Tabloid INFOPlus April 1 2019

Proyek Revitalisasi Kota Lama Molor Akibat Menteri

“Menguak Skandal Penyimpangan Uang Rakyat”

Tarif Ojek Online di Jateng Rp 1.850 Rp 2.300 per km

INFO DAERAH 4

INVESTIGASI 12

EKONOMI 22

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

INF plus No. 4 | 1-13 April 2019 | Harga Rp 5.000,-

TA JA M DA N FA KT UA L

Rumah Berkualitas Harga Murah Penuh Berkah.

DP 50% Langsung Bangun.

Tanpa BI Checking, Tanpa Survey, Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa Penalti, Tanpa Sita.

Hubungi: 081 2281 6881 | 0812 8119 1692

!

Bongkar-Bongkaran

Mafia Anggaran

Rukma Setyabudi Terima Rp 850 Juta Kasus mafia anggaran proyek bukan hal baru. Di Jawa Tengah, “nyenggek” anggaran agar dapat proyek sudah sering terjadi.

Namun tak banyak yang dibongkar.

T

erakhir, skandal ma­ ­ fia anggaran “obok-obok” Komisi Pemberantasa Ko­ rupsi (KPK) di Kebumen.

Sejumlah pihak diproses hukum.

Terakhir, mantan Bupati Kebu­ men, M Yahya Fuad ikut ma­ suk jeruji besi.

Kini, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan ikut keseret-ser­ et dan disidang di Pengadilan Tipikor Semarang. Politi­ si Partai Amanat Nasional (PAN) itu didakwa me­ nerima suap Rp 4,850 miliar,

soal pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN. Suap berasal dari Yahya Fuad dan man­ tan Bupati Purbalingga, Tasdi. Tas­ di yang juga dipidana atas suap proyek di Purbalinggga itu, terlibat atas dugaan suap ke Taufik Rp 1,2 miliar.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Ruk­ ma Setyabudi juga ikut kesangkut.

Atas pengurusan anggaran Ban­ prov Jateng, Rukma disebut me­ nerima Rp 850 juta. Tak hanya dia, seorang anggota DPRD Jateng, Wahyu Kristianto yang juga Ketua DPW PAN Jateng menerima. KPK menyebut, Wahyu menerima Rp 600 juta. Lantas, apakah KPK akan tegas menindaknya ?

(Berita terkait di Hal. 12)

“Bancakan” Rp 7 Miliar Dana Bansos Pekalongan Penanganan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Rp 7 miliar lebih di tahun 2014-2015 silam tak tuntas.

Tak hanya di tahun itu, indikasi penyim­ pangan dana bansos juga terjadi di tahun 2016. Bahkan di tahun 2017, penyaluran­ nya juga disorot dan diduga menyalahi.

Kasus bansos tahun 2014-2015 ma­ suk penyelidikan kejaksaan di akhir tahun

2016. Lebih dari 59 saksi, dari unsur dewan, penerima bansos maupun pejabat ekseku­ tif dimintai keterangan. Semangat di awal, “mlempem” pada akhirnya. Prosesnya tak jelas, seolah hilang ditelan bumi.

Kasusnya melibatkan sejumlah pejabat di Pekalongan di era pemerintahan mantan bu­ pati Amat Antono. Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi yang kini menjabat juga diduga ter­

libat. Asip menjabat Ketua DPRD 2009-2014 dan kini menjadi Bupati Pekalongan sejak 17 Februari 2016. Bersama sejumlah anggota DPRD saat itu, Asip diduga ikut “bancakan”.

Kasusnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah. Atas pengelolaan belanja hibah dan bansos, hasil pemeriksaan BPK diketahui mekanisme anggaran dan pen­

etapan penerimanya tidak sesuai keten­ tuan.

Beberapa anggota dewan yang dimintai ket­ erangan, mengakui adanya “akal-akalan” di penyaluran dana bansos. Lalu. Apakah penanganannya akan dituntaskan, dan hukum akan ditegakkan ?

(Berita terkait di Hal. 8-9)

2

INFO NASIONAL

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

INFOPlus Anggota DPR Malas Laporkan TA JA M DA N FA K T UA L

Pendiri dan Penasehat: T. Supriyadi Pemimpin Umum & Penanggung Jawab: Andi Morgan Istiadi Pemimpin Redaksi: Sunardi S Pratomo Redaktur Pelaksana: B. Sutoyo Redaktur: Erdi Sunardi, Rio Tama, Kahlil Surya Reporter/ Koresponden: Suhali (Jakarta), Bambang Prasetyo (Surabaya), Theo Hasyim (Semarang), Nino M (Pantura Barat), Joko Susilo (Pantura Timur), Abdi Ning (Cilacap, Banyumas, Banjarnegara), Rio Utomo (Solo Raya), Endah Kurnia (Magelang Raya), Abdurrahman (Kendal), Budi S (Ungaran) Desain Visual & Layout: Omega Teknologi Informasi: Agung P dan Nur Dwi A Iklan & Sirkulasi: Suhali Krisnapati (manager), Imam Cahyadi Penerbit & Percetakan: PT Psiko Dinamika Nomor : AHU 61025.AH.01.01.Tahun 2011 Jl. Kandri Pesona Asri AI Gunungpati, Kota Semarang Layanan Pelanggan: 0812.8119.1692 / 0821.34555.407 atau redaksiinfoplus@gmail.com Website: infoplus.id

TARIF IKLAN Iklan Banner Halaman Depan (Full Colour) Rp 5.000.000,Full Colour Belakang Rp 7.500.000,Full Colour 1/2 Halaman Belakang Rp 4.500.000,Full Colour 1 Halaman Tengah Rp 7.000.000,Advertorial 1 Halaman Dalam BW Rp 5.000.000,Advertorial 1/2 Halaman Dalam BW Rp 3.000.000,-

Kekayaanya Ke KPK

J

akarta - Masa pengisian Lapo­ ran Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ditutup 31 Maret 2019 lalu. Mayoritas anggota dewan di Indonesia diketahui malas mengirim laporannya. KPK terus mengingatkan dan menurunkan tim agar mereka patuh.

Kepatuhan anggota DPR terhitung rendah. Hingga akhir Maret lalu, dari 524 legislator, kurang dari 100 orang yang menyerahkan LHKPN. KPK akan mengu­ mumkan nama anggota dewan yang malas itu.

Berdasarkan catatan Komisi Pemberan­ tasan Korupsi, bila dipersentasekan maka tingkat kepatuhan penyerahan LHKPN an­ ggota DPR hanya sebesar 7,63%. Padahal,

LHKPN penting untuk mengukur sejauh mana komitmen dalam keterbukaan infor­ masi dan transparansi.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menga­ takan, legislator yang tidak menyerahkan LHKPN tidak menjalankan undang-un­ dang yang dibuatnya sendiri.”Itu kan un­ dang-undang dibuat oleh DPR,” kata Syarif, Selasa (26/2).

Pihaknya mendorong para anggota de­ wan secara sadar. Tak ada alasan yang bisa diterima atas belum diserahkannya LHKPN. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan anggota DPR seharusnya diwajibkan mem­ buat LHKPN hanya pada awal dan akhir masa jabatan. Menurutnya selaku politisi tidak bisa disamakan dengan aparatur sipil

negara (ASN). “Harus dibedaian,” ujar Fadli, Selasa (26/3).

Tak hanya DPR, dalam catatan KPK per 25 Februari 2019, ada 270.000 penyeleng­ gara negara yang belum mengisi LHKPN baik tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN ataupun BUMD. Dari data KPK per akhir Maret lalu, ting­ kat kepatuhan anggota DPR, merupakan yang paling rendah dibanding lembaga legislatif lainnya. Hanya 13,74 persen yang melapor. MPR, dari 8 orang wajib lapor, baru 4 orang melapor atau 50 persen. Un­ tuk DPD, dari 133 wajib lapor sebanyak 82 orang sudah melapor. Untuk DPRD, dari to­ tal 16.661 wajib lapor sebanyak 3.123 atau 18,74 persen sudah melapor. (dot)

127 Akun Medsos Penyebar Hoaks Dilaporkan Semarang - Bawaslu RI mel­ aporkan 127 akun media sosial penyebar berita bohong (hoaks) ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Ada 127 akun media sosial dan ‘platfom’ di Indonesia,” kata Ketua Bawaslu RI Abhan Misbah usai sem­ inar nasional bertema “Penegakan Hukum Terhadap Penyebar Berita Hoaks Menghadapi Pemilu 2019” di Wisma Perdamaian, Rabu (27/3).

Berdasarkan data dari Mas­ yarakat Antifitnah Indonesia, sela­ ma periode 2015-2018, tren penye­ baran hoaks melalui media sosial

mengalami peningkatan. Hingga semester dua 2018 saja, setidaknya ada 997 konten berisi hoaks dan juga ujaran kebencian, sedangkan media sosial yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan konten hoaks adalah Facebook yang mencapai 47,3 persen.

Kasubdit Cyber Bareskrim Polri Kombes Pol Dani Kustoni menam­ bahkan penyebaran hoaks men­ jelang pemilu mengadopsi teknik propaganda dari Rusia yakni “fire­ house of falsehood” atau menye­ barkan berita secara bertubi-tubi dengan frekuensi cukup besar. (dot)

Hakimnya Ditahan, Bupati Jepara Menyusul n Kasus Suap Hakim PN Semarang Jakarta - KPK telah menah­ an hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang Lasito. Tersangka kasus dugaan suap dari Bupati Jepara Ahmad Marzuqi.

Selasa (26/3), Lasito ditahan.

Mengenakan rompi tahanan ora­ nye dan tangan terborgol dia diam menuju mobil tahanan. La­ sito sebelumnya sudah beberapa kali diperiksa.

“Hakim LAS (Lasito) ditahan 20 hari pertama di rutan cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Dalam perkara terkait, KPK juga menetapkan Bupati Jepara Ah­ mad Marzuqi. Ia belum ditahan.

Akhir Januari lalu ia diperiksa.

Sudah empat kali Ahmad Marzuqi diperiksa KPK. Ia mengaku akan selalu datang setiap kali dipanggil.

“Kami selalu kooperatif. Kami selalu datang,” kata Ahmad usai

diperiksa KPK, Kamis (31/1).

KPK sebelumnya menetapkan Ahmad Marzuqi dan Lasito se­ bagai tersangka. Ahmad diduga memberi suap ke Lasito terkait gugatan praperadilan yang diaju­ kannya di PN Semarang.

Praperadilan diajukan Ahmad terkait penetapannya sebagai ter­ sang­ ka kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Agar status tersang­ kanya gugur, Ahmad diduga mem­ berikan Rp 700 juta kepada Lasito.

Jumlah Rp 700 juta itu diber­ ikan secara bertahap, yakni Rp 500 juta dalam rupiah, kemudian sisanya Rp 200 juta dalam pecah­ an dolar Amerika Serikat. Hasiln­ ya, Lasito mengabulkan gugatan praperadilan Ahmad dan menya­ takan status tersangka itu batal demi hukum. (dot)

Romahurmuziy

Lukman Hakim Saefuddin

Kasus Suap Kemenag

Romi: Ini Urusan Pribadi Saya Bukan PPP! Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romi) menya­ takan, kasus dugaan suap yang menjeratnya, murni urusan pribadi, bukan urusan partai.

“Ini bukan urusan PPP. Ini urusan pribadi,” kata Romi usai diperiksa di gedung KPK, Jumat (23/3).

Romy diduga menerima suap Rp 300 juta terkait jual beli jabatan di Kementrian Agama (Kemenag). KPK menetapkan tiga tersangka penerima yaitu anggota DPR periode 2014-2019 M Romahurmuziy. Sedangkan diduga pemberi, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kan­ tor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasa­ nuddin.

Muafaq dan Haris diduga menyuap Romy agar men­ gurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabu­ paten Gresik. Sedangkan Haris, sebagai Kakanwil Keme­ nag Provinsi Jatim.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mencurigai adanya internal Kemenag yang membantu Romy di dugaan suap jual beli jabatan. KPK juga menemukan dugaan jual beli jabatan oleh Romy tak hanya di Kanwil Keme­ nag Jawa Timur saja.

Terkait rekan Romy di partai berlambang Kabah, yak­ ni Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saefuddin, KPK mengaku masih menyelidiki. “Itu bagian dari peny­ idikan,” jelasnya.

KPK juga segera memanggil Lukman Hakim berkai­ tan uang yang disita dari ruang kerjanya. Uang itu dise­ but berkaitan perkara suap Romy.

Total duit yang disita dari laci meja kerja Lukman itu sebelumnya disebut berjumlah Rp 180 juta dan USD 30 ribu. Uang itu disita KPK saat melakukan penggeleda­ han di ruang kerja Lukman, Senin (18/3). (dot)

INFO JATENG

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

Apel Kebangsaan : Kita Merah Putih Dipersoalkan

Alokasi Rampak Senandung Kebangsaan Jawa Tengah Tahun 2019

Buka LPj-nya !

Dekorasi/Dokumentasi (foto dan video, dekorasi welcome gate, balon gas)

S

emarang - Pemprov Jawa Tengah harus membuka detail dan transparan atas penggu­ naan anggaran Apel Kebang­ saan : Kita Merah Putih di Simpanglima Semarang beberapa waktu. Masyarakat agar mengetahui penggunaan dana Rp 18 miliar pada acara seremonial yang kurang dari sehari itu. Acara dianggap hanya menghamburkan dan untuk kepentingan golongan tertentu.

Kepala Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Jateng Achmad Rofai selaku kuasa penerima anggaran menyatakan, akan membeberkan se­ cara rinci usai evaluasi event organizer (EO).

“Mekanisme penganggaran sesuai, sudah ada dalam penganggaran tahun 2019. Dibahas Januari 2019, ada pem­ bahasan di dewan, Bapeda, dan melalui lelang juga,” kata Achmad Rofai, Rabu (20/3).

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jateng, Mayadina RM menilai, alokasi anggaran Rp 18 miliar itu patut dipertanyakan.

Segi tujuan penyelenggaraan, ia me­ nilai tidak ada persoalan.

Apel disebut untuk mendukung ter­ wujudnya stabilitas nasional dan kes­

datang,” ujarnya.

Dari sisi fungsi anggaran, dana sebe­ sar itu seharusnya lebih layak untuk pe­ menuhan kebutuhan dasar masyarakat di Jawa Tengah.

“Aspek kepatutan, apakah anggaran telah proporsional di tengah kebutu­ han dasar masyarakat yang juga mem­

Jasa Tenaga Ahli (musisi/artis nasional dan lokal)

Rp 2.823.000.000

Akomodasi dan transport artis

Rp 1.000.000.000

Singer nasional dangdut

Rp 180.000.000

MC acara tiga orang

Rp 355.000.000

Empat grup band lokal

Rp 40.000.000

Belanja sewa generator panggung utama

Rp 90.000.000

Belanja sewa generator panggung pendukung

Rp 103.500.000

Sewa panggung utama (rigging, konstruksi, tribun dan tangga, difabel ram, serta barikade)

Rp 605.000.000

dari luasan lahan yang sempat diajukannya dikurangi. Penambahan kawasan industri hanya ada di Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba dan Brebes bagian tengah.

“Misalnya dari total lahan yang diren­ canakan, dari 1.380 hektare hanya men­ jadi 380 hektare, itupun di atas lahan kering. Untuk Wanasari sampai Losari dari 400 hektare menjadi 200 hektare.

Karena, kami akan mengembalikan lah­ an hijau sebesar 5.275 hektare,” jelasnya.

Di Kabupaten Kendal, kawasan tana­ man pangan yang sebelumnya 29.038,63 hektare berubah menjadi 25.388,12 hek­ tare. Hal itu akibat garis pantai yang ter­ dampak abrasi menjadi maju ke daratan.

“Kami usul di tiap daerah seharusnya terbentuk klaster-klaster industri. Misal­ nya, Kendal klaster UMKM,” usul Mirna Annisa, Bupati Kendal.

Revisi terkait proyek tol Bawen - Yogya­ karta tahun 2019 yang tercantum dalam RTRWN dan perlu kepastian RTRW provin­ si dan kabupaten. Berdasarkan PP No.13 tahun 2017, Menteria Agraria dan Tata Ru­ ang/ Kepala BPN dapat memberi rekomen­ dasi kesesuaian RTRW sambil menunggu dilakukannya revisi Perda RTRW daerah.

Terkait penetapan lokasi, Kementeri­ an PUPR berkoordinasi dengan Pemda, khususnya Gubernur Jateng dan DIY dan membuat keputusan mengenai lokasi sebagai dasar pembebasan lahan.

Komite Percepatan Penyediaan Infra­ struktur Prioritas (KPPIP) menyatakan, estimasi investasi pembangunan jalan tol Bawen-DIY sebesar Rp 12,139 trili­

Rp 1.097.000.000 Rp 735.000.000

Pengerahan massa untuk belanja makan dan minum • Rinciannya makan bagi peserta bus Rp 2.100.000.000 • Snack bagi pengunjung Rp 2.000.000.000

Rp 4.606.885.000

Pengerahan massa dari 35 kabupaten/kota di Jateng menghabiskan uang rakyat cukup banyak.

Fasilitas peserta daerah, anggaran sewa 1.400 bus mencapai

Rp 5.708.000.000

Property pendukung kegiatan. pengadaan ikat kepala merah putih 150.000 pcs seharga Pengadaan goodie bag

Rp 750.000.000, Rp 2.000.000.000

Pengelolaan sosmed

Rp 180.000.000

Pengelolaan web event

Rp 140.000.000

Pengadaan kaos serta souvenir VIP. Total nilai lelang

Rp 18.829.420.000

Sementara nilai anggaran swakelola Pemprov Jateng mencapai Rp 3.170.580.000. Sehingga total anggaran mencapai Rp 22 miliar.

Sumber : Informasi yang dihimpun.

(Bersambung ke Hal. 20)

6 RTRW Pemda Direvisi, Kawasan Industri Dibatasi Yogyakarta – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) enam Pemerintah Daer­ ah (Pemda) di Jawa Tengah direvisi. Keen­ amnya, Kabupaten Brebes, Batang, Ken­ dal, Kabupaten Semarang, Karanganyar dan Boyolali. Perbaikan oleh Pemerintah Provinsi Jateng bersama Direktorat Jen­ deral Tata Ruang Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Sekda Jateng Sri Puryono menga­ takan, revisi untuk mengukur daya dukung, daya tampung, aspek kelestar­ ian alam, sosial dan lingkungan agar ti­ dak timpang. Apalagi, usulan semuanya tentang penambahan kawasan industri.

“RTRW itu hasil studi awalnya me­ mungkinkan atau tidak, terkait penggu­ naan lahan yang tidak produktif. Lahan pertanian jelas kita pertahankan, meng­ ingat Jateng ini jadi lumbung pangan nasional. Apalagi, kawasan industri itu berjejeran dengan kabupaten lain, daya tampung dan daya dukung, serta aspek lingkungannya tidak mendukung ya ti­ dak bisa,” kata dia pada Rapat Sinkroni­ sasi Substansi Teknis Revisi RTRW Provin­ si Jateng di The Phoenix Hotel Jl Jend Sudirman, Yogyakarta, Selasa (19/3).

Acara dihadiri Direktur Jenderal Tata Ruang Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Abdul Kamarzuki.

Bupati Batang Wihaji menyatakan, pihaknya tidak menambah kawasan in­ dustri, tapi akan menghidupkan kemba­ li. Kawasan itu kini berhenti beraktivitas, dan bangunan gudangnya masih berdiri.

Bupati Brebes Idza Priyanti menjelaskan,

Rp 1.259.500.000

Sewa sound system panggung pendukung ( sound system, multimedia, led screen, dan paket animasi)

Apel Kebangsaan : Kita Merah Putih di Simpanglima Semarang.

Rp 387.000.000

Publikasi pemasangan baliho, T banner event, publikasi media, spanduk

Sewa sound system panggung utama di Simpang Lima (sound system, lighting, led screen, multi­ media, paket live streaming, dan paket animasi)

uksesan pemilu. “Tapi melihat besaran anggaran, sangat wajar jika muncul banyak pertanyaan,” kata dia.

Di antaranya kesesuaian antara nilai alokasi dana dengan kualitas ser­ ta manfaat acara. “Apakah telah men­ jangkau representasi masyarakat yang menjadi sasaran utama, melihat pem­ beritaan [soal] beberapa rombongan yang ‘gagal’ berangkat karena bus tidak

3

un dengan rencana skema pendanaan KPBU. Target kontruksi direncanakan 2019 ini dan target operasi 2021.

Jalan tol akan menghubungkan jalan tol Semarang-Solo dengan Kota Yogya­ karta. Jalan dibuat untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang parah di jalan arteri, Yogyakarta-Bawen. Jalan itu juga akan mendukung daerah perindustri­ an di Ungaran-Bawen dan mengem­ bangkan daerah parwisata Joglosemar, khususnya Candi Borobudur, aktivitas ekonomi, industri dan pariwisata Yogya­ karta dan Semarang akan meningkatkan volume lalu lintas tol Yogya-Bawen.

Tol Bawen-Yogya termasuk dalam proyek Strategis Nasional (Stranas) ses­ uai Perpres No.56 tahun 2018 dan juga masuk dalam proyek prioritas sesuai Per­ menko No.5 tahun 2017. (tio)

Anggota DPRD Jateng Dites Narkoba Semarang - Puluhan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menjalani pemeriksaan tes narkoba petugas Badan Narkotika Nasional, Senin (25/3).

Pemeriksaan sampel urine mendadak itu dilakukan sebelum rapat paripurna. Satu per satu anggota DPRD menyerahkan sampel urine kepada petugas BNN untuk diperiksa lebih lanjut.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi menegaskan pihaknya komitmen dalam pemberantasan narkoba.”Sempat kaget, tapi ini bagus. Kalau dikasih tahu dulu malah tidak efektif,” katanya.

Petugas BNN tidak menemukan ada anggota DPRD Jateng yang positif mengonsumsi narkoba. (ang)

Intelejen Endus Ada ASN di Jateng Berpaham Radikal Semarang - Guber­ nur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku mener­ ima laporan aparatur sipil negara (ASN) berpaham ra­ dikal. Hal itu sesuai laporan intelijen.

“Sebenarnya intelijennya banyak, tidak hanya nega­

ra, tapi juga masyaraat. Di­ te­ mukan obrolan bahwa beberapa orang itu men­ empelkan bendera yang dilarang,” kata Ganjar, Senin (25/3).

Tidak hanya soal bend­ era, lanjut Ganjar, ada pula ASN yang menyampaikan

ajaran tidak sesuai dengan Pancasila kepada murid. atas hal itu, pihaknya telah memanggil dan mengklarifi­ kasinya. Beberapa memban­ tahnya. “Kalau dikasih perin­ gatan tidak bisa, sanksinya dikeluarkan, lho,” tegasnya. (ang)

4

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

Relokasi Pedagang Ditarget Selesai Tahun Depan Ungaran - Sekitar 979 pedagang di Pasar Band­ ungan Lama akan direlokasi bertahap. Mereka dan menempati bangunan Pasar Bangunan baru yang sebagian telah jadi dan bisa ditempati sementara. ‘’Lokasi pasar baru, belum bisa menampung seluruh pedagang. Padahal, harus pindah bersa­ ma-sama. Namun sudah bisa digunakan sementara, sembari tahapan pembangunannya disempur­ nakan,’’ kata Kepala Diskumperindag Kabupaten Semarang, Yoseph Bambang Trihardjono, Selasa (26/3).

Pembangunan Pasar Bandungan baru berlokasi tidak jauh dari pasar lama untuk mendukung proyek penataan kawasan wisata Bandungan. Pemkab Semarang juga tengah membangun Sub Terminal Bandungan. ‘’Penataan keseluruhan mungkin dilakukan tahun depan. Kami terus menyosialisasikan ini agar ped­ agang, pembeli, maupun wisatawan yang datang tetap nyaman berkunjung ke Bandungan,’’ terang Yoseph. (bud)

Pajak Kendaraan Jadi Andalan PAD Aktifitas proyek revitalisasi Kota Lama Semarang.

Proyek Revitalisasi Kota Lama Molor Akibat Menteri

S

emarang - Program revit­ alisasi Kota Lama mendekati 100 persen. Ketua Badan Pen­ gelolaan Kawasan Kota Lama (BPK2L), Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, pengerjaan Kota Lama terbagi dua tahap. Pertama, didanai Kementerian PUPR atas revitalisasi wilayah Sayangan dan sepanjang Jalan Letjen Suprapto.

Ditargetkan, akhir April 2019 ini pekerjaan rampung. Target itu meleset dari awal perkiraan selesai Desember 2018. Sejumlah kendala terjadi dan terpaksa diadendum sampai April.

“Molornya pengerjaan revitalisasi yang cukup lama tersebut yang mem­

buat banyak pertanyaan di benak masyarakat,” kata Ita belum lama ini ke media.

DED Kota Lama yang berubah terse­ but juga mengubah pengerjaan yang sebelumnya dijadwalkan hanya satu tahap, menjadi dua tahap. Perubahan juga memengaruhi anggaran.

Ita optimistis April ini, revitalisasi tahap pertama selesai dan dilanjut­ kan tahap ke dua. Tahap ke dua yaitu revitalisasi di kawasan rumah pompa, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bubakan.

Manajemen Konstruksi PTAmitas Jakarta, Sonny Cahyo Bawono, selaku konsultan dari PT Brantas Abipraya menjelaskan, molornya pekerjaan ter­

jadi akibat perubahan desain hingga problem sosial dan lingkungan. Desain awal menggunakan paving biasa un­ tuk jalan utama dan jalur pedestrian.

Diakuinya, awalnya pekerjaan su­ dah jadi di ujung Jalan Letjen Suprap­ to, tepatnya di sisi Hotel Aston serta kompleks Susteran Gedangan. Namun oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljo­ no dinilai kurang bagus untuk kawasan heritage dan minta diganti.

Desain diganti menggunakan struktur batu andesit atau batu alam.

Desain diganti total sesuai perminta­ an Menteri PUPR. Dari total anggaran semula dari Rp 156 Miliar menjadi Rp 170 Miliar. (ang)

Pabrik Fiber Optik Terbesar Se-Asia Tenggara Dibangun di Kendal Kendal - PT Maju Bersama Gem­ ilang menginvestasikan Rp1,9 triliun, pembangunan pabrik fiber optik di Kawasan Industri Kendal (KIK). Presi­ den Direktur PT Maju Bersama Gem­ ilang (MBG), Frank Wu mengatakan, pabrik fiber optik akan menghad­ irkan teknologi terbaru untuk me­ menuhi kebutuhan pasar, baik lokal maupun ekspor. ”Ini wujud komitmen mendukung

pembangunan infrastruktur teleko­ munikasi di Indonesia,” katanya di sela Peletakan Batu Pertama, Kamis (21/3).

Akmal Fauzi, Direktur PT MBG menambahkan, pabrik menempati lahan seluas 6 hektar. Proses pemba­ ngunan bertahap dan diperkirakan selesai akhir tahun 2019. Selama 4 tahun ke depan diperkirakan selesai penuh.

”Tenaga kerja sekitar 600 orang.

Adapun kapasitas produksi pabrik mencapai 10.5 M fKm/tahun. Se­ dangkan Fiber Optic Cables Land dapat mencapai 6.0 M fKm/tahun, Fiber Optic Cable Submarine dapat mencapai 10.000 Km, dan Optical Distribution Network dapat menca­ pai 4.0 M USD/tahun,” jelas Akmal menyebut pabrik ini merupakan ter­ besar di Asia Tenggara. (man)

Semarang - Pemprov Jawa Tengah masih men­ gandalkan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagai sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) provinsi dalam lima tahun ke depan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo mengatakan, target tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023. “Utamanya masih dari PKB dan BBNKB,” katanya, Rabu (27/3).

Rata-rata peningkatan target penerimaan dari pajak kendaraan tersebut, lanjutnya, sebesar 12 persen per tahun. Selain pajak kendaraan, potensi pendapatan juga berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah, pajak rokok, pajak bahan bakar, serta laba dari BUMD. “Kenaikan pendapatan BUMD ditarget sebesar 10,2 persen per tahun,” katanya. (ang)

810 Ribu Benih Nila Disebar di Bendung Tirtonadi Solo Solo - Sebanyak 810 ribu bibit ikan nila ditebar di Bendung Tirtonadi, Solo oleh Pemkot Surakarta. Wa­ likota Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang menerima benih dari petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah mengatakan, ikan-ikan tersebut dihara­ pkan dapat tumbuh besar.

“Nanti masyarakat boleh memancing di sini, gra­ tis. Tapi jangan pakai jala,” kata Rudy usai menebar bibit ikan, Kamis (21/3).

Rudy juga mengingatkan kebersihan Bendung Karet terus dijaga. Sebab saat ini masih banyak sampah yang terlihat di atas permukaan aliran Kali Pepe itu.

Rudy bahkan mengancam akan menghukum pembuang sampah dengan Perda nomor 3 tahun 2010. Ancamannya ialah denda maksimal Rp 50 juta dan kurungan selama tiga bulan.

Pemkot Surakarta saat ini masih menunggu penyerahan aset Bendung Tirtonadi dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. (olo)

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

5

26 Tahun Lagi, Kendal Baru Bebas RTLH

K

endal - Keluarga mis­kin di Kabupaten Kendal menurut data tahun 2018 dari Baper­ litbang Kabupaten Kendal berjumlah 29.839 Kepala Keluarga.

Di antaranya berada di Plantungan, Sukorejo, Patean, Pageruyung dan Singorojo. Sementara jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai salah satu indikator kemiskinan se­ banyak 45.085 unit.

Kepala Bidang Perumahan Rakyat Disperkim Kabupaten Kendal Juni Isyanta menjelaskan, jumlah RTLH pada 2017 sebanyak 46.812 dan berkurang 1.727. Pen­ gurangan seiring program RTLH pemerintah dan bantuan sektor swasta serta CSR. Kini persoalan RTLH masih menyisakan 45.085.

“Memerlukan waktu setidaknya 26,10 tahun dengan perhitungan 45.085 : 1,727 unit / tahun = 26,10 tahun,” kata Juni saat Rakor TKP­ KD Kabupaten Kendal Tahun 2019 yang mengusung tema “Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan Den­ gan Optimalisasi Program Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) Kabupat­ en Kendal, Rabu (20/3).

Kepala Baperlitbang Drs. Agus Sumaryono mengatakan, perlu­ nya penanggulangan sistematik, komprehensif dan terpadu un­ tuk memenuhi hak – hak rakyat.

Menurutnya, kualitas rumah tidak layak huni, perlu ditingkatkan un­ tuk mengurangi kemiskinan.

“Jumlah KK miskin berband­ ing lurus dengan jumlah RTLH

Rakor sinergitas penanggulangan kemiskinan, optimalisasi program Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) Kabupaten Kendal. sehingga ketidaklayakan rumah menjadi salah satu faktor penting masyarakat dikategorikan miskin,” katanya.

Wakil Bupati Kendal Drs. Masrur Masykur mengatakan, mengen­ taskankan kemiskinan di Kendal dibutuhkan kerja nyata, salah sa­ tunya memaksimalkan program RTLH.”Marilah sebanyak mungkin

menyediakan rumah yang layak huni,” kata dia.

Diketahui, perbaikan kualitas RTLH di Kendal dimulai sejak 2016 atas 652 rumah dari APBN. Tahun 2017 sebanyak 482 unit ( APBN ), 589 unit (APBD Provinsi), 653 unit (APBD Kabupaten) dan 4 unit (CSR). Pada 2018 sebanyak 299 unit (APBN), 793 unit (APBD Provinsi), 475 unit (APBD

Kabupaten) dan 10 unit (CSR).

Sedangkan tahun 2019, Pemk­ ab menargetkan 1.782 unit RTLH diperbaiki dengan APBN, 2.171 unit (APBD Provinsi) dan 1.891 unit. Sementara dana bantuan dari CSR belum bisa diketahui jumlahnya.

Sesuai data, penduduk di Ken­ dal sebanyak 288.027 KK dengan

Pekalongan Kekurangan Dokter Spesialis Kajen - Kabupaten Pekalongan masih kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pekalongan mengajukan 389 penamba­ han kuotanya. Hingga kini baru terisi 374 CPNS. Kepala BKD Kabupaten Pekalongan, H. Totok Budi Mulyanto mengatakan, salah satunya formasi dokter spesialis.

“Dari 16 kuota yang diajukan awalnya 6

orang mendaftar, namun mereka tidak mengikuti seleksi,” katanya, saat mengh­ adiri penyerahan SK CPNS, Selasa (19/3).

Mengisi kekurangan itu, BKD mem­ buka seleksi Pegawai Pemerintah den­ gan Perjanjian Kerja (PPPK). “PPPK kami ajukan formasinya 120 orang dan yang mendaftar 101, kini masih proses selek­ si,” katanya.

Bupati Pekalongan, KH. Asip Khol­

bihi mengatakan, 374 calon PNS yang menerima SK mereka yang lolos seleksi Tahun 2018. Mereka terdiri 246 formasi tenaga guru, 56 formasi tenaga keseha­ tan dan 72 formasi tenaga teknis.

“Kami berharap para CPNS dapat mengabdi kepada negara dan mas­ yarakat, mendedikasikan ilmunya demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” kata Asip. (on)

KPU Tetapkan 1.524 Pemilih Tambahan Kendal - KPU Kendal me­ netapkan 1.524 pemilih tam­ bahan dari luar Kendal yang akan mencoblos di sejumlah TPS di Kendal. KPU juga tel­ ah mengeluaran Formulir A5 sebanyak 2.591 untuk warga Kendal yang akan memilih di luar daerah.

Penetapan dilakukan da­ lam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan

(DPTb) Tahap Kedua Pemi­ lu Tahun 2019, Rabu (20/3).

Pleno dipimpin Ketua KPU Kendal, Hevy Indah Oktaria, dihadiri perwakilan partai peserta Pemilu 2019 dan an­ ggota Bawaslu.

Divisi Teknik Penyelengga­ raan KPU Kendal, Rokhimudin mengatakan, data di KPU Ken­ dal tercatat pemilih yang men­ gurus A5 di daerah asal seban­ yak 191 pemilih dan tersebar

Seorang warga memeriksa namanya pada pengumuman daftar pemilih sementara 135 TPS. Sedangkan pemilih yang mengurus A5 di daerah

tujuan sebanyak 1.133 pemilih tersebar di 268 TPS. (man)

jumlah rumah 247.588 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 232.077 ( 93,75 % ) dibangun swadaya (bi­ aya sendiri ). Sebanyak 15.511 unit ( 6,25 % ) dibangun pengembang.

Backlog rumah (kebutuhan rumah) sejumlah 40.439 unit. Setiap tahun, pertumbuhan kebutuhan rumah di Kendal antara 1.000 sampai 1.200 unit rumah per tahunnya. (man)

Purna Tugas, 43 Kades di Brebes dapat Rp 10 Juta Brebes – Sebanyak 43 Kepala Desa di Kabupaten Brebes yang habis masa jabatannya diberhentikan. Pemberhentian berdasar Surat Keputusan (SK) Bupati Brebes Nomor 141/291 Tahun 2019. Terkait itu, Pemkab melantik dan mengambil sumpah 42 Penjabat Kades yang akan menjalankan tugas hingga dilantiknya pejabat Kades definitif.

Wakil Bupati Narjo saat pelantikan berharap, para mantan Kades tetap berperan aktif memba­ ngun Brebes. Kepada para Pj Kades, ia berpesan agar bersinergitas dengan Badan Pemusy­ awaraan Desa (BPD) menetapkan APBDes. “Jalankan roda pemerintahan dengan baik dan penuh tanggung jawab,” kata dia usai secara simbolis menyerahkan SK, Selasa (19/3).

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Brebes Laode Vindar Aris Nugroho mengatakan, 43 Kades itu berada di 6 kecamatan.

“Ada 43 Kades yang selesai masa jabatanya, namun yang dilantik menjadi Penjabat Kades hanya 42 orang karena 1 desa sudah memiliki Pj Kades yang telah dilantik sebelumnya,” kata Laode menambahkan, Kades yang purna tugas diberikan uang Parimarma masing masing Rp 10 juta. (bes)

6

OPINI & KONSULTASI

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

Golput dan Kalangan Milenial

R

ABU, 17 April 2019 merupa­ kan Pemilu ke-12 sejak tahun 1955 dengan skema pemi­ lihan serentak. Pada pemilu kali ini, posisi milenial sangat strate­ gis sekaligus determinan. Gambaran kuantitatifnya, 80 juta (35%-40%) dari 185.732.093 pemilih ialah pemi­ lih milenial dengan rentang umur 1735 tahun (LIPI, 11/12/2018).

Gambaran kualitatifnya, selain berpengaruh pada legacy dan legit­ imasi proses, pemilih milenial juga merupakan penanda berlangsung­ nya keberdemokrasian yang cerdas, beradab, dan bermartabat.

Dalam bingkai pembangunan ne­ gara bangsa, milenial akan memba­ wa transformasi demokrasi Indonesia yang ber­makna. Kehadiran mereka pada pentas kontestasi, akan men­ gubah persepsi publik bahwa pemilu tidak hanya sekadar rutinisme elek­ toral lima tahunan dengan tarian bernarasi ‘kedemokrasian’. Tetapi lebih dari itu, adanya kebangkitan kesadaran moral ‘keberdemokrasian’, melalui partisipasi aktif dalam memi­ lih pemimpin nasional, para wakil rakyat dan senator.

Namun, gambaran kuantitatif dan kualitatif ini tidak berbanding lurus dengan fenomena golput di kalan­ gan milenial. Berdasarkan data DPP Fisipol UGM (Kompas, 26/02/2019), 27 Januari-19 Februari 2019 melalui media daring dan media sosial ter­ dapat 2.840 percakapan tentang gol­ put. Dan ada sekitar 269 percakapan berisi ajakan golput.

Sementara itu, intensitas per­ cakapan golput di media daring per wilayah di RI: Jabar 21,60%, DKI Ja­ karta 14,94%, Jatim 14,64%, Jateng dan Yogyakarta 9%, daerah lain 1%.

Dapat disimpulkan, 75%-80% yang terlibat aktif dalam produksi konsep golput dan intens membicarakannya ialah milenial.

Kesimpulan ini juga merujuk data BPS pada bagian Statistik Pemuda 2016, dengan 88,35% milenial men­ gakses internet untuk bermedia so­ sial dan 75,02% untuk mendapatkan informasi/berita. Data ini diperkuat survei CSIS (Agustus 2018): 81,7%

milenial berselancar dengan Face­ book, 70,3% Whatsapp, dan 54,7% Instagram.

Mengapa penetrasi golput se­ makin masif di kalangan milenial?

Jawabannya, karena ada paradoks!

Paradoks ini muncul secara kasat mata ketika indikator kematangan demokrasi muncul berbarengan tumbuhnya kontra-indikator, terkait luaran dan dampak penyelengga­ raan demokrasi.

Rupanya beberapa indikator ke­ matangan ini tidak diikuti luaran dan dampaknya. Ada beberapa kontra-indikator bila ditilik dari sisi luaran dan dampaknya. Pertama, capaian kompetensi penyengga­ raan pemilu belum menyentuh substansinya. Yakni peningkatan kesejahteraan. Kontestan masih ber­ main di zona pertarungan elektoral an sich. Dan belum bergerak untuk mengkreasi ruang kesadaran parti­ sipatif.

Kedua, pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih, de facto tidak aspiratif dan hanya memperjuang­ kan kepentingan diri, kelompok (oli­ garki). Ketiga, banyak kasus korupsi/ moral yang menyeret para pemimp­ in/wakil rakyat yang merupakan pro­ duk langsung pemilu.

Keempat, sering terjadinya ke­ curangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan mel­ ibatkan pihak penyelenggara dan para pihak yang memiliki ‘will to power’ oriented.

Kelima, biaya politik yang mahal ‘memaksa’ para politisi untuk berafili­ asi dengan para pemilik modal. Kee­ nam, di beberapa daerah, muncul konflik sosial yang mengakibatkan kerugian nyawa dan benda karena pertarungan politik yang tidak sehat, jujur dan adil. Ketujuh, rendahnya gerakan animasi dan literasi politik terhadap generasi muda dan min­ imnya pemberdayaan politik kepada lapisan masyarakat.

Kedelapan, sistem pemilihan yang dianggap rumit dan kerap be­ rubah. Serta, kurangnya pendidikan dan sosialisasi ke tengah masyarakat.

Kesembilan, pemilu dianggap mem­

bawa petaka sosial karena setiap ha­ jatan pemilu banyak terjadi gesekan sosial akibat maraknya kampanye hi­ tam, menyeruaknya politik identitas, hoaks, semburan kebencian berira­ ma SARA. Langsung atau tidak langsung, beberapa kontra-indikator ini dapat memengaruhi partisipasi milenial.

Merujuk pada konsep mengenai karakter sosio-politiknya, milenial memiliki jaringan luas, bebas dan tanpa batasan. Termasuk aksesibili­ tas terhadap informasi perkemban­ gan politik, dan isu-isu aktual lain yang merambah di ruang publik.

Sementara dalam mengemban hak politiknya, mereka memiliki tipikalitas. Pertama, tidak memiliki kepatuhan ideologi dan instruk­ si politik tertentu. Kedua, beru­ bah-ubah dalam preferensi politik, penuh pertimbangan memilih par­ pol, caleg atau calon pemimpin yang dapat menyalurkan kepentingan kemudaannya.

Ketiga, tidak mudah percaya pada elite politik yang memiliki rekam je­ jak buruk, terjerat korupsi,kasus mor­ al, berkampanye hitam, penuh dem­ agogi, berpolitik identitas, bermain isu negatif, dan membuat hoaks serta menyembur kebencian berbau SARA. Bila bias kontra-indikator ini lebih dominan merambah milenial, tidak heran merebaknya tendensi golput, dan bisa secara signifikan memen­ garuhi preferensi politiknya. Hasil riset Institute of Public Policy Atma Jaya (Gani, 2017) menemukan, leb­ ih dari 60% kaum muda urban me­

mandang demokrasi (pemilu) belum membawa perubahan berarti bagi kehidupannya.

Mereka menjadi pesimistis dan apatis dalam berdemokrasi kare­ na aspirasi tidak diakomadasi dan tidak terciptanya ruang optimis­ tis, prospektif, kreatif, inovatif, pengembangan diri, dll. Bias kon­ tra-indikator pada tendensi golput, tidak saja memapar milenial nasi­ onal, tetapi juga bisa saja menjalar ke milenial lokal.

Perihal politik, pemilih milenial berada dalam kelompok kategori rasional-kritis (Tapung, 2019). Ten­ tu varian rasionalitasnya berbeda, tergantung persepsi dan konsepsi politiknya. Pertama, rasional-ideolo­ gis. Kelompok ini tanggap terhadap isu politik, aktivis organisasi politik, aktif sebagai influencer dan volunter politik. Mereka berpotensi menjadi pemilih ideologis.

Kedua, rasional-oportunis. Kelom­ pok ini kurang tertarik politik, tetapi tetap menggunakan hak pilih pada menit terakhir. Banyak pertimban­ gan, tergantung isu, dan pengaruh paling kuat menguntungkan un­ tuknya. Mereka berpeluang menjadi swing voters atau undecided voters.

Ketiga, rasional-apatis. Kelompok ini alergi, ignoran, dan menutup diri terhadap akses informasi politik, ti­ dak percaya pada politisi. Mereka juga skeptis pada kerja lembaga poli­ tik dan pemerintahan dalam mem­ perbaiki kehidupan. Mereka berpo­ tensi golput pada setiap pemilu.

Bagaimana dengan target ting­ kat partisipasi Pemilu 2019 sebesar

Rubrik Konsultasi Hukum INFOPlus diampu Taufiqurrohman, SH,MH dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) RAtu Adil. Alamat Jalan Peres No 211 Kota Semarang dan Jalan Jatingaleh 03 No.18 Kota Semarang.

Konsultasi bisa menghubungi 08112534695 atau berkirim email ke redaksiinfoplus@gmail.com.

Pertanyaan : Apakah beda gugatan dan permohonan?

Hendra Leksana, warga Tembalang, Semarang.

Jawaban : Dalam gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Sedangkan, dalam permo­ honan tidak ada sengketa, hakim mengelu­ arkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan declatoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan.

Soal gugatan dijelaskan oleh Retnowulan Sutantio dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (hal. 10), yakni dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan

diputus oleh pengadilan.

Lebih lanjut Retnowulan menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permo­ honan tidak ada sengketa, hakim menge­ luarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan declatoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja.

Sementara itu, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Guga­ tan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 29) menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatan­ gani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Sementara soal gugatan, Yahya menjelas­ kan bahwa gugatan mengandung sengketa

77,5%? Apakah tidak cukup ambisius di tengah masifnya penetrasi ger­ akan golput di kalangan milenial?

Saya kira belum terlambat.

Perlu ada ikhtiar konkrit dalam meningkatkan partisipasi milenial.

Pertama, penyelenggara pemilu, pe­ merintah, sekolah/PT memfasilitasi proses registrasi yang sederhana dan terjangkau bagi milenial untuk men­ jadi pemilih tetap.

Kedua, lembaga pendidikan for­ mal perlu mendidik milenial ten­ tang hak, kewajiban, dan tanggung jawab moral dalam pemilu. Bekerja sama dengan penyelenggara pemilu mengintegrasikan pengetahuan ten­ tang pemilu pada proses pembelaja­ ran dan pembinaan.

Ketiga, keluarga, masyarakat, dan lembaga agama mesti menjadi tempat pendidikan demokrasi un­ tuk milenial dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Serta meracik semangatnya untuk membangun bangsa dengan cara berpartisipasi aktif dalam pemilu.

Keempat, animasi dan literasi politik melalui media mainstream dan media digital demi mencerah­ kan milenial tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu.Kelima, mengampanyekan ‘antigolput’ pada semua tingkatan wilayah, melibat­ kan sebanyak mungkin milenial den­ gan memanfaatkan berbagai bentuk media.

(Penulis: Marianus Mantovanny Tapung Kepala LPPM STIKes St. Paulus Ruteng, Sekretaris Eksekutif Perennial Institute).

KONSULTASI HUKUM

di antara kedua belah pihak atau lebih. Per­ masalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pi­ hak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perun­ dang-undangan, istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja.

Permohonan : 1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja.

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.

3. Tidak ada orang lain atau pihak keti­ ga yang ditarik sebagai lawan, tetapi

4.

bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (ex-parte).

Hakim mengeluarkan suatu pene­ tapan.

Gugatan : 1. Permasalahan hukum yang diaju­ kan ke pengadilan mengandung sengketa.

2. Terjadi sengketa di antara para pihak, di antara 2 (dua) pihak atau lebih.

3. Pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat.

4. Hakim mengeluarkan putusan un­ tuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

ZODIAK & GAYA HIDUP

7

Mitos Air Lemon yang Bikin Tubuh Langsing

D

alam beberapa tahun ke belakang air lemon mendadak naik daun.

Minuman kesehatan itu mengisi hampir setiap botol mi­ num banyak orang. Konon, minu­ man berwarna bening itu ampuh menurunkan berat badan.

Mengutip Lose Weight By Eat­ ing, lemon mengandung flavonoid yang dikenal memiliki sifat kuat sebagai antioksidan. Kandungan itu dipercaya membantu melind­ ungi sel-sel tubuh dari kerusakan.

Lemon juga mengandung vita­ min penting seperti vitamin C dan potasium.

Hype minuman ini tampaknya berasal dari sebuah penelitian di Jepang pada 2008 silam. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Biochemistry and Nutri­ tion ini mengaitkan flavonoid pada lemon dengan kenaikan berat badan yang lebih sedikit serta pen­ ingkatan metabolisme pada tikus.

Peneliti menduga, flavonoid pada lemon dapat merangsang hati untuk menghasilkan enzim yang

membantu menghambat penyer­ apan lemak.

Namun, sejumlah ahli nutrisi meragukan efektivitas air lemon untuk menurunkan berat badan.

“Air lemon tidak menyebabkan penurunan berat badan yang se­ sungguhnya,” ujar ahli gizi seka­ ligus juru bicara Academy of Nutri­ tion and Dietetics, Alissa Rumsey, mengutip Women’s Health Magz.

Namun, air lemon akan terasa lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan minuman berkalori tinggi lain seperti kopi susu atau jus buah.

SAMBUNGAN “Menguak...

(Sambungan dari Halaman 8)

Air mineral, baik itu dicampur lem­ on atau tidak, dapat membantu menjaga metabolisme tubuh. Tetap terhidrasi adalah komponen pent­ ing dari diet lantaran meningkatkan metabolisme tubuh.

Beberapa peneliti juga mer­ agukan kebenaran penelitian pada 2008 lalu yang menemu­ kan teori efektivitas lemon untuk menurunkan berat badan. “Pene­ litian itu dilakukan pada tikus, bu­ kan pada manusia,” ujar ahli gizi, Dana Hunnes, mengutip Times.

Menurut Hunnes, belum ada

penelitian lanjut yang menunjuk­ kan efektivitas air lemon untuk menurunkan berat badan pada manusia. Namun, bukan berarti lemon tak sehat bagi tubuh. Tentu saja lemon adalah salah satu sum­ ber vitamin C, yang dalam beber­ apa penelitian dihubungkan den­ gan risiko rendah obesitas.

“Tapi, bukan berarti meminum air lemon dalam jumlah banyak mampu mencegah kenaikan berat badan,” kata Hunnes.

Jikapun teori itu benar, penurunan berat badan yang dilakukan oleh air lemon hanya terjadi secara tidak langsung. Ban­ yak orang menganggap air biasa membosankan untuk diminum dalam jumlah banyak. Menam­ bahkan lemon ke dalam air dapat membuat seseorang minum lebih banyak dan terhidrasi dengan baik.

“Ujung-ujungnya, keinginan makan yang dipicu rasa haus pun berkurang,” ujar ahli gizi lainnya, Elizabeth Dejulius.

Sebuah penelitian kecil men­ ghubungkan cara lemon men­

2015 yang...

(Sambungan dari Halaman 9)

Atas realisasi belanja hibah kepada pemerintah diketahui bantuan diserahkan berbentuk uang tunai yang ditransfer langsung ke rekening penerima.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

“Berpotensi terjadi penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi,” ungkap BPK dalam laporannya.

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Pemerintah

Tahun 2017 Penentuan Pada tahun 2017, Pemkab Pekalongan kembali mengalo­ kasi anggaran dana bansos untuk 452 penerima sebesar Rp 13,653 miliar. Keputusan itu dituangkan dalam Perbup Peka­ longan Nomor 43/ 2016 tertanggal 28 Desember 2016.

Di Perbup Nomor 43/ 2016, bupati Asip Kholbihi menetap­ kan daftar penerima, alamat dan besaran alokasi bansos. Ban­ sos di antaranya untuk Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Perumahan dan Permukiman) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB). Jaminan Sosial, sejumlah panti asuhan, yayasan, Belanja Bantuan Modal Usaha Ternak Sapi kepada Kelompok Ternak, Belanja Bantuan Pembibitan Ternak Sapi, Pemberdayaan Sosial, Belanja Bantuan Rehabili­ tasi Rumah Tidak Layak Huni.

Dua alokasi terbesar dana bansos di antaranya untuk Belan­ ja Santunan Kematian bagi Fakir Miskin Kabupaten Pekalon­ gan Rp 2 miliar. Serta Belanja Beasiswa Mahasiswa dari Keluar­ ga Tidak Mampu sebesar Rp 1 miliar.

Pemkab juga mengalokasi anggaran dana hibah untuk 830 penerima sebesar Rp 23,636 miliar. Keputusan itu dituangkan da­ lam Perbup Pekalongan Nomor 9/ 2017 tertanggal 10 Maret 2017.

Berdasarkan daftar, beberapa belanja hibah diantaranya un­ tuk TMMD Karya Bhakti Mandiri I, II dan II total sekitar Rp 250 juta.

Polres Pekalongan untuk pembelian alat Elektronik Command Center SMILE Police Rp 130,6 juta. Legiun Veteran Republik Indo­ nesia (LVRI), Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI).

Untuk Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Rp 100 juta, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Komisi Penang­ gulangan AIDS Rp 165 juta. Oragnisasi Pramuka Rp 400 juta, Yayasan Pendidikan Islam AL Hasyimi Desa Salakbrojo Rp 85 juta, KONI Rp 1,5 miliar, DEKOPINDA Rp 50 juta, PMI Rp 200 juta, Dewan Pendidikan, MUI, Pondok Pesantren Al Fitrah Sawangan Paninggaran Rp 150 juta. Daftar penerima lain, Ponpes, TPQ, Pos PAUD, Kelompok Bemain (KB), TK. Terakhir hi­ bah untuk BKM Bangkit Kedungwuni Timur untuk Pembangu­ nan Sanitasi Lingkungan Berbais Masyarakat (DAK Penuagsan Sanitasi) Rp 510,3 juta. Total hibah yang disalurkan tahun 2017 Rp 23,636 miliar. (tim)

2009-2014 sendiri mengakui menerima dana bansos sebesar Rp 45 Juta. “Seluruh anggota DPRD dapat semua, masing-masing Rp 45 juta. Untuk ketua dan wakil ketua, jumlahnya lebih banyak,” jelas politisi PDI Perjuangan, usai pemeriksaannya kala itu.

Helmi Firdaus dari Fraksi PAN mengakui menerima dan sejak 13 Agustus 2014, sudah tidak menjabat.

“Saya memang menerima Rp 50 juta. Dari jumlah itu, saya hanya mengetahui 10 persennya,” jelasnya.

Penghentian Tak Wajar Penyelidikan dugaan korupsi bansos tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Pekalongan dinilai tak beres dan disebut telah dihentikan. Tak diketahui jelas alasannya.

Itu menimbulkan sejumlah pertanyaan.

“Kasusnsya sudah ditutup. Di-86 (diberesi-red), “ kata seorang sumber di kejaksaan mengungkapkan ke INFOPlus, akhir pekan lalu.

Kejati sebelumnya mengakui penyelidikan itu. “Ma­ sih penyelidikan. Jika fakta hukumnya ada. Cukup buk­ ti, pasti lanjut (penyidikan),” kata Kepala Kejati Jateng Sugeng Pudjianto saat itu.

Kasus bansos sempat menarik perhatian publik Jawa Tengah dan masyarakat Kajen. Pasalnya miliaran uang rakyat itu diduga dikorupsi, untuk bancaan. Ra­ tusan warga bahkan sempat demo menuntut penun­ tasan penanganan kasusnya. Meski nyatanya mandek.

Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah yang dikonfirmasi soal penanganan kasusnya bungkam.

Asintel Kejati Jateng, Bambang Haryanto,SH,MH dikonfirmasi wartawan menolak menjawab dan men­ garahkan ke pihak lain.

“Langsung ke Pidsus (Pidana Khusus) saja mas,” kata Bambang.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Kusnin sendiri yang dikonfirmasi terkait perso­ alan itu tak menjawab. (tim)

stimulasi indera perasa dengan penekanan nafsu makan. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti kuat yang mendukung temuan itu.

Ahli nutrisi dari Florida State University, AS, Profesor Bahram Arjmandi menduga, kekuatan efek plasebo berperan dalam temuan itu. “Jika pikiran Anda sangat per­ caya bahwa minum air lemon bisa menekan nafsu makan, maka mun­ gkin itu akan terjadi,” kata dia.

Lagi pula, terlalu banyak memi­ num air lemon juga berdampak buruk pada tubuh. Mengutip Live Strong, ada beberapa efek samp­ ing jika Anda terlalu banyak me­ nenggak air lemon. Pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif terhadap rasa panas atau dingin.

Terlalu banyak lemon dalam tu­ buh juga dapat memicu rasa mulas.

Mulas terjadi ketika esofagus tidak berfungsi dengan baik. Air lemon juga bisa membuat Anda sering membuang air kecil dan dehidrasi lantaran kandungan vitamin C atau asam askorbat yang tinggi. (dot)

Pemberian hibah tersebut telah disetujui dan ditetapkan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi lewat SK-nya Nomor 981/445 Tahun 2016. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa hibah kepada Kodim 0710/Pekalongan untuk Rehab Kantor Koramil Buaran, Pembangunan Pagar Koramil Wiradesa, Re­ hab Koramil Kandangserang, Rehab Rumdin dan Unit Intel Kodim di Wonopringgo, Rehab Rumdin Koramil Bojong, Doro dan Karanganyar. Anggaran diberikan melalui SP2D tertang­ gal 9 Juni 2016 senilai Rp 249,618 ditransfer ke rekening BRI Cabang Pekalongan atas nama KODIM 0710 Pekalongan.

Hibah kepada Kompi Senapan C Yonif 407/PK untuk Pem­ bangunan Pagar Keliling Lapangan, diberikan melalui SP2D tertanggal 9 September 2016 senilai Rp 150 juta, ditransfer ke rekening BRI Unit Wonopringgo atas nama KOMPI SENAPAN C YONIF 407/PK. Atas hibah itu, penerima hibah telah menyer­ ahkan bukti pertanggungjawaban penggunaannya.

Meski begitu, penyaluran itu dinilai menyimpang dari UU No­ mor / 2004, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2/ 2012. Disebut, hibah sebagai penerimaan negara hanya untuk mendanai kegia­ tan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN. Hibah dari Pemda kepada pemerintah berupa uang disal­ urkan melalui menteri atau kuasanya sesuai ketentuan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan, potensi peneri­ maan hibah oleh Kodim 0710 dan Kompi Senapan C sebesar Rp 399,618 juta dari Pemda Pekalongan tidak tercatat dalam

8

INVESTIGASI

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

Kue Berlabel Bansos Pekalongan

“Menguak Skandal Penyimpangan Uang Rakyat”

A

nggaran bansos, ibarat poton­ gan kue yang seakan banyak dire­ butkan. Alokasinya kerap diburu di setiap daerah. Sistem pengelo­ laan, pelaksanaan dan pengawasan sudah diatur. Namun selalu ada celah yang bisa “dimainkan”.

Mereka yang beruntung, “sukses” men­ capai kepentingan materi dan politik dari bansos. Namun yang apes, masuk jeruji besi harus dijalani. Cap koruptor juga melekat.

Banyak contoh kasusnya.

Persoalan bansos di Kabupaten Pekalon­ gan sudah disorot beberapa tahun terakhir, tepatnya sejak 2014 silam. Bahkan sampai 2016, penyimpangan pengelolaan bansos dan hibah oleh Pemkab Pekalongan terjadi.

Pada tahun 2017, alokasi hibah dan bansos bernilai puluhan miliar juga disorot. Laporan­ nya juga tak luput dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah.

DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2014-2019 terdiri 45 anggota, berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pe­ menang Pemilu. Pelantikan mereka digelar 14 Agustus 2014. Mereka terdiri PKB (12), PDI Perjuangan (11), PKS (1), Golkar (5), Ger­ indra (5), Demokrat (2), PAN (4), PPP (4), Ha­ nura (1). Dari 45 anggota baru saat itu, 18 anggota incumbent.

Unsur pimpinan DPRD terdiri Dra. Hj. Hindun, M.Si (Ketua DPRD), H. Riswadi, SH, Nunung Sugiantoro, ST, Hj. Nurbalistik (Wakil Ketua DPRD). H. Kundarto, SE (Ketua Komisi A), Saeful Bahri, S.Ag (Ketua Komisi B), Her­ ri Triyono Sabdo, SH (Ketua Komisi C), HM. Kholis Jazuli (Ketua Komisi D).

Belum seumur jagung menjabat, para legislator baru dikejutkan kabar, “bancakan” dana bansos, anggota dewan sebelumnya, periode 2004-2014. BPK Perwakilan Jateng mengendus adanya dugaan skandal korupsi itu.

Tahun 2014, Pemkab Pekalongan men­ galokasi anggaran belanja bansos, bantuan keuangan dan hibah setotal Rp 60,7 miliar.

Rinciannya, bansos sebesar Rp 7,1 miliar, hi­ bah Rp 10,060 miliar, bantuan keuangan ke desa Rp 42,6 miliar dan bantuan keuangan Parpol Rp 935 juta.

Ditemukan indikasi penyimpangan oleh BPK Jateng pada Maret 2015. Pasalnya, sebe­ TABEL REKAPITULKASI BANSOS 2014

sar Rp 7,340 miliar belanjanya belum dib­ uatkan laporan pertanggungjawabannya.

Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan terdapat penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan belum menyam­ paikan Laporan Pertanggungjawabannya kepada bupati.

Penerima Hibah, Bansos dan Bankeu ta­ hun 2014 yang belum menyampaikan Lpj. Selain LPj, sejumlah penerima bantu­ an bansos diketahui tidak menggunakan dana bantuan sesuai ketentuan. Salah satu penerima hibah di Dukuh Pesantren Kelura­ han Sragi, Kecamatan Sragi mengakui masih menyisakan dana bansos.

Atas persoalan itu, Kepala DPPKD dan Kepala SKPD Pengendali dinilai lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pertanggungjawaban belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.

Penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan tidak mematuhi kewajiban men­ yampaikan pertanggungjawaban. Bendaha­ ra PPKD dan SKPD Teknis belum melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi belan­ ja hibah.

Bupati Pekalongan diminta mengin­ struksikan SKPKD bekerjasama dengan SKPD teknis terkait pelaksana kegiatan untuk berupaya meminta LPJ Penggunaan Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.

Akhir 2016 lalu, Kejati Jawa Tengah menyelidiki dugaan korupsi dana bansos pada APBD Kabupaten Pekalongan 2014 dan 2015. Anggaran senilai Rp 7,9 miliar di­ duga dikorupsi.

Penyidik memeriksa sejumlah saksi-saksi di Kejari Pekalongan dan di Kejati Jateng.

Mereka yang diperiksa adalah 45 anggota dewan periode 2009-2014. Dalam kapasitas selaku pengaju daftar calon penerima ban­ sos, mereka terlibat.

Daftar penerima yang mereka didu­ ga ajukan fiktif. Termasuk proposal baru diajukan saat pencairan. Dana disebut justeru dibagi-bagi dan dinikmati anggo­ ta dewan.

Ketua DPRD Pekalongan, Dra Hj Hindun MH dan Wakil Ketua, H Achmad Kozin ST yang juga anggota dewan dua periode sejak 2009-2014 dan 2014-2019 sempat diperiksa.

Termasuk Asip Kholbihi, Bupati Pekalongan

yang pada tahun 2014 menja­ bat Ketua DPRD. Selain dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta SKPD pengendali hi­ bah dan bansos, sejumlah penerima juga diperiksa. Ditemukan fakta adanya sejumlah penyimpangan-penyimpangan.

Belanja hibah dan bansos diketahui tidak tepat sasaran serta tidak sesuai pe­ runtukan. Realisasi bansos juga belum dapat dinilai efektivitas penggunaannya.

Hilangnya keuangan daerah dan bansos tidak tepat sasaran serta tidak sesuai pe­ runtukan.

Dugaan korupsi hibah dan bansos ter­ jadi tahun 2014 dan 2015 karena penge­ lolaan dan penyalurannya tidak sesuai.

Penerima dan penggunaan diketahui fiktif.

Sementara atas penerimaan itu tidak dib­ uatkan LPj. Hal itu sebagaimana temuan BPK Per­ wakilan Jateng dalam Laporan Hasil Pemer­ iksaan (LHP) atas laporan Pemkab Pekalon­ gan tahun 2015 yang terbit Juni 2016 lalu.

Atas pengelolaan belanja hibah dan bansos, hasil pemeriksaan diketahui mekanisme an­ ggaran, penetapan penerima tidak sesuai ketentuan.

Atas usulan pengajuan hibah dan ban­ sos, awalnya kesepakatan penganggaran Bupati dan DPRD sebesar Rp 6,1 miliar dan Rp 2,6 miliar. Angka itu bertambah men­ jadi Rp 9,8 miliar dan Rp 4,8 miliar atas usulan DPRD. Alasannya, terdapat penam­ bahan nama usulan dewan dari reses dan aspirasi.

Meski tidak dilengkapi proposal dan do­ kumen pendukung lain, usulan itu disetujui dan ditetapkan dalam KUA dan PPAS dan ditetapkan bupati. Diketahui, nama pener­ ima hibah dan bansos dari aspirasi dewan tidak diverifikasi di lapangan dan langsung diakomodir TAPD. Proposal sendiri baru dia­ jukan, saat pencairan.

Penerima bansos diketahui tidak sesuai kriteria penerima sebesar Rp 1,596 miliar.

Atas dana bansos yang disalurkan ke mas­ yarakat dan kelompok masyarakat sesuai ketetapan bupati, ditemukan jenis bantuan tidak sesuai kegiatan.

Diantara temuan, terkait bansos pember­ dayaan sosial Rp 43,7 juta, diberikan tidak te­ pat sasaran dan justeru untuk kegiatan rutin dan pengadaan alat. Bansos penanggulan­ gan kemiskinan Rp 28,7 juta justeru untuk renovasi gereja dan rumah.

Bansos perlindungan sosial Rp 70 juta

diberikan untuk pengadaan sound system, Safari Ramadan,opera­ sional LSM, halal bihalal, lomba burung dan kegiatan lain yang tak sesuai. Bansos rahabilitasi sosial Rp 133,5 juta untuk re­ novasi rumah, jembatan, pembangunan gedung, pembelian alat marching band dan lainnya. Bansos penanggulangan ben­ cana Rp 65,5 juta, bansos jaminan sosial Rp 51,5 juta dan bansos non kegiatan Rp 1,2 miliar. Justeru digunakan tidak sesuai pe­ runtukan seperti, pembangunan gedung yayasan, sarpras, tempat ibadah, organi­ sasi masyarakat serta lainnya. Pemberian dana bansos itu dinilai tidak sesuai kriteria dan tidak tepat sasaran.

Sementara, dari 142 penerima bansos senilai Rp 342,5 juta diketahui hingga kini belum menyampaikan LPjnya. Penerima itu diduga fiktif.

Tidak hanya itu, atas penyaluran dana bansos diketahui juga terjadi pemotongan.

Hasil uji petik kepada penerima sebanyak 8 orang, diketahui tidak memenuhi kriteri penerima dan dipotong dananya.

Atas hal itu, BPK menyatakan belanja hi­ bah dan bansos masing-masing Rp 3,6 mil­ iar dan Rp 2,1 miliar berpotensi tidak tepat sasaran. Bansos sebesar Rp 1,596 miliar tidak sesuai peruntukan.

BPK menilai SKPD pengendali tidak mem­ verifikasi atas kesesuaian kriteria penerima hibah dan bansos atas usulan DPRD. TPAD yang menyusun anggaran tidak memper­ hatikan ketentuan. Penerima tidak melak­ sanakan kewajibannya menyampaikan LPj. Anggaran itu diduga dikorup dan digu­ nakan “bancakan”. Maklum, pada tahun 2014 dan 2015 itu merupakan tahun politik di Ka­ bupaten Pekalongan. Tahun 2014 masa Pi­ leg, sementara 2015 masa Pemilukada.

Hindun serta Asip Kholbihi dan sejumlah anggota dewan lain seperti mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Helmi Firdaus dan Muh Ayin diperiksa karena didu­ ga mengajukan daftar usulan calon peneri­ ma tanpa mekanisme ketentuan dan mener­ ima aliran dana bansos. Atas pengajuan fiktif itu, diduga dibuat Lpj secara manipulatif.

“Modusnya, anggota dewan mengajukan usulan. Begitu uang masuk, lalu disalurkan ke penerima dan kemudian diambil lagi,” kata penyidik Kejati Jateng mengungkap­ kan.

Muh Ayin anggota DPRD Pekalongan (Bersambung ke Hal. 7)

INVESTIGASI

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

2015 yang Terulang Persoalan indikasi penyimpangi hibah dan bansos kembali terulang di tahun 2015. Penyimpangan terja­ di atas mekanisme anggaran dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai ketentuan.

Realisasinya tidak sesuai kriteria penerima, dan sebagian belum dipertanggungjawabkan penerima.

Pada 2015 Pemkab Pekalongan menganggarkan be­ lanja hibah dan bansos, masing-masing Rp 115,9 miliar dan Rp 4,850 miliar. Realisasi, hanya terserap Rp 98,1 miliar dan Rp 4,152 miliar.

Persoalan mekanisme anggaran dan penetapan pener­ ima hibah serta bansos tahun 2015, diketahui tidak sesuai ketentuan masing-masingsenilai Rp 3, 662 miliar dan Rp 2,164 miliar. Proses penganggaran, pengajuan dan pen­ cairan hibah dan bansos berawal dari usulan yang dituju­ kan kepada bupati melalui SKPD Pengendali. Usai dieval­ uasi SKPD baru dimintakan rekomendasi bupati melalui TAPD. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai prioritas dan kemampuan daerah. Rekomendasi SKPD Pengendali danPertimbangan TAPD tersebut menja­ di dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dan bansos dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan kemudian masuk dalam APBD serta dituangkan dalam Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah dan bansos.

Pada pemeriksaan dokumen RKUA dan PPAS TA 2015 yang disusun BAPPEDA dengan SKPD Pengendali. Doku­ men Kebijakan Umum APBD TA 2015 sesuai Nota Kesepa­ katan bupati dengan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 912/8/MoU/2014 dan 9/DPRD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 terjadi usulan kenaikan anggaran hibah dan bansos.

Masing-masing Rp 9,8 miliar dan Rp 4,855 miliar atau naik masing-masingnya Rp 3,662 miliar dari usulan awal.

DPRD Ajukan Rp 3,6 Miliar Bansos Tanpa Dokumen Kesepakatan penentuan besaran anggaran terjadi karena penambahan nama penerima hibah dan bantuan sosial berasal dari usulan anggota DPRD hasil kegiatan re­ ses dan aspirasi. Usulan yang diberikan saat pembahasan sendiri hanya berupa daftar nama calon penerima, tanpa dokumen pendukung antara lain proposal dan dokumen pendukung lainnya.

Entah nilai tawar apa, meski begitu, usulan pengajuan penambahan masing-masing Rp 3,6 miliar untuk hibah dan bansos itu atas daftar penerima yang diduga “ab­ al-abal” itu tetap disetujui bupati. Setelah itu nama calon penerima berdasarkan usulan DPRD tersebut disepakati, dimasukkan dalam KUA dan PPAS. Daftar nama penerima baik dari usulan DPRDmau­ pun daftar awal sesuai Rancangan KUA dan PPAS, akan ditetapkan oleh bupati melalui surat ketetapan penerima hibah dan bantuan sosial. Keputusan Bupati (Kepbup) ter­ bit sejak akhir 2014 sampai akhir 2015.

Diketahui, rincian daftar nama calon penerima ban­ tuan dan hibah itu tidak melakukan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Para calon penerima ban­ tuan mengumpulkan proposal permintaan dana bantuan maupun hibah pada saat proses pencairan dana, bukan pada saat usulan penganggaran. Akibatnya SKPD pen­ gampu kegiatan tidak memverifikasi data maupun verifi­ kasi lapangan terhadap penerima bantuan.

Penelusuran terhadap dokumen realisasi pencairan, menunjukkan terdapat belanja hibah dan belanja ban­ tuan bansos yang diberikan tidak melalui mekanisme penganggaran sesuai ketentuan masing-masing senilai Rp 3,662 dan Rp 2,164 miliar. Jumlah tersebut realisasi pencairan dana yang bersumber dari usulan DPRD saat melakukan pembahasan KUA dan PPAS. Hasil konfirmasi kepada TAPD diketahui, atas nama-na­ ma penerima hibah maupun bansos dari aspirasi anggota DPRD ditetapkan tanpa melalui prosedur verifikasi lapan­ gan terhadap penerima. Dalam pembahasan APBD, TAPD mengakui langsung mengakomodir usulan nama-nama penerima bantuan yang merupakan aspirasi dari anggota

DPRD tanpa melakukan verifikasi dokumen maupun lapa­ ngan terhadap calon penerima bantuan.

Para penerima bantuan menyerahkan proposal per­ mintaanbantuan pada saat proses pencairan dana. Jum­ lah penerima bansos dalam PPAS tidak sesuai kriteria penerima bantuan sosial Rp 1.596.450.000.

Pemeriksaan dokumen pencairan belanja bansoss menunjukkan, hal itu didasarkan pada Surat Kepbup No­ mor 941/442/ 2014. Surat Kepbup tersebut telah mencan­ tumkan nama penerima bantuan serta besaran jumlah uang yang akan diterimakan kepada penerima bantuan, meski pengajuannya tanpa prosedur.

Sementara penelusuran terhadap bukti pertanggung­ jawaban dana bansos, menunjukkan bantuan disalurkan tidak sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan ses­ uai kriteria penerima hibah maupun bansos pada Perbup Nomor 8/ 2013.

Sesuai hasil pemeriksaan ditemukan, 300 daftar pener­ ima hibah tahun 2015 yang dindikasi tidak sesuai kriteria.

Total bantuan sendiri mencapai Rp 1,596 miliar.

Atas penyaluran dana bansos Rp 2,1 miliar yang diaju­ kan anggota DPRD tanpa prosedural dan disetujui bupati itu, sekitar Rp 342 juta juga belum dilaporkan 142 peneri­ manya hingga batas akhir ketentuan penyampaian. Tak diketahui pasti apakah penerima bansos itu riil atau fake.

Tak hanya belum dilaporkan, temuan lain soal pener­ ima bansos yang tidak sesuai kriteria dan penerimaan yang tidak sesuai disalurkan. Hasil uji petik BPK Perwakilan Jateng dengan konfirmasi sejumlah penerima, menunjuk­ kan bansos dipotong dan tidak tepat sasaran.

Duit Negara Hilang Persoalan dugaan kongkalikong persetujuan bansos tahun 2015 oleh BPK dinyatakan mengakibatkan belanja hibah dan bansos masing-masing Rp 3,662 miliar dan Rp 2,164 miliar berpotensi tidak tepat sasaran. Anggaran ban­ sos senilai Rp 1.596.450.000 berpotensi tidak sesuai perun­ tukan. Realisasi bansos senilai Rp 342,5 juta belum dapat dinilai efektivitas penggunaannya. Hilangnya keuangan daerah dan bansos tidak tepat sasaran serta tidak sesuai peruntukan. Anggaran itu diduga dikorup dan digunakan “bancakan” anggota dewan selaku pengusulnya.

Kondisi itu disebabkan, SKPD Pengendali selaku anak buah bupati tidak memverifikasi atas kesesuaian kriteria penerima hibah dan bansos dari usulan DPRD serta tidak mempedomani kriteria pemberian bansos. TAPD dalam menyusun anggaran tidak memperhatikan ketentuan.

Para penerima bansos tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan Lpj dana yang telah diterima.

Rekomendasi kembali diberikan BPK, bupati memerin­ tahkan Kepala SKPD Pengendali memverifikasi atas kes­ esuaian kriteria penerima hibah dan bansos dari semua usulan secara cermat. Memerintahkan TAPD lebih cer­ mat dalam menyusun anggaran. Memerintahkan Kepala DPPKD atau Kepala SKPD pengendali menginstruksikan penerima bansos melaporkan Lpj. Memerintahkan Ins­ pektur memeriksa atas penganggaran dan realisasi ban­ sos sertapertanggungjawabannya.

Hibah 2016 untuk TNI Bermasalah Penyimpangan pengelolaan dana hibah juga terjadi di tahun 2016. BPK Jateng pada 2017 kembali menemukan dalam pemeriksaannya. Pemberian hibah dari Pemkab Pekalongan diketahui diberikan berbentuk uang kepada instansi vertikal pemerintah pusat senilai Rp 399,618 juta.

Hal itu dinilai tidak sesuai ketentuan.

Pada 2016 anggaran belanja hibah Rp 54,381 miliar tel­ ah direalisasikan Rp 32 miliar.

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2016

(Bersambung ke Hal. 7)

9

Mekanisme penganggaran, pengajuan dan pencairan hibah dan bansos * Berawal dari usulan hibah/bantuan yang ditujukan kepada bupati melalui SKPD pengendali.

Setelah menerima usulan, SKPD Pengendali yang ditunjuk bupati mengevaluasinya dan menyampaikan rekomendasi kepada bupati melalui TAPD. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai prioritas dan kemampuan daerah. Rekomendasi SKPD Pengendali dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dan bansos dalam KUA, PPAS sebelum akhirnya masuk APBD serta dituangkan dalam Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah dan bansos.

Atas dasar keputusan bupati tersebut penerima hibah dapat mengajukan permohonan pencairan hibah, bansos dan bantuan keuangan setelah melengkapi persyaratan sesuai ketentuan. Persyaratan tersebut akan diverifikasi oleh SKPD. Atas penerimaan bantuan hibah, bansos, dan bantuan keuangan, penerima wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepada bupati. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan berupa laporan realisasi penggunaan dana yang format laporannya terdapat pada Perbup mengenai hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.

Penyampaian Lpj paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Aturan Pemberian Hibah dan Bansos * Perbup Pekalongan Nomor 8/ 2013 diatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan evaluasi dana hibah serta bansos.

Pasal 2 disebut, pemberian hibah dan bansos harus memenuhi kriteria dan persyaratan, di antaranya untuk pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan. Pasal 5, syarat penerima harus memiliki kepengurusan jelas, terdaftar pada pemerintah daerah paling sedikit 3 tahun, memiliki sekretariat tetap.

Permohonan diajukan tertulis kepada bupati. Permohonan diketahui Kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat dilampiri proposal.

Alokasi bantuan diatas Rp 1 miliar penyaluran ditandatangani bupati, Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar Sekda, alokasi sampai Rp 200 juta oleh PPKD diketahui Kerpala SPKD. Ketentuan Hibah dan Bansos yang Dipedomani * Permendagri Nomor 13/ 2006. Pasal 4 ayat (1) menyatakan, “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”. Pasal 133 ayat (2), “Penerima subsidi, hibah, bansos, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan Lpj”. * Permendagri Nomor 32/ 2011 Jo Permendagri Nomor 39/ 2012. Pasal 16 ayat (1), “Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait”. * Perbup Pekalongan Nomor 8/ 2013. Pasal 20 ayat (1), “Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan atas penggunaan hibah yang diterimanya,”. Pasal 43 ayat (1), “ Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya,”.

10

PENDIDIKAN & IPTEK

92.331 Siswa Lolos SNMPTN 2019

S

ebanyak 92.331 siswa din­ yatakan lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2019 di 85 PTN yang telah diumumkan pada akhir Maret 2019. Jumlah itu hasil seleksi dari total pendaftar sebanyak 478.608 siswa, ter­ masuk 26.217 siswa di antaranya mer­ upakan penerima beasiswa Bidikmisi.

Ketua Lembaga Tes Masuk Perguru­ an Tinggi (LTMPT) Ravik Karsidi men­ jelaskan, peserta dinyatakan diterima di PTN dengan syarat memenuhi lolos verifikasi data akademik (rapor dan por­ tofolio asli), serta menunjukkan ijazah atau surat keterangan tanda lulus dan persyaratan lain yang dilaksanakan oleh PTN. Bagi peserta Bidikmisi harus lolos verifikasi terhadap data akademik dan verifikasi data ekonomi melalui do­ kumen dan/atau kunjungan ke alamat tinggal peserta.

“Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNMPTN tahun 2019 wajib melihat syarat, ketentuan, dan jadwal registrasi atau daftar ulang di situs atau laman PTN tujuan masing-masing,” ujar Ravik.

Menteri Riset, Teknologi dan Pen­ didikan Tinggi ( Menristekdikti) Mo­ hamad Nasir menyampaikan, ter­ jadi penurunan jumlah pendaftar SNMPTN tahun 2019. Faktor penyebab penurunan 107.608 siswa dari tahun 2018 ke 2019 disebabkan pengetatan jalur SNMPTN. Agar diperoleh calon mahasiswa yang berkualitas.

“Persentase kuota kita perketat se­ suai dengan akreditasi sekolah,” ujar Menristekdikti saat konferensi pers “Pengumuman Hasil SNMPTN 2019” .

Sekolah berakreditasi A diperketat dari 50 persen menjadi 40 persen, akreditasi B dari 35 persen menjadi 25 persen dan sekolah non akreditasi dari 15 menjadi 5 persen.

Sistem kunci bagi calon mahasiswa yang telah diterima di PTN melalui jalur SNMPTN agar tak mendaftar di SBMPTN juga diberlakukan. Sesuai pengalaman, calon mahasiswa yang kembali mendaftar jalur SMMPTN membuat adanya kursi kosong pada kuota SNMPTN. “Dari pengalaman sebelumnya, banyak siswa yang lolos seleksi SN­ MPTN mendaftar dan mengikuti selek­ si SBMPTN. Akhirnya kami kunci, yang sudah diterima di SNMPTN tidak bisa mendaftar SBMPTN. Hal ini agar tidak terjadi kursi kosong pada kuota SN­ MPTN, semuanya akan tercatat pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa,” terangnya.

Di sisi lain, persentase jumlah siswa yang diterima justru mengalami pen­ ingkatan. “Dari 478.608 pendaftar SN­ MPTN di tahun 2019 yang diterima 92.331 siswa pada 85 Perguruan Ting­ gi Negeri (PTN) se-Indonesia , dengan persentase 19,29 %,” ucapnya.

Tahun lalu, 110.946 siswa diteri­ ma dalam SNMPTN 2019 dari jumlah pendaftar SNMPTN sebanyak 586.155

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

Jumlah pendaftar dan penerimaan SNMPTN 3 tahun terakhir: Tahun 2017 1.

2.

3.

4.

Jumlah sekolah pengisi PDSS: 14.790 Jumlah siswa pendaftar: 517.166 Jumlah siswa diterima: 101.906 Jumlah siswa penerima Bidikmisi: 130.854

Tahun 2018 1.

2.

3.

4.

Jumlah sekolah pengisi PDSS: 18.588 Jumlah siswa pendaftar: 586.155 Jumlah siswa diterima: 110.946 Jumlah siswa penerima Bidikmisi: 144.450

Tahun 2019 1.

2.

3.

4.

Jumlah sekolah pengisi PDSS: 18.206 Jumlah siswa pendaftar: 478.608 Jumlah siswa diterima: 92.331 Jumlah siswa penerima Bidikmisi: 137.149

10 PTN penerima siswa terbanyak dalam SNMPTN 2019: 1.

2.

3.

4.

Universitas Brawijaya: 3.957 siswa Universitas Negeri Padang: 2.591 siswa Universitas Sumetera Utara: 2.508 siswa Universitas Pendidikan Indonesia: 2.493 siswa 5. Universitas Jember: 2.215 siswa 6. Universitas Andalas: 2.154 siswa 7. Universitas Diponegoro: 2.146 siswa 8. Universitas Negeri Semarang: 2.115 siswa 9. Universitas Halu Oleo: 2.070 10. Universitas Syiah Kuala: 2.039 10 PTN terbanyak penerima siswa Bidikmisi SNMPTN 2019 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Universitas Negeri Padang: 1.390 siswa Universitas Halu Oleo: 1.097 Universitas Syah Kuala: 1.063 Universitas Andalas: 832 Universitas Pendidikan Indonesia: 825 Universitas Jember: 678 Universitas Sebelas Maret: 654 Universitas Sumatera Utara: 650 Universitas Mataram: 616 Universitas Tadulako: 611

Sumber : Data LTMPT.

siswa atau 18,93 persen dari total pendaftaran. (onl)

Jamal Wiwoho Terpilih Rektor UNS Solo - Jamal Wiwo­ ho terpilih menjadi Rek­ tor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta periode 2019-2023. Ia ditetapkan calon Rektor UNS dan akan meng­ gantikan Ravik Karsidi.

Penetapannya tidak dengan cara voting, Jamal Wiwoho tapi melalui musyawar­ ah secara mufakat.

Penetapannya dilakukan lewat Sidang Senat Tertutup, diikuti 127 anggota senat dan satu utusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Hari Purwanto di Gedung Rektorat UNS, Selasa (26/3).

Ketua Panitia Pemilihan Rektor UNS, Sahid TW mengatakan, sebelumnya senat memilih tiga calon pada 10 Februari 2019. Mereka, Jamal Wiwoho, Sutarno dan Widodo Muktiyo.

“Musyawarah mufakat ini satu lompatan bagi kami. Ini menjadi spirit aturan yang ada,” kata Sahid.

Setelah ini guru besar ilmu hukum tersebut ma­ sih harus melalui tahap selanjutnya, yakni peneta­ pan dan pelantikan sebagai rektor. Waktunya masih belum ditentukan.

Utusan Menristekdikti, Hari Purwanto menga­ takan, musyawarah mufakat pemilihan rektor diikuti perguruan tinggi lain.

“Musyawarah mufakat memang ada dalam atur­ an. Ini menjadi hal utama karena dengan musyawar­ ah, pergantian kepemimpinan tidak menyebabkan turun tapi justru menguatkan estafet sistem yang ada,” katanya.

Sementara Jamal Wiwoho mengaku akan berkon­ solidasi dengan pejabat rektorat sebelumnya.

“Tentu tidak perlu bertele-tele karena semuan­ ya sudah disiapkan Pak Ravik dan teman-teman lainnya. Saya sudah empat tahun tidak di UNS, saya tinggal melanjutkan yang ada saja,” kata Irjen pada Kemenristekdikti itu. (olo)

Kenapa Turun Hujan Saat Langit Cerah Kamu sudah pernah mengalaminya kan? Lagi santai menjemur pakaian di luar, melihat langit cerah. Eh pas ngecek keluar, kok jemuranmu yang sudah hampir kering, malah basah lagi.

Atau saat mengendarai sepeda motor. Sudah pede tidak memakai mantel, karena melihat sinar matahari masih berkilau. Tautaunya tetap aja basah kena air hujan.

Fenomena biasa Hujan saat langit cerah adalah hal yang biasa terjadi. Seringnya terjadi pada saat peralihan musim penghujan ke musim kemarau.

Diperlukan uap-uap air dari permukaan Bumi untuk bisa terjadi hujan. Sinar matahari masuk melalui awan yang terbuka oleh tiupan angin, sehingga cuaca menjadi cerah.

Pada masa transisi musim penghujan itu matahari masuk

menyinari bumi, karena radiasi mataharinya sangat optimal, jadi penguapannya optimal. Hujan tersebut juga dikatakan sebagai hujan zenithal.

Awan pembentuk hujan ini sedikit jumlahnya dan tidak sampai menutupi langit sehingga matahari masih dapat terlihat.

Ciri khasnya terjadi di wilayah yang mempunyai iklim tropis, terjadi pada siang hari ketika matahari sedang terik sekali atau ketika cuaca cerah, dan terjadi pada wilayah yang sempit.

Penyebab Pertama Angin yang kencang bisa menjadi penyebabnya. Hujan bisa ada bukan karena awan mendung ada di atas rumah, tapi tertiup oleh angin dari area yang sedang hujan itu.

Hujan ini bisa terbentuk oleh gerakan angin yang membawa tetes-tetes air yang bersumber dari

hujan badai di daerah lain.

Tetes-tetes air hujan ini akhirnya jatuh di daerahmu yang nampak cerah dengan sedikit awan.

Kadang juga, hujan ini terbentuk oleh awan hujan kecil yang pas melintas di wilayahmu.

Dan cahaya matahari datang dari sudut lain yang tidak terhalang oleh awan itu. Hujan ini sering menciptakan fenomena indah lain, yaitu pelangi.

Penyebab Kedua Tetes air hujan memerlukan

sedemikian hingga waktu untuk mencapai permukaan dari awan hujannya. Ketinggian hujan ini bisa mencapai 3 km di atas permukaan tanah, dan memerlukan waktu sekitar 10 menit bagi tetes air hujan untuk sampai ke permukaan tanah.

Ketika sedang jatuh hujan, tetes-tetes air mungkin teruapkan kembali selama proses ceraiberainya awan menjadi hujan. Jika banyak tetes-tetes air di awan yang teruapkan, sehingga awan tidak lagi terlalu pekat, sinar matahari

dapat menembus ke tanah, meskipun masih ada air hujan yang turun.

Awan yang tinggi itu menurunkan hujan, kadang awan itu akan menghilang tertiup angin sebelum hujannya itu mencapai tanah.

Setiap tetes air hujan memiliki besar volume sejuta kali lipat dari tetes air di awan. Jadi tetes air hujan sangat berpencar satu sama lain daripada tetes air di awan. Karena itu, awan cenderung lebih dapat menghalang cahaya daripada hujan. (dot)

OLAHRAGA 11

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

Game eSport PUBG Mobile Haram ?

P

enembakan tidak manusiawi oleh teroris bersenjata lengkap yang terjadi di Selandia Baru ternyata berdampak panjang.

Salah satu game yang dikatakan ma­ suk kategori eSports, PUBG terkena dampaknya.

Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) merupakan game perang on­ line yang sedang banyak digandrungi oleh kaum milenial hampir di seluruh bangsa di dunia.

Namun, setelah aksi teroris di Masjid Selandia Baru beberapa waktu lalu, mun­ cul isu pelarangan game PUBG di nega­ ra-negara tertentu seperti Malaysia.

Bahkan isu mengharamkan game PUBG ini juga menarik perhatian dari Ket­ ua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Rahmat Syafei. Menurutnya, sejauh ini MUI masih akan melakukan pengkaji­ an terkait fatwa untuk game online.

Sebelumnya Lembaga Fatwa Ne­ gri Sembilan, Malaysia juga sedang mempertimbangkan rencana mela­ rang game PUBG karena dianggap ber­ dampak negatif pada anak-anak, Selain itu game ini dianggap dapat membentuk pikiran generasi muda ‘enjoy’ dengan gaya perang yang ga­ nas dan membunuh lawan.

“Pikiran generasi muda bisa terben­ tuk yaitu dengan menikmati perang, bertarung dan kegiatan ganas lainnya.

Pemerintah Malaysia harus memper­ hatikan karena game ini dimasukkan sebagai bagian dari eSports,” kata Muf­ ti Negri Sembilan, Datuk Mohd Yusof Ahmad dilansir dari New Straits Times.

Seperti yang sudah diketahui se­ belumnya, PUBG sendiri baru-baru ini masuk sebagai salah satu eSports yang sekarang juga sedang mendunia.

PUBG meminta para pemainnya un­ tuk bertahan hidup dalam pertempu­ ran melawan ratusan lawan lainnya. Sia­ pa yang bertahan hidup paling terakhir dari ratusan orang lainnya adalah pemenang­ nya.

G a m e buatan pe­ rusahaan China, Ten­ cent Holding tersebut baru beruumur se­

tahun belakangan namun telah memiliki pemain aktif lebih dari 30 juta pemain.

Game ini dimulai dengan para pe­ main yang terjun dengan parasut dari pesawat ke sejumlah lokasi. Ada zona bermain yang semakin lama semakin mengecil hingga area menjadi sempit dan makin terbukanya pertempuran.

Pemain yang berada di luar zona ber­ main akan kehabisan darah dan mati.

Definisi eSports sendiri adalah kom­ petisi game yang bersifat internasional dan profesional dengan menggunakan berbagai perangkat elektronik seperti komputer, PlayStation, Xbox atau bah­ kan menggunakan ponsel. eSports yang disebut-sebut sebagai jenis olahraga dan sudah diperkenalkan di Asian Games 2018 ternyata masih menjadi polemik, olahraga atau tidak. eSports Bukan Olahraga?

Perbedaan pendapat tentang eSports termasuk olahraga atau tidak sudah mun­ cul di seluruh dunia. Bahkan bantahan pertama eSports bukan olahraga datang dari Presiden ESPN, John Skipper.

“Itu (eSports) bukan olahraga, itu ha­ nya kompetisi. Catur adalah kompetisi.

Saya tertarik melakukan olahraga yang nyata,” ucap Skipper pada Recode.

Bahkan bantahan lebih keras lagi muncul dari salah satu legenda Barcelo­ na, Johan Cruyff. Lewat institut yang didi­ rikannya, dia mengeluarkan jurnal yang menjelaskan eSports bukanlah olahraga.

“Menurut definisi kamus, olahraga dipahami sebagai aktivitas fisik, apa­ kah itu permainan atau kompetisi.

Yang membutuhkan latihan dan pera­ turan-peraturan yang ha­ rus dipatuhi.

“Artian kedua, olah­

raga adalah jenis aktivitas fisik yang bertujuan untuk kesehatan dan meng­ hibur,” tulis paragraf kedua dari jurnal tersebut.

Jurnal tersebut kembali menjelaskan bahwa menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer atau ponsel di tangan memainkan video games bukan sebuah aktivitas fisik yang menyehatkan.

E-Sport Termasuk Olahraga Namun, ternyata bukan hanya ban­ tahan yang datang. Beberapa juga ada yang membela, seperti yang dikatakan oleh Direktur Senior League Operasi Major League Games, Adam Apicella.

“Tujuan kami sama, me-presenta­ sikan video game sebagai olahraga, bukan membantahnya. Dengan pe­ main-pemain kami, fan base di seluruh dunia, saya pikir kesamaannya dengan olahraga tak terbantahkan lagi,” kata Adam beberapa waktu lalu.

Ada juga pembelaan dari Co-host Fox News, Soledad O’Brien yang membela eSports. Menurutnya model bisnis, hadiah dan level kompetisi yang ketat di eSports punya kesamaan den­ gan olahraga fisik lainnya.

Pernyataan O’Brien pun semakin be­ nar. Pada 2016, eSports berhasil menarik perhatian sebanyak 292 juga penonton.

Keuntungan seluruh dunia jika ditotal di industri eSports juga sangat besar.

Pada tahun 2014, industri eSports se­ cara global mendapatkan keuntungan se­ besar 194 juta dolar AS (Rp2,7 triliun). Dan dua tahun berselang, meningkat signifikan sebanyak 463 juta dolar AS (Rp6,5 triliun).

Dengan pendapatan yang terus menanjak di industri, eSports su­ dah menjelma jadi ‘gula’ manis yang datangkan semut dari segala penjuru.

Terlepas dari pro-kontra soal ren­ cana fatwa haram salah satu game eSports dan polemik soal eSport bagian dari olahraga atau bukan, namun dipas­ tikan kalau ke­ banyakan kon­ sumsi gula juga tak bagus bagi tubuh. (ind)

MotoGP 2021 Ditargetkan Digelar di Lombok Tengah NTB Presiden Joko Widodo kembali me­ nekankan perhatiannya terhadap target digelarnya MotoGP 2021 di Sirkuit Manda­ lika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perhatian ditunju­ kan lewat janjinya segera merampungkan pembangunan tiga infrastruktur, prioritas utama mendukung gelaran MotoGP 2021 di Mandalika.

Ketiga infrastruktur tersebut, perbaikan fasilitas pelabuhan yang ada, pengemban­ gan jalan bypass BIL menuju Kuta dan per­ panjangan runway Bandara Internasional Lombok (BIL).

“Semua penyelesaian infrastruktur tersebut sampai tuntas, mulai tahun 2019 dan akan selesai pada tahun 2020,” kata Jo­

kowi kepada wartawan.

“Semua pekerjaan itu dari pelabuhan, jalur bypass BIL ke Kuta dan perpanjangan runway bandara. Sudah saya perintahkan Menteri PU dan Menteri Perhubungan un­ tuk mengerjakannya, mulai tahun ini dan insya Allah tahun depan selesai,” tambahn­ ya.

Pemprov NTB juga berencana akan membangun rumah sakit khusus di Ka­ wasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabu­ paten Lombok Tengah untuk menyambut perhelatan MotoGP 2021.

“Kita akan bangun rumah sakit tipe B khusus, untuk trauma center. Segala ses­ uatunya menyangkut trauma,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr Nurhand­

ini Eka Dewi.

Dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan RI tahun 2020, pembangunan rumah sakit tersebut tidak hanya untuk perhelatan MotoGP, na­ mun akan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan kawasan Mandalika itu.

Diketahui, menyusul ditetapkannya NTB menjadi tuan rumah pagelaran Mo­ toGP 2021, pemerintah Provinsi NTB telah menyiapkan langkah-langkah kongkrit.

Salah satunya membentuk Tim Khusus Mo­ toGP, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. Termasuk, pembenahan infra­ struktur jalan dan sirkuit race bagi bagi para pebalap MotoGP. (ind)

Bunga Citra Lestari

Disiksa Olahraga Berani Ini Tepat pada hari ulang tahunnya, Jumat (22/3) lalu, penyanyi Bunga Citra Lestari mer­ ilis lagu terbarunya. Melalui akun Instagram pribadinya, wanita yang akrab disapa BCL ini mengumumkan bahwa lagu tersebut akan memiliki judul ‘Memilih Dia’.

Kabar ini pun menjadi angin segar bagi para penggemarnya yang sudah lama menan­ ti karya terbarunya. Alhasil unggahan BCL tersebut langsung diserbu oleh para pengge­ marnya.

Namun, bukannya mengomentari tentang lagu yang baru saja dirilis, netizen justru men­ gomentari lekuk tubuh serta paras rupawan yang dimiliki istri Ashraf Sinclair ini.

Usut punya usut, setelah ditelisik lebih da­ lam, lekuk tubuh yang dimiliki oleh BCL mer­ upakan kerja kerasnya selama ini. Ya, penyanyi berusia 36 tahun ini memang dikenal sebagai salah satu diva yang gemar berolahraga. Hal itu terbukti dengan seringnya ia membagikan momen-momen tersebut di Instagram priba­ dinya.

Salah satu unggahan ketika berolahraga yang paling menarik perhatian, ialah video pendek dengan caption, “Penyiksaan siang ini.”

Dalam video tersebut, tampak jelas BCL yang menggunakan pakaian olahraga berwar­ na pink dan hitam, sedang melakukan salah satu gerakan Yoga yang telah dimodifikasi.

Terlihat jelas bahwa BCL harus bersusah payah dalam melakukan gerakan tersebut. (ind)

SSB Tugu Muda U-10, Juara Kuala Lumpur Cup Semarang – Sekolah Sepak Bola (SSB) Tugu Muda 09 Semarang menyabet gelar juara kelom­ pok umur 10 tahun (U-10) pada turnamen sepak bola usia dini internasional Kuala Lumpur Cup 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (3/3) lalu.

Turnamen berlangsung di Ardence Arena, Setia Alam, Kuala Lumpur pada 2-3 Maret 2019 dan diikuti 25 tim dari 12 negara. SSB Tugu Muda 09 Semarang dibawah asuhan Coach Taufan Setiadi mengirimkan 12 pemain.

Manajer SSB Tugu Muda 09 Semarang, Nurul Fitryana mengaku tak menyangka anak didiknya sukses menggondol juara pertama.

“Sama sekali tidak memimpikan jadi juara,” katanya saat beetemu Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Jumat (22/3).(tio)

INF plus TA JAM DAN FAKTUAL

12

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

HALAMAN

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

Eksekusinya di Kamar Hotel....

D

r. Rukma Setyabudi, MM, pria kelahiran Purworejo, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kini menja­ bat ketua DPRD Jawa Tengah disebut terlibat korupsi, pengurusan anggaran di Pemprov Jateng. Rukma disebut mener­ ima Rp 850 juta atas anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) Jateng yang digoal­ kannya.

Keterlibatan itu kembali diungkapkan, Khayub Muhammad Lutfi (dipidana), kontraktor yang memberinya uang ha­ ram itu. Khayub, pemilik PT Karya Adi Kencana, PT Selo Kencono (diambil alih anaknya di Temanggung), CV Wahyu Pu­ tra (dikelola adik iparnya), termasuk PT Serayu Putra Persada di Cilacap, merupa­ kan kontraktor besar dan berpengala­ man.

Pada persidangan perkara Adi Pan­ doyo, mantan Sekda Kebumen (sudah dipidana) tahun 2017 lalu, keterangan itu sudah terungkap, namun seolah tak dikejar KPK. Bahkan dalam perkara Khayub, Rukma yang dijadikan saksi di penyidikan, tak pernah dihadirkan di perisidangan oleh jaksa KPK. Khayub mengakui, memberikan Rp 850 juta ke Rukma yang disebutnya un­ tuk bantuan partai.

“Pada awal Tahun 2016, saya ditelepon Rukma Setyabudi, Ketua DPRD Jawa Ten­ gah menyampaikan bahwa di Kebumen ada anggaran yang merupakan titipan PDIP untuk operasional partai sekitar Rp 40 milyar. Saya disuruh mengurusi untuk meminta uang feenya. Saya mengurusi uang tersebut sebesar Rp 800juta, dan saya serahkan kepada orang suruhann­ ya di lantai dasar parkiran Hotel

Wahyu Kristianto

Gumaya,” ungkap Khayub saat diperiksa di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (27/3).

Khayub diperiksa sebagai saksi per­ sidangan Wakil Ketua DPR RI nonaktif, Taufik Kurniawan yang didakwa meneri­ ma uang suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebu­ men tahun 2016 dan Purbalingga tahun 2017. Selain Khayub, jaksa KPK juga menghadirkan M Yahya Fuad, mantan Bupati Purbalingga Tasdi, Adi Pandoyo dan Hojin Ansori (Direktur CV Usaha Ber­ sama). Keempatnya berstatus terpidana dalam perkara terkait.

Elsa Syarif, pengacara Taufik Kurni­ awan mempertegas pernyataan Khayub atas pemberiannya ke Rukma itu.

“Apakah betul berita acara itu,” kata Elsa yang diamini Khayub.

Khayub mengaku, memberi uang Rp 850 juta kepada Rukma Setyabudi, da­ lam kapastitasnya Ketua DPRD Jateng.

“Yang minta dan komunikasi awalnya Pak Rukma. Tahun 2016, saya dihubungi Ketua DPRD Jateng untuk ketemuan di Semarang. Tepatnya di lobi Hotel Guma­ ya. Saya diinfokan, ada alokasi DAK jatah PDIP sebesar Rp 30 miliar. Saya diminta mensukseskan untuk kepentingan par­ tai. Rukma minta 6 persen (komitmen fee). Tapi saya jawab tidak sanggup, tapi seadanya. Akhirnya usai dikumpulkan, terkumpul Rp 850 juta. Saya berikan Rp 850 juta itu,” ungkap dia di hadapan ma­ jelis hakim pemeriksa, Antonius Widijan­ tono (ketua), Sulistiyono dan Robert Pas­ aribu (anggota).

Pernyataan itu dibenarkan, Adi Pan­ doyo. “Saya sejak 2011 jadi Sekda. Soal pengurusannya (“senggek” angga­ ran-red). Ada yang urus seperti itu. Selama ini dari luar (kontrak­ tor),” akunya.

Khayub m e n a m ­ bahkan, “menyeng­ gek” angga­ ran proyek merupa­ kan hal lumrah di dunia kontrak­ tor. “Kalau ngak ba­ yar, ngak dapat proyek. DAK kalau ngak urus, dapat tapi ngak

Rachmad Sugiyanto

banyak. Agar banyak seperti cerita ini (kasus Kebumen-red), kontraktor harus siapkan fee,” ungkapnya.

Rukma Setyabudi belum bisa dikon­ firmasi terkait fakta itu. Sebelumnya ke­ pada wartawan, Rukma membantah ter­ libat. “Maaf Mas. Saya tidak tahu menahu soal itu, dan dengar kabar ini saja baru sekarang,” kata Rukma.

Taufik Kurniawan, bersama Wahyu Kristianto, Ketua DPW PAN Jateng di­ dakwa menerima uang suap totalnya Rp 4,850 miliar. Uang suap Rp 4,850 miliar berasal dari Mohammad Yahya Fuad se­ laku Bupati Kebumen periode 2016 sam­ pai 2021 sebesar Rp 3,650 miliar.

“Dan dari Tasdi, Bupati Purbalingga periode 2016-2021 Rp 1,2 miliar,” kata Eva Yustisiana didampingi Joko Hermawan, dua Jaksa Penuntut Umum KPK dalam surat dakwaannya.

Suap dari Yahya Fuad diberikan melalui Rachmad Sugiyanto, politisi PAN. Sementara dari Tasdi diberikan melalui Wahyu Kristianto. Wahyu kini masih ber­ status saksi.

“Masih saksi statusnya,” kata Joko Hermawan, jaksa KPK yang terakhir se­ belumnya bertugas di Kejati Jateng itu mengatakan.

Suap dilakukan agar Wakil Ketua Umum PAN itu memperjuangkan dan menyetujui penambahan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 untuk Kabupaten Kebumen.

“Serta anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN Perubahan Tahun An­ ggaran 2017 untuk Kabupaten Purbal­ ingga yang dibahas di DPR RI,” jelas jaksa pada pemeriksaan perkara nomor 24/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg itu.

Taufik Kurniawan dise­ but meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Komisi XI memperjuangan penambahan an­ ggaran Dana Alo­ kasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen. Dari permintaan Rp 100 miliar DAK, hanya Rp 96 mil­ iar yang disetu­ jui.

“Terdakwa (Tau­ fik Kurniawan), me­ minta Badan Anggaran (Banggar)

DPR RI dan Komisi XI memperjuangkan penambahan anggaran untuk Kabupat­ en Kebumen sejumlah Rp 100 miliar agar dimasukkan pembahasan APBN Peru­ bahan TA 2016 antara pemerintah dan DPR,” ungkap jaksa Eva Yustisiana.

Penerimaan terkait penambahan DAK pada APBN Perubahan 2016 untuk alo­ kasi Kebumen bermula pada 17 Februari 2016, Yahya dilantik sebagai bupati. Atas kebutuhan pembiayaan untuk pemban­ gunan infrastruktur terutama pemban­ gunan jalan, Yahya melobi Taufik selaku Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan, usai lobi ke sejumlah anggo­ ta DPR di Jawa Tengah tak hasil. Taufik sendiri berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Kebumen.

“Ini saya lakukan atas kebutuhan an­ ggaran untuk jalan di Kebumen. Kami berusaha cari dana di DPR. Tujuh anggo­ ta DPR dari Dapil Kebumen, kami temui semua. Ada Utut Adianto, Darori Wonodi­ puro, Amelia Anggraini, Bambang Soesa­ tyo, Taufik Kurniawan, Taufik R abdullah dan Muchamad Romahurmuziy. Tapi ha­ nya Pak Taufik yang memberi solusi dana untuk jalan,” ungkap M Yahya Fuad.

“Pengurusan ada yang seperti ini. Se­ belum jadi bupati juga pernah melaku­ kan. Dulu pernah lewat Aspri pak Taufik Abdullah,” lanjutnya.

Atas upaya Yahya, Taufik menyang­ gupi memperjuangkan anggaran DAK TA 2016 senilai Rp 100 miliar. Awal Juni 2016, Yahya Fuad memerintahkan Slamet Mustolkhan, Kepala Dinas Peker­ jaan Umum dan Penataan Ruang Kabu­ paten Kebumen membuat usulan alokasi bantuan dana APBN Perubahan Bidang Infrastruktur Jalan tahun anggaran 2016 senilai Rp 100 miliar.

Taufik Kurniawan

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

Proposal salah satunya oleh Ya­ hya Fuad diberikan ke Taufik. “Pro­ posal ditujukan ke Banggar. Depar­ temen Keuangan,” kata Yahya Tanpa sepengetahuan Taufik, Yahya mengakui membangun ko­ munikasi dengan Dudi Hermawan, pegawai Kemenkeu, mantan teman sekampusnya.

“Saya ke sana dengan Pak Adi Pandoyo. Sebelum dilantik jadi bu­ pati. Kami ketemu di kantornya di Gambir di Departemen Keuangan.

Tapi tidak ada kaitan dengan DAK. Saya juga tidak pernah memberin­ ya proposal,” kata Yahya menjawab pertanyaan Elsa Syarif.

Taufik kembali menyampaikan akan memperjuangkan anggaran DAK untuk Kabupaten Kebumen Rp 100 miliar. Syaratnya diberikan uang komitmen fee 5 persen dari anggaran yang disetujui.

“Pak Taufik menyampaikan akan mengusahakn. Tapi kawan-kawa­ nnya juga minta kompensasi. Saya tidak tahu siapa kawan-kawannya itu,” aku Yahya menyetujui pemberi­ an uang fee 5 persen itu.

Taufik lalu meminta Badan Ang­ garan (Banggar) DPR RI dan Komisi XI memperjuangkan penambahan an­ ggaran untuk Kabupaten Kebumen sejumlah Rp 100 miliar agar dimasuk­ kan pembahasan APBN Perubahan TA 2016 antara pemerintah dan DPR. Pada 27 Juni 2016 rapat antara Banggar dengan pemerintah (Ke­

menkeu, BAPPENAS, Kemenkum HAM, Kementerian Teknis dan Gu­ bernur BI) digelar membahas fi­ nalisasi RUU APBN Perubahan TA 2016. Usai rapat, Eka Sastra selaku Penghubung (LO) Banggar dengan Kemenkeu terkait pembahasan DAK menemui Rukijo selaku Direk­ tur Dana Perimbangan Kemenkeu untuk menyerahkan usulan daftar tambahan DAK dari DPR RI senilai Rp 10.345.858.968.000. Di dalam­ nya termasuk usulan DAK untuk Kabupaten Kebumen sejumlah Rp 93, 369 miliar yang diperjuangkan Taufik Kurniawan.

Eka Satra, anggota DPR RI Fraksi Golkar dan Ahmad Riski dari Fraksi PAN, Dudi Hermawan serta Rukijo dari Kemenkeu akan dihadirkan di pemeriksaan perkara Taufik.

Sementara, merealisasikan uang fee yang disepakati, Juli 2016, Taufik menemui Yahya Fuad di Restoran KFC (Kentucky Fried Chicken) Jalan Sultan Agung Kota Semarang. Tau­ fik menyampaikan agar uang fee 5 persen diserahkan tiga tahap.

“Tahap pertama sebesar 1/3 dari jumlah 5 persen dari nilai DAK yang disetujui. Tahap kedua minimal Rp 1,5 miliar dan sisanya atau tahap ketiga paling lambat akhir Oktober 2016,” ujar Yahya Fuad.

Kamar di Hotel Gumaya Semarang Juli 2016, Yahya menggelar

Dikonfirmasi perihal upaya itu Taufik Kurniawan membantahnya.

“Ditanyakan ke persidangan saja.

Saya tidak tahu,” kata Taufik.

Lima saksi perkara Taufik Kurni­ awan mendekam di sel LP Kedung­ pane Semarang. Mereka, mantan Bupati Kebumen M Yahya Fuad, mantan Bupati Purbalingga Tasdi, mantan Sekda Kebumen Adi Pan­ doyo. Saksi lain, Khayub M Lutfi dan Hojin Ansori, dua pengusaha atau kontraktor di Kebumen. Mereka berstatus terpidana dalam perkara terkait suap dengan Taufik.

Yahya Fuad, divonis 4 tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama 3 tahun terkait kasus suap.

Perkara divonis majelis yang sama dengan majelis pemeriksa perkara Taufik.

Tasdi dipidana 7 tahun penjara, denda Rp 300 juta atau setara 4 bu­ lan kurungan. Majelis hakimnya juga sama. Adi Pandoyo, divonis 4 tahun penjara. Majelis hakimnya berbeda, diketuai hakim alm. Siyoto.

Khayub Muhammad Lutfi divo­ nis 2 tahun penjara oleh majelis hakim Antonius Widjantono, Sulisti­ yono dan Robert Pasaribu. Semen­ tra Hojin Ansori, divonis 4 tahun.

Vonis juga dijatuhkan majelis hakim

TA JAM DAN FAKTUAL

HALAMAN

pertemuan dengan Adi Pandoyo, Khayub Muhamad Lutfi di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta. Yahya menyampaikan, rencana perolehan anggaran DAK untuk Kebumen Rp 100 juta.

Atas permintaan fee 5 persen Taufik, Yahya meminta lebih 7 pers­ en ke para kontraktor, calon pelak­ sana paket pekerjaan.

“Yang dua persen untuk alokasi Bilung (Bina Lingkungan) untuk Ka­ polres dan Kajari agar aman,” kata Yahya Fuad.

Hasilnya, disepakati Khayub M Lutfi akan mendapat alokasi Rp 36 miliar, Hojin Ansori Rp 15 miliar, Muji Hartono alias Ebung Rp 15 mil­ iar, M Yahya Fuad menggunakan PT Tradha Rp 23 miliar.

Selang kemudian, Taufik me­ minta komitmen fee pengurusan DAK ke Yahya Fuad dan dijanjik­ an diberikan 26 Juli 2016. Taufik meminta penyerahannya di Hotel Gumaya Semarang melalui Rach­ mad Sugiyanto, politisi PAN. Teknis penyerahannya akan dihubungi lebih lanjut.

Memastikan penyerahan uang aman, Taufik memerintahkan Rach­ mad Sugiyanto memesan 3 kamar.

Dua kamar bersebelahan (connect­ ing door) untuk menerima uang dan satu kamar di depannya akan digunakan untuk mengawasi pe­ne­ (Bersambung ke Hal. 23)

“Utusan PAN Minta Rembugan” Upaya mempengaruhi sejum­ lah saksi di perkara Taufik Kurniawan terjadi. Lewat orang suruhannya, Tau­ fik disebut meminta sejumlah saksi mengubah keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan.

Saksi itu di antaranya mendekam di Lapas Kedungpane Semarang.

Taufik sebelumnya meminta penahanan dipindah dari Rutan Polda Jateng ke Lapas Kedungpane Semarang. Permohonan itu seper­ tinya ditolak majelis hakim.

“Ada upaya mempengaruhi saksi agar mengubah keterangan BAP nya,” kata Eva Yustisiana didampingi Joko Hermawan.

“Karena saksi sebagian ada di Kedungpane. Ada BAP seorang saksi yang mengatakan ada orang suruhan terdakwa ke Lapas dan me­ minta saksi merubah keterangan BAP nya,” kata Eva. Taufik ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK sejak 2 November 2018. Penahanannya diperpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pen­ gadilan Negeri Semarang tanggal 4 Februari 2019. Sejak perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang, Taufik mendekam di Ru­ tan Polda Jateng.

INF plus

yang sama.

Terungkap di persidangan, jika orang suruhan itu bernama Reza Kurniawan dan Nasikin. Reza, man­ tan Wakil Ketua DPRD Jateng Fraksi PAN, yang akhir 2018 lalu baru be­ bas hukuman atas kasus korupsi.

Sementara Nasikin, diduga Sek­ retaris DPW PAN Jateng. Tak diketa­ hui, atas kepentingan siapa mereka mempengaruhi.

“Reza Kurniawa . Salah satu napi.

Sekarang sudah keluar. Katanya dia ada yang nemuin. Bicara gimana kasus Pak Taufik Kurniawan. Saya jawab, sudah berjalan. Secara ter­ sirat bisa dirembug tidak. Persisnya saya lupa. Maksudnya bisa direm­ bug apa tidak. Apa hubungannya saya tidak tahu. Dulu dia anggota dewan. Waktu itu hanya bilang dari pengurus PAN Jateng,” kata Yahya Fuad mengungkapkan.

Yahya mengaku, ditemui Reza yang terseret kasus Bansos dan KONI Jateng itu saat sarapan, Agus­ tus 2018 lalu. “Dia mengatakan, Nasikin, Sekretaris DPW PAN dan Pak Taufik menemui (Reza). Apakah terkait kasus Kebumen bisa direm­ bug. Itu informasi dari Reza. Kalau saya sendiri tidak pernah ditemui orang lain,” imbuhnya. (tim)

13

Bantah Janjikan Anggaran dan Minta Fee Dari total Rp 4,850 miliar yang diterima dari Bupati Kebumen M Yahya Fuad dan Bupati Purbal­ ingga Tasdi, Taufik didakwa menikmati Rp 4,250 miliar. Sementara Rp 600 juta sisanya dinikmati Wahyu Kristianto.

Dikonfirmasi terkait penerimaan Rp 4,850 miliar dan pengembaliannya ke KPK sebelumnya apa­ kah bentuk pengakuannya menerima suap. Taufik membantahnya.

“Itu sudah materi persidangan. Kita ikuti di per­ sidangan saja,” kata terdakwa.

Taufik Kurniawan dijerat Pasal 12 huruf a UUNo­ mor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tin­ dak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subaidair Pasal 11 Undang-Undang yang sama.

Ia membantah pengkondisian, pengurusan DAK Perubahan tahun 2016 untuk Kebumen. “Itu atas inisiatif Yahya Fuad sendiri. Saya tidak men­ gundang dan telepon,” katanya.

“Saya sampaikan pada posisi pimpinan DPR ti­ dak berweneng intervensi (anggaran),” bantahnya.

“Termasuk, saya tidak pernah menerima pro­ posal dari Yahya Fuad,” lanjutnya.

Menurutnya, APBN Perubahan digedok 24 Juni 2016. Sementara data surat masuknya proposal soal DAK Kebumen baru diterima sekretariat Bang­ gar 29 Juli 2016.

“Artinya sebulan usai APBN P diketok. Artinya tanpa saya, sesuai mekanisme APBN P paket pem­ bahasan tidak terpengaruh pada pengajuan pro­ posal,” jelas dia.

“Saya tidak pernah menjanjikan dan meminta fee,” bantahnya.

“Kenyataannya justreu dia (Yahya Fuad) minta 7 persen. Dia menjual nama saya,” tegas dia. (tim)

Seret Ketua DPRD Kebumen Kasus suap proyek di Kebumen juga menyeret Ketua DPRD Kebumen, Cipto Waluyo, politisi PDIP. Cipti yang telah ditahan sejak akhir Februai lalu menjadi tersangka atas pengembangan kasus di Kebumen bersama Taufik Kurniawan.

“Tersangka CW ditahan untuk kepentingan penyidikan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Penahanan dimulai sejak 21 Februari 2019. Leb­ ih lanjut dia mengatakan, pihaknya terus melaku­ kan proses pemeriksaan dan kegiatan penyidikan kasus ini.

Cipto Waluyo diduga menerima duit suap ter­ kait pengesahan dan pembahasan APBD Kabupat­ en Kebumen periode 2015-2016, pengesahan atau pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kebu­ men 2015-2016.

Dalam APBD itu pihaknya menyetujui adanya anggaran pokok pikiran untuk seluruh anggota DPRD Kebumen. Di APBD Perubahan saja, jatah ketua Rp 1 miliar, wakil ketua Rp 500 juta, semen­ tara anggota Rp 150 juta. Cipto disangkakan me­ langgar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (far)

14

HUKUM

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

ULP dan PPHP Akui Dipaksa n Korupsi E-Mading Kendal 2016

S

emarang - Kebobro­ kan dugaan korupsi pen­ gadaan perangkat sistem informasi digital Majalah Dinding (Mading) elektronik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tahun 2016 terus terung­ kap. Pada pemeriksaan terdakwa, Muryono mantan Kadisdik selaku Pengguna Anggaran, Agung Mar­ kiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Lukman Hidayat, Direktur CV Karya Bangun Sejati (KBS) penyedia barang/jasa hal itu terungkap.

Kasus dengan kerugian neg­ ara sekitar Rp 4,3 miliar lebih itu disebut juga melibatkan Dr. Mirna Annisa, Bupati Kendal dan Ir. Bam­ bang Dwiyono, M.T. selaku Sek­ retaris Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016. Keduanya diduga memerintahkan proyek bermas­

alah itu tetap digelar.

Panitia Penerimaan Hasil Peker­ jaan (PPHP) pengadaan mengakui dipaksa Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sobirin. Selain tak memiliki kompetensi, mereka tak bekerja sebagaimana ketentuan.

PPHP tak diberikan surat kontrak pengadaan sebagai acuan dan hanya dibekali daftar list barang.

Mereka tidak memeriksa semua barang di 30 sekolah penerima dan langsung menandatangani Berita Acara (BA) penerimaan.

“Awalnya kami menolak. Kami dipaksa PPTK, Sobirin menjadi PPHP. Alasannnya aman dan tidak ada yang dikorbankan. Kami hanya diberi daftar list barang, memerik­ sa di 5 sekolah penerima. Itupun hanya memeriksa on off LCD,” kata Ivo Istiyono, guru SMKN 4 Kendal, Ketua PPHP pada sidang di Pen­

gadilan Tipikor Semarang, Senin (25/3).

Joko Susilo (Sekretaris) dan Fahrudin Furqon (anggota) juga mengakui, tak tahu kontrak dan spesifikasi barang. Mereka bahk mengaku tidak tahu tugas PPHP. PPHP ditunjuk sepihak 1 Febru­ ari 2016. SK penunjukan diberikan 17 Oktober 2016. Saat itu juga mer­ eka mengajukan surat pengundu­ ran.

“Didatangi Sobirin disampaikan SMK 4 akan dapat bantuan LCD. Minta saya dijadikan penerima.

Tahu-tahu SK nya muncul sebagai PPHP. Kami kaget dan mundur.

Kami tidak mampu dan tidak pu­ nya sertifikat. Kami juga takut sep­ erti kasus 2014 lalu (korupsi pen­ gadaan alat leraga lendidikan-red).

Oleh Sobirin dijawab demi Kendal, aman dan tidak korban. Ada Joko

Mirna Annisa

Supratikno, Sobirin,” ungkap Ivo. Merasa beban dianggap meng­ hambat program Kendal dan kha­ watir disanksi, Ivo dan dua anggota menerima. Beberapa lembar doku­ men ditunjukan oleh Sobirin tapi tidak diberikan. Dokumen disebut masih dalam perbaikan.

“Kami tak tahu masa kontrak­ nya. Karena tak pegang. Apalagi spesifikasi teknisnya,” kata dia.

Pada 27 Desember 2016, Sobirin memerintah mereka memeriksa barang. Dari 30 sekolah, hanya 5 yang didatangi. Diketahui belum ada pemasangan barang dan insta­ lasinya oleh penyedia. Pengadaan molor.

BA penerimaam, kata Ivo disod­

Digugat, KSP Restu Indo Agung Menang Lawan PT Cipta Persada Mas Semarang - Pengadilan Tinggi (PT) Semarang memenangkan KSP Restu Indo Agung atas gugatan An­ dri Himawan, Direktur PT Cipta Per­ sada Mas atau Liviya Jaya Property, pengembang perumahan. Dalam pu­ tusan bandingnya, PT Semarang mem­ batalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) PN Semarang sebelumnya.

“PT semarangan menolak gugatan seluruhnya,” kata Hans Firman, kuasa hukum KSP Restu Indo Agung kepada wartawan, Senin (25/3).

Putusan dijatuhkan majelis hakim, H Antono Rustono (ketua), Sri Wahyuni dan Dwi Prasetyanto (anggota) pada 7 Februari 2018. Dalam pertimbangan­ nya, hakim menyatakan hubungan Andri dengan KSP adalah hubungan perdata pinjam meminjam.

Atas kehendak Andri yang ingin membangun perumahan akan tetapi tak memiliki modal, penggugat Andri

meminjam uang. Hal itu dituangkan dalam perjanjian kredit tertanggal 3 Desember 2016 di hadapan notaris Chatarina Mulyani Santoso.

“Kedua pihak harus tunduk atas perjanjian itu. Pada prinsipnya pihak berhutang harus mengembalikan,” kata hakim dalam pertimbangannya.

Majelis menilai ada itikad tidak baik Andri untuk menghindar dari tanggu­ ng jawab mengembalikan pinjaman itu sesuai perjanjian. Menghindari tanggungjawab membayar hutang usai kreditnya macet atau tidak mem­ bayar serta ditagih KSP, Andri menggu­ gat ke oengadilan.

“Mestinya penggugat (Andri) dapat membayar atau mengemba­ likan uang yang fipinjam dari KSP karena rumah rumah yng dibangun dari uang pinjaman telah banyak laku terjual. Disinilah letak itikad buruk penggugat. Jelas nampak penggugat

Ir. Bambang Dwiyono

ingin terlepas dan menghindar dari tanggung jawab membayar hutangn­ ya,” jelas hakim.

Hakim menyatakan orang yang ber­ hutang kepada koperasi sama dengan pinjam di bank atau BPR dan lembaga keuangan sejenisnya berbadan hu­ kum. Selain orang berhutang harus mengembalikan sesuai perjanjian, prinsipnya jaminan hutang tidak dapat diganti atau ditukar sesui perjanji­ an atau kecuali dengan persetujuan kedua pihak.

Andri sama sekali tidak dapat mem­ buktikan dalil sebagaimana gugatan sehingga majelis hakim tingkat band­ ing sepatutnya.”Membatalkan putu­ san hakim tingkat pertama nomor 96/ Pdt.G/2018/PN.Smg tertanggal 11 Ok­ tober 2018,” imbuhnya.

Sebelumnya, KSP Restu Indo Agung dinilai melawan hukum. PN mengabul­ kan gugatan Andri sebagian. (far)

Muryono

ori Sobirin dan diminta langsung tanda tangan. Kepsek penerima dan PPHP Pembantu diketahui su­ dah tandatangan.

“Kami terima sudah ada tanda tangan dan stempel mereka,” lan­ jutnya.

PPHP mengaku setiap tinda­ kannya didasarkan perintah PPTK. Mereka menyadari pengadaan itu jadi masalah saat diperiksa kejak­ saan.

“Kami diarahkan Sobirin. Saya sudah beberapa kali minta doku­ men kontrak. Tapi tak diberi. Kami diberi usai dipanggil kejati. Tahu Pengguna Anggaran Kepala Dinas, (Bersambung ke Hal. 23)

Gugatan Kepailitan KSP Jateng Mandiri Dicabut Semarang - Gugatan permohonan pembat­ alan homologasi atau kepailitan terhadap KSP Jateng Mandiri oleh dua anggotanya dicabut.

Veronica Rahayu Budhiati, warga Semarang Barat, dan Teguh Santoso, warga Semarang Tengah selaku pemohon mencabutnya.

“Senin (25/3) kemarin surat pencabutan dilakukan,” kata tim penasehat hukum kedua pemohon pailit, Muhammad Dirgantara Indonesia, Selasa (26/3).

Kasus KSP Jateng Mandiri sebelumnya menyeret manta ketuanya, Halim Susanto. Ia yang pernah diajukan JPU Kejari Kota Semarang atas perkara dugaan penggelapan dana nasabah men­ capai Rp 14,136 miliar itu dituntut 13 tahun penja­ ra, denda Rp 20 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Akan tetapi dalam putusannya, majelis men­ yatakan melepaskan Halim dari segala tuntutan jaksa. Jaksa masih menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah agung (MA). (far)

Cabuli 5 Muridnya, Pak Guru Divonis 10 Tahun Penjara

Ferry Oktavianus Marthen alias Fery usai sidang.

Semarang - Seorang guru SD di Kota Semarang divonis 10 tahun penjara karena mencabuli lima muridnya. Ferry Oktavianus Marth­ en alias Fery (55), mantan guru PNS di SDN Karanganyu 2 Semarang Barat itu bersalah sesuai pasal 76 E jo pasal 82 ayat 1 tahun 2002 ten­ tang perlindungan anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP. “Menjatuhkan pidana 10 tahun dan denda Rp 1 miliar, subsidair 2 bulan kurungan, terhadap terdak­ wa,” kata majelis hakim Edy Suwan­ to didampingi Suparno dan Bakri pada sidang di Pengadilan Negeri

(PN) Semarang, Selasa (26/3).

Vonis itu lebih rendah dari tun­ tutan jaksa Kejari Kota Semarang, Zahri Aeniwati yang meminta pak guru dipidana 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Penasehat hukum salah satu korban beinisial JS, Dian Setyo Nugroho mengaku kurang puas.

“Apalagi korban ada lima, masih banyak korban-korban lain,”kata dia.

Warga Jalan Pamularsih Barat VII Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota

Semarang itu ditahan sejak 22 No­ vember. Atas vonis itu, ia terancam mendekam lebih lama lagi.

Pencabulan terjadi 2017 sampai 8 Maret 2018 lalu di sekolahan. Ak­ sinya dilakukan saat jam istirahat.

Ferry menjadi guru wali kelas 3B memanggil JS ke kelas. Di dalam, ia mengunci pintu, menggandeng JS dan menyuruhnya berdiri di dekat meja. Ia membuka kedua kakinya dan mencabuli. Selain korban JS, aksi terdakwa Ferry juga dilakukan terhadap sejumlah murid lain. Di antaranya berinisial CR (10), KZ (9), AM (8), NL (10). (far)

KRIMINAL 15

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

Istri Selingkuh di Kamar Mandi dengan Temen Dibacok Golok

B

rebes - Yonang emo­ si ketika mengetahui istrinya selingkuh dengan temannya sendiri di kamar mandi rumah.

Yonang lalu membacok istrin­ ya dengan pisau golok.

Aksi Yonang alias Nanang (29) warga Desa Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupat­ en Brebes dilakukan 15 Maret 2019 malam lalu. Pedagang cilor ini membasok istrinya, Rohani (25) karena kepergok wik-wik dengan pria lain.

Yonang mengaku tak bisa mengendalikan emosinya ketika mengetahui istri dan selingkuhannya keluar dari kamar mandi rumah. Apala­ gi, istrinya mengaku sudah

Korban pembacokan oleh suaminya sendiri. melakukannya berkali-kali.

Sebelum pembacokan, Yonann membuat tusuk sate cilor dari bambu. Kemudian, datanglah Farid, temannya membantu.

Yonang lalu masuk ke ka­

mar istirahat. Saat itu Farid bu­ kannya pulang, tapi mengajak Rohani ke kamar mandi untuk melakukan hubungan intim.

“Setelah keluar dari kamar, istri saya dan Farid tidak ada.

Cuma ada anak saya di situ.

Saya tanya sama anak, terus dia ngomong lagi pada di kamar mandi,” ujar Yonang di Mapolres Brebes, Rabu (20/3).

Tak lama kemudian, Yonang melihat Farid keluar dari kamar mandi disusul Rohani. Farid langsung kabur, sedangkan Rohani diinterogasi suaminya.

“Dia mengaku habis ber­ hubungan intim di kamar mandi. Istri saya juga men­ gaku sudah beberapa kali melakukannya,” tuturnya.

Mengaku kalap menden­ gar pengakuan itu, ia men­ gambil golok dan memba­ coknya ke kepala berkali kali.

Korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. (bes)

Bandar Sabu 1,5 Kg di Semarang Semarang - Polisi me­ nangkap bandar sabu seberat 1,5 kilogram yang sebelumnya diamankan dari seorang penge­ dar. Pelaku, Agung atau AM ditangkap di sebuah hotel di Yogyakarta, Selasa (19/3).

Kasat Res Narkoba Pol­ restabes Semarang, AKBP Bambang Yugo, mengatakan Agung merupakan ban­ dar yang memasok sabu ke pengedar yang sebelumnya ditangkap yaitu Bagas Mukti Pamungkas.

“AM itu sudah kedua ka­ linya terjerat kasus narkoba, tahun 2016 barang bukti 2 gram, Desember kemarin bebas, ini ditangkap dengan barang bukto besar. Dulu pengedar atau pengecee se­ karang bandar,” jelas Yugo.

Penyelidikan dan ket­ erangan sementara, Agung mendapat dari seseorang berinisial D yang kini masih diburu. Sebelumnya poli­ si menangkap Bagas saat mengendarai mobil untuk

Setubuhi Adik Kelas, UMS Masuk Bui Kebumen - Seo­ rang pelajar di Kebumen diduga menyetubuhi adik kelasnya di bawah umur. UMS (18) warga Desa Wero, Kecamatan Gombong, pelajar kelas XII SMK di Kebumen itu menyetubuhi korban yang juga kekasihnya. Ia merayu akan menikahi korban.

“Tersangka kelas XII sedangkan korban ke­ las XI. Tersangka merayu akan menikahi korban,” ungkap Kapolsek Kebu­ men AKP Hari Harjanto, Kamis (21/3).

Sebelum ditangkap, sepasang kekasih itu berduaan di dalam ka­

mar kos korban, Minggu (17/3) lalu. Saat indehoi, warga menggerebekn­ ya. Di kamar ditemukan alat kontrasepsi yang baru saja dipakai.

Orang tua korban yang tak terima mel­ aporkan tersangka ke­ pada polisi. Tersangka mengaku berpacaran dengan korban sela­ ma 1,5 tahun. “Kami melakukannya lebih dari sekali dan tidak hanya di kos,” ucapnya yang dijer­ at pasal 81 UU RI No 17 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun pen­ jara. (men)

Bandar 1,5 kg sabu yang diamankan. mengedarkan sabu di Plam­ ongan Indah Semarang.

Bagas terlihat mencuriga­ kan karena mondar-mandir dengan mobilnya. Kemudian petugas Polsek Pedurungan

mendatangi dan menangkap Bagas. Dari penangkapan itu diamankan 13 paket sabu di tas warna krem di dalam mobil dan 2 paket di tempat sampah. To­ tal beratnya 1,5 kilogram. (ang)

1.031 Botol Pestisida Palsu Brebes - Dua pengedar obat pertanian palsu dibekuk Polres Bre­ bes. Polisi menyita 1.031 botol kema­ san obat palsu berb­ agai merek. Pelaku, Sunaryo (48) warga Desa Kejagan Ke­ camatan Trowulan Polisi menunjukkan botol pestisida palsu.

Kabupaten Mojok­ rana Dinas Pertanian dan erto Jawa Timur dan Syarifudin (48) warga Desa Ketahanan Pangan Brebes, Pesaren Kecamatan Warungas­ Muhamad Furqon menam­ bahkan, wilayah pertanian di em Kabupaten Batang.

Kasat Reskrim Polres Brebes, Brebes menempati peringkat AKP Tri Agung Suryomicho tertinggi di Asia Tenggara mengatakan, kasus terungkap dengan luas areal 135.000 atas pengaduan petani. “Mer­ hektare. Untuk tanaman eka membeli obat tapi hasil padi, luasan areal pertanian panennya tidak memuaskan,” mencapai 105.000 hektare dan lahan bawang merah kata dia, Selasa (26/3).

Kabid Sarana dan Prasa­ 30.000 hektare. (bes)

Pencuri Kayu 96 Pohon Manis di Temanggung Temanggung - Komplotan pencuri kayu manis ditangkap Polres Temanggu­ ng. Keempat pelaku diamankan beserta barang bukti 5 karung kulit kayu manis se­ berat 200 kg yang berasal dari 96 batang.

Ari Kurniawan (39), warga Tinjomoyo, Su­ korejo, Gunungpati, Kota Semarang, Muhaim­ in (29), warga Gintung, Giripurno, Ngadirejo, Temanggung; Waluyo (36), warga Bantir, Candiroto, Temanggung dan Andi Nugroho (32), warga Bantir, Candiroto, Temanggung.

Kasubag Humas Polres Temanggu­ ng AKP Henny Widiyanti mengatakan, pencurian terjadi Minggu (10/3) petang.

“Pelaku berpura-pura mencari burung lalu mengambil kayu manis. Ada warga yang curiga melihat 4 orang turun dari hutan dan kemudian melapor pada petugas Per­ hutani,” katanya, Selasa (26/3). (gung)

Bocah Pesan Fiktif Ojol Sampai 185 Kali Sukoharjo - Seorang bocah asal Sukoharjo, F (14), ketahuan memesan makanan melalui ojek online (ojol) secara fiktif. F mengaku melakukannya 185 kali.

Atas tindakannya, rumah F di kawasan Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, di­ geruduk puluhan sopir ojol Grab dan Gojek, Senin (25/3) malam. Video penggerudukan tersebut kemudian viral di media sosial.

Mereka meminta pertanggungjawaban atas pesanan fiktif F. Mereka meminta orang tua F mengganti seluruh kerugian atas pesanan fiktif itu.

Kapolsek Grogol, AKP Didik Noertjahjo, mengatakan masih menyita ponsel milik F. Namun pihaknya tidak melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum karena telah diselesaikan secara kekeluargaan. (rjo)

Kesandung Tambang Ilegal, Caleg PPP Dicoret Rembang - KPU Kabupaten Rembang mencoret nama caleg PPP, Syafaatun dari Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019. Ca­ leg untuk DPRD Rembang itu kesandung kasus tambang ilegal.

Pencoretan sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah inkrah di Pengadilan Negeri (PN) Rembang.

“Statusnya terpidana. Kami lakukan pleno, dan memutuskan dicoret dari DCT,” terang Ketua KPU Kabupaten Rembang, M Ika Iqbal, Kamis (21/3).

Iqbal menjelaskan meski telah dicoret dari DCT, nama Syafaatun akan tetap ter­ tera di lembar surat suara. Selain Syafaa­ tun, KPU juga mencoret dua nama caleg lain dari PDIP karena meninggal dunia, serta seorang caleg dari Partai Demokrat karena caleg yang bersangkutan mengun­ durkan diri dari partainya. (bang)

16

KISAH-KU

N

amaku Yuni, sebut saja begitu. Aku kelahiran Kabupaten Semarang, 17 Oktober 1998. Umurku kini sudah sekitar 20 tahun. Aku tinggal di per­ batasan Kota Semarang dengan Ungaran.

Kisah-Ku, mungkin tak berbeda dengan ke­ bakayan wanita lain, yang senasib dengan-Ku. Ya, nasib menjadi seorang Pekerja Seks Komer­ sial (PSK).

Diusiaku yang masih belia, aku terjerumus dalam nestapa dunia hina itu. Mau apalagi, kondisi yang memaksaku melakukan ini.

Aku menjadi PSK di usia-Ku belum genap 17 tahun. Ibuku yang bekerja sebagai TKI di Negara Arab, serta bapakku yang tidak pernah pulang ke rumah, mungkin menjadikan-Ku “nakal”.

Apalagi, Aku diusir dari rumah oleh kakak­ ku sendiri. Sekarang aku yang tinggal di rumah nenek, terpaksa menghidupi diriku sendiri.

Kisahku terjadi September 2015 silam. Ke­ tika itu, umurku tepatnya baru 16 Tahun 11 bulan. Aku dari keluarga tak mampu dan tidak bekerja. Aku belum punya KTP dan belum per­ nah menikah. Meski begitu, aku sudah menjadi PSK. Ya..Ironis bukan.

Kisahku bermula ketika aku bertemu den­ gan seorang perempuan, sebut saja namanya Rani. Wanita 28 tahun itu, merupakan warga Meteseh, Tembalang, Semarang. Aku kenal dengan Rani dari temanku, sebut saja Ida, teman sesama PSK yang kukenal sejak sebulan sebelumnya melalui instagram. Ia berusia dua tahun lebih besar dari aku.

Suatu saat, bersama Ida, kami pergi ke ru­ mah Rani. Kami janjian dan di pom bensin Sigar Bencah, kami dijemput Rani. Rani sendiri mer­ upakan mantan PSK. Di tengah obrolan kami, kudengar Ida cur­ hat tentang pribadinya. Ia mengaku sedang butuh uang untuk mengangsur motor. Dua kali angsuran motornya belum dibayar. Maklum saja, suami orang yang sebelumnya “meng­ hidupinya” kabur.

Kepada Rani, Ida meminta dicarikan pelang­ gan, untuk melayani berbuat intim (Booking out) dengannya. Ida meminta tarif Rp 300 ribu

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

Aku Menjadi PSK Cilik per jam dan menjanjikan akan memberi komisi atau keuntungan Rp 50 ribu ke Rani.

“Belum tahu coba nanti saya carikan” kata Rani kepada Ida sebelum akhirnya kami pulang.

Lewat group cewek BO Semarang, Rani me­ majang foto Ida di gallery facebook. Dari itu, Ida mendapat bookingan pelanggan.

Aku dan Ida kembali main ke rumah Rani.

Usai ngobrol-ngobrol “ngalor ngidul”, akupun akhirnya menawarkan diri ke Rani untuk di­ carikan pelanggan juga. Aku menawarkan diri menjadi PSK lagi dan menjadi anak buahnya.

Aku tertarik menjadi PSK karena Rani mengaku, dirinya pernah menjadi PSK dan gampang mendapat uang dengan cepat dan banyak.

“Kerjanya tidak capek,” kata dia meyakinkan-Ku saat itu.

Sesuai kesepakatan, pemba­ gian hasil, aku akan mendapa­ tkan Rp 250 ribu, sementara Rani mendapatkan Rp 50 ribu. Sama seperti kesepa­ takan Rani dengan Ida. Aku sendiri tak mengenal para pengguna seks atau pe­ langgan karena jadwal yang diberikan Rani. Saat ada pe­ langgan, Rani akan meng­ hubungi via telepon.

Bagi pengguna jasa seks atau pelanggan yang akan membooking atau memesan, harus menginbox di akun facebook Rani. Jika sudah terjadi kesepakat tarif dan waktunya, transaksi diatur.

Pelanggan, pria hidung belang yang membooking harus chekin hotel lebih dulu dan mem­

beritahu nama hotel dan nomor kamar. Ber­ sama-sama, baik aku dan Ida diantar Rani ke kamar tersebut untuk melayani seks.

Senin, 28 September 2015 akupun mendapat tamu (boking) pertamaku dari Rani. Siang itu sekitar pukul 11.00 WIB aku diantarnya ke Hotel Alam Indah Semarang. Kami langsung menuju kamar. Seingatku nomor 926.

Tiba di sana, aku langsung ditinggal Rani.

Kulihat ia ke arah parkiran hotel. Di sana ia menunggu-Ku. Dalam melakukan hubun­ gan seks dengan penggu­ na seks, aku tidak pernah memakai alat kontrasepsi.

Menurut Rani kondom habis sehingga tidak usah pakai.

Sesuai ka­ ta-katanya, jika pe­ langgan

mau keluar (orgasme).

“Spermanya agar dikeluarkan di luar vagina agar gak hamil,” pesannya kepada-Ku. Akupun memberanikan diri masuk ke ka­ mar menemui “tamu-Ku” yang menunggu. Usai basa-basi ngobrol, Akupun akhirnya melayani pria yang 30 tahun lebih tua dari-Ku itu. Duh..

Apakah harus seperti ini hidup-Ku. Setelah satu jam aku diboking tamu yang me­ mang tak ingin Ku-kenal itu, aku mendapat ba­ yaran Rp 300 ribu. Akupun langsung keluar kamar.

Aku langsung dijemput Rani untuk pulang ke rumahnya. Kepada Rani, aku setor Rp 50 ribu sesuai kesepakatan. Aku lalu pulang bersama Ida yang menunggu di rumah Rani.

Esoknya, aku mendapat bokingan lagi dari Rani. Sekitar pukul 15.30 WIB aku kembali di­ antarnya ke Hotel Alam Indah Semarang dan langsung menuju kamar 910.

Seperti sebelumnya, Aku tak tahu siapa “ta­ mu-Ku”. Saat itu, mungkin menjadi hari sial-Ku. Ternyata, “tamu-Ku”, polisi yang menyamar. Aku dan Rani ditangkap dan digelandang ke kantor polisi.

Rani diproses hukum karena dinilai mem­ perdagangkan-Ku. Sementara aku hanya men­ jadi saksi.

Rani meringkuk di penjara wanita Semarang karena menjual diriku yang masih di bawah umur. Ia dipidana setahun dan denda Rp 1 juta pada Januari 2016 lalu.

Meski begitu, pengalaman itu seolah tak membuatku kapok. Akupun tetap men­ jadi PSK yang menjadi pemuas nafsu pria hidung belang. Mungkin ini memang sudah takdir-Ku. (*) ~Kisah-Ku merupakan kisah nyata dan benar-benar terjadi~

Cara Melakukan Hubungan Seks yang Lebih Aman Seks adalah bagian penting da­ lam hidup. Seks memang sangat menggairahkan dan juga sedikit menggentarkan, baik bagi orang yang sedang mempertimbangkan seks untuk pertama kalinya maupun orang berpengalaman yang mencari pasangan baru.

Anda perlu belajar untuk tetap aman dari penyakit menular seksual (PMS), kehamilan yang tidak diing­ inkan, dan perilaku seksual berisiko lainnya. Ingat, Anda harus memper­ hatikan kesehatan mental dan juga fisik.

1. Menghindari Penyakit Menu­ lar Seksual (PMS). Gunakan kondom lateks. Kondom pria harus digunakan dalam semua jenis hubungan seks, termasuk vaginal, anal, dan oral. Kondom wanita dapat digunakan untuk hubungan seks vaginal.

2. Cobala pelumas. Gesekan me­ mang sangat menyenangkan saat berhubungan, tetapi juga meningkatkan risiko infeksi.

Gesekan sering kali merusak kondom atau dental dam.

3. Cari cara lain untuk bermes­ raan. Waspadai risikonya.

4.

5.

6.

7.

Risiko infeksi ketika hubun­ gan via anal lebih tinggi karena kulit anus lebih tipis sehingga infeksi dan penu­ laran penyakit akan lebih mungkin. Beberapa tindakan seksual yang tidak berisiko: Telepon seks atau pesan seks, Masturbasi mutualisme, Cyber sex.

Cobalah aktivitas berisiko rendah. Seks via anal dan vaginal dianggap sebagai aktivitas seksual “berisiko tinggi”. Anda tetap dapat bermesraan tanpa harus ber­ cinta.

Konsultasi dengan Dokter.

Jalani tes secara teratur. Kun­ jungi dokter atau klinik gratis secara teratur untuk menjal­ ani pemeriksaan HIV dan in­ feksi atau penyakit menular seksual lainnya.

Ketahui gejala-gejala yang spesifik. Mengedukasi diri dapat membantu Anda agar tetap aman.

Vaksinasikan diri Anda.

Salah satu cara terbaik untuk mencegah PMS/IMS tertentu adalah dengan vaksinasi.

Saat ini ada vaksin untuk mencegah Hepatitis A dan Hepatitis B, serta Human Papillomavirus (HPV).

8. Tanyakan tentang seks risiko tinggi. Ada beberapa situasi yang mendorong Anda untuk melakukan hubungan seks risiko tinggi secara sadar. Mis­ alnya, pasangan pernah didi­ agnosis menderita HIV. 9. Mencegah kehamilan tidak diinginkan. Cobalah pil KB. Metode kontrasepsi hormon mengatur siklus kesuburan wanita untuk mencegah ke­ hamilan.

10. Jalani hubungan monogami.

Monogami berarti menjalani hubungan eksklusif dengan satu orang saja. Monoga­ mi membantu mengurangi risiko penularan PMS/IMS. 11. Prioritaskan keamanan. Jan­ gan mencampur narkoba dan alkohol dengan seks.

Berhubungan di bahwa pen­ garuh narkoba atau alkohol bukanlah ide yang aman.

Tips • Jangan menggunakan pro­

duk yang berbahan dasar pe­ troleum atau minyak karena akan melemahkan kondom.

Ada banyak pelumas yang berbahan dasar air yang dijual di pasaran.

• Anda harus memakai kon­ dom untuk mencegah penularan IMS dan untuk mencegah kehamilan.

• Bawalah kondom ke mana pun Anda pergi untuk ber­ jaga-jaga, tetapi usahakan tidak menaruhnya dekat dengan tubuh Anda (sep­ erti dalam dompet) karena panas akan mempercepat kerusakan lateks.

• Seks mencakup pilihan selain seks vaginal dan anal. Seks manual dan oral seks juga merupakan aktivitas seksual namun tidak membutuhkan kontrasepsi. Ingatlah bahwa penyakit seperti HIV masih dapat ditularkan melalui luka kecil di mulut. Gunakan kon­ dom agar benar-benar aman, terutama jika pasangan dites HIV baru-baru ini.

Pakailah kondom sesegera mun­ gkin. Meskipun bekas sperma dalam

cairan Cow­ p e r (“cairan pra ejakulasi”) diya­ kini tidak menyebabkan kehamilan, namun menggu­ nakan kondom sesegera mungkin sangatlah penting untuk mencegah penyebaran IMS. Peringatan Penyakit menular seksual tidak membedakan status pernikahan, usia, orientasi seksual, kelas atau warna kulit. Gunakan kondom.

Jangan pernah menyenangkan diri sendiri atau pasangan dengan buah-buahan seperti pisang atau benda-benda berbentuk penis yang tidak solid. Ketidakmampuan mem­ perhitungkan hal ini dapat menye­ babkan situasi yang harus melibat­ kan ahli medis.

Tidak ada seks tanpa risiko. Tidak ada bentuk kontrasepsi yang 100% bisa diandalkan. Cara paling tepercaya untuk tidak tertular PMS adalah tidak berhubungan seksual sama sekali.

PERISTIWA 17

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

Ditangkap Densus 88 , Wanita ini Tewas di RS Polri

K

laten - Terduga teroris per­ empuan berinisial YW yang ditangkap Densus 88 Antiteror di Klaten, 14 Maret 2019 lalu meninggal dunia. Dia meninggal 4 hari pasca penangkapan.

Ketua RW 2, Dusun Desan Wetan, Desa Joton, Jogonalan, Klaten, Mujio­ no bersama ketua RT setempat men­

gaku menjadi saksi kondisi Y setelah meninggal.

“Meninggal Senin (18/3) siang. Saya bersama Pak RT diajak polisi ke Jakarta,” kata Mujiono, Rabu (20/3).

YW meninggal di RS Polri Kra­ mat Jati. YW meninggal karena sakit pada bagian lambung. Pihak keluarga membenarkan YW memiliki riwayat

penyakit lambung. Bahkan sebe­ lum ditangkap, YW sempat muntahmuntah.

“Pemakaman dilakukan di Tanah Kusir. Dimakamkan di sana karena kha­ watir kalau ditolak di sini karena didu­ ga teroris. Padahal sebenarnya di kam­ pung sini tidak masalah,” pungkasnya. (ten)

6 Bus Dedy Jaya Terbakar

Bocah Tewas Terseret Ombak Pantai Kebumen

Brebes - Kebakaran terjadi di garasi Bus Dedy Jaya di Desa Cimohong, Ke­ camatan Bulakamba, Brebes, Minggu (24/3). Enam bus yang sedang diper­ baiki terbakar. Dua di antaranya rusak parah.

Kebakaran terjadi siang hari di bagian bengkel. Dari dalam salah satu bus, muncul api dan merembet keluar membakar bus lain. Puluhan ban bekas juga tak luput dari api. Api dengan cepat membesar dan membakar atap bangunan.

Menager PO Dedy Jaya, Ratno Robani menjelaskan, kebakaran diduga dari percikan api las. Seorang pekerja sedang mengelas dan tidak sengaja api memer­ cik ke bagian busa kursi penumpang.

“Dia tidak menyadari, api membakar busa kursi bus dan membesar seperti ini,” kata Ratno Robani mengyebut, akibat kejadian ini, PO Dedy Jaya dipekirkan rugi Rp500 juta. (bes)

Kebumen - Maruf Al Na­ tazah, bocah berusia 10 tahun tewas usai terseret ombak Pantai Kebumen. Warga Jln Kinibalu, RT 03 / RW 11, Kelu­ rahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap itu terseret ombak di Pantai Bocor, Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren,

Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas Magelang - Gunung Merapi kem­ bali meluncurkan awan panas guguran, senin (25/3). Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebenca­ naan Geologi (BPPTKG) mencatat awan panas terjadi dengan durasi 90 detik dan jarak luncur 900 meter ke arah hulu Kali Gendol.

Awan panas guguran itu merupakan yang ketiga kalinya hari itu. Meski begi­ tu, belum ada perubahan status waspada Gunung Merapi. BPPTKG meminta mas­ yarakat terutama yang tinggal di lereng Gunung Merapi tetap tenang. (lan)

Minggu (24/3) sore. Senin (25/3) sore korban ditemukan meninggal dunia.

Humas BPBD Kebumen, Heri Purwoto mengatakan, korban ditemukan sekitar 100 meter ke arah barat dari lokasi keja­ dian. Korban terseret ombak saat mandi di laut bersama teman-temannya. (men)

Puluhan Pohon Tumbang Sragen - Hujan disertai an­ gin kencang terjadi di di Kabu­ paten Sragen, membuat puluhan pohon tumbang. Peristiwa ter­ jadi, Sabtu (23/3). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daer­ ah (BPBD) Sragen, Sugeng Priyo­ no, mengatakan sedikitnya ada 28 pohon yang tumbang.

“Diterjang angin kencang saat hujan,” kata Sugeng.

Salah satu pohon tumbang menimpa mobil di Pondok Pe­ santren Muhammadiyah Darul Ihsan Sragen “Total ada dua mo­ bil yang rusak karena tertimpa pohon. Ada juga rumah yang rusak ringan,” katanya. (gen)

Longsor di Banjarnegara Tutup Akses Jalan Banjarnegara - Hujan de­ ras di Kabupaten Banjarnegara, Ju­ mat, (22/3) malam, membuat sejumlah akses jalan tertutup material longsor.

Longsor terjadi di akses jalan Ban­ jarnegara-Pekalongan di Keca­ matan Wanayasa.

Tebing setinggi sekitar 10 me­ ter longsor. akses jalan di keca­ matan Banjarmangu-Wanadadi

Kepala BPBD Pemalang, Wismo mengatakan, longsor terjadi Jumat (22/3) petang.

“Longsor mengenai dua ru­ mah warga,” kata Wismo.

Longsor menerjang ru­

Semarang - Hujan deras mengguyur Kota Semarang. Beberapa daerah di Semarang bagian atas sempat mengalami hujan es. Peristiwa terjadi, Rabu (27/3) siang.

Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Semarang, Iis Widya Harmoko men­ gatakan, fenomena tersebut biasa terjadi karena ketinggian awan hujan yang rendah.

“Wajar, hanya kebetulan awannya sangat rendah,” kata Iis..

Ketinggian awan serta suhu awan itulah yang menyebabkan kristal hujan yang jatuh ke tanah tidak sempat mencair. Ketinggian awan saat hujan es antara 300 sampai 400 kaki.

“Untuk hujan es, ketinggiannya antara 300-400 feet, dimana kristal es yang terbentuk dari awan tidak sempat menjadi air hujan,” jelasnya.

Selain hujan es, sejumlah pohon tumbang terjadi Kota Semarang antara lain di Jalan Arteri Soekarnohatta, Sigar Bencah, Kenteng Sari, dekat SMAN 15, dan Bangetayu.(ang)

Truk vs Bus di Boyolali, 2 Tewas dan 3 Luka Parah Boyolali - Kecelakaan terjadi di jalan So­ lo-Semarang, ruas Ampel, Boyolali. Dua orang tewas dunia dan tiga orang luka-luka. Kecelakaan di wilayah Dukuh Keboan, Desa Sidomulyo, Ampel, Boyolali itu melibatkan truk H-1793-P, sepeda motor H-4160-NV dan Bus PO Agra Mas nopol B-7144-YL. “Dua korban yang meninggal dunia yakni sopir truk dan kernetnya,” kata Kanitlaka Satlantas Polres Boyolali, Ipda Utomo, Sabtu (23/3) malam.

Korban tewas Indi Saryanto (29) warga Desa Mrisi, Kecamatan Tanggungharjo, Grobogan dan kernetnya, Bakti Riyanto (32) warga Desa Wanun­ tunggal, Kecamatan Godong, Grobogan.

Tiga korban luka, Etika Puri Soraya (25) warga Sraten Permai, Desa Sranten, Tuntang, Kabupat­ en Semarang. Kemudian sopir bus PO Agra Mas, B-7144-YL, Suyono (61) warga Jl Raya Ujungberung No 7, RT 02/01 Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung; dan seorang pen­ umpang, Rohmadi (40) warga Wonogiri.

Kecelakaan diduga akibat truk selip dan oleng saat hujan. Usai melewati marka jalan, truk meng­ hantam bus PO Agra Mas dan motor. Bahkan bus nyaris masuk ke jurang di kiri jalan. (ali)

Satu Tewas Saat Kelenteng Tay Kak Sie Semarang Terbakar juga tertutup material longsor.

Kepala BPBD Banjarnega­ ra, Arief Rahman mengimbau pengendara tetap berhati-hati mengingat kondisi jalan masih licin. (ara)

Longsor di Pemalang, 1 Warga Tewas Tertimbun Pemalang - Longsor di Pedagung RT 09 RW 02, Desa Tundagan, Kecamatan Watukumpul, Pemalang me­ nerjang 2 rumah warga. Seo­ rang warga tewas tertimbun.

Hujan Es di Kota Semarang

mah milik Keluarga Maryoto yang berjumlah 3 jiwa dan Rahmat yang berjumlah 3 jiwa. saat longsor, Wartini (61), tewas tertimbun long­ sor di rumah Maryoto.

“Akibat terjadinya longsor ini, 21 rumah terancam long­ sor. Warga yang mengungsi ada 5 orang dan mengungsi di rumah keluarga terdekat,” kata Wismo. (pem)

Semarang - Kebakaran di kompleks Kelenteng Tay Kak Sie Semarang memakan korban. Gedung cagar budaya, rumah abu Tjie Lam Tjay itu ludes terbakar dan menewaskan seorang penjaganya, Sutiyono atau Om Lhe (82), Kamis (21/3).

Penjaga klenteng Tay Kak Sie, Sofian Candra mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 04.30 WIB pagi. “Saya pikir ada bakar sampah di belakan­ gnya. Saya datangi api sama asapnya sudah tinggi,” kata Candra.

Meski Pintu utama tertutup rapat, Candra mengaku melihat korban terduduk diam. Candra berusaha memanggil bantuan hingga akhirnya pemadam datang sembari warga sekitar berusaha memadamkan. “Korban posisinya sudah duduk diam. Apinya membesar,” ujarnya. (ang)

18

FOKUS

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

Mengeruk Untung Duit Galian C Proyek Tol Batang-Pekalongan

S

emarang - Subari bin Kasim (540, warga Desa Desa Wangandowo RT.003 RW.002, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan harus meringkuk di sel tahanan. Kepala Desa Wangand­ owo keseret dugaan korupsi duit galian C proyek tol Batang-Peka­ longan yang dikerjakan PT Sumber Mitra Jaya (SMJ).

Kasus terjadi sejak 1 November 2016 sampai 20 November 2017.

Subari dinilai korupsi, tidak menye­ torkan penerimaan yang menjadi hak desa dari kegiatan penggalian tanah PT SMJ. Selain memper­ kaya sendiri Rp 177.291.330 , ia juga memperkaya orang lain Rp 343.736.860.

Tindakan itu merugikan keuan­ gan negara atau perekonomian negara Rp 521.028.190 berdasar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pem­ bangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tertanggal 17 September 2018. Duit itu digunakan “bancakan” Kades, perangkat desa, tokoh mas­ yarakat setempat dan warga.

Subari mulai diadili di Penga­ dilan Tipikor Semarang, Selasa (26/3). Tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Pekalongan, Bambang Wid­ ianto, Juwari dan Eko Hertanto menjelaskan, Subari menjabat Kades Desa Wangandowo Keca­ matan Bojong sejak 20 November 2013 berdasarkan Surat Keputu­ san Bupati Pekalongan Nomor 141.1/721 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013.

Dalam Peraturan Desa Wan­ gandowo Nomor 4/ 2015 ditetapkan APBDes Tahun 2016.

Pendapatan Asli Desa (PAD) dari pengelolaan aset desa, swadaya dan usaha sah lain Rp 377, 3 juta.

Dari transfer Rp 906,6 juta atau to­ tal Rp 1,283 miliar.

Tahun 2017 sesuai Perdes No­ mor 7/ 2016 PAD menjadi Rp 204,3 miliar sementara transfer menjadi Rp 1,215 miliar atau total Rp 1,455 miliar.

“PT SMJ, merupakan rekanan penyedia urugan tanah untuk

pembangunan jalan tol untuk wilayah Kabupaten Pekalongan.

Terkait itu PT SMJ menggali tanah milik warga di perbukitan Desa Wangandowo dengan membayar sesuai perjanjian,” kata JPU dalam surat dakwaannya.

Pada 19 Oktober 2015 Subari bermusyawarah dengan sebagian warga desa diwakili Lembaga Desa Wangandowo. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Nomor 001/TIM/X/2015. Antara lain diben­ tuk tim pelaksana proyek tanah urugan atau tim quarry yang diberi kuasa oleh warga. Tugasnya men­ gurus perjanjian dengan PT SMJ. Subari (Kades) selaku pelind­ ung, Hasanudin (Ketua), Zulfikar Tagayo (sekretaris), Yatin (Benda­ hara), Teguh (pelaksana teknis), Robai (keamanan). Tugas dan tanggungjawab tim quarry meng­ umpulkan atau rekapitulasi data terkait kerjasama galian dengan PT SMJ. Membantu operasional ketua dalam pengumpulan data angkut tanah urugan per rit per harinya.

Surat Perjanjian Kerjasama ten­ tang Perjanjian Sewa Tanah untuk pembuatan jalan pengangkutan tanah galian di wilayah Desa Wan­ gandowo dilakukan antara PT SMJ diwakili Amba dengan tim quarry.

Tim diwakili Subari, Hasanudin dan Zulfikar Tagayo. Perjanjian tertang­ gal 12 Agustus 2016 di hadapan notaris Arief Heru Purwnto SH. “Isi perjanjian, pemilik lahan menyewakan lahan untuk pen­ gangkutan tanah urug menggu­ nakan truk tronton. Harga sewa la­ han untuk akses jalan Rp15.000,00/ m2 per tahun dalam kurun waktu 2 tahun. Harga jual kandungan tanah ditetapkan Rp60.000,00/rit standar angkutan tronton. Kontribusi untuk sesa Rp 10.000,00/rit, usai pengga­ lian tanah, tanah akan dikembalikan dan bisa ditanam kembali. Pemilik tanah mempercayakan kepada Tim Desa Wanagndowo, investor mem­ bayar sewa jalan selama 2 tahun seluas 9.439m2xRp 15.000,00x2ta­ hun atau sebesar Rp 283.173.000,” urai jaksa.

Pelaksanaannya, PT SMJ mem­

bayar sewa tanah pembuatan jalan untuk pengangkutan ke war­ ga Rp 283,1 juta tunai 12 Agustus 2016 dan diterima Subari, Zulfikar Tagayo dan Hasanudin. Dari jum­ lah itu, Rp 28,2 juta seharusnya ma­ suk ke kas desa.

“Namun oleh Tim Qurry tidak disetorkan melainkan dibawa Sub­ ari Rp 18,8 juta. Rp 9,4 sisanya diba­ gi Tim Quarry,” kata jaksa.

Tim Quarry juga telah menerima Dana Kontribusi sesuai perjanjian dari PT SMJ kepada Desa Wangand­ owo total Rp 584 juta. Dari jumlah itu dikarenakan ada tanah yang disewa PT SMJ sehingga hanya di­ bayar Rp 570,1 juta untuk pengam­ bilan tanah urugan dari 8 November 2016 sampai 30 November 2017.

Pembayaran dilakukan tunai atau lewat Bilyet Giro tiap perten­ gahan dan akhir bulan dan diam­ bil Subari, Zulfikar Tagayo dan Hasanudin di Kantor PT SMJ. Dana Kontribusi oleh Tim Quarry tidak disetorkan ke rekening Kas Desa Wangandowo. Melainkan dikuasai Subari Rp 348,9 juta dan dibagikan ke sejumlah pihak.

Di antaranya, tunjangan an­ ggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wangandowo Rp1.000,00/rit Rp 53.493.230. Tun­ jangan Anggota Lembaga Pember­ dayaan Masyarakat Desa (LPMD) Rp500,00/rit Rp 26.748.900. Kas Pembinaan Kesejahteraan Kel­ uarga (PKK) Rp500,00/rit Rp 26.748.900, Kas Karang Taruna Rp500,00/rit Rp 26.748.900.

Tunjangan Ketua RT dan RW Rp500,00/rit Rp 26.748.900, Tunjangan Kades dan Muspika Rp1.000,00/rit Rp 53.438.830. Tun­ jangan Mantan Kades Sdr. Winaryo Rp500,00/rit Rp 26.749.300, Tun­ jangan Perangkat Desa Wangand­ owo Rp1.000,00/rit Rp 54.575.000, dan Kas RW 001 Rp1.000,00/rit Rp 53.691.230.

Sementara Rp 221,1 juta oleh Umayah atas perintah Subari, Rp 178,3 juta dikeluarkan untuk kepentingan desa dan pengelu­ aran lainnya. Sementara sisanya Rp 42,8 juta baru disetorkan ke Kas

Desa pada 7 November 2017.

Dari pengeluaran tersebut, yang digunakan untuk kepent­ ingan Desa Wangandowo Rp 120.793.000. Khusus untuk pemba­ ngunan fisik, berdasarkan pemer­ iksaan fisik Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan.

Yakni pengeluaran pembangunan gapura, rehabilitasi balai desa, pekerjaan paving, saluran air dan talud Rp 106.978.000. Setelah diperiksa hanya Rp 96.091.000.

Tim Quarry juga telah meneri­ ma Dana Kompensasi Penggalian Tanah yang bukan tanah warga sebanyak 1.475 rit atau senilai Rp 73.750.000. Selain itu juga terdapat pembayaran sewa tanah jalan desa oleh Supriyadi yang diterima Sub­ ari Rp 12,5 juta.

Kedua penerimaan total Rp 86.250.000 itu oleh Subari tidak disetorkan ke Kas Desa dan digu­ nakan kepentingan yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya.

Terdapat PAD Wangandowo berupa sewa lahan jalan desa Rp 28.260.000, pendapatan lain yang sah desa dari Dana Kontribusi total Rp 570.138.690. PAD berupa Dana Kompensasi Penggalian Jalan Desa dan sewa lahan Jalan Desa Rp 86.250.000. Ketiganya sebesar total Rp 684.648.690 yang tidak disetor­ kan ke Kas Desa atau tidak dima­ sukkan APBDes Tahun 2017.

“Namun digunakan langsung Terdakwa dan tidak ada catatan pembukuannya,” jelas jaksa.

Akibat perbuatan melawan hukum itu, Subari telah memper­ kaya diri sendiri Rp 177.291.330.

Yakni tunjangan Kades dan Mus­ pika Rp 53.438.830, Insentif Rp 9.342.000, Sewa Lahan Akses Quar­ ry Rp 28.260.000 serta Pendapatan Penggalian dan Sewa Jalan Desa Rp 86.250.000.

Terdakwa juga telah memper­ kaya orang lain Rp 285.944.040.

Rinciannya untuk insentif anggota BPD yang menerima Ketua BPD Zulfikar Tagayo Rp 53.496.230, In­ sentif anggota LPMD yang meneri­ ma bendahara LPMD Sukariyah Rp 26.748.115.

Insentif Karang Taruna yang me­ nerima Ketua Karang Taruna Desa Waskiot (alm) Rp 26.748.115, RW 01 yang menerima Hasanudin Rp 53.496.230. Ketua RT dan Rw Desa Wangandowo yang menerima Ket­ ua RT 05 Darjat Rp 26.748.115.

PKK yang menerima sekretaris Sukariyah Rp 26.748.115, Insentif mantan Kades Wangandowo yang menerima Winaryo Rp 26.748.115.

Insentif Sekdes Wangandowo diterima Yatin Rp 6.479.875, Kaur Umum diterima S Untung Rp 3.439.844.

Insentif Kasi Pemerintahan diter­ ima Sasmito Rp 3.439.844, Staf Kasi Pemerintahan diterima Suatmiri Rp 3.439.844, Kasi Pelayanan diterima Abdul Halim Rp 3.439.844. Kadus II diterima Tarhim Rp 3.439.844, Kasi Perencanaan diterima Fatchurchim Rp 3.439.844, Staf Kaur Keuangan diterima Umayah Rp 4.332.690.

Kaur Keuangan diterima Edi Su­ karyo Rp 3.439.844, Kadus I diterima Edi Junaedi Rp 3.439.844, Staf Kasi Pelayanan diterima Isroah Rp 3.439.844. Kadus III diterima Mutiyah Rp 3.439.844. Selain itu terdapat Rp 57.793.320 yang da­ lam penggunaannya tidak bisa di­ jelaskan oleh Terdakwa.

Memperhitungkan penyetoran yang dilakukan ke rekening Kas Desa pada tanggal 7 November 2017 Rp 42.827.500 dan pengelu­ aran/penggunaan untuk kepentin­ gan desa Rp 120.793.000, masih ter­ dapat uang yang digelapkan oleh Subari yang digunakan tidak sesuai peruntukannya Rp 521.028.190.

Jumlah itu merupakan kerugian negara sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuan­ gan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tertanggal 17 September 2018.

Subari primair dijerat Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU Nomor 31/ 1999 sebagaima­ na diubah UU Nomor 20/ 2001.

Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU yang sama. Lebih subsidair dijerat Pasal 8 UU yang sama. (far)

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

INFO PEMILU 19 12 Pengawas Awasi Pemilu di Jateng Semarang - Sebanyak 12 kelompok masyarakat mendaftarkan diri sebagai pengawas Pemilu ke Bawaslu Jawa Tengah. Enam di antaranya sudah sudah lolos verifikasi.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah, Roffiudin mengatakan, minat pengawasn Pemilu di tahun 2019 cukup tinggi. Berbeda dengan Pemilu 2014.

“Tahun 2014 itu tidak ada yang daftar. Kalau 2019, per 25 Maret sudah 12 yang daftar. Mereka yang lolos akreditasi berhak memantau pemilu,” kata Rofi, Selasa (26/3).

Enam kelompok itu, Forum Mahasiswa Batang, Pemuda Katolik Komisariat Surakarta, Pattiro Semarang, Pengurus Aisi­ yah Magelang, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Tengah, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jateng.

“Sudah terakreditasi dari Bawaslu RI dan pemantau bawa ID card dari Bawaslu RI,” pungkasnya.

Beberapa sayarat harus dipenuhi antara lain harus lemba­ ga, punya legaltas, mempunyai badan hukum, sumber dana jelas. Selain kelompok, masyarakat umum juga bisa ikut berpartisipasi dengan melaporkan ke Bawaslu jika mene­ mukan pelanggaran. (ang)

Awas, Hoaks Ancam 17 April 2019

S

emarang - Kapolda Jateng, Irjen Condro Kirono mengin­ gatkan ancaman penyebaran hoaks jelang dan saat Pemilu 17 April 2019 mendatang. Menurut­ nya, Pemilu 2019 akan menjadi wari­ san kebanggaan karena menjadi so­ rotan internasional.

Mereka akan menilai apakah neg­ ara ini mampu melakukan koordi­ nasi politik. Sukses tidaknya tergan­ tung kinerja objektif dan transparan semua pihak.

“Pemilu serentak ini menjadi ke­ sempatan berharga memilih calon yang akan membawa aspirasi dan memilih pemimpin, bukan untuk membenturkan pihak lain. Kita memilih pemimpin, bukan mengadu pemimpin,” kata Kapolda memba­ cakan arahan Menkopolhukam saat

Apel Gelar Pasukan dalam rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2019 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Jumat (22/3).

Semua pihak diajak mengenali, menemukan dan menetralisasi an­ caman sekecil apapun. Jika menemu­ kan, tegasnya, tidak ada toleransi dan akan ditindak tegas.

Hal yang harus diwaspadai, ker­ awanan hoaks dan politik identitas.

Berita hoaks digunakan sebagai alat melawan dan menyingkirkan lawan.

Sedangkan politik identitas, meng­ gunakan isu SARA sebagai bentuk strategi yang tidak bertanggung jawab.

Hilangnya rasionalitas dan men­ jadi bentuk teror bagi masyarakat.

Pelakunya pun harus diambil langkah hukum.

Sebanyak 453.133 personel gabungan disiapkan di seluruh Tanah Air agar pesta demokrasi tersebut berjalan baik. Di Jateng, anggota Polri diterjunkan lebih dari 23.000 pers­ onel didukung personel TNI 12.000 lebih.

“Ini tugas kebanggaan dan ke­ hormatan. Jadi, penuhi dedikasi dan pedomani sesuai prosedur tetap,” ka­ tanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen me­ minta warga menciptakan Pemilu damai dan nyaman. Masyarakat di­ minta tidak boleh lengah terhadap ancaman maupun gangguan-gang­ guan pada 17 April mendatang.

“Jateng saat ini kondusif, tapi kita semua tidak boleh lengah,” katanya. (tio)

4 Parpol di Jawa Tengah Gagal Ikut Pemilu Semarang - Empat partai politik di Jawa Tengah dicoret dari kei­ kutsertaannya dalam Pemilu 2019. Pen­ coretan dilakukan karena keempat par­ tai itu tidak melapor­ kan awal dana kampa­ nye (LADK).

Keempatnya, yakni Partai Garuda, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Han­ ura, dan Par tai Bulan Bin­

tang (PBB). Pencoretan ber­ laku di beberapa daer­ ah di Jawa Tengah un­ tuk tingkat DPRD Kabu­ paten atau Kota.

Koordina­ tor Divisi Hukum dan Pen­ gawasan Komisi Pemilihan U m u m (KPU) Jawa Te n g a h , Muslim Aisha mengungkap­ kan, pembatalan sesuai surat kepu­

tusan KPU RI Nomor 744/PL.01.6-Kpt/ KPU/III/2019 tertanggal 21 Maret 2019.

“Itu yang tidak menyerahkan LADK di tingkat Kabupaten dan Kota. Yang di Provinsi sudah clear,” kata dia, Senin (25/3).

Partai Garuda dicoret di 10 ka­ bupaten dan kota yaitu Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Boyolali, Jepara, Demak, Batang, Pekalongan, Tegal, Kota Surakarta, dan Kota Pe­ kalongan. Sedangkan PKPI juga di 10 daerah yaitu yaitu Kabupaten Banjar­ negara, Purworejo, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Kota Magelang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.

Dua partai sisanya yaitu Hanura dan PBB dicoret di 1 daerah yaitu Ha­ nura dicoret di Kabupaten Sukoharjo dan PBB dicoret di Kabupaten Pema­ lang. (ang)

MUI: Golput Hukumnya Haram!

Yogyakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) men­ egaskan sikap golput di pemilu hukumnya haram. Sudah menjadi kewajiban masyarakat memilih pemimpin. MUI menilai tak ada alasan golput.

“Memilih hukumnya wajib, golput hukumnya haram,” ujar Sekum MUI DIY, KRT H Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, Selasa (26/3).

Muhsin, begitu KRT H Ahmad Muhsin Kamaludiningrat akrab disapa, menjelaskan bahwa fatwa haram golput mer­ upakan hasil ijtima’ ulama di Kota Padang Panjang, Sumat­ era Barat, 2014 lalu. Fatwa ini masih berlaku.

Dalam fatwa tersebut disebutkan ada empat syarat yang harus dimiliki calon pemimpin. Jika salah satu dari keempat syarat itu terpenuhi, maka menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk memilihnya.

Keempat syarat yang dimaksud yakni siddiq (jujur), amanah (terpercaya), tabligh (aspiratif dan komunikatif ), dan fatonah (cerdas atau memiliki kemampuan). Selain ke­ empat syarat itu pimpinan juga harus beriman dan bertak­ wa. “Tinggal pilih saja mana yang terbaik,” ungkapnya. (dot)

20

INFO DESA

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

Rp 257 Triliun Dana Desa Disalurkan

J

akarta - Kementerian Dalam Negeri menyebutkan dana desa dari pemerintah hingga tahun ini mencapai Rp 257 triliun. Kucuran dana diberikan demi pemerataan pem­ bangunan.

Alokasi dana desa pada 2015 sebesar Rp 20,76 triliun, 2016 sebesar Rp 46,98 triliun, 2017 dan 2018 meningkat men­ jadi Rp 60 triliun, dan 2019 meningkat lagi menjadi Rp 70 triliun.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan pemberian dana desa merujuk UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberi man­ dat dan kewenangan lebih luas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan. Dana desa diharapkan dapat dimanfaatkan melaksanakan

kewenangan di bidang otonomi pe­ layanan, serta pembangunan kemas­ yarakatan dan pemerintahan.

“Desa merupakan ujung tombak dan kepanjangan tangan pemerintah pusat yang terdepan, dan dana desa dapat memicu kemandirian desa,” ujar dia pada acara ”Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Pen­ gelolaan Dana Desa menuju Desa Maju dan Mandiri” di Jogja Expo Center, Ke­ camatan Banguntapan, Bantul, Selasa (26/3).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana desa Rp 5 triliun hingga akhir Februari 2019. Angka tersebut sekitar 7,14 pers­ en dari total pagu anggaran dana desa dalam APBN sebesar Rp 70 triliun tahun

ini.

“Hingga akhir Februari 2019, realisa­ si penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD telah mencapai Rp 5,00 triliun, atau 7,14 persen dari pagu alokasinya,” demikian dikutip Apbn Kita.

Realisasi tersebut sedikit lebih rendah Rp 0,23 triliun jika dibanding­ kan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp5,23 triliun atau 8,71 persen dari pagu alo­ kasi.

Lebih rendahnya realisasi pen­ yaluran Dana Desa karena belum dipenuhinya persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I oleh pemerintah ka­ bupaten dan kota sesuai dengan PMK Nomor 193 Tahun 2018 tentang Penge­ lolaan Dana Desa. (dot)

Penyuluhan Usaha Menengah Kecil di Desa Blora - Penyuluhan tak hanya diberikan tentang narkoba, pernikahan dini. TNI Kodim 0721/Blora juga memberi penyuluhan tentang Usaha Menengah Kecil Menengah dan Koper­ asi Simpan Pinjam kepada warga desa sasaran TMMD, Desa Jurangjero, Kecamatan Bogorejo.

Penyuluhan digelar di Balai Desa Jurangjero kerjasama Kodim Blora dengan Dinperindagkop Blora. Sri Raharjo SE,MM selaku pemateri men­ yampaikan, UMKM selalu digambarkan sebagai sektor dengan peran penting. Peranan usaha kecil menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan perekonomian Indonesia.

“Penyuluhan untuk meningkatkan para pelaku usaha kecil dan menengah serta dalam mendapatkan permodalan,” kata dia. (ora)

”ABRI Masuk Desa” Sambut Hari Film Nasional 2019 Purbalingga - Film pendek bertajuk ABRI Masuk Desa (AMD) produksi Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerjasama dengan Jaringan Kerja Film Banyu­ mas Raya (JKFB) dan Cinema Lov­

ers Community (CLC) Purbalingga diputar perdana di Purbalingga.

Pemutaran perdana itu merupakan program bulanan CLC Purbalingga Bioskop Rakyat sekaligus dalam rang­ ka Hari Film Nasional (HFN) ke-69 yang jatuh tepat pada 30 Maret. Sutradara

SAMBUNGAN Buka...

(Sambungan dari Halaman 3)

butuhkan perhatian lebih, seperti masalah pembangu­ nan SDM, kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan petani, nelayan dan kelompok rentan lainnya,” katanya.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko juga menilai alokasi anggaran untuk apel kebangsaan itu terlampau besar. Menurut Wawan, anggaran itu lebih baik digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku tidak mempermasalahkan protes penyelenggaraan tekait pendanaan mencapai Rp 18 miliar itu.

“Kami sangat transparan, siapapun bisa melihat.

Soal tidak sepakat dengan jumlah monggo. Tapi kami harus menghadirkan seluruh masyarakat di Jawa Ten­ gah,” kata Ganjar, politisi PDIP yang sudah dua periode ini menjabat Gubernur Jateng.

Sejumlah kejanggalan ditemukan di antaranya pen­ ganggaran, tender cepat. Tendernya dilakukan sejak 16 Februari 2019, dan 17 Maret 2019 pelaksanaan. Tender dimenangkan PT Potensindo Global di Jalan Letjen Su­ prapyo 37A Sido Mulyo, Ungaran, Kabupaten Semarang.

Persiapan acara, menurutnya dinilai terlalu singkat.

Ia mencatat tender jasa penyelenggaraan berlangsung 6-25 Februari 2019. Sedangkan apel digelar pada 17 Maret 2019.

Data LPSE Jateng, acara mendapat jatah alokasi anggaran Rp18,7 miliar dari APBD 2019. Lelang jasa penyelenggaraan dimenangkan PT Potensindo Global dengan penawaran Rp16,39 miliar.

Informasinya, PT Potensindo Global adalah milik Ir. Didiek Hardiana Prasetyo, anggota Fraksi PDIP, Komisi B DPRD Jateng. Potensindo Global menyatakan, pihak­ nya merupakan EO profesional. ‘’Kami siap go internasional. Saat ini siapkan personel untuk mendapatkan event di luar negeri. Awalnya mun­ gkin sekitar Malaysia dan Singapura,’’ kata Didik yang kini majud Nyaleg lagi itu pada 2018 lalu ke media. (tio)

Bowo Leksono mengatakan, film ber­ dialek bahasa Jawa Banyumasan ini diangkat dari kisah nyata.

Film berdurasi 13 menit ini mengisahkan kepulangan Fajar dari kota dimana ia kuliah yang tercium kelompok ABRI (Angka­

tan Bersenjata Republik Indone­ sia) yang bermarkas di balai desa menjelang Pemilu 1997. Sebagai seorang aktivis mahasiswa, Fajar menolak Pemilu dengan mengam­ panyekan golput (golongan putih).

Cukup alasan bagi ABRI

Sistem Bank...

Supriyati yang disahkan pemimpin KCP Bank Jateng Kayen Pati, E.Susilowati.

“Tanpa alasan jelas, rekening diblokir dan dananya tak diberikan,” kata Arwani kepada wartawan di PN Semarang, Ka­ mis (28/3).

Gugatan di Semarang juga diajukan awal Januari 2019 oleh Nur Khafidin (30) dan Wastiningsih (41), warga Dk. Jajarwayang RT.010 RW.003 Desa Jajar­ wayang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Eka Agustina (35), warga Jl. Damar I/ 31 Slamaran RT. 001 RW.010 Desa Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Serta Romdlo­ nah (49), warga Dk. Klidungan RT. 003 RW.004 Desa Degayu Kecamatan Peka­ longan Utara, Kota Pekalongan. Perkara terdaftar nomor 43/Pdt.G/2019/PN Smg. Sama seperti lainnya, empat rekening nasabah berisi Rp 289 juta itu diblokir dan tak bisa dinikmati. Nur Khafidin pemilik rekening 2147043409 tertang­ gal 06 – 9 – 2018 .Wastiningsih rekening 3147046234 tertanggal 20 – 8 – 2018.

Eka Agustina rekening 2007157099 ter­ tanggal 12 – 10 – 2018. Kepemilikan­ nya terdaftar di Bank Jateng Cabang Pekalongan. Sementara Romdlonah tercatat nasabah Bank Jateng rekening 2007155746 tertanggal 20 – 08 – 2018 di Cabang Pekalongan. Serta rekening 2032178734 tertanggal 17 – 09 – 2018 di Bank Jateng Cabang Batang.

Nur Khafidin, nasabah Tabungan Bima itu pertanggal 25 Oktober 2018, memiliki dana Rp 38,390 juta, Wastin­ ingsih Rp 132,138 juta, Eka Agustina Rp 2,930 juta. Sementara Romdlonah Rp 116, 390 juta. Selain menuntut pengem­ balian Rp 289, 849.451, mereka menun­

menangkap Fajar dengan mem­ benturkan sesama pemuda desa.

“Kejadiannya di salah satu desa di Purbalingga menjelang Pemilu terakhir dimasa orde baru (orba),” ujar Direktur CLC Purbalingga itu, Minggu (24/3). (nga) (Sambungan dari Halaman 24)

tut adanya bunga Rp 12,126 sejak 25 Oktober 2018.

Komplain raibnya dana juga diala­ mi nasabah di Pati dan Demak. Di Pati gugatannya diajukan akhir Januari 2019 ke PN Pati bernomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti. Lima nasabah Bank Jateng, Supar­ no, Dyah Ayu Fitri Ambarwati, Moh Ishomuddin Alhaq dan ST Masyithoh menggugat pimpinan Bank Jateng Cabang Pati.

Pemiliki dana simpanan itu mengaku kehilangan Rp 3.050.854.945 dananya yang disimpan di Bank Jateng. Dana di rekeningnya diblokir tanpa pemberita­ huan dan tanpa alasan jelas. Selain Rp 3 miliar lebih dananya yang raib, mereka dirugikan tak bisa menggunakannya.

Atas hal itu mereka meminta ganti rugi tiap bulanya sesuai bunga bank .

Suparno kehilangan Rp 575.777.178 dan Rp 485 juta termasuk bunga total Rp 50,386 juta. Dyah Ayu Fitri Ambarwati sebesar Rp 713.134.904 plus bunga Rp 33, 873 juta. Moh Ishomuddin Alhaq Rp 479,1 juta dan Rp 198,6 juta plus bun­ ga Rp 11 juta. ST Masyithoh sebesar Rp 599,158 plus bunga Rp 28,460.

“Atas seluruh kerugiannya, kami menuntut ganti rugi materiil Rp 124,430.481 yang harus ditanggung Tergugat (Bank Jateng) setiap bulannya terhitung sejak dibekukan 25 Oktober 2018 sampai dibukanya kembali blokir,” kata Arwani.

Sehari sebelumnya, gugatan juga dia­ jukan ke PN Demak dalam perkara nomor 4/Pdt.G/2019/PN Dmk. Lima nasabah Bank Jateng, Nurhadi, Karomah, Sugi­ yanto, Sri Muningsih, Imroah menggugat pimpina cabang Bank Jateng Demak.

Mereka merupakan nasabah, pemilik Rp 840,811 juta yang disimpan di Bank Jateng. Dana itu diblokir tanpa alasan jelas dan dituntut dibuka dan dikemba­ likan. Mereka menuntut ganti rugi atas bunga setiap bulanya total Rp 39, 938 juta.

Arwani menyebut, masalah terjadi pada sistem Bank Jateng. “Ngak ada uang. Tiba-tiba ada uang nyasar. Itu salah siapa ? Penggugat terima, bukan mengirim,” kata dia usai sidang.

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Bank Jateng, Ony Suharsono men­ gakui, kasus yang sama terjadi di Demak, Pekalongan dan Batang. Ony menuding, mereka yang diduga menerima dana salah transfer itu hanya dimanfaatkan. “”Persoalan juga terjadi di Pati, De­ mak dan Semarang. Nilainya miliaran.

Mereka (nasabah) tidak tahu menahu transaksi yangg dilakukan. Semua perk­ ara ditangani Arwani. Mereka ingin me­ manfaatkan kesalahan pengserve-an,” kata dia.

Kasus M Ridwan, Ony mengaku, usai terbongkar pada 25 Oktober 2018 dan dikoreksi, ia datang ke bank menanya­ kan. “Petugas menyampaikan, uang itu diindikasi bukan dari BCA. Itu ada unsur tindak pidana pembobolan bank. Ada pernyataannya. Secara sukarela. Drari­ pada jadi perkara. Uang dikembalikan Rp 500 juta dua kali. Dari Rp 1,6 miliar yang dinikmati. Tersisa Rp 3.8 miliar dari Rp 5.4 miliar,” katanya.

Terkait masalah itu, Bank Jateng ming­ gu lalu merencanakan melaporkan pi­ dana ke Polda Jateng atas tuduhan pem­ bobolan oleh nasabah. Serta mengajukan rekovensi ke para penggugat. (far)

INFO KASUS 21

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

Skandal Mafia Pengurusan Pajak

Suami Terima Suap Miliaran Rupiah, Isteri Dijerat TPPU

S

emarang - Skandal ma­ fia perpajakan diungkap kejaksaan. Sepasang sua­ mi isteri, warga Taman Tlogomulyo, Pedurungan, Kota Semarang diringkus dan diproses hukum.

Pranoto Aries Wibowo SE, seo­ rang pegawai pajak disangka me­ nerima uang suap puluhan miliar dari sejumlah wajib pajak terkait pengurusan pajak. Tujuannya agar wajib pajak lolos dari kewajiban membayar uang pajak.

Uang hasil suap itu diketahui dikelola isterinya, Sri Fitri Wahyuni.

Miliaran rupiah uang suap itu dike­ lola dan ditampung di sejumlah bank. Sebagian didepositokan, dan membeli sejumlah aset.

Atas kasus itu, Sri Fitri yang di­ jemput paksa dan ditahan sejak 6 November 2018 lalu meringkuk di sel. Ia kini didudukkan di kursi pe­ sakitan Pengadilan Tipikor Sema­ rang.

“Perkara diperiksa dalam no­ mor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg,” ungkap Heru Sungkowo, Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tip­ ikor Semarang, Selasa (26/3).

Sri Fitri Wahyuni bersama sua­ minya, Pranoto Aries Wibowo SE (berkas terpisah) dituduh melaku­ kan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan be­ rasal dari hasil pidana yang dilaku­ kan suaminya, Aparatur Sipil Neg­ ara (ASN) pada Direktorat Jenderal Pajak itu.

“Kasusnya terjadi sejak 2006 sampai 2010 lalu,” ungkap Gusti M Sophan S, Jaksa Penuntut Umum yang menanganinya.

Pranoto menjadi pegawai kantor pajak sejak 1994. Pada 2007 sam­ pai 2012 ia menjadi Fungsional Pe­ meriksa Pajak. Selama itu ia disang­ ka menerima suap atau gratifikasi uang sebanyak Rp 4.943.882.085.

Uang itu ditempatkan di rekening Bank Mandiri 123-00-0466-8515, BRI 032901026593504 a.n. Rani Wi­ jayani dan rekening Bank Mandiri 135-00-0668-0282 a.n. Fajrhin Arya Kemalasari.

Sekitar Rp 2.133.612.749 diter­ ima Pranoto Aries dari beberapa perusahaan wajib pajak yang men­ jadi objek pemeriksaannya. Pener­ imaan terjadi tanggal 30 Agustus 2007, saat Pranoto bertugas di KPP Penanaman Modal Asing Empat di Jakarta. Ia menerima dari PT Japfa Santori Indonesia (kini PT So Good Food Manufacturing) sebesar Rp

550,200 juta.

Pada 1 Juni dan 3 Juni 2010, saat bertugas di KPP Jakarta Kebayoran Lama di Jakarta, ia menerima dari PT Roda Nusantara Rp 650 juta.

Pada 20 Januari 2011 menerima dari PT Zebit Solution sebesar Rp 33.412.749.

Pada 5 Oktober 2010 menerima dari PT Citra Panji Manunggal (bu­ kan wajib pajak objek pemeriksaan Pranoto) sebesar Rp 900 juta. Dana masuk ke tiga rekening.

Sekitar Rp 309.823.836 diper­ oleh dari PT Sinar Meadow Inter­ national Indonesia ketika bertugas di KPP Penanaman Modal Asing Empat di Jakarta Rp 100 juta pada 31 Juli 2007. Dari PT Java Festival Production saat Pranoto menja­ bat Pemeriksa Pajak Pertama di KPP Jakarta Kebayoran Lama Rp

209.823.836.

Sebanyak Rp 2.500.445.500 diterimanya dalam periode tahun 2007 sampai 2012 melalui reken­ ing. Belum diketahui siapa pihak pemberinya.

Seluruh uang yang diterima Pranoto itu dipindahkan ke reken­ ing atasnama isterinya, Sri Fitri Wa­ hyuni di Bank Mandiri dan BRI. Periode Pebruari 2007 sam­ pai Maret 2010, masuk total Rp.2.858.350.000. Periode Januari 2007 sampai September 2017 ma­ suk Rp 33.807.609.101. Beberapa di antaranya diketahui dimasuk­ kan berbentuk deposito. Periode Maret 2011 sampai Mei 2014, Rp.248.200.000.

Menyamarkan asal usul uang yang diperoleh dari suaminya, Sri Fitri mengintegrasikannya ke

dalam rekening-rekening deposi­ to atas nama dirinya pada Bank Mandiri.

Pembukaan dan pencairan rek­ ening deposito pada Bank Mandi­ ri periode Januari 2008 sampai 21 Oktober 2010.

Sri Fitri Wahyuni juga meng­ gunakan perantara keponakann­ ya bernama Fajrhin Arya Kemala membuka rekening deposito pada Bank Mandiri. Dalam kurun wak­ tu Maret 2009 sampai Juni 2010, Sri Fitri Wahyuni bersama-sama dengan suaminya juga menginte­ grasikan uang hasil kejahatan (pro­ ceeds of crime) untuk pembelian sejumlah asset.

Di antaranya sebidang tanah Hak Milik Nomor : 361 di Desa Tlogomulyo Kecamatan Genuk/ Pedurungan Kotamadya Sema­ rang. Aset dibeli dari Agustin Dyah Ekawati sesuai Akta Jual Beli tang­ gal 23 Maret 2009 oleh PPAT Ida Widiyanti sebesar Rp 100 juta.

Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 524 dan 525 di Desa Tlogomulyo Kecamatan Genuk/ Pedurungan Semarang. Tanah dibeli dari Dokter Haji Budiharto MBA sesuai Akta Jual Beli tanggal 9 Juni 2010 yang dibuat PPAT Umi Palupi seharga Rp 53 juta dan Rp 53 juta.

“Sri Fitri Wahyuni dijerat Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b atau huruf c Undang-Undang Nomor 25/ 2003 sebagaimana diubah UU No­ mor 15/ 2002 tentang TPPU jo Pas­ al 55 ayat (1) KUHP. Kedua, dijerat Pasal 3 Undang-Undang yang sama. Atau kedua, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang yang sama,” jelas jaksa. (far)

5 Korporasi Tersangka Suap Pajak Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan lima korporasi, tersangka dugaan pidana korupsi. Praktik lancung itu terkait suap pengurusan pajak kepada pegawai di sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

“Lima tersangka korporasi itu ialah PT Zebit Solution, PT Roda Nusantara, PT Japfa Santori, PT Citra Panji Manunggal, dan PT Sinar Meadow Internasional Indonesia,” terang Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri, akhir 2018 lalu ke wartawan.

Mukri menjelaskan, nominal suap kepada pejabat pajak bervariatif.

Penyidik menyebut suap terbesar diberikan oleh PT PT Citra Panji Manunggal sekitar Rp900 juta. Nominal fantastis tersebut merupakan akumulasi tunggakan pajak yang belum dibayarkan kurun 2007-2013.

Kasus Pranoto Aries Wibowo, mantan pejabat KPP Gambir yang terakhir bertugas di KPP Semarang muncul atas pengembangan pekara Jajun Junaedi.

Dari keterangan Jajun, mantan pejabat KPP Gambir dan Agung Pramoedya, penerima suap Rp14 miliar yang disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Pranoto kesangkut.

Dugaan suap dan gratifikasi dari sejumlah korporasi diduga untuk pengurusan pajak dalam penjualan faktur pajak di KPP Gambir periode 2007-2013. Kasus tersebut berawal saat Jajun Juaedi pada Januari 2007 hingga November 2013 diduga kuat menerima suap dalam penjualan faktur pajak dari beberapa perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara pihak lain.

Tidak seperti biasa, praktik ini memakai modus baru yaitu menggunakan sekuriti perumahan, tukang jahit, Office Boy KPP Madya sebagai perantara aksi suap. (dot)

22

EKONOMI

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

Tarif Ojek Online di Jateng Rp 1.850 - Rp 2.300 per km

J

akarta - Kementerian Per­ hubungan (Kemenhub) telah mematok besar tarif untuk jarak tertentu atau flag fall.

Pemerintah menetapkan batas atas dan batas bawah tarif ojek online (ojol) berdasarkan tiga zona yang bakal berlaku mulai 1 Mei 2019.

Hal itu diatur Peraturan Menteri Per­ hubungan Nomor 12 Tahun 2019 ten­ tang Perlindungan Keselamatan Peng­ guna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (ojek online). Batas bawah tarif paling rendah ditetapkan sebesar Rp1.850 per km, sedangkan batas atas tarif paling tinggi ditetapkan sebesar Rp2.600 per km.

Batas bawah tarif ojek online terendah ditetapkan pada zona 1 (Sumatera, Bali, Jawa selain Jabo­ detabek) sebesar Rp1.850 per km.

Sedangkan batas bawah tarif zona

II (Jabodetabek) ditetapkan sebesar Rp2.000 per km dan zona III (Kali­ mantan, Sulawesi, Nusa tenggara, Maluku, dan Papua) ditetapkan se­ besar Rp2.100 per km.

Sementara batas atas tarif tert­ inggi ditetapkan untuk zona III se­ besar Rp2.600 per km, kemudian zona II sebesar Rp2500 per km, dan zona I Rp2.300 per km.

“Biaya jasa minimal di rentang

Rp8.000-Rp10 ribu, ini per 4 km. Ka­ lau masyarakat naik ojek online di bawah 4 km ini biayanya sama,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Da­ rat Budi Setyadi, Senin (25/3).

Budi Setiyadi mengatakan, biaya jasa telah mendapatkan potongan biaya tak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi sebanyak minimal 20 persen. Sisanya, 80 pers­ en menjadi hak pengemudi. (dot)

Korea Kembangkan Investasi di Jateng

Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Kim Chang bersama Wagub Jawa Tengah Taj Yasin.

Semarang – Sejumlah perusa­ haan asal Korea di berbagai bidang telah membuka usahanya di be­ berapa wilayah di Jateng. Korea terus mengembangkan kerjasama investasi termasuk merambah di bidang lain.

Duta Besar Republik Korea Untuk Indonesia, Kim Chang-Beom men­ gatakan, perusahaan Korea berkem­ bang di wilayah Tegal, Salatiga, dan Jepara. Selain sektor industri yang terjalin sejak beberapa tahun terakhir, ke depan pihaknya juga akan berin­ vestasi di berbagai bidang.

Kerjasama Korea dengan Jateng sejak tahun 2003 telah dilakukan.

Terlebih saat ini tidak sedikit pen­ gusaha di Jakarta yang berminat menggeser perusahaanya di beber­ apa daerah di Jateng. Antara lain di Semarang, Boyolali, Surakarta, Salatiga, dan Jepara.

“Kerjasama Korea dengan Jateng diharapkan tidak hanya berorien­ tasi pada sektor industri, tetapi ke depan juga ada pertukaran sumber daya manusia alam rangka mening­ katkan SDM yang berkualitas,” kata

Kim Chang-Beom saat audiensi dengan Plt Gubernur Jateng H Taj Yasin Maimoen di ruang kerja wakil gubernur, Jumat (22/3).

Didampingi Konselor Kedubes Korea Kim Sang-Jin dan Sekretar­ is Kedua Kedubes Korea Park JinYoung, Kim Chang-Beom menga­ takan, di era milenial, sejumlah industri kreatif Korea banyak ber­ pengaruh di Jateng. Khususnya menyangkut sektor perfilman dan lainnya.

Terkait itu, Korea juga menya­ takan mendukung penuh pembu­ kaan program Korea Center yang ada di Universitas Diponegoro Semarang.

Diakuinya di Jepara merupakan daerah konsentrasi pemerintah Ko­ rea. Di sana telah terbentuk komuni­ tas warga Korea cukup banyak. (tio)

BUMD Jateng Diminta Berinovasi Tuntang – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah dituntut lebih inovatif dan kreatif mengoptimalkan berbagai potensi, mengikuti perkembangan. Targetnya pendapatan daerah dari sektor BUMD terus meningkat.

“BUMD Provinsi Jateng kontribusi deviden tahun 2018 Rp 459 miliar,” ujar Sekda Jateng Sri Puryono KS pada seminar bertema “Rencana Bisnis Sebagai Tolok Ukur Penyertaan Modal Pemerintah Kepada BUMD” di Tuntang, Kabupaten Semarang, Rabu (20/3).

Pihaknya meminta BUMD terus berinovasi. Antara lain membuat penyertaan modal usaha produktif dan memberikan dampak ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan sinergi dengan pihak swasta juga dilakukan sehingga investasi daerah terus berkembang. Dengan perkembangan investasi itu diharapkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah melonjak.

Menurutnya, investasi daerah harus memperhatikan asas kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu, asas efisiensi diarahkan agar dana investasi sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan.

Sedangkan asas akuntabilitas, harus dapat dipertanggungjawabkan pada rakyat dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas kepastian harus didukung ketepatan jumlah dan nilai investasi atas optimalisasi pemanfaatan dana.

Pemprov Jateng memiliki 10 BUMD di berbagai bidang usaha. PT Bank Jateng, PT Citra Mandiri Jawa Tengah, BPR BKK, PT Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB), Kawasan Industri Wijaya Kusuma, PT Askrida, PT Pusat Rekreasi Promosi dan Pembangunan (PRPP), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC), dan PT Jamkrida. (jat)

Bank Jateng dan Kementerian KUMKM Salurkan Kredit Semarang - Direktur Utama LPDB-KUMKM RI Braman Setyo dan Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno menandatangani kerjasama penyaluran dana kredit bergulir belum lama ini.

Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno mengatakan, sejak 2016 telah disalurkan dana kredit Rp 187,440 miliar.

Pada Tahun 2019, Kerjasama penyaluran dana LPDB ini terus berlanjut dengan penyaluran pembiayaan dana bergulir. Total dana yang dipercayakan kepada Bank Jateng Rp 400 miliar dan disalurkan melalui dua skema.

“Skema konvensional dan skema syariah dengan porsi masing-masing Rp 200 miliar,” kata dia.

Direktur Utama LPDB-KUMKM RI Braman Setyo mengungkapkan nominal penyaluran dana bergulir kepada Bank Jateng merupakan jumlah yang terbesar diantara bank BPD. (ang)

KSP Intidana Gelar RAT Tutup Buku Semarang - Kemenkop dan UKM mengapresiasi KSP Intidana.

Meski diguncang masalah berat, namun masih berdiri kokoh da­ lam kebersamaan.

Kepala Bidang Partisipasi Modal dan Usaha, Deputi Kelem­ bagaan, Kemenkop dan UKM, Dra Puji Martini mengaku, sela­ ma dua tahun keliling di Indo­ nesia, hanya menemukan KSP Intidana yang menghadapi mas­ alah cukup berat.

“Saya bangga dan terharu KSP Intidana masih berdiri ko­ koh dalam kebersamaan, tanpa semangat dan perjuangan un­

tuk bangkit, saya yakin koperasi ini sudah ambruk,” kata Puji saat membuka Rapat Anggota Ta­ hunan (RAT) KSP Intidana Tutup Buku Tahun 2018 di MG Setos, Semarang, 23 Maret lalu.

Ditengah kondisi yang be­ rat, anggota tulus menghidup­ kan kembali koperasi. Mereka menyumbang tenaga, materi, dan fisik demi kelangsungan Intidana.

Puji menegaskan, pihaknya san­ gat mengapresiasi usaha anggota koperasi. Dari sisi regulasi dan mor­ al, Kemenkop akan siap memban­ tu Intidana untuk berlari kencang, seperti sebelum terjadi masalah.

Ketua Umum KSP Intidana Budiman Gandi mengakui koper­ asinya sempat memiliki masalah berat. Ada sekitar Rp 200 miliar lebih total aset digelapkan ok­ num yang kini sudah mendekam di hotel prodeo.

Berkat kerja keras bersama-sa­ ma, kini ada uang sekitar Rp 125 miliar yang gagal dibayar pengu­ rus lama, siap kembali ke anggota.

“KSP Intidana menggugat Bank Mandiri atas simpanan an­ ggota di bank tersebut. Saat itu, keabsahan Intidana diuji, tapi akhirnya sudah dikembalikan Rp 27 miliar ke anggota,” katan­

KSP Intidana saat menggelar RAT Tutup Buku. ya mengaku keabsahan KSP In­ tidana tidak perlu diragukan lagi.

KSP Intidana pernah digugat Penundaan Kewajiban Pemba­ yaran Utang (PKPU) di Pengadilan

Niaga pada PN Semarang. Na­ mun, akhirnya terselesaikan lewat homologasi perdamaian, salah satunya pengembalian simpanan anggota secara bertahap. (far)

SAMBUNGAN 23

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

AKP Lutfi... rimaan fee tersebut.

Uang Suap dari Kontraktor Sebelum penyerahan, 25 Juli 2016, Yahya meminta Hojin meny­ iapkan uang tahap I Rp 1,650 mil­ iar. Uang diterima dari Muji Har­ tono alias Ebung Rp 1,050 miliar dan PT Sarana Multi Usaha Rp 600 juta. Hojin diminta menyerahkan uang ke seseorang di kamar 1211 Hotel Gumaya Semarang. “Ek­ sekusinya di kamar sekian”, kata Yahya.

Esoknya, membawa Rp 1,650 miliar Hojin menyerahkan uang ke Rachmad Sugiyanto di kamar 1211. Oleh Rachmad uang diser­ ahkan ke terdakwa Taufik di depan kamar.

“Ini pak titipannya,” kata Rach­ mad. “Ya. Sini-sini cepet. Udah.

Tinggal saja,” kata Taufik.

Usai diberikan, Yahya mengaku, Taufik Kurniawan menelponnya.

“Sudah. Pengertian saya sudah diterimanya,” kata dia.

Usai penyerahan fee tahap per­ tama, Kabupaten Kebumen men­ dapatkan DAK pada APBN Peru­ bahan TA 2016 Rp 93.369.184.000.

Awal Agustus 2016, Taufik me­

(Sambungan dari Halaman 14)

minta uang fee tahap II agar dis­ erahkan lewat Rachmad di Hotel Gumaya. Memenuhi itu, Yahya meminta Khayub M Lutfi menyer­ ahkan jatah feenya ke Adi Pan­ doyo. Khayub memberikan Rp 2,5 miliar.

Yahya Fuad lalu memerintah­ kan Adi Pandoyo menyerahkan Rp 2 miliar ke terdakwa di Gumaya.

Sisanya, Rp 500 juta untuk opera­ sional. Penyerahan sesuai permint­ aan Taufik agar melalui Rachmad seperti tahap I. Pada 15 Agustus 2016 menyerahkan ke Taufik di ka­ mar 815 Gumaya.

“Ini Pak, titipan Pak Bupati,” kata Rachmad.

“Ya. Udah, kamu tinggal saja,” kata Taufik yang kemudian menel­ pon Yahya Fuad menyampaikan telah menerima.

Dari Purbalingga Penerimaan terkait penamba­ han DAK pada APBN P 2017 untuk Kabupaten Purbalingga bermula 18 Maret 2017, saat Taufik men­ emui Bupati Purbalingga Tasdi di pendopo Kabupaten Purbaling­ ga. Taufik menawarkan penguru­ san DAK untuk Kabupaten Pur­

balingga pada APBN Perubahan TA 2017.

“Pak Taufik dari Dapil 7 ter­ masuk Purbalingga. Dia pernah menemui di pendopo. Tahun 2017 ada empat kali. Tahun 2018 ada dua kali. Diinformasikan soal DAK, bisa diusahakan katanya,” kata Tasdi.

Pada 10 April 2017, Taufik ditemani Wahyu Kristianto kem­ bali menemui Tasdi di pendopo, menawarkan tambahan DAK pada APBN Perubahan TA 2017 Rp 50 miliar sampai Rp 100 miliar.

“Soal fee ada pembahasan 5 persen,” akunya. “Disampaikan nanti sama seperti DAK Kebumen.

Harus disampaikan di depan. Pak Taufik minta fee diserahkan lewat Wahyu Kristianto,” lanjutnya.

Atas tawaran terdakwa, Tasdi menyetujuinya. Taufik lalu me­ minta Badan Anggaran DPR RI dan Komisi XI memperjuangkan penambahan anggaran DAK un­ tuk Purbalingga Rp 40 miliar agar dimasukkan pembahasan APBN Perubahan TA 2017 antara pemer­ intah dan DPR. Memenuhi uang pengurusan DAK itu, pada Juni 2017 atas per­

intah Tasdi, Wahyu Kontardi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pur­ balingga dan Setiyadi selaku Kepa­ la Dinas PU Kabupaten Purbaling­ ga menemui Wahyu Kristianto di pringgitan pendopo berkoordinasi.

Wahyu Kontardi dan Setiya­ di lalu menemui Subeno, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Pur­ balingga, Samsurijal Hadi alias Hadi Gajut dan Sugit di pendopo.

Disepakati Hadi Gajut akan mem­ berikan fee ke Taufik lewat Wahyu Kristianto.

Juli 2017, Taufik bersama Wa­ hyu bertemu Tasdi, Wahyu Kon­ tardi, Setiyadi, Siswanto Sekretaris Bappeda Kabupaten Purbalingga, Yani Sutrisno Udhi Nugroho selaku Kepala ULP Kabupaten Purbaling­ ga, dan Samsurijal Hadi membahas penyerahan fee.

Awal Agustus 2017, Hadi Gajut dan penyedia barang/ jasa men­ emui Wahyu Kristianto di Rumah Makan Joglo Purbalingga mem­ bahas penambahan alokasi DAK untuk Kabupaten Purbalingga Rp 40 miliar. Sekaligus pengumpulam uang fee 5 persen untuk Taufik.

Hadi Gajut kepada penyedia barang/ jasa di Purbalingga mem­

ULP dan...

PPK Agung. PPTK Sobirin, rekanan CV KBS. Kami tahu itu semua saat diperiksa di kejak­ saan,” kata saksi Ivo yang mendapat honor Rp 650 ribu sementara anggota Rp 450 ribu.

PPHP mengaku hanya mendapaf infor­ masi Sobirin lewat WA group barang telah sampai semua. Pengkondisian itu diakui Pembantu PPHP, Basori (guru SMPN 3 Pegan­ don), Ngadirin (guru SMPN 2 Kendal) dan Hediyanto (SMPN 3 Kendal).

“Kami awalnya tidak tahu ditunjuk Pem­ bantu PPHP. Tahu usai dikasih foto copi surat tugas 11 Oktober 2018 kemarin. Diberi surat Sobirin,” kata Basori.

Saksi Ngadirin mengakui menerima copi surat penunjukkannya 12 oktober 2018 saat penyidikan lewat Imron Rosidi. Ngadirin mengungkapkan jika instalasi pemasangan mading juga baru dilakukan 6 Januari 2017.

“Sejak awal saya tidak tahu jadi Pembantu PPHP. Dari awal yang melakukan operator, Imron Rosidi. SK ada tapi pelaksanaan bukan saya,” ungkapnya.

Terkait tandatangan BA penerimaan ba­ rang, saksi mengaku dilakukan atas perintah Kepsek. Penerimaan barang hanya dilakukan atas jumlah, tidak spesifikasinya.

“Karena yang lain sudah tandatangan.BA ditandatanagi di dinas. Kami bersama kepsek dikumpulkan di dinas untuk tandatangan pada 27 Desember 2016,” kata ketiga saksi.

Menanggapi keterangan itu, terdakwa Muryono mengatakan PPHP dan Pembantu PPHP telah bicara jujur.

“Prinsip kejujuran. Terungkap PPHP diken­ dalikan PPTK,” kata Muryono.

Pengkondisian proyek juga diungkapkan saat pelelangan. CV KBS yang mengajukan lelang sebenarnya diketahui tak memenuhi

bagi paket pekerjaan dari DAK. Disepakati pemberian fee ke Taufik Rp 1,2 miliar. Usai terkumpul, atas perintah Tasdi Hadi Gajut menyer­ ahkannya ke Wahyu Kristianto di rumahnya.

“Usai saya bilang akan disiapkan Hadi Gajut. Pak Taufik minta dilewat­ kan Wahyu Kristianto. Setelah itu saya tidak tahu mekanisme penyer­ ahannya. Saya hanya dapat laporan Wahyu Kontardi, uang sudah dis­ erahkan,” ungkap dia mengaku tak tahu jumlah yang diberikan.

Wahyu lalu menemui Taufik Kur­ niawan di Hotel Asrilia Bandung menyerahkan uang Rp 1,2 miliar.

“Mas ada titipan dari teman-teman Purbalingga,” kata Wahyu ke Taufik.

Taufik memerintahkan agar uang Rp 600 juta diserahkan ke staf ahlinya, Haris Fikri. Sisanya, Rp 600 juta untuk Wahyu Kristianto.

“Penyerahan ke Haris Fikri dilakukan Wahyu di Hotel Trans Studio Bandung,” imbuh jaksa.

Realisasinya, Kabupaten Purbal­ ingga mendapatkan DAK Perce­ patan Pembangunan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan pada APBN Perubahan TA 2017 Rp40,940 miliar. (tim)

(Sambungan dari Halaman 14)

syarat baik adminitrasi dan teknis. Meski be­ gitu Kelompok Kerja (Pokja) 5 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kendal tetap menenangkannya.

Ketua, Sekretaris dan Anggota Pokja 5 ULP mengungkapkan itu. Iman Santoso (Ketua Pokja 5), Muh Ari Widi Prasetyo (Sek­ retaris) dan Heri Susanto (Anggota) menga­ takan, lelang diikuti 40 peserta. Tiga peserta dinyatakan lolos adminitrasi dan kualifikasi.

Namun prosesnya hanya CV KBS yang dinya­ takan menang dengan penawaran terendah.

PT Sugi Lestari Abadi tak lolos (domisili tidak sesuai dengan alamat dalam isian kual­ ifikasi) sementara PT Shaena Hutama tidak menyampaikan surat dukungan dari produ­ sen, surat penyataan tentang HAKI dan lain­ nya.

“ULP memenangkan CV Karya Bangun Sejati,” katanya saat diperiksa sebagai saksi, Senin (18/3).

Iman mengaku jika lelang bermasalah.

Atas hal itu pihaknya sudah menyampaikan ke PPK, Agung Markiyanto. “Kewenangan di PPK,” kata dia.

Ditanya adanya surat pernyataan CV KBS pernah mengadakan kegiatan sejenis 6 bu­ lan/ setahun terakhitlr diketahui tidak dimi­ liki.

Soal pendaftaran merek, saksi Pokja men­ gaku CV BKS tak memenuhi syarat. “Setahu kami hanya pendaftaran,” kilah ketua tak tahu dasar hukumnya. “Kami tidak mengecek ke Kemenkumham,”kata saksi Iman menam­ bahkan.

Dokumen penawaran, CV KBS diketahui juga tidak lengkap. Dokumen persyaratan tim ahli tidak lengkap sejak awal. Dua orang tim ahli tak bersertifikat. “Tidak perlu ada

sertifikat,” kilah Iman lagi.

Pokja 5 mengakui seharusnya CV BKS tak menang.

“Jika tidak terpenuhi seharusya tidak menang. Seharusnya tidak boleh,” kata saksi Iman.

Atas keterangan itu, hakim Sastra Rasa berang dan menilai Pokja 5 ULP berkilah.

“Kalau dia (pegawai PT Bumi Parahayang) itu (dokumen) bohong. Majelis tak segan perintahkan Sprindik (saksi Pokja). Karena kelaian saudara contreng-contreng (setujui lelang dan menangkan CV BKS-red) terjadin­ ya kasus ini,” kata Sastra.

“Kami yakini kalau semua disidik jaksa, ke­ buka semua ketidakbaikan saudara sebagai Pokja ULP. Di sini terbukti faktanya. Saudara enak saja, sebut (syarat) tidak diharuskan. Sauda­ ra menjadi ujung pangkal kasus ini. Kalau saudara sesuai ketentuan, tidak terjadi kasus ini,” tegas hakim adhoc itu.

“Kalian mau selamatkan diri sendiri ya.

Biar mereka (terdakwa). Kalian bisa dianggap menyalahagunakan kewenangan. Ada SOP yang tidak terpenuhi tapi tetap menetapkan pemenang,” tegasnya lagi.

Selain tak memenuhi syarat adminitrasi, merek dagang bernama Smart Mading CV KBS diketahui tidak mendapat perlindun­ gan sertifikat merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pilihan produk itu ditentukan Muryono dan Agung. Pilihan itu merupakan hasil kunjungan Muryono selaku Kadisdik Kendal dan PA, Drs. Joko Supartik­ no, M.M. selaku Tim Teknis, , S.IP. selaku Pe­ jabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Junaedi, S.Pd.21 Juli 2016 ke Disdik Kabupat­ en Tasikmalaya.

Penetapan spesifikasi teknis barang se­ harusnya tidak mengarah kepada merek tertentu. Serta menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mendasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pen­ gadaan.

Pada tanggal 9, 10, dan 17 November 2016, Agung Markiyanto bersama Muryono justeru menghendaki pemaketan peker­ jaan sebagai software package. Kekeliruan pemaketan pekerjaan tersebut telah diin­ gatkan Iman Santosa. Namun Agung dan Muryono tetap melanjutkannya. “Aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna,” kata Agung.

Iman menyatakan, anggaran biaya ap­ likasi sebesar Rp 3,660 miliar juga terlalu besar. Aplikasi sebaiknya dikerjakan terpisah melalui penyedia jasa sehingga diperoleh master software yang menjadi milik Pemer­ intah Kabupaten Kendal harga yang wajar efisien serta dapat digandakan sesuai kebu­ tuhan.

Waktu pelaksanaan 20 hari kalender sendiri sejak awal dianggap mepet dan akan melewati batas akhir pengajuan SPP-LS. Na­ mun hal itu, tetap diabaikan.

Muryono lalu membuat disposisi memer­ intahkan prosesnya agar dilaksanakan.

“Laksanakan Penayangan Lelang,” kata Muryono dalam disposisi ke Agung yang diteruskan ke Pokja.

Diduga tindakan Muryono itu didasarkan perintah bupati dan Sekda. Informasinya, hal itu atas permintan adik Mirna, AKP Lutfi Irdiansyah bertugas di Akpol Semarang. Atas persetujuannya, Muryono terima Rp 35 juta dari Lutfi sebagai ucapan terima kasih. (far)

24 HALAMAN

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019 | infoplus.id Layanan Pelanggan: 0812.8119.1692 / 0821.34555.407 atau redaksiinfoplus@gmail.com

INF plus

Tabloid INFOPlus No. 4 | 1-13 April 2019

TA JA M DA N FA K TUA L

Salah Perintah Transfer

Saistem g n e t a nk J B

r o r r E iliar M 5 , 9 p nR Nyasarabah ke Nas

S

emarang - Mendapat transfer “nyasar” senilai ratusan juta bahkan mili­ aran rupiah masuk ke reken­ ing pernah terjadi. Kasus lain, nasabah menstranfer dana dari rekening satu ke rekening bank lain miliknya, namun saldo tak berkurang juga terjadi.

Jebolnya sistem perbankan di Bank Jateng kembali terungkap. Sekitar Rp 9,5 miliar dana milik 15 nasabah Bank Jateng di sejumlah daerah raib. Dana itu itu diduga diperoleh nasabah dari kesalahan transfer.

Entah sengaja atau tidak, tapi kesalahan itu terjadi terus menerus dan bernilai fantastis.

Bank yang menduga aliran dana itu tak wajar, lantas memblokirnya. Atas tinda­ kannya, Bank Jateng dituntut ke penga­ dilan oleh nasabah agar membuka blokir, mengembalikan nya. Bank juga diminta membayar ganti rugi. Perkaranya masih diproses di pengadilan.

Di Semarang, 6 nasabah asal Pati, Batang dan Pekalongan menggugat. Dua nasabah menggugat akibat dana Rp 5,2 miliarnya

dan m e ­ minta gan­ ti rugi bunga bank Rp 260 juta akibat rekeningnya diblokir tanpa alasan jelas.

Moh. Ridwan dan isterinya Nan­ ik Supriyati, pengusaha konveksi, warga Dukuh Jimbaran RT.006, RW.002 Desa Jim­ baran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati menggugat Dirut Bank Jateng Pusat.

Desember 2018 gugatan masuk berno­ mor 544/Pdt.G/2018/PN Smg. Mereka di­ wakili kuasa hukumnya, Arwani SH dan An­ dri Pribadi, advokat berkantor Arwani And Associates l, Law Office and Legal Consultant di Jalan Raya Semarang – Purwodadi Km. 32 Desa Tinanding RT.01 RW.01 Kecamatan

Melawan Hukum Tjoek Lianto, Kepala Opera­ sional PT Rintis Sejahtera (PRIMA), perusahaan switching selaku vendor Bank Jateng dan BCA mengakui, transaksi gagal. Hal itu diungkapkannya saat diperiksa sebagai saksi atas gugatan M Rid­ wan terhadap Bank Jateng di PN Semarang, Kamis (28/3).

Selaku switching, pihaknya mencatat setiap transaksi per­ bankan secara online. Diakuinya, jika transaksi gagal, seharusnya rekening pengirim tidak terdeb­

et, dan rekening penerima tidak terkredit.

“Tapi dalam kasus ini kami ti­ dak ketahui,” kata Tjoek Lianto di hadapan majelis hakim dipimpin Esther Megaria Sitorus.

Terkait kerusakan mesin ATM, kata Tjoek yang mengelola jar­ ingan BCA dan Bank Jateng itu, menjadi tanggung jawab bank.

Swithching memungkinkan terjadi realtime. Saat transfer seketika, rekening terdebit dan terkredit. “Tapi pemindahan dana

Godong, Kabu­ paten Grobogan.

Mereka tercata­ ta sebagai nasabah bernomor rekening 2-153-02853-5 ter­ tanggal 19-09-2018 atas nama Moh. Rid­ wan. Serta nomor rekening 2-153-02284-7 tertanggal 06-10-2017 atas nama Nanik

sehari kemudian. Saat transaksi, pendebetan dan pengkreditan terjadi di rekening penampun­ gan. Seolah bank menalangi dulu.

Esoknya dana yang ditampung itu baru diambil baru klop. Jadi itu kenapa nasabah bisa mennikmati dana segera,” ujar dia mengaku tak tahu penyebab berbedaan data di BCA dan Bank Jateng.

Sidang juga memeriksa ahli Bank Jateng, Prof Edward Omar Sharif Hiariej. Menurutnya, ses­ uai Pasal 85 UU 3/ 2001 tentang transfer dana, setiap orang den­ gan sengaja menguasai dan men­ gakui transferan dana ke rekenin­ gnya. Dan transferan itu diketahui

(Bersambung ke Hal. 20)

atau patut diduga bukan haknya bisa diancam pidana.

“Artinya ketika tidak ada debet ke rekening A tapi ada tambah saldo ke rek B. Maka ia tak ber­ hak. Sepanjang tidak ada trans­ fer antar bank. Nasabah harus mengembalikan. Perbuatan tan­ pa kewenangan itu masuk pen­ gertian melawan hukum,” kata dia.

Menurutnya, modus atas kelemahan sistem di bank tak bisa menimbulkan hak seseo­ rang. Namun, jika dilakukan terus menerus dianggap sebagai mo­ dus dengan manfaatkan kelema­ han sistem. (far)

Direktur Kepatuhan & Ma­ najemen Risiko Bank Jateng, Ony Suharsono membantah raibnya dana nasabahnya. Ia mengakui adanya kesalahan peng-accept-an data pada sistem transaksi bank.

“Ini modus. dia (nasabah) memiliki rekening bank lain dan transfer lewat mesin ATM Bank Jateng ke rekening Bank Jateng. Saat transaksi transfer, ada kekeliruan peng-accept-an data.

Keliru perintah transfer dana,” ungkap­ nya kepada wartawan.

Perintah transfer dana nasabah dari bank lain ke rekening Bank Jateng diterima, namun tidak ada pemindahan dana. Saldo di rekening asal diketahui masih utuh, sementara rekening penampung Bank Jateng mencatat adanya kredit.

“Dana nasabah di rekening asal masih utuh. Tapi di rekening tujuan bertambah. Nasabah tahu, dan be­ rulangkali dimanfaatkan. Sehari bisa ratusan juta. Bukti di BCA (rekening asal atasnaam M Ridwan-red) saldo tidak berkurang. Sudah didapat secara formal tertulis,” jelas Ony yang sebel­ umnya menjabat Kepala Divisi Dana & Treasury Bank Jateng pada 2014 dan Eksekutif Senior Bank Jateng itu.

Selain kekeliruan, Ony mengakui adanya kesalahan sistem dan keru­ sakan mesin ATM. “Kenapa bisa terjadi (kekeliruan).

Kami punya hampir 900 mesin ATM. ATM yang salah hanya ada 4 mesin ATM dan lokasinya di Pati semua,” kata dia didampingi Anang Mardianto - Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum dan Mirza Koerniadi, Ketua Tim Penyelesaian Hukum.

Bank Jateng mengaku belum me­ mastikan penyeb terjadinya kesalahan perintah transfer itu. Apakah salah vendor, PT Rintis Sejahtera (PRIMA) atau lainnya. Bank Jateng membantah terlibat atas persoalan itu.

“Ini sedang diverifikasi tim audit dan komunikasi dengan vendor ATM ten­ tang penyebanya. Kami akan identifikasi lebih lanut. kenapa terjadi kekeliruan peng-accept-an itu. Apakah salah ven­ dor atau salah mesin ATM-nya. Itu masib proses. Sejauh ini tidak ada keterlibatan orang internal bank,” kata dia. (far)

Temuan di Bank Jateng • Kesalahan pengserve-an data

transfer Mesin ATM bermasalah SOP pengisian ATM banyak dilanggar pihak bank • Kas besar tidak menyediakan kaset ATM tersegel • Uang pengisian ATM dibawa pakai tas kresek • Petugas pendamping mesin ATM tidak difungsikan • Tidak ada evaluasi atas pengelolaan ATM Sumber : Informasi yang dihimpun.

• •