Tabloid INFOPlus Agustus II 2019

Tabloid INFOPlus

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

Taj am dan Fakt ual

No. 12 | 20-31 Agustus 2019 | Harga Rp 5.000,- | ISSN 2657-2324

Berbagi Duit Rasuah Tuntutan Minimalis KPK n Kasus Suap Hakim dan Bupati Jepara

Semarang - Tuntutan pidana terhadap dua tedakwa perkara dugaan suap penanganan perkara, hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang Lasito dan Bupati Jepara nonaktif Ahmad Marzuqi telah dijatuhkan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang pemeriksa perkara keduanya menjatuhkan pidana.

JPU KPK menuntut Bupati Jepara nonaktif, Ahmad Marzuqi, selama 4 tahun penjara serta pidana denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa menilai, Marzuqi terbukti bersalah sesuai dakwaan pertama melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang (Bersambung di Hal. 5)

Jual Beli Tuntutan Jaksa

S

emarang - Transaksi suap dugaan jual beli tuntutan ringan penuntut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah atas perkara kepabeanan terdakwa Surya Soedharma, pemilik sekaligus Komisaris PT Surya Semarang Sukses Jayatama (SSSJ) diduga terjadi di Stasiun Tawang Semarang. Informasi yang dihimpun menyebutkan, nilai suap total diperkirakan sekitar Rp 2,5 miliar.

Bentuknya mata uang dollar Singapura sebesar 250 ribu.

Sejumlah pihak, oknum pegawai dan jaksa di Kejati Jateng dan Kejari Kota Semarang disebut-sebut terlibat dalam praktek kongsi itu. Informasinya, beberapa pihak mendapat jatah bagian berbeda.

Namun ada pula yang menolak.

Pembobol Bank Jateng Capem Ambarawa Masih Bebas Penerima Rp 295,9 Juta Was-Was

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menangani kasusnya hingga kini belum menjelaskan sejauh mana progres penyidikannya. Langkah penyidik Kejagung memproses kasus yang berawal terungkap dari kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kejati DKI Jakarta itu terkesan tertutup. Kejagung seolah tak terbuka dengan menyelematkan bawahan serta korpsnya.

Sejumlah pihak, telah diperiksa di Kejagung untuk dimintai keterangannya. Termasuk KPK yang juga membidik kasus itu, juga mengajukan izin pemeriksaan terhadap sejumlah pegawai dan jaksa di Kejati Jateng.

Mereka yang diperiksa, Asisten

Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Kusnin, Dwi Samudji SH Mhum (Kajari Kota Semarang), Benny Chrisnawa (staf TU Pidsus Kejati Jateng), Dyah Purnamaningsih SH (jaksa), Musriyono SH (jaksa), M Rustam Effendy SH MH (Kasi Tut pada Pidsus Kejati Jateng), Adi H Wicaksono SH (Kasi Eksekusi dan Eksaminisasi Kejati Jateng) dan Sukanti Amd (Bendahara Pengeluaran Kejari Kota Semarang).

Informasinya, tiga orang telah ditetapkan tersangka, yakni Kusnin, Benny dan M Rustam. Mereka informasinya telah ditahan. Penyidik kabarnya juga telah menetapkan Dwi Samudji, Kepala Kejari Semarang sebagai tersangka dan menjalani tahanan kota.

Akibat Film Dewasa, Aku di Penjara Pailit Ancam Suwanto dan CV Aneka Ilmu

2

INFO NASIONAL

Pendiri dan Penasehat: T. Supriyadi Pemimpin Umum & Penanggung Jawab: Andi Morgan Istiadi Pemimpin Redaksi: Sunardi S Pratomo Redaktur Pelaksana: Erdi Sunardi, Rio Tama, Kahlil Surya Reporter/ Koresponden: Suhali (Jakarta), Bambang Prasetyo (Surabaya), Theo Hasyim (Semarang), Nino M (Pantura Barat), Joko Susilo (Pantura Timur), Abdi Ning (Cilacap, Banyumas, Banjarnegara), Rio Utomo (Solo Raya), Endah Kurnia (Magelang Raya), Abdurrahman (Kendal), Budi S (Ungaran) Desain Visual & Layout: Omega Teknologi Informasi: Agung P dan Nur Dwi A Iklan & Sirkulasi: Suhali Krisnapati (manager), Imam Cahyadi Konsultan Hukum: Dr H Mochamad Rofian, SE, SH, MH, CLA Penerbit & Percetakan: PT Psiko Dinamika Nomor : AHU 61025.AH.01.01.Tahun 2011 Jl. Kandri Pesona Asri AI Gunungpati, Kota Semarang Layanan Pelanggan: 0812.8119.1692 / 0821.34555.407 atau redaksiinfoplus@gmail.com Website: infoplus.id

TARIF IKLAN Iklan Banner Halaman Depan (Full Colour) Rp 7.500.000,Full Colour 1 Halaman Belakang Rp 12.000.000,Full Colour 1/2 Halaman Belakang Rp 7.000.000,Full Colour 1 Halaman Tengah Rp 10.000.000,Advertorial 1 Halaman Dalam BW Rp 7.500.000,Advertorial 1/2 Halaman Dalam BW Rp 4.000.000,-

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

2.345 ASN Korupsi, 168 Belum Diproses

J

akarta - Kementerian Dalam Negeri mencatat hingga Agustus 2019, masih terdapat 168 aparatur sipil negara (ASN) di tingkat instansi di daerah yang belum diproses oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, ada 10 PNS di lingkup provinsi, PNS pemerintah kabupaten/kota 139 orang, PNS di kota 19 orang, total semua kurang lebih 168 orang.

Sejumlah faktor menyebabkan 168 orang itu belum diberhentikan secara tidak hormat oleh PPK daerah. Di antaranya, kejadian sudah berlangsung lama, kepala daerah sudah tidak menjabat, terdapat mutasi dan sudah meninggal.

Diakuinya, secara nasional, total 2.345 ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Dari jumlah itu harus dilakukan

pemberhentian dengan tidak hormat, sebanyak 2.259 di lingkup pemerintah daerah dan 98 orang di instansi pusat.

“Angka ini sudah progres yang cukup bagus, pertama angka jumlah pegawai kurang lebih 2.345 dan memang kami memahami tidak mudah melakukan ini,” ucap dia, belum lama ini.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan yang memperkuat surat keputusan bersama (SKB) untuk percepatan pemberhentian PNS yang terjerat kasus hukum tindak pidana korupsi berkuatan hukum tetap.

Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 menyebut pemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah untuk PNS yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap dan lain-lain. (nat)

Jokowi: Jaksa Agung Selanjutnya Bukan dari Partai Politik Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa jaksa agung di periode pemerintahan 2019-2024 tidak akan berasal dari kalangan partai politik. “Jaksa agung pasti bukan dari parpol,” ujar Jokowi, (Bersambung di Hal. 5)

Banyak PHK, Pencairan Klaim Hari Tua BPJS Naik Jakarta - Sepanjang semester I 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan mencatat pencairan dana untuk klaim jaminan hari tua atau JHT meningkat 16,8 persen secara tahunan. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Romie Erfianto mengatakan total klaim JHT (Bersambung di Hal. 5)

2020, Penerimaan Pajak dari E-commerce Dioptimalkan Jakarta - Presiden Joko Widodo menargetkan pendapatan negara di tahun 2020 sebesar Rp 2.221,5 triliun. Pemerintah akan mengoptimalisasi penerimaan baik dari sisi perpajakan maupun reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Di bidang perpajakan, pemerintah melanjutkan reformasi perpajakan berupa perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, serta penguatan basis datadan sistem informasi perpajakan.Pemer(Bersambung di Hal. 20)

Ditangkap Densus 88 Lagi Akibat Kasus Terorisme Jakarta - Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri mengamankan seorang warga Solo, Abdul Rohim yang terlibat terlibat dalam aksi teror.

Penggeledahan di rumah Rohim yang masih tinggal bersama orang tuanya.

Rohim bukan nama baru dalam dunia terorisme. Ia pernah ditangkap Densus 88 sekitar sembilan tahun lalu.

Saat itu dia berstatus sebagai siswa di

salah satu perguruan tinggi di Sukoharjo. Saat itu Rohim ditangkap bersama kakak kandungnya yang juga kuliah di kampus yang sama.

“Iya, dulu dia pernah ditangkap,” kata salah satu tetangganya, Ari, 16 Agustus.

“Tapi kakaknya akhirnya dilepas karena tidak terbukti terlibat,” katanya. (rik)

1.000 Pendaki Upacara HUT ke-74 RI di Puncak Lawu Magetan - Jumlah pendaki yang diperoleh Hari Ulang Tahun atau HUT ke-74 RI di puncak Gunung Lawu diperkirakan mencapai 1.000 orang. Mereka melalui jalur pendakian Cemoro Sewu, Kabupaten, Magetan, Jawa Timur hingga pukul 19.00, petugas loket di pos itu sudah mencatat 700 pendaki sudah masuk di jalur tersebut.

Manajer Junior Bisnis Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Lawu Dan Perluasan (KPH Lawu DS), Khaidir mengatakan bahwa menurut pendapat itu sesuai dengan kebiasaan yang menyangkut pendaki yang berasal dari jalur pendakian pada malam hari.

Setelah mencapai puncak dengan estimasi perjalanan sekitar enam jam, diperkirakan pendaki memiliki kebiasaan melihat matahari terbit.

Beberapa saat kemudian, mereka menggelar upacara yang rangkaiannya hanya pengibaran dan penghormatan bendera merah putih.

“Kami terlibat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Magetan, Polres, Paguyuban Giri Lawu, dan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan,” kata khaidir.

Antisipasi itu untuk menghindari kebakaran hutan yang merugikan terhadap para pendaki juga disiapkan. Hal itu, mencegah peristiwa yang terjadi pada pendaki berlalu tidak seperti yang terjadi pada 2015 lalu. (dot)

Pakde Karwo Mundur dari Demokrat Jakarta - Mantan Gubernur Jawa Timur dua periode, Soekarwo mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Pakde Karwo, mundur lantaran didapuk menjadi komisaris utama PT Semen Indonesia.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan partainya telah menerima surat pengunduran diri Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo.

“Beliau membuat surat pengunduran diri dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat),” kata Nurhayati, 15 Agustus.

Nurhayati mengaku, partainya menghargai keputusan Soekarwo mundur. Menurutnya, Soekarwo selama ini sudah berkontribusi besar untuk partai. Selain sebagai ketua DPD, Soekarwo juga merupakan anggota Majelis Tinggi Demokrat.

“Kami hormati beliau diminta untuk menjadi komisaris utama PT Semen Indonesia dan kami berdoa mudah-mudahan berhasil,” ujarnya. (nat)

INFO JATENG

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

3

Sensus Penduduk 2020 Diharap Lebih Akurat

S

emarang - Sensus penduduk secara nasional digelar 20202021 mendatang.

Sesuai kondisi dan perkembangan global, metode sensus direncanakan menggunakan sistem registrasi untuk menuju Program Satu Data Indonesia.

Pemprov Jawa Tengah menyatakan siap mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar sen-

sus.

Gu- bernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya akan mendorong partisipasi masyarakat secara ‘power full’.

Ganjar mengakui jika data pen-

duduk selama ini tidak pernah valid, meski demikian “single data” penduduk hanya BPS yang memiliki sehingga tetap menjadi acuan untuk menghitung data pendukung saat penyelenggaraan pemilu.

“Saya berharap, sensus ini akan jauh lebih cepat dan singkat. Kerja sama dengan Disdukcapil dengan mendigitalisasi itu bisa membuat data lebih akurat. Ajak masyarakat

Pemkab Minta 569 ASN Lagi Magelang - Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Pemerintah Kabupaten Magelang mengajukan penambahan 569 aparatur sipil negara (ASN) dalam perekrutan pegawai. Kabid Informasi dan Pengadaan Pegawai, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Magelang Arief Koestanto Setiadi mengatakan, usulan diajukan terkait rencana perekrutan ASN pemerintah pusat.

Perekrutan ASN dikatakannya melalui dua jalur, yakni calon

pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Berdasarkan surat dari Menpan RB, perekrutan ASN tidak boleh lebih dari jumlah pegawai yang pensiun.

Pada tahun 2019 ini jumlah pegawai yang pensiun di Kabupaten Magelang mencapai 569 orang. “Tahun 2019 kami mengajukan tambahan 569 ASN. Namun di surat edaran Kemenpan juga ada ketentuannya dengan komposisi 30 persen untuk CPNS dan 70 persen PPPK,” katanya.

Dari 569 ASN, lowongan CPNS ditetapkan sebanyak 170 orang dan lowongan PPPK sebanyak 399 orang. Formasi secara global, antara lain tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidikan.

Khusus untuk PNS, katanya, tenaga teknis sebanyak 104 orang, tenaga kesehatan sebanyak 54 orang, dan tenaga pendidikan sebanyak 12 orang, sedangkan untuk PPPK, terdiri atas tenaga teknis sebanyak 72 orang, tenaga kesehatan 263 orang, dan tenaga pendidikan 64 orang. (rio)

34 Koruptor di Jateng dapat Remisi Semarang - Sebanyak 34 narapidana koruptor di Jawa Tengah akan memperoleh remisi atau potongan masa hukuman dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah, Marasidin Siregar, 16 Agustus.

Secara keseluruhan terdapat 6.556 napi penghuni berbagai lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di provinsi ini akan memperoleh pengurangan masa hukuman.

“Besaran remisi bervariasi, antara satu hingga enam bulan,” kata dia.

Dari jumlah sebanyak itu, 208 orang di antaranya akan langsung bebas pada 17 Agustus 2019. Selain napi kasus korupsi, sebanyak 1.449 napi kasus penyalahgunaan narkotika juga akan memperoleh

“Bagi masyarakat yang tidak menguasai teknologi, BPS tetap menerjunkan 128 ribu petugas untuk ‘face to face’ dengan masyarakat,” katanya.

Sensus Penduduk 2020 berbeda karena biasanya petugas yang mengunjungi tempat tinggal penduduk, tapi nantinya masyarakat sendiri yang “mengupdate” datanya masing-masing. Sensu rencananya akan dilaksanakan sekitar Maret-April 2020. (ang)

Bumi Perkemahan Terintegrasi di Gunungpati Semarang - Ketua Kwarda Jawa Tengah, Siti Atikoh Ganjar Pranowo mengatakan, bumi perkemahan berkonsep terintegrasi dalam berbagai bidang dan ramah lingkungan diharapkan semakin keterampilan kepramukaan. Bumi perkemahan itu akan dijadikan pusat pembelajaran bagi anggota pramuka di Jawa Tengah untuk meningkatkan kemampuan kepramukaannya.

Hal itu diungkapkan, saat peletakan batu pertama pembangunan kawasan 2 Pusat Kegiatan Kepramukaan Candra Birawa di Karanggeneng, Gunungpati, Kota Semarang, 13 Agustus.

Pusat pembelajaran ini terintegrasi meliputi keterampilan kepramukaan, life skill dan ilmu pengetahuan. Konsep bangunannya juga akan disesuaikan dengan dunia kepramukaan, yakni ramah lingkungan.

Atikoh mengatakan, bumi perkemahan ini akan dibangun dengan konsep terintegrasi yakni memiliki gedung serba guna yang terbuka untuk umum.

“Gedung itu dibangun karena kalau kita mau mengadakan kegiatan yang indoor masih kekurangan tempat,” jelas Atikoh. (ang)

Petani Jateng Mulai Ajukan Klaim Asuransi

remisi.

Diungkapkan, jumlah napi dan tahanan yang menghuni 44 lapas dan rutan di berbagai daerah di Jawa Tengah saat ini mencapai

13.457 orang, terdiri dari 10.645 napi dan 2.812 tahanan. Jumlah tersebut kemampuan rutan dan lapas yang hanya mampu dihuni sekitar 8.197 orang. (ang)

Kemiskinan di Jateng Turun Semarang - Kemiskinan di Jawa Tengah diklaim turun. Data BPS menunjukkan hingga Maret 2019 warga miskin telah berkurang lebih dari 1 juta orang.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan catatan itu dalam Peringatan Ulang Tahun Provinsi Jawa Tengah ke-69 di Lapangan Pancasila, Simpang Lima Semarang, 15

buat vlog, lomba sosialisasi untuk aktivis sosial media,” ujarnya, 13 Agustus lalu.

Sebelumnya, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono mengatakan, pihaknya akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama.

Teknis pencacahan, diakui berbeda karena masyarakat yang akan melakukan pemutakhiran atau “update” data kependudukannya sendiri.

Agustus lalu.Dia mencatat dari bulan Maret 2014 hingga Maret 2019 penurunan kemiskinan mencapai 1.093.220 orang.

“Punika data BPS lho, mboten kula ingkang matur (data ini dari BPS lho, bukan saya yang bilang),”kata Ganjar.

Penurunan angka kemiskinan di Jateng terjadi siginifikan setiap tahunnya. Pada 2018 lalu, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan

penurunan angka kemiskinan terbaik secara nasional.

Selain pengurangan angka kemiskinan yang signifikan, sejumlah pekerjaan infrastruktur di Jateng lanjut Ganjar juga sudah dilaksanakan dengan baik. Bandara Ahmad Yani Semarang misalnya, sekarang menjadi bandara megah berfitur floating airport pertama di Indonesia. (ang)

Semarang - Musim kemarau menyebabkan ribuan sawah di Jawa Tengah mengalami puso. Klaim asuransi pun diajukan untuk mengurangi beban kerugian.

Total ada 9.676 hektare sawah yang tersebar di 21 kabupaten yang mengalami puso, terparah di Kabupaten Grobogan, yakni ada 1.827 hektare, kemudian di Kabupaten Pati ada 1.791 hektare dan Wonogiri ada 1204 hektare. Dibandingkan luas panen per Juli 2019, yakni 1.246.424 hektare, rasio luas sawah puso adalah sebesar 0,7 persen.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Suryo Banendro mengatakan, petani atau kelompok tani yang di awal musim telah terdaftar dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bisa mengajukan klaim saat padinya puso atau gagal panen akibat bencana kekeringan.

“Saat ini baru untuk komoditas padi, klaimnya sebesar Rp6 juta per hektare,” jelas Suryo, 14 Agustus.

Mengenai asuransi ini, lanjutnya, sebanyak 225.000 hektare sawah ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Untuk preminya dari Rp180.000 sebanyak 20 persennya ditanggung petani atau sebesar Rp 36.000. Sementara itu dari APBD Jateng juga menanggung 45.000 hektare sawah lewat asuransi.

“Khusus bagi petani miskin dengan sawah di bawah 0,5 hektare, premi ditanggung oleh pemerintah, tapi keduanya sama, klaimnya Rp 6 juta,” ujarnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, mencegah semakin luasnya dampak kekeringan dan puso, pihaknya terus memetakan kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan pemanfaatan sumber air yang harus dibangun.

“Sekarang kita sudah banyak membangun sumber air, baik itu sumur dangkal, embung, damparit, sehingga diharapkan kekeringan untuk tahun ini bisa teratasi,” kata Sarwo. (ang)

4

INFO DAERAH

Penutupan Sunan Kuning Molor Semarang - Pemerintah Kota Semarang sepertinya belum siap menutup kompleks resosialisasi Argorejo atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kuning. Sesuai rencana awal, penutupan direncanakan sebelum 17 Agustus 2019.

“Tadinya akan ditutup 15 Agustus, namun kami targetkan akhir Agustus ini sudah ditutup,” kata Walikota Semarang Hendrar Prihadi, 14 Agustus.

Diakuinya, salah satu kendala proses penutupan menyangkut penyiapan dana tali asih para warga binaan yang juga wanita pekerja seks di kompleks tersebut. Alokasi dana tali asih untuk warga binaan Sunan Kuning dianggarkan dalam perubahan APBD 2019.

Sementara, perubahan APBD 2019 tersebut masih dalam tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah.

Hendri berharap proses evaluasi perubahan APBD tersebut bisa segera diselesaikan dan ditetapkan perdanya oleh DPRD Kota Semarang. Hendi tidak menjelaskan detil besaran tali asih yang akan diberikan.

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto mengungkapkan, anggaran uang tali asih disiapkan sekitar Rp 2,425 miliar. “Anggaran yang diajukan sebanyak Rp 2.425.000.000,” ujarnya saat acara validasi data WPS SK di Balai RW IV, Argorejo, 15 Agustus.

Fajar pembahasan anggaran segera selesai dan disetujui. Pihaknya menyatakan, hanya melakukan pengamanan terkait rencana penutupan SK. Kabid Pembinaan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Semarang, Tri Waluyo menambahkan,validasi terus dilakukan terkait jumlah warga binaan. “ Ada sekitar 441 warga binaan yang sudah terdata. Setelah ini kita komitmen sudah tidak ada pendataan ulang, tandasnya.

Sejumlah warga binaan, mayoritas mengaku belum siap atas penutupan SK. Mereka mengaku, masih menggantungkan hidup dari beroperasinya SK. Mereka belum mau lepas dari pekerjaan sebagai penjaja seks karena memberi keuntungan sangat besar.

Rencana penutupan SK diakui merupakan instruksi Kementerian Sosial (Kemensos) bahwa Indonesia harus bebas prostitusi pada 2019. (ang)

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

36.000 Warga Belum Punya Jamban

K

endal - Hingga pertengahan tahn 2019 ini, sebanyak 36.000 warga di Kabupaten Kendal masih belum memiliki jamban. Jumlah itu turun dari angka 56.000 di tahun 2018 sebelumnya.

Lewat Program Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar (BAB) sembarangan yang dicanangkan kepada Pemkab Kendal di tahun 2018, angka ketersediaan jamban terus ditingkatkan.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kendal, Ferinando Rad bonay mengatakan, warga yang masih belum memiliki jamban akan terus didorong melakukan BAB di jamban.

“Pemerintah juga terus membuat jamban agar masyarakat tidak BAB sembarangan, ”ungkapnya usai menerima bantuan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Ika-

tan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kendal, berupa semen dan kloset untuk masyarakat, belum lama ini Sebanyak 110 kloset / wc jongkok dan 40 sak semen telah diterima dan langsung diterima oleh Kodim Kendal sebanyak 40 wc dan 40 sak semen untuk diberikan kepada masyarakat. Sisanya akan segera diberikan kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kendal serta masyarakat lain yang membutuhkan.

Ketua IDI Kendal, dr Rohmat berharap bantuan program ODF terus digalakkan dan didukung stakeholder lain. “Harapan kami, bantuan ini akan sedikit membantu masyarakat dalam melakukan BAB di jamban keluarga sendiri, membuat masyarakat tidak melakukan BAB sembarangan,” katanya. (dul)

Bus Trans Jateng KendalSemarang Ditolak S e m a rang - Rencana Pemprov untuk mengoperasikan Bus Trans Jateng dari Kendal sampai kawasan industri Wijaya Kusuma Semarang menuai protes.

Protes diwujudkan dengan spanduk berisi tulisan penolakan.

Djoko Triharjanto, salah satu ketua paguyuban angkota mengaku, menolak karena tidak ada

sosialisasi dan pembahasan atas rencana operasional Trans Jateng koridor III itu. “Tidak ada soialisasi. Dulu itu awalnya Tawang-De(Bersambung di Hal. 9)

Konstruksi Tol Semarang-Demak Dimulai Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan proses konstruksi Tol Semarang-Demak bisa dimulai tahun ini. Target dibuat berdasarkan kemajuan tahapan pembangunan tol hingga saat ini.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan pembangunan sudah memasuki tahapan pembangunan tol. Tahapan tersebut ditandai dengan terbentuknya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak oleh Konsorsium PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya dan PT Misi Mulia

Metrical selaku pemenang lelang pengusahaan Jalan Tol Semarang-Demak.

Diharapkan penandatangan pengusahaan jalan tol (PPJT) Tol Semarang-Demak bisa dilakukan September 2019. Saat ini proses penandatanganan kontrak masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Persetujuan diperlukan agar proyek jalan tol tanggul laut ini bisa mendapatkan penjaminan dari PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesua (PT. PII).

“Penandatanganan PPJT akan dilakukan serentak pada September 2019 dengan dua bentuk perjanjian lainnya yakni penandatanganan ber-

sama Kementerian Keuangan sebagai penjamin dan kredit investasi bersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII),” jelas Danang, 12 Agustus.

Tol Semarang-Demak dibangun untuk meningkatkan keterhubungan Semarang ke arah Demak hingga Gresik dan Surabaya. Tol juga rencananya difungsikan sebagai tanggul laut di Pantai Utara Semarang agar banjir rob yang kerap menggenangi wilayah Genuk, Kaligawe dan sekitarnya bisa diatasi. Pembangunan tol tersebut ditaksir menelan investasi Rp15,3 triliun.

Diharapkan pembangunan tersebut bisa selesai dalam dua tahun. (nat)

Lelang Bondo Deso untuk Pembangunan Daerah Demak - Pemkab Demak melakukan lelang sewa aset daerah di sejumlah kelurahan. Hasil lelang, akan digunakan untuk pembangunan daerah.

Bupati Demak M Natsir berharap, panitia lelang bersikap dewasa dan mememdoami aturan lelang.

“Jangan memihak pada salah satu peserta.

Langsung setor hasil lelang ke kas daerah,” kata Natsir usai lelang sewa tanah sawah eks bondo kelurahan di Pendopo Kabupaten Demak, 14 Agustus.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak Suhasbukit menjelaskan, aturan yang ditetapkan dalam proses pelelangan. Ia menyebut, kelurahan yang dimaksud antara lain, Bintoro, Kalicilik, Mangunjiwan, Singorejo, Betokan, dan Kadilangu.(mak)

Lelang Ulang Proyek Pasar Rejosari Rp 20 Miliar Salatiga - Lelang ulang dilakukan atas proyek pembangunan Pasar Rejosari senilai Rp 20 miliar. Walikota Salatiga Yuliyanto mengatakan, lelang ulang masih berproses.

“Sekarang proses lelang ulang,” kata Yuliyanto, 15 Agustus.

Pada 6 Juli 2019 lalu Pokja proyek Pasar Rejosari telah menetapkan pemenang lelang, yakni PT Tri Tunggal Utama yang beralamat di Muntilan, Magelang. Namun pada 18 Juli 2019 muncul rilis melalui inaproc sistem dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyatakan salah satu perusahaan pendukung atau kerjasama operasi (KSO) PT Tri Tunggal Utama masuk blacklist (daftar hitam) LKPP. (rio)

Pemkot Salurkan Santunan Kematian Salatiga - Pemkot Salatiga kembali menyalurkan bantuan santunan kematian keluarga miskin (BKKSM ) 2019. Total ada sekira 155 ahli waris menerima bantuan tersebut dengan masing-masing ahli waris menerima santunan senilai Rp 1 juta.

Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kota Salatiga Sri Handayani mengatakan, seluruh penerima BSKKM merupakan para ahli waris yang sudah mengajukan bantuan.

“Setiap ahli waris menerima santunan Rp1 juta,” terangnya, 16 Agustus.

Besaran santunan ditentukan berdasarkan Perwali Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 900/137/2019 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019. (rio)

SAMBUNGAN

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

Tuntutan Minimalis ...

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bersama Ahmad Hadi, seorang utusannya selaku yang menyerahkan uang, ia dinilai bersalah.

Sementara, hakim Lasito oleh JPU KPK dituntut agar dipidana 5 tahun penjara dan didenda Rp 700 juta subsider 6 bulan. Terdakwa Lasito dinilai jaksa terbukti sesuai dakwaan pertamanya melanggar Pasal 12 huruf c UU Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tuntutan pidana dijatuhkan pada sidang terbuka umum, 13 Agustus lalu. Atas tuntutan

Pembobol Bank ... wa membawa Rp 54.630.250 atas realisasi pencairan KUP atasnama debitur Mutrofi. Pengakuannya, uang itu telah digunakan membayar membayar angsuran kredit.

“Berdasarkan penghitungan kerugian negara audit intern Bank Jateng ditemukan 47 debitur dengan pembagian kredit untuk KUP sejumlah 10 debitur.

Sedangkan untuk KMJ 25 debitur sudah masuk kriteria macet yang menyebabkan kerugian negara Rp 4.431.319.833,” jelas jaksa.

Menurut jaksa, perbuatan terdakwa beserta Hastanti Nurayni Wikanta alias Nora, R W Jatmiko, Rendra Zegita, Rini Wahyu Herawati dan Guntur Adi Nugroho tersebut di atas telah menunjukkan adanya hubungan kerjasama erat sehingga memenuhi rumusan konsep pengertian turut serta melakukan.

Dalam tuntutannya, JPU meminta sejumlah barang bukti perkara dikembalikan ke penyidik Kejari Kabupaten Semarang untuk perkara lain.

“Ada pengembangan penyidikan untuk calon tersangka lain. Ada lima orang pelaku. Mereka makelarnya.

Sudah ada penyidikan, tapi belum ada penetapan tersangka. Kami masih melakukan pencarian terhadap mereka karena kelimanya informasinya kabur. Mereka Hastanti Nurayni Wikanta alias Nora, Jatmiko, Rini Wahyu Herawati, Rendra Zegita, Guntur Adi Nugroho,” kata Fikri.

Dugaan korupsi terjadi ketika Agus menjabat pimpinan Capem Ambarawa. Ia memberikan beberapa fasilitas jenis kredit, di antaranya kredit usaha produktif, kredit mitra Jateng. Kredit itu diproses dan dicairkan dananya meski fiktif dan rekayasa.

Agus Yulianto menerima berkas permohonan KUP yang diproses dari Analis Kredit yang bernama Bogi Noor Hastungkoro, Desi Maya Sulistyawati dan Camillianda Robby dan Kepala Unit Pemasaran Susianto. Sebanyak 10 nasabah dengan total pengajuan Rp 3.125 miliar.

Tak hanya itu, Agus Yulianto selaku pimpinan Cabang Pembantu Bank Jateng Ambarawa dan Pejabat Pemutus Kredit juga

5

(Sambungan dari Halaman 1)

jaksa, kedua terdakwa dan tim penasehat hukum masing-masing menyampaikan pledoi atau pembelaannya pada sidang, 20 Agustus.

Melihat fakta hukum dan jeratan pasalnya, tuntutan terhadap Lasito dan Ahmad Marzuqi itu diketahui lebih rendah dibanding perkara yang sama sebelumnya. Publik masih ingat, perkara korupsi suap penangan perkara yang terjadi pada 2012 di Pengadilan Tipikor Semarang.

Suap dilakukan alm. M Yaeni, mantan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan lewat adiknya, Sri Dartutik terhadap majelis hakim pemeriksa perkara sebesar Rp 150 juta. Kala itu, M Yaeni duduk di

(Sambungan dari Halaman 8)

telah kegiatan penyaluran Kredit Mitra Jateng 25 ( KMJ 25 ). Agus telah memberikan persetujuan terhadap adanya permohonan Kredit Mitra Jateng 25 total atas 48 nasabah sebesar Rp 1,2 miliar.

Dalam proses pengajuan kredit, para calon tersebut tidak semuanya datang sendiri ke kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Akan tetapi sebagian besar yang datang adalah perantara/makelar/pihak ketiga.

Diketahui beberapa nasabah atau debitur yang tidak mengajukan permohonan Kredit Mitra Jateng 25 ( KMJ 25 ) tetapi dibuatkan permohonan pengajuan kreditnya oleh para perantara.

Pengajuan itu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik Identitasnya.

Terhadap seluruh permohonan berkas pengajuan kredit itu oleh Noor Hastungkoro selaku petugas analis konsumtif dan Desi Maya Sulistyowati sebagai petugas analis produktif diproses.

Survey On The Spot dilakukan petugas bank didampingi perantara, Hastanti Nurayni Wikanta alias Nora, Jatmiko, Rini Wahyu Herawati, Rendra Zegita dan Guntur Adi Nugroho hanya formalitas.

Mereka hanya mendokumentasi foto lokasi usaha dan dokumentasi agunan dan tidak bertemu dengan calon debitur.

Atas pengajuan itu, petugas analis dan Init Pemasaran tidak menanda tangani hasil analisa maupun di perjanjian kredit.

Meski begitu Agus Yulianto tetap menyetujui dan memerintahkan untuk dilakukan pencairan atas permohonan/pengajuan kredit tersebut meski tak layak.

Bila ada dokumen kredit dicurigai petugas bank, maka perantara/ makelar/pihak ketiga langsung menemui Agus Yulianto di ruangan kerjanya. Petugas administrasi dan legal kredit, Rika Murwani Arum S lalu dipanggil Agus Yulianto tetap menginput dan mencairkan.

Pencairan kredit itu diketahui akhirnya bermasalah dan diketahui fiktif. Kasus dugaan penyimpangan itu akhirnya diendus pusat. (tim)

kursi pesakitan sidang Pengadilan Tipikor Semarang atas perkara korupsi anggaran perawatan mobil dinas setempat.

Dalam perkara itu, Pragsono, Kartini Juliana Magdalena Marpaung, Asmadinata (majelis hakim pemeriksa) terbukti bersalah menerima suap. Suap diberikan lewat Heru Kisbandono (hakim adhoc Pengadilan Tipikor Semarang). Pada pemeriksaannya, Sri Dartutik dan keempat hakim telah dipidana.

“Tuntutan itu terlalu rendah dibanding perkara sebelumnya.

KPK menuntut pemberi suap dengan 7 tahun penjara, sedangkan hakim penerima suap antara 11 tahun sampai 15 tahun

penjara,” kata Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), membenarkan itu.

Sesuai ketentuan, Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 6, “Dipidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta. Huruf a, “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk

Eks Ketua ... bupaten Kebumen TA 2015, APBD Kabupaten Kebumen TA 2016 dan APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016,” jelas JPU. Atas fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi, politisi PDIP itu juga merangkap Ketua Badan Musyawarah (Bamus) dan Ketua Badan Anggaran (Banggar) periode 2014 sampai 2019. Penerimaan terkait pengesahan terhadap APBD-Perubahan TA 2015, pengesahan terhadap APBD dan APBD-Perubahan TA 2016. Cipto bersama pimpinan dan anggota DPRD meminta jatah anggaran dan mengancam tidak tidak menyetujui pembahasan anggaran.

Penerimaan terkait pengesahan terhadap APBD-P Pemerintah Kabupaten Kebumen TA 2015.

Bermula pada pertengahan tahun 2015, dalam penyusunan APBD-P

(Sambungan dari Halaman 8)

2015, DPRD Kabupaten Kebumen yang diwakili tim Banggar meminta kepada eksekutif, TAPD menganggarkan Pokok - Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Disepakati anggaran Pokir DPRD di APBD-P 2015 sebesar Rp13,5 miliar. Pimpinan dan anggota DPRD masing-masing mendapat dengan nilai sama sebesar Rp 125 juta. Cipto mengancam jika permintaan pokir Anggota DPRD Kebumen tidak diakomodir maka pembahasan APBD-P TA 2015 tidak disetujui.

Pengesahan terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen TA 2016, terjadi sekitar Oktober 2015. Disepakati anggaran Pokir DPRD dalam APBD TA 2016 kurang lebih Rp 34,5 miliar, rincian masing-masing Rp 625 juta.

Pengesahan terhadap Pokir

Jokowi ...

13 Agustus lalu.

Pada periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Jaksa Agung dijabat oleh M. Prasetyo. Dia adalah mantan kader Partai NasDem. Kala itu, banyak yang menganggap jaksa agung seharusnya tidak diisi oleh kalangan politisi karena dinilai berpotensi memicu konflik kepentingan dengan partai politik tertentu.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mempertanyakan mengapa latar belakang jaksa agung dari

APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen TA 2016. Berawal karena Tim Banggar DPRD Kabupaten Kebumen memiliki jatah pokir tersendiri.

Pengesahan terhadap APBD-P Pemerintah Kabupaten Kebumen TA 2016. Terjadi sekitar Oktober 2016, dalam penyusunan APBD-P 2016. Disepakati anggaran Pokir DPRD dalam APBD-P 2016 Rp 10,5 miliar dengan perincian masing-masinganggota DPRD Kabupaten Kebumen mendapatkan paket pekerjaan senilai Rp 150 juta.

Sedangkan untuk 3 orang wakil ketua DPRD Kabupaten Kebumen masing-masing mendapat paket pekerjaan senilai Rp 500 juta.

“Sedangkan Cipto Waluyo selaku Ketua DPRD Kabupaten Kebumen mendapatkan paket pekerjaan senilai Rp 1,5 miliar,” jelasnya. (far) (Sambungan dari Halaman 2)

partai politik kini menjadi polemik. Prasetyo mengatakan, ada pula jaksa agung selain dirinya yang juga berasal dari partai politik.

“Ini kembali perlu dipertanyakan, kenapa baru sekarang dipersoalkan. Semua jaksa agung yang ada selama ini tentunya, bahkan anggota parpol. Saya sendiri bahkan sudah dinonaktifkan dari parpol,” kata Prasetyo, 16 Agustus.

Prasetyo yang sebelumnya politikus dari Partai NasDem men-

Banyak PHK ... sepanjang Januari hingga Juni tahun ini mencapai Rp 12,4 triliun.

Pada periode yang sama tahun lalu, klaim JHT hanya tercatat Rp 10,4 trilun. Angka ini berbanding lurus dengan melonjaknya jumlah peserta yang mengajukan klaim.

Berdasarkan data BPJS, peserta JHT yang mengajukan pencairan asuransi pada semester I tahun lalu hanya 930.658. Sedangkan periode yang sama tahun ini mencapai 1.048.966 kasus.

Romie mengatakan JHT dicair-

diadili,”.

Pasal 12 huruf c UU Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12, “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Huruf c, “hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili,”. Berita terkait di halaman 24.

egaskan, dirinya telah diberhentikan begitu ditunjuk menjadi jaksa agung oleh Jokowi pada 2014 lalu.

Selain Prasetyo, jaksa agung yang berlatar belakang partai politik adalah Marzuki Darusman (19992001), yakni dari Golkar.

Prasetyo menampik anggapan Kejagung tak independen saat dipimpin oleh kader partai politik.

Menurutnya, kejaksaan di bawah kepemimpinannya bahkan pernah memenjarakan politikus NasDem. (dot) (Sambungan dari Halaman 2)

kan dengan beberapa alasan. “Ada yang karena PHK, ada yang karena sudah 55 tahun, ada yang pensiun,” ujarnya, 14 Agustus.

Romie mencatat pencairan untuk PHK sepanjang 2018 cukup besar, yakni mencapai 650700 ribu peserta. Untuk membantu peserta JHT memperoleh pekerjaan lagi, pihak yang terimbas PHK massal akan diberi pelatihan untuk menambah kemampuan, seperti kursus. Peserta juga bakal dipertemukan

dengan pencari kerja atau perusahaan yang membutuhkan sumber daya manusia sesuai kemampuannya.

Dewan Pengawas BPJS Kete­ nagakerjaan Aditya Warman mengatakan, kas BPJS Ketenagakerjaan kini berjumlah Rp 411 triliun.

Menurut data yang ia paparkan, saat ini ada sebanyak 30 juta peserta aktif. “Sedangkan peserta tidak aktif berjumlah 51 juta dan pekerja tak terjamah ada 70 juta,” katanya. (nat)

6

OPINI & KONSULTASI

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

Kyai Bangsa

Pengayom Umat T

idak semua orang pintar itu benar, tidak semua orang benar itu pintar. Banyak orang yang pintar tapi tidak benar, dan banyak orang benar meskipun tidak benar. Daripada jadi orang pintar tapi tidak benar, lebih baik jadi orang benar meskipun tidak pintar.

Itulah sepenggal kalimat bijak dari seorang ulama karismatik bernama K.H. Maimun Zubair. Mbah Moen, demikian beliau kerap dipanggil, telah wafat dalam usia 91 tahun saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, pada hari Selasa, 06 Agustus 2019 jam 04:17 waktu Makkah atau jam 08:17 WIB. Kabar meninggalnya KH Maimun Zubair sempat mengejutkan banyak orang, hingga menduduki puncak trending topic di media sosial. Para warganet di tanah air beramai-ramai mengucapkan belasungkawa. Mulai dari kalangan santri, guru ngaji, jajaran menteri, politisi, sampai dengan Presiden, semua merasa kehilangan sosok bapak bangsa yang selalu menjadi panutan dalam ilmu agama maupun membangun bangsa Indonesia.

Semasa hidupnya, Mbah Moen selalu menghabiskan waktu untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Dikutip dari website resmi www.nu.or.id, Mbah Moen merupakan seorang yang alim, faqih sekaligus muharrik atau penggerak. Selama ini Mbah Moen menjadi rujukan banyak ulama Indonesia dalam bidang fikih. Hal ini lantaran Kiai Maimun menguasai secara mendalam ilmu fikih dan ushul fiqh.

Selain dikenal sebagai ulama ahli fiqih Islam, mbah Moen juga dikenal sebagai ulama nasionalis yang peduli dengan politik kebangsaan. Baginya, politik bukanlah kepentingan sesaat, tapi sumbangsih untuk mendialogkan Islam dan kebangsaan.

Beliau selalu menyemangati santri-sant-

rinya untuk senantiasa mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mbah Moen senantiasa mengajarkan dan menyebarkan konsep Islam Rahmatan Lil Alamin. Islam bukan hanya penuntun kehidupan yang sejuk dan damai bagi umat Islam Indonesia saja, tetapi juga membuat damai dan nyaman bagi umat beragama lainnya. Beliau adalah salah satu contoh ulama indonesia yang konsisten menjalankan fatwa KH Hasyim As’ari tentang Hubbul Wathon Minal Iman (Cinta tanah air sebagian dari iman).

Sebagai ulama besar, selama ini Mbah Moen sangat gigih membela prinsip-prinsip kebangsaan dan memperjuangkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Menurut Mbah Moen, dakwah selayaknya dilakukan secara damai, tak perlu keras dan galak. Karena, kondisi hari ini berbeda dengan zaman perang di era sebelum kemerdekaan.

Gagasan-gagasan Mbah Moen tentang konsep kebangsaan sering juga disampaikan melalui ceramah-ceramah keagamaan. Misalnya, seperti yang diutarakan oleh KH Maimoen Zubair saat memberikan pengarahan pada Forum Bahtsul masail ad-diniyah al-waqi’iyah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU di Mataram, NTB, Jumat, 24 November 2017 lalu, beliau mengatakan.

Indonesia ini memang bukan negara Islam. Tetapi Indonesia ini dijiwai oleh sila pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Sila inilah yang kemudian memancarkan kebaikan-kebaikan seperti tertuang dalam sila-sila berikutnya terkait keadaban, persatuan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Ketika bangsa ini diuji dengan goncangan dan hempasan polarisasi sosio-politik yang mengoyak-ngoyang keberagaman, Mbah Moen tampil sebagai sosok guru

bangsa penebar hawa sejuk yang terus mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak terjebak konflik saudara. Hal ini membuat sosok Mbah Moen menjadi panutan bukan untuk umat Islam saja, namun juga dihormati oleh tokoh agama lain. Sehingga sosok Mbah Moen ini cocok disebut jangkar politik kebangsaan.

Teladan yang Mengayomi Dalam jagad politik di Indonesia, kehadirannya banyak memberikan warna dan pengaruh pada kancah perpolitikan nasional. Mbah Moen pernah masuk dunia politik dengan menjadi anggota DPRD Rembang selama tujuh tahun dari tahun 1971-1978,menjadi anggota MPR selama tiga periode dari tahun 1987-1999, dan menjadi Ketua Majlis Syariah PPP. Sebagai sesepuh di PPP, sosok Mbah Moen memang disegani dan dihormati. Ketika terjadi masalah di tubuh partai, Mbah Moen kerap menjadi penyejuk dan pemecah kebuntuan. Ketika PPP mengalami dualisme kepemimpinan, yakni kubu Romahurmuziy (Romi) dan Djan Faridz, Mbah Moen turut hadir dalam muktamar Islah PPP, Bahkan ketika Romi terjerat kasus di KPK, dan posisinya diganti oleh Suharso sebagai Plt Ketua Umum, fatwa Mbah Moen lebih didengar ketimbang AD/ART partai.

Tak sebatas itu, Mbah Moen yang merupakan salah satu Mustasar PBNU, juga dikenal sebagai salah satu ulama paling berpengaruh di Indonesia. Misalnya dalam setiap gelaran pemilihan Legislatif, Gubernur, bahkan Presiden, setiap pasangan calon selalu berbondong-bondong bersilaturahim ke rumah mbah Moen untuk meminta doa restu.

Pada Pilpres 2019, restu Mbah Moen bahkan menjadi rebutan. Kedua kubu,

Rubrik Konsultasi Hukum INFOPlus diasuh Dr H Mochamad Rofian, SE, SH, MH, CLA, Ketua ASAHI (Asosiasi Auditor Hukum Indonesia) Jateng, Sekretaris DPD Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jateng, Koordinator Advokat Jateng Bersatu (AJB). Konsultasi bisa dikirim email ke redaksiinfoplus@gmail.com.

Pertanyaan : Saya adalah anak angkat (tanpa surat adopsi). Orang tua angkat perempuan sudah meninggal dunia. Ketika ibu meninggal, saya mendapat hibah dari rumah tua orang tua (nenek). Tak lama kemudian bapak angkat menikah lagi dengan janda beranak dua. Seminggu yang lalu, Bapak angkat meninggal dunia. Semua harta warisan dikuasai oleh istri barunya dan saudara-saudara

dari Bapak Angkat. Mereka berdalil jika anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat.

Alex, Semarang Timur Jawaban : Sebagai anak angkat Anda tidak memiliki hak waris dari milik angkat Anda. Karena pada prinsipnya hak waris timbul karena

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (simak pasal 832 KUHPerdata dan pasal 174 ayat [1] Kompilasi Hukum Islam atau KHI).

Meskipun demikian, Anda dapat menerima hibah dari menerima angkat Anda. Jika anak angkat tidak menerima hibah wasiat, yang dimiliki dberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan peningkatan angkat Anda (pasal

baik pendukung Jokowi-Ma’ruf maupun pasangan Prabowo-Sandi sama-sama mengklaim telah didukung Mbah Moen dalam pilpres. Video Mbah Moen bahkan sempat viral saat memanjatkan doa pada 2 februari 2019, yang kemudian dikenal dengan istilah “Doa Yang Tertukar”.

Kala itu Mbah Moen didaulat mendoakan Joko Widodo, hanya saja dalam doa itu Mbah Moen justru menyebut nama Prabowo Subianto alih-alih Joko Widodo.

Tak berapa lama, video klarifikasi pun diunggah oleh M. Romahurmuziy yang saat itu masih berstatus sebagai Ketua Umum PPP. Dalam video itu Mbah Moen dan Romi muncul sembari menegaskan bahwa dukungan sang Kiai memang hanya untuk Jokowi.

Terlepas doa dan restu sebenarnya diberikan untuk siapa, Mbah Moen tetap menjadi sosok ulama karismatik yang dihormati dan disegani semua kalangan.

Mbah Moen telah berhasil menjadi guru etika dan pemandu moral politik yang sejuk. Memberikan teladan dengan penuh sabar pada masyarakat Indonesia, agar senantiasa menjaga keberagaman ditengah segala perbedaan.

Kini sebagai manusia biasa, jasad beliau telah tiada. Tetapi, warisan pemikiran beliau tentang keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan, akan senantiasa terus hadir dalam setiap sanubari rakyat Indonesia. Kita harus tetap optimis, bahwa perjuangan itu akan tetap dilanjutkan demi terciptanya Indonesia yang Baldatun Thayibatun Wa Rabbun Ghafur. (*) Dadan Rizwan, Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Ketua Umum Forum Intlektual Muda Nahdliyin (FIMNA)

KONSULTASI HUKUM

209 ayat [2] KHI). Selain itu, pasal 1676 KUHPerdata juga menyatakan bahwa setiap orang mengizinkan memberi atau menerima sesuatu yang memberikan hibah kepada mereka sesuai dengan undang-undang yang menyatakan tidak cakap untuk itu.

Selanjutnya, karena anak angkat bukan ahli waris maka anak hukum angkat tidak memiliki kewajiban untuk membayar

hutang-hutang dari pewaris.

Pihak yang wajib membayar hutang, hibah wasiat, dan juga yang ditinggal dari seseorang yang telah meninggal (pewaris) adalah ahli warisnya (pasal 1100 KUHPerdata). Selain itu, pasal 175 ayat (1) huruf b KHI juga disetujui oleh ahli waris, wajib diselesaikan, kewajiban keuangan, termasuk perawatan, termasuk perawatan pewaris, serta penagihan piutang.

GAYA HIDUP

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

7

CegahMinum RisikoTeh Tawar Khasiat

S

elain air putih, teh telah menjadi minuman wajib bagi banyak orang. Minuman yang tak memandang usia, budaya, atau strata ini begitu mudah didapat dan dinikmati.

Bila Anda termasuk salah satu penggemar teh dan selalu menikmatinya sembari makan, Anda mungkin perlu melanjutkan ‘tradisi’ ini. Namun, pastikan teh yang dikonsumsi adalah teh tanpa gula alias teh tawar.

Ada banyak manfaat sehat bila konsumsi teh tawar setiap hari. Mengutip Reader’s Digest, teh tanpa gula kaya akan antioksidan, yang membantu perbaikan sel-sel dalam tubuh serta mengurangi risiko penyakit kritis. “Teh berasal dari tanaman Camellia sinensis yang mengandung antioksidan yang dikenal sebagai katekin. Katekin sendiri terbagi atas senyawa Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) yang dapat menghilangkan radikal bebas dalam tubuh dan mengurangi peradangan,� kata Anthony Kouri, MD,

ahli bedah ortopedi di Toledo, Ohio.

Berikut manfaat luar biasa yang dituang dalam secangkir teh tawar: 1. Kulit lebih sehat Rutin minum teh tawar panas dapat mengurangi risiko kanker kulit. Terutama jenis teh hitam, cukup efektif dalam mencegah karsinoma sel skuamosa atau salah satu jenis kanker kulit, kata Direktur Nutrisi dan Psikiatri Gaya Hidup di (Bersambung di Hal. 9)

Merawat Baju Kesayangan Agar Awet Banyak pakaian akhirnya terbuang karena tak tahan lama dan tak dapat lagi dipakai. Entah karena warna yang memudar, bahan yang sudah lusuh, atau ada bahan yang robek.

Hal-hal itu sebenarnya dapat dihindari, asal Anda dapat merawat baju dengan baik dan benar. Menjaga baju tetap terawat dan dapat dipakai dalam waktu yang lama memberikan banyak manfaat untuk keuangan dan juga kelangsungan Bumi. Berikut cara merawat baju kesayangan agar tahan lama.

1. Periksa jahitan Perawatan dimulai saat pertama kali baju dibeli. Pakaian yang mahal belum tentu berkualitas. Anda mesti memeriksa kualitas pakaian, terutama bahan dan jahitan.

Balik pakaian dan tarik helaian kain untuk memastikan kekuatan baju.

Atau, Anda juga bisa mengintervensi pakaian dengan paparan cahaya. Jika cahaya dapat menembus kain, artinya

kain pakaian yang Anda beli kurang berkualitas.

membersihkan baju pada bagian-bagian yang bernoda dengan tangan.

2. Bahan Beberapa bahan kain lebih tahan lama dibandingkan bahan yang lainnya. Para ahli menyarankan untuk membeli kain berbahan serat sintetis seperti poliester karena lebih tahan lama dibandingkan katun.

4. Penyimpanan Simpan pakaian dalam lemari dengan baik. Lipat pakaian dan tumpuk dengan rapi. Beberapa jenis pakaian juga perlu digantung dengan hanger agar tetap terawat.

Pastikan lemari atau tempat penyimpanan aman dari kehadiran binatang seperti rayap atau ngengat. Gunakan kapur barus untuk menghalau kedatangan binatang.

3. Pencucian Semakin sering mencuci kain, semakin cepat pula kain lusuh. Saat memakai baju, perhitungkan kembali, apakah baju cukup kotor untuk dicuci.

Selain itu, cari pula cara tepat untuk mencuci baju yang Anda miliki. Beda kain, beda pula cara membersihkan.

Mengutip The Guardian, baju dengan kualitas baik seperti wol pada setelan jas, dirancang untuk disikat.

Ada banyak cara untuk menyegarkan pakaian tanpa harus mencucinya dalam mesin cuci. Misalnya, Anda bisa cukup

Tiup Lilin Ulang Tahun Bisa Sebabkan Penyakit!

Tahukah Anda, ada bahaya kesehatan di balik kemeriahan tradisi meniup lilin ulang tahun.

Setelah tiup lilin, biasanya orang yang ulang tahun akan membagikan potongan kue ke orang-orang di sekitarnya.

Siapa sih yang bisa menolak sepiring kue ulang tahun yang diberi oleh orang terkasih? Namun, hati-hati. Tanpa Anda sadari sepotong kue ulang tahun itu bisa mengandung banyak bakteri penyebab penyakit, lho! Apalagi bila saat itu si empunya hajatan ternyata sedang sakit, tapi tidak begitu menyadarinya.

Dalam laporan penelitian terbitan Journal of Food Research diketahui bahwa napas manusia mengandung bakteri dan partikel debu yang disebut bioaerosols. Nah, partikel ini dapat berpindah ke permukaan kue ketika Anda

meniup lilin ulang tahun.

Temuan ini didapat setelah tim peneliti mengamati responden saat meniup lilin yang ditancapkan di atas sepotong kue gula. Namun sebelum tiup lilin, peneliti meminta responden untuk makan pizza terlebih dulu. Ini dilakukan untuk merangsang kelenjar ludah para responden memproduksi liur lebih lancar.

Para peneliti kemudian menunggu selama 15 menit, dan membandingkan

5. Perbaikan Jika ada kancing yang copot atau bagian baju robek, jangan cepat-cepat ingin membuangnya. Kancing yang copot dapat dengan mudah diganti.

Sedangkan, pakaian yang sobek dapat diperbaiki dengan melakukan sejumlah perbaikan seperti menjahit kembali. Bisa juga dilakukan penambalan dengan kain yang serupa. (cin)

FAKTA pertumbuhan bakteri antara sebelum dan setelah lilin ditiup. Mulut kita sebenarnya dipenuhi oleh bakteri baik dan buruk. Bakteri baik membantu tubuh untuk melawan patogen yang menyebabkan infeksi penyakit. Sebaliknya, bakteri buruk dapat menyebabkan sejumlah infeksi, seperti radang tenggorokan dan infeksi telinga. Keduanya merupakan penyakit menular.

Hasilnya, pertumbuhan bakteri jahat pada kue setelah lilin ditiup terlihat melonjak drastis. Setidaknya satu kali tiupan meningkatkan pertumbuhan bakteri di kue sebanyak 1400 persen. Jenis bakteri yang tumbuh di atas kue pun beragam.

Kasus penularan penyakit habis meniup ulang tahun termasuk jarang.

Namun, bukan berarti mustahil. Masih ada kemungkinan penyebaran kuman ketika kue tersebut dimakan. (dot)

TIPS

Tetap Sehat Saat Orang Terdekat Sakit

Biasanya, saat orang terdekat terserang sakit flu, batuk, atau pilek, tak menunggu waktu lama Anda juga akan mengalami sakit yang sama. Hal ini terjadi karena virus dan bakteri penyebab penyakit mudah menular.

1. Cuci tangan lebih sering Salah satu tips menjaga kesehatan saat orang terdekat sedang sakit adalah lebih rajin mencuci tangan. Hal ini disebabkan saat orang terdekat sakit, kuman dan virus akan lebih banyak di sekitar Anda.

Dengan mencuci tangan lebih rajin dari biasanya, Anda bisa mengurangi kesempatan kuman dan virus menyerang tubuh Anda.

2. Tidur tepat waktu Kurang tidur dapat mempengaruhi sistem imun, sehingga tubuh lebih mudah terjangkit virus penyakit. Demi menjaga kesehatan, salah satu tips yang bisa Anda lakukan adalah tidur tepat waktu. Idealnya, waktu tidur yang tepat adalah tujuh jam. Oleh sebab itu, pastikan bahwa Anda tidur selama tujuh jam setiap harinya.

3. Perbanyak makanan yang mengandung vitamin tinggi Salah satu tips untuk menjaga kesehatan dan mempertahankan sistem imun adalah rajin mengonsumsi buah-buahan dan sayuran segar.

Kebanyakan vitamin dapat membuat sistem imun Anda lebih kuat, misalnya saja vitamin C, vigtamin B6, dan vitamin E. 4. Menjaga jarak dengan orang sakit Sekalipun orang yang sakit adalah orang terdekat Anda, mau tidak mau Anda harus menjaga jarak dengannya. Bahkan jika Anda harus merawatnya, Anda harus tahu sampai pada batasan mana Anda bisa berdekatan dengannya.

5. Pisahkan peralatan rumah tangga yang digunakan oleh orang sakit Untuk mencegah penyebaran virus penyakit, khususnya di dalam rumah, Anda juga sebaiknya jangan menggunakan peralatan pribadi dan rumah tangga bersama-sama dengannya.

Contohnya seperti handuk, kain lap, gelas, piring, serta sendok garpu. (dot)

8

LIPUTAN KHUSUS

Pembobol Bank Jateng Capem Ambarawa

Masih Bebas

A

mbarawa - Kasus dugaan korupsi kredit fiktif di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu (Capem) Ambarawa, Kabupaten Semarang belum tuntas. Sejumlah pihak yang diduga terlibat belum diproses dan masih bebas berkeliaran.

Mantan Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa, Agus Yulianto yang kini didudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Semarang sendiri terancam pidana 2 tahun penjara. Tuntutan pidana itu dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Semarang atas perkara pembobolan yang terjadi sejak September 2016 sampai Mei 2017 itu.

Selain menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus dengan 2 tahun penjara, jaksa menuntut adanya pidana denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Dari total kerugian negara Rp 4,4 miliar, JPU juga membebani terdakwa membayar Uang Pengganti (UP) Rp 459.319.250 diperhitungkan penyitaan yang dilakukan sebelumnya. Jumlah UP itu dinilai JPU sesuai fakta yang dinikmati Agus. Meski begitu, tak diungkap aliran dana yang ke pihak lain.

“Menyatakan terdakwa Agus Yulianto bin Sumanan terbukti bersalah korupsi sesuai dakwaan subsidair, melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU RI nomor 20/ 2001

tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP,” kata Fikri Fachurrozi, JPU dalam amar tuntutannya yang dibacakan pada sidang, 14 Agustus lalu.

Tuntutan dipertimbangkan, hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hal meringankan, ia menyesal, tidak berbelit-belit dan belum pernah dihukum.

Terdakwa selalu pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa dinilai bertanggungjawab atas penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng (KMJ) 25. Menggunakan makelar serta mengintervensi dan memerintahkan ke analisis kredit memproses pembiayaan kredit yang diajukan lewat makelar, meski permohonan tidak layak dibiayai (usaha tidak ada, usaha milik orang lain, jaminan tak memasai dan bermasalah).

Terdakwa tetap menyetujui dan merealisasi kredit meski sebagian besar aprasial kredit tak ditandatangani analis kredit dan Kanit Pemasaran.

“Terdakwa sebagai pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa telah membiarkan penggunaan kredit tidak sesuai keperuntukannya yaitu sebagian kredit digunakan sepenuhnya oleh makelar (pinjam nama), dan sebagian lagi digunakan secara bersama-sama oleh debitur dan

makelar,” kata JPU. Dalam proses pengajuan kredit, para calon debitur tidak semuanya datang ke kantor.

Akan tetapi sebagian besar yang datang adalah perantara atau makelar.

Di antaranya Hastanti Nurayni Wikanta alias Nora, Jatmiko, Rini Wahyu Herawati, Rendra Zegita, Guntur Adi Nugroho. Mereka yang membawa dokumen syarat dan agunan dan langsung menemui terdakwa untuk kemudian diteruskan ke petugas analisis Desi Maya Sulistiyowati, Bogi Noor Hastungkoro, dan Camillianda Robby untuk diproses.

Pada tahapan analisis pembahasan berkas pengajuan kredit, khusus KUP sebagian besar tidak dikerjakan Camillianda Roby Kurniawan Pamutjak (analis kredit produkti),namun dikerjakan Bogi Noor Hastungkoro (analis kredit konsumtif ). Serta Desi Maya Sulistiyowati (analis produkti).

Terdakwa membiarkan penggunaan kredit tidak sesuai peruntukan, dan tetap merealisir kredit ke 59 debitur dengan total plafond Rp 4.825.000.000 atau Rp 4.536.746.177 yang dicairkan.

Sesuai fakta sidang, didasarkan keterangan saksi Riyanto Agus Kristianto selaku Ketua Tim Audit Intern Anti Fraud, jaksa menilai terdakwa Agus terbukti menikmati Rp 459.319.250. Selain itu ditemukan dan diakui terdak(Bersambung di Hal. 22)

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

Eks Ketua DPRD Kebumen Dituntut 5 Tahun Penjara Kebumen - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap mantan Ketua DPRD Kebumen, Cipto Waluyo. Tuntutan diajukan pada sidang, 14 Agustus lalu.

Tim JPU Haerudin, Joko Hermawan, Moh Helmi Syarif, Mufti Nur Irawan dan Putra Iskandar dalam surat tuntutannya menyatakan, sesuai fakta sidang, Cipto terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama.

Perbuatannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU RI Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Cipto Waluyo berupa pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp 300 juta subsidiair 5 bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,” kata JPU. “Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa Cipto Waluyo berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” lanjut JPU mempertimbangkan uang pengembalian dari terdakwa pada 5 Agustus 2017 sebesar Rp 39,5 juta ke rekening penampungan KPK di Bank BNI Nomor Rekening 1170845912 An RPL 175 KPK, dirampas untuk negara.

Cipto Waluyo (53), Ketua DPRD Kebumen periode 2014 sampai 2019 itu didakwa korupsi bersama-sama dengan Bagus Styawan, Miftahul Ulum da Gito Prasetyo (masing-masing selaku Anggota DPRD Kabupaten Kebumen periode 2014 sampai 2019. Suap dan atau gratifikasi terjadi akhir 2015 sampai Oktober 2016.

Cipto dinilai menerima uang keseluruhan Rp 39,5 juta dari Adi Pandoyo selaku Sekretaris Daerah dan selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kebumen. Bersama sejumlah wakil pimpinan dewan dan anggota dewan lain suap diterima dengan maksud menyetujui anggaran yang diusulkan eksekutif.

“Pemberian agar mereka mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Ka(Bersambung di Hal. 22)

LIPUTAN KHUSUS

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

9

Dana Remunerasi untuk Bayar Pengacara n Kasus Korupsi RSUD Kraton Jilid II Semarang - Dana pemotongan insentif pegawai struktural RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan tahun 2014-2014 diketahui sebagian untuk membayar pengacara sebesar Rp 425 juta. Fakta itu terungkap dalam pemeriksaan perkara atas terdakwa M Teguh Imanto dan Agus Bambang Suryadana, mantan Direktur serta Wadir Administrasi Umum dan Keuangan (AUK) yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang.

Diketahui pada tahun 2014 telah dilakukan penyidikan atas perkara korupsi pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Kraton tahun 2012. Atas penyidikan Kejati Jateng itu, ditetapkan tersangka salah satunya, alm.Sumargono selaku Kabid Penunjang Medik dan non medik selaku Pejabat Pembuat Komitmennya.

Dalam situasi itu, karyawan RSUD Kratob meminta Wadir AUK mewakili pegawai yang terlibat sebagai saksi perkara itu menghadap direktur M Teguh Imanto untuk meminta bantuan fasilitasi pengacara.

M Teguh Imanto secara kemanusiaan mengakomodir membantu.

Atas referensi Rina Ekaningdyah A S, Kasubag Perencanaan, akhirnya memakai jasa pengacara di Jakarta asli Purwokerto bernama Andriani. Biaya pengacara itu menggunakan dana Peningkatan Pelayanan sebesar Rp 75 juta.

Pasa proses hukumnya, Sumar-

gono yang didampingi memutus kontrak Andriyani karena dirasa tidak bekerja maksimal. Alm. Sumargono memilih memakai pengacara sendiri.

Atas kasus terkait, pada 2016 ditetapkan tersangka baru atasnama Muhammad Yusdi Febrianto, Ketua ULP atau Sekretaris Pengadaan. Dalam situasi itu, pihak pegawai RSUD yang terlibat kembali mengusulkan adanya bantuan pengacara.

Atas referensi dr Zaki Mubarok, yang juga lulusan Unissula akhirnya menunjuk Nanang SH menggunakan kantor pengacara Slamet Haryanto SH. Biayanya disepakati sebesar Rp 375 juta untuk pembiayaan 12 orang karyawan RSUD Kraton yang pembayarannya dilakukan bertahap.

“Ada biaya untuk pengacara,” kata dr Zaki yang diperiksa sebagai saksi pada 13 Agustus lalu.

Atas kontrak itu, pihak RSUD Kraton menggunakan dana PP membayar Rp 325 juta, sedangkan sisanya Rp 50 juta dibayar pribadi oleh M Yusdi. “Ada penggunaan sebagian dana hasil pemotongan untuk membayar pengacara,” kat T Arsjad, pengacara terdakwa M Teguh Imanto membenarkan.

M Teguh Imanto menjabat direktur periode Oktober 2011 – Mei 2018, sedangkan Agus Bambang Suryadana, periode Januari 2012 – September 2018. Selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kraton Tahun 2012 – 2016, M Teguh didakwa bertindak

sendiri atau bersama – sama dengan Agus Bambang Suryadana memotong insentif pegawai RSUD Kraton.

Dugaan korupsi terjadi atas pemotongan Insentif managerial bagi para pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II, III dan IV. Pada sistem remunerasi nilainya tidak ada dasar perhitungannya dan hanya mendasari dari kebutuhan dana Peningkatan Pelayanan (PP) RSUD Kraton setiap bulan.

“Pemotongan dari insentif dari Januari 2014 – Nopember 2016 ditampung di rekening penampungan atas nama Sartana dan Riski Tesa Malela di Bank Mandiri nomor rekening 1390016008181,” kata jaksa dalam surat dakwaannya.

Hasil potongan tunjangan Insentif Managerial selama Januari 2014 – Nopember 2016 yang ditampung terkumpul dana Rp 5.482.200.000. Dana dipergunakan sebagai dana PP RSUD Kraton.

Penggunaannya diketahui untuk belanja kegiatan RSUD Kraton yang tidak dianggarkan dan kegiatan– kegiatan yang bersifat emergency sebesar Rp 1.254.880.245.

Selain itu untuk pemberian kepada oknum pejabat daerah dan oknum ASN) sebesar Rp 3.612.325.500. Pemberian dana kepada oknum Pegawai Instansi

Tersangka Ardiyan Nurcahyo saat akan ditahan.

Oknum Kejari Rembang TIlep Uang Tilang Rp 3 Miliar Semarang - Seorang oknum staf Tata Usaha Kejaksaan Negeri Rembang, Ardiyan Nurcahyo, disangka korupsi atas uang tilang sebesar Rp 3 miliar. Aspidsus Kejaksaan Tinggi Jateng, Ketut Sumadana, mengatakan uang hasil korupsi digunakan untuk kepentingan pribadi, salah satunya dengan membeli burung.

“Sementara digunakan beli burung. Dia sering lomba burung,” kata Ketut, 16 Agustus lalu.

Selain burung, barang bukti yang diamankan saat ini yaitu dokumen tilang selama tersangka bertugas pada 2015 sampai 2018. Jangka waktu itu merupakan rentang tersangka melakukan korupsinya.

Saat aksinya terbongkar tahun 2018 lalu, ternyata tersangka sempat kabur selama 3 bulan saat masih proses pemeriksaan sebelum akhirnya ditangkap di rumahnya.

Ketut menjelaskan kerugian negara akibat perbuatan tersangka adalah Rp 3,025 miliar. Ia dijerat Pasal 2 dan pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001.

“Diduga korupsi Rp 3 miliar 25 juta. Ancamannya 20 tahun.

Pasal 2 minimal 4 tahun, yang pasal 3 minimal 1 tahun,” katanya.

Atas kasus itu, kejaksaan memproses usulan penjatuhan sanksi terhadap Ardiyan Nurcahyo. Sebelumnya, usai dilakukan perhitungan atau audit diketahui jumlah kerugian negara Rp 2.883.778.700 uang yang berasal dari denda tilang dan Rp 27.350.000 uang dari ongkos perkara. Ardiyan dinilai melanggar Pasal 4 angka 1 PP nomor 53 tahun 2010. Kejaksaan mengusulkan agar Ardiyan dihukum pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. (far)

(Bersambung di Hal. 20)

SAMBUNGAN SMK Seni ...

(Sambungan dari Halaman 10)

lahir dari Bumi Sukowati. Namun belum ada sekolah seni berdiri.

“Seni budaya itu bukan sekedar memukul gamelan, tapi budi pekerti kita terbentuk dari situ, budaya itu rohnya bangsa,” katanya belum lama ini.

Pihaknya berharap ke depan setelah siap beroperasi mampu menghasilkan pendidikan yang bagus. Selain juga mampu menghasilkan lulusan yang terdepan dan berkualitas.

Pengadaan lahan sekolah berasal dari pemerintah provinsi, sedangkan anggaran pembangunan bantuan dari pusat. Anggaran tahap pertama ini digelontorkan Rp 6 miliar. Sedangkan selesai semua antara Rp 10 hingga 11 miliar. ”Ini tahap pertama. Mudah-mudahan tahun depan selesai,” kata dia. (gen)

Klinik Gagal ...

(Sambungan dari Halaman 10)

jadi klinik level prototype, lalu diresmikan sebagai klinik gagal jantung level satu. Klinik mempunyai layanan spesialistik dari sejumlah dokter setempat. Di antaranya dr Irnizarifka, dr Habibie Arifianto dan Astri Kurniati Martiana. (olo)

Khasiat Minum ...

Massachusetts General Hospital and Faculty at Harvard Medical School.

2. Gigi lebih kuat Menurut penelitian dalam Journal of Oral and Maxillofacial Pathology, teh memiliki efek antibakteri yang dapat mengurangi bakteri pembentuk rongga di mulut. Sehingga, minum teh tawar setiap hari bisa membuat gigi berlubang tidak semakin parah.

3. Kurangi risiko diabetes Menyeduh teh dan meminumnya setiap hari dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2 dengan membantu men-

(Sambungan dari Halaman 7)

gendalikan gula darah setelah makan. Manfaat ini akan lebih terasa bila Anda memilih jenis teh hitam usai mengonsumsi makanan yang mengandung sukrosa, ungkap sebuah penelitian di Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition.

5. Membuat tidur malam lebih lelap Menurut sebuah penelitian di Integrative Medicine Research, minum teh dapat membantu meningkatkan kualitas tidur pada orang dengan insomnia ringan hingga sedang.

4. Meningkatkan pembakaran lemak Kandungan kafein dalam teh membantu meningkatkan metabolisme dan pembakaran lemak hingga 100 kalori per hari.

Khasiat ini akan terasa bila Anda mengonsumsi teh hijau tawar yang dikonsumsi hangat karena mengandung sekitar 40 miligram kafein per cangkir.

6. Menjaga kesehatan jantung Kandungan katekin dalam teh dapat mengurangi peradangan sehingga menghambat pembentukan plak di arteri vital.

Selain itu, khasiat antiinflamasi teh dapat membuat pembuluh darah rileks dan jernih, sehingga mengurangi tekanan pada jantung. (cin)

Bus Trans ... mak, gagal. Ini (Kendal-Semarang) tahu-tahu sudah ada pemenang lelang,” kata dia, 15 Agustus.

Pihak BRT Trans Semarang ternyata juga belum diajak bicara atas rencana tersebut. Kepala BLU Trans Semarang, Ade Bhakti mengatakan padahal

(Sambungan dari Halaman 4)

secara rute Trans Semarang sudah terhubung dari perbatasan dan bisa diintregasikan.

“Kami sama sekali tidak pernah diajak duduk bareng dalam penyusunan rute Trans Jateng koridor III ini. Padahal secara rute harusnya

bisa dibuat saling terkait karena Trans Semarang sudah terhubung dengan semua simpul di perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten sekitar,” jelas Ade. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai, protes bisa disam-

paikan langsung tanpa memasang.

“Ngobrol aja nanti, diajak berembug agar nolaknya dasarnya apa, biar bisa saling melengkapi,” kata dia.

Kepala Balai Trans Jateng, Joko Setyawan mengakui, atas sejumlah protes, untuk mengakomodir, akh-

irnya pihaknya tetap menyediakan layanan terbaik.

“Sementara kita sampai mangkang dulu,” katanya, 16 Agustus.

Meski begitu, ia berharap Kawasan Industri Wijayakusuma tetap ada yang melayani. (ang)

10

PENDIDIKAN & IPTEK

2020, SMA & SMK Gratis di Jateng

S

emarang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berencana menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA dan SMK negeri pada tahun 2020 nanti. Rencana itu sudah masuk DPRD Jateng untuk disetujui. Jika disetujui, rencana itu akan mulai diaplikasi pada Januari tahun depan.

Kepala Dinas Pendidkan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Jumeri mengaku, rencana itu sebatas wacana. “Ada wacana seperti itu. Masih menunggu persetujuan dari dewan [DPRD Jateng],” ujar Jumeri, pekan lalu.

Rencananya, biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri gratis. Ia tak menjelaskan detail jumlah anggaran untuk menggratiskan tersebut. “Kalau disetujui masuk APBD 2020. Ini kan masih dalam pembahasan,” jelas Jumeri.

Ketua Komisi E DPRD Jateng, A.S. Sukawijaya mengatakan, pihaknya memberikan perhatian besar kepada sektor pendidikan, sesuai dengan Rencana

SMK Seni dan Budaya Sragen - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), fokus pada ilmu seni dan budaya di lahan seluas 1,7 hektare di Desa Gawan, Kecamatan Tanon, Sragen. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengatakan, pembangunan SMK ini menjadi harapan cerah bagi warga Tanon dan sekitarnya. Selama ini, belum ada sekolah negeri setingkat SMA/SMK di Kecamatan Tanon.

Sri Puryono mengatakan sejak awal berpijak sesuai aturan Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Berdasarkan kajian SMK di Tanon ini punya potensi mengembangkan bakat seni dan budaya generasi muda.

Selama ini, kata dia, banyak seniman yang (Bersambung di Hal. 22)

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Wacana menggratiskan biaya pendidikan untuk SMA dan SMK negeri, kami dari legislatif sangat setuju,” ujar Yoyok

Sukawi.

Yoyok menilai Jateng sangat mampu untuk menggratiskan biaya pendidikan (Bersambung di Hal. 22)

n Tangkal Radikalisme

Kurikulum Pancasila Agar Diperkuat Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta semua pihak mewaspadai munculnya benihbenih radikalisme di lingkungan pendidikan. Ryamizard mengaku telah memanggil semua rektor universitas di Indonesia akan hal itu.

“Saya minta untuk mewaspadai ini,” ujar Ryamizard, 12 Agustus lalu.

Ryamizard juga mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar kurikulum Pancasila mulai dimasukkan serta diperkuat kembali. Menurutnya, apabila Pancas-

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

ila diajarkan sejak dini, akan menjadi tameng mencegah terpaparnya paham radikalisme.

“Dari awal, dari SD harus sudah tahu Pancasila. Biar tidak kosong, kalau kosong masuklah paham radikal itu. Itu kesalahan kita kemarin-kemarin,” kata dia.

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tingginya angka radikalisme di lingkungan pendidikan, terutama di kampus-kampus Indonesia berasal dari jenjang pendidikan di bawahnya. BNPT juga menilai radikalisme dan terorisme sangat berbahaya.

Usul agar kurikulum pendidikan di Indonesia memuat pengetahuan tentang perlawanan terhadap radikalisme digulirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) juga menyebut radikalisme sudah memasuki ruang kelas di sekolah-sekolah.

Ironisnya, hal tersebut dilakukan oleh guru yang seharusnya mengajarkan paham tersebut berbahaya. Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan. (dot)

Klinik Gagal Jantung Pertama di Jateng-DIY Solo - RS Universitas Sebelas Maret (RS UNS) Solo resmi membuka Klinik Gagal Jantung Sebelas Maret (Sebelas Maret Heart Failure Clinic). Klinik gagal jantung ini, pertama yang dimiliki rumah sakit di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (DIY).

Peresmian dilakukan oleh Direktur RS UNS, Zainal Arifin Adnan. Dokter spesialis jantung RS UNS, Irnizarifka, mengatakan sejak Mei 2019 lalu RS tersebut telah membuka layanan khusus klinik gagal jantung.

“Klinik gagal jantung kami ini kelima se-Indonesia yang langsung diendors, mendapat pengakuan dari walking group atau kelompok kerja gagal jantung Pusat Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia [PP Perki],” ujar Irnizarifka, 12 Agustus lalu.

Klinik yang dirintis sejak Mei 2019 ini men(Bersambung di Hal. 22)

Twitter Pakai Data Pengguna Tanpa Izin

Langkah Lindungi Anak Saat Berinternet

Twitter mengakui pihaknya telah menggunakan data pengguna yang telah dipersonalisasi tanpa mengantongi izin untuk keperluan iklan. Perusahaan mikroblogging ini mengatakan hal itu terjadi karena ada masalah pada menu pengaturan akun.

Dalam situs resminya, Twitter mengatakan baru-baru ini telah menemukan penyebab masalah dan telah memperbaikinya. Namun belum diketahui berapa banyak pengguna yang terkena dampak.

Layanan milik Jack Dorsey ini mengakui jika data pengguna menjadi aset berharga bagi perusahaan untuk menyasar iklan dan konten apa yang ditampilkan.

“Kami meminta maaf atas kesalahan ini dan akan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Ketika Anda mempercayai kami untuk mengikuti pilihan Anda, namun dalam hal ini kami gagal,” tulis Twitter dalam situs resminya, belum lama ini.

Mengutip Reuters, data yang kemungkinan telah digunakan antara lain kode negara pengguna, detail kemungkinan pengguna melihat atau mengunjungi situs pengiklan hingga informasi terkait perangkat yang digunakan. (dot)

Konten negatif di internet kerap menjadi perhatian orang tua di internet. Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selama periode Januari 2018 hingga Juni 2019, terdapat 1.091.557 situs negatif yang diblokir.

Hampir 90 persen situs yang diblokir merupakan situs pornografi (964.167 situs), disusul oleh situs perjudian (117.700). Pada peringkat ketiga ada situs penipuan (7.626). Untuk melindungi anak dari konten negatif ini, berikut lima aplikasi agar orang tua bisa mengadopsi teknologi secara bijak dan aman dalam keluarga.

1. Gunakan aplikasi Family Link Family Link bisa digunakan untuk memahami aktivitas anak saat menjelajahi internet. Orang tua bisa membatasi anak-anak dengan menggunakan beberapa fitur di Family Link.

2. Periksa rating dan batasan usia di Google Play dan App Store Orang tua disarankan membaca ulasan dan mencari ikon bintang keluarga di aplikasi atau game untuk menentukan konten yang cocok bagi anak.

TIPS

3. Gunakan aplikasi YouTube Kids Google membuat aplikasi YouTube Kids agar bisa menjadikan YouTube sebagai ruang yang cocok bagi anak-anak. Eksplorasi dalam konten video bisa disesuaikan bagi anak anak. YouTube menjadi platform video yang menjadi tempat bagi digital natives bereksprersi.

4. Aplikasi Dinner Time Aplikasi ini memungkinkan orang tua untuk langsung mengunci dan membuka kunci ponsel anak dari perangkat orang tua. Sayangnya aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk mengontrol ponsel Android, tapi pengontrol bisa menggunakan perangkat iOS atau OS. 5. Aplikasi MamaBear Aplikasi ini memiliki banyak fitur yang berguna untuk pemantauan media sosial, pelacakan lokasi dan peringatan, dan banyak lagi. Dengan aplikasi ini, orang tua dapat memonitor aktivitas Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mengetahui kapan mereka memiliki tag baru, log in, atau mengunggah foto. (dot)

OLAHRAGA 11

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

Awas ! Game eSports Disusupi Predator Anak

P

ermainan game online jadi modus baru kejahatan di Indonesia. Belum lama ini aparat Polda Metro Jaya menangkap AAP alias Prasetya Devano alias Defans alias Pras, pelaku child grooming, yang melancarkan aksinya via aplikasi game online Hago.

Istilah child grooming adalah cara para predator anak berteman dengan anak di bawah umur lewat permainan. Mereka mengajak berteman anak-anak dengan lewat game online dengan tujuan pelecehan seksual.

Lewat aplikasi game tersebut pelaku AAP sengaja mencari mangsa dengan mencari nomor kontak. lalu mengajak korban untuk melakukan video call seks lewat aplikasi Whatsapp. dengan meminta korban untuk menunjukkan kemaluan, lalu mendesak korban masturbasi.

Aparat menduga modus ini tak hanya dilakukan oleh AAP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan kepolisian ma-

sih menunggu data dari Facebook untuk menyelidiki kasus child grooming lainnya.

“Di sana (Facebook) kita dapat beberapa nomor dan tentunya itu menjadi kewenangan Facebook. Kita masih komunikasi dan menunggu nomor-nomor yang ada di Facebook,” kata Argo.

Argo mengatakan apabila sudah

mendapatkan nomor-nomor tersebut, kepolisian selanjutnya akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui ada tidaknya tersangka baru selain AAP. Hugo memang tak masuk dalam kategori game eSports. Namun selaras dengan Hugo, banyak permainan eSports yang membuka peluang sesama pemain saling komunikasi dan bertukar kontak di luar permainan.

Melihat fenomena game online yang memang cukup banyak dimainkan oleh anak-anak belum cukup usia, Komisioner Bidang Pornografi dan Cyber Crime KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah pun mewanti-wanti.

“Kami selalu mengingatkan orang tua bahwa game online itu sebagian besar membawa pengaruh negatif untuk anak-anak. Mulai dari kontennya, hingga mengarah ke kasus pornografi seperti yang baru saja diungkap Polda Metro Jaya kemarin,” ucap Margaret Aliyatul kepada media.

(Bersambung di Hal. 22)

PSIS Pasca Jafri Sastra Semarang - Pemaian PSIS Semarang harus move on dan kembali fokus ke pertandingan pasca pemecatan pelatih kepala, Jafri Sastra.

Kerjasama dengan Jafri Sastra resmi diputus PSIS Semarang. Usia melakoni 12 pertandingan di Liga 1 2019, Komisaris Mahesa Jenar, Kairul Anwar mengumumkan pemecatannya, belum lama ini.

Jafri Sastra dianggap gagal memenuhi target manajemen yaitu menyapu bersih laga kandang. Khususnya di putaran pertama. “Kalau

target itu tidak terpenuhi otomatis manajemen akan bersikap,” tegas Kairul.

Manajer tim PSIS Semarang, Setyo Agung Nugroho berharap, pemain tidak perlu merasa terbebani atas situasi itu.

“Kami berharap pemain tak terbebani dengan tanpa adanya posisi pelatih kepala. Justru mereka harus termotivasi untuk move on. Harus segera bangkit,” kata Agung, belum lama ini.

Pasca hengkangnya Jafri, Bam-

bang nurdiansyah, Widyantoro, dan Muhammad Ridwan langsung ditunjuk sebagai pelatih sementara.

Dorongan mental dan motivasi kepada pemain juga terus digiatkan.

“Kalau pergantian pelatih di dunia sepakbola profesional itu hal yang biasa. Tapi pemain tugasnya berlatih dan fokus untuk pertandingan,” ungkap Agung. (ang)

Urus Sertifikasi Stadion Jatidiri Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana mengurus proses sertifikasi Stadion Jatidiri agar segera bisa digunakan aktivitas olahraga, baik sepak bola maupun cabang lainnya.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisita (Disporapar) Jawa Tengah Sinoeng Rachmadi Nugroho mengaku, pihaknya berencana menggandeng PSSI mengurus proses sertifikasi awal tahun depan.

“Jika belum diakukan sertifikasi, stadion ini tidak bisa digunakan dalam berbagai ajang resmi,” kata Sinoeng Rachmadi Nugroho, belum lama ini.

“Awal tahun 2020 kami dengan pihak PSSI akan segera mengurusnya sehingga stadion Jatidiri selesai dan bisa

segera digunakan,” ucapnya.

Sinoeng menegaskan, nantinya Stadion Jatidiri hanya bisa digunakan untuk kegiatan olahraga. Acara seperti konser ataupun di luar kegiatan olahraga tidak akan diizinkan.

“Sebenarnya boleh, tetapi dengan catatan khusus seperti rumput harus ditutup dan ada perjanjian untuk tidak merusak fasilitas-fasilitas yang ada stadion, seperti kursi dan pernak pernik pendukung,” jelasnya.

Tahun ini, tingkat kemajuan pembangunannya telah mencapai 80 persen dari total keseluruhan pekerjaan yang dimulai sejak 2016. Tahun depan ditargetkan PSIS akan segera bermarkas di sini.

Total ada 12 item pengerjaan di

kawasan Jatidiri. Adapun ke-12 item itu, yakni, venue tennis indoor, venue sepatu roda, gymnastik, tenis lapangan, venue voli pasir, dan bangunan untuk kegiatan olahraga indoor, seperti voli indoor salah satunya. Pengadaan alat gym, pembangunan gerbang utama dan belakang.

Kawasan Jatidiri sendiri memiliki luas 19 hektare, yang ditujukan untuk kawasan Sport Tourism Destination. Adapun Kawasan Jatidiri Semarang total memakan biaya 436 miliar, untuk pengerjaan ke-12 item tersebut dan dana tersebut, didapatkan dari APBD Provinsi Jawa Tengah. (ind)

Mathias Muchus

Usia 62 Tahun, Masih Bugar Mathias Muchus, di era 80-an sukses membintangi sejumlah film dan meraih sederetan prestasi bergengsi. Mathias Muchus mampu bertahan eksis hingga saat ini. Di usianya yang ke-62 tahun, penampilannya tidak banyak berubah. Masih terlihat bugar dan tampan. Ini bocoran rahasia awet muda ala aktor kawakan Mathias Muchus : 1. Jujur Ternyata, karakter punya peran penting dalam menjaga adanya proses penuaan dini. Seperti yang dikatakan Muchus, sapaannya bahwa jujur jadi salah satu rahasianya bisa tetap tampil muda.

“Jujur itu nomor satu, kalau memang berat ya kamu bilang berat, kalau marah kamu silakan marah, tetapi harus tetap dengan cara yang baik dan etika yang benar ya. Jadi tidak ada yang perlu kamu simpan,” jelas Muchus.

“Akhirnya tidak ada yang menghambatmu, mengganggumu, atau membuat kamu kembali ke belakang. Begitu yang bikin tua!” serunya.

2. Jangan Suka Menunda-Nunda Menunda-nunda sesuatu, merupakan hal yang paling dihindari oleh suami dari sutradara Mira Lesmana ini. Menurutnya, hal tersebut bisa membuat orang terlihat lebih tua. Kok bisa?

“Iya, karena semua yang ditunda itu akan akumulatif dan akan menimpamu. Banyak pikiran itu membuat orang terlihat lebih tua dari umurnya,” “Kelak ada beban yang kamu pikirkan, selesaikan! Jadi ketika semuanya sudah selesai, kamu bisa move on dan berpikir sehat dalam segala hal,” pesan Muchus.

3. Olahraga Usia bukan penghalang untuk Mathias Muchus giat berolahraga. Olahraga yang ia pilih menjadi favoritnya pun bukan olahraga yang main-main.

“Wah, olahraga itu sangat penting! Saya suka banget olahraga, mulai dari motorcross hingga bersepeda jauh, seperti dari Bandung ke Jakarta, saya pakai sepeda hahaha,” ceritanya.

4. Banyak Minum Air Putih Minum air putih memang terlihat sepele, namun ternyata efeknya sungguh luar biasa.

Penumpukan racun yang terdapat dalam tubuh bisa menyebabkan seseorang tampak lebih tua.

Untuk itu, air putih bisa menjadi solusi untuk mengeluarkan berbagai racun yang ada dalam tubuh. Muchus pun setuju dengan hal itu.

“Perbanyak minum air putih, karena itu penting. Air putih kan fungsinya untuk memperlancar sirkulasi darah dan membantu metabolisme yang baik dalam tubuh,” pungkasnya. (ind)

Tabloid INFOPlus 12

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

HALAMAN

Kajati Jateng Yunan Harjaka

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

Kajagung HM Prasetyo

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman

Pecahan Dollar Singapura

U

dara panas di sekitar Stasiun Tawang, Semarang tak menyurutkan sejumlah orang datang ke sana.

Tidak untuk naik kereta api, namun ada agenda penting untuk mereka ikuti. Ya, kabar dugaan transaksi suap jual beli tuntutan rendah oleh Surya Soedharma terhadap sejumlah oknum jaksa di Kejati Jateng yang kini disidik Kejagung terjadi di sana.

Informasi yang dihimpun INFOPlus menyebutkan, bagi-bagi duit rasuah diduga melibatkan Alvin Suherman, pengacara sekaligus utusan Surya Soedharma kepada oknum di korps adyahksa yang menangani perkara kliennya. Alvin diinformasikan, datang ke Kota Lumpia untuk menemui seeorang. Pertemuan itu sebagai tindaklanjut komunikasi sebelumnya.

Seorang sumber menyebut, Alvin naik kereta api dari Jakarta, turun dan keluar dari lobi stasiun membawa uang sekitar 250 ribu dolar Singapura atau setara sekitar Rp 2,5 miliar lebih. Infomnya, uang itu dibungkus dalam tas plastik bersama dengan kertas koran.

Dari lobi, Alvin menuju sebuah mobil Kijang yang parkir di depan stasiun untuk menemui seseorang. Informasinya, di sana, Alvin menemui Aspidsus Kejati Jateng, Kusnin. Di sana, Alvin memberikan bungkusan diduga berisi uang itu, dan kemudian berlalu kembali masuk lobi stasiun.

Pemberian uang itu dicatat Alvin dalam catatan khususnya yang belakangan ditemukan dan disita penyidik KPK usai OTT yang digelar terhadap Alvin, kliennya dan Aspidum Kejati DKI Jakarta. Informasinya, dari catatan itu, kasus dugaan suap di Kejati Jateng terbongkar hingga akhirnya ditangani lebih dulu Kejagung.

Pasca penerimaan itu, Kusnin membawa bungkusan itu keluar mobil, membawanya menuju sebuah tempat makan, masih di komplek stasiun. Di sana, sejumlah orang sudah menunggu, duduk di kursi secara terpisah tak beraturan. Salah satu peserta, diinformasikan, Kepala Kejari Kota Semarang, Dwi Samudji.

Kepadanya, Kusnin membagi uang itu dalam beberapa amplop. Ada berisi 100 ribu dollar, 68 ribu dollar, 50 ribu dollar, serta sejum-

lah amplop berisi 10 ribu dollar. Kepada Dwi Samudji, Kusnin memberi jatah 68 ribu dollar.

Kusnin lalu memanggil tiga anak buahnya. Mereka diinformasikan, adalah tiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyidangkan perkara Surya. Ketiganya, Dyah Purnamaningsih SH (jaksa), Musriyono SH (jaksa), M Rustam Effendy SH MH (Kasi Tut pada Pidsus Kejati Jateng). Kepadanya, Kusnin memberikan masing-masing 10 ribu dollar.

Tak jauh dari lokasi, selang beberapa saat kemudian, Boyamin Saiman, Koordinator MAKI yang turut diundang ke sana, ikut disamperin Kusnin. Kepadanya, Kusnin menawarkan amplop berisi uang untuknya. Namun hal itu ditolak Boyamin.Pembicaraannpu berakhir.

Di sudut kursi lain, Benny Chrisnawa (staf TU Pidsus Kejati Jateng) yang menemani, membagi uang 50 ribu dollar ke dalam lima amplop masing-masing berisi 10 ribu dollar.

Uang itu, informasinya juga dibagikan ke sejumlah pihak lain yang terlibat.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman yang dikonfirmasi perihal adanya pertemuan yang ia ikuti di Stasiun Tawang itu menolak memberikan pernyataan. Meski begitu, Boyamin mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan adanya aksi terkait penanganan kasus itu di Stasiun Tawang Semarang. Tak dijelaskan pasti, alasan aksinya itu digelar di sana.

Informasi di kepolisian menyebutkan, surat pemberitahuan kegiatan penyampaian aspirasi MAKI disampaikan kepada Kapolrestabes Semarang. Penyampaian aspirasi berbentuk parodi rekontruksi suap kepada oknum pejabat yang akan digelar tanggal 20 Agustus siang di halaman parkir Stasiun Tawang Semarang.

Dicopot Atas kasus yang menyeret sejumlah pihak di Kejati Jateng, Kejagung langsung mencopot jabatan Kusnin selaku Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) di Kejati Jateng. Jabatan Kusnin yang diinformasi sudah ditetapkan tersangka dan ditahan itu digantikan Kutet Sumedana, mantan Kajari Mataram. Sertijab digelar sederhana, tanpa dihadiri Kusnin, 14 Agustus lalu.

Sementara, dua oknum pegawai Kejati Jateng lain yang juga dikabarkan “bernasib” sama dengan Kusnin belum diganti.

Keduanya, Benny Chrisnawa (staf TU Pidsus Kejati Jateng) dan M Rustam Effendy SH MH (Kasi Tut pada Pidsus Kejati Jateng).

“Hanya Aspidsus saja yang dilantik.

Mengisi kekosongan (posisi Benny dan Rustam), kita tunggu dari Kejagung,” kata Kajati Jateng, Yunan Harjaka, 15 Agustus.

Atas kasus terkait, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mengirimkan surat ke Jaksa Agung, meminta agar menghadirkan enam jaksa dari Kejati Jateng untuk diperiksa.

Pemeriksaan diduga terkait kasus suap Asisten Tindak Pidana Umum Kejati DKI Jakarta Agus Winoto.

“KPK telah mengirimkan surat ke Jaksa Agung pada 12 Agustus lalu, meminta bantuan menghadirkan saksi,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, 15 Agustus.

Keenamnya, Dwi Samudji SH Mhum (Kajari Kota Semarang), Benny Chrisnawa (staf TU Pidsus Kejati Jateng), Dyah Purnamaningsih SH (jaksa), Musriyono SH (jaksa), M Rustam Effendy SH MH (Kasi Tut pada Pidsus Kejati Jateng), Adi H Wicaksono SH (Kasi Eksekusi dan Eksaminisasi Kejati Jateng) dan Sukanti Amd (Bendahara Pengeluaran Kejari Kota Semarang).

Informasinya, selain Kusnin, Benny dan Rustam, Kejagung yang menangani kasus dugaan suap di Kejati Jateng juga telah menetapkan Dwi Samudji sebagai tersangka. Informasinya, ia menjalani tahanan kota. Dwi Samudji masih menjabat. Di tubuh Kejari Kota Semarang, mutasi jabatan justeru dilakukan terhadap Kasie Pidum, Bambang Rudi Hartoko.

Diketahui, dugaan suap jual beli tuntutan rendah terungkap atas penangkapan Agus Winoto. Mereka diperiksa atas tersangka Sendy Perico, swasta selaku terduga penyuap Agus. Selain keenamnya, sebelumnya KPK telah memanggil empat jaksa lainnya dari DKI Jakarta pada 14 Agustus 2019. Mereka, Zahroel Ramadhana, Jaksa Fungsional di Badiklat Kejaksaan Agung; Yadi Herdiantor, Jaksa Fungsional pada Kejati DKI Jakarta; Arih Wira Suranta, Jaksa; dan Yuniar Sinar Pamungkas, Kasi Kamnegtibum dan TPU di Kejati DKI Jakarta.

Akan tetapi, keempat saksi itu tak hadir. KPK belum menerima informasi mengenai alasan mereka mangkir.

Praperadilan Sementara, atas penanganan kasus itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan permohonan praperadilan terkait penanganan dugaan suap penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Atas permohonan itu, kejaksaan harus menanggapi, membuka penanganan

Tabloid INFOPlus

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

kasus dugaan jual beli tuntutan itu.

Permohonan diajukan 13 Agustus lalu ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang dan teregister nomor perkara 8/Pid.Pra/2019/PN Smg. “Selaku Pemohon H.Boyamin beralamat Jalan Budi Swasaya No. 133 Kebon Jeruk Jakarta Barat. Termohon Kejaksaan,” jelas Noerma Soejatiningsih, Panitera Muda Pidana pada PN Semarang, 16 Agustus lalu.

Atas permohonan itu, Ketua PN Semarang Sutaji telah mengeluarkan penetapan, menunjuk hakim pemeriksa dan jadwal sidangnya. Perkara akan diperiksa hakim tunggal Syafruddin dibantu Panitera Pengganti (PP) karlen Sitopu. “Sidang perdana dijadwalkan 11 September 2019,” kata Noerma Soejatiningsih.

Praperadilan diajukan perihal tidak sahnya penghentian penyidikan perkara dugaan korupsi suap terkait tersangka Kusnin (Aspidsus Kejati Jateng), M Rustam Effendi dan Benny Chrisnawan. Praperadilan Perkumpulan MAKI diajukan diwakili Boyamin bin Saiman, Koordinator Perkumpulan MAKI dan Kombes Pol (Purn) Drs. H. Soepardjito, SH, pendiri Perkumpulan MAKI. Permohonan praperadilan dengan Termohon Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru di Jakarta Selatan.

Praperadilan diajukan mendasarkan Penjelasan Pasal 80 KUHAP perihal menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Serta

HALAMAN

mendasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf (b) KUHAP. Praperadilan terhadap Kejagung diajukan ke PN Semarang karena sejumlah pertimbangan. Di antaranya, ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP serta pertimbangan, Kota Semarang menjadi tempat persidangan perkara korupsi dengan tempat kejadian perkara berada di wilayah Semarang.

MAKI juga mengacu yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 04/Pid. Pra/2010/PN.JKT.PST dengan Pemohon Muspani (mantan DPD) melawan Jaksa Agung RI dalam perkara Penghentian Penyidikan Tidak Sah kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan Tersangka Mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Nazamudin. Permohonan itu dikabulkan PN Jakarta Pusat meskipun domisili Para Termohon (Jaksa Agung dan KPK) berdomisili di Jakarta Selatan dengan alasan persidangan pokok perkara akan dilakukan di Pengadilan Negeri/Tipikor Jakarta Pusat.

Alasan yang mendasari permohonan praperadilan yaitu, Termohon Kejagung atas peristiwa dugaan korupsi, suap dan atau pemerasan oleh oknum Jaksa Kejati Jawa Tengah. Suap berkaitan dengan keringanan Tuntutan yang diperoleh Surya Soedharma atas dugaan suap adalah tuntutan 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Padahal di ketentuan Pasal 103 UU Kepabeanan mengatur pidana minimal penjara 2 tahun penjara tersebut.

Termohon telah melakukan penyidikan tanpa melalui proses penyelidikan sebel-

umnya dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-21/F.2/Fd.1/07/2019 tanggal 26 Juli 2019. Termohon juga telah menetapkan Tersangka Aspidsus Kejati Jateng Kusnin dan Kasi Penuntutan Pidsus Kejati Jateng M Rustam Effendi serta staf TU Benny Chrisnawan. Informasinya, ketiganya telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Rutan Kejagung.

Atas penyidikan itu, Kejagumg disebut belum menetapkan tersangka atas pemberi suap Alvin Suherman atau Surya Soedharma. Menurut MAKI, hal itu patut diduga Termohon hanya akan mengenakan pasal Pemerasan terhadap Para Tersangka.

“Hal itu adalah bentuk penghentian penyidikan korupsi suap terhadap para pemberi dan penerima suap,” kata MAKI. Menurutnya, tindakan Kejagung haruslah dimaknai telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah. Selanjutnya haruslah diperintahkan Termohon melanjutkan penyidikan atas peristiwa dugaan suap dan atau korupsi oleh Kusnin (Aspidsus Kejati Jateng) M Rustam Effendi serta staf TU Benny Chrisnawan.

“Menetapkan Tersangka kepada pelaku pemberi suap Alvin Suherman atau Surya Soedharma atas peristiwa pemberian sejumlah uang guna meringankan tuntutan terhadap Surya Soedharma sesuai KUHAP dan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

“Menyatakan secara hukum Termohon (Kejagung) telah melakukan tindakan

13

penghentian penyidikan secara materiel dan diam – diam yang tidak sah menurut hukum terhadap perkara dugaan suap dan atau korupsi oleh Kusnin (Aspidsus Kejati Jateng) , M Rustam Effendi dan Benny Chrisnawan atas peristiwa pemberian sejumlah uang guna meringankan tuntutan terhadap Surya Soedharma dalam bentuk tidak menetapkan tersangka atas pemberi suap Alvin Suherman dan atau Surya Soedharma.

“Memerintahkan secara hukum Termohon melakukan proses hukum selanjutnya berupa penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP terhadap perkara dugaan suap dan atau korupsi oleh Kusnin (Aspidsus Kejati Jateng), M Rustam Effendi dan Benny Chrisnawan atas peristiwa pemberian sejumlah uang guna meringankan tuntutan terhadap Surya Soedharma dalam bentuk segera menetapkan tersangka atas pemberi suap Alvin Suherman dan atau Surya Soedharma,” lanjutnya.

Menyikapi hal itu, Kajati Jateng mengakui, akan menghadapi praperadilan MAKI. “Kami tahu (ada praperadilan). Kami akan menghadapi nanti,” kata Yunan Harjaka didampingi Asintel Kejati Jateng, Ponco Hartanto.

Jaksa Agung M. Prasetyo meminta penyelesaian kasus suap penyalahgunaan rencana tuntutan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dipercepat. “Saya sudah minta untuk dipercepat penyelesaian permasalahannya. Insha Allah dalam waktu dekat berakhir, dilimpahkan perkaranya ke pengadilan,” kata Prasetyo, sebelumnya. (tim)

Bupati Berharap Pembangunan Pasar jadi Awal Kebangkitan Pedagang Pekalongan - Proyek pembangunan Pasar Kedungwuni Blok D, E dan I Kabupaten Pekalongan dimulai.

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si secara simbolis memulai pembangunannya dengan peletakkan batu pertama, Selasa 31 Juli lalu.

Peletakkan batu pertama sebelumnya dilakukan atas proyek pembangunan Pasar Wiradesa, Pasar Sragi. Acara diikuti Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Sekretaris Daerah Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM, Ketua Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4AD) A. Syaeful Anwar dari Kejari Kajen, dan Kepala Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan Ir. HB. Riyantini.

Turut hadir pula Camat Kedungwuni beserta Muspika, Lurah Kedungwuni Timur, para tokoh agama dan masyarakat setempat serta para perwakilan pedagang.

Bupati mengatakan, Pasar Kedungwuni sudah ada sejak dulu dan kini dibangun kembali untuk mengikuti perkembangan zaman.

Pembangunannya akan dilakukan secara bertahap karena biaya yang dibutuhkan sangat besar.

“Pada hakekatmya pasar adalah tempat untuk para pedagang semuanya, hanya saja belum selesai pembangunanya. Untuk itu nanti di tahun 2020-2021 masih akan anggarkan lagi sekitar kurang lebih Rp 10 miliar termasuk membangun masjid, drainase, dan jalan. Eranya

Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi pada acara peletakan batu pertama pembangunan Pasar Kedungwuni. sekarang sudah berubah, lingkungan ini harus bersih, pasarnya harus baik. Insya Allah rejekinya tambah banyak dan masyarakat akan menikmati hasilnya,” terang bupati.

Bupati menjelaskan target pembangunan Pasar Kedungwuni selesai akhir tahun 2019. Setelah itu pedagang pasar darurat akan dipindah, setelah sebelumnya ditata sesuai zonasi penjualaan.

“Pasar Kedungwuni ini akan kita jadikan pasar terbesar di Kabupaten Pekalongan karena transaksi komoditasnya tidak hanya lokal saja, akan tetapi para pembelinya juga banyak datang dari berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan bahkan dari luar negeri seperti Malaysia,” tutur bupati.

Oleh karena itu, kata bupati, Pasar Kedungwuni harus kita tata agar berkualitas dan pedagangnya untung. Disamping itu, sebagai keunggulan lainnya, lokasinya yang dekat di tengah produksi pakaian, diharapkan memiliki keunggulan komotitif terkait harga.

“Harga-harga barang yang dijual di Pasar Kedungwuni adalah dari tangan pertama, sehingga dapat bersaing dengan pasar-pasar besar, seperti pasar Tanah Abang, pasar Klewer Solo, dan lain sebagainya.

Saya optimis pasar ini akan menjadi pasar besar,” lanjut Bupati.

Orang nomor satu di Kota Santri itu menuturkan, pedagang akan dikumpulkan berdasarkan zonasi.

Sistem zonasi tersebut diberlakukan agar pembeli dapat dengan mudah

mencari dagangan yang akan dibeli sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.

“Pembangunan Pasar Kedungwuni ini adalah untuk menambah kemakmuran masyarakat. Untuk itu saya mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar pembangunan pasar ini tepat waktu dan tepat mutu,” tandas Bupati.

Untuk pembangunan Los Pasar Wiradesa yang terbakar pada tahun 2018 lalu dibiayai dari APBD sebesar Rp 3.696.000.000. Untuk merevitalisasi keseluruhan Pasar Wiradesa, diakui butuh anggaran sekitar Rp 100 miliar.

Asip mengungkapkan los yang dibangun untuk 327 pedagang dan 70 beceran eks yang terbakar.

“Saya berpesan kepada seluruh pedagang dan dinas terkait untuk bareng-bareng menjaga pasar ini dari kebersihannya, ketertibannya, dan keamanannya. Agar kejadian tahun lalu tidak terjadi lagi,” tambahnya.

Sementara pembangunan Pasar Sragi memakai anggarannya Rp 1.591.520.300 bersumber dana DAK Kementerian Perdagangan RI Tahun 2019. Dan anggaran sebesar itu untuk membangun 43 Kios dan 1 MCK. Sri Kustini (35) pedagang sayur Pasar Wiradesa menyampaikan terimakasih kepada pemerintah yang sudah cepat tanggap dalam pembangunan pasar yang terbakar.

“Alhamdulillah mas, pemerintah sudah peduli terhadap pedagang dengan membangun kembali los pasar

yang terbakar. Semoga, pembangunan ini cepat selesai agar semua pedagang bisa menempati kembali ke los nya masing-masing,” tambahnya.

Sebelumnya, proyek pembangunan pasar juga dilakukan di Pasar Ngebrak. Pasar yang terkesan kumuh dan hampir roboh, itu direnovasi menjadi lebih moderen, bersih dan lebih tertata.

Bupati berharap revitalisasi pasar diharapkan menjadi awal kebangkitan perbaikan bangunan pasar lain di Kabupaten Pekalongan. Pihaknya juga menggandeng OJK Tegal dan perbankan, agar membantu permodalan dengan skema kredit sesuai KUR dengan bunga 0,58.

“Kita namai program ini dengan program Nongol karena untuk menolak bank tongol yang biasanya memberikan bunga yang besar kepada pedagang,”imbuhnya.

Kepala Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan Ir. HB. Riyantini dalam laporannya menyampaikan, pembangunan Pasar Kedungwuni Blok D, E, dan I dianggarkan biaya sebesar Rp 28 miliar dari APBD Kabupaten Pekalongan. Waktu pelaksanaan pembangunan pasar tersebut sekitar 150 hari kalender.

“Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019 adalah pembangunan pasar Kedungwuni Blok D, E, dan I, pembangunan drainase lingkungan, pembangunan jaringan hidran, dan pembangunan jaringan air bersih,” kata Tining. (adv)

14

EKONOMI

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

Penerima Rp 295,9 Juta Was-Was n Korupsi Galian C Desa Wangandowo

P

ekalongan - Jaksa Penuntut Umum Kejari Kabupaten Pekalongan mengajukan upaya banding atas putusan Subari (54), warga Desa Desa Wangandowo RT.003 RW.002, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Kepala Desa Wangandowo itu ditahan, didudukkan di kursi pesakitan atas dugaan korupsi duit galian C proyek tol Batang-Pekalongan yang dikerjakan PT Sumber Mitra Jaya (SMJ).

Kasus terjadi sejak 1 November 2016 sampai 20 November 2017. Subari dinilai korupsi, tidak menyetorkan penerimaan yang menjadi hak desa dari kegiatan penggalian tanah PT SMJ. Atas kerugian negara yang timbul Rp 521.028.190, Subari dibebani Rp 225.106.145. Sedangkan sisanya, Rp 295,9 juta, dinikmati pihak

lain. Pihak lain itu yang kini akan dikejar jaksa.

Kasie Pidsus Kejari Kabupaten Pekalongan, Bambang Widianto SH mengakui, banding diajukan karena adanya perbedaan pandangan perihal beban kerugian negara. “Sebelumnya kami menuntut agar Subari dipidana 2 tahun penjara, denda Rp 50 juta

subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti (UP) Rp 521.028.190.

Tapi oleh majelis hakim, hanya dibebani UP Rp 225.106.145,”kata dia, 13 Agustus lalu.

Subari dinilai bersalah korupsi sebagaimana dakwaan subsidair. Hakim menjatuhkan pidana terhadapnya setahun, dan 6 bulan dan denda Rp 50 juta subsidair sebulan kurungan. Membayar UP kepada negara cq. Desa Wangandowo Rp 225.106.145 diperhitungkan pengembalian seluruhnya Rp 226.750.000, yakni dihitung atas pengembalian Rp 186 juta, uang Rp 36.250.000 dan satu motor merek Revo G-4912-DK tahun 2007 atas nama Subari yang menurut taksiran majelis (Bersambung di Hal. 22)

4 Warga Ngaliyan Terancam Pidana n Protes Jalan Rusak, Proyek Apartemen Semarang - Empat warga Perum Permata Puri Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang menjalani tahanan kota dan kini disidang atas perkara dugaan pidana pengrusakan. Mereka terancam dipidana.

Akhmad Subaidi bin Tarmin (48), warga Jalan Bukit Barisan D-1 No. 11 (swasta), Christophorus Winahyu Alun Samodra (35), warga Jalan Bukit Barisan D-VI No. 1,Rt. 01 Rw. 10 (pelaut). Drs Ponco Darmawan MBA (52), warga Jalan Bukit Permata Puri D-VI No. 06, Roesdan Arifin bin Hanto (39), warga Jalan Watu wila III Blok D. VIII /18 Rt. 02 Rw. 10.

Keempatnya didakwa bersama-sama merusak bangunan orang lain milik PT. PP Properti, Tbk. Kasus terjadi Januari sampai Februari 2018 di jalan Bukit watuwila Perumahan Permata Puri Kel. Beringin Kec. Ngaliyan.S ejak penyidikan, keempatnya tidak ditahan. Mereka baru menjalani tahanan kota saat perkara masuk ke kejaksaan 25 Juli lalu.

“Perkara terdaftar nomor 547/ Pid.B/2019/PN Smg,” kata Noerma S, Panmud Pidana PN Semarang, 15 Agustus lalu.

Kasus berawal saat PT PP Properti, Tbk akan membangun apartemen.

Akses jalan kendaraan proyek pembangunan melalui jalan Bukit Watuwila, sehingga mengakibatkan jalan rusak akibat lalu-lalang kendaraan proyek bertonase besar.

Atas hal itu, keempatnya yang jengkel, merintangi jalan dengan memblokir Jalan Bukit Watuwila. Pertama, terdakwa I, II, III dan dibantu warga lainya membuat 2 buah tong drum penghalang dengan cor beton di tengah jalan.

“Selang beberapa hari tong dibongkar dan ditertibkan Sat Pol PP Kota Semarang,” kata Rieke Djenri Palar, Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Semarang dalam surat dakwaannya.

Kedua,terdakwa I, II, III dan IV dengan dibantu warga lainya membuat lagi, 2 tong drum penghalang di tengah jalan. Namun, selang beberapa hari tong dibongkar lagi. Ketiga, terdakwa I, dan IV dibantu warga lainya membuat 4 buah tong drum penghalang, namun selang beberapa hari dibongkar warga sendiri.

Akhmad Subaidi dinilai berperan

membuat adonan cor beton dari semen dan pasir, dan memasukkan adonan ke tong. Christophorus Winahyu Alun Samodra membuat penghalang jalan dengan tong, Ponco Darmawan membuat adonan cor, sementara Roesdan Arifin membuat adonan dan memasukkannya ke dalam tong.

Akibat perbuatan mereka, pembangunan apartemen terhenti dan PT PP Properti, Tbk mengalami potensi kerugian berupa klaim dari konraktor. Denda dari pembeli unit apartemen dan kerugian pemasaran total perhari hari Rp 580.234.683, atau kerugian perbulan mencapai sekitar Rp 17.407.040.496.

Selain itu, akibat lainnya menimbulkan gangguan dan bahaya bagi keamanan lalu lintas akibat adanya drum yang dicor di tengah-tengah jalan.

“Keempatnya dijerat pasal Pasal 192 ayat (1) KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Atau kedua, Pasal 63 ayat (1) jo.Pasal 12 ayat (1) Undang-undang RI nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata jaksa. (far)

Curi Cabe 5 Kg, Emak-Emak Dihukum Rp 250 Ribu Magelang - DM (28), seorang wanita di Magelang, dihukum membayar denda Rp 250 ribu karena terbukti bersalah mencuri cabe seberat 5 kilogram. Jika denda tak dibayar, pengadilan menyatakan, harus diganti 7 bulan kurungan.

DM terbukti bersalah mencuri cabe di depan Plaza Pasar Muntilan, Magelang. Vonis terhadap warga Gadingan, Banyubiru, Dukun Magelang itu dijatuhkan pada sidang di Pengadilan

Negeri Mungkid Magelang, awal Agustus lalu.

Sidang digelar dalam pemeriksaan ringan dengan hakim tunggal pemeriksa Nurjenita SH MH. Perkaranya diajukan ke persidangan dengan penuntut langsung oleh Kanit Sabhara Polsek Muntilan Polres Magelang Ipda Dharmawan HS. “Berdasarkan pemeriksaan, terdakwa dengan sah dan menyakinkan telah melanggar pasal 364 KUHpidana

ringan, dengan ini kami jatuhkan Vonis Denda sebesar Rp. 250.000,- subsider kurungan selama 7 hari” tegas Nurjeta SH MH saat membacakan amar putusannya.

Ipda Darmawan dalam keteranganya mengatakan, pencurian terjadi Jumat, 31 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 wib di depan Plaza ikut Dusun Pandansari Pucungrejo Muntilan. Saat itu terdakwa mencuri cabe jenis Gorga seberat 5 kg, seharga Rp 90.000. (rio)

Notaris Perkosa Mahasiswi Undip

Keluarga Korban : Hukuman Mati Semarang - Keluarga TS (18), mahasiswi kedokteran Undip, korban dugaan pemerkosaan notaris asal Bali, I Nyoman Adi Rimbawan meminta pengadilan menjatuhkan vonis berat terhadap terdakwa. Hukuman mati, dinilai layak bagi pelaku.

Pernyataan itu disampaikan, A Wardono dan S Wardono, keluarga TS usai diperiksa di Pengadilan Negeri (PN) Semarang atas terdakwa I Nyoman Adi Rimbawan, 14 Agustus lalu.

“Paling pantas hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku,” kata A Wardono diluar persidangan.

Menurutnya, perbuatan terdakwa yang memperkosa layaknya binatang, karena dilakukan selama 5 tahun berturut-turut tanpa rasa manusiawi. Terdakwa juga dinilai tak merasa bersalah. “Di persidangan, ia membantah semuanya,” sebutnya.

Diakuinya, sebelum kasus itu diproses hukum, terdakwa pernah membuat pernyataan pengakuan lewat sebuah video.

“Dia tidak mengakui. Saat video itu diputar (di persidangan), ia justru bilang saat itu diancam dan dipukuli,” jelasnya.

Salah satu kuasa hukum terdakwa, Muhtar Hadi Wibowo tak banyak menanggapi pemeriksaan perkara kliennya.

Pihaknya meminta publik menggunakan asas praduga tak bersalah, sebelum perkaranya berkekuatan hukum tetap.

Nyoman didakwa memperkosa, TS, anak seorang notaris di Kota Semarang berinisial J, yang kini informasinya menjadi isterinya itu. Aksinya diduga dilakukan secara bejat dan berkelanjutan sejak korban berusia 13 sampai 18 tahun.

Peristiwa terjadi, salah satunya di rumah J di wilayah Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Nyoman, tinggal satu rumah dengan J dan korban, dan diduga tanpa ikatan hubungan perkawinan resmi.

Informasinya Nyoman dan J diketahui telah menjalin cinta sejak sebelum 2004, meski J telah bersuami dan memiliki anak TS. Bahkan informasinya, diduga atas hubungan gelap kala itu, telah dikaruniai seorang anak.

Atas masalah yang menimpa TS, J informasi lebih memilih terdakwa. J akhirnya telah menjalin hubungan resmi dengan terdakwa Nyoman. (far)

KRIMINAL 15

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

Dukun Palsu Janjikan Uang Surga

S

emarang - Sumiatun (43), warga Jalan Tusam Dalam Blok M-8 Rt 08 Rw 06, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang harus meringkuk lebih lama di sel penjara. Ia yang ditahan sejak 22 Februari 2019 lalu itu dipidana 10 bulan penjara akibat menipu.

Majelis hakim PN Semarang, Andi Risa Jaya (ketua), Pudji Widodo dan Andi Astara (anggota) menyatakan, Sumiatun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai pasal 378 KUHP. “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” kata hakim dalam amar putusannya pada sidang, 14 Agustus lalu.

Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa Kejari Kota Semarang yang meminta pengadilan memvonisnya 18 bulan penjara. Atas vonis itu, terdakwa mengaku masih pikir-pikir.

Kasus menyeret wanita lulusan SMA itu terjadi Oktober 2018 silam di rumah korbannya, Timotius Wiwiek Pranowo di Jalan Kimar III Kelurahan Pandeanlamper, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Bermula, Sumiatun yang kerap datang ke rumah Tomotius untuk memijat capek-capek dan menawarkan

obat herbal.

Suatu ketika, Sumiatun meminjam uang ke korban Rp 1 juta beralasan untuk mahar karena anak akan diambil nyawanya. Berikutnya, ia meminjam lagi Rp 3 juta beralasan membeli batu merah delima guna mengobati orang sakit. Batu dalam waktu 3 hari akan diserahkan ke korban.

Kepada korban, Sumiatun juga menawarkan jasa penggadaan uang 10 kali lipat ditambah uang dari surga. Percaya itu, korban menyerahkan bajunya dan adiknya, Indriati Pranowo serta uang Rp 3 juta ke Sumiatun.

Tiga hari kemudian, Sumiatun datang mengembalikan baju dengan

aroma wangi. Aroma itu disebut bau surga. Percaya itu, korban memberikan uang untuk dilipatgandakan. Secara bertahap ia memberikan dengan total Rp 27,7 juta.

Selang kemudian, bersama seorang wanita berna Sofi alias Yati (DPO), Sumiatun kembali datang untuk mengobati adik korban. Menyaru dukun, ia memberikan jus bawang sebagai obatnya.

Korban juga diminta menunggu hasil uang yang dilipatgandakan. Namun sejak itu, terdakwa dan Sofi sulit ditemui, sementara uang tak kembali.

Hingga akhirnya, korban mengamankan dan membawa Sumiatun ke Polsek Gayamsari untuk diproses hukum. (far)

2 Emak-Emak Curi Pakaian di Mal Magelang - Asih Witantri (25) dan Eni Susanti (26), warga Pakis Kabupaten Magelang terpaksa ditahan karena mencuri beberapa pakaian anak di Mal Artos, Magelang. Wakapolres Magelang Kompol Eko Mardiyanto mengatakan, pencurian terjadi 4 Agustus 2019.

“Keduanya mengambil beberapa potong pakaian anak, ada baju, ada celana. Selain itu, juga mencuri beberapa perhiasan imitasi dan dua helm di tempat parkir,” katanya, 10 Agustus lalu.

Aksinya termonitor petugas keamanan melalui CCTV. Petugas pengamanan bekerja sama dengan anggota Polsek Mertoyudan berhasil mengamankan para pelaku. Atas perbuatannya mereka dijerat pasal 363 KUHP

Pekalongan - Polres Pekalongan Kota menyita 134 liter ciu siap edar dalam operasi Cipta Kondisi 2019 yang digelar selama tiga hari. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Ferry Sandi Sitepu mengatakan, operasi menyasar tempat yang diduga menjadi peredaran miras.

“Sebanyak 134 liter ciu disita dari tiga lokasi di Kelurahan Kraton, Bandengan, dan Poncol,” katanya, belum lama ini.

Kepala Subbagian Humas Iptu Suparji menambahkan,ratusan liter ciu itu dikemas dalam botol minuman mineral dan dijual sembunyi-sembunyi. Sebanyak 134 botol ciu tersebut terdiri atas 75 botol ciu kemasan 1,5 liter, 13 botol ciu kemasan 1 liter, dan 17 botol ciu kemasan 0,5 liter.

“Kami juga mengamankan para pedagangnya dan dijerat pasal tindak pidana ringan (tipiring),” katanya. (gan)

Kaka Beradik Disodomi Cilacap - Polres Cilacap mengamankan pelaku dugaan sodomi terhadap dua anak di bawah umur. Modusnya, pelaku mengiming-imingi korban akan meminjami HP. “Korban merupakan kakak beradik,” kata Kapolres Cilacap AKBP Djoko Julianto, 15 Agustus.

Pelaku bernama Anti Agus Pribadi Priyatno (38) diamankan usai orang tua korban melapor ke polisi. Polisi mengamankan beberapa alat bukti diantaranya sebuah ponsel.

Selain itu polisi juga mengungkap aktivitas pelaku terkait tindakan asusila dan orientasi seksual menyimpang di dalam media sosial pelaku. Polisi terus menyelidiki kemungkinan adanya korban lain.

“Sementara korban dua, dan semua cowok serta masih di bawah umur, SD dan sekarang masih kita kembangkan terus,” ucapnya.

Atas perbuatannya tersebut, pelaku diancam dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. (cap)

Kenalan di Facebook, Bawa Kabur Siswi SMP dengan ancaman hukuman pidana paling lama tujuh tahun.

Keduanya mengaku mencuri pakaian tersebut untuk anaknya. Mereka berdua telah mempersiapkan tas dan

mencuri pakaian yang tidak ada tanda sensornya.

“Saya pura-pura membeli, setelah mengambil pakaian langsung saya masukan ke dalam tas,” kata Asih. (rio)

Ibu dan Nenek Pembuang Bayi Terancam Pidana Pati - Kasus pembuangan bayi di pinggir Sungai Sering, Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, Pati oleh ibu dan nenek terus disidik polisi. Ibu bayi, Endang Lestari (38) dijerat Pasal 305 KUHP dengan hukuman penjara 5 tahun penjara, serta UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan hukuman 3

134 Liter Ciu

tahun 6 tahun.

Sementara nenek bayi yang membuangnya, dijerat Pasal 305 KUHP dan UU perlindungan anak nomor 35 tahun 2014. Keduanya terancam pidana di atas 8 tahun penjara.

“Proses penyidikan terus dilakukan, ”kata Waka Polres Pati, Kompol M Ifan

Hariyat, 15 Agustus.

Tersangka mengaku, membuang bayi karena malu kepada warga lain karena memiliki cucu hasil hubungan gelap putrinya. Dijelaskan, persalinan bayi lelaki berbobot 2,1 kilogram dan panjang 33 sentimeter itu dilakukan sembunyi-sembunyi di kamar mandi rumah. (ati)

Wonogiri - Seorang pria berinisial AR (29) ditangkap polisi karena diduga membawa kabur siswi SMP berusia 14 tahun.

Polisi menyebut keduanya berkenalan lewat media sosial.

Korban diduga dibawa kabur pelaku berinisial AR, 29 tahun, warga Tirtomoyo. Atas perbuatannya, AR kini menjalani pemeriksaan di Mapolres Wonogiri.

Paur Subbag Humas Polres Wonogiri, Aipda Iwan Sumarsono mengatakan, orang tua korban, warga Kecamatan Tirtomoyo melaporkan hal itu. Korban disebut, pulang sekolah Selasa (13/8) pukul 14.00 WIB dan pergi pamit belajar kelompok.

“Namun sampai malam, korban tak juga pulang ke rumah. Dari pemeriksaan HPnya, diketahui bersama dengan AR. Petugas langsung mengamankan keduanya,” jelas dia, 15 Agustus lalu. (rik)

16

KISAH-KU

“Rubrik Kisah-Ku disarikan dari kisah nyata�

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

Akibat Film Dewasa, Aku di Penjara

M

emiliki ketertarikan pada dunia seks dan pornografi membuatnya kecanduan film dewasa. Dibesarkan di lingkungan keluarga yang sibuk bekerja, ia menjalani hari-harinya dengan sekolah.

Menapaki masa pencarian jati dirinya dengan menggumuli segala hal tentang seks, pemikirannya semakin bebas. Ketertarikannya yang besar pada seks mulai terpupuk saat memasuki usia 12 tahun hingga akhirnya ia kecanduan film dewasa.

Hal ini tidak mudah lantaran, hasrat besar yang ia miliki seakan jadi malapetaka bagi dirinya. Wawan di satu sisi memiliki keinginan kuat untuk mencari tahu dan melakoni segala hal tentang seks.

Namun ia tidak menampik hasrat besarnya ini seakan menjadi aib bagi dirinya sendiri. Pergolakan batin itu adalah masa lalu. Obsesi besar pada seks dan pornografi menjadikannya harus meringkuk di jeruji besi.

Wawan, sebut saja demikian. Remaja 18 tahun, warga Semarang Barat, Kota Semarang. Kisah-Ku terjadi 15 Agustus 2016 siang silam di sebuah rumah di Jalan Mahesa Selatan Pedurungan Kota Semarang. Masa itu menjadi saat terakhir perjalanan seks ku.

Hari itu, berawal pagi sekitar pukul 08.00, aku diajak pacarku, sebut saja Cici. Cici, saat itu masih berusia 13

tahun dan duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) di daerah Kedungmundu Semarang. Cici duduk di kelas 3. Cici kukenal, Juni 2016 usai dikenalkan temanku Jeny.

Cici mengajakku lari bersama lari bersama di Mugas Semarang. Awalnya Cici menemui Jeny untuk pergi ke sekolahan. Namun Jeny tidak mau dan mengajak untuk lari pagi saja di Lapangan Mugas Semarang.

Akhirnya mereka tidak jadi pergi ke sekolahan melainkan pergi ke Lapangan Mugas Semarang. Di antara temannya, keduanya tiba di Lapangan Mugas Semarang. Di sana Jeny lalu menghuhungi temannya, Bastian untuk ikutan lari pagi di Mugas Semarang.

Dengan mengendarai mobil, meski belum punya SIM, aku mengantar Cici, Bastian dan Jeny pulang. Dari rumah Jeny, kami lanjut me gantar Jeny ke gereja.

Sembari menunggu Jeny di gereja,

Cici, Bastian dan Wawan menunggu di Sri Ratu Mall. Setelah acara gereja selesai kemudian bersama-sama lagi menjemput Jeny.

Sekitar pukul 12.00 usai menjemput Jeny, Cici, Bastian pergi ke rumah orang tua Wawan di Mahesa Selatan Pedurungan. Tiba di rumahnya, Wawan menyuruh Cici, Jeny dan Bastian masuk ke dalam kamarnya. Kami sudah terbiasa bersama.

Di dalam kamar, aku langsung mengambil dan menekan tombol on laptop ku. Kubuka folder, berisi beberapa file film koleksiku.

Aku mengajak mereka menonton film dewasa yang ada di laptop. Ajakan itu disetujui Cici, Jeny dan Bastian. Maklum saja, kami sudah terbiasa melakukan hal itu.

Sekitar 30 menit kami menonton.

Perasaan gundah akibat pengaruh film dewasa menjadikanku tak tenang. Pada saat i t u ,

Wawan menawari makan nasi goreng dan minum es campur. Tawaran itu diiyakan teman-temannya.

Wawan mengajak Cici ke luar kamar, beralasan menemani membeli nasi goreng dan es campur. Bukanya langsung mengajak membeli, Wawan justeru mengajak Cici pergi ke ruang tamu.

Wawan menarik tangan Cici. Wawan mengajaknya melakukan hubungan sex/persetubuhan.

Ajakan tersebut ditolak Cici karena takut kalau nanti hamil. Namun Wawan tetap memaksa sambil bilang akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkannya. “Saya takut kalau nanti hamil�, kata Cici menolak.

Atas bujuk rayu tersebut, akhirnya Cici terbuai dan membiarkan Wawan mencumbuinya. Dengan beringanyas akibat pengaruh film dewasa yang ditontonnya, Wawan menciumi bibir dan meraba payudara.

Wawan lalu menurunkan celana dalam Cici hingga setelapak kaki.

Setelah itu ia membaringkan tubuhnya ke lantai.

Usai membuka celana dan celana dalam yang ia pakai, Wawan lalu menindih tubuh Cici. Wawan yang sudah kesetanan, berusaha memasukkan kelaminnya ke vagina Cici. Ketika itu, Cici mendorongnya karena kesakitan.

Dalam kondisi itu, Wawan tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya. Karena kalah tenaga akhirnya alat kelamin Wawan berhasil masuk ke dalam lubang vagina Cici.

Sekitar 5 menit usai (Bersambung di Hal. 22)

TIPS

Cara Menghentikan Kebiasaan Menonton Video Porno Apabila Anda ingin menghentikan kebiasaan menonton video porno di komputer, mungkin Anda harus berjuang untuk melawan kecanduan video porno tersebut yang bisa merusak kesehatan mental dan fisik, serta menghabiskan waktu. Berikut caranya bila Anda ingin mempelajari cara menikmati hidup dan menghentikan obsesi terhadap video porno.

1. Akui bahwa Anda memang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menonton video porno.

2. Akui bahwa Anda memang tidak dapat berhenti. Bagi kebanyakan orang, mungkin hampir mustahil menghentikan tontonan video porno di saat adegan sedang panas.

3. Selalu pikirkan rencana Anda. Apabila Anda selalu memikirkan video porno saat di tempat kerja, di kelas, atau bahkan saat berkumpul dengan temanteman, dan merencanakan kapan untuk menonton video tersebut, berarti kondisi Anda sudah parah. Tidak masalah jika sesekali memikirkan hal porno, namun apabila Anda selalu memikirkan hal porno saat Anda tidak berada di de-

pan komputer, berarti Anda mengalami masalah.

4. Lakukan evaluasi terhadap hubungan Anda. Apakah hubungan pribadi Anda terganggu karena aktivitas Anda dengan hal-hal porno? Apabila Anda mengalami masalah di tempat tidur karena hanya dapat terangsang jika menonton video porno, atau Anda lebih memilih untuk menonton video porno daripada berkencan dengan orang yang Anda taksir, berarti Anda mempunyai masalah.

5. Tulis semua alasan yang membuat Anda ingin berhenti. Jangan hanya ingin berhenti menonton video porno karena ini merupakan kebiasaan yang memalukan atau tindakan yang tidak patut secara sosial. Gali lebih dalam untuk mencari alasan bahwa menonton video porno menimbulkan efek negatif di kehidupan Anda, dan bayangkan betapa keadaan Anda akan menjadi lebih baik jika Anda menghentikan kebiasaan buruk tersebut.

Langkah-Langkah untuk Berhenti 1. Ciptakan situasi agar Anda sulit menonton video porno. Walaupun ban-

yak orang yang menghabiskan sebagian besar waktu di depan komputer, terdapat banyak cara yang membuat Anda kesulitan mengakses video porno.

Setelah Anda mampu hanya menonton video porno dua atau tiga kali dalam sehari, pasanglah program pemblokir halhal porno di komputer. Kurangi waktu Anda untuk menjelajahi Internet sebanyak mungkin. Salah satu hal yang membuat seseorang kecanduan video porno adalah kemudahan mengaksesnya.

2. Lakukan secara bertahap. Apabila Anda merupakan pecandu berat video porno, hampir tidak mungkin menghentikan kebiasaan buruk ini secara drastis. Daripada berhenti secara tiba-tiba, buatlah rancangan untuk membatasi kecanduan Anda secara perlahan.

3. Buatlah diri Anda tetap sibuk. Kecanduan terhadap video porno bisa diawali karena rasa bosan, kesepian, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Sekarang tiba saatnya untuk mengendalikan hidup Anda sendiri dengan membuat rutinitas yang bisa memin(Bersambung di Hal. 22)

Pasang foto keluarga Anda di komputer dan di area sekitarnya. Foto orang yang Anda sayangi dalam pose tersenyum bisa membantu mencegah Anda untuk melihat hal-hal yang tidak mereka sukai.

Cobalah membuat daftar yang berisi alasan yang baik dan buruk mengapa Anda menonton video porno. Lihatlah alasan mana yang lebih banyak.

Habiskan waktu di tempat umum yang membuat Anda tidak bisa menonton video porno.

Mulailah melakukan latihan secara rutin, berjalan-jalan, atau membaca buku. Usahakan untuk tidak memikirkan seks.

Pikirkan tentang seluruh anggota keluarga Anda dan betapa malu mereka apabila mengetahui Anda kecanduan video porno.

Apabila Anda mempunyai pacar, diskusikan hal ini dengannya. Ini mungkin hal yang memalukan, tetapi ini merupakan cara yang ampuh dan dialah yang akan mengisi pikiran Anda, bukan video porno.

Blokir situs-situs yang memiliki konten pornografi.

Bedakan antara kecanduan seks dengan kecanduan menonton video porno. Apabila mengalami kecanduan seks, Anda bisa berada dalam kondisi yang berbahaya karena kesulitan untuk mengendalikan nafsu berahi. Segera cari bantuan jika ini yang terjadi pada diri Anda.

PERISTIWA 17

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

149 Hektar Lahan Hutan Terbakar

M

agelang - Kebakaran di Gunung Sumbing di wilayah Kabupaten Magelang terjadi di lahan mencapai 149,10 hektare beberapa waktu lalu. Wakil Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara, Bagas Avianto mengatakan, kebakaran terjadi pada pada 13-14 Agustus.

Dari total 149,10 hektare lahan yang terbakar tersebut terdiri di petak 2A-4 wilayah Desa Kabonlegi, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, seluas 20 hektare.

Di petak 2A-8 wilayah Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik seluas

36,40 hektare.

Kebakaran juga merembet ke petak 2A-10 wilayah Desa Adipuro, Kaliangkrik, seluas 27,10 hektare, merembet juga ke petak 2A-11 wilayah Ngargosoko seluas 10 hektare. Kebakaran tersebut juga terjadi di petak 2A-13 wilayah Desa Temanggung, Kaliangkrik, seluas 16,8 hektare. Berikutnya, di petak 2A-7 wilayah Sukomakmur, Kajoran, seluas 38,80 hektare.

Meskipun api telah padam, petugas Perhutani terus memantau dan mengantisipasi terjadinya kebakaran susulan. Hingga kini, belum diketahui pasti penyebab

Aksi Pelemparan Kotoran Sapi Boyolali - Aksi pelemparan kotoran sapi terjadi di Boyolali dan dialami sejumlah warga. Beberapa korbanya adalah pegawai RSUD Pandan Arang Boyolali.

Peristiwa itu sudah terjadi sejak awal hingga pertengahan Agustus lalu di wilayah Boyolali. Peristiwa terjadi di sejumlah titik jalanan Boyolali Kota.

Informasinya, pelaku lebih dari seorang mengendarai sepeda motor. Pelaku memepet korban yang

juga mengendarai sepeda motor dan langsung melempari letong.

Kasat Reskrim Polres Boyolali, Iptu Mulyanto, menyatakan pihaknya sudah mendapat pengaduan tentang kejadian tersebut. Aduan itu dilakukan oleh Direktur Utama RSUD Pandan Arang, Boyolali.

“Iya, memang dari rumah sakit yang mengadukan ke sini (Polres Boyolali),” kata Mulyanto, 15 Agustus lalu.

Pasalnya, lanjut dia, sejumlah korban teror pelemparan letong tersebut menimpa pegawai rumah sakit milik Pemkab Boyolali itu. Kebanyakan perawat. Polisi sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang menjadi korban pelemparan tersebut.

“Beberapa lokasi di antaranya di depan Rumah Tahanan (Rutan), jalan Merbabu. Kemudian di Surowedanan dan di sumur umum. Semuanya di wilayah Boyolali Kota,” kata dia. (rik)

kebakaran.

Sementara, polisi menyatakan akan menindak tegas pelaku pembakaran hutan. Karo Ops Polda Jateng Kombes Pol Hariyanto mengatakan, membakar hutan masuk tindakan kriminal.

Diakuinya, sebelumnya pihaknya menangani kasus pembakaran hutan di wilayah hukum Temanggung. “Polres Temanggung tahun lalu sudah menangani kasus pembakaran hutan di Gunung Sindoro.

Pelakunya sudah menjalani hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan,” katanya usai rapat koordinasi di aula Polres Temanggung. (rio)

20 Jamaah Haji Jateng Meninggal Boyolali - Sebanyak 20 jamaah haji asal Jawa Tengah meninggal dunia di tanah suci. Kepala Seksi Sistem Informasi Haji pada Bidang Penyelenggaraan haji dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Abdul Jalil mengatakan, data itu tercatat per 14 Agustus.

“Rata-rata faktor usia, sudah tua atau sepuh, yakni di atas 58 tahun. Di sisi lain, juga faktor jantung,” katanya.

Tahun ini, total ada 33.996 jamaah haji, dan jumlah calon jamaah haji yang diberangkatkan ke Arab Saudi, berjumlah 34.756, dengan jumlah petugas 760.

Mereka terbagi 97 kloter, dimana 34.772 orang masuk dari Embarkasi Solo. Jumlah yang diberangkatkan sebanyak 34.756 calon jamaah haji dan tiba di tanah suci ada 34.756. (ang)

Satpam Klinik Akupunktur Elisa Tewas

Kerangka Manusia di Hutan

Solo - Tri Yudi Kuntoro (20) ditemukan tewas di pos satpam Klinik Akupunktur Elisa, Jalan MH Thamrin 1, Solo, 15 Agustus lalu.

Miswar, karyawan klinik mengatakan, dia dan rekan-rekannya curiga ketika akan masuk kerja dan pagar klinik terkunci.

Yudi ditemukan sudah tak bernyawa di dalam ruang pos satpam. Polisi yang dilapori langsung menyelidiki dan mengevakuasi jasad warga Ngunut, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan.

“Hasil pemeriksaan sementara, tidak ada tanda-tanda penganiayaan,” kata Kanit SPKT Polresta Surakarta, Ipda Bintoro. (rik)

Jepara - Kerangka manusia ditemukan di kawasan hutan Damarwulan, Kecamatan Keling, Jepara, 13 Agustus lalu. Polisi memastikan, kerangka itu bukan korban pembunuhan. Hasil autopsi Tim Bid Dokkes Polda Jawa Tengah, tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan.

Kapolres Jepara AKBP Arif Budiman melalui Kapolsek Keling Iptu Daffid Paradhi menjelaskan, kerangka manusia berjenis kelamin laki-laki dengan usia berkisar 30 tahun. Tinggi badannya sekitar 155 centimeter.

Penemuan berawal dari seorang warga sedang mencari madu di kawasan hutan dan menemukannya.

Untuk mencapai lokasi, dan evakuasi petugas tidak mudah karena lokasinya sulit dijangkau.

DI lokasi ditemukan, sebuah jaket dengan tudung kepala warna hitam dan bermotif abstrak. Sebuah celana panjang biru jeans, tanpa merek, tanpa ukuran dan dalam kondisi rusak. Sepasang sepatu bertali berwarna hitam bahan sintetis, merek New Era berukuran 39 serta SIM C atas nama Arindu Suci Pratica. (ara)

Anak Sapi Bermuka 2 Wonogiri - Seekor anak sapi lahir dan menghebohkan warga di Dusun Mandeyan RT 3 RW 4, Desa Sindukarto, Kecamatan Eromoko, Wonogiri. Heboh karena anak sapi itu memiliki empat mata.

Kasido (57), pemiliki sapi mengatakan, anak sapi itu jenis jantan lokal. Ia becerita, anak sapinya lahir,

Rabu (14/8) sekitar pukul 19.00 WIB. Anak sapi itu berwajah 2 dengan leher satu bermata 4 dan bertelinga 2.

Kondisi anak sapi secara umum sehat, namun sulit mengangkat kepalanya. “Ini sangat aneh,” ujar dia, 15 Agustus lalu mengaku, akan memelihara anak sapi itu sampai dewasa. (rik)

Seribuan Siswa Kibarkan Bendera Solo - Seribuan siswa tingkat SD di Surakarta melakukan aksi sebagai simbol cinta Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monumen Perjuangan 1945 Banjarsari, Solo, 15

Agustus.

Setiap siswa dengan membawa bendera merah putih dipasang di sebuah tongkat berbaris, dan mereka secara serentak mengibarkan bendera sebagai lambang Negera dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI.

Acara diwali doa bersama untuk para pejuang kemerdekaan, dan diikuti pengibaran bendera. Mereka juga menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang sebelumnya dinyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Koordinator kegiatan kibar bendera Pri

Utomo mengatakan, acara diikuti 1.000 siswa. Setiap sekolah mengirimkan perwakilannya sebanyak 200 siswa.

“Kegiatan ini, untuk menanamkan semangat pada para generasi penerus bangsa untuk cinta bangsa dan negara,” kata Utomo. (rik)

18

LIPUTAN KHUSUS

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

Pailit Ancam Suwanto dan CV Aneka Ilmu

S

emarang - Persoalan hutang yang membelit H Suwanto dan CV Aneka Ilmu menjadikan keduanya semakin tak berdaya. Pasca damai homologasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tahun 2018, masalah baru muncul.

Keduanya yang dinilai wanprestasi atas perdamaian itu, kini terancam pailit.

Apakah, pailit akan betul terjadi dan cukupkah aset-aset mereka menutup hutang-hutangnya, masih belum diketahui. Gugatan pailit diajukan terhadap CV Aneka Ilmu beralamat di Jl. Raya Semarang Demak Km 8.5, Sayung, Kabupaten Demak. Serta H Suwanto SE MM beralamat di Jl. Pamularsih Raya No 21-23, RT 001/009. Keluarahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat telah masuk ke Pengadilan Negeri Semarang.

Permohonan pailit diajukan PT Dian Rakyat perusahaan di Jalan Rawa Girang Nomor 8, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur yang diwakili Mario Alisjahbana selaku direktur. PT Dian Rakyat meminta pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan (Homologasi) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA. SMG, Tanggal 9 Mei 2018. Pemohon diwakili Durapati Sinulingga, advokat dari Jakarta.

“Sidang perdana permohonan kepailitan digelar 15 Agustus 2019.

Perkara diperiksa majelis hakim Wismonoto (ketua), Edy Suwanto dan Aloysius Priharnoto Bayu Aji (anggota),” kata Noerma Soejatiningsih RR, Panmud Pidana yang ditunjuk menjadi Panitera Pengganti (PP) yang menanganinya, pekan lalu.

PT Dian Rakyat menyatakan sebagai salah satu kreditur CV Aneka Ilmu dan H Suwanto yang terikat dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 8/PDT. SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.SMG, tertanggal 9 Mei 2018.

Berdasarkan perjanjian perdamaian perdamaian tanggal 9 Mei 2018 yang ditingkatkan menjadi putusan homologasi dinyatakan, CV Aneka Ilmu dan Suwanto memiliki utang ke PT Dian Rakyat Rp 14.994.840,869.

Berdasarkan perjanjian perdamaian, disepakati jika pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai kesepakatan sampai Agustus 2018, maka PT Dian Rakyat memberikan potongan Rp 4.650.000.000, atau sehingga hutang yang disepakati untuk dibayar dalam kurun waktu Mei-Agustus 2018 Rp 10.334.840.869.

Namun hingga batas waktu yang ditentukan, sejak 15 Mei 2018 sampai 22 Juli 2019, utang itu belum lunas. H Suwanto dan CV Aneka Ilmu baru membayar Rp 6.424.499.500. Pembayaran sendiri dilakukan tidak utuh sesuai term

yang dijanjikan, atau dicicil.

Sesuai dokumen pembayaran hingga bulan Agustus 2018, keduanya disebut baru mrmbayar ke PT Dian Rakyat Rp 3.384.080.500. Berdasarkan hukum sesuai kesepakatan perjanjian perdamaian dalam perkara nomor 8/PDT.SUS-PKPU/2018/PN. Niaga Smg, jika sampai masa Agustus 2018 pembayaran tidak dilakukan sesuai kesepakatan perdamaian maka PT Dian Rakyat tidak memberikan diskon Rp 4.650.000.000.

Maka menurutnya, saat ini hutang Rp.14.994.840,869 atau masih kurang Rp 8.570.341.369 Sebelumnya, PKPU terhadap CV Aneka Ilmu dan H Suwanto diajukan sejumlah kreditur, salah satunya PT Alfa Polimer Indonesia. Pada 23 Maret 2018, majelis hakim pemeriksa perkara putusan Nomor: 8/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.

Smg telah mengabulkan permohonan PKPU itu.

Putusan dijatuhkan berdasar rapat kreditur bersama yang digelar.

Rapat kreditur pertama Senin, tanggal 10 April 2018. Rapat Kreditur kedua Jumat, tanggal 27 April 2018. Rapat proposal dan voting dilakukan pada Rabu tanggal 2 Mei 2018. Rapat bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Proposal perdamaian disetujui debitur dan kreditur dan disahkan majelis hakim pada tanggal 9 Mei 2018 berdasarkan putusan Nomor: 8/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.

Smg. Isi putusannya. Mengadili.

“Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian CV. Aneka Ilmu (dalam PKPU) dan H. Suwanto, SE, MM (dalam PKPU) tertanggal 02 Mei 2018,

yang ditandatangani oleh Debitor CV. Aneka Ilmu (dalam PKPU) dan H. Suwanto, SE, MM (dalam PKPU) dan Para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018.

Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/ PN.Niaga.Smg demi hukum berakhir.

Menghukum Termohon PKPU dan seluruh para kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut.

Menghukum Debitor atau Termohon PKPU untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 1.930.500,” isi putusannya.

CV Aneka Ilmu dan H Suwanto dinilai lalai dan tidak memenuhi isi perjanjian perdamaian. Sesuai perjanjian perdamaian, utang keduanya Rp 14.994.840.869, dan akan diberikan potongan Rp 4.650.000.000 sehingga menjadi Rp 10.334.840.869 jika pembayaran cicilan utang kepada PT Dian Rakyat dilaksanakan maksimal akhir Agustus 2018.

Skema penyelesaian utang, pada 15 Mei 2018 akan dibayarkan Rp 2.600.000.000. Tanggal 11 Juni 2018 akan dibayarkan sejumlah Rp 3.000.000.000. Tanggal 11 Juli 2018 akan dibayarkan sejumlah Rp 3.000.000.000. Tanggal 11 Agustus 2018 akan dibayarkan sejumlah Rp 1.750.000.000.

Dalam perjanjian perdamaian diberikan gambaran cara menyelesaikan utang para kreditur. Di antaranya, masuknya investor untuk investasi di CV Aneka Ilmu yaitu PT Prioritas Finance dengan po-

tensi dana yang akan diterima Rp 86.887.790.337.

Pesanan buku dari wilayah antara lain, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Lembata serta daerah-daerah lain yang mulai melakukan pesanan buku.

Melakukan perubahan (reorientasi, produk dan strategi pemasaran) antara lain membuat bukubuku untuk perpustakaan khusus.

Serta aset perusahaan yang masih bisa menjadi gambaran kekuatan keduanya untuk menjamin kepercayaan, yaitu pabrik di sayung seluas 27.7000 m2 senilai Rp 83,3 miliar dan bangunan seluas 16.6333 m2 senilai Rp 65 miliar.

Atas proyeksi menyelesaikan permasalah hutang itu, akan tetapi nyatanya tidak terealisir. PT Dian Rakyat menilai, PT Prioritas Finance dan investor-investor lain yang secara lisan diinfokan tertarik untuk membiayai modal kerja CV Aneka Ilmu batal menjadi investor. Informasinya, CV Aneka Ilmu dan H Suwanto terlalu mahal membuat penawaran sehingga gagal.

Penyebab lain, pesanan buku (PO) dari Kabupaten Buleleleng, Kabupaten Lembata dan daerah lain faktanya tidak berjalan baik.

Penyebab lain, aset perusahaan pabrik Jl. Raya Semarang Demak Km 8.5, Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang dalam perjanjian perdamaian menjadi asset yang alvailable dan mempunyai nilai signifikan untuk melunasi, saat ini tidak lagi menjadi milik keduanya.

Informasinya, aset telah dijual pada Agustus 2018. Namun sisa hasil penjualan melalui lelang yang jumlahnya cukup signifikan serta pengembalian sertifikat atas

asset-asset lain, diketahui tidak dipakai untuk melunasi tagihan hutangnya.

Atas kelalaiannya itu, CV Aneka Ilmu dan H Suwanto dituntut dijatuhi pailit karena tidak mematuhi perjanjian perdamaian yang telah disahkan berdasar putusan Nomor 8/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.

Smg. Dalam rangka keperluan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dituntut mengabulkan permohonan kepailitan PT Dian Rakyat atas keduanya. Menunjuk hakim pengawas, serta menunjuk dan mengangkat Sahat Tua Situngkir, Ronal M Aritonang, Kurator dan Pengurus di Jakarta.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pemohon merupakan Kreditor yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan berdasarkan putusan Nomor: 08/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg dibacakan tanggal 9 Mei 2018,” sebut Pemohon.

Menyatakan Termohon I dan Termohon II debitor dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan (di Homologasi) berdasarkan Putusan Nomor: 8/PDT. SUS-PKPU/2018/PN. Niaga. Smg telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan pada tanggal 9 Mei 2018. Menyatakan perjanjian perdamaian berikut putusan nomor: 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga. Smg batal dengan segala akibat hukumnya.

“Menyatakan Termohon I (CV Aneka Ilmu) dan Termohon II (H Suwanto) pailit dengan segala akibat hukumnya,” tuntutnya. (tim)

INFO POLITIK 19

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

Politik Petahana di Pilkada

S

emarang - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut ada 70 persen petahana berkompetisi di Pilkada 2020. Potensi ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) pun dipantau.

Kemendagri akan berfokus mencegah penyalahgunaan wewenang para petahana.

Khususnya terkait pengerahan ASN untuk pemenangan.

Salah satu yang jadi perhatian Kemendagri adalah kemungkinan petahana mengangkat atau mencopot jajaran pemda untuk pemenangan. Sikap petahana yang dikhwatirkan memberhentikan ASN karena tidak mendukung, atau melakukan balas dendam karena tidak terpilih, atau memberikan promosi sebagai reward karena sudah mendukung diantisipasi.

Kemendagri menyiapkan aturan terkait mutasi jelang pilkada. Kepala daerah tidak diperbolehkan mengangkat atau mencopot jajarannya enam bulan sebelum dan sesudah pilkada.

Jawa Tengah menjadi provinsi kedua yang paling banyak daerahnya menyelenggarakan Pilkada serentak, yaitu ada 21 Kabupaten/Kota.

Sedangkan yang terbanyak pertama ada di provinsi Sumatera Utara sebanyak 23 ka-

bupaten/kota Beberapa daerah tersebut, di antaranya Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kebumen, Rembang, Purbalingga, Boyolali, Blora, Kendal, Sukoharjo, Wonosobo, Wonogiri, Purworejo, Sragen, Klaten, Pemalang, Grobogan dan Demak.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mewaspadai politik dinasti, sebagai bentuk kerawanan Pilkada yang baru. Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Tengah Anik Sholihatun menilai, petahana dianggap berpotensi melakukan pelanggaran Pemilu dengan kekuasaan yang dimiliki.

“Ada strategi baru yang dimainkan peserta pemilu, walau secara fisik bukan petahana tetapi yang dipersiapkan maju adalah putra mahkota yang merupakan kerabat dekat petahana,” kata Anik, 13 Agustus lalu.

Bawaslu tidak akan membeda-bedakan pengawasan antara daerah yang berpotensi rawan atau tidak karena dinamika dan tantangannya sama. “Ada kemungkinan di beberapa daerah, petahana akan kembali ikut berkontestasi dalam Pilkada 2020,”

tuturnya.

Koordinator Divis Humas dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Jateng, Rofiuddin menambahkan, pengawasan akan dilakukan sedini mungkin. Menurutnya dibutuhkan startegi-strategi pengawasan tertentu.

Pada Pilkada 2020 akan ada perubahan jumlah anggota bawaslu tingkat kabupaten kota. “Dulu anggotanya 3 orang di seluruh kabupaten kota. Jumlah ini tidak cukup ideal. Apalagi beberapa kab/ kota DPTnya 1 juta lebih. Ini tentu dari sisi personal tidak ideal. Untuk sekarang karena statusnya permanen, jumlahnya kebanyakan 5 orang.

Kecuali beberapa kota yang memang sisi geografi dan DPTnya terbilang kecil, masih 3 anggota,” katanya.

Ketua KPU Jateng Untung Sudrajat memastikan, penyelenggaraan Pilkada 2020 di Jateng tidak akan menggunakan mekanisme e-voting, atau pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik.

“Belum ada perubahan undang-undang terkait pilkada. Belum ada peraturan KPU (PKPU) yang mengatur soal itu, kami belum bisa berbicara banyak karena belum ada perubahan ke e-voting,” kata dia.

Konsolidasi bersama KPU

di 21 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 terus dilakukannya. Masing-masing daerah tersebut pada 1 Oktober 2019 harus sudah menandatangani nota perjanjian hibah daerah (NPHD), terkait anggaran pilkada.

Tahapan mulai dilaksanakan pada September 2019, baik itu sosialisasi, hingga bimbingan teknis. Karena ada tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.

PDIP menyatakan akan bekerja keras memenangi enam Pilkada dari 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada 2020. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengaku, dari 21 daerah, enam daerah masih blank. Yakni, Kabupaten Rembang, Demak, Kebumen, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Blora.

“Masih blank di enam titik (karena peta politiknya belum tergambar jelas),” kata dia.

Bambang menyatakan telah siap di 15 lain dengan memiliki kandidat kuat, yaitu Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Jekek dan Walikota Semarang Hendrar Prihadi alias Hendi. Menurutnya, berdasarkan pemetaan keduanya cukup kuat untuk dikalahkan.

“Bisa saja dikalahkan, tapi akan sangat berat,” ujarnya. (ang)

55% Wajah Baru Dewan Jateng Semarang - KPU Jateng menetapkan 120 caleg terpilih DPRD Jateng pasca Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan gugatan Pileg 2019.

Dari jumlah itu, 54 orang (45%) merupakan wajah lama dan 66 orang (55%) wajah baru. Penetapan lewat rapat pleno terbuka pascaputusan MK (Mahkamah Konstitusi) terkait dengan 10 permohonan gugatan.

Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajat menye­ butkan, jumlah kursi di DPRD Jateng mengalami

peningkatan dibanding periode sebelumnya. “Pada periode 2014-2019 tercatat 100 kursi, sedangkan pada periode 2019-2024 naik menjadi 120 kursi,” katanya, 15 Agustus lalu.

Sekretaris DPRD Provinsi Jateng Urip Sihabuddin mengatakan, pelantikan 120 calon anggota terpilih periode 2019-2024 dijadwalkan pada 3 September 2019. “Persiapan terus kami lakukan,” kata dia.

Dari jumlah perolehan kursi DPRD Jateng itu, terbanyak PDIP dengan 42 kursi, kemudian PKB 20,

Gerindra 13, Golkar 12, PKS 10, PPP9, PAN 6, Demokrat 5, dan Nasdem 3 kursi. Sejumlah nama petahana yang terpilih lagi menjadi anggota DPRD Jateng periode 2019-2024 di antaranya Ketua Komisi D Alwin Basri (PDIP), Ketua Komisi C Asfirla Harisanto (PDIP), Ketua Komisi B Chamim Irfani (PKB), Ketua Komisi A Masruhan Samsurie (PPP), Wakil Ketua DPRD Sukirman (PKB), Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso (PKS), dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

Yudi Indras Wiendarto (Gerindra). Adapun nama baru yang muncul antara lain Bambang Kusriyanto (PDIP).

Bambang saat ini menjabat Ketua DPRD Kabupaten Semarang. Nama lain yaitu mantan Komisioner KPID Jateng Tazkiyatul Muthmainnah (PKB) dan Quatly Abdulkadir Alkatiri (PKS) yang sebelumnya anggota DPRD Kota Semarang. Dari 66 nama baru tersebut, sebagian besar sebelumnya menjabat anggota DPRD kabupaten/ kota. (ang)

Bravo 5 Kawal Pemerintahan Jokowi-Amin Semarang - Purnawirawan TNI/Polri yang tergabung dalam Bravo 5 menyatakan akan mengawal jalannya pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin kedepan.

Mereka mengaku akan menggalang semua komponen dalam mengawal pemerintahan ke depan.

Ketua Umum Bravo 5 Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi saat acara Silaturahmi Kebangsaan Menuju Indonesia Maju yang diselenggarakan Bravo 5 Pantura, 10 Agustus lalu mengungkapkan.

Dengan merangkul semua kekuatan program-program pemerintah bisa dikaw-

al. “Kekuatan yang akan dirangkul semua komponen bangsa,” ujarnya.

Bravo 5 diakui akan resmi menjadi Ormas pada 25 Agustus mendatang di Jakarta dan memiliki cabang di semua provinsi, serta beberapa negara seperti Malaysia, Australia, Amerika, dan Eropa.

Ketua Bravo 5 Pantura Brigjen Pol (Purn) Tri Agus Heru Prasetyo menambahkan pihaknya siap merangkul semua komponen masyarakat demi persatuan dan kesatuan bangsa. “Modal yang paling besar bagi Indonesia adalah persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya. (ang)

229 Kades Baru Dilantik Boyolali - Sebanyak 229 kepala desa (Kades) terpilih hasil Pemilihan Kades (PIlkades) serentak tahap III 2019 di Kabupaten Boyolali beberapa waktu lalu dilantik.

Pelantikan dipimpin Wakil Bupati Boyolali, M. Said Hidayat di Pendopo Gede Kabupaten Boyolali, 12 Agustus lalu.

M Said Hidayat meminta, para kades yang dilantik segera bertugas, salah satunya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Penyusunan program itu, diharapkan dapat diselesaikan paling lambat enam bulan usai pelantikan.

Mereka diharap segera mengambil langkah memajukan pembangunan desa masing-masing. Menata keuangan desa yang semakin tahun semakin besar, membangun desa, dan mensejahterakan masyarakat.

“Sehingga target yang menjadi prioritas di desa mampu terselesaikan dengan baik. Kami minta benahi data ada disetiap desa, sehingga apa yang harus diselesaikan dapat dilakukan dengan baik, dan mampu ditangani bersama dengan satu sistem pengelolaan data sebaik-baiknya untuk menata pemerintahan ke depan,” harapnya. (rik)

Pilkada Kota Semarang Butuh Rp 71,5 Miliar Semarang - KPU Kota Semarang mengajukan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang sebesar Rp71,5 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja belanja daerah (APBD) setempat.

Ketua KPU Kota Semarang Henri Casandra Gultom mengatakan, anggaran sekitar Rp71,5 miliar itu dihitung untuk seluruh kebutuhan. “Termasuk jika nantinya sampai ada sengketa pemilu,” kata dia, 15 Agustus lalu.

Alokasi anggaran itu dikatakannya, akan masuk dalam APBD Kota Semarang 2020, meski tahapan persiapan pilkada sudah dimulai tahun ini. Terkait pelaksanaannya, KPU mengaku masih menunggu pedoman tahapan dari KPU RI. Beberapa tahapan yang cukup penting dalam persiapan Pilkada, salah satunya pemutakhiran data pemilih. Pilkada 2020 Kota Semarang, akan digelar pada bulan September. Sementara masa jabatan walikota periode akan habis sekitar bulan Februari 2020. (ang)

20

INFO DESA

Pilkades Serentak Jateng Sukoharjo - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) akan digelar di 11 desa di Kabupaten Sukoharjo. Kabag Pemdes Setda Pemkab Sukoharjo, Setyo Aji Nugroho mengatakan, Pilakdes akan digelar pada 31 Oktober 2019.

Sebelas desa itu, di Desa Karanganyar dan Desa jatingarang di Kecamatan Weru, Desa Lengking di Kecamatan Bulu, Desa Wonorejo di Kecamatan Polokarto, Desa Jati di Kecamatan Gatak. Desa triyagan di Kecamatan Mojolaban, Desa Jagan dan Desa Mertan di Kecamatan Bendosari, serta Desa Purbayan Desa Duwet Desa Gedongan di Kecamatan Baki.

Tahapan awal dibentuk panitia Pilkades pada tanggal 10 - 12 September 2019. Pada tanggal 13 - 16 September 2019 akan disusun tata cara Pilkades, dan dilanjutkan pendaftaran pemilih hingga pengumuman DPT pada tanggal 17 September - 24 Oktober 2019.

Pendaftaran Cakades akan dibuka pada tanggal 20 - 27 September 2019, yang akan dilanjutkan dengan penetapan dan pengumuman Cakades yang lolos seleksi pada 25 Oktober 2019. Kampanye digelar tanggal 28 Oktober 2019. Masa tenang pada tanggal 29 - 30 Oktober 2019, dan pada tanggal 31 Oktober akan di gelar pemungutan suara.

“Mekanismenya masih sama dengan Pilkades sebelumnya, kita belum menggunakan e-voting,” katanya, belum lama ini.

Pilkades memakai dana APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). “Anggaran diambilkan dari APBD dan APBDes, jumlah Rp 30 juta untuk masing-masing desa yang melakukan pemilihan.

Jika ada kekurangan bisa diambil dari APBDes,” katanya.

Pilkades Temangung Sebanyak 216 desa di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Temanggung, juga akan menggelar Pilkades serentak pada 9 Januari 2020 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung, Agus Sarwono mengatakan, proses tahapan pilkades yang dinamakan santiaji pilkades disosialisasikan.

“Temanggung akan menggelar pilkades serentak di 216 desa. Diharapkan dengan santiaji ini pelaksanaan pilkades di 216 desa nanti bisa berjalan dengan baik,” kata Agus, 12 Agustus.

Santiaji diikuti ketua panitia pilkades se-Kabupaten Temanggung, para ketua Badan Perwakilan Desa, dan sekretaris desa serta panitia tingkat kecamatan.

Menurutnya, setelah santiaji para panitia pilkades harus melaksanakan sosialisasi di masing-masing desa.

Pihaknya berharap, masyarakat paham terutama terkait regulasi yang ditetapkan dalam peraturan bupati, termasuk ketentuan baru dalam hal daerah pemilihan.

Berkaitan dengan daerah pemilihan, dia menjelaskan sesuai Permendagri nomor 62 tahun 2018 bahwa tiap desa dalam melaksanakan pilkades ditetapkan menjadi 3 daerah pemilihan. Tiga daerah pemilihan itu di-”breakdown” di masing-masing dusun. Jika di situ ada 3 dusun, berarti ada tiga daerah pemilihan, tetapi bagi desa yang dusunnya kurang dari tiga maka di-breakdown ke RW dan seterusnya breakdown sampai tingkat RT. (rik/kam)

2020 ... intah juga akan menempuh kebijakan penyetaraan level playing field, bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce.

“Untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital,” kata Jokowi di Kompleks MPR, DPR, Jakarta, 16 Agustus.

Reformasi PNBP dilakukan melalui penguatan regulasi dan penyempurnaan tata kelola dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Dalam rang-

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

Ribuan Desa Krisis Air Bersih

S

emarang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah menyebut sebanyak 1.319 desa di 27 kabupaten/kota atau sekitar 10 persen dari jumlah desa yang ada di Jawa Tengah terdampak kekeringan. Kepala Harian BPBD Jateng Sudaryanto mengaku, angka ini masih di bawah prediksi awal sebanyak 1.319 desa di 287

kecamatan di 31 daerah terdampak kekeringan Dari 27 daerah ada 12 daerah lebih yang statusnya sudah darurat bencana, seperti Kabupaten Grobogan menjadi daerah dengan wilayah terbanyak dilanda kekeringan.

Kemudian Kabupaten lainnya adalah Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap (Bersambung di Hal. 23)

Jembatan Kalikeruh Dibangun Pakai Dana Banprov Kajen - Jembatan Kalikeruh di Desa Lur Agung Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan yang berbatasan Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dibangun. Usai peletakan batu pertama oleh Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, digelar doa bersama, mengawali proses pembangunannya, 13 Agustus lalu.

Jembatan Kalikeruh diketahui putus akhir tahun 2017 lalu. Pembangunannya kini, memakai dana bantuan dari Provinsi Jateng.

“Akhir tahun ini kita akan menyelesaikan pembangunan jembatan permanen,” kata Bupati Asip mengaku, pembangunan menelan anggaran Rp 14 miliar dan ditarget selesai 22 Desember 2019.

Kepala DPU Kabupaten Pekalongan Wahyu Kuncoro menjelaskan Jembatan Kalikeruh baru itu sepanjang 60 meter lebar tujuh meter dan bahu jalan enam meter, berada di sisi selatan jembatan lama. (sah)

Warga Tolak Ada Peternakan Ayam di Dekatnya Ungaran - Rencana pendirian peternakan ayam di Dusun Bubakan, Desa Mukiran, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang ditolak warga setempat. Mereka menolak adanya peternakan ayam seluas sekitar 4 ha yang lokasinya tidak jauh dari kawasan permukiman tersebut.

“Ada risiko ancaman kesehatan warga jika peternakan tersebut berdiri,” kata Koordinator Paguyuban Dusun Bubakan Sehat, Mawardi, 13 Agustus lalu. Ia menjelaskan total ada dua peternakan dengan luas masing-masing 4 ha yang akan berdiri di Desa Mukiran.

Empat hektare masuk di wilayah Dusun Bubakan, dan 4 ha lainnya di dusun sebelah. Penolakan itu bermula dari ketidakjelasan aturan yang dijadikan dasar pendirian peternakan berskala besar itu. Dalam aturan dijelaskan jarak minimal sekitar 1.000 m.

“Tetapi dalam tiap sosialisasi disampaikan jarak dari permukiman hanya 250 m, bahkan kurang dari itu,” katanya.

Warga mengaku khawatir jarak yang terlalu dekat itu menyebabkan bau maupun limbah dari peternakan ayam sehingga mengganggu kesehatan mereka. Atas penolakannya, warga sudah memasang spanduk berisi penolakan di sejumlah jalan masuk ke dusun terse-

(Sambungan dari Halaman 2)

ka mendukung peningkatan daya saing dan investasi, pemerintah juga bakal memberikan insentif perpajakan melalui beberapa instrumen, yaitu perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, insentif super deduction untuk pengembangan kegiatan vokasi dan litbang serta industri padat karya.

Dikatakannya, Belanja Negara pada 2020 sebesar Rp 2.528,8 triliun. Belanja negara itu setara dengan 14,5 persen dari PDB. (nat)

but.

“Ada 171 warga yang terdiri dari sekitar 65 keluarga yang menyatakan menolak,” kata dia.

Camat Kaliwungu Anang Sukoco mengakui, adanya rencana pendirian peternakan ayam tersebut. Rencana tersebut diakuinya masih tahap sosial-

isasi karena permohonan izin masih diproses.

“Kecamatan hanya memfasilitasi sosialisasi dengan masyarakat, proses perizinannya di tingkat kabupaten,” katanya. (bud)

SAMBUNGAN Dana ...

Vertikal sebesar Rp 120.000.000. Biaya pendampingan hukum / pengacara sebesar Rp 425.000.000. Biaya pengobatan oknum pejabat daerah,

(Sambungan dari Halaman 9)

kerabat pejabat daerah sebesar Rp 56.105.050. Pengembalian temuan pemeriksaan sebesar Rp 38.889.205.

Dari jumlah itu diketahui sudah

AKP Kokok ... berlaku mulai tanggal 16 Nopember 2017 s/d tanggal 30 Nopember 2017.

Sebelumnya, Rabu 22 Nopember 2017 sore, Kokok bersama dengan tim dibawah pimpinan Kompol Sulistyo mengungkap kasus narkoba di Solo

ada pengembalian sekitar 1,7 miliar dari para pihak yang menerima aliran. Dalam kasus ini, kerugian negara ditaksir sebesar Rp 4,2 miliar. (far) (Sambungan dari Halaman 21)

dan menangkap seorang pelakunya. Timnya lalu mengembangkan dan atas inisiatifnya, terdakwa Kokok mengambil sabu di pinggir Jalan A. Yani Pabelan, Kartasura.

Dua paket sabu itu diambil lalu

dimasukan dalam tas kulitnya. Namun sampai 1 Desember 2017, sabu masih dikuasainya dan belum diserahkan ke atasan. Selama 9 hari, sabu seberat 0,509 gram itu disimpannya. (far)

FOKUS KASUS 21

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

AKP Kokok Wahyudi Ajukan PK

S

emarang - AKP Kokok Wahyudi, mantan anggota Ditresnarkoba Polda Jateng yang dipidana 4 tahun atas perkara kepemilikan sabu 0,509 gram mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK). PK diajukan 7 Agustus 2019 oleh pengacaranya, Ephin Apriyandanu dari kantor T Yosep Parera.

Terakhir di tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah dalam perkara nomor 303/Pid.Sus/2018/PT SMG pada 29 November 2018 menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang sebelumnya yang dijatuhkan 30 Agustus 2018 dalam nomor : 204/Pid.Sus/2018/ PN Smg. AKP Kokok dinilai bersalah tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana pasal 112 ayat 1 UU nomor 35/ 2009 tentang narkotika.Dipidana 4 tahun penjara, denda Rp 800 jjta subsidair sebulan kurungan.

Kokok Wahyudi, warga Perum Beringin Permai Blok E No.12 RT.04 RW.05 Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang itu dijerat kasus sabu. Dia ditangkap di halaman parkir rumah makan Gama Jalan MT Haryono Semarang bersama AKBP Suprinarto.

Tim Subbid Paminal Bidpropam yang menangkap Kokok menemuka sabu dan sejumlah uang yang diperkirakan mencapai Rp 450 juta. Uang itu diduga terkait suap pengamanan kasus

narkoba yang hingga kini tak jelas penangannya.

Kokok sebelumnya ditempatkan sebagai Buser Narkoba sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/344/XI/2017/ Ditresnarkoba tanggal 16 Nopember 2017. Surat perintah (Bersambung di Hal. 21)

Tak Puas Vonis Kanit Sabahra Semarang - Jaksa mengajukan banding atas putusan 18 bulan penjara terhadap AKP Budi Handoko SE SH bin Sukardjan, mantan Kanit Sabhara Polsek Pedurungan. Banding diajukan ke PT Jateng karena vonis itu dirasa ringan oleh jaksa dari tuntutannya 3 tahun penjara dalam perkara narkoba. Budi Handoko dinilai bersalah atas kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 0,3 gram.

Permohonan banding diajukan jaksa Fitriyah SH pada 7 Agustus lalu. “Diajukan banding,” kata Panmud Pidana pada PN Semarang, Noerma Soejatiningsih, 14 Agustus lalu.

Budi Handoko dinilai bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Putuskan dijatuhkan pada 5 Agustus 2019 oleh majelis hakim, Esther Megaria Sitorus (ketua), Noer Ali dan Aloysius Priharnoto Bayuaji di PN Semarang.

Sesuai fakta persidangan, kasus terjadi Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB. Saat di daerah Thamrin terdakwa disuruh oleh saksi Edi Priyanto membelikan sabu sebanyak 1 gram seharga Rp 1 juta kepada Kemin (DPO).

Terdakwa dan Edi lalu menuju daerah Kintelan untuk mengambil sabu di alamat sesuai yang dikirim Kemin. Usai mendapatkan sabu tersebut Edi mengambil sedikit untuk

digunakan di rumahnya. Edi meminta tolong kepada terdakwa membawa dan menyimpan sabu tersebut.

Sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa menyimpan 1 paket sabu di plastik klip kecil di bawah almari pakaian di rumah orang tuanya di jalan Plamongan Peni II No 188 Perumahan Plamongan Hijau Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Sekitar pukul 01.00 WIB pada saat terdakwa keluar dari pintu rumah dan akan pulang ke rumah Asrama Polisi Kabluk tiba-tiba datang petugas dari ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1paket sabu yang terdakwa simpan di dibawah almari pakaian.

Berdasarkan pemeriksaan sebungkus plastik klip itu di dalamnya berisi serbuk kristal seberat 0,37771 gram positif mengandung Metamfetamina.

“Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,” jelas hakim.

Budi Handoko, mantan Kanit SPKT Polrestabes Semarang, 45 tahun warga Asrama Polisi Kabluk RT 003 RW 006 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang itu ditahan di Rutan sejak 20 Maret 2019 lalu. (far)

Digugat, Akibat Serobot Tanah Semarang - AKP Kokok Wahyudi, kini juga harus menghadapi perkara baru, gugatan atas dugaan penyerobotan tanah yang dikuasainya. Gugatan diajukan Permadi (28), seorang pelaut, warga Karangsari RT 001 RW 006 Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang lewat kuasa hukumnya, Ahmad Rizal melawan Koko Wahyudi, warga Perum Bringin Permai Blok E Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Senin, 29 Juli lalu gugatannya dijaukan dan pada 15 Agustus sidang perdana pemeriksaan perkaranya digelar. “Perkara tercatat nomor 338/Pdt.G/2019/ PN Smg,” kata Panitera Muda Perdata Meylina Dwiyanti, 15 Agustus lalu.

Sesuai dalil gugatannya, Permadi pada 27 November 2016 membeli sebidang lahan kosong dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 4113/Kel. Beringin di Dusun Gondoriyo Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Lahan seluas tanah 98 m2 tercatat atas nama Tn. Dicky Susilo beralamat di Jl. Kalilangse 38 Rt.008/Rw.004 Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Pada 29 November 2016,

Permadi membayar lunas totalnya Rp 170 juta via Transfer Bank Mandiri ke rekening Bank Mandiri milik Tn. Dicky Susilo selaku penjual atau pemilik. Pada11 April 2017 dibuat Akta Jual Beli (AJB) obyek lahan di hadapan Notaris-PPAT Niken Puspitarini dan diikuti balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Semarang. Obyek tercatat atas nama Permadi.

Masalah muncul, ketika pada awal 2018 Permadi menengok lahan yang dibeli karena berencana membangun rumah untuk calon istrinya kelak itu. “Namun di lokasi, telah dibangun sebuah bangunan toko Koko Wahyudi yang mengaku telah membeli tanah tersebut, meski tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya,” sebut Ahmad Rizal dalam gugatannya.

Atas masalah itu, Permadi sempat mengadukan hal itu kepada Kapolda Jawa Tengah selaku atasannya kala Koko Wahyudi bertugas di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah. Laporan itu oleh Polda dilimpahkan ke Polrestabes Semarang.

Prosesnya, sejumlah pihak diperiksa, di antaranya Permadi, Koko Wahyudi, Dicky Susilo selaku penjual, notaris-PPAT Niken Puspitarini beserta stafnya selaku Saksi Instrumen, makelar tanah serta pemilik tanah sebelumnya.

Namun dari penyidik Polrestabes Semarang yang memeriksa pengaduan tersebut menyarankan diajukannya gugatan. (far)

Gugatan Terhadap Polri Tak Diterima Semarang - Gugatan terhadap seorang perwira Polri atas kerjasama bisnis batu bara senilai Rp 2 miliar yang diajukan pengusaha Semarang, Bimo Wicaksono melawan Kombes Pol Wahyu Handoyo, anggota Polri warga Jakarta Timur dan Kapolri tak diterima.

Putusan dijatuhkan majelis hakim pemeriksa, Andi Astara (ketua), Manungku Prasetyo dan Pudji Widodo (anggota) pada sidang di PN Semarang, tanggal 1 Agustus lalu. “Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi Tergugat I,” kata hakim.

“Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.165.700,” lanjutnya dalam amar putusan perkara nomor 293/Pdt.G/2018/PN Smg. Atas vonis gugatan itu, Bimo lewat kuasa hukumnya M Amal Lutfiansyah dari kantor hukum Y Yosep Parera mengajukan banding. Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Jateng pada 7 Agustus lalu.

Bimo, warga Jalan Menoreh II/45

RT 001 / RW 006, Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang menggugat karena dirugikan Rp 2 miliar lebih. Bermula, September 2013, Bimo diajak kerjasama di bidang batubara dengan Kombes Wahyu Handoyo yang mengakui, memiliki usaha sendiri.

Pada 31 Oktober 2013 keduanya bersepakat dan tertuang di perjanjian tertanggal 28 Januari 2014 di notaris Sugiharto. Bimo sepakat memberi modal Rp 2 miliar untuk mengembangkan usaha milik mantan Kapolres Tegal itu.

Secara bertahap uang diberikan.

Wahyu sepakat, wajib memberikan keuntungan 5 persen dan diberikan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya sejak Desember sampai Mei 2014.

Pertengahan 2014, Wahyu pernah mentransfer Rp 100 juta ke rekening penggugat. Sejak itu mantan Wakil Direktur (Wadir) Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Polri itu tak pernah lagi memberi.

“Setelah dilakukan pengecekan di lapangan tentang kebenaran bisnis batubara, faktanya tidak ada bisnis batubara,” sebut Bimo dalam gugatannya. (far)

22

SAMBUNGAN

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

Sanksi Hakim ... dan Ketua KY Nomor 047/KMA/ SK/IV/2019. Keputusan didisposisi KMA tanggal 15 Mei 2019 jo disposisi Plt.Tuaka Wa MARI tanggal 15 Mei 2019. Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 22 Mei 2019.

Sementara Ali Nuryahya disebut dengan inisial singkatan AN SH, selaku Panmud Hukum pada PN Semarang. Ali dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat berupa

(Sambungan dari Halaman 24)

pembebasan dari jabatan sebagai Panmud Hukum dan Panitera Pengganti.

“Dengan akibat hukumannya dikurangi tunjangan khusus kinerja sebesar 100 persen setiap bulan selama 12 bulan,” demikian isi keputusan Bawas.

Ali Nuryahya dinilai melanggar PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 angka 4 dan pasal 7 ayat 4 huruf c jo SK KMa No.071/KMA/SK/V/2008 Pasal

21 ayat 1 huruf c angka 2.

Sementara Noerma Soejatiningsih selaku Panmud Pidana pada PN Semarang dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. Noerma melanggar PP 53 tahun 2010 pasal 3 angka 9 dan pasal 7 ayat 2 huruf c.

Selain ketiganya, Bawas juga menjatuhkan sanksi ke RJP SH, seorang Panitera pada PN Semarang.

RJP mendapat sanksi hukuman

Akibat Film ... menyetubuhi, Wawan yang merasa puas dan mengeluarkan sperma di atas perut Cici.

Sebelum kejadian pada 15 Agustus 2016 itu, Cici mengakui pernah disetubuhi Wawan sebanyak kurang lebih 5 kali. Perbuatan itu dilakukan juga di rumah Wawan pada bulan Juli 2015.

Tak hanya di rumah Wawan, Cici juga disetubuhi di rumah Bastian.

Cici mengaku sempat menolak saat diajak berhubungan badan, namun Wawan selalu mengancam akan

(Sambungan dari Halaman 16)

memutuskan hubungan dengannya.

Puas melampiaskan nafsunya, Wawan menyuruh Cici ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Keduanya lalu pergi membeli makanan dan kembali ke kamar menemui dua temannya.

Kejadian itu terbongkar setelah Cici merasa trauma dan seolah hanya menjadi budak seks pacarnya.

Cici akhirnya menceritakan kejadian yang dialaminya itu ke ibunya.

Bak disambar geledek, ibu Cici kaget dan berang. Ia lalu mendatangi

Cara Menghentikan ... imalkan jumlah waktu yang Anda habiskan untuk menonton video porno.

4. Jalin hubungan yang penuh makna. Habiskan waktu dengan sahabat atau kekasih agar Anda bisa lebih percaya diri dan menjauh dari

layar komputer. Dengan mengenal dan mencintai seseorang secara lebih dekat bisa membuat video porno menjadi kurang menarik.

5. Pahami bahwa masturbasi adalah hal yang normal. Kebanyakan Anda menonton video porno sebagai

Penerima ... hakim senilai Rp 4,5 juta.

“Sehingga sisanya Rp 1.643.855 di kembalikan kepada Terdakwa,” kata hakim pada putusannya yang dijatuhkan majelis hakim pada sidang 9 Juli lalu oleh Aloysius P Bayuaji (ketua), Handrianu Indriyanta dan Wiji Pramajati (anggota).

Hakim menyatakan, kerugian keuangan negara cq. Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang diakibatkan perbuatan Subari Rp 521.028.190.

Sesuai perjanjian bersama, PT SMJ memberikan dana kompensasi kepada Desa Wangandowo seluruhnya Rp 684.648.690.

Rinciannya, atas sewa lahan akses jalan quarry yang melewati jalan desa sebelah timur, barat, dan utara Rp 28.260.000. Dana Kompensasi untuk Desa Wangandowo Rp 570.138.690, pendapatan dari penggalian dan sewa jalan desa Rp 86.250.000. Atau jumlah seluruhnya, Rp 684.648.690.

Dari jumlah itu, penerimaan yang disetorkan ke rekening Kas Desa Rp 42.827.500, untuk pengeluaran/penggunaan untuk kepentingan desa Rp 120.793.000, sehingga kerugian keuangan negara Rp 521.028.190. “Dari jumlah itu, terbukti dinikmati atau yang menjadi tanggung jawab Subari seluruhnya sebesar Rp 225.106.145,” kata

disiplin ringan berupa teguran tertulis. RJP melanggar PP 53 tahun 2010 pasal 3 angka 9 dan Pasal 7 ayat 2 huruf B. Bawas melaporkan, selama Mei telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawainya sebanyak 25 orang. Rinciannya, 13 hakim (3 berat, 2 sedang, 8 ringan), 2 Panitera (2 ringan), 2 Panmud (1 berat, 1 ringan), 1 jurus sita (berat), dan 5 staf (4 berat, 1 ringan).

Sementara dilaporkan, sejak

rumah Wawan, menuntut pertanggunganjawabnnya dan keluarganya.

Namun atas permintaan itu, Wawan dan keluarganya menolak.

Mereka berdalih, Cici masih terlalu muda untuk dinikahi. Atas penolakan itu, keluarga Cici akhirnya membawa masalah itu ke polisi.

Wawan kini harus meratapu masibnya, meringkuk di jeruji besi akibat perbuatannya. Meski didasari suka sama suka, perbuatannya menyetubuhi Cici yang masih di bawah umur menjadikannya harus dipidana. (*) (Sambungan dari Halaman 16)

sarana untuk melakukan masturbasi, dan mungkin Anda merasa malu dengan aktivitas ini. Akan tetapi, masturbasi benar-benar sesuatu yang alami, sedangkan kebiasaan menonton video porno adalah suatu bentuk kecanduan yang dapat disembuhkan.

(Sambungan dari Halaman 14)

hakim.

Rinciannya, atas sewa lahan jalan desa yang tidak disetorkan ke Kas Desa Wangandowo Rp 28.260.000. Atas dana Kontribusi galian tanah urugan Rp 570.138.690 dari PT SMJ yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa adalah untuk : tunjangan Kades dan Muspika Rp 43,4 juta, tunjangan Perangkat Desa Wangandowo Rp 9,3 juta, kepentingan terdakwa Rp 57,7 juta atau seluruhnya Rp 110,5 juta.

Atas kompensasi Penggalian Tanah Desa Wangandowo yang bukan tanah warga dan pembayaran sewa tanah jalan desa yang tidak disetorkan ke Kas Desa Wangandowo Rp 86,2 juta. Sehingga total seluruhnya Rp 225.106.145. Jumlah itu telah dikembalikan.

Atas dana kontribusi galian tanah urugan Rp 570.138.690, oleh Tim Quarry tidak disetorkan. Sebesar Rp 348.943.190 oleh Terdakwa dibagikan untuk, Tunjangan Anggota BPD Desa Wangandowo Rp 53,4 juta, Tunjangan Anggota LPMD Rp 26,7 juta, Kas PKK Rp 26,7 juta, Kas Karang Taruna Rp 26,7 juta, Tunjangan Ketua RT dan RW Rp 26,7 juta. Tunjangan Kades dan Muspika Rp 53,4 uta, Tunjangan Mantan Kades Sdr. Winaryo Rp 26,7 juta, Tunjangan Perangkat

Desa Rp 54,5 juta dan Kas RW Rp 53,6 juta.

Dana yang dibagikan untuk tunjangan Kades dan Muspika Rp 53,4 juta hanya diberikan kepada Abdul Qoyyum yang menjabat Plt Camat Bojong Rp 10 juta. Sisanya Rp 43,4 juta dibawa Subari.

Tunjangan Perangkat Desa Rp 54,5 juta hanya dibagikan Rp 45,2 juta. Yakni untuk, Insentif Sekdes Wangandowo Yatin Rp 6.479.875, Kaur Umum Untung, Kasi Pemerintahan Sasmito, Staf Kasi Pemerintahan Suatmiri, Kasi Pelayanan Abdul Halim, Kadus II Tarhim, Kasi Perencanaan Fatchurochim. Insentif Kaur Keuangan Edi Sukaryo, Kadus I Edi Junaedi, Staf Kasi Pelayanan Iroah, Kadus III Mutiah. Masing-masing menerima Rp 3.439.844. Sedangkan, khusus Staf Kaur Keuangan Umayah mendapat Rp 4.332.690. Sedangkan sisanya Rp 9.363.995 dibawa Terdakwa.

Sementara atas Rp 221.195.500 yang dikelola Umayah, diminta Terdakwa untuk kepentingan desa dan pengeluaran lainnya Rp 178,3 juta.

Dari pemeriksaan, diketahui terpakai Rp 120,7 juta. Sebesar Rp 57,7 juta menjadi tanggungan terdakwa. Sisanya atas perintah Terdakwa diberikan kepada Edi Sukaryo (Kaur Keuangan Rp 42.827.500 dan telah disetorkan ke rekening kas desa. (far)

Januari sampai Mei 2019, Bawas totalnya menjatuhkan sanksi terhadap 75 orang anak buahnya.

Rinciannya, 37 hakim (11 berat, 6 sedang, 20 ringan), 7 Panitera (1 berat, 6 ringan), 5 Panmud (2 berat, 1 sedang, 2 ringan), 9 Panitera Pengganti (5 berat, 1 sedang, 3 ringan), 1 juru sita (ringan), 3 jurusita penganti (2 berat, 1 ringan), 2 pejabat struktural (2 berat), serta 12 staf (10 berat, 1 sedang, 1 ringan). (far)

Awas ! Game ...

(Sambungan dari Halaman 11)

Soal keterkaitan game online dan eSports, Margaret Aliyatul mengakui jika olahraga elektronik ini punya peran besar dalam perkembangan pesat olahraga elektronik ini di Indonesia.

“KPAI tidak masalah selama permainan itu bisa mendorong anak untuk berperilaku positif. Jika anak bisa berprestasi, lalu dari namanya eSports, menjadi sportif dan nilai-nilai positif lainnya, bolehlah.”

“Sebaliknya, jika eSports malah memberi atau mendorong anak untuk ber perilaku negatif, KPAI tidak akan dukung sama sekali. Soalnya, jujur KPAI belum mengkaji lebih dalam tentang eSports ini dan kaitannya dengan anak-anak.”

Namun demikian KPAI mendesak agar pemerintah lebih selektif memilih game yang bakal masuk kategori eSports, apalagi jika berpotensi ke arah child grooming.

“Seperti yang sudah saya bilang, pandangan KPAI intinya terhadap game online yang bermuatan pornografi, kekerasan dan mendorong anak untuk berperilaku negatif, kita tidak toleransi,” tegas Margaret Aliyatul.

KPAI pun menyoroti Permenkominfo No. 11 Tahun 2016 yang mengatur Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik.

Dalam Permenkominfo No. 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik memang mengatur tentang jenis game dan kelompok usia yang sesuai dengan permainan itu.

“KPAI sudah mengadakan seminar bahwa kita mengkaji peraturan tersebut sudah tidak update. Pengawasan tentang apakah benar anak-anak tersebut memainkan game online yang sesuai usia mereka, orang tua juga belum paham mana game yang pantas untuk usia anak mereka,” kata Margaret Aliyatul.

“Kita melihat bahwa itu sebenarnya tidak cukup protektif terhadap anak, kemarin kita sudah mengusulkan Permenkominfo itu diganti. Kami harus bekerja sama dengan Kemkominfo untuk mengatasi masalah game eSports dan kaitannya dengan anak-anak,” jelasnya lagi.

Margaret Aliyatul mewakili KPAI, menegaskan satu hal, bahwa Kemkominfo harus bertindak tegas terhadap peredaran game eSports di Indonesia.

“Intinya KPAI tidak mau ada di Indonesia, game online yang mengandung konten seperti pornografi, kekerasan atau mendorong anak berperilaku negatif. Saya rasa itu tugas pemerintah, dalam hal ini ya Kemkominfo, bagaimana caranya supaya game online yang bermuatan seperti itu tadi tak beredar di Indonesia,” tutupnya. (ind)

2020, SMA ...

(Sambungan dari Halaman 10)

bagi siswa SMA dan SMK negeri. Hal itu berkaca pada alokasi dana pendidikan yang mencapai Rp5 triliun atau 20 % dari APBD. Rencana Jateng itu akan mengikuti langkah Pemprov Jawa Timur yang telah menggratiskan biaya pendidikan atau SPP bagi siswa SMA dan SMK negeri. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengaku menyiapkan Rp1,8 triliun dari APBD Jatim untuk itu.

Langkah Khofifah itu juga diikuti Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ridwan infonya, telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2 triliun untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA dan SMK negeri di Jabar.

“Masak Jateng enggak mampu untuk mengalokasikan dana sebesar itu demi pendidikan. Saya rasa mampu kalau mengacu Undang-Undang (UU) yang mewajibkan alokasi 20% APBD untuk pendidikan gratis,” ujar Yoyok. (ang)

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

SAMBUNGAN 23

Restu Ketua ... zuki pada tanggal 12 November 2017. Sebelum itu juga dilakukan sejumlah pertemuan. Termasuk pertemuan antara Ahmad Marzuki didampingi Fauzan, pejabat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) dengan Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Di pertemuan itu, Marzuqi dan Fauzan menyampaikan rencana pengajuan praperadilannya, serta meminta bantuan agar permohonannya dikabulkan.

Tindaklanjutnya, Purwono Edi Santosa memanggil terdakwa Lasito dan menyampaikan tentang rencana pengajuan praperadilan Ahmad Marzuki selaku Bupati Jepara.

“Purwono Edi Santosa meminta Lasito agar dibantu, yang berarti permohonan tersebut agar dikabulkan,” jelas jaksa di hadapan majelis hakim pemeriksa dipimpin Aloysius P Bajuaji pada sidang 13 Agustus lalu.

Dari pertemuan itu, Ahmad Marzuqi lalu menghubungi Ali Nur Yahya (mantan Panmud Hukum) agar dapat membantu. Hal tersebut ditindaklanjuti Ahmad Hadi dan Ali Nuryahya menemui Lasito dan menyampaikan adanya uang Rp 500 juta untuk memenangkan perkara.

“Namun hal itu oleh terdakwa Lasito ditolak dan dijawab belum bisa jalan, namun jika Rp 1 miliar bisa, atau bermakna permohonan praperadilan dapat diterima,” kata jaksa.

Atas permintaan itu, Ahmad Marzuqi hanya bersedia memberi Rp 700 juta. Hal itu diterima Lasito dengan kesepakatan agar uang diantar di rumahbya di Jalan Apel 3 gang 6 Laweyan Solo pada tanggal 12 November 2017. Alamat tersebut ditulis sendiri terdakwa.

Sehari sebelum penyerahan, Ahmad Hadi dan M Chayat mensurvei rumah Lasito. Baru pada 12 November 2017, keduanya kembali ke Solo untuk mengantar uang. Uang pecahan Rp 500 jut dan 16.000 dollar USD dibawa dalam tas bandeng Juwana dan diberikan ke terdakwa Lasito di depan rumahnya.

Dari fakta adanya pertemuan oleh Lasito dengan Ahmad Marzuqi selaku pemohon praperadilan diwakili Ahmad Hadi terkait permintaan uang yang kemudian direalisasinya. Menurut penuntut umum, fakta itu membuktikan adanya perbuatan aktif terdakwa Lasito untuk terwujudnya suap.

Di persidangan terungkap, atas pemberian uang Rp 500 juta dan 16.000 dollar USD itu telah digunakan Lasito untuk pembiayaan perbaikan kantor PN Semarang dalam rangka percepatan akreditasi sehingga memperoleh akreditasi A excelent. Perbaikan itu tidak dibiayai dari PN Semarang.

Sesuai keterangan Ali Nur Yahya, Dedi Sulaksono, Rahadian Vidya Prananda yang menyampaikan, Lasito merupakan ketua tim akreditasi yang ditunjuk lisan ketua PN Semarang.

Berdasar keterangan Lasito, dari Rp 500 juta, sebesar Rp 150 juta tel-

(Sambungan dari Halaman 24)

ah digunakan untuk kepentingan percepatan akreditasi.

“Penggunaan uang yang diterima oleh terdakwa Lasito dari Ahmad Marzuqi itu atas sepengetahuan Ketua PN Semarang, Purwono Edi Santosa untuk digunakan dalam pemenuhan perbaikan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalan proses akreditasi. Termasuk mengambil sertifikat akreditasi peroleh nilai A excelent bagi PN Semarang di Makasar Sulawesi Selatan,” beber jaksa.

Sedangkan sisanya, Rp 350 juta telah dikembalikan terdakwa Lasito saat proses penyidikan kepada KPK. Sementara uang 16.000 dollar USD sebagaimana keterangan terdakwa Lasito, telah diberikan kepada Purwono Edi Santosa.

Sesuai fakta, permohonan praperadilan Ahmad Marzuqi diawali pertemuannya kepada Ketua PN Purwoni Edi Santosa didampingi Fauzan (pejabat Badan Peradilan Agama MA). Hal itu ditundaklanjuti Purwono dengan beberapa kali memanggil Lasito dan meminta bantuan agar praperadilan Marzuqi dimenangkan.

Atas praperadilan yang diajukan, pada 20 Oktober 2017 Purwono Edi mengeluarkan penetapan terdakwa Lasito sebagai hakim yang menangani praperadilan Ahmad Marzuqi.

Atas fakta itu dikaitkan adanya pemberian uang ke Lasito yang oleh Purwono Edi Santosa menyampaikan biarkan saja yang berarti lampu hijau untuk mengeksekusi atau menerimanya.

“Disamping itu terdakwa Lasito juga melaporkan tentang penerimaan dan diperintahkan menggunakan uang sebagai biaya proses percepatan akreditasi,” lanjutnya.

Menurut jaksa KPK, meski fakta itu hanya disampaikan terdakwa Lasito, akan tetapi keterangan tersebut bukan satu. Karena bila dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi lain, serta bukti adanya pembangunan atau perbaikan sarana sarana fisik maupun non fisik. Di antaranya pembuatan gapura, pembuatan banner, pembuatan pigura dinding tanda rambu, pembuatan ruang pelayanan publik.

Sesuai keterangan saksi, pembayarannya tidak resmi dari sistem APBN akan tetapi dibayar tunai oleh terdakwa Lasito. Disamping itu dalam pelaksanaannya diawasi oleh terdakwa.

“Fakta-fakta tersebut sekaligus membantah keterangan saksi Purwono Edi Santosa di persidangan yang menyatakan bahwa tidak mengetahui tentang penerimaan uang dari Ahmad Marzuqi. Serta untuk pembangunan dan perbaikan dalam rangka proses akreditasi dibiayai dari anggaran APBN,” kata jaksa menyatakan keterangan Purwono Edi Santosa harus dikesampingkan.

Jaksa berkesimpulan, Purwono Edi Santosa mengetahui dan memberikan restu tentang penerimaan uang yang dilakukan terdakwa Lasito dari Ahmad Marzuqi. Kemudi-

an memerintahkan kepada Lasito menggunakannya dalam rangka percepatan akreditasi Pengadilan Negeri Semarang yang dipimpin Purwono Edi Santosa.

“Terkait uang 16.000 dolar Amerika Serikat sebagaimana keterangan Lasito telah diberikan kepada Purwono Edi Santosa karena uang tersebut ditanyakan serta diminta,” kata jaksa menilai fakta itu dihubungkan dengan kepentingan Purwono Edi ditandai fakta ia memanggil Lasito sebagai tindaklanjuti pertemuannya dengan Ahmad Marzuqi.

Menurut jaksa terdapat kesesuaian bukti dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan alat bukti. Yakni antara kejadian yang satu dengan yang lainnya yang bersifat saling melengkapi saling menunjang antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan terjadinya suap.

UU nomor 13/ 2006 jo UU 31/ 2014 tentang perlindungan saksi dan korban serta SEMA Nomor 4/ 2001 tentang perlakuan wisthle blower dan justice colaborator dalam tindak pidana tertentu. Disyaratkan Justice Collaborator harus memenuhi beberapa persyaratan utama.

Yakni memberikan keterangan yang mengenai kejahatan yang diperbuatnya dan pelaku lain yang lebih besar. Serta mengembalikan seluruh hasil kejahatannya.

Menggunakan parameter tersebut yang disandingkan dengan keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan, penuntut umum berkesimpulan pemberian status Justice collaborator belum dapat diberikan kepada Lasito dalam perkara aquo sampai ia nantinya memberikan keterangan sebagaimana disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya.

Namun demikian bila dikemudian hari Lasito dapat memberikan keterangan yang signifikan atas kejahatan yang diperbuatnya dan pelaku lain yang lebih besar, maka penuntut umum akan mempertimbangkannya. Walau status JC belum dapat diberikan penuntut umum memberikan catatan khusus terkait sikap terdakwa yang bekerjasama dengan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit.

Tuntutan Rendah Tuntutan pidana terhadap Lasito dan Ahmad Marzuqi telah dijatuhkan. Bupati Jepara nonaktif, Ahmad Marzuqi, selama 4 tahun penjara serta pidana denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa menilai, Marzuqi terbukti bersalah sesuai dakwaan pertama melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bersama Ahmad Hadi, seorang utusannya selaku yang menyerahkan uang, ia dinilai bersalah.

Sementara, hakim Lasito oleh JPU KPK dituntut agar dipidana 5 tahun penjara dan didenda Rp 700 juta subsider 6 bulan. Terdakwa Lasito dinilai jaksa terbukti sesuai dakwaan pertamanya melanggar Pasal 12 huruf c UU Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melihat fakta hukum dan jeratan pasalnya, tuntutan terhadap Lasito dan Ahmad Marzuqi itu diketahui lebih rendah dibanding perkara yang sama sebelumnya.

Publik masih ingat, perkara korupsi suap penangan perkara yang terjadi pada 2012 di Pengadilan Tipikor Semarang.

Berdasarkan catatan INFOPlus, jaksa KPK menuntut pengadilan menjatuhkan pidana 11 tahun penjara terhadap Pragsono, hakim PN Semarang. Serta denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Pengadilan Tipikor Semarang sebelumnya menjatuhkan putusan 5 tahun penjara. Atas upaya banding, Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang menambah menjadi 6 tahun penjara. Putusan itu ditambah dalam kasasi MA menjadi 10 tahun penjara. Upaya PK Pragsono ditolak MA. Asmadinata dihukum 5 tahun penjara dalam Pengadilan Tipikor Semarang. Tingkat banding, hukumannya ditambah 1 tahun menjadi 6 tahun penjara. Tingkat kasasi, hukuman Asmadinata kembali ditambah menjadi 10 tahun penjara.

Putusan itu masih rendah dari tuntutan jaksa KPK menginginkan Asmadinata dijatuhi pidana 11 tahun dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan.

Kartini Juliana Marpaung dituntut jaksa KPK agar dipidana 15 tahun penjara, denda Rp 750 juta subsidair 5 bulan penjara. Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan pidana 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan kepada Kartini Juliana Mandalena Marpaung.

Di tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi 10 tahun. Kartini kini mengajukan PK. Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis 6 tahun penja-

Ribuan Desa ... dan lainnya Meski demikian dari 27 kabupaten kota yang terdampak kekeringan baru empat daerah yang sudah meminta bantuan suplai air bersih kepada BPBD Provinsi. Sedang kabupaten lainnya sudah ditangangi melalui kerja sama dengan BUMN, BUMD, lembaga pemerintah hingga bantuan melalui CSR. “Dari 1.319 desa terdampak, seperti kekurangan air bersih, penangannya dilakukan bersama sama sama melibatkan sejumlah pihak,” jelasnya, 13 Agustus lalu.

Sudaryanto mengaku, baru tiga daerah yang mengajukan permintaan bantuan air ke provinsi yakni Wonogiri, Pati dan Temanggung, karena anggaran penanggulangan

ra kepada Heru Kisbandono, hakim ad hoc nonaktif Pengadilan Tipikor Pontianak, Kalimantan Barat. Ia juga dipidana denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. KPK yang menuntut pidana 10 tahun penjara, denda Rp 350 juta subsidair 5 bulan kurungan atas Heru, lalu mengajukan banding. Heru Kisbandono divonis 8 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan. Hukuman itu dikuatkan di tingkat kasasi MA. Adik mantan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan alm. M Yaeni, Sri Dartutik dituntut jaksa dengan hukuman 7 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 5 bulan.

Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan. Tingkat banding, hukuman Sri Dartutik diperberat menjadi 5 tahun penjara, denda Rp 150 juta subsidair 3 bulan.

Jaksa KPK NN Gina Saraswati mengaku, tuntutan pidana dijatuhkan berdasarkan fakta persidangan pemeriksaan perkara hakim nonaktif Lasito menerima suap dan Bupati Jepara nonaktif Ahmad Marzuki sebesar Rp 500 juta dan 16 ribu dolar AS. “Tuntutan sesuai fakta sidang dan sejumlah pertimbangan,” kata NN Gina usai sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, 13 Agustus lalu.

Membandingkan fakta di kedua perkara tahun 2012 dan 2017, keduanya sama -sama melibatkan pihak berperkara dan hakim pemeriksa. Di perkara tahun 2012, uang suap sebesar Rp 150 juta.

Uang diberikan Sri Dartutik ke Heru Kisbandono dan diteruskan ke Kartini Marpaung. Uang belum sempat digunakan karena keburu Kartini, Heru dan Sri Dartutik kena OTT KPK. Uang belum sempat dibagikan ke hakim lain.

Sedangkan tahun 2017 sebesar Rp 700 juta. Uang sudah diberikan, Ahmad Marzuqi lewat orang suruhannya ke Lasito dan telah digunakan untuk sejumlah kegiatan. Uang sebagian telah diberikan kr pihak lain. Kasusnya terbongkar atas penyelidikan KPK, bukan OTT. (tim) (Sambungan dari Halaman 20)

kekeringan daerah itu terbatas.

Kabupaten yang sudah siaga kekeringan salah satunya di Cilacap. BPBD setempat mengaku sudah menyalurkan bantuan air bersih kepada 13.990 kepala keluarga sekitar 41.910 warga tersebar di 36 desa 25 kecamatan yang krisis air bersih sejak Maret lalu.

Sementara di Kabupaten Banyumas, BPBD setempat sudah menyatakan siaga kekeringan, soalnya di kabupaten tersebut. Ada sebanyak 31 desa di 15 kecamatan yang mengalami krisis air bersih.

Bantuan yang disalurkan untuk 8.384 kepala keluarga atau sebanyak 29.369 warganya kesulitan air bersih sudah mencapai 424 tangki. (ang)

Tabloid INFOPlus

24 HALAMAN

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019 | ISSN 2657-2324

Restu Ketua Senilai 16.000 USD

S

emarang - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak permohonan justice collaborator (JC) yang dimohonkan terdakwa Ahmad Marzuqi, Bupati Jepara nonaktif dan Lasito, hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Marzuqi dinilai bersalah memberikan suap ke Lasito sebesar Rp 700 juta. Suap diberikan agar permohonan praperadilan Ahmad Marzuqi atas penetapan tersangka penyidik Kejati Jateng terhadapnya yang diperiksa hakim Lasito dibatalkan.

RIAWAYT TUNTUTAN SUAP HAKIM KPK 1. Hakim Pragsono dituntut KPK dipidana 11 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 44 bulan. Pengadilan Tipikor Semarang memvonis 5 tahun penjara. Tingkat banding vonis menjadi 6 tahun penjara. Tingkat kasasi MA menjadi 10 tahun penjara. Upaya PK Pragsono ditolak MA. 2. Hakim alm. Asmadinata dituntut 11 tahun penjara denda Rp 200 subsidair 4 bulan.

Tingkat pertama, ia divonis 5 tahun penjara. Tingkat banding, hukumannya menjadi 6 tahun penjara. Tingkat kasasi, ditambah menjadi 10 tahun penjara.

3. Hakim Kartini Juliana Marpaung dituntut KPK dipidana 15 tahun penjara, denda Rp 750 juta subsidair 5 bulan. Pengadilan tingkat pertama memvonis 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan. Di tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi 10 tahun. Kartini kini mengajukan PK. 4. KPK menuntut pidana 10 tahun penjara, denda Rp 350 juta subsidair 5 bulan kurungan terhadap hakim Heru Kisbandono.

Pengadilan Tipikor Semarang memvonis 6 tahun, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan. Tingkat banding, Heru Kisbandono divonis 8 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan. Hukuman itu dikuatkan di tingkat kasasi MA. 5. Penyuap, adik mantan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan alm. M Yaeni, Sri Dartutik dituntut hukuman 7 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 5 bulan. Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan. Tingkat banding, hukuman Sri Dartutik diperberat menjadi 5 tahun penjara, denda Rp 150 juta subsidair 3 bulan.

Sumber : Direktori Putusan MA.

JPU KPK NN Gina Saraswati mengatakan, suap terjadi melibatkan mantan Ketua PN Semarang, Purwono Edi Santosa, hakim tinggi non palu Medan. Serta orang suruhan Ahmad Marzuqi bernama Ahmad Hadi.

Sesuai keterangan saksi didukung alat bukti petunjuk berupa komunikasi percakapan tentang kode-kode permintaan uang yang disampaikan ke Ahmad Mar-

Perum Bumi Balakosa Mijen - Semarang

(Berita terkait di Hal. 23)

Sanksi Hakim dan Panitera Nakal Mahkamah Agung (MA) lewat Badan Pengawas (Bawas) telah menjatuhkan sanksi terhadap hakim dan Panitera Muda (Panmud) yang terlibat kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Semarang melibatkan Lasito dan Achmad Marzuqi. Hukuman disiplin dijatuhkan Bawas pada bulan Mei 2019 lalu.

Kepala Badan Pengawas (Bawas) MA, Nugroho Seriadi pada 10 Juni 2019 melaporkan adanya sanksi tersebut. Mereka yang dijatuhi sanksi yakni, Purwono Edi Santosa (mantan Ketua PN Semarang), Ali Nuryahya (Panmud Hukum) dan Noerma Soejatiningsih (Panmud Pidana).

Disebut, Purwono Edi Santoso dengan inisial singkata PES SH MH, jabatan Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Hukuman disiplin yang dijatuhkan, yakni hukuman disiplin sedang berupa hakim non palu selama 4 bulan pada Pengadilan Tinggi Medan.

Ia dinilao melanggar SKB Ketua MA (Berita terkait di Hal. 22)

Kikis Hambatan Miliki Rumah Idaman yang Nyaman

Rumah Berkualitas Harga Murah Penuh Berkah.

DP 50% Langsung Bangun.

Tanpa BI Checking, Tanpa Survey, Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa Penalti, Tanpa Sita.

Hubungi: 081 2281 6881 | 0812 8119 1692

Tabloid INFOPlus No. 12 | 20-31 Agustus 2019