Tabloid INFOPlus Agustus I 2019 by Tabloid INFOPlus

Tabloid INFOPlus

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

Taj am dan Fakt ual

No. 10 | 16-31 Juli 2019 | Harga Rp 5.000,- | ISSN 2657-2324

Nasib Perkara

KONGSI KEJATI

RAKTEK kongsi jual beli tuntutan rendah antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa, pihak berperkara diungkap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) kini sedang menyidiknya. Di Jawa Tengah, dugaan kongsi jual beli pasal dan tuntutan ringan jaksa diduga dilakukan terdakwa perkara kepabeanan, Surya Soedharma, pemilik sekaligus Komisaris

PT Surya Semarang Sukses Jayatama (SSSJ) dengan oknum penegak hukum. Rasuah diduga melibatkan sejumlah pucuk pimpinan di kors adyhaksa Jawa Tengah. Kepala Kejati Jateng, Asisten Tindak Pidana Khusus dan Kepala Seksi Penuntutan diduga terlibat. Miliaran rupiah disebut-sebut mengalir ke penegak hukum itu. Kini proses penanganan perkaranya masih terus “digarap” untuk mengungkap kasusnya.

Tak hanya di penuntutan, “permainan” penanganan kasus disebut sudah “diolah” sejak penyidikan Kanwil Bea can Cukai Jateng dan DIY. Sejumlah oknum petugas diduga terlibat. Kasus dugaan suap jaksa di Jateng ini, menambah deretan “perampokan” penegakan hukum di Indonesia, setelah sebelumnya menyeret hakim PN Semarang, Lasito.

MAKI : BUPATI HARUS DIPROSES PEDAGANG MARTABAK CABULI BOCAH

HARI Bhakti Adhyaksa Ke-59 Tahun 2019 tepat pada 22 Juli lalu. Kejaksaan merayakannya dengan sejumlah acara. Di Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng juga melaporkan rapor kinerjanya selama periode Januari sampai Juli 2019 lalu. Pidana Umum Penanganan perkara tindak pidana umum se Jawa Tengah masih mensisakan rencana eksekusi sejumlah terpidana mati. Di Kejari Batang, terpidana mati an. Muslimin alias Simin terjerat Pasal 340 KUHP. Kejari CIlacap, terpidana atanama Safrudin alias Saf alias Isaf alias Capten melanggar Pasl 114 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kejari Kabupaten Magelang terpidana mati atasnama Kusdarmanto melanggar Pasal 340 KUHP. (Bersambung di Hal. 17)

(Berita terkait di Hal. 12)

INDIKATOR DEMOKRASI JATENG BURUK n Korupsi Mading Kendal

Menilik, Rapor Kejati Jateng

DIRUT PT DANENDRA SAMUDRA NIAGA “KULAKAN” SOLAR ILEGAL KISAH-KU PACAR ANAK SENDIRI DIEMBAT

RP 10 MILIAR UNTUK 10.000 SISWA MISKIN

INFO NASIONAL

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

5,2 Juta Peserta BPJS Dinonaktifkan Pendiri dan Penasehat: T. Supriyadi Pemimpin Umum & Penanggung Jawab: Andi Morgan Istiadi Pemimpin Redaksi: Sunardi S Pratomo Redaktur Pelaksana: Erdi Sunardi, Rio Tama, Kahlil Surya Reporter/ Koresponden: Suhali (Jakarta), Bambang Prasetyo (Surabaya), Theo Hasyim (Semarang), Nino M (Pantura Barat), Joko Susilo (Pantura Timur), Abdi Ning (Cilacap, Banyumas, Banjarnegara), Rio Utomo (Solo Raya), Endah Kurnia (Magelang Raya), Abdurrahman (Kendal), Budi S (Ungaran) Desain Visual & Layout: Omega Teknologi Informasi: Agung P dan Nur Dwi A Iklan & Sirkulasi: Suhali Krisnapati (manager), Imam Cahyadi Konsultan Hukum: Dr H Mochamad Rofian, SE, SH, MH, CLA Penerbit & Percetakan: PT Psiko Dinamika Nomor : AHU 61025.AH.01.01.Tahun 2011 Jl. Kandri Pesona Asri AI Gunungpati, Kota Semarang Layanan Pelanggan: 0812.8119.1692 / 0821.34555.407 atau redaksiinfoplus@gmail.com Website: infoplus.id

TARIF IKLAN Iklan Banner Halaman Depan (Full Colour) Rp 7.500.000,Full Colour 1 Halaman Belakang Rp 12.000.000,Full Colour 1/2 Halaman Belakang Rp 7.000.000,Full Colour 1 Halaman Tengah Rp 10.000.000,Advertorial 1 Halaman Dalam BW Rp 7.500.000,Advertorial 1/2 Halaman Dalam BW Rp 4.000.000,-

AKARTA - Pemerintah menonaktifkan kepesertaan 5,2 juta anggota penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan mulai 1 Agustus 2019. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan keputusan itu terlampau buru-buru. Kebijakan itu dinilai tidak dibarengi sosialiasi matang sehingga menyebabkan aksi protes. Ia pun memandang, kebijakan ini berisiko memangkas hak warga miskin. “Risikonya paling ekstrem masyarakat yang sebenarnya masih berhak menerima PBI tapi menjadi dicabut, sehingga terjadi pelanggaran hak warga miskin yang di-cover negara menjadi tidak di-cover,” ujarnya saat konferensi pers, akhir Juli. Pemerintah juga dianggap tidak cukup transparan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sebagai operator, dinilai tidak berupaya menjelaskan informasi kepada masyarakat. Penonaktifan 5,2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan itu menindaklajuti terbitnya Surat Keputusan Menteri

Sosial Nomor 79 Tahun 2019 tentang penonaktifan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Staf Khusus Menteri Sosial Febri Hendri mengatakan Kemensos tengah melakukan pemutakhiran data bersama pemerintah daerah belakangan. “Sehingga ada pembaruan data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu,” ujarnya. Dari 5,2 juta peserta yang namanya dicoret dari PBI, 114 ribu jiwa di antaranya tercatat telah meninggal dunia. Sedangkan peserta lainnya yang dinonaktifkan ialah mereka yang sejak 2014 tidak pernah mengakses layanan kesehatan ke fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Maaruf memastikan jumlah kepesertaan PBI tidak berkurang kendati ada upaya penonaktifan. Ia mengatakan BPJS Kesehatan akan langsung mengganti peserta lama dengan peserta baru yang masuk daftar Data Terpadu Kementerian Sosial atau DTKS. (dot)

Pilwakot Solo

Gibran Tahan Diri Dulu SOLO - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Solo FX Hadi Rudyatmo menyarankan Gibran Rakabuming tidak terburu-buru terjun ke bursa pemilihan Wali Kota Surakarta pada tahun depan. Dia beralasan bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo itu masih memiliki banyak waktu untuk mematangkan pengalaman. “Menjadi wali kota itu tidak mudah,” kata Rudyatmo, akhir Juli. Menurutnya, seorang kepala daerah harus memiliki kemampuan politik, pemerintahan serta kemasyarakatan yang cukup. Walikota Surakarta itu menilai terjadi sebuah tren yaitu saat ini dunia politik dan pemerintahan diisi oleh para kaum muda. Ia melihat usia Gibran masih sangat muda untuk terjun ke politik dan masih memiliki banyak waktu untuk belajar. “Ini hanya sekadar saran,” katanya.

Meski begitu, Rudyatmo tidak menutup pintu jika Gibran tetap ingin maju dalam pemilihan wali kota dan menggunakan PDIP sebagai kendaraan politik. Hanya saja, PDIP menurutnya telah memiliki mekanisme secara internal. “Harus mendapat rekomendasi dari ketua umum (Megawati),” katanya. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) asal Solo, Umar Hasyim juga memiliki pendapat yang sama. Dia juga menyarankan agar Gibran menahan diri untuk terjun ke politik.”Sebaiknya dia ikut dalam pemilihan wali kota 2024,” katanya. Nama Gibran muncul sebagai tokoh yang potensial memimpin Kota Surakarta dalam survei yang dilakukan oleh Universitas Slamet Riyadi. Nama Gibran bersaing dengan beberapa tokoh dan politisi senior di kota tersebut. Bahkan, dia memiliki popularitas tertinggi. (dot)

4 Tersangka Baru Kasus E-KTP JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan pihaknya telah menetapkan empat tersangka baru dalam kasus korupsi proyek E-KTP. “Kalau enggak salah terakhir itu ada empat,” kata Alex, 31 Juli lalu. Alex menyebutkan empat tersangka itu berasal dari unsur birokrat dan swasta. Alex enggan menyebutkan nama para tersangka tersebut. “Proses kan masih terus berjalan. Saatnya nanti pasti

akan kita umumkan lah itu kan,” kata dia. Ketua KPK Agus Rahardjo juga mengatakan pihaknya telah menetapkan lebih dari dua orang tersangka baru dalam kasus korupsi E-KTP ini. KPK menyatakan bakal segera mengumumkan para tersangka itu. “Ada dari pengusaha, ada dari birokrat kayaknya,” kata Agus sebelumya. (Bersambung di Hal. 9)

Amandemen UUD Tidak Bisa Periode Ini JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin mengatakan amandemen Undang Undang Dasar tidak dapat dilakukan pada periode ini. Draf amandemen UUD hanya akan menjadi rekomendasi untuk MPR periode berikutnya. Menurut Wahyudin, setidak-tidaknya dilakukan enam bulan sebelum masa tugas atau masa jabatan MPR berakhir untuk persiapan amandemen. Sedangkan masa jabatan MPR periode ini akan segera habis pada 27 September 2019. “Yang ada mungkin nanti MPR sekarang akan mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh MPR berikutnya,” ujar Mahyudin akhir Juli. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan MPR sedang menyiapkan pokok-pokok amandemen terbatas haluan negara. Saat ini pokok-pokok amandemen itu sudah diserahkan kepada masing-masing fraksi untuk disempurnakan. “Badan Pengkajian di bawah Pak Mangindaan dan Pak Hidayat sudah menyiapkan pokok-pokok amandemen terbatas haluan negara. Drafnya sudah jadi. Ini akan disempurnakan,” katanya usai Rapat Gabungan Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi/Kelompok DPD di MPR. (dot)

Oktober, Penerimaan CPNS 100.000 Formasi JAKARTA - Pemerintah akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk 100 ribu formasi per Oktober 2019. Selain itu ada 100 ribu lainnya untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan akan membuka penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Oktober mendatang dengan perkiraan total jumlah kebutuhan formasi 254.173 orang. “Total kebutuhan ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 yang mencakup 100.000 formasi CPNS dan 100.000 formasi PPPK,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Bima Haria seperti dikutip dari siaran pers, akhir Juli. Ia memperkirakan sebanyak 5,5 juta pelamar akan mengikuti seleksi penerimaan ASN pada Oktober mendatang. Jumlah itu melebihi pelamar pada seleksi CPS pada 2018 sebanyak 3.636.251 juta, dengan rincian jumlah pelamar di 76 instansi pusat mencapai 1.446.460 dan pelamar di 481 instansi daerah sebanyak 2.189.791. Untuk rencana pelaksanaan seleksi ASN pada Oktober 2019, sebanyak 108 titik lokasi di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan untuk proses seleksi melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan sejumlah instansi pusat dan daerah. Jumlah ini, menurut Bima, tentu tidak cukup untuk pelaksanaan seleksi serentak. “Oleh karena itu beberapa opsi sedang disiapkan dengan kerja sama instansi di pusat dan daerah,” ucapnya. (dot)

INFO JATENG

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

Indikator Demokrasi Jateng Buruk

Pelantikan Anggota DPRD Jateng

Dijadwalkan September

SEMARANG - Pelantikan 120 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah terpilih periode 20192024 dijadwalkan pada 3 September 2019 mendatang. Persiapannya telah dilakukan dan diperkirakan sudah siap. Sekretaris DPRD Provinsi Jateng Urip Sihabuddin mengatakan, pelantikan akan dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Sekitar 500 tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat diundang. “Disediakan beberapa layar lebar,” ujarnya, pekan lalu. Sejumlah fasilitas-fasilitas yang menjadi hak anggota DPRD Jateng terpilih juga terus dilengkapi. Di antaranya penataan ruang untuk fraksi maupun komisi DPRD Jateng. “Legislator Jateng periode mendatang jumlahnya 120 orang atau lebih banyak 20 orang dibanding sekarang yang berjumlah 100 orang sehingga ada beberapa penyesuaian, baik ruangan maupun fasilitas lainnya,” katanya. Jumlah wakil rakyat tingkat DPRD Jateng dari PDI Perjuangan melonjak dari 37 legislator menjadi 42 legislator. Ruang Fraksi PDI Perjuangan akan ditata ulang agar bisa menampung seluruh anggota fraksi. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga mengalami penambahan jumlah anggota DPRD Jateng dari 13 legislator menjadi 20 legislator, sedangkan fraksi-fraksi lainnya relatif tidak mengalami perubahan jumlah yang banyak. (ang)

Ganjar Minta Ada KPK Perwakilan di Jateng SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membuka kantor perwakilan di Provinsi Jawa Tengah. Ganjar mengaku siap memfasilitasi keperluan KPK membuka cabang di daerahnya. “Sejak awal saya memimpin Jateng, saya sudah usulkan ada perwakilan KPK di daerah,” kata Ganjar, akhir Juli. Menurutnya, penangkapan Bupati Kudus Muhammad Tamzil menjadi momentum tepat bagi KPK membuka cabang di daerah. Selain itu, mempertimbangkan beberapa kepala daerah yang dipimpinnya berulang kali terkena OTT KPK. “Ini nekat dan cenderung ndableg (bandel). Kok masih ada praktik korupsi terjadi,” ujar Ganjar. (ang)

EMARANG Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di provinsi Jawa Tengah masih

rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat adanya enam indikator kinerja IDI pada 2018 berkategori buruk. Nilainya masih di bawah 60 poin. Kepala BPS Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono mengatakan, keenam indikator tersebut masing-masing ancaman kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Selain itu, tindakan pejabat pemerintahan yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalani ajaran agamanya.

8.000 Dipidana Akibat Pungli PURWOKERTO - Kepala Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Inspektur Jenderal Polisi Widiyanto Poesoko mengaku sejak dibentuk tahun 2016, pihaknya telah menangani sekitar 36.000 kasus pungli. “Sekitar 22.000 (kasus) sudah ditindaklanjuti,” katanya di sela kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Gedung Soemardjito, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Kabupaten Banyumas, akhir Juli. Sekitar 14.000 kasus pungli diakui masih menjadi pekerjaan rumahnya. Pihaknya menyatakan segera menindaklanjuti. Kasus pungli paling banyak terdapat di Jawa Barat disusul Jawa Timur dan Sumatra Utara. “Jawa Tengah kalau enggak salah nomor tujuh. Nomor satu Jawa Barat, tertinggi,” jelasnya. Menurut dia, operasi tangkap tangan (OTT) yang telah dilakukan oleh Satgas Saber Pungli hingga saat ini sekitar 17.000 kali dengan jumlah ter-

sangka sekitar 22.000 orang, sedangkan yang sudah sampai vonis pengadilan sekitar 8.000 orang. Diakuinya, penindakan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli tidak semuanya sampai ke pengadilan dengan mempertimbangkan besaran barang bukti dan biaya penyidikan. Dalam hal ini, dia mencontohkan jika barang buktinya berkisar Rp10 juta hingga Rp20 juta, biaya penyidikannya mahal karena bisa mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta. Terkait dengan pihak yang terlibat dalam kasus pungli tersebut, Widiyanto mengatakan pelakunya terdiri atas instansi, pejabat, dan masyarakat. Terbanyak saat ini dilakukan di Kantor Pertanahan, Kemendagri, itu jajaran ya, mulai dari pemerintahan sampai ke RT/RW, juga Kemendikbud. Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Kepolisian Daerah Jawa Tengah Komisaris Besar Polisi Budi Yuwono mengatakan Satgas Saber Pungli Jawa Tengah pada tahun 2019 telah tiga kali melaksanakan sosialisasi, yakni di Ungaran, Pekalongan, dan Solo. (nin)

“Pada tahun 2018, ada contoh kasus surat edaran pemda, misalnya larangan membuka tempat usaha makan selama Ramadan,” katanya akhir Juli. Selan itu, indikator tentang ancaman kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok. Ada pula, indikator tentang demonstrasi yang bersifat kekerasan. Sentot menambahkan, sejumlah kebijakan pemerintah daerah juga dinyatakan salah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. “Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh polisi atau jaksa juga masuk dalam indikator kinerja bu ruk,” katanya. (ang)

13 WNA Diadili di Semarang SEMARANG - Sebanyak 13 orang asing di wilayah Kantor Imigrasi I Semarang dilakukan proses hukum atas pelanggaran izin tinggal dan bekerja. Kepala Kantor Imigrasi I TPI Semarang, Filianto Akbar mengatakan, penindakan terhadap orang asing sudah banyak dilakukan dan beberapa masuk proses pro justitia,” kata . Hingga Juli,sudah ada 13 orang asing yang sedang diproses. Mereka melanggar izin tinggal karena menggunakan visa turis namun pada kenyataannya bekerja. “Yang terakhir ini 13 berkas diproses. Kasusya melanggar, penyalahgunaan izin tiggal pasal 122 A. Tahun lalu kita deportasi 40 orang,” kata Filianto, akhir Juli lalu. Sebanyak 13 orang asing yang diproses tersebut 1 dari Malaysia dan 12 dari Taiwan. Proses hukumnya masih berjalan dan keputusannya bisa beragam. Filianto menjelaskan, di wilayah kerjanya ada 154 perusahaan yang tidak hanya menggunakan warga lokal namun juga tenaga orang asing. Jumlah orang asing di Semarang dan sekitarnya hingga saat ini sebanyak 1.124 orang sehingga Tim Pengawas Orang Asing bekerja agar tidak ada pelanggaran. (ang)

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

MAKI : Bupati Harus Diproses n Korupsi Mading Kendal

EMARANG - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyatakan, Bupati Kendal Mirna Annisa harus ikut diproses hukum terkait korupsi pengadaan majalah dinding pada Disdik Kendal tahun 2016. Mendasarkan putusan pengadilan, Mirna dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi. Pengadilan juga menyatakan, atas keterlibatan peran sertanya, korupsi terjadi. “Putusan itu sudah inkracht dan menjadi dasar kuat untuk memproses hukum bupati. Secara hukum, siapapun yang dinyatakan terlibat harus diproses,” kata dia, akhir Juli lali. Dalam perkara itu Pengadilan Tipikor Semarang telah menjatuhkan putusan terhadap Muryono (mantan Kadisdik/ Pengguna Anggaran), Agung Markiyanto (PPKom) dan Lukman Hidayat (Direktur CV Karya Bangun Sejati) dipidana 2 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Khusus Lukman Hidayat dibebani Uang Pengganti (UP) korupsi Rp 4,409 miliar diperhitungan Rp 4 miliar (titipannya/ kurang Rp 409 juta) subsidair setahun penjara. Dalam putusan perkara Muryono, majelis hakim menyatakan, diperoleh fakta hukum, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa tidak dapat terlaksana tanpa keterlibatan Mirna. “Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dapat terlaksana tanpa keterlibatan dari Agung Markiyanto selaku PPKom dan Muryono sebagai

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal dan selaku Pengguna Anggaran, saksi Mirna Annisa sebagai Bupati Kendal, saksi Joko Supratikno, saksi Sobirin (PPTK), saksi Albertus Hendri Setyawan sebagai Tim Teknis, saksi Imam Santoso, Saksi Muhammad Ary Widi Prasetyo,Heri Susanto selaku Tim Pokja, saksi Ivo Istiyono, saksi Joko Susilo, saksi Fahrudin Furqon (PPHP),” demikian isi putusan majelis hakim. Dalam putusan perkara Lukman Hidayat dinyatakan, atas kerugian keuangan Rp 4.409.737.200 dalam pekerjaan Pengadaan Mading Elektronik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 terjadi akibat perbuatan terdakwa, bupati dan anak buahnya. “Terjadinya kerugian keuangan Negara juga diakibatkan dari perbuatan saksi Mirna Annisa sebagai Bupati Kendal, saksi Joko Supratikno, saksi Sobirin (juga sebagai PPTK), saksi Albertus Hendri Setyawan sebagai Tim Teknis, saksi Imam Santosa, saksi M. Ary Widi Prasetyo, Heri Susanto sebagai Tim Pokja 5/ULP, saksi Ivo Istiyono, saksi Joko Susilo, dan Fahrudin Furqon sebagai PPHP dan sakis Junaedi,” sebut hakim dalam pertimbangan hukum unsur Pasal 55 ayat kesatunya. Proyek pengadaan mading, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 5.996.850.000 dan Spesifikasi Teknis Barang hanya menyalin Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang dibuat pada Tahun Anggaran 2013/2014. Pengadaan barang berupa papan informasi digital

interaktif dan portal software mengarah merek dagang bernama Smart Mading tidak mendapat perlindungan sertifikat merek yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemaketan pekerjaan pada Portal Software Manajemen Konten Digital, Atlas Digital, Animasi Pengenalan Profesi dan Polling untuk Siswa dan Portal Software Manajemen Konten Digital, Atlas Digital, Animasi Pengenalan Profesi dan Jadwal Mengajar untuk Guru sebagai software package juga keliru. Anggaran biaya pengadaan aplikasi Rp 3.660.000.000 juga terlalu besar. Waktu pelaksanaan 20 hari kalender juga melewati batas akhir pengajuan SPPLS untuk pencairan pembayaran paket pekerjaan tersebut. CV Karya Bangun Sejati yang dinyatakan menang lelang, tidak memiliki tenaga ahli yang dipersyaratkan. Lelang digelar padahal tidak satupun peserta pelelangan memiliki sertifikat merek atas barang yang ditawarkan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. SPM-LS barang/jasa seharusnya diterima DPPKAD selaku BUD paling lambat tanggal 20 Desember 2016, namun senyatanya kegiatan pengadaan akhir SPK adalah tanggal 26 Desember 2016. Proyek sendiri senyatanya belum selesai 100 persen, namun mendasarkan kepada Resume Pemeriksaan yang dibuat PPHP, seolah-olah pekerjaan baik kualitas dan kuantitasnya telah selesai 100 persen. (far)

Ponpes Rawan Penyebaran Hepatitis A KAJEN - Kasus penyakit Hepatitis A di Kabupaten Pekalongan naik drastis. Kabid Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Budi Darmoyo mengatakan, pada tahun 2019 tercatat ada 38 temuan kasus. Angka ini naik 200 persen dibandingkan temuan pada tahun 2018 yang hanya ada sembilan kasus. “Tahun 2018 ada sembilan dan pada tahun 2019 ada 38 kasus,” kata dia ke wartawan belum lama ini. Dijelaskannya, penularan penyakit Hepatitis A bisa melalui tempat makanan dan minuman yang terkontaminasi virus. Berbagai upaya terus dilakukan pihaknya untuk menekan penyakit Hepatitis tersebut. Di antaranya, menggelar kegiatan kesehatan lingkungan (kesling) dan Pos Binaan Terpadu (Posbindu)

Kasus Hepatitis A ditemukan di pondok pesantren, karena di tempat tersebut higienisnya sanitasinya

kurang. Menurutnya, gonta ganti tempat makan yang terkontaminasi juga bisa menjadi sarana penularannya. Budi mengungkapkan ge jala Hepatitis ditandai dengan demam, nyeri di samping kanan (liver), dan sering mual. Selain itu, ikterik, yakni suatu kondisi medis yang ditandai dengan menguningnya kulit dan sklera (bagian putih pada bola mata). Untuk mencegah penyakit Hepatitis harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dari semua aspek. Ditambahkannya, Hepatitis A bisa sembuh sendiri tergantung daya tahan tubuhnya. (gan)

Duta Wisata Dibekali Bahaya Narkoba BATANG - Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang membekali 30 finalis duta wisata terkait penyalahgunaan bahaya narkotika dan obat berbahaya. Kepala BNN Kabupaten Batang AKBP Windarto mengatakan, pembekalan agar mereka tidak terjerumus terhadap penggunaan narkoba karena mereka bertugas di lapangan. “Perlu membekali para duta wisata ini dengan pengetahuan dan bahayanya terhadap penyalahgunaan narkoba,” katanya akhir Juli lalu. Mereka diharapkan juga mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba pada masyarakat. “Kami berharap masyarakat dapat memahami akan bahaya penyalahgunaan narkoba serta berani menolak terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” ujarnya. (tan)

Angka Pengangguran Naik PEKALONGAN - Angka terjadinya pengangguran di Kota Pekalongan diketahui meningkat. Data terakhir dari BPS Kota Pekalongan, jumlah penduduk di Kota Batik mencapai 301.870 jiwa. Pada 2018 lalu, angka pengangguran mencapai 5,05 persen dan tahun ini meningkat menjadi 6,13 persen dari jumlah total penduduk. Wali Kota Pekalongan, Saelany Mahfudz mengakui adanya peningkatan angka pengangguran tersebut. Menurutnya, kenaikan jumlah pengangguran itu menjadi persoalan serius pihaknya. “Pemkot berusaha menekan angka pengangguran yang kini 6,13 persen dengan berbagai cara,” kata dia akhir Juli lalu. Menurutnya, kenaikan jumlah pengangguran karena sejumlah faktor, di antaranya bencana serta terbakarnya pasar. “Banyak permasalahan yang menjadikan angka pengangguran meningkat,” kata dia. (gan)

Industri Bahan Utama Obat Pertama KENDAL - Industri bioteknologi berbasis microalga pertama di Indonesia diresmikan di Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek meresmikannya, belum lama ini. Industri itu akan menghasilkan produk Astaxanthin. Astaxanthin merupakan produk olahan dari microalga yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan utama maupun campuran produk industri kefarma-

sian, kesehatan, dan kosmetik. Astaxanthin kaya antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Nila mengatakan, hadirnya pabrik tersebut bisa menambah pemakaian produk dalam negeri dalam industri farmasi dan kosmetik. Selama ini bahan baku obat seperti Astaxanthin diimport dari luar negeri. “Di tiap negara pasti membutuhkan obat dan kosmetik. Terlebih Presiden Jo-

kowi mendorong agar Indonesia mampu membuat bahan baku (obat) sendiri sehingga tidak perlu sampai mengimpor dari luar,” tambahnya. Menurutnya, saat ini jumlah perempuan di Indonesia sebanyak 51 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia. Sehingga hal itu dapat digunakan menjadi kesempatan bagi para industri agar menambah produksi bahan baku kosmetik dalam negeri. (dul)

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

Gawat, Anak Nikah Dini Tinggi

NGARAN - Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Wagino mengatakan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Ia menengarai banyaknya kasus KDRT itu dikarenakan adanya pernikahan usia dini dan belum adanya pemahaman yang benar tentang fungsi dan peran keluarga. Wagino menyampaikan pada tahun 2016 lalu tercatat ada sekitar 32 ribu anak perempuan berusia di bawah 16 tahun yang mengajukan dispensasi untuk menikah ke pengadilan agama. Dari jumlah tersebut, sekitar sepuluh persen yang disetujui. “Kondisi ini yang memungkinkan menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,” tegasnya saat menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) dan Hari Anak Nasional (HAN), belum lama ini. Mencegah itu, kata dia, pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Jawa Tengah harus

menerapkan empat pola pendekatan, yakni keluarga berkumpul, berinteraksi, berdaya, serta berbagi dan peduli. Pemkab Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB) terus mengintensifkan upaya pencegahan pernikahan dini. Kepala DP3AKB Kabupaten Semarang, Romlah mengatakan,

jumlah kasus KDRT dan pernikahan dini di Kabupaten Semarang terhitung cukup tinggi dibandingkan kabupaten atau kota lain di Jawa Tengah. Data di DP3AKB Kabupaten Semarang, sampai dengan semester I tahun 2019 tercatat ada 50 kasus KDRT. Angka itu berkontribusi sepuluh persen dari total angka kasus KDRT di Jawa Tengah. (bud)

20 Wajah Baru di DPRD SEMARANG - KPU telah menetapkan 50 orang calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang. Sebanyak 20 orang merupakan wajah baru, sedangkan 30 lainnya petahana. Maskup Mutarlih, Ketua KPU Kabupaten Semarang mengatakan, sesuai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Jumlah Kursi dan Calon Terpilih pada Senin, 22 Juli 2019 PDI perjuangan menduduki 16 kursi dari 50 kursi yang tersedia. “Total ada 50 kursi DPRD Kabupaten Semarang karena penduduk di daerah berslogan Bumi Serasi ini lebih dari 1 juta,” kata dia, akhir Juli lalu. Dijelaskannya, penetapan tersebut sesuai Pasal 31 Ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019, pihaknya akan menyampaikan usulan peresmian calon anggota DPRD terpilih kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Semarang. Untuk kelengkapan berkas, termasuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah komplit. (bud)

Kekeringan, Bantuan Air Dialirkan

UNGARAN - Kekeringan semakin meluas di Jawa Tengah. Krisis air bersih salah satunya terjadi di wilayah Kabupaten Semarang. Badan Penanggulangan Bencana Derah (BPBD) Kabupaten

Semarang mencatat, krisisi air bersih terjadi di 18 dusun lebih hingga Juli lalu. “Banyaknya permohonan bantuan air bersih yang kami terima akibat kri-

sis air,” ungkap Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Semarang, Heru Subroto, akhir Juli lalu. Ke-18 dusun, meliputi di Kecamatan Bringin, Bancak, Pringapus dan Kecamatan Suruh. Cadangan air bersih untuk penanggulangan bencana kekeringan yang dikelola BPBD terus disalurkan. Permohonan bantuan air bersih warga semakin banyak yang masuk. Wilayah langganan kekeringan akibat dampak musim kemarau di antaranya di Desa Jatirunggo di wilayah Kecamatan Pringapus; Gogodalem, Rembes dan Bringin (Kecamatan Bringin); Bancak dan Plumutan (Kecamatan Bancak) serta Dadapayam dan Suruh (Kecamatan Suruh). Menurutnya, dampak musim kemarau tahun ini jumlah wilayah terdampak bisa berpotensi bertambah. Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau di wilayah Jawa Tengah termasuk Kabupaten Semarang akan berlangsung sampai September 2019. (bud)

Reklame Ilegal jadi Masalah SEMARANG - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Yudi Mardiana mengungkapkan, persoalan reklame ilegal masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pihaknya mengaku, ditelikung biro reklame yang memasang iklan di sejumlah tempat tanpa izin Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. “Kadang reklame menjamur dimana-mana. Kami bekerja sama dengan Satpol PP untuk menertibkan reklame ilegal. Biro reklame suka kucing-kucingan dengan petugas kami dalam pemasangannya,” kata dia, akhir Juli lalu.

Diakuinya, kondisi itu sangat berpengaruh pada pendapatan sektor pajak reklame yang sebenarnya berpotensi besar. Data bulan Juni lalu, realisasi pajak reklame mencapai 34 persen dari target Rp 40 miliar. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto mengatakan, pihaknya terus menyisir reklame liar di seluruh ruas jalan di Kota Semarang dan akses menuju perumahan. “Selama hampir dua bulan kami rutin melakukan penertiban. Ada 11 truk reklame liar yang kami dapatkan,” katanya mengancam akan menindak tegas. (ang)

Baru 11 Persen Industri Kreatif Daftarkan HAKI SEMARANG - Advisor Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Mesdin Kornelis Simarmata mengungkapkan, baru sekitar 11 persen dari seluruh pelaku industri kreatif di Indonesia yang sudah mendaftarkan produk atau karya dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). “Ini masih sangat sedikit,” kata Simarmata saat sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran HAKI di Semarang, belum lama ini. HAKI,menurutnya sangat penting untuk mendukung ekosistem UMKM demi tercapainya pertumbuhan ekonomi. Pelaku industri kreatif yang tidak memiliki HAKI, kata dia, akan rawan pembajakan dan plagiasi merek. Direktur Fasilitasi HAKI Bekraf, Robinson Sinaga menambahkan, sebanyak 80 UMKM dari lebih dari 100 di Kota Semarang mengajukan pendaftaran HAKI. Secara nasional pihaknya menargetkan 620 UMKM yang bisa mendapatkan HAKI di 2019 ini.(ang)

OPINI & KONSULTASI

ERTEMUAN Jokowi dan Prabowo pasca pemilu 2019, secara formal dan sosiologis telah mengakhiri polarisasi cebong dan kampret yang hampir satu tahun ke belakang begitu terasa. Kedua negarawan tersebut mengeluarkan pernyataan yang tegas dan jelas bahwa tidak ada lagi cebong dan kampret yang ada hanya persatuan Indonesia. Pernyataan yang meneduhkan ketegangan selama ini di akar rumput. Dalam konstruksi politik struktural, pertemuan tersebut belum memberikan hasil apapun. Justru sebaliknya menimbulkan multi tafsir dan pertanyaan di benak publik. Pertanyaan publik cukup sederhana yakni

apakah berkoalisi atau beroposisi? Presiden Jokowi pada pidato kemenangan beberapa hari yang lalu pada intinya mengajak semua untuk membangun Indonesai namun tetap menekankan bahwa ber-oposisi juga bukan hal anti bagi demokrasi khususnya dalam pemerintahannya. Suara dukungan dari masyarakat luas maupun pengamat politik agar adanya partai oposisi selama lima tahun ke depan cukup beralasan. Dalam sistem demokrasi Indonesia sekalipun bukan menganut sistem parlementer, oposisi tetap dibutuhkan sebagai check-balance. Ketiadaan oposisi, meminjam isti-

lah Amien Rais adalah lonceng kematian demokrasi. Tentu sangat menarik untuk mengamati dan menganalisa dinamika politik menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hingga pengumuman format kabinet baru Jokowi periode ke-II apakah akan melahirkan oposisi atau merangkul anggota koalisi baru. Penulis pribadi tetap berharap bahwa oposisi harus tetap ada namun dengan dengan catatan bahwa landasan dan konstruksi oposisi tersebut jelas, kokoh dan memiliki landasan ideal. Pertanyaan yang tidak kalah penting ialah jika seandainya tercipta format koalisi-oposisi, apa landasan yang dibuat oleh oposisi tersebut? Apakah berangkat dari kekecewaan politik? mempertahankan politik identitas atau narasi kebencian? Afirmasinya ialah format oposisi itu juga tidak kalah penting dibandingkan eksistensi oposisi itu sendiri. Jika oposisi berangkat dari psikologi dan sosiologi sebelum pertemuan Jokowi dan Prabowo, maka kehadiran oposisi justru akan bisa merusak demokrasi Indonesia kedepan menyimpang dari harapan oposisi ikhwalnya. Dalam perjalanan demokrasi Indonesia, selalu ada partai politik yang mengklaim sebagai oposan. Namun, oposisi tersebut tidak sepenuhnya berjalan. Dalam artian, dalam isu dan kepentingan justru bekerjasama merusak demokrasi itu sendiri. Contoh sederhana misalnya bagaimana kemudian proyek besar E-KTP di era SBY

Rubrik Konsultasi Hukum INFOPlus diasuh Dr H Mochamad Rofian, SE, SH, MH, CLA, Ketua ASAHI (Asosiasi Auditor Hukum Indonesia) Jateng, Sekretaris DPD Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jateng, Koordinator Advokat Jateng Bersatu (AJB). Konsultasi bisa dikirim email ke redaksiinfoplus@gmail.com. Pertanyaan : Bisakah Mengubah Gugatan Jika Salah Nama Tergugat? Apa Akibatnya ? Danes Widya, Salatiga. Jawaban : Akibat hukum dari kesalahan mencantumkan nama Tergugat adalah: 1. Relaas (Surat Panggilan) dapat dinyatakan tidak sah; Relaas (Surat Panggilan) dapat dinyatakan tidak sah, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Reglement op de Rechtvordering (RV) disebutkan pada pokoknya bahwa: Pemberitahuan gugatan harus memuat nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, nama dan tempat tinggal tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan. Selanjutnya Pasal 390 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) menyebutkan: (1) Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum. 2. Gugatan menjadi Error in Persona.

Jika nama dalam gugatan tersebut salah, tetapi Tergugat tetap menerima relaas (surat panggilan), Tergugat dalam persidangan dapat menyampaikan kepada Hakim dalam eksepsi/jawabannya bahwasanya gugatan Penggugat Error In Persona. Terkait ini, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, yang mana pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan eksepsi error in persona, pada tahap jawab-menjawab. Yahya Harahap merujuk pada yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975, yang mana pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat keliru menarik pengurus yayasan sebagai Tergugat, karena hubungan hukum terjadi antara penggugat dan yayasan tersebut, bukan antara Penggugat dan pengurus yayasan. Perubahan Gugatan Atas kesalahan penulisan nama, perubahan tersebut dapat dilakukan dengan renvoi (pembetulan/perbaikan tambahan) yang dilakukan di hadapan hakim di muka persidangan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 127 Rv yang menyebutkan: Penggugat berhak untuk mengubah

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

nyatanya “disebut” melibatkan wakil dari beberapa partai yang berasal dari “oposisi.” Selain terlibatnya dari kalangan oposisi, proyek dengan kerugian luar biasa tersebut menegaskan bahwa oposisi kurang bekerja dengan baik. Seandainya pun opsi menjadi oposisi akan dipilih oleh beberapa partai, hendaknya tidak untuk memperparah polarisasi yang ada. Artinya oposisi dijalankan berbasis nilai dan ideologis (baca; Pancasila) untuk mengkritisi kebijakan pihak penguasa bukan oposisi yang serampangan terlebih dibangun diatas narasi kebencian dan politik identitas (lagi). Relasi antara pihak oposisi dan koalisi harus bersifat substansial dan untuk kepentingan masyarakat luas. Penting untuk harus dipahami bahwa oposisi bukanlah bentuk lain atau fragmentasi polarisasi yang sebelumnya melainkan ialah format polarisasi yang lebih ideologis dan rasional serta memiliki arah dan kinerja yang terarah. Menurut Julius Kiiza (2005) setidaknya ada beberapa peran partai oposisi yakni (1) agregasi kepentingan, (2) mendorong debat yang bertanggung jawab dan rasional, (3) menjalin hubungan dengan masyarakat dan menggagas isu relevan. (4) Meminta pertanggung jawaban pemerintah, (5) menyediakan kebijakan alternatif kebijakan,gagasan, (6) meny(Bersambung di Hal. 9)

KONSULTASI HUKUM

atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya. Selain itu, terkait dengan perubahan gugatan, dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. Ali Boediarto, S.H., hal. 25, yang mana menyebutkan: Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut. Putusan Mahkamah Agung No. 454K/ Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. Ali Boediarto, S.H., hal. 26, menyebutkan: Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut. Yahya Harahap dalam buku yang sama (hal. 94) menyebutkan mengenai batas waktu pengajuan perubahan gugatan: 1. Sampai saat perkara diputus Tenggang batas jangka waktu ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 127 Rv yang menyatakan, penggugat berhak mengu-

bah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus. Berarti, selama persidangan berlangsung, penggugat berhak melakukan dan mengajukan perubahan gugatan. 2. Batas waktu pengajuan pada hari sidang pertama Penggarisan batas jangka waktu pengajuan hanya boleh dilakukan pada hari sidang pertama, ditegaskan dalam buku pedoman yang diterbitkan Mahkamah Agung (Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan, hal. 123). Selain harus diajukan pada hari sidang pertama, disyaratkan para pihak harus hadir. 3. Sampai pada tahap Replik-Duplik Barangkali batas jangka waktu pengajuan perubahan yang dianggap layak dan memadai menegakkan keseimbangan kepentingan para pihak adalah sampai tahap replik-duplik berlangsung. Praktik peradilan cenderung menerapkannya, misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 546 K/Sip/1970. Jika Salah Tergugat (Gugatan Salah Sasaran) Pada prinsipnya, perubahan gugatan hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan formil yaitu batas waktu pengajuan tagihan (di antaranya: sampai batas tahap Replik-Duplik);

GAYA HIDUP

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

Cegah Risiko

IABETES merupakan penyakit yang keberadaannya cukup akrab dengan masyarakat Indonesia. Dipicu oleh kesadaran masyarakat akan kesehatan yang masih rendah, gaya hidup tidak sehat jadi sering dikaitkan dengan penyebab utama penyakit ini. Lantas, gaya hidup seperti apa saja itu? Diabetes merupakan kondisi di mana tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin, yaitu hormon pengatur gula darah dalam tubuh. Hal ini menyebabkan gula darah bisa meningkat secara tiba-tiba atau yang biasa disebut hiperglikemia. Kondisi ini sangat berbahaya jika dibiarkan terus-menerus. Oleh sebab itu, sangat penting un-

Diabetes

tuk menghindari beberapa gaya hidup tidak sehat yang dapat meningkatkan risiko diabetes. Beberapa di antaranya adalah: 1. Pola makan buruk Hal ini sangat penting, sebab semua yang Anda makan akan memengaruhi kadar gula darah Anda. Makanan yang tinggi gula dan lemak dapat menjadi penyebab utama naiknya kadar gula darah Anda. Harus diketahui juga bahwa karbohidrat akan diubah menjadi gula, jadi asupan karbohidrat tidak boleh melebihi kebutuhan energi harian Anda. Tingginya kandungan karbohidrat sederhana pada berbagai macam camilan dapat meningkatkan gula darah secara

mendadak, serta efek lebih cepat lapar. Makanan dengan tingkat lemak jenuh (trans fat) tinggi, seperti pada jenis makanan junk food, juga digadang-gadang dapat menjadi penyebab resistensi insulin. Oleh karena itu, untuk menghindari diabetes, ada baiknya Anda memperbanyak konsumsi serat dan karbohidrat kompleks, seperti pada produk olahan gandum. 2. Jarang melakukan aktivitas fisik Gaya hidup tidak sehat berikutnya adalah jarang melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. Hal ini dapat menjadi faktor pencetus dari penyakit diabetes, sebab akan membuat kadar (Bersambung di Hal. 9)

Cara Menjadi Lebih Sehat MELAKUKAN perubahan gaya hidup yang lebih sehat sangatlah penting. Mengubah beberapa kebiasaan gaya hidup ke arah yang lebih sehat berkontribusi besar dalam membantu mengurangi kadar kolesterol dan trigliserida. Berikut ini beberapa tipsnya: 1. Hentikan atau kurangi asupan alkohol menjadi tidak lebih dari 1 gelas (untuk wanita) atau 2 gelas (untuk pria) per hari. Minuman beralkohol dapat meningkatkan kadar trigliserida. 2. Jangan merokok. Merokok meningkatkan kemampuan kolesterol LDL untuk masuk ke sel-sel arteri dan menyebabkan kerusakan. 3. Berolahraga secara teratur setidaknya 30 menit. Pilihan olahraganya bisa dengan jalan cepat, berenang, atau aerobik setiap hari. Olahraga dapat meningkatkan kadar HDL sambil mengurangi kadar LDL dan trigliserida dalam tubuh. 4. Menurunkan kelebihan lemak tubuh. Kelebihan berat badan

dapat menyebabkan peningkatan kadar trigliserida darah dan LDL. 5. Kontrol kadar gula darah jika Anda menderita diabetes. Gula darah yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko aterosklerosis, serangan jantung, dan stroke. Para pakar setuju bahwa cara yang paling efektif untuk menurunkan kadar kolesterol adalah dengan memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung asam lemak tak jenuh yang sehat, ketimbang yang mengandung asam lemak jenuh atau lemak trans. Silakan cek kembali pola makan Anda. Sudahkah sudah sesuai dengan yang dianjurkan agar kadar kolesterol tak melampaui batas normal? Jika belum, segera perbaiki dan hindari jenis-jenis makanan yang tinggi kolesterol jika ingin terhindar dari penyakit berbahaya. Kalau sudah melakukan perubahan gaya hidup tetapi kadar kolesterol tak

juga membaik, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. (*)

Hidup Sehat Tanpa Alkohol SEBUAH penelitian menyarankan orang yang terbiasa mengonsumsi minuman beralkohol lalu menghentikan kebiasaannya justru mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Itu menunjukkan sebaiknya para peminum alkohol untuk mulai memikirkan meninggalkan kebiasaan buruknya. Dalam ukuran sedang, konsumsi alkohol diyakini mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan meminimalisir permasalahan kesehatan seperti penyakit jantung dan kanker, seperti diungkapkan banyak penelitian. Tapi, tidak jelas berapa ukuran moderat untuk mengonsumsi alkohol. Ada pendapat yang mengatakan 17 kali untuk pria per pekan, dan 7 kali untuk perempuan setiap pekan. Tapi, klaim tersebut ditolak mentah-mentah pada penelitian yang dilaksanakan oleh para peneliti dari Universitas Hong Kong. Mereka meneliti 10.386 orang dewasa di Hong Kong baik bukan pemabuk dan pemabuk sedang. Rata-rata usia partisipan adalah 49 tahun. Peneliti mengikuti para partisipan selama 2,3 tahun. Ternyata selama penelitian itu, 40 persen peminum dari kalangan pria dan 62 persen peminum dari responden perempuan meninggalkan alkohol. Perempuan yang berhenti minum alkohol ternyata mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Demikian juga mantan peminum dari kalangan laki-laki. â&#x20AC;&#x153;Penelitian ini menunjukkan bukti bahwa minum alkohol dalam level sedang merupakan pola hidup sehat,â&#x20AC;? kata peneliti Xiaoxin Yao dari Universitas Hong Kong dilansir dari Channel News Asia, Juli lalu. (dot)

LIPUTAN KHUSUS

Kasus RSUD Kraton Pekalongan

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

DAFTAR SAKSI PERKARA KORUPSI RSUD KRATON

Dirut dan Wadir Didakwa Potong Insentif

Agus Bambang Suryadana (terdakwa II/Wadir AUK)

EMARANG - Sidang perdana dugaan perkara korupsi pemotongan insentif pegawai struktural RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan dengan terdakwa M Teguh Imanto dan Agus Bambang Suryadana, mantan Direktur serta Wadir Administrasi Umum dan Keuangan (AUK) mulai digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (30/7). Dugaan korupsi terjadi antara Januari 2014 sampai Nopember 2016 saat keduanya menjabat. M Teguh Imanto menjabat direktur periode Oktober 2011 – Mei 2018, sedangkan Agus Bambang Suryadana, periode Januari 2012 – September 2018. Selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kraton Tahun 2012 – 2016, M Teguh didakwa bertindak sendiri atau bersama – sama dengan Agus Bambang Suryadana memotong insentif pegawai RSUD Kraton. “Melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” sebut Sri Heryono, Jaksa Penuntut Umum Kejati Jateng membacakan surat dakwaannya. Kasus bermula ketika M Teguh Imanto selaku Direktur RSUD Kraton telah memberikan tambahan penghasilan berupa Insentif Managerial kepada para pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II, III dan IV. Pada sistem remunerasi nilainya tidak ada dasar perhitungannya dan hanya mendasari dari kebutuhan dana Peningkatan Pelayanan (PP) RSUD Kraton setiap bulan. Penetapan sistem remunerasi bagi pegawai itu telah dilakukan perubahan 6 kali. Pertama, tanggal 17 Juli 2014 dan terakhir tanggal 7 Juni 2016. Dalam SK Direktur itu ditetapkan besaran Insentif Managerial kepada pejabat struktural. Atas penetapan itu, Agus Bambang Suryadana selaku Wadir AUK didakwa mendapat perintah dari M Teguh Imanto membayarkan terlebih dahulu remunerasi termasuk di dalamnya tambahan Insentif Managerial kepada pejabat struktural. “Padahal diketahui olehnya bahwa aturan hukum tentang pembayarannya berupa Keputusan Direktur tentang Penetapan Sistem Remunerasi bagi Pegawai di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan belum ada

Kurniasih Nur Chasanah (Staf RSUD Kraton)

dan dibuat setelah pembayaran dilakukan/ dibuat secara bersamaan d a n dibuat tangg a l mund u r terseb u t ,” s e b u t jaksa Sri Heryono didampingi jaksa Irfan H dan Bambang Widianto. Atas pembayaran tunjangan insentif managerial kepada pejabat struktural itu, sesuai perintah M Teguh Imanto tidak diterimakan, tetapi dipotong dan ditampung di Bagian Keuangan yang dipergunakan sebagai Dana Peningkatan Pelayanan (PP) di RSUD Kraton. Pemotongan dari insentif dari Januari 2014 – Nopember 2016 ditampung di rekening penampungan atas nama Sartana dan Riski Tesa Malela di Bank Mandiri nomor rekening 1390016008181. Hasil potongan tunjangan Insentif Managerial selama Januari 2014 – Nopember 2016 yang ditampung terkumpul dana Rp 5.482.200.000. Dana dipergunakan sebagai Dana Peningkatan Pelayanan (PP) RSUD Kraton. Penggunaannya itu sesuai perintah lisan/ tertulis dari M Teguh Imanto. Sesuai bukti dokumen laporan pertanggungjawaban kegiatan dana peningkatan pelayanan dipergunakan di antaranya. Untuk belanja kegiatan RSUD Kraton yang tidak dianggarkan dan kegiatan– kegiatan yang bersifat emergency sebesar Rp 1.254.880.245. Pemberian dana kepada oknum pe-

jabat daerah dan oknum ASN) sebesar Rp 3.612.325.500. Pemberian dana kepada oknum Pegawai Instansi Vertikal sebesar Rp 120.000.000. Biaya pendampingan hukum / pengacara sebesar Rp 425.000.000. Biaya pengobatan oknum pejabat daerah, kerabat pejabat daerah sebesar Rp 56.105.050. Pengembalian temuan pemeriksaan sebesar Rp 38.889.205. Selain potongan insentif managerial, Teguh Imanto juga memerintahkan ke Agus Bambang memotong tunjangan kinerja para pejabat struktural. Dana itu untuk kepentingan biaya pengacara dari alm. Sumargono (saat itu pejabat di RSUD Kraton) dalam perkara dugaan Tipikor Pengadaan Alkes dan KB Tahun 2012. Pemotongan dilakukan pada periode November 2014 – September 2015. Sebelumnya Teguh Imanto meminjam uang ke Bank Mandiri Kota Pekalongan sebesar Rp 200 juta yang dipergunakan untuk biaya pengacara Rp 75 juta dan Rp 125 dikelola Paula Ekayani. Untuk menutup pinjaman tersebut, M Teguh Imanto memerintahkan untuk dilakukan pemotongan tunjangan kinerja pejabat struktural, termasuk jatahnya Pejabat Eselon II (Direktur) Rp 2,5 juta, Eselon III a (Wadir Pelayanan dan Wadir Auk) Rp 1 jut, Eselon IIIb (Kabag dan Kabid) Rp 750 ribu dan Eselon IV (Kasubag dan Kasi) Rp 500 ribu. Sehingga setiap bulan terkumpul potongan tunjangan kinerja pejabat struktural sebesar Rp 14.500.000. Atas uang potongan tersebut ditransfer ke rekening atas nama Paula Eka Yani untuk mengangsur ke Bank Mandiri Cabang Hayam Wuruk Pekalongan. Pada 3 bulan terakhir (Juli, Agustus dan September), pemotongan (Bersambung di Hal. 22)

drg Ahmad Nurrohman (Wadir Pelayanan) Riski Tesa Malela (Kabag Keuangan) Enny Soesilowaty (Kabag Adminitrasi) Paula Eka Yany S (Kasubag Perbendaharaan) Sartana (Kasubag Akutansi) Totok Rahardjo (Mantan Bendahara Pengeluaran) Muhammad Shofiyudin (Staf Bagian Keuangan) Roro Riyani (Kasubag Umum dan Hukum) Mustofa (Mantan staf Subbag Umum dan Hukum) Fajar Arafat (pegawai RSUD) Mutiah (Mantan Kabag Keuangan) dr Zaki Mubarok (Mantan Kabid Pelayanan Medik) Dwi Yartanto (Kasubbag Kepegawaian dan Diklat) R Handy Artawab (Kabag Perencanaan dan Pemasaran) MS Slamet Martono (Kabid Pelayanan Medik) Djamiah (Mantan Kabud Penunjang Medik non Medik) Hety Purnama Dewi (Kasubbag Pemasaran Humas) Sri Utami (Mantan Kasubbag Aset) Sulatin (Mantan Kasubbag Kepegawaian dan Diklat) Supriyadi (Kasi Penunjang Non Medis) Carmadi (Mantan Kasubag Aset) Ganal Setyadi (Kasi Penunjang Medik) Rina Ekaningdyah (Kasu ag Perencanaan) Sri Subiyartingsih (Kasubbag Perencanaan) Khafifah Any (Mantan Direktur RSUD Cengkareng) Suhardiyanto (Koordinator Satuan Pelakasana) Evi Novita (staf Koordinator Satuan Pelaksana) Endang Murdiningrum (Mantan Kabag Hukum Setda) Suci Mahardiko (Kasubag Peraturan Per-Undangan Bagian Hukum Setda) Nuryadi (staf Admin Bagian Hukum Setda) Emma Dewu Adtprasetya Ningrum (Mantan staf Bagian Hukum Setda) Widodo (Mantan Kabag TU RSUD) Hari Suminto (Asisten II Setda/Dewan Pengawas) dr Hardi Warsono (Dewas RSUD) dr Sukartono Topo Subroto (Dewas RSUD) drg Titien Agustina (Sekretaris Dinkes) Indriya Madyawati (Kabid Anggaran dan Perbendaharaan DPKAD) Francellia Oenky Putri (Sekretaris Dewas RSUD) Hindun (Ketua DPRD) Acgmad Kozin (Wakil Ketua DPRD) Tuti Harmonis (anggota Komisi B DPRD) Musa Adam (anggota DPRD) Muhtarom (anggota DPRD) Herry Triyono Sabdo (anggota DPRD) Dodiek Prasetyo (anggota DPRD) Mukaromah Syakur (Sekda) Achmad Mas’udi (Mantan Inspektur) Bambang Sulistiono (Kasubag Adminitrasi dan Umum Inpektorat) Totok Budi Mulyanto (Kepala DPPKD) Asip Kholbihi (Bupati Pekalongan sekarang) Arinu Harimurti (Wakil Bupati sekarang) Amat Antono (Bupati Pekolangan periode 2011-2016) Fadia Arafiq (Wakil Bupati Pekolangan periode 2011-2016) Setyawan Perdana (ajudan Bupati Pekalongan) Anisa Ul Khasanah Baiti Riski (Manfan Spri Direktur RSUD) Sugeng Haryadi (Mantan Kacab Bank Mandiri Pekalongan) Denny Prasetyo (auditor BPK Perwakilan Jateng) Emanuel Sujarmoko (ahli HAN) Sumber : Pengadilan Tipikor Semarang.

FOKUS

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

KETENTUAN GRATIFIKASI UNSUR Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : • Pegawai negeri/penyelenggara negara • Menerima gratifikasi • Berhubungan dengan jabatan • Bertentangan dengan tugas dan kewajibanyya • Tidak dilaporkan kepada KPK dalam 30 (tiga puluh) hari kerja.

Penerima Gratifikasi yang Wajib Melaporkan Gratifikasi PENERIMAAN gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh Penerima Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Yang wajib melaporkan gratifikasi adalah: 1. Penyelenggara Negara a. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainyang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 1999). Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU No. 28 tahun 1999 di atas menguraikan jabatan-jabatan lain yang termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu meliputi salah satunya bupati, wabup dan dprd. Serta PNS (ayat 2).

Konsekuensi Hukum Dari Tidak Melaporkan Gratifikasi yang Diterima SANKSI pidana yang ditetapkan pada tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana penjara minimum empat tahun, dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah). Dari rumusan ini jelas sekali bahwa penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana yang persis samadengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (tim)

DPR Soroti Penanganan Kasus Hukum di Jateng SEMARANG - Kasus dugaan korupsi di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu materi bahasan dalam Rapat Kerja Pengawasan Komisi III DPR RI dengan seluruh unsur pemerintah bidang hukum di Jawa Tengah. Kasusnya diangkat di Raker karena dinilai belum tuntas. Raker diikuti Kapolda dan Kapolres se Jawa Tengah, Kajati dan Kajari se Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah beserta seluruh jajaran masing-masing. Acara digelar di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Selasa (30/7). Kepala Kejati Jateng, Yunan Harjaka kepada wartawan mengakui adanya beberapa topik pembahasan dalam Raker. Seperti hal yang harus disiapkan, mulai penyerapan anggaran, kinerja, program 2020 dan beberapa pembenahan. “Isu penanganan kasus. Tadi ada (Komisi III) yang tanya seperti di Pekalongan. Demak. Pekalongan tentang RSUD. Kami akan pelajari. Usai dipelajari akan diambil langkah-langkah yang akan dilakukan, “ kata Kajati usai Raker. Yunan mengaku tidak ada hambatan dalam penanganan kasus dugaan korupsi olehnya. “Tadi kasus-kasus yang ditanyakan. Tidak berhenti di kejaksaan. Kami jalan terus. Seperti di Pekalobgan jalan dan sedang proses sidang. Komisi III berharap penanganan perkara lebih baik dan penegakan hukum lebih optimal,” jelas dia. Kapolda Jateng, Irjen. Pol. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si kepada wartawan usai Raker mengakui, tiga hal yang menjadi

pokok persoalan di bidangnga. Yakni, anggaran, penanganan kasus dan fungsi Polri. “Raker dengan Polda bicara 3 isue. Pertama tentang realisasi penggunaan anggaran. Berapa jumlah yang diberikan dan terserap. Masalah-masalah perencanan, pengusulan dan penggunaan. Kedua, masalah kasus menonjol di Jateng, sejauh mana penyelesaian kasusnya dan kesulitannya. Terutama korupsi, narkotika dan terorisme,” jelas Kapolda. Isu ketiga, masalah penyelenggaraan fungsi kepolisiam di Jawa Tengah. “Semua berjalan lan ar dan saling mengisi. Komisi 3 menginventarisasi masalah yanv dihadapi Polda dan akan membawanya di persidangan berikutnya,”imbuhnya. Kapolda mengakui, tidak ada hambatan dalam penanganan kasus oleh pihaknya. “Penanganan tidak ada hambatan. Proses berjalan. Dukungan anggaran bakk. Kesiapan penyidik baik. Memang ada beberapa kasus yang belum terungkap karena proses pembuktian belum cukup. Pelaku masih dalam pengejaran,” jelas dia. Kapolda mengakui, Polri terus berupaya menekan dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas di Jawa Tengah. “Upaya pencegahan bahaya narkotika, korupsi. Upaya pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme,” imbuhnya. Dua kasus korupsi terjadi di RSUD Kraton Pekalongan. Terakhir kini, dugaan korupsi pemotongan remunerasi insentif pegawai RSUD Kraton tahun 2012 sampai 2016 dengan terdakwa M Teguh

Imanto dan Agus Bambang Suryadana, mantan Direktur dan Wadir AUK diadili atas perkara itu. Kasus itu melibatkan mantan bupati, bupati, wabup, Sekda serta dewan dan oknum pejabat di Pemkab Pekalongan. Di antaranya mereka menerima aliran dana pemotongan remunerasi. Sebagian di antaranya telah mengembalikan. Sebelumnya, korupsi RSUD Kraton juga terjadi atas korupsi pengadaan alat kesehatan pada RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan tahun 2012. Kasus itu menjadikan Muhamad Teguh Imanto, salah satu terpidananya. Teguh dinilai korupsi bersama-sama Muhamad Yusdhi Febriyanto, mantan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Sulistyo Nugroho alias Yoyok. Serta dua terpidana tiga tahun lain, Sumargono mantan Kabid Penunjang Medik dan non medik selaku PPKom (meninggal di Lapas Kedungpane Semarang) dan Devi Reza Raya Direktur PT Bina Inti Sejahtera (BIS). Dalam perkara itu, PT Bina Inti Sehatera dalam vonis kasasi perkara Devi Reza Raya dinilai menikmati keutungan. Namun kini, Kejati Jateng belum mengajukan PT Bina Inti Sejahtera ke persidangan dalam pidana koorporasi. “Ini aspirasi berbagai elemen masyarakat Kabupaten Pekalongan agar kasus tindak pidana korupsi di RSUD Kraton diproses hukum secara adil dan tidak “tebang pilih”,” ungkap anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani yang kembali lolos di Dapil Jateng X (Kab. Pemalang, Kab/Kota Pekalongan & Kab. Batang). (far)

SAMBUNGAN Oposisi ...

(Sambungan dari Halaman 6)

iapkan kader untuk masa mendatang, (7) menguatkan budaya demokrasi, memantau pendidikan demokrasi dan menguatkan transparansi dan terakhir (9) harus berdedikasi terhadap demokrasi (negara). Melihat dari landasan ideal tersebut, menjadi oposisi juga bukanlah perkara gampang. Lebih dari itu, partai politik oposisi harus bekerja secara terstruktur, sistematis dan idealis. Hal ini tentu berbeda jauh dengan sekadar terpolarisasi yang lebih mengedepankan ego sektoral dan kepentingan tertentu. Perbedaan mencolok diantara kedua ialah ada tidaknya debat dan diskusi yang rasional dan bertanggung jawab. Polarisasi semata kurang menunjukkan debat yang rasional nan logis namun lebih pada dorongan emosional. Tidak mudah untuk menjadi oposisi namun harus tetap ada agar demokrasi berjalan secara seimbang dan terkendali. Namun demokrasi tidak membutuhkan sembarang oposisi, lebih dari itu membutuhkan oposisi yang mengemban misi suci,jelas dan penting terhadap demokrasi. Benar apa yang dikatakan Pak Jokowi dalam pidato kemenangannya bahwa oposisi juga mulia. Bahkan sangat mulia karena ada dan menjadi garis terakhir untuk mengawasi dan memastikan kepentingan rakyat luas. Toba Sastrawan Manik (Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Peminat Pancasila, Politik dan Kewarganegaraan)

Cegah Risiko ... gula darah Anda selalu tinggi. Terlebih jika terlalu banyak duduk atau tidur, maka akan menyebabkan kerentanan terjadinya penyakit pembuluh darah dan jantung. Hal yang mendorong kerentanan tersebut adalah peningkatan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. 3. Tingkat stres yang tinggi Ketika Anda stres, kadar gula darah juga akan naik. Lalu, ketika Anda merasa cemas, Anda mungkin jadi tidak bisa mengelola pola hidup dengan baik dan teratur. Anda mungkin akan semakin lupa berolahraga, makan dengan benar, atau minum suplemen pendamping, sehingga semakin meningkatkan kemungkinan risiko diabetes. Cobalah berbagai cara untuk menghilangkan stres. Beberapa cara yang bisa Anda tempuh misalnya melakukan teknik pernapasan dalam, yoga,

(Sambungan dari Halaman 7)

atau hobi yang bisa membuat Anda lebih rileks. 4. Kebiasaan merokok dan minum alkohol Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, penyakit diabetes sangat rentan akan komplikasi. Saat daya tahan tubuh menurun, maka penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal dan paru pun akan semakin mudah menyerang. Kebiasaan buruk seperti merokok akan berdampak buruk pada elastisitas pembuluh darah. Hal ini akan semakin mudah mencetuskan diabetes atau memperburuk keadaan jika memang sudah terkena sebelumnya. Sementara itu, alkohol dapat meningkatkan kadar gula darah dan memperburuk kondisi kesehatan bagi yang sudah menderita diabetes. Dengan tetap mengonsumsinya, risiko terjadinya komplikasi pada

penderita diabetes akan meningkat. 5. Jarang memantau kadar gula darah Memiliki kebiasaan jarang memantau kadar gula darah, biasanya akan berpengaruh pada perilaku dalam menjaga pola hidup sehat. Anda akan memiliki kecenderungan untuk tidak menjaga diri dari asupan tinggi gula. Dengan selalu memantau kadar gula darah, Anda akan selalu waspada dalam menjaga pola makan sehat. Oleh karena itu, mengenali gejala dan rutin cek gula darah dapat menjauhkan Anda dari penyakit diabetes. Kesadaran untuk menghindari gaya hidup tidak sehat akan melindungi Anda dari terjangkitnya beberapa penyakit serius seperti diabetes. Namun, tak hanya diabetes, berbagai komplikasi berbahaya pun akan enggan menjangkiti tubuh sehat Anda. (dot)

PENDIDIKAN & IPTEK

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

Rp 10 Miliar untuk 10.000 Siswa Miskin

EMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dana Rp 10 miliar untuk beasiswa 10.000 siswa miskin di Jawa Tengah pada 2019. Beasiswa itu disiapkan agar tidak ada anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Jumeri mengatakan, 10.000 beasiswa tersebut disiapkan untuk siswa SMA, SMK dan SLB baik negeri maupun swasta di Jateng. Perinciannya, 1.000 beasiswa diberikan untuk siswa

SLB, 4.000 beasiswa untuk siswa SMA dan 5.000 beasiswa untuk siswa SMK. “Nantinya, peranak akan mendapatkan beasiswa Rp1 juta per tahun,” katanya dalam keterangan resmi, akhir Juli. Beasiswa tersebut lanjut dia bersumber dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) Pemprov Jateng. Selain BSM, ada beberapa program beasiswa lain seperti Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah negeri dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk se-

kolah swasta. Selain itu, ada pula program beasiswa dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Jateng, yang jumlahnya mencapai Rp2,4 juta per anak setiap tahunnya. Dengan sejumlah beasiswa yang disediakan itu, menurut Jumeri, tidak ada alasan lagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya karena kekurangan biaya. “Beasiswa-beasiswa itu untuk semua siswa, baik sekolah negeri maupun swasta. Jadi yang saat kemarin PPDB banyak orang tua mengeluh tidak bisa menyeko-

Era 5.0 atau Society 5.0 SEMARANG Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, anggaran pendidikan setiap tahunnya terus meningkat. Kenaikan signifikan terjadi lima tahun terakhir. Dari Rp 353,4 triliun di tahun 2014 menjadi Rp492,5 triliun pada tahun 2019, atau mencapai 39,4 persen. “Ini wujud kebijakan pemerintah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya menghadapi Era 5.0,” kata Sri Mulyani saat orasi ilmiah bertema “SDM Kompetitif Menuju Era 5.0” pada Dies Natalis ke-38 Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), akhir Juli lalu. Menurut Sri Mulyani, di era teknologi yang berkembang pe-

sat, inovasi, keterampilan, serta kreativitas memegang peranan penting. Dia menyebutkan, urgensi untuk meningkatkan kualitas SDM semakin tinggi karena saat ini adalah masa di mana perubahan teknologi semakin cepat dan radikal. Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan inovasi harus dikapitalisasi oleh negara, terutama bagi negara berkembang. “Kegagalan dalam melakukan kapitalisasi teknologi, akan mengakibatkan hilangnya kesempatan menjadi negara maju,” katanya. Era 5.0 atau Society 5.0, kata dia, penekanan kesiapan SDM semakin menjadi perhatian agar

manusia tidak terhambat oleh disrupsi namun justru dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dengan cepat. “Era society 5.0 semakin menegaskan vitalnya kualitas SDM yang memiliki keahlian, mampu beradaptasi, serta memiliki pengetahuan yang luas,” paparnya. Sektor pendidikan, dikatakan, menjadi salah satu bagian terpenting untuk peningkatan kualitas SDM bangsa. Sebab itu, alokasi APBN 20% untuk pendidikan terus diprioritaskan. Antara lain melalui berbagai program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga program beasiswa Bidikmisi. (ang)

lahkan anaknya ke swasta karena tidak kebagian sekolah negeri, bisa mengajukan beasiswa itu,” imbuhnya. Untuk mendapatkan beasiswa dari sektor BSM, Bosda, BOP dan UPZ, syaratnya adalah siswa tersebut benar-benar miskin dan tidak menerima bantuan lain termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Program Keluarga Harapan (PKH). Pengajuannya, siswa diminta melapor kepada sekolah dan pihak sekolah yang akan mendaftarkannya ke dinas. Pihak sekolah juga di-

Klaim Seluruh Guru Sudah S-1 SEMARANG - Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri mengklaim, jumlah guru SD dan SMP Negeri di Kota Semarang mencapai sekitar 6.000 orang seluruhnya lulusan Strata Sarjana (S-1). “Sesuai kebutuhan, guru sudah sarjana semua,” kata dia sebagaimana diberitakan, akhir Juli. Jumlah itu terus ditambah. Pada penerimaan CPNS guru tahun lalu, terdapat 358 guru. “Baik guru ASN (Aparatur Sipil Negara) atau non ASN sarjana semua,” ujar dia. Namun, Gunawan menambahkan, Dinas Pendidikan Kota Semarang masih mempekerjakan PNS nonsarjana. Hanya saja, mereka

Kacamata Cerdas Alpha Smart Sunglass SEBUAH perusahaan teknologi, Trendloader, akan segera meluncurkan kacamata cerdas bernama Alpha. Sebelumnya Google yang dikabarkan akan meluncurkan kembali sunglass pintar tersebut, namun nyatanya gagal. Melansir Ubergizmo, akhir Juli lalu,Alpha Smart Sunglass milik Trendloader

ini Dirancang berbeda dengan yang pernah dibuat Google, yaitu Google Glass . Alpha Smart Sunglass Trendloader Menyediakan desain yang tidak terlalu menocolok, sehingga orang lain tidak perlu menggunakan kacamata tersebut. Desain nya Sendiri diadopsi Dari Snap ini Kacamata . Alpha Smart Sunglass

didukung dengan beberapa kecanggihan, salah satunya adalah tersedianya speaker dan mikrofon internal sehingga mudah diakses dengan mudah Google Asisten ke ponselnya hanya dengan ucapan. Meski begitu, penggunaan kacamata ini hanya bisa digunakan dibeberapa tempat dan waktu.

minta jeli dalam melakukan verifikasi, agar penerima beasiswa tidak salah sasaran. Jumeri mengku, beasiswa belum bisa menutup semua biaya. Namun, setidaknya sudah ada perhatian pemerintah terhadap sistem pendidikan di Jawa Tengah. “Persoalan pendidikan ini memang tidak akan selesai jika hanya dibebankan kepada pemerintah. Pihak swasta dan filantropi juga harus terlibat untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” ujarnya. (ang)

Pasalnya, kacamata hitam ini membuat pengguna kesulitan menggunakan kompilasi di dalam ruangan atau di malam hari. Mengenai dirilisnya sendiri belum dapat dipastikan kapan pun, tetapi rencananya akan dirilis pada musim semi ini dan akan tersedia di IndieGogo. (dot)

bekerja sebagai staf atau operator sekolah. “Kalau guru harus sarjana kecuali tenaga kependidikan seperti operator, penjaga malam, atau staf,” ungkapnya mengaku tidak hafal jumlah PNS nonsarjana di dinasnya. Gunawan menambahkan Kota Semarang memiliki 324 SD Negeri dan 44 SMP Negeri. Sekolah Dasar harus menampung maksimal 28 siswa per kelas dan SMP harus menampung maksimal 32 siswa. “PR saya bagaimana meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan sarana prasarana sekolah, dan kesejahteraan guru. Ini jadi satu kesatuan dan harus diusahakan semaksimal mungkin,” imbuhnya. (ang)

OLAHRAGA 11

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

Strong By Zumba

Olahraga yang Lagi Disukai Artis Indonesia

Untung Rugi, PSIS Berkandang di Magelang

EMARANG - PSIS Semarang saat ini menjadi tim musafir untuk bermain di kompetisi Shopee Liga 1 2019. Klub sepak bola kebanggaan Kota Atlas ini harus berkandang di luar Semarang. Stadion Jatidiri yang menjadi markas asli mereka, kini masih dalam tahap renovasi besar-besaran

untuk menjadi salah satu venue sepak bola bertaraf internasional. Hampir dua tahun ini, Laskar Mahesa Jenar bermain di Kota Getuk sejak stadion legendaris mereka direnovasi pada tahun 2017. Pertandingan pertama kandang PSIS di Stadion Moch Soebroto ditandai saat Hari Nur Yulianto dan kolega menjamu Persibat Batang

pada babak 16 besar kompetisi Liga 2 tahun 2017. Sejak saat itu, klub yang berdiri pada tahun 1932 ini terus menggunakan Stadion Moch Soebroto hingga sekarang. Bahkan sekarang tim (Bersambung di Hal. 22)

Puluhan Atlet dan Pelatih Terima Hadiah UNGARAN - Sejumlah atlet dan pelatih menerima Penghargaan Bagi Insan Olahraga Berprestasi dan Berdedikasi Tahun 2019 Kabupaten Semarang, 25 Juli lalu. Penghargaan diberikan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikbudpora), Sukaton Purtimo. Sekitar 65 atlet dari berbagai tingkatan dan usia menerima penghargaan, berupa uang pembinaan. Mereka sebelumnya menorehkan prestasi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Tengah Tahun 2019 di Kota Semarang. Penghargaan juga diberikan ke 25 pelatihnya.

Sukaton mengaku, hal itu sebagai penghargaan atas kerja keras para atlet dan pelatih yang mengharumkan nama Kabupaten Semarang, serta memupuk semangat atlet muda berbakat. “Untuk meraih prestasi, diperlukan kerja sama dan dukungan,” ujarnya. Gogo Widyatmoko, Kabid Kepemudaan dan Olahraga Disdikbudpora Kabupaten Semarang menambahkan, Popda Jawa Tengah 2019 pada tingkat SD/MI meraih 9 emas, 3 perak, dan 3 perunggu, pada tingkatan SMP/MTs meraih 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu, sedangkan pada ting-

kat SMA/MA meraih 5 emas, 6 perak, dan 4 perunggu. Nominal uang pembinaan yang diterima para atlet peraih emas sebesar Rp 1 juta, perak Rp 750 ribu, perunggu 500 rb, sedangkan untuk pelatih yang berhasil mengantarkan atletnya meraih emas sebesar Rp 1,25 juta, perak Rp 1 juta, dan perunggu Rp 750 ribu. “Mereka mencatat sejarah baru sebagai juara umum kedua pada Popda Jateng 2019,” urainya. (bud)

JAKARTA - Sudah pernah mendengar Strong by Zumba? Olahraga turunan dari Zumba ini ternyata diminati banyak artis Indonesia. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang sudah tersertifikasi sebagai pelatih Strong by Zumba. Meski merupakan bagian dari Zumba, Strong by Zumba memiliki perbedaan yang mencolok. “Bedanya 180 derajat dari Zumba karena tidak ada gerakan menarinya,” ungkap Laila Achmad, instruktur Strong by Zumba, 22 Juli lalu. Strong by Zumba diperkenalkan pertama kali pada 2016 oleh mantan karateka profesional Indonesia Umar Syarief dan istrinya Ai Lee yang juga seorang atlet. “Keduanya sama-sama suka Zumba, tapi karena mereka basic-nya powerful maka mereka ingin bikin sesuatu yang berbeda. Jadilah Strong by Zumba,” ujar Laila. Olahraga yang satu ini tergolong High Intensity Interval Training (HIIT), yaitu olahraga dengan intensitas interval tinggi. Artinya, setiap gerakan dilakukan dengan intensitas yang naik-turuna Dengan begitu, pembakaran lemak bisa lebih efektif. Tak perlu alat apapun untuk melakukan Strong by Zumba karena mengandalkan beban tubuh sendiri seperti body-weight training. Olahraga ini memadukan gerakan-gerakan basic seperti jumping jack, push-up, plank, burpee, sit-up dan squat. Teknik yoga dan pilates juga diadopsi untuk Strong by Zumba. Menariknya juga, olahraga ini diiringi musik yang sudah dibuat secara khusus sehingga iramanya sesuai dengan gerakan yang dilakukan. Strong by Zumba terdiri dari enam fase yakni pemanasan, kuadran satu hingga empat, dan pendinginan. “Kuadran satu hingga tiga, dilaku(Bersambung di Hal. 22)

Bonus Atlet Berprestasi di ASG 2019 Perolehan Medali Akhir pada ASG 2019

Indonesia Juara Umum ASG 2019 SEMARANG - Indonesia sukses memenuhi target juara umum ASEAN Schools Games (ASG) 2019 di Semarang, setelah mengumpulkan medali terbanyak

pada pertandingan hari terakhir, 23 Juli lalu. Tidak hanya tampil sebagai juara umum, Indonesia (Bersambung di Hal. 22)

Gold

Silver

Bronze

1. Indonesia

2. Thailand

3. Malaysia

4. Singapura

5. Vietnam

6. Filipina

7. Myanmar

8. Laos

9. Brunei

10. Kamboja

SEMARANG - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi memberikan beasiswa total Rp2,7 miliar untuk atlet berprestasi dalam ASEAN School Games (ASG) 2019 di Semarang. Peraih medali emas mendapat Rp15 juta, perak Rp7,5 juta, dan perunggu Rp5 juta. Menpora RI mengatakan dana beasiswa tersebut bersumber dari APBN. “Total beasiswa yang kami berikan Rp2,7 miliar. Tahun lalu hanya medali emas yang kami

berikan beasiswa, tahun ini seluruh peraih medali,” kata Imam, 25 Juli. Imam mengatakan Kemenpora bangga, bersyukur, sekaligus berterima kasih kepada para atlet. Namun, ia meminta agar para atlet tidak berpuas diri terhadap prestasi yang dicapai dalam ASG 2019. Deputi III Bidang Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta menyampaikan ma sing-masing atlet hanya (Bersambung di Hal. 22)

Tabloid INFOPlus 12

HALAMAN

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

(dari) Jakarta Merembet ke Jateng...

ENYIDIK KPK kepabeanan atasnama terlangsung gerak dakwa Surya Soedharcepat mengma bin Lie Tjek Jauw. umpulkan Penyidikan berbarang bukti pasca dasar Surat PerinOTT dugaan suap tah Penyidikan yang dilakukanDirektur Penynya terhadap idikan pada JakAsisten Pidana sa Agung Muda Umum KejakTindak Pidana saan Tinggi (KeKhusus Nomor jati) DKI JakarPrint -21/F.2/ ta, Agus Winoto, Fd.1/07/2019 pertengahan Juli tanggal 26 Juli lalu. Selain Agus, 2019. Alvin Suherman Atas pemerik(AVS) pengacara Sensaan dan pengumSadiman dy Perico (SPE) selaku pulan barang buktinya, pihak berperkara yang dipenyidik Kejagung meneduga penyuap turut kena OTT. tapkan sejumlah tersangka. Ketiganya ditetapkan tersangka. Informasi di Kejagung, atas penySalah satunya tindakan penyidik, meng- idikan kasus dugaan suap jual beli tuntutan geledah kantor pengacara Alvin Suherman. rendah terhadap Surya Soedarma telah meHasilnya, ditemukan sejumlah dokumen netapkan adanya tersangka. Mereka, Asispenanganan perkara Sendy yang ditangani ten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Alvin. KPK juga dikejutkan atas temuan do- Jateng Kusnin, Benny Chrisnawan (staf TU kumen perkara atasnama terdakwa Surya Pidsus Kejati Jateng) dan M Rustam Effendy Soedharma, pemilik sekaligus Komisaris PT SH MH (Kasi Tut pada Pidsus Kejati Jateng). Surya Semarang Sukses Jayatama (SSSJ). Penetapan Agus Winoto selaku Aspidum Bukti catatan adanya pengurusan perkara Kejati DKI Jakarta dan Kusnin sebagai Aspidkepabeanan di Kejati Jateng atasnama Surya sus Kejati Jateng atas dugaan suap menjadi Soedharma yang diindikasi beraroma suap sejarah baru. Kedua puncuk pimpinan aktif jual beli tuntutan rendah jaksa. di korps adyhaksa itu merupakan jabatan Perkara tindak pidana kepabeanan den- tertinggi di kejakaaan yang diproses hukum. gan terdakwa Surya Soedharma itu,disidang Penetapan tersangka terbit pada 31 Juli di Pengadilan Negeri Semarang. Surya di- 2019 berdasarkan surat permintaan penytuntut hukuman 1 tahun penjara dengan idikan (Sprintdik) Nomor Print-25 / F.2 / Fd.1 / masa percobaan 2 tahun oleh jaksa dan akh- 07/2019 dan Surat Penetapan tersangka No: irnya majelis hakim dijatuhi putusan 2 tahun TAP- 22 / F.2 / Fd.1 / 07/2019. Mereka disangpenjara. ka pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf b dan Di perkara itu, Surya didampingi Alvin pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang Suherman SH MH CN, Ruskian Suherman SH (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tadan Udin Zaenudin SH, advokat berkantor di hun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Jalan Pangeran Jayakarta Komplek 141 blok pasal 55 KUHP ayat ke 1 KUHP. C nomor 17 Jakarta Pusat. Bersamaan itu, penyidik KPK yang lebih Temuan dokumen itu menyebar sampai dulu menyidik dugaan suap di Jakarta, atas ke telinga Kejagung. Upaya penyelidikan temuan dugaan suap di Kejati Jateng juga langsung digeber Kejagung hingga akhirn- mengembangkan temuannya. KPK mengya meyakini adanya dugaan kongsi jual beli geledah empat lokasi di Jawa Tengah. tuntutan di perkara Surya Soedharma oleh Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah menjajarannya. Pada akhir Juli lalu, Kejagung re- gatakan, penggeledahan dilakukan sejak smi mengeluarkan Sprindik. Selasa-Rabu (30-31/7/2019). Lokasi yang Penyidikan salah satunya dilakukan den- digeledah pada dua rumah saksi, yaitu Asgan menggeledah ruang Pidsus di Kejati pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa TenJateng untuk mencari barang bukti. Asin- gah dan satu orang saksi dari pihak swasta. tel Kejati Jateng Ponco Hartanto mengakui Ruang kerja Aspidsus Kejati Jateng disebut adanya tindakan penyidikan oleh penyidik sudah disegel oleh Kejaksaan Agung. Kejagung di kantornya. “Penggeledahan juga dilakukan di kantor “Tidak ada OTT, aman-aman saja, PT SSSJ di daerah Karangturi Blok N dan Gupenyegelan wewenang Kejaksaan Agung. dang di daerah Karang Kidul Semarang,” kata Penyidik pasti mendatangi tempat, yang di- Febri kepada wartawan. tuju Kejaksaan Tinggi Jateng,” kata Ponco, 31 KPK menyita sejumlah dokumen dan Juli lalu. telefon genggam dari lokasi. KPK juga meKejagung pada 30 Juli sebelumnya juga meriksa Surya Soedharma dan sejumlah pimemanggil dan memeriksa tujuh pegawai hak swasta. Pemeriksaannya di Polrestabes di lingkungan Kejati Jateng yang diduga ter- Semarang. libat. Mereka, Dwi Samudji SH Mhum (Kajari Kuasa hukum Surya Sudharma, Adrianus Kota Semarang), Benny Chrisnawa (staf TU Herman Henok, yang ditemui di lokasi engPidsus Kejati Jateng), Dyah Purnamaningsih gan berkomentar banyak. Ia tidak membanSH (jaksa), Musriyono SH (jaksa), M Rustam tah kliennya diperiksa oleh penyidik KPK. Effendy SH MH (Kasi Tut pada Pidsus Kejati “Dari surat panggilan yang disampaikan Jateng), Adi H Wicaksono SH (Kasi Eksekusi KPK hanya diminta datang untuk dimintai dan Eksaminisasi Kejati Jateng) dan Sukanti keterangan berkaitan dengan kasus KejakAmd (Bendahara Pengeluaran Kejari Kota saan Tinggi DKI Jakarta yang sebelumnya Semarang). diungkap KPK,” katanya mengaku tidak tahu Mereka diperiksa terkait penyidikan Ke- peran kliennya pada perkara yang terkait Asjagung atas dugaan tindak pidana korupsi pidum Kejati DKI Jakarta itu. dalam penanganan perkara tindak pidana Koordinator Masyarakat Anti Korupsi In-

donesia (MAKI), Boyamin harma sendiri diketahui Saiman yang sejak awal pernah dipidana atas memgawal proses perkara pemalsuan hukum Surya Soedamplas pada tahun harma menuding 2008 silam. Hal itu kasus dugaan dikuatkan upaya suap di Kejati Peninjauan KemJateng juga melbali (PK) yang ibatkan Sadidiajukannya Noman, mantan mor 193 PK/Pid. Kajati Jateng. Sus/2011 Tahun MAKI menduga 2012. Atas perSadiman terlibat karanya, Kejari adanya tuntutKota Semarang an rendah Surya diketahui belum Soedharma. Sadipernah mengekman yang kini menjasekusinya. Kusnin bat Sesjambin Kejagung Desakan eksekusi pididuga kecipratan uang dana atas terpidana Surya suap. Soedharma diajukan MAKI ke Sadiman dinilai tahu dan menyetuKejari Kota Semarang. jui rencana penuntutan rendah kasus “MAKI menemukan adanya pengaduan kepabeanan terhadap terdakwa Surya Sud- masyarakat mengenai Eksekusi Pidana terhharma. adap Putusan Pengadilan Negeri Semarang “Jaksa Agung harus segera membuka dan Nomor : 1075/Pid.B/2007/PN.Smg., tanggal memecat mantan Kajati Jateng Sadiman. 24 Juni 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanpa persetujuannya tidak mungkin ter- Jawa Tengah Nomor : 417/Pid/2008/PT.Smg, dakwa, Surya hanya dituntut rendah,” kata tanggal 5 Februari 2009 Jo Putusan Mahkadia. mah Agung R.I. Nomor : 1926 K/Pid.Sus/2009 Sesuai kententuan pasal 103 UU tanggal 7 Januari 2010 atas nama terdakwa kepabeanan (Pasal 103 huruf a Undang-Un- Surya Soedharma yang divonis pidana pendang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Peruba- jara setahun dan 6 bulan dan denda Rp 25 han Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun juta. Meskipun telah Inkracht sejak tahun 1995 tentang Kepabeananjo. Pasal 55 ayat 2012 namun putusan tersebut belum diek(1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP-red) sekusi sampai saat ini tanpa adanya alasan yang menjadi dasar jeratan Surya Soedhar- yang jelas dan dapat dipertanggung jawabma, ancaman hukumannya minimal 2 tahun kan secara hukum. Maka kami mendesak penjara. Tapi oleh jaksa hanya dituntut satu kepada Kejaksaan Negeri Semarang untuk tahun penjara dengan masa percobaan dua segera mengeksekusinya. Hal itu demi ketahun. Tuntutan itu atas persetujuan Kajati. pastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan,” Dalam tuntutannya, jaksa juga tak men- kata Boyamin. cantumkan Surya pernah dipidana dalam Kasie Intel Kejari Kota Semarang, Nur kasus pemalsuan amplas di pertimbangan Winardi dikonfirmasi perihal eksekusi perkamemberatkannya. “Itu tidak dijadikan per- ra pemalsuan amplas terpidana Surya Soedtimbangan. Bahkan informasinya atas putu- harma tahun 2008 mengaku tak tahu. san pidana sebelumnya, ia tak pernah diek“Akan kami cek. Apakah sudah dieksekusi sekusi. Ancaman minimal penjara dua tahun atau belum,” kata Nur Winardi yang belakankok dituntut percobaan,” kata dia. gan tak pernah menyampaikan hasilnya. Boyamin menambahkan, penanganan Kepala Lapas Klas 1 Kedungpane Semadugaan suap dan gratifikasi penanganan rang, Dadi Mulyadi melalui Humas Fajar perkara Surya Soedharma di Kejati Jateng Shodiq yang dikonfirmasi perihal adanya ekyang disidik Kejagung masih dalam level sekusi terpidana atasnama Surya Soedharrendah. ma mengakui tidak pernah ada. Berdasarkan Boyamin menuding ada kepentingan data Warga Binaannya di Lapas Kedungpane, terselubung Kejagung yang dengan cepat nama Surya Soedharma tak ditemukan. menyidik kasus tersebut. Penanganan Keja“Tidak ada mas (Surya Soedharma),” kata gung, bentuk penyelamatan anak buahnya Fajar. di korps adyhaksa dari proses hukum KPK. Kasus dugaan suap di Kejati Jateng, kata Bermasalah Sejak Penyidikan dia, bersumber atas pengembangan perkaKetidakberesan penanganan perkara ra sama, saat KPK menggelar OTT di Jakarta Surya Soedharma diduga sudah terjadi sejak terhadap pengacara Surya Soedharma, Alvin penyidikannya. Diduga adanya kongsi jual Suherman dkk. beli penanganannya. “Sumber perkaranya sama. Saat pengMAKI menduga penanganan penyidikan geledahan di kantor Alvin ditemukan catatan kasus Surya Soedharma oleh penyidik Kanpengurusan perkara kepabeanan di Kejati tor Bea Cukai Jateng bermasalah dan sarat Jateng. Karena perkara ini (dugaan suap) kongsi sejak awal. Penyidik dinilai menyalahsudah ditangani KPK. KPK sudah menyidik, gunakan kewenangannya. MAKI melapormemeriksa dan menggeledah di Kota Sema- kan dugaan penyimpangan itu ke Kejagung. rang. Saya menduga, Kejagung berupaya Secara resmi laporan dugaan penyalahmenyelamatkan pelaku level tertentu dan gunaan wewenang, menghalangi penyhanya dikenakan ke level bawah. Pasal 50 idikan dan gratifikasi penanganan perkara UU KPK menyebut, perkara yang ditangani kepabeanan oleh Kantor Bea Cukai Jateng KPK otomatis menjadi domainnya KPK. Ada atas tersangka Surya Soedharma dilaporkan MoU juga antar pengak hukum, bahwa siapa ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang melakukan penyidikan lebih dulu, dia Kejagung. yang akan menangani “ kata dia. Penyidik Bea Cukai Jawa Tengah melakuMAKI mengungkapkan, Surya Soed- kan Penyidikan dengan Surat Perintah Tugas

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

Penyidikan Nomor : SPTP-02/WBC.09/BD.04/PPNS/2017, tertanggal 19 September 2017. Penyidik melakukan kegiatan penggeledahan ke kantor PT Surya Semarang Sukses Jayatama dan menyita sejumlah barang bukti. “Bahwa pada 20 September 2017 Surya Soedharma diketahui membuat Surat Pernyataan bersedia melakukan Tindakan Kooperatif atas pemeriksaan dan audit kepabeanan dan cukai atas barang maupun dokumen guna melaksanakan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku dan sanggup untuk bertanggung jawab di muka umum atas kebenarannya. Surat Pernyataan ditandatangani Surya Soedharma dengan saksi Parjiya selaku Kepala Bea Cukai Kanwil Jawa Tengah, dan Muhammad Hakim Sastra selaku Kabid Pabean Cukai Kanwil Jawa Tengah,” sebut MAKI dalam surat laporannya. Munculnya surat pernyataan itu diduga dijadikan dasar penghentian penyidikan kasusnya. MAKI menyebut oknum pejabat Kepala Bea Cukai Jawa Tengah (Parjiya) pada bulan November 2017 memerintahkan penghilangan seluruh dokumen Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SPTP-02/WBC.09/BD.04/ PPNS/2017, tertanggal 19 September 2017 tanpa alasan yang memadai yaitu hanya akan mengenakan sanksi denda. “Tindakan menghilangkan dokumen penyidikan ini patut diduga melanggar hukum yaitu menghalangi penyidikan,”sebut MAKI dalam laporannya. Upaya pengenaan sanksi denda gagal karena Surya Soedharma tidak bersedia membayar denda. Pada Mei 2018 akhirnya diterbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan baru yang menetapkan Tersangka atas nama dirinya pada 2018. Dalam putusan perkara Surya Sordharma di PN Semarang Nomor 187 terungkap adanya Sprindik di tahun 2018 yang dikeluarkan penyidik Bea Cukai. Ahli Kepabeanan Rudi Aji Hermawan yang dimintai keterangan di perkara Surya Soedharma mengaku hal itu. Ahli menjelaskan telah melakukan pemeriksaan memberikan keterangan dalam perkara ini berdasarkan surat penugasan dari Kepala KPPBC TMP Tanjung EmasNomor S-1894/WBC.10/KPP.MP.01/2018 tanggal 19 Juli 2018. Ia ditunjuk sebagai ahli kepabeanan pada perkara tindak pidana di bidang kepabeanan sesuai Laporan Kejadian Tindak Pidana Nomor: LK-03/WBC.10/BD.04/PPNS/2018 tanggal 11 Mei 2018 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-03/WBC.10/PPNS/2018 tanggal 11 Mei 2018. Perkara itu dilimpahkan penyidik Bea Cukai kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan mendapat status P21, dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang. Dari tuntutan pidana 2 tahun percobaan setahun jaksa, ia divonis 2 tahun penjara oleh hakim. Penyidikan bea cukai Jawa Tengah atas dugaan pemalsuan dokumen kepabeanan PT SSSJ disebut hanya difokuskan atas bukti dokumen invoice asli yang dipalsukan sekitar 140 PIB. Padahal selama hampir 2 tahun diduga terdapat ribuan PIB namun nyatanya tidak dilakukan pengembangan penyidikan sehingga patut diduga telah terjadi kesengajaan untuk melokalisir penyidikan. Menurut MAKI Kakanwil DJBC Jawa Tengah-DIY yang memutuskan mengaudit pada saat jeda penyidikan dengan jangka waktu yang panjang namun hasilnya tidak cukup memadai. Hal itu karena hanya fokus atas bukti dokumen invoice asli yang dipalsukan sehingga hanya merumuskan kerugian negara sebesar Rp 34 miliar. Jika audit seluruh PIB selama 2 tahun yang jumlahnya ribuan dengan modus harga dari suplaier diturunkan sekitar 40% maka kerugian negara bisa dirumuskan dalam jumlah ratusan miliaran. Sejak penyidikan, Surya Soedharma sendiri tidak dicekal dan tidak ditahan. Padahal untuk kasus kepabeanan yang skalanya lebih kecil pelaku ditahan. PT SSSJ justeru masih diberi kesempatan melakukan import dengan fasilitas jalur hijau. Semestinya terhadap perusahaan ini dilarang melakukan impor atau setidak-tidaknya diberikan status jalur merah. Pemberian jalur hijau ini diberikan oleh Pejabat setingkat Direktur di Dirjen Bea Cukai Pusat atas rekomendasi Bea Cukai Kanwil Jawa Tengah. Penyidikan dugaan tindak pidana kepabeanan oleh bea cukai sendiri tidak dilengkapi dengan pengenaan ketentuan kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam rangka untuk memaksimalkan pembayaran kewajiban bea termasuk denda . Dalih pengenaan TPPU setelah predikat crime memperoleh putusan incracht

Tabloid INFOPlus HALAMAN

adalah tidak tepat karena akan memberikan kesempatan tersangka untuk menyembunyikan dan mengalihkan hartanya dalam bentuk penjualan dan penjaminan pinjaman dari bank. Permasalahan buruknya penyidikan oleh Bea Cukai Jawa Tengah juga telah dilaporkan kepada Irjen Kemenkeu, namun hingga kini belum mendapat jawaban. Surya Soedharma dan PT SSSJ sendiri dituding sering ditemukan dugaan tindak pidana kepabeanan dan telah dilakukan pemberian sanksi administrasi denda. Namun kemudian sanksi tersebut dimentahkan oleh mekanisme Banding di Pengadilan Pajak karena patut diduga mendapat perlindungan dari oknum pejabat pusat Bea Cukai. Segala hal kemudahan dan fasilitas yang diperoleh itu diduga didapat dari oknum pejabat Bea Cukai Jawa Tengah dan Ditjen Bea Cukai Pusat. Atas hal itu selayaknya Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan dugaan KKN terhadap oknum pejabat Bea Cukai Jawa Tengah maupun pusat. “Atas segala kemudahan yang diberikan Kantor Dirjen Bea Cukai itu patut diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang, menghalangi penyidikan, dan diduga adanya tindak pidana gratifikasi, suap, pemerasan, dan korupsi,” kata Boyamin. Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY, Parjiya yang dikonfirmasi terkait kebenaran surat pernyataan Surya Soedharma yang turut ditandatanganinya itu membantahnya. Meski begitu, ia tak membantah adanya dua penyidikannnya di kasus Surya Soedharma pada tahun 2017 dan 2018. “Seingat saya, di 2017 memang ada audit kepada PT SSSJ. Tapi soal tanda tangan tersebut, kami audah check, dan tidam itemukan di file kami. Hanya saja, di 2018 kami melakukan penyidikan intens sebagai tindaklannjut temuan saat audit dan sudah selesai penyidikannya,” jelas Parjiya. Parjiya mengakui, dalam pemeriksaan sidang perkara Surya Soedharma di PN Semarang tahun 2019, pihaknya turut diperiksa sebagai saksi. “Proses sidang di 2019, saya tahu karena banyak dari anggota kami yang menjadi saksi. Kasus ini menarik, karena modusnya jarang terungkap,” imbuhnya. Terkait munculnya dua penyidikan oleh pihaknya sebelumnya, Parjiya tak tegas menjawab. “Seingat saya, penyidikannya ya yang sudah selesai itu. Walaupun triger penyidikan dari temuan audit. Dan auditnya juga memakan waktu lama, terutama utk mencari besarnya kerugian negara dari dokumen kepabeanan selama dua tahun sebelumnya. Jadi kerugian negara sebesar Rp 34 miliat lebih adalah perhitungan kerugian negara selama dua tahun masa audit,” kata dia. Terkait dua penyidikan itu, Parjiya melimpahkan ke Kabid Penyidikan Bea Cukai Jateng dan DIY, Anggiat agar dikonfirmasi. “Silakan dikomunikasikan yang lebih pas kalau urusan sangat tehnis penyidikan ke Pak Anggiat. Dia lebih tahu karena dia pelaku sejarah dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran kepabeanan,” kata Parjiya. Anggiat yang berusaha dikonfirmasi perihal itu menolak memberikan keterangannya. “Kemari saja biar enak ngobrolnya,” kata dia. (tim)

Jejak Perkara Surya Soedharma SURYA Soedharma bin Lie Tjek Jauw (67), pemilik/komisaris sekaligus Direktur Utama PT Suryasemarang Sukses Jayatama (SSJ), importir perdagangan alat pertukangan, alat bangunan serta spare part sepeda harus menelan pil pahit atas perkara pidananya. Majelis hakim menjatukan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 2,5 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Pada 23 Mei 2019 jaksa menuntutnya agar dipidana setahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun, denda Rp 5 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Putusan dijatuhkan, majelis hakim dalam putusannya yang dijatuhkan pada sidang 24 Juni 2019 oleh Pudjo Hunggul (ketua), Wismonoto, Esther Megaria Sitorus (anggota). Perkaranya kini masih proses banding di Pengadilan Tinggi Jateng. Warga Apartemen Pantai Mutiara Tower Enggano Lt. 15/8 Rt. 10 Rw. 16 Kel. Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, DKI Jakarta atau Jl. Gajah Mungkur Selatan No. 20 Semarang itu dinilai bersalah. Melakukan perbuatan pidana, menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap yang palsu atau dipalsukan secara berlanjut. Bersalah sesuai Pasal 103 Huruf a Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Surya Soedharma didakwa melaporkan,memalsukan dokumen kepabeanan. Kasus terjadi sejak 2016 sampai 2017. PT SSJ, perusahaan importir dan perdagangan alat pertukangan, alat bangunan serta spare part sepeda. Kantor di Jalan MT. Haryono Nomor 760-762 Ruko Karang Turi Blok N Semarang adalah accounting dan penjualan. Sedangkan di kantor jalan Seroja Timur I Nomor 8 Semarang adalah kegiatan operasional perkantoran termasuk pembuatan dokumen pelengkap pabean atas impor. Sejak Januari 2016 sampai Agustus 2017, PT SSJ melakukan kegiatan perdagangan impor. Atas kegiatan itu dilakukan pemeriksaan lapangan, audit petugas Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta di kantor Seroja Timur. Di sana petugas menemukan 118 set stempel nama supplier bertuliskan huruf latin dan mandarin serta tandatangannya yang dibuat dan di miliki PT SSJ. Modus terdakwa, mengedit/setting harga atas invoice yang akan digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean, dengan menurunkan nilai barang. Kepada Setyawati, Staf Administrasi Bagian Dokumen Impor hal itu dilakukan dengan menurunkan harga yang tertera pada invoice. Atas invoice yang nilainya telah diturunkan sehingga tidak sesuai kemudian diproses billing, yaitu proses pembayaran bea masuk dan pajak, dengan mencetak perhitungan besaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dibayar berdasarkan invoice yang telah diturunkan nilainya untuk kemudian dibayar ke bank. Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) lalu dikirim ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Emas. Berdasarkan perhitungan ahli kepabeanan, dari selisih antara nilai yang dicantumkan dalam invoice yang diduga palsu atau dipalsukan dibandingkan dengan nilai yang tercantum dalam invoice yang sebenarnya, jumlah totalnya Rp 33.897.673.000. Di persidangan, Surya Soedharma mengaku, menjadi pengusaha importir barang dari China berupa besi, alat pertukangan dan spare part sepeda sudah sekitar 35 tahun. Ia mengaku, baru mendirikan PT. Suryasemarang Sukses Jayatama sejak tahun 2001. (far)

EKONOMI

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

Jateng Genjot Pertumbuhan 7 Persen

EMARANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono optimistis pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jateng dapat mencapai 7% dalam waktu dekat berdasarkan beberapa indikator. Menurutnya, perekonomian Jateng tumbuh positif dengan tren di atas pertumbuhan ekonomi nasional. “Kemiskinan turun signifikan, demikian pula tingkat pengangguran terbuka yang rendah dan infla-

si yang terkendali,” katanya, akhir Juli lalu. Sekda menyebutkan tren investasi Jateng terus mengalami peningkatan sejak 2013, bahkan pada 2018, total investasi yang diperoleh Jateng, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) melebihi US$4 miliar. Selain itu, Provinsi Jateng juga menempati peringkat ketiga di Indonesia, sebagai provinsi tujuan investasi. Sekda menilai, Jateng harus ter-

us melakukan inovasi, kreasi, dan membuat berbagai program kebijakan yang progresif agar terjadi lompatan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan mendorong masuknya investasi sebesar-besarnya pada berbagai sektor ke Provinsi Jateng. Pemprov Jateng terus berupaya memberikan inovasi kenyamanan investor yang ingin berinvestasi di wilayah Jateng. Di antaranya, menyediakan pelayanan terpadu satu pintu, reformasi peraturan

perizinan dan menerapkan penggunaan sistem online single submission. “Membangun Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jateng, dan membuat pusat informasi dan promosi yang terintegrasi melalui Koridor Perdagangan, Investasi dan Pariwisata Jateng,” ujarnya. Selain itu, infrastruktur juga menjadi perhatian sehingga terus dilakukan pembangunan seperti infrastruktur bandara, pelabuhan, jalan tol, ketersediaan energi dan

kawasan industri, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Guna mendukung tersedianya tenaga kerja untuk dunia usaha, Pemprov Jateng juga menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Tercatat ada 274 universitas dengan total kelulusan sekitar 103.000 orang/tahun, 1.189 SMK dengan lulusan 150.000 siswa/tahun, dan Balai Latihan Kerja dengan lulusan kurang lebih 1.200 orang/tahun. (ang)

Usul, Kawasan Ekonomi Khusus Industri di Jateng Buruh PT Tossa Shakti Kendal saat demo

Lagi, Buruh PT Tosa Shakti Tuntut Hak KENDAL - Ratusan buruh PT Tossa Shakti menyegel pabrik di Desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Kamis (25/7) lalu. Tidak hanya menyegel pabrik, ratusan buruh ini juga mendirikan tenda di depan gerbang, sehingga karyawan pabrik terpaksa diliburkan. Aksi ratusan buruh itu untuk menuntut pihak perusahaan segera membayarkan sisa tunjangan hari raya (THR) dan gaji selama mereka dirumahkan. Buruh tetap akan bertahan di depan pabrik hingga tuntutannya dikabulkan pihak managemen perusahaan. Aksi buruh itu sudah dilakukan kesekian kali. Namun perusahaan belum memberikan kepastian kapan akan memba-

yarkan gaji buruh yang sudah dirumahkan hampir setahun lalu itu. Buruh justru mendapat surat pemutusan hubungan kerja per tanggal 12 Juni 2019. Koordinator buruh PT Tossa Shakti, Basuki Rahmat mengungkapkan, tuntutan buruh sama dengan yang sebelumnya yakni, gaji Mei dan Juni 2019 serta sisa THR 2018 dan 2019 segera dibayarkan. “Tuntutan kami tetap sama,” katanya. Perwakilan buruh juga sudah menemui Bupati Kendal Mirna Annisa untuk mengadukan nasibnya. Dalam pertemuan itu, Mirna berjanji akan membantu buruh mendapatkan hak-haknya dan menekan perusahaan segera memberikan gaji dan sisa THR.

Banyak Koperasi Mati Suri WONOGIRI - Lebih dari sepertiga jumlah koperasi di Kabupaten Wonogiri dalam kondisi mati suri. Kabid Koperasi pada Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan Wonogiri, Dwi Sudarsono mengungkapkan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena ketiadaan anggaran. “Dari total 1.260 unit koperasi, yang mati suri lebih dari 400 unit. Atau sepertiganya,” ujar dia, akhir Juli lalu. Kondisi itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan tersebar di 25 kecamatan. Mereka sudah beraktifitas, termasuk tidak menggelar rapat anggota tahunan. “Sebagian koperasi itu awalnya didirikan hanya untuk kepentin-

gan sesaat. Jadi hanya ketika ada proyek bantuan, dan setelah proyek berakhir, koperasi kemudian bubar,” kata Dwi. Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan terhadap koperasi-koperasi tersebut. Hanya saja, pihaknya mengaku tidak memiliki anggaran untuk melakukan verifikasi. Biaya untuk verifikasi, kata Dwi, sebenarnya sudah diusulkan ke APBD tapi tidak disetujui. (rik)

Perusahaan yang didirikan Cheng Basuki itu terancam pailit, karena gagal membayar utang Rp2,597 miliar. PT Tossa Shakti sebelumnya pernah diajukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dua krediturnya, PT Sinar Surya Maju Sentosa dan PT Marcisel Globalindodi Pengadilan Niaga Semarang. Putusannya, PKPU terhadap perusahaan di jalan Raya Semarang - Kendal KM 19 Kaliwungu, Kendal tersebut dikabulkan. Namun proses kelanjutnya tak diketahui. (dul)

JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Singapura mengusulkan agar Jawa Tengah dibangun kawasan ekonomi khusus (KEK) industri. Darmin mengatakan, saat ini memang belum ada KEK industri di Pulau Jawa. Darmin menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi (rakor) KEK industri di kantornya. Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Darmin mengatakan memang belakangan ini banyak permintaan agar Pulau Jawa dibangun KEK industri. Kementerian Perindustrian pun mempelajari hal tersebut, dan telah ada kesepakatan mengenai itu. “Ya kesepakatannya adalah KEK industri itu di Jawa boleh tapi ada kriterianya supaya jangan kemudian jangan mengganggu ke industriindustri lain yang sudah ada di luar KEK,” kata dia, akhir Juli. Perlu kriteria khusus, dimana KEK yang dibangun harus fokus pada industri berorientasi ekspor, industri substitusi impor, dan yang mengolah bahan baku, serta barang setengah jadi, termasuk kegiatan industri berteknologi tinggi. “Memang ada juga seperti Singapura mengusulkan supaya Kendal (Jawa Tengah) itu diubah jadi KEK,” jelasnya. Airlangga secara terpisah menyebutkan, yang diprioritaskan adalah industri di sektor otomotif, tekstil, komponen, termasuk komponen elektronika. Kendal sendiri hanya salah satu contoh saja sebagai usulan Singapura. Jawa Timur sendiri berpeluang untuk dibangun KEK industri. (dot)

KRIMINAL 15

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

Pedagang Martabak 2X Cabuli Bocah

REBES Seorang pedagang martabak dibekuk Polres Brebes lantaran diduga mencabuli bocah perempuan bawah umur. Perbuatannya dilakukan dua kali. Usman (48), warga Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang kesehariannya menjadi pedagang martabak itu menanggung Terduga pelaku pencabulan. akibatnya. ban dan mengajak korban melakuUsman dibekuk polisi, Senin (29/7). Kejadian pencab- kan hubungan badan. “Perbuatan ini sudah pernah ulan terjadi Sabtu (27/7) di Dusun Anggamaya, Desa Kedungbokor, Ke- dilakukan sebelumnya pada 16 Juni lalu. Jadi ini yang kedua kali,” ungkap camatan Larangan. “Keluarga korban kemudian mel- Iptu Triyatno. Setelah melampiaskan hajatnya aporkan peristiwa ini kepada polisi pada Senin (29/7),” jelas KBO Reskrim dan saat akan memakai celana, salah seorang warga memergokinya. UsPolres Brebes Iptu Triyatno. Peristiwa bermula sekitar pukul man kemudian digiring ke rumah 09.00, tersangka berkeliling menja- salah seorang warga. Namun Usman berhasil melarikan jakan martabak. Pelaku bertemu kor-

diri dengan sepeda motornya. Selanjutnya, warga bersama keluarga korban melapor kejadian ini ke pihak kepolisan. Dari laporan ini polisi akhirnya mengamankan Usman. Di hadapan penyidik, Usman mengakui semua perbuatannya itu. Usman mengatakan, sudah dua kali melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak. Usman menjanjikan uang Rp 50 ribu agar korban menuruti ajakannya. (nin)

Bapak Khilaf Hamili Anak

Pengedar Rupiah dan Dollar Palsu

BLORA - Aksi bejat seorang bapak kandung di Kabupaten Blora ini tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Korban “dikeloni” bapaknya sendiri selama 3 tahun dan kini sudah hamil 7 bulan. Peristiwa terjadi di Desa Pengkol Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Sementara pelaku, kepada polisi mengaku khilaf. “Saya melakukan dengan tidur. Saya keloni kan, terus malam kan sudah larut, perlahan-lahan saya meraba-rabanya, terus khilaf itulah pak,” ucap pelaku. Pelaku mengaku tega mempekosa anaknya karena bosan sendiri usai ditinggal mati istrinya. Pelaku mengaku khilaf dan menyesal telah melakukan perbuatan itu. Kasatreskrim Polres Blora, AKP Herry Dwi Utomo melalui salah satu penyidik senior Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Aipda Suparman mengatakan, perbuatan pelaku sudah dilakukan sejak tahun 2016. “Dari pengakuan pelaku, sudah melakukan perbuatan tersebut tahun 2016. Hingga terakhir korban hamil 7 bulan,” jelasnya. (ora)

KARANGANYAR - Aparat reskrim Polres Karanganyar mengungkap kasus peredaran uang rupiah dan dollar palsu senilai Rp 158 juta. Uang pecahan Rp100 ribu dan Rp 50 ribu, mata uang Yuan, Brazil dan mata uang Euro itu diamankan dari dua warga berinisial ASH alias Agus dan MS. Kapolres Karanganyar, AKBP Catur Gatot Efendi mengatakan, uang palsu tersebut diamankan dari sebuah mobil jenis Datsun Nopol AD 9078 QS milik ASH alias Agus, warga Mojosongo dan pasangannya MS. “Kami temukan di dalam sebuah mobil milik warga Mojosongo,” jelas dia, akhir Juli lalu. Kasus diungkap saat petugas menggeledah mobil ASH untuk menemukan barang bukti terkait dugaan tindak kejahatan berupa penipuan yang diduga dilakukan pelaku. Ketika itu, petugas menemukan satu tas mencurigakan dan belakangan berisi uang palsu. (rik)

Jambret Uang BUMDes Diringkus SUKOHARJO - Setelah buron hampir sebulan, tiga sindikat pelaku penjambretan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Gumpang, Kartasura ditangkap. Mereka diamankan di dua tempat terpisah. “Dua pelaku berinisal Y (36) dan A (27) diamankan di Kartasura, sedangkan pelaku V (27), diamankan di Surabaya,” kata Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Gede Yoga Sanjaya,

31 Juli lalu. Pengungkapan dilakukan berdasar hasil rekaman CCTV. Pelaku Y diketahui otak penjambret. Y mengajak A yang juga kenalannya saat sama-sama mendekam di LP Cebongan. “Pelaku Y dan A merupakan teman dekat yang sama-sama pernah mendekam di LP Cebongan. Mereka berjaringan enam orang, sementa-

ra V yang diluar pelaku yang sudah tertangkap, masih kita kembangkan,” imbuhnya. Penjambretan terjadi di kompleks perkantoran Sekda Sukoharjo, tak jauh dari Kantor Satpol PP. Pelaku berhasil menggasak uang total Rp78 juta dari Bendahara Bumdes Gumpang, Siti Nur Rahma, saat perjalanan usai mengambil uang dari bank. (rik)

Kredit Fiktif Koperasi Tunas Artha Mandiri BATANG - Polres Batang menangkap seorang terduga pelaku penggelapan uang nasabah Koperasi Tunas Artha Mandiri dengan kerugian puluhan juta rupiah. Kepala Polres Batang AKBP Edi Suranta Sinulingga mengatakan, pelaku Adi Sutrisno (30), warga Peninggaran, Kabupaten Pekalongan. Adi dibekuk uzai koperasi melaporkan kasusnya. Informasinya, pelaku diduga memalsu dokumen sebanyak 64 nasabah lama untuk mengambil kredit di koperasi tempat ia bekerja. Namun usai cair, nasabah tak membayar. Terungkap kasus berawal adanya kecurigaan Direksi Koperasi Artha Mandiri terhadap Adi Sutrisno yang selalu berkelit ketika diminta menunjukkan alamat nasabah. Belakangan Adi Sutrisno menghilang dan tidak masuk kerja tanpa izin. “Pihak koperasi pun kemudian mendatangi rumah nasabah sesuai alamat dan mendapat jawaban bahwa mereka yang tercantum tidak ada yang mengambil atau memperpanjang kredit. Mengetahui hal itu, pengurus koperasi kemudian melapor kepada polisi,” katanya. (tan)

Lupa Dosa, Residivis Curi Kotak Amal Masjid KEBUMEN - Polres Kebumen mengamankan seorang pencuri kotak amal di Masjid Ulil Albab kompleks SMP Negeri 1 Gombong, Kebumen. KA (54), warga Desa Kaliajir Kecamatan Porwonegoro Kabupaten Banjarnegara diamankan warga usai kepergok mencuri. Kapolres Kebumen AKBP Robertho Pardede melalui Kasat Reskrim AKP Edy Istanto mengatakan, modus pelaku berpura-pura sholat di masjid. Saat sepi, ia mencongkel gembok kotak amal dari alumunium itu. “Aksinya diawasi warga. Tersangka diamankan dan dibawa ke Polsek Gombong,” jelas AKP Edy Istanto, 31 Juli lalu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan uang tunai Rp1,4 juta. Dari pemeriksaan, tersangka merupakan residivis perkara yang sama. Sekitar 1,5 bulan ia menghirup udara bebas usai dipidana karena mencuri kotak amal di Kabupaten Banjarnegara. (men)

3 Rampok Indomaret Diburu UNGARAN - Tiga rampok bermasker dan bersenjata soft gun beraksi di Indomaret Babadan, Jalan Jendral Soedirman Nomor 99 RT 03 RW 03 Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, 25 Juli dini hari lalu. Mereka berhasil merampok uang Rp 50,5 juta di laci kasir dan brangkas gudang. Beberapa bungkus rokok juga diembatnya. Iptu Budi Supraptono, Kasubbag Humas Polres Semarang mengatakan, dua karyawan toko, Muhammad Alfian Yulianto (21) dan Ahmad Soyfan (28) malam itu bertugas. “Pelaku tiba-tiba datang dan menodongkan senjata jenis pistol dan merampok,” jelas dia. Usai merampok, pelaku mengikat keduanya menggunakan cable ties dan kabur. Korban berhasil meminta tolong warga sekitar. Polisi masih menyelidiki kasusnya. (bud)

KISAH-KU

“Rubrik Kisah-Ku disarikan dari kisah nyata”

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

Pacar Anak Sendiri Diembat K

ISAH-Ku kali ini terjadi di Kota Semarang. Menceritakan seorang bapak yang bejat dan tega menodai pacar anaknya sendiri. Pelaku, sebut saja Joko, 44 tahun, warga Gajahmungkur, Kota Semarang. Selain menjadi tukang ojek online, ia juga menjadi pegawai harian lepas di sebuah kantor dinas pemerintah. Kisah-Ku terjadi 2017 silam. Korban, sebut saja Mawar. Kala itu aku berusia 16 tahun, siswi kelas 3 di sebuah SMA swasta di Semarang. Aku kenal dengan Joko karena ia adalah ayah kandung pacarku, sebut saja Ata yang masih tetanggaku juga. Ata merupakan teman sekelas Mawar. Waktu masih berpacaran dengan Ata, Joko sering mengantarnya ke rumah-ku dan ikut bertamu. Ia juga sering mengantar jemput Mawar ke sekolah maupun les atau kegiatan menari di sanggar. Selama Mawar berteman dengan Ata, Joko sering mengelus kepala Mawar dan mengatakan “sayang”. Mawar sendiri merasakan hal itu sebagai hubungan bapak dengan anak. Namun setelah putus dari Ata, Joko masih sering menjemput Mawar usai pulang sekolah. Tetapi Mawar tidak boleh pulang dulu dan diajak jalan-jalan. Sebagai tukang ojek online, Mawar pernah diajak ke kos Joko dan menyuruhnya berbohong kepada orang tuanya kalau pulang terlambat dengan alasan ada les dengan bu guru. “Bapak sayang sama kamu dan

menganggapmu sebagai anaknya,” kata Joko ke Mawar. Latihan menari diikuti Mawar seminggu 2 kali. Selama itu, ia selalu diantar Joko. Mawar mengakui, mau menuruti kemauan Joko karena ia takut diancam akan dipukul jika tidak menurut. Bahkan Mawar mau dijambak dan paha korban dijebret dengan karet gelang. Mawar juga kerao diguyur air di kost Joko karena menolak permintaannya. KIsah persetubuhan Joko dengan Mawar yang masih di bawah umur iyu, terjadi pertama kali pada 11 Januari 2016 hingga 18 Januari 2017 di Hotel Kediri Bandungan. Kala itu, Mawar dijemput dan diajak Joko berboncengan sepeda motor. Joko awalnya mengajaknya jalan-jalan. Namun di sana, Mawar justeru disetubuhi. Usai menyewa kamar, Mawar ditarik paksa dan dijambak rambutnya. Di dalam kamar, Joko langsung melepas baju Mawar dan telanjang. Mawar hanya bisa menangis. Ia sempat berteriak, tapi tidak ada yang mendengar (karena sepi). Joko yang juga sudah telanjang bulat langsung memegang payudara Mawar dan melakukan aksi bejatnya. “Diam-diam. Ndak usah teriak nanti kamu saya pukul,” kata Joko ke Mawar. Mawar sempat berteriak, tolong-tolong dalam posisi terlentang di atas tempat tidur. Saat ia berteriak tolong-tolong itu, Joko langsung membekap mulutnya. Sambil membekap mulut Mawar

yang merasa kesakitan, Joko memasukkan alat kelaminnya ke vagina Mawar dan terus mendorongnya. Akhirnya, keluar sperma (cairan putih) milik Joko yang dikeluarkan di atas perut Mawar. Puas menyetubuhi Mawar, Joko mengantarnya pulang ke rumah sekitar jam 21.00 wib. Sebelum itu, Mawar dibelikan bakso 2 bungkus. Kedua, masih di minggu sama, persetubuhan dilakukan di hotel di daerah Ungaran dan esoknya di kamar kos Joko. “Di dalam kamar Joko mengatakan menyukai dan menyuruh Mawar meminum pil KB lalu menyetubuhinya,”. Hampir setiap hari, Joko menyetubuhi Mawar setelah ia pulang dari les dan selalu disuruh minum pil KB berwarna putih sebelum berhubungan badan baik di hotel maupun di kamar kos. Pada Juni 2016, Mawar sempat menolak ajakan Joko dan pernah mencoba meloncat dari atas motor sampai lututnya lecet. Tapi saat itu Joko langsung menaikannya kembali ke motor. Kepada sejumlah warga yang hendak menolong, Joko justeri memarahinya. “Ndak usah ikut campur, ini anak s a y a ,” k a t a Joko kala itu.

Cara Tampil Seksi di Sekolah SIAPA yang tidak ingin tampil menarik di sekolah. Namun, tampil menarik tidak semata-mata mengandalkan penampilan fisik. Kamu juga harus memiliki kepribadian yang membuat orang merasa nyaman berada di dekatmu. Jadi, untuk tampil menarik kamu harus memiliki semuanya. Tampil cantik tidak ditentukan oleh garis keturunan. Jadi, setiap orang bisa tampil menarik dengan cara tertentu. 1. Merawat Tubuh dengan Baik 2. Dapatkan tidur yang cukup 3. Potong rambut dengan model yang menarik 4. Rapikan penampilanmu 5. Mandilah setiap hari 6. Terapkan pola makan sehat dan hindari makanan rendah gizi 7. Berpartisipasilah dalam kegiatan olahraga di sekolah

Mengenakan pakaian yang pantas 9. Jika diperbolehkan, cobalah untuk mengenakan rias wajah 10. Cobalah meniru tren mode terbaru yang dikenakan anak-anak lain 11. Kenakan parfum yang ringan saja 12. Gunakan aksesori 13. Tunjukkan sikap percaya diri 14. Tersenyumlah 15. Jadilah diri sendiri saat di sekolah 16. Miliki pendapat sendiri 17. Perlakukan temanteman sekolah dengan baik

Ketika tiba di kos, Joko langsung marah-marah dan menyuruh Mawar menuruti kemauannya. Apabila Mawar melawan maka ia akan memukul. Suatu saat, usai pulang sekolah pada tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 13.00 wib, tiba-tiba Joko sudah berada di luar gerbang untuk mengajaknya pergi. Keduanya lalu berboncengan motor menuju kos terdakwa. Di dalam kamar Joko menyuruh Mawar minum pil KB, hingga ia tidak sadarkan diri. Mawar sadar, saat celana dan bajunya sudah terlepas dan Joko sudah menyetubuhinya lagi.Sekira pukul 17.00 wib Mawar baru diantar pulang. Sebelum melakukan aksi persetubuhan di kos, biasanya Joko mengajak Mawar menonton film porno lebih dulu. Di sela itu, ia lalu mulai meraba-raba payudaranya, menciumi bibir, meraba tubuh dan kemaluan Mawar. Jika Mawar akan diajak pergi Joko, ia selalu disuruh berbohong dengan mengaku akan belajar kelompok dengan temannya. Selam itu, Joko selalu menjemput Mawar di depan gang rumahnya. Dari sekian perbuatan Joko, Mawar s e m p a t melakukan perlawanan. Tak jarang ia berteriak saat di kamar kos atau hotel, akan tetapi Joko langsung membekap mulutnya. Ia mendorong dan memukul tangan Joko, dan sempat melukai tangannya dengan gunting dan menggigit tangan serta kaki. Namun ia tetap tak berdaya. Mawar mengaku, terpaksa menuruti setiap permintaan pelaku Joko karena dijanjikan sesuatu. Joko menjanjikan akan memberangkat-

kan Mawar umroh, membelikan HP serta memberikan uang. Selain itu Joko juga menjanjikan akan membelikan buku sekolah dan pakaian menari. Mawar mengaku, selama ia bergaul, disetubuhi Joko tidak pernah menyampaikan hal itu ke orang lain. Bahkwan orangtuanya tidak mengetahui perbuatan itu karena ia tidak berani cerita dan takut Joko. Mawar tidak pernah berani berbicara tentang perbuatan Joko dikarenakan ia mengancam akan membunuh orangtuanya. “Ia pernah menodongkan pisau kecil,” kata Mawar. Namun, ibarat bangkai, sebegitu rapat ditutupi toh akan tercium juga. Aksi persetubuhan di bawah umur itu terungkap. Bak disambar geledeh, orang tua Mawar mengetahui perbuatan Joko dan anaknya itu pada tanggal 18 Januari 2017. Ia tahu, setelah seorang gurunya menunjukkan foto tak senonoh Mawar. Singkat cerita, HP Joko berisi sejumlah foto mesum dengan Mawar jatuh di sekitar rumahnya. HP ditemukan seorang teman Mawar dan diketahui berisi gambar-gambar mesum, hingga akhirnya dilaporkan ke sekolahan. Ketika itu, Mawar pulang ke rumah setelah pergi dengan Joko. Kepada Mawar, bapaknya sempat menanyakan aksi mesumnya dengan Joko, meski dibantah. Namun, Mawar tak bisa mengelak ketika bapaknya menunjukkan foto bugil antara dirinya dan Joko. Sejak itu, Mawar langsung menceritakan perbuatan Joko kepada orangtuanya. Mawar mengakui, Joko pernah merekam dan mengambil foto di HP saat mereka beradegan mesum. Usai terungkap, Joko dilaporkan polisi dan diproses hukum. Joko sendiri mengakui memiliki isteri dan anak seumuran dengan Mawar bernama Ata, ia satu kelas dan pernah berpacaran. Saat itu, Joko sering mengantar jemput keduanya. Joko yang sering mengantar jemput Mawar berangkat dan pulang sekolah karena bapaknya sering tidak ada di rumah mengakui tertarik dengan Mawar karena wajahnya mirip dengan mantan pacarnya. Joko mengakui, sudah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Mawar lebih dari 40 kali dalam kurun waktu setahun. Persetubuhan dilakukan di beberapa tempat, antara lain di Hotel Kediri Bandungan, hotel daerah Ungaran, (Bersambung di Hal. 23)

PERISTIWA 17

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

Hutan Gunung Dieng Terbakar WONOSOBO - Kebakaran hutan terjadi di Gunung Pakuwojo di kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kejajar, Kabupaten Wonosobo, akhir Julu lalu. Pusat Pengendali Data dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo melaporkan, kebakaran terjadi pada petak 7-4. Anggota Pusdalops BPBD Kabupaten Wonosobo, Sabarno mengatakan puluhan hektare terbakar. Penyelidikan masih dilakukan pihak Polsek Kejajar dan Asisten Perhutani (Asper) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Wonosobo. Pemadaman dilakukan personel gabungan dan masyarakat dengan alat seadanya. Cuaca cukup panas, angin cukup kencang dan rumput kering menyulitkan pemadaman. Kapolsek Kejajar AKP Sukirman menyebutkan lokasi yang terbakar ada di petak 7-4 masuk Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar.(obo)

Putri Cempo Kembali Terbakar SOLO - Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Solo kembali terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Surakarta Gatot Sutanto mengaku menerjunkan enam unit mobil di lokasi kejadian. Penyebab kebakaran, diduga akibat adanya kandungan gas metana di bawah tumpukan sampah. Gas menguap dan terbakar karena panas. “Ditambah musim kemarau jadi sampah lebih mudah terbakar,” katanya, akhir Juli. Kepala Bidang Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dono Tumpo mengatakan belum bisa memastikan penyebab kebakaran. “Belum bisa dipastikan, bisa karena sengaja dibakar atau terbakar sendiri karena adanya gas metana,” katanya. (rik)

Tahanan Jebol Rutan, Gagal Kabur

OLO - Lima orang tahanan di Rutan Kelas IA Surakarta diduga berusaha menjebol tembok kamar agar bisa kabur. Beruntung petugas segera menggagalkan aksi mereka. Usaha para pelaku berhasil digagalkan saat petugas melakukan penggeledahan dadakan pada Sabtu (27/7) sore lalu. Petugas kaget ketika menemukan lubang berukuran sekitar 1x1 meter di tembok sisi timur. Kejadiannya terjadi di kamar 7 blok B yang berisi 52 orang warga binaan. “Setelah melalui investigasi, ada lima orang yang kita tetapkan sebagai

pelakunya,” kata Kepala Pengamanan Rutan Kelas IA Surakarta, Andi Rahmanto, akhir Juli. Menurutnya, tembok setebal 30 cm itu sudah berhasil dilubangi hingga 20 cm. Tinggal 10 cm lagi, para pelaku dipastikan dapat kabur. Kelima pelaku saat ini masih berstatus tahanan titipan Kejaksaan Negeri Surakarta. Mereka tersangkut beberapa kasus, seperti pencurian, narkoba hingga perlindungan anak. Setelah diperiksa, pelaku mengaku menggunakan tongkat alat bantu jalan untuk melubangi tembok. Kebetulan memang salah

satu warga binaan di kamar itu harus memakai alat bantu jalan. “Tongkat dari besi itu dipotong menjadi sepanjang 25 cm dan digunakan untuk melubangi tembok dalam dua malam,” kata dia. Akibat dari tindakannya, lima orang tersebut harus masuk ke dalam sel isolasi selama dua pekan. Mereka juga tidak akan mendapa-

tkan remisi setelah kasus mereka inkrah. Pelaku berusaha menjebol tembok agar bisa kabur dari sel. Dalam upayanya mengelabui petugas, pelaku menutup tembok berlubang itu dengan sajadah. Pelaku melubangi tembok dua malam. Beruntung petugas segera mengetahui rencana para pelaku yang ingin kabur. (rik)

4 Pekerja Kapal Tewas Keracunan SEMARANG - Perbaikan kapal tongkang Zulkifli 2 di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang memakan korban. Empat pekerjanya meninggal dunia saat bekerja setelah diduga akibat menghirup gas beracun pada akhir Juli lalu. “Tewasnya empat pekerja perusahaan doking kapal PT Kodja Bahari tersebut diduga akibat keracunan,” kata Kepala Badan SAR Nasional Jawa

Tengah, Aria Sofingi. Kejadian bermula saat keempat pekerja mulai bekerja sejak Minggu siang (28/7). Namun zampai sore hari tidak ada kabar dari keempat orang tersebut. Mandor pekerja lalu memerintahkan para pegawai mencari. “Ketika dicari di ruang palka, empat pekerja ini sudah dalam kondisi tergeletak,” tambahnya.

Tim evakuasi, lanjut dia, juga harus menggunakan alat bantu napas untuk mengevakuasi korban yang berada di ruang palka dengan kedalam 5 meter itu. Adapun identitas keempat korban tewas tersebut masing-masing Mardjiono warga Bekasi, Jawa Barat, serta Lamani, Nur Huda dan Jadi masing-masong warga Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. (ang)

SAMBUNGAN Menilik, Rapor ... Kejari Kabupaten Kabupaten Tegal terpidana mati atasnama Widono dijerat pasal 114 UU 35/ 2009 tentang narkotika. Kejari Kota Semarang, terpidana atasnama Muhammad Riaz alias Mr Khan melanggar Pasal 113 UU 35/ 2009 tentang narkotika. Kejari Purbalingga, terpidana Saridi alias Ridi melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 65 KUHP, dan Amin Subechi alias Amin melanggar Pasal 340 jo Pasal 65 KUHP. Kejari Sukoharjo, terpidana atasnama Yulianto melanggar Pasal 340 KUHP. “Delapan terpidana mati merupakan tunggakan yang pelaksanaannya masih menunggu Kejagung,” kata ungkap Asistem Pidana Umum, Mamik Sugiono. Pidana Khusus Bidang tindak pidana khusu sampai Juli 2019n di wilayah Kejati Jateng telah melakukan 22 penyelidikan dan 21 penyidikan. Untuk Kejati Jateng ada dua penyelidikan dan 6 penyidikan. Penyidilikan dilakukan atas dugaan penyimpangan pengadaan note book Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tahun anggaran 2018. Kedua, dugaan tindak pidana terkait program Pemerintah Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) pada Dinas Peternakan dan Perikanann Kabupaten Blor.a Penyidikan dilakukan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pengajuan kredit

(Sambungan dari Halaman 1)

BRIGuna karyawan oleh CV Cahaya dan PT Banyumas Citra Televisi di Kantor Cabang BRI Purbalingga tahun 2015-2017. Penyidikan dilakukan atasnama tersangka Endah Setiorini Amd, Imam Sudrajat SH, Yeni Irawati, Aang Eka N dan Ir Firdaus Vidyawan MM. Penyidikan keenam, yakni atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan denda tilang verstek tahun 2015 sampai 2018 di Kejari Rembang atasnama tersangka Ardiyan Nurcahyo. Penyidikan yang berasal dari Kejaksaan Agung sebanyak 1 perkara (Terdakwa Sri Fitri Wahyuni merupakan istri dari Pranoto Aries Wibowo (tersangka dalam berkas perkara yang terpisah) telah menempatkan, menstranfer dan membelanjakan uang hasil tindak pidana korupsi dan TPPU yaitu penerimaan hadiah atau gratifikasi berupa uang yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Sdr. Pranoto Aries Wibowo sebagai PNS Direktorat Jendral Pajak pada KPP Penanaman Modal Asing Empat dan KPP Jakarta Kebayoran Lama) dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang). Perdata dan Tata Usaha Negara Catatan pemulihan keuangan negara Rp 1.582.267.181, pembayaran Uang Pengganti eks UU nomor 3 tahun 1971 sebesar Rp 12.025.000, kesepakatan bersama 76 Surat kuasa khusus litigasi 2 SKK, non litigasi 96 SKK. Pertimbangan hukum, legal opinion 15,

legal asistance 29 dan penyelesaian perkara perdata (inkracht) 4 perkara. Jaksa pengacara pada Kejati Jateng mewakili Gubernur Jateng berdasarkan surat kuasa khusus telah mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) perkara nomor 258/K/Pdt/ 2016 melawan PT Indo Perkasa Permata Usahatama. Pada tingkat pertama dan banding, Gubernur Jateng kalah. Pada tahap PK perkara dimenangkan Gubernur Jateng. Penyelamatan kekayaan negara berupa tanah milik Pemprov Jateng yang dikelola PT PRPP.”Sebelumnya kami kumpulkan novum. Ada 6 sampai 8 novum.Itu dasar kami ajukan PK,” kata Asdatun, Asnawi. Pengawasan Penanganan laporan pengaduan periode Januari sampai Juni 2019 sebanyak 3 laporan pengaduan. Atas laporan itu telah dijatuhkan sanksi hukuman. Mashadi, staf penyiap bahan adminitrasi penanganan perkara pada Kejari Brebes. Terlapor terbukti tidak masuk kerja tanpa ada keterangan selama 57 hari kerja komulatif dalam satu tahun berjalan terhitung April sampai 9 Juli 2018. Ia dinilai melanggar Pasal 3 angka 11 Jo pasal 7 ayat (4) huruf d jo pasal 10 angka 9 huruf d PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Ia dijatuhi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Hari Riyadi SKom SH, Kasie Pidum Kejari

Blora. Terlapor terbukti tidak memperlakukan saksi dengan baik dengan cara menegur dengan marah-marah kepada saksi sambil mengebrak kursi lipat. Ia dinilai melanggar Pasal 3 angka 14 PP Nomor 53 tahun 2010. Sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun dijatuhkan terhadap dirinya. Kejaksaan juga memproses usulan penjatuhan sanksi terhadap seorang pegawainya bernama Ardiyan Nurcahyo, petugas bagian tilang di Kejari Rembang. Ardiyan diduga menyelewengkan uang hasil denda tilang pada periode 2015 sampai 2018 dan setelah dilakukan perhitungan atau audit diketahui jumlah kerugian negara Rp 2.883.778.700 uang yang berasal dari denda tilang dan Rp 27.350.000 uang dari ongkos perkara. Ia dinilai melanggar Pasal 4 angka 1 PP nomor 53 tahun 2010. Kejaksaan mengusulkan agar Ardiyan dihukum pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Selain sanksi dusiplin itu, Ardiyan juga kini ditetapkan tersangka dan ditahan atas dugaan korupsi yang dilakukannya. “Tahun 2018 dibanding 2019 ada penurunan. Tahun 2018 ada 23 laporan pengaduan. Tahun 2019, hanya ada 3 laporan. Itupun dua dari laporan intern. Satu kasus, terkait keuangan negara sehingga ditangani Pidsus,” ujar Asisten Pengawasan, Erna Normawati Widodo Putri . (far)

FOKUS

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

Para Taruna Gugat Gubernur Akpol

EMARANG - Sepanjang Oktober 2017 sampai Juni 2019, terdapat delapan taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang menggugat Gubernur Akpol Semarang. Mereka menggugat, melawan keputusan Sang Gubernur yang memecat, mengeluarkannya dari kesatuan pendidikan Polri itu. Sejumlah alasan pencopotan mereka menjadi penyebabnya, termasuk pelanggaran pidana. Keputusannya, mereka diberhentikan baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Beberapa perkara, gugatan mereka sudah diputus dan inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Sebagian masih diproses di tingkat pertama dan Mahkamah Agung(MA). Penelurusan INFOPlus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, dua gugatan masih diperiksa, atasnama Abdu Nafi Giovani dan Roy Ricardo. Pada 27 Mei 2019, dalam perkara nomor 40/G/2019/PTUN. SMG, gugatan diajukan Abdu Nafi Giovani melawan Gubernur Akpol. Mantan Taruna Akpol Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya itu menuntut pembatalan SK Gubernur Akpol Nomor : Kep/24/ II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dirinya. Terakhir, gugatan diajukan 28 Juni 2019 lalu ke PTUN Semarang dalam perkara 47/G/2019/PTUN. SMG oleh Roy Ricardo Sihombing melawan Gubernur Akpol. Ia yang dikeluarkan dari Akpol sesuai SK Gubernur Akpol nomor Kep/168/ IX/2017 tanggal 26 September 2017 menuntut pembatalan. Roy meminta diangkat lagi sebagai taruna Akpol Tk.III Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya. Pada 19 Juni 2019 lalu, lewat putusan banding telah dijatuhkan PTUN Surabaya dalam perkara nomor 133/B/2019/PT.TUN.SBY antara gugatan mantan taruna Akpol Tingkat III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya Brigtutar Christian Atmadibrata Sermumes melawan Gubernur Akpol. PTUN Surabaya dalam putusannya, menyatakan menguatkan putusan PTUN Semarang Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG tanggal 20 Pebruari 2019 yang telah menolak gugatan sebelumnya. “Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250 ribu,” demikian diputusakan majelis hakim banding Oyo Sunaryo (ketua), Ishak Lanap dan Nurman Sutrisno (anggota). Christian Atmadibrata Sermumes yang kini bertstaus terpidana atas perkara penganiayaan hingga tewas terhadap juniornya itu, menggugat SK Gubernur Akpol Nomor : KEP/147/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang pemberhentian dirinya tidak dengan hormat. Gugatan diajukan sebelum putusan perkara pidananya ikracht.

Gugatan Dikabulkan Pada 18 Februari 2019, putusan banding bernomor 63/B/2019/ PT.TUN.SBY juga dijatuhkan atas perkara yang diajukan Faisal Agita Firmansyah, mantan taruna tingkat II Angkatan 51 Batalyon Adnyana Yuddhaga. PTUN Surabaya dalam putusannya, menyatakan menguatkan putusan PTUN Semarang Nomor 113/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 13 Nopember 2018 yang dimohonkan banding. Putusan dijatuhkan, Eddy Nurjono (ketua), Achmad Hari Arwoko dan R Iman Santoso (anggota). Tanggal 24 Juli 2018 dalam perkara nomor 113/G/2018/PTUN. SMG, Faisal Agita Firmansyah menggugat Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia. Ia menuntut pengadilan membatalkan SK Gubernur Akpol Nomor : Kep/105/V/2018 tanggal 26 mei 2018 tentang pemberhentian dirinya tidak dengan hormat. Gugatan itu dikabulkan di tingkat pertama PTUN Semarang. Putusan sama dijatuhkan pada 18 Februari 2019 oleh PTUN Surabaya lewat putusannya dalam nomor perkara banding 64/B/2019/ PT.TUN.SBY. PTUN Surabaya menyatakan, menguatkan putusan PTUN Semarang Nomor: 103/G/2018/PTUN-SMG tanggal 27 November 2018. “Menghukum Pembanding/ Tergugat (Gubernur Akpol) membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan,” demikian diputuskan majelis hakim Dr Istiwibowo (ketua), Achmad Hari Arwoko dan Arif Nurhdua (anggota). PTUN mengabulkan gugatan taruna tingkat II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga atas SK Gubernur Akpol Nomor : Kep/65/ IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang pemberhentian dirinya dengan hormat. Ditolak Sebelum itu, MA dalam putusan kasasinya menolak dua gugatan, mantan taruna, Nicko Bayu Bima Sakti dan Andi Deandra Putra. Putusan kasasi Andi Deandra Putra bernomor 634 K/TUN/2018. Di tingkat

pertama dan banding, gugatanya awalnya dikabulkan. Sementara kasasi Nicko dijatuhkan dalam perkara nomor 648 K/TUN/2018. Kasasinya diajukan setelah gugatannya di tingkat peradilan pertama dan banding ditolak. Di tingkat pertama dan banding, PTUN mengabulkan gugatan Andi Deandra seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah SK Gubernur Akpol Nomor: Kep/127/ VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang pemberhentiannya sebagai Taruna tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala dan memerintahkan Termohon mengangkatnya kembali. Tingkat kasasi MA, putusan itu dibatalkan. MA menyatakan, menolak gugatan Andi seluruhnya. MA menilai, judex facti PTUN Surabaya keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangannya. Sesuai fakta hukum persidangan Penggugat telah terbukti memperoleh sanksi akademik 2 kali yakni turun tingkat dan pangkat satu tingkat lebih rendah dari Tingkat III pangkat Brigtutar menjadi Tingkat II pangkat Brigdatar, dan sekali dinyatakan tidak naik tingkat dan pangkat berdasarkan hasil evaluasi. Menurut MA, pokok persengketaan dari aspek substansi adalah apakah norma a quo dapat menjangkau terhadap keadaan hukum yang dialami Penggugat. menggunakan metode penafsiran ekstensif, norma a quo dapat menjangkau lebih jauh kepada sanksi akademik berupa penurunan pangkat dan tingkat 1 tingkat lebih rendah, karena menurut logika hukum, penurunan tingkat dan pangkat 1 tingkat lebih rendah, memiliki kadar sanksi yang setara dengan sanksi berupa tidak naik tingkat dan pangkat. Menurut MA, keputusan objek sengketa secara substansi telah memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (2) juncto Lampiran Pergub Akpol Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan atas Pergub Akpol Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter pada

Akpol, dan oleh karenanya berdasar hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. “Mengadili sendiri,” sebut MA. “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,” demikianlah diputuskan pada 29 November 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin (ketua), Yodi Martono Wahyunadi dan M. Hary Djatmiko (anggota). MA dalam pertimbangannya putusan kasasi Nicko Bayu Bima Sakti menyatakan, alasan-alasan yang diajukannya tidak dapat dibenarkan. Putusan Judex Facti PTUN Surabaya yang menolak sebelumnya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum. Penggugat telah 2 kali tidak naik tingkat dan pangkat. Maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Pendidikan Akpol sesuai Pasal 92 ayat (2) Pergub Akpol Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Kehidupan Taruna Akpol. “Dengan demikian, penerbitan

keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” demikian isi putusan kasasi MA. Disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum. Yakni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. “Mengadili. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nicko Bayu Bima Sakti,” kata majelis hakim MA. (far)

Gugatan Taruna Vs Gubernur Akpol 1. Tanggal 2 Oktober 2017 gugatan oleh Nicko Bayu Bima Sakti, Taruna tingkat II, angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala ~ Tingkat pertama (tolak), banding (tolak), kasasi MA November 2018 (tolak) 2. Tanggal 12 Oktober 2017 gugatan oleh Andi Deandra Putra, Taruna tingkat II, angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala ~ Tingkat pertama (kabul), banding (kabul), kasasi MA November 2018 (ditolak) 3. Tanggal 17 Nov 2017 gugatan oleh Indra Wiratno, Taruna Akademi Kepolisian TK.III Angkatan 48 Detasemen Hastadharana ~ Tingkat pertama, Desember 2017 (tidak diterima) 4. Tanggal 2 Jul 2018 gugatan oleh Muhammad Haidar Yafi Munawar, Taruna Akademi Kepolisian TK. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga ~ TIngkat pertama, November 2018 (kabul), banding April 2019 (dikuatkan), kasasi (masih proses). 5. Tanggal 24 Juli 2018, gugatan taruna tingkat II Angkatan 51 Batalyon Adnyana Yuddhaga an Brigdatar Faisal Agita Firmansyah. ~ Tingkat pertama (kabul), banding 29 April 2018 (dikuatkan), kasasi (proses) 6. 22 Oktober 2018 gugatan oleh Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya An. Brigtutar Christian Atmadibrata Sermumes. ~ Tingkat pertama (ditolak), banding 19 Juni 2019 (ditolak). 7. Tanggal 27 Mei 2019, gugatan oleh Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IV Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya atasnama Brigtas Abdu Nafi Giovani. ~ Masih proses di PTUN Semarang 8. Tanggal 28 Juni 2019, gugatan Taruna Akademi Kepolisian Tk.III Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya atasnama Brigtutar Roy Ricardo Sihombing. ~ Masih proses di PTUN Semarang Sumber : Informasi PTUN Semarang.

INFO POLITIK 19

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

Jangan Beri Kesempatan Koruptor Dipilih

AKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan partai politik (parpol) tidak mengusung mantan terpidana korupsi sebagai calon kepala daerah. Pernyataan itu disampaikan KPK saat jumpa pers kasus penangkapan dan penetapan Bupati Kudus, Jawa Tengah Muhammad Tamzil sebagai tersangka suap jual beli jabatan atau pengurusan pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus tahun 2019. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menegaskan, KPK menyesalkan penangkapan itu. “Dengan terjadinya peristiwa ini, KPK kembali mengingatkan agar pada Pilkada tahun 2020 mendatang, partai politik tidak lagi mengusung calon kepala daerah dengan rekam jejak yang buruk,” ujar Basaria, 27 Juli. “Kasus ini juga sekaligus menjadi pelajaran bagi parpol dan masyarakat bahwa penting untuk menelusuri rekam jejak calon kepala daerah. Jangan pernah lagi memberikan kesempatan kepada koruptor untuk dipilih,” sambungnya. Terpisah, Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Prof. Hibnu Nugroho menilai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) perlu dikaji kembali untuk

mengeliminasi terjadinya kasus korupsi. “Waktu itu kan putusannya (Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, red.) belum sampai ke pencabutan hak politik kan? Ke depan memang kalau kaitannya dengan jabatan politik mungkin harus (dikaji kembali), saya kira itu langkah yang tepat untuk mengeliminasi orang-orang yang pernah berbuat kejahatan,” katanya. Hibnu mengatakan, pencabutan hak politik perlu diterapkan ketika seseorang melakukan kejahatan dalam jabatan politik. Menurut dia, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah itu erat kaitannya dengan masalah integritas. “Kuncinya itu integritas. Jadi integritas seseorang itu sekarang menjadi taruhan ketika ada godaan-godaan yang mempengaruhi atas jabatannya. Ini saya kira mungkin Pak Bupati pas integritasnya kurang, situasi kan bisa naik, bisa turun, kan begitu, sehingga kalah dengan godaan yang terjadi,” ka-

Pilkada Serentak 21 Daerah Disiapkan

tanya. MK pada 2015 mengabulkan uji materi yang diajukan Jumanto, warga Dusun Siyem RT 1 RW 4, Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo, Jawa Timur, dan Fathor Rasyid, warga Kloposepuluh RT 2 RW 5, Desa Kloposepuluh, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur, terhadap Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang mengatur pelarangan eks narapidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dalam amar putusannya, MK menyatakan, Pasal 7 huruf g Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK juga menilai pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana, yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. (dot)

SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan berbagai persiapan terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak di 21 kabupaten/kota pada 2020. “Pelaksanaan pilkada serentak di 21 kabupaten/kota itu dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020,” kata Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat, pekan lalu. Yulianto mengaku, pihaknya bersama KPU di 21 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada tahun depan, kini sedang menyusun berbagai persiapan, termasuk anggarannya. Menurut dia, sesuai dengan undang-undang pemilihan kepala daerah, anggaran penyelenggaraannya berdasar pada APBD kabupaten/kota masing-masing. Meski demikian, KPU Provinsi Jateng dan kabupaten/kota masih menunggu peraturan dari KPU RI mengenai penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2020, khususnya mengenai pendaftaran bakal calon kepala daerah hingga masa kampanyenya. Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2020 itu, antara lain, Kabupaten Blora, Boyolali, Demak, Grobogan, Kebumen, Kota Magelang, Pekalongan, Semarang, dan Surakarta. (ang)

ASN Berpaham Radikal Mundur

I S P U R O K

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegas mewanti-wanti seluruh ASN tidak terpapar radikalisme dengan menjadi simpatisan khilafah. Ganjar meminta mereka mundur jika terlibat. Ganjar mengaku menemukan seorang ASN terindikasi simpatisan organisasi terlarang yang mengarah kepada radikalisme. “Sumpah janji menjadi PNS diingat lagi, kita ini memberi pelayanan kepada masyarakat,” katanya, akhir Juli lalu. Sebelumnya, Ganjar meminta kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar PNS yang terpapar paham intoleransi dan radikalisme untuk dipecat lebih cepat. Karena, mereka yang terpapar paham itu, akan terus melakukan perlawanan baik melalui ideologi dan membangun wacana melalui media sosial. Jika sudah terpecah, identitas mereka pun muncul dan untuk kembali ke pangkuan NKRI sangat sulit. (ang)

ASN Mantan Koruptor Dipecat MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo memberikan surat teguran pertama kepada 11 Gubernur, 80 Bupati dan 12 Wali Kota di Indonesia. Mendagri meminta para kepala daerah itu memberhentikan secara tidak hormat alias Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Aparatur Sipil

Negara (ASN) di lingkungan mereka yang terlibat kasus korupsi. “Per 1 Juli 2019 sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada kepala daerah untuk segera PTDH dalam waktu 14 hari,” kata Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dalam keterangan tertulis, awal Juli lalu.

Catatan Kemendagri, dari total 2.357 ASN yang harus diberhentikan secara tidak hormat, sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota/ kabupaten. Sementara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-

pan RB) telah memecat 3.250 ASN. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk ketegasan pemerintah mengatur para aparatur. Menpan RB, Syafruddin mengatakan, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dilakukan karena mereka terindikasi terlibat kasus korupsi di pemerintah daerah maupun pusat.

“Kebijakan tegas punishment pada ASN, sudah ada PTDH 3.250 ASN terlibat korupsi, sisanya on process, baik secara administrasi dan upaya hukum,” katanya saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di PO Hotel Semarang, awal Juli. (ang)

INFO DESA

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

2.347 Desa Dilanda Kekeringan

AKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut per 31 Juli 2019 total telah ada 2.347 Desa dari 95 Kabupaten di tujuh Provinsi di Indonesia yang terdampak bencana kekeringan akibat musim kemarau tahun ini. Pelaksana Harian Kapusdatin dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Agus Wibowo menyebut provinsi itu meliputi wilayah, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, NTB, dan NTT. “Di NTT kekeringanannya cukup banyak, itu ada di 848 desa totalnya,” kata Agus, akhir Juli lalu. Agus juga menyebut musim kemarau panjang yang cenderung kering ini akan terus terjadi hingga September. Dipastikan, katanya, wilayah-

wilayah yang kini terdampak akan terus mengalami kekeringan hingga musim hujan tiba. Mengantisipasi hal ini kata Agus, BNPB bersama pihak terkait telah melakukan upaya meminimalisasi dampak yang didapat oleh warga. Salah satunya dengan penyaluran air bersih ke beberapa desa yang terdampak parah bencana kekeringan.

Dana Desa untuk Lansia TEGAL - Anggaran Dana Desa dan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dialokasikan untuk membantu warga lanjut usia (lansia) melalui program bantuan sosial Jaminan Hidup (Jadup) yang sudah diluncurkan Pemerintah Kabupaten (pemkab) Tegal. Bupati Tegal, Umi Azizah membolehkan dengan catatan, lansia memenuhi sejumlah kriteria yang sudah ditetapkan. “Salah satunya lansia tersebut sudah tidak ada yang mengurus atau sudah tidak mempunyai keluarga,” kata dia, akhir Juli. Kriteria lainnya, tidak memiliki penghasilan dan bergantung belas kasihan warga, termasuk tidak mendapatkan intervensi program apapun dari pemerintah. Menurut Umi, program bantuan sosial Jadup diluncurkan membantu lansia. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Nurhayati mengungkapkan, 457 lansia sudah terdaftar menjadi penerima bantuan. Setiap lansia diberikan jatah uang tunai sebesar Rp 250 ribu per bulan, dalam kurun waktu tujuh bulan. (nin)

“Kekeringan, sudah ada usaha water boombing. Sudah ada upaya droping air ke beberapa daerah terdampak kekeringan,” ungkap dia. Ke depan, kata dia, BNPB bersama BMKG juga akan mengupayakan operasi untuk rekayasa cuaca. Terutama untuk menghadirkan hujan di daerah terdampak kekeringan parah. “Jadi BNPB dan BMKG untuk

menciptakan operasi rekayasa cuaca. Pesawat tinggal mendapatkan perizinan dari TNI,” kata dia. BNPB, kata Agus, telah menyiapkan dua posko untuk membuat rekayasa cuaca yakni di kawasan Halim, Jakarta, serta Kupang, NTT. “Halim untuk operasi (rekayasa cuaca) di Jawa, kalau Kupang untuk wilayah NTT dan NTB,” ungkap dia. (dot)

Penggunaan Dana Desa Terus Diawasi JAYAPURA - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, kejaksaan akan terus mengawasi penggunaan

atau pengelolaan dana desa termasuk di Papua. Kejaksaan akan mengawasi dan mengawal penggunaan dana desa, karena saat ini sudah menandatangani kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Beberapa waktu lalu secara serentak di seluruh Indonesia telah dilakukan pertemuan dengan kepala kampung yang dilaksanakan di setiap kejari yang bertujuan memberikan pencerahan sehingga penggunaan dana desa dapat tepat sasaran, “ kata Jaksa Agung usai memberikan pengarahan kepada jaksa dan jajarannya di Kejati Papua di Jayapura, akhir Juli. Dikatakan, dari

laporan kementerian terungkap penggunaan dana desa sudah banyak yang tepat sasaran karena sebelum digunakan terlebih dahulu ada kesepakatan dalam rapat musyawarah kampung. Pemerintah sendiri memberi perhatian yang besar dalam upaya memeratakan pembangunan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Untuk tahun ini sekitar Rp78 triliun yang dialokasikan untuk dana desa sehingga diharapkan benar-benar tepat sasaran dan itu sudah menjadi tugas kejaksaan untuk mengawal penggunaan dananya. “Kejaksaan akan terus mengawasi dan mengawal penggunaan dana desa hingga tepat sasaran,” kata Jaksa Agung. (dot)

Bhabinkamtibmas Awasi Penggunaan Dana Desa UNGARAN - Anggota Bha binkamtibmas harus melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Kapolres Semarang, AKBP Adi Sumirat menegaskan, peran Bhabinkamtibmas dalam pengawasan dana desa sesuai dengan MoU antara

Kemendagri, Kemendes PDT dan Kapolri. “Polri dalam hal ini Bhabin kamtibmas yang melekat dengan desa binaannya, harus me laksanakan pengawasan terhadap penggunaan dana desa,” kata dia, akhir Juli lalu.

“Selain itu juga membantu kepala desa mempertanggungjawabkan dana desa secara efektif, efisien, dan transparan sehingga tidak terjadi penyimpangan” ujarnya. Pada personel Bhabinkamtibmasnya, ia minta tidak menyalah-

gunakan tugas dan wewenang nya. Bagi Bhabinkamtibmas yang terbukti bermain mengenai dana desa akan ditindak tegas. Jika warga menemukan adanya penyimpangan, bisa melapor ke Bhabinkamtibmas. Pengawasan sebagaimana di

la kukan Bhabinkamtibmas Polsek Tuntang, Polres Semarang, Bripka Cahyono atas pembangunan jembatan di Dusun Krajan Desa Kesongo, Tuntang. Selain jembatan, juga tengah dibangun gedung TK Pertiwi. (bud)

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

FOKUS KASUS 21

Berkaca

dari US

KAS

Tamzil

UDUS - Berbagai tanggapan muncul dari sejumlah kalangan, pasca Bupati Kudus Muhammad Tamzil terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK akhir Juli lalu atas dugaan suap dan gratifikasi. Salah satu respon datang dari seorang pengusaha. Bukan soal politik atau hukum, tapi penangkapan Tamzil menjadikannya rugi. “Alamat gak kembali donasinya,” kata dia menyesalkan. Menurutnya, Tamzil kembali maju sebagai bupati setelah dicalonkan sejumlah donatur dengan sejumlah komitmen. Pasca beberapa bulan menjabat, mereka disebut memminta pengembalian. Muhammad Tamzil tercatat hanya memiliki harta kekayaan senilai Rp912.991.616 pada Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada Januari 2018 lalu. Secara rinci, harta Tamzil terdiri dari tanah dan bangunan seluas 227 m persegi/230 m persegi di Kota Semarang dengan nilai Rp633.071.000. Sedangkan kas dan harta setara kas mencapai Rp9.920.616 beserta kendaraan roda empat senilai Rp270 juta. Tamzil diketahui pernah kalah maju Pilgub Jateng tahun 2013 lalu. Ia pernah diproses hukum atas kasus korupsi dan menjadikannya dipidana pada 2014. Desakan KPK agar eks napi korupsi dilarang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020 mendatang mencuat setelah ditetapkannya Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019. Berkaca dari kasus Tamzil yang seolah tak jera, KPK mengingatkan agar pada Pilkada tahun 2020, partai politik tidak lagi mengusung calon kepala daerah dengan rekam jejak yang buruk. “Jangan pernah lagi memberikan kesempatan kepada koruptor untuk dipilih,” tegas Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, akhir Juli lalu. KPK juga mengingatkan kasus jual-beli jabatan tidak boleh terjadi lagi karena merusak tatanan pemerintahan dan tidak sejalan dengan rencana pemerintah untuk pengembangan SDM yang profesional sebagai salah satu tujuan dari reformasi birokrasi dari program Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK). Komisioner Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Pramono Ubaid Thantowi sepakat dengan usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar eks napi korupsi dilarang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020 mendatang. KPU sendiri mengaku terkendala landasan hukum yang baru diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). “Landasan hukum yang tidak cukup kuat karena hanya diatur dalam PKPU. Itu problemnya,” ujar Pramono, akhir Juli lalu. Jika larangan itu dipaksakan,dipastikan akan ada gugatan ke Mahkamah Agung (MA)bila KPU memakai PKPU sebagai landasan hukum melarang eks napi koruptor maju Pilkada. Nasibnya akan sama dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor menjadi caleg di Pemilu 2019. Revisi terhadap UU Pilkada untuk memasukkan syarat eks napi koruptor tak bisa mencalonkan diri pada kontestasi Pilkada dinilainya paling tepat. “”Sehingga kalau partai politik tingkat pusatnya menyetujui Peraturan KPU itu otomatis mereka tidak akan mengajukan calon-calon yang memang mantan napi koruptor, sehingga potensi digugat ke MA-nya tidak ada,” jelas dia. Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Prof Hibnu Nugroho menilai Undang-Undang Pilkada perlu dikaji kembali untuk mengeleminasi terjadinya kasus korupsi. “Waktu itu kan putusannya (Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, red) belum sampai ke pencabutan hak politik kan? Ke depan memang kalau kaitannya dengan jabatan politik mungkin harus (dikaji kembali), saya kira itu langkah yang tepat untuk mengeliminasi orang-orang yang pernah berbuat kejahatan,” ujarnya. Menurutnya, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah itu erat kaitannya dengan masalah integritas. Hibnu menilai intergritas seseorang menjadi taruhan ketika ada godaan-godaan yang mempengaruhi atas jabatannya. Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, pencabutan hak politik dirasa penting diterapkan terhadap setiap pelaku korupsi. Kasus Tamzil, menurutnya menegaskan pentingnya tambahan sanksi bagi mantan terpidana koruptor.

Pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sana disebut hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim di antaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. “Kasus ini semakin menegaskan pentingnya pembatasan atau pencabutan hak politik dalam jangka waktu tertentu bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk dapat dicalonkan kembali menjadi pejabat publik,” kata Donal. Desakan KPK agar eks napi korupsi dilarang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020 mendatang mencuat setelah ditetapkannya Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019. KPK menangkap Bupati Kudus Muhammad Tamzil bersama delapan orang lainnya, 26 Juli lalu lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap pengisian jabatan di Kabupaten Kudus. KPK menyita uang ratusan juta rupiah, pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu. KPK sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat terkait transaksi suap di Kudus sebelum menggelar OTT. Selain Tamzil, tim KPK mengamankan, ajudan bupati, Norman, Staff Khusus Bupati Kudus Agoes Soeranto, Uka Wisnu Sejati, Calon Kepala DPPKAD Catur Widianto dan Staf DPPKAD Kabupaten Kudus Subkhan, serta Akhmad Sofyan, Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Usai diamankan di Polda Jawa Tengah dan Polres Kudus, tim membawanya ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada 27 Juli 2019 pagi. KPK menemukan fakta sejumlah pos jabatan, termasuk eselon II atau Kepala Dinas, di Pemkab Kudus saat ini masih kosong. Oleh karena itu, KPK curiga Bupati Kudus Muhammad Tamzil memang pernah menerima suap sebelumnya untuk pengisian jabatan. “KPK mengidentifikasi ada beberapa jabatan yang kosong saat ini termasuk di antaranya jabatan setingkat eselon II atau kepala dinas,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. “Kami menduga bukan hanya pemberian yang terkait dengan kegiatan tangkap tan-

gan ini yang terjadi [...] Tapi sebelumnya juga sudah ada beberapa pemberian karena ada beberapa jabatan-jabatan kosong juga,” ujar Febri. Muhammad Tamzil “kembali” ditangkap karena ia pernah terjerat kasus serupa sebelumnya. Tamzil pernah ditangkap atas perkara korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004-2005. Tamzil dijatuhi hukuman penjara satu tahun sepuluh bulan pada Februari 2015 oleh hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Kali ini, ia diduga jual-beli jabatan, uangnya dipakai untuk membayar utang pribadi. Tamzil bisa mengulangi perbuatannya karena memang tidak dicabut hak politiknya pada kasus pertama. Dia bebas bersyarat pada Desember 2015. Pada Pilkada serentak 2017, atau dua tahun setelah bebas, Tamzil mencalonkan diri lewat Hanura. Dia pun terpilih dan resmi jadi Bupati Kudus pada 24 September 2018. “Kasus ini diawali dengan pembicaraan Bupati Kudus MTZ (Tamzil) yang meminta kepada staf khusus Bupati, ATO (Soeranto), untuk mencarikan uang sebesar Rp250 juta untuk kepentingan pembayaran utang pribadinya,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK. Tamzil ditangkap bersama delapan orang lain. KPK telah menetapkan Tamzil bersama Staf Khusus Bupati Kudus, Agus Soeranto sebagai tersangka dugaan suap. Sedangkan tersangka penyuap, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas DPPKAD Kudus, Akhmad Sofyan. Agus sendiri, mantan Kabiro Keuangan Setda Jateg dan merupakan narapidana korupsi Bansos Pemprov Jateng. Ia pernah satu blok dengan Tamzil di Lapas Kedungpane Semarang. Tamzil dan Agus dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Akhmad Sofyan dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (red)

SAMBUNGAN

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

Untung Rugi ...

(Sambungan dari Halaman 11)

tersebut sudah menyewa mess pemain, pelatih, dan official di Kota Magelang. Sebelumnya mereka ke kota tersebut hanya saat mendekati hari pertandingan. Hampir dua tahun jauh dari kota asal membuat PSIS mau tidak mau, suka tidak suka harus menerima kenyataan ini. Jika berbicara untung rugi pun, pihak manajemen klub mengutarakan banyak kerugian yang harus didapat saat home base bukan di Semarang. “Jika berbicara untung rugi, kami bermain di Magelang tidak ada keuntungan. Manajemen setiap tahun harus menutup biaya pengeluaran hingga Rp15 Miliar.” “Biaya itu terdiri dari operasional tim selama di sana, untuk sewa stadion, mess pemain, serta hotel untuk pemain asing,” ujar Chief Executive Officer (CEO) PSIS Yoyok Sukawi. “Belum lagi pajak di sana cukup besar bila dibandingkan dengan daerah kota lain, namun kami tetap bersyukur bisa bermain di Moch. Soebroto yang jaraknya masih terjangkau oleh para suporter,” jelasnya. Pajak di Kota Magelang memang cukup tinggi, 35 persen pendapatan PSIS saat menggelar laga kandang harus dibayarkan ke pihak terkait karena memang itu sudah diatur di dalam peraturan daerah kota yang diapit beberapa gunung tersebut. Hal ini semakin memperberat manajemen dalam mengelola keuangan klub.

Walaupun belum bisa mendapatkan keuntungan bagi timnya, Yoyok Sukawi tetap bersyukur dengan adanya PSIS di kota tersebut bisa menumbuhkan ekonomi kota dan masyarakat sekitar stadion. Ia bisa bertutur seperti itu setelah mendapat laporan dari Walikota Magelang Ir. H. Sigit Widyonindito, M.T. “Pak Walikota bercerita ke saya bahwa setelah PSIS main di Magelang bisa menumbuhkan ekonomi dengan warung-warung makan semakin ramai, hotel penuh saat hari pertandingan hingga warga sekitar stadion yang bisa membuka lahan parkir saat kami bermain, itu cukup bagus untuk pertumbuhan ekonomi,” jelas Yoyok. Bahkan Sigit sebagai orang nomor satu di Kota Magelang juga turut menjadi sponsor PSIS dengan adanya adboard dari dirinya di pinggir stadion saat anak asuh Jafri Sastra bertanding. Berbicara menjadi tim musafir tak hanya soal masalah pendanaan yang membengkak serta hal yang berkaitan dengan keuangan, namun juga aspek psikologis para pemain dan suporter yang harus bermain tidak di rumahnya sendiri. Yoyok sebagai orang nomor satu di PSIS juga bercerita bahwa beberapa pemain asing harus jauh dari keluarganya karena fasilitas di Kota Magelang yang belum bisa menunjang kebutuhan beberapa pemain sepak blasal luar negeri ini.

“Sebagai contoh Wallace Costa, karena tidak adanya sekolah internasional yang cocok untuk anaknya di Magelang, maka anak dan istrinya harus tinggal di Semarang.” “Jauh dari keluarga kan juga mempengaruhi kondisi pemain walaupun saya yakin mereka sangat profesional,” tandas Yoyok. Selain pemain asal Brasil tersebut, pemain asing asal Jepang Shohei Matsunaga juga tidak bisa memboyong istri dan anaknya ke Magelang. Hal ini karena sang istri kesulitan mencari makanan yang cocok dengan lidahnya jika tinggal di kota sejuta bunga. Akhirnya mereka memutuskan tinggal di Yogyakarta yang jaraknya lebih dekat dari Magelang. Padahal jika PSIS bermain di Semarang, maka makanan khas Jepang tak sulit ditemukan karena telah banyak outlet makanan Negeri Sakura di kota yang identik dengan bangunan Lawang Sewu ini. Tak hanya pemain asing, beberapa pemain lokal juga mengutarakan jika bermain di Stadion Jatidiri mungkin lebih membakar semangat mereka saat berjuang selama 90 menit. “Tetap beda ya, bermain di Stadion Jatidiri bisa tambah semangat karena suporter lebih banyak untuk berbondong-bondong ke stadion,” ujar bek kiri Safrudin Tahar yang sudah merasakan membela PSIS bermain di stadion yang terletak di daerah Karangrejo, Semarang ini.

Dirut dan Wadir ...

(Sambungan dari Halaman 8)

berjalan namun kemudian dihentikan karena para pejabat struktural keberatan. Pada September 2015 potongan dihentikan dan pinjaman di Bank Mandiri ditutup menggunakan dana yang disimpan Paula Ekayani pada 3 Nopember 2015 sebesar Rp 120 juta. Sisa potongan tunjangan kinerja dan sisa pinjaman yang masih disimpan di rekening Paula Eka Yani sebesar Rp 45 juta digunakan untuk kegiatan operasional pemeriksaan dan diberikan kepada istri Sumargono.

Indonesia ... berhasil melampaui target perolehan medali dari target minimal 36 emas yang dicanangkan sebelumnya. Secara total, tuan rumah meraup 43 emas, 34 perak, dan 25 perunggu, unggul dengan selisih 10 emas dari Thailand yang berada di urutan kedua dengan 33 emas, 31 perak, dan 35 perunggu, disusul Malaysia (18-25-34). Kamboja merupakan satu-satunya kontingen yang tidak berhasil meraih medali. Cabang bulutangkis melengkapi keperkasaan tuan rumah Indonesia dengan menyapu bersih seluruh tujuh nomor yang

Menurut jaksa, perbuatan M Teguh Imanto selaku Pemimpin BLUD yang menetapkan remunerasi dan pemotongan remunerasi atau insentif managerial para pejabat struktural Tahun Anggaran 2014 – 2016. Atas bantuan Agus Bambang Suryadana selaku Pejabat Keuangan pada BLUD yang mengelola dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan keuangan di RSUD Kraton telah mengakibatkan kerugian negara Rp 4.227.319.755.

(Sambungan dari Halaman 11)

dipertandingkan. Selain bulutangkis, pencak silat juga berhasil memperlihatkan dominasi dengan meraup tujuh dari 10 medali emas yang diperebutkan, jauh melampaui target lima emas. Cabang lain yang memperlihatkan prestasi mengejutkan menurut Yayan adalah atletik dengan 11 medali emas karena target semula hanya delapan emas. Selain atletik, cabang olahraga lain yang melampaui target di pesta olahraga pelajar itu adalah renang yang mendapat 13 emas, dari target awal 12 emas. (ang)

4 Tersangka ...

“Sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara dari BPK RI nomor : 21/LHP/ XXI/10/2017, tanggal 19 Oktober 2017, atau setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut,” sebut jaksa. M Teguh Imanto dan Agus Bambang Suryadana dijerat primair dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasl 18 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- undang Nomor 20 Tahun (Sambungan dari Halaman 2)

Dalam kasus korupsi E-KTP, sebelumnya KPK telah menjerat 8 orang tersangka, yakni dua pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto; pengusaha Andi Narogong, Anang Sugiana Sudihardjo dan Made Oka Masagung. Eks Ketua DPR Setya Novanto, beserta keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo juga sudah dihukum dalam kasus ini. Terakhir, KPK telah menetapkan eks anggota DPR Fraksi Golkar Markus Nari menjadi tersangka. (dot)

Bonus Atlit ...

(Sambungan dari Halaman 11)

mendapat satu beasiswa dari prestasi yang diraih. Misalnya, atlet yang mendapat lebih dari satu medali emas tetap akan diberikan satu beasiswa medali emas. Sementara atlet yang mendapat lebih dari satu medali yang beragam, maka beasiswa yang diberikan adalah raihan medali tertinggi. Sedangkan untuk cabang olahraga beregu atau berkelompok, masing-masing atlet menerima jumlah beasiswa yang sama rata. (ang)

Olahraga yang ... kan sambil berdiri. Kuadran empat di lantai seperti kita melakukan yoga,” jelas Laila. Melakukan Strong by Zumba selama 60 menit sama dengan membakar 500-1000 kalori. Laila pun sangat merekomendasikan olahraga ini bagi

Begitu pun dengan rekrutan baru Septian David Maulana, ia juga sempat curhat bahwa bermain di Semarang akan lebih menambah semangatnya apalagi bermain di kota kelahiran. “Mungkin lebih enak karena dekat dengan keluarga, hal-hal seperti ini bisa menambah semangat dan saya mungkin tinggal di rumah. Tetapi saya tetap harus profesional, bermain di mana pun untuk PSIS selalu siap dan memberikan terbaik,” ucap pemain bernomor punggung 29 ini. Walaupun cukup banyak mengalami kerugian dari segi keuangan dan psikologis, namun pihak PSIS tetap bersyukur masih bisa bermain di stadion yang satu provinsi dengan kota asal mereka. Sebab beberapa klub harus mengungsi cukup jauh seperti Persija Jakarta pada musim 2018 serta Kalteng Putra pada kompetisi Shopee Liga 1 2019. Bermain di Stadion Moch Soebroto, Magelang adalah solusi terbaik sembari menunggu Stadion Jatidiri siap digunakan. Jarak sekitar 70 km dari Semarang masih bisa dijangkau oleh suporter untuk mendukung klub kebanggannya dan para pemain yang jauh dari keluarganya masih bisa menyempatkan diri untuk pulang saat ada libur 1 – 2 hari. Stadion Jatidiri sendiri kemungkinan besar bisa mulai digunakan pada awal musim kompetisi 2020 karena pada akhir tahun nanti pengerjaan fungsional sebesar 85 persen ditargetkan selesai. (ind)

(Sambungan dari Halaman 11

mereka yang ingin memiliki tubuh ramping dengan otot yang lebih kencang atau toned. Itu mengapa pula aktris Julie Estelle sangat menyukai Strong by Zumba. Sudah dua bulan terakhir aktris Indonesia berdarah Prancis ini mela-

koni olahraga tersebut. “Selain karena untuk toning dan leaning, Strong by Zumba juga bisa buat melatih mental kita agar tak mudah menyerah. Soalnya gerakannya intens banget,” ungkap Julie. (woi)

2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU yang sama. Atas kedua, dijerat Pasal 12 huruf f Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (far)

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

SAMBUNGAN 23

Bupati Terancam ... sampai November 2016 tercatat sebesar Rp 5.482.200.000. Dari jumlah itu, Rp 1,254 miliar digunakan untuk kegiatan RSUD Kraton yang tidak dianggarkan dan kegiatan yang bersifat emergency. Sedangkan sisanya digunakan untuk “bancakan”, diantaranya Rp 3,6 miliar pemberian ke oknum pejabat daerah dan oknum ASN, Rp 120 juta pemberian ke oknun pegawai instansi vertikal, Rp 425 juta untuk biaya pengacara (M Yusdi F), Rp 56 juta untuk pengobatan oknum pejabat dan kerabat dan Rp 38 juta pengembalian temuan pemeriksaan. Dari sekian kali dan jumlah pemberian ke pejabat, Agus Bambang Suryadana diketahui pernah menyerahkan langsung ke Bupati Pekalongan Asip Kholbihi Rp 30 juta dan Wabup Arini Harimurti Rp 20 juta pada 15 Agustus 2016. Nominal itu belum termasuk yang diserahkan Riski Tesa Malela yang masih keponakan Amat Antono sebesar Rp 60 juta (Asip) dan Rp 40 juta (Arini). Agus Bambang mengaku, pada Agustus 2016 ada pemberian ke Pemda Rp 50 juta. Uang itu untuk bupati dan Wabup. Sebelumnya, penyerahan uang kepada bupati (Drs Amat Antono) yang menyerahkan Riski Tesa. Tetapi pada saat itu bupati dan Wabup baru sehingga Riski segan menghadap dan memberikan uang tersebut dan mengajaknya. “Penyerahan uang ke bupati (Asip Kolbihi) dilakukan siang hari sekitar pukul 13.00 saksi (Agus Bambang S) dan Riski Tesa Malela menghadap bupati. Saksi sampaikan tentang adanya rutinitas pemberian kepada bupati. Setelah menjelaskan tersebut, kemudian saksi serahkan uang Rp 30 juta dalam amplop dan map di meja bupati,” sebut Agus Bambang Suryadana sesuai BAP nya. Penyerahan itu juga disampaikan ke Wabup Arini Harimurti, perihal rutinitas pemberian itu. Untuk pemberian kedua (Rp 60 juta) pada 11 Oktober 2016, Agus mengaku tak tahu karena dilakukan Riski Tesa. Agus mengakui, atas pemberian uang itu, pada 4 Januari 2017, lewat ajudannya (Setiawan P), bupati mengembalikan kepadanya, total Rp 90 juta. Riski Tesa Malela sendiri menyebut, penggunaan uang PP untuk pejabat Pemda dilakukannya atas perintah direktur, baik lewat telepon atau lisan. Atas perintah itu, lalu ia berikan. Menurutnya, sejak Januari 2014 sampai Maret 2015 uang diserahkan ke pihak terkait tanpa ada bukti. Usai penyerahan itu, Riski mengaku membuat nota staf pengeluaran dana PP. Setelah Maret 2015, pembayaran iuran ke Pemda itu baru dibuatkan kwitansi dari Sartana ke Riski Tesa Malela. Uang lalu diserahkan ke pihak bersangkutan lewat Riski, Sartana, Paula Eka Yani, Wadir AUK, Wadir Pelayanan dan pejabat lain. Riski mengakui, pada 11 Oktober 2016 bersama Wadir Pelayanan menyerahkan Rp 60 juta ke bupati Asip dan Rp 40 juta ke Wabup Arini serta Rp 10 juta (dari Rp 20 juta) ke Sekda. Riski mengaku menyampaikan ke bupati, wabup dan Sekda jika uang tersebut adalah uang insentif dari Direktur RSUD Kraton. Atas pemberian ke bupati, wabup dan Sekda, Riski telah menerima pengembalian pada 12 Januari 2017. Entah kenapa, pasca pengembalian itu langsung muncul proses di kepolisian beberapa hari kemudian. Informasinya, polisi telah mengendus adanya praktek penyimpangan dan penerimaan aliran terkait pemotongan remunerasi pegawai di RSUD Kraton sebulan sebelumnya. Bahkan informasinya, kepolisian pernah dilibatkan adanya rencana penyerahan uang di Desember 2016. Dalam kasus dugaan pemotongan remunerasi di RSUD Kraton Polda Jateng mencatat diungkap atas laporan nomor LP/A/51/II/ 2017/ Jateng/Ditreskrimsus tanggal 1 Februari 2017. Laporan itu esoknya langsung ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor SP.Sidik/89/II/2017 tertanggal 2 Februari 2017. Disusul tiga Sprindik, Sprin.Sidik/654/IX/2017/Reskrimsus tanggal 11 September 2017, Sprin.Sidik/139/II/Reskrimsus tanggal 15 Februari 2018 dan Sprin.Sidik/314/IV/2018 tanggal 16 April 2018. Baru 14,5 bulan usai laporan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) : B/SPDP/58/IV/ RES.3.3/2018/Reskrimsus terbit tanggal 16 April 2018. Sementara Riski yang menjabat Kasubbag Akutansi pada 2012 - 2014 mengakui, penggunaan dana PP biasa digunakan untuk kegiatan RSUD yang tak dianggarkan. Baru pada 2014 saat menjabat Kabag Keuangan, dari Bendahara Pengeluaran Sartana, ia tahu dana PP juga untuk iuran ke Pemda. Berdasarkan laporan, ia mencotohkan adanya pengeluaran dana PP pada 22 Agustus 2013 untuk kegiatan hari raya idul fitri 2013. Pada nota staf, tertulis pemberian ke sejumlah pejabat Pemda (bupati Rp 50 juta, Wabup Rp 10 juta, Sekda

(Sambungan dari Halaman 24)

Rp juta, Asisten dan staf ahli Rp 4 juta, dst). Pemberian ke pejabat Pemkab sejak 2014 sampai 2016 sendiri disebut atas perintah direktur karena ada permintaan. Adapula yang sifatnya rutinitas mengikuti kebiasan sebelumnya. Selain untuk kebutuhan RSUD, setoran dan pemberian ke pejabat Pemkab, dana pemotongan remunerasi juga digunakan membayar pengacara untuk kepentingan alm. Sumargono dan Muhamad Yusdi Febrianto. Pada tahun 2015 keduanya tersangkut kasus korupsi pengadaan Alkes di RSUD Kraton. Rp 75 juta untuk pengacara Sumargono, Andriani S dan Rp 375 juta untuk pengacara M Yusdi F, Slamet Haryanto SH dan Nanang SH. Slamet dan Nanang ditunjuk atas rekomendasi dr Zaki Mubarok yang sama-sama lulusan Unissula Semarang. Pembayaran Rp 375 juta disepakati bertahap, karena pengacara tahu uang bukan dari Yusdi dan 12 orang karyawan RSUD pemberi kuasa, tapi RSUD. Terima Uang Bupati Asip Khobihi yang dilantik Juni 2016 disebut dua kali menerima uang dari RSUD Kraton lewat Riski Tesa Malela dan Agus Bambang Suryadana. Totalnya Rp 90 juta. Pertama 15 Agustus 2016 Rp 30 juta, kedua 11 Oktober 2016 Rp 60 juta. Asip menerima uang di ruangannya tanpa tanda terima. Asip mengaku tak tahu sumber uang dan membantah uang itu setoran dari RSUD Kraton. Menurutnya, sesuai keterangan Riski, uang itu sebagai bantuan operasional pimpinan sesuai arahan direktur. Dia mengaku, uang itu diterima sebagai honor atau operasional pimpinan seusai konfirmasinya dengan direktur yang menyebut aman. Asip sendiri telah mengembalikan uang Rp 90 juta lewat ajudannya pada 4 Januari 2017. Bupati Asip beralasan menerima karena ingin mengetahui arus uang dan mencari dasar hukumnya. Asip melihat manajemen RSUD Kraton sedang tidak kompak dan beralasan, jika dikembalikan akan memperkeruh. Alasan ketiga, Riski Tesa Malela merupakan keponakan bupati lama Amat Antono dan Wabup Arini Harimurti yang dirasa Asip tidak enak menolak pemberiannya. Asip membantah mengetahui adanya insentif manajerial pegawai RSUD Kraton. Sedangkan Wabup Arini Harimurti menerima uang total Rp 60 juta dari keponakannya, Riski Tesa Malela dan Wadir Pelayanan, Ahmad Nurohhman. Penerimaan tanpa tanda terima. Alasannya, sesuai penyampaian Riski, uang itu peningkatan pelayanan dari RSUD Kraton. Arini tak pernah mengkonformasi dan berniat mengembalikannya. Uang Rp 60 juta yang diterimanya itu, diakui telah habis untuk sejumlah kegiatan sosial. Pada 12 Januari 2017, ia telah mengembalikan lewat Riski. Amat Antono Paling Besar Sementata Amat Antono mengakui, menetapkan Perbup 58/2013 tentang remunerasi sebagai imbalan jerja berupa gaji, tunjangan tetap , honorarium, insenrif, bonus, pesangon atau pensiun. Perbup 58 diakui salah satunya mendasarkan Perbup 3 tahun 2014. Disebut padal 3 Perbup 58, penetaoan remunerasi hasil pimpinan RSUD dipertimbangkan faktor kinerja operasional BLUD yang ditetapkan bupati. Antono mengaku tak pernah meminta iuran, bantuan operasional ke pihak RSUD Kraton. Meski begitu, ia mengakui pernah menerima beberapa kali uang dari Riski. Berdasar catatan laporan keuangan Riski Tesa Malela, Antono menerima uang setoran setiap bulannya sejak Februari 2014 sampai Juli 2016 atau sekitar 2 bulan ia lengser bupati. Pada 2014 ia menerima total Rp 1,093 miliar, tahun 2015 Rp 1,194 miliar, tahun 2016 Rp 612 juta. Antono mengaku tak tahu sumber uang yang diterimanya itu dan tak ingat jumlahnya. Atas penerimaannya, pada 2017 ia mengembalikannya sekitar Rp 1,175 miliar. Pertama Februari, Maret, Juni, Juli (dua kali) dan Agustus 2017. Sekda Mukaromah Syakur. Menjabat Sekda Pekalongan sejak 9 Juni 2015. Sebelumnya sejak 2011 sampai 2014 ia mendi Kepala DPKAD. Berdasar catatan keuangan Riski Tesa Malela, diketahui adanya aliran dana ke Mukaromah sejak 2014 lalu sampai Oktober 2016 sebesar sekitar Rp 170 juta. Namun dari jumlah itu, Mukaromah mengakui hanya menerima Rp 10 juta pada Oktober 2016. Uang itu diterima atas perintah bupati Adip Kholbiyi agar menerima bantuan keuangan dari RSUD untuk kegiatan Kemuspidaan. Uang itu, 12 Januari 2017 telah dikembalikan ke RSUD lewat Riski. Di era bupati Amat Antono, Mukaromah mengakui, pernah memerintahkan Kepala Inspektorat, Achmad Masudi

menerima uang dari RSUD untuk acara kemuspidaan. Penerimaan diakui tidak rutin dan lupa jumlahnya. Achmad Masudi sendiri disebut mengakui adanya perintah Mukaromah itu. Terkait catata laporan pengeluaran keuangan Riski Tesa yang mengalir ke Inspektorat sebesar Rp 141,6 juta sejak Juli 2014 sampai November 2016. Achmad mengakui hanya menerima sekitar Rp 70 juta. Sisanya ia membantah tahu. Achmad mengungkapkan, perintah penerimaan iuran terjadi 2015 dari Sekda Mukaromah Syakoer yang menyebut diperintah bupati (Amat Antono) untuk menerima titipan dari RSUD Kraton kegiatan kemuspidaan. Pada periode bupati Asip Kholbiyi (periode 2016-2021), ia juga diperintah Sekda untuk melanjutkan penerimaan itu. Hal sama secara langsung juga disampaikan bupati Asip Kholbihi pada saat kumpul untuk melanjutkan setelah ada pernyataan Sekda tentang penerimaan dari RSUD Kraton. Sesuai keterangan Mukaromah Syakoer (Sekda), Achmad Masudi (Inpektur) dan Totok Budi Mulyanto (Kepala DPPKD), mereka diperintah bupati Amat Antono dan Asip Khobilyi menerima penyerahan uang bantuan operasional kemuspidaan dari RSUD yang kemudian diserahkan ke unsur Muspida atas perintah bupati. Atas kondisi itu, bupati Amat Antono dan Asip Kholbiyi selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dinilai bertanggungjawab selaku pemberi perintah. Ketua DPRD Hindun, yang salah satunya disebut kecipratan dana remun RSUD Kraton mengaku bertugas mengawasi dan mengontrol kinerja di RSUD. Ia mengaku tak tahu adanya penggunaan dana PP sesuai dilaporkan Riski Tesa Malela. Di antaranya iuran pimpinan dewan, komisi dan anggota dewan. Meski begitu, Hindun mengakui pernah dua kali berkunjung ke RSUD Kraton. Ia pernah menerima Rp 2 juta dari pihak RSUD sebagai jatah makan siang. Tak hanya itu, Hindun diketahui juga pernah pihak RSUD agar tiga pasien yang satu diantaranya kerabat suaminya dibantu. Pihak RSUD mencatat adanya sejumlah pengeluaran untuk biaya perawatan itu. Total catatan laporan Riski Tesa dari 2014 sampai 2016, aliran dana PP hasil pemotongan remunerasi yang masuk dan atau untuk kepentingan DPRD adalah Rp 133,9 juta. Dari jumlah itu, pihak DPRD hanya mengakui menerima Rp 75,5 juta. Uang itu dikembalikan usai muncul pemeriksaan dari Polda Jateng. Ahli audit kerugian negara menyatakan atas kasus pemotongan remunerasi pegawai RSUD Kraton menimbulkan kerugian Rp 4,227 miliar. Rinciannya, atas pemberian dana ke oknum pejabat daerah dan oknum ASN Rp 3,612 miliar, pemberian dana ke oknum pegawau instansi vertikal Rp 120 juta, biaya pengacara Rp 400 juta, biaya pengobatan oknum pejabat atau kerabat pejabat Rp 56,1 juta, pengembalian temuan pemeriksaan Rp 38,8 juta. (tim)

Pacar Anak ...

(Sambungan dari Halaman 16)

Losmen Kudus Jl.Imam Bonjol Semarang dan di kamar kos di Jl.Borobudur Kota Semarang. Yanto, pemilik kamar kos yang ditempati Joko mengaku, setahunya Joko dan Mawar adalah bapak serta anak. Keduanya telah tinggal di tempat kosnya sekitar 6 bulan dengan membayar uang kos sebesar Rp 350.000,-/bulannya. Ia mengenal keduanya ketika mereka datang mencari kos. Joko mengatakan jika Mawar yang bersamanya adalah anaknya. Awal menyewa kos, Joko menyerahkan fotokopi KK dan KTP. Di dalam KK Joko tertera, anak ketiganya berjenis kelamin perempuan. Atas hal itu, Yanto mengaku tidak curiga. Keseharian Joko dan Mawar selalu berdua. Joko dan mawar selalu datang ke kos bersama,berboncengan motor Vario 125. Menurut Yanto, Mawar juga sering datang ke kos mengendarai motor sendiri. Mereka selalu datang setelah jam pulang sekolah, sekitar pukul 14.00 wib dan jarang menginap di kos. Setahu Yanto, setiap sesampainya di kos mereka langsung masuk kamar dengan pintu selalu tertutup. Malam hari sekitar pukul 19.00 wib mereka baru keluar kamar kos dan pergi. “Pernah mendengar Mawar menangis, karena suaranya sangat keras hingga tetangga sekitar rumah kos mendengarnya,” kata Yanto mengaku tak curiga. (*) Kisah-Ku disarikan dari kisah nyata.

24 HALAMAN

Asip Kholbiyi, Bupati Pekalongan.

E MADING KENDAL

Tabloid INFOPlus Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019

Tabloid INFOPlus No. 11 | 1-17 Agustus 2019 | ISSN 2657-2324

Bupati Terancam

GRATIFIKASI Korupsi RSUD Kraton Jilid II

EMARANG - Bupati Pekalongan, Asip Khobilyi (bupati periode 2016-2021) terancam terjerat tindak pidana gratifikasi atas kasus dugaan korupsi jilid II di RSUD Kraton. Asip diketahui menerima aliran uang diduga hasil korupsi dugaan penyimpangan pemotongan remunerasi pegawai RSUD Kraton tahun 2014-2016. Kasusnya telah menyeret M Teguh Imanto dan Agus Bambang Suryadana, mantan direktur dan Wadir AUK RSUD Kraton. Tak hanya bupati Wakil Bupati (Wabup, Arini Harimurti, Sekretaris Daerah (Sekda) Mokaromah Syakoer dibuat ketar-ketir karena turut menerima aliran uang. Mereka bersama mantan Bupati Pekalongan Amat Antono (bupati periode 2011-2016) juga disebut menerima aliran besar dan ter-

ancam keseret diproses hukum. Pemeriksaan perkara M Teguh Imanto dan Agus Bambang Suryadana digelar perdana, Selasa (30/7) lalu beracara pembacaan surat dakwaan penuntut umum. Mulai 5 Agustus pemeriksaan saksi-saksi dimulai. Sebanyak 58 saksi fakta dan dua ahli (keuangan dan hukum) diperiksa di penyidikan dan akan dihadirkan di persidangan. Informasi yang dihimpun menyebutkan, hasil pemotongan remunerasi RSUD Kraton mencapai Rp 5 miliar lebih. Dana ditampung dalam rekening tampungan bernama dana Peningkatan Pelayanan (PP) di Bank Mandiri atasnama Riski Tesa Malela dan Sartana. Total pemasukan sejak Januari 2014 (Berita terkait di Hal. 23)

Perum Bumi Balakosa Mijen - Semarang

Kikis HAMBATAN Miliki Rumah IDAMAN yang NYAMAN

Rumah Berkualitas Harga Murah Penuh Berkah. DP 50% Langsung Bangun. Tanpa BI Checking, Tanpa Survey, Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa Penalti, Tanpa Sita. Hubungi: 081 2281 6881 | 0812 8119 1692