Tabloid INFOPlus Mei 2 2019

Nasabah Panik Tak Bisa Cairkan Dana

Pegawai Kemenkumham Kongkalikong Tipu CPNS

INFO DAERAH 5

TERGIUR JADI CPNS 18

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

Pengacara Semarang Kesandung Tambang Ilegal Kendal FOKUS JATENG 21

INF Plus No. 6 | 1-15 Mei 2019 | Harga Rp 5.000,-

TA JA M DA N FA KTUA L

Rumah Berkualitas Harga Murah Penuh Berkah.

DP 50% Langsung Bangun.

Tanpa BI Checking, Tanpa Survey, Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa Penalti, Tanpa Sita.

Hubungi: 081 2281 6881 | 0812 8119 1692

BUPATI MIRNAJOK TERPO

Gubernur Akpol Jabat Kapolda Jateng

Pengacara Semarang Kesandung Galian C

Arogansi Pemkot Semarang di Pasar Kobong Semarang - Ontran-ontran pedagang dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terkait proyek Pasar Rejomulyo atau Pasar Induk Rejomulyo alias Pasar Kobong di Jl. Pengapon No. 37 Semarang semakin

panas. Hal itu menyusul, gugatan 48 pedagang yang dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Pemkot dinilai lalai dan salah.

Walikota Semarang, Hendrar Prihadi selaku

kepala Pemerintahan Kota Semarang dinilai tak berpihak ke pedagang. Pengadilan menyatakan, Pemkot terbukti melakukan intimidasi dan arogansi dalam upayanya “mengusir� para pedagang

ke Pasar Ikan Rejomulyo Baru (PIRB) di kawasan Pengaron itu.

Fakta lain yang terungkap, jika proyek bermasalah.

Di antaranya tidak sesuai spesifikasi. Lantas bagaimana

kelanjutan pedagang, pasar ikan yang akan diubah menjadi taman kota dan pasar baru serta sikap pemerintah ?

(Berita terkait di Hal. 8-9)

2

INFO NASIONAL

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

INFOPlus Ibu Kota Pindah ke Luar Pulau Jawa TA JA M DA N FA K T UA L

Pendiri dan Penasehat: T. Supriyadi Pemimpin Umum & Penanggung Jawab: Andi Morgan Istiadi Pemimpin Redaksi: Sunardi S Pratomo Redaktur Pelaksana: B. Sutoyo Redaktur: Erdi Sunardi, Rio Tama, Kahlil Surya Reporter/ Koresponden: Suhali (Jakarta), Bambang Prasetyo (Surabaya), Theo Hasyim (Semarang), Nino M (Pantura Barat), Joko Susilo (Pantura Timur), Abdi Ning (Cilacap, Banyumas, Banjarnegara), Rio Utomo (Solo Raya), Endah Kurnia (Magelang Raya), Abdurrahman (Kendal), Budi S (Ungaran) Desain Visual & Layout: Omega Teknologi Informasi: Agung P dan Nur Dwi A Iklan & Sirkulasi: Suhali Krisnapati (manager), Imam Cahyadi Penerbit & Percetakan: PT Psiko Dinamika Nomor : AHU 61025.AH.01.01.Tahun 2011 Jl. Kandri Pesona Asri AI Gunungpati, Kota Semarang

J

akarta - Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa. Keputusan diambil dalam rapat terbatas mengenai pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.

“Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Bappenas, kata dia, memberikan tiga alternatif ibu kota baru kepada Jokowi. Alternatif pertama di Jakarta, namun dibuat distrik khusus pemerintahan. Kantor-kantor pemerintahan itu nantinya akan berpusat di kawasan Istana, Monas, dan sekitarnya.

Kerugian dari alternatif pertama ialah hanya menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia. Meski begitu ikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak optimal.

Alternatif kedua memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah dekat Jakarta. Mencontoh Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya, Bambang mengusulkan agar dipindah ke sekitar Jabodetabek. Namun, kelemahan dari alternatif kedua ini adalah tetap membuat perekonomian

Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah kota metropolitan Jakarta.

Alternatif ketiga yang dipilih Jokowi yaitu memindahkan Ibu Kota langsung ke luar Jawa.

Ini mencontoh Brasil yang memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang jauh di Amazon. Kemudian Canberra di antara Sydney dan Melbourne.

Demikian juga Astana di Kazakhstan karena Ibu Kotanya ingin dipindah lebih dekat ke arah tengah dari negaranya.

Juga Naypyidaw yang juga lebih ke dalam negara Myanmar.

Menurut Bambang, ada dua skenario terkait luas wilayah yang dibutuhkan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota. Skenario pertama, yaitu luasnya 30 ribu hektare, dan skenario kedua adalah 40 ribu hektare. Luas wilayah akan tergantung pada jumlah penduduk di kota tersebut, yaitu pada skenario pertama sebanyak 1,5 juta jiwa dan skenario kedua dengan 900 ribu jiwa.

Dalam konteks pembiayaan, Jokowi mengarahkan para menterinya agar membuat skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN, tapi melibatkan banyak partisipasi pihak ketiga dengan kontrol dari pemerintah. “Kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, mau-

• • •

Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya sudah padat penduduk.

Jakarta dengan jumlah penduduk 10,2 juta jiwa merupakan kota dengan kepadatan pendudukan keempat tertinggi di dunia.

Masalah kemacetan mengakibatkan

n Peringatan May Day

Website: infoplus.id

Jakarta - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2019 digelar di sejumlah wilayah Indonesia. Sejumlah serikat buruh turun berdemonstrasi. Salah satu tuntutan utamanya, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Ilham Syah mengatakan masalah utama PP 78 tahun 2015 itu adalah minimnya peluang para buruh meningkatkan kesesejahteraannya lewat kenaikan upah. Menurut dia, PP tersebut tidak memberi buruh banyak kesempatan untuk bernegosiasi dalam hal menaikkan upah.

“Hal paling prinsip PP 78 itu adalah hak berunding. Hak berunding menentukan upah.

Padahal, itu hak paling substansial,” kata Ilham kepada reporter tirto, Minggu (28/4/2019).

Selain menuntut revisi PP 78 tahun 2015, Ilham juga menedesak pembentukan direktorat khusus di kepolisian yang menangani tindak pidana perburuhan dan pengadaan tempat penitipan anak di kawasan industri. Revisi PP Pengupahan sudah kerap disuarakan oleh buruh setiap tahun sejak regulasi itu disahkan pemerintahan Joko Widodo.

Beberapa bulan setelah pengesahan PP itu

Iklan Banner Halaman Depan (Full Colour) Rp 7.500.000,Full Colour 1 Halaman Belakang Rp 12.000.000,Full Colour 1/2 Halaman Belakang Rp 7.000.000,Full Colour 1 Halaman Tengah Rp 10.000.000,Advertorial 1 Halaman Dalam BW Rp 7.500.000,Advertorial 1/2 Halaman Dalam BW Rp 4.000.000,-

dengan Presiden, (lamanya proses pemindahan ibu kota) empat sampai lima tahun, sampai pembangunan selesai. Kalau pindahnya tidak harus sekaligus, bertahap,” tegasnya.

Calon lokasi ibu kota baru itu harus memenuhi beberapa kriteria, seperti harus berlokasi di luar Cincin Api atau Ring of Fire yang rentan bencana alam, memiliki sumber air, memiliki potensi dekat pantai, atau ada akses ke pantai dan memiliki pelabuhan.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa pernah dilontarkan Presiden Soekarno saat masih menjabat. Wacana pemindahan ibu kota ke luar Jawa, tersimpan pada Tugu Soekarno.

Di sinilah tempat diletakkannya tiang sebagai batu pertama pembangunan Kota Palangkaraya, yaitu pada 17 Juli 1957.

Tugu yang juga merupakan Tugu Peringatan Provinsi Kalteng ini berada tak jauh dari Bundaran Besar sebagai pusat kota. Tepatnya berada di Jalan S Parman, di sisi Sungai Kahayan yang merupakan sungai terbesar di Kalimantan Tengah.

Tugu ini memiliki ikatan sejarah dengan proklamator Soekarno seperti dijabarkan dalam buku berjudul ”Soekarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya”. (dot)

Alasan Pemindahan Ibu Kota

Layanan Pelanggan: 0812.8119.1692 / 0821.34555.407 atau redaksiinfoplus@gmail.com

TARIF IKLAN

pun kerjasama dalam bentuk KPBU, baik untuk prasarana infrastruktur, gedung-gedung kantor maupun fasilitas pendukung komersial, dan wilayah pemukiman,” ujar dia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan ibu kota baru itu akan memerlukan lahan sekitar 30.000 hektare hingga 40.000 hektare tergantung jumlah aparat sipil negara (ASN) yang dipindahkan.

“Kalau soal biaya sudah tadi, kira-kira Rp 466 triliun (untuk 40.000 hektare), kalau 30.000 hektare kira-kira Rp 322 triliun,” ujarnya.

Rupanya, besarnya biaya itu juga sudah dibahas dalam rapat tersebut.

“Kalau menurut Menkeu “no big deal” ini karena persentasenya jadi kecil, karena (biaya dari) APBN cuma setengah, lainnya dengan KPBU dan swasta,” tambahnya.

Biaya itu pun sebenarnya digunakan untuk proses pemindahan ibu kota yang diperkirakan berlangsung selama lima hingga 10 tahun. Proyeksi pengembangannya adalah dengan membangun ulang pemukiman, area pemerintahan, dan sebagainya, kata Basuki.

“Kalau dulu saya ngobrol

•

kerugian ekonomi. Pada 2013 kerugian mencapai Rp 56 triliun.

Daya dukung lingkungan Jakarta dinilai sudah tidak baik karena masalah banjir.

Penurunan muka tanahnya sekitar 7,5 centimeter per tahun.

Buruh Tuntut Revisi PP 78 Tahun 2015 pun banyak serikat buruh menggelar pemogokan untuk menuntut revisi peraturan itu.

Janji Jokowi terhadap revisi PP 78 pun sudah sering disampaikan, termasuk di pertemuan dengan sejumlah pimpinan organisasi buruh di Istana Bogor belum lama ini.

Beda Pendapat Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Syukur Sapto mengatakan organisasinya justru menyetujui ketentuan yang berlaku dalam PP 78/2015. Ia berdalih PP tersebut sudah menjamin buruh mendapatkan upah yang layak. “PP 78 kami lebih setuju itu. Enggak perlu direvisi,” kata dia.

Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilham Syah menuding serikat yang mendukung PP pengupahan adalah mereka yang mendukung pengusaha, bukan kaum pekerja. Dia menuturkan ketentuan dalam PP pengupahan tidak memberikan ruang bagi buruh untuk bernegosiasi soal penentuan upah.

“Kalau ada serikat buruh yang mengamini atau mendukung maka itu adalah hal yang aneh,” tegas Ilham. (dot)

Tiga Poin Revisi untuk PP nomor 78/ 2015 tentang Pengupahan.

1. Mengembalikan hak berunding dalam penetapan upah minimum.

2.

Formulasi kenaikan upah minimum yang selama ini ditentukan sepihak oleh pemerintah dengan rumus inflasi plus pertumbuhan ekonomi juga diminta untuk diubah. Serikat organisasi buruh meminta agar mekanisme formulasi kenaikan upah dikembalikan melalui perundingan sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3.

Pemberlakuan upah minimum sektoral di seluruh wilayah Indonesia yang memang ada sektor industri

INFO JATENG

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

Gubernur Akpol Jabat Kapolda Jateng

S

emarang - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memutasi sejumlah perwira tinggi (Pati), terutama kapolda sejumlah daerah. Mereka adalah kapolda Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, dan Papua Barat.

Mutasi tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor: ST/1202/IV/ KEP./2019 tertanggal Jumat (26/4/2019) yang ditandatangani oleh As SDM Kapolri, Irjen Pol Eko Indra Heri.

“Ini promosi serta tour of area dan tour of duty dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Jumat (26/4).

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono diangkat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) menggantikan Komjen Pol Moechgiyarto.

Kapolda Jateng akan dija-

bat Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel yang saat ini menjabat Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Lemdiklat Polri. Posisi yang ditinggalkannya akan dijabat Irjen Pol Achmat Juri.

Jabatan Kapolda Jabar diisi oleh Irjen Pol Rudy Sufahriadi yang saat ini menjabat Asisten Bidang Operasi (Asops) Kapolri. Kapolda Jabar saat ini, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, dipromosikan menjadi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) menggantikan Komjen Pol Unggung Cahyono yang memasuki masa pensiun.

Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin diangkat menjadi Asops Kapolri. Sementara jabatan yang ditinggalkannya akan diisi oleh Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja. Dan Direktur Tindak Pidana

Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak dipromosi sebagai Kapolda Papua Barat. (ang)

Riwayat Irjen. Pol. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si Lahir di Bogor, Jawa Barat, 14 Agustus 1966; umur 52 tahun. Sejak 26 April 2019 mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Rycko yang merupakan lulusan terbaik Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang reserse.

Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Gubernur Akademi Kepolisian.

Rycko termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa saat tergabung dalam tim Bareskrim, yang melumpuhkan teroris Dr Azahari dan kelompoknya di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005. Ia mendapat penghargaan dari Kapolri saat itu, Jenderal Pol Sutanto bersama dengan para kompatriotnya, Tito Karnavian, Petrus Reinhard Golose, serta Idham Azis, dkk.

Pendidikan

Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel.

Kartini Award 2019 FKWI Semarang - Forum Komunikasi Wartawan Indonesia (FKWI) memberikan penghargaan Kartini Award 2019 ke sejumlah tokoh Indonesia di Arcadia Ballroom Hotel Aston Inn Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/4/2019) malam Ketua FKWI, Ari Wibowo mengatakan, mereka pantas mendapat penghargaan. “Ada birokrat, pendidik, profesional, aktifis masyarakat, pengusaha dan lainnya,” kata dia dalam acara yang dihadiri Hj Nawal Nur Arafah, Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Tengah itu.

Kartini Award 2019 diberikan kepada Hj Endang Maria Astuti, S.Ag, SH, MH (Anggota DPR-RI), AKBP Siti Rondhijah, S.Si (Kapolres Tegal Kota - Jawa Tengah), Dra. Yulia Budiwati, M.Si (Direktur Universitas Terbuka Surakarta Jawa Tengah).

Dr. Ayu Widianingrum (Owner Widya Esthetic Clinic , Banjarmasin - Kalimantan Selatan), dr. Firyal Nadiah Rahma (Dokter / Makeup Artist , Sidoarjo- Jawa Timur). Serta AKP Maria Widowati, SH, MH (Kanit Provos Polrestabes Semarang).

Enam tokoh lain juga mendapat penghargaan The Best Indone-

3

sia Leader Award 2019. Mereka, Mochamad Herviano Widyatam (Founder Mochamad Herviano Foundation (MHF) Jakarta), Aleta Da Costa (Direktur Pemasaran PT Bank Maluku Malut), Eko Hariyadi Budiyanto (President Director of PT Pelindo Marine Service -Surabaya). Dodi Dharma Cahyadi (Kepala UPBU. APT. Pranoto, Samarinda - Kalimantan Timur), HM. Atna Tukiman (Ketua Umum KSP Bhina Raharja Rembang – Jawa Tengah).

Serta Trisila Juwantara (Owner PT. Yuasa Food Berkah Makmur, Wonosobo - Jawa Tengah). (far)

Rycko menyelesaikan pendidikan SDN (1979), SMPN (1982) dan SMAN (1985) di kota kecil Cibinong, Bogor. Kemudian melanjutkan pendidikan di Akpol Semarang dan menjadi lulusan terbaik dengan predikat Adhi Makayasa, lalu kemudian dilantik oleh Presiden Soeharto di Istana

Merdeka pada tanggal 23 Juli 1988.

Rycko juga merupakan lulusan Magister (S2) Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia pada tahun 2001 dan Doktoral (S3) pada Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia pada tahun 2008 dengan predikat Cum Laude.

Karier Penugasan pertama ia jalani di Polres Metro Jakarta Pusat sebagai Kepala Unit Kejahatan dengan Kekerasan, selanjutnya ditugaskan sebagai instruktur di Akpol Semarang.

Tahun 1993 ia mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan lulus dengan predikat terbaik, selanjutnya kembali bertugas di Polres Metro Jakarta Pusat, lalu Kasat Reserse Polres Jakarta Selatan, dan kemudian sebagai Wakasat Ekonomi Polda Metro Jaya. Tahun 2002 ia mengikuti pendidikan Sespimpol dan lulus dengan predikat terbaik untuk penulisan Naskah Strategis.

Ia tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting diantaranya Kapolres Jakarta Utara. Setelah itu, ia dipromosikan jadi ajudan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ia kemudian menjabat Kepala Lembaga Kerjasama Pendidikan Dit PPITK PTIK, lembaga yang menginduk pada Lemdikpol, lalu sebagai Wakapolda Jabar dan kini menjadi Ketua STIK dulu dikenal sebagai PTIK. Sumber : Informasi yang dihimpun.

Pembuatan Paspor Calon Haji Nyaris Rampung Semarang - Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Jawa Tengah Ramli menyatakan proses pembuatan paspor jamaah calon haji di wilayahnya nyaris rampung.

“Sudah selesai sekitar 95 persen, sisanya tambahan,” kata, Selasa (23/4).

Pengurusan paspor, kata dia, dilakukan di enam kantor imigrasi di seluruh Jawa Tengah. Sekitar lima persen keku-

rangan itu, diakui merupakan pengajuan paspor tambahan.

Menurut dia, pembuatan paspor tambahan tidak akan lama dan tidak terlalu mengalami kendala. Selanjutnya, penyelesaian pembuatan paspor akan diserahkan ke Kementerian Agama untuk selanjutnya dilanjutkan dengan pengurusan visa. “Pengurusan visa kami serahkan ke Kemenag,” katanya. (ang)

Peringatan Hari Kartini dengan Berpakaian Adat Nusantara

Sejumlah pegawai kejaksaan memakai pakaian adat nusantara saat memperingati Hari Kartini.

Semarang - Peringatan Hari Kartini tahun 2019 digelar berbeda keluarga Kejati Jawa Tengah.

Seluruh pegawai mengenakan pakaian adat nusantara. Acara juga diiringi deklarasi Indonesia bersih.

Kepala Kejati Jateng, Sadiman mengaku, bersama-sama ibu-ibu Ikatan Adhyaksa Dharmakari (IAD) Jateng memperingati Hari Kartini secara berbeda.

“Mudah-mudahan semangat para ibu-ibu bisa tergugah kembali seperti Raden Ajeng Kartini.

Menurut kami tanpa perjuangan Kartini perempuan hanya sebatas “Konco Wingking”. Pelengkap rumah tangga. Tapi faktanya usai perjuangan Kartini, kedudukan gender sudah sama dengan laki-laki,” kata Sadiman disela acara, Kamis (25/4).

Kesamaan gender, katanya, telah dibuktikan dengan beberapa tokoh perempuan yang menduduki sejumlah jabatan publik.

“Ada bupati, walikota, menteri.

Perempuan banyak. Pernah pula presiden perempuan. Siapa tahu

Jaksa Agung bisa dari perempuan.

Semoga karena ini kesamaan gender,” kata dia.

Sri Wartini, Ketua IAD Jateng menambahkan, semangat Kartini sudah sewajarnya terus dikenang dan ditauladani. “Kita sadari betul perjuangan Kartini sangat berat dan hasilnya dapat kita rasakan bersama,” kata dia.

Acara deklarasi gerakan Indonesia bersih. Kajati mengimbau keluarga kejaksaan memakai tas belanja ramah lingkungan dan mengurangi sampah plastik. (far)

4

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

Rob Pengaruhi Minat Wisatawan Pekalongan

P

ekalongan - Pengembangan kawasan wisata pantai di Kota Pekalongan terkendala rob dan mengakibatkan kunjungan wisatawan ke objek wisata itu rendah. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga (Dinparbudpora) Kota Pekalongan Nur Slamet mengatakan, rob menjadi masalah pengembangan kawasan wisata Pantai Pasir Kencana.

“Akses jalan tergenang rob sehingga pengunjung enggan melintas.

Tentunya hal itu berdampak terhadap tingkat kunjungan,” katanya, belum lama ini.

Rob, kata dia, juga merusak sarana dan prasarana di objek wisata terutama pada bangunan yang terbuat dari besi. “Jumlah kunjungan wisatawan ke lokasi obyek Wisata Pantai Pasir Kencana fluktuatif, terkadang ramai namun pada bulan tertentu sepi,” katanya.

Diungkapkannya, selama Januari 2019 hingga Maret 2019 jumlah kunjungan wisatawan Nusantara di objek wisa-

ta Pantai Pasir Kencana mencapai 11.963 orang, objek wisata Pekalongan Mangrove Park hanya mencapai 3.151 orang terdiri atas hanya 14 wisatawan mancanegara dan 3.137 wisatawan lokal.

Kemudian, di Museum Batik sebanyak 7.997 terdiri atas 46 wisatawan mancanegara dan 7.951 wisatawan lokal, serta an objek wisata Pantai Slamaran sebanyak 1.702 orang. “Hingga kini objek wisata favorit yang dikunjungi pengunjung hanya pada Pantai Pasir Kecana terutama saat digelar orkes dangdut,” katanya. (gan)

Serikat Pekerja Media Suara Merdeka, Serikat Pekerja Lintas Media Jateng, Aliansi Jurnalias Independen Kota Semarang, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Jateng, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia DK Semarang saat menggelar aksi May Day, 1 Mei 2019. Aksi digelar mulai di Tugu Muda dan berakhir di depan Menara Suara Merdeka dengan tema,” Darurat Pekerja Media” dengan tuntutan tolak PHK dan upah layak.

Pemkab Pekalongan Terima Hibah Bus Sekolah Gratis Pekalongan - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerima hibah bus sekolah dari Kementerian Perhubungan RI. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Achmad Muhlisin mengatakan, hibah diterima pada 15 Januari 2019 lalu.

Hihab tersebut, kata dia, bagian dari penghargaan dua kali yang diraih Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai juara umum pada kegiatan “Indonesia Road Safety Award”. “Operasional bus sekolah akan melalui rute Talun-Karangdadap karena selama ini di jalur tersebut belum dilalui oleh angkutan umum,” katanya, Senin (29/4).

Rute itu dipilih karena sejauh ini belum terlayani angkutan umum. Padahal di daerah tersebut jumlah anakanak sekolah cukup banyak. “Sekolah yang berada di wilayah itu ada SMP Negeri 1 Doro, SMP NU Karangdadap, SMP Negeri 1 Karangdadap, dan SMK 1 Karangdadap,” kata dia.

Pengoperasian bus sekolah secara gratis itu sebagai upaya membantu para pelajar yang sekolahannya tidak dilalui trayek angkutan umum. Seka-

Acara penyerahan bus sekolah hasil hibah Kemenhub RI. ligus memberikan kemudahan transportasi kepada kalangan pelajar.

“Sekaligus membantu beban orang tua siswa, meningkatkan kedisiplinan siswa, dan mengurangi jumlah siswa yang naik sepeda motor sehingga berdampak pada menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan anak sekolah,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Mukaromah Syakoer.

Diakuinya,jumlah armada bus saat ini belum bisa memenuhi keperluan para siswa secara keseluruhan sehingga hal itu akan terus dikaji dan evaluasi tentang perlunya bus sekolah gratis.

“Kami berharap bisa menambah armada bus lagi. Kita masih mengevaluasi terlebih dahulu dan rencananya bisa diajukan penambahan armada bus,” kata dia. (gan)

Tujuh Catatan Rekomendasi DPRD untuk Bupati Batang Batang - DPRD Kabupaten Batang merekomendasikan tujuh catatan strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Batang tahun anggaran 2018.

Ketua DPRD Kabupaten Batang Teguh Rahardjo mengatakan, hasil rumusan catatan strategis disampaikan bersumber dari pembahasan tiga panitia khusus.

“Rekomendasi ini bisa menjadi pegangan Bupati Batang untuk memperbaiki kinerja ke depan,” katanya, Rabu (24/4).

DPRD menyarankan Pemkab segera memberikan kemudahan baik sarana dan prasarana maupun peralatan bagi nelayan sekitar sehingga tercukupi kebutuhannya. Disampaikan, produksi perikanan tangkap pada 2018 hanya mencapai 27.169,25 ton. Jumlah itu tak sesuai target sebesar 31.940 ton.

DPRD juga meminta evaluasi ulang strategi program dan orientasi kegiatan kerja penanggulangan kemiskinan, serta menyiapkan dan membuat langkah-langkah yang efektif dan efisien guna mempercepat penanggulangan angka kemiskinan. DPRD menilai perlu segera disusun inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Khususnya masyarakat yang terdampak proyek PLTU dan tol. Inovasi tersebut bukan hanya menyentuh aspek ekonomi namun juga bersinggungan secara komprehensif dengan aspek lain, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ketenagakerjaan,” katanya.

Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan pihaknya akan mengkaji seluruh catatan strategis legeslatif dan menindaklanjuti sesuai mekanisme dan sesuai peraturan perundang-undangan. (tan)

85 Pegawai RSUD Bendan Dibekali Siap Siaga Bencana Pekalongan - Pemerintah Kota Pekalongan membekali 85 pegawai RSUD Bendan Pekalongan dengan kesiapsiagaan terhadap gempa. Teori dan simulasi kewaspadaan bencana gempa diajarkan.

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Pemkot Pekalongan Joko Purnomo di Pekalongan mengatakan, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami berpotensi terjadi di wilayahnya.

“Dipersiapkan terkait kesiapsiagaan bencana, termasuk di RSUD,” katanya, mengaku acara juga untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapsiagaan agar selalu terasah, demi keselamatan dan keamanan jiwa manusia,Kamis (25/4).

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan Arif Mahanani mengatakan terkait Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) ada beberapa instansi yang ingin melaksanakan simulasi gempa.

Direktur RSUD Bendan Junaedi Wibawa mengatakan RSUD perlu mempersiapkan kesiapsiagaan bencana, seperti regulasi sistem, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana, khusus penyelamatan yang memadai. (an)

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

5

n Korupsi PD BPR Bank Salatiga

Nasabah Panik Tak Bisa Cairkan Dana

S

alatiga - Delapan nasabah PD BPR Bank Salatiga mendatangi kantor DPRD Kota Salatiga, Senin ( 29/4). Mereka mengadukan mengenai tabungannya mencapai belasan miliar yang belum bisa dicairkan.

Seorang nasabah Susi (50) warga Bringin, Kabupaten Semarang mengaku, tabungannya senilai Rp 9 miliar belum bisa ditarik. Sebelumnya, ia menanyakan kepastian pencairan kepada bank namun tidak membuahkan hasil.

“Saya kawatir, nantinya tidak ada yang bertanggungjawab. Saya berharap, uang saya bisa cepat kembali,” ucapnya.

Nasabah lain, Umi (40) warga Tengaran, Kabupaten Semarang mengaku tak bisa menarik tabungannya Rp 96 juta. Dia juga heran pembukuan di buku tabungan.

Sebab antara print out di buku tabungan tidak sesuai dengan di rekening koran.

Ketua DPRD Kota Salatiga Teddy Sulistio mengatakan, eksekutif dan legislatif harus ikut bertanggungjawab dan tidak bisa lari dari tanggungjawab. “Kami berusaha agar tidak ada nasabah Bank Salatiga yang dirugikan,” katanya.

Sekda Kota Salatga Fakruroji mengatakan, proses hukum dugaan korupsi kasus Bank Salatiga masih berjalan. Pihaknya

sudah membentuk tim penyehatan.

“Kami sudah mendapat masukan dari pihak terkait untuk perbaikan Bank Salatiga ke depannya,” ujar Sekda yang saat kasus terjadi menjabat Dewan Pengawas dan pernah diperiksa sebagai saksi di persidangan atas terdakwa M Habib Saleh itu, mantan Dirut Bank Salatiga.

Diketahui dugaan korupsi Bank Salatiga ditaksir merugikan Rp 24 miliar. Sidang perkara M Habib Saleh telah memasuki agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor. Sejumlah menilai aneh, karena hanya ada satu terdakwa dalam kasus itu. (iga)

Sejumlah nasabah Bank Salatiga saat wadul ke DPRD.

Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala Online

Kamsex 2019 Ajang Promisi Empon-Empon

Ungaran - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Semarang akan menerapkan pelayanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi PNS secara online mulai Juli mendatang. Hal itu diharapkan mempermudah proses penerbitan Surat Pemberitahuan Tentang kenaikan Gaji Berkala (SPTKGB).

“Pengusulan KGB tiap PNS menggunakan data base personal para PNS,” kata Kepala BKD Partono, Kamis (25/4).

KGB online dinilai sangat membantu pelaksanaan administrasi kepegawaian. Dalam setahun, pihaknya melayani permohonan KGB rata-rata 1.440 berkas. Selain itu ada 337 permohonan pensiun.

Secara online, PNS tidak perlu lagi melampirkan berkas namun cukup memanfaatkan data base e-personal.

Selain KGB online, BKD juga mengembangkan layanan komunikasi dan konsultasi secara online.

Bupati Semarang Mundjirin mengharapkan pelayanan secara online dapat menghapus stigma buruk, pelayanan yang dinilai rumit dan berbelit-belit. Mundjirin berharap seluruh pelayanan kepegawaian secara online terintegrasi sistem informasi lengkap dan menyeluruh berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). (bud)

Ungaran - Kabupaten Semarang Expo (Kasmex) 2019 menjadi ajang pameran produk unggulan tingkat regional. Kamsex diikuti pelaku ekonomi kreatif dari berbagai wilayah di tanah air. Mereka menjajakan aneka produknya di 128 stan tersedia sejak 25 April sampai 29 April di Alun-Alun Bung Karno.

Kamsex menjadi ajang mengenalkan produk-produk unggulan Kabupaten Semarang, salah satunya empon-empon. Kepala Diskumperindag Kabupaten Semarang, Yoseph Bambang Trihardjono mengatakan, empon-empon diangkat dalam festival rempah, produk

jamu, seduhan, kemasan, maupun festival bahan baku rempah.

“Disamping mengangkat potensi rempah, kita coba angkat pula batik. Maka ada lomba batik painting dengan peserta Dekranasda se-Jawa Tengah,” katanya.

Bupati Semarang Mundjirin mengatakan, Kamsex digelar atas kerjasama Kementerian Perdagangan, Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan anggota Forkompimda. “Tujuannya agar produk mampu bersaing dan merebut perhatian pasar,” kata dia. (bud)

Denok Kenang Marketing Wisata Semarang Semarang - Denok Kenang 2019 Kota Semarang yang terpilih diharapkan menjadi marketing wisata agar wisatawan bertambah. Walikota Semarang, Hendrar Prihadi mengungkapkan itu di Grand Final Pemilihan Denok Kenang 2019 Kota Semarang di Grand Arkenso, Senin (29/4).

“Mereka ibarat marketingnya sektor pariwisata yang dapat menceritakan pariwisata Kota Semarang,” ucap Hendi panggilan akrab walikotamengaku Denok dan Kenang begitu penting dalam memajukan pariwisata.

Sebanyak 214 peserta Denong Kenang 2019 mengikuti audisi pada 9 April lalu. Dari penilaian tertulis dan catwalk, dipilih 50 finalis. Sebanyak 50 finalis tersebut mengikuti pembekalan sekitar dua pekan, mendapatkan ilmu sebagai Duta Pariwisata. Di antaranya pemerintahan, kepariwisataan, enterpreneurship, sosial media, Bahasa Inggris, public speaking, kepribadian, dan budaya semarangan.(ang)

86 Persen Pemilih Kabupaten Semarang “Nyoblos” Ungaran - Angka partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Semarang dinilai melebihi target dari 76 persen menjadi 86 persen. “Ini menunjukkan kesadaran warga memilih semakin meningkat,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Gunawan Wibisono, Selasa (30/4).

Ketua KPU Kabupaten Semarang Maskup Asyadi mengatakan, angka 86 persen itu masih perkiraan. Proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu dimulai di masing-masing PPK dan akan dilanjutkan di tingkat kabupaten. (bud)

Pembobolan ATM CIMB Ungaran Ungaran - Polisi meringkus satu dari lima anggota komplotan pembobol mesin ATM CMIB Niaga di Kabupaten Semarang. Pelaku, AL warga Lampung ditangkap usai membobol ATM pertengahan Maret lalu.

Kasatreskrim Polres Semarang, AKP David Widya Dwi Hapsoro menjelaskan, tersangka membobol dengan alat las dan menggondol Rp 140 juta. “Mesin las, tatah, tang dan linggis sudah kami amankan,” jelas David, Selasa (30/4).

Polisi masih memburu empat tersangka lain. Selain berbekal keterangan AL, polisi juga menghimpun bukti rekaman cctv dan keterangan saksi-saksi. (bud)

Kompetisi Drone Walikota 2019

Sepasang peserta Denok Kenang 2019 Kota Semarang di acara pemilihan.

Semarang - Pemkot Semarang menggelar kompetisi Drone 2019 pada 27-28 April 2019 lalu.

Sebanyak 60 pembalap atau pilot drone datang dari berbagai daerah.

Ketua penyelengara Randy Tama mengaku, peserta dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Yogyakarta, Bandung, dan Semarang. “Drone race menggunakan track ekstrem di atas gedung,” katanya.(ang)

6

OPINI & KONSULTASI

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

Rekonstruksi Demokrasi Pasca Pemilu 2019

P

emilu 2019 telah berlalu. Kini masuk fase antiklimaks, yaitu rekapitulasi penghitungan suara. Kondisi politik nasional masih memanas terkait dengan klaim kemenangan tiap-tiap kubu kontestan.

Kontestan pemilu kini fokus melakukan pengamanan suara. Penyelenggara masih harap-harap cemas terkait dengan target partisipasi. Publik masih risau apakah kontestasi demokrasi akan berakhir dengan aman dan berkualitas. Ditambah lagi penasaran terkait dengan kontestan pilihannya mendapatkan kemenangan atau tidak.

Pemilu 2019 menjadi pertaruhan bagi kualitas demokrasi Indonesia. Jika terselenggara lancar dan lebih berkualitas, akan memberikan optimisme bagi kemajuan bangsa.

Sebaliknya, jika sama saja atau lebih buruk akan semakin memperpuruk pembangunan bangsa. Rasa galau hingga pesimistis menjelang pemilu mesti dihalau. Totalitas upaya, kedewasaan politik, dan sinergisme antarpihak dibutuhkan guna merekonstruksi optimisme berdemokrasi pasca-Pemilu 2019.

Pesimisme umumnya diawali dan dibuktikan dengan munculnya kegalauan. Kegalauan menjangkiti dinamika politik nasional.

Hampir semua pihak merasakannya, baik kontestan, penyelenggara, maupun masyarakat.

Pertama ialah kontestan pemilu, baik calon anggota legislatif (caleg) maupun partai politik (parpol). Caleg selalu diliputi rasa galau terkait dengan potensi kalah, banyak mengeluarkan biaya, takut stres, kurang siap dengan kapasitas, serta bingung bagaimana memenuhi janji politik selama kampanye. Caleg untuk DPR RI tercatat 7.968 orang, sedangkan kursi yang diperebutkan hanya 560 buah. Artinya, peluang kemenangan seorang caleg ialah 7,03%.

Kampanye pemilu juga membutuhkan biaya yang banyak menguras kantong caleg. Biaya yang normal diperuntukkan bagi atribut, kegiatan sosialisasi, operasional tim sukses, dan lainnya. Ini belum termasuk jika

caleg melakukan politik uang dan setoran ke parpol. Biaya politik bervariasi antarcaleg dan antardaerah. Penelitian Prajna Research Indonesia (2018) menyebutkan biaya caleg untuk DPR bervariasi minimal antara Rp1Rp6 miliar.

Aktivitas kampanye dengan persaingan ketat, gesekan kuat, dan berbiaya banyak berpotensi menimbulkan stres bagi caleg atau tim suksesnya, terutama jika kalah. Kegalauan caleg terkait dengan kapasitas dan kebingungan memenuhi janji dimulai dari rekrutmen caleg. Parpol terpaksa menjaring caleg artis dan pengusaha demi popularitas dan biaya. Nyatanya tidak sedikit caleg yang buta politik.

Kedua ialah penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Penyelenggara diliputi kegalauan terkait dengan potensi partisipasi rendah, penilaian kinerja, dan proses karut marut. Partisipasi politik menunjukkan tren mengkhawatirkan selama pemilu pascareforma-

si. Tingkat partisipasi Pemilu 1999 sebesar 92,74%, Pemilu 2004 (84,07%), Pemilu 2009 (70,99%), dan membaik pada Pemilu 2014 sebesar 75,11%. KPU hanya mampu menargetkan partisipasi Pemilu 2019 sebesar 77,5%.

Jika target ini tidak tercapai, penyenggara akan mendapatkan penilaian gagal dari publik.

Ketiga ialah masyarakat umum sebagai subjek demokrasi. Masyarakat dihantui rasa galau, jangan-jangan pemilu kotor masih berlangsung, akan terjadi konflik sosial, serta kualitas kepemimpinan hasil pemilu akan mengecewakan. Pemilu kotor berdasarkan pengalaman didominasi terjadinya politik uang (money politics). Politik uang yang tidak logis jika ditilik dalam kalkulasi gaji sangat rentan menimbulkan malapraktik politik, seperti korupsi, gratifikasi, dan sejenisnya.

Masyarakat selanjutnya galau bahkan takut jika kompetisi berbuah konflik sosial.

Ruang kompetisi di Pemilu 2019 semakin bersifat lokal dan sangat terbuka. Kompetisi tidak sekadar antarparpol, tetapi antarcaleg dalam satu parpol pun bisa saling jegal. Gesekan horizontal yang berpotensi konflik menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.

Gesekan di lapangan ialah keniscayaan, tetapi tidak semestinya melebar menjadi konflik.

Konflik politik yang terjadi selama Pemilu 2019 berpotensi terlanjutkan pada masa selanjutnya. Pihak-pihak yang kalah rawan menunggangi setiap permasalahan hingga menjadi bibit konflik.

Masyarakat juga ga-

Joko Setiono, Demak.

Jawaban : Perselingkuhan adalah suatu

persetubuhan di luar perkawinan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang kawin, sebagai pelanggaran dari setia perkawinan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak diatur secara tepat tentang istilah perselingkuhan.

Namun kita bisa menggunakan istilah yang ada dan diatur dalam KUHP adalah istilah mukah (overspel) yang dalam hal ini dipakai KUHP terjemahan Prof. Oemar Seno Adji, S.H., et al (dan tidak

Strategi rekonstruksi Pesimisme ialah wajar dan logis jika melihat pengalaman dan dinamika di lapangan.

Kontraproduktif akan terjadi jika rasa galau terus dipendam, didiamkan, dan dipelihara. ‘Ungkapkanlah’, demikian nasihat Sigmund Freud terhadap pihak yang galau.

Manifestasi perilaku untuk menghalau galau tidak cukup dengan kata-kata atau curhat. Psikologi komunikasi antar pihak penting dijalin agar saling terbuka, bisa lega, dan menghasilkan solusi konstruktif. Optimisme mesti dibangun dalam diri pihak-pihak yang diliputi rasa galau.

Kontestan pemilu ke depan perlu penguatan kedewasaan politik. Upaya yang dapat ditempuh antara lain menumbuhkan sikap siap kalah atau menang, mengeluarkan modal secara proporsional, selalu menguatkan aspek spiritual, belajar dunia parlemen dan politik, serta berjanji dalam kampanye secara realistis dan logis.

Masyarakat mesti melawan pesimisme dengan pembentengan diri dan optimisme sikap. Langkah yang dapat ditempuh, antara lain tidak terjebak politik uang, cerdas memilih dan memilah, dan menghindari keterlibatan konflik. Masyarakat penting menyadari dirinya sebagai tuannya parpol.

Implikasinya masyarakat mesti bisa menuntut bukan sebaliknya dikendalikan perilaku caleg dan parpol.

Penyelenggara pemilu ke depan mesti mengusir pesimisme dengan profesionalisme kinerja. Kerja yang dapat diupayakan, antara lain sosialisasi masif, menyusun regulasi kepemiluan yang memudahkan, membuka ruang partisipasi, menjaga independensi, profesional, sinergis dengan semua pihak, bekerja taat regulasi, serta sigap terhadap kondisi darurat dan dinamika lapangan.

Upaya tersebut merupakan modal penting dalam konstruksi optimisme mewujudkan demokrasi yang berkualitas ke depan.

Rekonstruksi optimisme berdemokrasi mesti dilakukan masif secara individual maupun kolektif dalam berbangsa. ~ Ribut Lupiyanto, Deputi Direktur C-Publica (Center for Public Capacity Acceleration)

Rubrik Konsultasi Hukum INFOPlus diampu Taufiqurrohman, SH,MH dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) RAtu Adil. Alamat Jalan Peres No 211 Kota Semarang dan Jalan Jatingaleh 03 No.18 Kota Semarang.

Konsultasi bisa menghubungi 08112534695 atau berkirim email ke redaksiinfoplus@gmail.com.

Pertanyaan : Istri saya berselingkuh, bagai­ mana saya dapat meminta pertanggungjawaban mereka? jelas saya dirugikan, saya ingin memperkarakan masalah ini ke pengadilan. Bagaimana caranya, dan pasal-pasal apa yang dapat dipakai? terimakasih

lau menyongsong nasib bangsa lima tahun ke depan. Nasib bangsa masih akan suram jika caleg yang menang tidak berkualitas hanya bermodal finansial dan popularitas.

Masyarakat penting menghindari reaksi atas sumber kegalauannya dengan ancaman menjadi golongan putih (golput).

menutup kemungkinan ada perbedaan terminologi dalam KUHP terjemahan lain) sehingga untuk kasus ini dapat dikenakan pasal 284 KUHP. Tentang prosedur ataupun tata cara yang dapat ditempuh adalah mengadukannya kepada kepolisian setempat karena kasus ini adalah delict aduan (klacht delict) yang mana pengaduan ini terdapat dua pilihan yaitu : Pengaduan tidak dapat di-

KONSULTASI HUKUM

tarik kembali (pasal 284 ayat 3 KUHP) dan atau dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai (pasal 284 ayat 4 KUHP).

Pihak yang melakukan pengaduan adalah suami/istri yang tercemar dan terhadap mereka dapat berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang

wanita sebagai istrinya demikian sebaliknya dan dalam jangka waktu 3 bulan dapat diikuti dengan permohonan bercerai atau pisah ranjang dengan alasan yang sama.

Dengan bukti-bukti yang ada maka pihak kepolisian akan melakukan penyidikan dan melengkapi Berkas Acara Penyidikan (BAP). Kemudian melanjutkan ke Kejaksaan dan pihak terakhir inilah yang nantinya akan melakukan penuntutan. (*)

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

ZODIAK & GAYA HIDUP

7

Gaya Hidup Sehat Selama Puasa

S

elain untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, puasa juga bisa dijadikan momentum untuk membenahi gaya hidup kita, terutama pola makan yang tidak sehat yang mungkin selama ini kita jalani. Di saat puasa, kita juga harus menyesuaikan kembali waktu kita menyantap makanan, karena berbeda dengan hari-hari biasanya, saat puasa kita hanya memiliki dua waktu untuk bersantap, yaitu saat sahur dan berbuka.

Nah, jangan dulu merasa ini menjadi hal yang tidak menyenangkan. Justru dengan kondisi demikian, cobalah memanfaatkan kesempatan ini untuk memilih makanan yang sehat dan baik untuk tubuh.

Mulailah untuk membenahi gaya hidup Anda yang kurang sehat selama ini. Saat berbuka, misalnya, sebisa mungkin hindarilah makan gorengan yang tinggi akan karbohidrat, lemak dan kandungan garam.

Seperti apa gaya hidup sehat yang bisa Anda coba di bulan puasa Ramadhan ini?

butuhan air putih dalam tubuh menjadi sedikit berbeda dari hari-hari biasanya. Di saat puasa, supaya kebutuhan unsur air di dalam tubuh tercukupi, cobalah untuk mengatur agar Anda minum delapan gelas air sebelum menjalani puasa keesokan harinya. Dan perlu diketahui juga, yang disebut air disini, bukan hanya air putih saja, susu dan teh pun bisa menjadi alternatif lain memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh Anda.

Mengatur porsi makanan agar tidak berlebihan Memang, ketika berbuka kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan atau minuman manis. Namun perlu diketahui bahwa di saat berbuka puasa, penting untuk Anda tidak melahap makanan manis secara berlebihan.

Sebaliknya, cobalah untuk men-

Minum air yang cukup Kebiasaan sederhana yang sangat penting bagi tubuh ini memang bisa dilakukan juga di hari-hari biasanya.

Namun, di saat puasa tentu ke-

ZODIAK

TAURUS 20 APRIL - 20 MEI

Dari awal tahun sampai Desember, Anda harus memprioritaskan ambisi Anda dan mencari tahu apa yang benar-benar mungkin anda kerjakan, sambil menyisihkan semua yang berlebihan. Anda harus mengambil keuntungan dari perhentian Jupiter ke Sagitarius serta Saturnus masuk ke Capricorn untuk menjadi pragmatis, dinamis, dan produktif. Saatnya untuk menunjukkan bahwa Anda cukup besar untuk ambisi Anda. Berada di pusat aksi, menjadi terorganisir dan efisien akan memungkinkan Anda untuk memberikan yang terbaik dari diri Anda dan memenuhi harapan Anda sendiri serta bos Anda.

Cinta: Anda akan mendedikasikan banyak waktu untuk bekerja, menempatkan Anda pada risiko membuat Anda membosankan dan tegang dalam hubungan.

erapkan “porsi sehat” dalam menyantap hidangan utama saat sahur ataupun berbuka.

Isi seperempat piring dengan karbohidrat seperti nasi putih/merah, roti tawar/gandum. Lalu, isi seperempat piring lagi dengan protein, baik yang hewani atau nabati. Terakhir, isi setengah piring yang tersedia dengan sayur atau buah. Semakin banyak macam buah atau sayuran akan semakin baik.

Berolahraga Menjalankan puasa bukan berarti berhenti dari berolahraga. Bagaimanapun Anda tetap perlu menjaga tubuh agar tetap fit dan sehat. Faktanya, aktivitas fisik tetap dibutuhkan untuk menjaga kelancaran peredaran tubuh agar Anda tidak mudah merasa loyo. Namun, saat puasa pilihlah olahraga dengan intensitas ringan dan tidak memerlukan banyak energi untuk melakukannya.

Kulit Tetap Glowing di Bulan Puasa

Mengendalikan emosi Puasa tentu bukanlah hanya sekedar menahan rasa haus dan lapar saja. Dengan kata lain puasa juga berarti mampu mengatur emosi, belajar bersabar dan berupaya mendekatkan diri kepada Sang Pencipa.

Secara psikologi, hal ini mempengaruhi mental dan spiritual kita, juga dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dapat memb u a t hati lebih tenang. (*)

Kondisi kulit sangat terikat terhadap asupan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Jika mengonsumsi makanan sehat , kulit pun akan bersinar dan bebas jerawat maupun iritasi. Begitu juga saat berpuasa. Jangan heran jika kulit akan terasa kering karena kurang cair. Lalu, bagaimana menjaga kelembapan kulit saat berpuasa?

“Yang penting, saat sahur dan berbuka usahakan banyak minum air, minta hidrasinya. Jangan lupa makan buah dan sayur yang banyak mengandung udara,” ujar Maureen Situmeang, Spesialis Kulit dan Kelamin di Skin & Co, Jakarta Selatan, pekan lalu.

Selain memenuhi cairan tubuh, juga perlu mendapatkan asupan karbohidrat. “Terlalu banyak lemak bisa bikin kulit kering. Kalau sudah makan nasi , jangan makan roti, mie atau kue lagi,” jelasnya.

Asupan gula juga wajib kamu batasi untuk kulit tetap halus dan kenyal. “Makanan yang manismanis seperti kopi , minuman dan makanan cepat saji juga membuat kulit kering,” katanya.

Setelah meminta asupan, pakailah perawatan kulit rutin setiap pagi dan malam. “Pakai krim siang dan krim malam sesuai kondisi wajah. Jika perlu, pakai serum juga,” tambah Maureen. (dot)

Dibanding sebelumnya Anda akan lebih mengandalkan dukungan dari pasangan Anda. Catatan, jika hubungan Anda melalui masa sulit, Anda akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan Anda dengan berkomunikasi. Dengan cara ini, hubungan akan kembali harmonis, dan Anda akan siap untuk membuat komitmen jangka panjang. Jika Anda lajang, Anda akan tampak terikat dan bertekad untuk terlibat dalam hubungan yang konstruktif.

Kehidupan Sosial: Anda akan dapat membuat ambisi Anda menjadi kenyataan, ide-ide anda akan diterima, mendapatkan kepercayaan dari mitra Anda ‘, dan berlatih moderasi. Anda memang akan benar-benar mampu mengambil tanggung jawab baru atau mengambil alih kendali

pekerjaan baru. Andalkan Desember untuk mengatur masa depan Anda dan juga menerima penghargaan atas usaha Anda untuk berkonsentrasi dan disiplin Kesehatan: Untuk menjaga semangat yang tinggi dan tetap sehat, paksa diri untuk memulai olahraga dan pakailah sepatu lari Anda lebih sering. Untuk menghilangkan ketegangan yang telah menggunung, berliburlah disaat jadwal anda memungkinkan untuk Anda keluar negri dan isi tenaga untuk tubuh Anda di udara segar.

Dengan membuat pilihan gaya hidup yang lebih baik, Anda akan dapat bertahan.

Saran: Tujuan utama Anda adalah bercita-cita setinggi-tingginya, mengalahkan diri sendiri, dan mencapai pemenuhan seutuhnya, percaya diri. Meraih setiap kesempatan yang ada melalui disiplin diri Anda!

8

INVESTIGASI

Proyek

G

ugatan 48 pedagang Pasar Rejomulyo atau Pasar Induk Rejomulyo (PIR) alias Pasar Kobong Kota Semarang dalam perkara nomor 168/ Pdt.G/ 2018/ Pn. Smg dikabulkan.

Pengadilan mengabulkan gugatan mereka melawan Pemkot Semarang. Upaya hukum perdata ditempuh pedagang ke PN Semarang setelah gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) perihal Surat Keputusan (SK) pemberian teguran ditolak Mahkamah Agung (MA) di tingkat PK Februari 2019 lalu.

Putusan dijatuhkan majelis hakim pada 28 Maret 2019 lalu oleh Esther Megaria Sitorus (ketua), Pudjo Hunggul dan Noer Ali (anggota) dibantu Endah Taufanti (Panitera Pengganti).

“Menghukum Tergugat (Pemkot Semarang) membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 250 juta,” sebut majelis hakim dalam putusannya.

Upaya mediasi di pengadilan oleh hakim Andul Wahib, padsa 24 Juli 2018 oleh pedagang diwakili tim kuasa hukum Slamet Haryanto, Osyid Saddam, Luthfil Khalim dan Joko Restu Widodo. Dengan kuasa hukum Pemkot, diwakili Abdul Haris, Kun Wijiastuti Rahayu, Umar Sidik, Budi Fitriansyah, HS Wahid Budiyono dan Teguh Setyo Utomo tak berhasil alias gagal.

Persoalan muncul atas sikap Pemkot Semarang berencana membongkar PIR dan akan dijadikan kawasan taman kota. Pedagang akan direlokasi ke lokasi baru Pasar Ikan Rejomulyo Baru (PIRB) di kawasan Pengaron itu.

Atas pembangunan Pasar Ikan Rejomulyo Baru (PIRB), Pemkot Semarang melalui dinas dan pelaksana terkait menyampaikan ke pedagang. Pedagang sendiri hanya tahu akan ada relokasi atau pindah, namun mereka tak pernah dilibatkan dalam rencana pembangunan PIRB. Usai psar PIRB jadi dan dicek, diketahui luasan dan fisik pasar sangat tidak layak dan tidak representatif untuk digunakan para pedagang untuk berjualan. Protes lalu dilakukan pedagang. Salah satunya mengancam pin-

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

Pasar Kobong dah ke Demak. Tapi Pemkot tetap ngotot bersikeras melakukan pemindahan segera pedagang ke PIRB. “Kalau masih mau di Semarang, Alhamdulillah. Kalau mau pindah ke Demak enggak apa-apa, Demak tetangga Semarang,” kata Walikota Semarang sebelumnya.

Pemkot melalui Dinas Perdagangan tetap memaksa pedagang pindah, agar mengambil undian atas los yang akan dibagi. Jika undian tidak ambil, maka los akan diberikan kepada pedagang baru. Pedagang tetap menolak pindah dan minta PIRB dibenahi agar layak.

Dengan menggunakan cara-cara yang tidak terpuji, mulai dari cara bergerilya membujuk para pedagang dengan ‘iming-iming’.

Hingga intimidasi dan mengadu domba para pedagang.

Kisruh semakin memuncak ketika Pemkot masih melakukan pencampuradukan data pemegang ijin los dan kios, serta penataan yang tidak adil. Ada pedagang mendapatkan tempat yang jenisnya tidak sesuai dengan izin yang sebelumnya.

Keresahan pedagang berkembang saat ada pendataan jumlah pedagang yang nantinya akan dijadikan dasar penentuan jumlah, jenis dan letak tempat jualan di PIRB. Jumlah pedagang yang mendadak bertambah.

Penolakan pedagang dipicu bangunan PIRB yang ternyata sangat tidak memungkinkan dijadikan tempat berdagang. Wujud bangunan dan sarana prasarana pendukungnya, serta tidak sesuai spesifikasi (spek). Di antaranya luasan lapak yang pas-pasan. Padahal keberadaan pasar sangat berkembang dengan mobilitas tinggi.

Luasan lapak /los sempit, tidak mendukungnya untuk bongkar muat banyak mobil. Saluran drainase kecil dan tertutup.

Bangunan PIRB tidak melindungi pedagang dan pembeli dari terpaan angin dan hujan yang sangat besar potensinya mengganggu proses jual beli dan administrasi.

Selain itu, lantai 1 Gedung Serba Guna atau yang dikenal sebagai GEDUNG B , yang seharusnya untuk pertemuan atau kegiatan

pedagang, diubah jadi los. Sedangkan pedagang Ikan kering oleh dinas ditempatkan di lantai 2 gedung B. Terjadi penyempitan kios, tempat penyimpanan stok barang, tempat dan akses bongkar muat barang.

Tidak adanya drainase pembuangan limbah dari tetesan air Ikan asin yang mengandung garam dan sangat potensial merusak bangunan. Bahkan yang lebih parah lagi pedagang ikan asin harus membuat kios dengan biaya sendiri. Sangat ironi mengingat anggaran yang sangat besar untuk pembangunan PIRB. Kondisi PIRB yang sangat tidak layak untuk dijadikan tempat jualan, jualan, dinilai hanya akan mematikan pedagang. Pedagang tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan para pedagang ayam yang dahulu juga berada di kawasan PIR Semarang dan telah dipindah ke tempat pasar baru di kawasan Penggaron Semarang. Usaha para pedagang ayam di tempat yang baru, banyak yang gaga dan kemudian mati karena tempat jualan tidak representatif untuk berjualan.

Pemkot Semarang sengaja membangun pasar yang tidak layak. Wujud bangunan dan sarana prasarana pendukungnya, bukan sekedar tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat berdagang, tapi juga tidak sesuai dengan spesifikasi (spek) bangunan yang ada.

Rencana awal seharusnya dibuat jalan (sesuai gambar spek) Gedung A lantai 1, namun kenyataannya malah dibuat lapak di atasnya.

Selain itu, lantai 1 Gedung Serba Guna atau yang dikenal sebagai Gedung B, yang seharusnya digunakan untuk pertemuan atau kegiatan bersama para pedagang, diubah menjadi los dan diberikan kepada pedagang pemilik kios.

Pemkot justeru merubah beberapa bagian bangunan PIRB dan menjadikan bangunannya makin tidak layak untuk dijadikan tempat usaha. Tempat parkir yang ada pun menjadi tidak layak untuk tempat parkir dan bongkar muat ketika berkurang luasannya saat fungsinya ada yang diubah dan dijadikan tempat usaha.

Pemkot Semarang tidak memenuhi kewajiban pelayanan publik. Dinas diketahui mencampuradukan data pemegang izin los dan kios. Penataannya juga dinilai tidak adil dan membuat kisruh kalangan pedagang.

Di antaranya, ada pedagang mendapatkan tempat yang jenisnya tidak sesuai dengan izin sebelumnya.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70/ M-Dag/PER/12/2013, dinas seharusnya menempatkan pedagang secara adil dan transparan serta memberi prioritas ke para pedagang lama yang terdaftar sah.

Atas permohonan perpanjangan izin pedagang ke Dinas Perdagangan Kota Semarang, bahkan dinas diketahui tidak mengubris. Ada upaya pembiaran dari Dinas Perdagangan agar status para pedagang ini tidak berizin untuk kemudian dipindah.

TIndakan arogan Pemkot itu dirasa sangat dirugikan. Bahkan, Pemkot mengancam akan memutus aliran listrik di PIR. Mereka yang perhari bisa beromzetmiliaran rupiah itu mengaku rugi jutaan rupiah tiap harinya.

Pada 6 Februari 2018, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang yang ikut bermusyawarah bersama pedagang disebut mengakui proyek PIRB bersamalah. Kepala dinas menyatakan tidak ingin nasib pedagang seperti nasib pedagang unggas yang “mati” usai dipindah ke Penggaron.

Kadis berjanji akan memperbaiki PIRB dan memperluas dengan memanfaatkan Pasar ikan Hygenis (PIH) di sebelahnya, yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kadis sempat menyatakan akan mundur dari jabatan jika sampai Juni 2017, tidak berhasil meminta PIH dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pengembangan PIRB. Pemkot menyatakan relokasi justru sebaliknya dengan telah melakukan pembangunan dan menyediakan Pasar Ikan Rejomulyo Baru (PIRB) lebih layak dari Pasar Ikan Rejomulyo Lama. Menurut pemkot dalil dan keneratan pedagang hanha sebatas keluh kesah dan cerita.

Pemkot telah melakukan pembangunan dan menyediakan Pasar Ikan Rejomulyo

INVESTIGASI

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

Baru (PIRB) pedagang agar tetap melakukan aktifitas perdagangan. Karena Pasar Ikan Rejomulyo (PIR) yang lama akan di alihfungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Fajar Purwoto menjabat Kepada Dinas Perdagangan sejak 12 Januari 2017 sampai sekarang di persidangan mengaku diberi tugas walikota memindahkan pedagang pasar Rejomulyo lama /pasar Kobong ke pasar Rejomulyo baru. Selama persoalan terjadi, pedagang tidak dipungut retribusi sesuai kebijakan walikota.

“Pedagang menolak pindah karena parkiran sempit , tempat loading tidak memenuhi syarat, lantai licin, pembuangan air terlalu kecil,” ungkap dia.

Mantan sekretaris pasar sejak 2010 sampai 2011 mengaku tidak mengetahuinya langsung proyek pembangunan PIRB karena dibangun pada tahun 2013. Pada 2017 pasar Rejomulyo baru jadi.

Pihaknya menghendaki agar pedagang masuk dulu ke pasar yang baru, sambil jalan kami adakan perbaikan-perbaikan.

Fajar mengaku tidak tahu apakah ketika akan membangun pasar Rejomulyo melibatkan pedagang. Diakuinya, adanya kebijakan pedagang yang tidak mau menempati lapak , maka akan diberikan ke orang lain yang mau. Pembagian lapak sudah menjadi wewenang Dinas Perdagangan.

Dikatakannya, terkait rencana pemutusan listrik, pihaknya mengakuinya. Hal itu agar mereka mau pindah ke pasar baru.

“Akan tetapi karena pemutusan aliran listrik adalah ranah PLN maka dinas tidak mencampurinya,” kata dia.

Fajar Purwoto mengatakan pembangunan PIRB dibangun oleh Departemen Ke-

lautan. Di persidangan, Fajar menyebut para pedagang telah diajak rapat pada saat pembangunan Pasar Ikan Rejomulyo Baru ( PIRB ). Fajar sempat berjanji menyerahkan berita acara pertemuan tersebut kepada majelis hakim.

Akan tetapi pada sidang berikutnya hal itu tak pernah diberikan. Kuasa hukum Pemkot mengakui kalau pertemuan tersebut justeru yang diundang bukan para pedagang. “Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dibuktikan para pedagang tidak dilibatkan pada saat pembangunan PIRB,” kata hakim dalam putusannya.

Hakim dalam putusannya menilai para pedagang tidak pernah diikutsertakan dalam merencanakan pembangunan Pasar Ikan Rejomulyo Baru ( PIRB ). Sehingga apa yang dibutuhkan para pedagang khususnya sarana dan prasarana gedung tidak terpenuhi.

Hal itu diakui lurah Pasar Ikan Rejomulyo ( PIR ) yang menjabat sejak tahun 2014. Ia mengaku tidak tau kapan Pasar Ikan Rejomulyo Baru ( PIRB ) dibangun. Ia hanya bertugas menyampaikan surat edaran dan sosialisasi kepada pedagang.

Sosialisasi dilaksanakan setelah gedung Pasar Ikan Rejomulyo Baru ( PIRB ) berdiri.

Ketika pembangunan para pedagang tidak diikut sertakan memberikan saran.

Pemkot Semarang selaku pengelola PIR telah tidak melakukan kewajiban hukumnya dengan tidak mematuhi Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

“Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Mod-

Kesalahan Walikota Semarang Terkait PIRB

1.

2.

3.

4.

Tidak melibatkan Para Penggugat dalam rencana pembangunan PIRB, telah merugikan para pedagang.

Memerintahkan dan memaksa kepada para pedagang segera masuk ke PIRB dengan segala macam bentuk ‘iming-iming, ancaman, tekanan dan gangguannya, telah merugikan.

Akan segera menutup PIR berikut fasilitas sarana prasarananya dan melarang pedagang menggunakannya sebagai tempat kegiatan usaha, telah merugikan.

Melakukan penataan pedagang terkait lokasi tempat berusaha (berdagang) di PIRB secara tidak profesional, tidak adil dan mengadu domba pedagang dengan para pedagang lain.

Sanksi untuk Pemkot Semarang

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Menghentikan segala bentuk usaha menutup dan membongkar PIR yang masih digunakan pedagang dan pekerja jasa pasar untuk kegiatan usaha.

Mengizinkan pedagang menggunakan PIR sebagai tempat kegiatan usaha jual beli sebagaimana biasanya berikut sarana prasarana pendukungnya.

Menghentikan segala macam bentuk pemaksaan kepada para pedagang untuk segera masuk ke PIRB sampai selesai diperbaikinya PIRB sebagai tempat kegiatan jual-beli yang layak dan kegiatan perbaikannya harus melibatkan serta memperhatikan aspirasi pedagang.

Menghentikan dan tidak melanjutkan rencana pembangunan taman di lokasi PIR berikut sarana prasarana pendukung yang selama ini digunakan kegiatan usaha berdagang.

Segera memperbaiki kondisi PIRB berikut sarana prasarana pendukungnya dan menyelesaikan perbaikannya sesuai aspirasi, spek dan kebutuhan serta aturan hukum yang berlaku.

Melakukan penataan ulang secara adil dan benar terkait dengan perijanjian serta jenis tempat usaha sekaligus soal pengalihan surat ijin hak pemakaian tempat usaha bila menghendaki Para Penggugat masuk dan berdagang di PIRB. Menempatkan para pedagang Ikan kering (gereh) di lantai I PIRB dengan luasan tempat yang sama dengan yang sebelumnya di PIR. Dihukum membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 250 juta terhadap pedagang.

Fakta Pasar Ikan Rejomulyo

1.

2.

3.

4.

5.

Pasar ikan terbesar di Kota Semarang yang sudah ada sejak tahun 1970.

Mayoritas pedagang sudah 40 tahun berjualan.

Pedagang rela memasang listrik pribadi dan swadaya membangun pasar Terdapat 40 pedagang ikan basah, 4 pedagang ikan gereh, 700 lebih petugas parkir, petugas keamanan, kuli bongkar muat, kuli seret dan petugas kebersihan.

Mereka tergabung dalam Paguyuban Pedagang Ikan Basah dan Pindang (PPIBP) dan berizin.

ern, Perda Kota Semarang No.9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional,” sebut hakim.

Terkait kerugian materiil yang dialami pedagang, ditaksir Rp 3 juta per pedagang, sehingga ditotal sejak awal 2017 hingga kasus hukum ini diajukan sebesat Rp 10 miliar.

Pengadilan menilai, pedagang tidak ada merinci kerugian materiil tersebut.

“Sehingga para penggugat (pedagang) tidak dapat membuktikan kerugian tersebut secara faktual,” kata hakim.

Meski begitu, hakim mengabulkan, jika para pedagang telah mengalami kerugian immateril. Yakni akibat kehilangan kenyamanan hidup, merasa ketakutan karena berdagang ikan basah tersebut adalah satu satunya mata pencaharian para pedagang yang sudah dibangun turun temurun sejak puhan tahun.

“Majelis hakim berpendapat Para Penggugat telah mengalami kerugian immaterial,” kata hakim.

Adanya kesalahan (Schuld) Atas kondisi PRIB yang tidak layak ditempati para pedagang, karena sarana dan prasarana tidak menunjang aktifitas jual beli.

Sehingga akan mematikan roda perekonomian sekaligus mata pencaharian para pedagang yang sudah dibangun sejak puluhan tahun.

Hal itu disebabkan Pemkot tidak mengikut sertakan pedagang dalam rencana pembangunan Pasar Ikan Rejomulyo Baru ( PIRB ) sehingga pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan sebuah pasar induk. Pedagang hanya diberitahu adanya relokasi.

Penambahan jumlah pedagang pen-

9

ghuni Pasar Ikan Rejomulyo Baru ( PIRB ) dinilai juga akan merugikan pedagang lama.

Masalah lain, pencampur adukan antara pedagang pemilik ijin los dengan kios.

Tidak Sesuai Sesifikasi Pengadilan juga menemukan adanya ketidak sesuaian spesifikasi bangunan dan sarana prasarana pendukungnya, pada Pasar Ikan Rejomulyo Baru ( PIRB ). Antara lain luas lapak yang kurang, karena dibutuhkan tempat untuk meletakkan kotak-kotak penyimpanan ikan serta area untuk mendisplay ikan-kan untuk dipilih para pedagang pembeli. Area parkir yang tidak mendukung bongkar muat banyak mobil dan harus dilakukan dalam waktu yang singkat untuk menjaga kesegaran ikan basah.

Penyediaan air yang kurang dan juga saluran pembuangan air yang sangat tidak memadai sementara jualan ikan basah memerlukan air yang banyak dan juga membuang banyak air. Tidak melindungi para pedagang dari terpaan angin dan hujan.

Gedung pertemuan dialih fungsikan diberikan kepada pemilik kios. Pedagang gereh diletakkan di area lantai 2, dengan area yang lebih kecil, tanpa bangunan dan tidak ada sarana pendukung seperti tempat penyimpanan stok barang, tidak ada tempat pengeringan dan pembuangan limbah tetesan ikan gereh yang mengandung garam yang pontesial merusak bagunan serta fasilitas bongkar muat tidak bisa dilakukan karena truk pengangkut tidak mungkin untuk naik ke lantai 2 disebabkan jalan yang ada sangat terjal.

(Bersambung di Hal. 22)

Ketentuan Pengelolaan Pasar * Pasal 18 jo Pasal 19 Peraturan Mnteri Perdagangan R.I Nomor; 70/M-DAG/ PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern mengatur walikota melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional dalam rangka peningkatan daya saing. Hal itu dilakukan dalam bentuk peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar tradisional.

Pengelola Pasar Tradisional antara lain dapat berupa penyediaan ruang usaha bagi para pedagang dengan memperhatikan : a. a. Penempatan para pedagang yang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang; b. b. Zonasi sesuai pengelompokkan barang dagangan; c. c. Penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada kantor pengelola pasar; d. d. Apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada ; 1. 1. Pedagang lama yang tidak memiliki ijin resmi; atau 2. 2. Pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi; e. e. Pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi uasah setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi dan f. f. Pembinaan , pengelolaan , serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang dilakukan antara lain melaui pembentukan paguyuban / kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang. *Perda Nomor 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional disebutkan tentang Perencanaan pasar dlaksanakan oleh Dinas berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, melalui tahapan : a. a. Inventarisasi permasalahan pengelolaan pasar baik dari aspek fisik bangunan maupun dari aspek kegiatan pengelolaan; dan b. b. penyusunan rencana pengelolaan pasar yang didasarkan pada hasil inventarisasi yang dilakukan dengan melibatkan pedagang. * Perda Nomor 9 Tahun 2013, menegaskan pula dalam kegiatan pengadaan pasar (yang meliputi pembangunan fisik gedung dan/atau penetapan pasar), diselenggarakan untuk menyediakan bangunan pasar yang terdiri atas bangunan utama dan fasilitas perpasaran lainnya dengan memperhatikan aspirasi pedagang setempat. * Perda Kota Semarang no 9 Tahun 2013 menegaskan pengaturan pasar berasaskan antara lain koordinasi dan partisipatif, yang bertujuan untuk antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar dengan ruang lingkup antara lain peran serta masyarakat pada pasar yang dibangun pemerintah daerah.

10

PENDIDIKAN & IPTEK

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

Kampus Didorong Naikkan Peringkat

S

emarang - Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) didorong untuk terus menaikkan peringkatnya di dunia internasional. Lima ratus besar dunia menjadi patokan Kemenristekdikti bagi PTNBH seluruh Indonesia.

Menristekdikti RI Prof Dr Mohamad Nasir mengatakan, dari 11 PTNBH di Indonesia, baru tiga yang dapat masuk ke peringkat 500 besar dunia. Yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gajah Mada (UGM).

“Kami targetkan semua PTNBH di Indonesia masuk peringkat 500 besar universitas dunia,” katanya di sela pelantikan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Prof Dr Yos Johan Utama, Senin (29/4).

Delapam PTNBH yang belum masuk peringkat 500 besar dunia, diakui akan terus didorong.

Termasuk Undip Semarang yang masih berada di peringkat 800 dunia.

Yos Johan Utama menargetkan Undip akan masuk peringkat 500 besar universitas berkelas dunia dalam lima tahun ke depan. Rektor

Undip periode 2019-2024 itu mengaku dalam empat tahun terakhir telah berbenah cukup cepat.

Dari peringkat berdasarkan penilaian Kemenristekdikti pada 2015 masih menduduki peringkat 10. Pada 2018 naik menjadi peringkat 5.

Beberapa indikator yang harus disempurnakan antara lain meningkatkan jumlah profesor, lektor kepala, publikasi hasil penelitian, dosen serta mahasiswa asing. “Untuk menjawab tantangan tersebut harus menyempurnakan penyediaan infras-

truktur pendukung,” katanya.

Yos Johan Utama kembali menjadi Rektor Undip Semarang periode 2019-2024. Pelantikannya digelar dalam Sidang Majelis Wali Amanat Undip Semarang.

Ketua Majelis Wali Amanat Undip Semarang Muliaman Hadad mengatakan rektor memiliki tanggung jawab besar lima tahun ke depan. “Sebagai juara bertahan, rektor memiliki tugas berat untuk mempertahankan prestasi yang sudah diraih selama periode pertama,” katanya. (ang)

Musyawarah Forum Rektor Indonesia 2020-2021 Para Kepsek saat mengikuti materi.

Kepsek SMK Se-Indonesia Belajar “Teaching Factory” Kudus - Sebanyak 300 kepala SMK mengunjungi SMK binaan Djarum Foundation di Kabupaten Kudus untuk mengetahui model pembelajaran melalui “Teaching Factory”. Itu sebagai upaya meningkatkan mutu sekolah agar bisa mencetak lulusan siap diserap industri.

“Revolusi Industri 4.0 merupakan suatu tahapan kemajuan dari proses peningkatan efektivitas dan efisiensi serta kreativitas berbasis teknologi informasi yang tidak mungkin dihindari,” kata Kasubdit Kurikulum Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud RI Mochamad Widiyanto, Kamis (5/4).

Kemendikbud menilai “Teaching Factory” konsep pembelajaran berorientasi produksi dan bisnis. Melalui “Teaching Factory”, proses (Bersambung di Hal. 15)

S e m a rang - Sebanyak 500 rektor dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia mengikuti konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2019 di Universitas Dipone- Ketua FRI periode 2019-2020, Prof. Yos Johan Utama goro (Undip) (paling kanan) saat konferensi pers, Kamis (25/4).

Semarang. mengambil keputusan untuk mufakat.

Pembukaan “Prosesnya cepat, tidak berkonferensi FRI sekaligus konferensi XV, dan Temu Tahunan XXI FRI 2019 tele-tele,” kata Rektor Universitas itu dibuka Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasanuddin Makassar itu.

Arif akan didampingi Rektor TeKementerian Riset Teknologidan Penknokrat Indonesia Nasrullah Yusuf didikan Tinggi, Prof. Ainun Na’im.

Sebelum pembukaan dilakukan sebagai wakil ketua. Sementara peripemilihan Ketua FRI periode 2019-2020. ode 2019-2020, jabatan Ketua Forum Rektor Undip, Prof. Yos Johan Utama Rektor Indonesia akan beralih dari terpilih sebagai aklamasi sebagai ket- Dwia kepada Rektor Undip Semaua baru FRI. Sementara Rektor Institut rang Yos Johan Utama.

Dalam konferensi tahun ini, kata Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria terpilih Dwia, akan ada rekomendasi hasil sebagai Ketua FRI periode 2020-2021.

Keputusan itu hasil Musyawarah diskusi kelompok terarah (FGD) yang Konferensi Forum Rektor Indonesia digelar selama setahun ini yang akan (FRI) di Universitas Diponegoro (Un- disampaikan kepada pemerintah.

“Kami tetap berusaha objektif. dip) Semarang, Kamis (25/4).

Ketua Forum Rektor Indonesia, Dwia Ada rekomendasi yang dihasilkan A.Tina Pulubuhu mengatakan musy- dari delapan FGD yang kami awarah digelar dua jam. Musyawarah gelar dalam setahun terakhir,” diharapkan bisa menjadi tradisi dalam katanya. (ang)

Mahasiswa Asing Belajar Budaya Jawa Tengah Pati - Sejumlah mahasiswa dari berbagai negara menjadi peserta kegiatan “Famtrip Jateng On The Spot 2019” yang digelar Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Mereka belajar berbagai budaya di Jateng.

Famtrip Jateng On The Spot 2019 salah satunya digelar di Museum Kretek, Kabupaten Kudus. Mereka juga mengunjungi beberapa objek wisata seperti Kelenteng Cu An Kiong, Rumah (Berita terkait di Hal. 15)

Rp 400 Juta untuk Peraih Nilai Terbaik UNBK Boyolali - Pemkab Boyolali menyiapkan anggaran Rp 400 juta bagi siswa berbagai jenjang pendidikan yang meraih nilai terbaik dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019.

Sebanyak 14.939 siswa dari 141 SMP/MTs mengikuti UNBK yang dilakukan secara serentak di Kabupaten Boyolali, Senin (22/4). Wakil Bupati Boyolali M. Said Hidayat didampingi Kepala Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan Boyolali, Darmanto berharap Boyolali menghadirkan generasi-generasi hebat dan berprestasi.

Sebagai bentuk apresiasi atas hasil nilai 10 yang diperoleh para siswa saat ujian, pihaknya menyiapkan alokasi anggaran bagi siswa berprestasi dengan total Rp400 juta.

Diakuinya, seperti biasanya, ketika siswa mengikuti ujian mendapatkan nilai 10, maka mereka akan mendapatkan hadiah seperti tahun sebelumnya.

(Bersambung di Hal. 15)

2019, Tahun Terpanas Sepanjang Sejarah Belakangan ini cuaca panas yang menyengat mungkin dirasakan penduduk Bumi. Hal tersebut kabarnya disebabkan oleh peristiwa El Nino yang mungkin terjadi.

Dilansir dari laman National Geographic, awal April 2019, tahun lalu para ilmuwan juga telah memprediksi jika El Nino memperkuat cuaca ekstrem yang diperburuk oleh perubahan iklim dan meningkatkan peluang tahun terpanas dalam sejarah manusia pada 2019.

Dalam beberapa tahun terakhir dampak El Nino memang menjadi lebih parah karena adanya pemanasan global. Kemudian, dampak ini

akan lebih buruk lagi karena suhu akan terus meningkat menurut sebuah studi baru-baru ini dalam jurnal Geophysical Research Letters.

“Dengan El Nino, sangat mungkin 2019 akan menjadi tahun terpanas,” kata Samantha Stevenson , seorang ilmuwan iklim di University of California, Santa Barbara.

Tidak hanya El Nino, cuaca panas ini juga didorong oleh peningkatan emisi karbon dioksida (Co2) selama empat tahun terakhir.

Belum lagi, iklim di Bumi memang lebih hangat dari rata-rata abad ke-20 selama 406 bulan terakhir berturut-turut. Itu berarti tidak ada

seorang pun di bawah usia 32 yang pernah mengalami bulan yang lebih dingin dari rata-rata.

Global Warming “Setiap bagian dari tingkat pemanasan membuat perbedaan bagi kesehatan manusia dan akses ke makanan dan air tawar, ke kepunahan hewan dan tumbuhan, untuk kelangsungan hidup terumbu karang dan kehidupan laut,” kata Wakil Sekretaris Jenderal WMO Elena Manaenkova.

Dunia yang lebih hangat berarti semakin ekstrem dalam cuaca yang merusak dan berbahaya, seperti ge-

lombang panas, kebakaran hutan, kekeringan, banjir, dan badai dahsyat. Ada 70 topan tropis atau badai di belahan Bumi utara pada 2018.

WMO juga mencatat beberapa badai yang kuat telah terjadi di Kepulauan Mariana, Filipina, Vietnam, Korea, dan Tonga. Di AS, badai Florence dan Michael menyebabkan kerusakan ekonomi yang sangat besar dan hilangnya banyak

nyawa.

Menurut laporan 2018 dari Lancet Countdown kesehatan dan perubahan iklim yang dirilis 28 November 2018, gelombang panas mengakibatkan hilangnya produktivitas yang luar biasa pada 2018.

Sebanyak 153 miliar jam kerja yang luar biasa dihapuskan tahun lalu karena gelombang panas, hampir tiga kali lebih banyak dari 2000. (dot)

OLAHRAGA 11

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

Stadion Indonesia Siap Gelar Piala Dunia

F

IFA secara spesifik mengatur syarat sebuah stadion yang bisa menjadi venue Piala Dunia. Berikut stadion-stadion di Indonesia yang memenuhi syarat untuk gelar Piala Dunia.

Pesta sepak bola Piala Dunia FIFA, sudah digelar sejak tahun 1930. Banyak perubahan sudah terjadi di berbagai aspek.

Regulasi soal stadion, menjadi salah satu hal yang paling mencolok perubahannya. Mulai dari jumlah stadion, kapasitas stadion, hingga berbagai aspek di sekitar venue juga menjadi sorotan FIFA. Sejak tahun 2001, FIFA sudah mengeluarkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi venue Piala Dunia. Pada tahun 2007, FIFA juga mengeluarkan panduan berjudul: Football Stadiums - Technical recommendations and requirements.

Ada 10 bagian dalam e-book tersebut, mulai dari Pra-konstruksi, Keamanan, Parkir, Lapangan, Area Pemain dan Ofisial, Penonton, Fasilitas Pendukung, Media, Pencahayaan dan Sumber Energi, hingga Arena Komunikasi.

FIFA punya persyaratan cukup ketat mengenai kapasitas stadion Piala Dunia. Sebuah stadion yang akan menggelar laga fase grup hingga perempatfinal Piala Dunia, minimal kapasitasnya adalah 40.000 penonton.

Untuk menggelar babak semifinal dan perebutan tempat ketiga, stadion minimal berkapasitas 60.000 penonton. Sedangkan untuk opening ceremony dan pertandingan final, stadion harus memiliki kapasitas 80.000 stadion.

Peraturan itu ditetapkan tahun 2001, dan dimulai pada Piala Dunia 2002. Selain soal kapasitas, dalam panduan FIFA mengenai penonton, ada beberapa syarat lain.

Salah satunya adalah “Seluruh penonton harus disediakan kursi, kursi harus kursi tunggal, memiliki bentuk yang aman dan nyaman.” Lebar kursi ditetapkan adalah 45-47 cm sedangkan tinggi sandaran adalah minimal 30 cm.

Perkembangan Stadion Piala Dunia Era-era Awal Saat pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia hanya diikuti oleh 13 negara. Selanjutnya, Piala Dunia diikuti oleh 16 negara hingga tahun 1978.

Jumlah stadion dan kapasitasnya pun belum diseragamkan. Piala Dunia 1930 di Uruguay misalnya, hanya menggunakan 3 stadion bahkan Estadio Pocitos hanya berkapasitas 1.000 penonton.

Piala Dunia 1950 di Brasil, hanya menggunakan 6 stadion. Stadion Maracana adalah salah satu stadion yang menjadi tempat.

Shandy Aulia

Melatih Otot Kaki Stadion Maracana

Kondisi Stadion Papua Bangkit Piala Dunia 1978, adalah final terakhir Piala Dunia digelar dengan jumlah stadion yang tidak seragam. Piala Dunia 1978 di Argentina hanya memakai 6 stadion.

Era Pertengahan Piala Dunia 1982 adalah pertama kalinya Piala Dunia diikuti oleh 24 negara peserta. Sejak saat terjadi, jumlah stadion yang digunakan minimal 8 stadion setiap pergelarannya.

Meski sudah mulai seragam, namun stadion masih belum seragam. Piala Dunia 1982 di Spanyol, menggunakan 17 stadion.

Stadion terbesar adalah Camp Nou (markas Barcelona) dengan kapasitas 97.679 penonton. Sementara Stadion adalah Stadion Carlos Tartiere yang berkapasitas 23.500 penonton.

Piala Dunia 1986 di Meksiko menggunakan 12 stadion, begitu juga dengan Piala Dunia 1990 di Italia. Kembali berkurang di Piala Dunia 1994 Amerika Serikat yang hanya menggunakan 9 stadion.

(Bersambung di Hal. 22)

Jatidiri, Stadion Termegah di Jawa Tengah

Potret terbaru dari Stadion Jatidiri yang bakal menjadi markas tim peserta Liga 1, PSIS Semarang. Bahkan stadion tesebut dianggap sebagai lapangan sepak bola termegah di wilayah Jawa Tengah.

Stadion Jatidiri Semarang saat ini memang tengah dalam proses renovasi, dan hingga menjelang akhir tahun 2018 lalu tahap perbaikan telah mencapai lebih dari 90 persen.

“Secara umum progres pembangu-

nannya sudah lebih dari 90 persen,” kata Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah Urip Sihabuddin.

Dari unggahan akun instagram @ stadionjatidirismg, juga terlihat proses perombakan stadion yang telah berdiri sejak tahun 1991 ini memang sudah hampir selesai, di mana beberapa atap stadion sudah mulai terpasang.

“Potret renovasi tahap 1 sampai sekarang, total anggaran hingga tahap ke 4 ini mencapai Rp.449 Miliar lebih. Perkiraan tahap 4 akan dikerjakan akhir bulan ini.” ucap akun tersebut.

Jika dilihat, memang cukup banyak perubahan dari awal renovasi hingga ke tahap empat ini, di mana hampir semua bangku tribun telah terpasang

dan rumput lapangan mulai terlihat di tengah stadion.

Harga mahal harus dikeluarkan pemerintah kota Provinsi Jawa Tengah untuk renovasi ini, disebutkan jika total anggaran renovasi stadion yang akan menjadi markas PSIS Semarang ini mencapai angka Rp1,1 triliun.

“Pembangunan semuanya akan selesai pada 2021. Total anggaran pembangunan kawasan ini mencapai Rp1,1 triliun,” ujar Urip.

Akibat perombakan stadion Jatidiri, PSIS Semarang selama gelaran Liga 2 dan Liga 1 musim lalu harus menjadi tim musafir dan meminjam Stadion Moch.Soebroto sebagai home base sementara hingga kompetisi berakhir. (ind)

Aktris Indonesia Shandy Aulia merupakan salah satu sosok yang gemar berolahraga demi menjaga bentuk tubuhnya tetap ideal. Memiliki tubuh ideal merupakan impian dari hampir seluruh wanita di dunia.

Selain diet, salah satu cara yang bisa dilakukan agar tetap memiliki tubuh indah adalah dengan berolahraga.

Hal inilah yang ternyata dilakukan oleh salah satu aktris ternama Indonesia, Shandy Aulia. Melalui akun Instagram pribadinya @ shandyaulia, wanita kelahiran 23 Juni 1987 itu sering membagikan momen ketika dirinya sedang berolahraga.

Terbaru, Shandy Aulia mengunggah video di akun Instagramnya yang memperlihatkan dirinya tengah melatih otot kaki menggunakan pakaian ketat.

Dalam Video tersebut, terlihat Shandy dengan posisi miring ke kanan tengah melakukan peregangan kaki kiri dalam sebuah alat fitnes seperti resistance bands.

Tidak lupa, Shandy juga menuliskan quote dari salah satu pelatih senam asal Amerika Serikat, Joseph Pilates, yang munking menjadi inspirasi dirinya gemar berolahraga.

“Setiap momen dalam hidup, bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar,” tulis aktris yang terkenal lewat film Eifel I’m In Love tersebut pada bagian caption.

Menariknya, alih-alih fokus pada gerakan senam yang dilakukan oleh Shandy, banyak warganet yang justru lebih terheran-heran dengan bentuk tubuh istri David Herbowo tersebut. (ind)

PSIS Semarang Datangkan Patrick Mota Semarang - PSIS Semarang menggaet gelandang asal Brasil, Patrick Mota untuk memperkuat pada kompetisi sepak bola Liga 1 Indonesia 2019. General Manajer PSIS Semarang Wahyoe Winarto mengatakan, Mota sudah tiba di Semarang sejak 18 April 2019.

“Sudah menjalani tes medis serta mengurus dokumen kepindahannya,” katanya, Rabu (24/4).

Pemain berusia 26 tahun itu diakui sudah resmi dilepas klub lamanya, Sampaio Correa. Namun, Mota baru selesai diverifikasi dokumennya oleh Badan Liga Indonesia pada 23 April 2019.

Mota sendiri merupakan pemain asing keempat yang direkrut PSIS, sesuai rekomendasi pelatih Jafri Sastra. Tiga pemain asing yang sudah dikontrak PSIS masing-masing Wallace Costa, Claudir Marini, serta Shohei Matsunaga. (ang)

Patrick Mota

INF Plus TA JAM DAN FAKTUAL

12

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

HALAMAN

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

[ Akankah Mirna Annisa Tersangka ? ] S emarang - Fakta baru terungkap di persidangan tiga terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pengadaan Elektronik Majalah Dinding (E-Mading) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kendal tahun 2016 di Pengadilan Tipikor Semarang. Bupati Kendal dr Mirna Annisa mengakui keterlibatannya di perkara dugaan korupsi dengan kerugian negara ditaksir Rp 4,5 miliar itu.

Bupati Mirna mengakui menyetujui penganggaran pengadaannya lewat APBD Perubahan 2016 serta menyetujui permohonan pembayaran rekanan meski diketahui pekerjaan belum rampung dan melebihi batas waktu ketentuannya. Lewat disposisi, bupati menyetujui itu hingga akhirnya menjadi kasus hukum.

Tak hanya pengakuan bupati sendiri, saksi Bendahara Disdik dan Kuasa Bendahara Umum Daerah, serta Kadisdik Kendal yang kini menjadi terdakwa juga mengungkapkan peran itu. Fakta perihal disposisi bupati dengan kode “TLSA” itu juga diungkap Jaksa Penuntut Umum dalam benang merah perkara surat dakwaannya.

Bahkan foto copi disposisi yang menjadi bukti kunci pernah dipertunjukan di persidangan. Meski asli disposisi tak disita penyidik, namun bupati Mirna sendiri mengakui, keberadaannya masih tersimpan di TU kantornya sebagai arsip.

Lantas, apakah keterangan sejumlah saksi dan terdakwa, serta alat bukti disposisi itu cukup menjerat bupati Mirna dalam perkara itu ? Apakah penyidik kejaksaan tegas dalam menegakkan hukum penanganan perkaranya dengan menetapkannya tersangka ? Apakah Mirna akan menyusul seperti Bupati Kendal sebelumnya ?

Tiga terdakwa, Drs Muryono SH (mantan Kadisdik Kendal selaku Pengguna Anggaran), Agung Markiyanto (PNS selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan Lukman Hidayat (Direktur CV Karya Bangun Sejati) terus berjuang menuntut keadilan atas kasus yang menjeratnya. Mereka berharap majelis hakim pemeriksa perkaranya, Ari Widodo selaku ketua, Sastra Rasa dan Sinita Y Sibarani selaku benteng terakhir penegakkan hukum

bijak,adil serta tegas.

Bupati Kendal dr Mirna Annisa dan Ir. Bambang Dwiyono Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 (kini Kadisdukcapil), dinilai berperan penting, menyetujui selesainya pekerjaan pengadaan e Mading. Lewat disposisi keduanya, pengadaan e Mading untuk 30 SMP di Kendal senilai Rp 5,8 miliar oleh CV KBS dibayar meski nyatanya belum rampung dan bermasalah.

Seharusnya, pembayaran tidak dilakukan karena berdasarkan dokumen pendukung yang tidak lengkap dan sah serta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Di antaranya tidak memperlakukan software custom sebagai software package yang pengadaannya berdasarkan jumlah lisensi yang dipergunakan atau dipasang pada sejumlah perangkat komputer atau sejenisnya. Akan tetapi dihitung berdasarkan biaya langsung personel dan biaya non personel.

Merek Smart Mading yang diserahkan juga tidak memiliki sertifikat merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak awal.

Di hadapan majelis hakim, Mirna yang diperiksa sebagai saksi ketiga terdakwa menjelaskan, proyek e Mading masuk anggaran APBD Perubahan 2016. Ia mengaku tak tahu panitia teknis kegiatannya.

Mirna baru mengetahui adanya masalah e Mading saat dipanggil, diklarifikasi penyidik Kejati Jateng 2018 lalu.

Februari 2016 Mirna mengaku dilantik sebagai bupati. Awal bertugas ia mengaku tak paham bi-

rokrasi dan pemerintahan.

“Saya berangkat bukan dari politisi. Tidak tahu pekerjaan. Sebagai bupati, saya koordinasi dengan dinas. Ada beberapa hal yang disusun dinas. Tahun 2016 saya belum paham tugas bupati,” kata Mirna menjawab pertanyaan majelis hakim, Senin (21/4) lalu.

“Tahun 2016 saya belum paham.

Baru tahun 2017 saya belajar. Saya tanya ke Sekda, Kadis bagaimana perencanaan karena mengejar WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) (BPK-red) 2016. Di 2016 saya sama sekali tidak tahu. Baru 2017 tahu TPAD dan dewan untuk rencana anggaran. Tahun 2016 saya belum paham,” aku Mirna.

Atas masalah proyek e Mading, Mirna mengaku langsung memerintahkan inspektorat menindaklanjuti. “Kami minta dimonitoring.

Karena kegiatan banyak. Inpektorat nyatakan, terkait kerugian negara (masalah e Mading) harus ada audit BPK/ BPKP. Saya persilahkan diaudit BPK seluruhnya. Hasilnya tidak ada (kerugian),” kata dia.

Diketahui, audit BPK sendiri bukan pemeriksaan khusus melainkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD. “Saya tidak pelajari satu persatu.

Tapi tahu ada masalah e Mading di Dinas Pendidikan. Kadis saat itu bukan Muryono. Dia sudah mutasi ke Kominfo. Awal masuk (bupati) di 2016. Saya lihat evaluasi dia selalu jadi bahan ejekan. Baru kemudian usai dilantik, dia (Muryono) mutasi awal 2017,” jelas dia.

Mirna mengaku sering memanggil bersama-sama sejumlah

anak buahnya terkait proyek terkait evaluasi.

“Saya kalau panggil personal tidak pernah. Tapi kalau barengbareng evaluasi kinerja perbidang sering. Tanya tidak satu-satu (persoalan). Karena banyak hal,” akunya, membantah memanggil khusus anak buahnya untuk bicara prpyek.

Mirna menjelaskan pada tahun 2016, fokus pada proyek infrastruktur jalan. Ia yang baru “belajar” pemerintahan itu mengaku baru “bekerja” di 2017.

“Saya baru mulai maksimalkan sesuai keinginan masyarakat di 2017. Tahun 2017 saya juga ngak mau tahu anggaran dan pengkomposisiannya. Karena ini ranah TAPD dan dewan,” katanya Terkait masalah e Mading, Mirna usai dipanggil kejaksaan mengakui sempat membuah heboh pemberitaan.

“Saya heran kenapa banyak wartawan dan LSM beritanya soal saya.

Saya punya niat baik seperti saat ini. Saya jelaskan prosesnya. Harapannya ini jadi pembelajaran,” kata Mirna keberatan.

Lantas apakah Mirna mengakui pernah memerintahkan khusus terdakwa Muryono melaksanakan proyek e Mading meski bermasalah karena waktu pelaksanaan mepet. Termasuk Surat Edaran (SE) perihal batas waktu permohonan pembayaran sebelum 21 Desember yang dibuatnya sendiri. Ketika menjawab pertanyaan hakim, ia membantahnya.

“Kalau tidak sesuai ketentuan saya konyol. Pasti saya perintahkan sesuai ketentuan,” bantahnya.

Meski begitu, Mirna mengaku mengetahui adanya sejumlah proyek di Kendal yang molor, salah satunya e Mading. Mirna juga mengakui memberikan persetujuan atas permohonan pembayaran itu.

Diketahui permohonan pembayaran diajukan KBS tanggal 28 Desember 2016 ke PPKom, diteruskan ke PA untuk diproses di bendahara.

“Kalau soal keterlambatan pencairan, setiap akhir tahun kepala dinas datang menyampaikan ada beberapa pekerjaan yang terlambt bayar. Tanya saya, boleh ngak ?

Saya bilang aturannya bagaimana.

Kalau ada aturannya tidak apa-apa.

Kalau itemnya (apakah proyek e Mading atau bukan-red) saya tidak

tahu karena banyak. Kalau persetujuan saya berikn, tapi materinya apa. Materinya banyak,” akunya berdalih.

Mirna membantah jika mantan anak buahnya Muryono yang kini menghadapi proses hukum itu pernah menghadap khusus dan bicara soal proyek e Mading. “Ngak ada,” katanya.

Bupati Paksa dan Ancam Muryono Mundur Mirna mengakui mengancam Muryono agar mundur dari jabatannya Kadisdik Kendal jika menolak melanjutkan proyek e Mading. Jaksa mengungkapkan, sesuai BAP pemeriksaannya, Mirna pernah memanggil dan bertemu sejumlah pejabat di Kendal.

“Apakah saksi pernah memanggil dan menemui Kadisdik bersama Kesbangpol, Plt Inspektur, Kepala BKD dan Kabid BKD dan mengatakan ke Muryono. Saudara Muryono ini serius atau tidak ? Jika saudara tidak bersedia menjalankan proyek e Mading, saudara (Muryono) harus mengundurkam diri dan akan dilakukan pemeriksaan,” kata Endeono Wahyudi, jaksa Kejati Jateng mengungkapkan.

Menjawab atas pernyataannya itu, Mirna mengakuinya.

“Itu kalimat saya. Kalau tidak mampu melakukan anggaran silahkan mundur. Waktu itu saya coba kejar pembangunan di Kendal. Itu yang saya lakukan. Terkait satu item-itemnya tidak mungkin,” kata Mirna mengakui.

“Hal sekecil apapun saya selalu minta pertimbangan ke Sekda dan inspektorat terkait rekam jejak dinas.

Soal pengunduran diri (ancam anak buah mundur) sering saya ucapin,” akunya.

Terkait masalah e Mading yang kemudian menjadi perkara, isteri Kapolres Pekalongan Kota itu mengakui memerintahkan Inspektorat menindaklanjuti.

“E Mading untuk 30 SMP dengan anggaran APBD Perubahan Rp p 6 miliar. Usai diklarifikasi sata minta inspektorat dan mengecek dan memantau. Betul jalan tidak. Saya disposisi ke inspektorat agar ditindaklanjuti dan dilapori hasilnya,” jelas (Bersambung di Hal. 23)

INF Plus

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

TA JAM DAN FAKTUAL

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

HALAMAN

13

Kronologi dan Fakta e Mading Kendal

Dikawal Dua Kapolres dan Dandim Sidang pemeriksaan Bupati Kendal, Dr Mirna Annisa di Pengadilan Tipikor Semarang terkait perkara duaan korupsi e Mading 21 April lalu menarik sejumlah perhatian. Pemeriksaan Mirna diketahui “dikawal” dua Kapolres dan Dandim.

Tampak Kapolres Pekalongan Kota AKBP Ferry Sandy Sitepu yang juga suami Mirna, Kapolres Kendal, AKBP Hamka Mappaita serta Dandim Kendal Letkol Inf Ginda Mohammad Ginanjar hadir “mengawal” pemeriksaan orang nomor satu di Kendal itu.

Tampak, ketiganya duduk berdampingan di kursi pengunjung sidang paling depan. Lengkap dengan pakaian dinas luar, mereka “menonton” jalannya sidang pemeriksaan Mirna sekitar hampir 5 jam.

Dalam status “genting”, keamanan di Jateng di H + 4 Pemilu 2019 itu, ketiganya diketahui “meninggalkan” tugas negara demi menyaksikan sidang. Tak diketahui pasti motivasi dan kepentingan ketiganya. Kondisi itu disayangkan sejumlah pihak.

“Kita tahu, H + 4 Pemilu 2019 keamanan nasional termasuk Jawa Tengah dalam status siaga. Tidak ada kepentingan negara dalam sidang pemeriksaan bupati. Seharusnya, Kapolres dan Dandim tidak perlu hadir mendampingi,” kata Dr Tugimin Supriyadi S.Psi, Pengamat Kepolisian kepada INFOPlus dikonfirmasi.

Terpisah, Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mempertanyakan sikap dua Kapolres dan Dandim yang ikut mengawal dan menonton sidang Mirna di pengadilan.

“Justeru menjadi pertanyaan. Kenapa mereka mendampingi, mengawal persidangan. Ini sangat aneh,” kata dia. (tim)

Bupati Kendal yang Terjerat Pidana * Mantan Bupati Kendal, Siti Nurmarkesi binti Djumiat dari vonis 4 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara setelah kasasinya ditolak pada 2015 lalu.

Markesi korupsi politik dana bansos APBD untuk sejumlah lembaga agama dan lembaga sosial. Maret 2019 lalu, Siti Nurmarkesi mendapat pembebasan bersyarat dan mengajar di sekolahan. * Mantan Bupati Kendal Hendy Boedoro divonis dari 5 tahun penjara menjadi 7 tahun terkait kasus korupsi APBD Kendal ditingkat MA pada 2008. Ia juga dipidana denda dan membayar uang penggati Rp 13,121 miliar. Pada awal 2018, Hendy Boedoro meninggal dunia akibat sakit.

Sumber : Putusan pengadilan.

Ta h u n An g g a ra n 2016. Bupati Kendal menunjuk Muryono pada 31 Desember 2015.

Anggaran pengadaan perangkat sistem informasi digital Mading elektronik tahun 2016 sebesar Rp 6,030 miliar. Pelaksanaannya, pada 5 Oktober 2016 Muryono menunjuk Agung Markiyanto sebagai PPKom. Pada 15 November 2016, Agung Markiyanto menetapkan HPS Rp 5.996.850.000 dan spesifikasi teknis barang, termasuk pajak dan biaya pengiriman. Ia menyalin HPS dan spesifikasi teknis dari data di Disdik Kabupaten Tasikmalaya yang dibuat tahun 2013/2014.

Pengadaan Papan Informasi Digital Interaktif dan Portal Software sendiri mengarah merek dagang bernama Smart Mading. Merek itu diketahui tidak mendapat perlindungan sertifikat merek yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yaitu, Papan Informasi Digital Interaktif 43 inch, Papan Informasi Digital Interaktif 32 inch, Tablet Windows PC 10 inch, Perangkat Jaringan, Portal Software Manajemen Konten Digital, Atlas Digital, Animasi Pengenalan Profesi dan Polling untuk Siswa, Portal Software Manajemen Konten Digital, Atlas Digital, Animasi Pengenalan Profesi dan Jadwal Mengajar untuk Guru.

Pilihan produk itu ditentukan Muryono dan Agung. Pilihan itu merupakan hasil kunjungan Muryono selaku Kadisdik Kendal dan PA, Drs. Joko Supartikno, M.M. selaku Tim Teknis, Sobirin, S.IP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Junaedi, S.Pd. pada 21 Juli 2016 ke Disdik Kabupaten Tasikmalaya.

Melengkapi data dukungnya, kemudian pada 28-29 September 2016 dan 25-27 Oktober 2016, dilakukan survei harga ke Kota Bandung. Survei dituangkan dalam Berita Acara Hasil Survei Harga Borongan Barang Nomor: 027/18959/Dispendik/2016 tanggal 28 Oktober 2016.

Seharusnya, Agung Markiyanto menetapkan Spesifikasi Teknis tidak mengarah kepada merek tertentu.

Serta menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mendasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan.

Pada tanggal 9, 10, dan 17 November 2016, Agung Markiyanto bersama Muryono menghendaki pemaketan pekerjaan dalam pengadaan sebagai software package. Iman Santosa, S.ST selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 5 Unit Layanan Pen-

gadaan (ULP) Kabupaten Kendal sudah mengingatkan hal itu.

Anggaran biaya aplikasi sebesar Rp 3.660.000.000 juga dinilai terlalu besar. Pasalnya akan lebih baik bila untuk aplikasi dikerjakan secara terpisah melalui penyedia jasa sehingga diperoleh master software yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kendal harga yang wajar efisien serta dapat digandakan sesuai kebutuhan.

Sisi lan, waktu pelaksanaan 20 hari kalender akan melewati batas akhir pengajuan SPP-LS untuk pencairan pembayaran paket pekerjaan tersebut.

Dari lelang yang “dipaksakan” digelar, pada 25 November 2016, CV Karya Bangun Sejati menyampaikan penawaran Rp 5.844.300.000.

Disepakati akhirnya menjadi Rp 5.840.010.000 termasuk pajak dan pengiriman.

Dalam dokumen penawarannya, CV KBS diketahui tidak memiliki tenaga ahli yang dipersyaratkan.

Lukman hanya melampirkan ahli bernama Okhas Saeful Shidiq, S. Kom dan Mastur Jaelani, S.Kom. Berdasarkan Daftar Riwayat Hidupnya, keduanya tercatat bekerja di PT Software Farmer Indonesia.

“Saya hanya diperbantukan,” kata saksi Okhas di depan majelis hakim.

Pada tanggal 1 Desember 2016, CV KBS ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai nomor: 027/16/5.51/ULP. PPKom menunjuk CV KBS sebagai rekanan berdasarkan Surat Nomor: 027/22864/ Disdik/2016 tanggal 07 Desember 2016 meski nyatanya tidak sesuai ketentuan. Surat perjanjian kerjasaman tertanggal 07 Desember 2016 ditandatangani senilai kontrak Rp 5.840.010.000.

Pelaksanaannya, tanggal 21 Desember 2016, Muryono mengirim Surat Nomor: 425/25074/Dispendik ditujukan kepada Bupati Kendal.

Isinya, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pencairan (SPM-LS) atas kegiatan pengadaan Mading elektronik. Perpanjangan dilakukan karena pengajuan SPM-LS barang/ jasa harus diterima DPPKAD selaku BUD paling lambat hari Selasa tanggal 20 Desember 2016.

Senyatanya kegiatan pengadaan sistem informasi digital majalah dinding elektronik akhir SPK adalah tanggal 26 Desember 2016.

Meski melanggar, Ir. Bambang Dwiyono, M.T. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal memberikan disposisi “bahas ke DPPKAD”.

Sekda juga meneruskannya hal itu kepada dr. Mirna Annisa selaku Bupati Kendal. Atas disposisi itu, dr.

Mirna Annisa selaku Bupati Kendal pada tanggal yang sama memberikan disposisi ”TLSAP”, Drs. Ivo Istiyono, M.Pd. selaku Ketua Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa sendiri diketahui tidak memeriksa langsung barang-barang yang diserahkan CV KBS. Padahal seharusnya, CV KBS menyerahkan dan melakukan instalasi jaringan paling lambat tanggal 26 Desember 2016.

Namun hingga akhir tahun anggaran 2016 pekerjaan belum selesai 100%.

Mendasarkan Resume Pemeriksaan Panitia PPHP Barang/Jasa di masing-masing sekolah yang menerima bantuan, yang tidak dikenal dalam ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Supaya seolah-olah pekerjaan baik kualitas dan kuantitasnya telah selesai 100% sesuai dengan perjanjian.

Muryono dibantu Sobirin, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kasi Sarara dan Prasarana memanggil para Kepala Sekolah penerima bantuan ke kantor pada Senin tanggal 27 Desember 2016. Muryono juga memerintahkan PPHP supaya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 027/25267/ PPHP/2016 tanggal 27 Desember 2016. Serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Dan baru 28 Desember 2016, Lukman Hidayat mengirimkan Surat Nomor 28/KBS/PP/XII/2016 perihal permohonan pPembayaran. Pada hari itu juga Muryono menyetujui dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/25316/ Dispendik tanggal 28 Desember 2016.

Muryono menyatakan seolah-olah pekerjaan baik kualitas dan kuantitasnya telah selesai 100 % sesuai dengan perjanjian, meski nyatanya belum selesai. Pada 30 Desember 2016, Muryono juga menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS-Belanja Modal Nomor: 921/25407a/Dispendik tanggal 30 Desember 2016. Serta Surat Nomor: 900/25408/Dispendik tanggal 30 Desember 2016 perihal Permohonan Penerbitan SP2D ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kendal.

Muhammad Yasin, SE., M.Si. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah lalu menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04248/ SP2D-LS/1.01.01.01/12/2016 tanggal 30 Desember 2016. Pembayaran ke CV Karya Bangun Sejati akhirnya dilakukan melalui Bank BJB KCP. Cicadas Bandung dengan Nomor Rekening: 0017889801001 sejumlah Rp 5.229.463.500.

Seharusnya, pembayaran tidak dilakukan. Pasalnya, pembayaran berdasarkan dokumen pendukung yang tidak lengkap dan sah serta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di antaranya tidak memperlakukan software custom sebagai software package yang pengadaannya berdasarkan jumlah lisensi yang dipergunakan atau dipasang pada sejumlah perangkat komputer atau sejenisnya. Akan tetapi dihitung berdasarkan biaya langsung personel dan biaya non personel.

Merek Smart Mading yang diserahkan juga tidak memiliki sertifikat merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak awal. “Tidak ada sertifikatnya,” ucap saksi Mastur Jaelani, S.Kom. (tim)

14

HUKUM

Korupsi Proyek Jembatan Rp 90 Juta di Magelang Magelang - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), AS (50), menjadi tersangka dugaan korupsi pembangunan jembatan Sibangkong Tahap 1 Dusun Wonorejo, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Proyek menggunakan anggaran Dana Desa (DD). Kerugian negara akibat dugaan korupsi ditaksir Rp 90,6 juta.

Penyidikan kasusnya berdasarkan LP/A /43 / IV /2018/Jateng/Res Mgl Kota, tanggal 23 April 2018. Kini berkas perkara tersangka dinyatakan P21 atau lengkap oleh penyidik Polres Magelang Kota dan akan dilimpahkan ke penuntut umum.

Tersangka, warga Perum Pondok Rejo Asri, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ini tidak ditahan.

Kapolres Magelang Kota AKBP Idham Mahdi mengatakan, proyek beranggaran Rp 199 juta sementara dugaan korupsi sekitar Rp 90,6 juta.

“Potensi yang ditimbulkan akibat kerugian negara sekitar Rp 90.633.160,” kata Idham, Senin (22/4).

Tersangka, Kepala UPT PU wilayah Bandongan diminta bantuan pemerintah desa melaksakan pekerjaan pembangunan proyek.

Namun pelaksanaan tidak menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana.

“Tersangka meminta bantuan beberapa staf seksi UPT PU di antaranya beberapa orang mencari dan membayarkan ongkos tukang.

Membelanjakan material dan menunjuk seseorang membuat administrasi,” katanya.

Tersangka meminta staf seksi jembatan di DPUPR Kabupaten Magelang membuat gambar rencana jembatan. Saat proyek mencapai 60 persen, tersangka meminta Direktur CV YD atas nama saudara YF menandatangi dokumen untuk dipinjam benderanya.

“Tersangka tidak ditahan karena pertimbangan penyidik,” katanya mengaku telah menyita uang tunai Rp 89.500.000. (lang)

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

Pegawai BRI Bobol Rp 730 Juta Divonis 5 Tahun Penjara

J

epara - Seorang pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara divonis hukuman 5 tahun penjara, besalah korupsi Rp 730 juta. Terdakwa, Sandha Irianto (29), karyawan outsourching bagian IT pada BRI Kantor Cabang Jepara.

“Sandha Irianto dinyatakan bersalah sesuai dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UU Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20/ 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” kata Rizky Tamel, pengacara terdakwa mengungkapkan, pekan lalu.

Putusan dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa 16 April 2019 oleh Andi Astara (ketua majelis hakim), Khalimatul Jumro dan Edy Sepjengkaria (hakim anggota) dibantu Panitera Pengganti Anis Suryandari. Putusan dihadiri jaksa Bagus Ahmad Faroby dan Irvan Surya dari Kejari Kabupaten Jepara.

Pengadilan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti Rp 634 juta subsidair 2 tahun penjara.

“Menyatakan Terdakwa Sandha Irianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan primair penuntut umum,” kata hakim dalam putusannya.

Sandha sebelumnya dituntut jaksa dengan pidana 7 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Serta membayar uang pengganti Rp 634 juta subsidair 3 tahun 6 bulan penjara.

Sandha Irianto selaku Petugas IT dan Maintenance pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara dinilai korupsi. Berdasarkan Surat Nomor : B-2991-KC-VIII/LYI/05/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Instruksi Dinas Penugasan Pekerja Administrasi PT BRI Jepara dan berdasarkan SK Pemimpin Cabang BRI Jepara Nomor: 520-KC-VIII/ SDM/10/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Penunjukan Sebagai Petugas ATM, Teller ATM, User ID ATM dan Pemegang Kunci-Kunci ATM BRI Kanca Jepara.

Sanda bertugas sejak kurun waktu sejak Oktober 2016 sampai Juli 2017.

“Pembobolan terjadi di beberapa Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berada di bawah pengelolaan PT BRI Jepara. Salah satunya di ATM di Indomaret Pasar Ngabul dan ATM Alfamart Batealit,” kata hakim.

PT BRI (Persero) Terbuka (Tbk) merupakan Bank Pemerintah yang seluruh sahamnya 100 persen dimiliki pemerintah. Kemudian sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi Perseroan Terbatas.

Pada 2003, pemerintah memutuskan menjual 30 persen saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT BRI Persero Terbuka (Tbk) sampai kini.

Kasus terungkap pada Oktober 2017, saat pengelolaan ATM BRI Kantor

Cabang Jepara akan diserahkan kepada pihak ketiga (Vendor). Menindaklanjuti kebijakan tersebut dilakukan pengosongan terhadap seluruh ATM pada BRI Kanca Jepara secara bertahap.

Dalam proses pengalihan tersebut dilakukan opname kas pada 19 Juli 2017 terhadap seluruh ATM BRI Cabang Jepara. Pada saat dilaksanakan opname kas ATM tersebut ditemukan selisih kurang antara fisik dengan bill counter di 3 ATM. Di mesin ATM Indomaret Bugel selisih kas fisik Rp 190 juta, Indomaret Pasar Ngabul Rp 100 juta dan Alfamart Batealit Rp 440 juta. Jumlah keseluruhannya Rp 730 juta.

Terdakwa Sandha Irianto mengambil uang dari dalam mesin ATM dengan cara saat hari libur (Sabtu atau Minggu) ia datang ke ATM sendirian. Dia membuka mesin ATM dengan mengunakan kunci-kunci yang sebelumnya diambilnya tanpa sepengetahuan pejabat berwenang menyimpan kunci-kunci tersebut.

“Setelah berhasil mendapatkan dan mengumpulkan sejumlah uang yang diambil dari dalam beberapa mesin ATM tersebut, selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya,” beber jaksa dalam surat dakwaannya.

Atas kerugian negara Rp 730 juta, terdapat pengembalian dari terdakwa Rp 96 juta. Jumlah kerugian itu sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal 27 Juli 2017 oleh Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Keputusan Nokep: R.01.KC-VIII/SDM/07/2017 tertanggal 24 Juli 2017. (far)

Makelar Suap Bupati Klaten Semarang - Bambang Teguh Setyo (55), warga Desa Pandan Simping RT 02 RW 01 Kel. Geneng Kec. Prambanan, Klaten giliran diadili. Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Klaten atau Mantan Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Klaten itu disidang di Pengadilan Tipikor Semarang. Dia didakwa suap dan gratifikasi.

Bambang ditahan penyidik KPK di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK sejak 7 Desember 2018 lalu. Pada 2 April 2019 penahanannya dipindah ke LP Kedungpane Semarang hingga kini. Bambang didakwa menerima suap bersama Sri Hartini (dipidana), mantan Bupati Klaten periode 2016 – 2021 sebesar Rp 270 juta.

“Suap terkait pengisian jabatan sehubungan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Perangkat Daerah Pemkab Klaten,” ujar Dody Sukmono, Yadyn dan Agung Satrio Wibowo jaksa KPK dalam surat

dakwaannya pada sidang perdananya, Rabu (24/4).

Pada November 2016, Bambang menghadap bupati membahas SOTK baru pada Disdik yang rencananya akan memisahkan antara Bidang SD dan SMP dan akan mulai diterapkan Januari 2017. Ia diminta bupati mengusulkan nama-nama pegawai yang akan menduduki jabatan yang kosong. Syaratnya memberi uang syukuran.

Besarannya untuk Kasie Rp 30 juta, Kabid Rp 200 juta. Bupati meminta Bambang berkoordinasi dengan Slamet, Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten.

Bambang lalu menyampaikan hal itu ke Suramlan (dipidana), Agustinus Budi Utomo, Guntur Sri Wijarnoko dan Slamet. Mereka berkeinginan menduduki jabatan yang ditawarkan bupati.

Suramlan dipromosikan menjadi Kabid SMP, Agustinus dimutasi ke kantor kecamatan yang dekat rumahnya. Guntur dan Slamet men-

jadi Kasie di Disdik.

Bambang meminta Suramlan memberi uang syukuran Rp 200 juta, Agustinus Rp 10 juta sementara Guntur dan Slamet masing-masing Rp 30 juta. Uang Rp 100 juta Suramlan diperoleh hasil pinjaman dari Dandy Ivan Chory (rekanan pada Disdik).

Total uang yang diberikan Rp 170 juta.

Uang diserahkan Suramlan langsung ke bupati dan lewat ajudannya, Nina Puspitasari. Bupati lalu memberikan draft atau rancangan mutasi pejabat di lingkungan Disdik berisi nama-nama itu.

Pada 30 Desember 2016 kekurangan uang Suramlan Rp 100 juta diberikan. Saat penyerahan itu bupati dan Suramlan kena OTT KPK. Bambang bersama Sri Hartini dinilai mengetahui atau patut menduga penerimaan Rp 270 juta dari Suramlan, Guntur Sri Wijarnoko, Slamet dan Agustinus Budi Utomo sehubungan adanya perubahan SOTK pada Perangkat

Daerah Pemkab Klaten.

“Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UU Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana. Subsidair Pasal 11 Undang-Undang yang sama jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP,” kata jaksa di hadapan majelis hakim dipimpin Antonius Widijantono.

Gratifikasi Dakwaan kedua, Bambang Teguh dinilai menerima gratifikasi bersama Sri Hartini sebesar Rp 1, 410 miliar terkait promosi dan mutasi jabatan. Mei 2016, Bambang menemui bupati membicarakan terkait promosi dan mutasi para kepala SMP di Klaten. Ia menggelar pertemuan dengan seluruh Ketua Sub Rayon SMP di Klaten terkait itu.

Bambang bersama-sama dengan bupati beberapa kali menerima pemberian uang

Terdakwa Bambang Teguh Setyo saat sidang perdana. yang seluruhnya sebesar Rp 1, 410 miliar dari beberapa pegawai di lingkungan Disdik yang ingin dimutasi dan dipromosikan. Penerimaan sejak Juli sampai September 2016.

Di antaranya dari Aji Ismoyo Rp 80 juta (Guru SMP Negeri 7 Klaten), Endang Triningsih Rp 80 juta (Guru SMP Negeri 2 Karangnongko), Sudarsih Rp 80 juta (Guru SMP Negeri 2 Juwiring). Widodo Indriyanto Rp 20 juta (Kepala SMP Negeri 1 Karangnongko), Sriyanto Rp 20 juta (Kepala SMP Negeri 1 Pedan). Giyarso Rp 20 juta (Kepala SMP Negeri 1 Manisrenggo), Sudadi Rp 80 juta (Kepala SMP Negeri 2 Polanharjo).

“Menerima Rp 910 juta dari beberapa Kepala SMP pada Sub Rayon Kota yang dikumpulkan melalui Wiyarto (Ketua Sub Rayon Kota).

Sugiyanto Rp 120 jita (Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS),” jelas jaksa.

Uang seluruhnya Rp 1,410 miliar telah diterima Bambang Teguh bersama-sama Sri Hartini selaku bupati. Atas penerimaan itu, Bambang dan Sri Hartini tidak melaporkan ke Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 hari sebagaimana ditentukan. Bambang dijerat Pasal 12 B Undang-Undang yang sama Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana. (far)

KRIMINAL 15

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

Kakak Adik Edarkan Upal Semarang - Tan Julias Andre Nasoka (22) dan adiknya Tan Christian Aldi Nasoka (18), berurusan dengan hukum. Kakak adik anak Guntoro Nasoka, warga Jalan Grajen Karanglo RT 003 RW 003 Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah itu diadili atas kasus Uang Palsu (Upal).

Kasus Upal diungkap Sabtu, 16 Februari 2019 lalu di Toko

Budi milik saksi Budiharto bin Markani, Rozikin, Mulkiyassalam di wilayah Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Keduanya berboncengan motor Revo H 3471 SP menuju ke daerah pelosok di sekitar wilayah Kaliancar Podorejo Ngaliyan. Di toko-toko itu merrka membeli rokok dengan Upal pecahan Rp

100 ribu.

Namun saat akan belanja ke toko milik Kuari, keduanya diamankan warga dan dibawa ke Polsek Ngaliyan.

“Keduanya dijerat Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP,” ungkap Lilis Erniyati, jaksa Kejari Semarang. (far)

Dosen Wanita Racuni Anggota DPRD Sragen Hingga Tewas

Kalah Nyalon Kades, Jual Bahan Roti Isi Semen Jepara - Jepara - Polres Jepara menangkap dua sales pengedar bahan pengembang roti berisi semen. Pelaku Wagito (56) dan Siswandi (41), yang merupakan warga Bojonegoro, Jawa Timur.

Dari hasil pemeriksaan, aksi keduanya dibantu oleh WO (50), yang masih buron.

Kasatreskrim Polres Jepara, AKP Mukti Wibowo mengatakan, pelaku ditangkap saat mengedarkan produk palsunya. Kasus peniouan itu telah memakan lima korban.

Mukti menjelaskan bahwa motif di balik aksi ini yaitu Wagito mengaku terlilit utang Rp 500 juta.

“Dari keterangan yang kami peroleh, Wagito ini mencalonkan Kades Lengkong namun kalah. Yang bersangkutan bingung setelah sering didatangi dan

Bahan roti merek Rajawali yang berisi semen. ditagih uang yang dipinjamnnya sebesar Rp 500 juta,” jelasnya pekan lalu.

Proses produksi dilakukan di rumah Wagito. Lalu, untuk menjalankan aksinya dia mengajak Siswandi (41) tetangganya dan WO. Kepala Bagian Perekonomian

Jumpa pers kasus dosen meracuni anggota dewan.

Setda Jepara Edi Marwoto meminta masyarakat berhati-hati.

“Memang benar merek tersebut (Rajawali) ada di pasaran. Namun yang dibeli oleh masyarakat itu palsu, karena setelah dicek isinya semen. Maka kalau ada yang tawarkan itu, buka saja dulu untuk tahu isinya,” imbaunya. (ara)

Wonogiri - Aparat Polres Wonogiri menangkap seorang wanita berinisial N (41), dosen di Kediri. Dia diduga membunuh caleg petahana DPRD Sragen, Sugimin di Wonogiri.

Polisi awalnya menetapkan N saksi hingga akhirnya mencurigainya saat mengaku sebagai teman dekat korban.

Kasatreskrim Polres Wonogiri, AKP Adhitia Mulya mengatakan, disangka melakukan pembunuhan berencana. “Motifnya adalah sakit hati,” kata Adhitia, Jumat (19/4).

Sugimin, anggota Golkar itu beberapa kali meminta uang kepada N sebanyak Rp 750 juta untuk biaya pencalonannya di Pileg DPRD Sragen. Korban juga dise-

but mengancam akan menculik anak N jika tidak memberikan uang tersebut.

Diduga, N membunuh Sugi­ min dengan menggunakan racun tikus. Racun dimasukkan ke dalam obat kapsul yang rutin diminum korban setiap hari. Selain membunuh Sugimin, N yang juga pengusaha konveksi, menjual mobil korban.

Seperti diketahui, korban ditemukan tergeletak di tepi jalan tanpa mobil miliknya. N kini ditahan di Kejaksaan Negeri Wonogiri. Alasannya, Polres Wonogiri tidak memiliki sel khusus wanita. “Kondisinya masih labil. Dia juga sempat mau bunuh diri,” pungkasnya. (iri)

Mayat Bayi di Saluran Irigasi Brebes - Sesosok mayat bayi perempuan ditemukan di saluran irigasi di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Brebes, Kamis (25/4). Bayi malang ini diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya.

Mayat bayi pertama ditemukan Toharun (43), warga desa

Warga usai menemukan mayat bayi yang dikira boneka.

SAMBUNGAN

Rp 400 Juta...

“Semoga untuk tahun ini ada peningkatan jumlah siswa yang mendapatkan niai 10,” katanya.

Darmanto mengatakan, target setiap tahun harus

(Sambungan dari Halaman 10)

meningkat sesuai jabaran dari misi Bupati untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan meningkatnya mutu pendidikan dari tahun ke tahun. (ali)

setempat. Toharun melihat sebuah benda terbungkus kardus yang hanyut di saluran irigasi.

Ia kemudian mengangkat dan meletakkan di areal persawahan.

Saat dibuka, bungkusan dalam kardus itu ternyata adalah mayat bayi yang masih merah yang masih lengkap dengan

dengan tali pusat dan plasenta. Badan bayi terbungkus kain sarung dan selembar celana pendek orang dewasa.

Kades Tanjungsari, Warasmui menduga, bayi sengaja dihanyutkan oleh orang tuanya. “Terus sampai di desa sini,” kata dia. (res)

Kepsek SMK... penguasaan keahlian atau keterampilan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja sesungguhnya.

Kemendikbud mengajak 300 kepala sekolah SMK dari penjuru Indonesia ke tiga SMK binaan

(Sambungan dari Halaman 10)

Djarum Foundation, yakni SMK Raden Umar Said (animasi), SMK Wisuda Karya (teknik pemesinan), dan SMK PGRI 1 Kudus (tata kecantikan). Sejak 2018, sudah 1.240 kepala SMK se-Indonesia dikirim ke Kudus.

Program Associate Bakti Pendidikan Djarum Foundation Galuh Paskamagma mengatakan, “Teaching Factory” salah satu jawaban terhadap kesenjangan antara proses belajar peserta didik dengan kebutuhan dunia usaha dan

Mahasiswa Asing...

Candu (Lawang Ombo), Sentra Batik Lasem, Pantai Karangjahe, dan Kirab Pataka Gema Kartini. Agrowisata Kebun Jollong, Kabupaten

Pati, Museum Kretek, dan Masjid Menara di Kabupaten Kudus.

“Saya tertarik belajar budaya Indonesia, terutama budaya yang

industri.

“Konsep pembelajaran ‘Teaching Factory’ ini sejatinya menggabungkan teori dengan praktik kerja yang dapat menghasilkan suatu produk atau jasa berdasarkan pesanan nyata dari konsumen,” ujarnya. (kus) (Sambungan dari Halaman 10)

masih ada di Jawa Tengah yang masih terawat sampai sekarang, sedangkan budaya asli saya sudah banyak yang hilang,” kata Nima

Sulong, mahasiswa asal Thailand, Senin (23/4).

Mahasiswa Universitas Negeri Semarang ini mengku terkesan

budaya-budaya Jawa ikut Famtrip Jateng On The Spot sejak 20-22 April 2019 di Kabupaten Rembang, Pati, dan Kudus. (kus)

16

KISAH-KU

Menjadi

N

ama Tukiman tidak asing lagi bagi masyarakat kawasan wisata Bandungan, Kabupaten Semarang.

Melihat namanya memang identik dengan seorang laki-laki. Namun siapa sebenarnya Tukiman dan bagaimana keberadaannya?

Sore itu seorang wanita berambut sebahu, badan sintal, kulit kuning langsat dengan t-shirt warna pink tanpa lengan dan celana pendek jenis jeans warna biru tua keluar dari kamar kostnya, di kawasan Kalinyamat, Bandungan. Wanita berparas cukup cantik dengan muka oval itu tangannya menggenggam beberapa uang lima ribuan, mampir di toko berjualan sembako sekaligus warung makan minum depan kosnya.

Tidak berapa lama dia kembali ke kamar kostnya dengan membawa sebungkus rokok filter, secangkir kopi panas dan nasi bungkus . Dia mengetuk pintu kostnya, kemudian keluarlah lelaki berbadan kekar dengan rambut stile mohawk dan di badannya ada sedikit tato menghiasi lengan kanan serta dada kiri.

Sebut saja Sari, 24 tahun, demikian wanita itu. Dia salah satu dari pemandu lagu dari tempat karaoke yang ada di Bandungan.

Sedangkan pria yang membukakan pintu rumah kost itu adalah pasangan hidupnya.

Tentunya tak resmi tanpa hubungan pernikahan.

Ada pula dari mereka yang sudah nikah, namun kebanyakan mereka nikah di bawah tangan. Istilah yang banyak dikenal adalah kawin sirih.

Pria pasangan pemandu karaoke itu di kalangan masyarakat Bandungan itu yang mendapat julukan ‘’Tukiman’’. Tukiman merupakan akronim dari turu (tidur, bahasa Jawa) dan Ki, adalah laki yang dalam bahasa Jawa bisa diartikan hubungan sex antar la-

Jika Anda selingkuhan yang ingin mempertahankan hubungan dengan seseorang yang sudah punya pacar, Anda harus tahu peraturan dasarnya. Anda tidak bisa berharap menjadi lebih dari sekadar selingkuhan. Ini sekadar kesempatan bagi kalian berdua untuk bersenang-senang tanpa harus memusingkan mau dibawa ke mana hubungannya.

1. Berikan dia ruang. Jangan selalu mengirimkan SMS atau mencarinya lebih dahulu. Berikan dia ruang untuk bernapas. Dia tidak ingin punya lebih dari satu istri/pacar/kekasih.

Dia sudah punya itu dan tugas Anda adalah menjadi seseorang yang berbeda. Anda harus menyenangkan dan tidak mengganggunya.

2. Buat hubungan kalian tetap menarik. Saat dia mengirimkan sms, jaga perbincangan kalian tetap menarik. Tugas utama selingkuhan adalah membuat suasana menjadi menyenangkan dan menarik. Menjawab singkat-singkat dan bersikap tidak acuh malah akan menjauhkannya dari Anda atau bahkan membuatnya ingin bersama pacarnya.

Lontarkan lelucon, tanya perasaannya, kejutkan dia.

3. Hindari berbincang serius dengannya. Menanyakan hal-hal yang terkesan memaksanya untuk menjadikan Anda lebih dari sekadar selingkuhan akan menjauhkannya dari Anda.

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

Simpanan Wanita Penghibur wan jenis. Sedang Man adalah mangan yang artinya makan (bahasa Jawa).

Dapat disimpulkkan bahwa Tukiman adalah seorang laki-laki yang hidupnya hanya untuk tidur, berhubungan sex dan makan secara gratis. Tidak lebih dari seorang gigolo.

Sementara yang membanting tulang untuk menafkahi sehari-hari dari pasangan wanita yang bekerja sebagai pemandu karaoke. Kegiatan Tukiman sehari-hari, selain mengantar jemput sang ‘’istri’’, juga berfungi sebagai pelindung, baik keselamatan maupun kenyamanan pasangan hidupnya, layaknya suami beneran.

Sari, janda beranak satu, 22 tahun, asal Kabupaten Magelang itu mengakui, dirinya “jalan” dengan lelaki ‘’pendampingnya’’ tersebut setahun lalu. Mulanya, Tukiman dengannya panggilan Herry adalah pelanggan Sari.

Baik untuk melayani berkaraoke maupun ‘’pelayan plus’’ lainnya. Pelayanan plus dilakukan di luar jam kerja. ‘’Ya karena sama-sama suka, akhirnya kami sepakat untuk hidup serumah. Saya senang sama dia karena perhatian penuh.

Selain itu dia paling banyak memberikan tips, dibanding tamu lain,’’ Sari menceritakan saat-saat kenangan manisnya bersama Herry setahun yang lalu.

Karena seringnya pria yang kini jadi Tukimannya itu memboking dia akhirnya terjalin keakraban. Seiring berjalan waktu mereka memutuskan untuk hidup satu atap di tempat kos Sari.

Namun setelah tahu bahwa si Herri adalah pria yang berpenghasilan kurang tetap, meski cinta mereka terus menggebu sedikit banyak perasaan menyesal itu ada dalam benak Sari.

Hal itu tidak lain karena semua biaya hidup sehari-hari, Sari yang mencukupi. Belum lagi perilaku kasar Herri terhadapnya.

Tidak jarang, keluh Sari, Herry ringan tangan terhadap dirinya bila terjadi selisih faham. Contohnya, bila Sari tidak mau menuruti kemauan Herry, untuk melayani hubungan suami istri, sementara Sari pulang kerja larut malam dan kelelahan fisik.Tidak jarang Sari menjadi sasaran bogem mentah, layaknya sansak hidup.

Atau bisa jadi ketika Sari berakrabria denga salah salah seorang pelanggannya, dengan harapan untuk mendapatkan tips lebih.

Yakni dengan bermanja-manja dan bergelayutan tangan di pundak pelanggannya.

Sikap tersebut kalau ketahuan Herry saat menunggu di tempat kerjanya, tidak ayal lagi Sari akan mendapatkan “sanksi” fisik. ‘’Saya cinta banget sama dia, kalau dia ngancam akan meninggalkan saya, saya sedih banget. Meski dia terkadang kasar sama saya, saya gak mau kehilangan dia,’’ ucap Sari menggambarkan betapa besarnya cinta dia kepada suami simpanannya.

Sementara untuk nafkah lahir dalam bentuk finansiil, Sari mengaku kadang diberi namun tidak setiap hari. Dan jumlahnya cukup bervariasi tidak bisa dijadikan patokan sepeti layaknya suami yang berpengahasilan tetap. ‘’Kalau pas ada uang menang dari ‘main’ (maksudnya berjudi), taruhan bola atau pasang nomor dia kasih saya. Tapi ya banyak dari saya,’’ tutur Sari.

Cara Menjadi Selingkuhan

4.

5.

Anda harus tahu diri. Anda selingkuhannya, titik. Memang ada selingkuhan yang akhirnya menjadi pacar, tetapi itu sangat jarang terjadi. Jika hanya mau bersenang-senang, Anda tidak perlu repot-repot berbincang serius dengan pria tersebut. Berbincang serius hanya akan membuat kalian saling menjauh.

Ikuti arus. Seharusnya tidak ada alasan bagi Anda untuk berdebat dengannya. Berdebat itu tugas pacarnya.

Selingkuhan harus selalu santai dan tidak membuatnya stres. Anda itu liburannya, waktu istirahatnya, dan jedanya saat bermasalah dengan pacarnya. Jika Anda mulai bercekcok, mengkritik dia, atau protes terhadap segala hal yang kalian lakukan bersama, dia akan mulai bertanya-tanya untuk apa dia selingkuh dengan Anda.

Jangan banyak bertanya. Anda seharusnya sudah tahu ini. Anda tidak bisa mengajukan pertanyaan seperti di mana dia, kenapa dia tidak menelepon Anda, kenapa dia selalu sibuk, kenapa dia tidak pernah menemui Anda, dia tadi menelepon siapa, dan sebagainya jika Anda ingin

6.

7.

8.

hubungannya berlanjut. Ini bukan pertanyaan yang sepantasnya ditanyakan selingkuhan. Anda sendiri yang mencemplungkan diri ke hubungan semacam ini. Tidak ada gunanya Anda cemburu atau terkejut, padahal sudah tahu keadaannya saat memulai hubungan.

Jangan berharap bisa menghabiskan liburan dan ulang tahun bersamanya. Jika peduli, dia akan merayakan hari-hari tersebut dengan Anda sehari sebelumnya, tetapi lazimnya, jangan mengharapkan hadiah ataupun pengakuan darinya. Hari-hari tersebut pasti akan dihabiskan bersama pacarnya.

Biarkan dia menghubungi Anda lebih dahulu. Dia yang berselingkuh, jadi, sayangnya, dia yang harus memutuskan segalanya. Jika ingin menghubungi Anda, dia akan mengirim SMS atau menelepon Anda.

Jika berusaha mengirim SMS atau meneleponnya, Anda bisa membuatnya kesulitan karena mungkin dia sedang bersama pacarnya.

Selalu tampil cantik. Sebagai selingkuhan, jaga penampilan Anda agar selalu cantik. Anda bukan pacar-

Kisah pahit Sari dengan ‘’bersuamikan’’ Tukiman itu hampir banyak dialami sejumlah pemandu karaoke atau para pelayan sex komersial lainnya di Bandungan. Para Tukiman-Tukiman itu berasal dari berlatar belakang dari berbagai kalangan.

Di antaranya dari kalangan preman atau orang-orang dari dunia keras lainnya.

Makanya, tidak heran kalau ‘’bahasa’’ yang sering digunakan dalam berdialog atau memecahkan masalah kurang mengedepankan pola fikir sehat atau dialog berfikir normal.

Hanya kekerasanlah atau dalam bentuk emosionalah jalan satu-satunya memecahkan kebuntuan. ~Kisah-Ku kali ini ditulis dan dikisahkan Dhidiek Daim Mahyudin).

nya dan tidak seharusnya jalan-jalan dengannya mengenakan sepatu kets dan sweter. Jika mau mencari pria yang bisa diajak santai, Anda seharusnya mencari pacar.

9. Biarkan dia berpikir bahwa dialah pria satu-satunya bagi Anda. Jangan sampai dia berpikir bahwa Anda suka berpesta walaupun jika itu benar. Anda itu selingkuhannya. Jangan sampai dia berpikir bahwa Anda mendekati pria lainnya juga.

10. Jangan terobsesi dengan pacarnya. Sejujurnya, jika Anda ingin tetap bahagia, cuek saja, dan hindari mencari-cari informasi tentang pacarnya atau memikirkannya terlalu berlebihan.

11. Keluar dari hubungannya jika tidak bahagia. Tidak ada yang bilang menjadi selingkuhan itu mudah.

Peringatan Jangan bergantung kepadanya. 98% orang yang menjadi selingkuhan pasti akan bergantung. Akhirnya hati Anda akan tersakiti. Ingat, Anda bukan pacarnya. Dia sudah punya pacar. Terlebih lagi, Anda bisa dicampakkan dengan mudah jika berulah.

Tanyakan kepada diri sendiri, “Apa untungnya?” Anda mungkin a) menginginkannya dan berusaha merebutnya dari pacarnya, b) mendapat keuntungan, entah itu dalam hal keuangan ataupun dalam hal lainnya, c) tidak akan kehilangan apa pun.

PERISTIWA 17

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

40 WNA Komplotan Penipu di Semarang

S

emarang - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah mengungkap kasus hukum 40 Warga Negara Asing (WNA), komplotan sindikat kejahatan.

Mereka disebut kelompok pelaku siber internasional di Indonesia.

Kini, ke-40 WNA itu mendekam di Rumah Detensi Imigrasi Semarang untuk menunggu proses hukum lebih lanjut.

“Kemungkinan akan

dilakukan projustisia di Indonesia,” kata Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Wilayah Jawa Tengah Ramli, Senin (23/4).

Para WNA bermasalah itu akan dijerat dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Mereka awalnya diduga melakukan kegiatan tidak sebagaimana izin tinggal yang dimiliki.

WNA asal Tiongkok dan Taiwan itu ditangkap petugas imigrasi di sebuah rumah di Perumahan Puri

Sungai Pemalang “Makan”Korban Semarang - Empat bocahsempat hilang setelah hanyut di Sungai Rejasa, Kabupaten Pemalang, Rabu (24/4) menyusul banjir bandang di aliran sungai itu.

Kepala Basarnas Jawa Tengah Aris Sofingi mengatakan terdapat pula dua korban jiwa dalam peristiwa naas tersebut. Keduanya bapak dan anak.

Peristiwa bermula ketika tujuh bocah warga Desa Beluk bermain di sekitar aliran Sungai Rejasa. “Lima anak bermain di tengah aliran sungai, dua di tepian,” katanya.

Saat kejadian, kondisi sekitar sungai diguyur hujan deras. Sekitar pukul 15.00 WIB, tiba-tiba aliran sungai meninggi dan semakin deras.

Bocah-bocah yang sedang di sungai Rejasa tersebut tersapu derasnya aliran air. Salah seorang orangtua korban bernama Tarno (55) yang mengetahui sempat berusaha menolong korban. Naas, Tarno terseret banjir bandang dan ditemukan tewas bersama anaknya Iis (11) sekitar 2 km dari lokasi kejadian.

Sementara dua bocah lain berhasil selamat dalam kejadian itu. Sementara empat bocah lainnya hilang.

Petugas penyelamat menemukan jasad dua bocah yang hilang, Kamis (25/4).

Korban bernama Diki (11) dan Fatir (12) di tempat terpisah. Tubuh Diki ditemukan sekitar dua kilometer dari lokasi awal kejadian, sementara jasad Fatir ditemukan sekitar tiga kilometer dari titik awal. Jasad keduanya langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk dimakamkan.

Petugas terus berupaya menemukan jasad dua bocah lain yang terseret arus sungai saat banjir. (ang)

Menari 24 Jam Nonstop di Solo 29 April

Ke-40 WNA yang diamankan petugas imigrasi dan disangka terlibat pidana.

Anjasmoro Blok M2 Nomor 11, Kota Semarang. Mereka terdiri 12 warga Taiwan dan 28 warga Tiongko. Anggota sindikat penipuan internasional itu ditangkap 18 April

2019.

“Ke-11 WNA Taiwan ini ternyata buronan Interpol Taiwan berdasarkan surat pemberitahuan dari negara setempat,” katanya. (ang)

Solo - Ribuan siswa dan masyarakat di Solo dilibatkan dalam perayaan Hari Tari Sedunia yang digelar tiap 29 April. Sedangkan i Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta juga akan melakukan aksi tari 24 jam nonstop yang melibatkan 200 kelompok tari dari berbagai negara.

“Pemkot berkolaborasi dengan ISI Solo dalam perayaan hari tari ini,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Kota Surakarta, Kinkin Suthanul Hakim, Kamis (25/4).

Tari ‘Jaranan’ yang akan dibawakan secara kolosal tersebut adalah tarian kreasi karya seniman tari kenamaan asal Solo, (alm) S Maridi. Tarian itu akan dibawakan secara kolosal di Stadion Sriwedari, dengan melibatkan 5.000 penari dari siswa sekolah hingga masyarakat umum.

“Ada 600 jenis tarian yang akan dibawakan oleh 200 kelompok tari. Para seniman yang tampil berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hadir pula para seniman tari dari negara lain seperti Timor Leste, Prancis, Filipina dan Australia,” kata Ketua Panitia Solo Menari 24 Jam ISI Surakarta, Eko Supriyanto. (olo)

Permen Beracun Tewaskan Bocah 5 Tahun Pekalongan - Kasus permen yang diduga beracun dan menewaskan seorang bocah di Kota Pekalongan masih diselidiki. Permen coklat yang dibeli di warung tetangga korban itu diamankan sebagai barang bukti.

Kapolres Kota Pekalongan, AKBP Ferry Sandi Sitepu mengaku, belum

memastikan penyebab korban keracunan. “Masih menunggu hasil uji permen cokelat di laboratorium,” jelasnya.

Dua anak di Kota Pekalongan diduga mengalami keracunan setelah mengonsumi sebuah permen cokelat. Satu orang meninggal dunia dan satu orang

lagi dirawat di rumah sakit. Korban tewas bernama, Jesika Putri (5) warga Panjang Wetang, Gang 1 Kecamatan Pekalongan Utara. Jesika meninggal saat masih dalam perawatan di RSUD Bendan. Sedangkan Nur Syafia Rahma (5) kini masih menjalani peraatan di RSU Budi Rahayu. (gan)

Betrok Anggota PP Vs GPK Magelang Magelang - Polres Magelang Kota membubarkan tawuran massal di Jalan Tidar Magelang, di depan Bank Magelang antara ormas Gerakan Pemuda Kabah (GPK) dengan warga Paten, Kota Magelang, Minggu (21/4) malam.

Kejadian berawal puluhan orang dari massa GPK bergerak dari Kampung Baben berjalan kaki dengan membawa senjata tajam berupa pedang, clurit, golok, dan juga puluhan balok kayu. Mereka menuju RSUD Tidar berencana menengok rekannya yang dirawat, akibat berkelahi dengan anggota Pemuda Pancasila (PP) pada Minggu dini hari.

Kapolres Magelang Kota, AKBP Idham Mahdi didampingi Kasat Re-

skrim AKP Rinto Sutopo, dan Kasat Intelkam AKP Danang terlihat menenangkan Ketua GPK Zaenal Arifin.

Setelah negosisasi antara GPK dan kepolisian, massa akhirnya mau kembali ke markasnya di Baben dengan berjalan kaki melewati Jalan Tidar-Jalan Ikhlas. Puluhan polisi bersenjata lengkap ikut mengawal.

Namun sesampainya di depan Bank Magelang, ratusan warga yang diduga dari Paten Jurang telah menghadang di simpang empat Pasar Rejowinangun. Tawuran terjadi dengan aksi lempar batu dan botol.

Massa GPK yang tersulut emosinya langsung membalas melempar batu dan botol, serta mencabut papan rambu-rambu yang berada di sepan-

jang Jalan Tidar.

Polisi berusaha membubarkan massa dengan mengeluarkan tembakan peringatan puluhan kali, namun massa tidak mau menghentikan aksi tawuran.

Aksi tawuran berhasil dibubarkan setelah ratusan personel Dalmas dan polisi menembakkan gas air mata dan merangsek ke dua kubu untuk menyingkir. Massa GPK akhirnya mau mundur dan berkumpul di depan RSUD Tidar.

Dua truk Kodim 0705/Magelang terlihat langsung bersiaga dan ratusan personel Dalmas langsung mensterilkan Jalan Tidar. Terlihat bekas tawuran yakni pecahan botol, kayu dan batu di pinggir jalan. (lang)

Perkawinan Sedulur Sikep Pertama yang Dicatat Pemerintah Kudus - Pertama kalinya, perkawinan anggota Komunitas Sedulur Sikep Kudus dicatat secara resmi pemerintah. Selama ini, mereka menggelar perkawinan secara adat.

Pencatatat dilakukan, Kamis (25/4) usai menghelat pernikahan pertama dan dicatat Disdukcapil Kudus. Acara digelar di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kudus. Perkawinan berlangsung antara Kristiyanto dan Ani Agustina.

Pencatatan itu tak lepas atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait pengisian kolom agama

di KTP dan KK bagi penganut kepercayaan.

Budi Santoso, tokoh Sedulur Sikep Kudus mengatakan acara nikah ini merupakan hal yang istimewa. Pihaknya mengaku bersyukur sebab akhirnya penghayat keperayaan diakui oleh pemerintah.

“Ini lain daripada yang lain.

Sebab pernikahannya akan dicatatkan ke negara. Kalau dulu kan tidak,” kata Budi.

Sebagai warga negara yang baik, menurutnya, hidup harus mempunyai keyakinan, termasuk harus berbangsa dan bernegara.

Tidak heran jika sejak dulu Sedu-

Perkawinan warga Sedulur Sikep yang dicatat pemerintah. lur Sikep membutuhkan akta nikah, tetapi dulu pemerintah

belum memberikan ruang.

Menurutnya dulu Sedulur

Sikep diminta pemerintah untuk memilih lima agama atau enam agama yang diakui supaya pernikahannya tercatat di negara.

“Berhubung sekarang Sikep sudah ada payung hukumnya, dan legal. Maka akhirnya bisa dicatat negara,” tambahnya.

Wakil Bupati Kudus M Hartopo mengatakan, pemerintah daerahmengapresiasi ha itu.

“Ini adalah yang perdana dan semoga diteruskan ke anak cucu.

Bahkan ketua Sedulur Sikep Kudus pak Budi tadi sudah punya rencana untuk yang tua-tua ini bisa nikah massal dicatat negara,” kata Hartopo. (kus)

18

Tergiur Jadi CPNS

Pegawai Kemenkumham Kongkalikong Tipu CPNS

S

emarang - Dua pegawai Kemenkumham Jawa Tengah terlibat dugaan penipuan penerimaan CPNS. Keduanya Mulyasari Rahatmi Dewi, pegawai Rubasan Solo dan Suwito, pegawai Lapas Kedungpane Semarang. Keduanya bekerjasama menipu dan menerima Rp 260 juta.

Namun dalam kasus itu, hanya Mulyasari yang diproses hukum. Ia kini ditahan dan disidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Mulyasari Rahatmi Dewi binti Rachmat Asikin (43), warga Desa Sukoharjo RT 1/ RW 6 Kel Cebongan Kec Argomulyo Kotamadya Salatiga atau di Jalan Pamugaran Utama No.96A, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta. Selama penyidikan Mulyasari tidak ditahan.

Penahanan baru dilakukan penuntut Umum Kejari Semarang pada 9 April lalu.

“Kasus penipuan menyeret Mulyasari, terjadi Januari-Mei 2013 silam,” jelas Supinto Priyono, Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang dalam surat dakwaannya pada sidang pekan lalu.

Berawal sekitar Agustus 2012 anak saksi korban dari pasangan saksi Rohadi dan saksi Miati bernama saksi Putri Dyah Widyaningrum. Putri pernah mendaftar peneriman CPNS Kemenkumham RI di Semarang melalui online resmi dengan ijasah SMA. Melalui serangkain tes di Gor Jatidiri tes kesehatan dan tertulis lalu pada bulan Desember 2012, hasil pengumuman ia dinyatakan tidak lulus.

Pada Januari 2013 datang pegawai

Lapas Kedungpane yang bernama Suwito datang ke rumah korban di Dk Duwet Anyar Rt 3/ Rw 4 Kel Bringin Kec Ngaliyan Kota Semarang. Kepada korban Suwito menawarkan proses masuk susulan PNS di Kemenkumham.

“Mbak Mi ini ada proses susulan masuk PNS Kemenkumham dengan proses cepat buat anak perempuanmu jangan disia siakan kesempatan ini mumpung ada kesempatan pasti uangnya kembali dengan syarat membayar uang Rp 300 juta. Bulan April SK keluar langsung kerja di di Lapas Semarang,” kata Suwito ke saksi Miati.

“Kalau uang segitu saya tidak punya,” jawa Miati.

Meski begitu, Suwito dengan bujuk rayu dan iming iming dan dijanjikan saksi korban akan ditemukan dengan orang yang membawa yakni Mulyasari.

Ketika itu, Mulyasari merupakan pegawai Rubasan Solo.

Percaya hal itu, esoknya Miati dan suaminya, Rohadi bersama Suwito dan isterinya Sri Utami menunjuk rumah Mulyasari. Kepada korban, Mulyasari menjanjikan anak korban lolos CPNS. “Bu ini ada sistem susulan SK April 2013 sudah turun. Nanti saudari Putri akan disamakan dengan yang murni tidak dengan sistem susulan tapi ini mahal bu karena peminatnya banyak ini mintanya pusat Rp 300 juta,” kata dia.

Merasa keberatan, Miati dan Rihadi menawar Rp 230 juta namun belum disepakati. Di perjalanan pulang, Suwito terus meyakinkan, membujuk korban agar mengiyakan tawaran itu. Suwito meminta korban menggadaikan

sertifikat rumah dan menjual mobil.

Esoknya, Suwiti kembali menemui korban dan mengatakan, Mulyasari menyetujui jika Rp 260 juta. Korban lalu tergerak hati dan menyanggupi dengan nominal tersebut. Suwito meminta disiapkan Rp 150 juta sebagai tanda jadi dan akan datang diambil Mulyasari ke Semarang.

Dua hari kemudian, uang Rp 150 juta diserahkan di rumah korban.

“Tidak usah pakai kwitansi ini pokoknya percaya saja masuk A-1 jangan khawatir untuk apa uang segitu karena saya lebih utama pekerjaan saya,” kata Mulyasari meyakinkan.

Kekurangan uang akan diberikan usai SK turun. Maret 2013 Mulyasari datang dan memberikan FC SK Asli sebanyak 5 lembar pengangkatan kerja dan daftar gaji atas nama Putri Diah Widyaningrum. Korban disuruh tanda tangan formulir nama, alamat, pengangkatan diatas meterai SK 80 % jadi PNS. Tetapi formulir tersebut dibawa Mulyasari lagi dengan alasan untuk siapkan uang kekurangan Mei 2013.

Uang diberikan lewat transfer ke rekining teman Mulyasari an. Dewi Nirmala Aru. Total pemberiannya Rp 260 juta.

Meyakinkan korban, Mulyasari mengatakan Putri akan ditempatkan di Lapas Semarang dengan gaji awal akan diraprl April sampai Agustus 2013.

Belakangan diketahui FC SK hanyalah rekayasa. Korban Putri hingga kini tak pernah diangkat PNS. Mulyasari dijerat Pasal 378 KUHP dan kedua Pasal 372 KUHP. (far)

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

Lulusan SD Tipu Calon Tamtama Rp 131 Juta Semarang - Seorang pria 24 tahun, sukses menipu seorang keluarga calon anggota TNI Tamtama pada penerimaan Kodam IV Diponegoro tahun 2018 lalu. Entah adakah kerjasama dengan orang dalam, tapi nyatanya pelaku sukses menipu dan disangka menggondol Rp 131 juta.

Edhi Setiawan (24), warga Bangunharjo RT 04 RW 05 Kel. Banyumanik Kec. Banyumanik Kota Semarang kini duduk di kursi pesakitan pengadilan Semarang. Pria pengangguran yang hanya lulusan SD ini ditahan dan disidang atas perkara dugaan penipuan.

Sejak 19 Februari 2019 lalu Edhi mendekam di sel jeruji besi Rutan. Kasus terjadi September November 2018 lalu. Edhi kenal dengan Nasoka dan mengaku bisa memasukkan anaknya bernama Bagas Imron sebagai anggota TNI. El Entah bagaimana, Nasoka tertarik karena bertepatan dengan pendaftaran dan test penerimaan Tamtama gelombang II September tahun 2018.

Awalnya Edhi meminta uang ke Nasoka untuk memperlancar masuknya Bagas sebesar Rp 75 juta. Secara bertahap Nasoka menambah pemberian uang untuk operasional. Di antaranya pengambilan nomor tes, biaya pengurusan penempatan Bagas Imron dan lainnya. Totalnya Rp 131 juta.

Bahwa ternyata Edhi tidak bisa memasukkan Bagas Imron menjadi anggota TNU karena pada 10 November 2018 gagal. Sedangkan uang yang terima dari Nasoka tak bisa dikembalikan.

“Edhi dijerat Pasal 378 KUHP. Atau kedua, Pasal 372 KUHP,” sebut jaksa Zahri Aeniwati dari Kejari Semarang. (far)

INFO PEMILU 19

Tabloid TabloidINFOPlus INFOPlusNo. No.64||1-15 1-13Mei April 2019 2019

Petaka Pemilu di Jateng

S

emarang - Ratusan petugas Pemilu 2019 yang terdiri dari KPPS, Panwas dan Linmas tumbang saat dan usai bertugas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga hari ini mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ada 304 orang dan 2.209 lainnya sakit.

“Update data jumlah anggota KPPS wafat sampai saat ini 304 orang, sakit 2.209 orang. Total 2.513 orang,” ujar Sekretaris Jenderal KPU RI Arif Rahman Hakim, akhir April lalu.

Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang meninggal mencapai 72 orang.

Bawaslu menduga kelelahan jadi faktor pemicu.

KPU menyatakan akan memberikan santunan untuk keluarga petugas KPPS yang mendapat musibah.

Arief telah meminta KPU kabupaten/kota untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar pemberian santunan bisa diper-

tanggungjawabkan.

DI Jawa Tengah, lebih dari 30 orang meninggal dunia. Mereka meninggal akibat dampak dari kelelahan menjalankan tugas.

Komisioner KPU Jawa Tengah, Ikhwanudin mengatakan dari catatan KPU Jateng, ada 32 petugas meninggal dan 249 petugas sakit karena lelah.

“Up date per 24 April 2019 (kemarin) jam 19.00, sakit 249 meninggal 32 orang,” kata Ikhwanudin.

Informsasi yang diperoleh dari KPU, 32 orang tersebut meninggal setelah sakit akibat kelelahan dan bahkan hingga kecelakaan karena berkendara saat kondisi lelah. Para petugas yang meninggal tersebut berada di Kabupaten Banyumas 3 orang, Purbalingga 2 orang, Karanganyar 4 orang, Banjarnegara 2 orang, Grobogan 3 orang, Demak 3 orang, Brebes 2 orang.

Kemudian masing-masing satu orang ada di Kabupaten Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wono-

giri, Rembang, Kudus, Jepara, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, dan Kabupaten Semarang.

KPU masih membahas soal santunan kepada ahli waris petugas yang meninggal. Mereka memperkirakan nominalnya Rp 36 juta dan kini masih dibahas dengan Kementerian Keuangan.

“Santunan sedang dirapatkan dengan Kemenkeu di pusat. Tapi dari solidaritas KPU ada dari dana pribadi, dana sosial. Belum tahu berapa akan hitung dulu, kebutuhan berapa,” kata komisioner KPU Jateng, Paulus Widiyantoro.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan memberikan santunan.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tak mengungkapkan nominalnya.

“Tidak hanya yang meninggal saja, tapi yang sakit juga,” kata Ganjar, Rabu (24/4).

Mereka rata-rata karena kelelahan akibat beban tugas yang berat. Beberapa lainnya terkena musibah. Sejak jelang coblosan sampai beberapa

Coblosan Ulang Pemilu ulang terpaksa digelar di puluhan TPS di Jawa Tengah. Sabtu (20/4) lalu pemungutan suara ulang (PSU) sudah dilakukan. Secara serentak juga digelar di 29 TPS di Jawa Tengah, Sabtu (27/4). Seperti pemungutan pertama, semua logistik PSU dikirim ke Kabupaten Kota yang akan melaksanakan PSU. KPU Jawa Tengah mengatakan 279 TPS menggelar PSU karena terkait peraturan yang mengizinkan pemilihan yang tidak sah ikut castinglos. Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat menyebut 29 TPS yang tersebar di 14 kabupaten dan kota.

“Pemungutan suara ulang berdasarkan persetujuan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena adanya pemilihan pemilihan,” kata dia, Rabu (24/4).

TPS tersebut merupakan beberapa pilihan yang sah di TPS tersebut. Pemilih ini diketahui hanya bermodal e-KTP dan bukan milik daerah TPS tersebut. Namun mereka dibolehkan mencoblos oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Sesuai ketentuan

tidak boleh dianggap sesuai,” ujar Yulianto.

PSU dilakukan sesuai dengan aturan yang menyebutkan maksimal 10 hari setelah pemilu tanggal 17 April 2019. “Jadi yang lainnya serentak pada tanggal 27 atau Hari Sabtu,” kata komisioner KPU Jateng, Paulus Widiyantoro.

Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom menambahkan, 5 TPS yang harus PSU di wilayahnya berada di TPS 11 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur, TPS 7 Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang, TPS 50 Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang, TPS 38 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk, dan TPS 75 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang.

“Jadi pemilih hanya menggunakan KTP elektronik, padahal bukan warga asli TPS tersebut, ini karena pemilih tidak tahu prosedur harus menggunakan A5 jika berpindah TPS,” kata Henry.

Dari data KPU Jateng, memang sebagian besar PSU disebabkan oleh pemilih yang hanya berbekal KTP padahal bukan di daerah asli TPS. Ada satu yang masalahnya

berbeda yaitu di Jepara yang PSU karena Ketua KPPS diganti oleh kerabat yang tidak masuk dalam surat keputusan.

Hitung Ulang Sementara Bawaslu Jawa Tengah mencatat ada 140 TPS yang melakukan perhitungan ulang karena idindikasi ketidakcocokan perolehan suara.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Tengah, Anik Sholihatun mengatakan ketidakcocokan terjadi atas perolehan suara peserta Pemilu.

“Penghitungan ulang di TPS maupun kecamatan adalah hasil dari saran atau rekom jajaran pengawas pemilu,” kata Anik lewat siaran persnya.

Dari jumlah tersebut ada 19 lokasi yang melakukan perhitungan ulang di TPS dan ada 121 yang perhitungan ulang di tingkat kecamatan.

“Daerahnya antara lain Purbalingga 12 TPS, Wonosobo 11, Boyolali 11, Kota Pekalongan 10, Kabupaten Semarang 10, Kebumen 9, Klaten 8 dan lain-lain,” jelasnya mengaku, jumlah itu dimungkinkan bertambah. (ang)

Pemungutan suara Pemilu 2019. hari pasca Pemilu mereka bekerja.

Demi tugas, mereka bahkan tak tidur beberapa hari.

Di Pekalongan, bahkan seorang pengawas TPS terpaksa melahirkan prematur. Siti Khuzamah (27) melahirkan prematur saat bertugas. Sayang, bayi Siti meninggal dunia sehari setelah dilahirkan. Siti, warga RT 01 RW 01 Wiradesa, Kabupaten Pekalongan mengaku kelelahan hingga akhirnya pendarahan dan harus dilarikan ke rumah sakit pada Rabu (17/4) malam.

Di Kudus, KPU menerima laporan seorang petugas KPPS juga melahirkan prematur, dan seorang lainnya

mengalami gejala stroke.

“Ada satu petugas KPPS yang melahirkan prematur serta ada yang kena gejala stroke,” kata komisioner KPU Kudus, Dhani Kurniawan.

Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jawa Tengah, Sri Sumanta mengatakan, jumlah pengawas TPS terkenan musibah sebanyak 47 orang, pengawas tingkat kelurahan atau desa sebanyak 26 orang, staf sebanyak 13 orang, dan Panwascam sebanyak 7 orang.

“Yang mengalami musibah kecelakaan. Pingsan di TPS karena jam kerja yang panjang. Adapula yang keguguran,” kata dia berduka. (dit)

22 Polisi Tewas Jakarta - Mabes Polri menyebut anggotanya yang tewas saat mengamankan Pemilu 2019 berjumlah 22 orang. Anggota Polri yang meninggal dinilai keletihan karena mengawal proses panjang Pemilu. “Ada 22 orang,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra, Senin (29/4).

Asep menuturkan Polri akan memberikan hak para personel Polri yang meninggal dunia tersebut. Mereka bakal mendapatkan asuransi risiko kematian, santunan, dan beasiswa untuk

anaknya. Selain itu, para personel yang gugur tersebut juga akan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa.

Berdasarkan data dari SDM Polri anggota yang meninggal tersebut ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Mabes Polri menyatakan akan melalukan pembenahan sistem bagi waktu (shift) kepada personel di lapangan dalam rangka pengamanan Pemilu 2019. (dot)

27 Kasus Politik Uang Bawaslu Jawa Tengah masih mengusut 27 kasus dugaan politik uang dalam pemilu 2019. Rata-rata modusnya menggunakan amplop berisi uang disertai stiker bergambar peserta pemilu.

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Jawa Tengah Sri Wahyu Ananingsih mengatakan 27 kasus itu tersebar di 15 daerah di Jawa Tengah, di antaranya Banjarnegara 1 kasus, Kudus 1 kasus, Banyumas 7 kasus, Boyolali 2 kasus, Brebes 2 kasus, Cilacap 1 kasus, Demak 1 kasus, Kebumen 1 kasus, Kabupaten

Pekalongan 1 kasus, Purworejo 1 kasus, Salatiga 4 kasus, Kota Tegal 1 kasus, Wonogiri 2 kasus dan Batang 2 kasus.

“Masih dalam proses investigasi untuk memenuhi syarat formil maupun materiil, ada yang sudah diregister dan ada yang sudah masuk dalam tahap proses penanganan,” kata Ana, Kamis (18/4).

Dilaporkan, pratek money politic dilakukan dengan membagi-bagikan uang dalam amplop maupun langsung pada masa tenang antara 14-16 April 2019. (ang)

21 Kotak Suara Dibobol Ketua dan Anggota PPS Bawaslu Kabupaten Banyumas mengamankan dua petugas PPS Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Banyumas. Keduanya diduga membongkar 21 kotak suara dan mengambil sampul salinan C1 di dalamnya.

Ketua dan anggota PPS Desa Sidabowa mengambil sampul salinan C1 dari 21 kotak yang ada di dalam gudang Desa Notog. Peristiwa terjadi Jumat (19/4) malam.

Masyarakat melapor ada seseorang mengambil isi kotak suara di

gudang desa. Kedua pelaku, Ketua PPS, EL (45) dan anggota PPS, TS (42) dari Desa Sidabowa.

Hasil konfirmasi dan klarifikasi bersama Gakkumdu dan Polres Banyumas diketahui keduanya datang dan mengambil sampul salinan C1 dari dalam kotak suara. Alasan keduanya, melakukan sinkronisasi perolehan hasil suara yang akan dimasukan dalam aplikasi perolehan suara. Mereka berinsiatif mengambil atau melihat C1 hologram yang akan mereka gunakan untuk input data di

aplikasi penghitungan suara.

Dari fakta handphone Ketua PPS, didapatkan adanya chat Ketua PPK Patikraja di WA grup. Terdapat kalimat Ketua PPK menyatakan mempercepat proses dapat melalukan sinkronisasi. Bila perlu membuka kotak suara.

Saat membuka segel tidak disaksikan siapapun, termasuk saksi Parpol, pengawas Pemilu, dan tidak ada berita acara. Itu dinilai melanggar. Bawaslu mengamankan mobil, handphone, sampul salinan

C1 dari 21 kotak suara yang mereka ambil, gunting pemotong segel, sampul berisi C1, C2, C5.

Hasil pemeriksaan, Bawaslu menyatakan menghentikan pengusutan kasusnya. “Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), pengusutan kasus tidak dilanjutkan karena unsur pidananya tidak terpenuhi,” kata Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Banyumas Yon Daryo-

no, Minggu (21/4).

Bawaslu menilai, pembobolan di gudang PPK Patikraja yang berlokasi di Balai Desa Notog itu atas instruksi Ketua PPK Patikraja berinisial S. “Dari hasil investigasi dan klarifikasi, Ketua PPK Patikraja melakukan kesalahan administrasi prosedural pemahaman regulasi dalam tahapan. Kami rekomendasikan sanksi administrasi atas pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Ketua PPK Patikraja,” katanya. (mas)

20

INFO DESA

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

Perangkat Desa Paling Korup Ketiga di Indonesia Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil pengumpulan data tindak pidana korupsi selama tahun 2018. Dari data tersebut ICW mendapatkan daftar profesi paling banyak melakukan tindak pidana korupsi, dimana ditemukan peningkatan di level perangkat desa.

Di Jawa Tengah, sesuai data di Pengadilan Tipikor Semarang pada tahun 2018 sebanyak 98 perkara yang disidangkan, sebanyak 21 terdakwa merupakan Kades dan perangkat desa. Jumlah itu men-

duduki peringkat kedua setelah terdakwa berstatus swasta sebanyak 58 orang. Sementara pada awal 2019 ini, dari 36 perkara yang disidangkan, sekitar 5 di antaranya Kades atau perangkat desa.

Secara nasional, ICW menyatakan, sebanyak 158 perangkat desa menjadi terdakwa kasus korupsi di tahun 2018. Kasus korupsi perangkat desa berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang diberikan pemerintah pusat.

“Tahun 2018, peningkatan di level perangkat desa. Kalau

teman-teman cari korelasinya, jelas berkaitan dengan UU Desa.

Desa diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri dana dari pemerintah pusat,” ucap peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) Lalola Easter kepada wartawan, Minggu (28/4).

Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mengalokasikan Dana Desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat

yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

ICW mendata 1.053 perkara tindak pidana korupsi dengan 1.162 terdakwa. Perangkat desa, menempati posisi tiga profesi paling banyak melakukan korupsi.

Peringkat pertama ditempati oleh pejabat pemerintah provinsi/ kota/kabupaten dengan 319 terdakwa atau 27,48%, disusul swasta

dengan 242 terdakwa atau 20,84%, dan ketiga perangkat desa dengan 158 terdakwa atau 13,61 %.

ICW akan melakukan telaah lebih lanjut kenapa hal tersebut terjadi. Terlebih, pada tahun 2015 sampai 2017 tidak ada kasus yang menimpa perangkat desa.

“Ini akan coba kami identifikasi kenapa terjadi. Karena perangkat desa itu menempati posisi 3. Dia jumlah 158 terdakwa perangkat desa baik kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, dan sebagainya,” kata dia. (dot)

45 Ribu BUMDes Topang Perekonomian Desa

Simulasi penanganan bencana petugas dan warga.

Desa Siaga Bencana Cilacap - Warga Desa Ciruyung, Cilacap membentuk desa siaga bencana dengan nama Sibaru atau Siaga Bencana Ciruyung.

Camat Karangpucung Mar-

tono akhir April lalu mengatakan, personel Sibaru terdiri atas 75 orang. Desa siaga bencana dibentuk karena desa tersebut berada di daerah perbukitan

dan rawan longsor, pergerakan tanah, banjir bandang, gempa, dan angin kencang.

Dikatakannya, sejak 2019, pihaknya mendorong setiap pemerintah desa di Kecamatan Karangpucung mengalokasikan dana siaga bencana berkisar Rp5

juta hingga Rp10 juta dalam APBDes setempat.

“Dana dapat digunakan untuk kegiatan tanggap darurat ketika terjadi bencana di masing-masing desa, bisa untuk merespons tanpa harus menunggu bantuan dari BPBD,” kata dia. (cap)

94 Kades Baru, Sekolah Kepemimpinan di Akmil Wonosobo - Sebanyak 94 kepala desa baru se-Kabupaten Wonosobo hasil pemilihan Kades serentak 2018 mengikuti pelatihan kepemimpinan dan bela negara pada 23-25 April 2019 di Akademi Militer (Akmil) Magelang lalu.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Wonosobo, Tono Prihatono mengatakan, kegiatan sebagai upaya peningkatan kapasitas kades dalam memimpin pemerintahan di tingkat desa.

Sejumlah rangkaian materi seputar kepemimpinan, bela negara serta pemerintahan desa. Materi diberikan pembina dari Akmil dan praktisi pemerintahan desa.

Diklat kepemimpinan dasar dan bela negara Kades dinilai salah satu terobosan

Sebanyak 94 Kades baru saat mengikuti sekolah di Akmil. agar para Kades memiliki kepribadian dan sikap dasar sebagai aparatur pemerintah desa yang disiplin, berjiwa pengabdian, berdedikasi, dan memiliki etos kerja profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang sangat diperlukan bagi seorang pemimpin.

Perlu disadari, bahwa tugas pelayanan publik merupakan tugas pokok dari pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja, serta kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan yang berorientasi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai visi dari

reformasi birokrasi.

Selain itu, kegiatan ini dilakukan dalam rangka membangun rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta menanamkan wawasan kebangsaan di lingkungan pemerintahan desa sehingga bisa meningkatkan kerja sama dan sinergitas dengan seluruh komponen masyarakat.

Para kades juga diberikan materi kedisiplinan, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, peraturan perundang-undangan tentang desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan keuangan desa dan upaya penanggulangan kemiskinan, pencegahan tindak pidana korupsi, hubungan kerja kades dengan BPD serta materi terkait pembinaan dan pengawasan desa oleh camat. (lan)

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesPDTT) mencatat hingga Desember 2018 sebanyak 61% desa telah memiliki badan usaha milik desa (BUMDes), atau terbentuk sebanyak 45.549 BUMDes di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari 2014 yang hanya memiliki 1.022 BUMDes. “Sebanyak 45.549 BUMDes muncul. BUMDes ini diharapkan menjadi penyangga ekonomi di perdesaan,” kata Sekretaris Jenderal KemendesPDTT, Anwar Sanusi akhir April lalu.

Anwar mengatakan, BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang lahir bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, BUMDes dalam hal ini menjadi hak sepenuhnya bagi seluruh masyarakat desa.

“BUMDes adalah badan usaha yang setiap unit usaha terkelola menjadi sebuah organisasi dan dimiliki oleh desa. Sedangkan koperasi (dikelola) oleh orang-orang tertentu saja yang tergabung di koperasi tersebut,” terangnya.

Meski demikian, BUMDes dan koperasi tidak memiliki prinsip yang bertentangan. Justru, menurutnya, BUMDes yang berkembang diperbolehkan untuk mendirikan dan mengelola koperasi-koperasi di desa.

“Koperasi dan BUMDes tidak bertentangan dan tidak bersubstitusi. Koperasi bisa ada di bawah BUMDes. Karena logikanya, milik perorangan bisa dikelola di bawah milik masyarakat,” ujarnya. (dot)

Website Desa Karanganyar Terima Anugerah IWA Purbalingga – Pemerintah Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga menerima anugerah Indonesia Website Award (IWA) untuk website karanganyar. desa.id. Kepala Desa Karanganyar Tofik mengaku melakukan pendaftaran secara online laman https://www.iwa.id/2018 untuk kategori penilaian Site of The Month pada Juli 2018. “Selanjutnya pendaftaran diverifikasi oleh panel juri IWA dan sistem rating IWA dengan kriteria penilaian desain, SEO, Aksesibilitas, performa & Konten”, katanya akhir April lalu.

Kasi Aplikasi dan Infrastruktur TIK Dinas Kominfo Purbalingga, Baryati mengatakan pemerintah terus melakukan pelatihan dan pendampingan IT kepada masyarakat desa dalam pemanfaatan desa.id. (nga)

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

FOKUS JATENG 21

Petugas menyita satu excavator sebagai barang bukti.

Pengacara Semarang Kesandung Tambang Ilegal Kendal

S

emarang - Noor Rachmad Djunaidi SH MH alias Didik (49), seorang pengacara di Kota Semarang diadili dalam perkara 81/Pid.B/ LH/2019 di PN Semarang atas kasus tambang ilegal di daerah Kendal. Warga Jl. Cempolorejo No. 31 RT 06 RW 03 Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang menjalani tahanan kota saja.

Kamis (25/4) lalu sidang digelar dengan acara pemeriksaan saksi.

Perkara diperiksa majelis hakim, Antonius Widijantono (ketua), Suranto dan Muhamad Yusuf (anggota).

Ia sempat ditahan penyidik sejak 28 Februari 2018 sampai 14 Maret 3018. Dan sejak 15 Maret 2018 perkaranya sempat ditangguhkan atas upayanya menggugat praperadilan. Usai praperadilannya ditolak pengadilan, Didik menjalani tahanan kota terhitung sejak 16 Januari lalu sampai sekarang.

Kasus diungkap Polda Jateng 16 Mei 2017 lalu di lokasi tambang galian C di Dsn. Mangir Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Bermula sekitar

Mei 2014, beberapa warga atau penduduk di Dsn. Mangir Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sepakat dengan Wahyu Wijaya terkait usaha galian C. Warga memberikan kuasa membuka usaha kegiatan tambang tanah urug untuk dijual secara umum.

Terkait hal itu Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah daerah telah diurus dan dipenuhi Wahyu Wijaya. Surat perizinan tambang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi An. Wahyu Wijaya No.545/284/2014 tanggal 9 Mei 2014 sampai 9 Mei 2017. Izin berlaku selama 3 tahun dan surat perjanjian (akte) penggantian biaya perizinan/kompensasi atas pengelolaan tambang An. Wahyu Wijaya No.545 yang dikeluarkan Bupati Kendal tertanggal 9 Mei 2014.

Pada 22 Oktober 2016, Wahyu Wijaya memindahtangankan haknya IUP Operasi Produksi itu kepada Dimas Arif Ilmina dan Ikhwan Ubaidillah. Ikhwan merupakan pengurus Lindu Aji. Perjanjian dibuat di hadapan Notaris Sugiharto SH.

Disepaķati Wahyu memberi kuasa pengelolaan tambang tersebut ke Dimas dan Ikhwan dengan kompensasi pemberian royalty sebesar Rp 87,5 juta. Selain itu Dimas dan Ikhwan juga harus membayar ke Wahyu maupun warga terkena dampak serta warga atas jalan yang dilewati sesuai kesepakataan.

Padz 1 November 2016, Eko Rahmadi (warga) yang memiliki tanah seluas + 6.922 m2 di Dsn Mangir Ds. Nolokerto menerbitkan surat kuasa ke Dimas dan Ikhwan tentang pemberian izin mengambil urug material di tanah miliknya.

Tanah urug dibeli seharga Rp 315 juta seluas + 6 Ha. Sedangkan atas lahan milik warga setempat lainnya mendapatkan kompensasi Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu perrit. Kompensasi diberikan menyesuaikan hasil penjualan/pendapatan dari kegiatan usaha galian.

Bahwa sejak 7 November 2016 Ikhwan Ubaidilah tanpa surat kuasa atau perjanjian memerintahkan lisan terdakwa Noor Rachmad mengelola kegiatan tambang.

Dalam pengelolaannya, Noor

Rachmad diberi wewenang Ikhwan memutuskan/menetapkan harga, menerima penjualan hasil tambang serta bertanggung jawab dalam operasional penambangan.

Noor juga wajib melaporkan setiap harinya ke Ikhwan dengan bagi hasil 50 -50 persen. Pemberian komisi langsung dipotong sehingga Ikhwan menerima bagian 50 persen dan laporan berkala setiap minggu.

Bahwa pada 15 Maret 2017 melalui Sukari Faris dan Noor Rachmad tanpa ada surat perjanjian menyewa satu unit Excavator merek Hitachi Zaxis 200 milik Partilan di Ds. Pancur Kecamatan Payung Jepara. Sewanya Rp 140 ribu perjammnya dengan DP Rp 7 juta.

Pada 13 Mei 2017, lewat Zamroni, Noor menyewa lagi satu Excavator merek Komatsu PC.200-8 milik Bambang Prihadi di Ds/Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Disepakati ongkos sewanya Rp 45 ribu per rit/ritasenya.

Menggunakan alat/kendaraan berat tersebut untuj mengambil dan menaikkan material tanah dimuat ke dump truk, Noor

menunjuk dua anak buahnya, Sukari Faris selaku pengawas kerja dan Zamroni selaku Cheker/pencatat ritase bertugas mencatat truk pengangkut galian.

Penambangan dilakukan setiap hari mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00. Harga tanah urug dijual sebesar Rp160 ribu per rit yang rata-rata perhari sebanyak 40 rit kebih.

Pada 16 Mei 2017 atas kegiatan itu, digerebek petugas Direktorat Reskrimsus Polda Jateng. Polisi menghentikan dan menyita sejumlah barang bukti.

Berdasarkan keterangan ahli, Mahbub Junaedi, ST, MT dari kantor BP3ESDM Wilayah Serayu Utara Kota Pekalongan, pada saat digerebek kegiatan penambangan, IUP Operasi Produksi An. Wahyu Wijaya No.545 tersebut sudah habis masa berlakunya. Penambangan tersebut tidak memiliki izin.

“Atas perkara itu, Noor Rachmad dijerat Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” sebut jaksa M Andir Diah dan Jumadi dalam surat dakwaannya. (far)

22

SAMBUNGAN

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

Stadion Indonesia...

(Sambungan dari Halaman 11)

Piala Dunia 1998 di Prancis menggunakan 10 stadion. Setelah ini, ada ketentuan soal kapasitas minimum stadion untuk Piala Dunia.

Era Setelah Regulasi Piala Dunia 2002 untuk pertama kalinya digelar di Benua Asia, dan pertama diterima di dua negara. Piala Dunia 2002 juga pertama kali diterapkan persyaratan minimum tempat Piala Dunia diterapkan.

Piala Dunia 2002 juga menjadi Piala Dunia dengan jumlah stadion terbanyak yang digunakan sebesar 20 stadion. Jepang mengumpulkan 10 stadion, stadion terbesar adalah Stadion Internasional Yokohama, dan ada tiga stadion dengan kapasitas layaknya Stadion Sepakbola Kashima, Stadion Kobe Wing, dan Sapporo Dome yang berkapasitas 42.000 penonton.

Sementara Korea Selatan, stadion terbesarnya adalah Stadion Piala Dunia Daegu (68.014 penonton) dan yang terbaik adalah Stadion Piala Dunia Daejeon (40.407).

Selanjutnya disetujui-turut disetujui diterapkan di Piala Dunia 2006 hingga Piala Dunia 2018 lalu. Namun, di Piala Dunia 2018 FIFA memberi keringanan kepada Ekaterinburg Arena dan Stadion Kaliningrad yang berkapasitas 35.000 pengunjung.

Sementara Ekaterinburg Arena melakukan cara yang memadai untuk mencapai kapasitas stadion. pihak pembangun menjebol tribun di belakang salah satu gawang

dan membangun berdiri tambahan di luar bangunan.

Stadion di Indonesia yang Memenuhi Syarat Jika berkaca dari regulasi FIFA, maka saat ini hanya ada beberapa stadion di Indonesia yang memenuhi syarat dari segi kapasitas stadion dan single seat. Sebanyak 40.000 penonton (35.000 single seat) untuk fase grup hingga perempatfinal. 60.000 penonton untuk semifinal dan perebutan tempat ketiga, dan 80.000 penonton untuk opening ceremony dan final.

Persyaratan itulah yang digunakan untuk menentukan stadion-stadion yang ada berikut ini.

Fase Grup Hingga Perempatfinal 1. Stadion Gelora Sriwijaya Stadion Gelora Sriwijaya di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan dibangun untuk PON 2004 dan sudah digunakan untuk banyak event internasional. Menjelang Asian Games 2018 lalu, Stadion Gelora Sriwijaya semakin modern dan kini sudah dipasang single seat di seluruh tribun stadion.

Stadion berkapasitas 35.000 penonton ini adalah batas paling bawah standar FIFA untuk stadion Piala Dunia yang ada di Indonesia. FIFA mungkin akan memberi keringanan, seperti yang terjadi di Piala Dunia 2018 untuk Ekaterinburg Arena.

2. Stadion Gelora Bandung Lautan Api

Kasus Homestay... dan rehabilitasi homestay. Sehingga belum jelas pihak manasaja yang berwenang melakukan pengadaan, tatacara pelaksanaan pengadaan, penatausahaan pertanggungjawaban serta pelaksanaan penyaluran bantuan.

Berdasarkan hasil analisa atas dokumen pertanggungjawaban diketahui bahwa mekanisme pengadaan dan penyaluran diduga menyimpang. Yayasan WBS tidak melakukan survei perbandingan harga yang didukung dengan dokumentasi tertulis.

Pembelian barang dalam jumlah besar tidak dilakukan dengan mekanisme kontrak dengan penyedia, melainkan secara simultan dan diduga fiktif. Pelaksanaan belanja dilakukan oleh pihak yayasan WBS dan Kodim.

Pembayaran upah, honor, lembur, dan insentif Kodim tidak dilengkapi dengan bukti pendukung seperti perikatan kerja dan absensi kehadiran. Penyaluran barang dan pelaksanaan pekerjaan fisik tidak didukung dengan berita acara serah terima.

Dari hasil konfirmasi pada tanggal 25, 26 dan 27 April 2018 kepada penyedia barang, berdasarkan dokumen pengadaan/ pembelian barang yang akan diberikan kepada masyarakat melalui hibah.

Menunjukkan bahwa sejumlah lima bukti dengan nilai sebesar Rp 1.850.500.000 tidak diakui oleh penyedia barang yang tercantum dalam bukti tersebut.

Atas pelaksanaan itu, bukti pertanggungjawaban Tahap II belum seluruhnya memenuhi syarat pertanggungjawaban yang lengkap dan sah. Pada tanggal 4 Mei 2018, Yayasan WBS menyerahkan bukti pertanggungjawaban belanja yang disebutkan sebagai bukti asli dari penggunaan dana hibah.

Dari hasil analisis dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan diketahui, jumlah keseluruhan bukti belanja yang disampaikan sebesar Rp 3.798.111.169.

Stadion yang menjadi kandang Persib Bandung ini dibangun untuk PON 2016 lalu.

Stadion GBLA memiliki single seat yang jumlahnya 38.000 tempat duduk. Maka Stadion GBLA memenuhi syarat untuk menggelar pertandingan Piala Dunia.

3. Stadion Utama Riau Stadion Utama Riau pertama kali digunakan untuk PON 2012 lalu. Stadion ini memiliki kapasitas 40.700 penonton dengan single seat di semua bagian tribunnya. Namun untuk menggelar Piala Dunia, stadion ini membutuhkan renovasi cukup banyak karena sudah lama tidak digunakan.

4. Stadion Batakan Stadion Batakan memang belum sepenuhnya rampung dan masih dalam tahap pemasangan single seat. Jika sudah rampung nanti, kapasitas stadion ini direncanakan adalah 40.000 penonton.

5. Stadion Papua Bangkit Stadion Papua Bangkit diproyeksikan untuk menggelar PON 2020 mendatang. Stadion dengan single seat berwarna merah ini diperkirakan akan menampung 45.000 penonton.

Semifinal dan Perebutan Tempat Ketiga 1. Stadion Gelora Bung Tomo Stadion Gelora Bung Tomo dapat menampung 50.000-60.000 penonton. Akan tetapi, Stadion Gelora Bung Tomo masih perlu dipasangi single seat yang lumayan banyak.

(Sambungan dari Halaman 24)

Di antaranya sebesar Rp 2.931.861.169,00 berupa nota, kuitansi, serta pencatatan belanja dan sebesar Rp866.250.000 merupakan bukti tanda terima insentif kepada personil Kodim untuk kegiatan jambanisasi dan homestay.

Atas bukti yang telah disampaikan dari nilai hibah sebesar Rp4.174.000.000,00, masih terdapat bantuan hibah yang belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp 375.888.831 (Rp 4.174.000.000 - Rp 3.798.111.169).

Dari keseluruhan pekerjaan diketahui terdapat realisasi belanja yang melewati tahun anggaran sebesar Rp 113.129.304 dan belanja yang direalisasikan sebelum tanggal SP2D sebesar Rp482.588.625,00.

Dari laporan pertanggungjawaban yang disampaikan diketahui terdapat belanja yang tidak berkorelasi dengan pemberian hibah jambanisasi serta homestay.

Terdapat upah, honor dan biaya pemasangan yang tidak dilengkapi dengan perikatan kerja dan jangka waktu pekerjaan, dan uraian pekerjaan.

Mark Up Pengadaan Biaya pembelian sendiri diakui pihak Yayasan WBS dinaikan sebesar 10% dari harga pasar. Hal itu diakui untuk memenuhi biaya transportasi, tenaga lapangan maka satuan biaya yang dikenakan masing-masing barang diberi toleransi sebesar 10% dari harga pasar.

Kegiatan pengadaan, sendiri belum diaudit yang memadai atas Laporan Pertanggungjawaban hibah.

Permasalahan pengelolaan bantuan hibah jambanisasi dan homestay oleh Yayasan WBS disinyalir terjadi korupsi dan mengakibatkan kerugian negara.

Yakni atas realisasi belanja hibah kurang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 375.888.831.

Kerugian muncul akibat barang yang dihibahkan tidak tepat sasaran. Barang yang diberikan tidak memiliki dasar perencanaan penyaluran tanpa didukung

dengan analisis harga.

Penyaluran barang yang diberikan tidak sepenuhnya atas nilai hibah. Pemotongan dan penyetoran pajak atas transaksi pengadaan yang terkait dengan hibahtersebut berpotensi tidak dilaksanakan.

Kasus dugaan penyimpangan jambanisasi dan rehabilitasi homestay muncul akibat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), di antaranya terdiri Sekda, Asisten Administrasi Umum dan Kepala Bapenda (BPKAD) Kota Semarang tidak cermat dalam memberikan pertimbangan atas rekomendasi hibah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Asisten Daerah II dinilai kurang cermat dalam rekomendasi persetujuan, Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Daerah (PPKD) dinilai kurang cermat dalam memverifikasi kelengkapan usulan pencairan hibah.

Kepala Dinas Perkim tidak cermat dalam melakukan verifikasi/koreksi atas proposal sehingga NPHD tidak secara rinci mengatur rincian dan mekanisme yang jelas atas penyaluran dana hibah.

Kegiatan sendiri dinilai BPK Jateng menyalahi sejumlah ketentuan. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang seharusnya memeriksa, menguji atas beban APBD membiarkan. PA dan KPA seharusnya menguji kebenaran material surat-surat bukti, dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan. Termasuk mengecek setiap pengeluaran dengan bukti yang lengkap dan sah.

Kasie Intel Kejari Kota Semarang, Nur Winardi yang menerima langsung pengaduan itu mengakui, akan mempelajari lebih dulu. Pihaknya belum memastikan apakah ada korupsi dalam program itu.

“Akan kami pelajari dulu, apakah betul ada korupsi atau tidak. Prinsipnya pengaduan sudah kami terima dari GMPK Kota Semarang” kata dia. (far)

Karena sejatinya Stadion Gelora Bung Tomo memang belum sepenuhnya rampung, meski sudah digunakan dalam dua tahun terakhir. Jika sudah terpasang single seat dan kapasitasnya masih tetap di atas 50.000 penonton, maka bisa digunakan untuk menggelar pertandingan semifinal atau perebutan tempat ke-3 Piala Dunia.

2. Stadion Palaran Stadion Palaran juga memiliki kapasitas 60.000 penonton dan sudah terpasang single seat dengan warna biru dan kuning. Stadion ini pertama kali digunakan pada PON 2008 dan tahun 2018 lalu digunakan untuk Piala Gubernur Kaltim.

Opening Ceremony dan Final 1. Stadion Gelora Bung Karno Stadion Utama Gelora Bung Karno mungkin menjadi stadion yang paling memenuhi segala syarat dari FIFA untuk menggelar Piala Dunia. Selain karena single seat-nya mencapai 77.000 tempat duduk dan bisa menggelar opening ceremony dan final, SUGBK juga memenuhi syarat-syarat lain.

Aspek keamanan, lokasi parkir, transportasi umum yang terintegrasi, hingga sumber listrik yang berasal dari panel surya, membuat SUGBK nyaris sempurna. Ruang konferensi pers di SUGBK bahkan cukup besar dan kursinya mirip dengan kursi yang ada di bioskop. Selain itu, SUGBK adalah stadion paling terang di Asia. (ind)

Proyek...

(Sambungan dari Halaman 8)

Demikian pula akses jalan buat pembeli untuk naik keatas berupa tangga yang terjal dan sempit sehingga sangat menyulitkan buat pembeli untuk naik ke atas. Fasilitas bongkar muat yang tidak memadai dimana lebih tinggi lantai daripada truk, sehingga untuk penurunan barang dari truk harus “menaikkan” bukan “menurunkan” sementara container ikan bobotnya sangat berat.

Dengan kondisi itu, apabila para pedagang dipaksakan pindah dimungkinkan usaha perdagangan ikan segar dan kering seperti selama ini di Pasar Ikan Rejomulyo ( PIR ) akan mati.

Sesuai ketentuan, tujuan dari pemerintahan adalah untuk mensejahterakan kehidupan warganya secara merata, dan negara dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik – baiknya dan seluas – luasnya kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari suatu negara kesejahteraan adalah pengambilan keputusan yang tepat apabila kepentingan yang diatur oleh kepentingan tersebut merupakan kepentingan yang menguntungkan bagi kepentingan umum.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesalahan telah terpenuhi dalam tindakan Tergugat dalam menjalankan tugas pemerintahan,” jelas hakim.

Terkait persoalan belum bisa dipindah pedagang ke PIRB karena kondisi pasar tersebut belum bisa menampung kebutuhan para pedagang, hakim mrnyatakan pemerintah haruslah hadir dalam situasi seperti itu. Pemerintah haruslah memberikan hak kepada para pedagang dan pekerja jasa pasar untuk tetap dapat melangsungkan kegiatannya di PIR. Sampai gedung PIRB dapat dipergunakan oleh para pedagang.

Terkait rencana pengalihan fungsi area PIR menjadi RTH, hakim menilai hal tersebut telah diatur pada perda kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang penataan RTH. “Maka untuk pembatalannya bukanlah kewenangan majelis hakim perkara incasu,” lanjutnya.

Menyikapi putusan itu, Kepala Biro Hukum Pemkot Semarang, Abdul Haris mengaku akan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah. “Kami akan mengajukan banding,” kata dia kepada INFOPlus. (tim)

SAMBUNGAN 23

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

Akankah Mirna...

Mirna mengaku tak pernah sekalipun mengecek fungsional e Mading kecuali hanya memerintah anak buahnya.

Mirna mengakui kenal dengan Junaedi, Kepsek SDN 1 Surokonto. Terungkap sebelumnya, Junaedi merupakan orang deket keluarga Mirna yang diketahui ikut terlibat survei ke Tasikmalaya meski tak berwenang.

Juanedi juga terungkap pernah menerima titipan dan memberikan uang Rp 35 juta dari AKP Lutfi untuk Muryono yang diduga sebagai uang ucapan terima kasih terkait penyelenggaraan e Mading.

“Dia salah satu saudara. Bukan saudara sedarah.

Sering ke rumah kakek. Asli Kendal dan biasa ke rumah mamah. Kalau hari raya salah satunya ia datang,” aku Mirna.

Hakim Sininta Y Sibarani yang mengkonfirmasi terkait Mirna yang didatangi Junaedi terkait pembahasan proyek e Mading, saksi membantah.

“Kami tidak ada ikatan darah. Cuma sayu lingkungan tinggal beda dusun dengan tempat kakek saya di Kendal. Kalau hari raya ketemu bareng-bareng. Saat saya jadi bupati dia juga ucapin selamat dan tidak da omongan apa-apa,” ujar Mirna mengakui memiliki adik bernama Lutfi yang bertugas di Akpol.

AKP Muhammad Lutfi Arwanza, adik Mirna sebelumnya disebut terlibat sebagai orak proyek e Mading.

Bersama Rubiyanto, anggota dewan PKS sekaligus anggota Banggar DPRD Kendal, ia disebut terlibat.

“Lutfi adik kandung saya.

Saya tidak tahu dia terkait atau tidak. Namanya sering disebut tapi dia mengaku tak tahu. Dia polisi dan tugas di Akpol sekarang. Sebelumnya di Kaltim Kapolsek mana gitu. Dia ngak pernah datang ke Pemkab kendal.

Terakhir datang dia ke rumah kakek nenek. Anak dan suami saya saja tidak pernah datang ke kantor,” kata Mirna ditanya peran adiknya di kasus e Mading.

Akui Buat Disposisi Pembayaran Selain terlibat menyetujui penganggaran, Mirna diketahui memberikan disposisi persetujuan pembayaran ke rekanan CV KBS, meski pengadaan bersamalah. Diketahui, pada 21 Desember 2016, Muryono mengirimkan surat Nomor 425/ 250074/ Dispendik tanggal 21 Desember 2016 ditunjukkan kepada Bupati

Kendal perihal permohonan perpanjangan waktu pencairan (SPM-LS) atas kegiatan pengadaan e Mading.

Surat diajukan karena sesuai ketentuan pengajuan SPM-LS barang/ jasa harus diterima DPPKAD selaku BUD paling lambat 20 Desember 2016. Namun senyatanya pengadaan e Mading sampai 26 Desember belum selesai dan molor.

Atas keterlambatan dan batas akhir pengajuan itu, menindaklajuti surat Muryono, Ir Bambang Dwiyono MT yang kala itu menjabat Sekda memberikan disposisi “bahas ke DPPKAD” dan meneruskannya ke dr Mirna Annisa selaku Bupati Kendal.

Pada tanggal yang sama, bupati juga memberikan disposisi persetujuan dengan kode “TLSAP”.

Menegaskan keterangan Mirna perihal disposisi soal e Mading 2016 yang pernah dibuatnya, hakim Sastra Rasa yang biasa getol dengan para saksi sebelumnya kini tampak biasa. “Pernahkah keluarkan disposisi soal e Mading perihal pembayaran yang terlambat,” kata Sastra.

Menjawab itu, Mirna mengakui membuat disposisi perintah agar permohonan pembayaran diproses.

“Terkait disposisi soal keterlambatan karena pekerjaan mundur, biasa kalau akhir tahun banyak. Setelah saya cek usai diklarifikasi, dipanggil sebagai saksi kejaksaan, saya cek ada (disposisi),” aku dia.

Persetujuan lewat disposisi muncul meski sejak awal pengadaan e Mading bermasalah. Seharunya sejak awal lelang kegiatan pengadaan e Mading gagal karena CV KBS tidak memenuhi syarat. Serta proses pengadaan sendiri tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/ jasa. Pasalnya, CV KBS tidak memiliki sertifikat merek atas barang yang ditawarkan. CV KBS juga tidak memiliki tenaga ahli yang dipersyaratkan.

Pemeriksaan barang/ jasa juga tidak dilakukan tim PPHP dan PPHP Pembantu ke lapangan dan hanya formalitas. PPHP saat sidang mengungkapkan, “terpaksa” menjadi pemeriksa. Pekerjaan e Mading sendiri hingga 26 Desember belum selesai alias telat.

CV KBS yang seharusnya dikenai denda dan diputus kontrak, namun tak dilakukan. Hal itu demi pencairan pembayaran, supaya seolah pekerjaan baik, kualitas dan kuantitasnya selesai 100 persen.

Menanggapi itu, jaksa

(Sambungan dari Halaman 12)

Pengembalian UP Korupsi e Mading mengakui tak pernah menyita sebagai barang bukti disposisi bupati itu. “Waktu itu kami minta dan masih dicari sama sekretariatnya,” kata jaksa.

Keterangan Mirna seolah “mencla-mencle” dan berulangkali ditanya hakim Sastra perihal disposisi, seolah butuh ketegasan.

“Ibu pernah keluarkan disposisi khusus soal e Mading karena keterlambatan pekerjaan dan menimbulkan keterlambatan pekerjaan yang seharusnya pembayaran sebelum 21 Desember sesuai SE bupati.

Saksi (Mirna) memberikan disposisi boleh diproses usai 21 Desember ?,” kata hakim Sastra.

“Disposisi khusus soal ini (e Mading) tidak pernah,” kata Mirna tak tegas menjawab.

Terkait keterangan Kuasa dahara Umum Daerah, Muh Yasin pada persidangan sebelumnya yang mengaku berani memproses keterlambatan permohonan pembayaran karena ada perintah surat bupati, Mirna mengakui.

“Dia mau membayar pengadaan meski telat karena ada disposisi bupati. Diajukan 21 Desember 2016 dan turun disposisi 23 Desember 2016. Apakah saksi pernah mengeluarkan surat sebagai bupati menyangkut permohonan pembayaran ini (e Mading),” tanya hakim Sastra.

“Saya kalau tanda tangan dan selalu ada paraf-paraf.

Usai lengkap saya baru tanda tangan,” ujar dia.

Ditanya alasannya memberikan tanda tangan atau paraf disposisi soal keterlambatan itu, Mirna mengaku sebelumnya telah diverifikasi bawahannya.

“Kan ini sudah ada verifikasi,” katanya.

Kebijakan pembatasan permohonan pembayaran sebelum tanggal 21 Desember bupati dalam Surat Edarannya dinilai tidak konsisten. Saksi Mirna sebagai bupati dinilai melanggarnya sendiri.

“Setelah mengeluarkan Surat Edaran tanggal 21 Desember. Tapi saksi sendi-

ri juga yang melanggarnya,”kata hakim Sastra.

Menjawab itu, Mirna mengakui keterlambatan proyek kerap menjadi kendala. “Iti yang sering menjadi kendala penyerapan anggaran,” ungkapnya.

Atas keterlambatan pengerjaan dan permohonan pembayaran proyek CV KBS yang diajukan anak buahnya, Mirna mengakui sebenarnya berwenang menolaknya. Lantas kenapa ia tetap menyetujui hingga akhirnya jadi perkara.

“Seharusnya bisa (menolak),” kata Mirna tak mengungkap alasannya menyetujui.

Mirna kembali mengakui dan menegaskan jika dirinya pernah membuat disposisi terkait proyek e Mading.

“Penegasannya, saya keluarkan kebijakan. Saya sepakat itu pembelajaran.

Karena saya pikir, cerita-cerita katanya bupati galak bener. Kedepan saya tidak mau,” katanya.

Bupati Mirna mengakui menyetujui anggaran e Mading dalam APBD Perubahan meski mepet dan berdalih hanya tanda tangan saja.

“Saya tidak mempelajari.

Saya mau karena hasil parag saja. Saya berpegangan paraf saja. Ikut tanda tangan saja,” ucap dia.

“Pada waktu itu saya belum paham dan ngerti. Saya tanda tangan usai ada parafparaf. Sampai di meja saya

setelah itu saya tanda tangan. Saya tidak minta penjelasan,” katanya.

Mirna mengaku, proyek pengadaan e Mading tahun 2016 sebesar Rp 6,8 miliar merupakan usulan prioritas.

Usulan itu diakuinya berasal dari partai pengusungnya saat Pilkada 2016 lalu.

“Yang saya tahu 2016, saya lebih ke infrastruktur.

Itu dari tim pengusung.

Saat Pilkada tim pengusung membuat skala prioritas.

Mereka dari partai pengusung. Keterlibatan saya sebagai bupati. Say jalnkan apa yang jadi kebijakan aturan. Usulan dari dewan sebagai keterwakolam masyarakat. Saya tidak tahu masuk priorits tidak karena setahu saya prioritas itu infrastruktur,” kata Mirna menjawab pertanyaan pengacara Muryono.

Terkait nota dinas perihal persetujun bayar proyek e Mading yang bermasalah, Mirna lagi-lagi mengakui pernah membuatnya. “Saya sendiri yng tnda tangan. Tidak secara pribadi (tapi bupati),” katanya.

Terkait surat keberatan terdakwa Muryono melaksanakan proyek e Mading yang diajukan kepadanya, Mirna membantah mengetahui. “Saya tidak pernah menerima,” katanya.

Berlindung pada Paraf Menyikapi keterangan itu, ketua majelis hakim Ari Widodo menilai, saksi Mirna hanya berlindung pada tanda tangan dan parafnya saja.

“Ini sudah kejadian dan ada yang dirugikan. Saudara berlindung pada tanda tangan dan paraf. Lalu mereka harus berlindung ke siapa,” kata dia.

Jaksa Endono mengkonfirmasi Mirna perihal Surat Keputusannya sebagai Bupati Kendal nomor 420 tertanggal 28 November 2016

tentang penetapan sekolah penerima hasil kegiatan e Mading. “Surat-surat itu harus terverifikasi. Jika sudah ditandatangani,” katanya.

Terkait disposisi soal proyek e Mading yang pernah dibuatnya, saksi Mirna mengakui sebenarnya masih tersimpan di kantornya.

“Atas disposisi turun pasti ke bagian TU umum dan satunya diteruskan ke pemohon disposisi,” kata Mirna.

Menjabawa pertanyaan ketua hakim Ari Widodo, Mirna menegaskan, mengakui membuat disposisi itu.

“Dalam proyek e Mading, disposisi hanya foto copi.

Apakah betul saksi membuat disposisi ?,” kata Ari Widodo.

“Iya (membuat disposisi),” kata Mirna.

“Pernahkan memerintah orang lain mengambil disposisi itu,” tanya hakim Ari Widodo yng dijawab Mirna tak pernah menyuruh.

Mirna mengakui jik disposisi itu masih tersimpan rapi di kantornya.

“Di TU ada (disposisi).

Disposisi itu rangkap dua.

Putih dan pink. Putih turun ke pemohon. Pink untuk file.

Arsip yang disimpan itu,” aku Mirna.

Atas keterangan saksi Mirna Annisa, terdakwa Muryono mengaku keberatan. Di muka persidangan, Muryono mengaku pada tanggal 17 November 2016 pernah dipanggil khusus secara pribadi oleh saksi terkait proyek e Mading.

“Yang diundang saya.

Tapi disana sudah ada Agus Susanto, alm. Inspektorat.

Kepala BKD Sumardiono,Ferry Rad Bonay Kepala Kesbangpol (sekarang Kadis Kominfo), anggota DPRD PKS Rubiyanto yang juga tim suksesnya, “ ungkap Muryono yang dibantah Mirna.

“Tidak ada. Itu tidak mungkin,” kata Mirna. (tim)

24 HALAMAN

Tabloid INFOPlus No. 5 | 15-30 April 2019 | infoplus.id Layanan Pelanggan: 0812.8119.1692 / 0821.34555.407 atau redaksiinfoplus@gmail.com

INF Plus

Tabloid INFOPlus No. 6 | 1-15 Mei 2019

TA JA M DA N FA K TUA L

Kasus Homestay dan Jamban Kota Semarang Masuk Kejaksaan

S

emarang - Dugaan korupsi program hibah Pemkot Semarang lewat Dinas Perumahan Pemukiman kepada Yayasan Wahana Bakti Sejahtera (WBS) di Kandri dan Jatirejo, Gunungpati tahun 2017 lalu masuk kejaksaan. Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Semarang mengadukan temuan indikasi dugaan korupsi dengan kerugian negara sekitar Rp 2 miliar itu ke Kejari Kota Semarang. “Kasusnya sudah kami adukan ke kejaksaan. Kami berharap bisa ditindaklanjuti karena kasus itu menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Jateng dan ada indikasi kerugian negara,� kata Joko Santoso, Ketua GMPK Kota Semarang kepada INFOPlus, akhir April lalu.

Tahun 2017 Pemkot Semarang menganggarkan bantuan homestay dan jambanisasi ke Yayasan WBS yang diketuai Dr Budi Laksono berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) nomor 978/431 tanggal 27 November 2017. Hibah untuk pembangunan 950 jamban keluarga di Kecamatan Mijen, Pedurungan, Gayamsari/sekitarnya. Serta pembangunan 138 homestay desa wisata di Kelurahan Kandri dan Jatirejo Kecamatan

Gunung Pati Tahun 2017 dengan nilai hibah sebesar Rp 4.174.000.000.

Atas pengadaan sendiri, dari pemeriksaan dokumen dan lapangan kepada penerima bantuan serta hasil konfirmasi kepada penyedia diperoleh fakta. Realisasi pemberian hibah berbeda dengan yang telah diatur dalam NPHD dan proposal pengajuan.

Ketua yayasan WBS mengaku program hibah didasarkan survei oleh Koramil atas perintah dari Kodim berupa dokumentasi lapangan. Pendokumentasian sendiri diduga fiktif, tidak jelas dan kurang informatif.

Yayasan WBS melakukan kerjasama dengan KODIM 0733BS/Semarang dengan surat perjanjian nomor 2/sos/x/2017 tanggal 14 Oktober 2017. Dalam perjanjian Yayasan WBS memberikan amanah pelaksanaan jambanisasi dan homestay kepada KODIM sebesar Rp4.174.000.000,00.

Dalam laporan KODIM bantuan homestay diberikan kepada 138 penerima. Sebanyak 100 di Kandri dan 38 di Jatirejo. Bantuan jambanisasi diberikan kepada 1.023 penerima. Kecamatan Mijen 13 kelurahan dengan 469 penerima. Kecamatan Pedurungan, tujuh kelurahan dengan 158 penerima. Keca-

matan Gayamsari, lima kelurahan dengan 366 penerima. Wilayah Mayang Sari dengan 30 penerima.

Diketahui, bukti penyerahan bantuan tidak lengkap dan diduga direkayasa. Diperoleh bukti penyerahan uang tunai yang diperuntukan sebagai biaya pengecatan kepada 136 penerima sebesar Rp 248.755.000.

Selain itu terdapat bukti penyerahan wifi kepada 127 penerima dan surat keterangan pemasangan embung resapan pada 118 penerima. Namun tidak disebutkan nilai barang yang diberikan.

Di sisi perencanaan anggaran biaya kegiatan juga belum dirinci secara spesifik. Dalam proposal yang diajukan Yayasan WBS telah menganggarkan biaya untuk tiga kegiatan, yaitu jambanisasi, pembangunan embung, dan rehabilitasi homestay.

Atas anggaran biaya yang disediakan dianggarkan dengan satuan paket, tanpa merinci item, jumlah, harga, dan spesifikasi barang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pada masing-masing kegiatan.

Berdasarkan hasil survei yang didokumentasikan dalam form data calon penerima bantuan perbaikan rumah homestay

wisata pada kolom RAB perbaikan, juga tidak menyebutkan secara rinci item, jumlah, dan spesifikasi barang yang dibutuhkan pada masing-masing unit homestay.

Diketahui, tidak terdapat kriteria penerima bantuan dan standar spesifikasi serta jumlah barang yang diberikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen proposal dan laporan pertanggungjawaban hibah kegiatan jambanisasi dan homestay diketahui bermasalah.

Pasalnya, belum terdapat kriteria penerima hibah serta strandar spesifikasi dan jumlah item bantuan yang akan diberikan. Sehingga pelaksanaan survei yang dilakukan tidak berdasarkan spesifikasi yang terstandar.

Selain itu, tidak terdapat hasil analisis yang didokumentasikan secara tertulis dan formal atas hasil survei calon penerima bantuan. Dasar penunjukan penerima hibah serta item dan jumlah bantuan yang akan diberikan juga tidak jelas.

Yayasan WBS belum memiliki kriteria atas penerima bantuan kegiatan jambanisasi dan homestay, sehingga penetapan penerima bantuan kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. Selain itu, tidak terdapat hasil analisis yang dapat digunakan sebagai acuan standar dalam menentukan item dan jumlah bantuan yang akan diberikan.

Tidak ada mekanisme pengadaan dan penyaluran yang dijelaskan pada proposal dan pada pelaksanaannya. Proposal hibah belum dilengkapi dengan klausul mekanisme pengadaan dan penyaluran bantuan jambanisasi (Bersambung di Hal. 22)

Perum Bumi Balakosa Mijen - Semarang

Kikis Hambatan Miliki Rumah Idaman yang Nyaman

Tanpa Suvey, Tanpa BI Cecking, Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa

Pinalti, Tanpa Sita