Tabloid INFOPlus Januari 2020

Tabloid

INFOPlus

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

Tajam dan Faktual

No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020 | Harga Rp 5.000,- | ISSN 2657-2354

Masih Ada Koruptor RSUD Kraton Bebas SEMARANG - Perkara dugaan korupsi dana insentif manajerial RSUD Kraton tahun 2014-2016 yang menyeret mantan Direktur dan Wadir Adminitrasi Umum dan Keuangan (AUK), M Teguh Imanto serta Agus Bambang Suryadana telah dijatuhkan putusan.

Sejumlah pihak disebut terlibat karena berperan atas terjadinya tindak pidana. Beberapa pihak lain juga dinilai layak diproses hukum karena memperoleh keuntungan atas tindak pidana itu. Hakim secara tegas memerintahkan, para pihak itu diproses hukum.

(Berita terkait di Hal. 24)

KEJAKSAAN

“BANCAKAN”

UANG SUAP SOERYA S EMARANG - Dugaan suap dan atau gratifikasi penanganan perkara dilakukan oknum pegawai Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah pada awal 2019. Kusnin, selaku Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Muhammad Rustam Effendy SH MH, selaku Kasi Penuntutan, dan Benny Chtisnawan selaku Pengawal Tahanan/ Narapidana.

Mereka ditahan dan kini diadili di Pengadilan Tipikor Semarang atas dugaan menerima uang suap dari Soerya Soedarma, pemilik PT Surya Semarang Sukses Jayatama (SSJ), perusahaan importir alat pertukangan. Suap diberikan melalui Alfin Suherman, pengacaranya.

Total uang yang diberikan SGD

294.000 dollar Singapura dan sekitar USD 44.000 dollar Amerika. Uang itu disebut mengalir kemana-mana dan dijadikan “bancakan” mulai level staf, pejabat struktural, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Semarang, sampai Kepala Kejati Jateng.

Tak hanya masuk kantong pribadi, uang ditaksir sekitar Rp 3,5 miliar itu dibagi-bagi. Kepala Kejati Jateng Sadiman disebut menerima SGD100,000 dollar Singapura.

Kajari Kota Semarang Dwi Samudji SGD 73,000 dollar Singapura, jaksa Dyah Purnamaningsih SGD 8,000 dollar Singapura, jaksa Musriyono SGD 8,000 dollar Singapura. Untuk M Rustam Effendi SGD10,000 dollar Singapura, Kusnin SGD 30,000 dollar Singapura. Sisanya SGD 15,000 diberikan ke Benny Chrisnawan SGD2,000 dollar Singapura, diberi-

kan kepada Adi Hardiyanto Wicaksono SGD2,000 dollar Singapura.

Tersisa sebesar SGD 11,000 dollar Singapura kemudian ditukarkan ke bentuk mata uang rupiah. Uang telah digunakan untuk antara lain membeli aplikasi bidang Tindak Pidana Khusus sebesar Rp 36 juta, membayar ahli perkara korupsi majalah dinding Kabupaten Kendal sebesar Rp 25 juta.

Membayar pagelaran wayang di Colo Madu Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 80 juta. Informasinya, acara itu digelar dalam rangka HUT Partai Nasdem Jawa Tengah. Pengeluaran lain, kegiatan lainnya di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang kekurangan uangnya diambil dari jatah Kusnin sendiri.

(Berita terkait di Hal. 12)

Walikota Semarang Digugat Rp 17 Miliar n Proyek PJU Tahun 2007 SEMARANG - Walikota Semarang, Hendrar Prihadi digugat dan dituntut membayar ganti rugi, totalnya Rp 17 miliar oleh rekanan proyek peningkatan kualitas daya listrik lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Semarang Hendrar Prihadi tahun 2007 silam. Jumlah itu kerugian materiil yang muncul atas biaya IDC, Biaya Maintenance dan Biaya Project Management sejak Juni 2011 hingga September 2018 sebesar Rp 10.731.284.000 yang tak dibayar.

(Berita terkait di Hal. 20)

Kontraktor Pemberi Uang Tamzil Ketar Ketir SEMARANG - Tak hanya menerima suap, Muhammad Tamzil diketahui juga menerima gratifikasi uang terkait jabatannya sebagai Bupati Kudus. Tamzil “meminta” karena terbebani hutangnya saat maju Pilkada 2018 ke sejumlah pengusaha.

Gratifikasi diduga diterima Tamzil baik langsung atau tidak lewat sejumlah anak buahnya di lingkungan Pemkab Kudus. Di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah Kepala Dinas (Kadis) serta ajudannya.

(Berita terkait di Hal. 9)

JELANG PILKADA, HENDI BERI RP 95 MILIAR UNTUK PAK RT ANGGOTA SATPOL PP KONGKALIKONG DENGAN PEDAGANG MIRAS HAKIM ADHOC PHI SEMARANG TERANCAM DICOPOT KISAH-KU : KEPERAWANANKU KUBERIKAN KE SUAMI ORANG CAMAT KARANGTENGAH TERJERAT VIDEO MESUM POLITIK : EKS KORUPTOR TANPA PENGHALANG

2

INFO NASIONAL

Pendiri dan Penasehat: T. Supriyadi Pemimpin Umum & Penanggung Jawab: Andi Morgan Istiadi Pemimpin Redaksi: Sunardi S Pratomo Redaktur Pelaksana: Erdi Sunardi, Rio Tama, Kahlil Surya Reporter/ Koresponden: Suhali (Jakarta), Bambang Prasetyo (Surabaya), Theo Hasyim (Semarang), Nino M (Pantura Barat), Joko Susilo (Pantura Timur), Abdi Ning (Cilacap, Banyumas, Banjarnegara), Rio Utomo (Solo Raya), Endah Kurnia (Magelang Raya), Abdurrahman (Kendal), Budi S (Ungaran) Karikatur: Boedy HP Desain Visual & Layout: Omega Teknologi Informasi: Agung P dan Nur Dwi A Iklan & Sirkulasi: Suhali Krisnapati (manager), Imam Cahyadi Konsultan Hukum: Dr H Mochamad Rofian, SE, SH, MH, CLA Penerbit & Percetakan: PT Psiko Dinamika Nomor : AHU - 61025.

AH.01.01.Tahun 2011 Jl. Raya Ngaliyan - Mijen Vila Bumi Balakosa Blok A No. 04 Mijen - Semarang Layanan Pelanggan: 087777705134 atau redaksiinfoplus@gmail.com Website: infoplus.id

TARIF IKLAN Iklan Banner Halaman Depan (Full Colour) Rp 7.500.000,Full Colour 1 Halaman Belakang Rp 12.000.000,Full Colour 1/2 Halaman Belakang Rp 7.000.000,Full Colour 1 Halaman Tengah Rp 10.000.000,Advertorial 1 Halaman Dalam BW Rp 7.500.000,Advertorial 1/2 Halaman Dalam BW Rp 4.000.000,-

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

Satgas Saber Pungli Lakukan 25.132 OTT

B

OGOR - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyatakan telah berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 25.132 kali di seluruh Indonesia.

Kasus itu terungkap sejak lembaga ini dibentuk tiga tahun lalu yakni 28 Oktober 2016 hingga 28 Oktober 2019. Sekretaris Kemenko Polhukam Letjen TNI Tri Soewandono mengatakan dari jumlah itu, sebanyak 38.064 orang jadi tersangka.

“Jumlah barang bukti yang berhasil diamankan OTT di seluruh Indonesia sebanyak Rp 327.108.874.521,” ungkapnya dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2019 di Aston Hotel and Resort, Bogor (9/12).

Dari 25.123 OTT tersebut, 556 dalam proses penyelidikan atau penyidikan, sebanyak 47 perkara sudah P19 dan 465 perkara P21. Sedangkan, 1 perkara masuk dalam penuntutan, 16 perkara dalam proses persidangan dan sebanyak 264 sudah divonis.

Sementara 39 perkara SP3 dan 297 perkara diserahkan ke instansi terkait serta 23.430 perkara diselesaikan lewat non-yustisi atau pembinaan. Sementara itu, Sekretaris Satgas Saber

Pungli Kemenko Polhukam Irjen Pol Widiyanto Poesoko mengungkapkan ada tiga kementerian yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat karena pungutan liar.

“Jadi Kementerian Dalam Negeri sampai ke bawah. Iya Kemendagri, kedua, Kementerian Perhubungan, ketiga, Kementerian ATR/BPN,” katanya.

Widiyanto mengatakan dari laporan yang diterima, pungli di tiga instansi kementerian ini umumnya dilakukan pada pelayanan publik. “Terutama, banyak yang menyentuh masyarakat atau pelayanan publik. Contoh pembuatan sertifikat, pembuatan perizinan-perizinan perhubungan, kelautan, kemudian masalah perizinan Akta Tanah, pembuatan surat keterangan. Ini yang masih menjadi dominasi laporan masyarakat,” terangnya.

Widiyanto mengharapkan peran masyarakat untuk berpartisipasi pemberantasan pungli dengan segera melaporkannya kepada Saber Pungli. “Kami akan terus menyebarkan Satgas Anti Pungli kepada seluruh masyarakat. Karena pungli ini tersangkanya ada bermacam-macam ada pejabat, ada masyarakat, premanisme sehingga kita harapkan masyarakat terus memberikan informasi kepada kami sehingga bisa ditekan angka pungli,” tandasnya. (mht)

Menteri Agama Diminta Tak Berlebihan JAKARTA - Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29/2019 tentang Majelis Taklim dinilai terlalu berlebihan karena mengurusi hal-hal teknis soal majelis taklim. Karena itu, negara dalam hal ini Menteri Agama (Menag) tidak terlampau jauh mengurusi urusan umat.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun meminta Kemenag tidak terlalu sibuk dengan hal-hal yang sebetulnya bukan prioritas. Contoh kebijakan yang bukan prioritas dan justru menimbulkan kontroversi dan kegaduhan antara lain seperti sertifikasi nikah dan juga soal cadar dan cingkrang. Kebijakan harus konsen pada up-

aya-upaya pemenuhan program yang bersifat prioritas. Tentu saja kebijakan harus berdasarkan hasil kajian yang mendalam,” ujar Sekretaris Jenderal PBNU, A Helmy Faishal Zaini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/12) Anggota Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong menjelaskan, PMA Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim ini terkait pengaturan kelembagaan agar semua majelis taklim itu diharuskan mendaftar dengan alasan, untuk pembinaan dan bantuan dana dari pemerintah.

Menurutnya, apapun alasannya PMA itu terlampau jauh, berlebihan

dan juga tidak pada tugas pokok untuk melakukan konsolidasi terhadap dakwah dan kegiatan yang bersifat keagamaan. “Maka saran saya PMA itu dicabut saya, karena itu tidak sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kemenag. Yang saya kira mendapatkan tantangan yang cukup besar dari masyarakat,” kata Ali. Menurutnya, selama ini Majelis Taklim itu sudah lama dan berjalan dengan baik dan tidak ada bukti yang meyakinkan dan bukti yang membenarkan bahwa di situ ada radikalisme. “Dan negara terlampau jauh mengurus hal-hal yang bersifat teknis, “ tandasnya. (mht)

Eks Ajudan Jokowi Jadi Kabareskrim JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis akhirnya menunjuk Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kabareskrim Polri. Jabatan ini sebelumnya kosong selama hampir sebulan lebih.

Penunjukan ini tertuang dalam telegram Nomor ST/32/XII/KEP./2019 yang diterbitkan pada Jumat (6/12/). “Mutasi ini adalah hal yang alami dalam organisasi Polri sebagai tour of duty dan tour of area, penyegaran, promosi dan dalam rangka performa kinerja organisasi menuju SDM unggul dan promoter,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono.

Dalam telegram tersebut, Sigit di(Berita terkait di Hal. 20)

Deputi BNN Tantang DPR JAKARTA - Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Arman Depari mempersilakan DPR RI membubarkan lembaga tersebut.

Bila perlu, kata dia, anggota di dalam lembaga pemberantasan narkotika itu dibakar. Pernyataan jenderal bintang dua itu menanggapi wacana pembahasan pembubaran BNN oleh Komisi III DPR RI. “Silakan saja bubarkan, sekalian saja anggota di dalamnya dibakar dan dikremasi saja,” jelas Arman Rabu (27/11).

Menurut dia, BNN dibentuk oleh undang-undang dan sudah menjadi milik masyarakat. BNN bukan milik seseorang atau kelompok dan partai tertentu. Arman meminta agar anggota Komisi III DPR RI mengkaji lagi wacana pembubaran BNN. “Kami bekerja untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia dari narkoba. Adapun kegiatan-kegiatan kami beroperasi untuk rakyat, bukan untuk kepentingan golongan atau keinginan selera seseorang,” ujar dia.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengancam membubarkan BNN. Sebab, menurut Masinton, kerja BNN tak menunjukkan hasil. Peredaran narkoba di Indonesia pun menjadi ancaman yang serius. “Saya minta BNN dievaluasi, bubarkan. Kami akan melakukan revisi terhadap undang-undang narkotika. Dilebur saja (BNN), enggak perlu lagi, enggak ada progres,” kata Masinton. (mht)

Dirut Garuda Terpental Gara-Gara Harley JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir resmi memberhentikan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra usai menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia sejak September 2018 silam.

Keputusan itu diambil atas hasil pemeriksaan yang menunjukkan sosok dengan inisial AA terbukti memasukkan motor Harley Davidson melalui pesawat Airbus 330900 yang dipesan oleh Garu-

da Indonesia dari Perancis.

Dengan itu saya sebagai Menteri BUMN akan memberhentikan saudara Direktur Utama Garuda,” ucap Erick dalam konferensi pers, Kamis (5/12).

Erick mengatakan pemberhentian Dirut Garuda Indonesia yaitu I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra yang akrab disapa Ari Askhara ini (Berita terkait di Hal. 20)

INFO JATENG

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

Guru dan Murid di salah satu sekolah di Semarang saat menggelar upacara Hari Guru.

Gaji Guru Honorer Jangan Rp 400 Ribu

S

EMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan seluruh bupati/walikota agar menetapkan gaji guru honorer setara upah minimum kabupaten (UMK). Agar kabupaten dan kota melaksanakan instruksi tersebut, Ganjar

bakal mengawal penganggaran pendidikan di kabupaten maupun kota.

“Kalaupun tidak bisa memenuhi sampai UMK, setidaknya gaji guru honorer tidak hanya sebesar Rp300 ribu atau Rp400 ribu," ujarnya di hadapan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia

Masih Kekurangan 1,4 Juta Pengunjung MAGELANG - Target jumlah pengunjung Taman Wisata Candi Borobudur di Kabupaten Magelang pada tahun ini masih kurang 1,4 juta.

Hingga November 2019, jumlah pengunjung baru mencapai 70 persen dari target sebanyak 4.774.000 orang.

General Manager PT TWC Unit Candi Borobudur I Gusti Putu Ngurah Sedana mengakui akan capaian target pengunjung tersebut. “Masih ada waktu 1 bulan. Mami harus kenceng bagaimana caranya pengunjung bisa datang ke sini,” ujarnya, awal Desember lalu.

Putu menuturkan target wisatawan mancanegara (wisman) baru tercapai 62 persen, sedangkan wisatawan nusantara (wisnus) sudah 70 persen lebih. Ia mengakui tahun ini ada penurunan pengunjung baik wisman maupun wisnus, antara lain karena tahun politik sangat berpengaruh.

“Kami terus mengoptimalkan tim pemasaran untuk berkomunikasi dengan agen-agen travel, bagaimana Borobudur supaya dikunjungi oleh wisman maupun wisnus,” sebutnya.

Putu berharap pada liburan akhir tahun ini pengunjung meningkat tajam sehingga bisa mendekati target kunjungan. “Harapannya pada bulan Desember ini pengunjung bisa mencapai 700 ribuhingga 800 ribu, sehingga jumlah pengunjung bisa mencapai 90 persen dari target,” harapnya.

Candi Borobudur dibangun oleh raja Samaratungga dari Dinasti Syailendra, salah satu dinasti besar dan berkuasa yang pernah ada di Nusantara. Berdasarkan kajian sejarah, Candi Borobudur peninggalan kerajaan Mataram kuno.

Tahun 1975 sampai dengan 1982, proses pemugaran besar-besaran berlangsung dengan bantuan UNESCO. Setelah renovasi benar-benar selesai, candi borobudur masuk ke dalam daftar situs warisan dunia di tahun 1991. (mht)

(PGRI) se Jawa Tengah saat puncak peringatan Hari Guru Nasional, Sabtu (7/12) di Balairung Universitas PGRI Semarang.

Pihaknya akan berbicara dengan Kemendikbud, Kemenpan, dan Kemendagri agar mengawal penganggaran dari kabupaten untuk bisa memenuhi itu. “Setiap hari saya debat dengan buruh soal Kebutuhan Hidup Layak (dasar penetapan UMK). Lha ini masih ada guru gajinya kok jauh di bawah buruh. Sesudah itu, kita bicara guru sebagai penggerak bangsa. Kan lucu,” sebutnya.

Ganjar Pranowo mengatakan semestinya guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri menerima upah sesuai UMK. “Untuk guru honorer SMA, SMK, maupun SLB yang dikelola Pemprov sudah mendapatkan hak itu, namun untuk SMP dan SD yang dikelola Pemkab atau Pemkot belum seluruhnya menepati itu,”katanya.

Selain itu, seluruh sekolah swasta yang dikelola yayasan harus melakukan hal sama dan jika menolak akan mendapat sanksi hingga pencabutan izin operasional.

“Malu dong kalau kita mewajibkan swasta menggaji sesuai UMK sementara kita tidak melakukan,”tegasnya.

Ganjar kembali menyebut tentang pemenuhan hak para guru. Kepada ribuan guru yang hadir, Ganjar menanyakan perlukah guru-guru sekolah swasta mendapatkan perlakuan serupa. “Perlukah yayasan menggaji guru minimal UMK? Kalau tidak, tidak kita beri izin,” tandasnya. (mht)

3

Laporan Anggaran Rp1 Miliar Tak Sinkron SEMARANG - Kabupaten Brebes masih jadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejauh ini, daerah tersebut masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang lain berpotensi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali mengatakan, dari 35 kabupaten/kota di Jateng, hanya Brebes yang masih menyandang opini WDP. BPK tentunya berharap Brebes dapat mengejar ketertinggalannya dan meraih opini WTP berdasarkan Lapkeu 2019.

“Berdasarkan Lapkeu 2018, sudah ada tiga Pemda yang naik status opininya dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP. Ketiga daerah itu adalah Klaten, Tegal, dan Rembang,” ujarnya, 9 Desember lalu.

Menurut Ayub, penyebab Pemkab Brebes belum mendapatkan WTP karena permasalahan pengelolaan aset. Salah satunya ialah aset anggaran sekolah dan pendidikan.

Berdasarkan Lapkeu 2018, ada anggaran pendidikan, misalnya sebesar Rp1 miliar. Namun, dana sebesar itu ternyata tidak tercantum di satuan kerja terkait. “Jadi ada data yang tidak sinkron antara Dinas Pendidikan dengan bagian aset keuangan. Artinya pengelolaan aset belum bagus,” jelasnya. (mht)

Bupati Berdinas Memakai Jeep Wrangler Rubicon KARANGANYAR - Bupati Karanganyar Juliyatmono akan segera mendapatkan mobil dinas Jeep Wrangler Rubicon.

Menurutnya, mobil jenis itu sesuai peruntukan di wilayahnya yang berada di lereng Gunung Lawu dengan banyak medan terjal dan curam.

Yuli membeberkan, bahwa pemilihan mobil tersebut bukanlah atas usulan dirinya.

Usulan datang dari bawahannya di Pemkab Karanganyar.

Ia menyebut tidak pernah rewel meminta fasilitas apapun.

Apalagi, proses pengadaannya tidak melanggar ketentuan.

“Saya sejak dulu, sejak dilantik 2013 tidak pernah meributkan soal gini,” kepada wartawan di rumah dinasnya, Jumat (6/12).

Menurutnya, tugas dia sebagai bupati adalah bekerja agar Karanganyar berubah.

“Fasilitas saya tidak pernah tanya, karena saya wong ndeso.

Dari proses itu tidak ada sedikitpun yang dilanggar,”bebernya.

Meski demikian, Juliyatmono mengakui sejak kecil ia memang suka jip. “Kalau bertanya ke saya, apa kendaraan yang saya sukai, memang sejak kecil saya suka jip. Kendaraan lapangan, kendaraan laki banget,”jawabnya.

Politisi Golkar itu pun memiliki Jeep Cherokee yang dia sebut sebagai sebagai mobil lapangan. “Saya punya Cherokee, itu kendaraan lapangan betul, dobel gardan. Saya ke lapangan

malam, sore pakai itu. Mungkin membaca itu (saya dipilihkan Rubicon),”ujarnya.

Jip merek Rubicon yang akan dipakai Juliyatmono nanti memiliki warna hitam dengan dua pintu.”Laki betul,”ujar pria yang disapa Yuli tersebut.

Menurutnya, memang jip seharga Rp1,9 miliar itu bukan mobil yang banyak dipakai orang. Dia membandingkan dengan mobil-mobil Al-

phard hingga Fortuner yang mungkin kini dipakai untuk taksi. “Sekelas Alphard, sedan, Fortuner, sekarang bisa diperoleh di manapun. Mungkin sekarang jadi kendaraan taksi. Yang tidak dipakai taksi itu (Rubicon). Yang membedakan itu,”tukasnya. (mht)

8.640 Perempuan Alami Kekerasan Berbasis Gender SEMARANG - Kurun waktu 2015 – 2019 tercatat ada 8.640 perempuan di Jawa Tengah yang melapor dirinya mengalami kekerasan berbasis gender. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah Retno Sudewi mengatakan, berbagai masalah kesenjangan dan diskriminasi terhadap perempuan masih terus terjadi.

“Kemiskinan perempuan, ketidak-

setaraan upah dan kesempatan pekerjaan, kekerasan dan perdagangan perempuan, perkawinan anak, kematian ibu dan rendahnya partisipasi politik perempuan di parlemen dan dalam pembangunan merupakan berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh perempuan,” ujarnya, Selasa (26/11).

Dewi juga membeberkan, lebih 50 % Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) di Jawa Tengah tidak memiliki akte nikah, 78 % bercerai karena mengala-

mi KDRT, 40 % buta huruf.

“Serta 56 anak mereka tidak memiliki akte kelahiran,” sebutnya.

Selain itu, kata dia, dari 120 anggota DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2019,hanya terdapat 22 anggota DPRD perempuan atau hanya sebesar 18,3 %. Padahal keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif DPRD Jawa Tengah pada Pemilu 2019 tercatat sebesar 40,6 %.

(Berita terkait di Hal. 20)

4

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

Warga Tuntut Sekdes Mundur

Sejumlah anggota Satpol PP Kabupaten Pekalongan saat sedang melakukan penegakan Perda.

Anggota Satpol PP Kongkalikong dengan Pedagang Miras

P

EKALONGAN - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pekalongan Risnoto mengakui ada anggotanya yang terlibat kongkalikong dengan pedagang minuman keras (miras).

Menurut Risnoto, baru ada satu oknum yang terlibat. Satu

oknum itu berdasarkan hasil keterangan pedagang miras.

“Nantinya kita akan mengundang oknum tersebut, setelah itu oknum akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang ada," ujarnya, Jumat (6/12).

Belum lama ini, kata dia, telah dilakukan penandatan-

ganan integritas para anggota Satpol PP. Atas dasar itu, pihaknya akan melakukan perombakan di internalnya.

“Pesan yang diungkapkan oleh Bupati Pekalongan dalam penandatangan fakta integritas, tentu akan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Belum lama ini, Bupati Pe-

kalongan Asip Kholbihi mengumpulkan seluruh anggota Satpol PP untuk menandatangani pakta integritas. “Ini kan terjadi pergantian Kepala Satpol, dari Edy kepada Risnoto.

Jadi, kita kumpulkan semua dari kepala Satpol, sekretaris, (Berita terkait di Hal. 20)

1.953 Suami Digugat Cerai KENDAL - Sebanyak 2.850 perkara perceraian masuk di Pengadilan Agama (PA) Kendal selama 2019. Angka ini cenderung meningkat dibanding tahun 2018, dimana 2.609 kasus perceraian ditangani pengadilan.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kendal, M Muchlis mengatakan, setidaknya ada tiga faktor utama yang menjadi pokok permasalahan tingginya perceraian. “Masing-masing perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian meninggalkan salah satu pihak, dan faktor ekonomi,” ujarnya, Jumat (6/11).

Sejauh ini, kata Much-

Kawasan Pengadilan Agama Kendal terlihat dari jalan raya. Kasus perceraian di daerah ini mengalami peningkatan. lis, dari perkara yang telah mendapatkan keputuaan pengadilan, 1.453 kasus untuk perselisihan dan pertengkaran

terus menerus, 753 kasus akibat meninggalkan salah satu pihak. “Untuk faktor akibat masalah ekonomi sebanyak

488 kasus,” terangnya.

Muchlis mengakui, tahun ini, kasus perceraian lebih tinggi dari tahun lalu. Selain itu, data untuk bulan Desember masih belum masuk. “Karena itu, angkanya dimungkinkan untuk bertambah,” sebutnya.

Muchlis menambahkan, kasus perceraian tahun 2019, tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Angka perceraian lebih dominan kasus gugatan cerai yaitu 1.953 bila dibanding dengan cerai talak yaitu 726.

“Rata-rata di tahun 2019 setidaknya terdapat 12 kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama,” tandasnya. (mht)

Status Lahan Pasar Sugihwaras Baru Perlu Diperjelas PEKALONGAN - Pemkot Pekalongan diminta memperhatikan status tanah yang akan dibangun Pasar Sugihwaras Baru. Ketua DPRD Kota Pekalongan Balgis Diab mengatakan, berdasarkan informasi dari pedagang, diketahui bahwa sejumlah lahan yang ada di bagian timur Pasar Senggol Lama masih menjadi permasalahan.

“Jangan sampai nanti jika anggaran pembangunan di sana sudah disetujui justru

muncul masalah baru karena persoalan lahan,” ujarnya, Kamis (28/11).

Balgis tidak ingin kasus Pasar Banjarsari terulang. Sehingga dia meminta kepada pihak eksekutif agar memperjelas legalitas lahan di lokasi tersebut. “Kami minta sebelum anggaran ini disetujui, Pemkot harus memperjelas status tanah di sana,” sebutnya.

Selain itu, Balgis juga berpesan agar pembangunan yang direncanakan harus

mengakomodir seluruh pedagang yang ada. “Pemkot harus memastikan bahwa jumlah kios yang dibangun sudah sesuai dengan jumlah pedagang yang akan menempati.

Jangan sampai ada konflik,” tegasnya.

Atas dasar itu, dia meminta Pemkot memiliki data pasti jumlah pedagang sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Harapan kita bersama bahwa pembangunan pasar ini bisa

meningkatkan perekonomian masyarakat, bukannya malah menimbulkan masalah baru,” terangnya.

Kabid Pasar Dindagkop UMKM Pemkot Pekalongan Saminta mengatakan, saat ini progres pembangunan pasar Sugihwaras Baru sudah mencapai 61,55%. “Dengan target selesai pada akhir tahun, kita optimis pembangunan Pasar Sugihwaras Baru tahap pertama dapat selesai sesuai target,” tandasnya. (mht)

BATANG - Warga Desa Karangtengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang menuntut para pamong, utamanya Sekretaris Desa (Sekdes) setempat, untuk mengundurkan diri karena dianggap telah cacat moral.

Para perangkat desa setempat diketahui membawa dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Warga pun menuntut kejelasan perjanjian yang telah dibuat pada saat kegiatan audiensi sebelumnya, 1 November lalu.

“Pada perjanjian tertulis dengan materai 6 ribu, para terduga pelaku siap mengembalikan sejumlah uang iuran yang telah digunakan pada tanggal 30 November 2019,” ujar Ngatib, tokoh warga Karangtengah, Selasa (3/12).

Sebelumnya, pada 1 November lalu, warga telah menggeruduk Balai Desa Karangtengah untuk menuntut pengembalian iuran PBB warga yang diduga ditilep perangkat desa. Setelah melalui audiensi, saat itu warga sepakat untuk tak membawa kasus tersebut ke meja hijau, meski para pamong telah mengakui perbuatannya.

Warga memberikan kesempatan kepada 9 pamong desa untuk dapat melunasi tunggakan PBB sampai dengan batasan waktu yang ditetapkan. Menurut Ngatib, permasalahannya tidak lagi berhenti pada soal pengembalian uang. Lebih dari itu, warga menganggap para pamong sudah cacat moral.

Hadiyoso selaku Kasi PMD dan PMKS Kecamatan Subah yang saat ini juga menjabat sebagai Pj Kades Karangtengah mengakui, bahwa ke 9 pamongnya telah menggunakan uang pajak PBB milik masyarakat.

“Ke 9 orang pamong desa ini mengakui hanya menggunakan uang PPB dengan total RP23 juta saja. Namun telah disepakati bersama, sembilan pamong menyatakan dengan sebenarnya akan melunasi tunggakan PBB tahun 2013, 2014, dan 2016 yang sampai saat ini belum lunas," katanya. (mht)

SaranaPrasarana SLB Batang Belum Memadai BATANG - Sarana dan prasana Sekolah Luar Biasa (SLB) di kabupaten Batang dinilai belum memadai. Hal itu juga diakui bupati Batang Wihaji. Padahal SLB menjadi satu-satunya tempat menuntut ilmu dari anak-anak difabel yang ada di Kabupaten Batang.

“Murid-murid yang sekolah di sini berasal dari berbagai daerah di Batang, karena hingga kini memang hanya ada satu.

Karena itulah, saya selaku kepala daerah berkewajiban untuk membantu pengembanganya,” ujar Bupati Batang, Wihaji.

SLB Batang, jelas Wihaji, mempunyai murid dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk pengelolaanya sendiri saat ini berada di pihak Provinsi Jawa Tengah. “Namun karena letaknya yang ada di Batang dan murid-muridnya juga dari Batang, tentu kita juga tidak boleh hanya berdiam diri,” sebutnya.

Wihaji mengaku sudah mendapat pen(Berita terkait di Hal. 21)

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

“Kentir” Bisa Kena Hukuman Mati SEMARANG - LAM alias Kentir (26) harus berurusan dengan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang karena kedapatan menyimpan puluhan gram narkotika jenis sabu. Kentir diamankan Kepolisian Jumat (22/11) lalu dan diduga sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu di wilayah Kota Semarang.

Kentir ditangkap berkat informasi dari masyarakat yang ditindaklanjuti penyelidikan oleh Satuan Resnarkoba yang dipimpin langsung Kasat Resnarkoba Polrestabes Semarang AKBP Yudy Arto Wiyono.

Tersangka Kentir ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang di Jalan Pekunden Dalam Kelurahan Pekunden Semarang Tengah, Kota Semarang.

Saat ditangkap, Kentir diduga akan melakukan transaksi jual beli narkotika.

AKBP Yudy Arto Wiyono mengatakan, hasil pemeriksaan di rumah tersangka Kentir, didapati barang bukti narkoba jenis sabu di seberat 67 gram sabu. “Selain sabu, dari rumah tersangka kita juga mengamankan sebuah tas hitam, hp, plastik klip, sendok plastik dan 2 buah timbsngan digital,” ujarnya, 28 November.

Aaat ini, tersangka Kentir harus mendekam di tahanan Polrestabes Semarang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat pasal 114 ayat (2) subsider pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. (mht)

5

Ditemukan 319 Kasus TBC

Sejumlah anggota DPRD Kota Semarang saat meninjau pembangunan RS Mijen.

Kontraktor RS Mijen Bermasalah

S

EMARANG - Kontraktor yang menggarap pembangunan Rumah Sakit Mijen, Kota Semarang diketahui bermasalah. Bahkan mereka kehabisan dana di tengah jalan.

Sekretaris Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang, M Irwansyah mengatakan, seharusnya kontraktor merampungkan pembangunan RSUD Mijen tersebut maksimal 14 Desember 2019.

“Progres pembangunan RSUD Kelas D Mijen saat ini baru terealisasi 45 persen.

Kontraktor yang mengerjakan pembangunan tersebut bermasalah, mereka kehabisan dana di pertengahan jalan,” ujarnya, Rabu (4/12).

Pihaknya mengaku telah memberi surat peringatan satu dan dua kepada PT Daya Bangun Mandiri tersebut. "Kami minta kontraktor mengejar keterlambatan dengan memanfaatkan sisa waktu yang ada,” sebutnya.

Irwansyah menjelaskan, pekerjaan tersebut dimulai sejak 18 Juli 2019. Batas waktu pengerjaan 14 Desember 2019.

Atas permasalahan tersebut, Irwansyah mengancam kontraktor untuk diputus kontrak apabila tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.

Kontraktor juga akan diblacklist dan tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama dua tahun anggaran. “Kontraktor menyatakan menyanggupi untuk mengejar keterlambatan. Kami masih memberikan kesempatan, hingga 14 Desember. Kalau mereka gagal, putus kontrak dan blacklist,” tegasnya.

Sesuai rencana pembangunan, RSUD Mijen tersebut dibangun empat lantai.

Saat ini, kontraktor masih mengerjakan struktur bangunan. “Kontraktor harus membangun sesuai kaidah teknis. Penga-

325 Warga Tewas Akibat HIV/AIDS KENDAL - Selama 19 tahun terakhir, yakni tahun 2000 hingga 2019, ditemukan sebanyak 1.015 kasus HIV/AIDS di kabupaten Kendal. Dari jumlah tersebut, 325 kasus diantaranya berujung kematian.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kendal, Ferinando Rad Bonay mengatakan, pengidap HIV terbanyak adalah Ibu rumah tangga, yakni 268 orang. Kemudian Wanita Pekerja Seks (WPS) dengan 194 orang. “Khusus tahun 2019, jelas dia, ditemukan 126 orang yang terkena HIV,” ujarnya, Sabtu (30/11).

Sejumlah warga Kendal saat menjalani pemeriksaan VCT. Menurutnya, ibu rumah tangga Sekretaris Dinas Kesehatan Kendal, dr Budi menjadi kelompok beresiko mengalami HIV. Kerentanan itu terutama bersum- Mulyono menambahkan, meminimalisir dan ber dari orang terdekatnya, yakni suami, yang mencegah terjadinya penyakit menular tersesebelumnya melakukan perilaku hubun- but, bersama instansi terkait terus berupaya gan seks tidak sehat dengan pengidap HIV. menindak. Salah satunya sidak dan menso“Risiko tersebut bahkan bisa menular ke janin sialisasi pentingnya menjaga kesehatan.

“Kami terus berupaya melakukan berbagai yang dikandung si ibu,” bebernya.

Atas dasar itu, kata dia, pihaknya melaku- penindakan pencegahan terhadap penyakit kan pemeriksaan VCT pada ibu hamil, untuk menular tersebut kepada masyarakat. Semengecek kesehatan ibu dan bayinya. “Pe- lain sosialisasi kepada masyarakat, kami juga meriksaan ini penting dilakukan untuk men- melakukan sidak ke sejumlah tempat seperti gurangi resiko kematian ibu saat hamil,” jelas- rumah kost, kontrakan dan sebagainya,” tandasnya. (mht) nya.

(Berita terkait di Hal. 21)

SALATIGA - Temuan Tuberkulosis (TBC) di Kota Salatiga selama 2019 mencapai 319 kasus. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Salatiga sampai pada triwulan ketiga tahun 2019, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 348 kasus.

Sekda Kota Salatiga Fakruroji mengatakan, menurunnya angka kasus TBC tidak serta merta membuat perhatian terhadap kasus tersebut diturunkan. “Dengan menurunnya kasus ini pemerintah Kota Salatiga justru harus tetap waspada dan terus menemukan potensi yang lain,”ujarnya, Selasa (26/11).

Menurutnya, meskipun angka turun pihaknua harus tetap waspada karena masih ada kemungkinan adanya kasus TBC yang belum teridentifikasi dan adanya potensi penularan. “Penanggulangan TBC membutuhkan penanganan secara bersama-sama dan dibutuhkan komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

Sehingga, kata Sekda, hal itu harus diwujudkan dengan upaya yang sungguh- sungguh dari lintas sektoral tersebut.

“Rencana aksi ini harus rill untuk menangangin kasus TBC yang ada,” tegasnya.

Fakruroji berharap kasus tersebut pada tahun depan bisa teridentifikasi secara keseluruhan sehingga bisa dilakukan penanganan yang cepat. Diharapkan ada dukungan dari berbagai pihak menangani masalah TBC sehingga di tahun 2030 nanti Kota Salatiga bisa bebas dari TBC dan guna mendukung program nasional bebas TBC tahun 2050.

“Peran dari Dinas Kesehatan Kota Salatiga bisa melakukan upaya pencegahan identifikasi, dan penyembuhan TBC secara tuntas. Namun apabila tidak ditangani dengan baik penderita bisa berubah menjadi resisten obat,” tandasnya. (mht)

Ribuan Bayi Alami Stunting SALATIGA - Ribuan bayi di bawah usia lima tahun di Kota Salatiga, diduga mengalami stunting yang diakibatkan gizi buruk. Data Operasi Timbang 2018, tercatat ada sekitar 1.660 balita atau sekira 15,58 persen dari 10.656 balita di Kota Salatiga yang mengalami stunting. Angka ini lebih kecil dari tingkat stunting di Provinsi Jateng, yakni 31,2%.

Kepala Dinkes Kota Salatiga, Siti Zuraida, mengaku terus berupaya menangani balita yang mengalami stunting. “Sepanjang 2019 ini kita telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan tingkat stunting menjadi 11,66%,” ujarnya, Minggu (24/11).

Hasilnya? Dari hasil Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau e-PPGBM pada Juli 2019, angka stunting di Salatiga mengalami penurunan menjadi 11,66%. “Jadi bisa diasumsikan yang sudah tertangani sekitar 4,09%,” klaimnya.

Menurut Siti, data stunting merupakan data yang fluktuatif atau bisa berubah setiap waktu seiring perkembangan status gizi balita. “Karenanya selain pendampingan dari pemerin-

tah, perlu pola asuh yang tepat agar kasus stunting bisa terus ditekan,”tegasnya.

Siti melanjutkan, penanganan stunting biaa dimulai sejak masa kehamilan, kelahiran, hingga balita. “Kalau program pemerintah menyasar sejak usia remaja putri terkait pengetahuan reproduksi,” katanya.

Sementara itu di Salatiga, lanjut Siti, penanganan kasus stunting dimulai dari kebijakan pemerintah melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Salatiga tentang Penanggulangan Stunting dan pembuatan aplikasi Sistem Informasi Monitoring Bayi Lahir Pendek.

“Tantangan penuntasan stunting adalah minimnya kepedulian ibu hamil, pengetahuan mengenai gizi yang masih kurang, pola asuh pemberian makanan tambahan pendamping ASI yang masih kurang, serta faktor anemia,” bebernya.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Salatiga, Titik Kirnaningsih, menyebutkan kunci utama pengentasan stunting pada ibu hamil adalah kepedulian dalam memeriksakan kesehatan. (mht)

6

KONSULTASI HUKUM

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

Gugatan Perkumpulan Siang Boe Vs Yayasan Tunas Harum Harapan Kita Ditolak

S

EMARANG - Pengadilan tidak menerima gugatan Perkumpulan Siang Boe (PSB) melawan Yayasan Tunas Harum Harapan Kita (YTHHK) terkait sengketa lahan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2102, di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang atau dikenal dengan Jalan Gang Tengah No. 73 Semarang.

Majelis hakim diketuai Dewi Perwitasari mengabulkan eksepsi Tergugat YTHHK perihal gugatan yang kabur dan tidak jelas. “Dalam eksepsi. Menerima eksepsi Tergugat. Dalam pokok perkara.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,” kata Dewi Perwitasari membacakan putusannya pada sidang terbuka umum di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, 5 Desember lalu.

Eksepsi diajukan Tergugat terkait sejumlah alasan. Di antaranya error in persona, gugatan kurang pihak, dan tidak cermat serta tidak

jelas. Hakim mengabulkan eksepsi perihal ketidakjelasan gugataan karena antara posita dan petitumnya tidak sinkron.

Hakim mengungkapkan, gugatan diajukan Setiawan Santoso dan Efendi, Ketua dan Sekretaris PSB terhadap YTHHK terkait obyek sengketa SHGB 2102. SHGB diklaim milik Penggugat yang dipakai YTHHK sejak 29 Desember 1995, sesuai perjanjian pakai tahun 1994. Meski berkali-kali ditagih, Penggugat menilai obyek sengketa tidak dikembalikan. Bahkan sampai kini tetap menguasai lahan.

“Gugatan Penggugat didasarkan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan pokok masalah Penggugat dengan Tergugat masalah terkait, mendasarkan Perjanjian Pakai No. 21 tanggal 29 Desember 1994,” kata hakim.

Dalam perjanjian itu sebut, PSB dapat meminta haknya secara tertulis ke YTHHK, enam bulan sebelumnya. Menurut hakim, tidak dilak-

sanakan Perjanjian Pakai No. 21 itu adalah wanprestasi yang dilakukan Tergugat ke Penggugat. “Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kabur, sehingga eksepsi beralasan

diterima,” kata hakim yang menghukum Penggugat PSB membayar biaya perkara Rp 2.416.000.

Kuasa hukum Penggugat, Wagisan yang hadir sidang belum

Rubrik Konsultasi Hukum INFOPlus diasuh Dr H Mochamad Rofian, SE, SH, MH, CLA, Ketua ASAHI (Asosiasi Auditor Hukum Indonesia) Jateng, Sekretaris DPD Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jateng, Koordinator Advokat Jateng Bersatu (AJB). Konsultasi bisa dikirim email ke redaksiinfoplus@gmail.com.

Pertanyaan Orang tua saya baru meninggal. Dia meninggalkan kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Saya coba pertanggungjawaban pihak bank, akan tetapi kompilasi saya meminta persetujuan kreditnya tidak diberikan dan mereka hanya konsen pada jumlah tagihan / pelunasannya dan pihak terkait tersebut adalah pihak ke 3 dari bank.

Pertanyaannya: 1. Bagaimana cara memproses kartu kredit atau KTA jika pemegang meninggal dunia? 2. Jika saya sebagai anak tidak perlu membayar / membayar sebagian dari masalah ini harus disetujui di pengadilan atau cukup dalam pertemuan dengan pihak bank? 3.

Jika ada aset penyitaan, sedangkan pinjaman itu tanpa jaminan, bagaimana proses penyitaan aset jika saat ini tidak ada aset yang bisa ditutup? Terima kasih.

Jawaban Berdasarkan kredit pada kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (“ KTA ”) tersebut, yang harus dibayarkan kepada bank . Bahkan jika debitur Kartu Kredit dan KTA tersebut meninggal dunia pun , utang tersebut akan beralih demi hukum ditunjukan kepada ahli warisnya . Sesuai yang diatur dalam Pasal 833 ayat ( 1 ) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( “KUH Perdata”), yang menyatakan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik differences semua barang, semua hak dan semua kewajiban orang tua yang meninggal.

Pendapat Dari Ahli hukum J . Satrio, S . H . , dalam bukunya Hukum Waris (hal.

8) yang menyatakan warisan adalah kekayaan yang mencakup rumit dan pasiva si Pewaris yang berpindah kepada

Ahli Waris.

Dalam hal debitur kartu kredit dan KTA meninggal dunia, maka Ahli Waris harus menerima kantor Bank yang melakukan persetujuan kartu kredit dan penyediaan fasilitas KTA tersebut. Pada umumnya dan praktiknya, unit yang memiliki kewenangan dalam penerbitan Kartu Kredit dan pemberian telah dipakai KTA Adalah satuan kredit individu / pribadi / personal loan. Terkait pemenuhan keyakinan Bank atas sahnya Ahli Waris ini, maka pada umumnya Bank akan meminta beberapa dokumen sebagai bukti yaitu : Bukti Ahli Waris: 1. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani para Ahli Waris dan telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri .

2. Surat Keterangan Waris yang Beritahukan Nama-nama Ahli Waris dari Penghargaan (Pewaris) . Dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang menyaksikan dan dikuatkan oleh Kepala Desa / Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu berlalu dunia untuk Warga Negara Indonesia penduduk asli. Dan dibuat oleh notaris untuk Warga Negara Indonesia Tionghoa. Lebih lanjut dapat dibaca di arikel Perbedaan Surat Keterangan Waris dengan Akta Keterangan Hak Mewaris .

3. Penetapan Pengadilan Agama untuk Pewaris yang beragama Islam.

4. Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Pengadilan Agama .

Bukti Kematian Nasabah:

1.

2.

3.

4.

5.

bisa dikonfirmasi. Atas vonis itu, di persidangan, pihaknya langsung menyatakan banding. “Kami banding,” kata Wagisan di akhir sidang.

Sementara, kuasa Tergugat, Nico Ari Budi Santoso mengaku akan mengikuti proses hukum banding Penggugat. Menurut Nico, PSB sesuai fakta sidang berdiri sejak 1907.

Prosesnya mereka tidak mampu membuktikan adanya regenerasi di tahun 2011.

“Akhirnya dalam putusan itu, Perkumpulan Siang Boe kesulitan membuktikan obyek sengketa miliknya. Karena akta perjanjian pakai itu tahun 1994. Sementara Perkumpulan Siang Boe itu ada lagi 2011. Ini yang jadi PR Penggugat, silahkan jika mau membuktikan,” kata Nico.

Gugatan PSB terhadap YTHHK diajukan pada 27 Juni 2019 dalam klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perkara tercatat nomor 282/Pdt.G/2019/PN Smg. (far)

KONSULTASI HUKUM

Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah dan dimiliki oleh Camat lokal; atau Surat Keterangan Kematian atau Pemeriksaan Jenazah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit; atau Akta Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil lokal; atau Sertifikat Kematian (jika dikeluarkan di Luar Negeri) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang dikeluarkan oleh dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar / Konsulat Jenderal / Kantor Perwakilan RI di negara yang ditunjuk; atau Penetapan Pengadilan Negeri yang memutuskan siapa yang telah memutuskan dunia dan mana yang menyetujui hak dan kewajiban waris.

Bukti Identitas Nasabah (Pewaris) dan Ahli Waris: 1. Kartu Tanda Penduduk Negara Indonesia ; atau 2. Paspor; atau 3. Surat Ijin Mengemudi (SIM); atau 4. Dokumen bukti identitas lainnya.

Terkait pertanyaan Anda, apabila Anda sebagai Ahli Waris tidak menyelesaikan pembayaran hutang dari Pewaris, sesuai Pasal 1045 KUH Perdata yang berbunyi: Tiada seorang pun dihukum untuk menerima warisan yang jatuh padanya .

Ini berarti, Ahli Waris memiliki hak untuk tidak menerima warisan (termasuk tidak menerima menerima pembayaran Pewaris) , sedangkan sebaliknya warisan tersebut harus dilakukan dengan memberikan persetujuan di Kepaniteraan Pen-

gadilan Negeri. Perlu Anda ketahui tentang Anda yang menolak warisan, Anda dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.

Sehubungan dengan persetujuan ini, Anda dapat meminta kantor Bank yang melakukan persetujuan kredit dan fasilitas KTA disetujui tersebut di atas . Jika ada ketidaksepakatan antara Bank dengan Anda, maka Anda dapat melakukan pengaduan ke Unit Kerja dari Bank yang meminta pengaduan / konsumen atau meminta bantuan melalui pengadilan atau luar pengadilan, menyelesaikan pengaduan yang tidak dapat dilakukan oleh musyawarah mufakat.

Pada dasarnya Jaminan bukan hanya merupakan Jaminan yang khusus untuk Gadai, Fidusia atau Hak Tanggungan, tetapi juga Jaminan yang disetujui umum yang disetujui dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan : Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di awal hari , menjadi Pengaman untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Akan tetapi, tidak dapat serta merta dilakukan penyitaan aset karena tidak ada Jaminan kebendaan. Harus ada gugatan terlebih dahulu dari wanprestasi karena tidak dipenuhinya kewajiban pewaris / ahli waris membayar hutang pewaris. Dimana dalam gugatan ini harus ada permintaan dari Bank sebagai penggugat untuk dilakukan sita Jaminan atas barang milik terdakwa. Lebih, lanjut mengenai sita jaminan dapat dilihat dalam artikel conservatoir Beslag: Upaya Hukum Eksepsional Yang Butuh Kehati-hatian . Jika gugatan dan sita Jaminan dikabulkan, Bank dapat melakukan penyitaan aset untuk pelunasan utang tersebut .

GAYA HIDUP

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

Gaya Hidup Sesuai Gaji

S

ETIAP orang memiliki gaya hidup masing-masing, tentunya Anda juga. Gaya hidup ini akan dipengaruhi banyak hal, termasuk penghasilan yang selama ini diperoleh.

Cara Anda berpakaian, bergaul, atau bahkan makan tentu akan dipengaruhi jumlah penghasilan yang Anda dapatkan setiap bulannya. Lalu, bagaimana jika ternyata selama ini gaya hidup justru tidak sesuai dengan pendapatan?

Kondisi keuangan yang berantakan menjadi salah satu indikasi bahwa seseorang memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan.

Bukan tidak mungkin, memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup tertentu atau bahkan sudah terbiasa di tengah kondisi keuangan tak mendukung.

Alih-alih menikmati hidup dengan nyaman, yang ada bisa saja mengalami berbagai masalah, terutama terkait keuangan.

Pastikan Anda memiliki gaya hidup yang masuk akal dan sesuai dengan pendapatan, sehingga hidup lebih menyenangkan.

Lalu, apakah gaya hidup Anda benar-benar sesuai dengan pendapatan selama ini?

Untuk mengetahuinya, cek tandanya berikut ini.

1. Kebutuhan Utama Tidak Terpenuhi dengan Baik Bagi Anda yang sudah memiliki pendapatan tetap, Anda juga tentu akan terbiasa untuk membeli dan memenuhi semua kebutuhan utama setiap bulannya. Setidaknya Anda akan mengutamakan beberapa kebutuhan pokok bulanan, seperti makan, transportasi, tagihan tetap, tabungan, dan lainnya.

Jika berbagai kebutuhan

pokok ini tidak bisa dipenuhi dengan baik setiap bulan, maka kemungkinan besar Anda memang memiliki gaya hidup yang tidak seimbang dengan pendapatan.

2. Setelah Terima Gaji, Hanya Numpang Lewat dan Ludes di Tengah Bulan Anda memiliki gaji tetap, namun hanya numpang lewat di rekening setiap bulan dan segera habis di tengah bulan.

Dengan kondisi seperti ini, jelas keuangan Anda tidak sehat.

Jumlah utang dan cicilan yang tinggi bisa saja menjadi alasan utama mengapa gaji selalu habis lebih cepat dari yang seharusnya.

Namun hal ini tentu dipangaruhi oleh gaya hidup Anda yang tidak tepat, di mana pengeluaran tidak lagi sesuai dengan penghasilan setiap bulannya.

3. Jumlah Tabungan yang Terus Menyusut Bahkan Menghilang Mungkin sebelumnya Anda bisa menabung Rp 1 juta atau lebih setiap bulannya, lalu berkurang menjadi Rp 700 ribu saja. Beberapa bulan berikutnya nilai tabungan ini mengecil menjadi tinggal Rp 300 ribu saja, dan akhirnya hilang sama sekali.

Gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan bisa saja membuat nilai tabungan Anda semakin mengecil, atau bahkan hilang sama sekali.

4. Memaksakan Diri Membeli Barang Bermerek yang Harganya Mahal Barang bermerek memang selalu menarik, terutama untuk item fashion yang Anda minati. Namun jika Anda memaksakan diri untuk membeli berbagai barang seperti ini, bisa dipastikan uang Anda akan habis setiap bulannya.

Hal ini bahkan akan semakin memburuk, jika ternyata penghasilan Anda memang tidak memadai untuk membeli berbagai barang bermerek ini, namun Anda tetap mamaksakan diri untuk membelinya dengan berutang.

5. Punya Utang yang Terlalu

Besar Berutang sah-sah saja dan itu bukan hal buruk selama jumlah utang itu ideal alias sehat. Artinya tidak lebih 30 persen dari pendapatan. Jika punya kartu kredit, gunakan dengan bijak dan manfaatkan promo yang ada.

Selama Anda belum selesai melunasi cicilan utang yang mencapai batas maksimal utang sehat itu, maka jangan terus menambah utang baru yang akhirnya hanya akan membaratkan beban keuangan.

6. Selalu Saja Merasa Iri dan Bersaing untuk Tampil ‘Wah’ Jika Anda terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengamati kekayaan orang lain, maka Anda juga akan terobsesi dan ingin mengikutinya. Tidak masalah bila Anda memiliki kemampuan keuangan untuk mengikuti gaya hidup orang tersebut.

Namun jika Anda tidak memiliki kemampuan keuangan yang memadai dan terus memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup orang kaya, maka hal ini juga menunjukkan gaya hidup Anda yang sudah tidak lagi sesuai dengan pendapatan.

7. Hobi Belanja Online Meski Tak Membutuhkan Barang Tersebut Belanja online tidak ada salahnya, selama dilakukan dengan perhitungan dan juga pertimbangan yang matang dan bijak. Artinya membeli barang yang memang benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar keinginan semata.

Tapi ketika belanja online sudah menjadi hobi dan Anda tidak lagi bisa menghentikannya, maka jelas gaya hidup dan hobi yang satu ini bisa membuat Anda mengalami masalah keuangan.

Hindari dan Hentikan Kebiasaan Boros dari Sekarang Memiliki gaya hidup yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi keuangan, bisa saja Anda mengalami berbagai masalah di dalam kehidupan Anda. Hindari gaya hidup yang seperti ini, sebab hanya akan membuat keuangan dan hidup Anda berantakan.

Jika sudah terlanjur terjebak di dalamnya, maka pastikan Anda menghentikannya sekarang juga dan benahi keuangan dengan baik. (cem)

7

Cara Mengatur Gaji BANYAK masyarakat modern sekarang ini, atau mungkin juga Anda mengalami kesulitan dalam mengatur gaji setiap bulan yang Anda terima. Tidak jarang malah, Anda sering kehabisan uang sebelum pertengahan bulan. Hal ini bisa jadi karena Anda tidak mengelola gaji Anda dengan baik.

1. Buat Anggaran Bulanan Rencanakan anggaran bulanan Anda. Mulailah membuat daftar pengeluaran bulanan untuk kebutuhan menjadi dua bagian. Untuk kebutuhan primer seperti makan, ongkos bekerja, tagihan listrik, cicilan rumah, cicilan motor dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kebutuhan tersier, buatlah anggaran untuk shopping, traveling, hingga anggaran hangout dengan temanteman atau rekan kerja Anda.

2. Segera Bayar Tagihan Saat mendapatkan gaji, hal yang pertama Anda lakukan adalah membayar semua tagihan Anda di awal. Dari mulai tagihan listrik, telepon, cicilan, dan lain sebagainya. Hal ini penting, agar tidak mengganggu biaya kebutuhan Anda sehari-hari.

Dengan memisahkan atau membayarkannya terlebih dahulu tentu akan membuat Anda lebih tenang untuk mengatur pengeluaran bulanan lainnya.

3. Sisihkan Untuk Tabungan Jika selama ini Anda terbiasa menyisihkan sisa gaji untuk tabungan, kali ini cobalah menyisihkan gaji untuk tabungan sebelum Anda menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Hal ini berguna, untuk menekan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting.

4. Buat Laporan Keuangan Harian Simpanlah struk belanja yang Anda dapatkan setiap kali berbelanja. Catatlah semua pengeluaran Anda setiap harinya. Selain cara ini membantu Anda mengetahui kemana saja uang yang digunakan selama ini, ini juga dapat membantu Anda menganalisa barang-barang apa saja yang sebenarnya tidak harus Anda beli di bulan yang akan datang.

5. Miliki Dua Atau Lebih Rekening Bank Buatlah dua rekening bank yang berbeda. Gunakan satu rekening untuk kebutuhan sehari-hari Anda seperti, menerima gaji, membayar tagihan, dan belanja. Dan untuk rekening lain dapat Anda gunakan khusus un-

tuk menabung. Buatlah jumlah minimal berapa persen yang harus Anda tabung dari gaji bulanan Anda. Lakukan halnya seperti kewajiban yang harus Anda penuhi setiap bulannya.

6. Bijaklah Menggunakan kartu Kredit Kartu kredit juga dapat membantu Anda dalam mengelola keuangan, jika Anda dapat menggunakannya dengan cerdas. Misalkan, gunakan promo yang diberikan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, atau bisa dialokasikan untuk membayar semua tagihan-tagihan Anda. Jangan lupa untuk segera melunasi tagihan kartu kredit Anda ketika menerima tagihan kartu kredit.

7. Investasi Setelah Anda menyisihkan untuk tabungan dan gaji bulanan pada kebutuhan sehari-hari.

Namun masih ada kelebihan dana dari gaji tersebut. Ada baiknya Anda menggunakan dana tersebut untuk investasi dengan mengikuti Asuransi, Reksa Dana, maupun membeli emas ataupun perhiasan dengan nilai jual tinggi. Hal ini berbeda dengan menabung, jika menabung Anda bisa mengambilnya setiap saat.

Di Investasi, uang yang Anda simpan dalam bentuk lain dan tidak bisa Anda ambil kapanpun sesuai keinginan. Cara ini tidak hanya membuat uang Anda diam di tempat, namun juga dapat menguntungkan Anda di masa depan.

8. Lakukan Perbandingan Melakukan perbandingan antara pengeluaran dengan anggaran. Hal terakhir ini wajib Anda lakukan, untuk mengetahui apakah pengeluaran Anda sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat, atau malah melebihi dari anggaran yang telah Anda buat. Jika yang terjadi seperti itu, sudah seharusnya Anda melakukan revisi terhadap anggaran tersebut. Bandingkan dengan catatan pengeluaran harian Anda, untuk mengetahui untuk kebutuhan apa saja Anda mengeluarkan dana yang besar.

Bijaklah Menggunakan Gaji Anda Tidak hanya membiasakan diri mencatat semua pengeluaran Anda saja, Anda juga harus membiaskan diri untuk selalu mematuhi peraturan keuangan yang sudah dibuat. Menggunakan dengan bijak uang yang Anda terima, adalah salah satu cara menghargai usaha den kerja keras yang sudah dilakukan. (*)

8

INVESTIGASI

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

Jelang Pilkada, Hendi Beri Rp 95 Miliar untuk Pak RT

S

EMARANG - Pilkada Kota Semarang akan digelar di tahun 2020 mendatang, memilih Walikota dan Wakil Walikota. Dari sekitar 1,7 juta jiwa penduduk Kota Semarang, sekitar 1.176.074 menjadi calon pemilihnya. Mereka tersebar di sejumlah wilayah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) di 177 kelurahan, atau 16 kecamatan.

Di akhir 2019, Walikota Semarang, Hendrar Prihadi (Hendi) mengungkapkan, pihaknya berencana menaikkan dana bantuan transportasi bagi para ketua RT dan RW di Kota Semarang pada 2020 mendatang.

Menurutnya para tokoh masyarakat tersebut juga berperan dan bekerja secara nyata untuk kemajuan Kota Semarang.

Hendi berencana menaikan uang transport dari Rp 600 ribu menjadi Rp 750 ribu.

Pada tahun 2017, uang transport hanya sebesar Rp 300 ribu dengan total anggaran sekitar Rp 52 miliar.

“Tahun ini Rp 600 ribu dan tahun depan menjadi Rp 750 ribu per bulan,” ungkap Hendi ketika ditemui usai silaturahmi dengan pengurus RT, RW, LPMK, PKK dan Karang Taruna se-Kecamatan Pedurungan di Universitas Semarang (USM), 4 Desember lalu.

“Anggarannya untuk tahun ini Rp 75 miliar sedangkan tahun depan Rp 95 miliar,” imbuhnya.

Pemberian uang transport bagi Pak RT dkk, sempat bermasalah. Pihak Kecamatan sebagai pihak yang memberikan uang transport kepada Ketua RT/RW dan Ketua PKK RT/RW melalui Kelurahan, diketahui tidak melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian uang transport tersebut.

Selain itu, hasil konfirmasi kepada Tim Penyusun

Standar Satuan Harga Kota Semarang bahwa pedoman teknis bagi pemberian uang transport tersebut hingga saat pemeriksaan dilaksanakan belum tersedia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada 23 Mei 2018 atas laporan keuangan Pemkot Semarang tahun 2017 menyatakan, belum ada pedoman teknis pemberian uang transport bagi Ketua RT, Ketua RW, Ketua Penggerak PKK RT dan RW. Pemerintah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2017 menganggarkan Belanja Barang Jasa sebesar Rp1.649.931.670.598,00 dengan realisasi sebesar Rp1.517.113.832.223,00.

Anggaran Belanja Barang Jasa tersebut termasuk didalamnya anggaran belanj a

perjalanan dinas dalam kota bagi non Pegawai Negeri sipil (PNS). Di antaranya untuk pemberian uang transportasi bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) & Rukun Warga (RW) serta Ketua Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) RT & RW pada 16 Kecamatan di Kota Semarang dengan nilai realisasi sebesar Rp53.321.709.235.

Hasil pengujian atas realisasi belanja tersebut menunjukkan bahwa pemberian uang transport tersebut dilaksanakan oleh masing-masing OPD Kecamatan pada Seksi Pemerintahan, dengan cara pemberian uang tunai kepada Kelurahan yang ada dalam wilayahnya. Bendahara Pengeluaran Kecamatan memberikan dana tersebut kepada masing-masing Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan.

Oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan, para penerima tersebut diberikan uang transport melalui acara rapat koordinasi di Kelurahan. Apabila Ketua RT & RW serta Ketua Penggerak PKK RT & RW tidak dapat hadir, maka akan dititipkan kepada penerima yang hadir atau diantarkan oleh aparat kelurahan langsung ke lokasi tempat tinggal Ketua RT & RW, serta Ketua Penggerak PKK RT & RW yang tidak dapat hadir tersebut.

Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa besaran tarif uang transport tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga (SSH) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017.

Peraturan tersebut mengatur biaya uang transport kegiatan dalam kota bagi PNS/CPNS/Pegawai Non PNS/ Non PNS sebesar Rp150.000,00. Tim Penyusun SSH, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyatakan bahwa berdasarkan SSH tersebut, maka uang transport tersebut dapat diberikan untuk Ketua RT dan RW serta kepada Ketua Penggerak PKK RT dan RW. Pemberian Ketua RT dan RW diberikan sebesar Rp150.000,00 dengan satuan OH yang diberikan 2 kali setiap bulan atau sebesar Rp300.000 per bulan.

Sedangkan untuk Ketua Penggerak PKK RT dan RW mendapatkan biaya uang transport sebesar Rp75.000,00 per bulan. Pemberian uang transport untuk Ketua Penggerak PKK RT & RW dihitung separuh dari besaran uang transport non PNS. Rekapitulasi atas pemberian uang transport non PNS untuk Ketua RT/RW/PKK sebagaimana tabel berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik pada empat kecamatan diketahui bahwa bukti pertanggungjawaban terkait pemberian uang transport kepada Ketua RT/ RW dan Ketua PKK RT/RW

berupa daftar hadir yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua RT/RW/PKK pada pertemuan/rapat yang diadakan oleh Kelurahan.

Selanjutnya, Kelurahan menyampaikan daftar hadir tersebut kepada Kecamatan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pemberian uang transport non PNS. Hasil konfirmasi pada empat kecamatan tersebut menunjukkan bahwa pihak Kecamatan sebagai pihak yang memberikan uang transport kepada Ketua RT/RW dan Ketua PKK RT/RW melalui Kelurahan, tidak melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian uang transport tersebut. Selain itu, hasil konfirmasi kepada Tim Penyusun Standar Satuan Harga Kota Semarang bahwa pedoman teknis bagi pemberian uang transport tersebut hingga saat pemeriksaan dilaksanakan belum tersedia.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298: Pada Ayat (1) menyatakan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Ayat (2) menyatakan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 lampiran, poin III.2.b.1) yang menyatakan diantaranya penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemberian uang transportasi bagi Ketua RT/RW/PKK pada 16 Kecamatan di Kota Semarang tidak tertib dan berpotensi diterima oleh pengurus RT/RW/PKK yang tidak hadir. Permasalahan tersebut terjadi karena Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah belum menyusun pedoman teknis terkait pemberian uang transportasi bagi Ketua RT/RW/PKK. Atas permasalahan tersebut Kepala Bagian Hukum dan Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang menyatakan sependapat dan akan segera menyusun rancangan Perwal tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Semarang agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan kepada Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah untuk segera menyusun pedoman teknis terkait pemberian uang transportasi bagi Ketua RT/RW/PKK serta pedoman tarif yang diberikan secara rinci. (tim)

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

INVESTIGASI

9

Kontraktor Pemberi Uang Tamzil Ketar Ketir

S

EMARANG - Tak hanya menerima suap, Muhammad Tamzil diketahui juga menerima gratifikasi uang terkait jabatannya sebagai Bupati Kudus. Tamzil “meminta” karena terbebani hutangnya saat maju Pilkada 2018 ke sejumlah pengusaha.

Gratifikasi diduga diterima Tamzil baik langsung atau tidak lewat sejumlah anak buahnya di lingkungan Pemkab Kudus. Di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah Kepala Dinas (Kadis) serta ajudannya.

“Total penerimaan gratifikasi yang diterima M Tamzil sebesar Rp2.575.000.000,” ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwaan terdakwa M Tamzil, di Pengadilan Tipikor Semarang, 11 Desember lalu.

Tim JPU terdiri Haerudin, H Moh Helmi Syarif, Joko Hermawan dan Putra Iskandar.

Diungkapkan, uang itu sebagian besar berasal dari sejumlah rekanan, kontraktor yang mengerjakan proyek di Kudus. Diduga pemberian itu terkait jual beli proyek M Tamzil dengan rekanan. Sejauh ini, KPK belum membidik dugaan suap jual beli itu.

Dugaan gratifikasi dilakukan Tamzil sejak awal ia dilantik dan menjabat bupati. Sejak September tahun 2018 sampai dengan Juli tahun 2019 gratifikasi terjadi. Penerimaan dilakukannya di Kantor Bupati Kudus di Jl. Simpang Tujuh No.1 RT.004/RW.001 Desa Demaan Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

Tamzil diketahui meminta uang ke rekanan lewat Sekda dan Kadis karena butuh.

Alasannya untuk membayar hutang-hutangnya ketika maju Pilkada.

Selaku penyelenggara negara yaitu Bupati Kudus masa jabatan 2018-2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-5839 tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang pengangkatan bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah. Tamzil disangka menerima gratifikasi uang tunai seluruhnya sebesar Rp 2.575.000.000.

Perincian uang yang diterima itu melalui Heru Subiyantoko sebesar Rp 900 juta, Joko Susilo Rp 500 juta, Uka Wisnu Sejati Rp 300 juta. Melalui Muhammad Moelyantoko, Ali Rifai dan Agoes Soeranto Rp 335 juta. Lewat Setiya Hendra dan Ali Rifai, serta diterima langsung oleh M Tamzil Rp 490 juta.

Penerimaan berhubungan dengan jabatannya itu dinilai berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Bupati Kudus.

Serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penerimaan gratifikasi pertama terjadi di September

2018, usai Tamzil dilantik sebagai Bupati Kudus. Tamzil memanggil Heru Subiyantoko selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Pendopo Kabupaten Kudus.

Tamz meminta Heru Subiyantoko mencarikan uang yang akan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Menindaklanjuti perintah itu, kemudian Heru Subiyantoko menghubungi beberapa rekanan/kontraktor yang sering mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Kudus.

“Antara lain, Faiq Himawan, Sariyu , Ratno Khujo dan sejumlah rekanan lainnya. Heru menyampaikan bahwa bupati membutuhkan sejumlah uang,” ungkap JPU di hadapan majelis hakim dipimpin Sulistiyono.

Atas permintaan itu, rekanan mengumpulkan uang dan memberi. Heru Subiyantoko menerima uang dari rekanan atau kontraktor yang diberikan secara bertahap seluruhnya sebesar Rp 900 juta.

Sekitar September 2018 menerima uang sebesar Rp 100 juta.

Sekitar Desember 2018 menerima uang Rp 50 juta, dan akhir Desember 2018 sampai dengan Januari 2019 m e nerima

uang Rp 500 juta.

Heru Subiyantoko kembali menerima Rp 250 juta yang diterima dalam tiga tahap.

Pertama Rp 50 juta, Rp 100 juta dan ketiga Rp 100 juta.

Dari keseluruhan penerimaan tersebut, atas perintah Tamzil, Heru Subiyantoko menyerahkan sebesar Rp 850 juta kepada Hariyanto. Tak diketahui pasti siapa Hariyanto.

Uang untuk membayar hutang Tamzil terkait pembiayaannya saat mengikuti pemilihan kepala daerah Kabupaten Kudus. Sisanya Rp 50 juta atas perintah Tamzil digunakan untuk membayar mobil Mitshubishi Pajero.

Lewat Sekda dan Ajudan Sekitar akhir tahun 2018, Tamzil melalui Sam’ani Intakoris (Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus) memerintahkan Joko Susilo selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) untuk mencari uang untuk kepentingannya.

Joko Susilo lalu menghubungi beberapa rekanan atau kontraktor menyampaikan hal itu. Dari mereka Joko Susilo menerima uang sejumlah Rp 500 juta dari beberapa kontraktor.

Atas perintah M Tamzil melalui Sam’ani Intakoris, uang tersebut kemudian diserahkan untuk membayar hutang Tamzil lagi ke Hariyanto.

Selain itu, Tamzil juga menerima uang dari Joko Susilo selaku Kadis Dikpora sejumlah Rp 300 juta melalui Uka Wisnu Sejati. Uka merupakan anggota Polres Kudus yang menjadi ajudan Tamzil.

Sekitar Maret 2019, sebesar Rp 100 juta pada saat penyerahan bantuan kepada masyarakat. Sekitar April 2019, sebesar Rp 200 juta diantarkan Harjuna Widada, Supriono dan Zubaedi.

Uang diterima melalui Uka Wisnu Sejati pada saat Tamzil ada kegiatan di Pendopo Kabupaten Pati.

Jual Beli Pegawai Pada awal Mei 2019 setelah pelantikan jabatan Administrator (setara Eselon III), Tamzil menerima uang seluruhnya sebesar Rp 335 juta dari para pegawai yang dilantik.

Awal Mei 2019, melalui Agoes Soeranto sebesar Rp 150 juta berasal dari Harjuna Widada sebesar Rp 150 juta. Pertengahan Mei 2019, melalui Ali Rifai sebesar Rp 60 juta dari Harjuna Widada sebagai pemberian Supriyono dan Ani Susmadi.

Pada akhir Mei 2019, sebesar Rp 75 juta melalui Muhammad Mulyanto atau Mbah Mul (PNS Kabu-

paten Kudus) dari Siti Rokhimah, Apriliana Hidayati dan M Kusnaeni. Pada Juni 2019 sebesar Rp 50 juta Muhammad Mulyanto alias Mbah Mul dari Kasmijan dan Martono.

Menjelang lebaran tahun 2019, M Tamzil menerima uang sejumlah Rp 490 juta dari Dinas Perdagangan Kab. Kudus dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus yang diterima secara langsung di kantornya. Serta melalui Setiya Hendra selaku ajudan Tamzil dan Ali Rifai selaku Asisten Bidang Pemerintahan.

Penerimaan terjadi pada Mei 2019, sebesar Rp 15 juta dari Abdul Halil selaku Kepala Dinas Perhubungan, yang diterima Tamzil di ruang kerjanya. Mei 2019, sebesar Rp 100 juta dari Sudiharti selaku Kepala Dinas Perdagangan melalui Andi Imam selaku Sekretaris Dinas Perdagangan. Uang diterima melalui Setiyadi Hendra di Pendopo Kabupaten Kudus.

Akhir Mei 2019, sebesar Rp 200 juta dari Andi Imam kepada Ali Rifai di rumahnya sebagai pengembalian hutang Tamzil kepadanya. Sekitar Juli 2019 sebesar Rp 175 juta dari Andi Imam kepada Ali Rifai sebagai pengembalian hutang.

Sejak menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp 2.575.000.000, M Tamzil tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 hari sebagaimana yang dipersyaratkan.

Yakni dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum,” sebut jaksa.

Perbuatan M Tamzil menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sebesar Rp2.575.000.000 dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai Bupati Kudus.

Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 5 angka 6 Undang-Undang yang sama. Bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.

“Dijerat Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” jelas jaksa.

Sementara, pada dakwaan pertama, M Tamzil didakwa menerima suap bersama Agoes Soeranto alias Agus Kroto selaku staf khusus Bupati Kudus (dilakukan penuntutan secara terpisah). Suap secara bertahap diterima sebesar Rp 750 juta dari Akhmad Shofian dan isterinya Rini Kartika Hadi Ahmawati yang ingin naik jabatan.

Akhmad Shofian dari Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus (setara eselon IIIb) menjadi Sekretaris Dinas (setara eselon IIIa). Sementara Rini (Berita terkait di Hal. 21)

10

PENDIDIKAN

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

1.647 Ruang Kelas Rusak Parah

S

EMARANG - Sebanyak 1.647 ruang kelas SMA/SMK/SLB Negeri di Jawa Tengah rusak berat. Untuk SMK negeri total ada 1.432 ruang kelas yang rusak berat dan tersebar di 235 sekolah. Sementara untuk SMA negeri ada sekitar 360 sekolah yang 177 ruangannya rusak parah, dan SLB negeri dengan total 39 sekolah dengan 38 ruang kelas yang rusak.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Jumeri mengatakan data itu diperoleh setelah melakukan pengecekan kondisi bangunan SMA/SMK/SLB Negeri yang ada di provinsi ini.

“Hasilnya ruang kelas yang terdata mengalami kerusakan baik berat, sedang, dan ringan, cukup banyak,” ujarnya, Jumat (29/11).

Sementara itu kondisi sekolah yang rusak sedang di Jateng terdapat 136 ruangan di SMK negeri, 284 ruangan di SMA negeri, dan 61 ruangan di SLB negeri.

Sedangkan kerusakan ringan terdapat di 139 ruang SMK negeri, 3.881 SMA negeri, dan 403 ruangan di SLB negeri.

“Sementara ruang kelas yang kondisinya baik ada 8.780 ruangan di SMA/SMK dan SLB negeri,” imbuhnya.

Menurut Jumeri, anggaran yang telah disediakan untuk tahun depan akan diprioritaskan untuk perbaikan sekolah yang rusak parah. “Ada anggaran Rp289,9 miliar

Salah satu bangunan di SMA Miri Sragen rubuh beberapa waktu lalu. untuk perbaikan sarana prasarana pendidikan,” jelasnya.

Pada 2019 lalu, anggaran untuk sarpras pendidikan di Jawa Tengah sebesar Rp 181,2 miliar. Berbagai upaya akan terus ditingkatkan sebagai upaya mewujudkan pendidikan berkualitas di Jawa Tengah. Selain sarana prasarana, pihaknya juga mengebut pendataan aset sekolah, mengingat banyak fasilitas pendidikan yang lahannya masih dimiliki pihak lain.

“Ada beberapa sekolah yang tanahnya bukan milik Pemprov Jateng, seperti milik Bondho Deso dan juga pihak lainnya,” katanya.

Jumeri, menyebut kasus robohnya aula

SMKN 1 Miri Sragen, beberapa pekan lalu, membuat pihaknya mengambil langkah cepat. Ia menginstruksikan seluruh kepala sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jateng untuk melakukan pengecekan bangunan di sekolahnya.

Jumeri menyebutkan ada beberapa faktor yang membuat ruang kelas rusak.

Pertama karena usia bangunan sekolah yang cukup tua. “Selain itu, banyak sekolah yang konstruksinya belum tahan gempa, berada di daerah rawan bencana, dan salah perencanaan konstruksi. Persoalan itu akan kami jadikan bahan evaluasi dalam perencanaan pembangunan sarpras pendidikan ke depan,” tandasnya. (mht)

Undip Nomor 3, UNS 13, Unnes 17

Kemendikbud Kaji Lagi Penghapusan UN

JAKARTA - Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (Ristek/BRIN) merilis pemeringkatan hasil penilaian kinerja penelitian perguruan tinggi periode tahun 2016-2018.

Berdasarkan analisis terhadap data yang telah diverifikasi, terdapat 47 perguruan tinggi yang masuk dalam kelompok Mandiri, 146 perguruan tinggi kelompok Utama, 479 perguruan tinggi kelompok Madya, dan sebanyak 1.305 perguruan tinggi kelompok Binaan.

Sejumlah PT di Jawa Tengah yang masuk dalam kategori mandiri, berada dalam penilaian itu. Bahkan ada yang masuk tiga besar, yakni Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Kampus yang bermarkas di Tembalang Semarang ini, berada dibawah Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Kampus lain yang peringkatnya cukup baik adalah, Universitas Sebelas Maret (UNS) yang berada di peringkat 13. Sementara Universitas Negeri Semarang (Unnes) berada di peringkat ke-17.

Ada 4 indikator penting yang dijadikan tolak ukur pemeringkatan. Komponen yang dievaluasi meliputi sumber daya penelitian (30 persen), manajemen penelitian (15 persen), luaran/ output (50 persen), dan revenue generating (5 persen).

Menteri Ristek/Kepala BRIN Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menyebutkan, jumlah kontributor sebanyak 1.977 perguruan tinggi, meningkat dari periode tahun 2013-2015 yang hanya mencapai 1.447 perguruan tinggi.

“Penilaian kinerja penelitian perguruan tinggi berdampak kepada kuota anggaran penelitian, pengelolaan dana desentralisasi sesuai dengan rencana induk penelitian masing-masing perguruan tinggi. Termasuk peta kebutuhan program penguatan kapasitas per klaster, dan mekanisme pengelolaan penelitian," katanya. (mht)

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melempar wacana penghapusan ujian nasional (UN). Sejauh ini Kemendikbud masih melakukan kajian sebelum Sejumlah siswa saat mengikuti ujian nasional keputusan terse- beberapa waktu lalu. but diambil. Rencana penghapusan hal itu adalah deregulasi dan UN sebenarnya sudah lama ber- debirokratisasi dari semua ingulir dan selalu memicu kontro- stansi unit pendidikan. Makanya versi. platformnya kita sebut merdeka “Itu (penghapusan UN) yang belajar, merdeka untuk lembaga, sedang kami kaji. Ditunggu ka- guru, dan murid- mahasiswa. Ini barnya,” ujar Nadiem. step pertama,” sebutnya.

Nadiem mengaku pihaknya Sekjen Federasi Serikat Guru tengah fokus dalam pengem- Indonesia (FSGI) Satriwan Salim bangan kualitas sumber daya menegaskan, FSGI mendukung manusia (SDM) pada sektor pen- wacana evaluasi UN. Kendati didikan. Hal ini sejalan dengan demikian dia melihat penghavisi Presiden Joko Widodo dalam pusan UN tidak bisa dilakukan lima tahun ke depan. Salah satu langsung tahun depan, sebab langkah peningkatan kualitas sudah ada jadwal yang telah SDM adalah dengan deregulasi ditetapkan. dan debirokratisasi.

“Sosialisasi dan PermendikDengan langkah tersebut bud tentang UN 2020 sudah keldia berharap terwujud ke- uar,” terangnya. merdekaan dalam belajar hingSatriwan menyebutkan ada ga merdeka untuk lembaga, tiga hal yang melatarbelakangi guru serta murid-muridnya. “Ar- evaluasi. Pertama, pola UN yang ahan Presiden untuk ciptakan diskriminatif di mana semua anak link and match antara sistem diuji dengan soal yang sama. Papendidikan kita dan apa yang dahal belum semua kondisi pendibutuhkan dunia industri dan (Berita terkait di Hal. 21) lain-lainnya, untuk mencapai

Usulkan Sekolah Cukup 3 Hari JAKARTA - Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kak Seto Mulyadi mengusulkan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi (Mendikbud Dikti) Nadiem Makarim terkait kurikulum baru.

Seto mengusulkan kegiatan belajar mengajar (KBM) cukup dilakukan tiga hari dalam seminggu dan tiga jam dalam sehari. “Sehingga, anakanak bisa punya banyak waktu dengan keluarga dan mengembangkan minatnya,” katanya.

Usulan Kak Seto ini sudah pernah diterapkan di homeschooling miliknya di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten selama 13 tahun.

Juga diterapkan di sekolah formal yang bernama Mutiara Indonesia yang bekerja sama dengan Universitas Cambridge, Inggris.

Hasilnya, banyak lulusannya diterima di universitas negeri ternama dalam negeri.

Komisi X DPR menilai positif usulan Kak Seto Mulyadi terkait sekolah tiga hari dalam seminggu. Itu metode yang lebih efektif dalam waktu yang singkat tetapi, metode pengajaran itu masih perlu dikaji lebih jauh penerapannya secara nasional yang karakteristiknya berbeda-beda setiap daerah.

“Perlu dikaji lebih jauh. Apakah itu hanya untuk sekolah dasar atau SMP dan SMA juga?

Kalau memang apa yang diajarkan selama 5 hari itu bisa diajarkan dengan metode yang lebih efektif dengan waktu yang lebih singkat, sebenarnya mengapa tidak. Bisa menghemat banyak waktu dan tenaga pula,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian.

Menurut Hetifah, usulan tersebut masih perlu dikaji pro kontranya dan disediakan alternatif untuk hari-hari selanjutnya anak-anak akan melakukan apa. “Jangan sampai malah anak-anak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan negatif,” tandasnya. (mht)

Penghasilan GTT Naik UNGARAN - Guru tidak tetap (GTT) SD dan SMP Negeri di Kabupaten Semarang akan mendapatkan kenaikan penghasilan.

Mereka yang telah menerima insentif mengajar sesuai besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2019 akan menerima tambahan pada tahun depan.

Kondisi itu seiring dengan kenaikan UMK Kabupaten Semarang tahun 2020. “ Ya, naik yang insentif dari APBD (Kabupaten Semarang) naik 8,51 persen sesuai UMK (tahun 2020),” terang Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Pemkab Semarang Sukaton Purtomo, Senin (25/11).

Besaran UMK Kabupaten Semarang tahun 2019 adalah Rp2.055.000 dan naik pada tahun 2020 menjadi Rp2.299.000. Berdasarkan data di Disdikbudpora, pada tahun 2019 tercatat 1.181 GTT SD dan SMP Negeri yang menerima insentif mengajar sesuai UMK 2019.

“Mereka menerima insentif sebesar UMK karena memiliki latar belakang pendidikan linier dengan bidang tugasnya. Sedangkan 634 GTT belum menerima insentif sesuai UMK," jelasnya.

Menurut Sukaton, kenaikan insentif bagi GTT SD dan SMP negeri itu merupakan salah satu wujud komitmen Pemkab Semarang menjamin mutu SDM tenaga pengajar. Sehingga diharapkan terjadi sinergi jaminan mutu itu dari tingkat pusat, provinsi hingga ke tingkat kabupaten.

“Seperti yang diharapkan oleh Presiden Jokowi (bahwa) SDM yang unggul, Indonesia Insha Allah akan maju,” tegasnya. (mht)

OLAHRAGA 11

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

Tuan Rumah SEA Games Berpeluang Juara

F

ENOMENA tuan rumah SEA Games selalu mendapatkan peluang besar jadi juara umum memang sudah bukan menjadi rahasia umum. Meski tak selalu tuan rumah yang meraih juara umum, namun hal ini cukup sering terjadi setidaknya sejak tahun 2001 silam.

Mulai dari SEA Games 2001 hingga 2007, tim tuan rumah berhasil keluar sebagai juara umum.

Malaysia lebih dulu memulai tradisi ini saat menjadi tuan rumah pada edisi 2001 silam.

Negeri Jiran saat itu berhasil mengalahkan mengungguli Thailand dalam perebutan medali emas terbanyak. Ia sukses mempersembahkan 111 medali emas, 75 perak, dan 85 perunggu.

Tradisi itu berlanjut ke tangan Vietnam, yang dipercaya menyelenggarakan SEA Games 2003. Mereka mendadak gemilang dengan torehan 158 medali emas.

Perolehan tersebut berbanding terbalik dengan apa yang diraih Vietnam di SEA Games 2001 di Malaysia. Saat itu mereka bahkan hanya mampu membawa pulang 33 medali emas saja.

Filipina juga ikut memperkuat

pandangan masyarakat atas fenomena tim tuan rumah yang memiliki peluang besar menjadi juara. Pada SEA Games 2005, Filipina berpesta di rumahnya sendiri.

Negeri Mutiara Laut Orien tersebut sukses mempersembahkan 112 medali emas, 85 medali perak, dan 93 perunggu (total 290 medali). Itu berbanding terbalik pada edisi sebelumnya.

Pada SEA Games 2003 di Vietnam, Filipina hanya mampu meraih 48 medali emas, 54 perak, dan 75 perunggu. Bahkan mereka tak masih dalam daftar tiga besar klase-

men akhir SEA Games 2003.

Tradisi ini berakhir di tangan Thailand. Dominasi Thailand di SEA Games membuat mereka meraih juara umum secara beruntun pada 2007 (Thailand tuan rumah) dan 2009 (Laos tuan rumah).

Indonesia kembali mengingatkan tradisi tersebut saat ditunjuk sebagai tuan rumah SEA Games 2011 lalu. Saat itu, Indonesia sukses menyumbangkan 182 medali emas, 151 perak, dan 143 perunggu.

(Bersambung di Hal. 21)

Proyek Stadion Jatidiri Semarang Capai 85% SEMARANG - Pekerjaan renovasi pembangunan Stadion Jatidiri Semarang senilai Rp600 miliar telah mencapai 85%. Kepala Dinas Pemuda, Olahrarga dan Pariwisata (Disporapar) Jawa Tengah Sinung N. Rahmadi, menyatakan renovasi memasuki tahap keempat meliputi atap stadion, aluminium composite panel (ACP), track lintasan atletik, dan mecanical electric.

“Telah mencapai 85 persen,” katanya, 6 Desember lalu.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Disporapar Jawa Tengah (Jateng), Prambudi Trajutrisno, menambahkan track lintasan atletik dibuat delapan lintas sesuai standar international. Pembangunan

yang sudah rampung antara lain atap stadion sebelah selatan, utara, dan timur.

Mecanical electrik (ME) dalam skala besar, pemasangan 300 kursi dan lift khusus penonton VIP, VVIP, pemasang 30.000 kursi penonton, dan pemasangan rumput asli khusus dari Italia, dan papan waktu skor pertandingan.

“Kursi penonton dibuat pola menyerupai burung garuda dengan warna merah, biru, dan kuning bila dilihat dari atas,” ujar dia.

Lebih lanjut, Prambudi, menyatakan pekerjaan renovasi tahap kelima, Prambudi menyebut akan dilakukan pada 2020 meliputi penyelesaian ME, serta lanskap keseluruhan pembangunan stadion.

Anggaran dana pembangunan tahap kelima senilai Rp130 miliar yang berasal dari APBD Jateng. “Kami harapkan akhir 2020 pekerjaan pembangunan Stadion Jatidiri sudah rampung,” kata dia. (ang)

Kemenpora Bangunkan Kolam Renang CILACAP – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI bakal membangunkan kolam renang berstandar nasional di Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada 2020 mendatang.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap, Heru Harjanto mengatakan hal itu untuk menumbuhkan bibit atlet di daerah serta mempertimbangkan minat yang tinggi ke olahraga renang.

“Minatnya tinggi. Tapi sementara ini memang belum ada kolam renang standar nasional,” katanya, 6

Desember.

Tim Kemenpora, kata Heru, sudah melakukan survei di calon lokasi yang dipersiapkan oleh Pemkab Cilacap, yakni di Majenang sisi utara. Rencananya, Pemerintah Daerah Cilacap sekaligus akan menjadikan kolam renang yang dibangun Kemenpora tersebut sebagai pusat latihan dan pembinaan atlet muda. (cap) Rp 30 Miliar untuk Rehabilitasi Stadion 45 Karanganyar - Pemkab Karanganyar menyiapkan anggaran Rp 30

miliar untuk merehabilitasi Stadion 45 di Karanganyar. “Stadion ini kami desain untuk sepak bola. Dan saya akan hidupkan Persika Karanganyar seiring dengan stadion yang kami rehab total itu,” kata Bupati Karanganyar, Juliyatmono, 8 Desember.

Stadion 45, katanya, didesain dengan penataan rumput dan lampu berstandar stadion. Detail engineering design (DED) rehabilitasi Stadion 45 sudah ada. Pihaknya mengaku sudah menyampaikan ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) terkait bantuan anggaran. (yar)

Catriona Gray

Bikin Jantung Berdegup Kencang GAYA renang Miss Universe 2018, Catriona Gray tampak memukau dan tentunya membuat jantung para pria berdegup kencang. Miss Universe 2018 asal Filipina, Catriona Gray hadir di acara seleksi Miss Universe 2019.

Diketahui, Acara puncak kontes ratu kecantikan Miss Universe 2019 tinggal beberapa hari lagi. Sebelum itu, mahkota baru untuk pemenang Miss Universe 2019 sudah diperkenalkan kepada publik.

Acara peluncuran mahkota baru tersebut diadakan di Atlanta, Georgia, AS, pada 5 Desember 2019. Sebagai Miss Universe 2018, Catriona Gray pun berkesempatan membawakan mahkota baru itu.

Sebagai ratu kecantikan sejagat, Catriona tentu rajin melakoni aktivitas olahraga demi menjaga kebugaran dan tubuh indahnya. Terlebih, ia sempat disebut bertubuh tambun oleh Miss Thailand.

Nah, salah satu olahraga yang dilakukan Miss Universe Catriona Gray yaitu renang. Renang memiliki manfaat untuk menguatkan otot, membakar kalori, serta relaksasi.

Beberapa gaya renang Miss Universe 2018, Catriona Gray yang bikin jantung berdegup kencang di antaranya, ia terlihat memesona meski tubuhnya basah setelah berenang.

Mengenakan bikini one pice merah, Catriona tampak rileks saat berendam di Hannah Beach, Filipina. Mengenakan baju renang dengan model tali spaghetti, Catriona siap untuk menikmati panorama laut Berendam dengan bikini biru, Catriona tetap terlihat anggun lho. Wajah cantik nya dipoles dengan makeup bernuansa nude. Ia juga kenakan anting-anting. (ind)

Klub Olahraga Harus Berbadan Hukum SELURUH klub atau perkumpulan olahraga diharapkan berbadan hukum agar bisa mendapatkan bantuan hibah KONI Kota Semarang. Ketua Umum KONI Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara menegaskan hal itu saat workshop “Kewajiban Berbadan Hukum Bagi Perkumpulan/ Club Cabang Olahraga”, 6 Desember lalu.

“Kenapa harus berbadan hukum, karena cabang-cabang olahraga salah satu penerima dana hibah dari pemerintah,” katanya.

Arnaz juga menyinggung pentingnya SPJ dalam mempertanggungjawabkan anggaran.

“Untuk ketepatan waktu dalam menyusun SPJ, harus matang dalam perencanaan. Karena perencanaan yang baik akan menghasilkan output yang baik. Maka tahun 2020 nanti tidak ada lagi SPJ yang terlambat,” tandasnya.

Kadispora Kota Semarang Suhindoyo Prasetyanto berpesan, karena KONI menerima dana hibah dari pemerintah, maka harus ada pertanggungjawabannya.

“Anggaran berpedoman pada perencanaan. Rencana harus direalisasikan dan pengelola secara formal harus mempertanggungjawabkan,” kata Suhindoyo. (ang)

Tabloid

INFOPlus

Tajam dan Faktual

12

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

HALAMAN

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

) G N E T A J I T A J E K (SUAP

S

Mengalir Kemana-Mana...

EMARANG - Perkara dugaan suap dan atau gratifikasi atas penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi (Kejai) Jawa Tengah menyeret Kusnin, selaku Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Muhammad Rustam Effendy SH MH, selaku Kasi Penuntutan, dan Benny Chtisnawan selaku Pengawal Tahanan/ Narapidana.

Suap diduga berasal dari Soerya Soedarma, pemilik PT Surya Semarang Sukses Jayatama (SSJ), perusahaan importir alat pertukangan.

Suap diberikan melalui Alfin Suherman, pengacaranya.

Kusnin didakwa menerima sebesar kurang lebih SGD 50,000 dollar Singapura dan sekitar SGD244,000 dollar Singapura. Khusus M Rustam dan Benny, keduanya disebut menerima lagi totalnya USD 44.000 dollar Amerika. Sekitar Rp 3,5 miliar keseluruhan atas uang itu, disebut mengalir ke sejumlah pihak.

Suap diberikan untuk menggerakkan Kusnin, selaku Aspidsus agar memberikan petunjuk tidak dilakukan penahanan kota. Serta menjatuhkan tuntutan ringan terhadap Soerya Soedarma dengan pidana penjara selama setahun dengan masa percobaan selama 2 tahun. Dan membayar denda Rp 5

miliar subsidair 6 bulan.

Padahal dalam ketentuan pasal 103 huruf a UU Nomor : 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor : 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.

Sesuai berkas perkara ketiganya disebut, Jaksa Penuntut Umum Asep Maryono SH dari Kejagung mengungkapkan, Kusnin diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-I1264/C.4/10/1993 tanggal 27 Oktober 1993. Ia diangkat selaku Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Aspidsus Kejati Jawa Tengah ) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung RI Nomor : Kep-IV-355/C/07/2018 tanggal 05 Juli 2018.

Dugaan suap dan gratifikasi dilakukannya bersama Muhammad Rustam Effendy SH MH, selaku Kasi Penuntutan Aspidsus Kejati Jawa Tengah, dan Benny Chtisnawan selaku Pengawal Tahanan/ Narapidana Kejati Jawa Tengah.

Kasus terjadi antara 25 Februari 2019 sampai 22 Mei 2019.

“Suap atau gratifikasi terjadi di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No.14 Pleburan, Tempat Parkir Kendaraan Stasiun Tawang Kota Semarang dan di Starbuck Coffe Mal Ciputra Simpang Lima Kota Semarang,� sebutnya.

Uang dugaan suap dan gratifikasi yang diterima sejumlah SGD 244,000 dollar Singapura dan sejumlah SGD 50,000 dollar Singapura. Uang itu diberikan Alfin Suherman, pengacara Soerya Soedarma bin Lie Tjek Jauw.

Suap dimaksudkan agar kejaksaan melakukan penahanan kota dan bukan penahanan Rutan.

Serta melakukan tuntutan pidana percobaan terhadap Soerya Soedarma yang disidang atas perkara kepabeanan.

Padahal sesuai ketentuan kejaksaan selaku Penuntut Umum atas perkara Soerya, seharusnya mengajukan tuntutan pidana badan minimum selama 2 tahun penjara sebagaimana ketentuan pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Bermula tahun 2018, Soerya Soedharma, pemilik PT Surya Semarang Sukses Jayatama (SSJ), perusahan importir alat pertukan-

gan disangka oleh penyidik Dirjen Bea Cukai Kanwil Jawa Tengah telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan yang merugikan negara sekitar Rp 33 miliar.

Pada 26 Juli 2018 Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah menerima SPDP dari Penyidik Kanwil Bea Cukai Prov.Jawa Tengah dan DIY Nomor: SPDP -03.1/ WBC.10/BP.04/PPNS/2018 tanggal 26 Juli 2018, atas nama Soerya Soedarma bin Lie Tjek Jauw. Soerya disangka melakukan tindak pidana kepabeanan sesuai Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan.

Atas pelimpahan itu, Kusnin selaku Aspidsus Kejati Jateng atasnama Kajati Jawa Tengah, Sadiman, ia menerbitkan Surat Perintah Penunjukan JPU untuk mengikuti perkembangan penyidikan Perkara (P.16) Nomor : Print-1045/0.3.5/ Ft.2/08/2018 tanggal 6 Agustus 2018. Tiga jaksa yang ditunjuk yakni, M Rustam Effend selaku Kasi Penuntutan pada Aspidsus Kejati Jawa Tengah. Dyah Purnamaningsih dan Mursriyono selaku jaksa fungsional.

Pada 20 Oktober 2018 Kejati menerima berkas perkara Soerya Soedarma bernomor surat SP.PBP-03/

WBC.10/BD.04/PPNS/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dari penyidik Bea Cukai Kanwil Jawa Tengah dan DIY. Tanggal 26 Oktober 2018 diterbitkan Surat pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap (P.18) Nomor : B-3576/0.3.5/Ft.2/10/2018 yang ditandatangani Kusnin atasnama Kajati Jateng.

Tanggal 1 November 2018 diterbitkan Surat Pengembalian berkas perkara (P.19) Nomor : B-3659/0.3.5/Ft.2/2018.

Tanggal 4 Desember 2018 penyidik Bea Cukai mengirim kembali berkas perkara yang sudah dilengkapi dengan surat Nomor :SP.PBP-03.1/ WBC.10/BD.04/PPNS/2018 tanggal 30 Nopember 2018.

Atas pengembalian berkas perkara tersebut diterbitkan petunjuk ke dua dengan surat Nomor : B-4197/0.3.5/Ft.2/12/2018 yang ditandatangani Kusnin. Petunjuknya agar penyidik melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang secara nyata bekerjasama dengan tersangka.

Pada 8 Januari 2019, Kusnin selaku Aspidsus Kejati Jawa Tengah menerbitkan Surat Pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap (P.21) Nomor: B-112/0.3.5/ Ft.2/01/2019 atas perkara Surua Soedarma yang sebelumnya telah dilengkapi dengan rencana surat

Tabloid

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

INFOPlus

Tajam dan Faktual

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

dakwaan tertanggal 26 Desember 2018. Serta Berita Acara Pendapat hasil penelitian berkas perkara (P.24) dan Berita Acara Hasil penelitian berkas perkara (cek list).

Senin 25 Februari 2019 sekitar jam 10.00 WIB Alfin Suherman datang ke kantor Kejati Jawa Tengah. Ia bertemu dan berkenalan dengan Beny Chrisnawan. Beny lalu menghadapkan Alfin ke Muhammad Rustam Effendi (Kepala Seksi Penuntutan pada Aspidsus Kejati Jawa Tengah).

Alfin mengenalkan sebagai lawyer Soerya Soedarma, sekaligus menyampaikan permohonan agar tersangka tidak ditahan di Rumah Tahanan Negara pada saat tahap II pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Atas permintaan itu, M Rustam Efendy menanyakan adanya imbalan.

“Ada uang berapa?”. Alfin Suherman menjawab, “Ada 750 juta,” demikian tersebut di dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perkara Sendy Pericho, Direktur PT Java Indoland serta Alfin Suherman pada persidangannya di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat September 2019 lalu.

Kala itu, Alfin Suherman menyerahkan amplop berisi uang dolar Amerika dan dolar Singapura senilai Rp750 juta yang diperoleh dari Soerya Soedhama melalui Hendra Setiawan. Maksudnya agar Surya Soehdarma tidak ditahan di rumah tahanan (rutan).

Atas hal itu, M Rustam Efendy menyampaikan membicarakan dengan Kusnin, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. M Rustam Efendy lalu menemui Kusnin.

Esoknya, M Rustam Efendy kembali menemui Alfin SUherman dan menyampaikan adanya tambahan uang. “Minta ditambahin. Atas permintaan itu, Alfin menjawab, Saya hari ini nggak bawa. Saya minta waktu,” sebut jaksa KPK lagi.

Atas permintaan itu, Rustam Effendi dan Beny menghadapkan Alfin kepada Kusnin. Kusnin menyetujui dengan sebuah komitmen.

Kusnin Minta Kajari Tahanan Kota Pada 25 Februari 2019, Kusnin mengirimkan surat nomor: B-940/0.3.5/Ft.2/02/2019 perihal penyerahan tanggung jawab berkas perkara, tersangka dan barang bukti yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Di dalam surat tersebut terdapat kalimat, “….. dan apabila berkenan agar dilakukan penahanan kota, sedangkan apabila Kepala Kejaksaan Negeri berkehendak lain, semuanya kami serahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang…..” selanjutnya dilakukan proses penyerahan tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana kepabeanan atas nama tersangka Soerya Soedarma bin Lie Tjek Jauw di kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Semarang yang kala itu dijabat Dwi Samudji lalu menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16 A) Nomor Print-01/0.3.10/Ft.2/02/2019 tanggal 25 Februari 2019. Selaku tim jaksa yang menangani perkara Soerya Soedarma yakni, Dyah Purnamaningsih SH, Mursriyono SH, dan Prihananto SH. Saat Tahap II, Alfin Suherman sebagai pengacara Soerya mengajukan surat permohonan agar tidak ditahan, tertanggal 25 Februari 2019. Surat dilampiri dengan surat jaminan keluarga dan surat medical check up.

Terhadap tersangka Soerya lalu hanya dilakukan Penahanan Kota berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang (T-7) Nomor : Print-01/0.3.10/Ft.2/02/2019 tanggal 25 Februari 2019.

Penyerahan Pertama Usai pertemuan itu, Alfin Suherman berkali-kali dihubungi M Rustam Efendy dan Benny Chrisnawan yang menanyakan perkembangan proses pembayaran bea masuk Surya Soedharma ke kas negara.

Senin 20 Mei 2019 di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Alfin Suherman kembali menemui Kusnin.

“Ya sudah gini aja. Sampean bayar 5 (lima) untuk kerugian negara.

5 (lima) untuk denda. Dan 5 nya untuk di sini (Kejati Jateng).

Atas penyampaian Kusnin itu, Alfin Suherman bertanya, Kalau misalnya disetujui Soerya, teknisnya bagaimana?. Kemudian dijawab Kusnin, Ya sudah, dibawa saja ke sini yang kerugian negara nanti dibuatkan titipannya.

Alfin Suherman lalu bertanya kembali, Yang untuk di sini bagaimana?. Oleh Kusnin dijawab, Besok ketemu saja di Stasiun Tawang selepas maghrib,”.

Usai Tahap II, Alfin Suherman ke Kejati Jateng menemui Kusnin selaku Aspidsus. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat berisi uang sejumlah SGD 50,000 dollar Singapura sebagai tanda terimakasih karena tak ditahan di Rutan. Kusnin memerintahkan Alfin Suherman memberikan ke Muhammad Rustam Effendi. Usai Alfin pergi, Rustam menyerahkan amplip berisi 50.000 dollar Singapura kepada Kusnin.

Kusnin dan Rustam memerintahkan Beny menjadi penghubung antara pihak penuntut umum dengan Alfin Suherman dalam penanganan perkara Soerya Soedarma.

Esok harinya, Selasa 26 Februari 2019, Rustam atas perintah Kusnin menyerahkan amplop coklat berisi uang yang diterima dari Alfin Suherman kepada Dwi Samudji (Kajari Semarang).

Bersama Beny, Rustam menghadap Dwi Samudji. Beny menemui di ruang kerja Kajari sedangkan Beny menunggu di kantin. Rustam menyerahkan amplop coklat berisi uang tunai sejumlah SGD 50,000 dollar Singapura) kepada Dwi Samudji.

HALAMAN

Oleh Dwi Samudji, uang hanya diambil SGD 28,000 dollar Singapura dan menyerahkan kembali sisanya sebesar SGD 22,000 dollar Singapura kepada Rustam Effendi.

Rustam dan Beni kembali ke Kejati dan menyerahkan uang sebesar SGD.22,000 dollar Singapura kepada Kusnin. Dari jumlah itu, Kusnin mengambil SGD 10,000 dollar Singapura. Sisanya sebesar SGD 12,000 dollar Singapura diserahkan ke Rustam Effendi, agar dibagikan kepada para Jaksa Penuntut Umum antara lain kepada Mursriyono dan Dyah Purnamanigsih masing-masing SGD 3,000 dollar Singapura. Sedangkan untuk Rustam Effendi sebesar SGD 6,000 dollar Singapura.

Pada 8 Maret 2019, Dyah Purnamaningsih bersama tim JPU menyiapkan surat dakwaan Nomor : PDS-01/0.3.10/Ft.2/02/2019. Dakwaan disusun berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 103 huruf a UU Nomor : 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Surat dakwaan ditandatangani Dyah Purnamaningsih.

Sesuai ketentuan pasal 103 huruf a UU Nomor : 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan disebut. “Setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.

Pada 8 Maret 2019, berkas perkara Soerya Soedarma dilimpahkan jaksa ke ke Pengadilan Negeri Semarang dengan surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-01/0.3.10/Ft.2/03/2019.

Surat pelimpahan ditandatangani Kajari KotaSemarang, Dwi Samudji.

Tanggal 12 Maret 2019 terbit penetapan hakim ketua majelis PN Semarang Nomor : 187/Pid.B/2019/ PN.Smg tentang penentuan hari sidang. Disamping itu diterbitkan penetapan hakim nomor: 18/III/ Pen.T/2019/PN.Smg tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan penahan kota Semarang terhadap terdakwa Soerya Soedarma.

Ekspose Rentut Persidangan perkara Soerya Soedarma dimulai pada 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019. Pada tanggal 9 Mei 2019, dilaksanakan ekspose untuk membahas rencana tuntutan perkara kepabeanan atas nama terdakwa Soerya Soedarma di Aula Pidsus Kejati Jawa Tengah. Ekspose dipimpin Kusnin dihadiri Kasi Penuntutan Muhammad Rustam Effendi, Kasi Penyidikan Indi Prrmadasa, Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Adi Wicaksana, Koordinator Pidsus Marta Parulina dan para Jaksa Penuntut Umum Dyah Purnamaningsih dan Musriyono.

Hasil ekspose, apabila terdakwa Soerya Soedarma mau membayar kekurangan bea masuk, maka dapat dipertimbangkan untuk halhal yang meringankan dalam tuntutan pidana. Terhadap Terdakwa dapat dipertimbangkan untuk diajukan Tuntutan Pidana Percobaan apabila Terdakwa membayar kekurangan bea masuk. Namun untuk pidana dendanya dituntut secara maksimal yaitu sebesar Rp 5 miliar.

Pertimbangan untuk menuntut pidana percobaan adalah pendapatan negara kembali dan denda maksimal. Rencana tuntutan atas perkara tersebut tidak perlu direntutkan ke Kejaksaan Agung karena termasuk Kewenangan Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pada 21 Mei 2019, Soerya Soedarma melalui keluarganya bernama Jimmy Hidayat menitipkan uang pembayaran selisih bea masuk PT Surya Semarang Sukses Jaya Tama dalam perkara kepabeanan atas nama terdakwa Soerya Soedarma Rp 2.516.048.000. Uang diterima Kasi Pidsus Kejari Kota Semarang Triyanto dan langsung disetorkan ke rekening penitipan Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Masih pada 21 Mei 2019, Dyah Purnamaningsih bersama tim Jaksa Penuntut Umum dan M Rustam Effendi menghadap Kusnin di ruang kerjanya. Mereka menanyakan rencana tuntutan perkara kepabeanan tersebut.

Kusnin menyampaikan untuk pidana badan dituntut dengan hukumam pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun, denda Rp 5 miliar. Uang titipan untuk pembayaran bea masuk Rp 2.516.048.000 ditetapkan sebagai penerimaan negara dari bea masuk yang belum terbayar dan segera dimasukan ke kas Negara melalui Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY. Dibagi-Bagi Setelah diputuskan berdasarkan Berita Acara Ekspose tertanggal 9 Mei 2019 yang menyatakan Soerya Soedarma akan dituntut pidana percobaan. Selasa 21 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 WIB Alfin Suherman menemui Kusnin di Area Parkir Stasiun Kereta Api Tawang Jalan Taman Tawang Nomor 1 Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara.

Alfin menyerahkan uang tunai sekitar SGD 244,000 dollar Singapura yang dibungkus kertas koran kepada Kusnin. Alfin melemparkan uang ke mobil dinas yang dikemudikan Kusnin sendiri.

Kusnin kembali ke kantor Kejati Jateng lalu menyimpan uang dalam laci meja kerjanya. Tanpa menghitung ulang uang yang diterimanya ia kembali ke Stasiun Tawang untuk pulang ke Purwodadi.

Rabu 22 Mei 2019 Kusnin menghubungi Dwi Samudji melalui telepon agar datang menemui di ruang kerjanya. Sekitar jam 11.30 WIB Dwi Samudji tiba di ruangan Kusnin. Kusnin lalu menunjukkan uang tunai sebesar kurang lebih

13

SGD 244,000 dollar Singapura yang diterima dari Alfin Suherman.

Kusnin dan Dwi Samudji merencanakan pembagian uang tersebut. Untuk Kepala Kejati Jateng Sadiman SGD100,000 dollar Singapura. Dwi Samudji SGD 73,000 dollar Singapura, Dyah Purnamaningsih SGD 8,000 dollar Singapura,Musriyono SGD 8,000 dollar Singapura. Untuk M Rustam Effendi SGD10,000 dollar Singapura, Kusnin SGD30,000 dollar Singapura.

Sisanya SGD 15,000 diberikan ke Benny Chrisnawan SGD2,000 dollar Singapura, diberikan kepada Adi Hardiyanto Wicaksono SGD2,000 dollar Singapura.

Tersisa sebesar SGD 11,000 dollar Singapura kemudian ditukarkan ke bentuk mata uang rupiah.

Uang telah digunakan untuk antara lain membeli aplikasi bidang Tindak Pidana Khusus sebesar Rp 36 juta, membayar ahli perkara korupsi majalah dinding Kabupaten Kendal sebesar Rp 25 juta.

Membayar pagelaran wayang di Colo Madu Solo sebesar Rp 80 juta serta kegiatan lainnya di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang kekurangan uangnya diambil dari jatah Kusnin sendiri.

Kusnin memanggil semua pejabat struktural dan para staf di lingkungan Bidang Tindak Pidana Khusus ke dalam ruangan kerjanya untuk membagikan uang sebagaimana telah dialokasikan bersama dengan Dwi Samudji.

Setelah itu, M Rustam Effendi menyisihkan dari bagiannya, Dyah Purnamaningsih dan Musriyono masing-masing sebesar SGD 1,000 dollar Singapura untuk dibagikan kepada staf. Di antaranya diberikan kepada Benny Chrisnawan sebesar Rp 15 juta.

Dollar Amerika untuk Jaksa Masih di tanggal 22 Mei 2019, sebelum pembacaan tuntutan pidana, bertempat di Starbucks Coffe Simpang Lima Semarang, Alfin Suherman bertemu Benny Chrisnawan dan Adi Hardiyanto Wicaksono. Alfin lalu menyerahkan uang sebesar US$ 10.000 dollar Amerika kepada Benny. Sebesar US$ 10.000 dollar Amerika kepada Adi Hardiyanto WIcaksono.

Alfin juga menititpkan uang kepada Benny untuk Dyah Purnamaningsih dan Musriyono masing-masing sejumlah US$ 7.000 dollar Amerika. Serta untuk M Rustam Effendi US$ 10.000 dollar Amerika dalam amplop.

Untuk titipan ke M Rustam, Benny menolak dan meminta Alfin menyerahkan sendiri. Keesokan harinya, pada 23 Mei 2019 di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Alfin memberi M Rustam dan telah diterima US$ 10.000 dollar Amerika.

Tanggal 22 Mei 2019, tim JPU mengajukan Rencana Tuntutan Pidana kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang melalui surat rencana tuntutan pidana perkara Soerya Soedarma. Isi rencana (Berita terkait di Hal. 20)

14

HUKUM

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

Hakim Adhoc PHI Semarang Terancam Dicopot

S

EMATANG - Hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Subronto dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) RI. Laporan terkait dugaan rangkap jabatannya sebagai Ketua Tim Advokasi PPRK (Persatuan Perusahaan Rokok Kudus). Subronto juga diduga dipilih menjadi salah satu anggota tim formatur untuk menyusun pengurus DPK Apindo Kabupaten Kudus saat melakukan pemilihan pengurus.

Kepada INFOPlus, Subronto yang dikonfirmasi menolak menanggapi masalah itu. “Saya no comment saja mas,” kata dia, 12 Desember lalu.

Laporan dibuat oleh Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat LePAsP ( lembaga Pemerhati Aspirasi Publik), DrsAhmad Fikri. Atas laporan itu, KY telah menindaklanjuti dengan mengirim surat nomor 492/ PHL/LM.01/11/2.19 perihal permintaan kelengkapan data tertanggal 20 November 2019. Surat ditujukan

kepada LePAspKabupaten Kudus di Desa Mlati Lor RT 02 RW IV No 157 Kabupaten Kudus.

KY menyatakan telah menerima laporan LePAsp pada 14 November 2019 yang tercatat dalam nomor penerimaan 1376/XI/2019/E yang intinya melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Subronto SH MH selaku hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial Semarang.

“Terkait laporan itu, KY meminta LePasp melengkapi bukti pendukung berupa surat, foto, atau bukti pendukung lainnya,” sebut KY dalam suratnya yang ditandatangani Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim, KMS A Roni SH MH. Laporan terkait hakim Subronto yang diduga masih aktif sebagai Tim Advokasi PPRK sekaligus merangkap jabatan sebagai ketuanya. Subronto juga diduga dipilih menjadi salah satu anggota tim formatur untuk menyusun pengurus DPK

Apindo Kabupaten Kudus saat melakukan pemilihan pengurus.

Muhammad Farhan selaku Penghubung Komisi Yudisial (PKY)Jawa Tengah dikonfirmasi mengaku, lapiran sudah dalam penanganan. “Laporan sudah ditangani KY pusat,” kata dia.

“Karena sudah ada bagian tersendiri yang menangani. Tetapi kalau diminta PKY Jateng siap membantu,” katanya. “(lama prosesnya) kalau SOP nya 60 hari sejak diregistrasi,” pungkasnya.

Sesuai ketentuan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselihan hubungan industrial, pada Pasal 66 ayat (1) huruf K berbunyi : ” Hakim adhoc tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus serikat pekerja / serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha,”. Ayat (2), dalam hal seorang hakim adhoc yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , jabatannya sebagai hakim adhoc dapat dibatalkan. (far)

Bank Jateng Jebloskan 2 Nasabahnya Ke Sel SEMARANG - Pasangan suami isteri (Pasutri), tersangka kasus pembobolan ATM Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Jateng Muhammad Ridwan dengan Nanik Supriyati dijemput paksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus(Ditreskrimsus) Polda Jateng.

Keduanya ditangkap di kediamannya di Pati dan ditahan usai dilaporkan Bank Jateng atas kasus dugaan pembobolan ATM. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir-

reskrimsus) Polda Jateng, Kombes Pol Hendra Suhartiyono mengatakan, kedua pengusaha asal Pati itu ditangkap karena dinilai tidak koorporatif saat dipanggil.

Dua kali keduanya dipanggil patut, tapi mangkir.

“Karena sudah memanggil dua kali tidak datang wajib kami duga melarikan diri, “tuturnya, 29 November lalu.

Hendra mengatakan penjemputan dilakukan di kediaman tersangka di Pati, pada (22/11). Namun saat akan dilaku-

kan penjemputan paksa ,Muhammad Ridwan tidak berada di rumah. Petugas hanya menjumpai Nanik. “Jadi untuk menangkap Ridwan kami tangkap dulu istrinya,”ujarnya.

Petugas kemudian menangkap Ridwan di Kudus. Hingga saat ini kepolisian baru kedua menangkap kedua pasangan tersebut.

“Untuk pelimpahan lihat nanti. Kalau (Berita terkait di Hal. 21)

Vonis Hakim Lasito Berubah SEMARANG - Upaya banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perkara dugaan suap, terdakwa hakim Lasito telah dijatuhkan putusan. Pengadilan Tinggi (PT) Tipikor Semarang yang memeriksa, dalam putusannya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Semarang. PT Semarang hanya mengubah putusan perihal denda yang dijatuhkan.

Putusan banding dijatuhkan majelis hakim terdiri Dr Eddy Wibisono (ketua), Abdul Jalil, Timbul Priyadi (anggota), dibantu Panitera Pengganti Hadipitono pada tanggal 12 November lalu dalam perkara nomor 10/PID.TPK/2019/PT SMG. “Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum. Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 3 September 2019 nomor: 55/Pid.SusTPK/2019/PN Smg, yang dimintakan banding tersebut sekedar amar putusan tentang pidana denda, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga putusan selengkapnya akan berbunyi sebagai berikut,” kata majelis hakim.

“Menyatakan Terdakwa Lasito tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lasito tersebut, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” lanjutnya.

Kepada INFOPlus, Aris Setiono, pengacara terdakwa Lasito membenarkan adanya putusan menguatkan itu. “Kami terima petikan putusannya tanggal 25 November 2019 lalu. Untuk pribadi Pak Lasito menyatakan menerima atas putusan itu,” kata dia.

Lasito, hakim PN Semarang divonis bersalah menerima suap Rp 700 juta yang diberikan Bupati jepara, Achmad Marzuqi selaku Pemohon praperadilan atas penetapan tersangkanya oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Putusan dijatuhkan Selasa 3 September 2019. (far)

Sebarkan Foto Syur Mantan Pacar SEMARANG - Nekat menyebarkan foto bugil mantan kekasihnya di Facebook dan Whatsapp, seorang pria ditahan dan diadili. Sudrajat bin Karma Suryadi (45), warga Dusun Desa Damar Pura, Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumsel. Petani perkebunan itu ditahan sejak 26 September 2019.

Perkaranya masuk Pengadilan Negeri (PN) Semarang Kamis, 28 November 2019 dalam klasifikasi perkara Informasi dan Transaksi Elektronik. “Perkara nomor 855/Pid.Sus/2019/PN Smg,” kata Noerma Soejatiningsih, Panmud Pidana pada PN Semarang,” kata dia, awal Desember lalu.

Peristiwa terjadi sejak Januari 2019 sampai dengan Maret 2019 di rumah korban, IYN di Tambak Aji, Ngaliyan, Kota Semarang. Di RS Tugurejo Jalan Raya Walisongo Km.9 Kota Semarang dan di PT Pantjatunggal di Jl. Mpu Tantular KM 67 Kota Semarang.

Berawal sekitar Juni 2017, korban IYN kenal dengan pengguna akun facebook atas nama Romi Ramadhani. Keduanya chating lalu komunikasi lewat WhatsApp dengan nomor 081278901232 mengaku bernama Sudrajat.

Keduanya semakin sering berkomunikasi. Sisi lain hubungan IYN dengan sua-

minya, Dimhari semakin buruk. Februari 2018 IYN resmi bercerai.

Pasca perceraian itu, hubungan IYN dengan Sudrajat semakin dekat. Kemudian pada September 2018, korban IYN dipertemukan dengan keluarga Sudrajat di Subang Jawa Barat.

Sekitar seminggu usai pertemuan, keduanya melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Sekitar Oktober 2018, Sudrajat bekerja ke Palembang, dan sejak hubungan jarak jauh itu, ia kerap minta foto-foto telanjang korban baik lewat chat atau videocall.

Keduanya sama-sama telanjang, dan apabila tidak dituruti Sudrajat selalu mengancam akan menyebarkan foto-foto dan video yang telah ia simpan. Atas ancaman itu sehingga korban menurut.

Merasa takut dengan perilaku Sudrajat sehingga pada Desember 2018, IYN memutuskan hubungannya. Sekitar Januari 2019 di beberapa Akun Facebooknya korban IYN yang sudah tidak bisa diakses olehnya dihack orang lain/Sudrajat.

IYN melihat profil dan postingan foto miliknya dengan gambar-gambar yang memiliki muatan kesusilaan memperlihatkan bagian payudara dan alat kelamin korban.Setelah postingan gambar-gambar tersebut tersebar, banyak nomer yang

tidak dikenal menghubungi nomer milik korban.

Beberapa orang tidak dikenal juga berdatangan tempat kerjanya karena mengira korban bokingan online.Pada Januari 2019 saat mantan suami IYN bekerja di RSUD Tugurejo Semarang diberitahu saksi Dewi bahwa ada akun facebook dengan nama mantan isterinya menunjukan konten yang bermuatan kesusilaan. Ia lalu mengecek dan kaget melihatnya.

Teman korban, Nining R yang bekerja di PT Pantjatunggal juga dikagetkan isi postingan itu. Ia melihat korban IYN tidak menggunakan pakaian sehingga terlihat payudara dan alat kelaminnya.

Nining juga menerima pesan Whatsapp dengan nomor aktivasi 081278901232 berupa foto IYN tidak memakai pakaian (telanjang bulat) sehingga terlihat puting payudara dan kemaluannya.

Tak hanya menyebarkan foto-foto bugilnya, pelaku juga menghubungi IYN baik melalui pesan SMS maupun chat whatsapp dan mengancam akan menghancurkannya.

Ia juga mengancam keselamatan anak – anak dan mantan suaminya. Sehingga

dengan kejadian tersebut IYN melaporkan kepada pihak berwajib.

Pelaku Sudrajat yang kemudian diburu dan ditangkap telah ditahan dan segera diadili. “Dijerat Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Atau, kedua dijerat Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” sebut Jaksa Penuntut Umum,Nunuk Dwi Astuti dalam surat dakwaannya. (far)

KRIMINAL 15

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

Pasok Sabu ke Lapas Pakai Kondom

S

EMARANG - Satresnarkoba Polrestabes Semarang berhasil menangkap tiga tersangka pengedar narkoba.

Ketiga pelaku itu diketahui bernama Agung Wahyono (29), Ahmad Ridwan (28) dan Suparwanto, Ketiganya merupakan warga Wonolopo, Mijen, kota Semarang.

Mereka ditangkap di rumah masing-masing. Dari tersangka Polisi berhasil mengamankan barang bukti puluhan gram sabu dan ratusan butir pil ekstasi. Mereka diketahui memasok narkoba kepada seorang narapidana di Lapas Kelas IA Semarang berinisial S. Napi tersebut diduga juga mengatur bisnis narkotika itu dari dalam penjara.

Awal pengungkapan kasus narkoba ini berkat informasi dari masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kepala Satuan (Kasat) Resnarkoba

Tersangka penyelundupan narkoba ke Lapas saat gelar perkara di Mapolrestabes Semarang.

Polrestabes Semarang AKBP Yudy Arto Wiyono dengan melaksanakan penyelidikan.

“Berdasarkan informasi yang akurat, kami berhasil menangkap 3 tersangka, dan berhasil menyita sabu seberat 35 gram, 300 butir pil ekstasi. Kita juga mengamankan 1 buah kondom,” ujar AKBP Yudy Arto Wiyono saat menggelar konferensi pers di Mapolrestabes Semarang, Kamis (28/11).

Kasatresnarkoba menjelaskan tersangka AW (29) merupakan otak penyelunduan sabu di dalam Lapas Klas 1 Semarang. “Tersangka AW berhasil menyelundupkan sabu dengan mengelabuhi sipir Lapas Klas 1 Semarang dengan cara memasukkan sabu yang terlebih dahulu dibungkus plastik lalu dirangkap dengan kondom ke dalam dubur,” jelas AKBP Yudy.

Arto Wiyono mengatakan,

dari pengakuan para pelaku, penyelundupan sabu ke dalam lapas itu sudah enam kali dilakukan. Sementara itu, dari pengakuan Agung Wahyono setelah lolos dari pemeriksaan awal oleh Sipir Lapas, dia langsung menuju ke kamar mandi untuk mengeluarkan kemasan sabu yang dimasukan dalam dubur.

“Saya langsung menuju ke kamar mandi khusus pengunjung di Lapas. Setelah mengeluarkan sabu dari dubur kemudian saya cuci dan saya masukin ke saku celana. Saya kasih kepada SN selaku pemesan,” tutur Agung di hadapan polisi.

Dari usahanya tersebut, Agung mendapat imbalan dari SN antara Rp2-3 juta setiap pengiriman dan uangnya dikirim melalui transfer.

Dari usaha penyelundupan terakhir di Lapas ini Agung mengajak Ahmad Ridwan untuk menyimpan 300 butir inex di duburnya. (mht)

Rampok BRI Kuras Rp466 Juta SEMARANG - Tim Gabungan Polres Brebes dan Subdit Jatanras Polda Jateng berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Negla Desa Bojongsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.

Tiga tersangka berhasil diamankan, dalam perampokan yang mengakibatkan kerugian sekira Rp466 juta ini.

Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Iskandar F Sutisna mengatakan, kasus perampokan ini terjadi sekitar pukul 04.00 WIB, Jumat (29/11).

Pelaku yang yang diduga lebih dari satu orang masuk ke dalam kantor setelah melumpuhkan penjaga malam,

Arisman. “Penjaga tersebut diikat kakinya, dan kedua tangannya. Juga dilakban mulutnya. Perampokan tersebut diketahui oleh warga sekitar pukul 05.00 WIB,” ujarnya, Kamis (5/11).

Iskandar melanjutkan, saat itu, ikatan kaki Arisman terlepas sehingga bisa berjalan kemudian keluar dari bank dan meminta tolong warga untuk membantu melepas ikatan tangannya.

“Setelah itu, mereka menghubungi pimpinan bank Uun Khunaefi, yang masih berada di rumahnya. Kemudian, Uun Khunaefi mendatangi bank dan saat masuk ke kantor, mendapati pintu ruangan penyimpanan brankas dalam keadaan terbuka dan rusak,”jelasnya.

Berdasarkan hasil olah TKP, kata Iskandar, dari penyelidikan yang telah dilakukan, polisi akhirnya menangkap tersangka Jagat Abilowo (44) di rumahnya di Perum Buminegara Lestari Blok E1 No. 35, Kabupaten Serang, Banten.

“Selanjutnya berhasil juga dilakukan penangkapan terhadap tersangka Agus Suparlan di rumahnya di Bojongsari, Depok,” bebernya.

Pada hari Rabu, 4 Desember 2019 sekira pada jam 16.30 WIB, polisi juga mengamankan tersangka Agus Aryanto (37) di area Pom Bensin Klajaran Wetan, Kecamatan Loh Bener, Indramayu. (mht)

79 Buku Nikah Digondol Maling SRAGEN - Ulah maling satu ini lumayan aneh. Maling satu ini beraksi di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngrampal, kabupaten Sragen. Bukan barang elektronik yang disikat. Justru sejumlah buku nikah asli dan duplikat yang digondol maling satu ini.

Kapolres Sragen AKBP Yimmy Kurniawan melalui Kapolsek Ngrampal AKP Agus Irianto membenarkan kejadian pencurian yang langka terjadi ini. Menurut Kapolsek, sebanyak 79 buku nikah telah hilang di curi.

“Kejadian pencurian di kantor KUA kecamatan Ngrampal ini di ketahui dan pertama kali oleh penjaga KUA Suparno, saat hendak bersih bersih pagi ini, pukul 07.00 WIB,” ujarnya, Senin

(2/12).

Saat mengetahui kantor KUA dibobol maling, dia pun kemudian melaporkan kejadian kepada kepala KUA Sutrisno, dan bersama sama, melapor ke Polsek Ngrampal. AKP Agus mengatakan, saat Suparno masuk kantor, ia melihat pintu belakang kantor rusak. Ada kursi plastik warna biru berada di pinggir tembok yang di duga di gunakan pelaku untuk memanjat.

“Saat di cek lebih dalam oleh petugas, dipintu, terlihat ada bekas congkelan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, maling itu telah mengambil buku nikah sebanyak 79 lembar.

Dari kesemua itu, terdiri dari 25 buku nikah asli, 40 buku nikah duplikat dan 14 buku

Sejumlah aparat tengah melakukan penyelidikan kasus pencurian buku nikah di kabupaten Sragen. nikah yang telah di isi oleh staf KUA kecamatan Ngrampal.

Diduga pelaku masuk kantor KUA dengan cara merusak pintu belakang , berhasil membawa beber-

apa buku nikah dan pelaku keluar melalui pintu yang sama.”Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan di TKP, untuk menemukan pelaku,” tukasnya. (mht)

Sejumlah kendaraan bermotor turut terbakar dalam aksi bakar orang di Rembang.

Bakar Orang Akibat Cemburu REMBANG – Seorang tukang tambal ban SM, (50) nekat membakar dua orang pria di jalan Desa Sumberjo Kecamatan kota Rembang. Saat diinterogasi, pelaku berinisial SM (Berita terkait di Hal. 22)

Sebar Video Porno Bersama Kekasih PEKALONGAN - Kepolisian Resor Pekalongan Kota, Jawa Tengah, membekuk AAW (20) yang diduga sebagai pelaku penyebaran konten hubungan bersama kekasihnya di media sosial. Kepala Polres Pekalongan Kota AKBP Egy Andrian Suez mengatakan bahwa kasus tersebut terungkap oleh polisi setelah adanya laporan dari ibu korban.

“Konten porno tersebut berupa rekaman gambar maupun video adegan pelaku sedang berhubungan badan dengan korban yang dilakukan di sebuah kamar kos pada 12 November 2019,” katanya.

Ia mengatakan awalnya orang tua korban mendapat laporan dari salah satu guru korban yang mendapatkan kiriman konten porno melalui DM di akun instagramnya pada 24 November 2019. Konten tersebut dikirimkan oleh pelaku dari akun instagram korban, yang mana akun tersebut telah dikuasai pelaku.

“Motif yang mendasari perbuatan pelaku karena hubungan dirinya dengan korban tidak mendapat restu dari orang tua korban.

Setelah melakukan penyelidikan, kami berhasil membekuk pelaku di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang,” katanya.

Ia mengatakan pelaku akan dijerat pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 27 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 15 tahun,” katanya.

Tersangka AAW (20) warga Kecamatan Pekalongan Utara mengaku dirinya bersama korban telah menjalin hubungan sejak enam tahun tetapi tidak mendapat restu dari orang tua korban. “Saya sengaja menyebarkan gambar porno hubungan dengan korban ke guru korban dengan tujuan supaya korban dikeluarkan dari sekolah dan bisa ikut bekerja dengan saya di Bali,” katanya. (mht)

16

KISAH-KU

“Rubrik Kisah-Ku disarikan dari kisah nyata”

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

Keperawananku Kuberikan ke Suami Orang

K

ISAHKU terjadi 3 tahun lalu. Sebut saja Aku Stefani, keturunan chinese.

Awal 2019 ini umurku menginjak 20 tahun. Aku tinggal di daerah Pedurungan, Semarang dan kini menjadi seorang karyawan swasta.

Berawal pada awal 2015 saat membuka facebook. Iseng-iseng online, kursor komputerku mengarah ke sebuah grup bernama Kicau Mania. Di sana aku kenal seorang pemilik akun, sebut saja namanya Zakir. Iseng-iseng aku chat dia.

Mulanya chat biasa, akhirnya kami akrab dan lebih mengenal.

Hubungan dunia maya aku lalui dengannya. Sampai akhirnya aku memberanikan ketemuan. Kami janjian di suatu tempat. Awal ketemuan, aku dan dia sama-sama kaget. Zakir ternyata pria berusia setengah baya. Sementara aku, saat itu baru 16 tahun dan berstatus pelajar SMP Kelas 9.

Meski usianya 45 tahun, penampilannya cukup menawan.

Sikapnya yang dewasa juga membuat aku terpesona. Mas Zakir tinggal di Ngaliyan, Semarang. Dia bekerja sebagai operator packing minyak, perusahaan makanan besar di Indonesia.

“Mas Zakir,” Begitu aku panggil dia.

Sejak pertemuan pertama itu, kami semakin akrab. Meski beda usia, hubungan kami terus berlanjut selayaknya orang berpacaran.

Kamipun seolah saling dimabuk cinta.

Sejak awal berhubungan, aku tahu jika Mas Zakir sudah menikah dan punya dua anak. Mas Zakir sendiri juga tahu aku masih berstatus pelajar. Sejak awal aku menceritakan. Namun kondisi itu, tidak

membuatku berkeberatan pacaran dengan Mas Zakir.

Suatu saat, ketika aku duduk di bangku SMK Kelas 10, tepatnya sekitar Agustus 2015, aku diajak Mas Zakir pergi jalan-jalan ke kolam renang Siwarak di daerah Ungaran.

Pagi hari kami janjian ketemuan di Musium Ronggowarsito Semarang.

Kami berangkat ke Siwarak dengan berboncengan motor. Udara dingin di daerah Ungaran, seolah menjadikan dekapan tanganku semakin kencang di pinggangnya.

Di lokasi kolam renang, awalnya aku hanya duduk-duduk ngobrol biasa dengan Mas Zakir sampai akhirnya dia mengajakku ke Bandungan. Tanpa berfikir panjang, aku mengiyakan ajakan itu.

Siang itu, di tengah perjalanan menuju ke Bandungan, Mas Zakir mengajakku berhenti di sebuah hotel di tepi jalan. Hotel Arjuna Sari namanya. Tanpa ragu dan khawatir, usai dapat kamar, kami masuk berdua.

Di dalam, awalnya kami rebahan di kasur hotel dan hanya ngobrol

“ngalor kidul” bersama. Namun, udara dingin dan suasana, menjadikan tangan Mas Zakir bergerilya.

Mulai mengelus pipi sampai mencium bibirku yang basah. Akupun yang sejak awal mendambakan tak bisa menolak. Akhirnya kami bercumbu.

Ciuman mesra Mas Zakir semakin membara, hingga membuatku kesulitan bernafas. Tangannya yang semakin liar, semakin nakal meraba bagian dadaku hingga akhirnya mengarah ke sisi vitalku.

“Ah” desahku, sekitar jari telunjuknya menelingkup masuk di celah vaginaku.

Akupun hanya bisa pasrah menikmati setiap cumbuannya.

Sampai akhirnya kamipun saling menikmati, hingga tanpa disadari, satu persatu kami melepas semua pakaian, tanpa sehelai benangpun.

Aku melakukan hubungan badan pertama kalinya bersama Mas Zakir. Dengan kerelaan dan asmara, kuserahkan keperawananku untuk Mas Zakir.

Setelah melakukan hubungan

badan aku merasa takut perbuatanku akan diketahui orang lain terutama orang tuanya. Aku merasa tenang, saat Mas Zakir menjanjikan akan bertanggungjawab, menikahiku.

Sore harinya, kami pulang ke Semarang ke rumah masing-masing. Sejak kejadian itu, hubungan asmara kami semakin erat. Kami terus berpacaran. Bahkan setiap kali bertemu, kami kerap kali melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Sejak itu, sekitar 10 kali aku melakukannya bersama Mas Zakir di sejumlah tempat.

Tak hanya di Hotel Arjuna Sari, tapi juga di Hotel Mayangkara Jalan Siliwangi Semarang. Seingatku sekitar Agustus 2016. Saat itu, tepat Sabtu malam Minggu, usai pacaran di Musium Mandala Bhakti di kawasan Tugu Muda Semarang, Mas Zakir mengajak bermalam di sana.

Saat berada di kamar Hotel Mayangkara, kami kembali melakukan hubungan badan. Diawali berciuman dan saling meraba. Selesai berhubungan badan, dini harinya

kami pulang.

Aku sendiri bukan orang asing bagi keluarga Mas Zakir. Aku pernah diajak Mas Zakir ke rumahnya dan dikenalkan ke isterinya. Pastinya bukan sebagai pacar, tapi teman. Sejak perkenalan itu, aku sering datang ke rumah Mas Zakir, sampai pada pertengahan 2017 aku nekat mengaku sebagai pacar dari suaminya. Aku juga mengakui sering berhubungan badan.

Hubungan kami terbongkar keluargaku setelah aku terdesak mengakui, berpacaran dengan seorang laki-laki yang telah berkeluarga dan memiliki anak. Hubungan kami ditentang dan tak disetujui.

Khususnya Papa. Aku yang telah jatuh cinta dengan Mas Zakir, merasa putus asa dan pasrah.

Kepada Mamaku, Mas Zakir yang ditemui membenarkan semua ceritaku. Mamaku menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya kepadaku.

Di hadapan istrinya, Mas Zakir menyatakan mau bertanggungjawab menikahi, dengan menjadikan isteri keduanya. Namun, syarat itu ditolak Mama dan Papa, sampai akhirnya mereka melaporkan Mas Zakir ke polisi.

Mas Zakir diproses hukum. Dari tuntutan jaksa 7 tahun penjara dan denda Rp 10 juta subsidair 4 bulan kurungan, akhir 2018 lalu divonis 5 tahun penjara.

Kini kisah percintaanku dengan Mas Zakir terpisah di antara terali besi. Kamipun harus berpisah. Hari ini aku menyadari, aku salah memilih kekasih.

Rubrik Kisah-Ku merupakan kisah nyata dan benar-benar terjadi yang diambil dari sumber terpercaya (*)

TIPS

Cara Putus Dengan Seorang Pria Jika Anda merasa yakin bahwa hubungan Anda dengan pacar tidak punya harapan lagi, maka tak ada gunanya terus menyiksa diri sendiri. Semakin cepat Anda putus dengan pacar Anda, semakin cepat Anda merasa lebih baik.

Tetapi bagaimana caranya?

1. Persiapan Siapkan apa saja yang akan Anda katakan. Apakah Anda akan memutuskannya karena dia memperlakukan Anda dengan buruk, karena Anda tidak sayang lagi, atau karena Anda berdua terlalu sibuk untuk menjalin cinta?

2. Perlihatkan beberapa tanda.

Meskipun Anda tidak harus terlalu jelas, Anda tentu tidak ingin membuat pacar Anda kaget kare-

na Anda meminta putus secara tiba-tiba.

3. Katakan secara langsung.

Jangan menjadi pengecut dan memutuskannya melalui surat, telepon, atau SMS kecuali jika Anda memang sedang menjalani hubungan jarak jauh atau dia cenderung kasar jika mendengar berita buruk.

4. Pilih waktu dan tempat yang tepat. Memutuskan pacar Anda sesegera mungkin memang penting, teapi Anda tidak harus memutuskannya begitu saja tanpa melihat tempat dan waktu.

5. Katakan bahwa hubungan Anda berdua telah sampai di ujung jalan.

6.Jelaskan lebih lanjut jika

perlu. Ada banyak reaksi yang bisa saja muncul darinya. Jika dia terkejut dan diam atau langsung pergi, biarkan saja.

7. Jangan terlalu kejam atau jahat. Mungkin Anda marah, terluka, atau sakit hati. Tetapi meneriaki, memaki, atau membuatnya semakin sakit hati tidak akan memperbaiki apa-apa.

8. Lakukan dengan cepat dan singkat. Setelah Anda menyatakan putus dan sudah menjawab pertanyaannya, berpisahlah.

9. Tetap pada pendirian Anda.

Menyatakan putus adalah sebuah pemberitahuan, bukan negosiasi.

10. Jika Anda ingin tetap berteman, katakanlah.

11. Akhiri dengan kesan baik.

Anda tentunya tidak harus berpisah sambil berpelukan atau semacamnya, tetapi paling tidak tetaplah ramah dan sopan padanya.

Ingat, jangan dipaksakan jika memang sulit.

TIPS Jangan terlalu meragukan diri Anda setelah putus. Memang berat ketika harus menyatakan putus, tetapi kedua pihak pasti merasakan hal yang sama. Jangan (Berita terkait di Hal. 22)

PERISTIWA 17

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

Camat Karangtengah Terjerat Video Mesum

S

EMARANG - Camat Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Sunarto (55) dicopot dari jabatannya. Tak hanya itu, pria itu kini harus mendekam di sel tahanan Mapolda Jateng.

Penyebanya, Sunarto memasang status WhatsApp (WA) berupa video mesum.

Yang membuat heran, sosok yang berbuat tak senonoh dalam video itu merupakan Sunarto sendiri dengan seorang wanita berinisial ST (35) yang diduga selingkuhannya.Video itu dipasang di status WA Sunarto pada Jumat (22/11).

Beberapa hari kemudian video itu viral dan ditanggapi Polda Jateng dengan melakukan penangkapan.Saat ini, Sunarto telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Jateng, karena

Suasana kantor Kecamatan Karangtengah, Wonogiri saat menggelar sebuah kegiatan. Camat setempat saat ini terjerat kasus video mesum. diduga telah melanggar UU tentang pornografi karena menyebarkan video mesum.

“Tersangka camat Karangtengah sudah ditahan di Ditreskrimum Polda Jateng,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna, Jumat (29/11).

Menurutnya, tersangka Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun

2008 tentang Pornografi. Ancaman hukumannya penjara maksimal 12 tahun dan denda Rp 6 miliar.

Sunarto sendiri diketahui masih punya istri dan punya tiga anak. Begitu juga dengan perempuan yang diduga jadi selingkuhannya juga masih bersuami dan punya anak. Hanya saja suaminya pergi merantau.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo meminta maaf atas perilaku anak buahnya itu yang meresahkan. Ia juga memastikan, jika Sunarto telah dicopot dari jabatan camat dan kini digantikan pelaksana tugas (Plt) .”Saya sebagai pejabat pembina kepegawaian menyampaikan permohonan maaf atas tindakan salah satu ASN kami yang melakukan tindakan yang mencederai nilai-nilai profesionalitas, etik, dan moralitas bersama,” sebutnya.

Ia menyebut, telah melakukan klarifikasi terhadap Sunarto dan yang bersangkutan mengakuinya. Dari hasil klarifikasi itu, pihaknya melakukan tindakan tegas dengan mencopot Sunarto. Tak hanya itu, Sunarto juga terancam pemecatan dengan tidak hormat. (mht)

Pak Kadus Diduga Bermain dengan Dua Wanita SRAGEN - Skandal perselingkuhan kembali menggoyang dunia aparatur di Sragen.

Seorang oknum aparat desa atau perangkat desa yang menjabat sebagai Kadus (Kepala Dusun) atau akrab disapa Bayan, dilaporkan ke polisi lantaran diduga telah menyelingkuhi dua wanita di desanya.

Parahnya, satu dari dua wanita itu adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ironisnya lagi, oknum anggota BPD itu diduga juga tengah hamil buah dari kejantanan sang Kadus. Oknum Kadus itu diketahui berinisial SRT (45). Kadus asal Sokorejo, Ngepringan, Jenar itu dilaporkan ke Polsek Jenar lantaran ditengarai telah menyelingkuhi oknum anggota BPD

berisinial DW (27) dan TN (29).

Kabar skandal selingkuh itu makin mencuat setelah TRY, suami TN, melaporkan oknum Kadus itu ke Polsek Jenar. Seusai melapor ke Polsek, TRY mengatakan dirinya terpaksa melangkah ke jalur hukum lantaran kesal dengan ulah Kadus yang tega merusak rumahtangganya dengan menyelingkuhi istrinya.

Tak hanya TN, indikasi serupa juga diduga dilakukan SRT terhadap DW (27), anggota BPD setempat. Kabar yang beredar di kalangan warga, aksi selingkuh dilakukan lantaran suami DW, berinisial SS jarang pulang karena bekerja di pelayaran. Bahkan dari buah cinta terlarang Pak Bayan dan DW, dikabarkan DW kini tengah hamil 4 bulan.

Kesal dengan kabar perselingkuhan itu, suami DW, bahkan dua hari lalu nekat mendatangi rumah SRT untuk mengklarifikasi kehamilan istrinya yang ditengarai akibat perbuatan SRT. Saat diklarifikasi oleh suaminya, DW mengakui perbuatan SRT hingga dirinya hamil.“Kami hanya ingin keadilan. Saya minta oknum Kadus itu harus bertanggungjawab,” tutur SS. Salah satu tokoh masyarakat Jenar, Agung Nugroho membenarkan perihal kabar oknum Kadus di Ngepringan yang diduga menyelingkuhi dua warganya yang sudah bersuami itu.

Ia menilai skandal itu sangat memprihatinkan lantaran melibatkan oknum perangkat desa yang harusnya menjadi

teladan warga dan pengayom masyarakat.

Kapolsek Jenar, Iptu Ali Makmun mewakili Kapolres Sragen, AKBP Yimmy Kurniawan membenarkan adanya laporan dugaan perzinahan yang dilaporkan warga terhadap oknum Kades berinisial SRT itu. “Iya benar, tapi kemarin langsung kami teruskan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Unit Reskrim Polres Sragen. Karena kewenangan penanganan ada di sana,” terang Iptu Ali. Saat diklarifikasi, SRT enggan berkomentar banyak perihal dirinya dilaporkan ke Polsek atas tuduhan menyelingkuhi dua warga itu. Ia mengaku dalam kondisi kurang enak badan sehingga belum bisa menjawab panjang lebar. (mht)

Guru SD Tewas Saat Kencan di Hotel KUDUS - Seorang guru Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah HW (56) tewas usai berkencan dengan teman wanitanya. HW berkencan dengan wanita yang juga berprofesi seorang guru, PS (42) di salah satu hotel kelas melati di Kecamatan Jati, Kudus.

Insiden nahas itu terjadi pada Senin (25/11) pagi, bertepatan dengan Hari PGRI yang ke-74. Kapolsek Jati, AKP Bambang Sutaryo, menyampaikan, HW dan PS adalah seorang guru dan keduanya bukan merupakan pasangan suami istri.

Menurut Kapolsek, HW dan PS datang ke hotel pada pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Keduanya lantas masuk ke dalam kamar nomor 06 yang

Aparat Kepolisian tengah membawa korban guru yang sebelumnya kencan di hotel ke Rumah Sakit. disewanya. Saat itu, keduanya diduga berbuat mesum.

“Selama kurang lebih satu jam berada di kamar, PS tiba-tiba berlari keluar untuk meminta pertolongan kepada petugas hotel,” ujarnya.

Kapolsek menerangkan,

saat itu HW pingsan. PS kemudian meminta petugas hotel untuk mengantarkan HW ke rumah sakit.

“HW kemudian dilarikan ke RS Loekmono Hadi Kudus menggunakan mobil milik hotel. Namun dalam perjala-

nan sudah meninggal dunia," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan medis, tidak ditemukan adanya unsur penganiayaan pada fisik korban. Korban diduga meninggal dunia karena sakit. “Tak ada unsur penganiayaan. Dugaan sakit.

Jenazah kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga pada sore. Di lokasi kejadian kami temukan jaket, air mineral dan permen cokelat,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kudus, Joko Susilo menyayangkan kejadian tersebut. Terlebih lagi, insiden yang tak pantas tersebut terjadi tepat hari di hari guru. “Seharusnya itu tak terjadi," tandasnya. (mht)

Sejumlah warga mengevakuasi kendaraan yang tertabrak KA Kaligung di Brongsong Kendal

Pasutri Tewas Tertabrak KA KENDAL - Sepasang suami istri (pasutri) asal Kendal, Rokani, 59, dan Rikana, 57, tewas seketika saat mobil yang ditumpanginya tertabrak Kereta Api (KA) Kaligung di perlintasan sebidang di Desa Sidorejo, Kecamatan Brongsong, Kendal, Jawa Tengah, Senin (9/12).

Peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 WIB. Saat itu, mobil Toyota Yaris berpelat nomor H 8740 BM yang ditumpangi pasutri asal Kendal itu melaju dari arah selatan menuju utara.

Sesampainya di perlintasan tanpa palang pintu jalur kereta api KM 22+4 Kalibodri menuju Kaliwungi, mobil tersebut tetap melaju. Nahas, di saat yang bersamaan KA Kaligung relasi Cirebon-Semarang juga tengah melaju.

Alhasil, kecelakaan pun tak bisa terhindarkan. Mobil Yaris yang ditumpangi pasutri asal Kendal itu pun tertabrak KA Kaligung hingga terseret beberapa meter. Kondisi mobil pun remuk.

“Ada dua penumpang Yaris yang meninggal atas nama Rokani dan Rikana yang tinggal di Dukuh Indah Blok 1 Nomor 9, Magelung, Kaliwungu, Kendal,” ujar Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional (Daops) IV Semarang, Krisbiyantoro.

Akibat kejadian itu, kata Kris, laju kereta langsung berhenti di ruas KM 22+100 untuk dilakukan pengecekan pada bemper lokomotifnya. “Kereta tersebut kemudian dibawa ke Depo Induk Stasiun Poncol karena bempernya yang pecah dan harus diperbaiki,”terangnya.

Sementara di sisi lain, dua kereta masing-masing KA Argo Muria dan KA Tawang Jaya Premium yang berjalan di belakangnya terpaksa dihentikan mendadak. (mht)

Siswi SMA Pesta Miras DEMAK - Sebuah video bergambarkan beberapa siswi SMA Negeri di Demak yang tengah asyik pesta minuman keras beredar.

Kepala SMAN 2 Demak, Suntono mengatakan pihak sekolah sudah melakukan penanganan sebelumnya.

“Siswa dan wali yang bersangkutan sudah kami kumpulkan. Mereka mengakui kesalahan sampai menangis,” ujarnya Sabtu (7/12) Suntono menjelaskan, pihak sekolah sangat menyayangkan musibah itu terjadi, lantaran siswanya melakukan hal tersebut. Ia mengatakan, siswanya melakukan perbuatan yang mencoreng sekolahan itu di sebuah rumah (Berita terkait di Hal. 22)

18

FOKUS

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

Kisruh PP Kota Semarang S EMARANG - Kisruh internal di tubuh Pemuda Pancasila (PP) Kota Semarang terjadi antar pengurus dan anggota. Masalahnya terkait hasil Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-8 Majelis Pimpinan Cabang Pemuda pancasila Kota Semarang ( MPC PP Kota semarang ) yang digelar 30 Agustus 2019 di Hotel Metro lalu.

Empat Pimpinan Anak Cabang (PAC) membawa masalah itu ke pengadilan, menggugat atas keputusan Muscab. Mereka, PAC PP Kecamatan Semarang Utara di Jl. Tambak Mas VII/CM-1 , RT.007 , RW. 006 ,Kelurahan panggung lor, Kecamatan Semarang Utara, diwakili Agus Sindhu Hartanto selaku Ketua PAC. PAC PP Kecamatan Pedurungan di Jl.Soekarno Hatta No.18 , RT.012 , RW. 009 , Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, diwakili Desmon Osber selaku Ketua PAC. PAC PP Kecamatan Mijen di Jl Ngadirgo ,RT.002 ,RW. 006 , Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, diwakili Aris Soenarto selaku Ketua PAC. Serta PAC PP Kecamatan Candisari di Jl. Candi Stom RT.002 , RW. 011 , Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari diwakili Hartono selaku Ketua PAC. Gugatan ditujukan terhadap 4 Tergugat, yakni. Majelis Pimpinan Cabang Pemuda pancasila Kota Semarang ( MPC PP Kota Semarang ) di Komplek GOR Tri Lomba juang, Jl.Tri lomba juang no. 7 Lantai II No.13 Semarang.

Majelis Pertimbangan Organisasi pemuda pancasila Kota semarang ( MPO PP Kota Semarang ) di Jalan Permata Hijau, Kuningan Kec.Semarang Utara. Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Propinsi Jawa Tengah ( MPW PP Jateng ) di Ruko London C-5 grand Candi Sambiroto Kota Semarang.

Serta Kepala Badan Kesatuan bangsa dan politik Kota Semarang di Jalan Pemuda No.175 Gedung Pandanaran lantai 6 Kelurahan Sekayu.

Gugatan diajukan tim kuasa hukumnya, Agung Bayu Nuntoro dan Hanitiyo Satria Putra, advokat yang berkantor pada Law Office “AGUNG SIGIT AGUNG” di Komplek Ruko Semarang Indah Blok D-17 No.23 A Kota Semarang.

Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Semarang, Senin 2 Desember 2019 dalam klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). “Perkara teregister nomor 593/ Pdt.G/2019/PN Smg,” kata Heru Sungkowo, Panitera Muda Perdata pada PN Semarang, awal Desember lalu.

Perkaranya akan diperiksa majelis hakim terdiri Ari Widodo (ketua), CH Retno Damayanyi dan Aloysius Priharnoto Bayuaji (anggota) dibantu Panitera Pengganti Marya Riska Mandalia.

Semarang - Sejumlah Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Semarang yang dibentuk jelang Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-8 Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Semarang ( MPC PP Kota Semarang ) dinilai tidak sah.

Alasan Gugatan Pembentukan dan penyelenggaraan Mus­­cab MPC PP Kota Semarang dinilai juga menyalahi AD/ ART. Penyelenggaraan Muscab dan pemilihan ketua MPC PP Kota Semarang sendiri dituding penuh rekayasa.

Bermula munculnya Surat Edaran (SE) dari Majelis pimpinan Nasional pemuda pancasila (MPN.PP) Nomor: 636.A1-SCN.06/MPN-PP/ II/2019. SE ditandatangani Ketua MPN KPH H.Japto S Soerjosoemarno dan Sekertaris H.Arif Rahman tertanggal Jakarta 20 Febru-

ari 2019.

Isinya, perihal agar MPW dan MPC PP se-Indonesia menggelar Muscab selambat-lambatnya Agustus 2019.

Laporan jadwal pelaksanaan Muscab harus diterima MPN selambat-lambatnya Maret 2019.

Merujuk surat hasil Keputusan Rakornas PP tanggal 21-22 Desember 2018 serta peraturan organisasi ( PO ) PP No.01/PO/MPNPP/XII/2016 tentang musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat organisasi kemasyarakatan.

Disampaikan petunjuk teknis No.01/JUKNIS/MPNPP/I/2019 tentang persyaratan keabsahan peserta Musyawarah Besar Ormas PP untuk digunakan pedoman pelaksanaan Muscab PP Kota Semarang.

Dalam AD/ART dijelaskan tentang hak dan kewajiban anggota PP, sanksi-sanksi maupun berhentinya keanggotaan PP. Di dalam anggaran dasar mengatur tentang kewajiban anggota-anggotanya. Pada pasal 16 Huruf 1.a berbunyi, “setiap anggota berkewajiban untuk menghayati, menaati dan mengamalkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD/ART dalam semua ketentuan organisasi kemasyarakatan PP”.

Pada Jumat tanggal 23 Agustus 2019 digelar pelantikan kolektif anggota-anggota PP. Tujuannya agar semua yang “dilantik “ menjadi peserta dalam Muscab PP Kota Semarang.

Dalam pelantikan tersebut ada 17 suara, terdiri dari 15 Suara PAC, 1 suara MPW PP Jawa tengah dan 1 suara MPC PP. Dalam Acara Muscab bertemakan “Mendorong Sinergitas pemuda pancasila dengan ormas dan stakeholder di kota semarang”.

Sesuai ketentuan acara pelantikan PAC PP beserta anggotanya se-Kota semarang, tiap-tiap PAC bisa diwakili ketua, sekertaris, dan bendahara. Atau salah satunya yang mendapat surat kuasa untuk hadir.

Tudingan PMH terjadi pada prosesi Muscab PP Kota Semarang oleh MPC Kota Semarang. Berdasarkan AD/ART PP “BAB VIII tentang persyaratan dan pembentukan jenjang organisasi Pasal 22 ayat (4)” Berbunyi “Tingkat Pimpinan Anak Cabang sekurang-kurangnya mempunyai ¾ pimpinan ranting dari jumlah kelurahan/Desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu dan/atau telah memiliki anggota minimal sebanyak 150 orang”.

“Kenyataannya masih ada beberapa PAC yang jumlah anggotanya kurang dari 150 orang dan belum ber KTA Resmi. PAC itu yak-

ni Kecamatan Ngaliyan, Gajahmungkur, Tugu, Semarang Selatan, Gayamsari,” sebut 4 PAC yang menggugat dalam dalil gugatannya.

Atas hal itu, Penggugat menilai Muscab Ke-8 MPC PP yang digelar 30 Agustus 2019 di Hotel Metro dinilai diragukan. “Penggugat meragukan untuk kebsahannya,” sebutnya dalam dalil gugatannya.

Dukungan Suara Pada Muscab PP Kota Semarang, ada beberapa kandidat bakal calon atau anggota yang mencalonkan diri dan harus mendapat suara sekurang-kurangnya 30 persen dari 17 suara. Terdiri dari 15 Suara PAC, 1 suara MPW PP Jawa tengah dan 1 suara MPC PP. Hal itu menurutnya berdasarkan peraturan organisasi pasal 35 ayat (3) Tahap I (d) ’’.

Di tengah-tengah persidangan, tiba-tiba terjadi pengumuman yang menjadi ketua MPC PP adalah Moch Imron dengan suaranya belum memenuhi 30 persen. Menurutnya terjadi rekayasa dalam prosesi pemilihannya.

Pada sidang Muscab PP Kota Semarang tidak adil dan transparan. Menurutnya, para penggugat tidak diberikan surat suara untuk hak memilih atau mengajukan bakal calon PP. Sisi lain, Surat keputusan (SK) caretaker yang dimiliki Ketua MPC PP Kota Semarang, Joko Santoso masa jabatan hingga Desember 2019 diragukan untuk keabsahannya.

Apabila proses pelantikan calon ketua terpilih Moch Imron tetep dilaksanakan maka terjadi saling terkait untuk tidak sahnya SK carateker.

Dalam Muscab, MPO PP Kota Semarang ikut bertanggung jawab atas perselisihan pada acara Muscab. “Majelis pertimbangan organisasi” Kota Semarang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Menurutnya MPO telah melanggar AD/ART Pasal 58 tentang

tugas dan wewenang MPO PP. MPW yang memimpin penyelenggaraan Muscab ikut bertanggung jawab karena proses penyelenggaraan tidak sesuai AD/ART organisasi. Tidak memberi teguran akan tetapi tetap dilantik dan memperbolehkan PAC-PAC memberikan hak suaranya.

Padahal menurutnya PAC itu belum memenui syarat dan aturan berdirinya PAC karena belum beranggotakan 150 yang ber KTA resmi untuk ikut Muscab.

Atas permasalahan di organisasi PP di Kota Semarang Badan Kesbangpol Kota Semarang dinilai ikut berkewajiban dan bertanggung jawab. Yakni ikut mengawasi dalam pelaksanaan aktifitas organisasi yang terkait dan juga ikut melakukan pengawasan dalam pemilihan Ketua MPC PP Kota Semarang agar taat dan patuh pada aturan AD/ART organisasinya.

Berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 58 ayat 1 menyatakan, penyelesaian sengketa ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri. Menurut Penggugat, para Tergugat tidak berhati-hati dengan tidak melaksanakan apa yang menjadi syarat dan peraturan AD/ART. Serta standar peraturan irganisasi dalam pelaksanaan Muscab.

Pemilihan Ketua MPC PP sehingga patut dan pantas jika para Tergugat dinyatakan telah melakukan PMH dengan data-data yang diduga palsu atau tidak sesuai. Khususnya dalam menerima persyaratan menjadi ketua MPC Kota Semarang yang akhirnya Penggugat dirugikan.

Tuntutan Selain menuntut adanya ganti rugi Rp 1.000, menyatakan tidak sahnya Muscab yang digelar 30 Agustus 2019 di Hotel Metro lalu itu, Penggugat juga meminta pengadilan memerintahkan dilakukannya Muscab ulang.

Dalam petitum gugatannya, para Penggugat menuntut pengadilan mengabulkan gugatan seluruhnya. Menyatakan menurut hukum para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Membatalkan dan menyatakan tidak sahnya Ketua MPC PP terpilih Bp.Moch Imron, dikarenakan proses pemilihannya tidak sesuai dengan aturan atau melanggar AD/ ART PP. Menyatakan tidak sahnya Muscab PP Kota Semarang pada 30 Agustus 2019 lalu, serta memerintahkan kepada para tergugat untuk segera mengulang Muscab.

Membekukan sementara untuk segala kegiatan MPC Pemuda Pancasila Kota Semarang. Memerintahkan kepada MPW Jawa tengah melakukan pemilihan ulang ketua MPC PP Kota Semarang serta diawasi MPO PP Kota Semarang. “Memerintahkan Kepala Badan kesbangpol Kota Semarang turut serta mengawasi pemilihannya,” sebut Penggugat dalam amar petitumnya.

Menghukum para Tergugat, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada para Penggugat secara tunai dan seketika, baik materill dan immaterial keseluruannya sebesar Rp 1.000. Menghukum para Tergugat untuk meminta maaf kepada Ketua MPN PP KPH.H. Japto S.Soerjosoemarno melalui media cetak nasional dan media cetak lokal. (far)

POLITIK 19

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

Eks Koruptor Tanpa Penghalang

J

AKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pilkada. Dalam beleid itu, tidak ada larangan bagi bekas terpidana kasus korupsi.

Isi Pasal 4 ayat H tersebut sama dengan aturan sebelumnya yakni PKPU Nomor 7 tahun 2017 yang hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana yaitu narkoba dan pelecehan seksual terhadap anak Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan pihaknya saat ini berfokus pada tahapan pilkada yang telah berlangsung. Menurutnya, bila syarat larangan eks koruptor terlalu lama diperdebatkan, maka akan mengganggu tahapan.

“Kita intinya fokus pada tahapan saja, kalau ini terlalu menjadi dipersoalkan dan lain sebagainya ini kan bisa mengganggu tahapan pencalonan,” ujar Evi, (6/12).

Menurut Evi, terdapat beberapa syarat bagi calon perseorangan yang berubah

Sejumlah petugas tengah menata bendera partai politik. sehingga PKPU diharuskan untuk cepat disahkan dan peserta pemilu dapat mengetahui persyaratan yang diberikan.

“Jadi sehingga kita yang paling penting, bagaimana peraturan KPU pencalonan ini cepat bisa keluar dan menjadi pedoman bagi tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah 2020,” jelasnya.

Evi mengatakan, saat ini pencalonan pilkada untuk perseorangan telah berjalan sejak 26 Oktober. Tahapan tersebut

yaitu pendaftaran hingga penyerahan syarat minimal dukungan.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, aturan tersebut dapat dipatahkan apabila DPR merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Kami kira ini yang perlu di dorong parlemen ya, agar persoalan itu dinormakan di undang-undang,” katanya.

(Berita terkait di Hal. 23)

Rawan UU yang Sekadar Jadi JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Hukum dan HAM telah menyepakati 247 RUU masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dari jumlah itu, 50 di antaranya merupakan RUU Prioritas 2020.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai, banyaknya RUU yang akan dibahas tersebut sangat tidak realistis dan pasti akan menghasilkan UU yang asal jadi namun tidak berkualitas.

“Hampir bisa dipastikan begitu. Saya tidak cukup yakin. Ngapain sih bikin banyak undang-undang? Negara hukum itu bukan negara undang-undang,” kata Margarito, (5/12).

Di sisi lain, Margarito juga meragukan derajat akseptabilitas dan ketepatan RUU yang masuk dalam Prolegnas

Anggota DPR RI saat hadir dalam sebuah rapat paripurna. tersebut dengan berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini. Dia mencontohkan pada periode sebelumnya ada RUU Pertanahan yang dinilai sangat buruk hingga menuai protes keras dari kelompok mahasiswa.

“RUU Pertanahan kemarin yang sempat ditolak

anak-anak mahasiswa itu luar biasa buruk. Seperti itukah yang mau dibikin nanti? Undang-undang yang membatasi warga negara di satu sisi, dan di sisi lain mengalokasikan hak dan kewenangan yang luar biasa kepada kelompok-kelompok besar dan pemerintah,”

urainya.

Margarito mengatakan, banyaknya RUU yang diajukan tersebut jelas-jelas tidak sejalan dengan semangat yang digelorakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan adanya perampingan regulasi.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Rieke Diah Pitaloka mengatakan ada sebanyak 247 RUU masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2020-2024. “Sebanyak 247 RUU yang terdiri atas usulan DPR, Pemerintah, dan DPD masuk Prolegnas 2020 hingga 2024,” kata Rieke.

Dari jumlah itu, sebanyak 50 RUU diantaranya merupakan RUU prolegnas prioritas pada tahun 2020. Dimana 46 RUU merupakan RUU usulan baru dan 4 RUU carry over. (mht)

Soemarmo Tak Ingin Grusa-Grusu SEMARANG - Mantan Wali Kota Semarang, Soemarmo, mengaku tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan untuk kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang 2020.

“Saya tidak ingin grusa-grusu, banyak hal yang menjadi pertimbangan,” kata Soemarmo di Semarang, Minggu (8/12).

Ketua DPC PKB Kota Semarang itu tidak ingin pengalaman pencalonan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2015 terulang kembali. Pada 2015, Soemarmo mengaku maju sebagai calon wali kota dengan persiapan yang minim.

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam Pilkada 2020,

menurut dia, seperti keputusan partai dalam merekomendasikan bakal calon. Ia mengaku masih harus menunggu hasil konsolidasi dengan DPW dan DPP PKB yang rencananya digelar akhir Desember.

PKB Kota Semarang, lanjut dia, hanya memiliki empat kursi di DPRD. “Kalau mengusung, masih butuh koalisi dengan partai lain. Masih butuh enam kursi lagi,” katanya.

Selain itu, kata dia, persiapan untuk menghadapi Pilpres 2024 juga menjadi pertimbangan. "Pilkada 2020 ini juga jadi bagian dari persiapan menghadapi Pilpres 2024,” katanya.

Meski belum bisa memberi jawaban berkaitan dengan rencana men-

calonkan diri dalam Pilkada 2020, Soemarmo mengaku masih ada cukup waktu menjelang waktu pendaftaran. Ia menjelaskan persiapan menjelang Pilkada 2020 lebih panjang daripada 2015.

“Masa pendaftaran baru akan dimulai sekitar Juni 2020. Masih ada cukup waktu untuk persiapan,” tukasnya. (mht)

Dana Banpol Jangan Untuk Piknik MAGELANG - Pengurus partai politik diminta untuk memanfaatkan dana bantuan parpol secara bertanggung jawab, terutama untuk kepentingan pendidikan politik masyarakat.

“Agar bantuan itu penuh tanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsinya. Bantuan yang diberikan itu gunakan untuk hal-hal sesuai ketentuan, jangan untuk piknik, untuk makan-makan,” ujar Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito dalam Forum Diskusi Politik di Magelang, Senin (9/12).

Sebagai lembaga yang memanfaatkan dana APBD, kata dia, parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan. “Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada parpol secara proporsional, berdasarkan perolehan suara dan sesuai dengan ketentuan,” sebutnya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Sigit juga menyambut baik Forum Diskusi Politik tersebut, sebagai bagian dari pendidikan politik untuk mendukung upaya rekrutmen politik yang efektif.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Magelang Hamzah Kholifi mengatakan pemanfaatkan bantuan parpol harus lebih dari 50 persen untuk pos pendidikan politik masyarakat. “Sisanya baru yang lain-lain, seperti untuk administrasi parpol,” katanya.

Hamzah menyebutkan besaran bantuan keuangan parpol menyesuaikan dengan perolehan kursi masing-masing parpol dengan indeks Rp8.720 per satu suara. (mht)

Legislator Harus Lebih Sigap

SEMARANG – Parlemen dituntut mampu mengikuti perkembangan zaman, dari sisi pelayanan, pemanfaatan teknologi, jaring aspirasi, dan tugas kedewanan yang lain.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Tengah Tazkiyatul Muthmainnah mengatakan, saat ini publik menuntut kepada para legislator agar lebih sigap dalam menyerap berbagai aspirasi di tengah masyarakat serta memberi solusi yang tepat pula.

“Pelayanan yang dilakukan oleh DPRD Jawa Tengah harus informatif, memberikan kemudahan, tanggap, memberikan solusi, dan smart,” ujarnya (4/12) Legislator dari Dapil Kota Semarang ini menambahkan, dalam dunia sekarang, kebuntuan relasi DPRD dengan rakyat bisa dijembatani melalui penggunaan perangkat teknologi. Sehingga rakyat bisa kapan saja berkomunikasi dengan wakilnya tanpa harus menunggu waktu reses tiba.

“Pelayanan modern misalnya saja adanya pengaduan secara online, penggunaan media sosial dalam menjaring aspirasi masyarakat, tranparansi penganggaran berupa e-Budgeting, rumah aspirasi dan lain sebagainya,” katanya.

Hal lain juga misalnya, kata Iin, panggilan akrabnya, dibuatnya pemanfaatan teknologi informasi, pusat penyiaran dan informasi parlemen. “Hal ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang datang ke DPRD Jateng untuk melihat seluruh kegiatan dewan secara real time serta Tazkiyatul Muthmainnah capaian yang ada," tegas Iin. (mht)

20

LIPUTAN KHUSUS

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

Walikota Semarang Digugat Rp 17 Miliar n Proyek Penerangan Jalan Umum Tahun 2007

S

EMARANG - Walikota Semarang, Hendrar Prihadi digugat dan dituntut membayar ganti rugi, totalnya Rp 17 miliar oleh rekanan proyek peningkatan kualitas daya listrik lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Semarang tahun 2007 silam. Jumlah itu kerugian materiil yang muncul atas biaya IDC, Biaya Maintenance dan Biaya Project Management sejak Juni 2011 hingga September 2018 sebesar Rp 10.731.284.000 yang tak dibayar.

Gugatan diajukan Bambang Kuntjoro selaku Direktur PT Maxima Prima, berkedudukan di Superblock Megaglodok Kemayoran Office Tower A Lantai M1, Jl. Angkasa KAV. B-6, Kota baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat.

Serta Suharto Praptono ST, Direktur Utama PT Angkasa Buana Cipta, berkedudukan di jalan Penjernihan 1 Nomor : 26, Jakarta 1030.

PT Maxima Prima dan PT Angkasa Buana Cipta Jo merupakan Joint Operation, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Kualitas Daya Listrik Pada Lampu P.J.U.Kota Semarang bertanggal 12 Maret 2007.

Gugatan ditujukan Walikota Semarang (tergugat I), PT Sucofindo Appraisal Utama di Graha Sucofindo lantai 13, Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta (tergugat II).

Gugatan diajukan ke PN Semarang pada 7 Oktober lalu dalam klasifikasi perkara wanpretasi.

“Perkara teregister nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg,” ungkap Heru Sungkowo, Panitera Muda Perdata pada PN Semarang, belum lama ini.

Penggugat menunjuk tim kuasa hukum, M Ali Purnomo, Crysostomus Chandra Bowo Nagoro dan Auria Patria Dilaga. Kesemuanya, advokat berkantor di jalan Taman Durian Raya No 7, Srondol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang.

Sidang perdana digelar 12 November lalu dan dilanjutkan 11 Desember 2019 dengan acara pemanggilan Tergugat. Perkaranya diperiksa majelis hakim terdiri, Muhamad Yusuf (ketua), Suranto dan Abdul Wahib (anggota) dibantu Panitera Pengganti Kurniawan Ashari.

Proyek peningkatan kualitas daya listrik lampu PJU Kota Semarang tahun 2007, bermula pada 30 Oktober 2007 saat dilakukan tandangani kontrak kerjasama Investasi Infrastruktur bidang ketenagalistrikan antara Pemkot Semarang dengan Penggugat, PT Maxima Prima dan PT Angkasa Buana Cipta Jo. Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007, nilai investasi sebesar Rp 28.855.120.000.

Pada pelaksanaannya, Pemkot Semarang menghentikan pekerjaan karena terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Walikota menunjuk pihak independen (Tergugat II) mengevaluasi pola pembayaran dan nilai pekerjaan.

Pekerjaan kembali dimulai lagi pada September 2008. Atas hal itu menjadikan perijinan pemasangan kWh meter (Meterisasi) kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY daluwarsa.

Adendum kerjasama dilakukan pada 3 Agustus 2009 atas penyempurnaan adendum Surat Perjanjian Nomor tertanggal 30 Oktober 2007.

Menindaklanjuti laporan LHP BPK RI maka pada tanggal 20 Nopember 2009, digelar rapat dipimpin Plt. Sekda Kota Semarang. Rapat dihadiri Asisten Administrasi Informasi & Kerjasama, BPPT Kota Semarang, Bagian Kerjasama Setda Kota Semarang, PENGGUGAT. Serta menghadirkan Tergugat II. Hasil keputusannya, dinyatakan biaya maintenance per tahun 4% dari nilai investa-

si, dengan kenaikan setiap tahun sesuai dengan inflasi. Penggugat dan PT Sucofindo bisa menerima bahwa IDC (Bunga selama pekerjaan) harus diperhitungkan sejak kontrak dimulai, disesuaikan dengan progress pekerjaan yang dilaporkan setiap bulan kepada Pemerintah Kota Semarang. Terakhir, project management / overhead sebagaimana dengan IDC, investor mengalami peningkatan biaya overhead yang diakibatkan adanya perintah perpanjangan waktu pekerjaan.

Usai dievaluasi, PT Sucofindo menyampaikan hasil bertanggal 11 Desember 2009 kepada Sekertaris Daerah Kota Semarang untuk perhatian Dra. Hj. Harini Krisniati. Disampaikan, terdapat penghematan pembayaran listrik setelah pekerjaan dan pemasangan alat.

Atas keputusan tanggal 20 desember 2009 itu, dibuatlah adendum perjanjian yang kedua pada tanggal 15 Desember 2009. Sesuai klausul adendum perjanjian kedua itu, disebut, “Nilai investasi pekerjaan yang belum diadakan penilaian/appraisal akan diperhitungkan kembali meliputi : a.

Interest During Construction (IDC), b. Biaya Maintanance, c.Biaya Project Management”.

Pemkot lewat surat bertanggal 15 Juni 2011 sendiri menyatakan, pekerjaan Penggugat telah selesai.

Mengacu adendum perjanjian kedua tertanggal 15 Desember 2011, Penggugat lewat suratnya tertanggal 09 Oktober 2012 menilai masih ada kekurangan bayar sebesar Rp 5.905.375.624.

Lewat surat keduanya, tertanggal 26 Juni 2014, Penggugat menilai masih terdapat kewajiban yang belum dibayar sebesar Rp 7.313.600.000.

Atas surat-surat tersebut, menurut Penggugat tidak ditanggapi. Atas sikap itu, Peng-

gugat merasa dirugikan.

Para Tergugat dinilai lalai memperhitungkan pengeluaran pekerjaan, sementara Penggugat harus menanggung biaya IDC, Biaya Maintenance dan Biaya Project Management sejak Juni 2011 hingga September 2018.

Menurutnya, total pengeluaran berikut dengan bunga adalah sebesar Rp 10.731.284.000.

Atas gugatannya, Penggugat menuntut pengadilan menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 20O7 tentang Kontrak Kerjasama Investasi Infrastuktur Bidang Ketenagalistrikan itu. Serta Adendum I Surat Perjanjian nomor : 015/35 Tahun 2009 tanggal 03 Agustus 2009 tentang Penyempurnaan (Adendum).

“Menyatakan Para Tergugat melakukan wanprestasi,” sebutnya.

“Menghukum Para Tergugat untuk membayar atas biaya IDC, Project Management dan Biaya Maintenance yang dikeluarkan oleh Penggugat,” lanjutnya.

Rinciannya, kerugian materiil Rp 10.731.284.000. Immateriil, pertama atas penilaian BI Checking yang buruk karena mengalami kredit macet di Bank BUMN sehingga tidak dapat melanjutkan pekerjaan dengan sumber dana pinjaman sebesar Rp 5 miliar.

Kedua, kehilangan kesempatan berinvestasi pada pabrik beton di jawa timur yang apabila berinvestasi akan mendapatkan keuntungan bersih Rp 1,5 miliar pertahun.

Serta kerugian immaterial yang dialami Rp 6,5 miliar.

“Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat Rp 17.231.284.000,”pungkasnya dalam amar petitumnya. (far)

SAMBUNGAN Anggota Satpol ... kepala bidang, dan seluruh anggota untuk menandatangani pakta integritas terkait tidak boleh pungli, tidak boleh melanggar peraturan perundangan,” kata bupati.

Menurutnya, tugas Satpol PP adalah menegakan peraturan daerah, peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum serta menjaga ketentraman masyarakat. “Ini adalah tupoksi dari Satpol PP yang harus dipedomani, sehingga semua harus bersih.

Memang, kita mengakui kalau masih ada oknum yang tidak on the track atau masih menyimpang dari tupoksinya,”ungkapnya.

Bupati Asip mengungkapkan, hal itu adalah tugas Kepala Satpol PP yang baru untuk membenahi. Pertama,

(Sambungan dari Halaman 4)

dengan cara memberikan pembinanan secara persuasif. Namun, jika tidak berhasil akan dilakukan tindakan tegas dengan cara dipecat.

“Untuk peredaran miras yang disinyalir makin menjadi-jadi, ini menjadi konsen kita untuk ditertibkan. Karena, ada oknum membackingi penjual miras dan kongkalikong sama penjual miras. Tapi ini masih praduga tak bersalah,ini juga akan kita tertibkan. Kita masih dalami keterlibatannya sejauhmana,”jelasnya.

Tidak hanya itu, termasuk usaha karaoke yang menyediakan PL (pemandu lagu) dan usaha jeans wash yang tidak berizin juga akan ditindak lanjuti. “Pasar modern yang tidak memiliki izin, maka harus ditutup,”tandasnya. (mht)

8.640 ...

“Untuk itu pasca pemilu kepala daerah Provinsi Jawa Tengah 2018 dan Pemilu Presiden 2019, gerakan perempuan di Jawa Tengah memiliki tanggungjawab tidak hanya untuk mendiskripsikan apa yang terjadi, tetapi harus, melakukan konsolidasi gerakan sosial,” terangnya.

Atas dasar itu, digelar Kongres Perempuan Jawa Tengah I di Semarang untuk memberikan rekomendasi

(Sambungan dari Halaman 3)

penyelesaian masalah perempuan saat ini. “Kongres Perempuan Jawa Tengah I ini akan menjadi tonggak pelaksanaan kongres selanjutnya. Hasil kongres akan diimplementasikan dalam program jangka pendek dan jangka panjang, sehingga tidak hanya merupakan slogan tetapi realisasi program untuk solusi bersama,” jelasnya.

Diakui, sejumlah pencapaian

Dirut Garuda ... akan melalui proses perusahaan publik pada umumnya. Prosesnya harus melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPLSB). Saat ini Erick memastikan kalau posisi itu akan segera diisi oleh pelaksana tugas.

Erick menyatakan informasi yang menuju pada bukti keterlibatan Ari ia ketahui dari hasil pemeriksaan internal perusahaan. Pemeriksaan itu

(Sambungan dari Halaman 2)

dilakukan oleh komite audit.

Per hari ini katanya, ia telah menerima surat dari komite audit dan dewan komisaris PT Garuda Indonesia. Hal itu juga diperkuat dari keterangan tambahan yang ia terima hari Kamis ini. “Motor Harley ini adalah milik saudara AA,” ucap Erick.

Dari nama yang dideteksi Direktorat Bea dan Cukai, inisialnya memang ber-

Eks Ajudan ... angkat menjadi Kabareskrim. Dia sebelumnya menduduki posisi Kadiv Propam. Listyo Sigit merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991. Pada 2014 dia didapuk sebagai Ajudan Presiden Jokowi. Sekitar dua tahun kemudi-

penting dalam bidang demokrasi, perdamaian, keadilan dan kesetaraan gender yang dinikmati perempuan saat ini bukan otomatis didapatkan setelah Indonesia merdeka.

“Pencapaian tersebut merupakan hasil perjuangan panjang gerakan perempuan lintas kapasitas, kelompok, suku, agama dan pilihan politik,” tandasnya. (mht)

beda yaitu SAW. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan Ari didapati memerintahkan bawahannya pada 2018 mencari motor dengan jenis Harley-Davidson Shovelhead keluaran 1970-an.

Selanjutnya pembelian dilakukan sejak April 2019 dibantu orang berinisial LJ untuk mengurus pengiriman. Lalu uang dibayarkan melalui finance manager Garuda di Amsterdam, Belanda. (mht) (Sambungan dari Halaman 2)

an dia menjabat Kapolda Banten dengan pangkat brigadir jenderal.

Pada Agustus 2018, dia menyandang pangkat inspektur jenderal yang disematkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri.

Kemudian, Listyo dipromosikan men-

jadi Kadiv Propam Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri (Skep) Nomor 81/ 2014 A/III/KEP./2018 tertanggal 13 Agustus 2018.

Perwira tinggi kelahiran 5 Mei 1969 tersebut pernah menjadi Kapolres Pati, Jawa Tengah. Setelah itu

dia menduduki posisi Wakil Kapolrestabes Kota Semarang lalu Kapolres Solo. Adapun pada 2012, pada saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta, Listyo Sigit Prabowo dirotasi ke Jakarta dengan pos Asubdit II Direktorat Tipdum Bareskrim Polri.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyebut penunjukkan Listyo menjadi Kabareskrim sudah diduga sejak awal. “Sejak naiknya Idham menjadi Kapolri, Sigit adalah calon kuat Kabareskrim baru,” katanya. (mht)

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

Bank Jateng ... banyak saksi di Semarang kami limpahkan di Semarang, kalau saksi banyak di Pati ya nanti di Pati. Tapi kelihatannya di Semarang,” jelasnya.

Terkait pelaku lain, pihaknya belum menentukan. Petugas masih melihat masing-masing peran. “Untuk saat ini yang paling penting Ridwan, “ tuturnya.

Ia mengatakan total kerugian yang dialami Bank Jateng masih sekitar Rp 6 Miliar. Hal ini dikarenakan masih belum ada perkembangan yang signifikan.

Tersangka Pernah Menggugat Sebelumnya, M.Ridwan dan Nanik Supriyati sempat menggugat Bank Jateng atas rekeningnya diblokir. Proses pemeriksaannya, PN Semarang menolak gugatan itu. Pengadilan justeru menghukukumnya mengembalikan uang Rp 5,4 miliar milik Bank Jateng.

Putusannya dijatuhkan pada Kamis,(2/5/2019) oleh majelis hakim diketuai Esther Megaria Sitorus. Menurut hakim, dana sebesar Rp5,4 miliar yang tersimpan di dalam rekening penggugat tersebut merupakan milik Bank Jateng.

Tuan Rumah ...

Terakhir, Malaysia juga merasakan ‘nikmatnya’ menjadi tuan rumah SEA Games pada 2017 lalu. Mereka dinobatkan sebagai juara usai menyabet 145 medali emas.

Sepertinya, tradisi tuan rumah mendominasi kembali berlanjut pada edisi SEA Games 2019 ini, di mana Filipina masih memuncaki klasemen dengan torehan 57 medali emas, 43 perak dan 24 perunggu (masih bias bertambah).

Misteri tuan rumah yang selalu berpeluang menjadi juara SEA Games sendiri memang masih belum bisa ditemukan jawaban konkretnya. Akan tetapi jika melihat SEA Games 2019 ini, faktor cabor baru

Kemendikbud ... didikan di sekolah sama dan sekolah memiliki sarana- prasarana dan mutu yang sama.

Kedua, masalah kedudukannya.

Menurutnya, dengan sudah ada sistem zonasi dalam pendaftaran siswa baru, UN sejatinya tidak diperlukan. Adapun yang ketiga yang harus dievaluasi adalah tujuan

Kontraktor RS ... wasan akan terus kami lakukan,” bebernya.

Sesuai rencana awal, pembangunan RSUD Mijen tersebut dikerjakan dua tahap.

Tahap 1 dikerjakan 2019 dan tahap 2 dikerjakan 2020. “Ini bukan multiyears, tapi anggarannya dipotong jadi dua tahap. Untuk tahap pertama Rp 10 miliar, dan tahap dua Rp 25 miliar,” terangnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Rukiyanto mengatakaan, saat berada di lokasi, dirinya dan para anggota hanya melihat tidak lebih dari enam pekerja. “Dengan kondisi ini, kita menilai pembangunan RS tersebut tidak serius,” ujarnya.

Sarana ... jelasan dari kepala sekolah. Ada beberapa sarana dan prasarana yang masih kurang.

“Salah satunya toilet untuk difabel. Karena itulah, kita siap untuk membantu pembangunanya agar bisa dimanfaatkan oleh para murid,” tegasnya.

Namun, lanjut Wihaji, karena kewenan-

(Sambungan dari Halaman 21)

Keberadaan uang tersebut, akibat dari kesalahan sistem saat prosedur transfer dari rekening BCA milik penggugat ke rekening Bank Jatengnya. “Dana sebesar itu bukanlah hak penggugat yang seharusnya dikembalikan kepada tergugat,” kata hakim.

Terkait gugatan rekovensi yang diajukan Bank Jateng terhadap kedua penggugat itu, hakim mengabulkan sebagian.

Hakim menyatakan kedua penggugat harus memgembalikan uang sebesar Rp5,4 miliar yang merupakan akibat dari kesalahan sistem saat proses transfer.

Perbuatan keduanya yang tidak mengembalikan dana sebesar Rp5,4 miliar itu disebut hakim sebagai perbuatan melanggar hukum karena uang tersebut merupakan milik Bank Jateng.

Dalam persidangan, menurut hakim, terungkap sekitar 600 transaksi transfer dana melalui Bank Jateng selama kurun waktu Mei hingga Oktober 2018 dengan total mencapai Rp11 miliar. Dari jumlah tersebut, dana sebanyak Rp5,4 miliar dinilai belum dikembalikan oleh penggugat kepada Bank Jateng. (far) (Sambungan dari Halaman 11)

yang diusulkan tuan rumah, sedikit menjawab misteri ini.

Pada edisi kali ini, Filipina menghadirkan cabor Arnis. Cabor tersebut menjadi yang paling banyak menghasilkan medali emas untuk atlet tuan rumah, yakni 14 medali emas.

Arnis sendiri merupakan salah satu seni bela diri yang berasal dari Filipina. Cabor ini mempelajari senjata dan tangan kosong yang bersadar pada seni bela diri tongkat.

Wajar jika pada cabor Arnis ini, kontingen Filipina memiliki peluang yang sangat besar untuk mempersembahkan medali emas di SEA Games 2019. (ind) (Sambungan dari Halaman 10)

dan fungsi UN. Menurut Satriwan, selama ini UN hadir untuk mengukur kualitas pendidikan, padahal pendidikan itu sangat luas.

“Jika hanya melalui UN, itu sangat parsial mengukurnya. Terlebih pengujiannya hanya melalui empat mata pelajaran saja,’’ katanya. (mht) (Sambungan dari Halaman 5)

Selain dinilai telat dari jadwal dan tidak memenuhi target pembangunan, pengerjaannya pun memang melibatkan jumlah pekerja yang minim. Dalam papan informasi proyek pembangunan tersebut dikerjakan PT Daya Bangun Mandiri. Adapun konsultan pengawas adalah PT Gatra Upanyasa Ripta. Nilai anggaran Rp10,4 miliar. Pekerjaan pembangunan RS Mijen tahap pertama itu ditargetkan rampung 15 Desember 2019.

Menurutnya yang paling dirugikan akibat lambatnya proyek tersebut adalah masyarakat. Apalagi seharusnya pembangunan RS tersebut selesai akhir 2020. (mht) (Sambungan dari Halaman 4)

gannya berada di pihak Provinsi, maka pihak Pemkab Batang akan berkoordinasi terlebih dahulu. “Jika memang nanti dimungkinkan, maka kita siap membantu kekurangan yang ada. Sehingga anak-anak kita bisa belajar dengan nyaman seperti saudara-saudaranya yang lain,” tegasnya. (mht)

SAMBUNGAN 21 Kontraktor Pemberi ...

Kartika Hadi agar diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II di Pemerintah Kabupaten Kudus.

M Tamzil dilantik sebagai Bupati Kudus pada tanggal 24 September 2019. Setelah itu ia mengangkat Agus Kroto sebagai Staf Khusus Bupati bidang keuangan, pembangunan dan investasi daerah. Ia juga mengangkat Uka Wisnu Sejati yang sebelumnya diperbantukan sebagai tenaga keamanan untuk mengawalnya pada waktu Pilkada sebagai ajudannya.

Akhir September 2018 beberapa waktu setelah ia dilantik, Akhmad Shofian menemui Uka Wisnu Sejati menyampaikan, merasa sudah saatnya untuk dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi.Akhmad Shofian meminta Uka Wisnu menyampaikannya kepada M Tamzil mempromosikannya sebagai Sekretaris Dinas (setara eselon IIIa).

Hal itu juga disampaikan Uka Wisnu Sejati ke Agus Kroto sebagai orang terdekat Tamzil. Atas penyampaian itu, Tamzil disebut mengizinkan.

Sekitar Februari 2019, M Tamzil menyampaikan kepada Agus Kroto, sedang membutuhkan uang. Hal itu diteruskan ke Uka Wisnu agar dimintakan Rp 250 jut ke Akhmad Shofian.

Masih di Februari 2019, Akhmad Shofian lalu menyerahkan Rp 250 juta ke Uka Wisnu diteruskan ke Agus Kroto. Agus Kroto hanya menyerahkan Rp 200 juta sedangkan sisanya Rp 50 dibagi untuk Uka Wisnu Sejati dan Agus Kroto.

Pada 24 April 2019, M Tamzil mengadakan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Kudus. Ketika itu, Rini Kartika Hadi Ahmawati mengikuti seleksi untuk Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasilnya akan diumumkan oleh Panitia Seleksi pada tanggal 31 Mei 2019.

Sebelumnya, 8 Mei 2019 M Tamzil memanggil Sam’ani Intakoris (Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus) menyerahkan daftar nama usulan pejabat yang akan promosi dan mutasi untuk jabatan administrator (setara eselon 3). Di antaranya ada nama Akhmad Shofian yang dipromosikan menjadi Sekretaris Dinas di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD/setara Eselon IIIa).

Menurut Tamzil, dirinya sudah berhak melantik pejabat di lingkungan PemKab Kudus karena sudah menjabat bupati selama 6 bulan. Kepasa Sekda, ia meminta mengadakan rapat sehubungan Mutasi Promosi jabatan Administrator dengan Tim Penilaian Kinerja PNS. Tamzil memerintahkan agar pelantikan dilaksanakan sebelum tanggal 11 Mei 2019 karena ia akan berangkat umroh.

Tim Penilai Kinerja PNS lalu menggelar rapat sehubungan mutasi promosi jabatan administrator. Rapat hanya sekedar formalitas dan tidak mengubah daftar usulan nama-nama dari M Tamzil yang disusun Agus Kroto.

Tanggal 10 Mei 2019, M Tamzil mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kudus Nomor 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/ Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB ia melantik nama-nama yang ada dalam SK tersebut, diantaranya Akhmad Shofian yang dipromosikan sebagai Administrator Sekretaris BPPKAD (setara Eselon IIIa).

Keputusan itu bertentangan dengan ketentuan tentang administrasi kependudukan yang diantaranya mengatur tatacara mutasi pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akibatnya Kementerian Dalam Negeri memblokir aplikasi pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Kudus.

Pada 22 Mei 2019, Tamzil mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2/101.2019 tentang pembatalan pengangkatan Akhmad Shofian sebagai Sekretaris BPPKAD Kabu-

(Sambungan dari Halaman 9)

paten Kudus. Ia dikembalikan dalam jabatan semula sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Meski begitu, Tamzil menunjuknya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BPPKAD. Sementara di akhir Mei 2019, menjelang diumumkannya hasil seleksi Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Akhmad Shofian kembali menemui Uka Wisnu Sejati. Ia menyampaikan agar mengkomunikasikan kepada Tamzil supaya istrinya diprioritaskan lolos seleksi dan menduduki jabatan tinggi pratama. Shofian sanggup memberikan uang kepada Tamzil.

Pada 31 Mei 2019 panitia seleksi mengumumkan tiga nama hasil seleksi sesuai dengan peringkatnya. Rini Kartika Hadi Ahmawati menduduki peringkat pertama seleksi jabatan Kepala BKPP dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Hasil seleksi dilaporkan kepada Tamzil sebelum tahapan wawancara dengannya. Tamzil berwenang memilih satu nama dari tiga nama itu.

Pertengahan Juni 2019 menjelang tahap akhir proses pengisian, Agus Kroto menyampaikan bahwa Rini Kartika sanggup membayar Rp 500 juta ke Tamzil, terkait promosi jabatan tinggi pratama. Agus menyampaikan hal itu ke Tamzil dan dizinkan melakukan pendekatan.

Lewat Uka Wisnu pendekatan dilakukan.

Akhmad Sofhian bersedia memberi Rp 500 juta untuk kepentingan isterinya. Secara bertahap uang diberikan.

Masih di bulan Juni 2019, Akhmad Shofian memberi Rp 250 juta ke Tamzil lewat Uka Wisnu di depan rumahnya di jalan Gondangmanis Rt.010/Rw.002 Kelurahan Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Uka meneruskan pemberian itu ke Agus Kroto. Rp 200 juta diberikan Agus Kroto ke Tamzil di ruangannya, sisanya Rp 50 juta dibagi dua Agus Kroto dan Uka Wisnu.

Pada 22 Juli 2019, Agus Kroto ditelepon isteri Joko Santoso meminta agar menyampaikan M Tamzil, membayar mobil Nissan Terrano yang dipinjamnya saat kampanye Pilkada. Dikatakan, suaminya sedang sakit sehingga membutuhkan uang.

Atas penyampaian Agus, Tamzil mengaku sedang tak punya uang. Kepada Tamzil, Agus menyampaikan akan menanyakan kekurangan uang Rp 250 juta dari Akhmad Shofian.

Pada 25 Juli 2019, Agus menemui Uka Wisnu Pendopo Kabupaten Kudus. Uka dan Shofian bertemu di pendopo dan menyanggupi akan menyerahkan uang pada keesokan harinya.

Esoknya tanggal 26 Juli 2019 pagi, Uka menerima Rp 250 juta dari Shopian. Uka menyisihkan Rp 25 juta untuk dirinya, sedangkan sisanya Rp 225 juta diberikan ke Agus Kroto di Pendopo Kabupaten Kudus.

Usai menerima, Tamzil mengakui juga butuh uang untuk diberikan kepada orang-orang dan mengambil sebagian uang. Lalu sisanya diserahkan ke Agus Kroto untuk membayar hutang l atas mobil Nissan Terrano milik Joko Santoso.

Agus meminta staf protokol bupati, Norman Rifki Dianto membuat kuitansi pembayaran mobil. Serta menyerahkan tas biru berisi uang agar disimpan di rumah dinas Agus.

Beberapa saat kemudian, dilakukan Operasi Tangkap Tangan KPK. Dalam dakwaan kesatu, M Tamzil dijerat Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau kedua. Pasal 11 Undang-Undang yang sama Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan dakwaan kedua, dijerat Pasal 12 B Undang-Undang ya g sama juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (tim)

22

SAMBUNGAN

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

Cara Putus ...

(Sambungan dari Halaman 16)

biarkan depresi menghinggapi Anda dalam waktu lama. Lakukanlah hal lain yang tidak ada hubungannya dengan mantan Anda.

Pastikan bahwa Anda memang ingin putus dengannya, dan pastikan itu adalah keputusan yang terbaik apa pun alasannya, serta Anda siap dengan kenyataan nantinya.

Tarik napas dalam ketika dan sebelum menyatakan putus. Mengatakan sesuatu yang akan menyakiti hati bukanlah hal yang mudah.

Jangan memikirkan terlalu banyak hal. Cukup jadi diri sendiri dan nyatakan dengan sopan.

Cobalah untuk merasa nyaman dengan situasinya.

PERINGATAN Pastikan Anda menyampaikannya dengan jelas, dan jangan biarkan dia membuat Anda tetap menjalani pacaran yang tidak sehat.

Jangan menggunakan kalimat klise seperti “ini bukan salahmu, tapi salahku…” Anda akan membuatnya merasa Anda tidak peduli akan perasaannya.

Rasional, meskipun Anda sudah tidak suka lagi dengannya, Anda tidak harus menjadi sombong.

Ingat, dia punya teman, dan dia bisa menceritakan apa pun tentang Anda ke teman-temannya jika Anda memberi kesan yang buruk.

Jangan menyatakan putus melalui telepon atau SMS. Itu hanya akan lebih melukai perasaannya.

(Suap Kejati ...

(Sambungan dari Halaman 12)

tuntutan yaitu, pidana penjara setahun dengan masa percobaan selama 2 tahun dan pidana denda Rp 5 miliar. Jika dalam satu bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan atau pendapatan terdakwa dapat sita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selam 6 bulan.

Menyatakan uang titipan dari terdakwa sebesar Rp 2.516.048.000 ditetapkan sebagai penerimaan negara dari bea masuk yang belum terbayar akibat perbuatan terdakwa. Barang bukti berupa dokumen dikembalikan ke penyidik bea cukai dan barang bukti berupa stempel atau cap dirampas untuk dimusnahkan. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

Atas hal itu, Kasi Pidsus Kejari Kota Semarang memberikan usulan / pendapat atas rentut JPU tersebut dengan pidana penjara selama setahun dengan masa percobaan selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 5 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Barang bukti (BB) dan Biaya Perkara (BP) conform JPU. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang memberikan usulan / pendapat atas rentut JPU tersebut pada tanggal 22 Mei 2019 dengan bunyi disposisi “ ACC” dan diparaf.

Pada tanggal 22 Mei 2019 Kajari Kota Semarang mengajukan rencana tuntutan pidana kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan surat Nomor : R-107/0.3.10/ Fd.2/05/2019 tanggal 22 Mei 2019. Kusnin lalu membuat Nota Dinas Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan Nomor : ND-198/0.3.5/Ft.2/05/2019 perihal rencana tuntutan perkara tindak pidana kepabeanan.

Kajati Setujui Usulan Rentut Dalam rentut tersebut Kusnin mengusulkan/ berpendapat yaitu : Sependapat dengan Kajari Semarang. Selanjutnya pendapat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berpendapat, yaitu: “oleh karena terdakwa telah mengembalikan hutang pajak sesuai perhitungan penyidik di depan persidangan, maka sependapat usul dan pendapat Kajari dan Aspidsus segera selesaikan tuntas.”

Pada 23 Mei 2019 Kusnin mengirimkan Nota Telpon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor : NT-199/O.3.5/

Siswi SMA ... salah satu siswi dari delapan siswinya yang terlibat setelah melakukan ujian, Kamis siang.

“Enam anak merupakan kelas 12 IPS, dan duanya kelas 12 IPA,” bebernya.

Menurut Suntono, saat dilakukan pembinaan, ia meminta siswanya yang terlibat untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai tidak akan mengulanginya lagi dengan disaksikan orangtuan-

Nyatakanlah secara langsung. Jangan juga minta teman Anda atau orang lain yang menyampaikannya.

Dia berpacaran dengan Anda, jadi dia pantas untuk mendengar pernyataan putus langsung dari Anda.

Jangan mengatakan “kita butuh waktu masing-masing untuk sementara”. Pilihan Anda hanya dua, putus atau tidak sama sekali.

Ft.2/05/2019, perihal rencana tuntutannya.

Yakni pidana badan setahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun. Pidana denda Rp5 miliar subsidair 6 bulan.

Menyatakan uang titipan dari terdakwa Rp 2.516.048.000 ditetapkan sebagai penerimaan negara dari bea masuk yang belum terbayar akibat perbuatan terdakwa dan segera dimasukan ke kas negara melalui Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY. Apabila terdapat selisih atas penerimaan negara (kurang bayar) akan dilakukan penagihan oleh pejabat Bea dan Cukai Kanwil Jawa Tengah dan DIY. Barang bukti dan Biaya Perkara conform dengan Kajari Kota Semarang.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum yang di dalamnya diatur Tindak Pidana Kepabeanan dalam point 1 pengendalian penuntutan . Pada prinsipnya pengendalian terhadap perkara tindak pidana umum didelegasikan kepada Kepala Kejaksaan, kecuali yang akan diajukan dengan tuntutan bebas/lepas dari segala tuntutan,percobaan, seumur hidup atau pidana mati, terhadap perkara tindak pidana umum tertentu dapat diambil alih pengendaliannya oleh pimpinan.

Sementara berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-395/F/ Ft.3/2019 tanggal 20 Maret 2019 Perihal Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan TPPU pada point no.2 menyatakan : “Untuk mewujudkan prinsip Jaksa Agung RI sebagai pimpinan dan penangung jawab tertinggi kejaksaan, maka Kepala Kejaksaan Tinggi wajib melaporkan seluruh tahapan penanganan perkara tindak pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana Kepabeanan dan Cukai kepada Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, seharusnya Kusnin selaku Aspidsus wajib melaporkan penanganan perkara tersebut kepada Jaksa Agung melalui Kepala Kejaksaan Tinggi dalam setiap penangan perkaranya.

Serta dalam melakukan tuntutan pidana seperti tersebut diatas harus mengajukan rencana tuntutan pidana tersebut kepada Jaksa Agung

(Sambungan dari Halaman 17)

ya. “Kita juga sudah menyita handphone ke delapan siswi tersebut,” terangnya.

Dia pun telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak atas kejadian tersebut, di antaranya kepolisian dan dinas cabang. “Tentu kita akan terus melakukan upaya antisipatif ke depan,” katanya.

Dalam waktu dekat, pihak sekolah juga akan mengahdirkan pembina apel dari Kepolisian. (mht)

karena pengendalianya dibawah Jaksa Agung.

Pada 23 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutan pidana dengan surat tuntutan pidana Nomor : Reg-PerkPDS-01/0.3.10/Ft.1/02/2019. Diktum tuntutannya, menyatakan terdakwa Soerya Soedarma bin Lie Tjek Jauw telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen kelengkapan pabean yang palsu atau dipalsukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 103 huruf a UU Nomor : 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Soerya Soedarma dengan pidana penjara selama setahun dengan masa percobaan selama 2 tahun dan membayar denda sebesar Rp 5 miliar. Jika dalam sebulan denda tidak dibayarkan maka harta dan atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Menyatakan uang titipan dari terdakwa sebesar Rp 2.516.048.000 ditetapkan sebagai penerimaan negara dari bea masuk yang belum terbayar akibat perbuatan terdakwa dan segera dimasukan ke kas negara melalui kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY. Apabila terdapat selisih atas penerimaan Negara (kurang bayar) akan dilakukan penagihan oleh pejabat bea dan cukai Kanwil Jawa Tengah dan DIY. Menyatakan barang bukti berupa dokumen invoice dan dokumen PIB dikembalikan ke penyidik Bea Cukai Kanwil Jawa Tengah dan DIY, barang bukti berupa stempel dirampas untuk dimusnahkan. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

Atas tuntutan itu, pada 27 Mei 2019, pengacara terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan. Selanjutnya pada 29 Mei 2019 jaksa mengajukan replik. Lalu pada 13 Juni 2019 pengacara terdakwa mengajukan duplik.

Pada 3 Juli 2019, majelis hakim PN Semarang membacakan putusan melalui putusan Nomor : 187/Pid.B/2019/PN.Smg tanggal 24 Juni 2019.

Amar putusannya, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana menyerahkan pemberi-

tahuan pabean dan atau dokumen pelengkap yang palsu atau dipalsukan secara berlanjut.

Menjatuhkan pidana penjara oleh karenanya kepada terdakwa Soerya Soedarma bin LieTjek Jauw tersebut diatas selama 2 tahun dan denda Rp 2.500.000.000. Menetapkan apabila terdakwa tidak membayar denda dalam waktu sebulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dan atau pendapatan terdakwa disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayar dan jika tidak mencukupi diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalaninya dikurangkan sepenuhnya dari putusan pidana ini. Menetapkan barang bukti berupa dokumen invoice dan dokumen PIB dikembalikan ke penyidik Bea Cukai Kanwil Jawa Tengah dan DIY, barang bukti stempel dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan uang titipan dari terdakwa sebesar Rp 2.516.048.000 ditetapkan sebagai penerimaan negara dari bea masuk yang belum terbayar akibat perbuatan terdakwa dan segera dimasukan ke kas Negara melalui Kanwil Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY apabila terdapat selisih atas penerimaan Negara (kurang bayar) akan dilakukan penagihan oleh pejabat Bea dan Cukai Kanwil Jawa Tengah dan DIY. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

Kepala Kejari Semarang, Sumurung Padapotan Simaremare SH MH dalam perkara Kusnin dkk, tim penuntut umum berasal gabungan dari Kejagumg, Kejati dan Kejari Semarang. “Jaksa ada 13 untuk satu perkara.

Satu perkara ada 13. Untuk perkara Pak Beny ada 12 jaksa,” kata Kajari.

“Ketiganya di Rutan Salatiga. Selanjutnya (usai pelimpahan) diserahkan, dititipkan ke Rutan Salatiga,” kata dia.

Kajari mengakui, penitipan tahanan di Rutan Salatiga itu bukan tanpa alasan. “Alasannya, faktor keamanan untuk di dalam saja. Pertimbangan yang disampaikan Aspidsus. Beberapa perkara kan ada yang ditangani sebelumnya di sana. Kita cari yang aman supaya tidak ganggu proses persidangan,” kata dia. (tim)

Bakar Orang ...

(50) mengaku nekat membakar hidup-hidup Sukarno (39) dan Ivan Agus Setiyarno (34) pada Jumat (29/11) lalu, lantaran sakit hati dan menaruh dendam kepada kedua korban.

Pelaku SM tercatat sebagai warga Kecamatan kota Rembang, Kabupaten Rembang. SM mengaku sakit hati lantaran istrinya kerap diganggu oleh korban Sukarno. Dia pun mengaku pernah memergoki korban bersama dengan istrinya

(Sambungan dari Halaman 15)

ketika berada di salah satu hotel di Rembang.

“Saya sendiri tahu, pernah memergoki di hotel. Nggak pernah ngancam (korban), ya langsung itu karena sakit hati. Ya itu, saya tiba-tiba saja begitu (membakar) spontan nggak ada rencana,” kata SM di Mapolres Rembang, Jumat (6/12).

Dia mengungkapkan, sebetulnya tindakan pembakaran hanya ingin dilakukannya kepada korban bernama Sukarno. Karena posisi Ivan Agus

berdekatan dengan Sukarno, dirinya juga ikut terbakar. “Temennya bersebelahan, dia ikut terbakar,” katanya.

Kapolres Rembang AKBP Dolly A Primanto menjelaskan, awal mula kasus pembakaran dapat terungkap setelah korban kondisinya bisa diperiksa dan dimintai keterangan, ternyata dapat mengenali pelakunya. Atas perbuatan SM tersebut, dirinya dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. (mht)

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020

Masih Ada ... besarannya,” kata hakim.

Perintah Terdakwa I dan II atas penampungan dana insentif manajerial di rekening untuk kegiatan mendesak serta kegiatan lainnya merupakan tidak dibenarkan. Oleh karena perbuatan Terdakwa I dan II tidak sesuai pedoman tehnis tata kelola dan keuangan yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, maka jelas itu perbuatan melawan hukum.

Terkait alasan Terdakwa I tidak tahu jika dana insentif manajerial yang tak diterimakan ditampung di rekening penampungan, serta tidak tahu penggunaannya. Hakim menilai, hal itu tidak beralasan karena, sesuai fakta Riski Tesa Malela selaku Kabag Keuangan selalu melaporkan setiap bulannya. Bahkan terhadap Terdakwa II, bersama Riski Tesa Malela beberapa kali terlibat penyerahan uang ke oknum pejabat Pemkab Pekalongan.

Sesuai fakta, terdapat pengembalian dan sisa insentif manajerial yang disita sebagai barang bukti dari Riski Tesa Malela. Yakni dari Amat Antono saat penyidikan Rp 1,175 miliar dan di persidangan Rp 1,290 miliar. Dari Asip Kholbihi Rp 90 juta, Arini Harimurti Rp 60 juta, Mukaromah Syakoer Rp 30 juta, Totok Budi Mulyanto Rp 50 juta, Ahmad Mashudi Rp 80 juta, Bambang Sulistiyono Rp 30 juta, Hindun Rp 75 juta dan sisa di rekening an. Riski Tesa Malela Rp 173.684.500.

Perkaya Orang Lain Sesuai fakta, hal itu jelas atas insentif manajerial yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai, telah memperkaya pihak lain, yakni Bupati, Wabup, Sekda, Inspektorat, DPRD, pejabat unsur Muspida serta instansi vertikal dan pihak lain.

“Menurut pengadilan, perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau koorporasi,” kata hakim.

Hakim menilai, hal itu membuktikan adanya perbuatan nyata telah memperkaya orang lain, karena sudah kesepakatan, selaku direktur harus memberi bantuan keuangan atau gratifikasi ke oknum selaku pemilik RSUD. Telah memperkaya orang lain karena sudah ada kesepakatan agar direktur memberi bantuan ke oknum pejabat Pemkab setiap bulannya sehingga Terdakwa I harus berupaya mencari sumber untuk memberi pejabat di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Perubahan paradigma dan sistem menjadikan Terdakwa I membuat insentif manajerial dan menempelkan ke pejabat struktural yang dananya tidak diterimakan, tapi dihimpun di bagian keuangan dan diserahkan ke oknum pejabat. “Meski tidak memberikan, Terdakwa I dianggap mengetahui dan menyetujui pemberian itu,” kata hakim.

“Termasuk Terdakwa II yang ikut menyerahkan, sementara dia tahu itu uang insentif manajerial,” kata hakim.

Terkait Rp 1.254.880.245 dari Rp 5.482.200.000, hakim memertimbangkan tidak menjadi kerugian negara karena dipakai untuk kepentingan RSUD terkait pelayanan. Pembeliannya juga menjadi aset RSUD Kraton. Hal itu sebagaimana pendapat ahli, jumlah kerugian negara Rp 4,227 miliar.

Kerugian itu muncul akibat pemberian ke oknum pejabat daerah dan oknum ASN Rp 3.612.325.500, pemberian ke oknum pegawai instansi vertikal Rp 120 juta. Biaya pendampingan hukum atau pengacara Rp 425 juta, biaya pengobatan oknum pejabat daerah Rp 56.105.050 serta pengembalian temuan pemeriksaan Rp 38.889.205.

Terkait dalil penasehat hukum Rp 1.254.880.245 yang bukan kerugian negara sehingga insentif manajerial bukan sesuatu yang ilegal. Atas hal itu, majelis hakim menilai, insentif manajerial bukan hak pegawai karena dari awal untuk kepentingan RSUD Kraton dan bukan pejabat struktural. Melainkan untuk mengganti dana PP yang sebelumnya diterapkan. Selain itu, karena sudah diperhitungan remunerasi. Keputusan pemberian insentif manajerial tidak diperkenankan.

Terdakwa Hanya Tururt Serta Sesuai fakta, M Teguh Iamnto menginisiasi insentif manajerial untuk pejabat struktural, dan bersama Agus Bambang menentukan besarannya tanpa dasar hasil perhitungan sesuai per undang-undangan. Melainkan hanya mendasarkan kebutuhan RSUD Kraton setiap bulannya.

Terdakwa I membuat aturan sendiri perihal remunerasi dengan penanggalan mundur 3 Januari 2014 untuk menyesuaikan Perbup Nomor 58/ 2013, sehingga pembayaran remunerasi dapat diterimakan Januari 2014.

Terdakwa I memerintahkan insentif manajerial tidak diterimakan dan ditampung di rekening penampungan atasnama Riski Tesa Malela dan Sartana. Dana insentif manajerial tidak pernah dilaporkan saksi Riski Tesa Malela, Terdakwa I dan II ke inspektorat atau dewan pengawas. Tapi setiap bulan Riski Tesa Melal hanya melapor ke Terdakwa II, diteruskan ke Terdakwa I. Nyatanya, insentif manajerial digunakan untuk kepentin-

SAMBUNGAN 23 (Sambungan dari Halaman 24)

gan di luar kepentingan RSUD. Dana diberikan untuk bupati, wakil bupati, Sekda, inspektorat dan pejabat Muspida, instansi vertikal serta pihak lain. Seluruhnya Rp 4.227.319.555, yakni iur Pemda Rp 3.612.325.500, instansi vertikal Rp 120 juta, pendampingan hukum Rp400 juta, pengobatan oknum pejabat Rp 56 juta, pengembalian temuan pemeriksaan Rp 38,8 juta.

Berdasarkan fakta, jelas terlihat perbuatan Terdakwa I dan II merupakan rangkaian yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Rangkaian perbuatan Terdakwa I dan II serta Riski Tesa Malela jelas menunjukkan hubungan erat satu sama lain.

“Dengan kata lain, delik itu tidak bisa dilakukan Terdakwa I tanpa peran Terdakwa II maupun Riski Tesa Malela selaku pengelola, serta pihak yang lain yang menerima itu,” kata hakim.

Pihak-pihak lain berkehendak agar insentif manajerial dicairkan dan dapat menunjang atas kegiatan Pemda yang tidak dianggarkan. Nyata, terjadinya tindak pidana masing-masing telah melakukan elemen pokok yang didakwakan. Kedudukan terdakwa sebagai turut serta yang melakukan pidana. “Terbukti dakwaan alternatif kesatu primair,” kata hakim.

Diskriminasi Proses Hukum Terkait pendapat penasehat hukum yang memersoalkan pihak lain, hakim menilai dakwaan memperlihatkan disparitas dan diskriminasi. Para terdakwa diproses hukum sedangkan pihak yang menerima justeru tidak diproses.

Hakim menyatakan, tindak pidana korupsi sebagai fenomena kejahatan yang dilakukan bersama-sama dan melibatkan tidak hanya satu, tapi dimungkinkan melibatkan pelaku lain. Oleh karena itu, adanya persamaan di hadapan hukum, dituntut adanya persamaan perlakuan atas kasus yang sama.

“Sehingga atas kejadian itu, tidak hanya ditujukan bagi mereka yang diadili, tapi juga yang belum diadili. Sehingga tidak ada tebang pilih,”kata hakim.

Dalam dakwaan diuraikan lengkap atas tindak pidana yang meliputi keterlibatan pihak lain yang turut serta ambil bagian dan peran sehingga tidak pidana itu utuh atau lengkap.

Di persidangan, baik saksi dan barang bukti, terbukti insentif manajerial diberikan ke pejabat merupakan kebiasaan terus menerus pimpinan RSUD Kraton agar dapat dipertahankan jabatannya. Sehingga jelas ada pihak lain yang berperan sehingga delik utuh, yakni pengelola dana insentif manajerial dan pihak lain yang menerimanya, yakni bupati, mantan bupati, wakil bupati, Sekda, Kabag Hukum, inspektorat, DPKAD, oknum instansi vertikal dan pihak lain sesuai laporan yang dibuat Riski Tesa Malela.

Menimbang itu, terlihat hubungan kerjasama yang erat antara satu dengan yang lainnya dari masing-masing peserta untuk mencapai tujuan tindak pidana. Dengan kata lain, tindak pidana tidak dapat dilakukan sendiri tanpa peran pihak lain.

Untuk menjamin asas equality before law, agar tidak hanya menjadi slogan, maka penuntut umum seharusnya mendudukan pelaku lain yang terpisah.

Terkait dalil penasehat hukum, yang meminta terdakwa divonis seadilnya karena tidak menikmati, hakim menyatakan sesuai ketentuan pasal 18 UU Tipikor. Pidana membayar uang pengganti hanya dijatuhkan ke terdakwa yang terbukti korupsi dan memperoleh harta dari tindak pidana itu.

Fakta penuntut umum tidak menunjukan bukti terdakwa menerima uang. Dengan kata lain tidak ada aliran uang ke mereka.

Justeru diperoleh bukti pemotongan dilakukan atas keutusan direktur dan sejak awal penetapan sebagai direktur, bupati telah mengharuskan kewajiban untuk memberikan kontribusi ke pejabat di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Terdakwa I telah mengetahui dan menghendaki. Sehingga demikian Terdakwa I dibebani besaran uang pengganti dalam perkara ini.

Berdasarkan audit investigasi tentang keseluruhan kerugian negara Rp 4.227.319.950 dari dan jumlah keselurhan itu dikembalikan Rp 3,054 miliar. Dengan demikian besaran uang pengganti yang dibebankan ke Terdakwa I sebesar Rp 1.174.135.255.

Vonis keduanya dipertimbangkan hal memberatkan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Terdakwa I sudah pernah dihukum. Hal meringankan, terdakwa mengakui bersalah, bersikap sopan, memiliki tanggungan keluarga dan berperan demi kemajuan RSUD Kraton. Terdakwa II belum pernah dipidana. (far)

Eks Koruptor ...

(Sambungan dari Halaman 19)

Abhan mengatakan, hak politik itu hanya bisa dicabut dengan dua hal, putusan peradilan ataupun di undang-undang. “Ya kita dorong politisi Senayan sekarang untuk dinormakan, diundang-undangkan,”jelasnya.

Abhan mengatakan dalam aturannya, hanya dua hal yang melarang seseorang untuk mencalonkan diri untuk maju di Pilkada. Aturan tersebut tidak melarang eks koruptor.”Ini kan ketentuan di undang-undangnya demikan hanya dua yang dilarang itu, bandar narkoba sama kejahatan terhadap anak, itu dua,”kata dia.

Abhan menilai perlu adanya revisi terbatas pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dia menyebut komitmen tersebut tergantung kesiapan anggota DPR. Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, meski gagal, KPU sendiri mungkin tetap punya tekad untuk mengatur larangan mantan napi koruptor dicalonkan pada Pilkada 2020.

“Namun jika tekad itu hanya dimiliki oleh KPU sendirian, maka ini seperti membuang waktu dan energi saja. Sebab, pada akhirnya hampir pasti akan dilawan oleh para calon, partai politik, dan juga Mahkamah Agung,” katanya.

Lucius menganggap, KPU belajar dari pengalaman di Pemilu lalu, perjuangan mereka untuk mengatur larangan mantan napi koruptor dalam PKPU pencalonan di Pileg berakhir gagal setelah MA memutuskan larangan yang dibuat KPU itu dibatalkan. Untuk itu, perjuangan keras KPU berakhir sia-sia, sehingga pelajaran pahit di Pemilu Legislatif 2019 jelas tak ingin terulang.

“KPU tahu betul mereka ada di jalan yang sunyi dalam memperjuangkan pemilu berintegritas tersebut. Karena itu mungkin pilihannya adalah membiarkan aturan pencalonan tetap sebagaimana yang diinginkan DPR dan Pemerintah dalam UU Pemilu,”tandasnya. (mht)

KASUS

Tabloid

24 HALAMAN

INFOPlus

Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020 Tajam dan Faktual Tabloid INFOPlus No. 17 | 23 Desember 2019-6 Januari 2020 | ISSN 2657-2354

Masih Ada Koruptor RSUD Kraton Bebas

S

EMARANG - Perkara dugaan korupsi dana insentif manajerial RSUD Kraton tahun 2014-2016 yang menyeret mantan Direktur dan Wadir Adminitrasi Umum dan Keuangan (AUK), M Teguh Imanto serta Agus Bambang Suryadana telah dijatuhkan putusan.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang pemeriksa perkaranya menyatakan keduanya terbukti bersalah korupsi secara melawan hukum. Bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf a, b UU 31/ 1999 sebagaimana diubah UU 20/ 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair.

Keduanya dinilai korupsi bersama-sama.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan II dengan masing-masing selama 4 tahun, denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan,” sebut majelis hakim terdiri Andi Astara (ketua), Kalimatul Jumro dan Edi Sepjengkaria (anggota) pada sidang, 10 Desember lalu.

Hakim menetapkan agar lamanya Terdakwa II menjalani masa penahanan dikurangkan dari pidana yang diajatuhkan.

“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I membayar uang pengganti Rp 1.373.135.255, jika sebulan tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita. Jika tidak punya harta benda yang cuku, maka dipi-

dana 2 tahun penjara.

Sebelumnya, M Teguh Imanto dituntut dipidana 6 tahun dan Agus Bambang Suryadana pidana 5 tahun. Denda masing-masing Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Serta beban mengembalikan uang pengganti (UP) Rp 1.373.135.255 subsidair 3 tahun penjara bagi M Teguh Imanto.

Pemeriksaan sidang, jaksa mengajukan 36 saksi fakta, ahli BPK RI, ahli hukum. Sementara Terdakwa I mengajukan seorang adecharge dan seorang ahli HAN. Fakta Hukum Kasus terjadi saat kedua terdakwa menjabat. Terdakwa I dinilai menginisiasi pemberian insentif manajerial yang besarannya tidak ada dasar perhitungannya dan hanya mendasarkan kebutuhan RSUD Kraton setiap bulannya. Insentif itu dimaksudkan agar RSUD dapat dana pengganti dana Peningkatan Pelayanan (PP) berkisar Rp 100 juta sampai Rp 200 juta setiap bulannya. Sementara atas pemberian insentif itu, tidak diterimakan, tapi ditampung di Bagian Keuangan untuk kepentingan RSUD Kraton yang tidak dianggarkan.

Atas perintah Terdakwa I, pembayaran dilakukan meski aturan Surat Keputusan (SK) direktur belum ada, karena dibuat usai pembayaran dilakukan atau berlaku mundur. Atas perintah Terdakwa I, pemotongan

dimasukkan ke rekening penampungan atasnama Sartana dan Riski Tesa Malela.

Terhitung sejak Januari 2014 sampai November 2016 terkumpul Rp 5.482.200.000.

Dana itu digunakan untuk belanja yang tidak dianggarkan, kegiatan emergency dan diberikan ke oknum pejabat Pemkab Pekalongan, instansi vertikal serta sejumlah pihak lain.

Selain pemotongan insentif manajerial Terdakwa I juga memerintahkan adanya pemotongan tunjangan kinerja setiap bulannya dan terkumpul sekitar Rp 14,5 juta.

Uang hasil pemotongan itu digunakan untuk biaya pengacara pejabat RSUD Kraton.

RSUD Kraton ditetapkan BLUD berdasarkan Perbup dan ditetapkan adanya pejabat pengelola BLUD, di antaranya Terdakwa I dan II. Sebagai BLUD, RSUD Kraton dapat leluasa mengelola keuangannya. RSUD berhak memperoleh penghasilan sebagai pendapatan, baik untuk operasiona tanpa harus disetor ke kasda.

Atas perubahan itu, direktur menyampaikan adanya perubahan sistem dan menginisiasi pemberian insentif manajerial.

Pembahasannya beberapa kali digelar dan dihadiri terdakwa serta pejabat struktural.

Atas kebijakan pemberian insentif manajerial, Terdakwa I membuat SK. Agar dana insentif manajerial seolah menjadi pendapat

sah, Terdakwa I memerintakan SK bertanggal mundur. Sehingga pembayaran insentif bisa diberikan sejak Januari 2014.

M Teguh Imanto juga dinilai memerintahkan dan insentif manajerial tidak diterima, melainkan ditampung di bagian keuangan.

Pelaksanaannya, atas sepengetahuan Terdakwa I, dana insentif tidak hanya menjadi dana Peningkatan Pelayanan (PP) untuk kepentingan RSUD Kraton. Tapi juga untuk kegiatan yang tida terkait pelayanan RSUD sebagai BLUD. Dana sebagain besar diberikan ke bupati, mantan bupati, wakil bupati, Sekda, Kepala DPKAD dan pejabat unsur Muspida, instansi vertikal serta pihak-pihak lain. Pemberian insentif manajerial itu dinilai bertentangan dengan Perbup Nomor 58/ 2013 tentang remunerasi BLUD pada RSUD Kraton dan Pasal 51 Permendagri Nomor 61/ 2007 tentang pedoman tehnis pengelolaan keuangan BLUD. Kebijakan tentang jumlah insentif manajerial, tanpa dasar perhitungan dan aturan yang ada, dinilai merupakan perbuatan tidak sesuai pasal 50 ayat 4, ayat 5 dan pasal 51 Permendagri Nomor 61/ 2007. Disebut tegas, pihak yang menentukan remunerasi BLUD adalah kepala daerah. “Dengan kata lain, direktur tidak berwenang menentukan (Berita terkait di Hal. 23)

Perum Bumi Balakosa Mijen - Semarang

Kikis HAMBATAN Miliki Rumah IDAMAN yang NYAMAN

Rumah Berkualitas Harga Murah Penuh Berkah.

DP 50% Langsung Bangun.

Tanpa BI Checking, Tanpa Survey, Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa Penalti, Tanpa Sita.

Hubungi: 081 2281 6881 | 0812 8119 1692