Tabloid INFOPlus Maret 2020

Tabloid

INFOPlus

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

Tajam dan Faktual

KUSNIN

PLIN...PLAN..

M

ANTAN Aspidsus Kejati Jawa Tengah, Kusnin membantah sejumlah keterangannya perihal penerimaan uang yang diduga suap dari Alvin Suherman terkait penanganan perkara kepabeaan tersangka Surya Soedharma.

Kusnin membantah memerintahkan M Rustam Effendy menemui Kepala Kejari Kota Semarang, Dwi Samudji untuk memberikan uang ke Dwi Samudji uang tunai SGD 50,000 dollar Singapura. Sesuai dakwaan atas pemberian itu,Dwi Samudji hanya mengambil SGD 28,000 dollar Singapura. Sisanya ia kembalikan SGD 22,000 dollar Singapura kepada Rustam Effendi.

“Saya tidak pernah perintahkan Rustam ke Kajari memberi uang. Tidak pernah. Irtu yang akan saya cabut (BAP),” kata Kusnin di persidangan.

Empat penyidik Kejagung dihadirkan dan diperiksa di persidangan perkara dugaan suap yang menyeret mantan Aspidsus Kejati Jateng, Kusnin dan dua anak buahnya, M Rustam Effendy (mantan Kasie Penuntutan) dan Benny Chrisnawan (staf Pidsus). Mereka, Arif Kurniawan, Lila Nasution, Satria dan Damar.

Mereka sengaja dimintai keterangan sebagai saksi verbal. Pasalnya, dalam kesaksiannya, terdakwa Kusnin dan M Rustam mencabut hampir 100 persen keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan. Mereka menyangkal, mengaku tertekan dan asal jawab.

Pemeriksaannya digelar, Rabu 24 Februari lalu di Pengadilan Tipikor Semarang atas perkara dugaan suap dan atau gratifikasi atas penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi (Kejai) Jawa Tengah. Terdakwa, Kusnin, selaku Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Muhammad Rustam Effendy SH MH, selaku Kasi Penuntutan, dan Benny Chtisnawan selaku Pengawal Tahanan/Narapidana.

No. 18 | 1-15 Maret 2020 | Harga Rp 5.000,- | ISSN 2657-2354

Bidan Kota Semarang Tipu CPNS SEMARANG - Titik Setiasih binti (alm) Soemitro (54), warga Dukuh Tunggu Raya Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang diadili. PNS (Bidan Puskesmas Rowosari Kota Semarang) itu disidang atas perkara penipuan yang diduga dilakukannya.

Perkara dugaan penipuan menyeret Titik terjadi pada 20 Oktober 2014,” kata Liliani D.K Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Kota Semarang dalam surat dakwaannya.

Berawal, saksi Sunarya yang ingin memasukkan anaknya yang bernama Laras Arisanti menjadi Pegawai negeri sipil.

Sunarya bersama dengan saksi Rusmi lalu menemui Titik di rumahnya. Dengan rangkaian kebohongan, ia berusaha menawarkan kepada Sunarya dan Rusmi dengan sanggup dan berjanji memasukkan Laras menjadi Pegawai Negeri Sipil di RSUP Dr. Kariadi. Tanpa melalui tes program pemerintah resmi dan melalui jalur khusus ia menjanjikan.

Namun apabila gagal, Titik mengaku bersedia mengembalikan uang dua kali lipat. Sunarya dan Rusmi yang tertarik lalu tergerak untuk menyerahkan uang sebanyak Rp 150 juta. Secara bertahap uang diberikan.

Bersama dengan foto copy dokumendokumen persyaratam Sunarya menyerahkan uang ke Titik. Selang 2 minggu , Sunarya mendapatkan Petikan Keputusan Kepala BKN yaitu Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 2593/ Ps.142/D2/SK/2014, cap tertanda Kepala BKN bulan Desember 2014.

Surat BKN Petikan Keputusan Kepala BKN Skep Nomor IV-39-10/009922/IV/ KEP/BKN/2014, tertanggal 01 September 2014 cap tertanda Kepala BKN. Serta Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 818.6-2250 tahun 2015, tanggal 13 Juni 2015 cap tertanda Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Ketiga surat petikan keputusan tersebut adalah surat pengangkatan pegawai negeri atas nama saksi LARAS ARISANTI menjadi pegawai negeri sipil tenaga keperawatan di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

(Berita terkait di Hal. 22)

14 KABUPATEN DI JATENG MASIH MISKIN BANJIR DI PEKALONGAN, RIBUAN JIWA NGUNGSI TERDAKWA KORUPSI PTSL KENDAL DIVONIS BEBAS VIRUS CORONA MEWABAH MANTRI BRI KALIWUNGU BOBOL RP 1,9 MILIAR BOCAH DILECEHKAN, TERUS DIHABISI

2

INFO NASIONAL

Pendiri dan Penasehat: T. Supriyadi Pemimpin Umum & Penanggung Jawab: Andi Morgan Istiadi Pemimpin Redaksi: Sunardi S Pratomo Redaktur Pelaksana: Erdi Sunardi, Rio Tama, Kahlil Surya Reporter/ Koresponden: Suhali (Jakarta), Bambang Prasetyo (Surabaya), Theo Hasyim (Semarang), Nino M (Pantura Barat), Joko Susilo (Pantura Timur), Abdi Ning (Cilacap, Banyumas, Banjarnegara), Rio Utomo (Solo Raya), Endah Kurnia (Magelang Raya), Abdurrahman (Kendal), Budi S (Ungaran) Karikatur: Boedy HP Desain Visual & Layout: Omega Teknologi Informasi: Agung P dan Nur Dwi A Iklan & Sirkulasi: Suhali Krisnapati (manager), Imam Cahyadi Konsultan Hukum: Dr H Mochamad Rofian, SE, SH, MH, CLA Penerbit & Percetakan: PT Psiko Dinamika Nomor : AHU - 61025.

AH.01.01.Tahun 2011 Jl. Raya Ngaliyan - Mijen Vila Bumi Balakosa Blok A No. 04 Mijen - Semarang Layanan Pelanggan: 087777705134 atau redaksiinfoplus@gmail.com Website: infoplus.id

TARIF IKLAN Iklan Banner Halaman Depan (Full Colour) Rp 7.500.000,Full Colour 1 Halaman Belakang Rp 12.000.000,Full Colour 1/2 Halaman Belakang Rp 7.000.000,Full Colour 1 Halaman Tengah Rp 10.000.000,Advertorial 1 Halaman Dalam BW Rp 7.500.000,Advertorial 1/2 Halaman Dalam BW Rp 4.000.000,-

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

Akibat Corona, Arab Saudi Stop Umrah

S

EMARANG - Sejumlah jemaah umrah dari Semarang, terancam batal melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menangguhkan seluruh kunjungan ke negara tersebut, baik untuk tujuan umrah maupun kunjungan ke Masjid Nabawi, untuk sementara waktu.

Laranganitu diberikan untuk pencegahan merebaknya wabah virus corona.

Biro perjalanan umrah terpaksa menunda keberangkatan ratusan jemaahnya ke tanah suci Mekkah.

Pemilik Biro Umrah Fatimah, Mochamad Rifky Azady mengatakan, terus menjalin komunikasi dengan airlines maupun hotel-hotel dan stakeholder terkait, dan menunggu kelanjutan penyetopan visa umroh ini.

Larangan itu diakui berdampak kerugian cukup besar. Kebijakan yang dikeluarkan Arab Saudi menyebabkan 130 jemaah yang sudah memiliki visa keberangkatan dan terdaftar terpaksa harus menunda keberangkatan. “Kami akan reschedule sampai dibuka kembali. Jemaah tidak dikenakan biaya tambahan,” katanya.

Kadaluwarsa Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh, Joko Asmoro mengatakan, belum ada solusi mengenai masalah visa bagi jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya ke Arab Saudi.

“Masa berlaku visa akan habis dalam 14 hari. Kalau mengulangi tentu ada biaya baru,” kata Joko dalam diskusi pole-

mik di Jakarta, akhir Februari lalu.

Joko mengatakan, biaya pembuatan visa ke Arab Saudi sekitar US$ 195-200 atau sekitar Rp 2,8 juta. Saat ini, kata Joko, ada sekitar 50 ribu jemaah yang sudah memiliki visa. Namun, mereka belum bisa berangkat umroh lantaran pemerintah Saudi melarang masuk untuk mengurangi dampak penyebaran virus Corona.

Sementara, kerugian akibat penghentian sementara aktivitas umrah dari Indonesia ke Arab Saudi diperkirakan melebihi Rp 1 triliun. Agen travel mengkhawatirkan dampak kerugian berkepanjangan.

Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Haji Umrah Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan saat ini kerugian belum terlihat, tetapi pihaknya mengkhawatirkan dampak dari kemungkinan penghentian umrah yang berkepanjangan.

“Indonesia adalah negara pengirim umrah terbesar kedua di dunia [setelah Pakistan] rata-rata 1 juta jemaah setahun terakhir, sekarang setengah juta.

Sebulannya 100 ribu orang, kalau satu bulan hilang tidak ada kegiatan pakai patokan harga referensi Kementerian Agama Rp 20 juta, sama dengan Rp 2 triliun,” katanya.

Ia mengkalkulasikan jika penghentian dilakukan selama 2 pekan artinya ada Rp 1 triliun perputaran uang yang hilang.

Namun, jumlah ini akan terus bertambah seiring semakin lamanya penghentian penerbangan ini. (ang/nat)

Fakta Pelarangan Umrah oleh Arab Saudi Arab Saudi melarang jemaah dari Indonesia untuk melakukan umrah pada 27 Februari 2020. Kebijakan ini dilakukan Saudi untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona atau COVID-19.

1. Bersifat Sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh mengatakan pemberhentian penerimaan jemaah Umrah oleh Arab Saudi bersifat sementara.

Hal itu juga dilakukan guna melakukan upaya perlindungan yang maksimal terhadap keamanan warga negara dan penduduk.

2. Pengumuman mendadak Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Irfan Setiaputra menilai kebijakan Saudi itu cukup membingungkan. “Ini cukup membingungkan, pengumuman pagi hari tapi langsung efektif berlaku,” ujar Irfan.

3. Pengusaha travel mengeluh Persaudaraan Pengusaha Travel Umrah dan Haji Indonesia (Perpuhi) meminta pemerintah melakukan lobi ke Saudi untuk membuka kembali penerbitan visa umrah dan visa umum. Mereka memandang hingga saat ini Indonesia masih aman dari wabah tersebut.

4. Biro travel merugi Rp 2 triliun sebulan Industri travel umrah dan haji Indonesia diperkirakan merugi sekitar Rp 2 triliun per bulan. Karena itu, Sarikat Penyelenggara Haji Umrah Indonesia (Sapuhi) berharap pemerintah memberikan solusi atas dampak dari penghentian visa umrah dan kunjungan Arab Saudi ini.

5. Jemaah dari tujuh penerbangan diizinkan berumrah Tujuh penerbangan yang membawa jemaah umrah Indonesia sejak Kamis pagi, 27 Februari 2020, sudah mendarat di Arab Saudi. Empat penerbangan mendarat di Jeddah, tiga lainnya mendarat di Madinah.

6. Lobi pemerintah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan pemerintah telah berkomunikasi kepada Kerajaan Arab Saudi untuk mendapatkan kelonggaran dari kebijakan tersebut.

“Pertama, agar jemaah yang sedang melakukan ibadah dapat melanjutkan ibadah dan ziarahnya.

Kedua, agar sudah terlanjur atau akan sudah mendarat (di Arab Saudi) supaya diizinkan melakukan ibadah atau ziarah,” kata Muhadjir.

7 Kasus Gantung Diri GUNUNGKIDUL - Polisi mencatat ada tujuh kasus bunuh diri dengan cara gantung diri (gadir) di Kabupaten Gunungkidul selama Januari-Februari tahun ini. Mereka nekat mengakhiri hidupnya karena depresi.

Kasubbag Humas Polres Gunungkidul Iptu Enny Nur Widiastuti menjelaskan, pelaku gantung diri berusia antara 28-84 tahun. Motifnya sebagian besar karena mengalami berbagai masalah, mulai dari ekonomi hingga depresi sakit tak kunjung sembuh. “depresi karena sakit tak kunjung sembuh sampai terbelit masalah ekonomi,” ujarnya, 25 Februari lalu.

Polisi melalui Bhabinkamtibmas terus berupaya menekan terjadinya gantung diri di Gunungkidul. Salah satunya dengan melakukan pendataan masyarakat yang berpotensi melakukan bunuh diri, seperti orang yang hidup sendiri, hingga mengidap penyakit yang tak kunjung sembuh. (hen)

Salah Kelola Dana Desa, Kades Dilarang Dihukum PALEMBANG - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan aparat hukum jangan langsung memproses hukum kepala desa yang salah dalam mengelola dana desa kecuali terbukti menyimpang dan memperkaya diri.

“Kesalahan pengelolaan dana desa karena ketidakmampuan kepala desa dalam proses administrasi keuangan, penyelesaiannya harus dengan pembinaan bukan dengan tindakan hukum,” kata Mendagri pada acara rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020 di Palembang, 28 Februari.

Sekitar 60 persen kepala desa (kades) tidak tamat Sekolah Menegah Atas (SMA). Sehingga Mendagri meminta kepala desa yang melakukan kesalahan admistrasi, kecuali jika memang diketahui sengaja melakukan penyimpangan dana desa untuk kepentingan pribadi seperti membeli mobil atau membangun rumah kades.

Menurutnya, selama ini banyak kades ketakutan menggunakan dana desa karena “dihantui” urusan dengan hukum. Jangan sampai kades ketakutan memanfaatkan dana desa yang dialokasikan untuk membangun desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meminta kades menggunakan dana desa secara tepat sasaran sehingga bisa terhindar dari penyalahgunaan dan masalah hukum. “Dana desa yang didistribusikan langsung dari pusat ke desa sekitar Rp1 miliar bukan untuk kepala desa tetapi untuk seluruh masyarakat desa.”. (nat)

INFO JATENG

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

14 Kabupaten Masih Miskin

S

EMARANG - Pemerintah Provinsi Jateng sepakat penanganan masalah kemiskinan di 14 kabupaten menjadi pekerjaan rumah bersama. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui 14 kabupaten di wilayah yang dipimpinnya masih miskin.

“Dari 14 kabupaten itu, saya ketok izin ya bapak ibu, mereka kami prioritaskan,” kata Ganjar dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah di Patra Semarang Hotel & Convention, belum lama ini.

Ganjar mengatakan, di Musrenbang tahun ini pihaknya tak hanya memrioritaskan pengentasan kemiskinan tetapi juga pengembaga donor, LSM, bangan sumber daya manupartai politik serta Prasetyo Aribowo sia. “Kita mengingatkan faktor pemangku kepentkegempaan, akomodasi peningan lainnya, dan yandang disabilitas,” kata Ganjar. pihak terkait lain.

Pada Musrenbang kali ini polanya “Ada 14 daerah kategori akan diubah. Sebelumnya, banyak yang merah (kemiskinannya) yang diusulmengusulkan infrastruktur dengan cara kan di pramusrenbang. Daerah itu yang ditulis dan dimasukkan ke sistem yang persentase kemiskinannya di atas provinsi disediakan. Tahun ini polanya terba- dan nasional. Yang jelas di atas 9 persen, gi dua yakni inovasi dan kreasi untuk 10 persen hingga 17 persen,” ujar Kepamenyelesaikan persoalan Jateng. An- la Badan Perencanaan Pembangunan, tara lain kemiskinan, pendidikan, kese- Penelitian dan Pengembangan Daerah hatan, infrastruktur, reformasi birokrasi, (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah Prasetyo lingkungan, kegempaan, narkoba, dan Aribowo. membangun nasionalisme.

Keempat belas kabupaten itu yakni Pembukaan musrenbang juga men- Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemagundang organisasi wanita, perwakilan lang, Purbalingga, Rembang, Banjarpenyandang disabilitas dan anak, mas- negara, Sragen, Banyumas, Klaten, Deyarakat pejabat pusat dan daerah, DPD mak, Grobogan, Purworejo dan Blora.

RI, DPRD provinsi, akademisi, organiMusrenbang nanti, penanganan kemisasi profesi, asosiasi dunia usaha, lem- skinan di 14 daerah itu akan menjadi tugas

SOLO - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mendorong lembaga pemerintahan memperbaiki sistem kearsipan. Arsip dinilai penting untuk menjaga sejarah bangsa hingga aset negara.

Tjahjo mencontohkan adanya aset-aset negara yang bermasalah karena tidak adanya arsip. Asetaset tersebut berada di sejumlah daerah, antara lain Jakarta dan Solo.

“Dua tahun lalu sebuah gedung megah di sebuah protokol, milik DKI, tahu-tahu hilang, kalah di pengadilan karena asetnya nggak ada,” kata Tjahjo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Kearsipan di Solo, 26 Februari lalu.

Di Solo, masalah serupa terjadi pada kawasan Sriwedari dan Benteng Vastenburg. Minimnya arsip bikin masalah kepemilikan lahan dipersoalkan.

Tjahjo mengatakan arsip juga penting untuk membuat sejarah nasional menjadi otentik. Dia mencontohkan ada sejumlah titik penting dalam sejarah Indonesia yang tidak didokumentasikan sebagai arsip negara. (rik)

Gudang 1.946 Botol Miras dan Ciu BREBES - Polres Brebes menggerebek beberapa gudang dan menyita ribuan botol miras dan ratusan liter ciu oplosan. “Dua gudang di Brebes dan satu lagi di Jatibarang.

Ini bukan toko melainkan gudang distributor,” ujar Kabag Ops Polres Brebes Kompol Raharja, 25 Februari.

Dalam razia ini, polisi menggerebek tiga gudang penyimpanan miras di wilayah Kecamatan Brebes dan Jatibarang. Polisi mengamankan miras berbagai jenis dan ukuran dari tiga gudang tersebut. Terdiri 1.946 botol miras pabrikan berbagai merek dan ukuran, tuak 96 liter, dan ciu 195 liter. (nin)

bersama, baik melalui pendanaan APBN, APBD maupun filantropi masyarakat misalnya Baznas dan CSR perusahaan.

“Di 21 daerah lain tetap kami dorong pada program pengetasan kemiskinannya.

Baik itu mengurangi beban pengeluaran, mendapatkan kesehatan, meningkatkan pendapatan, termasuk sinergi dalam pengentasan kemiskinan,”tambah dia.

Pemprov Jateng juga akan memberdayakan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jateng. Para mahasiswa KKN tematik akan didorong untuk memetakan data kemiskinan, sebagai sumber penting untuk menangani kemiskinan.

“Data yang masuk ada yang eror.

Eror itu bisa dua, misalnya tidak berhak dapat tapi malah dapat bantuan, maupun yang berhak tapi tidak dapat bantuan. Maka data itu penting,” ujar Prasetyo. (mht)

Dana Bagi Hasil Cukai Rp748 Miliar Aset Negara Rawan Hilang

3

SEMARANG - Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar Rp 748,36 miliar. Jumlah tersebut naik sekitar Rp 34,987 miliar dari tahun sebelumnya.

“Minimal 50 persen dari DBHCHT tersebut akan dialokasikan untuk pembinaan lingkungan sosial dalam bidang kesehatan, seperti menurunkan angka prevalensi stunting dan mendukung program jaminan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Kepala Biro Perekonomian Setda Jateng Eddy Sulistyo Bramiyanto, belum lama ini.

Dia mengatakan DBHCHT merupakan dana yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI kepada provinsi penghasil cukai dan tembakau. Di Jawa Tengah sendiri sudah memiliki ketentuan dalam pembagian alokasi DBHCHT yang disepakati bersama dengan kabupaten/

kota.

“Ketentuan alokasinya adalah 30 persen untuk Pemprov Jateng, 40 persen untuk kabupaten/kota penghasil cukai dan tembakau, 30 persen untuk kabupaten/kota nonpenghasil,” sebutnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemprov Jateng menerima alokasi DBHCHT sebanyak Rp 224,506 miliar.

Sisanya dialokasikan kepada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan Kabupaten Kudus yang menerima alokasi tertinggi yakni Rp 158,113 miliar.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 7 tahun 2020, alokasi DBHCHT tersebut digunakan dalam lima kegiatan, meliputi peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, lingkungan sosial, sosialisasi kebutuhan di bidang cukai dan pemberantasan barang cukai ilegal. (mht)

Ibu Hamil dan Balita Dipaksa Ngemis SRAGEN - Satpol PP Kabupaten Sragen mengamankan seorang ibu bersama dua anaknya yang masih balita. Ibu berinisial G (35) warga Kecamatan Miri itu diduga dipaksa mengemis suaminya berinisial S (41).

“Jadi kalau pagi diantar, malam baru dijemput. Akhirnya yang bersangkutan kami amankan,” kata Kepala Satpol PP Sragen, Heru Martono, 25 Februari lalu.

Saat diamankan, G tengah mengemis di sekitar Pasar Gemolong bersama dua orang anak perempuannya yang berusia enam dan empat tahun. Setelah diamankan, ibu dan dua anaknya ini lalu diserahkan ke Rumah Singgah (Rusi) Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

“Kondisinya hamil enam bulan, jadi anaknya hampir empat. Dua (anak) diajak mengemis, (anak) yang gede nggak. Waktu diamankan kami cek di dompetnya ada uang Rp 60 ribu,” terangnya. (rik)

“Ngamar”, Tewas di Hotel BANYUMAS– Pasangan bukan suami istri ditemukan tewas di kamar salah satu hotel di Kawasan Wisata Baturraden, Kabupaten Banyumas. MA (54) dan Yl (43). Keduanya warga Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Mereka ditemukan, usai petugas memaksa masuk karena tidak kunjung keluar meskipun sudah waktunya check out. Mereka tergeletak di lantai. Posisi Yl berada di atas MA. Polisi dari Polres Kota Banyumas masih menyelidikinya. “Kita sudah melakukan autopsi terhadap dua jenazah tersebut,” kata Kasat Reskrim Polresta Banyumas AKP Berry, 13 Februari lalu.

Dugaan sementara, korban tewas diduga akibat serangan jantung yang dipicu zat kimia atau minuman yang sebelumnya dikonsumsi keduanya. “Dimungkinkan yang meninggal duluan yang laki laki dan waktunya hampir bersamaan,” jelasnya.

Di TKP, polisi menemukan tiga butir kapsul tanpa merek dan sebotol bekas minuman suplemen berisi cairan. Hasil pemeriksaan identitas dan konfirmasi keluarga, keduanya bukan suami isteri. “Memang keduanya bukan (hubungan) suami-istri,” katanya. (mht)

4

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

51 Melanggar, Cuma 5 yang Akan Ditutup

U

NGARAN - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Semarang menyatakan, terdapat ada 51 toko swalayan atau toko modern yang melanggar perizinan. Terkait itu, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang akan segera menutup sebanyak 5 toko modern.

Kelimanya dinyatakan melanggar karena tidak memiliki izin. Di antaranya didirikan di

kawasan yang dilarang.

Surat peringatan sudah dilayangkan ke pengelola toko modern, jika tidak segera melakukan penutupan sampai batas waktu ditentukan maka Satpol PP akan menyegel.

“Dalam waktu dekat ini kita akan menutup 5 toko modern.

Dasar pendirian usaha mereka sama sekali tidak memiliki izin,” ujar Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang, Tajudi Noor, akhir Februari lalu.

Kelimanya berada di

wilayah Karangjati, Tuntang dan Tengaran. Setidaknya 51 toko modern sudah diberikan peringatan dan saat ini diantaranya menunggu proses penutupan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang, Valeanto Sukendro mengatakan sesuai Perda No 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelajaran, dan Toko Swalayan hanya

diperbolehkan beroperasi di jalan Protokol.

Soekendro mengatakan untuk 51 toko modern yang segera ditutup karena tak sesuai perda 2 tahun 2018, saat ini dalam tahap pemberitahuan. “Secara bertahap penutupan sampai akhir 2020 nanti,” jelasnya.

Diungkapkannya, di jalan protokol Kabupaten Semarang ada 78 toko modern berjejaring. Dari jumlah itu hanya 27 toko yang memenuhi ketentuan. (rio)

Tuan Rumah KTT Kota Sehat 2020 SEMARANG- Kota Semarang akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan KTT Kota Sehat 2020. Acara 2 tahunan ini akan dihadiri 514 peserta pemerintah kabupaten dan kota dan akan dilaksanakan 29 Maret hingga 1 April 2020.

Walikota Semarang Hendrar Prihadi berharap, Kota

Semarang dapat membuat tempat yang nyaman untuk berdiskusi, mentransfer ilmu dan pengalaman untuk menghasilkan kolaborasi mewujudkan kesehatan masyarakat di masing-masing daerah.

Kegiatan akan melibatkan kegiatan kunjungan 11 lokasi dan kelurahan di Kota

Semarang yang telah terlibat aktif di dalam mendukung konsep Kota Sehat. Seperti Kelurahan Kandri di Gunung Pati sebagai kelurahan dengan tatanan pariwisata sehat, Kelurahan Pedurungan Tengah sebagai tatanan ketahanan pangan dan gizi, Kelurahan Pedalangan sebagai tatanan permukiman

sarana umum.

Lokasi lain yang akan menjadi kunjungan situs seperti Kota Lama, pengelolaan sampah di Jatibarang hingga kawasan Agrowisata Cepoko dan Purwosari. Dengan demikian, peserta Summit City Sehat tidak hanya bertransfer ilmu, namun juga berwisata di Kota Semarang. (ang)

Napi Bebas Pesan Sabu SEMARANG - Narapidana di Lapas Kedungpane Semarang bebas memesan sabu-sabu. Namun hal itu berhasil dibongkar. Kepala BNNP Jawa Tengah, Brigjen Benny Gunawan mengatakan pengungkapan dimulai sejak 31 Januari 2020 sejak anggota mendapat ada laporan akan ada peredaran sabu.

Kemudian anggota BNNP Jateng menangkap dua orang saat bertransaksi.

“Penangkapan terhadap JD dan ALF yang sedang transaksi di Jalan Sendang Utara, Pedurungan, Kota Semarang. JD menyerahkan bungkusan yang di dalamnya berisi narkotika kepada ALF yang menunggu di atas motor,” kata Benny, 25 Februari.

Tersangka JD atau Jodi (30) merupakan warga Kelurahan Muktiharjo Semarang, sedangkan ALF adalah Alfian (27) warga Srondol Kulon Semarang sebagai penerima sabu. Tim lalu mengembangkan dan menggeledeh kos ALF. Hasilnya diamankan sembilan paket sabu dengan total 126,21 gram dan 42 butir ekstasi. Dari penelusuran diketahui Alfian diperintah seseorang di Lapas Kedungpane untuk mengambil barang yang dibawa Jodi.

“Ia disuruh mengambil sabu oleh napi Lapas Semarang bernama Harry Kurniawan alias Keling. Ditemukan 1 buah handphone yang digunakan Harry untuk berkomunikasi,” jelas Benny.

Harry merupakan napi yang sedang menjalani masa hukuman 12 tahun penjara terkait kasus serupa. Kepala keamanan Lapas Kedungpane, Suparno mengatakan pihaknya akan memperketat pengawasan. (ang)

Pabrik Obat HIV di Semarang SEMARANG - PT Sampharindo Retroviral Indonesia, produsen obat HIV yang disediakan di Kota Semarang mulai berproduksi. Peresmian operasional pabrik obat tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kepala Balai Pengawasan Obat Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito , 27 Februari lalu.

Direktur Utama PT Sampharindo Retroviral Indonesia M.Syamsul Arifin mengatakan, saat awal pabrik ini, terdapat dua jenis obat yang dipersiapkan, yaitu Telado dan Telavir. “Ada lima jenis obat yang kami ajukan ke BPOM, hari ini sudah keluar dua,” katanya.

Dari sekitar 600 ribu pengidap HIV di seluruh Indonesia, kata dia, baru sekitar 17 persen yang harus menjalani perawatan. Salah satu tantangan yang memerlukan perawatan HIV / AIDS, lanjut dia, karena produk yang digunakan masih jarang dan mahal.

Padahal, lanjut dia, salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah HIV ini adalah dengan perawatan rutin. Keberadaan pabrik ini, kata dia, diharapkan bisa meningkatkan jumlah penderita yang dikeluarkan bisa mencegah pula penularan.

Kepala Balai Pengawasan Obat Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito mengaku telah memberikan izin edar untuk jenis obat tersebut. Menurutnya, mengembalikan pabrik yang juga merupakan dari penanaman modal ini sekaligus sebagai pembayaran atas investasi di sektor farmasi yang dilakukan BPOM. (ang)

Perangkat Desa Melek Internet 22 Kasus Demam Berdarah KENDAL – Dinas Kesehatan Kendal mencatat, Januari hingga Februari 2020, terdapat 22 kasus demam berdarah yang ditangani. Penderita dirawat di sejumlah rumah sakit.

Jumlah itu dimungkinkan bertambah akibat musim hujan. Meminimalisir penyebarannya, pihak dinas melakukan foggingisasi. Salah satunya di Dusun Gedik Desa Pagerwojo Kecamatan Limbangan Kendal.

“Karena ada empat warga di Dusun Gedik yang terkena demam berdarah.

Salah satunya berusia tujuh tahun,” kata Siti Aisyah, Sekretaris Desa Pagerwojo Limbangan, akhir Februari lalu.

Sebanyak 200 rumah menjadi sasa-

ran fogging, serta saluran air dan tempat-tempat yang bisa menjadi sarang nyamuk.

Petugas P3M Dinas Kesehatan Kendal, Haryono mengatakan, fogging sebagai langkah pencegahan. Sekaligus, penyelidikan epidemiologi atau PE. “Fogging dilakukan setelah ada laporan positif dari penderita demam berdarah. Gejala penyakit DB ini mulai demam tinggi tanpa sebab lalu disertai muntah-muntah. Jika dalam kondisi akut akan disusul dengan keluarnya darah lewat hidung atau mimisan,” jelasnya mengimbau masyarakat memperhatikan kebersihan lingkungannya. (dur)

KENDAL - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal menggelar Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Informasi Desa, belum lama ini. Bintek diikuti perangkat desa dari perwakilan 15 kecamatan dengan didampingi pendamping desa.

Mereka dilatih supaya melek internet dan mampu mengolah informasi di website.

Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal Wahyu Hidayat, pelatihan dipelopori Diskominfo Kabupaten Kendal bersinergi dengan Dispermasdes Kabupaten Kendal dan bagian dari program Desa Online dan SID (Sistem Informasi Desa).

“SID merupakan wadah menyampaikan informasi berbasis teknologi yang memuat informasi yang mutlak dibutuhkan dan merupakan tuntutan di era sekarang ini,” katanya. (mht)

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

119 Desa Tanpa Bumdes

n Banjir di Pekalongan

Ribuan Jiwa Ngungsi

P

EKALONGAN - Jumlah warga yang mengungsi akibat banjir di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan mencapai ribuan

jiwa.

Kepala BPBD Kota Pekalongan, Sasmita mengatakan, di Kota Pekalongan tercatat 1.505 warga mengungsi. Mereka mengungsi karena daerahnya terparah banjir yakni di Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Utara.

«Ada 14 ribuan terdampak banjir dan sekitar 80 persen wilayah terendam air,» terang Sasmita, 25 Februari lalu.

Di Kabupaten Pekalongan, terdapat 2.956 jiwa yang mengungsi dan tersebar di 34 titik posko pengungsian. Jumlah ini

merupakan jumlah yang tertulis di Posko Induk Bencana Banjir yang berada di Kantor Kecamatan Wiradesa.

«Data ada di posko induk di Wiradesa tercatat ada 2.956 yang mengungsi,» kata Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan, Budi Rahardja.

Jumlah tersebut merupakan jumlah pengungsi dari tiga wilayah kecamatan terparah bencana bajir yakni di Kecamatan Tirto, Kecamatan Wonokerto, dan Kecamatan Siwalan. Sementara itu, total sekitar 64 ribu warga Kabupaten Pekalongan yang terdampak banjir.

Hujan deras di Kota Santri membuat sejumlah desa terendam banjir. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat

376 Sah Jadi PNS KAJEN - Sebanyak 376 CPNS formasi tahun 2018 di Kabupaten Pekalongan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi berharap, mereka terus meningkatkan kinerja, disiplin, tertib, dan menguasai teknplogi informasi dengan baik. ‹›Saat ini sudah memasuki era digitalisasi sehingga sebagai anak muda agar mempelajari dan menguasai perkembangan teknologi informasi,›› tegasnya, 18 Februari.

Berubahnya status mereka dari CPNS menjadi PNS, kesejahteraan seperti gaji pokok ikut meningkat. Bahkan mereka juga mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dalam setiap bulannya. (zaf)

lebih aman.

“Saya ke sini memastikan bahwa para pengungsi itu dalam kondisi yang baik, terutama anak-anak dan agar bisa kami fasilitasi dengan baik,” kata Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti saat meninjau korban banjir di pengungsian tepatnya di Masjid Pabrik Dupantex Desa Pacar Tirto.

Kades Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Mulyono mengatakan, hujan deras membuat 4 (empat) RT di desanya yakni RT 2 hingga RT 6 Desa Pacar Kecamatan Tirto tergenang banjir.

“Jumlah rumah yang terendam sekitar 632 rumah dengan rata-rata ketinggian banjir 50 hingga 80 senti meter,» katanya. (zaf)

Butuh Proses Lama Isi Jabatan Sekda BATANG – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) defintif di Pemkab Batang lowong pasca pejabat lama Nasikhin digeser menjadi Staf Ahli Bupati. Saat ini, koordinator birokrasi di Kabupaten dipegang penjabat (PJ) sekda Lany Dwi Rejeki.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batang Supardi mengatakan, untuk pengisian jabatan sekretaris daerah definitif, pihaknya harus berkonsultasi dulu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara

5

(KASN) maupun Kemenpan RB. «Untuk kelanjutan masalah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekda, kita harus melalui beberapa proses, antara lain harus konsultasi dengan KASN maupun Menpan RB,» katanya belum lama ini.

Pemkab juga harus minta izin kepada Gubernur Jawa Tengah hingga Kemendagri untuk dapat membuka pendaftaran JPT Pratama Sekda. «Belum ada jadwal pendaftaran Sekda,»ujarnya. (mht)

KENDAL - Dari 266 desa di Kabupaten Kendal, sekitar 119 desa belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Dispermasdes) Kendal Wahyu Hidayat mengatakan, keberadaan Bumdes mempunyai peranan penting.

Menurutnya, kemajuan negara atau bangsa tergantung, kemajuan desadesanya. «Amanat pemerintah, desa wajib mensejahterakan masyarakat dengan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,» imbuhnya, akhir Februari lalu.

Atas APBD Desa yang disetujui 30 Desember lalu, seharusnya desa-desa segera membentuk Bumdes. «Dengan DD minimal Rp 750 juta dan maksimal Rp 1,4 miliar per tahun, harapannya dapat menurunkan kemiskinan sangat terbuka,» ungkapnya.

Desa, katanya, butuh pemikiran serta tindakan kreatif dan inovatif dengan potensinya agar dapat dikelolanya sebagai sumber ekonomi. «Apabila satu desa memiliki potensi yang sama dengan desa tetangga atau terdekat, bisa dibentuk Bumdes bersama,» terangnya.

Kerjasama dengan pihak lain, misal dengan investor sangat terbuka. Namun sebatas hanya mitra bukan penyertaan modal. Untuk membentuk Bumdes perlu pembenahan administrasi keuangan. «Hal itu nantinya bisa dipertanggungjawabkan demi kemajuan desa,» imbuhnya.

Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa Bidang Pendirian, Pengelolaan, Pengawasan dan Pembinaan Bumdes Aliyudin (Berita terkait di Hal. 22)

Dana Desa untuk Turunkan Kemiskinan PEKALONGAN – Selain harus menguasai administrasi desa, Kepala Desa juga harus paham filosofi sekaligus penganggaran Dana Desa. Para Kades diimbau mengelola DD dengan baik.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyampaikan itu saat membuka sosialisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 di pendopo rumah dinasnya, 26 Februari lalu.

“Dana Desa harus dikelola dengan benar karena uang negara. Uang negara Rp 1 saja pertanggungjawabannya sama dengan Rp 1 triliun. Jangan dilihat nominalnya. Akuntabilitas menjadi taruhan Kepala Desa,” tegas bupati.

Dari tahun ke tahun, DD dalam penganggarannya mengalami kenaikan signifikan. Tercatat, pada tahun 2015 jumlah DD baru Rp 77,7 miliar. Kemudian tahun 2016 meningkat menjadi Rp 174,5 miliar.

Tahun 2017 meningkat lagi menjadi Rp 222,5 miliar. Tahaun 2018 meningkat lagi menjadi Rp 227,8 miliar. Tahun lalu 2019 meningkat menjadi Rp 259,7 Milyar. Sementara di tahun 2020 harapannya akan naik mnjadi Rp

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi saat sosialisasi DD dan ADD tahun 2020.

266.3 miliar.

Mekanismenya langsung ke rekening desa, namun pengelolaannya tetap melalui BPMD. Sedangkan, ADD yang bersumber dari APBD dari

tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Tahun 2017 sebesar Rp 95,9 miliar, 2018 meningkat Rp 99,7 miliar, lalu pada tahun 2019 meningkat Rp 103,5 miliar, dan tahun 2020

meningkat Rp 110,7 miliar.

“Tidak mudah mengalokasi­ kan dana desa Rp 110.7 miliar.

Bu­ tuh itung-itungan dan ketelitian. Yang paling penting untuk diperhatikan, penuntasan

angka kemiskinan. Dengan intervensi DD yang pada tahun 2016 jumlah kemiskinan 12,90 %. Kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 9,71 %.

Penurunan jumlah kemiskinan tidaklah mudah. Ini hanya ada di beberapa kabupaten dan kota saja. Oleh karena itu target pada tahun 2021 dapat menurun lagi menjadi 7,1 %,” ungkapnya.

Bupati berharap, dengan naiknya DD menjadi perhatian para Kades. Pertama, DD bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi paling penting menurunkan angka kemiskinan.

“Pada tahun 2018-2019 ada 2 kasus yang melibatkan oknum Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan. Pertama pada tahun 2017 karena ada Kades yang tidak beres dan telah diproses di kepolisian. Ke-2 pada tahun 2018, karena uangnya dibawa lari,” terangnya.

Pihaknya berharap kasus sama tidak terulang lagi. «Ayo kita mulai babak baru karena panjenengan adalah kepala desa baru walaupun stok lama tapi ini aturannya baru, paradigma baru, modal pengawasannyapun baru,” pungkasnya. (zaf)

6

KONSULTASI HUKUM

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

Sistem J & T Dibobol Mantan Kurirnya

S

EMARANG - Sistem komputer jasa ekspedisi pengiriman paket J & T di Kota Semarang dibobol. Seorang mantan kurirnya, membobol sistem dengan melakukan transaksi fiktif senilai Rp 58 juta.

Pelaku, Oriza Putra Tisantra bin Aksan Sukarno Putra (30), warga Jl. Satria Utara H. 210 Rt.005/04 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Atas perbuatannya, ia ditahan dan kini diadili di PN Semarang.

Oriza pernah bekerja sebagai sprinter / kurir dari J&T. Ia berhenti sejak April 2019. Meski begitu ia masih memiliki aplikasi sprinter / kurir dari J&T di handpone Xiomei Redmi Note 7 miliknya.

Dengan aplikasi itu ia membobol Kode Agen, Kode Drop Point dan Password. Usai berhasiul login aplikasi srinter J&T dan terhubung, ia melakukan proses pick up / pengiriman barang, dengan memasukkan No Resi yang ia dapatkan dari aplikasi penjual / seller Shopee

yang ia buat.

Agar tidak dicurigai setelah keesokan harinya dalam waktu sekitar 12 jam ia kembali membuka aplikasi, lalu memasukkan nomor resi di kolom scan tanda terima. Ia memencet /klik “upload “, dan sekitar sejam membuka akun pembeli shopee yang ia buat. Lalu mengklik pesanan diterima, untuk melepas dana ke penjual, ia membuka akun penjual di shopee miliknya.

Dari transaksi fiktif itu, ia menerima pembayaran ke rekening

BCA dengan Nomor 0091565241 atas nama dirinya dan rekening BRI atas nama Verawati dengan nomor rekening: 0076-01-04116950-9.

Ia dinilai tidak berwenang memasuki aplikasi Sprinter/Kurir J&T karena aplikasi tersebut hanya dimiliki oleh Sprinter/kurir J&T. Jumlah transaksi yang dilakukannya seluruhnya berada di wilayah Semarang sebanyak 12 kali. Nilai transaksi senilai Rp 58.003.959.

Transaksi dilakuakan atas pembe-

Rubrik Konsultasi Hukum INFOPlus diasuh Dr H Mochamad Rofian, SE, SH, MH, CLA, Ketua ASAHI (Asosiasi Auditor Hukum Indonesia) Jateng, Sekretaris DPD Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jateng, Koordinator Advokat Jateng Bersatu (AJB). Konsultasi bisa dikirim email ke redaksiinfoplus@gmail.com.

Pertanyaan Istri saya berselingkuh. Bagaimana saya bisa meminta pertanggungjawaban mereka? Saya ingin memperkarakan masalah ini. Bagaimana prosedur dan tata caranya ? Terima kasih No Name Jawaban

Perselingkuhan adalah suatu persetubuhan di luar perkawinan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang kawin, sebagai pertentangan dari setia perkawinan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak sesuai ketentuan tentang perselingkuhan. Namun kita dapat menggunakan istilah yang ada dan mengatur dalam KUHP adalah istilah

lian Hp. Dari Rp 58 juta itu, sekitar Rp 20 juta dipakainya membayar hutang kepada J&T karena ia memakai uang setoran COD J&T. Sisanya sekitar Rp 38 juta digunakan untuk keperluan pribadinya.

“Atas perbuatannya ia diadili dan dijerat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” Jaksa Penuntut Umum, Peri Ekawirya dalam surat dakwaannya yang dibacakan Februari lalu. (far)

KONSULTASI HUKUM

mukah (overspel) yang dalam hal ini digunakan KUHP terjemahan Prof. Oemar Seno Adji, SH, dkk. ini dapat dikenakan pasal 284 KUHP. Tentang prosedur atau tata cara yang dapat membantu mengadukannya ke kepolisian untuk kasus ini adalah delict aduan (klacht delict) yang berisi dua pilihan: Pengaduan tidak dapat ditarik kembali

(pasal 284 ayat 3 KUHP) dan atau dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai (pasal 284 ayat 4 KUHP).

Dengan bukti-bukti yang ada maka pihak kepolisian akan melakukan penyidikan dan melengkapi Berkas Acara Penyidikan (BAP). Kemudian melanjutkan ke Kejaksaan dan pesta terakhir inilah yang akan dilakukan penuntutan.

GAYA HIDUP

Tabloid TabloidINFOPlus INFOPlusNo. No.1818| |1-15 1-15Maret Maret2020 2020

7

n Virus Corona Mewabah

Lindungi Hewan Peliharaanmu

M

UNGKIN beberapa hari yang lalu kamu, melihat kabar bahwa sejumlah pemilik hewan peliharaan di beberapa kota di Cina membuang hewan peliharaan mereka ke luar jendela, karena khawatir mereka dapat terjangkit dan menularkan virus corona. Dan yang membuat kabar ini lebih menyedihkan, para pemilik hewan peliharaan tersebut adalah korban hoaks⁠.

Menurut berita, seorang dokter memberi tahu stasiun televisi China Central Television bahwa hewan peliharaan harus dikarantina setelah bersentuhan dengan orang yang dicurigai terjangkit virus corona. Namun sayangnya setelah pernyataan tersebut dirilis, sebuah media Cina menyebarkan informasi yang salah, mengatakan bahwa “kucing dan anjing bisa menyebarkan virus corona,” membuat masyarakat panik.

Menanggapi hal ini, World Health Organization (WHO) telah merilis pernyataan resmi bahwa hewan peliharaan, lebih tepatnya anjing dan kucing, tidak bisa menularkan virus corona ke manusia.

Jika kamu belum yakin dengan informasi yang beredar terkait hal ini, berikut adalah beberapa informasi mengenai penyebaran virus corona melalui hewan peliharaan: Apakah hewan peliharaan bisa terkena virus corona?

Pada tanggal 6 Februari, WHO menyatakan bahwa belum ada bukti bahwa hewan peliharaan, terutama anjing dan kucing, dapat terkena virus corona terbaru. Anjing sendiri memang bisa terjangkit canine coronavirus (CCoV), dan kucing pun bisa terkena feline coronavirus (FCoV). Namun kedua virus tersebut berbeda dari virus corona yang sedang mewabah (2019-nCOV).

Meskipun begitu, WHO menyarankan untuk mencuci tangan setelah bersentuhan dengan hewan peliharaan agar terhindar dari bakteri yang biasanya dimiliki hewan peliharaan, seperti E.coli dan Salmonella.

Apakah anjing dan kucing perlu menggunakan masker?

Kalau kamu sekarang berpikir, “Hah? Masker untuk hewan peliharaan?”, well, ini tidak bercanda, girls.

Masker khusus anjing dan kucing tersedia di pasaran, dan sejak virus corona mewabah, penjualan masker hewan pun melonjak. Dikutip dari Miami Herald, seorang penjual masker K9 (masker khusus anjing) di Amerika Serikat mengatakan bahwa jumlah penjualannya meningkat sebanyak 300% sejak virus corona menghebohkan dunia. Pembeli produknya pun ada

yang berasal dari luar Amerika Serikat, di antaranya Cina, Australia, dan Jepang.

Namun sebelum membeli masker untuk anjing kesayanganmu, perlu diketahui bahwa ini bukanlah hal yang patut menjadi prioritas, karena belum ada bukti bahwa hewan peliharaan bisa menularkan virus corona terbaru ke manusia. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengatakan bahwa kini virus corona “menyebar dari orang ke orang”, serta menyarankan warga untuk tidak terlalu cemas.

So sekarang, apa yang perlu dilakukan untuk melindungi hewan peliharaan dari virus corona?

Jika hewan peliharaanmu belum divaksinasi, itu adalah prioritasmu sekarang. Memvaksin anjing atau kucing dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, mengurangi kerentanan terhadap penyakit.

Next, pastikan hewan peliharaanmu bersih!

Mandikan anjing atau kucingmu, bersihkan telinganya, periksa kutu pada bulu dan kulitnya, dan jika ingin lebih yakin, ada baiknya anak bulumu dibawa ke dokter hewan untuk melakukan checkup.

Dan meskipun belum ada bukti bahwa anjing dan kucing bisa terjangkit virus corona terbaru, akan lebih baik jika kamu memastikan segala hal yang dikonsumsi hewan peliharaanmu bersih. Yes, mungkin ini bukanlah hal yang mudah, terutama jika anjing atau kucingmu sering berkeliaran di luar rumah. Namun karena virus corona terbaru bisa menular melalui kontak dengan feses yang mengandung virus tersebut (ya… kamu tahu sendiri kan beberapa binatang memiliki kebiasaan mengendus kotoran). (cos)

WHO : Cara Memakai Masker yang Tepat SEORANG pria berusia 44 tahun yang dikonfirmasi terjangkit virus corona meninggal dunia di Filipina pada 1 Februari—kematian pertama yang dilaporkan dari luar Cina.

Bepergian ke dan dari Cina, Hong Kong, dan Makau kini dilarang, dan tampaknya orangorang melakukan upaya apa pun untuk melawan infeksi tersebut. Jika kamu tidak tahu cara memakai masker yang benar—terutama di tengah-tengah seluruh berita dan nasihat yang sedang beredar—World Health Organization (WHO) telah merilis tata cara penggunaan masker yang tepat.

Informasi yang dirilis WHO meliputi cara dan kapan seharusnya kita menggunakan “masker medis di komunitas, rumah, dan fasilitas kesehatan” di area yang telah dikonfirmasi terjangkit virus corona.

Bagaimana cara memakai masker yang tepat?

Pertama-tama: hanya ada satu tepat untuk menggunakan masker medis. “Sisi yang biru [atau hijau] seharusnya di luar.

Itu seharusnya adalah sisi yang anti air. Sisi yang berwarna putih adalah sisi yang mampu menyerap sehigga ketika kamu bersin, cairannya diserap sisi tersebut,” kata Sekretaris Departemen Kesehatan Filipina Francisco Duque, menurut laporan GMA News Online. Ingat pula untuk menekan kawat pada bagian atas masker dengan lembut ke hidung agar masker tidak jatuh!

Menurut saran WHO, masker harus menutupi area hidung dan mulut, serta terikat agar tak ada celah besar di antara wajah dan

masker. Hindari sering-sering menyentuh masker, dan setelah dilepas, anggap masker sebagai benda kotor. Lepas masker dengan hanya memegang talinya dan cuci tanganmu setelah membuang masker. Ingat: jangan gunakan kembali masker sekali pakai!

Kapan seharusnya kita memakai masker?

Meskipun masker semakin sering digunakan, WHO mengatakan bahwa orangorang yang tidak memiliki gangguan pernapasan (seperti batuk dan bersin) tidak perlu memakai masker, “karena tidak ada bukti bahwa masker ampuh untuk melindungi orang yang tidak sakit.” Penggunaan masker dimaksudkan untuk menahan kemungkinan infeksi dan pastinya diperlukan bagi orangorang yang menunjukkan gejala penyakit.

Apakah memakai masker saja cukup?

Pada dasarnya, masker sendiri tidak bisa mencegah infeksi. Penggunaan masker hanya upaya perlindungan dan seharusnya menjadi salah satu kebiasaan untuk menjaga kesehatan, menurut saran WHO. Langkah perlindungan lainnya yang bisa kamu lakukan adalah mencuci tangan dan menjaga jarak (setidaknya sejauh satu meter) dari orang yang menunjukkan gejala gangguan pernapasan.

WHO pun memperingatkan bahwa Masker bisa menciptakan “rasa aman yang salah yang bisa [membuat seseorang] mengabaikan langkah perlindungan selanjutnya”.

So pastikan kamu memakai masker dengan benar dan melakukan langkah-langkah perlindungan lainnya yang dibutuhkan.cos

8

INVESTIGASI

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

Mantri BRI Kaliwungu Bobol Rp 1,9 Miliar

K

ENDAL - Korupsi diduga terjadi di PT BRI (Persero) Tbk Unit Kaliwungu Cabang Kendal, Jalan Raya Kaliwungu no. 253, Krajankulon, Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Kasus terjadi pada 2018 sampai 2019 dan diduga dilakukan seorang mantrinya. Modusnya mengajukan kredit fiktif. Kerugian atas kasus itu sekitar Rp 1,9 miliar.

Yana Yanuar SSi bin Tohari, kelahiran Batang 31 tahun, warga Kalibalik RT 002 RW 002 Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Karyawan BUMN (Mantri BRI UNIT Kaliwungu) itu ditahan saat penyidikan sejak 14 November 2019.

Selain Yana, korupsi diduga dilakukan Supriyono alias Jefry, 48 tahun, warga Wates Rt 010 Rw 002 Desa Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Ia ditahan sejak penyidikan pada 29 November 2019 lalu.

Yana dan Supriyono kini diadili di Pengadilan Tipikor Semarang. Perkaranya masih diperiksa. Seorang pelaku lain, Samsul Maarif bin Achyar yang diketahui terlibat dan menerima keuntungan Rp 45 juta belum diproses hukum.

Sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Yana selaku Mantri Kupedes pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Unit Kaliwungu Cabang Kendal diangkat berdasar Surat Keputusan Kepala PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kendal nomor : 136.KC-VIII/ SDM/08/2018 tanggal 6 Agustus 2018.

Dugaan korupsi terjadi sejak 6 Agustus 2018 sampai dengan 10 Juni 2019 di PT BRI (Persero) Tbk Unit Kaliwungu Cabang Kendal, Jalan Raya Kaliwungu no. 253, Krajankulon, Kaliwungu, Kab. Kendal.

Korupsi diduga terjadi pemberian 43 penerima fasilitas kredit KUPEDES topengan (yang dipinjam namanya). “Serta menggunakan 5 nasabah yang uang pelunasannya dipakai oleh terdakwa,” ungkap JPU, Sri Heryono dalam surat dakwaannya yang dibacakan di persidangan, awal Februari lalu.

Ia dinilai memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp 1.965.737.700. Jumlah itu berdasarkan Hasil Penghitungan Tim Pemeriksa PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Kendal tanggal 19 Agustus 2019.

Berdasar Surat Edaran Direksi PT (BRI) Persero Tbk nomor : NOSE – S.09DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 dinyatakan Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum. Kredit dapat membiayai semua sektor ekonomi dan segmen mikro selama tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam KUP (BRI dan PPK Bisnis Mikro, usaha yang dihindari, Negative List Kredit Mikro BRI, Negative List BKPM dan jenis usaha yang dibatasi/diatur/ dilarang melalui ketentuan.

Kredit KUPEDES diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha / jasa, dengan nilai kredit dari Rp 1 juta sampai dengan Rp 200 juta. Syarat mengajukannya antara lain : WNI cakap hukum. Usia calon debitur minimal 21 tahun atau sudah menikah.

Menyerahkan fotocopy KTP calon debitur atau kartu identitas lainnya.

Untuk penyaluran Kupedes dengan plafond diatas Rp 50 juta, debitur diwajibkan memiliki NPWP. Mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari Kantor Pusat PT BRI (Persero) Tbk nomor : J.105/12/2017

tanggal 4 Desember 2017, pelayanan Kredit Kupedes sebagai salah satu bentuk kredit mikro, mempergunakan sistem online dengan aplikasi BRI SPOT sejak tanggal 4 Desember 2017.

Prosedur Kredit Pendaftaran permohonan KUPEDES dilakukan di BRI Unit / Teras BRI. Nasabah mengajukan permohonan kredit KUPEDES ke Customer Service (CS) dengan membawa dokumen persyaratan.

Selanjutnya CS memasukkan dokumen tersebut diatas ke register pendaftaran serta menyerahkan ke Kepala Unit untuk memberi disposisi kepada Mantri Kupedes yang ditunjuk.

Setelah CS memberikan berkas dokumen pengajuan kredit Kupedes kepada Mantri yang ditunjuk, kemudian Mantri Kupedes memprosesnya dan hasil pemeriksaan oleh mantri meliputi : hasil On The Spot (survey), BI Cheking, yang kemudian di serahkan kepada Kepala Unit untuk disetujui atau ditolak melalui aplikasi BRI SPOT. Setelah Kepala Unit menyetujui, selanjutnya CS menghubungi nasabah meminta menunjukkan beberapa dokumen, antara lain : asli KTP dan jaminan asli, kepemilikan tabungan di BRI, membuat Surat Keterangan Pengakuan Hutang (SKPH).

Selanjutnya CS mengajukan persetujuan pencairan kepada Kepala Unit, jika disetujui maka dana nasabah langsung di kirim ke rekening nasabah, jika tidak disetujui maka berkas akan dikembalikan.

Atau cara kedua, pada waktu Mantri memasarkan ke tempat-tempat usaha, jika ada debitur yang akan meminjam, maka Mantri dapat langsung memasukkan data-data debitur tersebut ke aplikasi BRI SPOT untuk dilakukan prescreening.

Mantri tersebut dapat langsung m e l a k u k a n pemeriksaan setempat atau on the spot ke tempattempat usaha m a u p u n r u m a h nasabah tersebut.

Setelah data- data debitur masuk ke BRI SPOT

kemudian Kepala Unit melakukan pemutusan pinjamannya. Jika disetujui berkas langsung diserahkan ke CS, dan kemudian kembali sesuai prosedur yang pertama yang dimulai dari Customer Service (CS).

Peristiwa berawal, sekitar pertengahan tahun 2018. Samsul Maarif bin Achyar datang ke rumah terdakwa Yana, yang sebelumnya telah ia kenal. Ia menceritakan jika dirinya membutuhkan uang. Begitu juga dengan terdakwa.

“Terdakwa Yana lalu mempunyai ide untuk mencari nama yang bisa dipinjam namanya untuk kredit Kupedes di PT BRI (Persero) Tbk Unit Kaliwungu Cabang Kendal. Hal tersebut disetujui Samsul Maarif bin Achyar,” ungkap JPU. Nasabah Fiktif Samsul Maarif lalu mendapatkan 4 nasabah diluar wilayah Kaliwungu, yang nama – namanya bisa dipinjam dan surat keterangan domisilinya dipalsukan. Mereka, Ahmad Faizin alamat Dukuh Tembok Rt 02 Rw 02 Ds Tembok Kec Limpung. Mualimin alamat Dukuh Tembok Rt 03 Rw 02 Kel Tembok Kec Limpung. Ranto Aratua Silalahi alamat Dk Sarimulyo Rt 01 Rw 01 Kel Subah Kec Subah. Syahrul Ivan Pangestu alamat Dk Sarimulyo Rt 01 Rw 01 Kel Subah Kec Subah Batang.

Yana dibantu Samsul Maarif mengajukan kredit KUPEDES dengan cara yang kedua, yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT (BRI) Persero Tbk nomor : NOSE – S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes.

Ia meminta fotocopy KTP nama – nama tersebut diatas yang

dikirim melalui aplikasi Whats App (WA).

Selanjutnya oleh terdakwa, data KTP tersebut dilakukan pre screening ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BRI, dan ternyata ke – 4 nama tersebut lolos. Setelah terdakwa Yana mendapatkan asli KTP dan KK mereka, ia memasukkannya sebagai calon nasabah KUPEDES. Untuk melengkapi data agunan dari debitur yang seharusnya milik debitur itu sendiri. Yana dengan alasan untuk pembaharuan kredit (suplesi) atau untuk melihat denah lokasi alamat nasabah atau pinjam untuk melihat no HP, ia beberapa kali meminjam berkas pengajuan kredit KUPEDES debitur sebelumnya yang telah disetujui.

Selanjutnya terdakwa Yana mengambil agunan kredit dari nasabah – nasabah sebelumnya kepada Customer Service yang bertugas menyimpan dokumen kredit.

Selanjutnya agunan tersebut tidak pernah dikembalikan kepada CS. Bahwa berkas agunan berupa STNK atau BPKB para debitur sebelumnya tersebut, dipakai terdakwa untuk melengkapi dokumen agunan atas 4 debitur lain tersebut diatas. Setelah mendapatkan asli KTP dan KK keempat debitur tersebut, ia segera memproses sesuai aturan dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Pejabat Pemutus Kredit.

Untuk kewenangan memutus kredit sampai dengan Rp 50 juta oleh Kepala Unit.

Kewenangan memutus kredit Rp 50 juta sampai Rp 100 juta oleh AMBM (Asisten

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

Ke-43 penerima fasilitas kredit KUPEDES yang dipakai :

INVESTIGASI Manager Bisnis Mikro). Kewenangan memutus kredit Rp 100 juta sampai Rp 200 juta oleh MBM (Manager Bisnis Mikro).

Bahwa setelah disetujui, terdakwa Yana menyuruh Syamsul Maarif untuk memberitahu keempat debitur tersebut untuk mengambil kredit KUPEDES. Namun setelah cair, ATM di pegang oleh terdakwa.

Ke empat nasabah tersebut hanya diberi fee, sekitar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta setiap orang. Sedangkan untuk Syamsul Maarif karena ia membutuhkan uang, oleh terdakwa Yana diberi sebesar Rp 45 juta dari kredit KUPEDES yang disetujui Rp 200 juta. Sisanya dipakai Yana untuk kepentingan diri sendiri.

44 Nasabah Fiktif Usai mencairkan 4 debitur Kredit fiktif Kupedes tersebut, pada November 2018 terdakwa Yana dengan maksud yang sama, menghubungi Supriyono alias Jefry yang kesehariannya bekerja sebagai makelar tanah dan biasa mencarikan nasabah di PT BRI Unit Kaliwungu.

Ia mengatakan sedang membutuhkan uang untuk keperluan sendiri. Yana menyuruh Supriyono alias Jefry mencarikan orang yang mau dipinjam namanya untuk mengajukan kredit KUPEDES di PT BRI (Persero) Tbk Unit Kaliwungu Cabang Kendal.

Ia berjanji, orang yang akan dipinjam namanya akan diberikan fee sebesar Rp 2,5 juta. Ia berdalih uang pinjaman akan digunakan sendiri. Mendengar hal tersebut, Supriyono alias Jefry menyetujui dan mencarikan orang yang namanya mau dipinjam untuk mengajukan kredit.

Secara bertahap, Supriyono mendapatkan 39 orang yang namanya mau dipinjam untuk pengajuan kredit KUPEDES. Supriyono alias Jefry lalu menghubungi terdakwa yang kemudian meminta fotokopi KTP dan KK dikirim melalui WA. Yana lalu melakukan prescreening atas KTP dan KK tersebut. Jika hasilnya lolos prescreening maka ia menghubungi Supriyono alias Jefry untuk meminta fotokopi KTP dan KK serta menyuruh orang yang namanya dipakai untuk datang ke PT BRI (Persero) Tbk Unit Kaliwungu.

Sebelum datang ke PT BRI, Yana menghubungi Supriyono alias Jefry agar orang yang namanya dipakai untuk pinjaman dikondisikan terlebih dahulu terkait jenis agunan, plafond pinjaman, jangka waktu pinjaman dan usahanya.

Sedangkan untuk yang di dalam kantor BRI data KK dan KTP yang telah diserahkan selanjutnya Yana gunakan melalui prosedur pengajuan kredit KUPEDES melalui cara yang kedua. Yaitu langsung melalui mantri yaitu terdakwa sendiri.

Untuk data agunan, terdakwa mengambil dari berkas pinjaman lama yang aktif yang dipinjam dari Custumer Service. Alasan yang ia gunakan kepada Customer Servis sama seperti yang sebelumnya. Saat meminta berkas lama ia mengatakan, “pinjam untuk melihat nomor HP” atau “Pinjam untuk ia tawarkan Top Up Pinjaman” atau “Pinjam untuk mengetahui lokasi denah rumah”.

Padahal sejatinya ia berpura-pura meminjam bendel dokumen pinjaman nasabah yang disimpan Costumer Servis (CS) untuk terdakwa ambil BPKB dan STNK dan jadikan agunan orang yang

9

namanya akan dipakai untuk ajukan pinjaman. Sedangkan dokumen yang dipinjam tersebut tidak dikembalikan kepada Customer Service meskipun sering ditagih.

Setelah itu KTP dan KK dari orang yang namanya akan terdakwa pinjam, segera ia proses sesuai SOP dengan agunan milik nasabah yang sebelumnya dipinjam dari Customer Service. Selain mengambil jaminan / agunan dari pinjaman aktif yang sudah ada di BRI, terdakwa Yana juga tidak memeriksa di lapangan (on the spot/ OTS). Ia memalsukan Surat Keterangan Usaha Desa dengan cara mengeprint sendiri data dokumen dari desa terkait keterangan jenis usaha nasabah.

Ia memalsukan tanda tangan Kepala Desa dan stempel desa. Stempel dibuat di Batang melalui Syamsul Maarif.

Terdakwa Yana juga tidak melakukan survey ke lokasi usaha karena data usaha nasabah yang namanya terdakwa pakai menggunakan data nasabah yang lama seperti foto rumah, foto usaha.

Yana lalu mengajukan berkas permohonan pinjaman kepada pimpinan (Kepala Unit BRI Kaliwungu) untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah disetujui, terdakwa melalui Supriyono menyuruh nasabah datang mencairkan kredit di PT BRI. Setelah cair terdakwa menyuruh Supriyono meminta ATM dan buku tabungan yang diterima nasabah.

Selanjutnya Supriyono memberikan fee kepada nasabah antara Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta.

Dari 43 kredit KUPEDES dengan agunan tersebut, sehingga kredit sebesar Rp 1.941.251.590 disetujui, dan telah dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi.

Selain menggunakan 43 orang nasabah untuk mengajukan Kredit Kupedes, terdakwa Yana juga menggunakan uang pelunasan 5 orang nasabah yang seluruhnya Rp 24.486.110. Uang tidak disetorkan ke teller namun dipergunakan untuk kepentingan sendiri.

Mereka, Daumi sebesar Rp. 1.485.974, Muhammad Bisrun sebesar Rp 9.444.400, Siti Fatimah Rp. 4.747.250.

Slamet Kamri sebesar Rp 7.499.000, Lilik Ismunadi sebesar Rp 1.309.486.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, I Ketut Sumedana mengungkapkan, dari uang Rp 1 miliar lebih yang dikorupsi itu, sebagian digunakan untuk foya-foya pelaku.

“Untuk pijat, bangun rumah, beli sepeda motor,”ujarnya, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan Hasil Penghitungan Tim Pemeriksa PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Kendal tanggal 19 Agustus 2019 kerugian negara sebesar Rp 1.965.737.700. Dari jumlah itu, terdakwa Yana telah mengembalikan atau recovery sebesar Rp 220.875.010.

Sehingga masih terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.744.862.680, atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001. Subsidair dijerat Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang yang sama. (far)

10

PENDIDIKAN

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

Sistem Komplain di Sekolah Perlu Pembenahan

S

EMARANG – Langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menyelesaikan aksi perundungan siswi SMP di Kecamatan Butuh, Purworejo diapresiasi Yayasan Setara. Begitu video perundungannya viral di media sosial, Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, langsung berkoordinasi dengan Pemkab dan memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan turun ke lokasi.

Koordinator Setara Hening Budiyawati menyebut, hal itu merupakan langkah responsif.

Dikatakannya, ke depan perlu pembenahan sistem komplain di sekolah dan pentingnya pendamping sebaya.

Hening Budiyawati “Yang perlu dilakukan adalah mengetahui latar belakang masalah, dan faktornya, karena bullying memiliki faktor yang berbeda- beda,” kata

Hening, 13 Februari lalu.

Sekolah, katanya, perlu mengembangkan sistem komplain yang lebih tertata.

Selama ini, dikaui, telah ada mekanisme guru Bimbingan Konseling (BK). Namun hal itu dipandang masih kurang.

Tugas guru, tidak hanya menjadi ”pemadam” ketika siswa ada masalah. Namun, pendidik. Dituntut bisa mengidentifikasi potensi siswa yang rentan menjadi pelaku perundungan ataupun korban.

Hening menilai, guru juga dituntut menerapkan pendisiplinan positif terhadap murid. Pendidik diminta tidak melulu melihat sisi negatif dari

setiap perbuatan siswa.

“Kalau selama ini murid hanya diberi punishment (hukuman) terhadap kesalahannya, dengan pendisiplinan positif, guru dituntut mau menggali permasalahan di belakang setiap masalah. Seperti yang terjadi di Klaten, ada anak yang bolos terus. Setelah dikunjungi, siswa tersebut ternyata memiliki masalah keluarga, jadi ia enggan masuk sekolah,” urainya.

Selain guru, kata Hening, siswa pun diminta lebih peka terhadap kondisi tersebut. Hal itu sejalan dengan program ”agen perubahan” yang dijalankan oleh Yayasan Setara dan Unicef. (mht)

Pemerataan Pendidikan di Purworejo Puan Maharani usai mendapat gelar doKtor HC

Gelar Doktor HC Puan Maharani SEMARANG - Ketua DPR Puan Maharani mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, 14 Februari lalu. Pada sidang terbuka Senat Undip, Ketua Senat Akademik Undip Semarang Sunarso mengatakan, Puan telah berkontribusi nyata di bidang sosial, budaya, dan pembangunan manusia.

“Pemberian gelar ini telah mendapat persetujuan bulat dari senat akademik karena melihat kontribusi beliau pada ilmu pengetahuan, seni budaya, pembangunan manusia, dan kesejahteraan umat,” katanya.

Usul pemberian gelar kehormatan disampaikan sejak setahun lalu. Ketika itu Puan masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “Jadi prosesnya tidak tiba-tiba,” katanya.

Di sidangnya, Puan menyampaikan pidato ilmiah yang berjudul “Kebudayaan sebagai Landasan Utama Pembangunan Manusia Indonesia Ber-Pancasila menuju Era Masyarakat 5.0”.

Politikus PDI Perjuangan itu pernah menerima penghargaan Bintang Bhayangkara Utama dan Eminent Women of the Year 2019 dari Majalah Her Times. Ia juga menjadi tokoh pertama di luar Arab Saudi yang menjadi tamu kehormatan dalam Festival Kebudayaan Janadriyah.

Puan Maharani meminta negara menjamin terlaksananya pembangunan manusia Indonesia yang berkebudayaan Indonesia, bukan berkebudayaan bangsa lain. “Pembangunan karakter manusia Indonesia, sebagai bentuk intervensi untuk memperkuat kepribadian manusia Indonesia, harus berlandaskan pada kebudayaan yang berjiwa kebangsaan Indonesia, jiwa Pancasila,” katanya.

Ia menyebut arti penting kebudayaan yang mampu membentuk karakter manusia untuk lebih memanusiakan manusia, membuat kehidupan menjadi lebih baik dan berperikemanusiaan, membentuk identitas pada suatu masyarakat, serta mampu mempererat solidaritas sosial. (mht)

PGRI Harus Berinovasi SALATIGA – Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Fakruroji meminta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terus berinovasi membuat program kerja dalam memajukan dunia pendidikan. Sinergi dengan pemerintah pun mesti diperkuat.

Hal itu disampaikannya saat pembukaan Konferensi Kota PGRI Salatiga Masa Bakti XXII (2020-2025) di Gedung DPRD Kota Salatiga, 8 Februari lalu. Menurutnya peradaban yang unggul ditentukan pendidikan.

PGRI sebagai wadah profesi guru mempunyai peran penting, khususnya menghadapi permasalahan kebangsaan dan toleransi. Dia berharap, PGRI terus bersinergi dengan pemerintah kota membuat inovasi dan terobosan program kerja pendidikan.

Apalagi, bidang bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kota Salatiga yang telah tertuang dalam RPJMD 2017 – 2022.

“Dukungan dari PGRI tentu kami harapkan dalam pembangunan pendidikan, terlebih pendidikan ini mejadi salah satu dari tiga prioritas pembangunan di Kota Salatiga yang diamanatkan dalam RPJMD 2017– 2022,” ungkapnya.

Ketua panitia kegiatan Muh Rowi menyampaikan, kegiatan diikuti 120 orang peserta yang terdiri dari Pengurus Kota, Pengurus Cabang dan Ranting, Asosiasi Profesi, Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan Guru. Adapun kegiatan tersebut mengusung tema peran PGRI dalam mewujudkan SDM unggul dan berintegritas untuk Indonesia Maju. (mht)

Pelajar Ikut Sosialisasi Pilkada Bupati Purworejo Agus Bastian di forum konsultasi publik Pemerataan Pelayanan Pendidikan Jadi Prioritas.

PURWOREJO - Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah akan menjadi prioritas pertama pada pembangunan daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021.

Sesuai RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 20162021, ada sembilan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021. Bupati Purworejo Agus Bastian mengungkapkan itu di Forum Konsultasi publik dan pembukaan masa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tahun 2020 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo tahun 2021, di Ruang Arahiwang Setda, akhir Januari lalu.

“Prioritas pembangunan kedua adalah peningkatan

kualitas pelayanan kesehatan. Prioritas pembangunan ketiga, penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah,” kata Agus Bastian.

Prioritas pembangunan keempat, penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi.

Prioritas pembangunan kelima, peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Keenam, peningkatan kemandirian desa. Ketujuh, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Delapan, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana. Prioritas yang terakhir, penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna. (mht)

SUKOHARJO – Generasi milenial saat ini masih dianggap sebagai objek dalam dunia politik. Mereka hanya dilirik ketika partai politik membutuhkan suara mereka untuk menang. Padahal, politik sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, dalam acara Sosialisasi Pendidikan Politik bagi pemilih pemula, di Pendapa Graha Satya Praja (GSP), yang diikuti 700 pelajar SMA dan SMK se Kabupaten Sukoharjo, Selasa (4/2).

Kegiatan itu diharapkan menjadi dapat menjadi ajang pendidikan politik yang baik bagi pemilih pemula. “Sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Sukoharjo yang akan datang,“ ujarnya.

Suci (17), siswa SMA 1 Sukoharjo menyampaikan keresahan soal siapa kandidat yang akan dia pilih pada Pilkda serentak nanti. “Keraguan sih sebenarnya sih nggak ada, keresahan yang ada. Soalnya di tahun politik ini kan propaganda di manamana, jadi lebih baik kalau lebih transparan aja”, ungkapnya.

Meski mengaku resah, namun Suci tetap ingin nyoblos di Pilkada nanti. Salah satu alasannya adalah karena ini adalah kali pertama dia menggunakan hak pilih.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Sukoharjo Gunawan Wibisono, menjelaskan, melalui kegiatan tersebut diharapkan pemilih pemula mendapatkan informasi yang akurat mengenai Pemilukada 2020. (mht)

OLAHRAGA 11

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

Calon Klub ‘Los Galacticos’ Liga 2 2020 Apalagi Persis Solo akan kembali bermain di stadion yang akan dipakai pada ajang Piala Dunia U-20 2021 yaitu Manahan. Tentu Pasoepati akan semakin bersemangat mendukung Persis Solo untuk secepatnya promosi ke Liga 1.

Selain Persis Solo, masih ada tim lain yang dapat menjadi calon Los Galacticos Liga 2 seperti Persijap Jepara dan Sulut United.

P

ERSIS Solo tampaknya akan menjadi salah satu kontestan terkuat pada ajang Liga 2 2020, pasalnya skuatnya saat ini dapat dikategorikan sebagai calon ‘Los Galacticos’.

Tim bertabur bintang atau Los Galacticos adalah sebuah klub yang sangatlah kuat karena menimbun banyak pemain bintang dan berkualitas. Pada Liga 2 2020, tampaknya Persis Solo akan menjadi salah satu calon Los Galacticos.

Bagaimana tidak, bursa transfer Liga 2 belum ditutup tapi Persis Solo sudah mendatangkan para pemain bintang yang kebanyakan berasal dari Liga 1 musim lalu.

Sebut saja Gufroni Al Maruf (Madura United), Engelberd Sani (Madura United), Yan Pieter Nasadit (Kalteng Putra), Marko Kabiay (Semen Padang), Rishadi Fauzi (Mitra Kukar), Bruno Casimir (Sriwijaya

FC), dan Ali Budi Raharjo (Martapura FC).

Para pemain yang didatangkan tersebut bukanlah pemain biasa soalnya mereka rata-rata sudah memiliki pengalaman banyak bermain di kasta teratas Liga Indonesia. Engelberd Sani merupakan salah satu dari bagian Los Galacticos Madura United musim lalu.

Yan Pieter Nasadit sudah pernah merasakan gelar juara Liga 1 pada musim 2018 bersama Persija Jakarta. Jangan lupakan juga ada Bruno Casimir yang statusnya merupakan pemain naturalisasi.

Bicara soal pemain naturalisasi, Persis Solo masih berupaya untuk merekrut Raphael Maitimo. Andai pemain sekelas Maitimo gabung Persis Solo, dapat dikatakan Laskar Samber Nyawa bakal menjadi salah satu calon Los Galacticos Liga 2 musim ini.

Persijap Jepara Persijap Jepara dapat menjadi kandidat Los Galacticos Liga 2 setelah mendatangkan banyak pemain berbakat. Salah satunya adalah Asri Akbar yang juga merupakan anggota dari skuat juara Persija Jakarta di Liga 1 2018.

Sulut United Selanjutnya ada Sulut United yang sukses mendatangkan sejumlah pemain tenar seperti Rajiv Abrizal (Barito Putera), Dirga Lasut (Borneo FC), Lucky Wahyu (Persela Lamongan), Elthon Maran (Kalteng Putra), Michael Rumere (Kalteng Putra).

Semua masih bisa terjadi, mungkin saja di sisa waktu bursa transfer Liga 2 ini bakal ada calon Los Galacticos lainnya.

Namun untuk sementara, kiprah Persis Solo, Persijap Jepara dan Sulut United patut kita amati sebagai calon Los Galacticos Liga 2 musim ini. (ids)

Maria Vania

Senam Kencangkan Miss V PEMBAWA acara sekaligus artis cantik Indonesia, Maria Vania, memberikan tips kencangkan Miss V. Dalam salah satu unggahan kanal Youtube pribadinya, Vania menunggah beberapa gerakan senam kegel sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Senam ini sendiri ditujukan baik untuk pria dan wanita.

“Kali ini Vania akan mempraktikkan senam kegel yang baik bagi kaum pria dan wanita.

Mungkin banyak kalangan yang mikir senam kegel baik untuk wanita, tapi itu salah lho,” ujar Vania.

“Manfaat untuk wanita bagi yang melahirkan akan menguatkan otot Miss V, sementara bagi yang lajang bagus untuk melatih otot pinggul agar makin seksi. Sementara untuk pria bagus untuk mencegah dan mengobati ejakulasi dini,” tutupnya.

Presenter yang terkenal memiliki tubuh seksi ini terlihat telah memperagakan tujuh jenis gerakan berbeda. Gerakan-gerakan tersebut seperti: Side Lying Leg Lift, Single Leg Hip Raise, Reverse Crunch, Butterfly Bridge, Hover, Cat Cow Pose, dan Child Pose.

Penampilan Vania terbilang cukup menarik perhatian. Pasalnya dengan balutan pakaian olahraga ketat, wanita cantik berusia 28 tahun tidak hanya mempertontonkan bentuk tubuh bagian atasnya, melainkan juga bagian bawahnya.

Belum lagi beberapa gerakan olahraga yang diperagakan juga membuat beberapa bagian sensitif wanitanya terlihat menonjol. Terutama ketika melakukan gerakan Butterfly Bridge dimana Vania melakukan senam untuk mengencangkan Miss V. (ids)

Cara Cepat Bentuk Otot dalam Seminggu MEMILIKI badan yang ideal, yakni berotot dan atletis tentunya menjadi dambaan bagi banyak orang, terutama untuk pria normal yang tinggal di planet bumi ini. Tentu cukup banyak yang menilai jika menumbuhkan otot membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar dua atau tiga bulan atau bahkan enam bulan alias setengah tahun. Hanya dalam 7 hari, otot dapat keluar dari tubuh Anda. Bagaimana bisa?

Konsumsi Gabungan Protein-Karbohidrat sebelum Latihan Sebuah penelitian yang dikerjakan di tahun 2001 oleh University of Texas menemukan fakta, jika mengonsumsi minuman yang memiliki kandungan protein dan karbohidrat, bisa menambah pembentukan protein dalam otot.

Olahraga bisa menambah asupan aliran darah ke seluruh jaringan tubuh. Jadi, dengan mengonsumsi protein serta karbohidrat sebelum latihan

dapat membuat penyerapan asam amino pada otot yang bisa menjadi lebih besar.

Cobalah mengonsumsi campuran dari protein sebanyak 20gram serta karbohidrat 35gram kurang lebih 30 hingga 60 menit sebelum kalian berolahraga.

Latih Otot Terbesar Untuk kalian yang masih pemula atau sudah terbiasa gym, bisa dibilang hampir semua alat latihan dapat membantu untuk menambah pembentukan protein. Yang perlu ditekankan adalah harus benar-benar fokus pada otot yang mau dikembangkan seperti otot-otot besar dalam pada, seperti punggung, kaki, dan dada.

Kombinasikan beberapa latihan lainnya seperti bench press, squat, deadlift, dips, pull up, dan bent over rows supaya proses pembentukan otot jadi lebih bermanfaat.

Biasakan untuk mengawalinya dengan melakukan tiga sesi latihan sekitar 6 sampai 12 kali dalam waktu istirahat sekitar 30-60 detik di sela-sela latihan. Lakukan hal ini secara rutin paling tidak sebanyak 3 kali dalam satu minggu.

Jaga Pola Makan Satu hal yang perlu diingat jika kalian mau punya otot seperti pemain megabintang Juventus,

Cristiano Ronaldo atau minimal memiliki badan yang ideal tentu harus bisa menjaga pola makan.

Yakinlah jika selesai gym, tak sedikit ada yang merasa lapar dan saat makan pastinya mereka juga tidak mudah merasa kenyang.

Hal tersebut terjadi karena jika kita benar-benar berolahraga, kalori pada tubuh banyak yang terbakar hingga membuat tubuh otomatis akan terasa lapar.

Tidak ada salahnya jika kalian ingin makan setelah gym, namun yang perlu diingat baik-baik adalah makanan yang dimakan porsinya jangan berlebihan.

Bukan hanya itu, mau sebelum atau sesudah gym atau berolahraga lainnya, kalian juga harus menjaga takaran makanan yang ingin Dikonsumsi. Tentu akan sia-sia jika sudah banyak latihan namun porsi pada makanan tidak dijaga.

Istirahat yang Cukup Selesai latihan, kalian tentu harus menyedian waktu untuk beristirahat pada keesokan harinya. Penelitian menyatakan jika latihan ketahanan tubuh yang cukup keras dapat menambah proses pembentukan protein sampai 48 jam setelah sesi latihan berakhir.

Otot akan terbentuk saat Anda sedang beristirahat. Jadi, biasakan agar beristirahat dengan tidur yang cukup keesokan harinya usai latihan. (ids)

Tabloid

INFOPlus

Tajam dan Faktual

12

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

HALAMAN

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

Cerita Baru Suap Perkara Kejati Jateng

P

ADA pemeriksaannya sebagai saksi, satu sama lain ketiga terdakwa memberikan keterangan. Hanya terdakwa Benny saja yang tegas dan konsisten memberikan keterangan sesuai BAP-nya. Sementara Kusnin dan M Rustam mencabut keterangannya di BAP. Ketiganya, mantan Aspidsus Kejati Jateng, Kusnin dan dua anak buahnya, M Rustam Effendy (mantan Kasie Penuntutan) dan Benny Chrisnawan (staf Pidsus). Mereka masih diadili atas dugaan suap dari Soerya Soedarma, pemilik PT Surya Semarang Sukses Jayatama (SSJ), perusahaan importir alat pertukangan. Suap diberikan melalui Alvin Suherman, pengacaranya.

Kusnin didakwa menerima sebesar kurang lebih SGD 50,000 dollar Singapura dan sekitar SGD244,000 dollar Singapura. Khusus M Rustam dan Benny, keduanya disebut menerima lagi totalnya USD 44.000 dollar Amerika atau total 294 dollar Singapura. Sekitar Rp 3,5 miliar keseluruhan atas uang itu, diduga mengalir ke sejumlah pihak.

Suap diberikan untuk menggerakkan Kusnin, selaku Aspidsus agar memberikan petunjuk tidak dilakukan penahanan kota. Serta menjatuhkan tuntutan ringan terhadap Soerya Soedarma dengan pidana penjara selama setahun dengan masa percobaan selama 2 tahun. Dan membayar denda Rp 5 miliar subsidair 6 bulan.

Padahal dalam ketentuan pasal 103 huruf a UU Nomor : 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor : 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.

Mantan Aspidsus Kejati Jawa Tengah, Kusnin membantah sejumlah keterangannya perihal penerimaan uang yang diduga suap dari Alvin Suherman terkait penanganan perkara kepabeaan tersangka Surya Soedharma.

Kusnin membantah memerintahkan M Rustam Effendy menemui Kepala Kejari Kota Semarang, Dwi Samudji untuk memberikan uang ke Dwi Samudji uang tunai SGD 50,000 dollar Singapura. Sesuai dakwaan atas pemberian itu,Dwi Samudji hanya mengambil SGD 28,000 dollar Singapura. Sisanya ia kembalikan SGD 22,000 dollar Singapura kepada Rustam Effendi.

“Saya tidak pernah perintahkan Rustam ke Kajari memberi uang.

Tidak pernah. Irtu yang akan saya cabut (BAP),” kata Kusnin di persidangan.

Kusnin berdalih, alasan pihaknya menuntut pidana percobaan karena sejumlah pertimbangan.

“Itu hasil espos. Pemahaman saya ada azas Ultium Remedium di

kepabeanan. Sakit. Sudah ditahan.

Pemahaman saya yang penting ada pengembalian,” dalihnya.

Atas pertimbangan itu, Kusnin mengaku, langsung mengajukan Rentutnya ke Kajati Jateng yang kala itu dijabat Sadiman. “Rentut saya laporkan ke Kajati. Ngak apa yang penting kerugian negara kembali,”.

Atas Rentut yang tidak dilaporkan ke Kejagung itu, Kusnin mengakui, hal itu mengacu pada Surat Edaran Kejagung Nomor B 395. 20 Maret 2019. Menurutnya, di SE itu disebut, tuntutan pidana percobaan perkara kepabean tidak perlu diajukan ke Kejagung.

Terkait penerimaan uang dari Alvin Suherman serta alirannya yang diungkap ke sejumlah pihak di BAP-nya, Kusnin mengubahnya.

Pertama, ia mengakui menerima uang dollar dan memberikannya ke M Rustam Effendy.

“Saya terima dollar. Saya kasih ke Rustam. Dan minta tolong dibantu,” kata dia.

Kusnin berdalih, penerimaan dan pemberian itu terkait kegiatan di Kejati Jawa Tengah.

“Sejak masuk Aspidsus. Ditugasi Kajati mengumpulkan dana.

Biasanya Kajati kasih dana dollar dari Aspiddum. Asintel. Kajari seJateng. Kasih untuk operasional yang ngak ada dananya,” kata Kusnin memberikan keterangan baru dan mengubah BAP-nya.

“Saya sampai sekarang tidak pernah terima dari Alvin. Dan itu saya cabut. Dan saya tidak pernah memberi ke Kajati. Uang itu berasal dari Kajati,”.

“Saya minta Rustam beri ke semua jaksa. Kenapa hanya Dyah dan Musriyono tidak tahu. Sebenarnya itu untuk operasional,”.

“Soal uang THR. Semua saya kasih. TU, karyawan Kejati saya kasih semua. Saya panitia lebaran dan RA Kartini,” akunya tak menjawab kenapa hanya jaksa Dyah dan Musriyono yang hanya diberi.

Di BAP -nya, Kusnin mengakui penerimaan dan membeberkan

semua aliran uang yang diterimanya. Selasa 21 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 WIB Alvin Suherman menemui Kusnin di Area Parkir Stasiun Kereta Api Tawang Jalan Taman Tawang Nomor 1 Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara.

Alvin menyerahkan uang tunai sekitar SGD 244,000 dollar Singapura yang dibungkus kertas koran kepada Kusnin. Usai menerima, Rabu 22 Mei 2019 Kusnin memanggil Dwi Samudji di ruangnya.

Kusnin menunjukkan uang yang diterimanya dari Alvin.

Rabu 22 Mei 2019, usai menerima uang tahap kedua dari Soerya Soedarma lewat pengacaranya Alvin Suherman sebesar 244 ribu Dollar Singapura, Kusnin dan Kajari Kota Semarang, Dwi Samudji bertemu. Keduanya merencanakan pembagian uang tersebut untuk Kepala Kejati Jateng Sadiman SGD100,000 dollar Singapura.

Dwi Samudji SGD 73,000 dollar Singapura, Dyah Purnamaningsih SGD 8,000 dollar Singapura,Musriyono SGD 8,000 dollar Singapura. Untuk M Rustam Effendi SGD10,000 dollar Singapura, Kusnin SGD30,000 dollar Singapura.

Sisanya SGD 15,000 diberikan ke Benny Chrisnawan SGD2,000 dollar Singapura, diberikan kepada Adi Hardiyanto Wicaksono SGD2,000 dollar Singapura.

Tersisa sebesar SGD 11,000 dollar Singapura kemudian ditukarkan ke bentuk mata uang rupiah.

Uang telah digunakan untuk antara lain membeli aplikasi bidang Tindak Pidana Khusus sebesar Rp 36 juta, membayar ahli perkara korupsi majalah dinding Kabupaten Kendal sebesar Rp 25 juta.

Membayar pagelaran wayang di Colo Madu Solo sebesar Rp 80 juta serta kegiatan lainnya di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang kekurangan uangnya diambil dari jatah Kusnin sendiri. Uang untuk membayar pagelaran wayang di Colomadu Karanganyar sebesar Rp 80 juta yang kala itu dihadiri Jaksa Agung, HM Prasetyo. Informasinya,

wayangan digelar dalam rangka HUT Partai Nasdem.

Semua keterangan soal penerimaan dan pembagian uang itu dicabut Kusnin. Ia beralasan saat pemeriksaannya di penyidikan, hanya asal menjawab. Atas keterangan Kusnin itu, majelis hakim meragukan. “Masak sekelas Aspidsus.

Ditekan. Asal jawab,” kata hakim anggota, Robert Pasaribu.

“Dicabut. Karena tidak terima duit kok. Waktu itu asal jawab saja.

Waktu itu saya baca. Tapi tetap saya cabut,”.

Atas keterangan uraian penggunaan uang di BAPnya, Kusnin mencabut. “Itu saya cabut. Itu asal jawab saja,” alasannya.

Tim JPU Kejagung yang mengingatkan perihal keterangan lain atas penerimaan 30.000 Dollar Singapura uan dijawab detail. Termasuk yang ditukarnya ke money changer di Mal Matahari, ia cabut.

“Itu termasuk yang saya cabut,” katanya.

Saksi M Rustam Effendy mengungkapkan, awal dirinya terlibat penanganan perkara kepabeanan Surya Soedharma.

“Sebelum tahap II. Saya ditelepon Henry. Koordinator Kejati Jateng,”. Telepon, katanya ada temen Blok M menangani perkara di Jateng. Saya laporkan ke Aspidsus,”.

Saya antar Henry ke Aspidsus.

Pertemuan, intinya mohon dibantu. Henry katanya temen-temen dari Kejagung,” kata dia.

Pasca itu, sorenya, Rustam ditelepon seseorang bernama Hendra Jaya. “Dia di Gedung Bundar (Kejagung). Dia orang kejaksaan.

Saya yakin. Saat penyidikan pernah temu. Sampaikan hal sama juga. Ini sebelum tahap 2,”.

Atas permintaan bantuan itu, kata Rustam, Kusnin belum menjawabnya. “Tanggapannya. Nanti kita lihat dulu,” katanya.

Pada tanggal 25 Februari 2019, perkaranya dilimpahkan ke Kejati Jateng oleh penyidik Bea Cukai Jateng & DIY. Atas pelimpahan itu, Surya Soedharma hanya dilakukan

penahana kota.

“Ada permohonan tak ditahan.

Dilampirkan surat sehat dan penjaminan atasnama Jimy, keponakan Surya,”.

“Ada pengantar Aspidsus soal penahanan kota. Isinya, di antaranya jika (Kejari Kota Semarang) berkenan ditahan kota.

Saat tahap 2, Rustam mengaku bertemu Alvin Suherman. Ia dikenalkan Henry yang kala itu ikut.

Di tengah persidangan pemeriksaan perkara kepabeanan Surya Soedharma, diakui Rustam, ada penitipan denda sekitar Rp 2,526 miliar. Atas hal itu, digelar espose.

“JPU lapor dan saya lapor ke Aspdisus. Aspdisus lalu memerintahkan saya memanggil koordinator, para Kasie di Pidsus dan JPU,”.

“Espose diawali Diyah menyampaikan fakta sidang. Ada keinginan terdakwa (Surya) kembalikan denda. Saya sampaikan usulan normatif. Apakah diteruskan ke Kejagung.

Aspdisus jawab ngak perlu ada SE baru nomor 395,”.

“Hasil espose, jika ada pengembalian denda dipertimbangkan hal meringankan. Aspdisus sampaikan tuntutan percobaan karena sudah ditahan kota. Aspdisus yang pimpin espose. Forum juga setujui. Semua Kasie, Kordinator dan Aspdisus tandatangan setelah espose karena saat esposes tidak disiapkan,”.

Terkait penerimaan uang, M Rustam mengakuinya. Ia menerima 4 lembar senilai 4.000 Dollar Singapura. “Sama Dyah dan Musriyono. Sebanyak 12 lembar itu dititipkan ke saya. Saya serahkan ke Dyah dan Musriyono. Dari Pak Kusnin. Dan diterima saja mereka,”.

Di akhir Mei jelang lebaran,usai pembacaan tuntutan pidana Surya Soedharma, Rustam mengaku dipanggil sekretaris Aspidsus. “Dipanggil bersama Dyah dan Musriyono. Kami dapat masing-masing 8 lembar sebesar 8.000 Dollar Singapura,”.

Saksi M Rustam membantah penerimaan itu terkait suap. Ia memahami pemberian itu terkait operasional penanganan perkara kepabeanan Surya Sudarma.

Bantahan itu tak selaras dengan keterangannya di BAP. Di BAP, M Rustam mengaku usai tahap 2 perkara Surya, pernah bertemu dengan Alvin Suherman dan menerima uang darinya.

“Ada perubahan,” bantahnya.

“Saat penyidikan kami sempat ajukan surat pemeriksaan tambahan sehubungan dengan keterangan ini. Tapi tidak ditindaklanjuti,” katanya berdalih.

“Saya ubah dan tidak pernah terima (dari Alvin Suherman),” sangkalnya mengakui hanya menerima uang dari Kusnin yang dipahami sebagai uang operasional, meski berbentuk dollar dan besar.

Keterangan tak sinkron juga

Tabloid

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

diberikan Rustam. “Di BAP penyidikan, terkait adanya uang dollar Amerika yang disita.

Sementara, Rustam mengaku hanya menerima dari Kusnin bentuk Dollar Singapura.

Sementara di BAP itu uang dari Udin. Uang apa ?,” kata Jaksa Penuntut Umumke Rustam mengkonfirmasi.

Di BAP, Rustam menerangkan pernah menerima dari Awaludin uang dollar Amerika usai Surya Soedharma menitipkan denda Rp 2,5 miliar. Udin memberi dengan meninggal amplop berisi dollar. “Katanya uang perkenalan,” kata JPU. “Keterangan itu dicabut,” kata saksi M Rustam.

Termasuk keterangan di BAP, yang menerangkan pernah membawa uang dollar ke Kejari Kota Semarang untuk Kajari, saksi Rustam mencabutnya.

“Saksi pernah ke Kejari antar surat atas perintah Aspidsus. Saksi tak membantah membawa uang,” kata JPU. Sementara saksi Benny Chrisnawan mengaku tak terlibat penanganan perkara Surya.

Ia berdalih hanya membantu.

“Tahu dipanggil Rustam. Ini ada tamu pengacara Jakarta, temannya orang Jakarta.

Tolong dibantu. Di situ sudah ada Hendry Koordinator. Saya disuruh foto copi KTP untuk persiapan sidang,” kata dia.

Pada H-3 lebaran, Benny mengaku pernah dipanggil Kusnin di ruangannya. “Ada 4 orang. Kusnin Rustam Dyah dan staf. Saya

HALAMAN

dipanggil dikasih 2 lembar. 2.000 Dollar Singapura. Ini untuk THR katanya. Dikatakan jangan lupa temen-temen. Baru kali itu ngasih,”.

Benny tak membantah menerima pemberian uang dari Alvin Suherman saat menemuinya di Starcbuck Simpanglima. “Bersama Alvin ketemu di Starback 3 kali. Pernah terima uang. Bersama Adi (Adi H Wicaksono). Bilangnya, makasih mas Benny sudah dibantu.

Terima 10 ribu Dollar Amerika. Atau 100 juta lebih. Dititipi juga, untuk Dyah dan Musriyono masing-masing 7.000,” bebernya.

“Di Starbuck. Adi (Adi H Wicaksono) menerima langsung. Saya bawa 3 amplop untuk saya, Dyah dan Musriyono” ungkapnya.

Tanpa Tekanan dan Ancaman Di depan majelis hakim diketuai Sulistiyono, saksi Satria yang memeriksa Kusnin sebagai saksi dan tersangka di penyidikan mengaku. Pada pemeriksaannya, Kusnin didampingi pengacara bernama Haswer Manurung. Dia ditunjuk kejaksaan.

“Tidak ada tekanan. Paksaan. Ancaman.

Kami bebas,” ucap dia.

Bahkan di pemeriksaan, Kusnin sempat beberapa kali ingin istirahat. Penyidik membantah menekan terperiksa.

“Dia ingin istirahat. Kami beri kesempatan besar atas apa yang dia alami. Kami beri makan minum,” ujar dia.

Bahkan hingga akhir pemeriksaannya,

Mangkir dan Membantah (Suap) MANTAN Kajati Jawa Tengah, Sadiman mangkir dari panggilan sidang.

Dua kali ia mangkir tanpa alasan jelas.

Tanpa upaya paksa, keterangannya hanya dibacakan JPU. Keterangannya di BAP, Sadiman mengaku menangani perkara kepabeaan atas tersangka Surya Soedharma. Penanganan prapenuntutan di Kejati Jateng, sementara penuntutannya oleh Kejari Kota Semarang.

Sadiman mengakui, menyerahkan penangannya ke Kusnin yang kala itu menjadi Aspidsus. Secara tehnis, Aspidsus melaporkan ke dirinya. Ia mengakui, perkaranya bisa dihentikan jika sudah ada pengembalian denda.

Saksi Sadiman mengakui menerima laporan surat dakwaan JPU. Ia mengaku, tak pernah memerintakan Kusnin, M Rustam Effendy tak menahan Surya Soedharman tidak ditahan di Rutan.

Atas alasan dan pertimbangan, Sadiman mengaku menyetujui Surya ditahan kota.

Terkait tuntutan pidana percobaan yang dijatuhkan, Sadiman mengaku, Rentut diajukan Kusnin ke dirinya pada 22 Mei 2019. Kepada Kusnin, ia bertanya, alasan kenapa Surya tetap dituntut percobaan. Kenapa dipidana badan, diakui, karena sudah ditahan kota.

Atas pertimbangan terdakwa Surya Soedharma sudah mengembalikan denda, Sadiman mengakui menyetujui Rentut tersebut. Dalam disposisinya, Sadiman meminta perkaranya segera diselesaikan dan dituntaskan.

“Oleh karena terdakwa telah mengembalikan hutang pajak sesuai perhitungan penyidik di depan persidangan, maka sependapat usul dan pendapat Kajari dan Aspidsus segera selesaikan tuntas.” kata Sadiman.

Saksi Sadiman membantah mener-

INFOPlus

Tajam dan Faktual

ima uang dari siapapun, tekait Surya Soedharma agar tidak ditahan di Rutan. Atau perihal tuntutan pidana percobaan yang disetujuinya.

Sadiman membantah menerima 100 ribu Dollar Singapura dari Aspidsus. Sadiman mengaku, pernah mengingatkan Kusnin agar perkara ditangani secara profesional karena diawasi LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia), Boyamin Saiman.

Sadiman membantah adanya pihak lain yang menghubungi dan berbicara terkait penanganan perkara Surya Soedharma. “Saya tidak kenal dengan Alvin Suherman,” kata Sadiman di BAP yang dibaca JPU. Sementara, mantan Kepala Kejari Kota Semarang, Dwi Samudji yang sempat mangkir panggilan dua kali, akhirnya datang ke pengadilan. Saksi Dwi mengakui, menerima perkara kepabeaan Surya Soedharma dari Kejati Jateng pada tahap II. “Ada surat pengantar. Isinya ada tahap II. Agar ditindaklanjuti. Agar ditahan kota. Agar ditunjuk tim JPU,” kata dia.

Di dalam surat pengantar itu, kata dia, ada kata-kata, bila berkenan (Surya Soedharma) agar ditahan kota. “....dan apabila berkenan agar dilakukan penahanan kota, sedangkan apabila Kepala Kejaksaan Negeri berkehendak lain, semuanya kami serahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang…..”, demikian isi pengantarnya.

Atas permintaan itu, Dwi Samudji menyetujui perintah penahanan kota.

Penahanan Kota berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang (T-7) Nomor : (Berita terkait di Hal. 23)

penyidik mengaku memberi kesempatan terperiksa menambahkan keterangannya.

Namun hal itu tak dilakukan Kusnin dan M Rustam yang mengaku tak diberi kesempatan. Termasuk kesempatan ada tidaknya saksi meringankan yang akan dihadirkan.

“Kami tanya. Apakah ada keterangan tambahan. Dijawab tidak ada keterangan lain.

Itu tercantum di BAP yang ditandatangani terperiksa juga,” lanjutnya.

Penyidik menilai, saat memeriksa Kusnin dan M Rustam, keduanya berbicara jelas dan detail. Seluruh jawaban, murni berasal dari penyampaian terperiksa.

“Dia cerita jelas. Detail. Tanggalnya emang lupa. Soal jumlah uang, itu langsung dari keterangan saksi. Hanya ada perbedaan keterangan Alvin dengan Kusnin. Tapi terkonfirmasi ada penyerahan uang,” kata saksi Satria.

Kusnin Hindari KPK Saksi Satria mengungkapkan, atas kasus dugaan suap penanganan perkara di Kejati Jawa Tengah, Kusnin minta agar perkaranya diperiksa penyidik Kejagung. Kusnin diduga berupaya menghindari pemeriksaan KPK yang sebelumnya telah menyidik Alvin Suherman.

“Isterinya ke Kejagung,” katanya. “Kusnin menyampaikan, minta diperiksa sini (Kejagung) saja,”. “Karena bersamaan (pasca OTT Alvin Suherman), rumahnya digeledah KPK. Dilakukan penyitaan KPK. Kusnin sem-

13

pat meneteskan air mata dan bilang saya diperiksa sini saja,” bebernya.

Dari beberapa pemeriksaannya, baik sebagai saksi dan tersangka, Kusnin dan M Rustam tetap pada keterangannya. Namun setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, keduanya mendadak meminta perubahan. Surat permohonan diajukan, namun penyidik mengaku, kesempatan itu telah tertutup.

“Berkasnya sudah tahap 1,” katanya. “Ada info, saat tahap II. Ada info dari penuntut umum. Kusnin akan mencabut keterangannya sebagai saksi dan tersangka,” ucapnya.

Senada diungkapkan saksi Lila Nasution.

Ia yang memeriksa M Rustam dan Benny mengaku, tidak menekan dan memaksa. Terperiksa, memberikan keterangan jelas dan konsisten hingga akhir.

“Sama. Di akhir pertanyaan kami tanya adakah keterangan tambahan. Dijawab keterangan cukup,” kata dia.

Terkait bantahan M Rustam soal uang 10 ribu US Dollar yang disita penyidik, bukan dari hasil suap. Saksi Lila menjelaskan. M Rustam sukarela, bersedia menyerahkannya ke penyidik.

“Secara persuasif kami sampaikan. Lalu dia kembali ke Surabaya. Kami tunggu di Kejati. Baru kembali malam. Masih dengan pakaian dinas. Menyerahkan sukarela. Baru (Berita terkait di Hal. 22)

Perum Bumi Balakosa Mijen - Semarang

Kikis HAMBATAN Miliki Rumah IDAMAN yang NYAMAN

Rumah Berkualitas Harga Murah Penuh Berkah.

DP 50% Langsung Bangun.

Tanpa BI Checking, Tanpa Survey, Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa Penalti, Tanpa Sita.

Hubungi: 081 2281 6881 | 0812 8119 1692

14

HUKUM

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

Terdakwa Korupsi PTSL Kendal Divonis Bebas

S

EMARANG - Pengadilan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa perkara dugaan korupsi Program Sertifikat Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017 di Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Mereka, Markumiti, Paryono dan Sugiyanto.

Pengadilan menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara dugaan korupsi PTSL Kabupaten Kendal. Pengadilan menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan korupsi.

Putusan dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang pada Rabu, 26 Februari lalu. Dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan terdakwa Sugianto bin Kastono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwan primai, subsidair dan dakwaan lebih-llebih subsidair “Membebaskan terdakwa Sugianto bin Kastono dari dakwaan primair,dakwaan subsidair ,dakwaan lebih subsidair, dan dakwaan lebih-lebih subsidair dari dakwaan jaksa penuntut,” kata hakim.

“Menetapkan memulihkan nama baik,harkat martabatnya seperti sediaka-

la. Menetapkan Terdakwa Sugianto bin Kastono dibebaskan dari Tahanan Rumah Negara setelah putusan ini dibacakan.

“Membebankan biaya perkara kepada negara,” kata majelis hakim dalam putusannya.

Atas putusan itu, Jaksa Penuntut Umum Kejari Kabupaten Kendal langsung menyatakan kasasi. “Kami akan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA),” kata Muhammad Gandara, Kasie Pidsus Kejari Kendal.

Paryono dan Markumiati, ketua serta sekretaris panitia PTSL. Keduanya merupakan perangkat Desa Sidomukti dan menjabat Kepala Dusun. Sementara Sugiyanto, selaku Kepala Desa Sidomukti.

Kasus bermula saat Pemerintah Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal melaksanakan PTSL pada tahun 2017. PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 25/SKB/V/2017

tanggal 22 Mei 2017, Menteri Dalam Negeri Nomor: 590-3167A Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, ditentukan mengenai besaran biaya yang ditentukan Rp 150 ribu setiap bidang tanah.

Namun atas program itu, ketiganya didakwa telah memaksa warga masyarakat supaya membayar uang sebesar Rp 650 ribu setiap bidang tanah. Uang, untuk biaya pemberkasan dan jaga-jaga sebesar Rp 250 ribu, membeli materai Rp 6 ribu sebanyak 10 lembar, beli 4 patok batas Rp 100 ribu, map Rp 15 ribu, dan biaya sosialisasi dan rapat-rapat lainnya.

Pemungutan terjadi pada tanggal 10 Februari 2017 sampai tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 650 ribu untuk setiap bidang tanah kepada 350 pemohon. Hasil pungutan itu, mendapatkan uang keseluruhan sebesar Rp 231.250.000.

Pungutan itu diakui mantan Camat Weleri, Marwoto. Ia diduga terlibat karena akan mendapat jatah Rp 250 ribu per pemohon dari pengurusannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). (far)

Sopir Ojol Perkosa Bocah Hingga Hamil SEMARANG - Kasus dugaan pemerko­ saan terhadap bocah di bawah umur dilakukan seorang sopir Ojek Online (Ojol) di Kota Semarang. Akibat perbuatannya, korban hamil dan melahirkan jabang bayinya.

Perkara itu telah diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Semarang dan mulai diperiksa Januari. Perkara ditangani Jaksa Penuntut Umum Nofiati Djamiah.

“Perkaranya dalam klasifikasi perkara perlindungan anak. Perkara teregister nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Smg,” kata Noerma Soejatiningsih, Panmud Pidana pada PN Semarang.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pelaku bernama Puji Prasetyo Utomo alias Puput alias Patkay bin Suwarno (29), warga Jl. Tandang Rt.03 Rw.10 Kel.Jomblang Kec. Candisari Kota Semarang. Puput merupakan sopir ojek online yang hanya lulusan SD. Saat penyidikan ia tak ditahan. Ia baru ditahan Jaksa Penuntut Umum pada 14 Januari 2020 lalu.

Kasus dugaan persetubuhan di bawah umu terjadi Minggu 15 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib. Serta Jumat 3 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib di Taman Permata Hijau Tembalang Kota Semarang.

Dugaan pencabulan terjadi dengan korban, sebut saja HY yang kala itu masih

berusia 16 tahun.

Kejadian berawal, Minggu 15 Juli 2018 malam, korban diajak Puput jalan-jalan di daerah Jangli Tembalang Kota Semarang tepatnya di Taman Permata Hijau Tembalang Kota Semarang. Saat mereka sedang duduk dan mengobrol, pelaku merayu korban dan ingin melakukan persetubuhan dengannya.

Kepada korban, pelaku berjanji akan menikahi. Tanpa seizin korban, pelaku langsung mencium pipi, mulut serta memegang payudara serta memegang vagina korban.

Korban dipaksa dan mengancam akan membunuh dan meninggalkannya di Taman Permata Hijau sendirian apabila tidak menuruti permintaan agar mau memegang penisnya.

Karena takut, korban menurut saat pakaiannya dilepas paksa pelaku. Dengan beralas baju korban, terdakwa lalu menyetubuhi. Pelaku mengeluarkan spermanya di vagina korban. Puas menyetubuhi, pelaku Puput mengantarkannya pulang.

Peristiwa sama kembali terjadi 3 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib. Pelaku kembali menjemput korban dengan alasan akan diantar ke tempat pacarnya di daerah Cinde. Di perjalanan, pelaku men-

gaku akan mampir ke temannya di daerah Jangli. Padahal itu hanya alasannya untuk mengulur waktu.

Sesampainya di daerah Jangli tepatmya di Taman Permata Hijau Tembalang Kota Semarang tiba-tiba ia menghentikan motornya dan memaksa korban turun dari motor. Ia memaksanya melakukan persetubuhan lagi.

Korban lalu menolaknya dengan cara menendang, akan tetapi pelaku malah mengancam akan membunuhnya jika tidak mau. Karena ketakutan, akhirnya korban menuruti.

Puas melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku mengantarkan korban di depan gapura sekitar Bundaran Cinde.

Atas kejadian itu, korban lalu melapor ke polisi, Senin 6 Agustus 2018. Namun atas kasus itu, baru dilakukan proses hukum di tahun 2019. Atas peristiwa itu, korban sendiri telah mengandung.

Informasi yang dihimpun, berdasarkan Laporan Pemeriksaan DNA Nomor : 037/ EIF/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium DNA Forensik Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang ditandatangi oleh dr. L. Helena Suryadi, MS disimpulkan anak korban adalah hasil perbuatan pelaku. (far)

363 Advokat Peradi Disumpah SEMARANG – Sebanyak 363 calon advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) diangkat dan disumpah Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah, 27 Februari lalu. Dewan Pembina DPN Peradi, Otto Hasibuan dan Kordinator Peradi Jateng, HD Djunaedy turut hadir.

Ketua PT Jateng Sri Sutatiek meminta advokat yang disumpah memegang teguh kode etik advokat. Sehingga, masa depan hukum di Indonesia bisa semakin baik.

“Diperlukan integritas yang tinggi dalam mengemban tugas untuk menegakkan keadilan hukum dan menjunjung tinggi profesi advokat yang terhormat serta profesional dan bermartabat,” ungkapnya.

Ketua Dewan Pembina Peradi, Otto Hasibuan menyambut baik tiga kubu Peradi telah bersepakat untuk islah (berdamai) dan menjadikan satu organisasi Peradi sebagai wadah tunggal advokat Indonesia. Akan dibentuk tim khusus yang akan merumuskan penyatuan kembali organisasi advokat dalam wadah tunggal sesuai amanat UU advokat.

Masing-masing mengirimkan 3 orang untuk menjadi tim perumus dan akan berkerja paling lama tiga bulan. “Ke depan hanya organisasi tunggal Peradi sebagai wadah advokat Indonesia,” tegasnya. (far)

Agoes Kroto Dituntut 6 Tahun Penjara SEMARANG - Agus Soeranto alias Agoes Kroto, staf khusus Bupati Kudus nonaktif M Tamzil dituntut 6 tahun penjara serta denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa perkara dugaan suap jual beli jabatan pada lingkungan Pemkab Kudus itu dinilai bersalah korupsi.

Jaksa KPK Joko Hermawan juga menuntutnya membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 50 juta diperhitungkan pengembaliannya Rp 15 juta, atau masih kurang Rp 35 juta.

Ia dinilai bersalah melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. (far)

Bank Mandiri Semarang Dibobol Rp 6 Miliar SEMARANG – Direktur Citra Guna Perkasa (CGP) perusahaan alat barang tambang, Donny Iskandar Sugiyo Utomo alias Yohanes Donny alias Edward Setiadi ditahan, awal Februari lalu. Penyidik Kejari Kota Semarang menetapkannya tersangka dugaan pemalsuan data pengajuan kredit ke Bank Mandiri Kota Semarang.

“Sudah kami tahan 3 Februari 2020 pukul 19.40 WIB, sebagaimana

surat perintah penahanan nomor : Print -01/M.3.10/f.1/02/2020. Penahanan selama 20 hari mendatang di Lapas Kedungpane Semarang,”kata Kepala Kejari Semarang Sumurung Pandopatan Simaremare.

Donny disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberian kredit Bank Mandiri

kepada tersangka Donny yang sudah dilakukan sejak 2016 berupa fasilitas kredit sebesar Rp 4,5miliar dan Rp 1,898 miliar. Namun kenyataanya kredit tersebut diberikan bertentangan dengan peraturan yang ada di Manual Product kredit Segmen Consumer (MPKSC/SOP) dari Bank Mandiri.

Diantaranya, ada verifikasi penghasilan dan investasi. Pada V-4 petugas Bank Mandiri tidak melakukan

OTS ke rumah calon debitur Donny.

Selanjutnya, KTP atas nama Edward Setiadi dan NPWP pribadi Edward Setiadi dipalsukan. Dengan demikian tidak ada uang muka atau berkas uang muka dipalsukan oleh Edward Setiadi yang dilakukan dengan bekerja sama dengan oknum bank.

Ada juga penilaian jaminan kredit yang lebih besar dari nilai aslinya. Dengan demikian saat ini

tersangka tidak dapat melunasi hutang tersebut dan kredit dinyatakan macet sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

Dalam kasus itu, potensi kerugian negara Rp 1,5 miliar. Modusnya hutang tapi data dipalsu, nilai jaminan di naikkan, begitu macet harta jaminan mau lelang, namun kenyataanya tidak laku senilai hutang,”jelasnya. (far)

KRIMINAL 15

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

Bocah Dilecehkan, Terus Dihabisi

B

ANJARNEGARA – Petugas Reskrim Polres Banjarnegara berhasil mengungkap kasus pembunuhan. Seorang pria berinisal K (34) nekat membunuh bocah laki-laki berinisial MR (13). Mayatnya ditemukan di kebun durian warga.

Kapolres Banjarnegara AKBP I.G.A. Dwi Perbawa Nugraha mengatakan, tersangka K juga melakukan pelecehan seksual terhadap MR. “Tersangka sudah merencanakannya sejak Selasa (28/1).

Tapi baru dilaksanakan Jumat (31/1),” ujarnya, 14 Februari.

Kapolres mengatakan, pelaku sudah lama memerhatikan aktivitas MR yang juga tetangganya itu. Ia berniat menggarap korban. Tersangka mengajak korban mencari durian di kebun milik warga yang jaraknya cukup jauh dari rumah.

Tiba di kebun, tersangka mencekik leher dan melukai dengan pisau hingga korban meninggal dunia. Polisi belum bisa memastikan apakah pelecehan seksual tersebut dilakukan tersangka setelah korban dibunuh. Hal itu masih diselidiki.

“Kami masih terus mendalami kasus ini. Masih ada 120 hari lagi untuk

Aksi Pencuri 30 Sepeda

melakukan pendalaman kasus ini,” katanya.

Korban MR (13), warga Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara, ditemukan tewas di kebun milik warga Dukuh Kenteng, Desa Prigi, Senin 3

Februari malam. MR hilang sejak Jumat 31 Januari.

Warga yang mencarinya, menemukan sepasang sandal merah tertutup rumput. Tercium bau busuk di kebun tersebut. (mht)

Gasak 50 Motor Matic Pake Magnet UNGARAN - Polres Semarang menangkap tiga pencuri spesialis motor matic. Kapolres Semarang AKBP Adi Sumirat mengatakan, ketiganya Imam Safii (34), Danang Lilva Faza (19), dan Abdul Jalil (34), warga Mranggen, Demak.

Mereka seringkali berkeliling ke berbagai tempat mencari sasarn. Di antaranya Demak, Semarang, Boyolali, hingga Salatiga. Sudah 50 kali mereka beraksi di berbagai tempat dan mencuri motor matic yang diparkir di kos.

“Mereka beraksi di kos-kosan yang sepi,” katanya, 12 Februari lalu.

Di aksinya, mereka memakai kunci magnet buatan sendiri. Kunci dibuat dari magnet negatif, positif dan menggunakan gagang sikat gigi.

Menurut polisi, kunci magnet dibuat pelaku Danang Lilva melalui serangkaian percobaan pembuatan di bengkel. “Mereka bisa membuka pengaman motor kurang dari 1 menit, Setelah itu mereka menggunakan kunci T untuk menghidupkan dan membawa kabur motor curian tersebut,” jelas Kapolres.

Kasatreskrim Polres Semarang AKP Rifeld Constantien Baba menjelaskan, penangkapan kelompok pelaku didasarkan laporan Diyan Ferina (26) warga Tangerang.

“Motornya berjenis Honda Beat yang sedang dibawa temannya di kos di daerah Duren, Bandungan, Kabupaten Semarang, 27 Januari 2020 malam lalu. Saat temannya mau menggunakan motor tersebut untuk menjemput Diyan pulang kerja, ternyata motor tersebut telah raib, dan di malam itu juga pemilik motor langsung melapor ke Polres Semarang,” jelasnya.

Pelaku Danang Lilva Faza mengaku, membuat beberapa kunci magnet untuk membobol pengaman kunci motor. “Motor hasil dari aksinya selanjutnya dijual ke penadah seharga Rp 2 juta sampai Rp 5 juta. Mereka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara,” jelas Kasatreskrim. (mht)

Tersangka pencurian di sebuah pondok pesantren.

Santri Maling di Pondok Pesantren PURBALINGGA - Petugas Polsek Bukateja Polres Purbalingga menangkap pencuri di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes) Nuurul Quran Bukateja. Barang bukti hasil pencurian turut diamankan.

Wakapolres PurbaIingga Kompol Widodo Ponco Susanto mengatakan, tersangka berinisial MWM (20), warga Desa Kembangan, Kecamatan Bukateja, Purbalingga. Tersangka mencuri amplifier dan sound sistem di pondok pesantren, akhir Desember silam.

Ia beraksi ditengah menjadi santri kalong. Yakni mengaji pada malam hari di pondok pesantren tersebut.

“Melihat ada barang berupa amplifier dan sound sistem kemudian ia mengambilnya,” ujar Widodo, 9 Februari.

Tersangka mencuri ba-

rang itu dari gudang komplek pondok pesantren. Aksi tersangka dilakukan sekitar pukul 03.30 WIB. “Akibatnya pencurian, kerugian ditaksir sebesar Rp12 juta,” jelasnya.

Hasil penyelidikan, didapati informasi seseorang menjual barang itu di media sosial Facebook.

Berbekal informasi tersebut pelaku berhasil ditangkap.

Berdasarkan keterangan tersangka, ia berdalih ingin memiliki dan menyewakan barang itu. Ia sempat menyewakan sound sistem dan amplifier itu ke tetangganya sebesar Rp200 ribu.

Namun karena tidak ada lagi penyewa, ia berniat menjual melalui media sosial.

“Ia dikenakan pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP. Ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara,” tandasnya. (mht)

BLORA - Aparat Polsek Blora menangkap AH (33), warga Kecamatan Japah, Kabupaten Blora atas kasus pencurian. AH tertangkap tangan mencuri sepeda di Kawasan Lapangan Kridosono Blora.

Kapolsek Blora Kota AKP Agus Budiana mengatakan, pelaku beraksi sebanyak 30 kali. “Semuanya di kabupaten Blora,” katanya, belum lama ini.

AH tertangkap tangan, saat mencuri sepeda merek Exotic hitam strip biru, milik dari Galuh Andina, (16) warga Perumnas Karangjati ketika berolahraga pagi di lapangan Kridosono.

Aksinya dipergoki warga. AH sempat melarikan diri. Pelaku tertangkap di sekitar Supermarket Luwes Blora berikut barang buktinya.

AKP Agus mengungkapkan, pelaku beraksi seorang diri. Modusnya, ia ikut membaur dengan masyarakat ketika ada keramaian. Usai mengamati situasi sepi, ia beraksi.

Tersangka AH mengaku telah menjual sepeda-sepeda hasil curian kepada toko sepeda di Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan. Ia telah menyiapkan nota dan kuitansi pembelian sepeda dari Toko Sepeda di Jakarta, Bandung dan Bekasi.

“Itu untuk meyakinkan pembeli,” beber Kapolsek.

Kapolsek menambahkan, mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara,” pungkasnya. (mht)

Babu Mencuri di Rumah Majikan SALATIGA – Suryadi, warga Susukan, Kabupaten Semarang harus berurusan dengan polisi. Ia nekat mencuri di rumah majikannya. Ia mengambil sepasang sepatu merk Louis Vuitton seharga Rp7,5 juta warna hitam, gelang, serta cincin.

Aksi terbongkar saat Edward Sutrisno, majikannya, warga Jakan Kalinyamat No.36 RT.04 RW.02 Kutowinangun Kidul, Tingkir, Kota Salatiga mencari sepatunya. Korban berusaha mencari namun tidak ketemu.

Beberapa hari kemudian, gelang dan cincin juga hilang.

Edward lalu melapor ke Polsek Tingkir.

Polisi dipimpin Kanit Reskrim AKP Edy Suswanto segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menyelidiki.

Hasilnya, Suryadi ditetapkan tersangka pencurian.

“Tersangka mengambil barang tersebut saat majikannya lengah,” kata Edy. (mht)

16

KISAH-KU

“Rubrik Kisah-Ku disarikan dari kisah nyata”

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

Aku Digerebek Suami-Ku saat Selingkuh di Hotel

U

SIAKU sudah kepala empat. Seorang ibu rumah tangga biasa yang hanya lulusan SMP. Seperti kebayakan ibu rumah tangga, tak banyak yang aku kerjakan di rumah selain mengurus keluarga.

Sebagai seorang isteri tentara, hidupku tentu tidak sama seperti kebanyakan. Bukan saja tingginya disiplin. Tapi juga butuh mental kuat. Biasa ditinggal pergi suaminya dan tak jarang kesepian.

Sebut saja namaku, Yeni, 42 tahun. Aku tinggal di kompleks Penerbad, Kembangarum, Semarang Barat Kota Semarang. Kisahku bermula atas perkenalanku dengan seorang pria, sebut saja namanya Bagus.

Kami sudah saling kenal sebelumnya. Usianya setahun lebih muda dari aku. Dia tinggal di Gayamsari, Kota Semarang.

Kisahku bermula saat aku berada di rumah sendirian.

Entah setan apa yang merasukiku, tiba-tiba siang itu aku merasa sangat horny.

Mungkin karena kebiasanku membuka konten Sosmed berbau pornografi, ditambah rasa ketidakpuasan sex dari suami.

Apalagi beberapa minggu “ja-

tah” ku tak diberi karena suamiku sakit.

Pikirku, tiba-tiba ingin berhubungan layaknya suami istri.

Tapi, bukannya dengan suamiku yang sah. Pikiran mengarah ke Bagus. Orang lain yang kuanggap bisa memuaskanku. Rasa haus sexku yang memuncak tinggi seolah tak terbendung lagi.

Tanpa pikir panjang aku menghubungi, Bagus. Lewat pesan singkat BBM, aku mengajaknya berkencan. Meski awalnya menolak, karena takut dengan suamiku, Bagus yang juga telah beristri

itu akhirnya mau menerima ajakanku, setelah aku rayu dan paksa.

Kami sepakat ketemuan di Hotel Belliview Jalan Tumpang Raya, Gajahmungkur Kota Semarang. Pagi itu, saat suamiku pergi berobat ke RS Wiratamtama aku menyelinap pergi.

Mengendarai Mio hitam putih aku bertemu Bagus yang sudah menungguku di depan hotel di samping motor Suzukinya sebelum akhirnya kami masuk. Tak begitu ramai, hanya beberapa pegawai dan Satpam hotel saat itu. Usai boking kamar sort time dengan membayar Rp 143 ribu, menggunakan uang Bagus, kamipun checkin.

Tanpa basa basi, aku yang tengah kesetanan, langsung merangkul Bagus usai pintu kamar hotel ditutup. Kulampiaskan, setiap hasratku. Mencumbu, membelai dan mendekap erat Bagus.

Pergerakanku itu membuat Bagus te r a n g -

sang. Kulihat itu, dari kemaluannya yang menyembul, mengeras.

Seketika, ia membalasnya dengan mencumbui balik. Mencium bibir merahku sembari membelai rambutku. Saling mengulum lidah, menikmati.

Tangannya yang bergerilya, sengaja kubiarkan saat menelisik ke balik bajuku dan pahaku.

Payudaraku yang semakin membesar, menjadi sasarannya. Meremas bergantian melancarkan aksinya, dengan sesekali kami berciuman.

Dengan cekatan, tali kutangku dilepasnya. Seolah tanpa memberi kesempatan melapas baju dan bawahannku. Bagus beringas memburu dua ranum putingku, sembari melepas semua pakaiannya.

Akupun hanya bisa pasrah dan menikmati setiap gerak bibir kulumannya, sembari jari telunjuknya bermain di kewanitaanku. Setiap desahanku, seakan m e m buatnya

semakin liar menerkasm.

Perlahan tapi pasti. Pergumulan kami berlanjut di atas ranjang dan semakin mengenakan. Kunikmati setiap permainan yang dimainkannya. Dan, akhirnya kami melakukan perbuatan layaknya suami istri, bersetubuh di atas spray putih kamar hotel.

Puas berzina, kami membersihkan diri di kamar mandi dan memakai baju. Kamipun sempat mengobrol.

Petaka itu muncul, tidak lama kemudian saat pintu kamar diketuk. Kaget bercampur panik, aku mengintip dari sela pintu dan melihat suamiku berada di luar didampingi petugas hotel. Rasa itu semakin tak karuan hingga membuatku takut membuka pintu. Suara gedor-gedor pintu dan teriakan panggilannya, memintaku keluar semakin membuatku kalut.

Kamipun tak bisa berbuat banyak, dan pasrah keluar, ketika dua anggota Provos datang. Emosi suamiku yang memuncak, sampai akhirnya kami langsung dibawa ke kantor polisi. Aku dan Bagus harus menghadapi proses hukum, duduk di kursi pengadilan. Oleh hakim, aku divonis 4 bulan penjara, sementara Bagus diganjar 2 bulan.

Aku merasa sangat menyesali perbuatan yang telah kulakun.

Akupun hanya bisa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berharap suami dan anak-anakku memaafkanku. (*)

TIPS

Cara Mengetahui Tanda Istri Berselingkuh Perubahan pada Pola Interaksi Sosial 1. Perhatikan perubahan dalam memperlakukan orang-orang yang peduli dengan Anda.

2. Seberapa sering ia pergi dengan “teman-teman wanitanya”.

3. Dengarkan baik-baik saat ia bercerita tentang teman barunya.

4. Perhatikan apakah ada perubahan dalam kebiasaan istri Anda minum minuman beralkohol atau merokok.

5. Seberapa sering ia melakukan perjalanan dinas.

6. Berapa banyak uang yang ia habiskan saat di luar.

Perubahan pada Perilaku di Rumah 1. Perubahan sikap dan ekspresi kasih sayangnya kepada Anda.

2. Perhatikan pula kebiasaannya dalam bertelepon. Ini agak sulit, karena kebanyakan perempuan biasanya banyak menghabiskan waktu di telepon.

3. Ingat-ingatlah apakah istri Anda menjadi lebih sering mengkritik.

4. Perhatikan perubahan-perubahan dalam perilaku seksualnya.

5. Lakukan kontak mata. Secara alami, manusia akan

3.

4.

5.

6.

7.

menghindari kontak mata saat mereka merasa bersalah atau menyimpan rahasia.

Perhatikan seberapa sering ia menghabiskan waktu di depan komputer.

Perilaku menghindar juga

merupakan pertanda buruk.

Perubahan pada Kebiasaan Perawatan Diri 1. Amati tampilannya.

2. Waspadalah jika ia mendadak hobi berbelanja.

Cermati jika ia mulai rutin pergi ke pusat kebugaran.

Amati seberapa sering ia mandi di pusat kebugaran.

Cium aroma tubuhnya.

Biasanya seorang suami sudah hafal aroma istrinya sendiri.

Peringatan Jangan menuduh istri Anda berselingkuh tanpa adanya bukti. Jika istri Anda ternyata tidak berselingkuh dan Anda menuduhnya berbuat begitu, Anda justru memulai masalah baru yang sebelumnya tidak pernah ada.

PERISTIWA 17

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

3 Pelajar Tersangka Kekerasan

P

URWOREJO - Polisi telah menetapkan tiga siswa penyiksa siswi di SMP salah satu swasta di Butuh, Purworejo sebagai tersangka. Kapolres Purworejo, AKBP Rizal Marito mengatakan, kejadian ini berawal saat tersangka meminta uang terhadap korban. Kemudian dilaporkan oleh korban kepada gurunya namun jumlah yang dilaporkan tidak sama.

“Jadi tersangka meminta uang Rp 2.000 namun korban melapor ke guru mengaku dimintai uang Rp 20.000,” ungkap saat menggelar konferensi pers di kantornya, Kamis (13/2).

Ketiga tersangka masih di bawah umur yakni TP (16), DF (15), dan UH (15). Kini ketiga tersangka masih diamankan di Mapolres Purworejo.

Merasa pelaporan korban kepada guru tidak benar, maka para ter-

sangka kemudian menganiaya korban.

Dalam video berdurasi sekitar 29 detik yang viral di medsos itu, terlihat para tersangka menendang korban dan memukul menggunakan tangan kosong maupun sapu.

“Atas pelaporan itu kemudian tersangka komplain terhadap korban sehingga terjadi hal tersebut (penganiayaan),” lanjutnya.

Pihaknya juga mengimbau agar warga siapa pun yang memiliki foto atau video yang berbau kekerasan untuk tidak menyebarluaskan video tersebut.

“Lebih baik langsung melapor ke pihak yang berwajib,” tegasnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar proses peradilan digelar tertutup. “Pelakunya masih anak-anak di bawah umur. Sesuai Undang-undang Perlindungan

Anak, proses peradilan untuk anak di bawah umur harus digelar secara tertutup,” katanya.

Sebagai simpatinya kepada siswi korban bullying, Ganjar memberikan santunan kepada orang tua korban.

Santunan ini diberikan agar orang tua tidak bekerja selama beberapa waktu dan mencurahkan perhatian mereka untuk mendampingi sang putri melewati masa-masa traumatis.

Untuk para pelaku, Ganjar meminta agar pelaku didampingi guru konseling maupun psikolog. Ini untuk mencegah berulangnya kembali aksi perundungan di tempat lain.

“Anak-anak itu perlu dikirim psikolog, kirim guru konselingnya ke sana agar kita bisa tahu persoalannya apa, lalu kita cegah ke depannya supaya tidak terjadi bullying seperti ini,” kata Ganjar. (mht)

Eks Dewan Nyabu Ama Mahasiswa REMBANG - Tim Satresnakoba Polres Rembang, Jawa Tengah, menangkap HER (36), mantan anggota DPRD Rembang yang kedapatan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di sebuah WC umum di Rembang.

Warga Tawangsari, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang kota itu tak sendiri, saat ditangkap dirinya bersama DCS (19). DC masih berstatus mahasiswa.

Kapolres Rembang, AKBP Dolly A Primanto mengatakan, peredaran sabusabu di wilayahnya sudah sangat mengkhawatirkan.

Dia mengimbau, kepada orangtua agar meningkatkan pengawasan pada anak-anaknya.

Menurutnya, sekali mencoba sabu-sabu, pengguna akan rentan ketagihan. Kalau sudah seperti itu akan

Petugas menyelidiki kebakaran di Hotel Wiji.

Kipas Angin Bakar Hotel Wiji PATI- Diduga korsleting listrik, lantai tiga Hotel Wiji di Jalan Pati- Juwana KM 1, tepatnya di Desa Geritan RT 03 RW 01 Kecamatan Pati, dilahap jago merah. Kejadian itu, membuat pengunjung hotel dan warga setempat gempar.

Kapolsek Pati Kota Iptu Sahlan mengatakan, kebakaran terjadi Jumat 14 Februari sekitar pukul 02.06 WIB lalu. Saat itu, ada tamu hotel di lantai tiga yang hendak pindah kamar.

Ia pindah lantaran kipas angin di kamar hotel rusak dan konslet. Ketika pengunjung hotel sudah pindah, kipas angin elum diperbaiki. “Pada saat itu lah kemudian menyebabkan kebakaran,” katanya.

Mengetahui adanya kebakaran, penjaga hotel pun langsung menghubungi pemadam kebakaran.

Pada saat itu pula, tiga unit damkar segera menuju lokasi dan melakukan pemadaman.

Selain itu, ada juga satu unit mobil suplai air dari BPBD, satu unit mobil water canon Polres Pati dan satu unit mobil damkar PT Garuda food. “Api berhasil dipadamkan pada pukul 03.45 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu,” katanya. (mht)

Kapolres Rembang, AKBP Dolly A Primanto saat gelar perkara. sulit melepaskan diri dari belenggu sabu-sabu.

“Terutama adik-adik pelajar, kalangan milenial, mohon lebih waspada. Soalnya generasi muda sekarang, gampang sekali ikut-ikutan,” kata Dolly, 13 Februari lalu.

Di hadapan polisi, HER

mengaku mengonsumsi sabu-sabu agar kuat begandang. “Biar nggak ngantuk, Pak,” katanya.

Pengakuannya, sabu-sabu tersebut di dapat dari Pati. Namun ia mengaku tidak tahu siapa orangnya. Sambil menundukkan

kepala, mantan anggota DPRD Rembang itu tampak menyesali perbuatannya.

Saat ini para tersangka mendekam di tahanan Mapolres Rembang, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. (mht)

Maling Angkut ATM BCA Berisi Rp 891 Juta MAGELANG - Pencurian mesin ATM BCA terjadi di Muntilan, Kabupaten Magelang, tepatnya di Toko Oleh-Oleh Tape Ketan Jalan Pemuda No 181 Muntilan. Kejadiannya pertama kali diketahui Tim Lapangan dari Abacus yang akan menservis mesin ATM, awal Februari.

“Kondisi sudah berantakan. Mesin ATM hilang,” ujar Yan Susiwar (44), karyawan petugas lapangan tersebut.

Pihaknya mengaku mengalami kerugian uang cash sebesar Rp891.200.000, dan 1 set brankas dan mesin ATM nomor SN = 56DW511026, seharga Rp600 juta.

Kapolsek Muntilan AKP Mudiyanto membenarkan kejadian tersebut.

Anggotanya diback up Tim Resmob

Polisi olah TKP pencurian ATM Satreskrim Polres Magelang telah memasang Police laine dan melakukan olah TKP untuk bahan penyelidikan.

“Kami masih melakukan penda-

laman kasus ini, dengan memeriksa beberapa saksi guna penyelidikan, doakan saja Polisi segera bisa mengungkap kasus ini,” tandasnya. (mht)

Petugas olah TKP kasus gantung diri di Pekalongan.

Masuk Kamar, Lalu Gantung Diri PEKALONGAN - Warga Dukuh Kasogunung, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan digemparkan, kabar tewasnya salah satu warganya yang gantung diri. CT, wanita 54 tahun itu tewas, Selasa 11 Februari lalu.

Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko melalui Kasubbag Humas AKP Akrom membenarkan kejadian tersebut. Anggota Polsek Doro bersama dokter jaga Graha Medika, dan Kepala Desa Doro mendatangi TKP. Korban dinyatakan tewas.

“Dari keterangan keluarga korban didapat informasi sebelum kejadian, korban dan suaminya masuk ke kamar untuk istirahat,” kata Akrom.

Sekira pukul 00.30 WIB, suami korban terbangun.

Ia curiga melihat korban tidak ada di kamar. Usai ditunggu beberapa korban tak kembali.

“Suami korban mencari keberadaan istrinya. Namun saat keluar dari kamar ia di melihat korban sudah menggantung di lubang ventilasi yang menuju ke dapur dengan menggunakan 2 kerudung yang diikat menjadi satu,” bebernya.

Suami korban dengan dibantu keluarga yang lain berusaha menurunkan korban dengan maksud agar bisa di selamatkan. Namun saat itu korban sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan.

“Dugaan sementara korban nekat mengakhiri hidupnya karena korban merasa depresi atas sakit jantung dan hipertensi yang dia alami. Itu berdasarkan keterangan keluarga korban,” ucapnya. (mht)

18

FOKUS

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

Kades Ngabean Boja Kendal Terjerat Pungli PTSL

S

EMARANG - Kepala Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Supriyanto bin RH Ainur Rois (44), akan diadili atas perkara dugaan korupsi, pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017 di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

Warga Dusun Balak RT.001 RW.006, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal itu bersama sejumlah panitia PTSL lain diduga melakukan pungli sebesar Rp 199,4 juta. Uang itu dipungut secara ilegal, sementara program PTSL sendiri batal dilaksanakan.

Perkara Supriyanto diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Kendal ke Pengadilan Tipikor Semarang. Sidang perdananya digelar, Selasa 4 Februari 2020. Perkaranya masih tahap pemeriksaan saksi-saksi.

“Perkara masuk pengadilan Jumat 24 Januari lalu dan teregister nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg,” ungkap Panmud Tipikor pada Pengadilan Tipikor Semarang, Meilyna Dwijanti.

Supriyanto menjabat Kepala Desa Ngabean atas Pemilihan Kepala Desa Tahap I Kabupaten Kendal Tahun 2013. Ia selaku Penanggungjawab Panitia Program Sertifikat Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017 di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

Dugaan korupsi dilakukannya bersama-sama dengan Panitia PTSL lainnya yang dibentuk secara tidak sah. Di antaranya Suryanto bin Kardjani (Kepala Dusun Kliwonan), Samuri bin Samiyat (Kepala Dusun Gowok), Subiyanto bin Sarkawi (Kepala Dusun Kalikatok). Muhsinin bin Ngatirin (Kepala Dusun Mluro), Harowi bin Achdan (Kepala Dusun Ngularan), Samirin bin Kasmin (Kepala Dusun Balak).

Selain itu juga Tri Andayani bin Sutamat, Sugiharsono bin Asmuin, Bagyo bin Wartam, Nur Anifah bin Tukiman dan Septo Budi Lugito. Dugaan korupsi pungli terjadi pada bulan Januari 2018 sampai Februari 2019.

Selaku Kades Ngabean, Supriyanto membentuk Panitia PTSL tanpa melalui musyawarah kelompok masyarakat peserta PTSL. Susunannya, Penanggungjawab (Supriyanto), Ketua (Machfut Triyono), Sekretaris (Nur Anifah/ Perangkat Desa) dan Septo Budi Lugito (Perangkat Desa). Bendahara (Tri Andayani dan Sugiharsono/Perangkat Desa).

Bermula Pemerintah Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal melaksanakan Program Sertifikat Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018. PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa tersebut untuk 1500 (seribu lima ratus) bidang lahan; Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PTSL di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2018 melalui DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal TA 2018 Nomor: SP DIPA056.01.2.430003/2018 tanggal 05 Desember 2017, meliputi: 1. Perencanaan dan persiapan; 2. Penetapan lokasi kegiatan PTSL; 3. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL; 4. Penyuluhan; 5. Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah; 6. Pemeriksaan tanah; 7. Pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak; 8. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah; 9. Pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah; dan 10. Penyerahan sertifikat hak atas tanah.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 25/ SKB/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, Menteri Dalam Negeri Nomor: 590-3167A Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. Serta Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan

Ngabean dan Panitia PTSL lainnya tersebut sebesar Rp 199.455.000.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bagi Masyarakat di Kabupaten Kendal.

Biaya persiapan PTSL yang tidak tertampung dalam APBN TA 2018 dibebankan kepada masyarakat peserta PTSL, dengan besaran biaya sebesar Rp 150 ribu. Rinciannya; a. untuk kegiatan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik. b. untuk kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan meterai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan; c. untuk kegiatan operasional petugas kelurahan/desa berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi: 1). biaya penggandaan dokumen pendukung; 2). biaya pengangkutan dan pemasangan patok; 3) t ranspor tasi Petugas Kelurahan/Desa dari Kantor kelurahan/desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Selain itu, masyarakat peserta PTSL menanggung biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) dan dokumen lain terkait peristiwa atau perbuatan hukum yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengelolaan biaya pelaksanaan PTSL dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang beranggotakan peserta PTSL, yang dibentuk oleh Kepala Desa/Kelurahan melalui musyawarah peserta PTSL. Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan PTSL, maka diselesaikan melalui musyawarah kelompok masyarakat peserta PTSL yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta PTSL. Supriyanto selaku Kepala Desa Ngabean berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor: 141/530/2013 tanggal 06 September 2013 tentang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap I Kabupaten Kendal Tahun 2013. Ia membentuk Panitia PTSL tanpa melalui musyawarah kelompok masyarakat peserta PTSL. Penanggungjawab (Supriyanto), Ketua (Machfut Triyono), Sekretaris (Nur Anifah/ Perangkat Desa) dan Septo Budi Lugito (Perangkat Desa). Bendahara (Tri Andayani dan Sugiharsono/Perangkat Desa).

Anggotanya, Suryanto (Kepala Dusun Kliwonan);Karyadi (Kepala Dusun Ngabean);Samuri (Kepala Dusun Gowok); Subiyanto (Kepala Dusun Kalikatok); Muhsinin (Kepala Dusun Mluro); Harowi (Kepala Dusun Ngularan). Samirin (Kepala Dusun Balak), Bagyo (Perangkat Desa);Bisri dan Sugeng.

Secara menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ia diduga telah menyalahgunakan kekuasannya selaku Kepala Desa Ngabean bersama-sama dengan Panitia PTSL lainnya yang dibentuk secara tidak sah.

Mereka memungut Peserta PTSL tanpa berdasarkan dengan Peraturan Desa Ngabean atau setidaknya rapat musyawarah peserta PTSL. Sehingga merupakan pemungutan yang tidak sah, yang meliputi biaya permohonan pendaftaran sebesar Rp 500 ribu, biaya layanan administrasi untuk pembuatan Surat Hibah/Waris/Asal Usul sebesar Rp 500 ribu, dan biaya pengambilan sertipikat sebesar Rp 100 ribu.

Atas keterpaksaan, warga masyarakat Peserta PTSL telah menyerahkan uang kepada Supriyanto selaku Kepala Desa

Meski telah menerima uang dari peserta PTSL, ternyata terdakwa Supriyanto dan Panitia PTSL tersebut tidak melaksanakan Program PTSL di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Akibatnya seluruh peserta PTSL tidak menerima Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.

Tri Andayani (Kaur Keuangan desa) dan Sugiharsono (Kaur Umum desa) mengakui, ada 1500 bidang tanah yang didaftarkan dengan peserta sekitar 1000 warga. Di sosialisasi dipimpin langsung Kades dengan dihadiri warga, Ketua RT, Kepala Dusun, Koramil, Polisi, serta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kendal disampaikan PTSL tidak gratis.

“Setahu saya tidak ada yang keberatan atas biaya itu. Tidak ada keributan, semuanya sepakat,” kata Tri, 11 Februari lalu.

Tri Andayani mengakui dari 1500 bidang tanah yang diajukan, ia menerima total sekitar Rp 200 juta. Uang selanjutnya diserahkan ke terdakwa. Jumlah tersebut sebenarnya masih terbilang sedikit jika dihitung berdasarkan tarif per bidang tanah. Pasalnya tidak semua peserta PTSL dipungut biaya.

“Warga yang kurang mampu memang tidak dikenakan biaya. Yang menentukan siapa yang gratis dan tidak ya masing-masing Kadus. Kemudian seperti tanah masjid, musala juga gratis,” jelas dia.

Sugiharsono sendiri mengaku menerima pungutan total Rp 166 juta. Pungutan tersebut terdiri dari dua hal, yakni permohonan pendaftaran sebesar Rp 55,2 juta dan biaya Iayanan administrasi pembuatan Asal Usul sebesar Rp 110 juta.

“Kalau yang Rp 55,2 juta saya serahkan ke bendahara (Tri Andayani), yang Rp 110 langsung ke Pak Kades (terdakwa),” ungkap Sugiharsono.

Perbuatan terdakwa Supriyanto bersama Panitia PTSL tersebut dinilai melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan dan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 6 Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Bagian Ketujuh Angka 5 Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 25/SKB/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, Menteri Dalam Negeri Nomor: 590-3167A Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. Serta Pasal 4 Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bagi Masyarakat di Kabupaten Kendal.

DI perkara itu, di penyidikan Kepolisian Daerah Jawa Tengah kemudian menyita uang keseluruhan sebesar Rp 199.455.000, diantaranya Rp 87.700.000 dari terdakwa Supriyanto.

Terdakwa Supriyanto dijerat pertama, Pasal 12 huruf e jo.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Atau kedua, Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang yang sama,” Muhammad Gandara, JPU pada Kejari Kabupaten Kendal. (far)

POLITIK 19

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

Manuver PDIP di Pilkada Jateng

D

EWAN Pengurus Pusat (DPP) PDIP mengumumkan satu calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 48 pasangan kandidat pasangan wali kota dan bupati, 19 Februari lalu. Dari ke-49 nama yang diumumkan, PDIP tak mengumumkan pasangan calon walikota dan wakil walikota Solo.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berdalih, PDIP akan mengumumkan kandidat wali kota dan wakil wali kota Solo bersama dengan daerah Bali sebagai daerah basis massa moncong putih.

“Solo sebenarnya sudah siap, tapi karena akan diumumkan bersama-sama dengan Bali, di mana masyarakat Bali hari ini merayakan galungan, maka nanti akan bersama-sama. Dengan Makasar,” kata Hasto usai konferensi pers mengaku, pengumuman kandidat yang diusung PDIP akan diumumkan bergelombang.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang ‘Pacul’ Wuryanto membenarkan pengumuman dilakukan secara bertahap. Setelah pengumuman tahap pertama, mereka akan mengumumkan pada tahap kedua dan ketiga. “[Tahap] dua. Tanggal 3 Maret [pengumuman Solo]. Pasti,” kata Bambang.

Di Pilkada Solo 2020, awalnya terdapat

dua nama yang lolos penjaringan internal DPC PDIP Surakarta, yaitu: Achmad Purnomo (saat ini wakil wali kota Solo) dan Teguh Prakosa (anggota DPRD Solo dan juga pengurus DPC PDIP). Tiba-tiba Gibran memutuskan maju sebagai calon.

Gibran bermanuver menggalang suara di level bawah dan menjadi kader PDIP. Anak sulung Jokowi itu bahkan menemui Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri Oktober 2019 lalu.

Sementara di Jawa Tengah, terdapat 12 Paslon yang telah mendapat rekomendasi PDIP untuk Pilkada 2020.

Mereka akan bertarung di Pilkada serentak 23 September 2020 mendatang.

Keputusan tertuang di Surat DPP PDIP bernomor 1196/IN/DPP/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020.

Enam pasang Bacalon kepala daerah yang diusung PDIP berpotensi melawan kotak kosong.”Ada enam paslon yang dimungkinkan melawan kotak kosong pada pilkada mendatang,” kata Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Kusriyanto.

Keenam bakal paslon itu adalah Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu (Kota Semarang), Sri Sumarni-Bambang Pujiyanto (Kabupaten Grobogan), Joko Sutopo-Sriyono (Kabupaten Wonogiri), Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Sur-

oto (Kabupaten Sragen), Mohammad Said Hidayat-Wahyu Irawan (Kabupaten Boyolali), Ngesti Nugraha-Basari (Kabupaten Semarang).

Menurut dia, pilkada melawan kotak kosong akan meringankan kerja partai pengusung kandidat pilkada. Kendati (Berita terkait di Hal. 22) Kabupaten Klaten: Sri Mulyani dan Aris Prabowo Kabupaten Grobogan: Sri Sumarno dan Bambang Pujiyanto Kabupaten Demak: Eistianah dan Joko Wutanto Kabupaten Boyolali: Mohammad Said Hidayat dan Wahyu Irawan Kabupaten Wonogiri: Joko Sutopo dan Sriyono Kabupaten Sragen: Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Suroto Kabupaten Pemalang: Agus Sukoco dan Eko Priyono Kabupaten Semarang: Ngesti Nugraha dan M Basari Kota Semarang: Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu Kabupaten Kebumen: Arif Sugiarto dan Rista Kabupaten Blora: Arief Rohman dan Tri Yuli Setyowati Kabupaten Purbalingga: Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono

Awas !

Politik ASN SEMARANG - Manuver aparatur sipil negara (ASN) patut diwaspadai jelang dan saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah meminta ASN benar-benar netral. Ia menegaskan, penyalahgunaan dan mobillisasi ASN dalam dukungan calon tertentu harus dihindari.

“Netralitas aparatur negara sangat penting, khususnya dalam Pilkada, untuk menjamin kontestasi demokrasi berjalan jujur dan adil,” ujarnya, belum lama ini.

Menurut Sarif, di setiap kontestasi politik, problem biasanya adalah disalahgunakannya mesin birokrasi untuk pemenangan politik calon tertentu.

“Upaya mobilisasi ASN dari Pilkada ke Pilkada selalu ada dan terus ada, pun demikian penegakan aturan belum dilakukan dengan maksimal,” bebernya, Anggota Fraksi PKB dari Dapil 11 (Kab Banyumas dan Kab Cilacap) ini menambahkan, pemanfaatan dan mobilisasi ASN dilakukan oleh petahana terus terjadi baik langsung maupun secara sembunyi-sembunyi.

Selain potensi pengerahan ASN untuk pemenangan, menurut Sarif yang saat ini menjabat sebagai Koordinator Tim asisitensi Pilkada PKB Jawa Tengah, juga meminta kepada para calon yang juga petahana agar tidak melakukan politisasi ASN serta

Istri Salim Maju Pilkada REMBANG - Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2020 mulai menghangat. Umy Jazilah, istri mantan bupati Rembang Mohamad Salim akan maju sebagai calon wakil bupati.

Dia akan berpasangan dengan seorang pengusaha Atna Tukiman, yang diusung sebagai calon bupati. Selain pengusaha, Atna Tukiman adalah Pembina Partai Nasdem Rembang. Moch Salim, selain pernah menjadi bupati juga pernah menjabat Ketua Partai Demokrat Rembang.

Meski belum resmi membuka pendaftaran, mereka menyatakan siap untuk mendaftar jika saatnya tiba. M. Charis, juru bicara keluarga Moch Salim atau Umy Jazilah menyampaikan itu, melalui rilisnya belum lama ini.

“Atas nama keluarga besar H. Moch Salim mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberi masukan, saran, dukungan dan bahkan desakan agar kami dapat berpartisipasi kembali dalam pemilukada 2020,”kata Charis.

Selama ini, kata dia, banyak yang mendorong Umy Jazilah ikut Pilkada di Rembang tahun 2020. Terutama desakan dari para relasi, rekan-rekan, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat.

Atas dasar semua itu, pihaknya memantapkan diri untuk maju. Harapanya menjadi pilihan terbaik masyarakat Rembang untuk membangun dan memperbaiki Pemkab Rembang dimasa depan. (mht)

Integritas Penyelenggara Pilkada Dipertaruhkan

melakukan rotasi dan mutasi pejabat jelang pilkada ini.

“Netralitas ASN harus menjadi perhatian serius mengingat Pilkada itu adalah kontestasi politik yang prosesnya harus kita jalankan sesuai aturan main. Walau soal netralitas ASN diatur dalam peraturan dan undang undang tapi masih juga belum cukup meredam maraknya ASN atau PNS terlibat dalam persaingan dan dukung mendukung dalam pilkada,” katanya.

Atas dasar itu, katanya, peranan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus benar benar menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin agar meminimalisir pelanggaran dan memastikan proses pilkada berjalan sebagaimana aturan main yang ada.

“Bawaslu harus tegas menjalankan perintah undang undang terkait tahapan dan regulasi Pilkada termasuk di dalamnya pengawasan netralitas ASN di daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah,” tegasnya.

Di Jawa Tengah sendiri ada 21 Kabupaten / Kota yang akan melaksanakan Pilkada, yaitu Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Pemalang, Kendal, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang. Daerah lain yaitu Rembang, Blora, Demak, Grobogan, Sragen, Wonogiri, Kota Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Purworejo, Purbalingga, Wonosobo, serta Kota Magelang.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun menyatakan, sudah ada indikasi awal adanya ASN di beberapa daerah kecenderungan tidak netral. “Ada informasi awal temuan Bawaslu terkait netralitas ASN. Saat ini sedang didalami Bawaslu di daerah,” ujarnya.

Anik tak menampik, ASN rawan tidak netral dalam Pilkada. Hal itu disebabkan, sejumlah incumbent atau petahana bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di 21 kabupaten/kota di Jateng masih bisa maju pada pilkada September mendatang. (mht)

SEMARANG - Ratusan ribu orang bakal terlibat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Mereka dikoordinir Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Integritas serta netralitas mereka sebagai penyelenggara pemilu menjadi pertaruhan.

Penyebabnya, kasus dugaan suap yang menimpa komisioner KPU RI Wahyu Setiawan beberapa waktu lalu. Eks Komisioner KPU Jateng tersebut harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akibat dugaan suap.

“Sudah kami tegaskan kepada kawankawan di kabupaten/kota, dan kami akan bekerja secara transparan dan akuntabel. Kami yakin publik masih mempercayai kinerja kami di Jateng,” ujar Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat, belum lama ini.

Jajaran KPU, kata dia, tetap berkomitmen berintegritas dan netralitas menyelenggarakan Pilkada serentak 2020. KPU Jateng juga akan mengawal kinerja dari KPU kabupaten/ kota dari setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Yulianto meminta masyarakat yang akan menyelenggarakan pilkada tahun ini tetap memberikan kesempatan kepada KPU bekerja maksimal sehingga pilkada berjalan lancar.

Anggota Bawaslu Rembang Amin Fauzi mengatakan, integritas menjadi prasyarat utama menjadi pengawas Pemilu maupun pemilihan. Nilai ini sudah jauh-jauh hari ditekankan pada setiap pengawas. “Tidak hanya melalui (Berita terkait di Hal. 22)

20

INFO DESA

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

Inspektorat Tangani Dua Aduan Dana Desa

U

NGARAN - Inspektorat Pemkab Semarang menangani dua aduan tentang dana desa. “Sedang kami dalami dan semoga tidak terjadi penyelewengan” ungkap Inspektur Kabupaten Semarang Sumardjito, awal Februari lalu.

Ia enggan menyebut dua nama desa tersebut. Ia menyebut, masalah terjadi hanya kesalahan administrasi karena pelaksana tidak memahami regulasi yang ada.

“Kita sendiri juga telah menyiapkan tim khusus untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran peraturan dalam pemanfaatan dana desa,” sebutnya.

Pihaknya mengaku memberi perhatian serius pada pelaksanaan pengelolaan dana desa. Hal itu dibuktikan dengan rencana pemeriksaan penggunaan anggaran di

seluruh desa pada tahun 2020 ini.

“Seperti tahun lalu, ada 208 obyek pemeriksaan untuk seluruh desa pada tahun ini. Ini komitmen untuk mengawal penggunaan dana desa sesuai regulasi yang ada. Sekaligus menekan potensi pelanggaran hukum karena tindakan penyelewengan dan lainya,” katanya.

Diterangkannya, pada tahun ini pihak Inspektorat berencana memeriksa penggunaan anggaran di 324 obyek. Selain 208 desa, juga akan diperiksa 25 SKPD, enam kecamatan, 18 sekolah dasar dan enam SMP. Sumardjito berharap para pimpinan institusi dan pengelola keuangannya mematuhi peraturan. Sehingga jumlah pelanggaran penggunaan dana anggaran

bisa ditekan.

Bupati Semarang Mundjirin mengatakan, inspektorat memiliki keterbatasan dana anggaran operasional. Kebijakan untuk memilih obyek pemeriksaan secara selektif patut dipuji untuk mensiasati minimnya dana anggaran.

“Lebih dari Rp60 miliar dana daerah tersedot untuk biaya Pilbup tahun ini. Saya harapkan Inspektorat tetap menjalankan tugas pengawasannya dengan baik meskipun anggaran terbatas,” katanya.

Bupati juga menghargai rencana prioritas inspektorat melakukan pemeriksaan penggunaan dana desa di seluruh desa.

Menurutnya, pengelolaan dana desa perlu terus dikawal agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. (mht)

DD Jateng Rp 9,3 Triliun

ASN Boleh Maju Pilkades

KENDAL - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemprov Jawa Tengah Sugeng Riyanto mengatakan, bantuan Dana Desa (DD) untuk Jawa Tengah tahun 2020 sebesar Rp8,2 triliun.

Jumlah itu akan ditembah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1,1 triliun.

“Dengan dana sebesar Rp9,3 triliun maka kita sosialisasikan DD dan bantuan keuangan provinsi, agar para eksekutor atau para Kepala Desa melaksanakan serta membelanjakan DD dan bankeu taat dan tertib aturan,” ujarnya di Kendal, awal Februari lalu.

Prosentase pencairan DD kini sudah berubah yang dulunya 20, 40, 40 % kini berubah menjadi 40, 40, 20%.

“Hal ini dimaksudkan pada periode pertama diharapkan langsung berdampak positif pada penggunaan Dana Desa

KENDAL – Aparatur Sipil Negara (ASN) dipersilahkan maju dalam pertarungan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan digelar serentak di Kabupaten Kendal 2020. Namun jika terpilih, ia tak harus mundur dari jabatanya.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Achmad Ircham Chalid mengatakan, sudah ada sekitar 10 ASN yang datang ke Bagian Tapem Setda Kendal, meminta surat keterangan untuk mencalonkan diri sebagai Kades. “Yang minta surat keterangan belum banyak. Sekitar 10 ASN,” katanya.

Ircham Chalid mengungkapkan, bagi ASN yang tertarik ingin mencalonkan diri sebagai Kades tidak harus mengundurkan diri. Sesuai aturannya harus mendapatkan izin dari Bupati Kendal.

Sedangkan mekanismenya melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kendal. Kalau jadi, maka ASN nya tetap melekat. “Begitu

dan Bakeu lainnya,” katanya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jateng Sarwa Pramana menambahkan, DD sudah bisa dirasakan dampaknya di hampir seluruh desa.

“Mudah-mudahan lima tahun ke depan seluruh desa di Jawa Tengah sudah menjadi desa mandiri dengan menejemen BUMDES yang kuat dengan berbagai lini usaha yang dilakukan diantaranya Desa Wisata dan usaha lainnya. Seluruh warga desa menjadi sejahtera dan tidak ada lagi permintaan untuk bantuan RTLH,” imbuhnya.

Dengan peningkatan kemampuan ekonomi warga dengan pancingan berupa pelatihan UMKM, di BLK dan bantuan keuangan masuk di antaranya dari Pemprov Jateng nantinya desa menjadi maju dan bisa menjadi landasan kuat ekonomi bangsa. (mht)

juga hak dan kewajiban ASN nya tetap sama cuman untuk tunjangan- tunjanganya hilang alias tak dapat. Kalau gajinya tetap dapat,” bebernya.

Pilkades serentak akan dilaksanakan pada Maret 2020, mendatang. Berdasarkan tahapannya, jadwal penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 13 -5 Januari. Sedangkan Pengumuman DPS tanggal 16 – 20 Januari. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) nya akan dilakukan tanggal 30 Januari.

Pengumuman DPT tanggal 31 Januari. Pilkades digelar tanggal 18 Maret.

“Sesuai regulasi maka tidak ada bakal calon yang melawan kotak kosong,” terangnya.

Ircham menambahkan, jika sampai batas penutupan pendaftaran masih terdapat satu desa yang hanya memiliki satu bakal calon, maka pencoblosan akan diundur pada tanggal 1 April. (mht)

Dana ke Desa Mandiri Tahun Depan JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyalurkan dana desa dalam dua tahap pada tahun depan. Penyaluran itu khusus dilakukan untuk desa mandiri. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tahap pertama yang akan disalurkan ke desa mandiri sebanyak 60 persen.

Kemudian, tahap kedua sebanyak 40 persen.

“Untuk dana desa tahun depan kami rencanakan desa mandiri itu desa bagus, lebih baik dari tata kelola dan kinerja. Kami buat penyaluran dua tahap, 60 persen dan 40 persen,” kata dia belum lama ini.

Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Mengutip PMK tersebut, desa mandiri merupakan status desa yang diberikan atas penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks desa.

Nantinya, pemerintah akan mencairkan dana untuk desa mandiri paling cepat pada Juni untuk tahap pertama. Kemudian, tahap kedua dicairkan pada Juli.

Sementara, pemerintah juga menambah alokasi kinerja dalam skema penyaluran dana desa mulai tahun ini. Aturan itu juga tertera dalam PMK tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pemerintah mematok alokasi kinerja sebesar 1,5 persen dari total anggaran dana desa yang sebesar Rp72 triliun untuk alokasi kinerja. Artinya, Kemenkeu menggelontorkan dana sebesar Rp1,08 triliun untuk alokasi kinerja kepada desa yang memenuhi kriteria.(nat)

BUMDes Kebanyakan Untuk Usaha Simpan Pinjam PATI - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pati mayoritas bergerak di usaha simpan pinjam. Ketua Perkumpulan BUMDes Bumi Mina Tani (Perbumi), Sukamad mengatakan, hanya 20 persen saja yang berkegiatan usaha produktif dan pemberdayaan masyarakat.

“Sementara 80 persen BUMDes, hanya berkutat dalam sektor simpan pinjam,” katanya, awal Februari lalu.

Pihaknya mendorong BUMDes bisa bergerak di bidang produktif.

Ia menilai, bidang simpan pinjam tidak bisa memberdayakan masyarakat langsung, lantaran aliran uang rawan terjadi macet. Sejumlah oknum warga tidak mengembalikan pinjamannya.

“Kebanyakan masyarakat memang pinjam, mengembalikannya yang tidak. Ini sudah banyak ter-

Sejumlah warga Pati mengelola embung yang difasilitasi BUMDes. jadi, seperti di desa saya Tambahmulyo (Kecamatan Gabus) juga pernah seperti itu,” ungkapnya.

Solusinya, dari bidang simpan pinjam digeser ke pengelolaan embung dengan dibuat menjadi

tempat budidaya ikan konsumsi air tawar. Sekaligus tempat pemancingan lengkap dengan sarana dan prasaran penunjang.

Simpan pinjam menurutnya, sudah tidak relevan jika menjadi produk usaha BUMDes. Apalagi sudah banyak produk simpan pinjam yang masuk ke desa. Mulai dari perbankan, koperasi hingga simpan pinjam di kegiatan RT dan RW. “Sekarang sudah mulai bagus, banyak pengelola BUMDes yang kreatif dan bisa melihat potensi.

Seperti pengelolaan sampah ini sangat penting, di Desa Kajen sudah melakukan, di wilayah Gembong, Tlogowungu, BUMDes juga sudah bergerak dalam mengelola wisata sesuai potensi alamnya,” beber Sukamad.

Selain itu, sektor produktif lainnya adalah toko, mengelola alat mesin pertanian (Alsintan), hingga

sektor peternakan dan perikanan.

Modalnya sendiri bervariasi, tergantung sektor yang digeluti yakni mulai dari Rp20 juta-100 juta.

“Di Desa Margotuhu, sekarang ini sudah bergerak di bidang usaha penggemukan sapi komunal, ada juga yang membuka usaha seperti jasa kendaraan travel,” paparnya.

Ketua Paguyuban Solidaritas Kepala Desa Pati (Pasopati), Dwi Toto Hadi Prasetyo mengatakan, Pasopati memiliki program desa korporasi bersama seluruh anggotanya di 21 kecamatan dan terbentuklah BUMDes Bersama (BUMDESMA).

“BUMDESMA ini sudah memiliki 159 desa anggota dan sudah kita badan hukumkan pada bulan Januari dan efektif bekerja pada April lalu. Tujuannya untuk melaksanakan atau membantu kegiatan pelaksanaan BUMDes tiap desa,” sebutnya. (mht)

TRAVELING 21

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

Traveling ke Destinasi Instagramable

M

ENYAMBANGI destinasi wisata yang instagramable kini telah menjadi gaya hidup baru banyak orang. Tak heran, saat berwisata yang pertama kali dicari adalah tempat wisata yang unik, eksotis, dan bagus untuk berswafoto.

Ketertarikan banyak orang akan destinasi wisata yang instagramable bahkan jadi catatan penting Kementerian Pariwisata di tahun ini.

Indonesia tak perlu takut kehabisan destinasi wisata instagramable. Pasalnya Indonesia memiliki alam yang indah serta beragam budaya yang tersebar luas dari ujung timur hingga barat.

7 Destinasi Wisata Paling Instagramable di Asean Berwisata ke berbagai objek wisata yang ada di dunia memang menyenangkan. Terlebih, jika objek wisata tersebut cukup tersohor dan masuk ke dalam golongan tujuan wisata yang instagramable. Bisa sekalian jadi lokasi berburu foto selfie yang keren ya!

Meskipun liburan ke luar negri terkait identik dengan liburan ke Jepang, Korea, atau Eropa, nyatanya negaranegara di Asean tidak kalah kok, objek wisata wisatanya!

Berikuy 7 destinasi wisata paling instagramable di Asean.

1. Pantai Phuket Di Thailand

yang ada di Kamboja!

Meskipun desain bangunan candi menggambarkan Gunung Meru (Mahameru) yang menjadi rumah dewa di mitologi Hindu, fungsi candi ini berubah menjadi kuil peribadatan agama budha sejak akhir abad ke-12.

Pernah dengar tentang kota Bagan di Myanmar? Jika pernah, pasti Anda pernah mengira bahwa kota ini hanya ada di menara saja.

Sejak beberapa tahun berlalu, Kota Bagan semakin bertambah. Alasanya, tak ada lagi karena sekarang sudah ada wahana Balon Udara yand bisa disewa dengan bandrol harga sekitar USD 340 per penumpang.

Terasa mahal? Tenang, pemandangan yang dapat Teman Perjalanan saksikan secara langsung tidak akan mengecewakan kok! Oleh karena itu, persiapkan anggaran bepergian mu sedari sekarang ya! Agar nanti, ada anggaran lebih untuk mencoba wahana balon udara yang satu ini!

3. Ubud

6. Pulau Boracay Filipina Tempat Wisata Mengagumkan Indonesia Yang Menjadi Salah Satu Favorit Dunia Soal urusan keindahan, Ubud Bali agaknya teramat layak untuk dimasukan ke daftar 7 destinasi wisata paling instagramable di Asean. Betapa tidak? Keindahan alamnya begitu mempesona sekali sih!

Meskipun indah itu relatif, nyatanya sudah ada banyak orang ternama. Bahkan, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga pernah mampir kesini untuk berlibur bersama keluarga tercintanya.

4. Gua Batu

Salah Satu Destinasi Wisata Paling Instagramable di Asean Yang Difavoritkan Banyak Wisatawan Thailand adalah salah satu tujuan wisata idaman di Asean. Tidak hanya turis dari wilayah Asean saja, banyak juga wisatawan asing yang berasal dari Eropa atau bahkan Amerika yang rela jauh-jauh hari ini memesan tiket pesawat agar bisa pergi berwisata kesini.

Nah, untuk wisata instagramablenya, Travel Mates bisa langsung meluncur ke Pantai Phuket di Thailand. Tidak perlu khawatir dengan akses transportasinya. Karena, di pulau ini sudah tersedia beberapa kapal internasional dari Indonesia yang langsung menuju ke Phuket.

2. Candi Angkor Wat di Kamboja

Tempat Suci Bagi Umat Hindu Malaysia Yang Memiliki Serangkaian Goa Seperti halnya Indonesia, sepertinya Malaysia juga tidak akan kalah dalam hal kepemilikan destinasi wisata paling instagramable di Asean nih Travel Mates! Iya, ternyata negeri Harimau Malaya ini juga memiliki tujuan wisata Gua Batu yang dari pintu masuknya saja, sudah membuat banyak orang menjadi ingin mencari selfie didepan patung salah satu Dewa Hindunya yang diperbesar!

Apalagi dengan didakan festival tahunan Thaipusam.

Otomatis, saat festival tempat ini menjadi destinasi wisata yang paling ramai dikunjungi di sana.

Pulau Kecil Yang Mendapat Beberapa Hal Yang Menggoda Mendunia Bagi sebagian orang, tujuan wisata yang satu ini memang masih asing di telinga. Namun, nyatanya disini tidak kalah indahnya dari tempat wisata lain di wilayah Asean kok Travel Mates!

Di Pulau Boracay Filipina ini, banyak resort yang elegan yang tidak begitu jauh dari pantai yang mempesona. Selain itu, disini tersedia restoran yang menjual makanan lezat, serta wahana permainan olahraga air parasailing, selam helm, atau jetski.

7. Ha Long Bay Vietnam

5. Wahana Balon Udara di Bagan Myanmar Sejenis Destinasi Wisata Raja Ampat Dalam Skala Yang Sedikit Berbeda Indonesia memang memiliki banyak destinasi wisata.

Meskipun begitu, nyatanya tujuan alam Seperti Raja Ampat memiliki versi bahasa Inggris yang berbeda loh di Vietnam!

Bahkan, disini ribuan pulau kecil terbentuk dari batu karstnya, disetujui oleh airnya, agak hijau kemilauan.

Oleh karena itu, tidak mengherankan deh jika salah satu dari tujuan wisata paling instagramable di Asean ini diresmikan menjadi situs warisan dunia UNESCO. (dot)

Destinasi Wisata Religi Untuk Umat Budha Sekaligus Salah Satu Destinasi Wisata Paling Instagramable di Asean Yang Telah Melegenda Ingin mencari tipikal tujuan wisata candi budha yang instagramable? Yuk, langsung meluncur ke Kuil Angkor Wat

10 Tips dan Trik Mengambil Foto yang Instagramable SAAT traveling, mengabadikan momen menjadi hal yang paling penting. Banyak yang mengatakan kalau foto akan last forever, meski momennya sudah berakhir. Akan ada suatu waktu, kamu akan merindukan momen tersebut, tetapi sedikit terobati dengan melihat memori yang terbingkai.

Sebenarnya mengambil foto liburan gak sekadar menjepret momen. Dilansir dari Buzzfeed, ada beberapa tips yang bisa kamu terapkan supaya fotomu tampak Instagramable dan lebih “hidup.� Yuk, simak di bawah ini!

1.

2.

3.

Gunakan peralatan fotografi yang cukup dibawa dalam satu tas kecil. Isi tas tersebut berupa kamera, lensa, charger, GorillaPod, baterai cadangan, dan kartu memori.

Kalau ingin berfokus pada subjek foto, ambil latar belakang yang sederhana dan minimalis, supaya fokus foto tidak beralih ke latar belakang.

Komposisi yang paling pas buat foto adalah rule of thirds. Saat foto, gunakan

4.

5.

grid pada kamera atau HP dengan subjek utamanya berada di perpotongan titik.

Fokuskan kamera pada subjek yang diinginkan. Kalau menggunakan HP, tap saja pada subjek, sedangkan untuk kamera, putar lensa sampai fokus.

Tidak disarankan mengambil foto saat ramai orang.

Datanglah lebih awal atau gunakan kreativitasmu untuk meminimalisir keramaian.

6.

7.

8.

Waktu terbaik untuk mengambil foto adalah golden hour, saat matahari terbit dan tenggelam. Bila terpaksa harus berfoto dalam keadaan minim cahaya, gunakan flash HP. Kalau tangan tremor, letakkan tangan pada objek terdekat, seperti meja, kursi, dinding, atau gunakan gorillapod supaya hasil foto tidak blur.

Mainkan tingkat exposure pada HP atau kamera untuk mendapatkan foto terbaik.

Jangan terlalu fokus pada pengaturan default, nantinya kamu gak bakal dapat foto terbaik!

9. Saat mengambil foto sunrise atau sunset, gunakan pilihan HDR. Tingkat kontras yang tinggi akan mengabadikan momen terbaik.

10. Gunakan aplikasi editing, seperti VSCO atau Adobe Lightroom. Kamu bisa memilih pengaturan filter seperti apa yang cocok untuk fotomu.

22

SAMBUNGAN

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

Bidan Kota ...

Setelah menerima surat petikan keputusan pengangkatan pegawai negeri itu, beberapa bulan kemudian Sunarya dan Rusmi curiga karena tidak ada panggilan resmi dari RSUP Kariadi. Mereka menanyakan kepastian kepada Titik.

Sunarya lalu meminta uangnya dikembalikan. Akhirnya Titik mengembalikan uang kepada Sunarya Rp 25 juta. Titik juga

(Sambungan dari Halaman 1)

membuat pernyataan tertanggal 19 April 2014 yang isinya akan mengembalikan kekurangannya sebesar Rp 125 juta pada bulan juni 2017. Namun sampai dengan sekarang sisa uang tersebut belum dikembalikan.

Ketika diminta Sunarya, Titik hanya janji-janji saja.

Baru di tengah proses hukum berjalan, Titik diketahui telah mengembalikan seluruhnya.

Di persidangan, Titik Setiasih mengakui, menjanjikan Sunarya dapat memasukkan anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil / PNS di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014 dengan syarat menyerahkan uang Rp 150 juta. Ia mengakui sanggup memasukan, dan apabila tidak diterima maka uang akan dikembalikan.

Dikatakannya, Laras Arisanti

tidak diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil, sementara uang sudah ia berikan kepada sdr. Edy Prastowo (alm). Edy disebutnya merupakan mantan wartawan dan mengaku mempunyai banyak hubungan dengan orang yang dapat memasukkan menjadi PNS juga. Ia mengaku mendapat surat keputusan tersebut dari (alm) Edy Prastowo.

Dari pemeriksaan alat bukti

119 Desa ... mengatakan, pembentukan Bumdes mengacu pada Pergub No 18 Tahun 2018 lantaran belum ada Perda atau Perbup Kendal yang relevan untuk jadi acuan pendirian

(Sambungan dari Halaman 5)

Bumdes.

«Dengan adanya Bumdes, usaha - usaha ekonomi desa bisa disatukan dengan satu manejemen terpadu dengan

tujuan meningkatkan ekonomi desa,» jelasnya.

Lima syarat pendirian Bumdes yakni merupakan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat

desa, ada potensi usaha ekonomi desa yang bisa dikembangkan, ada sumber daya alamnya, ada sumber daya manusia yang mampu mengelola Bumdes.

Cerita Baru ... kami sita (uang). Statusnya masih penyelidikan saat itu,”.

“Nomor uang juga urut. Untuk pengembalian Diah dan Musriyono nomornya tidak urut,” beber­nya.

Pada malam pemeriksaan perta-

manya, saksi Lila mengungkapkan, M Rustam lebih banyak diam. Justeru terdakwa Benny yang kala itu bicara banyak dan menjelaskan posisi kasusnya.

“Rustam diam saja. Hanya Benny yang bicara. Baru besoknya Rus-

tam bicara,” katanya.

Perubahan keterangan Kusnin dan M Rustam antara di BAP dengan di persidangan dirasa aneh. Pasalnya, keterangannya berubah 180 derajat. Mereka membantah menerima uang suap.

“Semua data dari saksi dan tersangka. Kami tanya. Dan dijawab.

Diprint. Dibaca dan ditanda tangani,”.

“Data-data di BAP, murni jawaban terperiksa,” lanjutnya.

“Baru saat tahap 2. Ada info

Calon Perseorangan Sementara, batas pengumpulan syarat bakal calon kepala daerah di KPU sudah ditutup, 23 Februari lalu. Baru satu pasangan di Solo berstatus diterima KPU. “Berakhir sudah masa penyerahan doku-

Samudji dituntut sesuai Rentut dengan pidana percobaan meski ketentuan UU Kepabeanan mengatur pidana minimal 2 tahun penjara.

“Saya terima laporan atas tuntutan itu,” kata dia.

“Di perkara itu ada titipan uang dari terdakwa. Tahu dari laporan Kasie Pidsus,”.

Atas persetujuannya menahan kota Surya Soedharma, saksi Dwi Samudji membantah menerima imbalan uang. “Saya tidak terima sesuatu dari M Rustam Effendy,”.

Sesuai dakwaan, usai Tahap II, Alvin Suherman ke Kejati Jateng menemui Kusnin dan menyerahkan amplop berisi uang SGD 50,000 dollar Singapura sebagai tanda terimak-

asih karena tak ditahan di Rutan.

Kusnin lalu memerintahkan Alvin memberikan ke Muhammad Rustam Effendi. Rustam lalu menyerahkan kepada Kusnin. Atas pemberian itu, Dwi Samudji disebut menerima bagian 28 ribu Dollar Singapura dari Kusnin pada Selasa 26 Februari 2019.

Bersama Beny, Rustam menghadap Dwi Samudji. Rustam menemui di ruang kerja Kajari sedangkan Beny menunggu di kantin. Rustam menyerahkan amplop coklat berisi uang tunai sejumlah SGD 50,000 dollar Singapura) kepada Dwi Samudji.

“Oleh Dwi Samudji, uang hanya diambil SGD 28,000 dollar Singapura dan menyerahkan kembali sisanya sebesar SGD 22,000 dollar

Singapura kepada Rustam Effendi,” jelas jaksa di surat dakwaannya.

Rustam dan Beni kembali ke Kejati dan menyerahkan uang sebesar SGD.22,000 dollar Singapura kepada Kusnin. Dari jumlah itu, Kusnin mengambil SGD 10,000 dollar Singapura.

Sisanya sebesar SGD 12,000 dollar Singapura diserahkan ke Rustam Effendi, agar dibagikan kepada para Jaksa Penuntut Umum antara lain kepada Mursriyono dan Dyah Purnamanigsih masing-masing SGD 3,000 dollar Singapura. Sedangkan untuk Rustam Effendi sebesar SGD 6,000 dollar Singapura.

Atas keterangan M Rustam Effendy di BAP dan dakwaan itu, Dwi Samudji membantahnya. “Saya ti-

dak berkomunikasi dan tidak menerima sesuatu dari Pak Kusnin,”.

Dalam Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) penyidikannya, Dwi Samudji mengaku menyetujui penahanan kota usai bicara dengan Kasie Pidsus, Triyanto. Alasannya, di antaranya sudah ada penitipan denda.

Keterangan lain, Dwi Samudji pernah menanyakan perihal tuntutan pidana percobaan yang dijatuhkan JPU ke Kasie Pidsus. Namun oleh Triyanto dijawab, hal itu atas usulan JPU. “Tanya kok dituntut percobaan.

Karena Rentut JPU begini. Ya sudah kalo gitu. Itu bukan kewenangan Kajari,”. katanya. “Karena perkara dari Kejati. Rentut dari Kejati,”. (far) (Sambungan dari Halaman 19)

men dukungan dan sebaran bagi bakal calon bupati dan wakil atau calon wali kota dan wakil wali kota perseorangan pada Pilkada 2020 di Jawa Tengah,” kata komisioner KPU Jateng Diana Ariyanti.

Dari 21 daerah di Jateng, baru pasangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) di Kota Solo yang mengumpulkan syarat. Di daerah lain juga ada balon perorangan yang saat ini statusnya masih peng-

hitungan dari KPU setempat, yaitu paslon Suyanto-Erfa Royani (Kabupaten Kendal), Said-Mat Solekan (Kabupaten Demak), Slamet Riyanto-Suyanto (Kabupaten Purworejo) Abah Ali-Gus Amak (Kota Solo).

Sejauh ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDIP menyatakan akan berkoalisi pada empat pilkada di Jawa Tengah. Ketua DPW PKB Jawa Tengah Kiai Haji Yusuf Chudlori mengungkapkan itu, 23 Februari.

“Kabupaten Sragen, Blora, Grobogan, dan Semarang,” katanya.

Tiga kandidat dari empat calon itu merupakan kader internal PKB. Kader PKB yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Semarang M. Basari menjadi bakal calon wakil bupati mendampingi calon bupati yang diusung PDIP, Ngesti Nugraha.

Pada Pilkada Blora ada nama Arief Rohman dan Tri Yuli Setyowati yang juga mendapatkan rekomen-

Integritas Penyelenggara ... lisan, bahkan masing-masing pengawas harus meneken Pakta Integritas saat dilakukan pelantikan,” katanya.

Pakta integritas ini, lanjut Amin, sebagai pegangan moral setiap pengawas untuk kerja-kerja pengawasan. Tuntutannya, para pengawas musti bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika

dari penuntut umum. Kusnin akan mencabut keterangannya sebagai tersangka dan saksi,” kata dia.

“Kusnin di pemeriksaan pertamanya, bulan Juli sudah mengakui penerimaan (suap) itu,” pungkasnya. (far) (Sambungan dari Halaman 13)

Manuver PDIP ... demikian, Bambang Kribo menyebut mesin partai PDIP sudah siap untuk bergerak memenangkan paslon yang diusung pada pilkada.

Ada penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiyaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari Bumdes. (dur) (Sambungan dari Halaman 12)

Mangki dan ...

Print-01/0.3.10/Ft.2/02/2019 tanggal 25 Februari 2019.

“Ada permohonan dan penjaminan. (Penahanan kota) Salah satunya ada rekomendasi itu,” kata saksi.

Nota persetujuan ditandatangani Kajari, Dwi Samudji, JPU, Diyah dan Musriyono. Nota disampaikan Kasie Pidsus.

“Rentut dari JPU ke Kasie Pidsus.

Saya baca. Lalu minta diteruskan ke Kejati,”.

“Isinya pasal yang didakwakan.

Pasal 103 (UU Kepabeanan). Ancaman hukumannya minimal 2 tahun,”.

“Saya tahu Rentut pidana percobaan,” katanya mengaku tandatangan ditujukan Kajati.

Atas persetujuannya itu, Dwi

berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan. Perbuatan Titik telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang dikehendaki dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHP. Atas perkara itu, Titik 29 Januari lalu dituntut pidana Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Semarang setahun penjara. (far)

pengawas melakukan pelanggaran, saksi baik moral, administratif, bahkan pidana disiapkan untuk menjeratnya.

Menurut dia, menjaga integritas ini penting, tidak hanya menjaga marwah lembaga, tapi juga menjaga kualitas Pemilu maupun Pilkada.

Sebab, kualitas penyelenggaraan Pilkada/Pemilu juga tergantung

dasi PDIP. Arief Rohman saat ini tercatat sebagai Wakil Bupati Blora yang sebelumnya adalah anggota DPRD Provinsi Jateng dari PKB. Di Sragen, rekomendasi juga sama dengan PDIP, yakni Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Suroto yang merupakan politikus PKB. “Untuk Grobogan, kami juga sama seperti yang diusung PDIP. Akan tetapi, keduanya nonkader PKB,” ujarnya. (ito) (Sambungan dari Halaman 19)

pada peyelenggara maupun peserta yang terlibat di dalamnya.

“Selengkap apapun aturannya, kalau integritas penyelenggara maupun pesertanya buruk, maka hasilnya juga tidak akan maksimal.

Maka, menjaga integritas ini menjadi sebuah keniscayaan,” tuturnya.

Dalam menjaga integritas itu, ditambahkan Amin, publik juga

harus ikut terlibat dalam pengawasan Pilkada. Salah satunya, publik harus ikut ngawasi integritas penyelenggara pemilu. Jika mengetahui ada dugaan pelanggaran etik, bisa langsung dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya mengumpulkan

seluruh komisioner KPU tingkat kota dan provinsi untuk menekankan soal integritas pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK mantan komisioner Wahyu Setiawan.

“Saya mau beri penekanan agar peristiwa ini jadi pelajaran penting bagi kita. Supaya tidak terulang lagi," tandasnya. (mht)

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020

SAMBUNGAN 23

Bupati Blora ... ribu per bulan.

Terkait pengeluaran-pengeluaran sebesar Rp 2.432 .570.000,00, saksi Ruri mengakui tidak dapat menunjukan bukti bukti pendukung pengeluaran tersebut.

Di antara pengeluarannya, saksi mengungkapkan adanya pemberian untuk Bupati dan Sekretaris Daerah Blora.

Atas perintah terdakwa Wahyu Agustini, saksi Ruri pernah mengeluarkan uang dari potongan OPSUS SIWAB untuk Bupati Blora sebanyak 3 kali yang sebesar total kurang lebih Rp 45.000.000. Sekda Kab. Blora sebanyak kurang lebih Rp 25.000.000.

Saksi Ruri mengaku tidak tahu untuk kepentingan dan tujuan apa uang tersebut terdakwa serahkan. “Saya hanya menyiapkan dan menyerahkan,” jelas dia.

Tak Diperiksa Atas fakta perkara itu, Bupati Blora Djoko Nugroho tak pernah diperiksa di persidangan. Di penyidikan, ia pernah dimintai keterangan penyidik Kejati Jateng.

Kepada wartawan, Djoko Nugroho sempat membantah menerima aliran uang itu. Ia mengaku mengaku tak terlibat dan tak tahu perihal uang pemotongan itu.

“Tidak ada. Tidak tahu saya. Itu kan dana dari provinsi langsung ke sana,” kata Djoko kepada wartawan, 6 November 2019 lalu usai diperiksa.

Terdakwa Dr Ir Wahyu Agustini SE Msi, didakwa korupsi saat menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 821.2/1123/2016 tanggal 30 Desember 2016. Ia juga menjadi Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora.

Penunjukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 524.11/530 tanggal 18 Januari 2017. Serta Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 524/205 tanggal 22 Januari 2018.

Korupsi diduga dilakukan bersama-sama dengan Drs Karsmin MM, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora dan sekaligus Wakil Ketua Pokja UPSUS SIWAB Kabupaten Blora Tahun 2017. Kasus terjadi antara Februari 2017 sampai April 2018.

Keduanya dinilai menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atas penerimaan uang hasil pemotongan Biaya Operasional Inseminasi Buatan (IB), PKb (Pemeriksaan Kebuntingan), dan Identifikasi untuk Program UPSUS SIWAB pada tahun 2017 sebesar Rp 2.232.403.500. Serta tahun tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp 347.652.000.

Keduanya dituduh memotong Biaya Operasional Inseminasi Buatan (IB), PKb (Pemeriksaan Kebuntingan), dan Identifikasi.

“Memaksa petugas inseminator menerima pembayaran dengan potongan biaya Operasional untuk kegiatan Inseminasi Buatan (IB) sebesar Rp 30.000,- / orang/ sapi dikurangi sebesar Rp 6.000,” kata JPU Aderina Trisyani SH. Memaksa petugas Identifikasi menerima pembayaran dengan potongan Biaya Operasional untuk kegiatan Identifikasi adalah sebesar Rp 30.000/ tim / ekor sapi dikurangi potongan Rp 11.000. Petugas pemeriksaan kebuntingan menerima pembayaran dengan potongan Biaya Operasional untuk kegiatan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) sebesar Rp 20.000 / tim / ekor sapi dikurangi potongan Rp 9.500.

Kasus bermula, dalam rangka meningkatan populasi dan produktivitas ternak sapi dan kerbau, dilaksanakan program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2017. Sumber anggaran dari dari APBN dengan Anggaran UPSUS SIWAB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sebesar Rp 71.840.887.000 sesuai rincian Kertas Kerja Satker TA.2017 Kementrian Pertanian (Kode 018). Untuk Kabupaten Blora berdasarkan Alokasi Anggaran UPSUS SIWAB 2017 Kabupaten Blora sebesar Rp 7.678.700.000.

Atas pelaksanaan program Upsus Siwab Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2017, diterbitkan surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Supervisi Dan Pokja Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Jawa Tengah Tahun 2017.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora lalu menerbitkan surat, pembentukan Tim Pokja Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Jawa Tengah Tahun 2017.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora

(Sambungan dari Halaman 24)

LALU menetapkan penunjukan petugas identifikasi, inseminasi buatan dengan pemeriksaaan kebuntingan sapi Kabupaten Blora Tahun 2017 yang terbagi dalam 3 wilayah UPTD. Wilayah UPTD I sebanyak 33 orang petugas inseminator, dengan Kepala UPTD wilayah I atas nama Joko Setyo Untoro SPT MM. Wilayah UPTD II sebanyak 13 orang petugas inseminator, dengan Kepala UPTD wilayah II atas nama drh.

Rasmiyana. Serta Wilayah UPTD III sebanyak 19 orang petugas inseminator, dengan Kepala UPTD wilayah III atas nama Teguh Santosa.

Pada Februari tahun 2017, sebelum dilaksanakannya Kegiatan Optimalisasi Reproduksi UPSUS SIWAB, Wahyu Agustina dan Karsimin memerintahkan semua petugas teknis reproduksi dan Kepala UPTD ikut sosialisasi.

Di Sosialisasi itu, keduanya memerintahkan dan meminta kepada para petugas memberikan iuran kebersamaan yang dipotong dari dana kegiatan identifikasi, inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan. Besarnya dana yang dipotong berbeda-beda.

Biaya operasional Identifikasi yang seharusnya perlayanan per ekor menerima Rp 30.000 dipotong Rp 11.000 sehingga para kelompok menerima Rp 19.000. Biaya operasional Inseminasi buatan (IB) yang seharusnya perlayanan per ekor menerima Rp 30.000 dipotong Rp 6.000 sehingga para petugas menerima sebesar Rp 24.000. Biaya operasional Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) yang seharusnya perlayanan perekor menerima Rp 20.000 dipotong Rp 9.500 sehingga para petugas menerima Rp 10.500.

Karsimin kembali mengumpulkan Kepala UPTD wilayah I atas nama Saksi Joko Setyo Untoro, Kepala UPTD wilayah II atas nama Saksi Rasmiyana, dan Kepala UPTD wilayah III atas nama saksi Teguh Santosa di ruangan kerjanya. Ia menjelaskan rincian peruntukan uang potongan tersebut dan memerintahkan agar uang hasil potongan dikumpulkan kepada para kepala UPTD untuk selanjutnya diserahkan kepada Ruri Tisnawati selaku Koordinator Bidang Administrasi Tim Pokja UPSUS SIWAB. Hal itu juga dilakukan Wahyu Agustini kepada para Kepala UPTD berkumpul di ruang kerjanya. Ia menyampaikan kembali perihal pemotongan biaya operasional UPSUS SIWAB untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan UPSUS SIWAB. Pelaksanaannya, pembayaran biaya operasional UPSUS SIWAB dilakukan secara tunai untuk tahun 2017. Metode pembayaran dengan cara transfer melalui rekening Bank Jateng Cabang Blora untuk tahun 2018; Pemotongan biaya operasional UPSUS SIWAB pada tahun 2017, yakni.

Pemotongan dilakukan dengan cara, untuk Biaya operasional Identifikasi langsung dipotong Wahyu Agustini sebesar Rp 11.000 per ekor, atau hanya diterima petugas Rp 19.000. Biaya operasional Inseminasi buatan (IB) awalnya dilakukan dengan cara uang diberikan secara utuh oleh Ketua UPTD kepada masing-masing petugas IB sebesar Rp 30.000. Namun masing-masing petugas IB menyerahkan kembali uang potongan sebesar Rp 6.000.

Uang potongan dikumpulkan oleh para kepala UPTD kemudian diserahkan kepada Karsimin yang selanjutnya diserahkan kepada Ruri Tisnawati. Namun setelah beberapa bulan berjalan Karsimin atas sepengetahuan Wahyu Agustini memerintahkan Ruri Tisnawati langsung memotong uang biaya Operasional Inseminasi Buatan sebesar Rp 6.000.

Sehingga uang biaya Operasional Inseminasi Buatan yang diterima kepala UPTD sebesar RP 24.000. Kepala UPTD lalu membagikan kepada masing-masing petugas IB. Total uang potongan IB sebesar Rp 756.468.000, atas perintah Wahyu Agustini dan Karsimin digunakan, di antaranya mengambil N2 cair ke Ungaran; untuk tenaga bongkar N2 cair (tenaga dari Lembang dan Singosari), mengambil sarana dan prasarana ke Ungaran. Untuk mengirim dokumen ke BIB Singosari,Lembang,dan Ungaran, mengirim kontainer ke BIB Singosari,Lembang dan Ungaran. Total biaya semuanya Rp.217.528.000 Untuk bayar lembur Rp 120 juta, cetak SKSR (Blanko) Rp 8.562.000, biaya piknik ke Bali Rp 227.248.000. THR petugas IB Rp 27.300.000, biaya makan lembur Rp 7.298.5000, sosialisasi IB di radio Pemerintah Daerah.

Selain itu, untuk keperluan lainnya atau bina lingkungan diantaranya membeli batik untuk seluruh pegawai kantor.

Parcel untuk seluruh pegawai kantor, karnaval, kirab, gerak jalan, operasional pak Karsimin ke lapangan, takziah, bezuk orang sakit. Untuk keperluan operasional Karsimin antara Rp 150.000, sampai Rp 200.000, tiap hari Jumat.

Untuk Biaya operasional Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) langsung dipotong Wahyu Agustini sebesar Rp 9.500. Sisan-

ya sebesar Rp 10.500 per ekor diserahkan kepada petugas melalui masing-masing Kepala UPTD. Pemotongan biaya operasional UPSUS SIWAB pada tahun 2018 yakni : Tim Supervisi dan Kelompok Kerja (Pokja) Upaya Khusus Sapi Kerbau Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2018 terdiri dari : Pada tahun 2018, juga terjadi pemotongan atau pungutan biaya operasional UPSUS SIWAB yaitu untuk periode Januari sampai Februari.

Untuk Biaya operasional Inseminasi buatan (IB) uang diterima para petugas melalui rekening masing-masing petugas sebesar Rp 50.000 per ekor sapi. Kemudian para petugas menyetorkan kembali ke kepala dinas melalui para Kepala UPT sebesar Rp 13.500. Dan untuk membayar pajak sebesar Rp 1.500. Sehingga para petugas hanya menerima biaya operasional sebesar Rp 35.000.

Untuk Untuk Biaya operasional Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) uang diterima para petugas melalui rekening masing-masing petugas sebesar Rp 30.000 per ekor sapi. Kemudian para petugas menyetorkan kembali ke kepala dinas melalui para Kepala UPT sebesar Rp 13.500, dan untuk pajak Rp 1.500, sehingga petugas hanya menerima Rp 15.000.

Atas tindakan itu, Wahyu Agustini dan Karsimin selaku Ketua dan Sekretaris Pokja UPSUS SIWAB Kabupaten Blora diduga bersalah. Mereka yang berwenang dan bertugas melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan UPSUS SIWAB mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan teknis Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKb), Asisten Teknik Reproduksi (ATR), telah memaksa petugas Teknis Reproduksi untuk menerima pembayaran Operasional Identifikasi, Operasional IB, dan Operasional PKb. (far)

KASUS

Tabloid

24 HALAMAN

INFOPlus

Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020 Tajam dan Faktual Tabloid INFOPlus No. 18 | 1-15 Maret 2020 | ISSN 2657-2354

Bupati Blora Terancam Gratifikasi Rp 45 Juta

S

EMARANG - Bupati Blora Djoko Nugroho disebut terlibat atas dugaan korupsi program inseminasi Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) tahun 2017 dan 2018. Bupati diketahui terlibat atas

penerimaan uang hasil pemotongan Biaya Operasional Inseminasi Buatan (IB), PKb (Pemeriksaan Kebuntingan), dan Identifikasi untuk Program UPSUS SIWAB pada tahun 2017 dan tahun 2018.

Ia disebut-sebut kecipratan Rp 45 juta.

Fakta itu terungkap dalam pemeriksaan perkara dugaan korupsi yang telah menyeret terdakwa Dr Ir Wahyu Agustini SE Msi. Wahyu, didakwa korupsi saat menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora berdasarkan. Ia menjadi Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora.

Di perkara itu, Wahyu Agustini telah dituntut pidana 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan dipertimbangkan hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terdakwa telah merugikan orang lain, tidak mengakui perbuatannya secara terus terang dan tidak merasa bersalah. Hal meringankan, tercakwa belum pernah dihukum. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Jaksa menyatakan, Wahyu Agustini bersalah melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Pertama.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama enam tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Menjatuhkan pidana denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan,” kata JPU dalam surat tuntutannya yang dibacakan pada sidang Rabu, 12 Februari lalu.

Fakta keterlibatan Bupati Blora diungkapkan saksi Ruri Tisnawati SE, PNS pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Blora/ Staf Bagian program dan Keuangan. Petugas Akutansi) di persidangan menerangkan pengelolaan pengeluaran potongan OPSUS SIWAB semuanya semuanya sesuai perintah dan sepengetahuan terdakwa Wahyu Agustini.

Pengeluaran uang dari pemotongan uang OPSUS SIWAB, saksi Ruri menerima perintah lisan dari terdakwa Wahyu. Selanjutnya setiap pengeluaran saksi catat dalam buku kas yang setiap bulanya ia laporkan.

Selain untuk kepentingan program OPSUS SIWAB, ia mengakui uang hasil pemotongan juga untuk kepentingan lain. Di antaranya piknik ke Bali, THR petugas, makan lembur. Membeli batik untuk seluruh pegawai kantor, Parcel untuk seluruh pegawai kantor, karnaval,kirab,gerak jalan, operasional pak Karsimin ke lapangan,takziah,bezuk orang sakit.

“Batik. Parsel. THR. Acara Agustusan. Acara Kirab. Acara gerak jalan. Tamu (makan siang dan oleh-oleh). Piknik ke Bali. Bina lingkungan. Desa.

Kecamatan. Kabupaten,” kata dia.

Ia yang menjadi koordinator Bidang Adminstrasi itu mengaku mendapatkan honor per bulan sebesar Rp 500 ribu. Bersama tim Administrasi lain ia mendapatkan Rp 500 ribu/bulan.

Selain bidang Administrasi bahwa Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kasi juga mendapat, namun besaranya berbeda. Sekretaris Dinas mendapat Rp 1.250.000 per bulan. Kepala Bidang Peternakan Rp 1 juta per bulan. Kepala bidang Kesehatan Hewan Rp 750 ribu per bulan.

Kasi beragam antara Rp 400 ribu sampai Rp 500 (Berita terkait di Hal. 23)