Tabloid INFOPLus Juli I 2019

Tabloid INFOPlus

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Taj am dan Fakt ual

No. 9 | 1-15 Juli 2019 | Harga Rp 5.000,- | ISSN 2657-2324

Membongkar “Bisnis” Haram Kasus Suap Hakim PN Semarang

P

raktek jual beli perkara di lingkungan peradilan sudah lama terjadi. Di Jawa Tengah, kasus suap hakim, terkait penanganan perkara kembali diobokobok dan dibongkar KPK. Dugaan suap hakim terjadi atas penanganan perkara korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang.

Tahun 2013 silam, kasus suap hakim

Perkara

di Semarang terjadi dan menyeret tiga orang hakim, Kartini Juliana Marpaung, Heru Kisbandono dan Pragsono. Tahun 2019, dugaan suap menyeret Lasito, hakim PN Semarang. Ia diadili bersama mantan Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi, selaku penyuap Rp 700 juta dalam kemasan bandeng presto.

Lasito disinyalir tak sendiri. Sejumlah orang dalam pengadilan seperti, Ketua,

Wakil Ketua pengadilan, sejumlah hakim, Panmud dan panitera diketahui terlibat lingkaran “bisnis” haram perkara itu.

Kasus juga melibatkan kepala daerah, sejumlah pengacara, anggota dewan dan pengusaha.

Sejumlah pihak berkepentingan di dunia peradilan menyebut, Lasito dan Ahmad Marzuqi hanya apes. Praktik jual beli perkara di kalangan penegak

hukum dianggap sudah biasa demi menggoalkan perkara.

Tak hanya memberi uang suap agar memenangkan perkara. Dalih, pemberian uang saku, uang rokok, atau tiket pesawat untuk panitera dan hakim, segalanya bisa diatur. Jual beli putusan dengan membolak-balikkan pasal.

BRI Purbalingga Dibobol Rp 28 Miliar Kader PKS Rebutan Kursi Ketum dan Sekum Guru SD di Kendal Korban Pemprov Akan Pinjam Rp 2,7 Triliun Pemerasan Video Call Sex Mantan Bupati Rembang Keseret Korupsi Lagi

Kisah-Ku : Tetanggaku Datang Saat Punyanya Tegang

2

INFO NASIONAL

INFOPlus TA JA M DA N FA K T UA L

Pendiri dan Penasehat: T. Supriyadi Pemimpin Umum & Penanggung Jawab: Andi Morgan Istiadi Pemimpin Redaksi: Sunardi S Pratomo Redaktur Pelaksana: Erdi Sunardi, Rio Tama, Kahlil Surya Reporter/ Koresponden: Suhali (Jakarta), Bambang Prasetyo (Surabaya), Theo Hasyim (Semarang), Nino M (Pantura Barat), Joko Susilo (Pantura Timur), Abdi Ning (Cilacap, Banyumas, Banjarnegara), Rio Utomo (Solo Raya), Endah Kurnia (Magelang Raya), Abdurrahman (Kendal), Budi S (Ungaran) Desain Visual & Layout: Omega Teknologi Informasi: Agung P dan Nur Dwi A Iklan & Sirkulasi: Suhali Krisnapati (manager), Imam Cahyadi Konsultan Hukum: Dr H Mochamad Rofian, SE, SH, MH, CLA Penerbit & Percetakan: PT Psiko Dinamika Nomor : AHU 61025.AH.01.01.Tahun 2011 Jl. Kandri Pesona Asri AI Gunungpati, Kota Semarang Layanan Pelanggan: 0812.8119.1692 / 0821.34555.407 atau redaksiinfoplus@gmail.com Website: infoplus.id

TARIF IKLAN Iklan Banner Halaman Depan (Full Colour) Rp 7.500.000,Full Colour 1 Halaman Belakang Rp 12.000.000,Full Colour 1/2 Halaman Belakang Rp 7.000.000,Full Colour 1 Halaman Tengah Rp 10.000.000,Advertorial 1 Halaman Dalam BW Rp 7.500.000,Advertorial 1/2 Halaman Dalam BW Rp 4.000.000,-

Prabowo Belum

Legowo

J

akarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno terkait sengketa Pilpres. Putusan dibacakan Ketua MK Anwar Usman pada sidang 27 Juni 2019. Atas putusan itu, Prabowo seolah tak legowo.

Dalam pidato pernyataan sikapnya, tak terdengar ucapan selamat untuk pasangan Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin meski MK telah menolak seluruh permohonannya. Prabowo lebih banyak mengucapkan terima kasih kepada pendukungnya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung yang telah berjuang keras,” kata Prabowo.

Prabowo mengakui menerima keputusan MK dengan berat hati. Menurut dia, keputusan MK itu menolak para pendukung Prabowo - Sandiaga. Prabowo menyatakan akan mencari tim hukum untuk mencari langkah konstitusional lainnya.

KPK OTT Jaksa Kejati DKI Jakarta - KPK menangkap lima orang terkait kasus suap penanganan perkara pidana di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jumat 28 Juni.

“Lima orang, yaitu dua jaksa, dua pengacara, dan satu pihak swasta yang diduga sebagai pihak yang berperkara,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta.

Kelimanya diamankan petugas KPK atas dugaan transaksi suap terkait penanganan perkara pidana di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan, menyerahkan dua anak buahnya yang terbukti bersalah diproses hukum KPK.”Sementara, ada dua pihak oknum jaksa,” kata Prasetyo.

Ia memastikan lembaganya tidak akan menoleransi tertangkapnya dua jaksa tersebut.

“Intinya, dari kejaksaan sendiri prinsipnya tak ada preferensi apapun. Kami Insya Allah harus dihukum. Tak ada kompromi, tak ada menutup-nutupi. Jangan membela, yang salah harus dihukum,” tuturnya. (nat)

Vanessa Angel Divonis 5 Bulan Penjara

(Bersambung di Hal. 23)

577 Penderita, Pacitan KLB Hepatitis A Pacitan - Pemkab Pacitan, Jawa Timur menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) Hepatitis A. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dr Eko Budiono mengatakan, status KLB ditetapkan bermusyawatah dengan sejumlah pihak terkait.

Pertimbangannya karena peningkatan kasus dan perluasan daerah yang terpapar. Berdasarkan pembaharuan data per Selasa siang dari Dinas Kesehatan, jumlah penderitanya tercatat sebanyak 577 orang.

Ratusan penderita Hepatitis A itu merupakan warga empat kecamatan di wilayah timur Pacitan, yaitu Sudimoro, Ngadirojo, Tulakan, dan Kebonagung. Secara klinis kasus ini awalnya ditemukan di Kecamatan Sudimoro pada 13 Juni lalu. Setelah ditangani dan dilakukan pengamatan, penderitanya bertambah dan lokasi domisilinya meluas.

Para penderita hepatitis dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas Sudimoro, Puskesmas Ngadirojo, dan

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Rumah Sakit dr Darsono Pacitan.

Karena jumlah pasiennya banyak, maka beberapa puskesmas harus menambah beberapa tempat tidur dan petugas para medis. “Upaya penanganan medis kami lakukan terutama untuk menguatkan fungsi lever,” ujar Eko. Agar penyakit hepatitis A tidak semakin meluas, pemerintah setempat melakukan beberapa langkah. Pertama, Tata Laksana Kasus yang Lebih Intensif serta Surveilens Epidemologi yang Lebih Akurat. Selain itu, pengendalian faktor risiko, seperti pemeriksaan sumber air, klorinasi, dan pembiasaan cuci tangan pakai sabun dan peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir akan kasus penyakit Hepatitis A seperti di Pacitan.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, Hepatitis A itu bisa sembuh sendiri asalkan istirahat total,” kata dia. (nat)

Jakarta - Pengadilan Negeri Surabaya memvonis artis Vanessa Angel lima bulan penjara. Majelis hakim menyatakan perempuan 27 tahun ini terbukti melakukan penyebaran konten asusila.

“Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar asusila,” kata ketua majelis hakim Dwi Purwadi membacakan amar putusan, 26 Juni lalu.

Vanesaa bersalah sesusai Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 296 juncto Pasal 55 KUHP. Vonis itu lebih ringan dari tuntunan jaksa yang menuntut hukuman 6 bulan penjara. Atas putusan itu, terdakwa menyatakan menerima, sedangkan jaksa menyatakan pikir-pikir.(nat)

Kalimantan Tengah Bersiap Jadi Ibu Kota Palangkaraya - Gubernur Kalimantang Tengah Sugianto Sabran mengatakan Pemrpov telah menyusun cetak biru pemindahan Ibu Kota.

“Kami sudah menyampaikan hal ini (pembuatan cetak biru) kepada Presiden dan beliau memerintahkan Kepala Bappenas untuk membantu Kalteng,” kata Sugianto, akhir Juni.

Sugianto menuturkan selama ini Kalimantan Tengah tak mempunyai cetak biru pembangunan kota seperti daerah lain padahal ini sangat diperlukan.

Adanya cetak biru itu, maka akan diketahui mana daerah pemukiman, perkantoran, infrastruktur, perekonomian. Sehingga tidak ada tumpang tindih.

Sejauh ini, ibu kota baru hampir pasti berada di Pulau Kalimantan. Di depan Komisi Keuangan DPR, Bambang menyebut Kalimantan merupakan lokasi yang paling minim bencana alam dari daerah lain.

Selain Kalimantan, daerah yang memiliki karakteristik sama yaitu daerah Sumatera bagian timur dan Sulawesi Selatan.

Di Kalimantan, saat ini terdapat tiga lokasi yang menjadi kandidat kuat lokasi ibu kota nantinya.

Ketiganya yaitu Bukit Soeharto, Bukit Nyuling, dan Kawasan Segitiga Palangkaraya. (nat)

INFO JATENG

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

3

Pemprov Rencanakan Pinjam Rp 2,7 Triliun

S

emarang - DPRD Jawa Tengah mengkaji rencana penerbitan obligasi oleh Pemprov Jateng senilai Rp2,7 triliun. Anggota Komisi C DPRD Jateng Ahmad Ridwan mengaku akan mengkaji dengan sejumlah pihak terkait sebelum menyetujui.

“Karena selama ini obligasi daerah belum pernah diterapkan di pemerintah daerah manapun,” kata dia, akhir Juni.

Menurut dia, perlu kehati-hatian kajian secara ekonomi dan kelembagaan atas rencana itu agar berdampak positif untuk Jateng.

Diakuinya, eksekutif sudah memanggil beberapa para pemangku kepentingan untuk dimintai pertimbangan.

“Kami belum karena masih konsentrasi pada pembahasan APBD Perubahan 2019 dan APBD murni 2020,” ujar dia.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi meminta Pemprov fokus mengelola dana Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (Silpa) daripada rencana penerbitan obligasi daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, kata dia, rata-rata dana Silpa APBD Jateng mencapai Rp1,6 triliun.

“Rata-rata dalam lima tahun terakhir angka juga segitu. Kenapa tidak dikelola. Itukan cukup besar,” katanya.

Diberitakan media, obligasi daerah senilai total Rp2.836.013.705.000 berbentuk

pinjaman daerah rencananya akan digunakan membiayai 7 proyek dalam tahun jamak yakni 2020 hingga 2022.

Ketujuh proyek tersebut adalah Pembangunan RSUD dengan unggulan pelayanan kanker di Magelang dengan nilai kegiatan Rp580 miliar. RSUD tersebut akan dibangun selama 2 tahun dengan rincian anggaran Rp260 miliar pada 2020 dan Rp320 miliar pada

2021.

Pembangunan RSUD dengan unggulan pelayanan ibu dan anak di Pekalongan nilai total obligasi daerah Rp430 miliar dengan rincian Rp130 miliar (2020), dan Rp300 miliar (2021). Selain itu, pengembangan pelayanan kanker di Rumah Sakit Kelet Donorojo dengan nilai total obligasi daerah Rp255.509.686.000. Rinciannya Rp108.508.442.000(2020),

Seleksi ASEAN Skill Competition Diikuti 16 Wakil Jateng Semarang - Jawa Tengah mengirim 16 perserta perwakilan seleksi nasional ajang ASEAN Skill Competition di Jakarta pada Agustus 2019 nanti. Kepala Disnakertrans Jateng, Wika Bintang mengataan, mereka merupakan peserta yang telah lolos seleksi daerah tingkat provinsi.

ASEAN Skill Competition Skill Competition, jelasnya, merupakan ajang mempromosikan pengem-

bangan lembaga pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja. Serta menigkatkan profesionalisme kerja bagi angkatan muda di negara-negara anggota ASEAN. Pesertanya, alumni SMK atau mahasiswa semester II dengan usia dibatasi maksimal 20 tahun. Dari delapan kejuruan yang dikompetisikan, lima diantaranya merupakan kejuruan baru yakni “fashion technology”,

“beauty therapy”, “hair dressing”, “mechatronics”, “mechanical engineering”, “refrigeration and air conditioning”, serta “IT software solution for bussines”.

“Anak-anak Jateng dapat menyelesaikan melebihi ‘passing grade’ pada tujuh kejuruan, satu kejuruan yang kurang dari target adalah ‘IT software solution for bussines’ dengan ‘passing grade’ 65, sedangkan

perolehan nilai hanya 41,98,” ujarnya, akhir Juni.

Seleknas ASEAN Skill Competition akan dilaksanakan Agustus 2019 dan bagi yang lolos akan megikuti seleksi tingkat ASEAN pada Juli 2020 di Singapura. Pada ASEAN Skill Competition tahun lalu, Jateng mengirim tujuh orang dan memperoleh dua emas, dua perak, dan satu perunggu. (ang)

Wilayah Jateng Terancam Kekeringan Banjarnegara - Musim hujan di Jawa Tengah diperkirakan baru terjadi di bulan Oktober. Sebelum itu, dipastikan kemarau panjang akan terjadi dan mengancam terjadinya kekeringan di sejumlah daerah.

Ribuan warga diperkirakan akan kekurangan air.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan Provinsi Jawa Tengah akan memasuki musim hujan

pada awal bulan Oktober 2019.

“Musim kemarau sekarang ini lebih lama satu hingga tiga dasarian sehingga Jateng diprakirakan baru akan memasuki musim hujan bulan Oktober,” kata Kepala Stasiun Geofisika Banjarnegara (BMKG Banjarnegara) Setyoajie Prayoedhie, akhir Juni lalu.

Ia memperkirakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, musim kemarau tahun ini lebih kering bila dibandingkan dengan ta-

hun 2018. Pihaknya mengimbau, perlu dilakukan antisipasi bencana kekeringan oleh seluruh pihak terkait.

“BMKG juga mengimbau agar masyarakat menghemat dan bijaksana dalam penggunaan air,” katanya.

Berdasarkan hasil monitoring hari tanpa hujan (HTH) dan analisis curah hujan dasarian dua bulan Juni 2019, Provinsi Jawa Tengah, diketahui bahwa secara

umum seluruh wilayah Jawa Tengah sudah tidak terjadi hujan.

Selain itu berdasarkan analisis curah hujan dasarian dua bulan Juni 2019 diketahui bahwa curah hujan di sebagian besar wilayah Jawa Tengah termasuk kriteria rendah yaitu 0 - 50 milimeter kecuali sekitar pegunungan Slamet dan sebagian kecil wilayah Timur Pekalongan yang termasuk dalam kriteria menengah yaitu 51 - 100 milimeter. (ara)

Rp66.466.934.000 (2021), dan Rp80.534.310.000 (2022).

Pengembangan RSUD Moewardi untuk pengembangan onkologi terpadu dengan nilai kegiatan Rp273.461.454.000 (2020), dan Rp468.487.565.000 sehingga nilai total Rp741.949.019.000.

Pembangunan Sport and Youth Centre Jatidiri dengan anggaran Rp276.055.000.000 (2021), dan Rp88 miliar (2022) sehingga total senilai Rp364.055.000.000.

Pengembangan Kawasan Edupark Tlogo Tuntang Rp104 miliar (2021), dan Rp230,5 miliar (2022) sehingga total Rp334,5 miliar.

Serta peningkatan Terminal Angkutan Jalan (6 lokasi) Rp95 miliar (2020), dan Rp35 miliar (2021) sehingga total Rp130 miliar. Jumlah obligasi daerah yang diusulkan adalah Rp866.969.896.000 di tahun 2020, Rp1.570.009.499.000 di tahun 2021, dan Rp399.034.310.000 pada tahun 2022 sehingga jumlah totalnya Rp2.836.013.705.000. (ang)

Emak-Emak Korban Arisan Fiktif Rp 5 Miliar Solo - Polres Kota Surakarta menyelidiki kasus dugaan penipuan dan penggelapan, bermodus arisan fiktif dengan puluhan korban senilai kerugian Rp5 miliar. Lima korban telah melaporkan TW (29), warga Kelurahan Sangkrah RT 006, Kecamatan Pasar Kliwon Solo.

Ana Maria Maharani (42) warga Nusukan Solo mengatakan, arisan fiktif sistemnya seperti online melalui aplikasi WhatsApp (WA).Peserta membayar dan mendapatkan arisan dengan cara uang ditransfer. TW yang informasi bernama Tri Wahyuni juga melakukan lelang atau menjual arisan fiktif misalnya seharga Rp50 juta dengan harga Rp25 juta.

Sebelum ada masalah, arisannya awalnya cair tiga kali senilai Rp50 juta, Rp100 juta dan Rp25 juta. Namun, belakangan mandek sementara Tri diduga kabur. “Saya percaya saat dia membuka arisan dan menjadi pesertanya,” katanya saat melapor akhir Juni lalu.

Menurutnya, jumlah peserta yang tertipu sebanyak 53 orang baik dari Solo, Klaten, dan Semarang. Mereka mengalami kerugian mulai dari Rp100 juta hingga Rp1 miliar.

Kasatreskrim Polresta Surakarta Kompol Fadli masih menyelidiki kasus dengan kerugian sekitar Rp5 miliar itu. “Korban mayoritas ibuibu. Kami masih menyelidikinya,” kata dia. (rik)

4

INFO DAERAH

Awas, Minimarket Jual Makanan Kadaluwarsa

K

endal - Sejumlah minimarket di Kabupaten Kendal diketahui menjajakan makanan dan minuman kadaluwarsa. Hal itu terungkap pada razia Dinas Kesehatan (Dinkes) bersama Polres Kendal, menindaklanjuti laporan masyarakat.

Belasan jenis produk yang telah kadaluawrsa ditemukan di dua minimarket, Kamis (27/6/2019). Temuan itu kini menjadi barang bukti.

Minimarket itu berada di Jalan Arteri Pantura Kendal Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh dan Jalan Kaliwungu-Boja Desa Protomulyo Kaliwungu Selatan.

Tim awalnya memeriksa satu per satu makanan dan minuman kema-

san di minimarkert, serta meminta keterangan pegawai.

Hasilnya, ditemukan 11 jenis produk makanan dan minuman kedaluwarsa yang masih dijual bebas.

Makanan dan minuman kedaluwarsa itu dipajang di rak bersama produk layak lainnya. Pegawai toko, diduga sengaja mencampur produk makanan dan minuman kedaluwarsa dengan produk layak.

Di minimarket Kaliwungu Selatan, petugas kembali menemukan produk kadaluwarsa. Minimarket itu diketahui membandel, setelah beberapa saat sudah ditegur atas temuan makanan kadaluwarsa petugas.

Diketahui, minimarket ini menjual teh kemasan yang sudah kadaluarsa

sejak tahun 2018.

Kepala toko minimarket di Kaliwungu Selatan, Sahid mengaku, pengecekan barang rutin digelar sepekan sekali. “Tapi, kami akui masih ada barang yang kedaluarsa lolos dari pantauan,” akunya.

Kasi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, dokter Dhina Khameswari mengatakan, razia dilakukan atas banyaknya aduan masyarakat atas beredarnya makanan dan minuman di sejumlah minimarket di Kendal.

“Kami sebelumnya hanya memberi teguran. Namun kali ini dengan menggandeng Polres Kendal nanti barang yang kedaluwarsa diambil polisi untuk dijadikan barang bukti,” katanya. (dul)

# MXGP Asia 2019

Giliran Hendi Gandeng IMI Pusat Semarang - Kota Semarang akan mejadi tuan rumah penyelenggaraan MXGP Asia 2019 dengan mengandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat. Sebelumnya, atas penyelenggaraan MXGP Asia 2018, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengandeng IMI Jateng, berbentuk pemberian hibah Rp 18 miliar.

Pelibatan IMI Pusat oleh Hendi, sapaan walikota, karena IMI Jateng sesuai aturan, tidak bisa menerima hibah kedua. Selain itu, MXGP 2018 juga masih menyisakan persoalan hukum, karena LPj kegiatan oleh penyelenggara tak beres. Kasusnya sempat dilaporkan ke Polda Jateng.

Kali ini, atas persetujuan DPRD, Pemkot lewat dinas terkait mengalokasikan anggaran “khusus” atas gelaran MXGP 2019. Hendi sebelumnya mengaku, menyiapkan Rp 12 miliar. MXGP 2019 didasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemkot dan IMI Pusat.

Hendi sendiri minta agar harga tiket masuk MXGP 2019 nanti lebih murah dibanding sebelumnya.”Kalau harga tiket MXGP tahun kemarin mulai dari Rp 150.000, di kelas festival, yang sekarang saya rasa harusnya bisa tidak lebih dari Rp 25.000,” kata Hendi, 25 Juni lalu.

Kemarau Ancam 15.630 Warga Kendal Kendal - Musim kemarau mengancam sejumlah warga di wilayah Kabupaten Kendal. Sebanyak 15.630 warga terancam kekurangan air bersih. Mereka tersebar di 17 desa lima kecamatan.

Ancaman terbesar kekeringan, berada di Desa Pandes, (Kecamatan Cepiring) dengan jumlah 2.000 jiwa. Selanjutnya Desa Rejosari (Ngampel) dengan 1.796 jiwa dan Desa Ringinarum (Ringinarum) sebanyak 1.500 penduduk. Hal itu didasarkan hasil pemetaan di Kecamatan Ringinarum, Patean, Pegandon, Cepiring, dan Ngampel. ‘’Jumlah warga terbanyak di Kecamatan Ringinarum di tujuh desa yakni Rowobranten, Kedunggading, Kedungasri, Tejorejo, Ringinarum, Mojo, dan Caruban dengan jumlah 5.650 jiwa.

Kecamatan Patean berjumlah 3.410 jiwa yang berada di Desa Gedong, Curugsewu, Sidodadi, Sidokumpul, dan Pagersari,’’ kata Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kendal, Wiwit Andariyono, akhir Juni lalu.

Ancaman lainnya, di Kecamatan Pegandon di Desa Pekuncen (1.475 jiwa), Cepiring satu desa yakni Pandes (2.000). Kecamatan Ngampel tiga desa yaitu Rejosari, Ngampel Wetan, dan Sudipayung (3.095).

Mengantisipasi ancaman itu, BPBD menyiapkan truk tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk mensuplai air bersih. Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kendal, Slamet, mengatakan, pengadaan air bersih, pihaknya bekerja sama dengan PDAM Tirto Panguripan Kendal. (dul)

Dirut PDAM Tirto Panguripan Dilantik

Wakil Ketua IMI Pusat, Medya Saputra mengaku telah menutup lokasi sirkuit untuk persiapan acara. Ia menyebutkan sudah ada 18 negara akan ikut ambil bagian dalam kompetisi MXGP of Asia itu.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, Suhindoyo mengatakan penyelenggaraan MXGP 2019, penandatanganan PKS sudah dilakukan. Suhindoyo mengaku optimis MXGP yang akan digelar pertengahn Juli

ini dapat terselenggara lebih baik dan sukses.

MXGP Palembang Sebelum Semarang, MXGP 2019 digelar di Palembang. Sediktnya 60 pebalap dunia bakal mengikuti MXGP 2019 di OPI Track Jakabaring, Palembang, 5-7 Juli ini. Direktur Arena Sirkuit Internasional Yudiarto di Palembang mengatakan, pebalap dari 28 negara sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti dua kategori yakni MX1 dan MX2. (ang)

GBL Ditutup Tanggal 15 Agustus Semarang - Lokalisasi Gambilang atau biasa dikenal GBL di perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Kendal akan ditutup pada 15 Agustus 2019. Penutupan bersamaaan dengan lokalisasi Sunan Kuning (SK) di Kalibanteng, Semarang Barat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Fajar Purwoto men-

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

gungkapkan hal tu. “Sudah disepakati penutupan pada 15 Agustus,” kata dia usai sosialisasi rencana penutupan Resos Gambilangu, akhir Juni lalu.

Bersama Pemkab Kendal, rencana penutupan disepakati. Persiapan berkaitan dengan penutupan juga telah dilakukan Pemkab Kendal.

Menurut dia, di Gambilngu terdapat sebanyak 114 warga binaan

yang merupakan wanita pekerja seks.

Fajar menyebut, mereka siap dipulangkan ke kampung halamannya.

Sekitar dua sampai tuga kali lagi sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi itu akan dilakukan.

Kompleks Resosialisasi Argorejo dan Resosialisasi Gambilangu di Kota Semarang rencananya akan ditutup serentak sebelum 17 Agustus 2019. (ang)

Kendal - Dirut PDAM Tirto Panguripan, Sunarto resmi mejabat menggantikan Agus Tri Suharyono yang telah habis masa kerjanya. Pelantikannya dilakukan Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur di Setda Kendal, Kamis (27/6).

Sunanto mengatakan, pihaknya akan meningkatkan cakupan pelayanan dan menambah pelanggan setiap tahun rata-rata 5.000 pelanggan baru. Selain itu menambah pasokan air mencapai 20 liter perdetik. ‘’Kami juga akan membangun sejumlah reservoar untuk menjaga pasokan air,’’ tuturnya. Upaya lain yang ia lakukan, yakni menekan kebocoran air.

Pihaknya akan meningkatkan kualitas SDM, termasuk menyambungkan satu bagian dengan bagian yang lain. (dul)

RS Charlie Hospital Semarang Diresmikan Kendal - Sebuah Rumah Sakit baru, Charlie Hospital Semarang, kini berdiri di Desa Ngabeyan Kecamatan Boja Kendal berbatasan wilayah Kecamatan Cangkiran, Kota Semarang. RS itu didirikan pengusaha baja bernama Junianto ST MM. Peresmiannya dilakukan Bupati Kendal dr.

Mirna Annisa belum lama ini. Bupati Mirna dalam sambutannya mengatakan, keberadaan RS Charlie Hospital Semarang sangat membantu memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Khususnya warga Kendal bagian atas seperti Boja, Limbangan, Singorojo dan sekitarnya.

“Saya berharap Charlie Hospital senantiasa mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat khususnya warga kurang mampu sebagaimana visi dan misi pendirian rumah sakit yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu,” kata Mirna. (dul)

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

5

n a g n u Band

p u t u t i D Tak

U

ngaran - Sejumlah kota/kabupaten di Semarang dan sekitarnya mulai menyiapkan penutupan tempat protitusi. Namun, hanya di Kabupaten Semarang yang belum mempunyai nyali melakukannya.

Padahal di Kabupaten Semarang dikenal sebagai wilayah yang memiliki lokalisasi

terbesar di Jateng. Sebab, ada tiga tempat prostitusi, yakni Tegal Panas di Kecamatan Bergas, Gembol di Kecamatan Bawen dan di kawasan wisata Bandungan dan Kopeng di Kecamatan Getasan.

Bandungan. Mendengar kata ini apa yang ada di benak kalian? Pastinya ada yang istimewa. Di sana banyak terdapat banyak tempat karaoke, hotel atau penginapan. Lokasi itu tak jarang menjadi ajang praktik prostitusi. Masyarakat melihat fakta itu di lingkungannya Tak hanya lokalisasi Gambilangu atau GBL di perbatasan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang, serta Sunan Kuning atau SK di Semarang Barat, sejumlah lokalisasi di Kabupaten Semarang juga diminta di tutup.

Usulan itu disampaikan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Semarang.

Ketua DRD Kabupaten Semarang, Prof Yusriadi mengatakan, rencana penutupan lokalisasi ini sebenarnya bukan barang yang baru. Bahkan menurutnya, sejak awal pemerintah sudah membuka peluang saat beraudiensi dengan DRD. Sejumlah alasan menjadi pertimbangan DRD, di antaranya dari sisi aspek lingkungan

Rekomendasi DPRD Atas Temuan BPK Ungaran - Delapan rekomendasi disampaikan DPRD Kabupaten Semarang kepada bupati pada Rapat Paripurna DPRD beragenda Persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018, 25 Juni lalu. Plt Sekretaris Dewan, Yosef Gunawan Wibisono mengatakan, rekomendasi pertama terkait kesepakatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2018 sebesar Rp 181.106.149.672.

Kemudian terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Tengah atas temuan

kekurangan volume pekerjaan di di tujuh organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya RSUD Ungaran, RSUD Ambarawa, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pekerjaan Umum.

“OPD diinstruksikan untuk mengevaluasi kinerja konsultan pelaksana dan konsultan pengawas,” kata Yosef.

Selanjutnya terkait realisasi retribusi dan pendapatan

BUMD yang tidak sesuai target.

Rekomendasi lainnya, terkait pendapatan asli daerah (PAD) agar dinaikkan.

Rekomendasi ketujuh, Banggar DPRD meminta bupati mengevaluasi penempatan pejabat pada OPD sesuai kompetensinya. Rekomendasi terakhir, bupati Semarang agar menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan BPK pada LKPD 2018 Kabupaten Semarang.

Bupati Semarang Mundjirin menyatakan terus berupaya memaksimalkan PAD terutama dari sektor pariwisata. (bud)

Pemkab Beri 120 Motor Roda Tiga untuk Petani Ungaran - Pemkab Semarang melalui Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan (Distan) memberikan bantuan 50 unit kendaraan bermotor (ranmor) roda tiga kepada 50 kelompok tani. Kepala Distan, Wigati Sunu mengatakan, bantuan untuk meningkatkan Nilai Tawar Petani (NTP) serta pendapatan petani.

Penyerahan bantuan dilakukan di Kantor Distan Kabupaten Semarang, 26 Juni. Secara simbolis Bupati Semarang H Mund-

jirin menyerahkan ke perwakilan kelompok tani.

Bupati Semarang mengimbau petani penerima bantuan memanfaatkan ranmor dengan efektif. Penggunaannya juga harus diatur secara musyarawah, sehingga tidak rebutan.

Kepala Bidang Perkebunan Distan Kabupaten Semarang Edi Jatmiko menjelakan bantuan 50 ranmor itu merupakan tahap pertama dari rencana tiga tahap. “Total bantuan pada tahun anggaran ini 120 unit.

Seratus unit di APBD 2019 dan sisanya anggaran perubahan,” katanya.

Pada tahap I, mereka yang menerima, Kelompok “Mardi Mulyo” Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat, Kelompok wanita tani “Karya Pinuji” Branjang Ungaran Barat, “Sumber Jaya” Jetis Bandungan, “Ngadisari Bumi” Tlogo Tuntang, “Rowotani” Banyubiru, “Ternak Anugrah” Mendongan Sumowono dan kelompok “Karya Makmur: Desa Lembu Kecamatan Bancak. (bud)

maupun tata kota yang dianggap kurang pantas. Yakni dekat rumah sakit, lembaga pendidikan atau sekolah.

“Itu alasan mengapa perlu adanya penutupan lokalisasi di Kabupaten Semarang,” ungkapnya kepada media, akhir Juni lalu.

Menurutnya, Pemkab Semarang jangan melihat hukum dari aspek normatifnya saja, terkait ada atau tidak aturan. Menurutnya, tidak ada aturan yang melegalkan prostitusi.

“Masyarakat melihat fakta di lingkungannya, siapa pun tahu secara sosiologis ada kegiatan prostitusi di sana dan siapa pun tahu, moto melek mesti weruh, kalau di situ ada praktik itu,” ujarnya.

Usulan penutupan lokalisasi di Kabupaten Semarang oleh DRD Kabupaten Semarang seolah tak direspon Pemkab Semarang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono mengakui, fungsi DRD yakni mengkaji, merumuskan kebijakan sebagai bahan masukan Pemkab Semarang.

“Soal rencana penutupan lokalisasi. Tentu akan dilihat dulu kajiannya seperti apa,” katanya. (bud)

Caleg DPRD Batang Ditetapkan Batang - KPU Kabupaten Batang akan menetapkan perolehan kursi dan calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih pada awal Juli 2019. Ketua KPU Kabupaten Batang Nur Tofan mengatakan, penetapan akan dilaksanakan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memasukan pada buku register gugatan untuk Pileg 2019.

(Bersambung di Hal. 23)

Baru 2030, Indonesia Layak Anak Batang - Pemerintah menargetkan seluruh wilayah kabupaten dan provinsi di Indonesia sudah masuk kategori layak anak pada 2030. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hendra Jamal mengatakan, target itu untuk mengisi bonus demografi tahun 2045.

(Bersambung di Hal. 23)

Januari-Juni, 23 Kasus Narkoba Pekalongan - Polres Kota Pekalongan mengungkap 23 kasus narkotika dan obat terlarang selama Januari hingga Juni 2019 . Polisi menyita barang bukti ganja, tembakau gorila, dan obat berbahaya.

Kapolres Pekalongan Kota AKBP Ferry Sandy Sitepu, menga(Bersambung di Hal. 23)

6

OPINI & KONSULTASI

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Zonasi, Aku dan Kamu Seorang bapak-bapak pernah bercerita, mengaku senang saat ini tinggal di desa.

Dia merasa punya tetangga. Ketika punya hajat, para tetangga datang membantunya tanpa diminta. Hal ini bertolak belakang saat dia tinggal di kota. Katannya, di kota itu, aku aku, kamu kamu, nyaris tanpa kekitaan.

Hidup penuh persaingan. Tiap hari dia melihat orang-orang bersaing demi mendapat penghidupan yang lebih dari layak.

Tak ayal suasana bersaing masyarakat kota juga menyelimuti proses pendidikan anak-anak mereka. Anak-anak dipacu belajar untuk mendapat nilai bagus. Setelah pulang sekolah, anak harus ikut les di lembaga bimbingan belajar. Mereka harus mendapat nilai ujian nasional (UN) yang memuaskan.

Kelak anak bisa bersekolah di sekolah favorit.

Lantas tidak heran ketika sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) diterapkan mendapat protes masyarakat kota yang dengan alasan tidak adil bagi anak yang mendapat nilai UN bagus tapi tak bisa diterima di sekolah favorit. Mereka dengan lantang bersuara aturan zonasi melanggar hak anak untuk memilih sekolah, meruntuhkan motivasi belajar anak, tidak menghargai jerih payah belajar anak dan sejumlah argumen lain.

Namun apakah mereka yang protes itu selama ini melihat minoritas masyarakat kita dari keluarga tak mampu. Anak-anak yang dari keluarga tak mampu dengan prestasi nilai yang kurang harus gigit jari tak bisa bersekolah di sekolah negeri favorit. Siapa yang memperjuangkan mereka?

Selama ini mereka hanya bisa melihat dan menyaksikan bangunan megah dengan segala kemeriahan sekolah negeri yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka diam dan tidak pernah protes. Mereka tahu diri. Dan selama ini tidak ada yang menyuarakan pembelaan atas hak mereka untuk mengakses fasilitas publik yang bernama sekolah negeri.

Kalau kita berkenan keluar dari cangkang

ego, melihat permasalahan dari cara pandang orang lain (empati), niscaya kita bisa berlapang dada dengan sistem zonasi.

Dan bersedia berkorban demi kebaikan yang lebih besar daripada sekadar memenuhi hasrat kebutuhan ego. Kita harus sepakat pendidikan adalah hak dasar tiap orang.

Antara yang kaya dan miskin, pintar dan bodoh, semua diberi peluang yang sama dalam mendapat akses pendidikan.

Sistem zonasi membuka mata kita bahwa selama ini proses belajar di sekolah masih mengedepankan aspek kognitif ketimbang afektif dan psikomotorik. Peran nilai (values), perasaan (feelings), bakat (talents) dan kecerdasan diri (gifts) yang beragam diabaikan. Anakanak bersaing untuk mengejar nilai akademik. Fokus pembelajaran diarahkan menuju sukses dalam UN. Alhasil, siswa bisa meraih nilai UN tinggi namun kehilangan nilai-nilai kemanusiaan seperti belas kasih, empati, toleransi, dan sebagainya.

Zonasi merupakan pintu masuk mengubah budaya belajar. Bagaimana siswa belajar sebagai sebuah proses memaknai pengalaman kemudian ditunjukkan oleh perubahan sikap dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, sekolah menjadi wahana belajar untuk dipakai dalam realitas kehidupan.

Budaya belajar di sekolah harus dibentuk ke dalam belajar tentang pengetahuan menuju bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

Misalnya, Bahasa Indonesia bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan santun lewat tulisan maupun lisan, mempererat persaudaran dengan teman yang berbeda suku, dan sebagainya, IPA untuk menjaga kelestarian hewan, tumbuhan, dan alam, begitu juga mata pelajaran yang lain.

Sehingga belajar dikatakan berhasil apabila siswa bisa menggunakan Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan bidang keilmuan lainnya untuk mengeksekusi masalah keseharian.

Anak-anak dilatih berpikir kritis dan logis.

Menjadikan masalah di sekitar siswa sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis oleh siswa dalam usaha untuk mencari pemecahan atau jawabannya. Serta memanfaatkan lingkungan lokal sebagai sumber belajar. Sehingga membuat pendidikan di sekolah lebih relevan dengan ke-

Rubrik Konsultasi Hukum INFOPlus diasuh Dr H Mochamad Rofian, SE, SH, MH, CLA, Ketua ASAHI (Asosiasi Auditor Hukum Indonesia) Jateng, Sekretaris DPD Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jateng, Koordinator Advokat Jateng Bersatu (AJB). Konsultasi bisa dikirim email ke redaksiinfoplus@gmail.com.

Pertanyaan Sanksi tindakan menuduh orang melakukan tindak pidana tanpa bukti itu ada di pasal jumlah?

Joko Susilo, Mranggen, Demak.

Jawaban : Pentingnya Alat Bukti dalam Acara Hukum Pidana Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang membahas Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 273), pembuktian terkait dengan masalah yang terlibat dalam proses pemeriksaan pengadilan. Melalui

pembuktian ditentukan nasib terdakwa.

Ketika hasil pembuktian dengan alat-alat pembuktian menentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan untuk terdakwa, maka terdakwa “membebaskan” dari balasan. Sebaliknya jika Kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan bukti alat-alat Yang disebut hearts Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( “KUHAP”) , maka terdakwa dinyatakan “diakui”.

Yahya juga yang menyetujui pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang. Pembuktian adalah ketentuan yang memuat penggarisan dan petunjuk tentang cara-cara yang dibenar-

hidupan nyata. Dengan demikian, setiap bidang keilmuan bisa menyentuh persoalan utama di masyarakat.

Nah, untuk mengefektifkan budaya belajar seperti di atas setidaknya dibutuhkan sosok guru demokratis. Kondisi kelas yang sudah beragam latar belakang siswa akibat zonasi menghendaki guru yang mendidik dilambari semangat kreatif merangsang tumbuh kembang bakat siswa, daya cipta, serta menghormati kepribadian unik peserta didik.

Guru yang bisa mengeksplorasi kecerdasan khas yang dimiliki setiap murid. Seperti, kecerdasan bahasa, kecerdasan logis matermatis, kecerdasan ruang, kecerdasan fisik kinestetis, kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan lingkungan, serta kecer(Bersambung di Hal. 23)

KONSULTASI HUKUM

kan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan untuk terdakwa.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah, adalah: Keterangan saksi ; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Sebelum masuk ke pemeriksaan persidangan, peran alat bukti sangat penting agar seseorang dapat dikatakan menjadi tersangka, tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh tersangka tersebut. Selanjutnya tersangka berubah statusnya menjadi terdakwa.

Peran alat bukti dalam hukum acara pi-

dana ialah agar seseorang tidak seketika dapat dikatakan sebagai tersangka berdsarkan bukti permulaan.

Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa (Bersambung di Hal. 23)

GAYA HIDUP

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Pola Makan Buruk Sebabkan Kanker

P

ola makan Anda ternyata memiliki pengaruh terhadap risiko kanker yang lebih tinggi.

Penelitian terbaru menunjukkan, pola makan yang buruk menyebabkan penyakit kanker.

Studi yang dipublikasikan dalam JNCI Cancer Spectrum ini mendapati sebanyak 80.110 kasus kanker baru pada orang dewasa berusia lebih dari 20 tahun di Amerika Serikat pada 2015 disebabkan oleh pola konsumsi makanan yang buruk. Jumlah ini setara

dengan 5,2 persen dari semua kasus kanker invasif di AS. “Proporsi ini sebanding dengan proporsi beban kanker akibat alkohol,� kata peneliti dari Tuffts University AS, Fang Fang Zhang.

Hasil penelitian didapat setelah peneliti mengevaluasi tujuh faktor makanan yakni asupan sayuran, buah-buahan, biji-bijian, produk susu, asupan daging olahan, daging merah, dan minuman manis seperti soda.

Studi ini memeriksa data asupan

makanan orang dewasa di AS antara 2013-2006 yang berasal dari National Health and Nutrition Examination Survey, serta data dari kejadian kanker di AS pada 2015.

Para peneliti menggunakan model penilaian risiko komparatif. Metode ini melibatkan jumlah kasus kanker yang terkait dengan pola makan yang buruk dan mengevaluasi makanan yang berperan menyebabkan kanker di AS. (Bersambung di Hal. 23)

Tips Tampil Awet Muda, Remajakan Kulit Anda!

KERUTAN di wajah memang tidak bisa dihindari, seiring berjalannya usia semua orang akan mengalami proses alamiah ini. Tapi, Anda bisa memperlambat proses penuaan tersebut agar tetap sehat dan tampak muda.

Perawatan meremajakan kulit adalah kuncinya.

1. Rajin menggunakan pembersih wajah Membersihkan wajah adalah cara paling dasar untuk menjaga kesehatan kulit. Pembersih sangat dibutuhkan untuk menghilangkan sisa make-up, minyak wajah, polusi, dan bakteri yang

menempel di wajah.

Dengan menghilangkan segala sisa yang Anda di wajah, produk peremajaan kulit selanjutnya yang akan Anda gunakan bisa meresap dengan optimal ke dalam kulit.

2. Gunakan eksfoliator fisik dan kimiawi Seiring bertambahnya usia, proses regenerasi sel kulit Anda semakin melambat dengan sendirinya. Alhasil, sel-sel kulit mati tidak digantikan oleh

7

Hindari Makanan ini Usai Pasang Behel SETELAH pakai behel gigi, Anda tidak boleh asal makan, supaya perawatan gigi yang sedang Anda lakukan tidak berakhir sia-sia. Penting bagi untuk memerhatikan asupan makanan yang Anda makan setiap harinya.

Jenis makanan tertentu dapat menyebabkan kawat behel lepas dan kerusakan pada gigi Anda.

Nah, behel gigi yang rusak atau bahkan copot ini tentu akan memperpanjang masa perawatan gigi yang sedang Anda jalani. Disamping harus mengeluarkan biaya lebih, Anda pun harus bersiap merasakan gigi senat-senut lebih lama.

1. Makanan kenyal dan lengket Makanan kenyal dan lengket dapat menyangkut di antara celah behel, membuatnya lebih sulit untuk dibersihkan. Jika kondisi ini dibiarkan terus-terusan, akan menjadi tempat yang ideal untuk bakteri di dalam mulut berkembang biak. Bukan hanya merusak kawat behel, hal ini tentu juga dapat menyebabkan kerusakan gigi.

Hal ini karena makanan yang keras dapat membuat kawat behel gigi bengkok atau bahkan patah.

2. Makanan keras Selama menjalani perawatan gigi ini, penting juga bagi Anda untuk menghindari segala jenis makanan yang keras. Termasuk buah dan sayur yang punya tekstur keras. Hal ini karena makanan yang keras dapat membuat kawat behel gigi bengkok atau bahkan patah.

Hindari pula mengonsumsi makanan yang punya ukuran kecil, seperti biji-bijian atau kacang-kacangan. Pasalnya, makanan yang berukuran sangat kecil rentan untuk terselip di celah behel. Sekali pun terselip, akan lebih sulit bagi Anda untuk mengeluarkannya. Sebagai gantinya, makanlah biji-bijian atau kacang-kacangan yang sudah dihaluskan.

3. Makanan berserat kasar Makanan yang memiliki serat kasar seperti daging merah juga harus dihindari ketika Anda pakai behel gigi. Tak hanya sulit dikunyah, serat daging merah juga rentan terselip di celah kawat gigi maupun gigi Anda.

Jika Anda ingin makan daging merah, pastikan

(Bersambung di Hal. 23)

(Bersambung di Hal. 22)

ZODIAK

CANCER Juni 21 - Juli 22

Umum Akan terlihat siapa saja yang memang tulus menjadi orang-orang yang memang tulus menjalin hubungan baik denganmu dan mana yang tidak. Sebuah kejadian bisa jadi titik balik yang akan membuka matamu. Terus berpikiran negatif cuma hanya akan membuatmu lelah sendiri. Yakinlah akan selalu ada sisi baik dan hikmah dari setiap hal yang terjadi. Terkadang memang kita perlu diberi ujian terlebih dahulu untuk mendapatkan sebuah pencerahan tersendiri. Pekan ini mungkin berat tapi ada warna-warni baru yang bisa didapat hari ini.

Love Single: Memang sedih saat melihat semua sahabat dekat makin sibuk karena sudah berkeluarga. Ada perasaan kesepian yang dirasakan. Tapi perasaan kesepian ini hanyalah sementara. Di saat yang tepat, akan hadir seseorang yang bisa terus bersamamu dalam suka dan duka.

Couple: Dia ingin berusaha jujur padamu tapi masih belum memiliki keberanian. Memaksanya untuk jujur hanya akan membuatnya tertekan. Beri dia waktu, nanti ketika ia sudah merasa lebih tenang dan nyaman ia akan lebih terbuka dan ju-

jur padamu. Harus lebih bersabar menghadapinya kali ini.

Keuangan Karier yang dimiliki setiap orang punya lika-likunya sendiri. Perjalanan kariermu mungkin tidak semulus harapan dan keinginanmu. Tapi itulah “seninya� yang akan membuat setiap momen perjalanan kariermu tak terlupakan. Akhir pekan ini mungkin ada pengeluaran tak terduga yang harus kamu tangani. Jadi, akan lebih bijak bila awal minggu ini mencoba untuk lebih hemat dan irit daripada sebelumnya.

8

LIPUTAN KHUSUS

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Mantan Bupati Rembang M Salim Bakal Keseret Lagi Rembang - Kasus dugaan korupsi di Kabupaten Rembang kembali menyeret Rahardjo, mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Rembang. Korupsi diduga terjadi atas kegiatan Pekerjaan Pelebaran, Perawatan dan Talud Jalan dan Jembatan Kec. Gunem, Kec. Pamotan, Kec. Sulang dan Kec. Sale Kabupaten Rembang tahun 2011.

Perkara Rahardjo kini diperiksa di Pengadilan Tipikor Semarang. Senin 24 Juni lalu sidang perdananya digelar.

“Perkaranya teregister nomor 52/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. Perkara diperiksa majelis hakim terdiri Ari Widodo (ketua), Dr Sastra Rasa dan Handrianus Indriyanta (anggota) dibantu Panitera Pengganti Evi Roesliana,” kata Heru Sungkowo, Panmud Tipikor pada Pengadilan Tipikor Semarang, akhir Juni lalu.

Rahardja sebelumnya telah dipidana atas perkara korupsi. Pada 11 Januari 2016 lalu, Rahardjo dipidana setahun penjara, denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Bersama Direktur PT Permai Jaya, Abdullah Nur yang dipidana 14 bulan penjara, Rahardjo dinilai bersalah korupsi proyek pemeliharaan Jalan Sulang-Sumber-Kaliori, Kabupaten Rembang tahun 2014. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Raharjo dinilai korupsi bersama Abdullah Nur. Perkaranya diajukan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejati Jawa Tengah, R Hwri Febrianto, M Irfan Budi Santoso, L Rinanto Haribuwono dan Renanda Bagus Wijaya.

Rahardjo didakwa korupsi dalam kedudukannya sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Rembang sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada kegiatan Pekerjaan Pelebaran, Perawatan dan Talud Jalan dan Jembatan Kec. Gunem, Kec. Pamotan, Kec. Sulang dan Kec. Sale Kabupaten Rembang tahun 2011.

Bersama-sama dengan Ir. Mujoko selaku Kepala Dinas PU Pemkab Rembang, M. Munajar SE selaku Ketua PPHP dan Agus Rahmat Solichin selaku Pengawas Lapangan serta Ir. Muhammad Zuhri selaku Direktur PT. Duta Rama (Penyedia Jasa / Pemenang Lelang) korupsi diduga terjadi.

“Kasus terjadi tahun 2011 pada DPU Rembang atas kegiatan Pelebaran, Perawatan dan Talud, Jalan dan Jembatan Kecamatan Gunem, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sale dan Kecamatan Sulang senilai Rp 4,5 miliar,” jelas jaksa.

Anggarannya bersumber dari Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011. Sebelumnya anggaran untuk kegiatan itu Rp 0,- .

Kasus yang kini melilit Rahardjo disebut-sebut juga melibatkan mantan Bupati Rembang Moch Salim. Salim sendiri pada 2014 silam dipidana 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang. Salim dinyatakan

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama dan berlanjut. Menyalahgunakan APBD Rembang tahun 2006 dalam pos Dana Tak Tersangka (DTT) atas kebijakan penyertaan modal terhadap PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). Salim dianggap memperkaya perusahaannya dan orang lain hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 miliar.

Keterlibatan Salim bermula pada September 2011. Pemprov Jawa Tengah mengirimkan Surat/Berita Kawat Gubernur Jateng tanggal 19 September 2011 tentang Bantuan Keuangan APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota. Salah satunya untuk Kabupaten Rembang.

Hal itu ditindaklanjuti Bupati Rembang pada saat itu dijabat HM. Salim.

Salim lalu mengumpulkan seluruh Kepala SKPD termasuk Kepala DPU Rembang, Mujoko untuk menyiapkan pelaksanaan atas dana bantuan keuangan APBD Perubahan Provinsi Jateng tersebut.

Usai mendapat arahan Bupati Salim tersebut, Mujoko lalu meminta Rahardjo selaku Kabid Bina Marga Dinas PU menyiapkan pelaksanaannya. Namun karena nama pekerjaan tidak menjelaskan lokasi spesifik, bertanya ke Mujoko mengenai lokasinya. Mujoko sendiri mengarahkan Rahardjo bertanya ke Salim.

“Kepada bupati Salim, Rahardjo lalu menanyakan lokasi pekerjaan kepadanya. Salim menyampaikan, lokasi ruasnya adalah pada daerah Wonokerto-Tegaldowo,” kata jaksa.

Namun Rahardjo mengaku masih belum jelas penjelasan bupati tersebut. Salim lalu memerintahkan Rahardjo berkoordinasi dengan pihak ESDM yang juga sedang melaksanakan pekerjaan di lokasi yang sama.

Penyimpangan terjadi karena proyek diketahui tumpang tindih. Lokasi proyek tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyek kegiatan pemba-

ngunan jalan dilakukan di lokasi yang bukan wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten Rembang yaitu alur D Kawasan Hutan KPH Kebonharjo. Jalur itu merupakan jalan khusus yang tidak termasuk wilayah kewenangan DPU Rembang.

Rahardjo yang diduga hanya “korban” perintah Salim dinilai bertanggugjawab dan kini dipersalahkan.

Terkait Alur D yang merupakan kawasan hutan KPH Kebonharjo, pemanfaatan dan penggunaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawsan Hutan. Ketentuan tersebut pada tahun 2011 telah diganti dengan Permenhut No. P.18/Menhut-II/2011 tgl 30 Maret 2011.

Atas perintah dan jabatannya, Rahardjo menyiapkan adminitrasinya. Ia menetapkan RAB, HPS yang dibuat Wa(Bersambung di Hal. 22)

Perintah Bupati Salim Kasus dugaan korupsi yang menyeret Rahardjo tahun 2011 menyeret mantan Bupati Rembang Moch Salim. Salim diduga terlibat atas penentuan lokasi, rekayasa proyek yang timpang tindih itu.

Fakta keterlibatan HM Salim dan sejumlah anak buah serta beberapa perusahaannya terkait proyek di ESDN dan PU Rembang sudah terungkap sebelumnya. Dalam putusan nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg atasnama terdakwa H Agus Supriyanto MM, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM Kabupaten Rembang hal itu terunhkap. Putusan dijatuhkan pada 15 September 2014.

Sesui putusan, Agus dinilai korupsi bersama Abdul Mutaqin. Ia dipidana 2 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Sebelumnya Agus dituntut pidana 3 tahun penjara.

Korupsi menyeret Agus atas kegiatan pemeliharaan peningkatan jalan desa Wonokerto-Tahunan-Tegaldowo tahun anggaran 2011. Agus dipersalahkan menetapkan OMS Rukun Makmur yang diketuai Warsiman untuk melaksanakan kegiatan DPPID dengan metode swakelola warga.

Warsiman sendiri diketahui anak buah HM Salim. Proyek sendiri dikerjakan tanpa izin Menteri Kehutanan karena jalan desa Wonokerto–Tahunan-Tegaldowo merupakan jalan milik Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kebonharjo Kabupaten Rembang. Jalan sendiri bukanlah jalan umum, tapi jalan menuju ke lokasi tambang batu kapur milik perusahaan tambang swasta.

Atas pelaksanaan proyek, Warsiman selaku Ketua OMS mencairkan dana dan kemudian menyerahkan ke PT AHK.Total sekitar Rp 1,5 miliar lebih.

Atas perannya menyetujui proyek, Agus menerima Rp 25 juta dari Warsiman. Rp 20 juta dipakai sendiri, sisanya dibagi-bagikan.

Rp 2 juta untuk Abdul Muttaqin (Bersambung di Hal. 22)

Agus Supriyanto

M Salim

FOKUS

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

9

BRI Pasrah Ke Penegak Hukum

BRI Cabang Purbalingga Dibobol Rp 28 Miliar

S

emarang - Dugaan korupsi, penyimpangan uang negara pada BRI Cabang Purbalingg terjadi tahun 2015 sampai 2018 lalu. Bank plat merah itu dibobol dengan kerugian negara ditaksir Rp 28 miliar.

Kasus dugaan korupsi terjadi atas penyalahgunaan pemberian Kredit Briguna untuk sejumlah perusahaan. Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah yang menangani kasusnya telah menetapkan lima orang tersangka. Dua tersangka merupakan pegawai BRI Purbalingga bagian Account Officier (AO).

Atas penyidikannya, sejumlah saksi telah diperiksa. Termasuk sejumlah pejabat dan pimpinan Cabang BRI Purbalingga yang diduga terlibat. Penyidik terus menggali keterlibatan pelaku lain.

Selasa, 25 Juni lalu, atas pemanggilan pemeriksaan diagendakan terhadap kelima tersangka, hanya tiga tersangka yang datang dan diperiksa. Dua tersangka lain dari oknum pegawai bank, mangkir. Penyidik mengagendakan pemeriksaan ulang terhadap keduanya.

Tiga tersangka yang ditahan, Aang Eka Nugraha selaku Direktur CV Cahaya, Ir. Firda Firdiyawan selaku Direktur PT Banyumas TV sekaligus Owner CV Cahaya Grup, dan Akunting atas nama Yeni Erawati.

Ketiganya dijerat primair dengan Pasal 2 Ayat 1 UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Subsidair Pasal 3 UU yang sama Jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. “Sekitar pukul 17.00 WIB telah dilakukan penahanan terhadap tiga tersangka,” jelas Asisten Tindak Pidana Khusus, Kusnin melalui Kasie Penkum Kejati Jateng, Bambang Tedjo M kepada wartawan.

Penahanan dilakukan dengan alasan subyektif yaitu tersangka dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Atas petunjuk pimpinan dilakukan penahanan di Rutan 20 hari ke depan. Sedangkan alasan obyektif yaitu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam 20 tahun penjara dan korupsi negara ditaksir Rp 28 miliar.

Selain dua pegawai BRI Purbalingga

yang infornya bernama Endah dan Inam, penyidik mengaku masih terus mengembangkan tentang keterlibatan atasannya.

Kusnin menyebut, dugaan korupsi pembobolan kredit fiktif terjadi dengan memanipulasi data kredit. Selain kelima tersangka, penyidik masih terus mengembangkan kasusnya termasuk keterlibatan sejumlah atasan dua tersangka dari BRI. Terkait keterlibatan sejumlah pimpinan BRI Cabang Purbalingga, Aspidsus menyatakan masih mengembangkannya.

“Pengembangan menunggu hasil penyidikan. Bisa saja tersangka bertambah. Tergantung. Sesuai putusan MK harus ada minimal dua alat bukti. Selama belum alat bukti belum terpenuhi kami belum berani. Tapi jika sudah kami proses,” tegas dia.

Keterlibatan atasan terjadi atas perannya menyetujui pemberian kredit serta pencairan dana. Diduga tanpa kajian analisis sesuai prosedur dan ketentuannya, Kredit Briguna disetujui meski nyatanya bermasalah. Akibatnya, kredit macet dan menimbulkan permasalahan.

Kasus dugaan korupsi terjadi dengan modus, tiga tersangka yang ditahan mengajukan kredit program Kredit Briguna.

Salah satunya untuk para pegawai. Mereka merekrut karyawan fiktif untuk difasilitasi oleh oknum BRI. Kredit Briguna diajukan dengan nilai bervariasi sebesar Rp 100 juta sampai Rp 150 juta. Bagi mereka yang namanya yang dicatut mendapat fee 3 sampai 5 persen.

Kepala Kejati Jawa Tengah, Sadiman terus merampungkan penyidikan. Dalam penyidikannya, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan menyita sejumlah barang bukti.

“Penyidikan masih terus dilakukan, sejumlah saksi dan bukti sudah disita,” kata dia.

Aspidsus menambahkan, dugaan korupsi pembobolan BRI Cabang Purbalingga terjadi dengan modus kredit fiktif.

Sejumlah data nasabah dipakai untuk melakukan peminjaman di BRI. “Modus memakai nama-nama orang lain untuk

mbobol bank,” ungkapnya.

Sejumlah nasabah kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Bumi Citra Artha (BCA) yang juga jadi kantor Citra Grup Purwokerto di Jalan Jatisari, Sumampir, Purwokerto Utara diduga dipakai untuk pengajuan kredit. Para nasabah yang meminjam uang ke KSU BCA, salah satu unit usaha Citra Grup Purwokerto memberikan agunan atau jaminan berupa sertifikat.

Namun kemudian, sertifikat nasabah KSU BCA itu digunakan Citra Grup Purwokerto untuk mendapatkan pinjaman uang dari BRI Cabang Purbalingga dan beberapa bank lainnya.

Belakangan, Citra Grup Purwokerto kesulitan membayar utang pada beberapa bank tersebut. Utang Citra Grup Purwokerto ke sejumlah bank totalnya Rp 40 miliar. Utang terbanyak ada di BRI Cabang Purbalingga.

Nasabah sendiri bingung karena meski sebagian sudah lunas, agunan mereka belum diberikan. Agunan ternyata berada di beberapa bank, termasuk BRI Cabang Purbalingga.

Atas penyidikannya, Kejati Jateng telah melakukan penggeledahan kantor KSU BCA dan Banyumas TV. KSU BCA dan Banyumas TV adalah dua di antara enam unit usaha Citra Grup Purwokerto.

Diduga tidak hanya nasabah yang agunan dipinjamankan menjadi agunan ke BRI, tetapi juga sejumlah karyawan di bawah Citra Grup. Korban tidak hanya sampai situ, ada juga orang yang menginvestasikan sejumlah uang dengan janji bagi hasil dan diberi bunga keuntungan.

Citra Grup mulai bermasalah dengan perbankan dua tahun terakhir ini, di antaranya terbelit kredit macet. Selama ini sumber keuangan utama ditopang dari pinjaman bank dan menghimpun dana masyarakat.

Sayap usaha yang sudah berbadan hukum, ada enam jenis. Yakni PT Bumi Citra Satria (BCS) beregerak di bidang properti, PT BMS TV, CV Cahaya, SMK Bintra, STKIP BCB dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bumi Citra Artha (BCA). (far)

Dani Sriyanto, kuasa hukum BRI Cabang Purbalingga mengaku, menjadi pihak pelapor dalam kasus dugaan pembobolan kredit bermasalah itu.

Pembobolan, kata dia, terjadi akibat manipulasi data. Dani mengaku BRI sebagai pihak yang dikelabui.

“Manajemen menyatakan jika ada mufakat jahat atau gratifikasi orang dalam BRI akibat proses kredit itu.

Manajemen menyerahkan ke penegak hukum agar diproses hukum,” kata dia.

Menurutnya jika dua hal itu terbukti artinya ada mainstrea atau niat jahat.

Sejauh ini dari pemeriksaan internal BRI, Dani menyatakan tidak menemukan berkaitan dua hal itu.

“Tapi kami belum tahu apakah dia mengelabui syarat fiktif itu ada pembantuan internal atau memuluskan pengurusan kredit dengan memberi sesuatu. Penyidik yang mengetahui,” imbuhnya.

Dani menyebut, kredit fiktif melibatkan Aang Eka Nugraha selaku Direktur CV Cahaya, Ir. Firda Firdiyawan selaku Direktur PT Banyumas TV sekaligus Owner CV Cahaya Grup, dan Akunting atas nama Yeni Erawati.

“Kredit diajukan bagi pegawai. CV Cahaya mengajukan kredit ke BRI untuk karyawannya. Tapi pelaksanannya membuat SK seolah karyawan.

Mereka membuat seolah menerima gaji di rekening BRI payroll dalam pelaksanannya karena mau mengajukan kredit. Ternyata usai dan cair, rekening payroll dan buku tabungan dipegang direksi CV Cahaya yakni para tersangka.

Rek payroll untuk mengelabui,” katanya.

Sebanyak 170 an nasabah yang mengajukan. “Termasuk direktur Banyumas Teve. Ada beberapa karyawan dari sana. Beberapa fiktif, ada juga yang tidak. Ada yang mengajukan tapi ada juga yang hanya dipinjam nama. Dari Rp 28 miliar yang dicairkan, ada sekitar Rp 2 miliar yang sudah diangsur. Yang fiktif itu yang macet,” pungkasnya. (far)

Tiga Tersangka yang Ditahan Aang Eka Nugraha bin Saepudin (41), Direktur CV Cahaya, warga Kedungjati RT 2 RW 10 Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kab. Purbalingga. Domisili Jalan Kertawibawa Gang Pesayangan I Desa Pasirior Kecamatan Karangwelang Kabupaten Banyumas.

Ir Firdaus Vidyawan MM (55), Direktur PT Banyumas Citra Televisi di Purwokerto.

Warga Jalan Jarisari Nomor 1078 RT 5 RW 8 Desa Bancar Kembar Kecamatan Purwokerto Utara.

Yeni Irawati (31), Accounting CV Cahaya, warga Desa Kemutug Lor ER 2 RW 3 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas.

10

PENDIDIKAN & IPTEK

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

n PPDB 2019

Pemda Belum Alokasikan 20 Persen Dana Pendidikan di APBD

S

Jakarta - Mayoritas pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan lebih dari 20 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), murni tanpa memasukkan dana pusat yang ditransfer ke daerah.

Hanya tujuh Pemda yang sudah mengalokasikan, di antaranya Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kutai Kartanagara, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bangli.

“Hanya tujuh pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan (lebih 20 persen, red) tanpa transfer daerah atau murni dari PAD (pendapatan asli daerah),” ungkap Mendikbud Muhadjir Effendy dalam Raker dengan Komisi X, di Jakarta, 24 Juni lalu.

Dijelaskannya, alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat. Alokasi untuk transfer daerah juga mendapatkan porsi yang cukup besar, mencapai lebih dari 62 persen pada APBN 2019.

Ombudsman Jateng Terima 119 Pengaduan

emarang - Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menyatakan, menerima pengadua terkait pelaksanaan PPDB Tahun 2019 tingkat SD/SMP sederajat. Terutama tingkat SMP, sejumlah orang tua mempertanyakan jalur PPDB dengan zonasi.

Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Sabarudin Hulu mengaku menerima 19 pengaduan. “Kami menindaklanjuti laporan tersebut melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mau pun dinas pendidikan Kabupaten/Kota,” kata dia 26 Juni lalu.

Beberapa laporan terkait jalur zonasi dan penolakan legalisir Surat Keterangan Domisili PPDB tingkat SMP Negeri. Laporan dugaan maladministrasi terkait dugaan pungutan di SMP Negeri di Kabupaten Tegal dengan modus biaya seragam dan biaya lainnya berkisar Rp 820.000Rp.860.000. Laporan tindakan sekolah yang menahan raport anak karena belum membayar tunggakan biaya di

SMP N di Klaten.

Terkait laporan di SMP N di Tegal tersebut, Tim Ombudsman RI Jateng telah melakukan investigasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal. Termasuk investigasi atas laporan di Klaten.

Sementara, atas rencana pendaftaran PPDB tingkat SMA yang awal Juli 2019 dibuka, Ombudsman Jateng mengaku telah berkoordinasi dengan dinas, membahasnya. Disdikbud Jateng, telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Mendikbud RI. (Bersambung di Hal. 22)

Tak Semua Lulusan SMP Tertampung

(Bersambung di Hal. 22)

2020-2024 Fokus pada Pendidikan Vokasi

Disdikbud Jawa Tengah mengupayakan penambahan petunjuk teknis (juknis) yang ditambahkan ke perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kuota Zonasi PPDB. Kepala Disdikbud Jateng, Jumeri mengaku mengakomodir keluhan masyarakat, namun pihaknya tetap patuh Permendikbud.

Dia menjelaskan, ke depannya semua pengembangan sekolah di Indonesia memakai sistem zonasi. Karena pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan kualitas pendidikan di sekolah.

Sistem zonasi, diakuinya tetap memiliki sisi positif, terutama menyangkut biaya. Dengan sekolah di lokasi yang dekat dengan rumahnya, sehingga biaya transportasi hingga makan bisa ditekan.

“Kalau siswa sekolah di dekat rumah maka sangat menurunkan biaya tersebut. Hanya bayar sekolah saja,” katanya, akhir juni lalu.

Sebaliknya, bagi sekolah favorit mempunyai tantangan untuk terus meningkatkan mutunya. Apabila selama ini sekolah favorit dimasuki siswa-siswi pandai dari berbagai penjuru, maka dengan sistem zonasi hal tersebut tak bisa lagi dilakukan.

Akibatnya tidak semua siswa lulusan SMP atau sederajat tahun ini bisa masuk ke SMA maupun SMK Negeri di Jawa Tengah. Sebab, kapasitas SMA dan SMK Negeri di Jateng hanya mampu menampung 45% dari jumlah lulusan SMP tahun ini.

“Nanti pasti akan ada yang kecewa karena kapasitas kita untuk SMA dan SMK Negeri hanya 45 persen,” katanya.

Terkait jalur prestasi, instansinya sedang menunggu Pergub khusus pengaturan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru untuk jalur prestasi di Jawa Tengah. “Dari Menteri memberikan 15 persen untuk jalur prestasi. Saat ini kami sedang mengajukan SK Gubernur baru. Mudah-mudahan hari ini selesai kemudian muncul juknisnya,” katanya.

Jakarta - Pemerintah memfokuskan pembangunan pada periode kedua yaitu pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan hal ini berbeda dengan periode sebelumnya pada 2014-2018 yang fokus dalam pembangunan infrastruktur.

“Dalam periode kedua pemerintah akan fokus memperbaiki kualitas sumber daya manusia,” katanya, 26 Juni.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, ke depan pengembangan pendidikan vokasi akan berfokus pada tiga poin, yakni penguatan Politeknik, SMK, dan BLK (Balai Latihan Kerja).

Sementara, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menambahkan pemerintah juga akan berfokus untuk menyiapkan strategi implementasi program-program penguatan vokasi. (nat)

(Bersambung di Hal. 22)

DPR Setuju Hapus Label Sekolah Favorit Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII Hetifah Sjaifudian menyetujui usulan Mendikbud yang ingin menghilangkan label ‘sekolah favorit’ lewat pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB 2019.

“Saya setuju, prinsipnya setuju [hilangkan label sekolah favorit],” kata Hetifah, akhir Juni lalu.

Politikus Partai Golkar itu menilai, seluruh warga negara Indonesia berhak dan wajib me-

nerima akses pendidikan setara.

Pemerintah, lanjutnya, tak boleh memberikan perlakuan yang berbeda terhadap para siswa, baik dari status sosial maupun kualitas.

“Bukan anak-anak yang pintar aja yang dapat hak untuk belajar di sekolah bagus,” imbuhnya.

Mendikbub, Muhadjir Effendysebelumnya menyatakan penerapan PPDB melalui sistem zonasi

bertujuan, salah satunya untuk menghapus label sekolah favorit. Menurutnya, kondisi seluruh sekolah saat ini harus setara dan tidak ada lagi label sekolah yang dianggap favorit. (nat)

OLAHRAGA 11

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Grup Neraka Ancam Timnas di Kualifikasi Piala Dunia 2022

T

imnas Indonesia saat ini tengah berharap-harap cemas menunggu undian pembagian babak kualifikasi kedua Piala Dunia 2022 zona Asia karena pasti ingin menghindari grup neraka.

Piala Dunia 2022 di Qatar memang baru akan dilaksanakan pada 21 November nanti, tapi seluruh negara yang berada di bawah naungan FIFA sedang disibukan dengan babak kualifikasi. Tak terkecuali dengan Timnas Indonesia yang baru akan bertanding sejak babak kedua.

Kabar buruk bagi Timnas Indonesia akan ditempatkan di pot kelima yang artinya di tempat tim terlemah. Itu artinya, Timnas Indonesia bakal bertemu 4 tim lain yang kualitasnya berada di atas kita dalam satu grup di babak kedua kualifikasi.

Pembagian pot di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar: Pot 1: Iran, Jepang, Korea Selatan, Australia, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, China Pot 2: Irak, Uzbekistan, Suriah, Oman, Lebanon, Kyrgyzstan, Vietnam, Yordania Pot 3: Palestina, India, Bahrain, Thailand, Tajikistan, Korea Utara, Chinese Taipei, Filipina Pot 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong, Yaman, Afghanistan, Maladewa, Kuwait, Malaysia Pot 5: Timnas Indonesia, Singapura, Nepal, Kamboja, Bangladesh, Mongolia, Guam, Macau / Sri Lanka

Sebagai informasi, pembagian pot tersebut berdasarkan ranking FIFA per Juni 2019 dan pengundian baru akan dilakukan pada 17 Juli mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan bera-

Eks Pelatih PSIS Semarang, Tangani Negara Amerika Tengah

da di pot kelima, rasanya Timnas Indonesia memang sudah tidak bisa menghindari lawan sulit.

Dari permutasi kemungkinan calon lawan Timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi, ada skenario terburuk yang bisa menimpa Garuda. Yaitu, grup neraka yang berisi tim terbaik dari setiap potnya yang bisa menjegal langkah Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022.

Seperti apa skema grup neraka yang bisa menimpa Timnas Indonesia? Berikut kami jabarkan calon lawan terkuat di setiap grup yang sebisa mungkin perlu dihindari Timnas Indonesia.

Skema Grup Neraka Timnas Indonesia Dari pot pertama, semua anggotanya dapat dilihat merupakan negara

Maskot ASEAN School Games Ke-11 Jakarta - Maskot perhelatan ASEAN School Games XI Tahun 2019 yang akan diselenggarakan pada 17 hingga 25 Juli 2019 di Semarang, Jawa Tengah resmi diluncurkan, 25 Juni lalu. Plh Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memperkenalkan maskot Warak Ngendog, yaitu hewan mitologi yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah.

“Warak Ngendog itu melambangkan Kota Semarang yang multietnis. Di Semarang, etnis China, Arab dan Jawa, semuanya duduk bersama, berdampingan. Kami terbiasa

(Bersambung di Hal. 21)

Stadion di Pantura Timur Belum Semua Siap

Vincenzo Alberto Annese resmi dilantik sebagai pelatih kepala Tim Nasional Belize pada Kamis (20/6/19).

Eks pelatih PSIS Semarang ini mengalahkan lebih dari 100 kandidat pelamar berkat visi dan pengalamannya berkiprah di Eropa, Afrika, dan Asia.

Dilansir dari situs Channel 5 Belize, Annese menyatakan bahwa dirinya siap mengubah sistem permainan negara asal zona CONCACAF tersebut. Tak hanya itu, pelatih Italia berusia 34 tahun ini akan memilih pemain terbaik yang berlaga di berbagai kasta kompetisi sepak bola domestik Belize.

“Seperti yang kita ketahui, Belize belum memiliki sejarah yang bagus di dunia. Namun, penting bagi saya untuk tinggal di sini dan memberikan hasil yang terbaik.

Saya akan mencoba merombak sistem, pola pikir, kemampuan para pemain,” ujar Annese.

Tak hanya itu, ia siap membangun Belize untuk bisa berbicara banyak di kompetisi internasional. Pasalnya, dalam gelaran Piala Emas CONCACAF empat tahun terakhir, Belize tak pernah lolos ke fase grup.

Philip Marin selaku Direktur Teknik Belize mengungkapkan bahwa ia salut dengan visi yang dicanangkan

Kudus - Mayoritas stadion sepak bola di wilayah Keresidenan Pati, Jawa Tengah, siap digunakan kompetisi sepak bola Liga 3 Jateng. Tim Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Tengah telah melakukan verifikasinya.

Verifikasi Tim verifikasi dari Asprov Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Jateng digelar di empat kabupaten, yakni di stadion yang menjadi kandang PSD Demak, Persiku Kudus, Persipa Pati, dan Persikaba Blora.

Petugas verifikasi dari Asprov Jateng Riyanto, empat stadion di empat kabupaten siap untuk kompetisi. “Ada satu stadion yang harus segera ada perbaikan lapangannya, yakni Stadion Kabupaten Blora,” ujarnya, 24 Juni lalu.

Lapangan di Stadion Wergu Kudus, menurutnya, juga perlu menjadi perhatian untuk diperbaiki karena sebelumnya ada perbaikan stadion.

Meskipun semua lapangan sepak bola di keempat kabupaten tersebut siap digunakan untuk kompetisi, kata dia, Tim Verifikasi Asprov PSSI Jateng juga memberikan sejumlah catatan untuk semua daerah.

Di antaranya, terkait gawang, garis pembatas lapangan, sarana dan prasarana penunjang, mulai dari toilet, hingga ruangan untuk tim lawan. Sebelum melakukan verifikasi di wilayah Keresidenan Pati, tim Asprov PSSI

(Bersambung di Hal. 22)

(Bersambung di Hal. 22)

(Bersambung di Hal. 21)

Sayembara Maskot ASIAN Games Berhadiah Rp 246 Juta Beijing - Sayembara merancang maskot Asian Games 2022 di Hangzhou, China, berhadiah 120.000 RMB (Rp246 juta) terbuka untuk masyarakat umum dari seluruh dunia.

“Peserta dari seluruh dunia kami persilakan berpartisipasi dalam merancang maskot,” demikian pernyataan tertulis panitia Asian Games 2022 Hangzhou di Beijing, 25 Juni lalu.

Pihaknya sangat berharap para kreator dari seluruh dunia berkontribusi guna meningkatkan citra ajang pesta olahraga terbesar di benua Asia itu.

“Maskot itu sangat penting dalam membentuk citra positif sehingga dapat menarik minat masyarakat luas,” demikian pernyataan tersebut.

Panitia mempersyaratkan maskot tersebut nantinya bisa memadukan semangat menuju Olimpiade dan nilai-nilai budaya masyarakat China.

Sebagai kota penyelenggara Asian Games, maskot tersebut juga harus bisa mencerminkan unsur sejarah, keramahan, inovasi, dan dinamika masyarakat Ibu (Bersambung di Hal. 21)

Doa Suporter untuk Mantan Striker Persis Solo Solo - Ratusan orang elemen suporter Pasoepati menggelar doa bersama untuk mantan pemain striker Persis Solo Ferryanto Eko Saputro di Monumen Kebangkitan nasional Solo, Senin (24/6/2019) malam.

Perwakilan dari BCS PSS Sleman juga hadir. Ferryanto Saputro dilaporkan hilang dan tewas saat di Pantai Baru Poncosari, Bantul Yogyakarta.

Sambo, koordinator acara “Satu Doa Untuk Legenda Nyalakan Lilin Untuk Ferryanto” mengatakan, secara resmi acara dibatalkan karena pertimbangan

saran dan masukan teman dan pihak keluarga istri Ferry.

“Namun, banyak rekan supor­ ter yang sudah terlanjur hadir di lokasi acara, mereka tetap nekat ingin mendoakan mantan pemain andalan Persis Solo itu,” kata dia.

Acara tetap dilaksanakan tetapi mereka tidak diizinkan untuk menghidupkan lilin. Hal ini, dilakukan atas permintaan keluarga istri Ferry. Sekitar 100 orang suporter yang hadir diacara itu.

Ferryanto Saputro mantan pemain Persis Solo dan PSS Sleman pergi wisata ke Pantai

Baru Poncosari, Bantul Yogyakarta, pada Kamis (20/6). Ferry bersama tujuh orang lainnya, di antaranya istrinya Wulan, puterinya Alicia, Felicia dan Freya.

Dan, dua keponakannya yakni Afdal, Sheila dan dua anak sepupunya yakni Reinawati serta Novitasari.

Ferryanto Saputro bersama putrinya, Freya Fajrina Dwi Saputri (7) hilang hanyut terseret ombak besar di pantai tersebut.

Sedangkan sepupu dan keponakan Ferry yakni Afdal, Felicia dan Alicia berhasil selamat.

Freya Fajrina Dwi Sapu-

tri ditemukan tewas. Jenazah ditemukan dan langsung dibawa ke rumah duka Ngebuk RT

03 Rw 07 Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah, Sabtu (22/6) dan langsung dimakamkan. (rik)

Tabloid INFOPlus 12

HALAMAN

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Menunggu “Nyanyian”

Lasito

S

idang perkara dugaan suap oleh Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi kepada hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Lasito senilai Rp 700 juta mulai disidangkan. Perkara Ahmad MArzuqi tercatat nomor 54/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, sedangka Lasito nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. “Ketua pengadilan menunjuk Aloysius Priharnoto Bayuaji SH MH sebagai ketua majelis, Wiji Pramajati SH MH dan Dr Robert Pasaribu SH MH sebagai hakim anggotanya dibantu Panitera Pengganti (PP) Ngadiwon dan Yekti Mahardika,” jelas Heru Sungkowo, Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tipikor Semarang, akhir Juni lalu.

Tim Jaksa Penuntut Umum KPK, Abdul Basirm NN Gina Saraswati, Nur Haris Arhadi, Wawan Yunarwanto, Ariawan Agustiartono, Riniyati Karnasih mendakwa Ahmad Marzuki dan Lasito dengan pasal berbeda.

Ahmad Marzuqi didakwa memberikan uang kepada Lasito selaku hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sejumlah Rp700 juta. Marzuqi dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Atau Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang yang sama.

Sementara Lasito, dijerat Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang yang sama.

Dugaan suap Marzuki untuk Lasito disebut melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya, Ketua PN Semarang, sejumlah hakim, Sekretaris PN Semarang, Panitera Muda, Panitera Pengganti, pengara, anggota DPRD serta pengusaha. Mereka akan dihadirkan sebagai saksi atas pemeriksaa perkara itu.

Terungkap di dakwaan jaksa, suap Rp 700 juta oleh Ahmad Marzuqi kepada hakim Lasito dilakukan lewat Ahmad Hadi P. Kasus terjadi pada 29 Oktober 2017 sampai 12 November 2017. Perencanaan suap dilakukan di Jalan RA Kartini No.1 Jepara Jawa Tengah.

Sementara pemberian uang di Jalan Apel III Gang 6 No. 4 RT 03 RW 02 Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Surakarta, rumah Lasito.

Marzuqi dinilai bersalah menyuap hakim Lasito seluruhnya Rp 700 juta. Rinciannya mata uang rupiah, sebesar Rp 500 juta dan dolar Amerika USD16.000,00. Suap diberikan dengan maksud mempengaruhi putusan perkara permohonan praperadilan pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Ahmad Marzuqi oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu untuk mempengaruhi putusan dalam perkara permohonan praperadilan pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Ahmad MArzuqi oleh penyidik pada Kejaksaan

Tinggi Jawa Tengah,” jelas Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat dakwaannya.

Kasus bermula pada 16 Juni 2016, Ahmad Marzuqi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik (Banpol) Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Jepara tahun 2011-2012.

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menetapkannya tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016.

Keterlibatan Marzuki disebut dalam putusan Pengadilan Tipikor Semarang atas perkara Sodiq Priyono dalam perkara nomor 10/Pid. Sus- TPK/2016/PN.SMG tanggal 7 Juni 2016 serta terdakwa Zaenal Abidin dalam perkara nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SMG tanggal 19 Juli 2016. Bersama dua anak buahnya di partai berlambang Kabah itu, Marzuqi terlibat korupsi. Nilainya Rp 75 juta.

Menyikapi penetapan tersangka atas dirinya tersebut, sekitar bulan Juli 2017 Ahmad Marzuqi meminta bantuan dan berkonsultasi kepada Agus Sutisna selaku anggota DPRD Kabupaten Jepara Fraksi PPP. Ia juga berkonsultasi dengan Purwono Edi Santoso selaku Ketua PN Semarang terkait rencana gugatan praperadilan yang akan ia ajukan di Pengadilan Negeri Semarang.

Atas hasil konsultasi tersebut, Marzuqi memutuskan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas penebitan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/ Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Atas upaya permohonannya, selanjutnya Marzuqi meminta bantuan Agus Sutisna mencarikan seorang advokat yang bernama M. Chayat sebagai kuasa hukum yang akan menangani. M Chayat, merupakan mantan Panitera Muda Pidana pada PN Semarang.

Pada Mei 2016, M Chayat pensiun. Tanggal 17 Mei 2016, jabatannya resmi diganti Noerma Soejatiningsih RR SH MH. Noerma dalam perkara dugaan suap Marzuqi ke Lasito menjadi saksi. Ia diperiksa terkait posisinya sebagai Panitera Pengganti (PP) yang menanganai perkara praperadilan Ahmad Marzuqi yang diperiksa Lasito.

Atas permintaan itu selanjutnya Agus Sutisna meminta bantuan Ahmad Hadi P yang juga seorang advokat untuk memperkenalkan. Pada minggu kedua bulan Juli 2017, Ahmad Marzuqi bersama dengan Agus Sutisna menemui Ahmad Hadi P di kantornya Jalan Ahmad Supriadi Semarang. Dalam pertemuan tersebut, Marzuqi meminta bantuan dalam pengajuan permohonan praperadilan.

Ahmad Hadi P menyatakan akan membantu Marzuqi, namun yang akan mewakili sebagai kuasa hukum di persidangan adalah M Chayat. Turut mendampingi pula advokat

Ahmad Marzuqi Firdha Novika Arisanti dan Dr Wahyu Widodo, dosen UPGRIS Semarang.

Awal Agustus 2017, Ahmad Marzuqi menggelar pertemuan dengan Ahmad Hadi, Agus Sutisna dan M Chayat di rumah dinas Bupati Jalan Kartini No. 1 Jepara. Pertemuan membahas mengenai rencana pengajuan permohonan praperadilan.

Marzuqi memberikan beberapa berkas yaitu kronologis permasalahan, fotokopi putusan pengadilan atas dua terpidana perkara korupsi bantuan partai politik (Banpol) sebelumnya. Ia juga memberi tulisan tangan

berisi catatan nama saksi yang telah dipanggil Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk dipelajari.

Tak hanya keterlibatan Purwono Edi Santoso yang diungkap jaksa KPK. Peran keterlibatan orang dalam PN Semarang dalam jual beli putusan perkara juga melibatkan Ali Nuryahya. Selain sebagai Panitera Pengganti (PP), Ali Nuryahya, hingga kini juga masih menjabat Panitera Muda Bagian Hukum PN Semarang. Ali merupakan warga asal Jepara.

Ali Nuryahya informasinya telah dihubungi bupati sebelumnya. Ali diminta men-

Perum Bumi Balakosa Mijen - Semarang

Kikis Hambatan Miliki Rumah Idaman yang Nyaman

Rumah Berkualitas Harga Murah Penuh Berkah.

DP 50% Langsung Bangun.

Tanpa BI Checking, Tanpa Survey, Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa Penalti, Tanpa Sita.

Hubungi: 081 2281 6881 | 0812 8119 1692

Tabloid INFOPlus

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

genalkan Ahmad Hadi P, yang juga pengacara itu kepada Lasito.

Pada 5 Oktober 2017, sebelum bertemu Lasito, Ahmad Hadi dan Ali Nur Yahya sudah bertemu membahas persiapan pengajuan permohonan praperadilan. Pertemuan dilakukan di daerah Kedungpane Semarang.

Ali Nur Yahya disebut siap membantu memenangkan permohonan praperadilan dari Ahmad Marzuqi. “Ali Nur Yahya juga menyatakan akan membantu permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang akan diajukan Sodiq Priyono, Ketua Fraksi PPP DPRD Jepara yang dipidana atas perkara korupsi Banpol,” beber jaksa.

Di ruang kerja hakim Lasito, Ali Nuryahya dan Ahmad Hadi menggelar pertemuan. Ali diduga kuat mengetahui adanya upaya pengkondisian perkara praperadilan Ahmad Marzuki.

Surat kuasa penujukan pengacara dilakukan 16 Oktober 2017 oleh Ahmad Marzuqi. Ia menunjuk M Chayat, Firdha Novika Arisanti dan Wahyu Widodo sebagai tim kuasa hukum permohonan praperadilan.

Atas permohonan praperadilannya itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi telah berencana menyuap hakim pemeriksanya agar dimenangkan. Pada 17 Oktober 2017, Ahmad Marzuqi dihubungi Agus Sutisna dan merencanakan pemberian uang kepada hakim sejumlah Rp 700 juta. Pemberian dilakukan dua tahap, pertama Rp 500 juta dan kedua Rp 200 juta.

Tanggal 20 Oktober 2017 melalui kuasa hukumnya, Ahmad Marzuqi resmi mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang. Ahmad Marzuqi memohon agar hakim pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan penetapan Ahmad Marzuqi sebagai tersangka tidak sah menurut hukum dengan segala akibatnya.

Bahwa atas permohonan praperadilan yang diajukan, Purwono lalu menunjuk Lasito sebagai hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan tersebut.

Penunjukkan dilakukan lewat penetapannya Nomor 13/ Pid.Pra/2017/PN.SMG tanggal 20 Oktober 2017. Informasinya, sebelum menunjuk Lasito sebagai hakim pemeriksanya, Purwono dikabarkan sempat mengobralnya ke sejumlah hakim. Ia diinformasikan, menawarkan ke sejumlah hakim yang bersedia memeriksa, agar mengabulkan permohonan Ahmad Marzuqi.

“Selain itu Purwono Edi Santoso juga menyampaikan kepada Terdakwa (Lasito) bahwa permohonan tersebut adalah

permohonan praperadilan dari Bupati Jepara. Serta meminta Terdakwa (Lasito) untuk membantunya jika memungkinkan, “ ungkap jaksa menyebut, pada 30 Oktober 2017, jadwal sidang perdana lalu ditetapkan Purwono.

Kepada hakim Lasito, Purwono Edi Santoso menyampaikam permohonan praperadilan dari Bupati Jepara agar “dibantu”. “Dilihat dulu di persidangan seperti apa pembuktiannya,” jawab Lasito ke Purwono Edi Santoso.

Pada 23 Oktober 2017, bertepatan dengan keluarnya penetapan hari sidang permohonan praperadilan, Ahmad Hadi dan Ali Nur Yahya bertemu. Ali mengenalkan Ahmad Hadi ke hakim Lasito di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Semarang.

Pada pertemuan terse-

HALAMAN

but, Ahmad Hadi sebagai utusan dari Ahmad Marzuqi menawarkan uang sejumlah Rp 500 juta kepada Lasito agar memenangkan praperadilan yang diperiksanya. Atas permintaan mengabulkan permohonan perkara praperadilan Ahmad Marzuqi, Lasito meminta imbalan Rp 1 miliar.

“Kalau Rp 500 juta belum bisa jalan. Kalau Rp 1 miliar baru bisa,” kata Lasito yang juga menginformasikan persidangan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2017.

Atas permintaan fee Rp 1 miliar dari Lasito, Ahmad Hadi menyampaikan ke Ahmad Marzuqi dan Agus Sutisna. Namun keduanya menyatakan tak sepakat. Ahmad Marzuqi dan Agus hanya bersedia memberikan imbalan Rp 700 juta.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, pada 29 Oktober 2017, Ahmad Marzuqi memerintahkan Haizul Ma’arif mengambil uang sebesar Rp 500 juta yang sudah disiapkan dan disimpan di rumahnya. Uang selanjutnya diserahkan kepada Agus Sutisna di depan BNI Jepara.

Tanggal 30 Oktober 2017, Lasito menjelaskan persidangan perkara permohonan praperadilan dari Ahmad Marzuqi register perkara No. 13/Pid. pra/2017/PN.Smg perihal adanya permohonan intervensi dari Masyarakat Anti Korupsi

Indonesia (MAKI). Setelah persidangan tersebut, Agus Sutisna melalui Agus Ali Akbar memberikan uang titipan dari Ahmad Marzuqi kepada Ahmad Hadi P Rp 500 juta di parkiran Simpang Lima Semarang agar diberikan kepada Lasito.

Pada 2 November 2017 bertempat di kantor Ahmad Hadi, Marzuqi bersama dengan Agus Sutisna memberikan uang sejumlah USD 16.000 sebagai uang tambahan untuk diberikan kepada Lasito.

Atas perintah itu, tanggal 9 November 2017 bersamaan dengan jalannya persidangan praperadilan, Ahmad Hadi P melakukan pertemuan dengan Lasito perihal kesediaan pemberian uang Rp 700 juta. Hal tersebut langsung disetujui Lasito.

“Ya udah. Nanti saja,” kata Lasito sembari memberikan alamat rumahnya di Jalan Apel III Gg 6 No. 4 Laweyan Solo.

Minggu tanggal 12 November 2017, Ahmad mengantarkan uang ke Lasito menggunakan mobil Pajero, membawa uang Rp 500 juta dan USD16.000,00 sebagaimana telah disepakati. Mengelabui seolah-olah barang yang dibawanya bukan uang, uang dibungkus dalam plastik putih yang bertuliskan “Bandeng Juwana” dan meletakkan satu kotak bandeng presto di atasnya.

Sehari esoknya, Lasito memutus perkara permohonan praperadilan nomor 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg yang diajukan Ahmad MArzuqi yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon praperadilan seluruhnya. LAsito menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/ Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni

13

2016 atas nama H. Ahmad Marzuqi SE Bin Fadlan yang diterbitkan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tidak sah dan batal demi hukum. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-1092/0.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga penetapan status tersangka pada diri Ahmad MArzuqi dianggap tidak sah.

Putusan tersebut selanjutnya diberitahukan oleh M Chayat selaku Kuasa Hukum Ahmad Marzuqi kepada Ahmad Hadi P lewat SMS . “Sudah diputus isinya komitmen”. Atas informasi itu, pesan itu diteruskan ke Ahmad Marzuqi.

“Terima kasih”.

Bersamaan dengan putusan itu, KPK yang telah mencium adanya dugaan suap, hari itu langsung mengeluarkan perintah penyelidikan. Hery Muryanto, selaku Direktur Penyelidikan KPK menetapkan status penyelidikan sesuai Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sprin/Lidik-123/01/11/2017 tertanggal 13 November 2017.

Hingga kini, belum diketahui pasti perihal adanya aliran uang dugaan suap yang diterima Lasito Rp 700 juta. Apakah dinikmati sendiri atau mengalir ke sejumlah pihak lain. Muncul informasi, aliran uang juga digunakan untuk kepentingan PN Semarang untuk mengurus persiapan akreditasi tahun 2017 silam di era Purwono Edi Santoso.

Sejauh ini, kunci adanya aliran uang suap hanya ada di Lasito.

Namun, apakah Lasito akan mengungkap adanya peran keterlibatan pihak lain atau justeru pasang badan. Kita tunggu fakta persidangannya. (far)

Ketua PN Semarang : Kami Profesional

Lasito

Perkara dugaan suap hakim dengan terdakwa Ahmad Marzuqi, Bupati Jepara nonaktif dan Lasito, hakim pada PN Semarang mulai diadili di Pengadilan Tipikor Semarang. Dalam perkara itu, Marzuqi dan Lasito akan duduk sebagai terdakwa.

Sejumlah pegawai, pejabat dan mantan pejabat PN Semarang akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara itu. Di antaranya Suparno (hakim), Dedy Sulaksono (Sekretaris PN Semarang), Ali Nuryahya (Panmud Hukum PN Semarang), Noerma Soejatiningsih (Panmud Pidana).

Ketua PN Semarang, Sutaji menyatakan, pihaknya telah mengeluarkan penetapan majelis hakim pemeriksa dan jadwal sidang Ahmad Marzuki dan Lasito.

“Sudah ditetapkan majelis hakim pemeriksanya. Semua hakim kami profesional. Beberapa saksi ada lebih dari orang dari PN Semarang. Kami juga profesional,” jelas dia.

Sementara disinggung, perihal dugaan aliran dana suap untuk kepentingan akreditasi pengadilan, Sutaji mengaku tak tahu. “Saya tidak tahu itu. Di dakwaan tidak ada soal itu,” katanya.

Sutaji menyebut tidak ada pengamanan dan perlakuan khusus selama pemeriksaan sidang keduanya berlangsung. “Tidak ada. Biasa standar pengamanan kami. Prinsipnya kehati-hatian dan kewaspadaan,” pungkas dia. (far)

14

HUKUM

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Ketua PAN Jateng Turut Serta Suap DAK

S

emarang - Jaksa KPK menjatuhkan tuntutan pidana 8 tahun penjara terhadap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Jaksa menilai, politisi PAN itu bersalah menerima suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga. Taufik dituntut dipidana denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 4,2 miliar diperhitungkan pengembaliannya. Serta pencabutan hak politiknya.

Tuntutan yang dibacakan pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/6/2019). Perbuatan Taufik dilakukan tak sendiri. Dalam pertimbangan pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP, unsur penyertaan, JPU menguraikan adanya peran Wahyu Kristanto, Ketua DPW PAN Jateng.

Taufik dinilai selaku pihak yang melakukan suap, sedangkan Wahyu Kristianto

sebagi pihak yang turut serta.

Dari total peneriman uang suap Rp 4,850 miliar, Wahyu menerima Rp 600 juta.

“Sesuai fakta hukum, perbuatan terdakwa tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan bersama Wahyu Kristianto,” kata Joko Hermawan, jaksa membacakan tuntutannya di hadapan majelis hakim.

Menurut JPU, fakta itu dilihat dari kesengajaan yang erat antara terdakwa Taufik Kurniawan dengan Wahyu Kristianto yang bersama-sama menerima uang Rp 1 miliar lebih terkait DAK Kabupaten Purbalingga.”Pelakunya terdakwa Taufik Kurniawan, sedangkan pelaku turut sertanya Wahyu Kristianto. Sehingga unsur penyertaan telah terbukti,” jelas jaksa.

Wahyu Kristianto turut didakwa menerima suap bersama Taufik Kurniawan, total Rp 4,850 miliar. Uang itu berasal dari Mohammad Yahya Fuad, Bupati Kebumen periode 2016 sampai 2021 (terpidana)

Rp 3,650 miliar. Serta dari Tasdi, Bupati Purbalingga periode 2016-2021 (terpidana) Rp 1,2 miliar. Wahyu terbukti menerima Rp 600 juta dari Taufik dan telah mengembalikannya. “Uang Rp 600 juta sudah saya kembalikan ke KPK,” kata Wahyu mengakui.

Banggar DPR RI Terlibat Jaksa juga mengungka keterlibatan sejumlah anggota DPR RI, anggota tim Badan Anggaran (Banggar) dalam kasus itu. Mereka dinilai menjadi penghubung antara legislatif dengan eksekutif pada saat pembahasan APBN. Diungkapkan jaksa, setelah Mohamad Yahya Fuad menyetujui pemberian uang komitmen fee, Taufik lalu mengkondisikan Banggar.

“Terdakwa (Taufik) meminta Banggar DPR RI dan Komisi IX memperjuangakan penambahan anggaran DAK TA 2016 untuk Kabupaten Kebumen Rp 100 miliar untuk dimasukkan dalam pembahasan APBN

Vonis Korupsi BKK Pringsurat Dibanding Perubahan TA 2016 antara pemerintah dan DPR. Pada 27 sampai 28 Juni 2016 dilaksanakan rapat antara Banggar DPR RI dengan pemerintah (Kemenku, BAPPENAS, Kemenkum HAM, Kementerian Teknis dan Gubernur BI) yang membahasa finalisasi RUU APBN P TA 2016. Kemudian disetujui tambahan DAK dari DPR RI sejumlah Rp 10, 345 triliun,” jelas Joko Hermawan.

Seminggu kemudian, lanjut jaksa, Eka Sastra selaku penghubung (LO) Banggar DPR dengan Kementerian Keuangan terkait pembahasan DAK menemui Rukijo selaku Direktur Dana Perinbangan Kementerian Keuangan menyerahkan usulan daftar tambahan DAK dari DPR Rp 10 triliun itu.

“Termasuk di dalamnya usulan DAK untuk Kabupaten Kebumen Rp 93,363 miliar yang diperjuangjan Taufik Kurniawan agar dimasukkan dalam APBNP TA 2016,” lanjut jaksa. (far)

Ketua DPRD Jateng Terima Rp 850 Juta Semarang - Fakta adanya dugaan suap terkait pengurusan anggaran untuk Kabupaten Kebumen terhadap Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi kembali muncul. Pada sidang pemeriksaan perkara money laundry PT Putra Ramadhan (Tradha) milik mantan Bupati Yahya Fuad di Pengadilan Tipikor Semarang, 26 Juni lalu hal itu terungkap lagi.

Sejumlah saksi diperiksa, yakni Moch Yahya Fuad (Mantan Bupati Kebumen), Adi Pandoyo (mantan Sekda Kebumen), Khayub M Lutfi (pengusaha). Ketiganya berstatus terpidana dalam perkara terkait.

Selain mereka turut diperiksa, Tularno Nugroho

(42), Komisaris PT Lisna Jaya Utama, Hendi Aliansya (40), Direktur PT Mahagra Adhi dan Direktur CV Panji Karya Mandiri, Nawang Priambodo, Direktur PT Cipta Graha Birawa, Eko Yongtono (50), Komisaris PT Sarana Multi Usaha.

Saksi Khayub mengungkapkan, dirinya dikontak Rukma yang menyampaikan perihal adanya titipan anggaran Rp 32 miliar untuk Kebumen dari partai. Rukma awalnya meminta fee 5 sampai persen, namun akhirnya hanya diberi Rp 850 juta.

“Saya dihubungi. Ini ada titipan. Disampaikan Pak Budi Rukma, Ketua DPRD Jateng, ada titipan untuk operasional partai,” kata Khayub di persidangan.

“Ada feenya. Rp 850 juta dapatnya fee. Awalnya minta fee 5 sampai 6 persen. Harusnya Rp 1.5 miliar jika 5 persen,” kata dia.

Khayub, pemilik PT Karya Adi Kencana, PT Selo Kencono (diambil alih anaknya di Temanggung), CV Wahyu Putra (dikelola adik iparnya), termasuk PT Serayu Putra Persada di Cilacap, merupakan kontraktor besar di Kebumen. Pada persidangan perkara Adi Pandoyo, keterangan itu sudah terungkap.

“Pada awal Tahun 2016, saya ditelepon Rukma Setyabudi, Ketua DPRD Jawa Tengah menyampaikan bahwa di Kebumen ada anggaran yang merupakan titipan PDIP untuk

operasional partai sekitar Rp 40 milyar. Saya disuruh mengurusi untuk meminta uang feenya. Saya mengurusi uang tersebut sebesar Rp 800juta, dan saya serahkan kepada orang suruhannya di lantai dasar parkiran Hotel Gumaya,” ungkap Khayub saat itu.

Sementara sejumlah saksi lain, para kontraktor mengakui jika benderanya hanya dipinjam PT Tradha untuk melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Kebumen pada 2016.

Dalam kerja sama itu, kata dia, disepakati fee sebesar 1 persen dari nilai proyek. Saksi Yahya Fuad sendiri mengakui praktik pinjam bendera yang dilakukan perusahaannya. (far)

Anak Buah Ikhwan Ubadilah Divonis 2 Bulan

n Kasus Galian C Ilegal

Semarang - Noor Rachmad Djunaidi SH MH alias Didik (49), terdakwa perkara tambang ilegal di daerah Kendal dipidana 2 bulan penjara. Putusan dijatuhkan 13 Juni lalu. Majelis hakimnya, Antonius Widijantono (ketua), Suranto dan Muhamad Yusuf (anggota).

Didik terbukti bersalah melakukan pidana melakukan penambangan ilegal, sesuai Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta Didik agar dipidana 3 bulan.

“Selain pidana badan, ia didenda Rp 5 juta subsidair sebulan kurungan,” kata Agus Suryanto, Panitera Pengganti yang menangani, akhir Juni lalu.

Warga Krobokan, Semarang Barat itu mengaku hanya orang suruhan Ikhwan Ubaidilah, pemilik penambangan galian C di Dsn. Mangir Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang menjadikannya dipersalahkan. “Saya hanya disuruh Ikhwan,” katanya saat sidang.

Kasus diungkap Polda Jateng 16 Mei 2017 lalu. Awalnya penambangan

itu milik Wahyu Wijaya berdasar Surat perizinan tambang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) No.545/284/2014 tanggal 9 Mei 2014 sampai 9 Mei 2017.

Pada 22 Oktober 2016, Wahyu Wijaya menjualnya kepada Dimas Arif Ilmina dan Ikhwan Ubaidillah di hadapan notaris dengan kompensasi Rp 87,5 juta.

Sesuai dakwaan sejak 7 November 2016 Ikhwan Ubaidilah memerintahkan lisan ke Noor Rachmad mengelola tambang.

Pada 16 Mei 2017 penambangan digerebek karena izin yang habis 9 Mei 2017 tidak diperpanjang. (far)

Temanggung - Kejari Temanggung mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, terkait korupsi PD BKK Pringsurat Temanggung. Jaksa menilai putusan masih jauh dari tuntutan.

“Kami mengajukan banding atas putusan itu,” kata Kajari Temanggung, Fransisca Juwariyah, akhir Juni lalu.

Kajari mengaku tidak mempermasalahkan pidana badan yang dijatuhkan terhadap mantan Dirut PD BKK Pringsurat Suharno dan Direktur PD BKK Pringsurat Riyanto masingmasing 11 tahun penjara. Namun, salah satu alasan banding, yakni terkait besaran uang pengganti kerugian negara yang dianggap jauh di bawah tuntutan.

“Bukan masalah pidana badannya. Tapi karena besaran uang penggantinya. Kami banding, agar besaran uang pengganti yang harus dibayarkan sesuai tuntutan,” katanya.

Dalam putusannya, majelis hakim mewajibkan kedua terdakwa membayar uang pengganti, terdakwa Suharno Rp1,2 miliar dan Riyanto Rp745 juta. Sebelumnya, jaksa menuntut keduanya membayar mencapai Rp69,1 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kajari Temanggung, Sabrul Iman menjelaskan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi PD BKK Pringsurat Temanggung mencapai Rp 114 miliar.

Hitungannya, Rp111 miliar merupakan tanggung jawab kedua terdakwa, sedangkan sisanya menjadi tanggung jawab karyawan PD BKK Pringsurat.

Menurut jaksa, Rp69,1 miliar dituntut agar diganti kedua terdakwa. Sementara sisanya, Rp42 miliar dihitung atas agunan kredit macet. (rio)

R Dody Kristianto Salahkan BTPN Semarang Semarang - Jaksa Kejari Semarang menuntut R Dody Kristiyanto (49), terdakwa perkara korupsi dana kas daerah (kasda) Pemkot Semarang pada BTPN Semarang dipidana 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Ia dinilai bersalah korupsi bersama Diyah Ayu Kusumaningrum (DAK), mantan Personal Banker Manager BTPN Semarang (dipidana).

Pada pembelaannya, 26 Juni lalu, Dody menyatakan membantah korupsi. Ia menuding BTPNlah yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus yang menjeratnya. Atas tidak disetorkannya uang kasda ke BTPN lewat DAK, menurutnya tidak sebatas tanggungjawabnya.

Namun juga tanggungjawab teller dan petugas bank. “ Tidak dilaksanakannya SOP dari bank BTPN, perihal pemberitahuan pergantian personal banker mengakibatkan UPTD Kasda tetap menyetor ke Diah Ayu Kusumaningrum (DAK),” ujarnya Dody mengaku sudah lebih dari 23 menjadi ASN. Dody menilai ada pembiaran dari oknum pegawai BTPN, sehingga DAK tetap menerima setoran. Dody mengakui, tidak menanyakan ke BTPN apakah setorannya masuk atau tidak, karena ia menilai tak berwenang.

Zahri Aeniwati dan Steven Lazarus, jaksa yang mengajukan tuntutan menyatakan, sesuai fakta sidang Dody korupsi bersama-sama dan berlanjut sesuai dakwaan subsidair. Melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. (far)

KRIMINAL 15

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Qomar, Kesandung Ijazah Palsu

B

rebes - Komedian Nurul Qomar atau akrab disapa Qomar terjerat kasus dugaan pemalsuan. Qomar, sempat ditahan penyidik Polres Brebes, Senin (24/6/2019) malam, usai dijemput paksa karena beberapa kali mangkir panggilan.

Namun usai berkas dan tersanagka dilimpahkan ke kejaksaan, Qomar “dilepas” dan diperbolehkan pulang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes tidak menahannya karena alasan kesehatan.

“Alasan yang pasti karena kesehatannya tidak memugkinkan untuk ditahan,” ucap Kasi Pidum Kejari Brebes, Bakhtiar Ishan Agung Nugroho, Rabu (26/6/2019).

Hasil pemeriksaan dokter ke-

polisian, kata dia, Qomar menderita asma bronkitis kronis. Selain itu juga menderita maag akut dan hipertensi.

Meski tidak ditahan, Kasi Pidum memastikan kasusnya tetap berjalan. Dalam waktu dekat berkasnya akan segera kami limpahkan ke pengadilan. Untuk memastikan tersangka tidak melarikan diri, Qomar diwajibkan untuk lapor ke Kejari Brebes seminggu dua kali yaitu pada Senin dan Kamis.

Dugaan pemalsuan terkait ijazah master dan doktor atau S2 dan S3 yang disandangnya. Kedua ijazah itu menjadi dasar Qomar diangkat menjadi rektor di Universitas Muhadi Setiabudi di Brebes..

Kasus dilaporkan Rektor di Uni-

versitas Muhadi Setiabudi di Brebes, Muhadi Setiabudi. Muhadi Setiabudi adalah ketua yayasan

yang pada tahun 2017. Muhadi juga yang menunjuk Qomar sebagai rektor Universitas Muhadi

Setiabudi.

“Tersangka dugaan pemalsuan ijazah S2 dan S3 saat mencalonkan diri sebagai rektor,” kata Kasat Reskirm Polres Brebes AKP Triagung Suryomicho.

Ijazah itu berasal dari salah satu universitas di Jakarta. Kasus bermula dari munculnya surat keterangan lulus (SKL) sebagai pengganti ijazah. SKL yang dilampirkan dalam berkas pencalonan rektor Umus diduga palsu.

KBO Reskrim Polres Brebes, Iptu Triyatno mengungkapkan, surat tersebut dibuat Dodi, atas perintahnya. Sopir Qomar ini kemudian mengurusi semua proses pem(Bersambung di Hal. 21)

Penipu Ngaku Pegawai Kejaksaan dan Adik Kapolda Jabar

Dua Pria, Perkosa Anak Bawah Umur

Semarang - Kasus dugaan penipuan bermodus mampu meloloskan peserta seleksi CPNS TNI dan Polri dilakukan Iis Suryani binti Ansori (47). Pelaku warga asli Desa Kalibagor Rt.02 Rw.03 Kec. Kab.Kebumen.

Aksi Iis dilakukan dengan mengaku sebagai pegawai kejaksaan, keponakan pejabat TNI dan adik Kapolda Jabar. Hal itu untuk meyakinkan korban.

Iis Suryani yang nyatanya ibu Rumah Tangga biasa, lulusan SMA itu tidak ditahan saat penyidikan. Penahanan baru dilakukan penuntut umum 14 Juni 2019 lalu.

Ia kini menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Semarang.

Kasus dugaan penipuan terjadi

Boyolali - Dugaan pemerkosaan dilakukan dua pria terhadap gadis bawah umur di Boyolali. Polisi yang mendapat laporan langsung menangkapnya.

Mei 2017 lalu di rumah korbannya, Teguh Hartanto Bin Moch Chamim (Alm) Kp Klimpang Rt.001 Rw.001 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang.

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan tipu muslihat Iis diduga menipu, bermodus meloloskan korban pada seleksi TNI atau Polri.

“Perkara masuk pengadilan 26 Juni lalu dan teregister nomor 433/Pid.B/2019/PN Smg atas terdakwa Iis Suryani,” jelas Noerma Soejatiningih, Panmud Pidana pada PN Semarang, Kamis (27/6/2019).

Dugaan penipuan dilakukan Iis dengan berpura-pura menjadi orang yang dapat mengurus kelu-

lusan penerimaan TNI/ Polri. Sebelumnya, pada 2016 Iis bertemu korban Teguh Hartanto saat anaknya bernama Roso Hari Nugroho mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI di Kodam IV Diponegoro.

Iis yang tinggal tak jauh dari Kodam bertemu dan memperlihatkan foto salah satu pejabat TNI. “Ini Pakde saya, kalau dalam perjalanan ada kendala, saya siap membantu,” kata Iis ke Teguh.

Iis mengaku bisa membantu meluluskan seleksi polisi dengan menggunakan uang Rp 150 juta.

Mendengar itu, Teguh tertarik dan meminta nomor handphone Iis. (Bersambung di Hal. 21)

Loekito Raharjo Tuduh Notaris Bikin Akte Palsu di Medsos Semarang - Loekito Rahardjo Hidajat bin Samsoe Hidajat, pria 63 tahun kelahiran Semarang 10 September 1955 yang juga seorang pengusaha terancam dipidana. Dia yang tinggal di Jl. Sumbing No. 12 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Bendungan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang itu diadili atas dugaan pencemaran nama baik.

Menuduh seorang notaris telah membuat akte palsu, Loekito menguploadnya ke media sosial (Medsos) hingga dibaca dan dikomentari sejumlah temannya. Korban, notaris yang tak terima atas tuduhan itu lalu melapor ke polisi hingga akhirnya Loekito menjadi tersangka dan diadili.

Noerma Soejatiningsih, Panitera Muda Pidana pada PN Semarang mengatakan, perkara dalam klasifikasi pelanggaran ITE dan teregister nomor 419/Pid. Sus/2019/PN Smg.

“Perkara Loekito Rahardjo Hidajat Bin Samsoe Hidajat diperiksa majelis hakim terdiri Manungku Prasetyo (ketua majelis), Pudji Widodo dan Andi Astara (hakim anggota) dibantu Panitera Pengganti Soeroso Windoe Soediatmiko Sastro A,” jelas Noerma mengatakan, sidang perdana pemeriksaan perkaranya digelar Rabu, 26 Juni lalu.

Loekito Rahadjo tidak ditahan hingga sekarang. Kasus pencermaran nama baik yang menyeret Loekito Rahardjo Hidajat terjadi Jumat 20 Januari 2017 lalu. Dengan sengaja ia menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Kejadian berawal pada Jumat 20 Januari 2017, Loekito meminta tolong kepada Luhur Wibowo Hidajat mengambilkan berkas-berkas yang ada kaitannya

dengan dirinya di Kantor Semarang Plaza.

Luhur Wibowo Hidajat lalu mengambil semua berkas dan menyerahkan kepada Loekito.

Saat ia membuka berkas-berkas tersebut, Loekito menemukan adanya fotokopi akte penolakan waris No. 03 tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Tan Bian Tjong, S.H. Notaris di Semarang.

Terkait adanya fotocopy akte itu, Loekito lalu menanyakan kepada Luhur Wibowo Hidajat. Pasalnya, Loekito mengaku tidak pernah meminta untuk dibuatkan.

Luhur Wibowo meminta Loekito mengingat-ingat kembali.

Selanjutnya dengan menggunakan akun Facebook Loekito Hidajat dan Instagram dengan akun loekitohidajat miliknya, Loekiyo mengunggah atau memposting (Bersambung di Hal. 21)

“Keduanya ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kasat Reskrim Polres Boyolali, Iptu Mulyanto, 26 Juni.

(Bersambung di Hal. 21)

Polisi Gadungan Peras Remaja Pacaran Purworejo - Dua pemuda kakak beradik di Purworejo, dibekuk polisi karena memeras.

Mengaku sebagai anggota polisi dan membawa pistol mainan, pelaku Ambar Handoyo (32) dan

Singgih Supriyo(21) warga Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen beraksi.

Kasat Reskrim Polres Purwore(Bersambung di Hal. 21)

Bapak Ajak Bunuh Diri 2 Anaknya Sukoharjo - Totok Suroso (45), warga Sukoharjo, diduga tega menganiaya kedua anaknya. Ia lantas mengajak mereka bunuh diri bersama. Beruntung aksinya cepat diketahui warga.

Peristiwa terjadi di Dukuh Pandak RT 02 RW 02, Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, 25 Juni pukul (Bersambung di Hal. 21)

Nelayan Branjang Waduk Gajah Mungkur Wonogiri akan Dipidanakan Wonogiri - Bupati Wonogiri Joko Sutopo menerapkan sanksi tegas bagi nelayan yang mencari ikan di perairan Waduk Gajah Mungkur (WGM) dengan alat tangkap ilegal seperti branjang. Tindakan itu melawan hukum dan merusak ekosistem dan populasi ikan.

“Jika masih nekat , akan ber-

urusan dengan aparat hukum,” kata bupati, 26 Juni lalu.

Bupati mengakui, masih ditemukan branjang atau jaring tarik berukuran mata kecil yang dipasang nelayan di wilayah perairan WGM. Meliputi Kecamatan Eromoko, Wuryantoro, Baturetno, Nguntoronadi, dan Wonogiri. (rik)

16

KISAH-KU

“Rubrik Kisah-Ku disarikan dari kisah nyata”

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Tetanggaku Datang Saat Punyanya Tegang

K

elakuan bejat dilakukan tetanggaku, sebut saja Mbah Durno. Ia tega menyetubuhi Mala, sebut saja demikian. Mbah Durno merupakan seorang duda berusia 57 tahun, sementara Mala, berumur 14 tahun.

Mala merupakan siswi SD kelas 5. Ia berbeda dengan anak sebayanya karena memiliki keterbalakangan mental.

Aku, sebut saja, Mirna. Tetangga yang menjadi saksi peristiwa bejat itu terjadi. KisahKu ini aku ceritakan dengan harapan, menjadi pengalaman dan perhatian bagi siapapun.

Aku mengetahui, karena menjadi salah satu saksi yang diperiksa di PN Semarang atas kejadian itu.

Atas perbuatannya sendiri, Mbah Durno telah dipidana penjara.

Kami tinggal di daerah Mijen Kota Semarang. Mala, merupakan anak dari pasangan suami isteri sederhana. Mala juga kerap tinggal dan main di rumah neneknya, Iyem yang berada tepat di depan rumahnya.

Setiap hari, siang usai pulang sekolah dan petang usai mengaji di masjid di kampung setempat, Mala sering main di rumah Iyem.

Sementara Mbah Durno, petani serabutan yang tega menodai Mala tinggal dua rumah sebelah

rumah Mbah Iyem.

Setiap hari sehabis pulang sekolah Mala selalu pulang dan tidur di rumah nenek Iyem. Mbah Durno beberapa kali datang ke rumah nenek Iyem ketika Mala pulang sekolah sekitar jam 12.30 WIB dan malam hari sehabis magrib sekitar jam 18.30 WIB. Suatu ketika di tahun 2016, Mbah Durno datang ke rumah nenek Iyem. Ia selalu datang dan masuk melalui pintu belakang atau pintu dapur. Usai mengetuk pintu, Mbah Durno mengajak Mala berhubungan intim.

Dengan tipu muslihat dan paksaan Mbah Durno, Mala mengikuti ajakan itu. Keduanya berhubungan intim layaknya suami isteri. Meski usia mereka tepaut juh layaknya bapak dan anak, namun Durno tega menyetubuhinya.

Meski Mala tidak mau tetapi tangannya terus ditarik Durno agar masuk ke kamar tidur. Tak lupa korden pintu yang kumal biasa menutupi kusen jendel ditutup Durno untuk menyembuyikan aksi bejatnya.

Perbuatan bejat Mbah Durno diawalinya dengan cara melepaskan celana dalam kemudian meniduri Mala di tempat tidur. Ia kemudian memasukkan “barangnya” (kemaluan) kedalam “barang” milik

Mala (kemaluan).

Mala, gadis polos yang kesehariannya lebih banyak diam karena memiliki intelektual tak normal itu hanya bisa pasrah.

Aku hanya bisa membayangkan, bagaimana “barang” Mbah Durno menancap di “milik” Mala yang masih bocah itu. Betapa sakitnya.

Aksi bejat Mbah Durno tak hanya sekali. Beberapa kali ia tega memperdayai dan menodai Mala.

Dalam setiap aksi bejatnya itu, Mbah Durno selalu memberikan uang ke Mala. Kadang Rp 2.000,atau Rp 5.000,- atau Rp.10.000.

Bahkan sama sekali tidak memberi uang.

Kepada Mala, Mbah Durno menyebut pemberian itu sebagai uang jajan. Mala, gadis polos yang lebih banyak manut dan diam itu hanya menerimanya saja.

Perbuatan Durno ke Mala itu bahkan tertutup rapat. Mala awalnya tak menceritakan kejadian yang dialaminya itu. Diakuinya, ia mengakui diam, menyimpan rahasia bejat Mbah Durno karena diancam. Mbah Durno menurutnya mengancam akan mengatakan kepada semua orang di kampung kalau dirinya sudah menyetubuhi Mala.

Atas ancaman itu, Mala hanya bisa diam saja tidak pernah menga-

takan kepada siapapun kalau selama ini Durno sudah beberapa kali menyetubuhinya.

Persetubuhan terakhir terjadi awal Agustus 2016 petang usai Mala pulang mengaji di masjid dekat rumahnya. Ia yang tengah nonton teve di rumah nenek Iyem dikejutkan suara ketokan pintu belakang rumah.

Saat itu, Mala diajak melakukan persetubuhan oleh Durno. Ia menyetubuhi Mala sekira lima belas menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Mala. Ketika itu, Mala diberi uang jajan Rp 10.000,-.

Usai melakukan aksinya itu, Durno yang keluar lewat pintu belakang aku pergoki saat hendak menutup pintu rumah.

“Kok dari situ ?,” kata Ku yang oleh Durno dijawab usai nonton teve.

Atas kejadian itu, aku merasa kepikiran. Pasalnya, kulihat seringkali Durno keluar masuk dari rumah nenek Iyem. Kecurigaan itu terbukti sewaktu pada suatau kesem-

patan a k u bertanya ke Mala langsung.

Kepadaku, Mala mengaku telah beberapa kali disetubuhi Si Durno.

Aku awalnya tak percaya sampai akhirnya Mala dengan polosnya menceritakan semua kejadian yang dialaminya.

Sampai suatu saat aku menceritakan hal itu ke tetangga hingga akhirnya kedua orang tua Mala mengetahui. Bak disambar geledek, mereka kaget dan seolah tak percaya jika anaknya menjadi korban kebejatan Durno, tetangganya sendiri.

Atas kejadian itu, mereka lantas melapor ke polisi. Durno sendiri ditangkap saat di rumah.

Dalam pengakuannya, Durno mengakui perbuatannya telah menyetubuhi Mala yang masih bocah. Beberapa kali ia menyetubuhi.

Durno datang ke rumah nenek Iyem, ketika Mala di sana lewat pintu belakang. Ia sengaja menghampiri dan mengajak Mala karena sudah tak tahan. Diakuinya, dalam kondisi kemaluan yang sudah tegang ia mengajak Mala berhubungan. (*)

Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual Berbagai macam reaksi dapat mempengaruhi korban. Efek dan dampak kekerasan seksual (termasuk perkosaan) dapat mencakup trauma fisik, emosional, dan psikologis.

Ketika bahaya fisik mengancam otoritas tubuh kita, kemampuan untuk melarikan diri adalah suatu naluri yang tidak dapat dikendalikan untuk dapat bertahan hidup. Kondisi ini termasuk tubuh mencurahkan begitu banyak energi untuk mengeluarkan reaksi kabur atau balik melawan. Sirkuit pendek ini memantul dalam tubuh dan pikiran seseorang, yang dapat menyebabkan syok, disosiasi, dan berbagai jenis lain dari tanggapan bawah sadar sementara aksi kekerasan terjadi.

Trauma yang dialami korban kekerasan seksual 1. Depresi Menyalahkan diri sendiri adalah salah satu efek jangka pendek dan jangka panjang paling umum, berfungsi sebagai keterampilan naluriah untuk mengatasi masalah dengan penghindaran yang mengambat proses penyembuhan.

Ada dua jenis penyalahan diri, berdasarkan tindakan dan karakter. Penyalahan diri berdasarkan tindakan merasa mereka seharusnya dapat melakukan sesuatu

yang berbeda, yang dapat menghindari mereka dari kejadian naas tersebut, dan karena itu merasa bersalah. Penyalahan diri berdasarkan karakter terjadi saat ia merasa ada sesuatu yang salah dalam diri mereka, yang menyebabkan mereka merasa layak untuk menjadi korban.

2. Sindrom Trauma Perkosaan Sindrom trauma perkosaan (Rape Trauma Syndrome/RTS) adalah bentuk turunan dari PTSD (gangguan stres pasca trauma), sebagai sesuatu kondisi yang mempengaruhi korban perempuan — muda dan dewasa — dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual, termasuk perkosaan, dipandang

oleh wanita sebagai situasi yang mengancam nyawa.

3. Disosiasi Dalam istilah yang paling sederhana, disosiasi adalah pelepasan dari realitas. Disosiasi adalah salah satu dari banyak mekanisme pertahanan yang digunakan otak untuk mengatasi trauma kekerasan seksual. Banyak pakar percaya bahwa disosiasi ada pada sebuah spektrum. Di salah satu ujung spektrum, disosiasi dikaitkan dengan pengalaman melamun. Di ujung bersebrangan, disosiasi kompleks dan kronis dapat membuat penderitanya sulit berfungsi dalam dunia nyata.

4. Gangguan makan Kekerasan seksual dapat mempengaruhi penyintasnya dalam berbagai cara, termasuk persepsi diri terhadap tubuh dan otonomi pengendalian diri dalam kebiasaan makan. Beberapa orang mungkin menggunakan makanan sebagai pelampiasan mengatasi trauma, untuk merasa kembali memegang kendali atas tubuhnya, atau mengimbangi perasaan dan emosi yang membuatnya kewalahan.

Tindakan ini hanya memberikan suaka sementara, tetapi memiliki kemampuan untuk merusak tubuh dalam jangka panjang.

5. Hypoactive sexual desire disorder Hypoactive sexual desire disorder (IDD/HSDD) adalah kondisi medis yang menandakan hasrat seksual rendah. Kondisi ini juga umum disebut apatisme seksual atau keengganan seksual.

HSDD dapat menjadi kondisi primer atau sekunder, yang bisa memberikan perbedaan besar dalam perencanaan pengobatan.

Kondisi primer adalah jika seorang individu tidak pernah mengalami atau memiliki hasrat seksual, dan jarang (jika pernah) terlibat dalam hubungan seksual — tidak memulai dan tidak merespon terhadap

rangsangan seksual dari pasangannya.

6. Dyspareunia Dyspareunia adalah nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual. Kondisi ini dapat menyerang pria, namun lebih sering ditemukan pada wanita.

Wanita yang memiliki dyspareunia mungkin mengalami rasa sakit superfisial dalam vagina, klitoris, atau labia (bibir vagina), atau rasa sakit yang lebih melumpuhkan saat penetrasi semakin dalam atau dorongan penis.

7. Vaginismus Ketika seorang wanita memiliki vaginismus, otot-otot vaginanya meremas atau mengejang dengan sendirinya saat sesuatu memasuki dirinya, seperti tampon atau penis — bahkan saat pemeriksaan panggul rutin oleh ginekolog. Hal ini dapat sedikit terasa tidak nyaman atau sangat menyakitkan.

8. Diabetes tipe 2 Orang dewasa yang mengalami segala bentuk pelecehan seksual saat masih kanak-kanak berada pada risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi medis serius, seperti penyakit jantung dan diabetes.

PERISTIWA 17

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Sembarangan Mangkal, Pengemudi Ojek Online Ditilang

S

emarang - Polisi menilang puluhan sepeda motor milik pengemudi ojek online di Kota Semarang karena mangkal, atau menunggu penumpang di sejumlah lokasi yang tidak semestinya.

Razia digelar tim gabungan Dinas Perhubungan bersama Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang di sejumlah ruas jalan utama, seperti Jalan Pemuda,

Jalan Gajah Mada, Jalan Pandanaran serta kawasan Simpanglima Semarang.

Motor tersebut kedapatan parkir di kawasan terlarang, seperti pedestrian atau trotoar. “Mereka ini mangkal sehingga menyebabkan kemacetan. Selain itu juga mengakibatkan rusaknya trotoar,” kata Kabid Pengendalian Ketertiban Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan, 27 Juni.

Pasien RSJ Prof Dr Soerojo Tewas Tak Wajar Magelang - Seorang pasien RSJ Prof Dr Soerojo, Rob Pendi yang mengalami gangguan kejiwaaan dilaporkan tewas tak wajar saat berobat. Keluarga korban yang curiga atas temuan bekas luka tak biasa di tubuh korban, melaporkan hal itu ke polisi.

Polisi masih menyelidikinya.

Pada Senin (17/6) sore, Rob Pendi dibawa keluarganya berobat ke RSJ. Namun keluarga korban pada Rabu (19/6), mendapat kabar, korban meninggal dunia dengan bekas luka tidak wajar.

Polres Magelang Kota yang menyelidiki, mengamankan barang bukti di antaranya rekaman CCTV di RSJ Prof Dr Soerojo. Sejumlah saksi juga telah diperiksa untuk mengungkap kasus tewasnya Rob Fendy (52) warga Losmenan, Kelurahan Panjang, Kota Magelang itu.

Kasat Reskrim Polres Magelang Kota AKP Rinto Sutopo penyelidikan terus dilakukannya. “Saksi dari rumah sakit ada tujuh yang kami periksa. Kemudian dari keluarga ada tiga. Total ada 10 saksi,” katanya. (rio)

Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi mengatakan sasaran razia ditujukan ke seluruh kendaraan yang melanggar parkir. Namun, dari penindakan, kendaraan paling banyak melanggar pengemudi ojek online.

“Razia akan terus digalakkan untuk memastikan fungsi pedestrian sebagaimana mestinya,” jelas dia. (ang)

7 Tewas Korban Laka di Boyolali-Salatiga Semarang - Tujuh orang tewas dalam kecelakaan antara Toyota Avanza bernomor polisi B 157 NIK dengan bis Rosalia Indah bernomor polisi AD 1451 DF di ruas jalan nasional Boyolali-Salatiga di Desa Klero, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Minggu (23/6/2019) lalu.

Kanit Lantas Polres Semarang, Ipda Wardoyo mengatakan, kecelakaan diduga akibat sopir Avanza mengantuk. Kejadian, bermula ketika Avanza yang dispori Imam Sholahudin (44) warga Jakarta Selatan melaju dari arah Boyolali menuju Salatiga.

“Mobil oleng hingga melewati marka jalan dan melaju di arah yang berlawanan,” katanya.

Dari arah berlawanan melaju bus Rosalia Indah. Jarak yang terlalu dekat, menjadikan tabra-

kan tidak terhindarkan.

Enam korban langsung me­ ning­gal di lokasi kejadian. Sementara satu korban lainnya meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Salatiga akibat luka parah.

Ketujuh korban tewas masing-masing Imam Sholahuddin (44) serta Masyhuda Zainudin (64), M Affandi (61), Sutarsih (61), Umi Hanik (57), dan Muslikah (64) warga Lamongan, Jawa Timur. Kemudian satu lainnya bernama Diyah Sriwulandari (24) warga Jombang, Jawa Timur. (bud)

Suhu Dieng Capai 0 Derajat Celcius Wonosobo - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, suhu udara di Dieng pada 24 Juni dini hari lalu mencapai 10 derajat celsius.

“Dini hari tadi 10 derajat celsius bahkan pada Senin

(24/6) kemarin suhunya sempat di bawah nol derajat celsius dan kembali mengakibatkan fenomena embun es,” sebut BMKG. Anomali cuaca ekstrem di dieng, disebabkan banyak faktor dan biasa terjadi di daerah dataran tinggi.

Berdasarkan hasil analisa BMKG aliran massa udara di wilayah Indonesia saat ini didominasi angin timuran yaitu massa udara dingin dan kering yang berasal dari Benua Australia.

Anomali cuaca ekstrem tersebut tidak berdampak

pada kesehatan manusia.

“Dampak kesehatan pada manusia boleh dibilang tidak ada, hanya saja mungkin masyarakat khususnya yang tinggal di Dieng akan merasakan suhu udara yang lebih dingin dari biasanya,” katanya. (rio)

Ortu Buang Bayi Sendiri Pekalongan - Polres Pekalongan Kota mengungkap kasus pembuangan bayi perempuan di sebuah teras depan rumah warga, di Desa Wuled, Kecamatan Tirto. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Ferry Sandi Sitepu mengatakan, pelaku pembuangan bayi berinisial M (23) dan S (28).

Mereka, orang tua bayi, warga Kecamatan Sragi.

“Mereka mengaku malu karena bayi yang dilahirkan dari hasil hubungan di luar nikah.

Ibu kandung bayi, M (23) menyerahkan diri ke Mapolres Senin (24/6) malam dan pasangannya S (28) Selasa (25/6),” katanya, 26 Juni lalu.

Ayah bayi, kata dia, sebenarnya sudah beristri dan memiliki dua anak. Sedang M (23) warga Desa Sijeruk, Kecamatan Sragi belum menikah.

Kasat Reskrim AKP Supardi menambahkan, terungkap kasus berawal dari rasa takut ibu bayi usai meninggalkan bayinya di teras rumah warga.

Atas tekanan batin itu, M mengaku ke orang tuanya dan menyerahkan diri pada polisi.

“M diantar orang tuanya dan perangkat desa ke polisi,”katanya, menyatakan kedua pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. (zam)

Suhu Ekstrim Puncak Gunung Lawu Karanganyar - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar mengimbau para pendaki Gunung Lawu mengantisipasi suhu ekstrem yang sering terjadi di puncak gunung perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur selama musim kemarau ini.

Relawan Anak Gunung Lawu (AGL) melaporkan, hasil pengamatan di posko pendakian jalur Cemoro Kandang dan Candi Cetho Karanganyar, suhu di puncak mencapai 3 derajat celsius.

“Pada malam hari bisa sampai minus 7 derajat celsius,” kata Sekretaris BPBD Karanganyar Hendro Prayitno membenarkan, 27 Juni lalu.

Hendro meminta pendaki menyiapkan perlengkapan agar tidak mengalami hipotermia, atau kondisi di mana mekanisme tubuh untuk pengaturan suhu kesulitan mengatasi tekanan suhu dingin.

BPBD juga mengimbau orang-orang yang mendaki gunung dengan tinggi sekitar 3.265 meter di atas permukaan air laut itu selama musim kemarau menghindari melakukan kegiatan-kegiatan yang berisiko menimbulkan kebakaran hutan.

Pkhir pekan pendaki yang menuju Gunung Lawu lewat Candi Cetho dan Cemoro Kandang Karanganyar bisa mencapai 200 orang. “Pendaki yang menuju Lawu lewat Candi Cetho biasanya lebih banyak karena jalur itu medannya lebih landai dan pemandangannya indah,” kata Nardi, koordinator pariwisata di Candi Cetho Karanganyar. (rik)

18

FOKUS

Guru SD di Kendal Korban Pemerasan Semarang - Akhir Mei 2019 lalu, Polda Jateng kembali mengungkap kasus pemerasan bermodus menyebarkan video sex.

Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Jawa Tengah yang menerima laporan dan menyelidiki kasusnya, berhasil menangkap pelakunya yang ternyata napi, mendekam di Lapas Kelas IIB Bangkinang Riau.

Kasus serupa juga pernah diungkap Polda Jateng. Seorang wanita, guru SD di Kendal menjadi korbannya. Hanya karena tergiur sejumlah uang, ia rela memuaskan nafsu laki-laki secara biologis melaui video call.

Ia rela membuka baju hingga telanjang, meremas-remas kedua payudara, menggunakan jari tangannya memasukkan ke alat kelamin. Bukannya menerima uang sesuai yang diimpikan, ia justeru menjadi korban pemerasan..

Selain kehilangan uang aki-

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Video Call Sex

bat diporoti pelaku, guru berusia 50 tahun itu harus menanggung malu. Pasalnya video aksi sex tak senonohnya bersama pelaku terlanjur tersebar. Duh...

Surwanto bin alm. Mujito (29), warga Desa Ngimbrang, Dusun Karang Wetan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, pelaku pemerasan Bu Guru yang tinggal di Kota Semarang itu kini meringkuk di sel jeruji besi.

Kasus menyeret Surwanto ke jeruji besi pada Rabu 18 Oktober 2017. Kasus pemerasan dengan modus mengancam menyebarkan video porno terjadi dengan korban guru SDN di Kec. Limbangan Kabupaten Kendal berinisial ST. ST merupakan warga Simongan, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Kejadian berawal saat pelaku Surwanto melalui

akun facebook miliknya dengan nama shaki zahidan melihat akun facebook a.n Yatemi.

Akun facebook Yatemi ditemukan dari informasi nomor Hp yang digunakan yaitu 085741555085.

Atas informasi itu, Februari 2017 Surwanto melalui nomor Hp miliknya bernomor 081545334103 membajak dan masuk ke akun facebook a.n Yatemi. Ia menggunakan no Hp yang tertera di facebook a.n Yatemi (085741555085) agar mengirimkan notifikasi.

Setelah notifikasi tersebut terkirim selanjutnya Surwanto menghubungi nomor Hp pengguna facebook a.n Yatemi dengan mengirimkan pesan SMS. Ia berpura -pura menanyakan nomor notifikasi, untuk didaftarkan sebagai anggota group facebook.

Usai nomor notifikasi didapatkan, Surwanto akhirnya dapat masuk ke akun facebook Yatemi. Ia selanjutnya mengubah pasword dan membajaknya. Surwanto juga membuat akun facebook dengan nama Titik Sri Sulastri.

Kejadian berlanjut pada 19 September 2017 sekira pukul 03 .00 WIB, melalui akun facebook Yatemi yang telah dibajak, ia mengirim pesan kepada ST, melalui inbox facebook. Pelaku awalnya mengajak ST berbisnis, namun olehnya ditolak. Kepada korban, pelaku mengaku seorang duda dan seorang dosen.

Lewat akun facebook Yatemi yang dibajaknya, pelaku Surwanto lalu mengiming-iming sejumlah uang kepada ST agar mau diajak videocall mesum. Pelaku yang mengaku sebagai Yatemi meminta ST memuaskan nafsu biologis teman laki-lakinya melaui video call Whatsapp dengan imbalan uang.

Awal mulanya ST menolak ajakan, namun dengan diiming-iming sejumlah uang akhirnya ia mau

menuruti keinginan itu. Surwanto yang mengaku Yatemi lalu meminta nomor whatsapp ST melalui inbox facebook. Alasannya, nomor akan diberikan kepada teman laki-lakinya yang mau dikenalkan kepadanya. ST lalu memberikan nomornya.

Selang beberapa menit, pelaku dengan nomor whatsapp 081545334103 mengirim pesan kepada ST dan berkomunikasi. Di saat itu, lewat inbook facebook, pelaku Surwanto lewat aku Yatemi menyampaikan, jika uang telah diterimanya.

“Mbak ini uang sudah ditransfer ke rekening saya (Yatemi)”, kata pelaku mengaku sebagai Yatemi menginbook korban ST. Meyakinkan aksinya, Surwanto lewat whatsapp juga meminta nomor rekening STdan foto KTP dengan alasan Yatemi mau transfer uang kepadanya. Korban yang tergiur iming-iming uang, manut saja menuruti keinginan pelaku agar mau memuaskan nafsu biologis melalui video call.

Surwanto lalu memintanya segera ke kamar mandi. Permintaan itu dituruti ST dengan menuju ke kamar mandi di rumah di Simongan. Di kamar mandi muncul whatsapp video call dari pelaku dengan ST. Pelaku lalu meminta Siti membuka baju dan pakaian dalam. Tak hanya itu, ST juga diminta beradegan erotis agar meremas kedua payudaranya. Ia juga meminta handphone korban yang dipakai videocall mengambil gambar dari jarak jauh. Saat itu, ia disuruh memasukkan jari ke kemaluannya hingga dapat dilihat jelas pelaku.

Video call tersebut berlangsung sekitar lebih dari 2 menit. Esok paginya, ST dikejutkan pesan WA masuk yang menyapanya menggunakan nomor 081545334103. Pengirim yang belakangan diketahui pelaku, mengirimkan hasil rekaman video call sex dirinya semalam.

Kepada korban ST, pelaku mulai memeras.

Awalnya ia memaksanya menjadikan isteri, namun ditolak. Dia memeras dan jika menolak mengancam akan menyebarluaskan video. Korban juga diminta mengirimkan uang Rp 13,2 juta, mengaku telah mengirimRp 12 juta ke Yatemi, serta bunga Rp 1,2 juta. Hal itu hanya kebohongan pelaku.

Surwanto memberikan nomer rekening BCA 1080620728 a.n Arida Dwi Oktaviyanti ke korban agar segera mentransfer uang.

Atas ancaman akan menyebarluaskan video, korban menjadi takut sehingga mentransfer uang Rp 13,2 juta.

Pagi sekitar pukul 06.53 lewat ATM center ruko Untung Suropati, Kalipancur, Ngaliyan, ia mentransfer. Awalnya korban mentransfer (Bersambung di Hal. 20)

INFO PEMILU 19

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Kader PKS Rebutan Kursi Ketum dan Sekum

S

emarang - Kisruh internal anggota terjadi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang pasca keputusan pencopotan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tanpa alasan jelas dan mekanisme sesuai prosedur, pencopotan keduanya diduga menyimpang dan kini digugat.

Tak diketahui pasti penyebab, gonjang ganjing pelengseran itu. Atas hal itu, Ari Purbono SE selaku mantan Ketum dan Fris Dwi Yulianto, mantan Sekum membawa masalah itu jalur hukum. Upaya itu ditempuh setelah majelis atau mahkamah internal dinilai lepas tangan.

Gugatan keduanya diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang lewat tim kuasa hukumnya, Joko Suwarno dan Muhammad Dias Saktiawan. “Rabu, 19 Juni 2019 gugatan masuk dalam klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum dan teregister nomor 267/Pdt.G/2019/ PN Smg,” kata Meylina Dwiyanti, Panitera Muda Perdata di PN Semarang, pekan lalu.

Ari Purbono SE, warga Kampung Sekayu Masjid 341, RT.005, RW.001, Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang. Serta Fris Dwi Yulianto, warga Plamongan Sari, RT.001, RW.012, Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan, Kota Semarang memprotes atas pemberhentiannya dari susunan jabatan struktural DPD PKS Kota Semarang periode 2015-2020. Keduanya menilai pemberhentiannya dilakukan tidak sesuai tidak prosedural dan tanpa alasan jelas.

Gugatannya melawan DPW PKS Jawa Tengah cq Dr. H. A. Fikri Faqih dan H. Sri Praptono, Ketua Umum dan Sekretaris Umum di Jl. Kelud Utara No.46, Petompon,

Gajahmungkur, Kota Semarang. DPD PKS Kota Semarang cq. Suharsono dan Setyawan, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum di Jl. Pusponjolo Timur Raya No.33, Bojongsalaman, Semarang Barat. Serta DPP PKS cq. Mohamad Sohibul Iman dan Mustafa Kamal , selaku Presiden dan Sekretaris Jenderal beralamat di Jl. TB Simatupang No. 82 2 8, RT.2/RW.8, Ps. Minggu, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan.

Dalam dalil gugatannya, Ari Purbono dan Fris Dwi Yulianto mengaku, menjadi anggota partai dan tercatat di DPD PKS Kota Semarang sejak 2004.

Menurutnya, mereka telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota partai.

Ari Purb o n o pernah menjadi anggota DPRD Kota Semarang Fraksi PKS periode 2 0 0 4 2009, periode 20092014. Menjadi Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang B tahun 2009. Serta anggota DPRD Kota Semarang periode 20142019 dan menjadi Ketua Umum DPD PKS Kota Semarang tahun 2015-2020.

Sementara Fris Dwi Yulianto menjadi anggota DPRD Kota Semarang periode 20042009. Deputi Kepeloporan Pemuda PKS

Jawa Tengah periode 2006-2010, Bidang Generasi Muda dan Profesi DPW PKS Jawa Tengah Periode 2010-2015. Serta Sekretaris Umum DPD PKS Kota Semarang tahun 20152020 dan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Semarang tahun 2018-2019.

Pada 2015, keduanya ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Semarang Periode 20152020, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Keputusan berdasarkan Hasil Pemilihan Umum Internal Anggota DPTD PKS Kota Semarang periode 20152020 atau saat Musda Ke-4,sebagaimana Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Nomor : 208/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 23 Oktober 2015.

Keduanya diangkat untuk periode 20152020 atau sampai dengan terselenggaranya Musda ke-5 PKS Kota Semarang selambat-lambatnya tanggal 20 Februari 2021 sebagaimana SK DPW PKS Jawa Tengah Nomor: 051/D/SKEP/AK-PKS/V/1437 tertanggal 20 Februari 2016.

Sementara masalah bermula pada Januari 2019, saat DPW mengundang keduanya di Kantor DPW PKS Jawa Tengah untuk hadir pada Jumat, 25 Januari 2019. Agendanya, konsolidasi struktur sebagaimana undangan nomor : 039/D/AK-PKS/V/1440 tertanggal 22 Januari 2019.

Kegiatan konsolidasi struktur digelar pada intinya hanya pembacaan dan pelantikan DPTD PKS Kota Semarang periode 2015-2020. Dalam pembacaan dan pelantikan tersebut, nama Ari Purbono dan Fris Dwi Yulianto telah digantikan Suharsono sebagai Ketua Umum dan Setyawan sebagai Sekretaris Umum DPD. “Penggantian itu tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan sebelumnya,” kata keduanya dalam dalil gugatannya.

Tindaklanjutnya, tanggal 30 Januari 2019, DPW mengeluarkan SK baru Nomor : 002/D/ SKEP/AK-PKS/V/1440 tentang perubahan susunan pengurus PKS Kota Semarang Periode tahun 2015-2020. Dalam konsideran SK (Bersambung di Hal. 20)

Walikota Solo Enggan Pimpin DPC PDIP Lagi

Jateng Minta Megawati Pimpin PDIP Lagi

Solo - Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo atau yang akrab disapa Rudy enggan kembali menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Surakarta. Rudy mengaku sudah menjabat sejak 20 tahun.

“Saya sudah tidak mau dicalonkan lagi, sudah bosan. Bahkan sebelumnya saya juga sudah mengabdi di partai, kalau sejak awal mungkin sudah 43 tahun,” katanya, akhir Juni lalu.

Rudy mengaku sudah menyampaikan “kebosanannya” itu kepada Ketua Umum

Semarang - Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Wuryanto memastikan DPC se-Jateng mendukung Megawati Soekarnoputri kembali menjabat sebagai ketua umum partai berlambang banteng moncong putih itu.

“Sudah bulat mengusulkan kembali Bu Mega sehingga saya pastikan seluruh DPC di Jateng juga akan mengikutinya,” kata pria yang akrab disapa Bambang

PDIP Megawati Soekarnoputri. Meski demikian, ia akan tetap mengikuti arahan dari ketua umumnya.

“Saya sudah matur ke Ibu (Megawati, red), kalau saya ibarat diminta membuka pintu di Teuku Umar (kediaman Megawati, red) saya lakoni,” katanya.

Rudy mengakui, tidak menampik dirinya kembali dicalonkan sebagai Ketua DPC PDIP Surakarta. Meski demikian, ia merasa sudah saatnya diganti. (rik)

Pacul itu, belum lama ini.

Pengusulan Megawati memimpin partai didasari beberapa alasan. Antara lain di bawah kepemimpinannya, PDIP menjadi partai solid. “Solid. Tidak ada ribut,” ujarnya.

Terkait dengan pelaksanaan Kongres V PDIP yang dipercepat, Bambang menyebut itu bertujuan agar partai solid dalam mengawal pemerintahan Presiden Jokowi ke depan. (ang)

Golkar Jateng Tak Mau Munas Dipercepat Semarang - Ketua Harian DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Iqbal Wibisono mengaku, tidak setuju jika pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar tahun ini dipercepat. Menurutnya, hal itu melanggar aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD/ART) partai.

“Apapun yang ‘kecepeten’ atau dipercepat tidak baik, sesuai aturan saja,” kata Iqbal Wibisono, akhir Juni lalu.

Pelaksanaan Munas, kata dia, sudah diatur dalam AD/ART yang merupakan hasil munas tahun lalu. Iqbal mengaku konsisten

atas keputusan itu. “Pokoknya normatif saja, yang penting jangan menyalahi aturan terkait pelaksanaan Munas,” ujarnya.

Munas Partai Golkar rencananya dilaksanakan Desember 2019 dengan salah satu agenda memilih ketua umum partai. Se-

jumlah nama disebut akan maju, menjabat Ketua Umum di antaranya Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo dan Aziz Syamsudin.

Politikus senior Partai Golkar, Yorrys Raweyai sebelumnya, mengusulkan Munas partai dipercepat, sebelum Presiden terpilih

Joko Widodo menentukan para menteri di kabinet yaitu Oktober 2019. Usulan disampaikan karena Ketum Golkar kedepan tidak bisa sekaligus menjabat menteri sehingga harus memili, menjadi pimpinan partai atau pembantu presiden. (ang)

20

SAMBUNGAN

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Tak Adil ...

(Sambungan dari Halaman 24)

dak pernah memerintahkan adanya penyisihan uang remunerasi untuk para pejabat. “Ada notulensi rapat yang diduga dipalsukan. Diganti,”imbuhnya.

Arsjad meminta penegak penegak hukum fair dengan memproses pejabat daerah yang terbukti menerima aliran dana. Atas kebijakan pemotongan, ia menyatakan, kliennya secara aturan tidak langsung bersentuhan dengan bidang keuangan.

Bidang keuangan, lanjutnya, langsung di bawah tersangka Agus selaku Wadir AUK. “Karena kewenangan di atas direktur, bagian keuangan ini menggunakan nota dinas untuk dimintai pertanggungjawaban kepada bapak (Teguh). Bapak tidak tahu dan peristiwanya sudah dilakukan kemudian dimintakan seakan-akan persetujuan,” jelasnya.

Selaku direktur, Teguh Imanto dikatakannya tidak pernah sama sekali memerintahkan stafnya menyisihkan remunerasi atau in-

sentif. Pihaknya juga merasa ganjil, karena sebagian pengembalian para pejabat daerah penerimaa dana hasil pemotongan insentif tidak langsung kepada direktur melainkan kepada Kabag keuangan yang masih keponakan Amat Antono. “Adanya uang-uang yang diserahkan mereka (pejabat daerah) diluar pengetahuan direktur membuktikan bahwa direktur tidak mengetahui sama sekali,” jelasnya.

Pemotongan intensif manajerial terjadi atas pejabat struktural RSUD Kraton bagi eselon II, eselon III a dan III b terjadi sejak 2014-2016.

Insentif manajerial ialah, penghasilan tambahan yang diberikan ke pejabat struktural eselon II, III dan IV pada RSUD. Sesuai ketentuan pemerintah, pejabat pengelola BLUD berhak atas remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab. Direktur menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberian insentif manajerial bagi 13 pejabat RSUD Kraton pada 2014

Guru SD ...

Rp 10 juta, namun pelaku memaksa meminta ditambah Rp 3,2 juta.

Tak puas Rp 13,2 juta, pelaku Surwanto kembali memeras korban. Beralasan mobilnya akan ditarik leasing karena menunggak bayar cicilan. Korban diminta menerima gadai mobilnya sebesar Rp 20 juta.

Korban yang menolak karena tak punya uang kembaki diancam pelaku dengan akan menyebarkan video sexnya. Karena merasa tertekan, korban akhirnya memblokir nomor whatsapp pelaku.

Empat hari berlalu, korban menerima SMS dari nomor pelaku. “Kamu lihat aja hari ini vidio kamu. Inget ucapanku ini kalau kmu mau lihat..aku bner2 dah muak,” isi SMS nya.

Tak hanya itu, pelaku Surwanto lewat akun facebook Titik Sri Sulastri juga mengirim inbox ke facebook korban. “Itu WA temenku kok di blokir, kalo gag di buka lagi Whatsappnya ini video su-

TAHUN 2014

TAHUN 2015

November

Mei

Juni 2014

Januari

- Pemda Rp 165 juta - DPPKAD Rp 30 juta - Sekda Rp 15 juta - Pimpinan Dewan Rp 10 juta

- Pemda Rp 150 juta

- Inspektorat Pekalongan Rp 50 juta - Hari jadi Kabupaten Pekalongan Rp 30 juta - Iuran Pemda Rp 75 juta

- Pemda Rp 75 juta - Inspektorat Rp 15 juta

Juli 2014 - Inspektorat Rp 10 juta - Pemda Rp 138,4 juta

- Pendampingan Fraud Rp 75 juta - Pemda Pekalongan Rp 160 juta

TAHUN 2016

Maret

Januari

- Pemda Rp 75 juta

Agustus 2014

Juli

- Pemda Pekalongan Rp 75 juta - DPPKAD Rp 10 juta - Inspektorat Rp 12, 8 juta

- Pemda Rp 150 juta - Pimpinan dewan Rp 10 juta

- THR Rp 219,7 juta

Februari

Agustus - Pemda Pekalongan Rp 75 juta - Kontribusi DPRD dan DPPKAD Rp 55 juta

- Pendampingan Fraud Rp 75 juta - Perjalanan ke Kejari Semarang Rp 11,5 juta - DPPKAD Rp 10 juta

September

Maret

- Rp 75 juta

- Iuran 4 tahun kepemimpinan Rp 30 tahun - Pemda Rp 75 juta

- KSO membayar (pengacara Darma dan Slamet) Rp 75 juta - Pemda/ Setda Rp 10 juta

Desember 2014

Oktober

April

- DPPKAD Rp 50 juta

- Pemda Rp 75 juta - DPPKAD Rp 10 juta - Kegiatan Setda Pekalongan Rp 10 juta

- Pemda Rp 75 juta - Inspektorat Rp 10 juta

September 2014 - Pemda Rp 45 juta Oktober 2014 - Pemda Rp 180 juta November 2014

sampai 2016 silam.

Sesuai kesepakatan pejabat struktural, dana intensif ditampung sebagai dana taktis operasional RSUD oleh bendahara. Selain kepentingan

(Sambungan dari Halaman 18)

dah saya pegang nanti akan disebarkan,” sebutnya.

Menanggapi pesan itu, korban ST membalasnya.

“Saya sudah mengembalikan uang yang tidak pernah saya terima sejumlah Rp 13.200.000. Sekarang maumu apa ? dan sekarang kita ketemu saja,” kata STyang tidak menanggapi lagi.

Merasa keinginannya tak dipenuhi, Surwanto akhirnya menyebarkan video mesum sang guru. Sampai akhirnya, korban ST pada 26 September 2017 pagi dihampiri DSM, temannya sesama guru.

DSM mengaku mendapat video telanjang ST yang isinya sama dengan video yang pernah ia lakukan video call whatsapp dengan pelaku.

DSM mengaku mendapat video dari inbox akun facebook Titik Sri Sulastri milik Surwanto dan kiriman whatsapp dari Bu AT, temannya.

Atas hal itu, korban melapor ke

Februari

polisi hingga akhirnya Surwanto ditangkap.

Perkaranya diperiksa majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam nomor perkara 185/ Pid.Sus/2019/ PN.Smg. Pada 12 Maret 2019 ia dihadapkan ke depan persidangan. Di sidang, ia mengakui perbuatannya.

Jaksa menuntutnya dengan pidanasetahun 6 bulan penjara, denda Rp 5 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Pertimbangan hal memberatkan, ia membuat ST malu.

Hal meringankan, pelaku menyesal, berterus terang dan sebagai tulang punggung keluarga.

Akhir Mei lalu, majelis hakim pemeriksa perkaranya, Dr Eddy Parulian Siregar (ketua), Dewi Perwitasari dan Eko Budi Supriyanto (anggota) memvonisnya dengan pidana penjara waktu tertentu 4 tahun. (far)

RSUD, dana yang dipotong diketahui diberikan ke sejumlah pejabat Pemkab sejak 2014-2016.

Setiap bulan, mereka disebut diberikan jatah tunai oleh bagian

Kader PKS ...

Juni - Pelantikan bupati terpilih Rp 30 juta - Pemda Pekalongan Rp 75 juta - Iuran Kejari Kabupaten Pekalongan Rp 20 juta - THR Pemda Pekalongan Rp 57,6 juta Juli - Pemda Rp 75 juta - KSO ke-II (bayar pengacara Darma dan Slamet) Rp 75 juta Agustus - Pemda Rp 50 juta - Inspektorat Rp 5 juta Oktober - Pemda Rp 110 juta SUMBER : Ditreskrimsus Polda Jateng.

keuangan Risky Tesa M selaku pengelola dana yang juga keponakan mantan bupati itu. Uang hasil pemotongan diberikan untuk para pejabat daerah. (far) (Sambungan dari Halaman 19)

itu, mendasarkan Hasil Musyawarah Pengurus Harian DPW PKS Jawa Tengah tertanggal 25 Januari 2019.

Menurut keduanya, tindakan pemberhentian dan penggantian sebelum berakhirnya masa jabatan serta tidak adanya alasan merupakan tindakan yang tidak prosedural, sewenang-wenang, dan melawan hukum.

Atas tindakan itu, keduanya mengaku telah mengajukan Berkas Laporan Pengaduan dan Permohonan kepada Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) PKS tertanggal 1 Maret 2019. Berkas diterima DPP pada tanggal 2 Maret 2019.

Keduanya juga telah menyampaikan salinan berkas laporan pengaduan dan permohonan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yakni KPUD Kota Semarang, Bawaslu Kota Semarang, Polrestabes Semarang, dan Bank Mandiri Syariah KCP Ngaliyan.

Keduanya juga telah mengirimkan surat permohonan informasi terkait laporan pengaduan dan permohonannya kepada Majelis Tahkim PKS pada 21 Maret 2019. Namun kenyataannya sampai kini tidak pernah ditanggapi Majelis Tahkim maupun struktur Pengurus PKS pada tingkat manapun.

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Serta berdasarkan Pu-

tusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 441 K/ Pdt.Sus-Parpol/ 2014 tanggal 28 Oktober 2014, upaya hukum ini diakui sudah tepat.

Menurut keduanya, akibat pencopotannya sebagai ketua dan sekretaris DPD PKS Kota Semarang, mereka mengaku tidak dapat melaksanakan perannya dalam Pemilu tahun 2019.

Dalam gugatannya, mereka menuntut SK Nomor 02/D/SKEP/AK-PKS/V/1440 tentang Perubahan Susunan Pengurus PKS Kota Semarang periode tahun 2015-2020 tertanggal 30 Januari 2019 dibatalkan.

Pengadilan diminta menyatakan SK tidak sah/ tidak memiliki kekuatan hukum, dan batal demi hukum.

Atas pembatalan SK, penggugat Ari Purbono dan Fris meminta pengadilan menyatakan seluruh perbuatan hukum turut tergugat I yang mengatasnamakan DPD PKS Kota Semarang periode 2015-2020 haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Tak hanya itu atas kerugian materiiil dan immateriil yang diakui diderita keduanya, mereka menuntut adanya ganti rugi. Kerugian materiil terdiri , biaya pendaftaran panjar perkara Rp 2.446.000. Biaya Succes Fee pengacara yang nantinya akan dikeluarkan apabila gugatan ini dikabulkan Rp 500 juta.

“Serta kerugian immateriil atas hilangnya harkat, martabat, serta kedudukan keduanya sebesar Rp 10 miliar,”jelas dia. (far)

Penyerapan Dana Desa Lebih 99 Persen Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan penyerapan dana desa sudah mencapai lebih dari 99 persen pada 2018.

“Penyerapan tertinggi yang ada di negara ini,” katanya dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU program Desa Sejahtera Astra, 25 Juni.

Penyaluran dana desa tersebut dikucurkan dalam tiga tahap. Jika pada tahap sebelumnya hasil audit dari laporan penggunaan dana masih belum di­

s a

terima deng­ an baik, maka de­ terkait tidak akan mendapatdana desa di tahap

kan pencairan selanjutnya.

Langkah tersebut dinilai tepat untuk mengatasi lemahnya penyerapan dana untuk pembangunan desa. “Awal pro-

gram dana desa ini disebut disaster karena yang terserap hanya 82,72 persen (dari alokasi dana desa sebesar Rp20,67 triliun pada 2015),” katanya.

Penyerapan dana desa terus membaik menjadi 97,65 persen dari dana sebesar Rp 46,98 triliun pada 2016. Kemudian alokasi dana desa sebesar Rp60 triliun pada 2017 juga terserap sampai 98,42 persen.

Dan pada 2018, dengan alokasi sebesar Rp60 triliun, dana desa berhasil diserap sampai 99,03 persen.

Untuk 2019, Kemendes PDTT telah menyiapkan anggaran sebesar Rp70 tri-

liun yang dialokasikan ke setiap desa sebesar sekitar 933,9 juta.Penyerapan dana desa sampai saat ini, kata dia, telah menghasilkan pembangunan jalan desa sepanjang 191.600 kilometer, 1,14 juta meter jembatan, 8.983 unit pasar desa dan lain sebagainya untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dana desa juga telah berhasil membangun 959.569 unit air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 24.820 unit Posyandu dan lain sebagainya. (nat)

SAMBUNGAN 21

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Grup Neraka ... terkuat di Asia untuk saat ini. Tapi kami meyakini kalau Jepang akan menjadi lawan terkuat dari pot satu yang harus dihindari agar mimpi Timnas Indonesia tetap terjaga.

Alasannya sederhana, Jepang merupakan negara Asia yang melangkah paling jauh di Piala Dunia 2018 lalu dengan berada di 16 besar. Bahkan jika mereka tidak naif dengan bertahan saat unggul 2-0, bisa saja mereka menyingkirkan Belgia dan melaju ke 8 besar.

Di pot kedua, Irak dirasa akan menjadi negara yang paling kuat dan bakal sangat merepotkan bagi Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, berdasarkan data dari Soccerway, Timnas Indonesia selalu kalah di 3 pertemuan terakhir dengan Irak.

Bahkan dari tiga pertemuan terakhir itu, Timnas Indonesia sama sekali tidak mampu mencetak sebiji golpun.

Dan perlu dicatat bahwa rekor Timnas Indonesia melawan tim dari Timur Tengah sangatlah buruk dikarenakan kalah fisik.

Sedangkan lawan dari pot ketiga, mungkin Thailand akan menjadi lawan

Penipu Ngaku ...

Pada 2017 saat anak Teguh, Roso Hari Nugroho yang gugur atas seleksi penerimaan Bintara Polisi Tugas Umum TA 2017 di Polda Jawa Tengah, pada tahap seleksi kesehatan tahap II teringat Iis. Teguh kemudian menghubungi Iis ke nomor yang pernah diterimanya.

“Bu, ini anak saya kan gugur tes masuk Polri, apakah bisa membantu”, kata Teguh.

“Ya, bisa Pak, tapi ujung-ujungnya juga uang nanti itu Pak Teguh,” ujar Iis. Dua hari kemudian, Iis datang ke rumah Teguh. Ditemani isterinya, Sulkanah, Teguh menemui. “Saya bisa menghidupkan nomor pendaftaran polisi yang sudah mati atau gugur 100% tapi menggunakan uang Rp 150 juta,” kata Iis ke keduanya meyakinkan “Mohon maaf, Pak Teguh dan Bu Teguh, kehidupan Pak Teguh dan Bu Teguh lebih mampu saya. Masalahnya saya itu kerjanya di kejaksaan, punya gaji bulanan dan suami saya punya gaji bulanan. Buat apa saya bohongi Pak Teguh dan Bu Teguh. Kakak saya nanti yang ngurus semuanya, dia Kapolda Jawa Barat,” ujar Iis meyakinkan.

Belakangan, Iis dikrtahui tidak dapat menghidupkan nomor pendaftaran polisi yang sudah mati atau gugur 100% meski menggunakan uang

Loekito Raharjo ... foto copy zkte penolakan waris itu. Ia memberi keterangan “Notaris ini bikin akte palsu”.

Atas unggahan tersebut kemudian dikomentari oleh Indra Santoso yang berteman dengannya di fabebook.

“Wah........korbane piro ya... ?”, komennya.

Komentar juga dibuat Leniewati Djaja Atmadja (teman Facebook). “Lha kan notaris sdh lama to???” komennya.

Atas unggahan tersebut, diduga notaris Tan Bian Tjong, S.H. tak terima dan melapor ke polisi karena merasa dicemarkan nama baiknya. Berdasarkan penelusuran ahli Ferdinandus Setu, S.H.,

(Sambungan dari Halaman 11)

yang kalau bisa dihindari saja. Meski sesama Asia Tenggara, justru faktor sudah saling mengenal akan menjadi bumerang bagi Timnas Indonesia karena Thailand sudah tahu cara antisipasi gaya main kita.

Selain itu, dari 7 pertemuan terakhir, Thailand mampu mengalahkan Timnas Indonesia sebanyak 5 kali dengan hanya dua kali kalah. Lebih menyedihkan lagi, dua kemenangan Timnas Indonesia itu diraih di kandang sendiri dengan skor yang sangat tipis nan identik, 2-1.

Lalu dari pot keempat, ada Yaman yang diyakini akan menjadi lawan yang sulit sekaligus melengkapi komposisi grup neraka yang sebisa mungkin dihindari Timnas Indonesia.

Dari segi rekor pertemuan, Yaman unggul dengan sekali menang dan dua seri tanpa pernah kalah dari Timnas Indonesia. Tentu dengan catatan tidak pernah menang dan berasal dari Timur Tengah, Yaman akan jadi tim yang sangat sulit dikalahkan.

Berikut 4 calon lawan yang bisa bikin Timnas Indonesia berada di grup neraka: Jepang, Irak, Thailand, dan Yaman. (idn) (Sambungan dari Halaman 15)

Rp 150 juta. Iis juga bukanlah pegawai kejaksaan. Suaminya adalah seorang tentara yang bernama Pelda Suryono yang berdinas di Koramil Karangsambung.

Suryono sendiri saat ini, informasinya sedang kesulitan keuangan karena uangnya telah digunakan untuk membayar ke koperasi untuk menanggulangi uang yang sebelumny diminta Iis. Iis diketahui juga telah menipu orang lain yang ingin masuk menjadi tentara atau polisi.

Sementara, atas kata-kata Iis, Teguh dan isterinya percaya. Namun keduanya hanya menyanggupi memberikan uang ke Iis Rp 135 juta. Uang diberikan bertahap secara tunai dan transfer lewat dik Teguh, bernama Ida Yuliawati.

Bahwa ternyata, uang yang diserahkan kepada Iis tidaklah digunakan untuk meluluskan anak Teguh dalam mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri tersebut. Namun digunakan untuk kebutuhannya sehari hari.

“Atas perbuatannya, Iis Suryani dijerat kesatu, Pasal 378 KUHP. Kedua, Pasal 372 KUHP,” kata Gilang Prama Jasa, Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Semarang yang menangaji perkaranya. (far) (Sambungan dari Halaman 15)

M.H atas akun facebook https://www. facebook.com/loekito.hidajat dan akun Instagram . https://www.instagram. com/loekitohidajat/?hl=en adalah milik Loektio.

Atas perbuatannya, Loekito dijerat Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Serta Pasal 310 ayat (2) KUHP. Perkaranya ditangani tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Semarang, Darwin S Mangatas Situmeang, Steven Lazarus, Syafruddin. (far)

Maskot ASEAN ... dengan keberagaman,” kata dia di Kantor Kemenpora.

Ngendog, lanjutnya, artinya bertelur dan memiliki makna melahirkan atlet-atlet muda yang penuh semangat dan berprestasi. Sedangkan tema yang diangkat, yakni Unity, Spirit and Respect.

Menpora Imam Nahrawi memberikan apresiasi terkait pemilihan logo dan maskot Warak Ngendog tersebut.

Menurut dia, Warak Ngndog memiliki makna yang agung dan mendalam, sehingga tepat untuk dijadikan maskot ASEAN School Games ke-11.

Sayembara Maskot ...

Kota Provinsi Zhejiang itu.

Rancangan maskot harus diterima panitia paling lambat tanggal 15 Juli 2019 untuk kemudian diseleksi oleh dewan juri. Pengumuman pemenang akan disampaikan

pada akhir tahun 2019 dan panitia akan memberikan hadiah langsung berupa uang tunai senilai 120.000 RMB kepada pemenang.

Informasi lebih lanjut mengenai sayembara tersebut bisa

Qomar... buatan SKL hingga akhirnya keluar surat tersebut. Qomar disangka melanggar Pasal 263 KUHP. Ancaman hukumannya 7 tahun penjara.

Komar merupakan pelawak berdarah Sunda yang kerap bermain bersama Derry, Eman, dan Ginanjar dalam grup lawak Empat Sekawan yang tenar era 1990-an. Mereka membintangi komedi berjudul Lika-Liku Laki-Laki.

Pria kelahiran 11 Maret 1960 itu pernah mencicipi panggung politik sebagai anggota DPR RI periode 2004-

2009 dan 2009- 2014 FraksiPartai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII. Suami Siti Mariyam tersebut pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Cirebon pada 2013 yang diusung Partai Demokrat namun gagal.

Muhadi Setiabudi mengatakan, penunjukan Komar sebagai rektor didasarkan pada pengalaman akademis yang dimiliki komedian tersebut.

Selain itu, Komar dianggap memiliki bakat di banyak bidang, yakni hiburan, politik, akademis, maupun keag-

jalan-jalan sampai malam hari, antara lain di kompleks perkantoran terpadu Pemkab Boyolali.

Sekitar pukul 00.30 WIB, mereka berhenti di taman samping SMKN 1 Mojosongo, Boyolali. Ketika itu, mereka didatangi tiga orang laki-laki tak dikenal. Dua diantaranya tersangka.

Saksi W diminta mengantarkan salah satu pria teman kedua tersangka untuk mengantarkan ke Sawit mengambil sepeda motor. Sedangkan korban ditinggal di TKP bersama kedua tersangka.

Saat itulah, kedua tersangka melakukan aksi bejatnya.

jelang dini hari. Korban dibentak dan dibawa menuju mobil untuk bertemu tersangka lain sebagai komandannya dan menanyakan identitas serta surat-surat kendaraan. Apabila tidak ada maka tersangka meminta barang-barangnya sebagai jaminan dan menga-

Bapak Ajak ...

07.30 WIB. Kapolsek Polokarto, AKP Aris Dwi Handoko mengatakan, warga mendengar teriakan dari rumah Totok dan langsung mendobrak pintu.

Di dalam, ditemukan pelaku dan dua anaknya, Alfia (19) dan JF (12) dalam kondisi tergan-

(Sambungan dari Halaman 11)

dibuka di laman: www.hangzhou2022.cn. Asia Games ke19 itu digelar di Hangzhou pada 10-25 September 2022.

Pada tahun yang sama juga digelar Olimpiade Musim Dingin di Beijing. (nat)

amaan.

“Pak Komar itu sudah berpengalaman di bidang pendidikan. Ia multitalenta.

Dipanggil sebagai pelawak tidak diragukan lagi, jadi negarawan juga bisa, kiai pun bisa,” kata Muhadi kala itu.

Pelantikan Komar tersebut dihadiri pelawak dan artis teman Komar, yakni Ginanjar, Eman, dan Derry. Hadir pula politikus Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, dan anggota DPRD Provinsi Jateng dari Partai Demokrat, Dedy Yon Daryono. (bes) (Sambungan dari Halaman 15)

Polisi Gadungan ... jo, AKP Haryo Seto Liestyawan mengatakan, sasaran pemerasan, pasangan muda-mudi yang berpacaran di sekitar Alun-alun Kutoarjo dan Purworejo. Akhir Mei 2019 lalu, polisi gadungan itu beraksi.

“Pasangan yang berduaan di tempat yang sepi men-

“Ada makna dan nilai-nilai yang agung sekali dari Warak Ngendog itu, yakni kebersamaan dan saling menghormati. Dari maskot itu juga kita bisa belajar bahwa berbeda itu indah. Tentu saja ini harus disebarluaskan ke masyarakat,” ujar Imam. (nat)

(Sambungan dari Halaman 15)

Dua Pria ...

Tersangka, Dony Maulana GM (31) dan Muhammad Nur Shodiq (24), kedua warga Desa Jenengan, Kecamatan Sawit, Boyolali. Keduanya ditahan di sel tahanan Mapolres Boyolali.

Perkosaan dialami NM (17) warga Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Pemerkosaan itu terjadi di jalan Solo-Semarang, di taman kota samping SMKN 1 Mojosongo. Kejadiannya pada Senin (24/6/2019) sekitar pukul 00.30 WIB. Awalnya korban bersama temannya W pada Minggu (23/6/2019) malam jalan-jalan berboncengan mengendarai sepeda motor. Keduanya

(Sambungan dari Halaman 11)

Korban dipaksa melakukan hubungan layaknya suami istri. “Kedua tersangka memaksa dan membekap mulut korban.

Kedua tersangka juga mengancam akan membunuhnya jika korban tidak mau melakukan hubungan layaknya suami istri itu,” jelas dia.

Temannya kembali ke TKP dan memergoki langsung melapor ke kantor Satpol PP Kabupaten Boyolali. Petugas piket Satpol PP selanjutnya melaporkannya ke Polres Boyolali. “Kedua tersangka ditangkap di rumahnya masing-masing di hari yang sama,” imbuhnya. (rik) (Sambungan dari Halaman 15)

takan bisa diambil di kantor,” terangnya.

Polisi yang menerima laporan kejadian itu berhasil menangkap keduanya pertengahan Juni 2019 lalu. Ke petugas, Ambar Handoyo mengaku mendapat sejumlah HP korban. (ejo) (Sambungan dari Halaman 15)

tung dengan tali terikat di leher.

“Anak pertamanya kondisinya lemas dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sedangkan anak keduanya hanya mengalami luka ringan,” katanya.

Totok yang juga diselamatkan warga justru berlari. Dia

juga menusukkan pisau ke perutnya sendiri hingga bersimbah darah. Belum diketahui motif aksi pelaku. “Dugaannya masalah keuangan,” kata dia mengaku masih mendalami dengan memeriksa saksi-saksi, pelaku dan korban. (rik)

22

SAMBUNGAN

Hindari Makanan ...

(Sambungan dari Halaman 7)

daging tersebut lembut dan empuk.

Dengan begitu, Anda akan lebih mudah untuk mengunyahnya. Alternatif lainnya, Anda juga bisa makan daging ayam dan ikan. Keduanya sama-sama tinggi protein namun punya serat daging yang lebih halus.

Selain memerhatikan asupan makanan yang dimakan setiap hari, penting juga untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Sebab, gigi yang dipasangi behel lebih mudah untuk mengalami pembusukan karena sisa-sisa makanan menempel di celah gigi atau kawat gigi.

Tak heran jika dokter gigi selalu me-

wanti-wanti setiap pasiennya untuk ekstra hati-hati dalam merawat behel dan kesehatan giginya. Pastikan Anda rajin sikat gigi setidaknya dua kali sehari menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, ya.

Nah, setiap kali Anda selesai sikat gigi, pastikan juga bahwa tidak ada makanan yang tersangkut di celah-celah gigi dan di sekitar kawat gigi Anda.

Ingat, mengonsumsi makanan yang tepat dan menerapkan kebersihan gigi dan mulut adalah kunci utama supaya perawatan ortodontik yang sedang Anda jalani berjalan optimal. (oln)

Mantan Bupati ... hyu Iswandono untuk melakukan lelang pengadaan. Wahyu Iswandono dalam pembuatan Gambar dan RAB, berkoordinasi dengan M. Choiron (Ketua Pokja).

Oleh M. Choiron, Wahyu Iswandono juga diminta membuat HPS. Setelah semua dokumen selesai dibuat Wahyu Iswandono menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Rahardjo untuk disetujui.

Pelaksanaan pekerjaan Wahyu Iswandono bertindak sebagai pengawas teknis dari pihak penyedia jasa (pemenang lelang PT. Duta Rama). Rahardjo menunjuk PT Duta Rama sebagai penyedia/jasa berdasarkan Surat Penunjukan pelaksanaan paket pekerjaan pelebaran, perawatan dan talud jalan dan jembatan Kec. Gunem, Kec. Pamotan, Kec. Sulang dan Kec. Sale Nomor 01/DP.69/BM-PPK/ XI/2011 tanggal 4 November 2011.

Penunjukkan itu diketahui hanya akal-akalan. “Rahardjo mengetahui bahwa dalam proses lelang telah terjadi persekongkolan antar penyedia jasa yakni PT Duta Rama (selaku pemenang), PT Widya Satria dan PT Karya Utama. Dokumen spesifikasi teknis dan HPS juga ditetapkan menggunakan proses yang tidak benar, “ jelas jaksa dalam surat dakwaan perkara Rahardjo.

Tak hanya itu, terjadi saling mempengaruhi dan pertentangan kepentingan para pihak yang terkait dalam proses pengadaan. Yakni antara Pokja dan PPKom atas pembuatan gambar, RAB, HPS hang dibuat Wahyu Iswandono dari peserta lelang. Serta berkoordinasi dengan Moch. Choiron (Ketua Pokja) dan Rahardjo.

Proyek sendiri, seharusnya dikerjakan PT Duta Rama. Namun pada kenyataannya pekerjaan diserahkan kepada pihak lain. Informasinya, proyek dikerjakan oleh perusahaan milik HM Salim, CV AHK (Amir Hajar Kilsi). Pekerjaan sendiri ternyata sudah dilaksanakan sebelumnya.

“Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sejak sekira bulan Agustus Tahun 2011 atau sebelum lelang dilaksanakan dan PT Duta Rama dinyatakan sebagai pemenang lelang,”ungkap jaksa.

Oktober 2011 serah terima kedua kegiatan pelebaran, perawatan dan talud, jalan dan jembatan Kecamatan Gunem, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sale dan Kecamatan Sulang. Selanjutnya diterbitkan SPP dan ditindaklanjuti SPM oleh Kadis PU, Mujoko. Berdasar itu, pada 28 Desember 2011 dana dicairkan Rp 4,123 miliar.

Padahal, proyek sendiri belum selesai 100% sebagaimana dalam kontrak. “Hal ini sesuai dengan fakta bahwa dalam

(Sambungan dari Halaman 8)

pelaksanaannya, pekerjaan paving di ruas jalan Pamotan-Gambiran tersebut dilaksanakan pada bulan Januari 2012 sesuai surat jalan/bukti pengiriman paving blok yang tercatat tanggal 12 Januari 2012 hingga Februari 2012. Sedangkan berdasarkan addendum kontrak, kontrak berakhir tanggal 29 Desember 2011; Sedangkan sesuai SP2D, pembayaran 100% pekerjaan diajukan tanggal 28 Desember 2011 (SPP dan SPM), dan telah dibayarkan tanggal 30 Desember 2011,” ungkap jaksa.

Menyetujui proses pembayaran, PPKom meminta PPHP menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Naskah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Alasannya untuk penyerapan anggaran akhir tahun, meski nyatanya mengesampingkan kondisi riil atau progress pekerjaan di lapangan yang belum selesai 100%.

Tak hanya itu, PPKom juga meminta Agus Rahmat Solichin selaku Pengawas Lapangan untuk membuat laporan pengawasan yakni MC.01 dan MC. 02 berikut backup data dan laporan mingguan secara fiktif seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%.

Bahwa akibat dari proses perencanaan hingga lelang yang tidak sesuai prosedur.

Serta pelaksanaan proyek yang menyimpang, telah memperkaya pihak PT Duta Rama dalam hal ini dinikmati Ir. Muhammad Zuhri selaku direktur.

“Muhammad Zuhri sendiri mengakui menerima fee bersih Rp 75 juta. Kuasa PT Duta Rama yakni Budi Harsono dan Mujiono atas jasa mereka dalam merekayasa proses bersama timnya (Wahyu Iswandono dan Mujiono) menikmati bertambahnya kekayaan total Rp 48,645 juta. Serta memperkaya pelaksana pekerjaan atau penyedia jasa pemenang lelang yakni PT Duta Rama Rp 1.400.360.430.

Hasil kajian teknis tim teknis Unnes dan audit penghitungan keuangan negara auditor BPKP Perwakilan Jateng, dinyatakan terjadi kerugian keuangan negara Rp3.827.090.908. Rinciannya, atas nilai pekerjaan di Sale yang telah dibayar Rp2.714.545.421. Nilai pekerjaan di Pamotan yang telah dibayar Rp1.112.545.487, atau sejumlah Rp3.827.090.908.

Dalam perkara ini, Rahardjo dijerat primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 dan subsidair pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (far)

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Perintah Bupati ... selaku PPKom, Rp 1 juta ke Sigit Dwi Saputro selaku Kepala Seksi Pengelolaan Air Tanah dan Rp 2,5 juta ke Ketua Tim Kajian Pengelolaan Anggaran DPPID TA 2011.

Dalam pembelaannya, Agus Supriyanto telah menjelaskan asal muasal proyek. Menurutnya, ia hanya diperintah bupati Salin. Inisiatif penentuan sasaran/lokasi kegiatan sudah ditentukan Bupati Kabupaten Rembang, HM Salim.

Kepada wartawan di sela sidang tahun 2014, Agus mengungkapkan jika proyek tumpang tindih. Proyek ESDM dari anggaran APBN Rp 1,52 miliar itu diketahui bertumpukan dengan proyek Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Rembang senilai Rp 4,5 miliar yang dibiayai DPU Provinsi Jateng.

Kedua proyek berada di lokasi sama di jalan antara Desa Wonokerto Kecamatan Sale sampai dengan Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang sepanjang sekitar 6,9 kilometer yang jangka waktunya bersamaan.

“Proyek PPID dikerjakan pada Oktober-Desember. Pada Desember, masuk dikerjakan dinas PU terkait,” kata dia kala di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

Agus mengatakan, awalnya bupati memanggil dan memerintahkan agar ia membantu pelaksaan proyek.

“Bupati memanggil kami, dikatakan bupati, saudara Budi Harsono dari konsultan perencanaan yang akan menggarap. Langsung perintah itu dari bupati. Bupati perintahkan, nanti budi akan menemui. Kepada saya, mereka (Budi) mengatakan ada ‘dawuh’ dari bupati,” katanya menirukan.

(Sambungan dari Halaman 8)

Penentuan lokasi dan perencanaan proyek sendiri, kata dia, diinisiatori bupati (Moch Salim). “Ada perintah dari bupati kepada saya terkait proyek ini. Keterlibatannya sangat besar. Semua sudah dipaketkan semua. Tidak ada yang tidak (melibatkannya). Proyek pembuatan jalan itu juga sebagai jalan menuju pertambangan CV AHK (Amir Hajar Kilsi) milik bupati.

Keterlibatannya jelas ada, sangat kuat, bahkan dia beperan aktif,” kata Agus.

Ahli Kotot Utomo, auditor dari BPKP Jateng yang diperiksa di perkara Agus pernah menyatakan kerugian negara Rp 1,5 miliar atas proyek fiktif itu. “Total lost kerugiannya, sama seperti nilai proyek yang dialokasikan. Karena pilihan lokasi di jalan khusus milik Perhutani. Polanya jalan dikuasasi Perhutani. Dan sebelumnya sudah ada kerjasama dengan penambang yang butuh jalan itu. Ada kewajiban penambang (membangun jalan). Ada kesalahan dalam penetuan lokasi,” kata saksi Kotot. (far) Nama lengkap : Rahardjo ST MT bin Yukinun Tempat lahir : Rembang, 26 Mei 1966/ 52 tahun Warga : Ds Mondoteko RT 001 RW 001 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dan/atau Jl ANGSANA A.V Nomor 3 Beringin Indah RT 007 RW 001 Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Pekerjaan : PNS/ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang (mantan Kabid Bina Marga DPU Kabupaten Rembang, PPK kegiatan pelebaran perawatan dan talud jalan dan jembatan Kec Gunem, Kec Pamotan, Kec Sulang dan Kec Sale TA 2011).

Penahanan : Penyidik tidak menahan. Jaksa Penuntut Umum melakukan penahan kota sejak 2 Mei 2019.

Ombudsman ...

Beberapa waktu lalu, terbit Surat Edaran Mendikbud RI dan Permendikbud 20/2019 tentang perubahan atas Permendikbud 51/2018. “Kuota untuk jalur zonasi 80 persen, jalur prestasi 15 persen, quota jalur perpindahan orang tua

(Sambungan dari Halaman 10)

lima persen. Artinya, terjadi perubahan dalam quota zonasi dan jalur prestasi,” tambah dia.

Ombudsman Jateng mendorong Kemendikbud dan Pemda mensosialisasikan serta menurunkan tim pen-

Tak Semua ...

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kuota penerimaan peserta didik baru yaitu 90 persen. Terbagi dalam 15 persen prestasi dalam

(Sambungan dari Halaman 10)

zona, 75 persen murni zona (sangat dekat), 5 persen untuk prestasi luar zona dan 5 persen untuk pindah domisili orang tua.

Untuk diketahui, di Jawa

Pemda Belum ...

“Tahun 2018 transfer daerah sebesar Rp 279,4 triliun, tahun 2010 mencapai 308,38 triliun,” terangnya.

Kemendikbud menyampaikan penambahan anggaran

sebesar Rp12,22 triliun untuk tahun anggaran 2020. Adapun pagu indikatif rencana APBN tahun anggaran (RAPBN TA) 2020 sebesar Rp34,534 triliun.

Empat program prioritas nasi-

onal yang akan dilaksanakan Kemendikbud pada tahun anggaran 2020 di antaranya Perluasan Akses Pendidikan, Peningkatan Mutu, Kebudayaan dan Bahasa, serta Revitalisasi Vokasi. (nat) (Sambungan dari Halaman 11)

sempat dirumorkan akan menggantikan Ivan Kolev di Persija Jakarta usai datang ke ibu kota. Namun, dengan kabar ini, klub Indonesia yang menginginkannya terpaksa

Stadion Pantura ...

Jateng juga melakukan verifikasi lapangan sepak bola di Pemalang dan Tegal.

Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Persiku Ku-

Tengah ada sekitar 540.000 lulusan SMP, MTs, dan Paket B sederajat. Sementara, kapasitas SMA Negeri di Jateng 113.000 siswa dan SMK Negeri 94.500 siswa. (ang) (Sambungan dari Halaman 10)

Eks Pelatih ...

Annese. Pasalnya, eks pelatih PSIS yang menggantikan Subangkit pada Maret 2018 itu mengutamakan prestasi dan tidak mementingkan uang.

Pada awal Juni 2019, ia

gawas pelaksanaan PPDB agar keluhan masyarakat tertangani. “Kami mengajak masyarakat. Awasi, Tegur, Laporkan apabila menemukan maladministrasi dalam pelaksaan PPDB Tahun 2019,” ujar dia. (ang)

dus Christian Rahadiyanto mengungkapkan tim verifikasi yang hadir di Kudus memang memberikan sejumlah catatan untuk ditindaklanjuti.

gigit jari.

Belize sendiri tergabung di zona CONCACAF. Negara yang kini berperingkat 166 ranking FIFA ini pernah tampil di Piala Emas pada tahun 2013. (idn) (Sambungan dari Halaman 11)

“Kami optimistis, sebelum laga kandang digelar 17 Juli 2019, Stadion Wergu Kudus sudah siap digunakan untuk kompetisi,” ujarnya. (dus)

SAMBUNGAN 23

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Prabowo belum ...

(Sambungan dari Halaman 2)

“Kami akan meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah konstitusional,” kata dia.

Calon presiden inkumben, Jokowi mengatakan rangkaian Pemilu yang berlangsung sebelumnya menjadi momen pendewasaan bagi demokrasi di Indonesia. Masyarakat Indonesia, kata dia, telah melaluinya dengan tetap menjunjung konstitusi.

“Rakyat sudah berbicara, rakyat sudah berkehendak. Suara rakyat sudah didengar. Rakyat sudah memutuskan dan telah diteguhkan oleh jalur konstitusi di jalan bangsa yang beradab dan berbudaya,” kata Jokowi saat jumpa pers menyikapi putusan MK. MK menilai dalil permohonan tim hukum Prabowo - Sandiaga terkait kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif tak terbukti dan tak beralasan secara hukum. “Menolak seluruh permohonan pemohon,” kata Ketua Hakim MK Anawar Usman.

Kubu Prabowo - Sandiaga mengajukan gugatan terkait sengketa Pilpres karena menuding kubu Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin melakukan kecurangan yang

Zonasi ...

terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Ada beberapa dalil TSM yang diajukan oleh kubu Prabowo. Pertama, tim kuasa hukum pemohon menuding ada dukungan anggaran oleh kubu Jokowi. Misalnya, mereka menuding kubu Jokowi sengaja menaikkan gaji dan rapel PNS. Selain itu, BPN Prabowo pun menuding Jokowi menyalahgunakan birokrasi dengan mengerahkan pegawai BUMN. Poin tiga, kubu Prabowo pun menuding ada kebebasan pers, kemudian pengerahan aparat negara, dan perlindungan terhadap pendukung mereka.

Namun, hakim MK mematahkan semua dalil kubu Prabowo - Sandiaga. Soal ketidaknetralan aparat, misalnya, hakim melihat kubu pemohon tak bisa membuktikan adanya kecurangan tersebut. Alih-alih, hakim menolak berisi tautan berita yang diajukan kubu Prabowo.

Selain itu, Majelis Hakim MK juga tidak dapat menerima perdebatan tentang birokrasi, politik uang, dan jual beli suara oleh kubu Jokowi. “Pemohon tak bisa membuktikan,” kata majelis hakim. (nat) (Sambungan dari Halaman 6)

dasan eksistensial.

Ia berusaha menemukan cara-cara baru untuk menggali potensi unik siswa. Baginya, tiap hari harus ada kreativitas yang dikembangkannya. Sehingga materi yang disampaikannya tak sekedar materi hafalan.

Guru tidak mencekoki murid secara satu arah dengan bahan ajarnya, melainkan merangsang diskusi, membuka ruang terhadap kritik, melakukan dialektika antara teori dan fakta atau idealitas dan realitas, menanamkan nilai-nilai humanis, serta mengundang partisipasi murid dalam kegiatan belajar-mengajar. Guru tak lagi otoriter, guru berani momosisikan siswa sebagai “guru”.

Dengan model tutor sebaya, di mana

teman mereka sekelas yang sudah tahu, membimbing teman yang belum tahu di luar jam biasa. Dengan cara ini sosialitas diantara teman juga semakin dikembangkan, yaitu teman yang pandai peka pada kebutuhan teman yang kurang pandai.

Lewat tutor sebaya pula, konsepsi tolong-menolong, toleransi, saling menghormati dan menghargai antarsesama, tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin diintegrasikan dalam pembelajaran.

Sehingga menunjang bagi pembentukan karakter anak. Pada akhirnya bisa menghasilkan lulusan sekolah yang menjadi seorang individu yang cerdas, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur. (Kurniawan Adi Santoso)

Caleg DPRD ...

“Penetapannya menunggu MK memasukan pada buku register gugatan untuk Pileg 2019, yang direncanakan 1 Juli mendatang.

Adapun penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dilakukan paling lambat tiga hari setelah penulisan register,” katanya, akhir Juni lalu.

Penetapan, lanjutnya, juga akan mengacu pada arahan KPU Pusat dan provinsi. Diakuinya, sejauh ini tidak ada gugatan kepada MK

(Sambungan dari Halaman 5)

terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 di Batang.

Menurut dia, mekanisme penetapan calon DPRD terpilih dengan membentuk rapat pleno terbuka dan mengundang seluruh peserta pemilu legislatif, badan pengawas pemilu (bawaslu), serta pihak terkait. Selanjutnya, kata dia, KPU akan membacakan surat keputusan penetapan perolehan kursi dan calon DPRD terpilih. (tan)

Baru 2030 ...

“Kita harus siap memenuhi hak anak dan perlindungannya,” katanya usai acara “Bupati Batang, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan Tim Verifikasi Lapangan Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional 2019, akhir Juni lalu.

Secara nasional, laporan terhadap konvensi hak anak (KHA) seperti perlindungan terhadap anak dan kepemilikan akte kelahiran anak masih cukup tinggi. Pemerintah men-

(Sambungan dari Halaman 5)

gakui, masih memiliki PR (pekerjaan rumah) terhadap masalah anak, baik terhadap perlindungan anak maupun kepemilikan akte kelahiran.

Kini, wilayah yang sudah meraih sebagai kota atau kabupaten layak anak (KLA) di Jawa Tengah adalah Kota Solo, kemudian disusul Magelang, serta Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (tan)

Januari-Juni ... takan akan mengembangkan pengungkapan itu, Menurutnya, pemberantasan narkotika harus melibatkan sejumlah pihak.

Dalam rangka Hari Antinarkotika Internasional (HANI) deklarasi forum antinarkotika dan obat/ bahan berbahaya diikuti organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur sipil negara (ASN), dan gabungan organisasi wanita (GOW), Rabu.

(Sambungan dari Halaman 5)

Walikota Pekalongan Saelany Machfudz mengatakan pihaknya mendukung aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba.

“ASN harus bersih secara fisik dari pengaruh narkoba atau mengonsumsi obat berbahaya karena mereka bertugas memberikan pelayanan pada masyarakat,” katanya. (gan)

Pola Makan ...

Hasilnya, konsumsi biji-bijian yang rendah dikaitkan dengan penyebab kanker terbesar di AS, diikuti dengan asupan susu yang rendah, asupan daging olahan yang tinggi, asupan sayuran dan buah-buahan yang rendah, asupan daging merah yang tinggi, serta asupan minuman manis yang tinggi.

Peneliti juga menemukan bahwa kanker kolorektal merupakan kanker dengan pro-

(Sambungan dari Halaman 7)

porsi tertinggi yakni 38,3 persen disebabkan oleh pola makan yang buruk.

Peneliti menyimpulkan, pola makan merupakan salah satu faktor risiko yang sebenarnya dapat diubah untuk mencegah kanker.

Tingkatkan konsumsi bibi-bijian, susu, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, kurangi konsumsi daging olahan, daging merah, dan minuman manis untuk mencegah kanker. (dot)

Konsultasi ...

(Sambungan dari Halaman 6)

“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Maka dari itu, alat bukti menjadi unsur yang penting untuk menentukan status seseorang sebagai tersangka atau terdakwa.

Jika Menuduh Tanpa Bukti Sebuah tuduhan yang tidak berdasar (tanpa alat bukti) dapat dikatakan sebagai

fitnah. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”): Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP

adalah: Seseorang; Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan; Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar.

Akan tetapi, unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP ini harus merujuk pada ketentuan menista pada Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.227), R. Soesilo mengatakan bahwa keja-

hatan pada pasal ini dinamakan memfitnah.

Atas pasal ini, R. Soesilo merujuk kepada catatannya pada Pasal 310 KUHP no. 3 yang menjelaskan tentang apa itu menista.

Jadi menjawab pertanyaan Anda, menuduh orang lain tanpa bukti dapat dikatakan sebagai fitnah dan dapat dipidana sepanjang tuduhan tersebut tersiar atau diketahui orang banyak.

Tips Tampil ... sel-sel baru dengan cepat. Kondisi ini membuat kulit Anda terlihat kusam dan tidak rata, bahkan seperti ada kerutan. Maka itu eksfoliator sangat dibutuhkan untuk menghilangkan tumpukan sel kulit mati ini.

3. Pelembap Pelembap dibutuhkan oleh semua jenis kulit meskipun jika kulit Anda berminyak. Pelembap dibutuhkan untuk mengunci kadar air di kulit Anda sehingga wajah tetap terhidrasi dan tidak kekurangan kandungan air alaminya. Wajah yang terhidrasi juga akan membuat

Demikian jawaban dari kami.

(Sambungan dari Halaman 7)

kulit terasa lembut dan halus sehingga dapat membantu meminimalkan munculnya kerutan wajah.

4. Gunakan sunscrreen sebelum beraktivitas Jika Anda akan beraktivitas di pagi hingga siang hari, jangan lewatkan penggunaan tabir surya minimal 30 SPF. Tabir surya melindungi kulit Anda dari paparan sinar matahari yang bisa merusak kolagen dan menyebabkan kulit mudah menjadi tipis, berkerut, dan timbul bercak hitam akibat hiperpigmentasi kulit.

5. Gunakan serum atau krim wajah Setelah membersihkan dan mengeksfoliasi kulit, tahap selanjutnya adalah menutrisi kulit. Ada berbagai cara untuk menutrisi kulit dengan krim wajah di malam hari atau penggunaan serum wajah.

Anda bisa menggunakan keduanya, atau pun satu saja sesuai dengan yang Anda butuhkan.

6. Filler jaringan lunak Cara meremajakan kulit ini tidak bisa dilakukan sendiri di rumah seperti cara-cara sebelumnya. Filler dilakukan dengan menyuntik jar-

ingan lunak di bawah kulit untuk menambah tinggi area tulang pipi, memperbaiki garis rahang, menghilangkan bekas luka, mengisi garis-garis kerutan.

7. Mikrodermabrasi Proses meremajakan kulit ini biasanya dilakukan oleh orang di atas usia 40 tahun. Mikrodermabrasi pada dasarnya adalah metode pengangkatan sel kulit mati. Namun, metode eksfoliasi kali ini menggunakan kristal aluminium hidroksida yang sangat kecil di permukaan kulit.

8. Microneedling Proses meremajakan kulit kali ini harus ditangani dengan dokter kulit ahli kecantikan yang sudah terlatih. Dalam teknik ini, dokter akan menusukkan beberapa jarum kecil, tipis, dan tajam ke kulit.

9. Terapi laser Terapi laser merupakan langkah untuk meremajakan kulit yang sangat canggih dibandingkan cara lainnya. Laser yang digunakan ini dapat menghilangkan garis-garis dan kerutan secara signifikan di kulit.

Sehingga tekstur kulit, warna, dan kekencangan bisa berubah. (dot)

24 HALAMAN

E MADING KENDAL

Tabloid INFOPlus

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019

Tabloid INFOPlus No. 9 | 1-15 Juli 2019 | ISSN 2657-2324

Tak Adil !!!

Korupsi Insentif RSUD Kraton

S

Kusnin

Amat Antono

MANAJEMEN PT PSIKO DINAMIKA dan REDAKSI Tabloid INFOPlus

mengucapkan

Selamat & Sukses Atas Terpilihnya

emarang Penyidik dan penuntut umum kasus dugaan korupsi pemotongan insentif manajerial pejabat struktural RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan tahun 2014-2016 dinilai diskriminatif atau tidak adil. Dalam kasus itu, hanya dr M Teguh Imanto dan Agus Bambang Suryadana, mantan Direktur serta Wadir Adminitrasi Umum dan Keuangan (AUK) RSUD Kraton ditetapkan tersangka.

Keduanya disangka korupsi, terkait kebijakan pemotongan insentif yang mengakibatkan kerugian negara Rp 4,2 miliar. Tersangka Teguh dan Agus sendiri yang juga berhak atas remunerasi atau insentif tak menerima, karena ikut dipotong. Atas kebijakan “paksaan” itu justeru menguntungkan atau memperkaya sejumlah pihak lain, pejabat dan mantan pejabat Pemkab Pekalongan.

Mereka, bupati dan mantan bupati, wakil bupati, Sekda, anggota dewan serta pejabat lain di RSUD. Ratusan juta rupiah mengalir ke mereka. Atas penyidikan kasusnya, mereka mengaku menerima dan mengembalikan uang “haram” yang diterimanya.

Di antara mereka yang menerima dan mengembalikan, mantan bupati Amat Antono, Bupati Pekalongan Asip Kholbi dan Wabup Arini Harimurti (isteri Amat Antono) dan Sekda Mukaromah Syakoer serta Ketua DPRD Hindun.

Ketidakadilan terjadi karena mereka yang menerima tak diproses hukum, dijadikan tersangka. Kejaksaan yang berwenang memproses mengakui memberikan kebijaksanaan terhadap mereka.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng telah melimpahkan berkas dan dua tersangka ke penuntut umum Kejati Jateng, 18 Juni lalu. Kejaksaan memutuskan menahan keduanya.

“Kami terima pelimpahan dari peny-

idik. Segera nanti kami ajukan ke persidangan,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Kusnin.

M Teguh dan Agus dijerat pasal 2 (1) subsidair pasal 3 UU RI nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU RI nomor 20/2001 tentang Tipikor. Serta pasal 12 huruf (f ) UU yang sama jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. “Penuntutan dari jaksa Kejati dan Kejari,” imbuh Kusnin.

Kebijaksanaan Kusnin mengakui, ada pengembalian oleh pejabat penerima uang insentif.

Jumlahnya miliaran. “Sudah dikembalikan. Sekitar Rp 1.8 miliar atau berapa,” katanya tak menjelaskan identitas pengembali dan rincian jumlahnya.

Kusnin mengakui, memberi kebijaksaan atas penanganan perkaranya.

“Mantan bupati, ada kebijaksaan,” kata dia.

Amat Antono, terakhir dua kali menjabat Bupati Pekalongan, terkahir periode 2011-2016. Ia gabung ke Partai Nasdem dan menjadi Caleg DPR-RI Dapil Jawa Tengah X pada Pileg 2019 lalu, namun gagal.

Tjahjono, pengacara tersangka Agus menuding, penegak hukum tidak adil menangani kasus. Terkait pengembalian uang para pejabat yang menerima, menurutnya, hal itu tidak menghapus pidana.

“Mereka harus ikut diproses hukum.

Logika hukumnya. Jika mereka mengakui merima uang yang disangkakan uang negara. Jika dikembalikan dan ada yang tidak dikembalikan harusnya diproses. Saya melihat ada disparitas.

Kenapa hanya pak Teguh dan Agus tersangkanya. Sementara yang menerima hanya jadi saksi. Harusnya mereka diproses hukum,” kata dia.

Senada, pengacara Teguh Imanto, T Asjad menegaskan, uang pengembalian para penerima insentif menjadi barang bukti. “Sesuai berkas berita acara penyitaan barang bukti, ada penyitaan uang dari Tesa (Risky Tesa M), pengembalian dari Ahmad Antono, Asip, Harimurti, Sekda dan Hindun,” ungkapna.

Selaku direktur, kata dia, Pak Teguh ti(Bersambung di Hal. 20)

RSUD Kraton memiliki PNS terdiri 33 dokter 140 perawat 53 paramedis 117 pegawai. Sementara non PNS sebanyak 11 dokter 5 perawat 11 paramedis dan 332 pegawai.

Pemotongan insentif manajerial bagi eselon II, eselon III a dan III b sesuai dengan tingkat tanggungjawab.

Direktur menerbitkan SK sebagai payung hukum bagi 13 pejabat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58/ 2013 tertanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani Amat Antono. Perbup dibuat mundur pada Juni 2014.

Insentif pegawai termasuk tersangka Teguh Imanto dan Agus Bambang, perbulan antara Rp 120 juta sampai Rp 10 juta. Uang tak pernah diberikan, tapi ditampung bendahara di rekening penampungan.

Dana digunakan kegiatan taktis operasional RSUD dan diberikan ke sejumlah pejabat setiap bulan. Aliran ke Amat Antono terjadi sejak 2013 sampai 2015, Asip Kholbi sejak 2015 - 2016 sekitar Rp 30 juta perbulan. Arini Harimurti, 2015 - 2016 sekitar Rp 25 juta. Mukaromah Syakoer 2014 sampai 2016 sekitar 20 juta perbulan.