Tabloid INFOPlus Edisi 18 - 30 Maret 2019 by Tabloid INFOPlus

INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019 | Harga Rp 5.000,-

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Rumah Berkualitas Harga Murah Penuh Berkah. DP 50% Langsung Bangun. Tanpa BI Checking, Tanpa Survey, Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa Penalti, Tanpa Sita.

TA JA M DA N FA KT UA L Amburadul Bantuan Homestay dan Jamban

INVESTIGASI 8

Untung Buntung Pemotongan Insentif Pegawai RSUD Kraton

LAPORAN UTAMA12

Hubungi: 081 2281 6881 | 0812 8119 1692

AKP Lutfi, Adik Bupati Disebut Terlibat Korupsi Mading Kendal

HUKUM 14

Siapa Bermain

Insentif

Rsud Kraton Pekalongan Pekalongan - Korupsi pada RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan kembali terjadi. Usai korupsi pengadaan Alkes tahun 2012, dugaan korupsi pemotongan remuneraasi atau insentif para pejabat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kraton diungkap.

asus terjadi tahun 2014 sampai 2016. Dalam kasus itu, kerugian negara ditaksir mencapai sekitar Rp 4,227,319.755. Sejumlah pihak telah ditetapkan tersangka.

Amat Antono

Pertama, Dr Muhammad Teguh Immanto Sp.B (ONK) M.Kes bin H Munir Cholil pada awal 2018 lalu. Terbaru, penyidik Diektorat Reserse (Bersambung ke Hal. 23)

Muhammad Teguh Immanto

Bupati Dkk Diperiksa Lagi Penyidik Unit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jateng kembali memanggil dan memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi pada RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. Sejumlah pejabat Pemkab Pekalongan diperiksa untuk dimintai Asip Kholbihi

keterangannya. Di antaranya, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, Wakil Bupati Hj Arini Harimurti, Sekda Pekalongan Hj Mukaromah Syakoer serta mantan Bupati Pekalongan, Ahmat Antono. (Bersambung ke Hal. 23)

Mukaromah Syakoer

â&#x20AC;&#x153;Aroma Tak Sedapâ&#x20AC;? Program Homestay dan Jamban Kota Semarang Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menganggarkan bantuan ratusan jambanisasi dan pembangunan homestay di Kota Semarang tahun 2017. Hibah bantuan homestay dan jambanisasi melalui Yayasan Wahana Bakti Sejahtera (WBS), melibatkan TNI, KODIM 0733BS/Semarang. Anggarannya Rp 4 miliar lebih. Namun pelaksanaannya diketahui beraroma

tak sedap alias bermasalah. Permasalahan pengelolaan bantuan hibah jambanisasi dan homestay oleh Yayasan WBS disinyalir terjadi korupsi dan mengakibatkan kerugian negara. Yakni atas realisasi belanja hibah kurang dipertanggungjawabkan sekitar Rp 375.888.831. Diperkirakan kerugian lebih besar lagi mencapai hampir Rp 2 miliar.

Pasalnya hasil konfirmasi kepada penyedia barang, berdasarkan data pengadaan/pembelian barang yang diberikan kepada masyarakat ditemukan lima bukti senilai Rp 1.850.500.000 tidak diakui penyedia barang. Wow..bahaya. Kerugian di antaranya muncul akibat barang yang dihibahkan ke warga tidak tepat sasaran. Barang yang diberikan juga tidak

memiliki dasar perencanaan penyaluran dengan tanpa didukung dengan analisis harga sesuai ketentuan serta bukti valid. Penyaluran barang yang diberikan tidak sepenuhnya atas nilai hibah. Pemotongan dan penyetoran pajak atas transaksi pengadaan yang terkait dengan hibah tersebut berpotensi tidak dilaksanakan. (tim)

INFO NASIONAL

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

INFOPlus Rehabilitasi Andie Arief Tak Beres TA JA M DA N FA K T UA L

Pendiri dan Penasehat: T. Supriyadi Pemimpin Umum & Penanggung Jawab: Andi Morgan Istiadi Pemimpin Redaksi: Sunardi S Pratomo Redaktur Pelaksana: B. Sutoyo Redaktur: Erdi Sunardi, Rio Tama, Kahlil Surya Reporter/ Koresponden: Suhali (Jakarta), Bambang Prasetyo (Surabaya), Theo Hasyim (Semarang), Nino M (Pantura Barat), Joko Susilo (Pantura Timur), Abdi Ning (Cilacap, Banyumas, Banjarnegara), Rio Utomo (Solo Raya), Endah Kurnia (Magelang Raya), Abdurrahman (Kendal), Budi S (Ungaran) Desain Visual & Layout: Omega Teknologi Informasi: Agung P dan Nur Dwi A Iklan & Sirkulasi: Suhali Krisnapati (manager), Imam Cahyadi Penerbit & Percetakan: PT Psiko Dinamika Nomor : AHU 61025.AH.01.01.Tahun 2011 Jl. Kandri Pesona Asri AI Gunungpati, Kota Semarang Layanan Pelanggan: 0812.8119.1692 / 0821.34555.407 atau redaksiinfoplus@gmail.com Website: infoplus.id

TARIF IKLAN Iklan Banner Halaman Depan (Full Colour) Rp 5.000.000,Full Colour Belakang Rp 7.500.000,Full Colour 1/2 Halaman Belakang Rp 4.500.000,Full Colour 1 Halaman Tengah Rp 7.000.000,Advertorial 1 Halaman Dalam BW Rp 5.000.000,Advertorial 1/2 Halaman Dalam BW Rp 3.000.000,-

akarta - Andi Arief mulai menjalani rehabilitasi kesehatan di Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Rabu (6/3). Proses hukum Andi Arief atas kasus narkoba dihentikan. Keputusan polisi merehabilitasi Andi beralasan tidak ditemukan barang bukti narkoba saat penangkapan. Andi dianggap hanya pengguna. Keputusan itu dipertanyakan sejumlah pihak. Polisi dinilai menutupi proses hukumnya, dan terkesan cari sensasi. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto mempertanyakan langkah polisi menyeragp Andi Arief di Hotel Menara Peninsula, Minggu (3/3) lalu. Menurutnya, penyergapan Andi Arief seperti sensasi polisi karena tidak disertai temuan barang bukti. Hasil tes urine terakhir, politikus Partai Demokrat itu juga dinyatakan negatif. “Ini seolah polisi hanya bikin sensasi saja,” ucap Bambang akhir pekan lalu. Bambang mempertanyakn keputusan Polri memilih mengasesmen Andi ke BNN. Menurutnya, sesuai Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika,

rehabilitasi terhadap pengguna narkotika serharusnya diputuskan pengadilan.Polisi dianggap sembrono menggunakan diskresinya. Senada, pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakkir mempertanyakan prosedur dan mekanisme hukum keputusan merehab Andi Arief. Menurutnya, keputusan rehabilitasi harus melalui penyelidikan dan penyidikan komprehensif dan diputuskan secara kolektif penyidik, jaksa, dan dokter. Penyidik juga harus menentukan tingkat ketergantungan seorang pengguna. Muzakkir mempertanyakan alasan BNN tetap merehabilitasi Andi Arief. Langkah rehabilitasi tidak tepat dilakukan terhadap sesorang dengan hasil tes urine negatif zat adiktif

narkotika. “Sekarang kalau dia tidak terkontaminasi [seharusnya] dia tidak melakukan rehabilitasi,” kata Muzakkir. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Muhammad Iqbal mengatakan, keputusannya berpedoman Surat Edaran Nomor SE/01/II/Bareskrim tentang petunjuk rehab pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. “Terhadap tersangka pengguna narkotika yang tertangkap tangan menggunakan urin positif sedangkan tidak ada barang bukti di tersangka maka tidak dilakukan penyidikan. Namun dilakukan interogasi,” ujar Iqbal. Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah BNN, Riza Sarasvita men-

gakui, pemberian assesment Andi juga berlaku bagi lainnya. “Langkah Polri, bahwa tidak ada barang bukti dan positif urin bisa dilakukan asesmen,” kata Riza. Saat digerebek, Andi Arief diduga lebih dulu memakai sabu. Petugas menemukan beberapa barang bukti fasilitas hasil pemakaian narkoba. Di antaranya pipet plastik diduga dipakai menghisap sabu, dua korek api modifikasi diduga untuk membakar sabu, dan alumunium foil. Selain itu, polisi mengamankan seorang wanita di kamar hotel. Paska ditahan dan dinyatakan direhabilitasi, Andi menyiapkan sejumlah langkah hukum. Andi menuding dirinya dilecehkan atas kasusnya. Tudingan itu salah satunya ditujukan ke Mahfud MD. Mahfud dianggap asal bicara seputar kasus yang menimpanya. Paling anyar, Selasa (12/3), Andi mengancam menggugat Karni Ilyas dan TV One atas pemberitaan yang dianggap telah merugikannya. Andi tak terima foto-foto saat penangkapan ditayangkan tanpa klarifikasi. “Saya tuntut Rp 1 triliun,” kata Andi. (dit/rio)

Taufik Kurniawan Diadili di Pengadilan Tipikor Semarang n Korupsi suap proyek di Kebumen Jakarta - KPK melimpahkan berkas perkara Taufik Kurniawan, mantan Wakil Ketua DPR RI ke Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (14/3). Penahanannya juga dipindah. Berbeda dengan tahanan korupsi lain yang biasa di Lapas Kedungpane Semarang, ia dititipkan ke Rutan Polda Jateng. Taufik segera didudukkan di kursi pengadilan atas dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen tahun 2016. “Pemindahan penahanan di Rutan Polda Jawa Tengah untuk memudahkan pemeriksaan perkaranya,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi yang telah menyeret Bupati Kebumen, M Yahya

Fuad. Taufik diduga menerima uang suap Rp 3,65 miliar untuk memuluskan DAK Kabupaten Kebumen dari APBN Perubahan 2016. Taufik dijerat Pasal 12 huruf a atau b Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Taufik Kurniawan diduga menerima uang senggekan dari M Yahya Fuad agar Pemkab Kebumen mendapat bantuan dana Rp 100 miliar

sebagaimana dijanjikan Taufik. Awalnya, ia menawari dana-dana proyek jalan DAK Perubahan Rp 100 miliar dengan komitmen fee. Pemberian uang ke Taufik dilakukan tTiga termin. Pertama 1/3 atau sekitar Rp 1,7 miliar. Seminggu kemudian Rp 1,5 miliar. Pemberian dilakukan di Gumaya lewat orang suruhannya. Termin ketiga, sekitar Rp 1,480 miliar gagal diberikan karena dilakukan OTT KPK. Tak hanya untuk Taufik Kurniawan, pemberian uang proyek di Kebumen juga dilakukan terhadap Muspida di Jateng dan Kebumen dalam program Bilung (Bina Lingkungan). “Ke Kapolres, Kajari dikasih uang. Maksudnya agar kondusif pemerintahannya,” kata M Yahya Fuad. Kasus korupsi Kebumen menyeret sejumlah pihak. Di antaranya M Yahya Fuad, Sekda Kebumen Adi Pandoyo, Ketua Komisi A PDIP Yudhi Tri Hartanto, Sigit Widodo (Kabid pada Disbudpar dan Dian Lestari Subekti Pertiwi anggota dewan PDIP dan dua rekanan. (far/rio)

INFO JATENG

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Minim, Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor di Jateng

emarang - Jawa Tengah masih kekurangan peranti sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) tanah longsor. Padahal potensi tanah longsor di Jateng cukup besar. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Wahjoedi Fajar mengatakan, saat ini pihaknya hanya memiliki 35 alat EWS tanah bergerak atau tanah longsor. “Padahal, titik potensi tanah longsor cukup banyak,” kata Wahjoedi Fajar kepada wartawan, Selasa (12/3). Ke-35 EWS, kata Wahjoedi, terpasang di Banjarnegara ( di 8 desa), di Wonosobo (di 5 desa), Kebumen, Karanganyar , dan Purworejo (nasing-masing di 3 desa), serta Banyumas M agelang, Te m a n g gung, Pemalang, Brebes, Wonogiri, dan Kabupaten Semarang (masing-masing 1 desa). Dari seluruh EWS tersebut, sebanyak 17 unit merupakan pengadaan dari BPBD Jawa Tengah (Jateng), 12 dari

Badan Penanggulan Bencana Nasional (BPBN), lima dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), dan 1 unit dari BPBD Pekalongan. Berdasarkan pengecekan pada 23 Februari sampai 1 Maret 2019, kondisi EWS yang berasal dari pengadaan BPBD Jateng masih baik. Sisanya tak diketahui BPBD diluar wewenangnya. EWS tidak hanya alat terdiri atas tiga crack meter dengan alarm dan satu rian detector dengan alarm. Namun, juga satu paket dengan survei, sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan tim siaga, pembuatan peta kerentanan longsor dan jalur evakuasi, standard Operating

Procedure (SOP), serta gladi evaluasi. Biaya pengadaan satu paket EWS tanah bergerak/longsor senilai Rp118,35 juta EWS dioperasikan menggunakan sel surya atau solar cell dengan daya jangkau peringatan berupa bunyi sirene sejauh 1 km. Kinerja EWS bila terjadi pergerakan tanah satu hingga tujuh sentimenter baru akan mengeluarkan bunyi sirene. Sesuai data, sepanjang tahun 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terjadi 333 bencana di Jawa Tengah. Secara nasional, bencana tanah longsor dan banjir tertinggi terjadi di Jawa Tengah. Dari jumlah kejadian itu, sebanyak 18 orang dinyatakan meninggal dunia dan hilang. Sebanyak 114 jiwa mengalami luka-luka. Jumlah terdampak dan men-

gungsi akibat bencana sebanyak 55.273 jiwa. Akibat bencana, sebanyak 484 rumah mengalami rusak berat. Sebanyak 503 rumah mengalami rusak sedang dan 2.113 rumah lainnya rusak ringan. Sebanyak 26.141 rumah juga tercatat terendam akibat kebanjiran. Pada 2017, data BNPB menyebutkan, terjadi 1.072 kejadian bencana di Jawa Tengah. Sebanyak 54 orang meninggal atau hilang, luka-luka 157 jiwa, sebanyak 164.971 terdampak dan mengungsi. Sebanyak 1.037 rumah rusak berat, 1.364 rusak sedang, 5.820 rusak ringan dan 42. 602 rumah terendam. (dit)

Tiga Pemain Bola asal Iran Dideportasi Semarang - Tiga pesepak bola asal Iran di Jawa Tengah dideportasi kembali ke negaranya. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Tengah, Ramli HS mengungkapkannya, Senin (11/3). ‘’Tiga pemain bola itu di Cilacap. Kantor Keimigrasian wilayah mendeportasi mereka kembali ke Iran,” katanya usai Rakor Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Jawa Tengah itu. Secara perizinan, kata dia, ketiganya belum memenuhi semua prosedur. Terlebih tentang maksud kedatangan dan keberadaannya di Indonesia. “Perizinan mereka tidak sesuai. Jika mereka datang untuk bekerja sebagai pemain bola profesional, silakan tempuh perizinan yang prosedural, “ ungkapnya. Deportasi dilakukan mulai Januari sampai awal Maret 2019. Selain ketiganya, ada pula WNA lain. Di antaranya asal Belgia dua orang, Italia satu orang, Hongkong satu orang, Belanda satu orang , Jordania satu orang, Malaysia satu orang, India satu orang, Jepang satu orang, Tajikistan satu orang, dan Korea Selatan satu orang. Sebanyak 197 WNA dideportasi sepanjang 2018. Asal Tiongkok paling banyak 34 orang, Malaysia 25 orang, Korea Selatan 18 orang, Timor Leste 15 orang, India 12 orang, dan negara lain sebanyak 93 orang. (ang/dit)

Mesir dan Kanada Minat Investasi di Batang

April, Bandara Wirasaba Dibangun Purbalingga – Pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman (Wirasaba) di Kabupaten Purbalingga direncanakan dimulai April mendatang. Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan ditargetkan selesai dan dapat beroperasi pada April 2020. “Hanya tinggal administrasi, lainnya sudah selesai. April tahun ini dimulai dan akan selesai selama satu tahun, baik pembangunan landasan pacu maupun terminalnya,” katanya saat meninjau lokasi, Selasa (12/3). Bandara Wirasaba, kata dia, akan memiliki landasan pacu

Ramli HS

sepanjang 1.600 meter selebar sekitar 30 meter. Ukuran itu cukup untuk pesawat berbadan sedang seperti ATR. “Dari Jakarta bisa langsung ke sini,” ujar dia. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, pembangunan Bandara Wirasaba menjadi momentum kebangkitan wilayah Selatan Jateng. “Begitu bandara jadi, pertumbuhan ekonomi pasti akan meningkat. Apalagi daerah-daerah sini memiliki banyak potensi baik pariwisata, kerajinan, kuliner yang itu akan membuat lokasi ini banyak dikunjungi wisatawan,” katanya. (jat)

Menhub dan gubernur saat meninjau lokasi Bandara Wirasaba.

Batang - CEO Al Shaer Company Group-KSA & Lotus Middle East Egypt asal Mesir dan Senior Vice Presiden Of ProjGet Consultans Inc asal Kanada berminat menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Batang. Dua investor datang setelah mereka mendapat rekomendasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat berkunjung ke Arab Saudi. “(Mereka) ternyata tertarik datang untuk berinvestasi. Ada tiga hal yang rencananya yaitu pariwisata Pantai Sigandu, Batang Super Block yang di dalamnya ada hotel dan mal, serta hospital tourisme atau wisata rumah sakit,” kata Bupati Batang Wihaji, Rabu, (13/3). CEO Of Al Shaeir Company Group-KSA & Lotus Middle East Egypt Mohamoud Omar mengatakan, menyiapkan 50 juta sampai 70 juta dolar AS untuk investasi. Pariwisata sekitar 7 juta sampai 10 juta dolar AS. “Akan tetapi kemungkinan yang teralisasi investasi Hospital Tourisme” katanya. (tan)

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Wakil Walikota Semarang Dilaporkan ke Bawaslu n Sosialisasi atau Kampanye ?

Kecamatan Semarang Utara sekaligus emarang - Waki Walikota Semarang, Hevearita penyerahan dana bantuan Gunaryanti Rahayu transportasi”. “Dihadiri 89 ketua RW 9 Kepala atau Ita dilaporkan ke Desa, ibu penggerak PKK, ketua Bawaslu setempat. Ita diduga karangtaruna, tokoh agama, melakukan kampanye saat kunjungannya dinasnya. tokoh masyarakat,” kata Listyani Tim advokasi pemenangan di, Senin (11/3). Dugaan pelanggaran ITa, Prabowo-Sandi Jawa Tengah, yaitu menyampaikan program Listyani yang melaporkan kerja Joko Widodo dengan mengatakan, kunjungan terjadi penyampaian imingKamis (7/3) lalu di iming. Di antaranya aula Kecamatan Semarang Utara. anggaran Rp 15 triliun untuk Acara bertajuk proyek tol. Ita “ M a l a m juga menyebut Silaturahmi Ibu akan ada Wakil Walikota Semarang bantuan Rp 1 d e n g a n miliar setiap K e t u a kelurahan pada 2020. RW seHevearita Gunaryanti Rahayu

“Saya belum tahu yang Pada tahun anggaran 2019 dilaporkan seperti apa, perubahan, setiap RT akan diberikan CCTV, tapi kami merasa, apa, penambahan dana dilaporkan ya nanti ranahnya Bawaslu, transport RT, RW, PKK saya tidak bisa dan seterusnya. komentar,” kata Ita “Tapi diharapkan bisa satu pilihan ke wartawan. dengan Bapak Koordinator Walikota,” ujar Divisi Penindakan Bawaslu Kota Listyani menirukan. Semarang Naya Menurutnya, Ita Amin Zaini mengaku, juga menyampaikan masih melakukan kajian kata-kata tak pantas Listyani dan diindikasi menyerang formil dan materiil terkait laporan sebelum memeriksa pihaknya. “Sekarang kita yang bersangkutan. anti sebut kata 2, sebutnya, Kami Sementara, Gubernur Jawa Tengah, minta Bawaslu tanya apa maksudnya,” ujar Ganjar Pranowo menanggapi hal itu dengan Listyani. Sementara, Ita merasa tidak melanggar pernyataan singkat. “Ya proses saja,” kata dan hanya memaparkan sosialisasi program Ganjar di Pendopo Kabupaten Batang, Rabu pemerintah sesuai arahan Mendagri. (13/3). (ang/dit)

Salah Tangkap Dibui 13 Bulan, Diganti Rp 5 Juta Semarang - Sri Mulyati (43) akhirnya menerima uang Rp 5 juta dari negara sebagai ganti rugi atas kriminalisasi yang dialaminya. Hampir 9 tahun, Sri menanti. Perjuangannya Sri itu didampingi LBH Mawar Saron Semarang. Sri mengaku terus berjuang mendapatkannya. Kasus Sri berawal 8 Juni 2011 saat dia dituduh mempekerjakan anak di bawah umur di sebuah karaoke. Padahal Sri hanya kasir di sana.

Sri Mulyati Ditangkap saat di rumah ketika polisi menggerebek tempat karaoke itu.

Di PN Semarang Sri dipidana 8 bulan penjara dan denda Rp 2 juta subsider 2 bulan penjara. PT Semarang memperberat menjadi 1 tahun 2 bulan dan denda Rp 2 juta. Kasasi diajukan dan akhirnya MA membebaskan Sri setelah 13 bulan dibui. Berbekal putusan bebas itu, Sri menggugat, menuntut ganti rugi ke negara dan dikabulkan. Negara dihukum membayar Rp 5 juta dan mengembalikan uang denda Rp 2 juta yang dibayar Sri. (far)

Dikomplain, CFD Kendal Dialihkan Kendal - Usai dikomplain warga akibat tertutupnya kses jalan, Car Free Day (CFD) di Kabupaten Kendal akhirny dialihkan. Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur CFD kembali digelar Maret ini. Hal itu diungkapkan pada CFD perdana dan Ngobrol Pagi Penuh Inspirasi (Ngopi) bersama Bupati Kendal, Minggu (10/3). Sekda Kendal, Moh Toha juga mengakui, CFD sempat dikomplain saat digelar di jalan laut, jalan umum menuju RSUD Suwondo. Kini CFD dialihkan di jalan menuju Stadion Utama Kendal. Kepala DLH Kendal, Sri Purwanti menyampaikan, CFD untuk mengurangi tingkat karbondioksida. “Sama seperti sampah yang kita hasilkan harus bisa diminimalisir,” ujarnya. (dur)

UN Demak Diikuti 28,8 Ribu Siswa

Penyerahan SK oleh Walikota Semarang.

683 CPNS Pemkot Semarang Diminta Tak Pungli Semarang - Sebanyak 683 CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatannya di TBRS Semarang,Selasa (12/3). SK berlaku perbulan Februari 2019. Mereka terdiri Golongan III 540

orang, Golongan II 143 orang. Tenaga guru 6 orang, kesehatan 2 orang, sedangkan formasi umum 675 orang. Walikota Semarang Hendrar Prihadi meminta mereka yang diangkat tak melakukan pungli. “Saya mau jangan pernah ada yang

namanya pungli di lingkungan Pemkot Semarang,”tegas dia. Mereka diharap kreatif dan berinovasi untuk membangun Kota Semarang. Disiplin dalam bekerja dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankannya. (ang)

Demak – Sebanyak 28.897 pelajar SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Demak akan mengikuti Ujian Nasional. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak me argetkan kelulusan 100 persen. ‘Tahun lalu lulus 100 persen. Maka tahun pelajaran 2018/2019 harus bisa dipertahankan,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Demak, Anjar Gunadi saat Rakor persiapan UNBK, Selasa (5/2). Asissten II Sekda Demak, Windu Sunardi yang membacakan sambutan bupati Demak mengatakan, UN menjadi salah satu indikator keberhasilan pendidikan di sebuah daerah. (mak)

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Perlindungan Lingkungan Hidup Dipertajam dengan Perdes Ungaran - Pemerintahan Desa dilibatkan dalam pengawasan dan kebijakan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Semarang. Salah satunya, pembentukan bank sampah dirasa diperlukan. Pemkab mendorong pembentukan Peraturan desa (Perdes). Dalam Surat Edaran Bupati Semarang Nomor : 660.1/01122/2018 tertanggal 22 Januari 2018, Pemdes diminta membuat Perdes tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan anggaran dana desa pengelolaan sampah dilakukan. “’Yang sudah membuat perdes itu ada lebih dari 25 desa, termasuk yang di samping dan hulu Danau Rawapening,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang, Nurhadi Subroto ke wartawan, Rabu (13/3). (bud)

April, Pembangkit Listrik di Batang Alirkan Daya

atang - Pembangkit listrik di Batang, Jawa Tengah pertengahan April 2019 siap mengalirkan dayanya. Tak hanya di Batang, tapi juga di Indramayu dan Cirebon. Terkait itu, PT PLN akan mengawali, pembayaran kompensasi pada warga terdampak SUTET pada April 2019 nanti. Sosialisasi kompensasi warga terdampak dilakukan PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II di bawah ruang bebas saluran udara tegangan ekstra tinggi berkapasitas 500 kV TX yang melintasi wilayah Uangaran-PedanBatang-Mandiracan di Batang, Selasa (12/3).

Asisten Menajer Pertanahan PT PLN Persero UIP Jawa Bagian Tengah II Listia Ningrum mengatakan, kompensasi atas bidang tanah, tanaman, dan bangunan. “Masih ada tahapan seperti pendataan, inventarisasi, identifikasi pemilik, pengumuman hasil inventarisasi, pengadaan lembaga penilai, penilaian, penyampaian nilai, serta pemberian kompensasi,” katanya. Kompensasi hanya akan diberikan sekali selama transmisi beroperasi. Jika tanah dipindahtangankan atau di dijual maka tidak berhak meminta kompensasi. Kepala Subbagian Pemerintahan Kabupaten Batang Fakhrurozi mengatakan

jaringan SUTET melintasi 30 desa di 9 kecamatan, di Batang. Pembebasan dan pembangunan SUTET sudah selesai. Informasinya, berdasarkan perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) PLTU Batang, PT PLN (Persero) akan jadi pihak pembeli selama 25 tahun sejak COD. Sebesar 500 kilovolt (kV) jalur transmisi sepanjang 7 kilometer (km) dibangun dari PLTU menuju transmisi PLN. Proyek PLTU Batang melibatkan ribaun tenaga kerja. Infonya, pertengahan Oktober 2018, tenaga kerja per hari mencapai 8.963 orang. Sebanyak 8.683 orang atau 96,88% pekerja lokal dan sisanya sebanyak 280 orang atau 3,12% tenaga asing. (tan)

1.389 Calon Pemilih Masuk Salatiga Salatiga - Ribuan calon pemilih Pemilu 2019 masuk Kota Salatiga. KPU setempat mencatat sampai, 6 Maret, jumlah pemohon pemilih luar kota yang akan menggunakan hak pilihnya mencapai 1.389 orang. Sementara, pemilih dari Kota Salatiga yang akan memilih di luar Kota Salatiga sebanyak 432 pemilih. Ketua KPU Kota Salatiga, Syaemuri Albab mengatakan, 1.389 itu berasal dari sejumlah provinsi Jawa dan lainnya, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah. “Jumlah itu diperkirakan terus bertambah,” katanya 11 Maret lalu. Ketua Bawaslu Kota Salatiga, Agung Ari Mursito mengatakan, akan terus berkoordinasi, baik dengan KPU Kota Salatiga maupun masyarakat terkait persiapan Pemilu 2019. (ary)

Beberapa peserta melakukan tubing.

4 Peserta Tubing Kali Gono Tewas Magelang - Empat perserta tubing tewas usai hanyut di Kali Gono, Dusun Tampir Wetan, Desa Tampir, Candimulyo, Kabupaten Magelang. Seorang diantaranya warga negara Malaysia.

Saat kejadian 12 orang menjadi peserta. Korban, Jully (24), warga Kalideres, Jakarta Barat, Tantri Ariestiawati (51), warga Jalan Janur Asri 9, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Sicilia Man-

tjoeng (48), warga Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan. Hanizah (65), warga Selanggor, Malaysia. Kapolres Magelang AKBP Yudianto Adhi Nugroho mengatakan, korban agen pari-

wisata dan mencoba area tubing. “Mereka agen pariwisata dari berbagai kota seperti Semarang, Yogya, Jakarta dan salah satunya dari Malaysia,” kata Yudianto, Rabu (13/3). (lan)

Pengamanan Pemilu 2019 : Solo Raya Prioritas !

Personil Polri saat gelar pasukan.

Karanganyar - Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono mengatakan Solo Raya, daerah prioritasnya dalam pengamanan Pemilu 2019. Pasalnya, Solo dan sekitarnya memiliki intensitas kegiatan paling banyak baik untuk Paslon nomor 01 maupun 02. “Sehingga potensi terjadi gesekan dapat diantisipasi,” kata Kapolda usai Simulasi Sispamkota di De Tjolomadoe Karanganyar, Rabu (13/3).

Antipasi pengamanan pertama diakui di Solo dan sekitarnya. Berikutnya Kedu dan Banyumas. “Kami pelaksanaan tupoksi sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau protap penanganan sesuai ketentuan,” katanya. Mengamankan Pemilu 2019, Polda Jateng menyiapkan sebanyak 23.600 personel didukung anggota TNI sekitar 14.000 personel. (bre)

OPINI & KONSULTASI

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Meredam Kebocoran Anggaran dengan Efisiensi

ALAM beberapa tahun terakhir, pemerintah senantiasa mengedepankan aspek value for money terkait dengan pengelolaan keuangan negara baik di pusat maupun daerah. Melalui konsep value for money, diharapkan muncul perubahan paradigma penganggaran berbasis output dan outcome. Sebagai sebuah mekanisme pendorong, fungsi anggaran memang harus dapat ditelusuri konektivitasnya mulai dari penetapan input, aktivitas/kegiatan, output hingga outcome. Dengan demikian, setiap rupiah uang APBN yang dibelanjakan harus memiliki dampak terukur untuk semua tematik pembangunan baik pendidikan, kesehatan, kemiskinan, infrastruktur, maupun lainnya. Sebagai contoh, satu rupiah anggaran kemiskinan harus dapat diukur berapa persen menurunkan jumlah penduduk miskin atau persentase penurunan status gizi buruk untuk kasus anggaran kesehatan. Jika pendekatan value for money secara otomatis sudah dijalankan, prinsip penganggaran berbasis kinerja dapat diimplementasikan secara optimal. Untuk itu, diperlukan penyamaan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait definisi setiap proses. Definisi input misalnya, harus

dimaknai sebagai sumber daya atau prasyarat yang dibutuhkan selama proses menghasilkan output, sedangkan aktivitas/kegiatan diartikan sebagai segala bentuk proses untuk menghasilkan output. Output dan outcome terkadang sulit untuk dibedakan sehingga beberapa pihak sering salah mengartikan keduanya. Output haruslah dikonotasikan sebagai ‘what we produce’, sedangkan outcome sangat dekat dengan jargon ‘what we change’. Teori tentang keterbatasan anggaran, menjadi dasar pemikiran konsepsi value for money dan penganggaran berbasis kinerja. Bagaimana mengefisienkan setiap rupiah anggaran publik supaya tepat sasaran dan efektif khususnya yang memiliki multiplier effect yang besar, selalu menjadi contoh kasus yang menarik untuk dilaksanakan. Terlebih pola penganggaran publik selama ini masih rentan didominasi pola belanja birokrasi yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran. Akibatnya anggaran yang seharusnya memberikan dampak positif terhadap masyarakat justru terbuang sia-sia tanpa menghasilkan efek pertumbuhan. Segala bentuk perbaikan mekanisme penganggaran, di sisi lain juga dimaksudkan untuk mengu-

rangi munculnya kebocoran anggaran (budget leakage). Secara teori peningkatan aspek quality spending merupakan solusi ampuh mengurangi fenomena kebocoran ketika anggaran publik kemudian dapat terdistribusikan secara tepat kepada masyarakat yang memang berhak dan layak menerima (rumah tangga sasaran/ RTS). Potensi munculnya kebocoran anggaran dapat juga dipicu ketidaktepatan proses perencanaan di awal periode tahun anggaran dengan proses penetapan anggaran itu sendiri. Akibatnya banyak yang direncanakan namun justru tidak mendapatkan aloaksi anggaran, atau sebaliknya banyak kegiatan yang dianggarkan meski tidak direncanakan. Untuk itulah di 2017 pemerintah mengeluarkan regulasi berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) No 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Di dalam ketentuan umum, yang dimaksud sinkronisasi ialah sebuah proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sinkronisasi itu juga didukung penggunaan aplikasi perencanaan

penganggaran nasional berbasis teknologi dalam wujud Krisna (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Kementerian yang menjadi penanggung jawab utamanya terdiri atas Bappenas selaku pemangku perencanaan pembangunan nasional, Kementerian Keuangan sebagai pemangku penganggaran nasional, serta Kementerian PAN-Rebiro sebagai pengendali pencapaian sasaran pembangunan nasional. Alat kelengkapan pengawasan dan pengendali kinerja pemerintah juga diperkuat dalam mekanisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang langsung bertanggung jawab ke presiden. lalu, inspektorat jenderal/inspektorat utama dan inspektorat yang bertanggung jawab kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Inspektorat pemerintah provinsi yang bertanggung jawab ke gubernur dan inspektorat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab ke bupati/ wali kota. Ditambah lagi dengan perangkat penegak hukum yang terdiri atas hakim, jaksa, kepolisian, serta KPK seharusnya sudah memberikan rambu-rambu yang sangat

Rubrik Konsultasi Hukum INFOPlus diampu Taufiqurrohman, SH,MH dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) RAtu Adil. Alamat Jalan Peres No 211 Kota Semarang dan Jalan Jatingaleh 03 No.18 Kota Semarang. Konsultasi bisa menghubungi 08112534695 atau berkirim email ke redaksiinfoplus@ gmail.com. Pertanyaan : Apa Hukumnya Menerima Gadai Barang Curian. Apakah Termasuk Penadahan? Saya memiliki adik angkat yang menggadaikan emas milik saya ke orang lain (terindikasi rentenir karena ada bunga yang sangat tinggi) tanpa sepengetahuan. Saya baru setelah orang yang menerima gadai menagih utangnya ke rumah. Yang ingin saya tanyakan: Apakah saya masih bisa mengadukan peristiwa pencurian tersebut ke pihak berwenang? Apakah si kreditur dapat dikenakan pasal penadahan barang curian? Toto Sulistiono, warga Kendal. Jawaban : Tindakan adik angkat Anda yang mengambil emas tanpa sepengetahuan Anda secara melawan hukum dapat dijerat dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Kemudian tindakan adik angkat Anda yang menggadaikan emas milik Anda kepada orang lain (kreditur), maupun kreditur (sebagai orang yang menerima gadai) dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan. Tindakan adik angkat Anda yang mengambil emas tanpa sepengetahuan Anda dapat dijerat dengan Pasal 362 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang mengatur mengenai pencurian. Adapun bunyi Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah,”. “Pidana denda yang ada Pasal 362 KUHP tersebut dikalikan Rp 1.000 berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (“Perma 2/2012”) sehingga pidana denda menjadi Rp 900 ribu,”. Jadi, tindakan adik angkat Anda yang mengambil emas tanpa sepengetahuan Anda dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP karena memenuhi unsur mengambil barang (emas tersebut berpindah tempat sehingga berada pada kekuasaanya), emas tersebut bukan miliknya (ia tidak punya hak atas emas tersebut), dan perbuatan dilakukan agar memiliki emas tersebut secara melawan hukum. Mengenai emas yang digadaikan, kami asumsikan gadai yang dimaksud adalah istilah gadai secara umum yang ada di

memadai. Perhatian terhadap percepatan realisasi belanja negara juga terus dikedepankan. Penyerahan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), misalnya, menjadi bukti sahih keseriusan ini. Dampaknya, di bulan Januari saja beberapa kementerian khususnya kementerian teknis sudah dapat memulai proses tender pengadaan sehingga potensi munculnya dana mengendap dapat diminimalkan sejak awal. Sedikit hal yang masih menjadi ganjalan ialah munculnya fenomena paradoks anggaran di daerah ketika posisi simpanan di perbankan nasional relatif signifikan. Namun, tak henti-hentinya pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan yang berusaha mengurai masalah utama yang memicu munculnya fenomena itu demi mewujudkan tujuan menjadikan APBN sebagai alat pemacu pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai penutup, seluruh hal positif yang sudah di inisiasi, selayaknya didukung dengan gegap gempita oleh seluruh komponen bangsa demi terciptanya tujuan Indonesia Emas 2045. * Joko Tri Haryanto Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

KONSULTASI HUKUM

masyarakat (istilah awan untuk jaminan utang), bukan melalui lembaga gadai, melihat kreditur di sini terindikasi seorang rentenir. Tentang gadai ini diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”): Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didaluhukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya biaya mana harus didahulukan. Terkait dengan penadahan barang hasil curian dan digadaikan, dalam kasus ini diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang berbunyi: “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 dihukum, karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang

diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. Namun, perlu diingat, untuk mengetahui seseorang dapat dijerat pasal ini atau tidak, tentu dilihat kembali apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan. Menurut hemat kami, tindakan adik Anda yang menggadaikan dan juga kreditur sebagai yang menerima gadai dapat dipidana berdasarkan Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan. Seharusnya kreditur (sebagai orang yang menerima gadai) melakukan cross check terlebih dahulu kememilikan emas tersebut dengan meminta surat beli emasnya. Mengenai permasalahan ini, berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), Anda berhak untuk melaporkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh adik angkat Anda maupun kreditur sebagai pemegang gadai emas milik Anda tersebut, Pasal 108 ayat (1) KUHAP disebutkan sebagai berikut: Namun, perlu diingat bahwa yang menentukan bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana atau bukan adalah aparat penegak hukum.

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

ZODIAK & GAYA HIDUP

Ciuman Ternyata Menyehatkan

amu mungkin pernah atau sering berciuman dengan pasangan. Di samping semakin mendekatkan hubungan satu sama lain dan memperkuat ikatan cinta, ternyata ciuman memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan. Dikutip dari Health Line, beberapa manfaat kesehatan setelah berciuman sebagai berikut. 1. Meningkatkan hormon bahagia Berciuman memicu otak untuk melepaskan senyawa kimia yang membuat kamu merasa sangat nyaman dengan menyalakan pusat-pusat kesenangan di otak. Zat kimia ini termasuk oksitosin, dopamin, dan serotonin, yang dapat membuat kamu merasa gembira dan mendorong perasaan kasih sayang dan ikatan. Ini juga menurunkan kadar kortisol (hormon stres) kamu lho.

2. Memperkuat ikatan Entah itu mencium bayi atau kekasih, ciuman memberikan sensasi keintiman yang mampu memperkuat ikatan batin antara dua orang. Karena ketika berciuman, oksitosin yang merupakan hormon cinta dihasilkan oleh tubuh. Oksitosin adalah bahan kimia yang terkait dengan ikatan pasangan. Aliran oksitosin yang dilepaskan saat kamu berciuman menyebabkan perasaan kasih sayang, mencium pasangan kamu dapat meningkatkan kepuasan hubungan dan mungkin sangat penting dalam hubungan jangka panjang. 3. Mengurangi stres Berbicara tentang kortisol, berciuman juga menurunkan kadar kortisol dan stres lho detikers. Berciuman dan komunikasi penuh kasih sayang lainnya, seperti memeluk dan mengatakan â&#x20AC;&#x153;Aku mencintaimu,â&#x20AC;? berdampak pada proses fisiologis yang berkaitan dengan manajemen stres. 4. Mengusir emosi negatif Berciuman bibir dapat menghadirkan sensasi fisik yang bisa mendorong otak kamu meningkatkan dopamin, yaitu sebuah neurotransmitter yang berhubungan dengan kesenangan. Pada saat yang sama, bagian otak lainnya mematikan emosi negatif. Ketika dua bibir bertemu juga memungkinkan untuk mendorong kelenjar pituitari kamu dan pasangan untuk melepaskan oksitosin sehingga kamu berdua membentuk ikatan emosional. Selepas berciuman, tubuh kita juga melepaskan hormon endorfin, sebuah hormon yang sama-sama membuat kita bahagia. 5. Lebih bahagia Manfaat ciuman untuk kesehatan mental tak perlu dipertanyaan lagi. Ciuman jenis apapun bisa mengurangi rasa tegang dan membuat kamu jadi lebih bahagia. Pasangan yang sering berciuman, lebih mungkin memiliki hubungan yang panjang dan lebih memuaskan.

ZODIAK

ARIES

MAR 21 - APR 19

6. Mengurangi kecemasan Manajemen stres mencakup seberapa baik kamu menangani stres dan kecemasan. Tidak ada yang seperti ciuman dan kasih sayang untuk membantu menenangkan diri kamu. Oksitosin mengurangi kecemasan dan meningkatkan relaksasi dan kesehatan. 7. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Ciuman bibir membantu pasangan untuk berbagi berjuta-juta bakteri, menopang sistem kekebalan tubuh, dan membuat kita lebih baik melawan penyakit, kata para ahli dan penulis buku tersebut dikutip DailyMail. Berciuman selama 10 detik, ada sekitar 80 juta bakteri yang ditransfer dari mulut ke mulut. Beberapa orang mungkin berpikir ini sedikit jorok, tapi faktanya, kamu akan lebih mudah sakit lewat kontak yang tidak intim, seperti bersalaman dengan orang lain, kata para ahli. Bertukar ludah dapat meningkatkan kekebalan dengan memaparkan kuman baru yang memperkuat sistem kekebalan tubuh kamu. Satu studi 2014 menemukan bahwa pasangan yang berciuman sering berbagi mikrobiota yang sama dalam air liur dan lidah mereka. 8. Mengurangi respons alergi Berciuman telah terbukti memberikan bantuan yang signifikan dari gatal-gatal dan tanda-tanda reaksi alergi lainnya yang terkait dengan serbuk sari dan debu rumah tangga. Stres juga memperburuk reaksi alergi, jadi efek berciuman pada stres juga dapat mengurangi respons alergi seperti itu. (dot)

Anda merasa perlu mencapai hasil yang lebih baik dalam apapun sebagai pembuktian pada banyak orang. Rezeki: Tak ada cara lain bagi Anda untuk mendapatkan uang banyak selain dengan berdagang Asmara: Anda dan si Dia memiliki momen manis bersama. Fisik: Anda selalu meÂ nyemÂpatkan olahraga kalau pekerjaan di kantor sedang tidak banyak. Warna: Merah. Liburan itu perlu tapi jan-

gan setiap bulan juga, karena bisa mengganggu keuangan. Ingat beberapa bulan lagi akan ada pengeluaran besar yang harus Anda siapkan dananya dari sekarang. Tidak hanya keuangan, pekerjaan juga berpotensi terganggu. Atasan mulai komplain dengan hobi Anda ini. Keuangan: Hemat dan hemat. Asmara: Sifat cuek dan pelupa Anda harus sedikit dikurangi. Pasangan butuh perhatian Anda. Hari Baik: Senin. Fisik: Flu dan batuk. Warna: Abu-abu.

INVESTIGASI

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Dana Hibah Homestay dan Jamban Semarang Bermasalah Program bantuan homestay bagi warga di sekitar Waduk Jatibarang Kecamatan Gunungpati tidak merata dan menyisakan kasus hukum. Homestay yang rencananya akan digunakan, menyambut kegiatan folklore internasional itu meninggalkan sejumlah pertanyaan.

encana pendirian homestay muncul sejak akan didirikan desa wisata di Kandri tahun 2014 silam. Program hanya khusus bagi pemilik rumah yang ingin dijadikan homestay. Pada tahun 2016, Pemkot Semarang menindalanjuti dengan meminta kelurahan dan warga mendata pemilik rumah yang mau dijadikan homestay. â&#x20AC;&#x153;Namun kenyataannya ada biaya pihak kedua tidak sesuai dengan apa yang didatanya,â&#x20AC;? jelas Masudi, warga RT 05 RW 01 Kelurahan Kandri yang juga pemilik homestay, akhir pekan lalu. Bantuan berhenti tahun 2017 setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencium adanya penyimpangan. Tak hanya di Kandri, kasus homestay juga terjadi di Kelurahan Jatirejo. Beberapa warga pemilik rumah belum mendapatkan bantuan. â&#x20AC;&#x153;Ada temuan BPK di tahun 2018. Pak Lurah dipanggil. Tapi pak Lurah tidak bisa memberikan informasi apapun karena dilangkahi. Tidak ada konfirmasi apapun,â&#x20AC;? jelasnya. BPK Perwakilan Jawa Tengah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian, Nomor 69A/LHP/BPK/ XVIII.SMG/05/2018 dan LHP Sistem Pengendalian Intern Nomor 69B/LHP/BPK/XVIII. SMG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018. Belanja pengadan tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai. Diduga pelaksanaan pengadaan itu dikorupsi. Diketahui, pada TA 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, Pemkot Semarang menganggarkan total belanja hibah sebesar Rp 53.974.110.000. Jumlah itu telah direalisasikan sebesar Rp 50.798.956.542 atau 94,12 persen. Salah satu realisasi belanja hibah yang diberikan adalah pemberian bantuan homestay dan jambanisasi yang dilakukan Pemkot Semarang kepada masyarakat melalui hibah ke Yayasan WBS. Pemberian hibah tersebut diberikan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) nomor 978/431 tanggal 27 November 2017. Pemberian dana hibah Pemkot kepada Yayasan WBS Kota Semarang untuk pembangunan 950 jamban keluarga di Kecamatan Mijen, Pedurungan, Gayamsari/sekitarnya. Serta pembangunan 138 homestay desa wisata di Kelurahan Kandri dan Jatirejo Kecamatan Gunung Pati Tahun 2017 dengan nilai hibah sebesar Rp 4.174.000.000. Hibah dicairkan dari dana APBD Kota Semarang TA 2017 dengan SP2D nomor 1686/SP2D/2017/BANTUAN tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp 4.174.000.000 dan telah diterima Yayasan WBS dengan nomor rekening 758801001862537 pada bank BRI Unit Manyaran Semarang dengan nilai Rp

bahwa warga dimaksud benar bersedia menerima hibah homestay tersebut.

4.174.000.000. Sebelum ditetapkannya NPHD hibah homestay dan jambanisasi tersebut, Yayasan WBS mengajukan proposal awal tertanggal 6 April 2017 kepada Walikota Semarang dengan nilai proposal awal sebesar Rp7.786.250.000,00. Memo Intern Atas proposal pengajuan hibah tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman selaku OPD teknis melakukan verifikasi proposal. Laporan hasil verifikasi rehabilitasi homestay disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kepala Dinas Perkim) Kota Semarang kepada Walikota Semarang melalui memo intern Nomor 631.27/4248 tanggal 4 September 2017 perihal Laporan Hasil Verifikasi Rehabilitasi Homestay Desa Wisata Kelurahan Kandri dan Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunung Pati yang diadakan pada tanggal 26 sampai 29 Agustus 2017. Dari hasil verifikasi, jumlah yang akan direhabilitasi di Kelurahan Kandri sebanyak 100 unit dan Kelurahan Jatirejo sebanyak 38 unit dengan anggaran sebesar Rp3.174.000.000. Setelah hasil verifikasi, Yayasan Wahana Bakti Sejahtera merevisi proposal pengajuan hibah yang ditandatangani pada tanggal 2 Oktober 2017 dengan nilai pengajuan hibah sebesar Rp5.474.000.000 untuk kegiatan jamban generik, buis bertutup, dan homestay. Berdasarkan memo intern nomor 050/60/ ASII/2017 tanggal 22 September 2017 dari Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang kepada Walikota Perihal Usulan Tambahan Anggaran Hibah Tahun 2017 untuk Rehabilitasi Homestay Desa Wisata Kelurahan Kandri dan Kelurahan Jatirejo Kec Gunung Pati, jumlah usulan anggaran untuk kegiatan bantuan hibah yang diusulkan sebesar Rp3.174.000.000.

Realiasasi Belanja Berbeda dan Tak Tepat Sasaran Hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan kepada para penerima bantuan serta hasil konfirmasi kepada penyedia diperoleh fakta. Realisasi pemberian hibah berbeda dengan yang telah diatur dalam NPHD dan proposal pengajuan. Yayasan WBS telah mengajukan permohonan dana hibah sebesar Rp5.474.000.000,00 dengan peruntukan pada tiga kegiatan, yaitu Kegiatan Jambanisasi Kota Semarang sebanyak 1.000 buah. Kegiatan Gerakan Pembangunan Embung Keluarga sebanyak 1.000 buah, dan Kegiatan Rehabilitasi 138 Homestay Kandri dan Jatirejo dengan satuan berupa paket pekerjaan. Sedangkan realisasi kegiatan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban berupa kegiatan jambanisasi sebanyak 1.023 penerima dan rehabilitasi 138 homestay. Selain itu nilai bantuan yang diberikan kepada penerima tidak sama atau bukan dalam satuan paket. Data awal pengajuan dan penetapan penerima bantuan homestay tidak didukung dengan survei yang memadai. Menurut penjelasan Lurah Jatirejo, sebelum program homestay dimulai, pihak Yayasan Wahana Bakti Sejahtera telah melaksanakan pengecekan dan mengkonsep denah pembangunan. Bersamaan itu lurah Jatirejo menyerahkan daftar calon penerima hibah. Namun lurah tidak mengetahui rincian fasilitas yang akan diberikan kepada masing-masing penerima. Sedangkan menurut penjelasan Lurah Kandri bahwa pihak Yayasan WBS telah melakukan survei dengan pendataan kelayakan rumah penduduk. Namun hasil survey tersebut tidak ditembuskan ke pihak kelurahan. Pihak yayasan WBS hanya menyerahkan daftar nama calon penerima hibah. Dari data calon penerima hibah yang diserahkan oleh yayasan WBS, pihak Kelurahan Kandri memastikan kembali

Survei Koramil Bermasalah Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua yayasan WBS dijelaskan survei telah dilakukan oleh pihak Koramil atas perintah dari Kodim. Hasil survei tersebut berupa bukti dokumentasi lapangan. Dokumen hasil survei tertuang dalam formulir data calon penerima bantuan perbaikan rumah homestay wisata. Namun pendokumentasian tersebut diduga fiktif, tidak jelas dan kurang informatif. Di antara temuannya, formulir hasil survey tersebut tidak dilengkapi dengan tanda tangan, nama dan instansi pelaksana survey. Tidak seluruh formulir survei yang dilengkapi dengan nama dan nomor kontak penerima bantuan homestay. Terdapat coretan sebagai tanda koreksi atas item dan nilai barang. Namun koreksi tersebut tidak diparaf sebagai bukti sah perbaikan oleh pihak yang bertanggungjawab. Penulisan juga tanpa menggunakan tinta basah melainkan menggunakan pensil. Sementara pada kolom Rencana Anggaran Belanja (RAB) perbaikan tidak mencantumkan perhitungan rencana biaya perbaikan untuk masing-masing item belanja. Amanah yang Bermasalah Yayasan WBS sendiri telah melakukan kerjasama dengan KODIM 0733BS/Semarang dengan surat perjanjian nomor 2/sos/x/2017 tanggal 14 Oktober 2017. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pihak Yayasan WBS memberikan amanah pelaksanaan kegiatan jambanisasi dan pembangunan homestay kepada pihak KODIM 0733BS/ Semarang sebesar Rp4.174.000.000,00. Selanjutnya KODIM 0733BS/Semarang wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah. Pemberian bantuan homestay diberikan kepada sejumlah 138 penerima di dua kelurahan, yaitu sebanyak 100 penerima di kelurahan Kandri dan 38 penerima di kelurahan Jatirejo. Sementara, pemberian bantuan jambanisasi diberikan kepada sejumlah 1.023 penerima. Kecamatan mijen, sebanyak 13 kelurahan dengan 469 penerima. Kecamatan Pedurungan, sebanyak tujuh kelurahan dengan 158 penerima. Kecamatan Gayamsari, sebanyak lima kelurahan dengan 366 penerima. Wilayah Mayang Sari dengan 30 penerima. Bukti penyerahan bantuan kepada masyarakat yang diberikan melalui kegiatan hibah tersebut diketahui tidak lengkap dan diduga direkayasa. Diketahui hanya diperoleh bukti serah terima penyerahan uang tunai yang diperuntukan sebagai biaya pengecatan kepada 136 penerima sebesar

INVESTIGASI

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Rp 248.755.000. Selain itu terdapat bukti penyerahan wifi kepada 127 penerima dan surat keterangan pemasangan embung resapan pada 118 penerima. Namun tidak disebutkan nilai barang yang diberikan. Di sisi perencanaan anggaran biaya kegiatan juga belum dirinci secara spesifik. Dalam proposal yang diajukan Yayasan WBS telah menganggarkan biaya untuk tiga kegiatan, yaitu jambanisasi, pembangunan embung, dan rehabilitasi homestay. Atas anggaran biaya yang disediakan dianggarkan dengan satuan paket, tanpa merinci item, jumlah, harga, dan spesifikasi barang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pada masing-masing kegiatan. Rincian anggaran kegiatan hibah jambanNo.

Kegiatan

Jumlah

Harga Paket (Rp)

Nilai (Rp) 495.800.000,00

Sub Total (Rp)

Toko Meubel Soetami

223.250.000,00

Toko Murah

300.000.000,00

Hm Advertising

103.500.000,00

Atlanta Electronics

1.000

1.100.000,00

1.100.000.000,00

Paket Pembangunan Buis 2 Tutup 1

1.000

1.200.000,00

1.200.000.000,00

Paket Homestay Sehat Nyaman

138

Jumlah

Nama Penyedia Toko Mupakat

Paket stimulasi jamban generik

23.000.000,00

No 1

homestay, sehingga penetapan penerima bantuan kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. Selain itu, tidak terdapat hasil analisis yang dapat digunakan sebagai acuan standar dalam menentukan item dan jumlah bantuan yang akan diberikan. Tidak ada mekanisme pengadaan dan penyaluran yang dijelaskan pada proposal dan pada pelaksanaannya. Proposal hibah belum dilengkapi dengan klausul mekanisme pengadaan dan penyaluran bantuan jambanisasi dan rehabilitasi homestay. Sehingga belum jelas pihak manasaja yang berwenang melakukan pengadaan, tatacara pelaksanaan pengadaan, penatausahaan pertanggungjawaban serta pelaksanaan

3.174.000.000,00

Jumlah

727.950.000,00 1.850.500.000,00

5.474.000.000,00

isasi dan homestay sesuai proposal sebagai berikut: Berdasarkan hasil survei yang didokumentasikan dalam form data calon penerima bantuan perbaikan rumah homestay wisata pada kolom RAB perbaikan, juga tidak menyebutkan secara rinci item, jumlah, dan spesifikasi barang yang dibutuhkan pada masing-masing unit homestay. Diketahui, tidak terdapat kriteria penerima bantuan dan standar spesifikasi serta jumlah barang yang diberikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen proposal dan laporan pertanggungjawaban hibah kegiatan jambanisasi dan homestay diketahui bermasalah. Pasalnya, belum terdapat kriteria penerima hibah serta strandar spesifikasi dan jumlah item bantuan yang akan diberikan. Sehingga pelaksanaan survei yang dilakukan tidak berdasarkan spesifikasi yang terstandar. Selain itu, tidak terdapat hasil analisis yang didokumentasikan secara tertulis dan formal atas hasil survei calon penerima bantuan. Dasar penunjukan penerima hibah serta item dan jumlah bantuan yang akan diberikan juga tidak jelas. Data Penerima Bantuan Tak Beres Yayasan WBS belum memiliki kriteria atas penerima bantuan kegiatan jambanisasi dan

penyaluran bantuan. Berdasarkan hasil analisa atas dokumen pertanggungjawaban diketahui bahwa mekanisme pengadaan dan penyaluran diduga menyimpang. Yayasan WBS tidak melakukan survei perbandingan harga yang didukung dengan dokumentasi tertulis. Pembelian barang dalam jumlah besar tidak dilakukan dengan mekanisme kontrak dengan penyedia, melainkan secara simultan dan diduga fiktif. Pelaksanaan belanja dilakukan oleh pihak yayasan WBS dan Kodim. Pembayaran upah, honor, lembur, dan insentif Kodim tidak dilengkapi dengan bukti pendukung seperti perikatan kerja dan absensi kehadiran. Penyaluran barang dan pelaksanaan pekerjaan fisik tidak didukung dengan berita acara serah terima. Belanja Tak Diakui Rp 1,8 Miliar Dari hasil konfirmasi pada tanggal 25, 26 dan 27 April 2018 kepada penyedia barang, berdasarkan dokumen pengadaan/pembelian barang yang akan diberikan kepada masyarakat melalui hibah. Menunjukkan bahwa sejumlah lima bukti dengan nilai sebesar Rp 1.850.500.000 tidak diakui oleh penyedia barang yang tercantum dalam bukti tersebut. Dengan rincian bukti pertanggungjawaban yang dikonfirmasi pada tabel berikut: (Bersambung ke Hal. 23)

Aturan yang Dilanggar •

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18.

•

Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

•

Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjwaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 22.

Sumber : LHP BPK Perwakilan Jawa Tengah Nomor 69B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018.

Mereka yang Bertanggungjawab Persoalan dugaan penyimpangan program kegiatan jambanisasi sebanyak 1.023 penerima dan rehabilitasi 138 homestay serta lainnya itu muncul akibat pengelolaan yang menyimpang. BPK Perwakilan Jateng menyatakan, masalah disebabkan Ketua Yayasan WBS tidak melaksanakan pengadaan barang dengan dana hibah sesuai ketentuan. Serta tidak melengkapi per-

tanggungjawaban hibah dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai dan lengkap; “TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), di antaranya terdiri Sekda, Asisten Administrasi Umum dan Kepala Bapenda (BPKAD) Kota Semarang juga dinilai tidak cermat dalam memberikan (Bersambung ke Hal. 23)

Dokter Inisiator Program Jambanisasi Dr Budi Laksono, Ketua Yayasan Wahana Bakti Sejahtera (WBS) sudah dikenal luas masyarakat Semarang sebagai pelopor gerakan jambanisasi. Pria kelahiran Semarang, 6 Maret 1964, bapak empat anak ini kerap mengkampanyekan Dr Budi Laksono program jambanisasi keluarga di Jawa Tengah sejak 1997 itu. Hal ini diawali sejak suami Dra. Sri Peni Herawati, M.Hum itu bertugas sebagai dokter umum di Puskesmas Kedungwuni 2, Kabupaten Pekalongan. Dokter lulusan Undip Semarang yang pernah menjadi staf dinas kesehatan Kabupaten Pekalongan dan

staf dinas kesehatan Proivinsi Jateng, serta menjadi dosen pasca sarjana Undip dan Unnes itu pernah menjadi dokter teladan Jateng tahun 1997. Ia juga pernah mendapat penghargaan MURI atas pembangunan jamban. Penggagas Kafe Jamban yang dirintis sejak Maret 2016 itu di daerah Kalipancur, Semarang itu kini juga menjadi anggota Komite Kesehatan Kota Semarang dan Presiden Rotary Club Semarang. INFOPlus yang mengkonfirmasi Budi Laksono terkait penyelenggaraan program jambanisasi dan homestay itu tak memberikan tanggapan. (tim)

Lapor Penegak Hukum DPD GMPK Kota Semarang mengakui adanya temukan dugaan korupsi pengadaan jambanisasi dan homestay di lima Kelurahan Kecamatan Gunungpati di Kota Semarang dari bantuan Kementrian Pariwisata RI yang melibatkan Yayasan Wahana Bakti dan Kodim Semarang. “Kami memiliki bukti temuannya. Kami temukan berdasarkan penelusuran di lapangan,” kata Joko Susanto, Ketua DPD GMPK Kota Semarang. Beberapa modus temaunnya, di antaranya setiap rumah warga yang akan menjadi homestay, seharusnya mendapat bantuan pengadaan fasilitas sekitar Rp 20 juta. Namun faktanya tak

Ketua GMPK Kota Semarang sesuai dengan fasilitas yang dijanjikan dan tak merata. “Kami akan membawa masalah ini ke jalur hukum,” kata dia. (far)

Program Ketahanan Desa Kodim 0733 BS Semarang bersama Yayasan WBS terlibat program jambanisasi dan homestay di Gunungpati. Informasinya PKWI Jateng, PDUI Jateng dan Rotary Club Semarang juga dilibatkan. Awal 2018 lalu, Dandim 0733 BS Semarang Kol Inf M Taufiq Zega sebelumnya menyatakan, program Desa Wisata terkait dengan program Ketahanan Desa. Kodim 0733 BS Semarang menggerakkan prajuritnya bersama masyarakat dua desa juga membangun embung atau sumur resapan sejumlah 138 unit di lokasi tak jauh dari homstay. “Sebanyak 138 embung ini masih

menjadi contoh, ke depan kami galakkan,” kata Kol Inf M Taufiq Zega yang akhir 2018 lalu dimutasi. Diketahui, hingga awal Januari 2018 program homestay juga belum rampung. Diberitakan, Wadan Ramil Gunungpati, Kapten Inf Susanto pada Minggu 7 Januari 2018 saat menyambangi rumah warga yang digunakan homestay mengaku, pengerjaan sarana belum selesai, seperti pembuatan kamar mandi. “Sekitar 10 persennya kini tinggal pengerjaan kamar mandi, yakni penggantian kloset jongkok menjadi kloset duduk,” ungkap Kapten Inf Susanto. (tim)

PENDIDIKAN & IPTEK

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Pelajar SMA di Solo jadi Menteri Keuangan Sehari

eorang pelajar SMA di Solo me- Dirjen Bea Cukai, dan Dirjen PaInstagram Menkeu Sri Mulyani yang berisi menangkan tantangan menjadi seo- jak. Tampak Tania duduk di kursi foto bersama Tania, Siswa yang berkesempatan me SMA 4 Solo njadi Menteri Keuangan rang Menteri Keuangan sehari. didampingi Menteri Keuanselama satu hari. Ide proposal berbasis gengan Sri Mulyani Indrawader dalam pengelolaan keuangan ti di ruang kerjanya. menjadi kunci pelajar tersebut Selama satu hari, mengalahkan ratusan proposTania beraktivitas Mulyal yang diajukan pelajar dari layaknya seorang menteri ani beberapa kali, sempat sharing session dan penjuru Indonesia. seperti Menteri Keuangan juga. Paling puncak dari sehari jadi Menteri diupload di media sosial dengan Tristania Faisa Adam atau Sri Mulyani Indrawati. Keuangan, saya berkesempatan memimp- mengisi dan melampirkan formulir menjadikenal Tania, pelajar kelas Tania mengakui, masih in rapat harian pimpinan di Kementerian di persyaratan dalam kompetisi tersebut. 10 IPA 5 atau setara kelas 1 sulit melupakan pengala- Keuangan. Itu yang menantang,” kata dia, Seleksi sangat ketat. di SMA Negeri 4 Surakarta, mannya menjadi seorang Selasa (12/3). Ide Tania itu ternyata diterima dan mensiswi yang berkesempatan menteri keuangan sehari Ketika itu, ada pejabat-pejabat eselon 1 galahkan lebih dari 600 proposal yang diajumenjadi Menkeu sehari. akhir pekan lalu. Per- setingkat dirjen, di antaranya dirjen angga- kan para peserta lain. Seperti yang dikutip juangannya ikut ran, dirjen perbendaharaan. Didampingi Sri Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan dari Website Kemendalam kompetisi Mulyani ia memimpin. sekaligus Juru bicara SMA Negeri 4 Surakarterian Keuangan untuk para genTak hanya itu, Tania juga sempat diajak ke ta, Nanang Irawanto mengatakan, Tania termaupun instaerasi muda itu STAN. Di sana ia memberi kuliah umum. masuk siswa aktif dalam berbagai kegiatan gram Menkeu membuahkan “Saya bingung juga. Menantang, alham- di dalam maupun luar sekolah. Prestasi Tania Sri Mulyani. Tahasil yang dulillah lancar,” ungkap Tania. menjadi Menkeu sehari diakuinya menjadi nia bersama tak disangDiakuinya, proses memenangkan kom- prestasi tertinggi di sekolahnya. 2 rekannya ka-sangka. “Siswa-siswa lainnya kita dorong untuk petisi tidaklah mudah. Ia mengeluarkan ide berkesem“ S e h a r i segar berkaitan dengan kebijakan Kemen- berprestasi seperti Tania, Kita eksplorasikepatan masm e n j a d i terian Keuangan. Gagasan agar Kemenkeu mampuan anak-anak itu di berbagai kesing-masing M e n t e r i menjadi agen yang membantu memfasilita- empatan.Saya yakin ke depan akan muncul menjadi Keuangan. si dan memberdayakan perempuan dalam Tania-Tania baru yang patut didorong oleh Menteri Saya ber- bisnis diajukannya. orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar,” Keuangan, temu Bu Sri Proposal dalam bentuk rekaman video ujar dia. (voa) Tania, siswi SMA 4 Solo

40 Tahun Hilang, Lebah Raksasa Ditemukan di Indonesia Ilmuwan Temukan Air yang Bergerak di Bulan Bulan tampaknya tidak kering sebagaimana yang diperkirakan ilmuwan. Melalui penelitian menggunakan data dari NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), ilmuwan melakukan deteksi molekul air dan perilaku uap air selama satu hari di Bulan. Dilansir Bgr, Selasa (12/3), bulan awalnya dianggap sebagai tempat yang kering dan berdebu. Tetapi seiring waktu gambar itu telah berubah. Para ilmuwan menemukan es yang ada di dekat kutubnya, dan baru-baru ini diketahui bahwa air cair memang ada di dalam material permukaan bulan, yang disebut regolith. Kini, LRO telah mengungkapkan bahwa air yang ada di permukaan bulan sebenarnya bergerak di siang hari di bulan. Sebuah studi tentang kelembaban bulan yang akan diterbitkan dalam Geophysical Research Letters memberikan

gambaran yang jelas tentang molekul air kehidupan di permukaan. “Molekul air tetap terikat erat pada regolith sampai suhu permukaan memuncak di dekat siang bulan. Kemudian, molekul secara termal mengalami desorbsi dan dapat memantul ke lokasi terdekat yang cukup dingin bagi molekul untuk menempel atau mengisi atmosfer atau eksosfer bulan yang sangat lemah, hingga suhu turun dan molekul kembali ke permukaan,” jelas NASA ketika merangkum perilaku air. Lyman Alpha Mapping Project menggunakan pembacaan dari LRO untuk mendeteksi keberadaan air di regolith, yang memungkinkan para peneliti untuk melacak pergerakan kelembaban. Data seperti ini bisa sangat berguna saat merencanakan misi di masa depan dan bahkan berpotensi untuk pemukiman permanen di bulan. (dot)

Lebah raksasa Wallace merupakan leb- tama kali oleh Alfred Russel Wallace pada ah raksasa yang kembali ditemukan tim 1859 dan dinyatakan sebagai spesies baru konservasi dan ilmuwan internasional di nama Megachile pluto oleh seorang ahli Kepulauan Maluku Utara. serangga Frederick Smith pada 1860 dan di Baik ukuran dan stuktur tubuh lebah ini umumkan setahun kemudian. memiliki beberapa perbedaan dengan lebPenemuan selanjutnya dari lebah Walah pada umumnya. Lebah terbesar di dun- lace kemudian baru terlihat lagi pada 1981 ia itu kembali ditemukan lagi di Indonesia di Indonesia oleh ahli entomologi, Adam setelah sekitar 38 tahun menghilang. Messer. Melalui program Global Wildlife Sekelompok tim konservasi dan ilmuwan Conservation’s Search for Lost Species-Prointernasional menemukannya di Kepulauan gram yang mendanai ekspedisi untuk meMaluku Utara pada Januari 2019 lalu. Pan- nemukan spesies yang hilang- Bolt berhasil jang lebah sebesar ibu jari orang dewasa menemukannya kembali di Maluku Utara. atau sekitar 3,5 sentimeter. “Di tengah kepunahan serangga global, Lebar sayap 6,4 sentisungguh mengagumkan melihat lebah meter. Rahangnya ikonik ini bisa bertahan,” kata Simon Robseperti kumbang son, anggota tim dan profesor di Univerrusa. Ukuran tusitas Sydney. (dot) buhnya empat kali lebih besar dari lebah madu dan berwarna gelap yang membuat keberadaannya tidak terlalu mencolok. Lebah Wallance bukan merupakan tipe yang suka menampakkan diri di depan manusia. Spesies lebah ini Perbandingan lebah reguler (atas) dengan lebah raksasa ditemukan perWallace (Megachile pluto). | Clay Bolt / University of Sydney.

OLAHRAGA 11

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Pemain Naturalisasi Indonesia Terbaik Asal Amerika Latin

erkaca pada jagat sepak bola, Indonesia sebagai negara ternyata memiliki beberapa pemain naturalisasi yang berasal dari kawasan Amerika Latin. Ya, naturalisasi jadi hal yang sudah biasa bagi kancah lapangan hijau. Naturalisasi diterapkan kepada pemain asing dan umumnya sengaja dilakukan untuk meningkatkan prestasi sepak bola suatu negara. Indonesia menerapkan kebijakan yang sama dalam kancah sepak bolanya. PSSI dan Timnas Indonesia kerap kali memainkan beberapa pemain hasil naturalisasi. Naturalisasi yang dilakukan Indonesia ternyata punya pola tersendiri. Indonesia diketahui punya beberapa pemain hasil naturalisasi dari kawasan Amerika Latin. Lalu, siapa sajakah para pemain naturalisasi Indonesia yang berasal dari Amerika Latin tersebut? Cristian Gonzales Reputasi Cristian Gonzales sudah sangat gemilang di jagat sepak bola Indonesia. Awal kedatangannya, Gonzales tampil gemilang bersama PSM Makassar dan Persik Kediri. Ketika membela PSM dari tahun 2003 sampai

2004, ia mampu mencetak 66 gol dari 56 penampilan. Lebih hebat lagi saat berkostum Persik, 174 gol berhasil dicetaknya hanya dari 106 penampilan saja. Puncak popularitas Gonzales terjadi pada 2010 lalu, tepatnya saat Timnas Indonesia berlaga di ajang Piala AFF. Gonzales yang aslinya lahir di Uruguay, dinaturalisasi dan mampu menunjukan performa gemilang. Kini Gonzales sudah tergolong cukup tua, berusia 42 tahun dan tak bisa membela Timnas Indonesia lagi. Esteban Vizcarra Lahir dan besar di Argentina, Esteban Vizcarra memutuskan menjadi pesepak bola. Vizcarra memulai kariernya bersama klub lokal Argentina, Huracan. Perjalanan kariernya berubah saat dirinya datang ke Indonesia pada 2009 dan bergabung ke Pelita Jaya. Sejak saat itu, Vizcarra mampu tampil apik dan berkelana membela sejumlah klub top Tanah Air. Semen Padang, Arema FC, Sriwijaya FC, dan teranyar Persib Bandung, semuanya pernah merasakan kehebatan kualitas

Cristian Gonzales

Esteban Vizcarra

olah bola Vizcarra. Hal itu kemudian memuncak kepada proses naturalisasi Vizcarra yang resmi rampung pada 2018 lalu. Vizcarra sendiri sejak dinaturalisasi baru sekali diandalkan Timnas Indonesia. Melihat usianya yang baru 32 tahun, masih ada peluang Vizcarra menjadi pemain reguler bagi Skuat Garuda. Otavio Dutra Otavio Dutra mungkin berfikir tak pernah terbesit akan berjaya di Indonesia. Sebagai pesepak bola dan besar di Brasil, Dutra seolah mendapat berkah. Karier Dutra seakan berubah ketika datang ke Indonesia pada 2010. Saat ia bergabung dengan Persebaya Surabaya. Sejak itu, Dutra perlahan menunjukan kualitasnya sebagai bek berkualitas wahid. Puncaknya terjadi ketika gelaran Liga 1 2018 usai. Membawa Persebaya Surabaya mengakhiri kompetisi di urutan lima, Dutra kemudian mendapat hadiah spesial. Dutra kini telah resmi dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Bahkan, Dutra juga masuk ke dalam skuat Timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Simon McMenemy. (ind)

Otavio Dutra

Indonesia Juara Piala AFF U-22 Piala AFF U-22 2019 di Kamboja telah usai dengan Timnas Indonesia U-22 sebagai juaranya. Skuat asuhan Indra Sjafri itu menjadi kampiun usai mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Perjuangan Timnas Indonesia U-22 tidaklah mudah. Hal itu terlihat dari bagaimana Timnas Indonesia U-22 tertinggal terlebih dulu dari Thailand

melalui sundulan Saringkan Promsupa. Akan tetapi semangat juang para pemain Timnas Indonesia U-22 sangat besar hingga mampu membalikan kedudukan dan mempertahankannya untuk menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Dua gol kemenangan Timnas Indonesia U-22 sendiri diciptakan oleh Sani Rizki Fauzi dan Osval-

do Haay. Tak hanya semangat saja, Timnas Indonesia U-22 bisa menjadi juara karena tak lepas dari tangan dingin dari seorang pelatih Indra Sjafri. Pelatih berdarah Minang itu tercatat melakukan sejumlah rotasi pemain di sepanjang turnamen yang ternyata membuahkan gelar juara. (ind)

Kalender MotoGP 2019 MotoGP telah resmi mengumumkan kalender musim 2019. Para pembalap akan bertarung sebanyak 19 balapan. Tak ada perbedaan jadwal dari kalender sementara yang dirilis pada awal September 2018. Semuanya masih di sirkuit yang sama. Qatar melanjutkan status sebagai balapan pembuka MotoGP, dimulai pada 10 Maret. Setelah itu, pembalap bertolak menuju Argentina dan Amerika Serikat. Putaran di Benua Eropa bakal dihelat di Jerez pada 5 Mei, dilanjutkan Le Mans, Mugello, Catalunya dan Assen – dengan Sachsenring menutup paruh musim pertama. Usai libur musim panas, para pembalap kembali berlaga di Brno, sebelum kemudian menyambangi Red Bull Ring dan Silverstone. Balapan ke-13 digelar di Misano, lalu menjejaki Aragon.

Thailand membuka rangkaian flyaways, diikuti Motegi, Phillip serta Sepang. Dan akhirnya balapan pamungkas berlangsung di Valencia. (idm)

Maudy Ayunda

Mantan Kaptem Tim Basket yang Bingung Maudy Ayunda bingung akan lanjut S2 di Oxford atau Stanford. Selain pintar akademik, Maudy Ayunda juga jago basket. Nama aktris dan penyanyi cantik Maudy Ayunda menjadi trending topic di media sosial Twitter, minggu lalu. Netizen membicarakannya akibat kebingungannya itu. Maudy bingung akan melanjutkan kuliah S2 dimana. Penyanyi cantik berusia 24 tahun itu diterima di dua kampus ternama dunia, Harvard dan Stanford. Ini bukan kali pertama Maudy bingung memilih kampus. Saat akan kuliah S1, Maudy sempat bingung antara di Colombia University atau Oxford University. Akhirnya Oxford jadi pilihannya. Selain pintar secara akademik, pelantun lagu ‘Perahu Kertas’ itu pernah menjadi kapten tim basket di sekolahnya saat SMA. Maudy menjadi kapten di tim basket British International School Jakarta. “Berasa nostalgia. Mengingat kembali ingatan saat menjadi kapten tim basket waktu SMA,” tulisnya melalui instagramnya pada tahun 2017 silam, saat sedang bermain basket. Selain olahraga basket, Maudy Ayunda juga pernah menekuni olahraga tinju dan nge-gym. (ind)

Pecahkan Rekor Dunia Jalan Cepat 50 KM Juara jalan cepat Olimpiade Rio Liu Hong memecahkan rekor dunia 50km dan menjadi perempuan pertama yang mencatat waktu di bawah empat jam pada satu even di Haungshan, Sabtu (9/3) lalu. Liu memenangi emas Olimpiade 20km di Rio, mencatat waktu tiga jam, 59 menit dan 15 detik pada lomba terpanjang tersebut, kata Asosiasi Federasi Atletik Internasional (IAAF)dalam pernyataannya. Liu, memangkas lebih dari lima menit dibanding rekor sebelumnya (4:04:36) yang dicetak oleh rekan senegaranya Liang Rui di Taicang tahun lalu. Atlet berusia 31 tahun itu sekarang memegang rekor dunia untuk jarak 20km dan 50km, setelah membukukan waktu 1:24:38 di La Coruna, Spanyol pada 2015 untuk jarak 20km. Ia juga memenangi emas 20 km pada Kejuaraan Dunia 2011 dan 2015. (nat)

Kejuaraan Internasional Karate Mahasiswa di Solo Ratusan atlet dari berbagai negara mengikuti kejuaraan internasional antarmahasiswa se-Asia Tenggara “Sebelas Maret Cup (SMC) 2019” XI di GOR Sritex Arena Solo. Acara berlangsung, Jumat hingga Minggu (10/3). Ketua penitia penyelenggara, Rizki Mica Saputra mengatakan, kejuaraan diselenggarakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Institut Karate-Do Indonesia (INKAI), memperingati Dies Natalis XLIII Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Digelar setiap dua tahun sekali dan sudah berlangsung 20 tahun, kejuaraan memperebutkan Piala Bergilir Menristekdikti. Piala sebelumnya, ke-10 dipegang juara umum Universitas Negeri Jakarta. Sebanyak 55 kontingen dengan peserta lebih dari 320 orang dari lima negara mengikuti kejuaraan, yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Timor Leste, dan Indonesia. Sebanyak 17 kelas dipertandingkan. (nat)

INFOPlus

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

TA JA M DA N FA K TUAL

HALAMAN

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Untung Buntung

Pemotongan Insentif Pegawai RSUD Kraton Awal Maret 2019 lalu, penyidik DItreskrimsus Polda Jateng memeriksa dr M Teguh Imanto, mantan Direktur RSUD Kraton Pekalongan di Rutan Kelas II a Pekalongan di Jalan Rajawali nomor 1 Pekalongan. Tersangka Teguh diperiksa sebagai saksi atas tersangka Agus Bambang Suryadana, Wadir AUK RSUD Kraton. Teguh didampingi pengacaranya dari kantor advokat ARVY counseloors at law (ARVY) alamat Jalan Taman Kemang Nomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

â&#x20AC;&#x153;T

ersangka M Teguh dan Agus Bambang Suryadana dijerat pasal 2 (1) subsidair pasal 3 UU RI nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU RI nomor 20/2001 tentang pemberantasan korupsi. Serta pasal 12 huruf (f ) UU yang sama jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP,â&#x20AC;? kata seorang penyidik mengungkapkan, pekan lalu. Atas jeratan pasal 55 itu, dipastikan, ada calon tersangka lain yang dibidik penyidik di kasus bermodus, pemotongan remunerasi atau intensif manajerial para pejabat struktural dengan kerugian negara Rp 4.227.319.755 itu. Pemotongan intensif manajerial terjadi atas pejabat struktural RSUD Kraton bagi eselon II, eselon III a dan III b terjadi sejak 2014-2016. Sesuai ketentuan pemerintah, pejabat pengelola BLUD berhak atas remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab. Pelaksanaannya, direktur menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberian insentif manajerial bagi 13 pejabat RSUD Kraton pada 2014 silam. Insentif manajerial ialah, penghasilan tambahan yang diberikan ke pejabat struktural eselon II, III dan IV pada RSUD. Pemberian berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58/ 2013 tentang remunerasi pada RSUD Kabupaten Pekalongan. Serta SK Direktur RSUD tentang penetapan sistem remunerasi bagi pegawai. Eselon II yakni, Direktur RSUD. Eselon III, meliputi eselon III a (Wadir Pelayanan dan Wadir Adminitrasi Umum dan Keuangan), eselon III b (Kabag Adminitrasi, Kabag Perencanaan dan Pemasaran, Kabag Keuangan, Kabid Pelayanan, Kabid Keperawatan, Kabid Penunjang Medis dan Non Medis). Untuk eselon IV meliputi, (Kasubag Umum dan Hukum, Kasubag Kepegawaian dan Diklat, Kasubag Akuntansi, Kasubab Aset, Kasubag Perbendaharaan, Kasubag Perencanaan, Kasubag Pemasaran dan Humas, Kasie Penunjang Medik, Kasie Penunjang Non Medik, Kasie Keperawatan, Kasie Etika dan Mutu Keperawatan/ Kebidanan)Nilai intensif dihitung sesuai rumusan ketentuan. RSUD Kraton memiliki PNS terdiri 33 dokter 140 perawat 53 paramedis 117 pegawai. Sementara non PNS sebanyak 11 dokter 5 perawat 11 paramedis dan 332 pegawai. RSUD Kraton menjadi BLUD sejak Januari 2012 berdasarkan keputusan Bupati Nomor 445/335 tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang perubahan keputusan nomor 445/ 96 tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010. Serta Permendagri Nomor 61 tahun 2017 dan PP nomor 23 tahun 2005. Struktur organisasi BLUD RSUD Kraton periode 20142016 terdiri, M Teguh Imanto (Direktur), Pejabat Keuangan Agus Bambang Suryadana (Wadir Administrasi Umum dan

Amat Antono

Asip Kholbihi

Keuangan) serta Pejabat Teknis Ahmad Nurrohman (Wadir Pelayanan). Ditampung Insentif, eselon II rata-rara berhak Rp 70 juta perbulan, eselon III a Rp 30 juta dan eselon III b Rp 17,5 juta. Namun, intensif itu tak pernah diberikan, tapi ditampung bendahara keuangan, Rizky Tesa Malela dalam rekening penampungan atasnama dirinya. Termasuk jatah tersangka M Teguh Imanto dan Agus Bambang S. Sesuai kesepakatan pejabat struktural, dana intensif ditampung sebagai dana taktis operasional RSUD. Sesuai kebutuhan, para Wadir, Kabag dan Kasubag dapat meminta pencairannya ke bendahara untuk kegiatan. Penggunaannya dilaporkan bendahara ke direktur. Selain kepentingan RSUD, dana itu diketahui diberikan ke sejumlah pejabat Pemkab sejak 2014-2016. Setiap bulan, mereka disebut diberikan jatah tunai oleh bendahara yang juga keponakan Ahmad Antono itu. Besaran dana yang ditampung sekitar Rp 120 juta - Rp 150 juta perbulan sejak 2014-2016. Aliran ke Amat Antono terjadi sejak 2013 sampai 2015. Bupati Asip Kholbi sejak 2015 - 2016 sekitar Rp 30 juta perbulan. Arini Harimurti, Wabup 2015 - 2016 sekitar Rp 25 juta. Sekda Mukaromah Syakoer 2014 sampai 2016 sekitar 20 juta perbulan serta instansi daerah terkait. Ahmat Antono, Asip Kholbi dan Arini Harimurti sudah diperiksa dalam kasus itu, baik atas tersangka Teguh atau Agus Bambang. Status mereka masih saksi. Arini menjadi salah satu penerima aliran dana insentif manajerial itu. Tiga kali ia diduga menerima, per bulan masing-masing Rp 20 juta atau totalnya Rp 60 juta secara tunai. Ahmad Antono juga disebut menerima aliran Rp 30 juta per bulan selama menjabat. Ia telah mengembalikan sekitar Rp 400 juta. Informasinya, mengembalikan lagi setotal Rp 1,2 miliar. Sementara Arini diakui penyidik menerima Rp 60 juta. Bupati Pekalongan Asip Kholbihi sendiri informasinya mengembalikan Rp 90 juta bersama Sekda Mukaromah Syakoer dan sejumlah SKPD terkait. Tersangka M Teguh Imanto pernah terlibat perkara dugaan korupsi pengadaan Alkes pada RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan tahun 2013. Ia divonis 6 tahun, denda 500 juta dan saat ini sedang menjalani masa hukumannya. M Teguh diangkat dari RSUD Kraton sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Pekalongan nomor 821.2/2/283/2011 tanggal 5 Oktober 2011. Karena ada perubahan SOTK maka dikeluarkan SK Bupati Pekalongan Nomor 821.2/443/212 tanggal

Muhammad Teguh Immanto

Mukaromah Syakoer

3 Januari 2012. Selaku direktur berdasarkan keputusan bupati nomor 069/376 tahun 2014 tanggal 24 November 2014, ia bertugas menyusun rencana strategis 5 tahunan, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelayanan. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang pelayanan, mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi, merencanakan kegiatan dan program pelayanan kesehatan. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan evaluasi pelaksanaan operasional, pengendalian pelaksanaan pekerjaan, penilaian prestasi kerja PNS, melaporkan pelaksanaan kegiatan tertulis maupun lisan kepada bupati. Struktur organisasi pada RSUD Kraton tahun 2014-2016 Direktur

Dr M Teguh Imanto

Wadir Pelayanan

Drg Ahmad Nurrrohman M.Kes

Wadir Administrasi Umum dan Keuangan

Agus Bambang Suryadana SE MSi

Kepala Bagian Administrasi

Eni Soesilawaty SS MM

Kepala Bidang Pelayanan Medik

dr Zaki Mubarok

Kepala Bidang Perawatan

NS Slamet Martono S.Krp MA

Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik

Djamâ&#x20AC;&#x2122;iyah SH Mkn.

Kepala Bagian Keuangan

Rizky Tessa Malela SE MA

Kepala Bagian Perencanaan dan Pemasaran

R Handy Artawan S Kep

Kasubag Umum dan Hukum

Roro Riyani SE

Kasubag Kepegawaian dan Diklat

Dwi Yartanto SH

Kasubag Perbendaharaan

Paula Eka Yany S SE

Kasubag Akuntansi

Sartana

Kasubag Aset

Carma di SE MM

Kasubag Perencanaan

Rina Ekaningdyah A S.PSi MA

Kasubag Pemasaran dan Humas

Hety Purnama Dewi SE

Kasie Penunjang Medik

Gamal Setiadi AMd

Kasie Penunjang Nonmedis

Ir Supriyadi MT

Kasie Asuhan Keperawatan dan Kebidanan

Sri Subiyatiningsih S Kep Ns

SUMBER : Data RSUD Kraton Pekalongan.

Sesuai SK Bupati Pekalongan nomor 45/ 149 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 ditunjuk dewan pengawas RSUD Kraton, antara lain (Ketua merangkap anggota) Muhammad Afif Sos (Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra). (Anggota) Dr Hardi Warsono MTP (Sekretaris Prodi Doktor Administrasi Publik FISIP Undip Doktor), Sukartono Toposubroto Sp PD

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

INFOPlus

TA JAM DAN FAKT UAL

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

FINASIM (anggota dewan pertimbangan IDI Cabang Pekalongan). dr Budi Darmoyo M Kes (Kabid Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Dinkes Kabupaten Pekalongan), serta Susanto Widodo SE MSi Ak (Kabid Akuntansi dan Pembukuan DPPKAD Kabupaten Pekalongan). Dewan pengawas, sesuai SK Bupati Nomor 445/ 221 tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014, posisi Budi Darmoyo digantikan Drg Titin Agustina (Sekretaris Dinkes Kabupaten Pekalongan). Dan sesuai SK Bupati Nomor 45/ 62 tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015 susunan dewan pengawas, posisi ketua digantikan Hari Suminto SH MH (Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra). Selain dewan pengawas, dibentuk pula Satuan Pengawas Internal (SPI) terdiri lima orang. Pada tahun 2013 Ketua SPI dijabat dr Muhamad Hasyim, tahun 2014 - Maret 2016 dijabat dr Tanti Devi Indrawati, dan sejak Maret 2016 dijabat M Khoirudin S Kep Ns M Kes. Sumber keuangan BLUD RSUD Kraton • jasa layanan rawat inap • rawat jalan • obat penunjang medik • parkir • pihak ketiga (Jasa Raharja) Sumber lain • hibah hasil kerjasama dengan pihak lain • APBD

HALAMAN

Alokasi anggaran digunakan belanja pegawai, termasuk tunjangan intensif dan gaji pegawai non PNS, pelayanan, pengadaan obat, pengadaan Alkes dan biaya lainnya yang terkait pelayanan. Pendapatan RSUD dan penggunaan secara rinci terdapat di DPA - BLUD dan yang mengetahui adalah Wadir Administrasi Umum dan Keuangan selaku Pejabat Keuangan dan Bagian Keuangan. Proses dan mekanisme penetapan sistem remunerasi, diawali pembetukan Tim Analisa Jabatan pejabat struktural RSUD. Tim terdiri Ketua I Agus Bambang Suryadana, Ketua II drg Ahmad Nurrohman, Sekretaris Paula Ekayani dan Riski Tesa Malela dibantu 18 anggota lain. Tim bertugas merumuskan remunerasi serta membuat draft SK Direktur usai dikaji berjenjang sesuai tufoksi, PPK dan PPTK. Kajian mendasarkan hasil studi banding dan atas pendampingan RSUD Cengkareng yang telah menerapkan remunerasi sebelumnya. Hasil rumusan dibuat draft SK Direktur dan dikoreksi berjenjang. Diketahui draf SK yang seharusnya diajukan Bagian Umum, faktanya diajukan Bagian Keuangan. Mengacu Permendagri Nomor 61/ 2007, remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun. Di RSUD Kraton, remunerasi berupa imbalan kerja berupa haji pokok, tunjangan posisi dan insentif. Penghitungannya, gaji npokok PNS dibayarkan bersamaan sesuai

• APBN.

Perbup yang Salah Konsideran Siapa pencetus ide pemotongan insentif manajerial pejabat struktural RSUD Kraton. Penelusuran INFOPlus, pemotongan masuk dalam dana Peningkatan Pelayanan (PP) yang dikelola Bagian Keuangan dibawah Agus Bambang Suryadana untuk mengcover kebutuhan bersifat mendesak yang memang tidak dianggarkan. Dasar hukum remunerasi pegawai RSUD Kraton mengacu Perbup Nomor 58/ 2013 tertanggal 30 Desember 2013. Perbup diketahui ditandatangani bupati, saat itu Ahmat Antono, dibuat mundur pada Juni 2014. Pasalnya, sampai April 2014, Perbup masih dibahas dan belum ditandatangani bupati. Pengaturan itu ditegaskan konsideran Perbup 58/ 2013 yang menyebut, mendasarkan Perbup Nomor 3 tahun 2014 tentang tata kelola BLUD RSUD Pekalongan. “Ini tidak logis. Bagaimana Perbup dibuat tahun 2013 mendasarkan Perbup tahun 2014 yang belum lahir,” kata T Arsyad SH, pengacara M Teguh Imanto mengakui. Penyusunan dan pengajuan draf Perbup 58 untuk dasar remunerasi RSUD Kraton dan RSUD Kajen dilakukan Agus Bambang S, Riski Tesa Malela, Paula, Eni dan Mustofa (unsur RSUD), Kabag Hukum Endang Murdiningrum) dan Asisten II Setda, Muh Afib. Teguh Imanto membantah meminta

(Bersambung ke Hal. 23)

(Bersambung ke Hal. 22)

Mengalir ke Bupati, Wabup, Sekda, Pimpinan Dewan Dkk Dana hasil pemotongan insentif diketahui mengalir ke beberapa pihak di Pemkab Pekalongan. Hal itu sesuai laporan keuangan Kabag Keuangan, Risky Tesa M selaku pengelola dana.

Penggunaan dana PP di antaranya untuk Bupati Pekalongan periode 2011 - 2016, Drs Ahmad Antono MSi, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH dan Wakil Bupati Pekalongan, Drs

Mukaromah Syakoer MM. Penyerahan dilakukan Riski Tessa Malela bersama Wadir Pelayanan (drg.Ahmad Nurrohman MM), Wadir AUK (Agus Bambang Suryadana).

TAHUN 2014

TAHUN 2015

November

Mei

Juni 2014

Januari

- Pemda Rp 165 juta - DPPKAD Rp 30 juta - Sekda Rp 15 juta - Pimpinan Dewan Rp 10 juta

- Pemda Rp 150 juta

- Inspektorat Pekalongan Rp 50 juta - Hari jadi Kabupaten Pekalongan Rp 30 juta - Iuran Pemda Rp 75 juta

- Pemda Rp 75 juta - Inspektorat Rp 15 juta

Juli 2014 - Inspektorat Rp 10 juta - Pemda Rp 138,4 juta

Februari - Pendampingan Fraud Rp 75 juta - Pemda Pekalongan Rp 160 juta

TAHUN 2016

Maret

Januari

- Pemda Rp 75 juta

Agustus 2014

Juli

- Pemda Pekalongan Rp 75 juta - DPPKAD Rp 10 juta - Inspektorat Rp 12, 8 juta

- Pemda Rp 150 juta - Pimpinan dewan Rp 10 juta

- THR Rp 219,7 juta

Februari

Agustus - Pemda Pekalongan Rp 75 juta - Kontribusi DPRD dan DPPKAD Rp 55 juta

- Pendampingan Fraud Rp 75 juta - Perjalanan ke Kejari Semarang Rp 11,5 juta - DPPKAD Rp 10 juta

September

Maret

- Rp 75 juta

- Iuran 4 tahun kepemimpinan Rp 30 tahun - Pemda Rp 75 juta

- KSO membayar (pengacara Darma dan Slamet) Rp 75 juta - Pemda/ Setda Rp 10 juta

Desember 2014

Oktober

April

- DPPKAD Rp 50 juta

- Pemda Rp 75 juta - DPPKAD Rp 10 juta - Kegiatan Setda Pekalongan Rp 10 juta

- Pemda Rp 75 juta - Inspektorat Rp 10 juta

September 2014 - Pemda Rp 45 juta Oktober 2014 - Pemda Rp 180 juta November 2014

Informasinya, M Teguh Imanto sendiri tak terlibat atas pengeluaran dana PP sejak April 2015 sampai Oktober 2016. Ia tidak tahu dan tak pernah memerintahkan pengeluaran-pengeluaran itu. Hal itu dilakukan karena atas pengelolaan tahun 2014 sampai Maret 2015, Wadir Adminitrasi Umum dan Keuangan, Agus Bambang Suryadana dan Riski Tesa Malela, Kabag Keuangan tidak membuat laporan jelas dan rinci. Diketahui, penggunaan dana PP itu dilakukan tanpa persetujuan direktur. Direktur baru menerima lapo-

ran penggunaan dan pelaksanaannya. Beberapa persetujuan direktur atas penggunaannya diberikan lewat nota dinas. Selaku Direktur RSUD Kraton dan dokter spesialias bedah, total insentif yang diperoleh Teguh sekitar Rp 109 juta (dipotong PPh menjadi Rp 92,8 juta). Rinciannya insentif sesuai perhitungan kerja Rp 27 juta, insentif sebagai dokter Rp 40 juta, insentif manajerial (sesuai SK terakhir 2016) Rp 23,8 juta. Dari insentif itu, M Teguh mengakui hanya menerima insentif kinerja sekitar Rp Rp 67 juta. Semen-

Juni

Suparji Achmad

- Pelantikan bupati terpilih Rp 30 juta - Pemda Pekalongan Rp 75 juta - Iuran Kejari Kabupaten Pekalongan Rp 20 juta - THR Pemda Pekalongan Rp 57,6 juta

Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapuskan Pidana

Juli

Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Achmad mengatakan, unsur dari perbuatan korupsi bukan pada kerugian negara. Ia menegaskan proses serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak korupsi yang mengembalikan uang hasil dugaan korupsinya tidak serta merta dihentikan. Pasalnya, secara ketentuan undang-undang hal tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku tindak korupsi. “Tentu tidak dihentikan dan menghilangkan pidananya,” kata dia kepada INFOPlus. Dengan adanya peristiwa pidana yang telah dilakukan membuat pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) yang telah mengembalikan keuangan negara sebelum putusan pengadilan dijatuhkan proses hukumnya tetap berjalan. Menurutnya, hal tersebut didasari sesuai pasal 4 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Dalam aturan itu disebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. “Acuan tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi,” ungkapnya Ia menjelaskan, pengembalian kerugian negara hanya memengaruhi besar-kecilnya hukuman yang akan diterima. (far)

- Pemda Rp 75 juta - KSO ke-II (bayar pengacara Darma dan Slamet) Rp 75 juta Agustus - Pemda Rp 50 juta - Inspektorat Rp 5 juta Oktober - Pemda Rp 110 juta SUMBER : Ditreskrimsus Polda Jateng.

tara insentif manajerial Rp 23,8 juta tidak diambil, dan ikut masuk ke rekening penampungan dana PP. Informasi penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng, dalam keterangannya, sejak Januari 2014 sampai November 2016, M Teguh tidak pernah menerima inesntif manajerial seperti pejabat struktural lainnya. Insentif total baru diterima pada Mei 2017. “Tersangka Teguh mengungkapkan pengelolaan dan pemberian uang kepada bupati dan pejabat lain di Pemkab Pekalongan dilakukan oleh Riski Tesa Malela,” kata penyidik. (tim)

HUKUM

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

AKP Lutfi, Adik Bupati Disebut Terlibat Korupsi Mading Kendal

endal - Dugaan keterlibatan Bupati Kendal, dr Mirna Annisa dan keluarganya atas proyek majalah diding (mading) elektronik tahun 2016 terungkap di persidangan Tipikor Semarang, Senin (11/3). Lewat orang dekatnya, Junaedi, proyek diduga diatur bupati dan keluarga. Junaedi, Kepala SD Surokonto

Wetan, Pageruyung, Kendal sendiri dinilai berbelit mengungkapkan itu di persidangan terdakwa MUryono, mantan Kadisdik Kendal (PA). Orang kepercayaan dr Mirna Annisa itu dianggap tak jujur pada sidang perkara korupsi pengadaan mading yang juga menyeret Agung Markiyanto (PPKom) dan Lukman Hidayat, Direktur CV Karya Bangun Sejati (rekanan).

Junaedi mengakui mengusulkan proyek mading ke Muryono atas hasil kunjungannya ke Tasikmalaya dan Bandung. Meski begitu, ia membantah berkepentingan. “Saya bukan sebagai negosiator,” ujar dia di hadapan majelis hakim dipimpin Ari Widodo. Junaedi mengusulkan lewat Ketua Tim Pelaksana Teknis Joko Supratikno dan menyebut usulan

atas informasi di internet. “Tahu dari google, ada pengembangan perangkat IT sekolah di Jawa Barat,” ujarnya. Ia membantah usulan itu titipan bupati. Kedekatannya dengan orang nomor satu di Kendal itu sebatas tetangga. Ia tinggal dekat dengan rumah orang tua Mirna. “Rumah orang tua Mirna (Bupati Kendal) dekat dengan saya. Saya

tidak pernah dijanjikan apapun,” kata dia. Joko Supratikno sendiri mengakui, mendapat informasi mading elektronik dari Junaedi. Alasannya mengajak Junaedi survei Tasikmalaya, karena dia orang dekat keluarga bupati. “Saya mengajak Junaedi karena (Bersambung ke Hal. 23)

Kongkalikong Proyek

Caleg Gerindra Kesandung Narkoba

Kudus - Proyek kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim Tahun Anggaran 2016, penanaman pohon Tirus di Jalan Kabupaten Kudus pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus tak beres. Kongkalikong antara panitia pengadaan dan kontraktor terjadi. Modusnya, saling pinjam bendera, rekayasa data proyek terjadi. Kasusnya hanya menyeret Rikho Mahardika Gautama ST MT bin Drs Badri Hutomo (38) ke jeruji besi. Ia disidang di Pengadilan Tipikor Semarang atas perkara dugaan korupsi itu. Warga Desa Garung Lor Kapling RT 11 RW 02 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) itu diproses hukum. Namun Pengguna Anggaran (PA) Pejabat Pembuat Komitmen

Semarang - Seorang Caleg Partai Gerindra terancam gagal ikut Pemilu 2019 mendatang. Arsa Bahra Putra bin Agus Joko Surayning Putro (23), Caleg Daerah Pemilihan (Dapil 1) nomor urut 2 Kota Semarang itu terancam pidana akibat kesandung narkoba. Warga Bangetayu Wetan Rt.05, Rw.02 Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk Kota Semarang itu ditahan di Rutan sejak 10 Januari lalu dan kini didudukkan di kursi sidang Pengadilan Negeri (PN) Semarang dalam prkara nomor 174/ Pid.Sus/2019/PN Smg. Sidang perdananya digelar Rabu, 13 Maret lalu. Arsa Bahra diamankan Minggu 6 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Agus di Bangetayu Wetan. Rumah itu dijadikan posko pemenangan Arsa. Sejumlah relawan biasa berkumpul dan konsolidasi di sana. Arsa didakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Agus Triyanto bin (alm) Garuda Ali (40), (terdakwa berkas terpisah)

Pohon Tirus Kudus

(PPKom) dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) tak diproses. ASN pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus itu diitahan penuntut umum sejak 13 Februari 2019 lalu. Perkara Rikho terdaftar nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Smg diperiksa majelis hakim Andi Astara (ketua), Kalimatul Jumroh dan Edy Sepjengkaria (anggota) dibantu Panitera Pengganti Anggelina Priyantini Utami. Sidang perdananya digelar 5 Maret lalu. Terdakwa Rikho selaku PPHP itu terjerat kasus yang terjadi pada Januari sampai Februari 2016 di kantor Lingkungan Hidup Jln AKBP R Agil Kusumadya No I/b Kudus. (Bersambung ke Hal. 22)

CALEG TERSANGKUT PIDANA

Caleg PKS Dilaporkan Cabuli Anak Kandung Pasaman Barat - Seorang caleg PKS berinisial AH dilaporkan keluarganya sendiri atas dugaan pencabulan terhadap anak kandung sendiri ke polisi. Kapolres Pasaman Barat AKBP Iman Pribadi Santoso mengatakan,

laporan keluarga masuk sejak 7 Maret lalu. “Jadi, anak ini sudah dicabuli sejak usia 3 tahun. Sampai sekarang usia 17 tahun,” kata Kapolres, Rabu (13/3). Terlapor, kata Kapolres, ikut Pileg. “Caleg PKS,” kata dia. (dot)

Caleg PKB Bandari Sabu Jakarta - Rika Verawati terancam gagal menjadi anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Caleg PKB ini tersandung kasus narkoba. Ia ditangkap Polres Cirebon karena men-

jadi pengedar sabu. “RK bandar di Wilayah III Cirebon,” kata Kapolres Cirebon AKPB Suhermanto, Desember 2018 lalu. (dot)

Caleg PPP Diduga Perkosa Dua Wanita Makasar - TB, seorang caleg PPP dilaporkan memperkosa dua wanita di Parepare. Dia menaklukkan korbannya dengan asap rokok. Kasus terjadi pertengahan November 2018 di rumah TB.

Dengan asap rokok, RN, korban mengaku dibius. “Mendadak setengah sadar. Dibawa ke kamar dan diperkosa,” terang RN saat melapor di SPKT Polres Parepare, Senin (14/1) lalu. (dot)

Caleg NasDem “Njambret” Bengkulu - Polda Bengkulu mengamankan dua terduga jambret. JT (23) warga Bengkulu salah satunya diketahui seorang Caleg Partai NasDem.

“Aksinya terjadi Rabu 24 Oktober 2018,” kata Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Bengkulu Kompol Mulyadi , akhir November 2018 lalu. (dot)

Arsa Bahra Putra

memakai narkotika golongan I. “Berawal sekira pukul 20.00 WIB, Arsa ke rumah Agus tak jauh dari rumahnya, mengajak Agus memasang 1.000 bendera Partai Gerindra. Kepada Agus, Arsa mengaku akan membeli dan memakai sabu agar tidak capek,” kata Luqman Edy, penuntut umum Kejari Semarang dalam surat dakwaannya. Agus lalu menelepon Sulis (buron), membeli setengah gram sabu seharga Rp 500 ribu. Uang ditransfer ke rekening an. Windu Satria oleh Arsa lewat ATM BCA. Di Jalan Kartanegara Selatan, Pleburan Kota Semarang sabu diambil. Agus mengambil, sementara Arsa menunggu di warung mi ayam. Mereka lalu kembali ke rumah Agus. Di sana, Agus menyiapkan bong serta pipet berisi sabu. Bergantian keduanya pesta sabu. Sebelum digerebek dan ditangkap, Arsa sempat menyembunyikan bong dan pipet di atas pintu kamar mandi. Sedangkan Agus menyimpan sisa sabu di lemari. Polisi mengamankan barang bukti sebungkus plastik klip berisi serbuk sabu sekitar 0,06488 gram serta hasil tes urin yang positif mengandung metamfetamina. Arsa didakwa melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 / 2009 tentang narkotika. Subsidair dijerat pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU yang sama. “Atau kedua pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika,” kata jaksa. Sekretaris DPD Gerindra Jateng Sriyanto Saputro menyesalkan hal itu. Pihaknya memastikan akan memberikan sanksi jika Arsa terbukti bersalah. “Siapa pun calon yang bawa nama Partai Gerindra, tentu akan ada reward and punishment. Kami menyesalkan karena ini merusak nama partai,” katanya. (far)

KRIMINAL 15

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Sempat Dilepas, Mahasiswa Undip Edarkan Sabu Ditangkap Lagi

emarang - Polrestabes Semarang menangkap lagi Rico Geger Prakoso (23), mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip). Akhir tahun 2018 ia sudah ditangkap tapi tak ditemukan barang bukti narkotika dan dilepaskan. Kasatres Narkoba Polrestabes Semaramg AKBP Bambang Yugo mengatakan, Rico ditangkap setelah tiga bulan penyelidikan. Mahasiswa semester 9 diamankan saat meletakan sabu di bawah pohon Jalan Seroja, Semarang Tengah, (5/3)

Dua tersangka sabu yang diamankan Polrestabes Semarang. malam. “Ditemukan barang bukti paket klip sabu sekitar 2 gram,” ungkap dia, Selasa (12/3). Kepada petugas, Rico men-

Direktur PT Cipta Persada Mas Divonis 20 Bulan Penjara Semarang - Pengadilan memvonis setahun dan 8 bulan penjara Direktur PT Cipta Persada Mas sekaligus Liviya Jaya Property, R Andri Himawan bin Soekardjan. Ia dinilai bersalah melakukan penggelapan dan penipuan jual beli Perumahan Klipang Persada Mas di Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang. Vonis dijatuhkan majelis hakim PN Semarang Suranto (ketua) Muhamad Yusuf dan Abdul Wahib (anggota). Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa Kejari Kota Semarang, Meta Permatasari. Awalnya terdakwa dituntut dipidana 2 tahun 6 bulan. “Terdakwa Andri Himawan dipidana setahun dan 8 bulan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 7 ribu,” kata jaksa Meta mengungkapkan, Kamis (7/3). Pengacara terdakwa Andri, Hubertus Boedhy Koeswiharto menolak memberikan tanggapan. “Saya no coment dulu mas. Langsung ke yang bersangkutan saja (Andri-red),” kata dia. Kasus terjadi atas jual beli Perumahan Klipang Persada Mas di Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang sekitar Januari 2017. Korban, Andri Fahmi Salafuddin membeli rumah dari R Andri tunai Rp 225 juta dengan type rumah 36 seluas + 90 m2. Usai dilunasi sertifikat rumah tak pernah diberikan. R Andri mengaku belum menyerahkan sertifikat karena masih proses pemecahan. Namun beberapa bulan saat ditagih, belakangan sertifikat asli rumah di Cluster Liviya Kav. 7 No. 7 Jl. Liviya Blok D Perumahan Klipang Persada Mas II Semarang tersebut sudah dipecah. Sertifikat juga telah dijaminkan pada KSP Restu Indo Agung Semarang sejak 3 Desember 2016. (far)

gakui, sabu berasal dari Anton, warga binaan di Lapas Kedungpane Semarang. “Saya dapat upah 0,5 gram sabu untuk saya pakai dan

uang Rp 350 ribu per kantong,” katanya mengaku bertugas menjadi kurir. Rico tak sendiri, ia mengajak M Dimas (24), temannya di sekolah. Dimas mengakui membungkusi sabu atas perintah Rico. “Saya ditawari pengedar langsung saya terima,”kata Dimas. Kepala UPT Humas Undip, Nuswantoro Dwi Warno menyerahkan proses hukum mahasiswa Program Studi Kehumasan D3 itu ke kepolisian. “Itu dalam kapasitas pribadi dan menjadi tanggung jawab pribadi,” ungkap dia. (ang/dit)

Dicabuli Teman Medsos Usai Karaoke dan Dicekoki Miras Magelang - Wantara alias Aliando (23) warga Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, DIY ditangkap aparat Polres Magelang atas dugaan pencabulan terhadap EY (18), warga Muntilan Kabupaten Magelang. Sebelum mencabuli, EY dicekoki minuman keras. Pelaku mencabulinya di Bendungan irigasi Ancol, Dusun Selingan, Desa Karangtalun, Kecamatan Ngluwar, Kamis (28/2) dini hari.

“Korban dijemput pelaku, lalu diajak karaoke dan diajak minum miras,” jelas Kapolres Magelang AKBP Yudianto Adhi Nugroho, 8 Maret lalu. (Bersambung ke Hal. 23)

Jambret Tewas Didor Polisi Purworejo - Seorang jambret di Purworejo tewas ditembak polisi usai berusaha kabur membawa motor petugas. Syarifudin (22), warga Gondoriyo, Desa Winong Lor, Keca-

matan Gebang, Purworejo itu nekat merampas HP milik Bayu Widiyanti (51), Minggu (10/3). (Bersambung ke Hal. 22)

Pendaki Gunung Sumbing Temukan Mayat Wonosobo - Mayat laki-laki ditemukan di bawah puncak Gunung Sumbing, Senin (11/3). Identitas mayat masih diselidiki. Kondisi mayat juga sudah membusuk.

Kapolsek Kalikajar Polres Wonosobo Iptu Budi Rustanto menjelaskan, evakuasi dilakukan 25 anggota SAR (Bersambung ke Hal. 22)

Anak Sekolah di Kendal Sasaran Pil Koplo Kendal - Petugas Satresnarkoba Polres Kendal mengamankan delapan orang, diduga pengedar pil koplo jenis trihex. Ratusan pil trihex diamankan sebelum diedarkannya.

Rencananya, pelaku mengedarkannya di kalangan remaja, khususnya anakanak sekolah di Kabupaten Kendal. (Bersambung ke Hal. 22)

Bayi Baru Lahir Dibuang di Pinggir Jalan Salatiga - Pembuangan bayi kembali terjadi di Kota Salatiga. Sesosok bayi perempuan dibuang di pinggir Jalan Kopeng-Salatiga, Senin (11/3). Polisi masih mencari tahu orang tua dan pembuangnya. Humas Polres Kabupaten Semarang, AKP Teguh Susilo Hadi menjelaskan, menurut keterangan saksi, bayi terbungkus jaket berwarna cokelat. Ditemukan susu formula di dekatnya. “Saksi menemukan baru saja pulang berjualan sayur. Dia melihat jaket dan mendengar suara tangisan bayi, lalu membawa bayi ke Polsek Getasan untuk laporan,” jelas Teguh. Kasubag Humas RSUD Salatiga, Nugroho Prasetyaningsih menjelaskan, bayi dalam kondisi baik. Secara fisik bayi masih merah dalam keadaan sehat. Berat dan panjang tubuh bayi ini juga ideal. Saat ditemukan, tali pusar masih menempel. “Beratnya 2,1 kg dan panjang 42 cm. Kami terus memantau kondisi bayi dan selalu berkoordinasi dengan tim dokter anak,” kata Nugroho. (sal)

Curi Beo Toli-Toli Dibui Demak - Polsek Mranggen, Demak mengamankan seorang terduga pencurian burung di Desa Ngemplak RT.05 RW.01 Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Minggu (10/3). Pelaku RM alias Kopok, (22) warga Kebonbatur Mranggen diamankan usai mencuri burung di Desa Ngemplak Mranggen. Kanit reskrim Polsek Mranggen Iptu Agus Tri mengatakan, pencurian burung beo toli – toli terungkap berdasar rekaman CCTV di depan rumah korban. “Dari keterangan saksi dan rekaman CCTV ditangkap,” ujar Agus. Kapolsek Mranggen AKP Son Haji mengatakan, pentingnya pemasangan kamera CCTV. “Dengan memasang CCTV dapat bermanfaat membantu petugas mengidentifikasi awal pelaku kriminalitas” kata Kapolsek. (mak)

Maling Ayam Bonyok Diamuk Warga Purbalingga - Polsek Rembang Polres Purbalingga mengamankan seorang pria dari amukan warga usai kepergok mencuri ayam. SD (31) warga Desa Banaran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas kepergok mencuri ayam milik Mahyati (42) warga Dukuh Tepus, Desa Makam RT 1 RW 9, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. “Ia ditangkap warga di Dukuh Tepus, Desa Makam Kecamatan Rembang, Sabtu (9/3) malam,” jelas Kapolsek Rembang Iptu Sunarto saat memberikan keterangan. Pelaku kini diamankan berikut barang bukti satu ekor ayam bangkok. Pelaku masih dilakukan pemeriksaan serta dikembangkan kasusnya, karena ia mengaku sudah lebih dari satu kali beraksi. (tri)

KISAH-KU

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Cara Berkencan dengan Perawan Anda mungkin terlibat dalam hubungan dengan seseorang yang kurang berpengalaman dalam hal seksual dibanding Anda. Jika pasangan masih perawan, sementara Anda tidak, ketahuilah bahwa sangat penting untuk memahami batasan sedini mungkin. Hormati kebutuhan dan keinginan pasangan, tetapkan batas-batas yang tegas, dan carilah cara lain untuk membangun keintiman di luar seks. 1. Menunjukkan rasa hormat. Cari tahu apa ekspektasi pasangan. 2. Dengarkan apa yang dikatakan pasangan. Saat membahas masalah seks, keperawanan, dan ekspektasi dari hubungan, dengarkan

3. 4.

pasangan baik-baik. Hormati hak pasangan untuk menjaga privasi. Membicarakan masa lalu seks tidaklah mudah. Jangan mendorong pasangan keluar dari zona nyamannya. Jika pasangan masih perawan, keintiman fisik mungkin muncul secara perlahan. Menetapkan batasan. Tunjukkan sikap terbuka menghadapi ekspektasi pasangan dalam hal kedekatan fisik. Buatlah daftar. Ini mungkin kedengaran terlalu formal, tetapi banyak orang menggunakan daftar untuk membantu menetap-

kan batasan-batasan yang sehat. 7. Jangan terburu-buru. Jika pasangan masih perawan, ia mungkin membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan keintiman fisik bersama Anda. 8. Bicarakan topik ini pada semua tahap hubungan. 9. Menjalin kedekatan fisik. Carilah bentuk-bentuk kontak fisik alternatif. Keintiman fisik memainkan peran penting dalam hubungan romantis. 10. Bicaralah dengan pasangan tentang pornografi dan erotika. Banyak pasangan suka menonton pornografi atau membaca cerita erotis

bersama.

11. Bangunlah keintiman emo-

sional. Kontak fisik bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan keintiman.

Peringatan Jika Anda sudah pernah ber-

hubungan seks, sementara pasangan belum, dinamika hubungan bisa terasa tidak seimbang. Seks memainkan peran penting dalam hubungan harmonis. Jika tidak yakin Anda bisa beradaptasi dengan kebutuhan pasangan, lebih baik mengakhiri hubungan tersebut. (*)

PERISTIWA 17

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Hujan Es Turun di Magelang

agelang Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan telah terjadi hujan es di Pakis, Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Hujan campur es ini terjadi Rabu (13/3) siang. “Hujan campur es terja-

di sekitar pukul 13.00 WIB. Hujan deras berlangsung di daerah Magelang hingga Yogyakarta. Beberapa pohon tumbang,” terang Sutopo. Buliran es sempat turun di sejumlah daerah. Akibat hujan angin tersebut, sejumlah pohon tumbang dan menimpa sejumlah rumah warga hingga rusak ringan.

“Pepohonan tumbang menutup akses jalan dan menimpa kabel listrik,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang, Edy Susanto. Dua pohon tumbang di Desa Paten dan Desa Sengi di Kecamatan Dukun. Pohon tumbang menimpa rumah

milik Supeno, warga Desa Paten. Pohojn tumbang juga menutup akses jalan. Petugas SAR, TRC BPBD, relawan, dan masyarakat bahu membahu mengevakuasi seluruh pohon. Saat kejadian hujan es, sejumlah warga juga tampak histeris. Hal itu sempat viral di medsos. (dit)

Pohon tumbang di Magelang. Butir hujan es.

17 Desa 6 Kecamatan di Klaten Terendam Klaten - Air sungai meluap menyebabkan tanggul jebol dan mereNdam empat kecamatan di Kabupaten Klaten pertengahan Maret lalu. Banjir merendam 17 desa di 6 kecamatan di Klaten. Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten, Dodhy Hermanu mengatakan, di Sungai Gamping, Kecamatan Cawas, tangul jebol dan merendam beberapa desa dan paling parah di band-

ing lokasi lain. Di Desa Japanan ketinggian airnya mencapai lutut orang dewasa. “Di Desa Japanan, tinggi air setinggi 50 cm atau setinggi lutut orang dewasa,” ujarnya. Banjir juga merendam sekitar 50 hektare tanaman padi. BPBD Klaten dan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo

mengirimkan sekitar 8 ribu karung, menutup tanggul. Dua alat berat juga dikerahkan menangani tanggul jebol. BPBD Provinsi Jawa Tengah menyebut banjir di Klaten merupakan fenomena hidrometeorologi. “Fenomene hidrometeorologi menyebabkan perubahan iklim yang berakibat perubahan curah hujan lebih dari 300 mm atau sangat tinggi,” kata Kepala

Awan Mirip Piring Terbang di Lawu Itu Awan ‘Topi’ Karanganyar - Warga Kabupaten Karanganyar, khususnya di lereng Gunung Lawu dikejutkan munculnya awan mirip piring terbang. Awan muncul sore di lereng Gunung Lawu, yang belakangan diketahui awan Lenticuralis atau awan ‘Topi’. Munculnya awan berbentuk UFO itu sempat viral di media sosial. Fenomena tersebut disebut, biasa terjadi di pegunungan dan terjadi sore hari. “Awan Altocumulus Lenticuralis, itulah ‘topi’ yang menghiasi puncak gunung Lawu sekitar pukul 17.10 hingga 18.00 WIB, Jumat (8/3) sore kemarin. Awan Lenticuralis masuk kategori awan menengah,” kata Kasi Data dan Infokom BMKG Semarang, Iis Widyaharmoko ke media, Minggu (10/3). Fenomena itu diakuinya hal biasa. Bukan pertanda bakal terjadi bencana. Awan itu hanya prediksi, di daerah itu akan turun hujan. Intensitasnya sesuai

Awan Lenticuralis atau awan ‘Topi’ yang muncul di Karanganyar. warna awan. “Kalau masih putih belum berpotensi, kalau sudah menghitam, hujannya relatif lama dengan intensitas ringan sedang,” jelasnya. Bentuk awan memang bermacam-macam, sedangkan awan Lenticuralis itu bisa berputar dan menyerupai UFO karena dipengaruhi oleh sirkulasi udara di daerah pegunungan. (dot)

Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jateng Sudaryanto, pekan lalu. Berdasarkan data BPBD Jateng, daerah terparah di tiga desa di Kecamatan Cawas. Selain Kecamatan Cawas, kecamatan lain yang juga dilanda banjir adalah delapan desa di Kecamatan Bayat, dua desa di Kecamatan Wedi, dan masing-masing satu desa di Gantiwarno, Klaten Selatan dan Trucuk. (dit)

Pelukis 11 Negara Pameran di Borobudur

Magelang - Sebanyak 24 pelukis dari 11 negara akan menggelar pameran di Padepokan Apel Watoe Borobudur, Kabupaten Magelang, pada 9 Maret-9 April 2019. Pemilik Padepokan Apel Watoe Deddy PAW menyebutkan, selain dari Indonesia, pelukis asal Singapura, Malaysia, India, China, Filipina, Hongkong, Mesir, Bangladesh, Tajikistan, dan Prancis ikut andil. Pameran bertema Freedom and Love akan menampilkan 54 karya berupa lukisan dan

seni grafis. “Kami memilih tema freedom and love, di sini seniman bebas mau ngomong apa saja, dengan teknik apa saja tetapi yang ada kaitannya dengan cinta kasih dengan hal-hal yang menyejukkan,” katanya, pekan lalu. Para seniman dengan bahasanya sendiri melalui lukisan, dengan seni grafisnya dari budaya dan latar belakang masing-masing akan bicara tentang love. Menurutnya, tema tersebut selalu menarik tidak hanya di Indonesia. (dit)

FOKUS

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Dikendalikan Ormas, Puluhan Jukir Kena OTT Saber Pungli

emarang - Tim Saber Pungli Kota Semarang mengamankan puluhan juru parkir liar di kawasan Simpanglima dan jalan Pahwalan, Minggu (10/3) pagi. Dua pengepul, salah satu anggota ormas di Semarang turut diamankan. Ketua Saber Pungli kota Semarang AKBP Enrico Silalahi mengaku menindak lantaran banyak keluhan masyarakat soal tarif parkir yang mahal. Titiknya di Jalan Menteri Supeno, Simpanglima, Ki Mangun Sarkoro, Erlangga dan Pahlawan. “Mereka menarik tidak sesuai Peraturan Daerah (perda),” kata Wakapolrestabes Semarang . Dalam Perda, kawasan care free day masuk insidentil bertarif Rp 2 ribu untuk roda dua, sedangkan roda 4 dikenakan Rp 4 ribu. “Mereka memungut tarif parkir di atas ketentuan tarif tersebut,” imbuhnya. Leksono (50) dan Ahmad (35), warga Semarang Barat anggota Ormas yang diamankan mengaku, memungut uang

Sejumlah Jukir dan pengepul yang terkena OTT. dari juru parkir berdasarkan surat perintah Dinas Perhubungan Kota Semarang. Mereka mengakui, menyetorkan hasilnya ke pegawai Dishub sebesar 60 persen. “Sebesar 60 persen dari hasil memungut setoran dari para juru parkir di beberapa titik yang telah ditunjuk oleh dishub,” kata Ahmad. Surat tugas itu diakuinya tidak mencantumkan namanya. Dari hasil memungut, setiap minggunya mereka menyetor antara Rp 80 ribu sampai Rp

100 ribu Terkait uang setoran 60 persen, Enrico menyatakan akan menyelidikinya. Apakah uang masuk pendapatan daerah atau ke pribadi. Tim Saber Pungli menyita barang bukti karcis parkir dan uang tunai Rp 2 juta. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Retribusi, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Frankie Tomasoa sebelumnya mengungkapkan, penggunaan sistem konvensional karcis menjadi kendala. Menurutnya, banyak

kelemahan. Selain masalah parkir manual, fakta di lapangan juga terjadi jual beli lahan parkir tapi tanpa aturan yang jelas. “Kalau pakai karcis, kadang pas bayar parkir tidak dikasih karcisnya,” ujarnya sebelumnya. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Semarang Agus Riyanto mengakui sektor perparkiran masih menjadi “pekerjaan rumah” (PR) yang harus segera diselesaikan. Kontribusi sektor ini terhadap PAD disebut masih rendah. Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi menyampaikan, sektor parkir terjadi kebocoran sehingga tidak mencapai target PAD. Target PAD sebesar Rp 4 miliar pada 2017 ternyata tidak tercapai karena hanya mampu menyumbang PAD sebesar Rp 2,5 miliar. “Kalau parkir berlangganan diberlakukan, saya optimistis PAD dari sektor parkir umum bisa mencapai Rp 20 miliar dalam setahun. Realisasinya, sekarang ini kebocorannya kan masih besar,” katanya. (ang)

Hendrar Prihadi

Terbukti Akan Dipecat Walikota Semarang Hendrar Prihadi menegaskan, jika ada oknum pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang terbukti menerima pungli atau suap dari juru parkir diluar ketentuan maka memecatnya. “Bisa sekali (dipecat), kalau memang terbukti, di dalam keputusan hukum,” tegas Hendi kepada wartawan, Selasa (12/3). Hendi meminta Tim Saber Pungli mengungkapkan oknum pegawainya agar bisa diproses hukum. “Kalau memang ada setoran ke kawan Dishub, sebutin namanya siapa, kami akan masuk dengan Tim Inspektorat atau dari Tim Saber Pungli akan lakukan tindakan khusus karena ini menyangkut tindakan pungli atau suap kepada kawan PNS tersebut,” kata dia. (dit)

Penghitungan Tarif Parkir Belum Jelas Pemerintah Kota Semarang diketahui belum menetapkan Peraturan Walikota tentang mekanisme perhitungan tarif parkir sebelumnya. Pemkot pada Laporan Keuangan TA 2017 (audited) telah menganggarkan penerimaan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1.692.399.101.122 dan telah direalisasikan Rp1.791.886.378.674 atau sebesar 105,88 persen dari anggaran. Salah satu jenis PAD tersebut adalah Pajak Parkir. Hal itu sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan atas Laporan Keuangan Pemkot Semarang Tahun 2017 Nomor 69A/LHP/BPK/XVIII. SMG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018. Sampai dengan 31 Desember 2017 Pajak Parkir telah direalisasikan Rp15.176.480.717 dari anggaran Rp 15.000.000.000 atau sebesar 101,18 persen. Parkir khusus merupakan tempat parkir diluar badan jalan yang dikelola oleh pihak swasta. Dalam penyelenggara parkir khusus, penyelenggara harus mengurus ijin parkir melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang. Berdasarkan pengajuan ijin tersebut Dinas Perhubungan Kota Semarang akan melakukan survei ke lapangan untuk memastikan bahwa lokasi parkir yang diajukan merupakan lokasi yang sesuai den-

gan yang diajukan dan tidak ada sengketa di dalam pengelolaannya. Setelah ijin parkir khusus dikeluarkan, maka penyelenggara parkir berhak melaksanakan kegiatan operasionalnya, dan berkewajiban melakukan pembayaran pajak parkir. Pengelolaan pajak parkir tersebut berada dibawah kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Pelaporan Pajak Parkir dilakukan secara self assessment dengan perhitungan besaran pajak sebesar 25 persen dari dasar pengenaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Parkir Kota Semarang diketahui sampai ketika itu belum ada aturan mengenai batas atas dan bawah tarif parkir khusus. Perhitungan tarif parkir diajukan oleh penyelenggara dan kemudian ditetapkan walikota. Penyelenggaraan parkir khusus diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2004. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Bidang Pajak II diketahui bahwa peran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang terkait Parkir Khusus adalah melakukan pengawasan atas potensi pendapatan, namun jika terjadi kenaikan tarif maka pihak penyelenggara akan menginformasikan ke Bapenda. Hal tersebut tidak sesuai den-

gan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Seharusnya, sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, biaya penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas. Struktur dan besarnya tarif parkir swasta ditetapkan penyelenggara dengan persetujuan walikota. Hal tersebut mengakibatkan penetapan tarif yang tidak diatur batas atas dan bawah tarif parkir khusus tersebut tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat serta tidak sesuai dengan aspek keadilan, biaya penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas yang diberikan. BPK Perwakilan Jateng menyatakan, kondisi itu terjadi karena Kepala Dinas Perhubungan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah belum menyusun Peraturan Walikota terkait mekanisme analisis tarif parkir dan batas pagu tarif parkir khusus. Penetapan tarif parkir khusus belum didasarkan pada hasil analisis yang memadai BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala Dinas

Salah satu titik parkir di Kota Semarang. Perhubungan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk merumuskan mekanisme analisis tarif

parkir dan batas pagu tarif parkir khusus untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (dit)

INFO PEMILU 19

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Geger WNA Ber E-KTP Masuk DPT Pemilu

emarang - KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di sejumlah daerah mengungkap penemuan data WNA pemilik e-KTP masuk ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019. KPU RI menyatakan telah mencoret ratusan WNA yang masuk dalam DPT. “Sudah kita coret. Sampai Sabtu (9/3) sudah mencoret 101 orang WNA masuk DPT yang tersebar di 17 provinsi,” ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI, Ilham Saputra. Ilham menjelaskan WNA yang masuk dalam DPT rata-rata bekerja di Indonesia dan ada pula yang telah menikah dengan warga Indonesia. Namun, karena belum berstatus sebagai WNI, maka ratusan WNA tersebut dicoret dari DPT. “Nanti kalau ketemu lagi (WNA yang masuk DPT) kita akan segera coret,” katanya. Ilham menambahkan, bahwa permasalah yang muncul satu bulan sebelum Pemilu ini agar tidak dijadikan sebagai ajang mencari kesalahan antar pihak. Menurutnya, hal itu malah akan memperkeruh suasana Pemilu bulan April mendatang. Di Jawa Tengah, dari total DPT pemilu 2018 berjumlah 27,8 juta pemilih, KPU Provinsi Jawa Tengah sampai 7 Maret lalu mencoret 12 WNA yang masuk DPT pemilu 2019. “Ada 12 WNA di Jawa Tengah yang masuk DPT. Semuanya sudah dicoret,” kata Koordiantor Divisi

Ilham Saputra

Zudan Arif Fakrulloh

Fajar Subkhi

Data dan Informasi KPU Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro. Ke-12 WNA itu berasal dari Filipina, Malaysia, Bangladesh, dan negara lainnya. KPU terus menyisir data WNA yang telah rekam data e-KTP. Temuan itu bertambah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah kembali menemukan 8 WNA yang masuk DPT. Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Tengah, Anik Sholihatun pihaknya langsung meminta KPUmencoretnya. “Temuan 8 WNA ini di luar 12 WNA yang telah dicoret KPU. Bawaslu meminta agar mereka dicoret dari DPT,” kata Anik, Minggu (10/3). Para WNA yang ditemukan itu berasal dari beberapa daerah di Jateng. Dua belas pertama, 3 WNA

di Purworejo, 2 WNA di Banyumas, 2 WNA di Surakarta, dan 1 WNA masing-masing di Sragen, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Tegal, dan Purbalingga. Delapan terakhir, 2 WNA di Kota Tegal, 1 WNA di Kabupaten Purworejo, 1 WNA di Kabupaten Batang, 1 WNA di Kota Salatiga dan 3 WNA di Kota Surakarta. Bawaslu Jawa Tengah sebelumnya menemukan sedikitnya 200 tenaga kerja asing (TKA) di Jateng yang melakukan rekam data elektronik di kantor dinas pencatatan sipil. Keberadaan mereka dipantau agar tidak menggunakan hak pilih pada Pileg dan Pilpres April 2019 mendatang. “Berdasar data yang disampaikan Dukcapil, sekitar 200-an WNA yang sudah rekam data,” ujar

Ketua Bawaslu Jateng Fajar Subkhi. Siap Berkepentingan Persoalan WNA dengan kepemilikan e-KTP juga terus bergulir selain temuan masuknya WNA pemilik e-KTP dalam DPT. KPU meminta Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) memberikan data WNA yang telah menerima e-KTP. Data akan dicocokkan dan diteliti dengan menyandingkan ke DPT. Dukcapil mencatat, terhitung sejak tahun 2014, total ada 1.680 blangko e-KTP untuk WNA. Namun, Dukcapil enggan memberikan 1.680 data itu ke KPU. Dukcapil hanya memberikan data berupa 103 nama WNA pemilik e-KTP yang masuk ke DPT.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengaku, pihaknya enggan memberi data utuh lantaran berkaitan dengan aspek kebutuhan. KPU dalam rangka mengecek keberadaan WNA di DPT, hanya butuh data WNA yang tercantum di DPT. “Bila diberikan semua datanya nanti kami khawatir terjadi salah input lagi dan masuk DPT,” kata Zudan melalui keterangan tertulisnya ke media, Selasa (5/3). Selain itu, langkah ini juga berhubungan dengan aspek perlindungan dan kerahasiaan data. Menurut Pasal 79 Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013, negara, dalam hal ini Kemendagri, diperintahkan untuk menyimpan dan melindungi kerahasiaan data perseorangan dan dokumen kependudukan. Menurutnya, Mendagri tidak bisa memberi data, tapi hanya memberi hak akses data kependudukan kepada lembaga pengguna. Zudan mengungkap, pihaknya sudah lima kali meminta DPT hasil perbaikan (DPThp) dan tindak lanjut analisis 31 juta data dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Tetapi, kata dia, KPU tak kunjung juga memberikan. “Ada apa ya dengan KPU? Oleh karena sesuai dengan prinsip resiprositas tadi maka sebaiknya ada hubungan timbal balik kita bertukar data. Jangan hanya Kemendagri saja dimintai data,” kata dia. (dot)

Kampanye Pemilu Damai, Jalan Kaki Jepara-Jakarta

805 Ribu Anggota KPPS di 115 Ribu TPS

Seorang warga masyarakat Jepara, Agus Suwarno rela jalan kaki dari Jepara – Jakarta untuk berkampanye damai. Ia mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan meski beda pilihan dalam pemilu. Pria 72 tahun, warga RT 18 RW 6 Desa Senenan Kecamatan Tahunan itu nekat jalan kaki, berangkat Jumat (1/3) dari KPU Kabupaten Jepara. Ide itu muncul atas kegelisahannya atas fenomena potensi yang mengancam persatuan dan kesatuan. “Saya ngeres (miris) kalau melihat televisi yang setiap menit isinya ributribut saling menjelek jelekkan antar kubu yang berbeda pilihan. Ini tidak bisa didiamkan,” ujarnya. Ayah empat anak yang berenam cucu dan dua cicit itu merasa, masyarakat harus sadar, pemilu hanya sarana dan tidak boleh mengalahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Semarang - Pemungutan suara Pemilu 2019 tangal 17 April 2019 mendatang di Jawa Tengah melibatkan 805.000 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Setiap KPSS berjumlah 7 orang untuk setiap TPS itu akan bertugas di sekitar 115.000 TPS. Anggota KPPS berasal dari unsur masyarakat sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Jumlah TPS di Jawa Tengah sekitar Agus Suwarno memulai perjalanan dari Jepara – Jakarta. Indonesia (NKRI). Dalam perjalanannya, Agus akan menyampaikan pesannya ke KPU RI. “Saya juga akan ke Mabes Polri, kantor Gubernur DKI Jakarta, dan Istana Merdeka,” tuturnya. Agus memperkirakan, perjalanan akan menempuh sekitar tiga pekan. Agus akan mengambil rute jalur selatan melewati Bandung Jawa Barat. Perjalanannya diakui Agus bukan yang pertama. Pada 2016, ia mengaku

membawa misi kampanye anti narkoba dengan berjalan kaki 16 hari lewat jalur Pantura. “Tahun 2016. Saya ke Jakarta ketemu kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) pak Buwas (Budi Waseso),” katanya. Tahun 2017, Agus juga melakukan perjalanan kaki dengan misi sama, ke Surabaya. Butuh delapan hari ia berjalan hingga bertemu Walikota Surabaya dan kepala BNN Provinsi Jawa Timur. (dit)

115.000 lebih, sehingga dibutuhkan 805.000 lebih partisipan untuk menjadi anggota KPPS,” kata Ketua KPU Jawa Tengah, Yuliyanto Sudrajat, Minggu (10/3). KPU Kabupaten/Kota telah mengumumkan rekrutmen baik melalui website,papan pengumuman, dan setiap sosialisasi. Pendaftaran calon anggota KPPS digelar tanggal 6-12 Maret 2019. Sebelum bertugas, petugas KPPS akan diberikan Bimbingan Teknis oleh masing-masing PPS (Panitia Pemungutan Suara). (dit)

Ratusan Mahasiswa Unsoed Pindah Memilih Purwokerto - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas membuka posko pelayanan pindah memilih di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Senin (4/3). Maksudnya, membidik mahasiswa dari luar Banyumas yang ingin menggunakan hak pilihnya, Rabu 17 April 2019 nanti. “Kampus, tempat strategis membuka posko. Banyak mahasiswa dari luar Banyumas,” ungkap anggota KPU Kabupaten Banyumas Divisi Pemutakhiran Data Pemilih, Khasis Munandar. Posko sekaligus upaya bentuk jemput

bola terhadap pemilih. Ia berharap, terfasilitasinya para pemilih pindahan akan meningkatkan partisipasi pemilih. Ratusan mahasiswa mengurus pindah memilih. Ada yang memilih ke Banyumas, adapula yang keluar. Seorang mahasiswi, Intan Ananda asal Majalengka mengaku, keberadaan posko memudahkannya mengurus pindah memilih. Mahasiswa yang hendak mengurus pindah memilih diwajibkan membawa fotokopi KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) serta telah terdaftar dalam DPT. (kop)

INFO DESA

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Ubah Paradigma Penegak Hukum Pengawalan Dana Desa

Jokowi di hadapan ribuan perangkat desa.

Sah, Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA

akarta - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dengan aturan baru ini, gaji perangkat desa setara dengan gaji pokok PNS golongan IIA. Mengutip setkab.go.id, PP ditandatangani, Kamis (28/2). Pemerintah mengubah isi Pasal 81. Pertama, penghasilan tetap diberikan kepada Kades, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa). Kedua, bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap itu dengan ketentuan:

a. Besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; b. Besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; dan c. Besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a. “Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain dana desa,”

demikian bunyi Pasal 81 Ayat (3) PP ini. Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan sejak peraturan pemerintah ini mulai berlaku. Dalam hal desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, pembayaran penghasilan tetap diberikan terhitung mulai Januari 2020. PP diteken dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap. (dot)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan sosialisasi pengawalan, penyaluran, dan pemanfaatan dana desa tahun 2019. Optimalisasi pen- Jan S Maringka. gawasan dana desa kerjasama dengan Kejaksaan Agung juga dilakukan. “MoU dalam rangka peningkatan pendampingan dan pengawalan dana desa,” ujar Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah, Conrad Hendarto, 5 Maret lalu. Pendampingan dan pengawasan dana desa melibatjan kejaksaan diharapkan membantu mengurangi potensi penyimpangan dana desa. “Kesalahan Kades soal penggunaan dana desa karena banyak yang kurang faham saja dan masih

khawatir menggunakan dana desa,” ujarnya. Jaksa Agung Muda Intelijen, Jan S Maringka mengungkapkan adanya paradigma baru dalam pengawasan dana desa. Menurutnya, paradigma pengawasan bukanlah mencari kesalahan, namun mendukung dan mengawasi pelaksanaannya sejak awal pelaksanaannya. “Kita ubah paradigmanya, bukan mencari kesalahan. Tapi mendukung apa-apa yang baik,” ujarnya. Dana desa telah disalurkan sejak tahun 2015. Jika dihitung total hingga tahun 2019 mencapai Rp 257 Triliun. “Kita harapkan (dana desa) tidak terjadi penyimpangan atau pemanfaatan dari kelompok-kelompok tertentu,” ujarnya. (kem)

Pesepeda Jelajah Trans Jawa Mampir ke Desa-Desa Usai menempuh jarak sekitar 900 km dari Surabaya pada 4 Maret lalu, pesepeda peserta Jelajah Trans Jawa akhirnya tiba di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (7/3) malam. Sepanjang jalan Surabaya menuju Jakarta, mereka mampir di beberapa desa. Di Jawa Tengah di Desa Jiwan, Madiun, Desa Lerep, Kabupaten Semarang, Desa Karangayu, Kendal dan Desa Krimun, Indramayu. Di sana mereka melihat pembangunan infrastruktur serta pengelolaan dana desa. Agnes Nora (36), manajer sebuah klinik kecantikan di Kota Semarang mengakui kesan paling berkesan kompilasi melewati kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Jawa Ten-

gah. “Kondisi sampai pelosok desa semakin baik, baik itu jalannya maupun perkembangan desanya,”kata Agnes. Benny Setiawan (30), petani asal Demak, Jateng yang bersyukur mengakhiri rute sepedanya di Monas itu mengaku, kondisi daerah satu dan lainnya berbeda. “Baru kali ini saya berjalan 1.000 km. Diterjang hujan seperti itu, tapi sampai juga. Memang ada titik jalannya bergelombang ada juga yang mulus,”katanya. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang turut mendampingi mengaku siap menerima saran dan kritik para pesepeda demi kemajuan pembangunan. (jat)

Salah Satu Desa Tertua Indonesia Ada di Jawa Tengah Indonesia memiliki keanekaragaman pesona tersebar berbagai wilayah atau desa du Indonesia. Berdasarkan data wilayah administrasi yang tertuang dalam Netral News, jumlah desa di seluruh Indonesia tercatat kurang lebih sebanyak 74.910. Dari berbagai macam desa itu, ada salah satu kawasan di Indonesia yang memiliki usia lebih dari 1000 tahun. Desa di itu Jawa Tengah. Desa Kahuman sebuah wilayah di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Konon desa tersebut merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Kuno yang masuk dalam wilayah perdikan, yakni kawasan kerajaan bebas pajak. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya Pra-

sasti Yupit (Upit) yang menyebutkan bahwa Desa Kahuman termasuk dalam desa tertua di Kabupaten Klaten, yang berdiri pada abad ke-9 Masehi.

Prasasti Yupit (Upit) Prasasti Upit merupakan prasasti berbentuk tugu yang ditemukan seorang

petani bernama Motrowiratmo di Dukuh Sorowaden Kahuman. Mitrowiratmo sendiri pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kahuman. Prasasti Upit muncul sebagai prasasti milik Rakai Kayuwangi bertanggal 11 November 866 Masehi. Dapat ditaksir usia Desa Kahuman kurang lebih 1.152 tahun. Wow Salah Satu Peninggalan yang Ada di Desa Kahuman. Desa Kahuman berada di Jalan Klaten Boyolali Km 4. Daerah itu terus berkembang dengan latar belakang warga di antaranya sebagai petani, buruh, bahkan PNS.

Di Desa Kahuman terdapat sumber air pengilon yang konon dipercaya dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Dengan luas wilayah 132,598 Ha membuat Desa Kahuman memiliki lebih dari 2000 penduduk yang mendiami kawasan tersebut. Di dalamnya juga tercatat ada sekitar 5 RW juga 11 RT. (god)

TRAVELING 21

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Pasar Unik di Tengah

Hutan Wonosobo

asar Kumandang, sebuah pasar tradisional berada di Dusun Bongkotan, Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Wonosobo. Berbeda dengan pasar tradisional lainnya, jika pasar lain membayar dengan uang, Pasar Kumandang transaksinya menggunakan potongan bambu atau disebut koin. Bila pembeli akan berbelanja, diwajibkan menukarkan uangnya dengan koin. Perpotongnya, seharga Rp 2 ribu. Pasar yang sengaja dibuat oleh kelompok masyarakat ini banyak menyajikan jajanan tempo dulu, seperti dawet, pecel, nasi tiwul, serta berbagai macam makanan tradisional lainnya. Tak hanya menyediakan makanan, Pasar Kumandang juga menyediakan dolanan (permainan) bocah tempo dulu serta menyediakan tempat belajar bahasa jawa dengan sejumlah pengajar gurunya. Awalnya, pasar yang memiliki konsep tempo dulu ini diawali dari masyarakat sekitar yang menilai makanan dan dolanan tempo dulu kini makin tertinggal termakan zaman. Pasar dengan luas 6 hektare ini mampu menampung sekitar 6.000 pengunjung. Baik pengunjung maupun penjual juga dilarang untuk mengunakan plastik saat berbelan-

ja. Pengunjung diwajibkan menggunakan daun untuk menyimpan atau membawa barang belanjaan. Pasar yang dikelola warga desa ini, selain untuk mamajukan pariwisata lokal, juga untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Lokasinya berada di tengah hutan dengan pemandangan yang asri dan udara yang segar. Meski bernuansa tradisional, pasar ini termasuk salah satu pasar digital di Indonesia. Kenapa, karena media promosinya menggunakan media digital. Pasar ini sangat unik karena menyajikan nuansa jawa dimana warung-warung , tempat duduk dan ornamen-ornamen lainya terbuat dari bambu yang membuat nya berbeda dengan pasar tradisional lain. Menjual berbagai macam makanan & minuman tra-

d i s i o n a l, souvernir khas jawa dan mainan tradisional yang sudah hampir jarang ditemui dikehidupan modern sepeti sekarang. Dan penjual disana memakai pakaian adat yaitu kebaya dan lurik. Pasar Kumandang hanya buka di hari Minggu mulai pukul 6

Beberapa makanan tradisional yang dijual di Pasar Kumandang : Lupis, thiwul, ciwel, bandos, gethuk, nasi liwet, serabi dan masih banyak jenis makanan lainnya. Ada juga makanan yang bukan makanan tradisional seperti ayam bakar, siomay, bubur ayam, aneka sate, batagor dan masih banyak lagi. Selain makanan, ada juga minuman tradisional seperti susu jahe, teh klothok, kopi klotok, jamu, wedang ronde, es dawet dan minuman tradisional lainnya. Karena tidak boleh menggunakan plas-

tik, makanan disini dibungkus dengan daun pisang atau piring rotan dan mangkok yang terbuat dari batok kelapa. Selain makanan & minuman tradisional, banyak juga yang menjual souvernir khas jawa dan mainan tradisional anak. Di sana, tersedia beberapa spot untuk berfoto dengan hiasan-hiasan dari bambu. Ada pula wahana bermain anak yang terletak di samping pasar. (din)

pagi. Beberapa peraturan di sana, antara lain tidak boleh membawa kemasan plastik. Souvernir atau makanan yang dibawa, hanya menggunakan keranjang bambu. Peraturan lain, mereka yang di sana diwajibkan menggunakan bahasa jawa. Dilarang merokok kecuali di tempat yang disediakan, para penjualnya juga hanya dibolehkan memasak menggunakan tungku berbahan bakar arang atau kayu bakar. (din)

EKONOMI

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Pesawat Lion Air saat akan mengudara.

Pesawat Boeing Dilarang Terbang Sementara

olo - Direktorat Jenderal Hubungan Udara Kementerian Perhubungan RI mengeluarkan kebijakan larangan terbang sementara untuk semua maskapai yang mengoperasikan pesawat Boeing 737 MAX 8. Larangan terbang sementara ini dikeluarkan menyusul dua kali kecelakaan yang melibatkan pesawat jenis tersebut dalam kurun waktu empat bulan, yaitu Boeing

737 MAX 8 milik Lion Air rute Jakarta-Pangkalpinang yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, pada 29 Oktober 2018 dan Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines yang jatuh di Bishofu, pada 10 Maret 2019 lalu. Sejumlah maskapai penerbangan mengaku tidak terganggu atas penghentian sementara itu. General Manager Garuda Indonesia Kantor Cabang Surakarta Hendrawan mengaku, penghen-

SAMBUNGAN Jambret...

(Sambungan dari Halaman 15)

Korban, warga Kelurahan Kosambi, Kecamatan Kosambi, Kota Bekasi, Jawa Barat tengah memakai HP di pinggir Jl Tanjung Anom, Kutoarjo. Tiba-tiba datang pelaku merampas HP. Kapolsek Kutoarjo, AKP Suwito menjelaskan, pelaku kabur menggunakan motor bernopol AA 3958 UC. Nahas, petugas yang melintas dan mengetahui langsung memburunya. Petugas menghentikan usai kabur sekitar 1 km. Petugas dibantu warga berupaya menangkap, tapi pelaku melawan meski sudah dilepaskan tembakan peringatan. “Pelaku malah mau merampas senjata milik petugas. Akhirnya terpaksa ditembak kaki kanannya,” kata Suwito. Pelaku roboh dan dilarikan petugas ke rumah sakit karena sekarat. Tiba di rumah sakit Palang Biru Kutoarjo, pelaku sempat mendapat perawatan medis namun akhirnya tewas. Polisi mengamankan HP korban, sepeda motor pelaku dan petugas, serta tas berisi rompi polisi serta belasan HP yang diduga hasil rampasan. (pur)

Pendaki...

(Sambungan dari Halaman 15)

gabungan dari Simfony (Basecamp Kaliangkrik) dan STICKPALA (Basecamp Garung Butuh Kalikajar). Proses evakuasi dilakukan dari Pos 1 Pendakian Sumbing via Garung. Cuaca buruk menjadi kendalanya. Seorang pendaki asal Tasikmalaya menemukannya saat naik dari Pos Kaliangkrik tepat di bawah Puncak Rajawali. “Puncak Rajawali ini merupakan puncak tertinggi di Gunung Sumbing,” kata Kapolsek. (won)

Anak Sekolah...

(Sambungan dari Halaman 15)

Kasatresnarkoba, AKP Suhadi Prayitno mengatakan pengungkapan berawal atas informasi masyarakat. Tim menyergap di salah satu rumah di Desa Karangayu, Cepiring milik satu tersangka Januari lalu. “Tim lalu mengembangkan lagi dan akhirnya mengamankan tersangka lainnya,” katanya, Senin (11/3). Pil berbentuk kecil putih dengan simbol huruf Y dan LL itu dijual secara paketan. Tiap paketn berisi tiga pil dan dijual seharga Rp 10 ribu. Mereka “kulakan” pil koplo dari seseorang di Semarang. “Sasarannya pelajar SMP dan SMA,” jelasnya. (tri)

tian tidak terlalu berdampak signifikan. Diakuinya, maskapai penerbangan milik pemerintah itu hanya memiliki satu unit pesawat Boeing 737 MAX 8 dengan melayani rute Jakarta-Singapura PP dan Jakarta-Hongkong PP. “Untuk operasional ini sudah dihentikan sejak Senin, 11 Maret,” katanya, Selasa (13/3). Area Manager Lion Grup Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa

Tengah Widi Wiyanti mengatakan kebijakan tersebut tidak berpengaruh terhadap pelayanan penerbangan di kawasan Solo dan sekitarnya. Diakui, perusahaannya memiliki 10 unit pesawat Boeing 737 MAX 8. Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan penghentian operasional pesawat untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Perbup yang... penanggalan mundur dan diberlakukan per Januari 2014. Informasi yang dihimpun, tim perumus Perbup mengakui adanya permintaan komunikasi pendahuluan bupati. Tak diketahui pasti maksudnya. Namun informasinya, komunikasi dibangun antara Amat Antono dengan Kabag Keuangan Riski Tesa M yang juga keponakannya itu. Salah satu pembahasan diduga terkait perubahan Jasa Layanan pola berbasis kinerja yang menjadi wewenang bupati. Dalam pasal 3 huruf d Perbup 58/ 2013 disebut, “Bahwa Penetapan remunerasi bagi pemimpin RSUD harus ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan mutu dan manfaat bagi masyarakat,”. Meski bertanggal dan berlaku mundur, direktur tetap mmenandatangi SK tentang penetapan sistem remunesasi sebagai ketentuan pelaksanannya. SK yang nyatanya dibuat Juli 2014 itu akhirnya menyesuaikan bertanggal 3 Januari 2014. Draf SK bersifat berjenjang dan diatur Wadir AUK.

(Sambungan dari Halaman 13)

Pelaksanaannya, SK Direktur mengalami lima kali perubahan tertanggal 15 Januari, 3 Maret, 3 April, 5 Mei dan 3 Juli 2014. Pembuatan perubahan SK itu diketahui tidak prosedural karena faktanya dibuat 31 Januari 2015. SK diajukan Kabag Adminitrasi (Enny Soelistyowati) semata menghadapi pemeriksaan BPK Jateng. Pasalnya, uang insentif dan remunerasi saat itu belum berpayung hukum. Pemberian remunerasi khusus pegawai RSUD Kraton sendiri diduga baru dilakukan Juni 2014. Sementara insentfi pejabat struktural diduga sudah diberlakukan Januari 2014, sesuai Perbup 58 dan SK Direktur bertanggal mundur. PPK, PPTK dan tim remunerasi diduga mengaturnya. Terkait perintah M Teguh Imanto perihal pemotongan insentif pejabat struktural dan penampungan dalam rekening penampung diketahui adanya dua bukti hasil notulensi rapat 17 Maret 2014 berbeda. Perbedaan antara hasil notulesi yang diduga direkayasa (disita penyidik) dan hasil scan hasil notulensi (bukti Teguh Imanto). “Versi penyidik, tertulis “Remunerasi

Kongkalikong... “Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya,” kata Sri Heryono, Jaksa Penuntut Umum Kejati Jateng dalam surat dakwaannya yang dibacakan. Proyek kegiatan pekerjaan penanaman Turus Jalan Kabupaten Kudus bersumber APBD Kudus TA 2016 Rp 199.274.000. Penanaman di Jalan Medini-Terangmas-Kutuk 3.200 batang, Jalan Terangmas-Glagahwaru 2.000 batang, jalan Lambangan-Berigenjang 1.425 batang, Jalam Kutuk-Gatet 1.500 batang. Jalan Kalirejo – Batas Pati (Prawoto)2.500 batang, Jalan Undaan Tengah Blok Larik Joyo 2.500 batang dan Jalan Undaan Kidul Gatet 1.875 batang. Lelang penunjukkan langsung (PL) dimenangkan CV Muria Indah milik H Maslikan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/035.1.2/PL.01/1.08.1.01/17.05.

“Lion Air melaksanakan standar operasional prosedur pengoperasian pesawat udara sesuai dengan aturan dan petunjuk dari pabrik pembuat pesawat, termasuk pemeliharaan pesawat, pengecekan komponen pesawat, dan pelatihan awak pesawat,” katanya. Lion Air akan mengalihkan penerbangan yang seharusnya menggunakan Boeing 737 MAX 8 dengan pesawat standby di Lion Air. (olo)

segera simulasi, apabila uang mencukupi akan segera dibagi untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak disihkan uang dan dititipkan pada penerimaan pejabat struktual dan akan dibuat rekening tampungan di bagian keuangan”. Sementara hasil scan (versi direktur), hanya tertulis “Remunerasi segera simulasi, apabila uang mencukupi akan segera dibagi”. Belum diketahui pasti, keterangan mana yang benar,” kata T Arsyad SH, mengungkapkan. Terkait penetapan sistem remunerasi, termasuk insentif majaerial di dalamnya, pengurusannya dilakukan oleh Kabag Keuangan secara informal. Mengenai insentif yang dipotong untuk mengisi dana PP, pengelolaannya dilakukan Kabag Keuangan, Riski Tesa M dibantu Kasubag Akutansi (Sartana) sebelum menjabat bendahara pengeluaran. Pengelolaan dibuat rekening tampungan di Bank Mandiri atasnama Sartana/ Risky Tesa Malela. Tak diketahui pasti total dana Peningkatan Pelayanan (PP) hasil pemotongan insentif pejabat struktural sejak 2014-2016 yang masuk ke rekening. (tim) (Sambungan dari Halaman 14)

Penanaman dimulai 25 Januari 2016 sampai 23 Februari 2016, jangka waktu 30 hari kalender. Selaku PPHP terdakwa bertugas memeriksa hasil pengadaan, melaporkan dan mempertanggungjawabkannya ke Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK). Menerima hasil pengadaan, membuat berita acara penyerahan. Usai CV Muria Indah menang tender, terdakwa menghubungi H Maslikan. Ia meminta pekerjaan penggalian dilakukan Mashudi alias Tengkleng. Untuk penyediaan bibit akan dilakukannya sendiri. Maslikan lalu memberi rincian catatan bibit yang dibutuhkan. Kepada Pak Tikno, Rikho memesan bibit sesuai catatan Maslikan. Yakni 16.500 batang sebesar Rp 150 juta. Maslikan menyetujui dan memberikan Rp 40 juta ke Rikho sebagai uang panjar pembelian bibit Mahoni ke Tikno. Penanaman Turus sendiri prakteknya dikerjakan Rikho, bukan CV Muria Iandah. CV Muria Indah hanya dipinjam nama saja. CV Muria Indah berdasarkan SP2D menerima pembayaran Rp

184,3 juta. Pembayaran diteruskan Maslikan kepada Rikho Rp 111 juta. Pada 8 dan 10 Maret 2016 terdakwa mengambil melalui ATM Rp 48 juta dan Rp 30 juta untuk pelunasan Tikno. Pada 24 Maret 2016 terdakwa transfer kepada istri untuk membayar hutang Rp 15 juta. “Sisanya dipergunakan secara pribadi oleh terdakwa,” kata jaksa. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat Pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Rikho sendiri diangkat PNS di lingkungan Pemkab Kudus mulai 1 Februari 2008 dengan pangkat Penata Muda golongan ruang ( III/a). Dengan masa kerja 3 tahun 9 bulan ia bergaji pokok Rp 1.228.200. (far)

SAMBUNGAN 23

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

Siapa Bermain...

(Sambungan dari Halaman 1)

Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng ternyata juga menetapkan Agus Bambang Suryadana SE MSi, Wadir Administrasi Umum dan Keuangan (AUK). Penetapan Agus Bambang dilakukan belum lama ini, atas pengembangan penyidikan perkara M Teguh Imanto. Selain keduanya, sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Pekalongan dan RSUD Kraton disebut terlibat. Di antaranya, Bupati Pekalongan periode 2011 - 2016, Drs Ahmad Antono MSi, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH dan Wakil Bupati Pekalongan rini Harimurti, Sekda Drs Mukaromah Syakoer MM.

Dana Hibah...

Informasinya, mereka diketahui mengetahui perihal pemotongan. Dan, faktanya, mereka juga menerima aliran uang atas pemotongan insentif yang dianggap korupsi itu. Sejumlah pimpinan SKPD termasuk pimpinan DPRD juga disebut-sebut terlibat dan menerima alirannya. Atas penerimaan itu, beberapa sudah mengembalikan ke penyidik. Di antaranya Ahmad Antono, Asip Kholbihi dan Mukaromah Syakoer. Lantas apakah keterlibatan mereka bakal diungkap dan ikut diproses hukum ? Apakah pengembalian uang menghapuskan pidana terhadap mereka ? Hal itu masih menunggu kepastiannya. (tim) (Sambungan dari Halaman 9)

Atas pelaksanaan itu, bukti pertanggungjawaban Tahap II belum seluruhnya memenuhi syarat pertanggungjawaban yang lengkap dan sah. Pada tanggal 4 Mei 2018, Yayasan WBS menyerahkan bukti pertanggungjawaban belanja yang disebutkan sebagai bukti asli dari penggunaan dana hibah. Dari hasil analisis dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan diketahui, jumlah keseluruhan bukti belanja yang disampaikan sebesar Rp 3.798.111.169. Di antaranya sebesar Rp 2.931.861.169,00 berupa nota, kuitansi, serta pencatatan belanja dan sebesar Rp866.250.000 merupakan bukti tanda terima insentif kepada personil Kodim untuk kegiatan jambanisasi dan homestay. Belanja Tak Wajar Atas bukti yang telah disampaikan dari nilai hibah sebesar Rp4.174.000.000,00, masih terdapat bantuan hibah yang belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp 375.888.831 (Rp 4.174.000.000 - Rp 3.798.111.169). Dari keseluruhan pekerjaan diketahui terdapat realisasi belanja yang melewati tahun anggaran sebesar Rp 113.129.304 dan belanja yang direalisasikan sebelum tanggal SP2D sebesar Rp482.588.625,00. Dari laporan pertanggungjawaban yang disampaikan diketahui terdapat belanja yang tidak berkorelasi dengan pemberian hibah jambanisasi serta homestay. Terdapat upah, honor dan biaya pemasangan yang tidak dilengkapi dengan perikatan kerja dan jangka waktu pekerjaan, dan uraian pekerjaan. Mark Up Pengadaan Biaya pembelian dinaikan sebesar 10% dari

Mereka yang...

harga pasar. Meski begitu, Ketua Yayasan WBS menyatakan bahwa untuk memenuhi biaya transportasi, tenaga lapangan maka satuan biaya yang dikenakan masing-masing barang diberi toleransi sebesar 10% dari harga pasar. Kegiatan pengadaan, juga belum dilakukan audit yang memadai atas Laporan Pertanggungjawaban hibah. Meski begitu, Yayasan WBS telah melampirkan laporan aktivitas terkait kegiatan Semarang Pelopor Pembangungan ODF dan Homestay Desa Wisata Berbasis Masyarakat. Laporan aktivitas tersebut disusun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) KKSP & Rekan dengan Nomor KKSPS/KOM-01/I/2018 tanggal 05 Januari 2018. Berdasarkan laporan aktivitas tersebut dinyatakan bahwa penyusunan laporan aktivitas yang dilakukan terbatas pada penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan representasi dari manajemen, dan tidak dilakukan audit atau reviw terhadap laporan aktivitas tersebut. Timbulkan Kerugian Negara Rp 375 Juta Permasalahan pengelolaan bantuan hibah jambanisasi dan homestay oleh Yayasan WBS disinyalir terjadi korupsi dan mengakibatkan kerugian negara. Yakni atas realisasi belanja hibah kurang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 375.888.831. Kerugian muncul akibat barang yang dihibahkan tidak tepat sasaran. Barang yang diberikan tidak memiliki dasar perencanaan penyaluran tanpa didukung dengan analisis harga. Penyaluran barang yang diberikan tidak sepenuhnya atas nilai hibah. Pemotongan dan penyetoran pajak atas transaksi pengadaan yang terkait dengan hibahtersebut berpotensi tidak dilaksanakan. (tim) (Sambungan dari Halaman 9)

pertimbangan atas rekomendasi hibah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” sebut BPK Perwakilan Jawa Tengah dalam LHPnya tertanggal 23 Mei 2018. Asisten Daerah II kurang cermat dalam rekomendasi persetujuan usulan hibah pada APBDP TA 2017 atas usulan penggunaan hibah yang belum rinci. Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Daerah (PPKD) dinilai kurang cermat dalam memverifikasi kelengkapan usulan pencairan hibah yang belum dirinci penggunaannya. Kepala Dinas Perkim tidak cermat dalam melakukan verifikasi/koreksi atas proposal sehingga NPHD tidak secara rinci mengatur rincian dan mekanisme yang jelas atas penyaluran dana hibah. Terkait temuan masalah penyimpangan itu, BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar, memerintahkan Ketua Yayasan WBS mempertanggungjawabkan hibah senilai Rp 375.888.831 dengan menyetorkan ke Kas Daerah. Memberikan teguran tertulis kepada TAPD agar lebih cermat dalam memberikan pertimbangan atas rekomendasi hibah sesuai dengan Prioritas dan kemampuan

keuangan daerah. Inspektorat Kota Semarang juga diperintahkan membentuk Tim Verifikasi atas kesesuaian dengan tujuan hibah, kelengkapan dan keabsahan bukti pertanggungjawaban hibah yang telah dipertanggungjawabkan dan menyampaikan hasilnya ke BPK. Memberikan teguran sesuai ketentuan yang berlaku kepada Asisten Daerah II yang tidak cermat dalam rekomendasi persetujuan usulan hibah pada APBDP TA 2017 atas usulan penggunaan hibah yang belum rinci. Memberikan teguran sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Daerah (PPKD) yang tidak cermat dalam memverifikasi kelengkapan usulan pencairan hibah yang belum dirinci penggunaannya. Memberikan teguran sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Perkim yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi/koreksi atas proposal sehingga NPHD tidak secara rinci mengatur rincian dan mekanisme yang jelas atas penyaluran dana hibah. (tim)

Bupati Dkk... Pemeriksaan dilakukan penyidik di Kajen, Pekalongan, Kamis (14/3). “Ada pemeriksaan terhadap bupati dan sejumlah pejabat terkait penanganan kasus RSUD Kraton,” kata seorang penyidik kepada INFOPlus, Jumat (15/3). Pemeriksaan bupati dkk dilakukan penyidik atas penyidikan tersangka Agus Bambang Suryadana, mantan Wadir Adminitrasi Umum dan Keuangan (AUK) pada RSUD Kraton. Sebelumnya bupati, wakil bupati serta mantan bupati pernah diperiksa penyidik di Polda Jateng terkait kasus itu untuk tersangka M Teguh Imanto, mantan Direktur RSUD Kraton. Pada pemeriksaannya, bupati dan sejumlah saksi lain mengembalikan sejumlah uang yang diterimanya dari hasil setoran pemotongan insentif manajerial RSUD Kraton. Asip Kholbihi yang dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan dirinya sebagai saksi atas tersangka Agus Bambang Suryadana membenarkannya. “Kemarin (Kamis/ 14/3-red) hanya ditanya tentang Tugoksi Wadir mas. Serta penanggungjawab keuangan di BLUD Kraton,” kata Asip. Asip mengakui menerima sejumlah uang hasil pemotongan insentif yang kini menjadi perkara. Atas penerimaan itu, diakuinya sudah dikembalikan. “Ndak ada (penambahan pengembalian-red). Sama (jumlah-red) seperti pemberitaan sebel-

(Sambungan dari Halaman 1)

umnya,” kata Asip menambahkan. Diketahui, Asip telah mengembalikan sekitar Rp 90 juta uang. Uang hasil pemotongan insentif RSUD Kraton itu dikembalikan saat penyelidikan kasusnya. “Saya menerima Rp 90 juta dalam tiga kali penerimaan, namhn sudah dikembalikan Januari 2016,” kata Asip kepada media sebelumnya. Sementara Drs Mukaromah Syakoer MM yang dikonfirmasi terkait pemeriksaannya bersama bupati atas kasus itu tak menjawab tegas. “Yang dari Polda. Mohon maaf. Ini Pak Gubernur masih pidato. Saya sedang ada di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Semarang,” katanya dikonfirmasi. Ahmat Antono yang juga dikonfirmasi terkait pemeriksaannya menolak memberikan keterangan. Nomot ponselnya yang dihubungi dimatikan. Sementara pesan singkat yang INFOPlus kirim tak dibalas. Kasus dugaan korupsi RSUD Kraton tahun 2014 sampai 2016 terjadi dengan kerugian negara ditaksir Rp 4,227,319.755. Dr Muhammad Teguh Immanto Sp.B (ONK) M.Kes bin H Munir Cholil telah ditetapkan tersangka awal 2018 lalu. Penyidik juga menetapkan menetapkan Agus Bambang Suryadana SE MSi, Wadir AUK RSUD Kraton. Selain keduanya, penyidik juga membidik sejumlah calon tersangka lain, karena ditemukan adanya unsur bersama-sama. (tim)

Untung Buntung... sistem penggajian, sementara gaji non PNS diberikan berdasarkan pendidikan yang dipersyaratkan dan masa kerja. Untuk tunjangan posisi, diberikan berdasar jabatannya dikalikan nilai kurs tunjangan posisinya. Sementara intensif diberikan berdasarkan hasil kinerja. Remunerasi diberikan ke semua pegawai RSUD Kraton, baik PNS, karyawan BLUD/ Non PNS dan dokter mitra. Sesuai Perbup Nomor 58/ 2013 tanggal 30 Desember 2013, pemberian dimulai Januari 2014 dan dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulannya dan masuk ke rekening bersangkutan. Khusus insentif manajerial, bagian dari remunerasi sebagai tambahan penghasilan pejabat struktural eselon II, III dan IV diberikan kepada 20 orang. Sesuai SK Direktur RSUD tentang penetapan sistem remunerasi pegawai, tertanggal 15 Januari 2014 atas perubahan SK tertanggal 4 Januari 2014 ditetapkan (Eselon II Rp 22,5 juta, Eselon III a (Rp 2 juta). Sesuai SK Direktur tertanggal 3 Maret 2014 besaran menjadi, (Eselon II Rp 70 juta, III a Rp 30 juta, III b Rp 17,5 juta). Nominal itu sama dengan SK ketiga tertanggal 3 April 2014. Nominal sesuai SK tertanggal 5 Mei 2014, (Eselon II Rp 52,5 juta, III a Rp 30 juta, III b Rp 17,5 juta). Sk tanggal 3 Juli 2014, (Eselon II Rp 35 juta, III a Rp 20 juta, III b Rp 13 juta dan IV a Rp 5 juta). Sesuai SK tanggal 7 Juni 2016, nominal Eselon II Rp 28 juta, III a Rp 19 juta, III b Rp 9 dan IV a Rp 5 juta. Dasar perhitungan intensif manajerial dikelola dan ditentukan Wadir Adminitrasi Umum dan Keuangan, Agus Bambang Suryadana selaku PPKom kegiatan tunjangan dan insetif

(Sambungan dari Halaman 13)

serta Bagian Keuangan dibantu PPTK. Direktur menandatangani SK penetapannya. Ahmat Antono, merupakan Bupati Pekalongan periode 2011-2016 berpasangan dengan Fadia A. Rafiq(wakil bupati). Jabatan Bupati Kabupaten Pekalongan sebelumnya dipegang Hj. Siti Qomariyah dan H. Wahyudi Pontjo Nugroho. Amat Antono juga merupakan bupati Kabupaten Pekalongan periode 2001-2006 Kini Ahmat Antono menjadi salah satu calon legislatif (caleg) dalam Pemilu 2019 tingkat DPRRI, 17 April 2019 mendatang. Dia akan bertarung di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah X (Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang).Caleg Nomor Urut 1 Nasdem ini lahir di Pekalongan, 5 Oktober 1958. Asip Kholbihi, S.H. M.Si Bupati Pekalongan periode 2016-2021. Ia terpilih pada pilkada serentak 9 Desember 2015. Ia berpasangan dengan Ir. Arini Harimurti yang juga isteri Ahmat Antono. Karier politik Asip dimulai ketika menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2004- 2009 dan Periode 2009-2014 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pada Pileg 2014, Asip Kholbihi maju dan lolos sebagai anggota DPRD Jawa Tengah dati Dapil X melalui Partai Kebangkitan Bangsa periode 2014- 2019 di Komisi D. Asip pernah diperiks terkait dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) pada APBD Kabupaten Pekalongan 2014 dan 2015. Anggaran senilai Rp 7,9 miliar diduga dikorupsi. Modusnya atas proposal dana bansos yang diajukan fiktif,dicairkan, tapi diduga justeru dibagi-bagi dan dinikmati anggota dewan. Atas penyelidikannya kejaksaan menghentikannya.

Dicabuli Teman... Setelah menyanyi, korban EY diajak menuju ke Bendung Ancol, Ngluwar. “Dia dipaksa minum lagi. Pelaku lalu memaksa korban berhubungan badan, namun ditolak,” kata Yudi. Korban dipaksa dan terus melawan. Korban yang menangis akhirnya dipulangkan ke

(Sambungan dari Halaman 15)

rumahnya. Atas peristiwa itu, keluarga korban melaporkan ke polisi hingga akhirnya menangkap tersangka. “Mereka saling kenal di media sosial setahun, tidak berpacaran dan intens bertemu satu bulan,” ujarnya mengaku, tersangka dijerat Pasal 289 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. (dit)

AKP Lutfi... orang terdekat keluarga Mirna,” ucapnya. Muryono merasa kecolongan atas keterlibatan Junaedi. Selama survei, ia mengaku tidak pernah tahu Junaedi ikut rombongan. “Saya tidak mendapat laporan Junaedi ikut,” tutur dia. Dari Adik Bupati Terkait pengadaan mading, Muryono membeberkan menerima uang dari Junaedi usai dilantik di Pendopo Kendal pada 3 Januari 2017. Uang di-

(Sambungan dari Halaman 14)

duga dari adik kandung Bupati Kendal sebagai ucapan terima kasih. “Saya disapa Joko dan diminta menemui Junaidi di ruangannya. Saya bertemu Junaedi diberi uang yang katanya titipan adik Bupati Kendal, Lutfi,” katanya. Penelusuran INFOPlus menghasilkan, Lutfi, adik Bupati Kendal dr Mirna Annisa diduga AKP Lutfi Irdiansyah. Ia bertugas di Akpol Semarang. Amplop coklat dari Junaedi sendiri informasinya berisi uang Rp 35 juta.

Diduga Lutfi memberi ke Muryono lewat Junaedi sebagai ucapan terimakasih. Uang itu kini menjadi barang bukti. Belum terungkap lagi adanya pemberian dan aliran uang ke pihak lain terkait kasus itu. Kepentingan bupati dan keluarganya atas proyek mading diduga sangat dipaksakan. Informasinya, pada 17 November 2016 sebelum proyek dikerjakan rekanan, Muryono pernah dipanggil Mirna Annisa di ruang kerjanya. Di

sana sudah ada Ferinando Rad Boney dan Agus Sumaryono. Waktu itu Muryono informasinya dipaksa bupati agar tetap melanjutkan proyek meski bermasalah. Bila menolak melaksanakan, Muryono diminta mundur sebagai Kadisdik. Penuntut umum sendiri menyatakan, keterlibatan pelaku lain atas korupsi dengan kerugian Rp 4,4 miliar itu akan diungkapnya. “Akan kami ungkap. (tersangka

baru) nanti nunggu perkembangan sidang,” kata jaksa Endeono Wahyudi yang menyidangkan. Dugaan korupsi Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Digital Mading Elektronik pada Disdik Kabupaten Kendal TA 2016 disebut menyeret Bupati Kendal dr. Mirna Annisa dan Sekretaris Daerah Kendal tahun 2016, Ir. Bambang Dwiyono, M.T. Keduanya diketahui memberi disposisi agar proyek dilanjutkan meski nyatanya bermasalah. (far)

Bangkit Berkat Dukungan dan Kepercayaan Anggota

Tabloid INFOPlus No. 3 | 18-30 Maret 2019

“ Pencapaian Positif Selesaikan Pembayaran”

operasi simpan Pinjam (KSP) Intidana, merupakan lembaga keuangan koperasi primer berskala nasional. Sampai akhir 2018 anggota sebanyak 46.993 orang. Berdiri sejak 2001, dengan 29 Kantor Cabang, 5 Unit Mingguan, Intidana berkantor pusat di Jalan Setiabudi No 147-149 Srondol Semarang. Pada Juli 2015 KSP sempat mengalami permasalahan hukum komplek, yakni permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada September 2015, menjadi titik nadir paling dalam, berdampaknya luar biasa. Pasalnya kewajiban Debitur (KSP Intidana) sendiri kepada seluruh Kreditur (Anggota) menjadi tertunda. Akhirnya Pengadilan Niaga Kota Semarang dalam putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Semarang tanggal 17 Desember 2015 memutuskan homologasi (damai). Pembayaran ke anggota dilakukan bertahap dalam kurun 5 tahun tanpa bunga. KSP Intidana tetap eksis, survive hingga kini. Semua terjadi karena didukung kesatuan anggota dalam jiwa koperasi yang berazazkan gotong royong dan kekeluargaan. Maju mundurnya koperasi tidak tergantung Pengurus dan Pengawas, namun juga anggotanya. Banyak koperasi tumbang karena partisipasi anggota masih kurang, dan belum menggunakan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kelancaran pelayanan koperasi. Kemajuan koperasi, bukan suatu hal instan. Butuh kerjasama bersama. Semangat inilah yang dijadikan pedoman bagi Pengurus KSP (New) Intidana dalam melaksanakan amanah. Tidak mudah Pengurus membangun kembali keadaan yang sempat porak poranda. Effort atau upaya sangat berat dikeluarkan. Berbeda dengan memulai atau membangun dari awal. PROGRES KSP INTIDANA DALAM SISI USAHA KSP Intidana terus berupaya menyelesaikan kewajiban simpanan ke anggota. Berdasar data per September 2015, jumlah kewajiban jangka pendek sekitar 930 miliar. Kerjakeras dan komitmen KSP Intidana mewujudkan target Rencana Kerja Pengurus menunjukkan hasil positif. Terkait pembayaran kewajiban jangka pendek kepada anggota simpanan, dilaporkan sebagai berikut : A. Jumlah anggota yang sudah verifikasi per-tanggal 19 Desember 2016 - 31 Desember 2018. Jumlah yang Dibayar I

Jumlah Simpanan Per 3 September 2015

Selisih

Rp 18.693.814.080,00

Rp 25.508.201.309,23

Rp 6.814.387.229,23

Rp 16.217.467.138,00

Rp 19.315.570.373,12

Rp 3.098.103.235,12

III

Rp 34.758.983.633,00

Rp 44.296.048.428,58

Rp 9.537.064.795,58

Rp 7.719.594.953,83

Rp 66.383.892.086,46

Rp 58.664.297.132,63

Rp 35.018.372.025,19

Rp 774.597.955.797,58

Rp 739.579.583.772,39

Rp 104.688.636.877,02

Rp 930.101.667.994,97

Rp 817.693.436.164,95

B. Jumlah pembayaran skema simpanan yang sudah verivikasi dan terealisasi dari 19 Desember 2016 - 31 Januari 2019 Jumlah yang Dibayar I

Jumlah Simpanan Per 3 September 2015

Selisih

Rp 18.703.730.776,00

Rp 25.508.201.309,23

Rp 6.804.470.533,23 Rp 3.077.149.658,12

Rp 16.238.420.715,00

Rp 19.315.570.373,12

III

Rp 36.889.529.233,00

Rp 44.296.048.428,58

Rp 7.406.519.195,58

Rp 9.263.342.724,92

Rp 66.383.892.086,46

Rp 57.120.549.361,54

Rp 42.037.855.685,67

Rp 774.597.955.797,58

Rp 732.560.100.111,91

Rp 125.419.381.313,59

Rp 930.101.667.994,97

Rp 806.968.788.860,38

Progress ini merupakan kemajuan yang besar, khususnya terhadap pembayaran kewajiban jangka pendek skema 4 dan 5. Karena jika menurut putusan PKPU, untuk skema 4 baru akan dimulai pembayarannya pada bulan ke 37. Sedangkan skema 5 baru akan dimulai pembayarannya pada bulan ke 61. Porsi pendapatan usaha yang digunakan untuk pembayaran kewajiban simpanan ini akan berpengaruh pada fluktuasi aset. Agar penurunan aset tidak terjun bebas selaras dengan pengembalian kepada Anggota. Upayanya, mengimbangi dengan peningkatan usaha pemberian pinjaman baru serta pelunasan pinjaman yang sudah jatuh tempo, untuk meningkatkan pendapatan, agar aset tetap stabil.

Ketua KSP Intidana saat menerima penghargaan Pada tahun 2018 total penyaluran pinjaman Rp 16.055.935.000,00 untuk Unit Mingguan dan Rp 62.547.693.000,00 untuk pinjaman Kantor-kantor Cabang. Total volume pinjaman adalah Rp 78.603.628.000,00. Jumlah piutang itu merupakan saldo Piutang Pinjaman yang disalurkan pada anggota, pada tahun 2018 KSP Intidana membukukan aset Rp 531.9 miliar. Sektor lending menjadi sebagian besar pendapatan usaha di tahun 2016. Disamping perolehan bunga bank atas penempatan uang di beberapa perbankan berbentuk deposito dan tabungan. Sektor lending (baik pos pinjaman baru atau penyelesaian pinjaman lama), hasil usaha sejak 2016 menjadi pemasok utama pendapatan. Di antaranya perolehan bunga pinjaman, provisi administrasi, dan pemasukan denda pinjaman tertagih. Pendapatan usaha di tahun 2018 dari sektor lending dari partisipasi jasa pinjaman sebesar Rp 21,8 miliar, jasa administrasi Rp 2,2 miliar, jasa lainnya Rp 11,2 miliar, dan dari pendapatan non operasional Rp 5,5 miliar. BUSINESS PLAN TAHUN 2019 Sesuai Rencana Kerja Tahun 2019, KSP Intidana akan melaksanakan program Funding untuk meningkatkan aset usaha, peningkatan pelemparan pinjaman baru yang sehat dan berkualitas. Penyelesaian pinjaman jatuh tempo, penjualan Aset agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Serta kerjasama kemitraan dengan lembaga keuangan yang dapat meningkatkan profit. Pengurus optimis target rencana kerja dapat tercapai minimal 80 % di 2019 sehingga likuiditas stabil. Kemajuan KSP Intidana yang mampu eksis dan survive, diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan lagi bagi anggota yang masih eksisting. Terlebih calon anggota baru, agar memanfaatkan fasilitas layanan di koperasi. Calon anggota harus menjadi anggota lebih dulu, dengan setor Simpanan Pokok Rp 25 ribu dan Simpanan Wajib Rp 25 ribu/ bulan. PRODUK KSP INTIDANA Produk Simpanan a) Simpanan NID SUKA, hanya dengan setoran awal Rp 50.000, Anggota mendapatkan bunga 1 % per tahun dan bebas biaya administrasi. b) Simpanan Berjangka Bulanan, Anggota akan mendapatkan bunga 5 % per tahun. c) Simpanan Berjangka Triwulan, Anggota akan mendapatkan bunga 6 % per tahun. d) Simpanan Berjangka Semesteran, Anggota akan mendapatkan bunga 7 % per tahun. e) Simpanan Berjangka Tahunan, Anggota akan mendapatkan bunga 8 % per tahun. Ketentuan : Untuk NID SUKA hanya dapat dimiliki oleh 1 Anggota. Setiap jasa bunga minimal Rp 240.000 dikenakan pajak penghasilan final atas bunga Simpanan/ Simpanan Berjangka sebesar 10 %, untuk Simpanan Berjangka minimal penempatan Rp 1.000.000 dan untuk setoran maksimal seluruh Simpanan Rp 1.000.000.000 per hari. 1.

Produk Pinjaman a) Pinjaman Angsuran Bulanan, mulai nominal Rp 5.000.000, dengan bunga 15%-

Gathering pengurus, pengawas dan pengelola KSP Intidana dalam paparan Rencana Kerja Tahun 2018 di D Emmerick Salatiga. 20% per tahun Flat dan Anuitas, jangka waktu sampai dengan 60 bulan. b) Pinjaman Berjangka, mulai nominal Rp 10.000.000, bunga 2% per bulan, jangka waktu sampai dengan 6 bulan, dengan teknis pembayaran Anggota cukup bayar bunga saja, sedangkan pokok dibayarkan saat jatuh tempo. c) Pinjaman Angsuran Mingguan, mulai nominal Rp 500.000 hingga Rp 5.000.000, dengan bunga 2% per minggu Flat, jangka waktu maksimal 10 minggu. d) Pinjaman Mitra Lembaga Keuangan, bunga 12% per tahun Anuitas 78, angsuran maksimal 60 bulan. e) Pinjaman Tanpa Agunan, bisa perorangan atau secara kolektif dengan bunga 15 % per tahun Flat, dan jangka waktu maksimal 24 bulan. Pinjaman Tanpa Agu-

nan, cara pembayarannya akan di autodebet melalui rekening payroll. Ketentuan : Untuk produk Pinjaman ini, Anggota akan dikenakan jasa administrasi 2,5% dari Pokok Pinjaman, berlaku blokir satu kali angsuran/bunga dan pembayaran angsuran dilakukan melalui debet rekening Simpanan NID SUKA. Ke depan persaingan lembaga keuangan akan semakin ketat. Permasalahan masa lalu bukan lagi menjadi ancaman bagi keberlangsungan KSP Intidana, namun harus dimaknai seluruh pelaku koperasi. KSP Intidana yang sempat terpuruk mampu bangkit dengan dorongan semangat dan kesatuan seluruh elemen untuk menjadi koperasi yang sehat. Merumuskan tekad menjadi satu-satunya koperasi yang mampu eksis menggerakkan perekonomian rakyat untuk meraih pencapaian yang lebih baik pada tahun - tahun mendatang. (adv)

Indonesian Platinum dan Best Corporate Award 2017 KSP Intidana memperoleh penghargaan Indonesian Platinum dan Best Corporate Award Tahun 2017. Penghargaan diberikan atas pengkajian, pengamatan dan rekomendasi Kementrian Koperasi dalam kategori The Best Improvement Cooperative of The Year.

Atas kegigihan perbaikan kinerja, manajemen dan keuangan KSP Intidana menjadi salah satu nominator dan terpilih. “Ini merupakan perjuangan seluruh pengurus dan anggota,” kata Ketua KSP Intidana, Budiman Gandi Suparman.

DAFTAR ALAMAT KANTOR KSP INTIDANA 1. KANTOR PUSAT INTIDANA Jl. Setiabudi no. 147 - 149 RT.011 RW.010 Kel. Srondol Kulon, Kec. Banyumanik, Semarang – 50263/ 024 8502730 / 024 – 8502731 2. Cabang Majapahit Jl. Majapahit No. 329 Kel. Gemah, Kec. Pedurungan, Semarang - 50191/ 024 – 6732921 3. Cabang Salatiga Jl. Taman Makam Pahlawan Komplek Pertokoan No. 32.C RT.016 RW.004 Kel. Kotowinangun, Kec. Tingkir, Salatiga 50724/ 0298 - 312358 / 313888 4. Cabang Ungaran Jl. Gatot Subroto No. 90C RT.001 RW.001 Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang – 50517/ 024 – 76914330 5. Cabang Purwodadi Jl. Ahmad Yani No. 70 Kel. Kuripan, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan – 58111/ 0292 - 4270075 / 0292 – 4270125 6. Cabang Kudus Jl. A. Yani Ruko Panjunan Blok A-15 Kel. Panjunan, Kab. Kudus – 59317/ 0291 – 4247950 7. Cabang Ngaliyan Jl. Prof. Dr. Hamka No. 17 Kav. 64, RT.004 RW.009 Ruko Ngaliyan SquareKel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Semarang – 50189/ 024 - 76637991 / 024 – 76637992 8. Cabang Candisari Jl. Sultan Agung No. 104 - 106 Kav. 10 RT.001 RW.001 Kel. Wonotingal,Kec. Candisari Semarang - 50252/ 024 8506061 / 8506566 9. Cabang Sukorejo Jl. Raya Sapen No. 73 RT.006 RW.007 Sukorejo,Kab.Kendal - 51363/ 0294 452584 / 452073 / 45121210. 10. Cabang Weleri Jl. Raya Utama No. 180 RT.021 RW.001 Nawangsari Weleri,Kab. Kendal 51355/ 0294 – 641036 11. Cabang Batang Jl. Yos Sudarso no. 21 RT.003 RW.004 Kel. Proyonanggan Utara,Kec. Batang, Kab. Batang - 51211/ 0285 - 391751 / 39179412. 12. Cabang Wonosobo Jl. Bismo No. 1A RT.001 RW.012 Kel. Wonosobo Barat, Kec. Wonosobo,Kab. Wonosobo - 56311/ 0286 - 323339 / 322188 / 321838 13. Cabang Purwokerto

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 23 (Ruko Depan Moro) Purwokerto Kab. Banyumas - 53142/ 0281 - 643311 / 0281 – 643636 14. Cabang Banjarnegara Jl. D.I. Panjaitan No. 11 RT. 001 RW.008 Kel. Krandegan, Kec.Banjarnegara, Kab. Banjarnegara - 53414/ 0286 594711 / 594952 15. Cabang Gombong Jl. Yos Sudarso Blok A No. 10 RT. 001 RW. 005 Kel. Wonokriyo,Kec. Gombong, Kab. Kebumen - 54412/ 0287 - 473223 / 0287 – 471998 16. Cabang Purbalingga JL. Pujowiyoto No. 7 RT.002 RW.005 Kel. Purbalingga Wetan, Kec. Purbalingga,Kabupaten Purbalingga 533170281 – 895010 17. Cabang Surakarta Jl. Abdul Rahman Saleh No. 60 Ruko A Ke. Kestalan, Kec. Banjarsari,Kota Surakarta - 57135/ 0271 - 2931270 / 0271 – 2931271 18. Cabang Boyolali Ruko Jl. Kates RT. 02 RW. 07 Kel. Pulisen, Kec. Boyolali,Kabupaten Boyolali 57316/ 0276 - 323700 / 0276 – 324514 19. Cabang Klaten Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 37 RT.002 RW.001 Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten - 57414/ 0272 329153 / 0272 – 329154 20. Cabang Katamso Gondomanan Square Jl. Brigjen Katamso no. 37 Kav. 2 RT.010 RW.004 Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Yogyakarta - 55121/ 0274 - 379705 21. Cabang Godean Rukan Gading Mas Jl. Godean No. 11 B - 12 B Gamping, Kab. Sleman - 55293/ 0274 - 626080 / 626062 22. Cabang Ambarawa Jl. Jenderal Sudirman Ruko Kupang Plaza A-2 Desa Kupang Lor RT.006 RW.003 Kec. Kupang Ambarawa, Kab. Semarang 50612/ 0298 - 596669 / 0298 – 596670 23. Cabang Magelang Jl. Singosari 16B - 16C RT.003 RW.007 Ke. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Magelang- 56124/ 0293 - 314731 / 314700 / 314732 24. Cabang Muntilan Jl. Pemuda No. 173, Muntilan, Kab. Magelang - 56415/ 0293 - 3284638 /

0293 – 3284639 25. Cabang Parakan Jl. P. Diponegoro No. 76 Klewogan, Parakan Kauman, Parakan,Kab. Temanggung – 56254 0293 - 598637 / 598636 / 5914461 26. Cabang Temanggung Jl. Sri Suwarno No. 1 Komplek Ruko Eks PJKA Blok 7-8 RT.007 RW.001 Kel. Banyuurip, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung - 56211/ 0293 - 493211 / 0293 – 493212 27. Cabang Atrium Senen (Tanah Abang) Jl. KH Mas Mansyur No. 70 RT.013 RW.005 Kel. Kebun Melati,Kec. TanahAbang, Jakarta Pusat - 10230/ 021 – 3916500 28. Cabang Antapani (Kiaracondong) JL. Terusan Kiaracondong no. 437 Ruko F Kel. Kebon Kangkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung – 40284/ 022 - 73514436 / 87306435 29. Cabang Wonokromo (Kutisari) Jl. Raya Kutisari No. 58C RT.04 RW.001 Kel. Kutisari, Kec.Tenggilis Mejoyo,Surabaya 60291/ 031 – 99852541 30. Cabang Klojen Jl. Pierre Tendean no. 26 G, RT.001 RW.010 Kel. Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang - 65117/ 0341 – 369834 31. Unit Mingguan Wonosobo Jl. Bismo No. 1A RT.001 RW.012 Kel. Wonosobo Barat, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo - 56311/ 0286 - 322188 / 321838 32. Unit Mingguan Purwokerto Jl. Perintis Kemerdekaan No. 23 (Ruko Depan Moro) Purwokerto Kab. Banyumas - 53142/ 0281 – 643312 33. Unit Mingguan Banjarnegara Jl. D.I. Panjaitan No. 11 RT. 001 RW.008 Kel. Krandegan, Kec.Banjarnegara, Kab. Banjarnegara - 53414/ 0286 – 594711 34. Unit Mingguan Cimareme Ruko Awani Recidence Kav. 2 JL. Gadobangkong Desa Cimareme, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat 022 – 20664660 35. Unit Mingguan Klojen Jl. Pierre Tendean no. 26 G, RT.001 RW.010 Kel. Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang - 65117/ 0341 - 369834