diharapkan mampu menjawab semua tantangan di tengah-tengah carut marutnya kondisi masyarakat, seperti krisis moral, krisis kepercayaan, krisis dimensi sosial, dan runtuhnya nilai-nilai budaya serta penegakan hukum yang merupakan tanggung jawab kita bersama. (*)

KILAS NASIONAL Kemendagri: WNA Tidak Haram Punya e-KTP

Teknologi Informasi: Agung P dan Nur Dwi A

Penerbit & Percetakan: PT Psiko Dinamika Nomor : AHU 61025.AH.01.01.Tahun 2011 Jl. Kandri Pesona Asri AI Gunungpati, Kota Semarang

SALAM REDAKSI

Wiranto

Kivlan Zen

Mereka yang Hilang dan Selamat Sekira 20 tahun lalu, Februari - April 1998, puluhan aktivis mahasiswa hilang satu per satu. Sembilan kembali dan 13 lainnya hilang hingga kini. Peristiwa itu kini disebut sebagai insiden penghilangandan penculikan paksa. Masa itu, dua agenda politik besar digelar di tanah air, Pemilu 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1998. Daftar 13 korban hilang 1. Dedy Umar Hamdun, hilang pada 29 Mei 1997. 2. Herman Hendrawan, hilang pada 12 Maret 1998. 3. Hendra Hambali, hilang pada 14 Mei 1998. 4. Ismail, hilang pada 29 Mei 1997. 5. M. Yusuf, hilang pada 7 Mei 1997. 6. Nova Al Katiri, hilang pada 7 Mei 1997. 7. Petrus Bima Anugrah, hilang pada 1 April 1998. 8. Sony, hilang pada 26 April 1997. 9. Suyat, hilang pada 13 Februari 1998.

10. Ucok

Munandar Siahaan, hilang pada 14 Mei 1998. 11. Yani Afri, ia hilang pada 26 April 1997. 12. Yadin Muhidin, ia hilang pada 14 Mei 1998. 13. Wiji Thukul, hilang pada akhir 1998. 9 korban penculikan yang berhasil kembali 1. Aan Rusdiyanto, hilang pada 13 Maret 1998. 2. Andi Arief, hilang pada 28 Maret 1998. 3. Desmond Junaedi Mahesa, hi lang pada 3 Februari 1998. 4. Faisol Reza, hilang pada 12 Maret 1998. 5. Haryanto Taslam, hilang pada 8 Maret 1998. 6. Mugiyanto, hilang pada 13 Maret 1998. 7. Nezar Patria, hilang pada 13 Maret 1998. 8. Pius Lustrilanang, hilang pada 4 Februari 1998. 9. Rahaja Waluya Jati, hilang pada 12 Maret 1998.

Jakarta - Kemendagri menegaskan warga negara asing (WNA) yang memenuhi syarat, berhak atas KTP elektronik (e-KTP). Antara lain, syarat izin tinggal tetap sesuai dengan UU Administrasi dan Kependudukan (Adminduk). Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan hal itu, menanggapi adanya WNA asal China yang memiliki e-KTP di Cianjur, Jawa Barat. “Sesuai dengan UU Aminduk, sehingga tidak haram WNA punya e-KTP,”” kata Zudan Arif , Selasa (26/2). Izin tinggal, kata Zudan, diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Izin tinggal memilimi batas waktu tertentu dan bukan seumur hidup. e-KTP yang dipegang WNA memiliki perbedaan dengan e-KTP yang dimiliki WNI yaitu dicantumkan negara asal. Meskipun memegang e-KTP, WNA tidak memiliki hak suara di pemilu 2019.(gat/dit) Tiket Lebaran Sudah Bisa Dibeli Bagi Anda yang sudah ada rencana mudik Lebaran dengan kereta api, bisa membeli tiket sekarang. Para calon penumpang sudah bisa memesan tiket secara online. Bila Anda ingin mudik 26 Mei 2019 atau H-10 sebelum Lebaran, Anda sudah bisa memesan tiket mulai sekarang. Pemesanan bisa melalui website resmi KAI dan KAI Access. Sementara pemesanan untuk channel eksternal menyesuaikan dengan kebijakan masingmasing mitra penjualan tiket KAI.

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

INFO JATENG

Dok..Dok..Dok. RPJMD Jateng 2018-2023 Sah KILAS JATENG 84 Pasien RSJ Solo Dibolehkan Nyoblos Pemilu 2019

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat rapat paripurna pengesahan RPJMD Jateng tahun 2018-20123.

emarang - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Jateng Tahun 2018-2023 ditetapkan. Penetapan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Rapat Paripurna, Senin (18/2). Sebanyak 68 dari 100 anggota dewan sepakat menetapkan Raperda RPJMD menjadi Peraturan Daerah (Perda). “DPRD Jateng menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan kesatu, menyetujui Raperda RPJMD tahun 20182023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah. Kedua, menyampaikan keputusan ini kepada Gubernur Jateng untuk dapat ditetapkan menjadi Perda,”

kata pimpinan rapat sekaligus Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi. Ketua Pansus RPJMD DPRD Jateng, Abdul Aziz, mengatakan Perda RPJMD mempunyai posisi sangat strategis karena menjadi dokumen yang akan menjadi pedoman dalam menyusun dan menentukan arah pembangunan Jateng dalam kurun lima tahun ke depan. Secara substantif, Pansus DPRD memberikan dukungan penuh terhadap visi-misi kebijakan gubernur dan wakil gubernur Jateng. Salah satunya, yakni pada sektor pendidikan. Pansus DPRD menilai pendidikan merupakan kunci keberhasilan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Jateng. Untuk itu, pansus sepakat dengan Pemprov Jateng untuk melanjut-

kan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Rp1 juta per siswa per tahun untuk SMAN, SMKN dan SLBN untuk 577.000 siswa. Selain itu, pansus dan Pemprov Jateng sepakat meningkatkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) SMA,SMK dan SLB swasta se-Jateng, yang semula Rp150.000 per siswa menjadi Rp500.000 pers siswa per tahun mulai 2020. Bosda akan ditingkatkan pada 2021 menjadi Rp750.000 dan Rp1 juta per siswa pada 2022-2023. “Kami juga sepakat memberikan Bosda untuk siswa Madrasah Aliyah se Jateng Rp500.000 per siswa per tahun dimulai pada 2020 dan memberikan bantuan kepada guru pengajar keagamaan sebesar Rp100.000 per bulan,” kata Abdul Aziz.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo penetapan Perda RPJMD 20182023 akan menjadi dasar dan pegangan pihak eksekutif dalam menjalankan tugas dan target-target yang telah ditetapkan. “Prosesnya cukup panjang dan beberapa koreksi diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi awal baik dan menjadi pedoman kita dalam membawa Jateng dalam lima tahun ke depan,” ucap Ganjar. Usai ditetapkannya, Ganjar mengaku akan segera mengebut program-program kerja yang telah ditetapkannya bersama Taj Yasin Maimoen dalam lima tahun ke depan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Jateng. (dit/rio)

Ajudannya Tewas, Bupati Demak Selamat dari Kecelakaan Batang - Ajudan Bupati Demak Febri Dian Terial tewas dalam kecelakaan maut di jalur tol Batang – Semarang tepatnya kilometer 349 Desa Kandeman Batang, Minggu (3/3) dini hari. Kecelakaan melibatkan Innova H 9507 PN yang ditumpangi Bupati Demak, Mohammad Natsir dengan sebuah truk tronton. Bermula saat mobil berpenumpang bupati, sopir dan dua orang ajudan itu melintas dari Bandung ke arah timur. Naas, saat hen-

dak menyalip truk tronton, sebuah minibus muncul di di sebelahnya. Sopi Innova diduga kaget, langsung membanting setir ke kiri. Mobil menabrak bagian belakang truk. Febri Dian Terial yang di kursi depan kiri langsung tewas, akibat luka serius di kepala. Sementara bupati dan penumpang lainnya mengalami luka. Kasatlantas Polres Batang AKP Ferdi Kastalany mengatakan, polisi telah mengamankan sopir dan truk

Foto mobil Bupati Demak yang ringsek usai kecelakaan. tronton. “Bersama Polres Kendal kami amankan tronton di wilayah Weleri,” katanya. Muhammad Natsir sempat dirawat di RSUD Kalisari Kabupaten Batang, hingga akhirnya dirujuk ke RSUP dr.

Kariadi Semarang. Sinung Setyono, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak mengatakan, musibah kecelakaan tidak akan menganggu pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Demak. (dit)

Solo - Sebanyak 84 pasien di RSJD Solo bisa “nyoblos”, menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum 17 April mendatang. Pihak rumah sakit menyatakan mereka mampu memilih. Kepala Humas RSJD Dr Arif Zainudin Surakarta Totok Hardiyanto mengatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum menyatakan kaum disabilitas memiliki hak pilih. Para pasien RSJD masuk kategori penyandang disabilitas mental. “Aturan ini baru diterapkan dalam Pemilu 2019 ini. Mereka para penyandang disabilitas mental diberikan hak suara dalam pemilu,” ucap Totok, Rabu (27/2). RSJD kini menangani 221 orang pasien. Sebanyak 84 pasien dinilai boleh menggunakan hak pilihnya. Data mereka masuk ke KPUD Surakarta. Tidak ada persiapan khusus bagi mereka. Sosialisasi sudah digelar KPU. KPU Surakarta menambah dua TPS di Kota Solo yakni RSJD dr Arif Zainuddin dan Rutan Klas IA Surakarta. “Teknis persiapannya kami masih berkoordinasi dengan pihakpihak terkait,” ucap Komisioner KPU Surakarta Bidang Perencanaan Data dan Informasi Kajad Pamudji. (gat/sit)

Pembebasan Lahan Hambat Jalur Kereta Bandara Solo Solo - Pembangunan kereta api jalur Bandara Adi Soemarmo terus dikebut. Pembangunan belum selesai karena terkendala pembebasan lahan. PPK Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Jawa Tengah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, Arief Sudyatmoko menuturkan, kendala pembebasan lahan terjadi di wilayah Boyolali. Pembahasan di wilayah Solo sudah selesai. “Di Boyolali ini masih tersisa pembebasan lahan hingga 2 hektar. Saat ini total pembebasan lahan sampai 80 persen,” katanya, Kamis (28/2). Arief mengakui, beberapa warga menolak ganti rugi yang diberikan. Perkiraannya, pengerjaan jalur selesai Juni 2019. Kini, pembangunan masuk tahap konstruksi secara paralel. Kepala Daop VI PT KAI Eko Purwanto menambahkan, pengerjaan sudah mencapai 65 persen. Saat ini fokus pengerjaan ruang tunggu kereta bandara di Stasiun Balapan Solo. (gat/dit)

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

FOKUS

Babak Baru Korupsi Kasda Kota Semarang

asus hilangnya uang kas daerah (kasda) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tahun 2007-2014 memasuki babak baru. Usai Diyah Ayu Kusumaningsrum SE, Personal Banker Manager pada Bank BTPN Cabang Semarang dan Suhantoro (telah dipidana), giliran R Dody Kristiyanto bin Wahyu Widodo (49) diadili di Pengadilan Tipikor Semarang. Apakah pria kelahiran Sidoarjo pada 12 September 1969 itu akan membongkarnya ? Warga Perumahan Gombel Permai Barat I/83 RT.010 RW.007, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang itu pasrah didudukkan di kursi pengadilan. Kedua orang tua dan isterinya, tampak hadir mendampingi di sidang perdananya, Senin (25/2) lalu. Mantan Kabid Pendapatan Dinas Perdagangan Kota Semarang itu turut dimintai pertanggungjawaban pidana atas raibnya uang kasda Rp 21 miliar lebih. Pemeriksaan perkaranya dilanjutkan, setelah permohonan praperadilannya ditolak hakim tunggal M Yusuf beberapa jam sebelum sidangnya. Dody sempat ditahan penyidik dua hari, pada 11 dan 12 Februari 2019. Saat perkaranya dilimpahkan ke penuntut umum Kejari Kota Semarang, tanggal 13 Februari penahanannya diperpanjang. Dody kini mendekam di sel Rutan LP Kedungpane. Dody awalnya ditunjuk selaku Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kasda pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Semarang oleh Walikota Semarang tanggal 12 Nopember 2004. Sesuai Surat Keputusan Walikota Semarang tanggal 30 Desember 2008, ia diangkat Kepala UPTD Kasda. Lukman Hakim, Steven Lazarus dan Zahri Aeniwati, tim penuntut umum Kejari Kota Semarang mendakwa Dody korupsi bersama Diyah Ayu Kusumaningsrum. Kasus Dody terjadi sejak 16 Januari 2008 sampai 22 Januari 2014.

Lewat UPTD Kasda pada DPKAD Kota Semarang, Pemkot menempatkan uang kasda, dari para Wajib Retribusi atau Wajib Pajak Daerah itu. Uang salah satunya disimpan di BTPN yang ditunjuk sebagai penyimpannya. Dalam kapasitasnya, Dody mengaturnya. Sementara DAK diangkat sesuai SK Direksi Bank BTPN tanggal 22 Oktober 2007 bertugas mencari nasabah. Pada November 2007 ia mengajukan Surat Penawaran tanpa nomor tanggal yang ditandatangani Manager Marketing Bank BTPN Cabang Semarang Priyono Pujo Widodo kepada Pemerintah Kota Semarang melalui Sukawi Sutarip, yang saat itu menjabat Walikota Semarang. Fee Intensif Kerjasama penempatan dana dan jasa perbankan di Bank BTPN Cabang Semarang disepakati. DAK menyampaikan BTPN Cabang Semarang akan memberikan bunga resmi deposito berjangka sebesar 8 % pertahun. “Kemudian insentif tambahan dari BTPN untuk nasabah sebesar 2 % pertahun,” kata jaksa dalam surat dakwaannya. Sukawi lalu memerintahkan Drs Suseno MM, Kepala DPKAD Kota Semarang periode 2007 sampai 2011 bersama R. Dody Kristyanto mengkaji. Hasilnya disimpulkan Bank BTPN, bank umum sehat dan jasa (Bunga Giro dan Deposito) yang ditawarkan kompetitif. “Atas hal itu, diterbitkanlah Memorandum/Memo Internal ditandatangani Suseno pada 4 Desember 2007 dan diajukan kepada Sukawi Sutarip selaku walikota. Setelah memo disetujui, lalu dituangkan dalam SK Walikota Nomor 580/926 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 Perihal Penunjukan BPTN Cabang Semarang sebagai bank penyimpan uang Kasda Kota Semarang,” jelas jaksa. Rekening giro dibuka ditandatangani Suseno dengan Nomor Rekening

0180000100001808 atas nama Pemkot Semarang. Pada 1 Mei 2008 Bank BTPN Cabang Semarang mengalami pergantian sistem. Rekening giro atas nama Pemkot Semarang berubah menjadi Nomor 03863000028 atas nama Walikota Semarang c.q. Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang. Terhitung sejak 16 Januari 2008 sampai 22 Januari 2014, R Dody Kristyanto telah menyerahkan uang tunai Rp 37.481.299.200 kepada DAK, atau sebanyak 306 kali setoran. Sedangkan yang diterima BTPN Cabang Semarang Rp 12.213.950.700. Penyerahan terjadi di era Kepala DPKAD (kini Bapenda) Suseno dan Yudi Mardiana (masih menjabat). “Terdapat selisih kurang Rp. 25.267.348.500 yang tidak disetorkan saksi Diyah Ayu Kusumaningrum ke Bank BTPN Cabang Semarang,” kata jaksa. Penyerahan uang tunai milik Pemkot Semarang itu dinilai menyalahi ketentuan. Dody tidak memperhatikan, bahwa UPTD kasda selalu menerima slip setoran dari DAK tanpa disertai validasi sistem komputer Bank BTPN Cabang Semarang sebagai bukti sah. Validasi, bukti setoran nasabah telah masuk ke sistem komputer Bank BTPN Cabang Semarang. Dody juga tidak pernah berkoordinasi, komunikasi maupun mengecek ke Bank BTPN untuk memastikan apakah uang yang disetor pihaknya lewat DAK masuk rekening Pemkot Semarang atau tidak. Dody hanya mendasarkan pada rekening koran yang diserahkan DAK setiap akhir bulan. Tidak pernah memeriksa mengecek atau menanyakan status kepegawaian DAK kepada BTPN. Pasalnya sejak 1 Juli 2010 DAK sudah mutasi ke BTPN Cabang Kelapa Gading Area. Pada 24 Januari 2011, DAK juga telah

Nama dan Jabatan Berbeda

Penasehat Hukum R Dody Kristyanto keberatan atas surat dakwaan penuntut umum perihal identitas

terdakwa. Eksepsi atas keberatan dakwaan langsunjg diajukan usai dakwaan dibacakan. Syukron Abdul Kadir, pengacar Dody meminta majelis hakim menyatakan dakwaan tidak sah, ilegal. Syukron menilai penulisan nama terdakwa dalam dakwaan tidak

sesuai dengan identitas sebenarnya. Penulisan jabatan Dody juga tidak sesuai. “Jabatan Kepala Kasda Kota tidak ada. Kemudian perubahan nama yang awalnya ada huruf I dalam nama Dody Kristyanto. Harusnya TY. Kami punya bukti surat perintah dari Walikota Sema-

Mereka yang Dipidana

rang,” terangnya usai sidang. Dalam dakwaan disebut nama R Dody Kristiyanto sementara yang benar namanya Dody Kristyanto Purwono. Sementara jabatan tertulis Kepala Kasda. Jabatan itu tidak ada karena yang benar adalah Kepala UPTD Kasda. (far)

Mereka di Pusaran Kasda

H. Sukawi Sutarip SH, SE, Walikota Semarang periode 14 (2000-2005) dan periode 15 (2005-2010)

Drs. H. Soemarmo HS. M.Si, menjabat Walikota Semarang sejak 19 Juli 2010 sampai 21 Mei 2013.

Hendrar Prihadi SE, MM, Walikota Semarang periode 15 (menjabt sejak 21 Mei 2013 - 19 Juli 2015).

Drs Suseno MM, Kepala DPKAD Kota Semarang periode 2007 sampai 2011.

mengundurkan diri dari Bank BTPN. Meski DAK tidak pernah membawa surat tugas dari Bank BTPN Cabang Semarang dalam pelayanan jemput bola (Pick Up Service), serta pengambilan setoran tunai dalam jumlah besar, dan tanpa pengawalan security. “Tidak pernah memberikan slip setoran yang sudah tervalidasi melalui sistem komputerisasi Bank BTPN Cabang Semarang. Namun hal ini tidak diterapkan terdakwa (R Dody-red) terhadap bank-bank lain yang ditunjuk sebagai bank penyimpan uang Kasda Kota Semarang,” katanya pada sidang dipimpin hakim Antonius Widijantono. Dari selisih kurang Rp 25,2 miliar dan tambahan yang disetorkan Rp 1,450 miliar yang tak masuk BTPN, mengakibatkan kerugian negara Rp 26.717.348.500. Dari jumlah itu, ada pengembalian ke dalam rekening giro kas daerah dan deposito Pemkot Semarang Rp 4.983.418.164, termasuk Rp 514 juta yang disita penyidik Polrestabes Semarang. Sehingga kerugian negara yang belum dikembalikan Rp 21.733.930.336. Sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 111a/LHP/XVIII. SMG/10/2015 tanggal 2 Oktober 2015. R Dody dijerat Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 /2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Subsidair dijerat Pasal 3 Undang-undang yang sama. Pasal itu berbeda dengan jeratan terhadap Suhantoro. (far/ dit)

Yudi Mardiana, Kepala Bapenda (dulu DPKAD) periode 2011 sampai sekarang.

Mahkamah Agung (MA) memperberat hukumannya dari 9 tahun menjadi 12 tahun penjara pada 16 Agustus 2017. Artijo Alkostar selaku ketua majelis juga menjatuhkan pidana denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Membayar Uang Pengganti (UP) Rp 26.717.348.500 diperhitungkan pengembalian Rp 4.983.418.164 subsidari 6 tahun penjara. (dit) Suhantoro Divonis 2,5 Tahun Penjara Mantan Kepala UPTD Kas Daerah pada DPKAD Pemkot Semarang periode 2014-2016, Suhantoro divonis 2,5 tahun penjara karena korupsi. Ia menerima suap berkaitan penempatan simpanan dana kasda di BTPN Cabang Semarang sebesar Rp152 juta dari DAK. Suap diberikan dengan permintaan penundaan pemindahan dana milik Pemkot. Bersalah sesuai pasal 5 UU Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20/ 2001 pada Februari 2016. Suhantoro yang awalnya dituntut pidana 3,5 tahun penjara, juga dipidana denda Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan. (dit)

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

INFO DAERAH

KILAS DAERAH 20 Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan Tegal Selatan Tegal - Musrenbang Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal 2019 dipimpin Camat Tegal Selatan, Budi Saptaji di Pendopo Kecamatan Tegal Selatan, Selasa (25/2). Budi menyampaikan, 40 usulan sudah masuk dari seluruh Kelurahan akan dikerucutkan menjadi 20 usulan prioritas. Usulan akan di teruskan ke Musrenbang tingkat kota. Usulan Musrenbang diharapkan tidak hanya pembangunan fisik. “Kalau ada acara di lapangan kantor kecamatan, tidak muat menampung toilet. Karena hanya satu toilet dan pembuangan juga hanya mengandalkan rembesan. Toilet hanya satu jadi harus ngantri,” tutur Budi. (nin/dit)

Konferensi pers kasus OTT AKBP Herman dan Kades Kedungjati.

AKBP Herman dan Kades Kena OTT Proyek Bermasalah di Tegal

egal - Kepala Desa (Kades) Kedungjati, Warureja, Kabupaten Tegal ditangkap bersama seorang mengaku bernama AKBP Herman. Resmob Satreskrim Polres Tegal mengamankannya dalam operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan pemerasan terhadap ASN serta rekanan proyek infrastruktur di Kabupaten Tegal, Rabu (27/2) siang. Mohammad Zaenudin Kades yang diamankan dan Rizal Iskandar, warga Desa Grogol, Cirebon. Polisi mengamankan uang tunai Rp 100 juta. Kapolres Tegal, AKBP Dwi Agus Prianto mengungkapkan, penangkapan bermula atas laporan korban pemerasan. Zaenudin diamankan di warung sate depan

SMAN 3 Slawi, depan exit tol Kalimati Adiwerna. “Kades ditangkap saat menerima Rp 100 juta,” kata Kapolres, Kamis (28/2). Kedua tersangka memeras, menakut-nakuti korban, seorang ASN dan rekanan proyek. Tak diungkap polisi, identitas ASN dan kontraktor itu, serta lokasi proyeknya. Keduanya takut dan memberikan uang, usai proyek yang diawasi dan dikerjakannya disebut dipantau penegak hukum di Jakarta. “Tersangka mengaku bisa membantu mengatasi, dengan imbalan Rp 500 juta. Saat ditangkap baru diberi Rp 100 juta,” lanjutnya. Tersangka Rizal mengaku berpangkat AKBP dan punya kerabat di salah satu

lembaga penegak hukum di Jakarta. “Rizal mengaku bernama Herman dan lulusan Akpol 2008. Sedangkan Zaenudin Kades aktif,” katanya. Kasat Reskrim Polres Tegal, AKP Bambang Purnomo menambahkan, tersangka dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 368 tentang pemerasan. Selain menangkap dua tersangka, penyidik Satreskrim juga memeriksa sejumlah pejabat dan ASN di DPU Kabupaten Tegal sebagai saksi. Di antaranya Kepala DPU, Hery Suhartono, Kabid Jalan DPU, Munadi dan staf DPU, Sulistiro. Hingga kini, polisi masih menyelidiki, adakah permasalahan hukum atas pelakanaan proyek yang dimnaksud. (nin/dit)

Pemilu 2019 : Umat Lintas Agama Doa Bersama Solo - Ratusan umat dari berbagai lintas agama di Kota Surakarta dan sekitarnya menggelar doa dan deklarasi bersama menuju ke Pemilu 2019 damai. Acara doa di Joglo Sriwedari Solo, Jumat (1/2) malam diinisiasi Forum Nasional (Fornas) Bhineka Tunggal Ika Kota Surakarta. Doa diikuti enam perwakilan agama, Islam, Katolik, Hindu, Budha, Kristen, dan Kong Hu Cu. Ketua Fornas Bhineka Tunggal Ika Surakarta, Abdul Khoirudin menyatakan, pihaknya menolak segala bentuk hoaks, ujaran kebencian, hasutan kebencian, kekerasan dan intimidasi dalam penyelenggaran Pemilu 2019. “Kami mengajak seluruk masyarakat bersatu, bersinergi, dan berpartisipasi secara aktif, untuk mewujudkan Pemilu yang damai, demokrasi, dan bermartabat,” kata dia. (olo/dit)

200 WNA Pemilik KTP Elektronik di Jateng Dipelototi

DPRD: Satpol PP Jangan Operasi Pas Ada Aduan

Semarang - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah mengawasi sekitar 200 orang warga negara asing (WNA) pemilik KTP elektronik agar tidak ikut mencoblos di Pemilu 2019. Ketua Bawaslu Jateng Fajar Subhi mengatakan, sekitar 200-an WNA di Jateng itu terdata seluruhnya. “Mereka tidak bisa ikut memilih pada Pemilu 2019,” kata Fajar, Jumat (1/3).

Tegal - DPRD Kota Tegal mendesak Satpol PP tidak hanya beroperasi saat ada aduan. Satpol PP dan Dinas Sosial (Dinsos) diminta aktif melakukan operasi dan pembinaan. Ketua DPRD Kota Tegal, H Edy Suripno SH MH menegaskan itu, menyikapi persolan PGOT di Kota Tegal. “Jika ditemukan PGOT itu adalah warga Kota Tegal, maka perlu penanganan serius. Kenapa bisa ? Apakah karena persoalan ekonomi atau

Undang-Undang 24 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur WNA yang mempunyai izin tinggal tetap dapat melakukan perekaman data untuk penerbitan KTP-el. Meski begitu, mereka tetap dibatasi hak-haknya. Di antaranya memilih dan dipilih dalam pemilu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Masyarakat Sipil Provinsi Jateng mengungkapkan ke-

beradaan 200-an WNA itu. Informasinya, WNA pemilik KTPel berjumlah 127 orang. Sebanyak 2.732 orang WNA di Jateng memiliki izin tinggal sementara, 440 orang WNA berizin tinggal tetap, dan 132 orang WNA sudah melakukan perekaman data KTP-el. “Detailnya saya belum dapat, yang jelas WNA yang memiliki KTP-el itu tersebar di beberapa daerah di Jateng,” ujar dia. (ang/dit)

persoalan sosial lainnya. Di sinilah pemerintah hadir mengatasi,” kata Edy Suripno, Kamis (28/2). Ketika ditemukan PGOT bukan warga asli, katanya, perlu koordinasi dengan daerahnya, agar pemangku daerahnya memberi pembinaan. Secara prinsip, penyelanggaraan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, melayani, melindungi masyarakat. Menurutnya, jika dilaksanakan sungguh-sungguh, masalah PGOT dapat teratasi. (nin/ dit)

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

OPINI & KONSULTASI HUKUM

KONSULTASI HUKUM Rubrik Konsultasi Hukum INFOPlus diampu Taufiqurrohman, SH,MH dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) RAtu Adil. Alamat Jalan Peres No 211 Kota Semarang dan Jalan Jatingaleh 03 No.18 Kota Semarang. Konsultasi bisa menghubungi 08112534695 atau berkirim email ke redaksiinfoplus@gmail.com. Pertanyaan : Sahnya perjanjian yang tanpa dibubuhi materai yang cukup, serta sejauh mana kekuatannya jika terjadi sengketa di pengadilan ? Ahmad Faizin, warga Ngaliyan, Kota Semarang. Jawaban : Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam Akta dan Surat bukan akta, dan Akta dapat dibedakan dalam Akta Otentik dan Akta Di bawah tangan. Sesuatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangai, harus dibuat dengan sengaja dan harus untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Di dalam KHUPerdata ketentuan mengenai akta diatur dalam Pasal 1867 sampai pasal 1880. Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Apabila akta otentik cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), maka untuk akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja. Contoh dari akta otentik adalah akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses perbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dsb, sedangkan akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli dsb. Salah satu fungsi akta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yatiu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Menurut Pasal 1857 KHUPerdata, jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orangorang yang mendapatkan hak darinya. Dalam Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Meterei disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterei. Dengan tiadanya materai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli) tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya materai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata. Bila suatu surat yang dari semula tidak diberi meterai dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka permeteraian dapat dilakukan belakangan.

Oleh Ahmad Iskandar

Fintech Ilegal, Untung atau Buntung

alam sistem ekonomi free market, kelompok yang lemah biasanya cenderung dimangsa oleh yang kuat. Di dalam sistem ekonomi seperti itu, industri financial technology (fintech) dipastikan selalu akan mengulang cerita usang nasabah yang terjerat utang oleh rentenir konvensional. Utang dengan bunga tinggi berakibat pada hilangnya aset nasabah bahkan sampai ludes semuanya. Faktor penyebab hal tersebut terkait dengan beroperasinya perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending ilegal. Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing beberapa waktu lalu meminta masyarakat untuk tidak melakukan pinjaman terhadap fintech P2P lending tanpa terdaftar atau izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut, agar tidak dirugikan. Saat ini banyak entitas fintech P2P lending yang melakukan kegiatan melalui aplikasi yang terdapat di appstore atau playstore bahkan juga di media sosial yang tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK sesuai Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Meskipun telah ditetapkan dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman berbasis teknologi, namun peta pasar industri fintech diwarnai dengan keberadaan dua pelaku baik legal dan ilegal (supply) dan ini akan selalu menarik minat nasabah kecil untuk meminjam dana (demand). Jika Anda mengakses website OJK, maka Anda akan menemukan perkembangan keberadaan fintech legal yang jumlahnya per 1 Februari 2019 mencapai 99 buah. Agar tidak tersesat, masyarakat diimbau untuk menggunakan jasa penyelenggaraan fintech P2P lending yang legal. Sebab, di pasar juga ada ratusan pemain di bidang fintech yang statusnya tak berizin (ilegal). Bila diibaratkan madu atau racun, fintech legal bisa dianalogikan dengan madu dan fintech ilegal dianalogikan dengan racun. Keduany berjalan secara bersamaan menawari pinjaman online kepada masyarakat. Tetapi, penentu terakhirnya adalah masyarakat yang menikmati layanan itu sendiri, mau minum madu atau racun? OJK memberi sinyal yang sangat jelas, bila mereka berhubungan dengan fintech legal maka statusnya relatif lebih aman dan madulah yang didapat. Namun, problemnya tidak semua masyarakat mengetahui informasi tersebut. SWI mengumumkan telah menghentikan 635 perusahaan fintech lending ilegal. Ini merupakan sinyal yang keras dari SWI agar masyarakat menghindari racun. Langkah yang telah ditempuh SWI: (1) Mengumumkan fintech lending

ilegal kepada masyarakat; (2) Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Kominfo; (3) Memutus akses keuangan dari fintech lending ilegal antara lain dengan menolak rekening mereka yang tanpa rekomendasi OJK dan meminta BI melarang fintech payment system yang memfasilitasi mereka; (4) Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk penegakan hukum; (5) Peningkatan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk penanganan fintech lending ilegal. Problemnya, meskipun dicap sebagai racun dan menjadi sumber kesengsaraan, fintech ilegal sangat survival dalam menjebak nasabahnya dan mempunyai berbagai jurus jitu yang menarik untuk merayu calon nasabah. Sehingga akan selalu ada nasabah yang berhubungan dengan institusi fintech ilegal. Konsumtif Sejak OJK membuat aturan mengenai P2P lending melalui Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016, industri fintech mengalami perkembangan sangat pesat dan membawa masyarakat untuk minum madu atau racun. Perkembangan teknologi dan kemudahan yang diberikan menjadi alasan banyak masyarakat menggunakan jasa perusahaan start up keuangan. Namun, seiring perkembangan tersebut, isu-isu negatif mulai banyak bermunculan dan mengancam keberadaan industri digital tersebut. Terkesan, industri fintech menjebloskan masyarakat minum racun. Mulai dari fenomena bunga supertinggi, sistem penagihan yang menerapkan bentuk teror, penipuan hingga pencurian dan penggunaan data nasabah, sampai beroperasinya fintech ilegal. Yang paling parah adalah penagihan bentuk teror dengan menggunakan debt collector. Fakta yang tidak bisa disembunyikan dari fenomena masyarakat kecil bahkan generasi milenial yang terbelit utang pada “rentenir digital” adalah gaya hidup sebagian orang Indonesia yang masih sangat konsumtif dan impulsif. Penyelesaian jalan pintas adalah meminjam lewat “rentenir online” yang pada zaman digital ini serba cepat dan serba mudah. Padahal perilaku rentenir digital secara filosofis sama dengan rentenir konvensional yang cenderung melilit nasabah. Rentenir digital menjadi jalan cepat nasabah terlilit utang. Dalam konteks dunia digital, perilaku masyarakat dengan mental lama seperti itu bisa dilihat sebagai ketidaksiapan kita memasuki era Revolusi 4.0.

Melek Informasi Minimal ada beberapa catatan agar peristiwa yang merugikan nasabah tidak terjadi lagi pada masa mendatang. Pertama, semua nasabah pinjaman online sejak sekarang harus mengarahkan dirinya berhubungan hanya kepada fintech legal. Kondisi ini bisa terjadi kalau masyarakat melek informasi. OJK bersama stakeholders harus lebih aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat. Kedua, kalaupun masyarakat belum tersentuh program edukasi dan literasi OJK, terdapat organisasi nirlaba seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di bidang keuangan yang bertugas memberi penyuluhan pada masyarakat soal fenomena fintech dan mengajak mereka mengakses website OJK. Lembaga ini bisa menjadi mitra OJK di lapangan. Hal ini seperti dilakukan KPK yang dalam tugasnya menggandeng beberapa LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW). Ketiga, bila terpaksa berhubungan dengan pihak fintech ilegal yang membuat rugi nasabah, pemerintah harus bersedia menjadi back up nasabah dengan menjadi pengacara dan pendamping, termasuk mendampingi ketika nasabah diteror penagihan utang yang tidak beretika. OJK telah membuat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Dalam konteks fintech ini mediasi seperti LAPS bisa diterapkan. Keempat, sikap prudent masyarakat lebih ditingkatkan lagi agar tidak tertipu oleh pihak mana pun. Apalagi tipuan tersebut berpengaruh terhadap amblasnya aset fisik maupun mental yang mereka miliki sebagai penjamin utang. Kelima, pemerintah harus bertindak aktif melindungi masyarakat dengan class action, menutup semua fintech ilegal dan mengancam sanksi keras. Keenam, OJK harus benar-benar melakukan total football di lapangan agar industri fintech yang seumur jagung ini betul-betul bisa membawa manfaat pada masyarakat kecil. Ketujuh, masyarakat memanfaatkan keberadaan fintech ilegal sebagai sumber permodalan yang dirasa cepat dan aman dibandingkan sistem di perbankan. Terakhir, saya menyitir khalifah Umar bin Abdul Aziz yang salah satu ucapannya: “Jauhi berutang meskipun seorang fakir membutuhkannya, karen utang mendatangkan kehinaan pada siang hari dan kesengsaraan pada malam hari.” Ahmad Iskandar anggota Komunitas Penulis OJK

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

ZODIAK & GAYA HIDUP

Makan Gorengan Bisa Bikin Hati Rusak

enikmati kebiasaan begadang demi menonton acara televisi atau drama kesayangan, bermain game, hingga mengobrol bersama dengan teman-teman atau keluarga. Meskipun menyenangkan untuk dilakukan, pakar kesehatan menyebut kebiasaan ini bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan, salah satunya adalah bagi organ hati. Kebiasaan buruk saat begadang Sebenarnya, begadang sendiri sudah bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang juga melakukan hal buruk lainnya, yakni mengonsumsi gorengan demi mengganjal perut saat begadang. Meskipun sangat nikmat untuk dilakukan, kebiasaan ini bisa membahayakan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh gorengan yang tinggi lemak jenuh, lemak trans, serta kolesterol. Hal ini bisa berimbas pada menumpuknya lemak pada hati atau dalam kondisi medis disebut sebagai perlemakan hati. Kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan hati dalam jangka panjang. Jika sampai hati tak lagi bisa berfungsi, dikhawatirkan bisa menyebabkan kematian. Beberapa penyebab masalah kesehatan. Hobi mengonsumsi minuman beralkohol Banyak orang yang sering mengonsumsi minuman beral-

ZODIAK

PISCES FEB 19 - MAR 20

kohol karena faktor pergaulan. Selain itu, ada yang menyebut minuman ini bisa menghangatkan tubuh. Padahal, minuman ini bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan hati kita. Tatkala masuk ke dalam tubuh, alkohol akan segera dimetabolisme oleh hati. Masalahnya adalah kandungan dari minuman ini akan menyebabkan kerusakan atau penurunan fungsi hati dengan signifikan. Kebiasaan merokok Sudah menjadi rahasia umum jika merokok bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan, namun banyak orang yang tidak menyangka jika dampak buruk dari kebiasaan ini ternyata juga bisa sampai ke organ hati. Padahal, sebuah penelitian membuktikan bahwa kebiasaan merokok ternyata juga bisa meningkatkan risiko kanker hati dengan signifikan. Hal ini disebabkan oleh kandungan zat beracun yang akan masuk ke dalam tubuh setiap kali kita mengisap asap rokok. Hati pun akan berusaha untuk menetralisir berbagai racun yang sudah masuk hingga ke dalam aliran darah ini. Sayangnya, karena bekerja dengan sangat keras, hati pun rentan mengalami kerusakan atau penurunan fungsi. Selain itu, kecenderungan rokok yang bisa membuat kadar lemak darah meningkat juga bisa memicu penurunan fungsi hati dan fungsi empedu.

CINTA & NAFSU Cinta, perjalanan, dan petualangan terhubung pada bulan Januari dan Februari. Dari bulan Maret dan seterusnya Anda akan merasa seperti menyegarkan profil kencan Anda, menguji-jalan mitra potensial, membawa hubungan baru ke tingkat baru yang serius atau mulai lagi ulang hubungan jangka panjang yang menjadi kebiasaan. Tetapi masalah-masalah hati kemungkinan akan berhenti pada bulan Juli, ketika Merkurius membalikkan melalui zona asmara

Anda. Jadi ini bukan bulan yang baik untuk merayakan pertunangan, menikah atau meluncurkan penghubung baru. Sebaliknya, bersabarlah dan tunggu. UANG & NASIB Dengan Jupiter yang beruntung mengaktifkan zona karier Anda, sebuah usaha profesional baru yang menarik bersinar di cakrawala. Jadi ini tahun yang luar biasa untuk mencari pekerjaan, mengunjungi bos Anda untuk kenaikan gaji, mengajukan pinjaman bisnis, memperluas

Memiliki berat badan berlebihan Sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat membuktikan tentang tingginya kasus penurunan fungsi hati pada mereka yang mengalami masalah obesitas. Bahkan meskipun orang-orang dengan masalah berat badan ini tidak rajin minum alkohol atau merokok, tetap saja risiko untuk terkena gangguan fungsi hati cukup tinggi. Hal ini ternyata disebabkan oleh kondisi obesitas yang terkait dengan meningkatnya kadar lemak hati yang akhirnya bisa memicu datangnya kondisi lainnya seperti sirosis hati atau gagal hati. Konsumsi obat-obatan tertentu Jika kita mengonsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka panjang, khususnya yang berjenis asetaminofen atau steroid anabolik, maka risiko untuk terkena kerusakan hati juga akan meningkat. Masalahnya adalah kandungan asetaminofen terkadang bisa dengan mudah ditemukan dalam obat batuk atau obat pilek. Konsumsi obat-obatan terlarang juga bisa menyebabkan dampak yang sama. Kebiasaan mengonsumsi minuman bersoda Sebuah penelitian yang dipublikasikan hasilnya dalam Journal of Hepatology menghasilkan fakta bahwa hobi mengonsumsi minuman bersoda bisa menyebabkan kenaikan kadar gula darah dan perlemakan hati.

pekerjaan Anda saat ini, membeli pesaing yang kesulitan, atau menjalani gaya hidup laptop dengan memulai bisnis online. Jika uang tambahan menghampiri Anda, jangan terlalu impulsif dan picik! Pastikan Anda mengamankan rejeki nomplok dengan bijak, dengan memperhatikan kebutuhan jangka panjang Anda. GAYA HIDUP Pada bulan Januari, Juni dan November, koneksi Saturnus/Neptunus membantu Anda menjadi lebih produktif

dengan kreativitas dan kerohanian Anda. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil disiplin harian (seperti meditasi atau yoga) plus mengubah ide abstrak menjadi kenyataan konkret (seperti buku, puisi, melukis atau proyek kreatif berwujud lainnya). Tetapi kehati-hatian dan diskriminasi ekstra diperlukan pada bulan Februari dan September. Jangan tertipu dan membiarkan teman, kolega, klien, atau pelanggan yang meragukan membawa Anda ke jalur senang menuju masalah Pisces!

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

INVESTIGASI

Ada Korupsi di KONI Kota Semarang ?

elum tuntas penegakan hukum kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Semarang 2012 dan 2013, dugaan penyimpangan diindikasi terjadi di organisasi keolahragaan yang membina seluruh cabang olahraga di Semarang itu. KONI Kota Semarang dijalankan pengurus yang terbentuk sesuai Surat Keputusan (SK) Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor 8.1/SK/III/2017 tentang Pengesahan Susunan Personalia Pengurus KONI Kota Semarang Antar Waktu dan Reposisi Masa Bhakti Tahun 2015 sampai 2019. KONI selaku pendamping dan pembantu pemerintah dalam

pembinaan dan pembangunan prestasi olahraga disinyalir bermasalah dalam pengelolaannya. Pemerintah Kota Semarang pada TA 2017 menganggarkan dana hibah, keseluruhan sebesar Rp 53.974.110.000. Anggaran itu telah direalisasikan Rp 50.798.956.542,00 atau sebesar 94,12%. KONI Kota Semarang menerima dana bantuan hibah dari Pemkot Semarang tahun 2017 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 426/164/2017 tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp 12 miliar. Namun dari jumlah itu, Rp 625.283.461, sisa dana yang telah dipergunakan dikembalikan ke Kas

Daerah per tanggal 29 Desember 2017. Dana itu tak terserap. Lpj Terlambat dan Tak Wajar Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah KONI telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) H dan Rekan. Pelaksanaan audit tersebut mengacu pada prosedur audit yang sebelumnya

telah disepakati. “Namun dari hasil laporan akuntan independen tersebut tidak merepresentasikan tentang kecukupan prosedur untuk tujuan laporan maupun tujuan lainnya, “ sebut BPK dalam laporannya. Selain itu, berdasarkan tanggal Laporan Akuntan Independen diketahui bahwa laporan tersebut

diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2018. KONI terlambat menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Hibah kepada Pemkot Semarang. Wakil Sekretaris KONI menyatakan bahwa keterlambatan penyusunan LPJ disebabkan oleh keterlambatan Pengurus Cabang Olah Raga menyampaikan bukti pertanggungjawaban ke KONI.

Gaji Dobel 18 PNS di Pengurusan KONI Kota Semarang Dugaan penyimpangan KONI Semarang juga dicium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Sekretaris Umum Koni Semarang Yuswo Supadmo

Kota Semarang Tahun 2017 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian, Nomor 69A/LHP/BPK/XVIII. SMG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 dan LHP Sistem Pengendalian Intern Nomor 69B/LHP/BPK/XVIII.

Dra Endang Kumaidah M.Kes (EK)

SMG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 hal itu disebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap laporan pertanggungjawaban dana bantuan hibah diketahui bahwa terdapat realisasi pembayaran honor pengurus yang berstatus sebagai PNS sebesar Rp328 juta. Dana Rp 328 juta yang seharusnya untuk pengembangan olahraga di Kota Semarang itu justeru dinikmati mereka. BPK menemukan dugaan penyimpangan sejumlah pengurus KONI Kota Semarang yang berstatus PNS, menerima sejumlah gaji. Nilainya fantastis. Totalnya sekitar Rp 328 juta pada tahun 2017. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan KONI dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Semarang, diketahui terdapat 18 orang personil pengurus berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Beberapa diantaranya memiliki jabatan di lingkungan Pemkot Semarang. Adapula, sejumlah dosen dan kepala sekolah. BPK merekomendasikan, peninjauan kepengurusannya. BPK menyatakan, permasalahan tersebut mengakibatkan. Potensi

Drs Rubianto Hadi MPd (RH)

Setiyo Budi SPD MM (SB)

penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan KONI. Pertanggungjawaban Hibah KONI tidak tepat waktu. Permasalahan tersebut terjadi karena, penerbitan Surat Keputusan Struktur Organisasi KONI tidak mempertimbangkan peraturan yang membatasi jabatan-jabatan tertentu masuk dalam kepengurusan KONI. Pengurus Cabang Olah Raga terlambat menyampaikan bukti pertanggungjawaban ke KONI. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang menyatakan sependapat dan menyetujui untuk segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. BPK merekomendasikan Walikota Semarang memerintahkan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang meninjau ulang struktur pengurus KONI dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kemendagri. “Menetapkan kembali struktur KONI sesuai hasil koordinasi tersebut. Memerintahkan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang agar memberikan teguran kepada KONI agar mempertanggungjawabkan hibah tepat waktu,” sebut BPK. Dikonfirmasi terkait temuan itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang, Yudi Mardiana menyebut masalah itu sudah selesai. “Dana sudah dikembalikan,” kata Yudi tak menunjukkan buktinya. (tim)

Delapan dari 18 PNS Pengurus KONI Kota Semarang Dra Yuli Heriyani MM (YH), anggota koordinator logistik/ jabatan KONI anggota/ SMP 16, guruKepala Sekolah Sunarno SE (SU), Asisten Manager/ anggota/ Dispora/ Pengadminitrasian Umum Dra Endang Kumaidah M.Kes (EK), Manager Teknis/ Wakil Ketua Umum II/ Dosen Undip Dr Tommy Soeyanto SPd, MPd (TS), Manager Teknis/ Kabid Pembinaan dan Prestasi/ Dosen Unnes Slamet SPd (SL), anggota Manager Teknis/ anggota/ Guru SDN Kalibanteng I Sumardi Widodo, SPD MPd (SW), anggota Manager Teknis/ anggota/ Dosen Undip Drs Rubianto Hadi MPd (RH), Manager Non Teknis/ jabatan Wakil Ketua Umum II/ Dosen Unnes Setiyo Budi SPD MM (SB), Wakil Manager Non Teknis/ Wakil Sekretaris I/ Guru- Kepala SMPN 5 Sumber : KONI Kota Semarang.

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

INVESTIGASI

Ketentuan yang Dilanggar KONI Kota Semarang 1.

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 40 yang menyatakan pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/ kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil (PNS) dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan non departemen. Peraturan Walikota (Perwal) Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjwaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evalu-

asi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana diubah Perwal Semarang Nomor 38 Tahun 2016. Pasal 22 Ayat (4) menyatakan, pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui PPKD/SKPD terkait, dua bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. LPJ paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan. Ayat (9) yang menyatakan Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus bersifat atestasi sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan pertanggungjawaban.

Kejari Masih Mengkaji rang, Nur Winardi, Kejari Kota Semarang menakhir Februari lalu. Sementara, mengaku belum mengetahui tergenai pengembangan kait temuan BPK perkara korupsi hibah KONI tahun 2012 dan Perwakilan Jawa Tengah perihal 2013 yang menyeret nama Ikhwan Ubaidtemuan sejumlah PNS yang men- Kasie Intel Kejari ilah, Nur Winardi menjabat pengurus Kota Semarang, Nur gaku pihaknya masih melakukan pengkajiKONI Kota Sema- Winardi. rang tahun 2017. an. “Kami belum tahu temuan “Saya belum tahu kasus itu. itu. Silahkan dilaporkan,” kata Kami akan melakukan pengkaKasie Intel Kejari Kota Sema- jian,” kata dia. (far)

Masih Jabat Pengurus Dra Yuli Heri19610718 198710 2 yani MM, guru 001 dengan Pangkat Pembina dan Golonolahraga sekaligus Kepala SMPN gan IV a itu mengaku 16 Kota Semarang masih akan merapatmengakui hingga kan masalah itu. kini masih menjaDitanya atas honornya selaku pengurus bat sebagai pengurus KONI Kota Dra Yuli Heriyani MM KONO pada bulan Juni, Semarang periOktober, November, ode 2015-2019. Desember tahun 2017 sebesar “Saya masih menjadi pengurus,” Rp 13.050.000 itu yang menjadi masalah, apakah sudah dikemkata dia mengakui, Rabu (27/2). Guru yang telah 27 tahun balikan, ia menolak menjawab. mengajar itu mengakui masalah “Saya tidak bisa berkomentemuan BPK Perwakilan Jateng tar. Nanti baru akan dirapatkan,” tentang larangan PNS menjadi kata warga Sebandaran V Gabapengurus KONI. PNS ber- N I P : han Semarang itu. (far)

Dia yang Belum Tersentuh Nama Ikhwan Ubaidilah, Ketua KONI Kota Semarang disebut terlibat korupsi. Ikhwan dinilai harus bertanggungjawab. Atas masalah itu, Pengadilan Tipikor Semarang yang memeriksa perkara korupsi dana hibah KONI Kota Semarang tahun 2012 dan 2013 menyerahkan ke penyidik untuk memprosesnya. Pada periode kepengurusan 2015 sampai 2019 ini, Ikhwan Ubaidilah masih menjabat ketua. Ikhwan masih bebas dan belum diproses hukum. Selain Ikhwan, sejumlah pengurus KONI lain juga dinyatakan terlibat. Keterlibatan Ikhwan dalam korupsi merugikan negara Rp 1,5 miliar itu secara tegas disebut majelis hakim pemeriksa perkara Mochtar Hidayat dalam putusannya bernomor 68/Pid.Sus-TPK/2016/ PN Smg dan 21/PID. TPK/2016/PT SMG, serta putusan kasasi 24 Mei 2017 lalu. Nama Ikhwan disebut terlibat dan harus dimintai pertanggungjawaban hukum. “Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutannya mengingat kendatipun Terdakwa (Mochtar) Ikhwan Ubaidilah

‘‘

telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Namun ternyata Terdakwa (Mochtar) melakukan perbuatannya adalah secara bersama-sama, di samping itu juga ada yang wajib bertanggung jawab dalam segi kapasitas yakni Ketua KONI Kota Semarang (Ikhwan Ubadiliha) yang perlu ditindak lanjuti penyidikannya oleh pihak yang berwenang,” sebut Sunarso selaku ketua majelis, Andi Astara dan Sininta Y Sibarani sebagai hakim anggota dalam putusan perkara Mochtar Hidayat tingkat pertama. Kasus KONI Semarang tahun 2012 terjadi saat mendapat hibah Rp 7,9 miliar dan 2013 sebesar Rp 12 miliar. Pada pengelolaannya terjadi pemotongan dana untuk sejumlah Cabor, tahun 2012 Rp 350 juta dan 2013 Rp 50 juta. Meski keberatan, Cabor menyetujui dan menandatangani penerimaan fiktif. Penggunaan dana hibah diketahui juga menyimpang. Tidak hanya korupsi atas dana hibah tahun 2012 Rp 7 miliar dan tahun 2013 Rp 12 miliar, dugaan korupsi juga terjadi atas hibah tahun 2011. Namun hal itu tak diproses. Terdiri 2012 potongan Cabor Rp 350 juta, markup pengadaan Rp 48,6 juta, penggunaan langsung bunga bank Rp 13,8 juta atau total Rp 412,4 juta. Tahun 2013, potongan Cabor Rp 50 juta, belanja fiktif seragam olahraga dari Rp 736 juta sisa Fp 302 juta, markup sewa mobil Rp 148 juta, markup hotel Rp 196,8 juta, penggunaan langsung bunga bank Rp 33,4 juta atau total Rp 1,163 miliar.

Misi KONI

Mewujudkan pengelolaan kelembagaan olahraga secara profesional. Mewujudkan prestasi cabang olahraga, mewujudkan pembinaan atlet, pelatih dan wasit secara profesional dan mewujudkan kecintaan olahraga prestasi bagi masyarakat Kota Semarang.

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

PENDIDIKAN

Zonasi Sekolahan Cegah Jual Beli PPDB 2019

ementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Dikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di aturan itu, PPDB dilaksanakan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk pendidikan dasar, Pemerintah Provinsi untuk pendidikan menengah. Penyelenggaraannya, wajib menggunakan tiga jalur, yaitu zonasi (90 persen), jalur prestasi (5 persen), dan jalur perpindahan orang tua / wali (5 persen). Secara umum, tak ada perbedaan signifikan antara Permendikbud Nomor 51/ 2019 dengan Permendikbud Nomor 14/ 2018 tentang klausul PPDB pada tahun ajaran sebelumnya. Kemendikbud menyetujui dan mendorong pelaksanaan PPDB bersifat non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan, PPDB tahun 2019, bentuk peneguhan dan penyempurnaan sistem zonasi yang sudah dikembangkan. Zonasi pendidikan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. “Sistem zonasi akan menjadi cetak biru untuk mengatasi masalah-masalah di bidang pendidikan, khususnya pendidikan formal dan nonformal,”tutur Muhadjir awal Februari lalu. Pelaksanaan PPDB diharapkan mendorong sekolah proaktif mendata calon siswa berdasarkan data sebaran anak usia sekolah. Jarak rumah ke sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan, bukan nilai rapor atau hasil Ujian Nasional. “Diharapkan terjadi perubahan pola penerimaan peserta didik baru yang dari siswa mendaftar ke sekolah, menjadi sekolah yang proaktif

mendata atau mendaftar siswa, atau calon peserta didiknya, “jelas Mendikbud. Pemda diminta segera meminta petunjuk teknis (juknis) PPDB dengan berpedoman untuk Permendikbud Nomor 51/ 2018. Petunjuk teknis PPDB yang mengatur Pemda harus meminta petunjuk, mengatur zona, dan pendaftar di setiap zona. Zona persekolahan dan juknis itu harus diterbitkan paling lambat satu bulan sebelum PPDB dimulai dan disosialisasikan kepada masyarakat. Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemda sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip utama mengakseskan domisili peserta didik dengan sekolah. Penetapan zonasi pada setiap jenjang wajib memperhatikan jumlah yang dibayarkan daya tampung, disesuaikan jumlah anak sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Bagi sekolah di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten / kota, penetapan zonasi dapat dilakukan sesuai kesepakatan di antara Pemda. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menyatakan, Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dan Provinsi dapat menggelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk menyusun prakiraan jumlah siswa yang masuk ke sekolah / madrasah, serta kejar paket di zona. Dengan demikian, target wajib belajar 12 tahun dapat lebih mudah diperoleh. “Dinas Pendidikan berkewajiban meluaskan zonasi yang diperlukan agar tidak ada lagi titik-titik tak terjamah yang membuat siswa tidak bisa bersekolah,” kata Dirjen Hamid. Kuota paling sedikit 90 persen di jalur zonasi termasuk kuota untuk peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan / atau anak-anak disabil-

Aplikasi “Aku Pintar” Penjelajah Minat Bakat Siswa

itas di sekolah yang menyediakan layanan inklusif. Peserta peserta didik baru berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan peserta keikon Peserta Didik dalam program keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Tahun ini, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak lagi menjadi ketentuan PPDB. Staf Ahli Mendikbud (SAM) bidang Regulasi Chatarina M. Girsang mengatakan, sekolah harus menerapkan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan PPDB. Pada PPDB 2018. Berdasarkan evaluasi Kemendikbud, cukup banyak sekolah yang memberikan informasi yang benar tentang jumlah kuota siswa baru. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan PPDB tahun 2018 yang lalu, Kemendikbud menemukan masih banyak sekolah yang mengumumkan daya tampung yang tidak sesuai dengan rombongan belajar (rombel) yang ada. Selain itu, masih juga ditemukan sekolah yang lebih mahal daripada rombel. Melalui Permendikbud baru ini, potensi praktik kecurangan “jual beli kursi” dihindari. “Sekolah tidak boleh membuka rombongan belajar atau kelas baru setelah PPDB ditutup atau di tengah tahun ajaran. Penambahan jumlah siswa setelah PPDB digunakan menjadi indikasi penambahan kecurangan, ”ujar dia. Pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB wajib dilakukan oleh semua pihak, khususnya Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Mendikbud meminta Pemda memastikan sekolah terhindar dari praktik “beli beli kursi” / titipan. Jika ditemukan praktik pemalsuan dokumen atau korupsi, kolusi dan nepotisme Mendikbud mendukung agar dapat dilanjutkan ke proses hukum. (ind/dit)

Sesuai Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 perbedaan pelaksaan PPDB 2018 dan 2019 : 1. Penghapusan SKTM Pemerintah resmi menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sempat menimbulkan polemik lantaran disalahgunakan. Kini, siswa tidak mam pu tetap menggunakan jalur zonasi ditambah dengan program pemerintah pusat (KIP) atau Pemda. 2. Lama domisili Dalam PPDB 2018, domisili berdasarkan alamat Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal 6 bulan

sebelumnya. Sedangkan dalam Permendikbud baru untuk PPDB 2019 didasarkan pada alamat KK yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya. 3. Pengumuman daya tampung Untuk transparansi dan menghindari praktik jual-beli kursi, Permendikbud baru mewajibkan setiap sekolah peserta PPDB 2019 mengumumkan jumlah daya tampung pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok

Pendidikan (Dapodik). Permendikbud sebelumnya belum mengatur secara detil perihal itu. 4. Prioritas satu zonasi sekolah asal Dalam aturan 2019 ini juga diatur mengenai kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah asal (zonasi) yang sama dengan sekolah asal. Hal ini untuk mengantisipasi surat domisili palsu atau ‘bodong’ yang dibuat jelang pelaksaan PPDB. (dit)

Data Indonesia Career Center Network (ICCN) tahun 2017 menyebutkan, lebih dari 71,7% orang bekerja tidak linier dengan pendidikannya. Lebih dari 87% pelajar dan mahasiswa tidak sesuai dengan minatnya mengambil jurusan di sekolah atau kampus. Kondisi itu mendorong terciptanya aplikasi “Aku Pintar” untuk memfasilitasi minat dan bakat siswa. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud, Purwadi Sutanto mengharapkan, aplikasi mengubah paradigma masyarakat tentang penjurusan pendidikan. “Aplikasi “ Aku Pintar “ sangat luar biasa. Menginspirasi anak-anak terutama siswa SMP, SMA, dan SMK agar tahu diri lebih awal tentang bakat dan minat mereka. Mereka akan lebih terarah dan tahu apa yang harus mereka kerjakan di masa depan, ” kata dia, awal bulan lalu. Saat ini, kata dia, kecenderungannya masih banyak orang tua yang belum sadar akan minat dan bakat anak-perikanan. Menurut Purwadi, pendidikan bukan hanya bertanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat, tapi juga peran orang tua dalam mendukung para anaknya. CEO “Aku Pintar”, Luvianto Febri Handoko mengatakan, aplikasi itu muncul dari pengalaman pribadinya. “Kami ingin menjawab sedini mungkin, para pelajar hanya SMA, SMK dan SMP untuk memulai memetakan agar tidak salah jurusan,” katanya. Yohana Elizabeth Hardjadinata, pemerhati pendidika menjelaskan, para siswa yang salah memilih jurusan kuliah erdampak tidakmaksimalnya dalam pekerjaan atau profesi yang digeluti. Selain itu, kemampuan serta keterampilan yang dimilikinya tidak dapat dikembangkan dengan baik. “Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan dukungan, mencari bakat, dan memberikan dukungan. Selain itu, hadir guru Bimbingan Konseling juga tidak kalah penting agar tidak terjadi lagi siswa yang salah jurusan, ”jelas Elizabeth. (ind/dit)

Indonesia Pintar Tekan Angka Putus Sekolah Program Indonesia Pintar (PIP) diharap mampu mengurangi angka anak putus sekolah. Sebagainana pada tahun 2018, Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Klaten tersalurkan hampir 100 persen. Penyerapannya dirasa sangat membantu mengurangi angka putus sekolah. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Sri Nugroho mengatakan, jumlah penerima PIP tahun 2018 di Klaten, mencapai 86.832 siswa. Sebanyak 59.926 siswa Sekolah Dasar (SD), 26.534 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 372 siswa pendidikan kesetaraan (Diktara). “Dari jumlah tersebut telah mengurangi angka putus sekolah yang jumlahnya pada tahun 2017 sebanyak 136 siswa, berkurang menjadi 54 siswa di tahun 2018. Dengan demikian, angka putus sekolah berkurang sebanyak 60 persen di tahun 2018,” jelasnya, pertengahan Ferbruari lalu saat Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019 di Bojongsari, Depok, Jawa Barat. (ind/dit)

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

undurnya Edy Rahmayadi dari tampuk jabatan Ketua Umum PSSI (induk tertinggi bola Indonesia) nyatanya memunculkan riak-riak yang lain. Keputusan yang ia ambil membawa angin segar bagi sejumlah kalangan. Joko Driyono yang ditunjuk melanjutkan kepemimpinan Edy sebagai Plt Ketua Umum PSSI ternyata gagal meneruskan. Satuan Tugas Antimafia Bola telah resmi menangkap Plt. Ketua Umum PSSI, Joko Driyono, Jumat (15/2/19) lalu. Penangkapan ini pun membuat geger masyarakat Indonesia, terkhusus publik sepak bola nasional. Bagaimana tidak, setelah sejumlah Exco ditetapkan tersangka, kini seorang petinggi selevel ketua umum pun ikut terseret. Joko Driyono ditetapkan sebagai tersangka atas perusakan barang bukti kasus pengaturan skor dalam persepakbolaan Indonesia oleh Satgas Antimafia Bola. Lantas siapa yang akan duduk di kursi ketua umum. Beberapa nama-nama dari kalangan politisi disebut berebut start meramaikan bursa calon ketua baru. Sebut saja

OLAHRAGA 11

Berebut Kursi

Ketum PSSI dua tokoh politik seperti Muhaimin Iskandar atau yang sering disapa Cak Imin, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Nama pengusaha sukses yang juga eks bos besar klub sepak bola Italia Inter Milan, Erick Thohir juga menjadi yang paling di-

gadang-gadang dalam bursa pencalonan Ketua Umum PSSI periode 2020-2023 mendatang. Lewat laman Change.org, tercatat ribuan orang telah menandatangani petisi yang menginginkan sosok Erick Thohir untuk

menduduki jabatan Ketua Umum PSSI. Apa yang sebenarnya membuat posisi orang nomor satu di federasi sepak bola Indonesia ini diperebutkan ? Ketua Umum PSSI bukanlah jabatan yang mendapatkan gaji seperti para staff profesional yang bekerja di bawahnya. Lantas ? Pengamat sepak bola, Tommy Welly mengungkapkan, adanya privilege atau sejumlah keistimewaan bisa menjadi peluang yang seksi untuk dapat dinikmati mereka yang menduduki jabatan itu. “Akses, fasilitas, itu kan privilege buat ketum,” sebut pria yang sering disapa Bung Towel. Tak hanya itu, kompensasi dari kontrak-kontrak kompetisi, Timnas Indonesia hingga pertandingan-pertandingan internasional dimungkinkan dinikmati. “Itu hal yang mungkin peluang atau potensi yang seksi,” ujarnya. Akses menjadi keistimewaan bagi mereka yang duduk di posisi teratas PSSI. Posisi serta popularitas mampu membawa seseorang pada tingkatan tertentu, serta bisa mempermudah mencapai sejumlah target pribadi. (ind/dit)

16 Tersangka Mafia Kasus Bola

PSSI Pernah Ganti Nama!

Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus pengaturan skor di sepakbola Indonesia. Mantan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Hidayat menjadi tersangka ke-16. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Dedi Prasetyo, Senin (25/2) mengatakan, Hidayat diduga mengatur perangkat pertandingan dan penyuapan dalam laga antara Madura FC melawan PSS Sleman di Liga 2 2018. “Setelah memeriksa 14 saksi yang dimintai keterangan, terakhir sekjen PSSI, maka Satgas menetapkan satu lagi tersangka. Ini yang ke-16 yaitu H (Hidayat),” ujar Dedi. Sejak terbentuk pada Desember 2018, Satgas Antimafia Bola telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus yang berbeda-beda. Kasus pertama soal laporan dari Manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani, soal pemerasan oknum PSSI. Tak lama, Satgas yang diketuai Hendro Pandowo langsung menangkap 4 tersangka. Johar Lin Eng (Anggota Exco PSSI dan Ketua Asprov Jawa Tengah), Priyanto (mantan anggota Komite Wasit), Dwi Irianto (anggota Komisi Disiplin PSSI), dan Anik Yuni Artika Sari (anak Priyanto). Nama Nurul Safarid, wasit

Pergantian nama klub sepak bola Liga Indonesia sudah lazim terjadi, baik sejak zaman dahulu hingga hingga era zaman now atau masa kini. Faktanya Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) juga pernah berganti nama! PSSI berdiri pada hari Sabtu, 19 April 1930, di ruangan Gedung Handeprojo, Jalan Yudoneg- Tim Nasional Indonesia Era Hindia Belanda aran, Yogyakarta di tenMei 1931 di Solo. gah mata-mata polisi BePada awalnya direncanakan di Surabaya, landa. Ir. Soeratin Sosrosoegondo melakukan pertemuan selama 8 hari bersama 17 namun dianggap terlalu jauh bagi peserta wakil dari 7 perserikatan, yakni Jakarta, lainnya sehingga Solo dinilai paling stratBandung, Magelang, Madiun, Surabaya, egis untuk menghemat biaya. Kompetisi I PSSI yang diselenggarakan di alun-alun itu Surakarta (Solo), dan Yogyakarta. Menurut Eddie Elison (2014) dalam diikuti oleh 3 perserikatan, yakni PSIM Yogbuku Soeratin Sosrosoegondo: Menentang ya, VVB Solo, dan VIJ Jakarta. Kompetisi ini Penjajahan Belanda dengan Sepak Bola dimenangkan oleh VIJ Jakarta (cikal bakal Kemerdekaan, sebelum nama PSSI diketuk Persija Jakarta). Sepak bola Solo berkembang sejak Paku palu sebetulnya ada tiga calon nama orBuwono X tertarik dengan geliat sepak ganisasi yang diusulkan. Ketiga nama calon yang diusulkan da- bola rakyatnya sejak Kompetisi I PSSI. Sang lam konferensi ialah INVB, PBVI, dan PSSI. raja memutuskan untuk membangun staUsul tersebut diajukan oleh Soetarman, dion yang kemudian diberi nama ‘Sriwewakil dari perserikatan Solo. Rapat lantas dari’. Stadion Sriwdari diresmikan pada tahun setuju menyepakati nama PSSI. Kepanjangan singkatan PSSI dulu dan 1993. Pada tahun itu pula, Vonstelandsche sekarang beda. Awal berdirinya, PSSI Voetbal Bond) VVB Solo berganti nama memiliki kepanjangan dari Persatuan menjadi Persatuan Sepakbola Indonesia Sepakraga Seluruh Indonesia. Ya, bukan Solo yang disingkat Persis. Kompetisi PSSI berjalan terus hingga sepak bola, tetapi sepak raga. Ternyata kata ‘sepak raga’ sengaja dipilih 1944. Sampai akhirnya, kompetisi terhenagar perkumpulan sepak bola Hindia Be- ti begitu pula dengan organisasi PSSI-nya landa (NIVB) tidak merasa tersaingi dengan akibat invasi Jepang. PSSI dileburkan dalam badan olahraga adanya organisasi sepak bola bentukan Jepang bernama Tai Iku Kai. Mereka diajarmasyarakat pribumi. Sejak berdiri tahun 1930, PSSI sudah kan olahraga dengan arah untuk ketahanmerencanakan untuk menggelar kompeti- an fisik atau militer, bukan kompetisi atau si untuk memupuk semangat kenegaraan kejuaraan. Sempat lama sekali vakum, PSSI ‘lahir pemuda dan sekaligus menyaingi kompetisi NIVB. Terlebih, masyarakat keturunan kembali’ setelah Kongres XII PSSI di SemaTionghoa juga telah membentuk perseri- rang pada 2 April 1950. Maladi terpilih sekatan Hwa Nan Voetbal Bond (HNVB) bah- bagai ketua umum menggantikan Soeratin. kan turut menggulirkan kompetisi. Sejak saat itu, nama PSSI berubah dari Maklum, klub yang ada di Hindia Belanda masih bersifat segregasi. Artinya, mas- Persatuan Sepakraga Seluruh Indonesia ing-masing kelompok ras memiliki klubnya menjadi Persatuan Sepakbola Seluruh Insendiri-sendiri yang juga bertanding den- donesia dengan semangat perjuangan. gan sesama mereka. Jadilah PSSI mendiri- Begitulah sejarah singkat PSSI yang pernah kan kompetisi perserikatan pertama pada berganti nama. (ind/dit)

Dwi Irianto

Hidayat

laga Persibara Banjarnegara vs Persekabpas Pasuruan menyusul kemudian. Selain itu Satgas Antimafia Bola juga menetapkan empat perangkat pertandingan Persibara vs Persekabpas lainnya sebagai terangka. Tim Satgas juga mencokok ML, Direktur Penugasan Wasit di PSSI, yang berperan menentukan wasit pertandingan. Mantan penanggung jawab PS Mojokerto Putra (PSMP), Vigit Waluyo, juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Pada akhir Januari, Satgas Antimafia menggeledah kantor PSSI, Kantor PT LIB, dan Kantor Komisi Disiplin.

Sejumlah dokumen diketahui dihancurkan oknum. Polisi menetapkan empat tersangka atas dugaan perusakan barang bukti tersebut. Mereka dalah Muhammad Mardani, Abdul Gofur, dan Musmuliadi. Joko Driyono diduga menjadi aktor intelektual perusakan dokumen dan penghilangan barang bukti tersebut. Terakhir Hidayat disangka menawarkan uang Rp100 juta kepada manajer Madura FC, Januar Herwanto. Perannya mengatur pertandingan dan minta PSS selalu dimenangkan baik di kandang maupun di kandang Madura FC. (ind/ dit)

Ke-16 Tersangka Kasus Mafia Bola 1. Johar Lin Eng (Anggota Exco, Ketua Asprov Jawa Tengah) 2. Dwi Irianto (Anggota Komisi Disiplin) 3. Priyanto (Mantan Anggota Komite Wasit) 4. Anik Yuni Artika Sari (Anak Priyanto) 5. Nurul Safarid (Wasit Persibara vs Persekabpas) 6. Vigit Waluyo (Mantan penanggung jawab PSMP) 8. P (Perangkat pertandingan Persibara vs Persekabpas) 9. CH (Perangkat pertandingan Persibara vs Persekabpas) 10. NR (Perangkat pertandingan Persibara vs Persekabpas) 11. DS (Perangkat pertandingan Persibara vs Persekabpas) 12. Muhammad Mardani Mogot (Sopir Joko Driyono) 13. Musmuliadi (OB di PT Persija) 14. Abdul Gofur (OB di PSSI) 15. Joko Driyono (Plt Ketua Umum PSSI) 16. Hidayat (Mantan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI) Sumber : Data yang dihimpun.

Johar Lin Eng

Joko Driyono

Vigit Waluyo

INFOPlus TA JA M DA N FA K TUAL

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

LAPORAN UTAMA

HALAMAN

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

Perintah

Bupati dan Sekda ? Perkara Agung Markiyanto terdaftar nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, Drs Muryono SH 22/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Smg, dan Lukman Hidayat 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. Perkaranya diajukan tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Tengah dan Kejari Kendal, di antaranya Endeono Wahyudi, M Gandara.

idang perdana perkaranya digelar majelis hakim terdiri Ari Widodo selaku ketua, Sastra Rasa dan Sinita Y Sibarani, hakim anggota, Rabu (27/2). Kasus korupsi yang terjadi pada November 2016 sampai Februari 2017 itu disebut-sebut melibatkan dr Mirna Annisa dan Ir. Bambang Dwiyono. Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal itu terlibat atas sejumlah kebijakannya dalam pengadaan senilai Rp hampir Rp 6 miliar itu. Meski proses pengadaan bermasalah, keduanya tetap menyetujui pelaksanaannya. Bupati dan Sekda memberikan disposisi agar pengadaan mading agar dilanjutkan. Keduanya diketahui memberikan perintah kepada para bawahannya itu. Fakta itu terungkap dalam persidangan. Muryono menjabat Kadisdik Kabupaten Kendal sejak 21 Februari 2013 dan selaku Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Digital Mading Elektronik pada Disdik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016. Bupati Kendal menunjuk Muryono pada 31 Desember 2015. Anggaran pengadaan perangkat sistem informasi digital Mading elektronik tahun 2016 sebesar Rp 6,030 miliar. Pelaksanaannya, pada 5 Oktober 2016 Muryono menunjuk Agung Markiyanto sebagai PPKom. Tugasnya, menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan, spesifikasinya, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, menandatangani, melaksanakan kontrak dengan penyedia, mengendalikan pelaksanaan dan melaporkan serta menyerahkan pelaksanaan/ penyelesaian kepada PA/KPA. Sementara Muryono, bertugas menyusun RKA, DPA-SKPD, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas PA/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh bupati. Serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Muryono bertugas menetapkan Rencana Umum Pengadaan, mengumumkan rencana pengadaan, menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Menetapkan pemenang lelang. Mengawasi pelaksanaan anggaran, menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan. Pada 15 November 2016, Agung Markiyanto menetapkan

HPS Rp 5.996.850.000 dan spesifikasi teknis barang, termasuk pajak dan biaya pengiriman. Ia menyalin HPS dan spesifikasi teknis dari data di Disdik Kabupaten Tasikmalaya yang dibuat tahun 2013/2014.

Pengadaan Papan Informasi Digital Interaktif dan Portal Software sendiri mengarah merek dagang bernama Smart Mading. Merek itu diketahui tidak mendapat perlindungan sertifikat merek yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yaitu, Papan Informasi Digital Interaktif 43 inch, Papan Informasi Digital Interaktif 32 inch, Tablet Windows PC 10 inch, Perangkat Jaringan, Portal Software Manajemen Konten Digital, Atlas Digital, Animasi Pengenalan Profesi dan Polling untuk Siswa, Portal Software Manajemen Konten Digital, Atlas Digital, Animasi Pengenalan Profesi dan Jadwal Mengajar untuk Guru. Pilihan produk itu ditentukan Muryono dan Agung. Pilihan itu merupakan hasil kunjungan Muryono selaku Kadisdik Kendal dan PA, Drs. Joko Supartikno, M.M. selaku Tim Teknis, Sobirin, S.IP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Junaedi, S.Pd. pada 21 Juli 2016 ke Disdik Kabupaten Tasikmalaya. Melengkapi data dukungnya, kemudian pada 28-29 September 2016 dan 25-27 Oktober 2016, Agung Markiyanto, bersama-sama dengan Drs. Joko Supartikno, M.M. selaku Tim Teknis, Sobirin, S.IP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Junaedi, S.Pd. melakukan survei harga ke Kota Bandung. Surevi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Survei Harga Borongan Barang Nomor: 027/18959/Dispendik/2016 tanggal 28 Oktober 2016. Seharusnya, Agung Markiyanto menetapkan Spesifikasi Teknis tidak mengarah kepada

merek tertentu. Serta menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mendasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan. Pertimbangannya, informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana (engineer’s estimate). Norma indeks; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. “Sehingga melanggar sejumlah ketentuan,” kata jaksa Endeono Wahyudi. Pada tanggal 9, 10, dan 17 November 2016, Agung Markiyanto bersama Muryono menghendaki pemaketan pekerjaan dalam Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Digital Majalah Dinding Elektronik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 itu sebagai software package. Kekeliruan pemaketan pekerjaan tersebut telah diketahui Agung, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor: 045.2/21018/Disdik/2016 tanggal 17 November 2016. Iman Santosa, S.ST selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 5 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kendal sudah mengingatkan hal itu. Namun tetap “ngeyel” dan menyatakan “Pemaketan pekerjaan di Rencana Umum Pengadaan (RUP) bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Perpres Nomor: 54 tahun 2010”. “Sependapat untuk dilakukan pengkajian ulang oleh PA”. Meski begitu, Agung dan Muryono tidak melakukan perubahan Rencana Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

LAPORAN UTAMA Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

Jasa. Agung menyatakan “Aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna”. Iman Santosa S.ST sendiri menyatakan, anggaran biaya aplikasi sebesar Rp 3.660.000.000 terlalu besar. Menurutnya, akan lebih baik bila untuk aplikasi dikerjakan secara terpisah melalui penyedia jasa sehingga diperoleh master software yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kendal harga yang wajar efisien serta dapat digandakan sesuai kebutuhan. Namun oleh Agung, keputusannya itu diakui atas perintah atasannya. ”Sesuai rekomendasi perencanaan SKPD”. Iman Santosa juga mengingatkan, waktu pelaksanaan 20 hari kalender akan melewati batas akhir pengajuan SPP-LS untuk pencairan pembayaran paket pekerjaan tersebut. Namun hal itu, Agung mengabaikan dan mengaku akan diurusi atasannya. “Akan ditempuh oleh Pengguna Anggaran dengan Rekomendasi Bupati”. Agung lantas memberitahukan permasalahan tersebut kepada Muryono melalui Nota Dinas tanggal 17 November 2017. Namun Muryono dengan menuliskan disposisi memerintahkan prosesnya agar dilaksanakan. “Laksanakan Penayangan Lelang”. Pelelangan pengadaan tersebut akhirnya dilaksanakan Pokja 5 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kendal. Sedangkan kedua software tersebut termasuk dalam kategori software custom, yang seharusnya tidak memperlakukan software custom sebagai software package yang pengadaannya berdasarkan jumlah lisensi yang dipergunakan atau dipasang pada sejumlah perangkat komputer atau sejenisnya. ”Akan tetapi dihitung berdasarkan biaya langsung personel dan biaya non personel, sehingga melanggar ketentuan,” jelas jaksa. Pada 25 November 2016, Lukman Hidayat, sebagai Direktur CV Karya Bangun Sejati mengikuti Pelelangan Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Digital Majalah Dinding Elektronik. Lukman menyampaikan penawaran sebesar Rp 5.844.300.000 melalui Surat Nomor: KBS_027/SPH/XI/2016 tanggal 25 November 2016. Usai negosiasi dengan Pokja 5 ULP Kabupaten Kendal, akhirnya menjadi Rp 5.840.010.000. Jumlah itu sudah termasuk pajak dan pengiriman.

Dalam dokumen penawarannya, CV Karya Bangun Sejati diketahui tidak memiliki tenaga ahli yang dipersyaratkan. Lukman hanya melampirkan ahli bernama Okhas Saeful Shidiq, S.Kom dan Mastur Jaelani, S.Kom. Berdasarkan Daftar Riwayat Hidupnya, keduanya tercatat bekerja di PT Software Farmer Indonesia. Mereka diduga hanya dicatut. Pada tanggal 1 Desember 2016, Pokja 5 ULP akhirnya telah menetapkan CV Karya Bangun Sejati sebagai pemenang lelang. Penetapan Pemenang Lelang bernomor: 027/16/5.51/ ULP tanggal 01 Desember 2016. Atas keputusan itu, Agung Markiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) menunjuk CV Karya Bangun Sejati sebagai Penyedia Barang/Jasa, berdasarkan Surat Nomor: 027/22864/Disdik/2016 tanggal 07 Desember 2016. “Seharusnya pelelangan gagal, karena tidak satupun peserta pelelangan memiliki sertifikat merek atas barang yang ditawarkan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” imbuhnya. Termasuk CV Karya Bangun Sejati yang menawarkan merek Smart Mading baru memiliki permohonan pendaftaran

INFOPlus

TA JAM DAN FAKT UAL

HALAMAN

merek Nomor: D002016017417 tanggal 14 April 2016 atas nama pemohon Indra Saputra. Hal itupun akhirnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak permohonan dari pemohon Indra Saputra tersebut. Walaupun CV Karya Bangun Sejati telah menyampaikan Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor C00201601355 dan tanggal permohonan 14 April 2016, Pemegang dan Pencipta atas nama Indra Saputra, dengan uraian ciptaan “Perangkat Lunak Komputer “Smart Mading” adalah sebuah aplikasi pengelolaan kiosk 1 majalah dinding berbasis komputer 1 digital yang interaktif, dimana didalamnya terdapat fitur-fitur dan konten animasi untuk memudahkan penyampaian informasi”, selain tidak memiliki tenaga ahli yang dipersyaratkan. Meski tidak sesuai ketentuan, Agung atas perintah tetap menunjuk CV Karya Bangun Sejati sebagai Penyedia Barang/ Jasa dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), berdasarkan Surat Nomor: 027/22864/ Disdik/2016 tanggal 07 Desember 2016. Surat perjanjian kerjasaman antara PPKOm dengan penyedia bernomor: 027/22921/Disdik/2016 tanggal 07 Desember 2016 ditandatangani senilai kontrak Rp 5.840.010.000. Surat Pesanan Nomor: 027/22922/Disdik/2016 tanggal 07 Desember 2016 diterima dan disetujui CV Karya Bangun Sejati dengan dengan akan mengirimkan barang. Dibayar Meski Belum Dikerjakan Pelaksanaannya, tanggal 21 Desember 2016, Muryono mengirim Surat Nomor: 425/25074/Dispendik ditujukan kepada Bupati Kendal. Isinya, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pencairan (SPM-LS) atas kegiatan pengadaan Mading elektronik. Perpanjangan dilakukan karena pengajuan SPM-LS barang/jasa harus diterima DPPKAD selaku BUD paling lambat hari Selasa tanggal 20 Desember 2016. ”Senyatanya kegiatan pengadaan sistem informasi digital majalah dinding elektronik akhir SPK adalah tanggal 26 Desember 2016,” jelas dia. Hal itu padahal sudah diingatkan Imam Santoso pada 17 November 2016 sebelumnya, saat Pokja 5 ULP melakukan Kaji Ulang Rencana Umum Pengadaan dan Rapat Persiapan Pelaksanan Pemilihan Penyedia. Serta sebelum lelang pekerjaan kegiatan dimaksud diumumkan. Bahwa, waktu pelaksanaan 20 hari kalender akan melewati batas akhir pengajuan SPP-LS untuk pencairan pembayaran paket pekerjaan tersebut. Meski melanggar, Ir. Bambang Dwiyono, M.T. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal memberikan disposisi “bahas ke DPPKAD”. Sekda juga meneruskannya hal itu kepada dr. Mirna Annisa selaku Bupati Kendal. ”Atas disposisi itu, dr. Mirna Annisa selaku Bupati Kendal pada tanggal yang sama memberikan disposisi ”TLSAP”,” kata dia. Jaksa memperkirakan arti disposisi TLSAP Mirna adalah Tindak Lanjuti Sesuai Aturan Pemerintahan. ”Tapi hanya dia (bupati) yang tahu maksud TLASP. Termasuk apakah ada disposisi lisan ? Biar semua nanti mengungkapkan,” kata jaksa M Gandara. Walau proses lelang dan pengadaan bermasalah karena, prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa. Tidak satupun peserta pelelangan memiliki sertifikat merek atas barang yang ditawarkan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. CV Karya Bangun Sejati yang menawarkan merek Smart Mading dan tidak memiliki tenaga ahli yang dipersyaratkan. Pada 7 Desember 2016 sampai 2 Februari 2017, Lukman Hidayat, Direktur CV Karya Bangun Sejati selaku penyedia barang/jasa menyerahkan barang dengan merek Smart Mading yang tidak memiliki sertifikat merek Kemenkum HAM kepada sekolah penerima hasil pengadaan. Sesuai Keputusan Bupati Kendal Nomor: 420/419/2016 tanggal 28 November 2016.

Pengadaan oleh CV Karya Bangun Sejati atas barang merek Smart Mading ilegal karena diketahui sebagaimana pernyataan PT Bumi Parahyangan selaku produsen atau perusahaan pendukungnya sesuai Nomor: SPPH/BP/16/Nov/002/ KBS tanggal 24 November 2016 tidak mendapat perlindungan Kemenkum HAM. Pekerjaan Terlambat Drs. Ivo Istiyono, M.Pd. selaku Ketua Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa sendiri diketahui tidak memeriksa langsung barang-barang yang diserahkan CV Karya Bangun Sejati. Padahal seharusnya, CV Karya Bangun Sejati menyerahkan dan melakukan instalasi jaringan paling lambat tanggal 26 Desember 2016. Namun hingga akhir tahun anggaran 2016 pekerjaan belum selesai 100%. ”Mendasarkan kepada Resume Pemeriksaan Panitia Pembantu Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa di masing-masing sekolah yang menerima bantuan, yang tidak dikenal dalam ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Supaya seolah-olah pekerjaan baik kualitas dan kuantitasnya telah selesai 100% sesuai dengan perjanjian,” urainya. Muryono selaku Kadisdik Kendal selaku Pengguna Anggaran dengan bantuan Sobirin, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kasi Sarara dan Prasarana memanggil para Kepala Sekolah penerima bantuan ke kantor pada Senin tanggal 27 Desember 2016. Muryono juga memerintahkan PPHP supaya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 027/25267/PPHP/2016 tanggal 27 Desember 2016. Serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Pada tanggal 28 Desember 2016, Lukman Hidayat mengirimkan Surat Nomor 28/KBS/PP/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016. Isinya Permohonan Pembayaran. Pada hari itu juga Muryono menyetujui dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/25316/Dispendik tanggal 28 Desember 2016. Muryono menyatakan seolah-olah pekerjaan baik kualitas dan kuantitasnya telah selesai 100 % sesuai dengan perjanjian, meski nyatanya belum selesai. Pada 30 Desember 2016, Muryono juga menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS-Belanja Modal Nomor: 921/25407a/Dispendik tanggal 30 Desember 2016. Serta Surat Nomor: 900/25408/Dispendik tanggal 30 Desember 2016 perihal Permohonan Penerbitan SP2D ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kendal. Muhammad Yasin, SE., M.Si. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah lalu menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04248/SP2D-LS/1.01.01.01/12/2016 tanggal 30 Desember 2016. Pembayaran ke CV Karya Bangun Sejati akhirnya dilakukan melalui Bank BJB KCP. Cicadas Bandung dengan Nomor Rekening: 0017889801001 sejumlah Rp 5.229.463.500. Seharusnya, pembayaran tidak dilakukan. Pasalnya, pembayaran berdasarkan dokumen pendukung yang tidak lengkap dan sah serta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di antaranya tidak memperlakukan software custom sebagai software package yang pengadaannya berdasarkan jumlah lisensi yang dipergunakan atau dipasang pada sejumlah perangkat komputer atau sejenisnya. Akan tetapi dihitung berdasarkan biaya langsung personel dan biaya non personel. CV Karya Bangun Sejati selaku penyedia barang juga dapat menjamin barang merek Smart Mading yang diserahkan tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual. Meski nyatanya merek Smart Mading tidak memiliki sertifikat merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Atas penyimpangan itu, tindakan Agung Markiyanto (Bersambung ke Hal. 23)

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

HUKUM

Penyidikan Ketum PA 212 Dihentikan KILAS HUKUM Uang Korupsi PD BPR Bank Salatiga untuk Isi Kulkas Walikota

emarang - Penyidik Polresta Surakarta menghentikan penyidikan kasus dugaan pelanggaran Pemilu dengan tersangka Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif. “Iya memang (dihentikan),” kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Agus Triatmaja, Selasa (26/2). Alasan penghentian, mens rea atau niat tersangka belum bisa dibuktikan. Selama ini tersangka belum pernah hadir dalam panggilan pemeriksaan penyidik. “Dari 14 hari, waktu yang kita punya, tersangka belum pernah hadir. Jadi pemeriksaan belum bisa dilakukan,” jelasnya. Alasan lain, terjadi perbedaan penafsiran tentang kampanye antara ahli pidana dengan KPU Surakarta. Peng-

hentiannya juga didasarkan keputusan tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Surakarta. “Jadi sebelum kasus itu dilimpahkan ke Kejaksaan, dari Sentra Gakkumdu sudah rapat dan menyepakati kasus itu dihentikan,” kata Agus. Selain itu, kata dia, batas waktu penyidikan perkara tersebut di tingkat penyidikan juga telah habis pada 21 Februari 2019. Batas waktu penyidikan selama 14 hari diakui juga sudah lewat. Penghentian juga didasarkan masukan ahli pidana. Disinggung penghentian karena kesepakatan unsur tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), Bawaslu Surakarta mengaku mencampuri. Polisi disebut pihak berberwenang menyetop. “Setelah melaporkan ke poli-

Pakai dan Edarkan Sabu, Mahasiswa USM Diganjar 5Semarang Tahun -Penjara Mahasiswa Universitas Semarang

(USM) Wildan Abdul Azis Saputra (25) divonis 5 tahun dan 4 bulan penjara karena bersalah memakai dan mengedarkan sabu. Putusan dijatuhkan majelis hakim terdiri ketua Muhamad Yusuf, anggota Suranto dan Abdil Wahib dalam perkaran nomor 875/Pid.Sus/2018/ PN Smg. Taufiqurohman, pengacara terdakwa mengatakan, Wildan juga dipidana denda Rp 1 miliar subsidair 2 bulan kurungan. “Kami menyatakan menerima. Karena pasal 112 (UU tentang narkotika-red) minimal 5 tahun,” kata dia, Senin (18/2). Wildan ditangkap 10 Oktober pukul 19.50 WIB lalu di depan rumah terdakwa di Jalan Gajah Timur Dalam I atas kepemilikan sabu seberat 14,407 gram. Atas perintah Anton alias Jolodong (buron) ia diminta mengedarkan sabu. (far)

si, selanjutnya ranah penyidik. Kalau dilanjutkan kami dukung, kalau disetop kami tidak bisa apa-apa. Kami tidak bisa campur tangan,” kata Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Surakarta, Poppy Kusuma, Selasa (26/2). Kewenangan Bawaslu, katanya, pada pembahasan kedua Gakkumdu. Bawaslu bersama Gakkumdu menyimpulkan terdapat unsur pelanggaran pemilu di kasus itu sehingga melapor hingga akhirnya ditetapkan Slamet jadi tersangka. Sebelum dihentikan kasus, Poppy mengakui Gakkumdu menggelar pembahasan ketiga dipimpin penyidik. Kapolresta Surakarta, Kombes (Pol) Ribut Hari Wibowo, enggan menanggapi penghentian itu. Meski ditangani pihaknya, Ribut dia me-

minta wartawan menanyakannya ke Polda. “Satu pintu saja ke Polda Jateng,” ujar Ribut. Tim Advokasi Reaksi Cepat (TARC) mengapresiasi langkah Polri menyetop kasus itu. “Kita sejak awal kami mengingatkan agar tidak cepat-cepat menetapkan tersangka, karena bagaimanapun tidak ada bukti yang cukup. Saya pikir Polri masih netral, profesional dan independen,” kata Ketua TARC, M Taufiq. Slamet Ma’arif menjadi tersangka saat pelaksanaan Tablig Akbar PA 212 di Solo pada 13 Januari 2019. Ma’arif dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketua Umum PA 212 ini dua kali tidak memenuhi panggilan pertama penyidik Polresta Surakarta pada 12 dan 18 Februari 2019. (sem)

Teller Bank Jateng Divonis 6,5 Tahun Penjara Pekalongan - Teller Bank Jateng, Moh Fredian Husni (27), terdakwa perkara dugaan korupsi pembobolan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan Rp 4,4 miliar divonis 6 tahun dan 6 bulan penjara. Vonis lebih ringan dari tuntutan 8,5 tahun penjara jaksa. Fredian juga dipidana denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Menggembalikan uang pengganti kerugian negara Rp 4.475.050.000 diperhitungan penitipannya Rp 75 juta subsidair 3 tahun penjara. Putusan dijatuhkan pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang oleh majelis hakim dipimpin hakim Aloysius Priha-

noto Bayuaji, Selasa (19/2). “Putusan sudah inkracht karena tidak diajukan banding,” kata Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (28/2). Fredian bersalah sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU RI nomor 20/ 2001 tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Ia bersalah mengambil uang dalam proses perhitungan kas (cash count) yang ada di ATM. Dia memanipulasi data cash count pengisian ATM dengan memasukkan data fiktif antara nominal uang yang diketik dalam sistem dengan nominal uang yang dimasukan dalam cassette ATM. (far)

Salatiga - Uyen Candra karyawan PD BPR Bank Salatiga mengakui, uang dana taktis yang dikelola Muhammad Habib Shaleh (49) dipakai mengisi isi kulkas Walikota Salatiga. Hal itu diungkapkan pada sidang lanjutan pemeriksaan perkara dugaan korupsi pada PD BPR Bank Salatiga tahun 20092017 dengan terdakwa M Habib Shaleh, mantan Direktur Utama, Selasa (19/2). Pengumpulan dana taktis ilegal dikelola atas perintah terdakwa dan salah satunya untuk kepentingan Walikota Salatiga. “Soal dana taktis. Sumber dari diskon beli barang kebutuhan kantor. Itu diurusi bagian operasional. Digunakan untuk kebutuhan makan bersama, membeli buah isi kulkas walikota. Untuk luar juga. Jadi buka hanya anggota (BPR-rd),” ungkap Uyen Candra yang sejak 2007 bekerja di BPR dan pernah menjabat Kacab BPR periode Juni 2013 sampai September 2018. Pengumpulan dana taktis bersumber dari mark up pengadaan dan kegiatan In house training. Pengumpulan itu, salah satunya digunakan menyelesaikan selisih saldo di BPR atas perintah dan persetujuan M. Habib Shaleh kepada Sunarti, Dwi Widiyanto, dibantu staf dan pejabat eksekutif. (far)

PK Gubernur Jateng VS PT IPU Soal Sengketa Lahan PRPP Dikabulkan Semarang - Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Gubernur Jateng melawan PT Indo Perkasa Usahatama (sekarang PT Indo Permata Usahatama) soal sengketa pengelolaan lahan kawasan Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Upaya luar biasa PK ditempuh usai kalah di tingkat pengadilan pertama, banding dan kasasi, Gubernur Jateng, PT PRPP, BPN Jateng dan Semarang. Putusan PK bernomor perkara 790 PK/PDT/2018 dijatuhkan pada 23 Januari 2019 lalu. “Amar Putusan : Kabul PK I dan II,” sebut MA sebagaimana dalam informasi perkaranya. Humas PN Semarang, Eko Budi Supriyanto mengakui, kabulnya permohonan PK Gubernur Jawa Tengah, namun belum tahu isi lengkap putusannya. “Memang sudah putus. Pengadilan Negeri belum mendapat salinannya. Kalau di MA untuk minutasinya (penyelesaian perkara) untuk dikirim ke pengaju paling tidak satu tahun,” ujarnya, Senin (18/2). (far)

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

KRIMINAL 15

Amankan 2,2 Kg Sabu Siap Edar di Solo

emarang - Kepala BNNP Jateng, Brigjen Pol. Mohammad Nur mengaku, menyita 2,2 kg narkoba jenis sabu-sabu dari dua tersangka, Istiyawan (35), warga Karanganyar dan Supraya (41) warga Gunungkidul. Keduanya ditangkap di pintu keluar tol Pejagan Brebes. “Tersangka mengaku diperintah oleh narapidana di Lapas Kelas IIB Klaten. Sabu-sabu itu hendak diedarkan di wilayah Solo,” terangnya, Kamis (28/2). Penangkapan kedua tersangka, kata Nur, bermula laporan masyarakat tentang

Bapak Tiri Bejat Dunia Akhirat Ungaran - Polres Semarang mengungkap kasus pencabulan anak di bawah umur di Dusun Pager Rt 13 Rw 05 Desa Pager Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Joko Sugeng (55) disangka mencabuli anak tirinya sendiri, sebut saja Cempaka (13). Bapak 10 anak itu 2 kali mencabuli Cempaka, anak yatim piatu itu. “Dua kali memaksa berhubungan dengan korban di rumahnya,” kata Kapolres Semarang AKBP Adi Sumirat, akhir Februari lalu. Adi menyebut kedua orang tua korban meninggal. Cempaka diasuh Joko Susanto yang merupakan teman akrab almarhum ayahnya sejak Agustus 2018. “Korban diiming-iming hingga tergiur melakukan persetubuhan, padahal punya 10 anak, dan 8 cucu,” ujarnya. Pelaku sempat kabur setelah kasusnya dilaporkan ke polisi. Tidak butuh waktu lama, polisi menangkapnya di Desa Gentan, Sukoharjo, Kamis (21/2). Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Jo 76D dan atau Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP David Widya Dwi Hapsoro mengaku kasus pencabulan terhadap anak di Kabupaten Semarang meningkat dari tahun 2017 hingga 2018. Tahun 2017 ada 13 kasus yang telah ditanganinya, dan 2018 ditangani 15 kasus. Rata-rata korban pencabulan dilakukan orang terdekat. “Jadi ada teman atau pacar sendiri, selebihnya orang terdekat seperti keluarga,” ungkapnya. (bud)

adanya mobil Toyota Avanza Silver berpelat nomor polisi AD-9067-VP yang dicurigai membawa sabu-sabu dari arah Jakarta pada Senin (25/2) pukul 16.00 WIB. Menindaklanjuti laporan tersebut, sejumlah petugas BNNP Jateng kemudian mengadang di pintu keluar tol Pejagan Brebes. Begitu mengetahui adanya mobil tersebut, petugas langsung menghentikan dan menyergapnya. Saat penggeledahan, petugas mencuriga adanya tas kresek hitam di bawah jok penumpang depan dengan kemasan teh cina warna emas.

Setelah kedua bungkus teh cina tersebut dibuka, ternyata berisi 2 kg sabu dan 2 amplop berisi 200 gram sabu-sabu. Kedua tersangka berikut barang bukti 2,2 kg sabu-sabu dan satu unit mobil Toyota Avansa ditahan di kantor BNNP Jateng. “Dari hasil pemeriksaan, Istiyawan bekerja di bagian keamanan Jurusan Mesin Fakultas Teknik UNS Solo. Ia diperintah napi narkoba di Lapas Klaten bernama Dwi Ardiasyah alias Dian,” ujar Nur. Dwi Ardiansyah alias Dian adalah terpidana kasus narkoba yang sedang menjalani

hukuman enam tahun penjara. Dian yang akan bebas pada 15 April 2019 berencana akan menikah. “Kedua tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman minimal lima tahun penjara, maksimal pidana mati,” ujar Nur. Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi yang hadir di Kantor BNNP Jateng memberikan apresiasi atas penangkapan kedua tersangka narkoba. (sem/dit)

Cemburu, Mahasiswi UPN Jogjakarta Dibunuh Magelang - Polres Kabupaten Magelang mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan seorang mahasiswi yang mayatnya tergeletak di irigasi Dusun Mbatu, Desa Ngabean, Kecamatan Secang. Korban bernama Annisa, Mahasiswi UPN Jogjakarta Fakultas Teknik Informatika. Annisa dilaporkan hilang sejak 21 Februari. Kapolres Kabupaten Magelang, AKBP Yudianto Adhi Nugroho menerangkan, Tim Resmob dan Unit Reskrim Polsek Secang yang menyelidiki menangkap pelaku pembunuhan, Senin (25/2) sekira pukul 20.00 WIB. Sandra Saputra (28)

TERSANGKA Sandra Saputra yang ditangkap mengakui perbuatannya. Dari penggeledahan di Komplek Kost Gowok Catur Tunggal Depok Sleman, ditemukan laptop dan hand phone milik korban. “Tersangka cemburu dan memang bermaksud menguasai barang milik korban,” jelas AKBP Yudianto Adhi

Nugroho. Sandra, asal Kampung Dua Mulia Guna, Kelurahan Mulia Guna, Kecamatan Teluk Gelang, Kabupaten OKI, Sumut ini kini ditahanuntuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sandra dijerat 338 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. (lan)

Bu Guru Sri Tewas Saat Tagih Utang Jepara - Mayat perempuan mengambang di laut Pantai Teluk Awur, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Mayat Sri mengapung terbungkus karung putih. Jasadnya ditemukan nelayan. Sri Setijawati (48 tahun), diketahui korban pembunuhan. Berdasarkan KTP, Sri Setijawati tinggal di Jalan Kelinci RT 06 RW 03 Pandaen Lamper Gayamsari Semarang. Dia lahir tahun 1971 dan tertulis bekerja sebagai guru. Sri seorang janda dan sudah lama tidak tinggal di alamat itu. Kapolres Kendal, AKBP Hamka Mappaita mengatakan, korban dibunuh dan jasadnya dibuang di Kalibodri Kabupaten Kendal, Jumat (15/2). Pembunuhan terbongkar usai pelakunya, Ashar (31) menyerahkan diri ke polisi.

Ashar mengaku menusuk dengan gunting di leher korban. Sebelum dibuang, mayat disimpannya. Ashar mengaku membunuh di tempat tinggalnya di Perumahan Witjitraland Langenharjo Kendal, Rabu (13/2). Ketika itu korban datang menagih utang Rp 500 ribu. Cekcok terjadi dan membuat Ashar emosi lalu menusuk

korban hingga tewas. “Dia mau nagih ke istriku saya emosi, ya spontanitas emosi,” kata Ashar. Mayat korban sempat disimpan di rumah kosong dan Jumat (15/2) dibuang ke Kalibodri. Pelaku pulang ke rumah keluarganya di Genuk, Semarang. Setelah diarahkan keluarga, ia akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Genuk. (dal)

KILAS KRIMINAL Ribuan Kosmetik Ilegal Dimusnahkan Semarang - Subdit 1 Industri Perdagangan dan Investasi (Indagsi) Direkorat Resese Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng memusnahkan ribuan barang bukti farmasi dan kosmetik yang berhasil diungkap pada Juli 2018 lalu. Kasubdit 1 Indagsi AKBP Egy Adrian Suez pemusnahan dilakukan terhadap 56.168 barang bukti berbagai macam. Meliputi bedak, cream dan parfum. BB itu tanpa izin edar dan membahayakan. “BB milik tersangka HN yang ditangkap Juli 2018. Pelaku menjual melalui online maupun ofline,” kata Egy, Selasa (26/2). (gan)

Napi Semarang Kendalikan Sabu dari Sel Semarang - BNNP Jateng menangkap seorang napi Lapas Kedungpane Semarang, Muzaidin (42). Muzaidin diduga mengendalikan dua pengedar sabu, Jati Wibowo alias Klowor (33) dan Mohammad Subiantoro alias Ngacir (33), warga Jepara. Pengungkapan Muzaidin bermula atas penangkapan Klowor dan Ngacir di Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara pada 13 Februari 2019 lalu. Tiga paket sabu dan sembilan butir ekstasi disita. Kepala BNNP Jateng, Brigjen Pol Muhammad Nur mengatakan, Klowor dan Ngacir dikendalikan Muzaidin yang sedang menjalani hukuman 7 tahun penjara atas kasus yang sama. “Kami koordinasi dengan Lapas dan mengamankan Muzaidin,” katanya, Senin (18/2). Di kamar sel Muzaidin ditemukan 2 HP yang digunakan komunikasi mengendalikan narkoba. “Total barang bukti yang kami sita yakni narkoba jenis sabu seberat 250 gram, 342 butir ekstasi dan lima buah handphone beserta sim cardnya,” ujar dia. (sem)

Pabrik Obat Kuat Digerebek Kebumen - Parto Sudarno Poniman (45), warga Perum Korpri Desa Jatimulyo, Alian, Kebumen ditangkap petugas Polres Kebumen usai digerebek di rumahnya atas kasus jamu ilegal. Petugas mengamankannya beserta jamu palsu berbagai merk siap edar, alat produksi dan bahan baku. “Tersangka memproduksi jamu palsu dan tanpa izin,” ungkap Kapolres Kebumen, AKBP Roberto Pardede, Senin (24/2). Beberapa jamu palsu itu jenis pegal linu, hingga jamu kuat. Mereknya antara lain Daun Dewa, Dewa Dewi, Inti Mujarab serta Men Jos “Sudah 3 tahun, saya jualnya ke Magelang. Harganya per renteng atau per box macam-macam, mulai Rp 8.500 sampai Rp 12.000,” kata Parto mengaku telah memproduksi jamu selama 3 tahun beromset sekitar Rp 2 juta per 3 bulan. (men)

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

KISAH-KU

Cara Mengetahui Tanda Istri Berselingkuh Perubahan pada Pola Interaksi Sosial 1. Perhatikan perubahan dalam memperlakukan orang-orang yang peduli dengan Anda. 2. Seberapa sering ia pergi dengan â&#x20AC;&#x153;teman-teman wanitanyaâ&#x20AC;?. 3. Dengarkan baik-baik saat ia bercerita tentang teman barunya. 4. Perhatikan apakah ada perubahan dalam kebiasaan istri Anda minum minuman beralkohol atau merokok. 5. Seberapa sering ia melakukan perjalanan dinas. 6. Berapa banyak uang yang ia habiskan saat di luar. Perubahan pada Perilaku di Rumah 1. Perubahan sikap dan ekspresi kasih sayangnya kepada Anda. 2. Perhatikan pula kebiasaannya

3. 4. 5. 6. 7.

dalam bertelepon. Ini agak sulit, karena kebanyakan perempuan biasanya banyak menghabiskan waktu di telepon. Ingat-ingatlah apakah istri Anda menjadi lebih sering mengkritik. Perhatikan perubahan-perubahan dalam perilaku seksualnya. Lakukan kontak mata. Secara alami, manusia akan menghindari kontak mata saat mereka merasa bersalah atau menyimpan rahasia. Perhatikan seberapa sering ia menghabiskan waktu di depan komputer. Perilaku menghindar juga merupakan pertanda buruk.

Perubahan pada Kebiasaan Perawatan Diri 1. Amati tampilannya.

2. 3. 4. 5.

Waspadalah jika ia mendadak hobi berbelanja. Cermati jika ia mulai rutin pergi ke pusat kebugaran. Amati seberapa sering ia mandi di pusat kebugaran. Cium aroma tubuhnya. Biasanya seorang suami sudah hafal aroma istrinya sendiri.

Peringatan Jangan menuduh istri Anda berselingkuh tanpa adanya bukti. Jika istri Anda ternyata tidak berselingkuh dan Anda menuduhnya berbuat begitu, Anda justru memulai masalah baru yang sebelumnya tidak pernah ada.

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

PERISTIWA 17

Menikmati Keindahan Erupsi Merapi

agelang - Hujan abu terjadi di kawasan atas Dukun dan Sawangan, Kabupaten Magelang, Senin (25/2) lalu. Sekalipun terjadi hujan abu, masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Sementara, guguran lava dan awan panas kembali terjadi di Gunung Merapi. Namun aktivitas vulkanik yang terjadi sejauh saat ini masih tergolong lemah. Merapi dinyatakan aman. “Masih lemah sekali. Jadi sampai saat ini lemah, dari bawah (dorongan magma dari dalam) pun juga

masih lemah, terbukti dari data pemantauan kita masih minim,” Kepala Seksi Gunung Merapi BPPTKG Yogyakarta, Agus Budi Santoso, Rabu (27/2). Guguran lava pijar terjadi sejak 29 Januari 2019 lalu. Fase aktivitas efusif terhitung cukup panjang karena sudah hampir satu bulan berlalu. “Ini bukan kasus pertama. Aktivitas efusif semacam ini bisa berlangsung lama, bisa berbulan-bulan,

bahkan sampai tahunan,” terang Budi. Aktivitas Merapi saat ini diakui tidak mengancam keselamatan penduduk. BPPTKG masih merekomendasikan jarak bahaya dalam radius 3 km dari puncak Merapi. Warga bisa tetap beraktivitas normal seperti biasanya, namun tetap di luar ra-

dius 3 km puncak Merapi. “Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa meskipun awan panas terjadi, karena masih kecil intensitasnya dan jarak luncurnya juga masih berkisar 2 km,” kata Agus. Guguran lava pijar yang terjadi saat ini, juga bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai hiburan. Tetapi tetap harus pada jarak yang aman. “Masyarakat silakan beraktivitas sep-

erti biasa. Bahkan mungkin bisa dilihat Merapi ini sebagai atraksi alam, sebagai hiburan bagi masyarakat,” ujarnya. Erupsi saat ini berbeda dengan tahun 2010 lalu yang memang besar dan menakutkan. “Lebih dominan keindahan, lebih bisa kita nikmati. Jadi masyarakat diharapkan mengambil manfaatnya dari erupsi ini, bukan kemudian malah menghambat mereka beraktivitas.” Perbaikan, CCTV pengamatan juga dilakukan petugas BPPTKG Yogyakarja di Pos Pengamatan Jrakah, Kecamatan Selo, Boyolali. CCTV untuk mengamati visual Merapi. (ali/dit)

Gunung Merapi saat berkabut di puncak dengan suhu udara 17.1 °C, 27 Februari lalu

Hari Lahir Kabupaten Purworejo Berubah Purworejo - Prasasti ‘Kayu Ara Hiwang’ yang ditemukan di Desa Boro, Banyuurip sejak lama menjadi penanda hari jadi lahirnya Kabupaten Purworejo. Yaitu tanggal 5 Oktober 901 Masehi. Setelah dikaji ulang, hari jadi berubah. Tanggal 27 Februari menjadi penanda lahir Purworejo. Alasannya, berdasarkan kajian berbagai ahli serta dalam Babad Kedung Kebo dan Babad Mataram, kata Purworejo mulai disebut dan ada pada 27 Februari 1831. Sehingga hari lahir Kabupaten Purworejo saat ini berubah. Umur kabupaten ini tidak lagi 1.118. Sekarang umurnya jadi 188 tahun. Dalam prasasti Kayu Ara

Hiwang yang ditulis dengan menggunakan aksara Jawa kuno sebanyak 21 baris yang ditulis berkeliling dari sisi depan, samping kanan, sisi belakang dan samping kiri. Prasati tersebut ditemukan di Desa Boro Tengah (sekarang Boro Wetan), Kecamatan Banyuurip dan kini tercatat serta disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan nomor inventaris D.78. “Dasarnya pendekatan etimologis yakni kapan awal kata Purworejo menjadi statement resmi yang disampaikan pada masyarakat,” kata sejarawan Purworejo, Atas Danu Subroto, Rabu (27/2). (pur/dit)

Longsor di Jalur PekalonganBanjarnegara Pekalongan - Longsor terjadi di jalur Pekalongan-Banjarnegara atau di titik Sibelis Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Dua titik jalur amblas. Jalan Sibelis sedianya sedang dilakukan pemadatan akibat longsor belum lama ini. Di titik kedua sekitar 20 meter, longsoran terjadi akibat guyuran hujan. Kasatlantas Polres Pekalongan, AKP Ari Prayitno mengatakan kendaraan yang melintas harus bergantian . “Harus bergantian,” terangnya, Rabu (27/2). (pek/dit)

Paket Berisi Ular di Bandara Adi Soemarmo Solo - Bandara Adi Soemarmo Boyolali belum lama ini mengamankan bungkusan berisi ular pada proses “screening” atau pemeriksaan barang milik penumpang. “Kejadiannya pada 22 Februari lalu,” kata Humas Angkasa Pura I Bandara Adi Soemarmo Danar Dewi, Rabu (27/2). Menurut dia, awalnya paket tersebut dikirim melalui Dea Cargo yang dilewatkan terminal bandara. Selanjutnya, barang diperiksa dan diketahui isinya tidak sesuai dengan surat pengiriman.

“Pada surat pengiriman tertera isinya kain sehingga akhirnya kami tolak dan kami kembalikan ke Dea Cargo,” katanya. Ia mengatakan sejauh ini tidak ada konsekuensi hukum atau sanksi dari pihak bandara terkait kejadian tersebut. Pimpinan Angkasa Pura Logistik Bandara Adi Soemarmo Candra Karamoi mengatakan untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang lagi pemeriksaan setiap pengiriman barang yang melalui cargo bandara makin ditingkatkan. (tar/dit)

Jalur Pendakian Gunung Slamet Dibuka Lagi Purbalingga - Jalu pendakian ke puncak Gunung Slamet melalui jalur pendakian Dukuh Bangbangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalinggaakan dibuka lagi, Sabtu (2/3) kemarin. Kondisi cuaca

sudah membaik dan vegetasi di sepanjang jalur mulai tumbuh dan relatif pulih. “Mulai dibuka, Sabtu (2/3),” kata Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Purbalingga, Prayit-

no. Prayitno mengaku akan menempatkan dua petugas standby di pondok pemuda yang dijadikan pos pendakian awal. “Sebelumnya, dua petugas kami difokuskan untuk melakukan pem-

bersihan sampah di sepanjang pos pendakian, dan juga melakukan perawatan tanaman yang roboh di jalur itu,” jelasnya. Dia mengakui, animo untuk melakukan pendakian ke Gunung Slamet sangat besar. Sejak per-

ayaan tahun baru 2019 lalu, banyak pendaki yang berdatangan ke pos Bambangan. Pendakian ke Gunung Slamet sempat ditutup pada 10 Januari 2019 karena cuaca dan pemulihan ekosistem vegetasi. (pur/dit)

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

FOKUS

Penegakan Hukum Istimewa

erlakuan istimewa diperoleh mantan Branch Manager Bank Panin Dubai Syariah (PDS) Cabang Semarang, Deasy Faizati, tersangka dugaan penipuan dana take over tahun 2016. Ia sempat ditahan di Lapas Wanita Klas II, Bulu, Semarang mendadak dibebaskan. Statusnya menjadi tahanan kota. Kasus juga menjerat sejumlah mantan Bank PDS Semarang, Arbaini Yusuf (belum ditemukan), Suwardi Aryanto, Erlie Susilowati dan Alfia. Mereka ditetapkan tersangka penyidik Reskrimum Polda Jateng sesuai Sprint nomor B/6714/VI/

RES.1.9/2018/Reskrimum pada 28 Juni 2018. Kepala Lapas Wanita Semarang, Asriati Kerstiani mengaku, Deasy Faizati pernah mendekam di Lapas. Saat pelimpahan berkas, tersangka penyidik ke penuntut umum kejaksaan, Deasy dibon pinjam penyidik. Sejak itu, Deasy tak kembali. Asriati mengaku tidak ingat, kapan Deasy masuk dan diambil. “Yang bersangkutan (Deasy) sudah dibon penyidiknya, untuk diserahkan kejaksaan, lengkap dengan barang buktinya dan sebagainya, tapi tidak kembali ke Lapas. Alasannya apa, saya tidak tahu,”kata Asriati Kerstiani, Jumat (1/3). Kepala Kejari Kota Semarang Dwi Samudji melalui Kasi Tipidum, Bambang Rudi Hartoko mengakui, ada tiga tersangka dalam kasus Bank PDS Semarang. Kasusnya ditangani penyidik Polda Jateng dengan jaksa penuntut umum

Gereget Pemberantasan Korupsi Bikin “Gemreget” Gereget upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukumnya terus berlangsung. Namun, faktanya, korupsi masih jadi pekerjaan rumah besar bagi semua pihak, tak terkecuali pemerintah. Lantas, bagaimana arah pemberantasan korupsi ke depan. Faktanya, sejumlah proses penengakan hukum korupsi terkesan tak tuntas. Lantas, akankah pemberantasan korupsi masih akan melewati jalan panjang berliku. Di Kota Semarang, sejumlah penanganan kasus korupsi diketahui mandek dan tak beres. Kasusnya ditangani penyidik dan penuntut umum Kejari Kota Semarang. Penangannnya tak tuntas dan dikembangkan dengan memproses hukum pelaku lain. Mereka yang terlibat masih melenggang bebas dan tak tersentuh hukum. 1. Korupsi Pungli ATR/ Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang 2018 Kasus pungli ATR/ Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang tahun 2017/ 2018 menyeret Windari Rochmawati,mantan Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan Nasional ke jeruji besi. PT Tipikor Jateng menguatkan putusan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Semarang. Windari tetap dipidana 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Perkaranya masih diupayakan kasasi ke MA. Sesuai fakta persidangan, dugaan korupsi pungli dan gratifikasi juga menyeret sejumlah pejabat di BPN. Salah satunya mantan Kepala ATR/ BPN Kota Semarang, Sriyono. Sriyono sendiri mengakui memerintahkan praktik pungli ke notaris/ PPAT di Semarang. Tak hanya ke Windari, praktik pungli juga terungkap di persidangan dilakukan sejumlah pejabat lain di BPN. Dalam kasus itu, Windari dinilai memaksa ratusan PPAT/ notaris di Semarang memberikan gratifikasi. 2. Korupsi KONI Kota Semarang tahun 2012 dan 2013 kerugian Rp 1,5 miliar. Penyimpangan terjadi atas dana hibah Pemkot Semarang untuk KONI tahun 2011 dan 2014. Selain sejumlah pengurus KONI, Suhantoro, Djody Aryo Setiawan, Sudibyo dan Mochtar Hidayat (semuanya telah dipidana), kasusnya masih menyisakan PR (pekerjaan rumah). Keterlibatan pelaku lain belum diproses. Kerugian negara juga belum sepenuhnya dipertanggungjawaban. Suhantoro dinilai korupsi sekitar Rp 197 juta.

Djody Aryo Rp 55 juta, Mochtar Rp 525 juta dan Sudibyo Rp 48 juta. Total kerugian negara atas dana hibah 2012 dan 2013 sendiri mencapai Rp 1,575 miliar. Artinya sekitar Rp 825 juta kerugian negara tak jelas dan hilang. Dalam putusan Mochtar Hidayat, dinyatakan korupsi terjadi bersama-sama pengurus KONI lain termasuk Ketua KONI Semarang menyalahgunakan kewenangannya. Hakim menyatakan menjadi tanggungjawab penyidik dan penuntut umum menindaklanjuti. Tidak hanya korupsi atas pengelolaan dana hibah tahun 2012 Rp 7 miliar dan tahun 2013 Rp 12 miliar, dugaan korupsi diduga juga terjadi atas hibah tahun 2011. 3. Korupsi Pasar Jrakah Tahun 2013 Selain Agus Widiatmono (PPK), Mieke Sulistyorini (sub kontraktor pelaksana) yang telah dipidana bersalah korupsi pada Oktober 2016 lalu, korupsi proyek Pasar Jrakah tahun 2013 dengan kerugian Rp 163,5 juta juga melibatkan Gunawan Adi Putranto ST, Direktur PT Indopenta Bumi Permai (IBP) selaku pemenang lelang. “Terdakwa telah menguntungkan Gunawan Adi Putranto,” kata majelis hakim Pengadilan Tipikor dalam putusannya. “Akibat perbuatannya (Mieke) bersama Agus Widiatmono, Gunawan Adi Putranto merugikan negara Rp 163,5 juta (sudah dikembalikan),” lanjut hakim. 4. Korupsi Semarang Pesona Asia (SPA) 2007 Korupsi SPA tahun 2017, pada Oktober 2015 telah diputus pengadilan dengan menyeret Harini Krisniati ke jeruji besi dengan pidana setahun penjara. Denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan serta membayar UP Rp 510.836.105.000. Menurut pengadilan, korupsi yang dilakukan Harini selaku Yang Melaksanakan Tugas (YMT), Pengguna Anggaran (PA) penyelenggaraan investasi pada BKPMPB dan A sekaligus sebagai sekretaris SPA tak sendiri. Bersama Sita Dewi dan Evasene Martin, Harini dinilai menyalahgunakan wewenang. Atas penyimpangangan itu, semua dinilai tak lepas dari peran terdakwa,Sita Dewi dan Evasene Martin. Namun hingga kini, keduanya tak diproses. Kasus itu juga disebut melibatkan mantan walikota, Sukawi Sutarip dan Soemarmo. (far)

Kejati Jateng. Diakuinya, statusnya ketiganya menjadi tahanan kota, termasuk Deasy yang pernah mendekam di Lapas. Ia beralasan, permintaan penangguhan status penahanan dikabulkan saat tahap II di kantornya. “Kami (Kejari) hanya menerima berkas saja. Jadi sifatnya kami mengetahui dan menerima perintah saja. Lebih tepatnya tanya ke Kejati. Ancaman hukuman keempatnya 4 tahun penjara, akan dijerat Pasal 378 dan Pasal 372,”jelasnya. Kasus merugikan Dewi Gunawan, warga Candisari Kota Semarang yang kehilangan Rp 20 miliar. Dewi berharap PDS tidak cuci tangan dengan hanya memecat karyawannya dan melaporkan perkara tersebut. . Manajer Operasional PDS Cabang Semarang, Yuni Kartikawati, enggan memberikan jawaban atas masalah itu dan menyebut kasus menjadi ranah PDS pusat. Cabang PDS Semarang kini dijabat Bintang L Tobing. (far/dit)

Penyidikan Kasus Korupsi yang di-SP3 Kejari Kota Semarang 1. Korupsi UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Kejari Kota Semarang terakhir menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dugaan korupsi di UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Kota Semarang tahun 2016. Sebelumnya ditetapkan tersangka Kasubag Tata Usaha Hutan Wisata Tinjomoyo, Suparno. Desember 2018 SP3 terbit. Kerugian Rp 56 juta dinilai tak bisa dihitung dengan pendekatan kerugian negara. Hal itu didasarkan rekomendasi BPK Perwakilan Jateng dan Inspektorat. Meski begitu pengembalian kerugian oleh tersangka masuk ke kasda. “Sudah ada ekspoe antara kejaksaan dengan BPK. Menurut BPK, kehilangan itu tidak bisa dihitung dengan pendekatan kerugian negara. Tapi kerugian itu tetap ada. Maka kemudian, kami koordinasi dengan Inpektorat Kota Semarang. Hasilnya, atas kerugian itu agar dikembalikan sebesar itu (Rp 56 juta). Dan sudah dikembalikan ke kasda,” jelas Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Kota Semarang, Triyanto, pertengah Februari. 2. Korupsi CSR PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX Semarang tahun 2012 Akhir Januari 2019, Kejari Kota Semarang mengakui menerbitkan SP3 penyidikan dugaan korupsi dana Corporate Social Responbility (CSR) pada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX Semarang tahung 2012 yang dikelola KSP Sinergi Inti Artha (SIA). Dari dana CSR Rp 1,250 miliar, kerugian ditaksir ratusan juta. SP3 atas tersangka Zaenal Arifin, Ketua KSP SIA yang sejak sebelum terbitnya SP3 berstatus buron dan

sampai kini keberadaannya tak jelas. Zaenal dikabarkan meninggal dunia. Tak ada keterangan resmi pihak berwenang dan surat kematiannya. SP3 tetap terbit. “Dihentikan berdasarkan SP3 Nomor Print 921/0.3.1/F.d.1/03.2017 tertanggal 7 Maret 2017. Kami belum tahu pasti alasannya. Secara hukum, dihentikan karena tidak cukup bukti,” kata Kasie Intel Nur Winardi, awal Februari. 3. Korupsi Hibah KONI Kota Semarang tahun 2012 dan 2013 Penyidik Kejari Kota Semarang pada Juni 2016 diketahui menghentikan penyidikan atas tersangka Teguh Widodo. Status tersangka mantan Ketua DPC PKB Kota Semarang yang juga mantan Wakil Bendahara II KONI itu dihentikan. “Dalam gelar perkara bersama Kejati Maret lalu saya minta agar di SP3 karena tidak ada kesalahan dia. Perkara Teguh sudah di SP3, mungkin sebulan lebih,” kata Aspidsus Kejati Jawa Tengah, Jhoni Manurung, Juni 2016 lalu. 4. Korupsi Proyek Jalan Kokrosono Semarang Utara Kejari Semarang lewat penyidik Cabang Kejari (Cabjari) Semarang sebelumnya telah menghentikan penyidikan dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Kokrosono Semarang Utara tahun 2012. Alasannya, tidak ada kerugian negara atas proyek senilai sekira Rp 2,3 miliar itu. SP3 terbit pada 27 Juni 2016 lalu atas dua tersangka Jusuf (J), Direktur CV Bintang Sembilan, selaku rekanan dan Sirianu (SR), Kabid di Dinas Bina Marga Kota Semarang, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). (far)

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

INFO POLITIK 19

Ganjar Dkk yang Melanggar

adan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) memutuskan deklarasi Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, dan 34 kepala daerah di Solo beberapa waktu lalu melanggar aturan. Deklarasi pemenangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin itu dianggap melanggar. Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan, gubernur dan 34 kepala daerah bukan melanggar aturan kampanye, melainkan netralitas sebagai kepala daer-

ah. Hal itu sebagaimana tertera di Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. “Masuk pelanggaran hukum lainnya, dalam hal ini UU Pemda,” kata Rofiuddin, Sabtu (23/2). Sebagai kepala daerah, Ganjar dan 34 kepala daerah lain seharusnya menunjukkan sikap netral di tengah masyarakat. Rofiuddin menyebut jabatan kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang mestinya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata.

Ganjar : Bawaslu Offside Ganjar Pranowo menilai Bawaslu telah offside dalam kewenangannya. Ganjar mengatakan, wewenang Bawaslu seharusnya cukup ketika klarifikasinya dengan menyatakan tidak ada pelanggaran pemilu. Menurutnya, semua persyaratan mulai dari STTP hingga surat cuti sudah dipenuhi saat deklarasi pada Sabtu (26/1) lalu. Mereka juga datang sebagai pendukung, bukan kepala daerah. “Semua bertanya seolah saya melanggar. Saya yakin saya tidak melanggar,” kata Ganjar, Minggu (24/2). Terkait penggalan video deklarasi adanya kalimat Ganjar tentang penyebutan “para Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Se-Jawa Tengah yang mendukung Pak Jokowi-Amin Ma’ruf”, Ganjar menilainya keliru.

“Tapi ketika diksi pada satu bagian video mengatakan para bupati mendukung presiden dan dipenggal di situ, maka saya kira penggalannya keliru. Tapi sah saja mereka menafsirkan begitu. Tapi saya ingatkan Anda tidak punya kewenangan lho soal etika,” ujarnya. Ganjar menilai seharusnya Bawaslu mengurusi pelanggaran pemilu. “Kalau saya melanggar etika siapa yang berhak menentukan saya melanggar? Apakah Bawaslu ? Wong itu bukan kewenangannya. ‘Oh bukan, yang berhak menentukan itu Mendagri’. Lho kok sampeyan (Bawaslu) sudah menghukum saya. Wong nyidang saya belum, kok. Ya terpaksa saya menganalisis sendiri karena semua orang bertanya, seolah-olah hari ini saya ini melanggar. Hari ini Bawaslu offside,” tegasnya. (sem)

Kemendagri : Kami Tak Berwenang ! Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan tidak akan memanggil Ganjar Pranowo dan kepala daerah lainnya dinyatakan bersalah Bawaslu Jateng melanggar. “Kemendagri tak punya kewenangan untuk melakukan klarifikasi atau memanggil kepala daerah,” kata Tjahjo, Selasa (26/2). Tjahjo mengaku belum menerima surat rekomendari Bawaslu. Menurutnya seluruh kepala daerah yang menyatakan dukungannya salah satu Paslon Pilpres 2019 sudah sesuai dengan mekanisme

dan aturan UU Nomor 7 Tahun 2017. Mereka juga telah mendapat izin Panwas. Tjahjo membantah, tidak dipanggilnya Ganjar Pranowo dan kepala daerah lainnya di Jawa Tengah itu karena mendukung Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin. “Sehingga kalau Bawaslu punya pertimbangan etika silakan, itu kan kewenangan Bawaslu. Tapi dari Kemendagri itu clear semua. Enggak akan mungkinlah kepala daerah yang tahu aturan, tahu hukum melanggar aturan yang telah dibuat KPU,” ucapnya. (gat)

“Nama jabatan kepala daerah tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok,” katanya. Bawaslu telah memeriksa 38 orang yang terlibat dalam deklarasi pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Hotel Alila, Solo, 26 Januari 2019, itu. Ke-38 orang tersebut meliputi dua pelapor, pihak hotel, dan 35 kepala

daerah. Hasilnya, Bawaslu menemukan pernyataan dalam rekaman video bahwa deklarasi Ganjar dan

Potret Memalukan Penegakan Hukum Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis merasa pesimis terhadap penegakkan hukum dalam masalah itu. Menurutnya, sanksi dari Bawaslu terhadap kasus Ganjar dan 31 kepala daerah yang nyata melanggar itu, hanya sia-sia saja. Ia memprediksi bakal banyak pelanggaran-pelanggaran serupa. “Jadi prinsipnya, apapun pelanggaran yang dilakukan oleh kubu petahana hari ini hukum tidak berdaya untuk menghadapinya. Ini kan sebuah potret yang sangat memalukan dalam proses hukum di negeri ini. Ketika ada pelanggaran, kemudian tidak ada sanksi tegas,” katanya. (vi)

Mendagri Dinilai Ngawur Pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo terkait tidak ada yang salah dengan aksi Ganjar dan para kepala daerah tersebut dinilai “ngawur”. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS) Ismail Rumadan menyatakan, Mendagri seharusnya menjalankan rekomendasi Bawaslu dan tidak perlu lagi melakukan penafsiran ulang terhadap putusan Bawaslu tersebut. (Bersambung ke Hal. 23)

Enam Pelanggaran Dilaporkan di Jawa Tengah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengaku, khawatir Pemilu 2019 tidak akan berjalan dengan prinsip Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Menurutnya, beberapa laporan pengaduan ke Bawaslu belum semua ditindaklanjuti. Menurut Ferry, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah menginventarisasi pelanggaran apa saja yang sudah dilakukan kubu Jokowi. Menurut catatannya, di Jawa Tengah saja, selama Januari 2019 ada enam pelanggaran. Salah (Bersambung ke Hal. 23)

puluhan kepala daerah itu masih menyebut jabatan para kepala daerah yang ikut (Bersambung ke Hal. 23)

Ranah Berbeda Bawaslu Jateng merekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperingatkan 35 kepala daerah yang melanggar itu agar diberi sanksi. Pengamat politik dari Universitas Negeri Sebelas Maret, Supriyadi menyebut, bukan ranah Bawaslu memutuskan sesuatu menggunakan dasar Undang-Undang Pemerintah Daerah. “Harusnya UU Pemilu, ranahnya sudah beda,” kata dia. Menurutnya, Bawaslu Jateng cukup memutuskan apakah ada pelanggaran Pemili atau tidak atas deklarasi itu. Jika diputuskan tidak ada pelanggaran, lanjutnya, cukup di situ dan tidak merambah ranah lain. “Persoalan rekomendasi ke Kemendagri itu sudah ranah lain lagi,” tuturnya.(sem) Daftar 35 kepala daerah di Jawa Tengah yang direkomendasi Bawaslu Jateng disanksi: 1. Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) 2. Muhammad Tamzil (Bupati Kudus) 3. Yuli Hastuti (Wakil Bupati Purworejo) 4. Suyono (Wakil Bupati Batang) 5. Wihaji (Bupati Batang) 6. Martono (Wakil Bupati Pemalang) 7. H Junaedi (Bupati Pemalang) 8. Dyah Hayuning Pratiwi (Plt.Bupati Purbalingga) 9. Zaenal Arifin (Bupati Kabupaten Magelang) 10. Sumarni (Bupati Grobogan) 11. Narjo (Wakil Bupati Brebes) 12. Sadewo Tri Listiono (Wakil Bupati Banyumas) 13. Ahmad Husein (Bupati Banyumas) 14. Hadi Rudyatmo (Walikota Surakarta) 15. Sabilillah Ardie (Wakil Bupati Kabupaten Tegal) 16. Umi Azizah (Bupati Kabupaten Tegal) 17. Munjirin Engkun (Bupati Kabupaten Semarang) 18. Ngesti Nugraha (Wakil Bupati Kabupaten Semarang) 19. Windarti Agustina (Wakil Walikota Magelang) 20. Arini Harimurti (Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan) (Bersambung ke Hal. 23)

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

INFO DESA

Cegah Narkoba dari Desa

adan Narkotika Nasional (BNN) terus memberikan pelatihan terkait narkoba dalam rangka mewujudkan desa bersih dari narkoba. Di balai-balai milik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) acara digelar. Hal itu menindaklanjuti perjanjian kerja bersama antara Kemendes PDTT dan BNN. Salah satunya masing-masing balai Kemendes PDTT mengadakan perjanjian kerja bersama (PKB) pengoptimalan peran Balai Latihan Masyarakat (BLM). Upaya itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat desa dalam rangka mendorong dan mendukung program BNN yaitu desa bersinar (bersih dari narkoba). “Ini adalah salah satu langkah yang sangat taktis. Kalau kita membuat proteksi untuk penyebaran narkoba, proteksi yang paling efektif adalah ditingkat perdesaan,” kata Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi, Rabu (20/2). Menurutnya, perdesaan tidak boleh diintervensi oleh narkoba. Dengan pengua-

tan modal sosial yang ada diperdesaan harusnya mampu menanggulangi serta mampu membersihkan seluruh potensi yang menyebabkan pengaruh dari luar untuk membawa narkoba ke desa. Anwar mengatakan, dana desa juga bisa digunakan u n t u k pencegahan narkoba melalui pemberdayaan m a s yarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. “Ketika dana desa bisa diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan salah satunya adalah bagaimana memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan bahaya dari narkoba, bagaimana menguatkan pranata keluarga, sosial, agar mereka mengatakan say no to narkoba, dana desa bisa digunakan untuk itu,” katanya berharap desa sebagai benteng pertahanan efektif, sehingga tidak masuk narkoba dan radikalisme. Kepala BNN Heru Winarko mengatakan, jalur masuknya narkoba berasal dari bandara, pelabuhan, pelabuhan tikus, termasuk wilayah pinggiran. Pihaknya meminta semua lapisan memperkuat Kades, Babin-

Penyimpangan Dana Desa Paling Banyak Adminitrasi Palembang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengaku, tata kelola dana desa terus membaik. Penyerapan dana desa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari 82 persen pada awal dialokasikannya dana desa pada 2015 hingga menjadi 99 persen dana desa yang terserap pada 2018. “Penyerapan dibagi dalam 3 tahap. Tahap berikut tidak akan bisa cair kalau laporan dan hasil audit tahap sebelumnya belum diterima dengan baik oleh inspektorat kabupaten,” katanya, Rabu (27/2). Diakuinya, belum semua desa memiliki perangkat lengkap mengelola keuangan negara. Kondisi geografis dan infrastruktur dasar di sebagian desa juga sulit, menjadi alasannya. “Meskipun ada beberapa persoalan, dengan diawasi oleh banyak pihak, sehingga jumlah yang

bermasalah sangat kecil jika dibandingkan dengan yang memanfaatkan Dana Desa dengan baik,” katanya. Pengawasan penyaluran dana desa, tambah Eko, melibatkan kepolisian, kejaksaan, KPK. “Setiap ada penyele wengan itu dilaporkan ke inspektorat kabupaten se tem pat. Nanti kabupaten akan memproses, ka lau memang ada penye lewengan nanti bisa dilaporkan ke penegak hukum. Tapi laporan ter nyata banyak kesalahan administratif saja. Ka lau hanya kesalahan admi nistratif kita sudah minta untuk tidak dikriminalisasi, kita berikan pendampingan agar tata kelola dana desa itu menjadi lebih baik,” katanya. (kem/dit)

INFO KILAS

sa, Babinsir. “Narkoba seringkali masuk ke desa lewat desa-desa makmur. Desa makmur jadi target narkoba karena daya beli tinggi. Ada kasus kades dimodalin bandar misalnya untuk nyalon lagi, harus ada timbal balik,” terangnya. (dit) ANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOBA NASIONAL Sebanyak 4 juta hingga 5 juta jiwa Rentang usia 10 tahun hingga 59 tahun Sebanyak 1,5 juta jiwa mencoba mengonsumsi narkoba Sebanyak 1,4 juta jiwa teratur mengonsumsi narkoba Sebanyak 943.000 merupakan pecandu. JAWA TENGAH Sekitar 400.000 jiwa penyalahguna narkoba Jateng peringkat ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur

4 tahun 191.000 KM Selama 4 Tahun telah dibangun jalan desa sepanjang 191.000 KM. Pelaksanaan pembangunan jalan desa rata-rata dilakukan dengan secara swakelola melalui program Padat Karya Tunai, sehingga masyarakat menerima penghasilan tambahan dan jalan desa semakin baik. (kem)

Profesi pekerja 57 persen Pelajar dan mahasiswa sekitar 27 persen Sumber : BNNP Jateng Data September 2018. Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba Rawat Inap Provinsi Jawa Tengah 1

Lapas Klas II A Narkotika Nusakambangan

Lapas Klas I Semarang

Lapas Klas IIA Wanita Semarang

Lapas Klas IIA Magelang

Rindam Diponegoro

Pembangunan Desa Lampaui Target RPJMN tahun 2015-2019 Pada target RPJMN tahun 2015-2019 mengentaskan 5000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan meningkatkan 2000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Hal tersebut sudah terpenuhi di tahun 2018 yaitu sebanyak 6.518 desa tertinggal terentaskan menjadi desa berkembang dan sebanyak 2.665 desa berkembang meningkat menjadi desa mandiri. (kem)

Kunci Sukses Peningkatan Ekonomi Desa Ekonomi masyarakat desa menjadi indikator keberhasilan perkembangan ekonomi sebuah negara. Hal itu karena bagian terkecil dari sebuah negara adalah desa, yang hingga kini masyarakatnya masih jauh dari kesan maju. Dalam upaya memajukan desa peningkatan ekonomi masyarakat desa terlebih dahulu harus dilakukan oleh pemerintah. • Upaya tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan beberapa cara seperti: • Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur • Memajukan Potensi Desa • Membangun Sumber Daya Manusia Yang Ada Di Desa • Memanfaatkan Teknologi • Melakukan Proses Berkelanjutan

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

RUBRIK EKSIS 21

Diamond Play Button Youtube Pertama di Indonesia!

aru-baru ini, Indonesia sedang dihebohkan oleh dua YouTuber ternama Indonesia. Atta Halilintar dan Ria Ricis berhasil meraih Diamond Play Button pertama di Asia Tenggara. Channel YouTube Atta Halilintar dan Ricis Official menjadi dua channel pertama di Indonesia yang mampu meraih 10 juta subscribers. Dijuluki King and Queen YouTube Indonesia, baik Atta maupun Ricis kini menjadi contoh khususnya bagi generasi millennial untuk bisa berkarya di usia muda. Berikut lima nilai positif yang bisa diambil dari dua YouTuber hebat Indonesia ini. Content creator Atta Halilintar dan Ria Ricis memang pantas mendapatkan penghargaan di-

amond play button dari YouTube. Penghargaan ini diberikan karena kedua YouTuber ini telah mencapai 10juta subscriber. Bahkan saat ini Atta Halilintar telah mencapai 11juta subscriber. Hal ini menjadikan Atta menjadi YouTuber pertama se-Asia Tenggara yang mencapai angka tersebut. Karena pencapaiannya tersebut, Atta dan Ricis mendapatkan Diamond Award yang diberikan langsung oleh YouTube Creator and Artis Development Manager untuk Indonesia dan Asia Tenggara pada Rabu (20/2). (dit)

Sukses Lewat You Tube Dengan 10 juta subscriber, keduanya secara bersamaan mendapatkan Diamond Award yang langsung diberikan oleh Youtube Creator and Artis Development Manager untuk Indonesia and Asia Tenggara, Rajant Meshram. Rajant menyebutkan pres tasi Atta dan Ricis merupakan peristiwa penting bagi perkembangan kreator YouTube Indonesia dan mendorong perubahan untuk menemukan kesuksesan di You-

tube. “Atta dan Ricis adalah salah satu bukti dari kreator YouTube yang terus berkembang di Indonesia yang terus mendorong perubahan, berbagi cerita dan sukses di Youtube,” kata Rajant di Kantor Google di Jakarta Selatan. Atta mengaku masih tidak percaya sudah memiliki 10 juta pengikut di Youtube bahkan seminggu setelahnya juga berhasil mendapatkan 11 juta subscriber. Jutaan subscriber

yang berhasil didapatkan Atta sejak aktif di youtube pada 2014 lalu itu diakui Atta membuatnya semakin semangat untuk membuat konten-konten baru di Youtube. “Itu aku sendiri masih ga sadar kenapa penumbuhannya benar cepat banget sampai aku makin semangat bikin konten, bikin sesuatu yang baru di youtube aku,” ungkap Atta. Sama seperti Atta, Ricis pun tak menyangka berhasil tembus 10 juta subscriber terlebih

ia tidak memiliki latar belakang artis. Ricis mengaku lelah hingga sakit yang pernah dia alami karena fokus membuat video terbayar dengan raihan 10 juta subscriber. “Wah mungkin orang liat sukanya doang tapi di balik itu kan gak pada tau kita sudah banting tulang, kadang gak tidur, sampe sakit segala. Tapi karena sudah mencapai apa yang kita kejar alhamdulilah entar yang lainnya menyusul,” ujar Ricis. (dit)

Bersama Atta Halilintar, Ria Ricis menjadi konten kreator pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang mendapatkan Diamond Award. Hingga Sabtu, 23 Februari 2019, channel Ricis Official memiliki 10.403.165 subscribers. Penghasilan adik dari Oki Setiana Dewi ini dari YouTube saja diperkirakan sekitar Rp 2,6 miliar hingga Rp 43 miliar per tahun.

Cara Populer di YouTube

Hitung Penghasilan You Tuber Mendapat penghasilan dari dari Youtube tidak gampang. Peraturan baru Youtube pada 16 Januari 2018 mensyaratkan, para Youtuber mendapatkan 4 ribu jam tayang dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 pelanggan (subscriber). Jika sudah memenuhi persyaratan, barulah para Youtuber bisa memonetisasi akunnya untuk mendapat iklan dari AdSense. Lantas, setelah dimonetisasi, bagaimana sih cara menghitung penghasilan para Youtuber ini? Penghitungan kasar yang biasa dilakukan orangorang awam merujuk pada pendapatan 1 dolar per 1.000 views (RPM: Revenue per Mille impression). Beberapa faktor memengaruhi besaran dari jumlah RPM. Socialblade menyebut bahwa kualitas traffic, negara asal pemilik akun, kategori video, harga iklan yang tayang, adblock, jumlah klik nyata. Dari sejumlah faktor di atas, tiap Youtuber punya RPM berbeda. Cara menghitungnya, Google telah memberi contoh dengan rumus : RPM = (Penghasilan tertaksir/Jumlah tampilan laman) * 1.000 Jika penghasilan tertaksir sebesar $180 dari 45.000 tayangan iklan, RPM iklan Anda sama dengan ($180/45.000) * 1.000 atau $4,00 (Rp 59.632). Anda bisa melihat semua statistik ini di akun Youtube masing-masing. Anda juga bisa mengecek ke situs socialblade.com. (dit)

Wow... Rp 43 Miliar Pertahun

YouTuber sukses adalah orangorang yang berkehidupan glamor di dunia maya. Mereka terkenal karena pengetahuan di bidang masing-masing, baik dalam gim, tata rias, atau kehidupan sehari-hari (vlog). Semakin Anda memahami budaya YouTube, semakin besar pula kemungkinan Anda tergiur untuk mengikuti jejak para YouTuber. Langkah pertama untuk menjadi YouTuber adalah mendapatkan popularitas. 1. Menemukan ceruk pasar di YouTube. Putuskan akun YouTube yang Anda inginkan. Apakah video musik, video lucu, tutorial, komedi stand-up, atau kisah sehari-hari? Pilihlah hal yang Anda sukai. 2. Tunjukkan bakat Anda. Jika bisa menari, menyanyi, atau bercerita, teruslah berlatih agar bakat Anda terasah. 3. Buatlah saluran YouTube. Hias saluran sesuai selera, dan jadikan halaman saluran tersebut

sesuai identitas Anda! Membuat Video Pertama. Buatlah video dengan informasi yang Anda inginkan. Jika Anda ingin membuat tutorial, buatlah video sederhana dan mudah diikuti. Sunting video Anda. Pastikan Anda menggunakan efek jump cut. Buanglah bagian video yang tidak diinginkan, dan pastikan video terlihat profesional sehingga enak ditonton. Unggah video. Jika Anda seorang pemula, umumnya Anda masih bisa menggunakan Windows Movie Maker ataupun iMovie. Sebarkan kanal Anda pada teman dan keluarga. Mintalah mereka menonton video Anda. Langgani dan kirimkan banyak permintaan pertemanan pada pengguna YouTube lain. Jangan gantung penggemar Anda. Setelah video Anda cukup banyak ditonton, buatlah video secara berkala. Misalnya tentang diri Anda, teman, kejahilan, dan lain-lain. Bersabarlah, dan jangan menyerah. Mengembangkan popularitas butuh waktu, dan Anda hanya bisa menunggu.

10. Buatlah

banyak video berkualitas dan menarik. Semakin menarik video Anda, semakin banyak orang yang tertarik menontonnya. 11. Fokuslah membuat video dengan konten populer, sehingga video Anda mungkin disebut dalam saluran populer. Hal-hal menarik minat penonton saat memilih video (terutama bagi pemula). 1. Pilihlah judul yang menarik. Jika memungkinkan, gunakan kata-kata populer. 2. Perkenalan menarik pada setiap awal video akan membuat video Anda terlihat lebih profesional dan menarik. 3. Perkenalkan diri Anda. Sebutkan nama dengan jelas sehingga pemirsa mengenal Anda. Jika pemirsa menyukai video Anda dan mengetahui siapa pembuatnya, mereka akan menonton lebih banyak video Anda. 4. Bicaralah dengan santai, dan tertawakan kesalahan Anda. Anda juga mungkin bisa menyertakan adegan salah di akhir video Anda, bila adegan salah tersebut menarik.

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

EKONOMI

Dana Belum Kembali Sejumlah nasabah BKK Pringsurat menagih dan berharap dananya segera dikembalikan. Eli Widawati, yang sejak 2008 menjadi nasabah berbentuk tabungan dan deposito mengaku kehilangan Rp 30,6 miliar. “Penempatan di kantor pusat Rp 12 miliar dan lainnya di Cabang Ketep dan Pringsurat. Saya mau di Pringsurat karena dijanjikan bunga 11 sampai 18 persen. Tapi saat akan mengambil belum bisa karena belum ada dananya. Saya hanya berharap dan menunggu,” kata pengusaha tembakau itu saat diperiksa sebagai saksi di pengadilan atas perkara Suharno dan Riyanto. Senada Samuel Yahya yang menempatkan deposito Rp 1,6 miliar. Ia menempatkan dana usai didatangi pegawai dan dijanjikan bunga 12 sampai 13 persen. “Dulu mau ambil ngak bisa. Katanya dana tidak ada. Disuruh menunggu dana talangan dari provinsi,” katanya. Nasabah lain, Bagiyo mengaku menempatkan deposito Ro 2,7 miliar dan tabungan Rp 300 juta dan hingga kini belum kembali. “Terakhir Agustus 2017 kami minta dan belum bisa. Akhirnya dikembalikan Rp 126 juta dari keseluruhannya Rp 3 miliar. Sisanya belum,” ujarnya pasrah. (far)

Cari Selisih Bunga di BKK Lain Dirut dan Direktur BKK di Jateng yang menempatkan dananya pada BKK Pringsurat mengakui ingin mencari selisih bunga atas penempatan depositonya. Anang Basori, Direksi BKK Magelang menempatkan deposito Rp 500 juta dan tabungan Rp 31,1 juta. “Itu permintaan Riyanto. Saat itu saya cuti haji. Uang itu belum kembali sampai kni. Pernah setiap bulan dapaf bunga. Tapi belakangan tidak dibayar,” ujarnya di persidangan. Eko Supriyono dari BKK Purwokerto Selatan yang menempatkan Rp 2 miliar deposito dan tabungan posisi Rp 197 juta mengakui, uang milik nasabahnya itu belum kembali. Nurdiyanto dari BKK Banjarnegara pemilik Rp 2 miliar deposito juga mengakui hal sama. “Jawabannya karena masih bermasalah harus menunggu. Penempatan atas permintaan Suharno,” kata Nurdiyanto. Saksi Agus Fauzi dari BKK Pekalongan Utara mengaku menempatkan dana Rp 3 miliar atas permintaan direksi BKK Pringsurat karena bunga tinggi. “Ada penawaran bunga 10 persen,” kata dia. Serupa diakui Heri Supriyanto dari BKK Tanon Sragen dan Susilowati dari BKK Karanganyar. Dana Rp 3 miliar dan Rp 1 miliarnya masih belum kembali. “Karena tidak ada likuiditas tidak bisa dikembalikan. Saya menempatkan karena cari selisih bunga,” aku Susilowati. (far)

Mekanisme Penyertaan Modal Perusda Dikaji Ulang Bandung -- Pansus Raperda Perubahan atas Perda Penyertaan Modal No 14/2013 DPRD Jateng studi banding ke Pemprov Jabar dipimpin Ketua Pansus, Bambang Eko Purnomo, Rabu (20/2). Mereka ditemui Kabag Investasi Daerah Biro Perekonomian Pemprov Jabar Moch Bagja Rachman. Bambang mengaku, studi banding untuk menggali kebijakan Pemprov Jabar atas penyertaan modal pada BUMD Jabar. Antara lain apakah Perda Penyertaan Modal (PM) di Jabar berlaku seluruh perusahaan milik daerah seperti di Jateng. Atau sebaliknya, Perda dibuat untuk masing-masing BUMD, seperti Jatim. Terkait investasi, sesuai Pasal

Pansus Raperda Penyertaan Modal saat studi banding ke Pemprov Jabar. 16 Permendagri 52/2012 tentang analisis. Tentunya, pihak mana yang diminta untuk men-

ganalisis investasi. Turut disinggung pula perihal pemegang saham mayoritas

BUMD, serta upaya mengatasi saham terdelusi. “Ini akan jadi masukan penyempurnaan Raperda Penyertaan Modal BUMD Jateng yang dalam waktu dekat harus rampung,” ujar Ketua Komisi C DPRD Jateng itu. Bagdja menjelaskan, Perda PM di Jabar tidak berlaku bagi seluruh BUMD melainkan diterbitkan bagi masing-masing BUMD. Setiap investasi, dilakukan analisis investasi, menyangkut analisis kelayakan usaha, analisis portofolio dan analisis risiko usaha. “Analisis dilakukan oleh Penasehat Investasi Pemerintah Daerah (PIPD) yang dibentuk Gubernur lewat Pergub. Yang

dianalisis adalah usulan investasi dari BUMD, hasil analisis PIPD akan digunakan Gubernur untuk menolak atau menyetujuinya,” terangnya. Bagdja mengakui Pemprov Jabar sebagai pemegang saham pengendali (PSP) di beberapa BPR, yang terdelusi akibat Kabupaten/Kota getol menyetor modal. “PSP menggunakan kewenangannya di RUPS, menolak modal setor tambahan dari mitranya (Pemkab/kota) apabila bakal mengubah komposisi saham. Kami juga pernah alpa, sehingga saham kami (Pemprov) di beberapa BPR terdelusi, bahkan ada yang tinggal 30 persen,” imbuh dia. (wrl/rio)

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

SAMBUNGAN 23

Pak Ustad Laporkan Pemilik Facebook Fauzan Jamal Tegal - Uztad Edi Friono melaporkan pemilik akun facebook (FB) Fauzan Jamal ke Polres Tegal Kota, Kamis (28/2). Copian screenshot postingan FB, dijadikan bukti Edi Friono

melapor. Laporan diterima Kasat Reskrim AKP Agus Budiyono melalui Aiptu Aris. Fauzan Jamal dinilai menggunggah postingan yang tak mengenakan. Lewat

Bupati dan...

(Sambungan dari Halaman 13)

lain atau suatau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” kata Endeono Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaan ketiganya yang dibacakan pada sidang, Rabu (27/2).

Lingkaran Setan... dengan demokrasi di seluruh dunia mengungkapkan, korupsi merupakan virus perusak demokrasi. “Korupsi terbukti telah mendorong demokrasi untuk menghasilkan lingkaran setan, di mana korupsi merusak lembaga demokrasi tersebut. Sistem politik dan demokrasi harus diperbaiki untuk kebal dari korupsi sehingga akan menghasilkan demokrasi yang berkualitas.” ujar Dadang. Dari sisi pelaku korupsi, ICW memantau oknum aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi yang terbanyak. Meski begitu, ICW juga menggarisbawahi keberadaan 180 tersangka berlatar belakang atau terafiliasi ke partai politik, sebagai lampu kuning terang bagi mendesaknya pembenahan partai politik sebagai salah satu instrumen utama demokrasi. (ind/dit)

Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang yang sama. “Dalam perkara ini kami akan ajukan 50 an saksi, termasuk bupati dan Sekda Kendal, serta ahli,” pungkas jaksa. (tim)

BIODATA TERDAKWA Drs Muryono SH, MPd bin Roeslan Tempat lahir : Kendal, 59 tahun / 21 Januari 1960 Tempat tinggal : Jalan Lingkar Pasar 2B RT. 06 RW. 06 Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal Pekerjaan : Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kendal (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal) Penyidikan : Penyidik tidak melakukan penahanan; Penuntutan : Penuntut Umum melakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Februari 2019.

Ganjar Dkk... (Sambungan dari Halaman 19)

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. “Bahwa jabatan Kepala Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah nama jabatan Kepala Daerah seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata dan tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok,” tutur Ana. (sem)

Mendagri Dinilai... (Sambungan dari Halaman 19)

“Sehingga Mendagri tidak ngawur dalam menanggapi rekomendasi Bawaslu atas tindakan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo bersama 31 Kepala Daerah di Jateng,” kata Ismail. Menurutnya, Mendagri mengambil sikap salah atas rekomendasi Bawaslu. Pasalnya kewenangan memvonis salah atau tidaknya dugaan pelanggaran pemilu menjadi wilayah Bawaslu. Bawaslu berwenang memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran pemilu. Proses itu sudah dilalui dan hasilnya rekomendasi. Putusan akhir itulah yang ha-

dan Muryono telah memperkaya Lukman Hidayat, sebagai Direktur CV Karya Bangun Sejati sebesar Rp 4.409.737.200. Kerugian itu diperkuat keterangan ahli Dr. M. ACHSIN, S.E., S.H., M.M., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si., Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA., CTL dari Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo. Penghitungan kerugian negara Ketiganya dijerat, primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU

(Sambungan dari Halaman 1)

serta. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemda. “Kutipan sebagaimana dalam video rekaman acara, ‘Ya sekarang saya dengan para kepala daerah, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota se-Jawa Tengah yang mendukung Pak Jokowi-Amin Ma’ruf, hari ini kita sepakat untuk mendukung Pak Jokowi-Amin Ma’ruf’, poin intinya di situ,” ujar Rofiuddin. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih menjelaskan, dalam Pasal 1 angka (3) Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

“Saya tidak terima. Kiai dan ulama besar sekelas beliau dikatakan tidak waras. Jika dibiarkan, dikhawatirkan ulama lain juga diperlakukan sama,” kata Uztad Edi Friono. (nin/dit)

Perintah Bupati...

(Sambungan dari Halaman 1)

MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). Lukman Hidayat SE, Direktur CV Karya Bangun Sejati selaku Penyedia Barang/ Jasa juga diadili. “Bersama-sama telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara melawan huum memperkaya diri sendiri atau orang

status foto KH Ma’ruf Amin: Indonesia Ini 90 Persen NU, Fauzan menulis kalimat “Orang satu ini semakin tidak waras...!!! pada 22 Februari 2019 lalu.

rus mengikat Mendagri untuk menindaklanjuti. “Karena Mendagri bukan dalam kapasitas memeriksa ulang keputusan Bawaslau atau menyatakan tidak bersalah, lalu dimana letak wewenang Mendagri menyatakan itu tidak bersalah,” ujar Ismail. Mendagri seharusnya menjalankan keputusan Bawaslu dan tak lagi menafsirkan lain atas keputusan pelanggaran eksekutif secara organisatoris di pemerintahan. Dalam perspektif hukum tindakan Mendagri dalam kasus Ganjar adalah sewenang-wenang dan terkesan melindungi. (dit)

Agung Markiyanto S.STP, MM bin Tri Pujianyo Tempat lahir : Kendal, 36 tahun / 15 Maret 1982 Tempat tinggal : Desa Kebonharjo RT.001 RW.004, Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pemerintah Kabupaten Kendal (Kasubag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal) NIP. 19820315 200012 1 001. Penyidikan : Penyidik tidak melakukan penahanan; Penuntutan : Penuntut Umum melakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak 11 Februari 2019. Lukman Hidayat SE bin Undang Hidayat Tempat lahir : Bandung, 57 tahun / 25 Desember 1961 Tempat tinggal : Komplek Bumi Biru Raya Blok D No.54 RT.003 RW.015, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Karya Bangun Sejati) Penyidikan : Penyidik tidak melakukan penahanan; Penuntutan : Penuntut Umum melakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak 18 Februari 2019.

Enam Pelanggaran... (Sambungan dari Halaman 19)

satunya sudah dia laporkan ke Bawaslu dan diberi rekomendasi sebagai pelanggaran. “Itu tentang undangan Gubernur Jateng kepada setiap bupati/wali kota di Jateng. Bawaslu sudah menyebut ada pelanggaran, dikirim rekomendasi ke Kemendagri dan kami tahu Mendagri ini sama partainya dengan calon 01,” kata Ferry.

Karena itu, dia pesimis. Dibutuhkan keberanian yang ekstra untuk menjadikan pemilu ini berjalan adil. Namun, susah bagi kubunya yang tidak memiliki kekuasaan. Karenanya, dalam rangka mewujudkan pemilu yang baik, Ferry mengimbau agar masyarakat bersama-sama memantau pelaksanaan Pemilu 2019. (dit)

Ranah Berbeda... (Sambungan dari Halaman 19)

21. Asip Kholbihi (Bupati Kabupaten Pekalongan) 22. Joko Sutopo (Bupati Wonogiri) 23. Tatto Suwarto Pamuji (Bupati Cilacap) 24. Saiful Arifin (Wakil Bupati Pati) 25. Haryanto (Bupati Pati) 26. Sri Mulyani (Bupati Klaten) 27. Yuliatmono (Bupati Karanganyar) 28. Rober Cristanto (Wakil Bupati Ka-

ranganyar) HM Natsir (Bupati Demak) Joko Sutanto (Wakil Bupati Demak) Purwadi (Wakil Bupati Sukoharjo) Hevearita Gunaryati Rahayu (Wakil Walikota Semarang) 33. Yazid Mahfudz (Bupati Kebumen) 34. Eko Purnomo (Bupati Wonosobo) 35. Agus Subagiyo (Wakil Bupati Wonosobo) 29. 30. 31. 32.

Tabloid INFOPlus No. 2 | Maret 2019

Perum Bumi Balakosa Mijen - Semarang

Kikis Hambatan Miliki Rumah Idaman yang Nyaman

pa Sita

Pinalti, Tan Tanpa Suvey, Tanpa BI Cecking, Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa

ita-cita untuk memiliki rumah dengan mudah tampaknya hanya menjadi impian untuk saat ini. Hal itu banyak ditemui dan dikeluhkan ribuan, bahkan jutaan masyarakat yang punya keinginan memiliki rumah idaman yang nyaman. Penyebabnya tentu sangat memberatkan buat calon-calon pemilik rumah dengan adanya persyaratan yang seabrek, yang kadang tidak masuk akal. Persyaratan seperti BI Cecking menjadi momok tersendiri bagi sementara orang yang pengin punya rumah dengan cara mengangsur. Belum persyaratan lain seperti minimal pendapatan perbulan. Selanjutnya, ketika rumah sudah ditempati dan tiap bulan sudah mengangsur, masih harus mengahadapi ancaman debt collector bila nunggak lebih dari sekian bulan. Masih juga membayar bunga, membayar denda, membayar pin-

alti. Dan yang lebih ngeri lagi harus menghadapi penyitaan. Keluhan-keluhan di atas yang ditangkap oleh managemen Perum “Bumi Balakosa Mijen Semarang. Perum BBM mencoba menangkap peluang calon konsumen yang selama ini trauma perlakuan bank yang semena-mena terhadap nasabahnya. Marketing Manager Perum BBM Suhali Kresnapati mencoba memberikan solusi yang praktis. Ali, panggilan akrabnya mengatakan, rumah yang dijualnya di BBM

syaratnya sangat simple. Hanya membayar DP 50 % dengan syarat cukup KTP dan KK. Ali menambahkan, bahwa calon konsumen setelah membayar DP 50 % rumah akan langsung dibangun. Tanpa survey, tanpa, BI cecking, tanpa beban bunga, tanpa denda, tanpa pinalti dan tanpa ada penyitaan. Menurutnya BI cecking tidak menjadi hambatan, karena dirinya percaya nasib orang akan berkembang dengan baik. Demikian juga ekonominya berkembang seiring

sejalan dengan kedewasaan seseorang. Selain itu dirinya menanamkan kepercayaan yang penuh pada calon customernya. Tanpa bunga, karena pihaknya yakin rejeki akan datang dari arah yang berbeda. Tanpa denda karena menurutnya pihaknya bukan Jaksa. Tanpa sita, karena kita masih bisa diskusi dan berbicara. Tidak perlu puluhan tahun menanggung angsuran, karena dengan DP 50% sisa bisa diangsur maksimal hanya 5 tahun, dengan angsuran lebih kecil dari

cicilan angsuran mobil baru. Suhali menambahkan, pada awal tahun ini Perum Bumi Balakosa Mijen Semarang, memberikan discount menarik sebesar 5 %. Rumah baru dengan luas tanah 120 M dan bangunan 45 m dapat dimiliki dengan harga mulai Rp. 444juta. Suhali menambahkan bagi calon konsumen diharapkan segera survey dan memesan karena unit sangat terbatas. HP/WA yang dapat dihubungi adalah 0812.8119.1692. Bergegaslah sebelum kehabisan. (adv)