Tabloid INFOPlus September I 2019 by Tabloid INFOPlus

Tabloid INFOPlus

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Taj am dan Fakt ual

No. 13 | 2-15 September 2019 | Harga Rp 5.000,- | ISSN 2657-2324

S Transaksi Gelap

Ketua KPID Jateng Sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Pekalongan mengaku kaget saat kali pertama dihubungi staf Dinas Pendidikan Kebudayaan (Disdikbud) perihal adanya bantuan laptop yang harus diterimanya. Mereka bingung sekaligus senang. Pasalnya mereka merasa tidak pernah meminta bantuan, tapi justeru malah menerima. Penelusuran wartawan INFOPlus di sejumlah SD Kabupaten Kendal, sejumlah Kepsek yang dikonfirmasi mengakui, tidak pernah mengajukan proposal permohonan bantuan laptop atau bantuan pendidikan lain ke Pemprov Jateng. Konfirmasi ke 8 Kepsek di Kendal mengakui hal itu. “Kami hanya menerima. Tidak pernah ajukan

Tersandung Pengadaan Laptop proposal. Proposal dibuat kemudian usai kami menerima bantuan laptop,” kata seorang Kepsek mengungkapkan. Dari penelusuran, proposal permohonan tertulis bantuan sarana dan prasarana sekolah peralatan pengembangan TIK pembelajaran SD Kabupaten Kendal tahun 2017. Permohonan diajukan melihat kondisi sekolah. Proposal diketahui hanya ditandatangani diketahui Ketua Komite Sekolah dengan pembuat usulan Kepsek masing-masing. Kepala Unit Pelaksa Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan dan Kebudayaan Ke-

camatan yang seharusnya mengetahui diketahui tidak ada tanda tangannya. Permohonan seolah -olah dibuat jauh sebelum penganggaran, yakni pada Juli 2017. Permohonan bantuan diajukan kepada Bupati Kendal cq Kepala Disdikbud Kabupaten Kendal. Dalam proposalnya, permohonan tertulis didasarkan,” informasi dari Disdikbud Kabupaten/ Kota tentang program pemberian bantuan TIK Banprov untuk SD Tahun 2017”. Proposal disebut melampirkan profil sekolah, usulan rencana kegiatan, SK definitif Kepsek, izin

Walikota Semarang Digugat Kisah-Ku : Pemandu Karaoke yang Nyesal Aborsi Aset Pemprov 4.519 M2 Hilang

operasional atau pendirian sekolah, NPSN, foto sekolah (papan sekolah dan keseluruhan gedung). Penelusuran berlanjut ke fisik barang laptop. Di sisi luar karton bungkusnya tertulis label Ayooklik. com, serta spesifikasi laptop : Acer Z3-451/8 AMD Carrizo-L A8-7410, 14” HD Graphics. Rasa penasaran muncul terhadap Ayooklik.com. Berdasar penelusuran, Ayooklik.com merupakan produk perusahaan PT. Airmas Sinergi Informatika. Alamatnya di Jl. Menteri Supeno No.44b, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Jawa Tengah

50249. Investigasi dilakukan tertutup dengan penyamaran. Kepada tim yang menyaru, sejumlah pegawai di sana mengakui perihal pengadaan laptop bidang pendidikan di Kabupaten Kendal. Informasi di Disdikbud, pengadaan laptop di Kendal untuk sekitar 236 SD. Masing-masing SD mendapat 2-3 laptop. Berdasar berita acara Disdikbud Kabupaten Kendal perihal serah terima alat TIK pembelajaran SD/ SDLB APBD I tahun 2018 Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 9 Oktober 2019. Antara Kepala Disdikbud Kendal, Drs Agus Rifai Mpd Selaku Pengguna Barang milik Pemkab Kendal yang menyerahkan. (Bersambung di Hal. 22)

BPK Jateng Denda Kontraktor Rp 735 Juta Prof Suteki Vs Rektor Undip : “ Siapa Menang ?”

INFO NASIONAL

Pendiri dan Penasehat: T. Supriyadi Pemimpin Umum & Penanggung Jawab: Andi Morgan Istiadi Pemimpin Redaksi: Sunardi S Pratomo Redaktur Pelaksana: Erdi Sunardi, Rio Tama, Kahlil Surya Reporter/ Koresponden: Suhali (Jakarta), Bambang Prasetyo (Surabaya), Theo Hasyim (Semarang), Nino M (Pantura Barat), Joko Susilo (Pantura Timur), Abdi Ning (Cilacap, Banyumas, Banjarnegara), Rio Utomo (Solo Raya), Endah Kurnia (Magelang Raya), Abdurrahman (Kendal), Budi S (Ungaran) Karikatur: Boedy HP Desain Visual & Layout: Omega Teknologi Informasi: Agung P dan Nur Dwi A Iklan & Sirkulasi: Suhali Krisnapati (manager), Imam Cahyadi Konsultan Hukum: Dr H Mochamad Rofian, SE, SH, MH, CLA Penerbit & Percetakan: PT Psiko Dinamika Nomor : AHU 61025.AH.01.01.Tahun 2011 Jl. Kandri Pesona Asri AI Gunungpati, Kota Semarang Layanan Pelanggan: 0812.8119.1692 / 0821.34555.407 atau redaksiinfoplus@gmail.com Website: infoplus.id

TARIF IKLAN Iklan Banner Halaman Depan (Full Colour) Rp 7.500.000,Full Colour 1 Halaman Belakang Rp 12.000.000,Full Colour 1/2 Halaman Belakang Rp 7.000.000,Full Colour 1 Halaman Tengah Rp 10.000.000,Advertorial 1 Halaman Dalam BW Rp 7.500.000,Advertorial 1/2 Halaman Dalam BW Rp 4.000.000,-

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Seleksi Capim KPK Bermasalah

emarang - Sejumlah aktivis anti korupsi di Indonesia mendesak Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan persoalan proses seleksi calon

pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menilai, seleski bermasalah. (Berita terkait di Hal. 22)

Aktivis : Ada ‘Deal’ Politik Jokowi dan Prabowo n Soal Ibu Kota Baru Jakarta - Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur Pradarma Rupang menuding, ada kesepakatan politik di antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait pemindahan ibu kota negara. “Pemindahan ini tidak lebih dari kompensasi politik atau bagi-bagi proyek pasca-pilpres,” ujar ke media, 27 Agustus lalu. Tudingan itu bukan tanpa dasar. Sebagian besar lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya di Kecamatan Sepaku, dikuasai oleh PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama. Kedua perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) tersebut diketahui merupakan milik Prabowo dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo sebagai komisaris utama. Mereka menyebut, pemindahan ibu kota hanya akan memberikan keuntungan terhadap Prabowo dan keluarga. PT ITCI Kartika Utama disebutnya mengantongi SK Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPHHK) dengan nomor SK.160/Men-

hut-II/2012. Dalam dokumen itu, Rupang menyebut, PT ITCI Kartika Utama menguasai izin usaha pemanfaatan hutan seluas 173.395 hektar lahan di Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Dengan demikian, apabila pemerintah ingin mengambil lahan itu untuk dibangun ibu kota, maka harus memberikan kompensasi kepada perusahaan Prabowo dan Hashim. Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud membenarkan perusahaan yang dimiliki Hashim Djojohadikusumo mengelola lebih dari 50 ribu hektare (ha) lahan berstatus HPH di Penajam Paser Utara, Kaltim. “Lahannya (yang dikelola perusahaan milik Hashim) di sana ada sekitar 50 ribuan (hektare), sampai berapa ribu gitu,” kata Abdul di Yogyakarta, 29 Agustus. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo diberitakan membenarkan, adanya lahan milik Prabowo di Kalimantan Timur yang masuk ke dalam wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai ibu kota baru Indonesia. “Apa gara-gara ada lahan itu jadi salah?,” ujar Edhy. (nat)

n Rusuh di Papua

Gerakan Separatis Bangun Poros Politik Yogyakarta - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko menilai kerusuhan yang terjadi di Papua Barat dan Papua tak lepas dari poros politik yang dilakukan kelompok separatis. Gerakan separatis dinilainya terus membangun poros politik baik di dalam maupun di luar negeri. “Sehingga, situasi ini semakin keruh,” kata Moeldoko usai menghadiri acara desertasi promosi gelar doktor di UGM, 30 Agustus lalu. Kerusuhan di Asrama Papua, Kota Surabaya dan Malang, Jatim, menurutnya, menjadi angin segar bagi gerakan separatis untuk melakukan aksi kerusuhan. Sehingga, dimanfaatkan untuk gerakan politik mereka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut ada provokator dalam aksi di Papua. “Saat terima laporan dari Kapolri, Panglima, dan Kepala BIN, memang kerusuhan ini ada yang

menunggangi, komporin, provokasi,” kata Wiranto. SI dalang disebut sengaja mendorong agar terjadi kekacauan di Bumi Cendrawasih itu. “Kita tahu siapa yang akan mendapat keuntungan dari kerusuhan dan kita peringatkan, siapapun dia hentikan itu. Karena itu hanya ingin membuat suasana instabil,” ujarnya. Hingga akhir Agustus lalu, aparat gabungan TNI/Polri masih siaga dan berjaga di sejumlah titik untuk menjaga kestabilan wilayah itu dan mengantisipasi aksi susulan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya dan TNI mengerahkan 2.500 personel gabungan ke Jayapura, Papua. Pengerahan pasukan tambahan itu dilakukan usai aksi damai antirasisme berujung kerusuhan. “Total saat ini TNI-Polri yang dikerahkan 2.500 personel. Itu hanya Jayapura saja,” kata Dedi, 31 Agustus. (nat)

Biaya Transfer Antarbank Turun Rp 3.500 Jakarta- Bank Indonesia menurunkan biaya transfer antarbank dari Rp1.000 menjadi Rp600 berdasarkan Peraturan BI No.21/8/ PBI/2019, yang mulai berlaku 1 September 2019. Dengan penurunan tarif dari BI, maka biaya yang dikenakan bank kepada nasabah juga berkurang dari maksimal Rp5.000 menjadi maksimal Rp3.500. Penurunan biaya transfer antarbank itu berlaku untuk transaksi di kantor perbankan, bukan di ATM. Penurunan tarif transfer antarbank merupakan satu dari sejumlah kebijakan dalam penyempurnaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). (nat)

Indonesia Tuan Rumah Esports Free Fire Asia Jakarta - Platform game Garena mengumumkan Indonesia terpilih sebagai tuan rumah turnamen eSports Free Fire Asia Invitational (FFAI) 2019. Turnamen akan digelar di ICE BSD pada 7 September 2019. FFAI 2019 akan mempertemukan 13 tim terbaik Free Fire dari seluruh wilayah Asia, seperti Indonesia, Thailand, Taiwan, Vietnam, India. Lalu Singapura, Malaysia, serta MENA (Middle East and North Africa). Para peserta yang bersaing untuk memenangkan total uang tunai US$ 50 ribu atau setara Rp 713 juta. Berdasarkan keterangan Garena, Kamis, 29 Agustus 2019, Indonesia terpilih berkat tingginya antusias komunitas esports Garena Free Fire. Selain itu, Indonesia juga banyak melahirkan berbagai prestasi mulai dari menjuarai Free Fire World Cup 2019 hingga turnamen Free Fire Summer League (FFSL) 2019. Tim Indonesia akan diwakili oleh RRQ Poseidon, EVOS Roar, dan Island of God. Mereka adalah tiga tim posisi teratas dari turnamen Free Fire Summer League 2019. (nat)

Gaji Guru Honorer Tak Lagi dari Dana BOS Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran khusus untuk guru honorer yang akan dipersiapkan untuk tahun depan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengaku sedang menyiapkan hal itu pada tahun 2020 nanti. “Guru tidak tetap atau penghormatan dapat menjadi sumber yang pasti dari dana pendanaan umum,” ujar dia 29 Agustus. Muhadjir menyetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani agar guru honorer digaji melalui dana alokasi umum (DAU) atau tidak lagi diambil dari dana BOS atau urunan dari wali siswa. “Selama ini, mereka mendapatkan yang tidak layak. Nanti sudah teralokasikan dalam dana alokasi umum, dilampirkan dengan guru tunjangan dan guru ASN,” tuturnya. (nat)

INFO JATENG

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Rp 1,111 Trilun untuk APBD-P Jateng

emarang - DPRD Jawa Tengah menyetujui penambahan anggaran belanja daerah sebesar Rp 1,111 triliun untuk tahun 2019 ini. Persetujuan itu tertuang pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2019. DPRD mengaku menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan APBD Jateng TA 2019, dengan pergeseran maupun rasionalisasi atau penyelarasan. Hal itu untuk

mendukung program prioritas pembangunan di Provinsi Jateng ataupun kegiatan lain yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. “DPRD menyetujui Raperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah APBD Perubahan Provinsi Jateng 2019,” kata Anggota DPRD Jateng Amir Darmanto saat membacakan laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Jateng TA 2019 30 Agustus lalu. Dalam Raperda Perubah-

an APBD Jateng disebutkan, pendapatan daerah semula Rp25,965 triliun, setelah perubahan naik menjadi Rp26,333 triliun atau bertambah Rp361,16 miliar, sedangkan belanja daerah sebelumnya Rp26,632 triliun, setelah perubahan menjadi Rp27,744 triliun atau bertambah Rp1,111 triliun sehingga defisit Rp1,410 triliun. Terkait dengan pembiayaan daerah, untuk penerimaan pembiayaan semula Rp686,75 miliar bertambah Rp1,018 tri-

liun menjadi Rp1,705 triliun, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebelumnya Rp20 miliar, setelah perubahan Rp295,33 miliar atau bertambah Rp275,33 miliar. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, membacakan pendapat akhir Gubernur Jawa Tengah tentang persetujuan perubahan APBD Jateng TA 2019 mengaku, persetujuan Raperda sebagai kesepakatan dan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. (ang)

37.449 Orang Serempak Baca Teks Pancasila Boyolali - Pembacaan teks Pancasila dengan peserta terbanyak di Boyolali berhasil dicatatkan dalam Museum Rekor-Dunia Indonesia atau MURI. Pemecahan rekor MURI ini diikuti warga dari berbagai kalangan di Boyolali. “Berdasarkan daftar hadir, pembacaan teks Pancasila ini diikuti oleh 37.449 orang,” kata Sri Widayati, senior manager MURI, saat memberikan piagam di Alun-alun Kidul Kompleks Kantor Pemkab Boyolali, 25 Agustus lalu. Ttak hanya memecahkan rekor di Indonesia, oleh MURI jumlah itu juga dibatkan sebagai rekor dunia. Pemecahan rekor MURI tersebut diikuti para pelajar, PNS dan warga masyarakat umum. Bahkan,

belasan pelajar asal Papua yang sedang bersekolah di Boyolali juga ikut serta.

Ketua Panitia, Agus Santoso, mengatakan kegiatan tersebut digelar dalam rangka

memperingati HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan pemecahan rekor MURI pembacaan teks Pancasila ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme dari warga. “Juga untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa tanpa membedakan suku, ras, agama dan antar golongan,” ujar Agus. Dalam pemecahan rekor MURI ini, lanjut dia, targetnya adalah diikuti 25.000 peserta. Selain pembacaan teks Pancasila, juga digelar senam massal dan penobatan ikon gerakan masyarakat hidup sehat (Germas). Pihak panitia juga menyediakan hadiah doorprize berupa 8 unit sepeda motor dan 81 sepeda gunung. (rik)

Pemerintah Dorong Saintifikasi Jamu agar Penuhi Uji Klinis Semarang - Kementerian Kesehatan terus mendorong saintifikasi jamu agar bisa memenuhi persyaratan uji klinis di lembaga berwenang. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Siswanto mengungkapkan, meski begitu, tahapan di saintifikasi jamu belum memenuhi syarat-syarat di Badan POM. Saintifikasi jamu merupakan kanal dari studi etnofarmakoligi atau studi terkait dengan penggunaan obat tradisional di masyarakat secara turun temurun dan berdasarkan karakteristik tanaman. Dalam pengembangan jamu tradisional, kata dia, terpilah menjadi dua yaitu jamu komunitas untuk kebugaran dan jamu untuk pengobatan. “Fitofarmaka itu harus dikanalisasi melalui uji klinis yang benar dan perlu meng-

62 Perda Produk DPRD Jateng Semarang - Anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 menghasilkan 62 Peraturan Daerah (Perda). Satu tahun rata-rata 12 Perda disahkan. Dari 62 perda tersebut, dengan perincian sebanyak 22 perda merupakan kontribusi dari dewan, sedangkan 40 perda diterima dari eksekutif. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng) Sukirman mengatakan, Perda yang dihasilkan beragam antara lain, Perda tentang Desa Wisata, perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perda tentang Ketanagalistrikan, dan lainnya. “Pembuatan perda ini merupakan fungsi legislasi dari dewan bersama dengan eksekutif, selain mengubah dan menyempurnakan perda,” katanya pada rapat paripurna DPRD Jateng, 30 Agustus lalu. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi dan dihadiri 72 anggota dewan, dan Wakil Gubernur Jateng TajYasin Maimoen. Sidang itu merupakan paripurna terakhir anggota DPRD Jateng periode 2014-2019. Dewan juga melaporkan tentang fungsi penganggaran dan pengawasannya. Anggaran penggabungan, telah membantu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk Perubahan. (ang)

Festival Tari Jateng Sepi Peminat Semarang - Festival Tari Jateng 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sepu peminat dan hanya diikuti 23 sanggar atau kelompok tari dari 14 kabupaten/kota. Target peserta festival yang memperebutkan hadiah total Rp55 juta itu sedianya 40 peserta. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Jumeri mengatakan, Festival Tari Jateng 2019 merupakan rangkaian festival seni sastra, teater dan film. Menurutnya, kekayaan seni tari di Jawa Tengah semestinya memiliki ruang khusus agar semakin berkembang. “(Festival Tari Jateng 2019) ini bisa menjadi ruang adu kreasi dan kreativitas di kalangan seniman-seniman muda Jateng,” katanya, akhir Agustus lalu mengakui. (ang)

Tim R2 Solo Wakil Jateng gandeng industri,” ujarnya pada Diseminasi Hasil Litbang Saintifikasi Jamu dan Sosialisasi Percepatan Fitofarmaka digelar di Kota Semarang pada 29-30 Agustus 2019 lalu. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat

Tradisional (B2P2TOOT) Akhmad Saikhu mengatakan, penyebarluasan hasil penelitian saintifikasi jamu serta menyampaikan progres percepatan pengembangan fitofarmaka ditujukan kepada kalangan akademisi, industri, dan pemerintah. Program saintifikasi jamu

telah menghasilkan 11 ramuan jamu saintifik yaitu ramuan jamu asam urat, tekanan darah tinggi, wasir, radang sendi, kolesterol tinggi, gangguan fungsi hati, gangguan lambung, batu saluran kencing, kebugaran dan kegemukan/ obesitas. (ang)

Solo - Tim R2 asal Solo mewakili \Jawa Tengah di kejuaraan Liga U-16 tingkat nasional 2019, merebutkan Piala Menpora di Stadion Sport Center Kelapa Dua, Tangerang, Banten, pada 2 hingga 6 September nanti. “Tim R2 Solo yang maju Liga U-16 ini, pernah menjuarai Liga U-14 Piala Menpora di Bali, pada 2017,” kata manajer tim R2 Solo Retno Sujarwati, 31 Agustus lalu. Sebanyak 18 pemain Tim R2 yang mayoritas anak-anak kelahiran 2004, Tim Jateng U-16 tersebut juga diperkuat dua pemain Tim Nasional U-15, yakni Muhammad Rohan dan Raka Gilang yang pernah ikut event internasional di Potugal. (rik)

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Tol Semarang-Demak Terkendala Urusan Lahan

Rusak Akibat Semburan Lumpur

emarang - Tol Semarang-Demak yang akan segera dikerjakan mengalami permasalahan. Pasalnya, tol yang juga akan menjadi tanggul laut ini proses pembebasan lahannya belum sepenuhnya beres. Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Jawa Tengah, Peni Rahayu mengatakan, ada sebagian lahan yang dilalui Tol Semarang-Demak kini sudah menjadi bagian dari laut. “Kalau itu masih berupa daratan pasti akan kami ganti. Tapi ini ada lahan milik warga yang sudah menjadi bagian dari laut karena terdampak abrasi dan penurunan muka tanah,” katanya belum lama ini. Menurutnya, terdapat ketentuan jika daratan berubah jadi laut tidak boleh dibayarkan. Meski begitu, pihaknya mengaku akan mencari solusi atas persoalan tersebut. “Yang kena abrasi masih kami hitung berapa luasan lahannya. Untuk lahan yang sudah berubah menjadi laut masih menunggu legal opinion (LO) dari kejaksaan,” lanjutnya. “Kalaupun aturannya harus diganti ya pasti akan kami ganti. Tapi kalau tidak ya aturannya sudah begitu,” tambahnya. Sampai saat ini sebanyak 50 persen lahan yang akan dilewati Tol Semarang-Demak su-

Gagal Panen, Petani Rugi Ratusan Juta

dah diganti untung oleh Pemprov Jateng. Proses lelangnya sudah dilalui. Tol Semarang - Kendal Sementara Pemkot Semarang berharap pembangunan harbour toll road Semarang-Kendal bisa menjadi solusi persoalan air baku. Toll road ini mengusung tiga konsep, yaitu sisi transportasi, tanggul laut, dan polder. Sekda Kota Semarang,

Iswar Aminudin mengatakan, persoalan genangan di Kota Semarang disebabkan dari laut karena adanya rob dan dari kawasan atas karena kapasitas drainase tidak mencukupi. Dengan adanya konsep harbour tol road diharapkan bisa menahan rob dari pantai. “Harbour toll road ini akan menghubungkan lima proyek strategis nasional, diantaranya kawasan industri Kendal, Ban-

Demak - Semburan lumpur terjadi di pekerjaan proyek flushing atau pembersihan pipa instalasi gas Gresik-Semarang di Demak. Semburan lumpur diketahui merusak sejumlah rumah dan sawah warga di Perumahan Griya Sekar Kemuning, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Peristiwa terjadi 20 Agustus lalu. “Semburan lumpur pipa tersebut sekira 7-10 meter,” jelas Ketua RT Perumahan Griya Sekar Kemuning. Diakui Sugiyanto, setidaknya 9 rumah warga dan belasan hektar sawah yang tergenangi air akibat semburan itu. Semburan lumpur juga menyebabkan dinding rumah retak, dan lantai rumah menjadi turun. (mak)

dara Ahmad Yani, Pelabuhan, Tol Semarang-Demak yang sebentar lagi akan digarap, dan Tol Semarang-Batang,” katanya, akhir Agustus. Harbour toll road ini dikerjasamakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dia berharap, pembangunam harbour toll road ini dapat terealisasi pada 2020 mendatang. (ang)

Warga Protes Lurahnya Dimutasi Salatiga - Sebanyak 12 ketua Rukun Warga (RW) dan 12 Ketua PKK RW di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga memprotes keputusan mutasi terhadap lurah merek, Siswanto. Mereka mengancam akan mengembalikan stempel RW ke Walikota Salatiga jika Siswanto tetap dimutasi ke kelurahan lain. Penolakan para ketua RW se-Kelurahan Salatiga itu juga tertuang dalam surat permo-

honan yang ditujukan kepada Walikota Salatiga dengan ditandatangani sebanyak 12 ketua RW, ketua LPMK dan para ketua PKK RW. Ketua RW 08 Domas yang juga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Saeful Fanani mengaku menolak keputusan itu karena masa pensiun Siswanto hanya tersisa tujuh bulan. Menurutnya Lurah Salatiga Siswanto masih memiliki pekerjaan rumah (PR)

yang harus diselesaikan terkait program pembangunan. Pihaknya mengancam bila permohonan tersebut tidak ditanggapi para RW se-Kelurahan Salatiga akan mengembalikan stempel RW ke walikota sekaligus mengundurkan diri. “Kami tidak punya tendensi apa-apa, hanya memberi masukan kepada pembuat kebijakan terkait rencana mutasi Lurah Salatiga. Pak Lurah (Siswanto) kan tinggal tujuh

bulan lagi pensiun mengapa harus dimutasi, sedang masih ada PR bersama para RW untuk program masyarakat,” katanya, 27 Agustus lalu ke media. Program pembangunan dari dana kelurahan tahap 2 yang akan dilaksanakan dinilai mereka butuh kelanjutan dari kelurahan. Jika kemudian pejabat lama diganti para ketua RW keberatan lantaran harus menyesuaikan. (rio)

Kendal - Sebanyak 237 hektare tanaman padi dan jagung di Kabupaten Kendal alami gagal panen akibat kemarau yang berkepanjangan. Akibatnya, petani mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Data Dinas Pertanian Kendal, gagal panen terjadi di lima kecamatan yakni, Rowosari, Sukorejo, Kangkung, Patebon dan Brangsong. Di Sukorejo, tercatat ada 25 ha tanaman jagung yang mengalami gagal panen, Rowosari 50 ha, Patebon 4 ha, dan Kangkung 49 ha, serta Brangsong 10 ha. Mengatasi gagal panen pemerintah setempat berupaya antisipasi, salah satunya meminjami pompa mesin disel. Namun debit air yang minim menjadi persoalan. “Agar tidak terulang kembali, kami bersama Dinas PUPR akan mengeruk saluran irigasi. Sedimentasi tinggi menjadika air tidak bisa mengalir sampai sawah,” kata Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Pandu Rapriat Rogojati, akhir Agustus lalu. Petani diimbau mengasuransikan tanamannya, sehingga ketika terjadi gagal panen dapat meminimalisir kerugian. “Minimal untuk biaya garap sawah bisa tertutup. Namun kesadaran petani sangat kurang,” katanya. Ketua Gabungan Kelompok Tani Kendal, Tardi berharap pemerintah bisa ikut menanggulangi atas kerugian para petani. “Dalam satu hektare, bisa keluar tujuh ton gabah basah, namun saat kekeringan ini satu ton saja tidak keluar, sehingga para petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah,” katanya. (dul)

18 Warga Semarang Diciduk Densus 88 Ungaran - Kajari Kabupaten Semarang, Raharjo Budi Kisnanto mengungkapkan, adanya peningkatan kasus warga yang berurusan dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. Para warga itu terpaksa diamankan dan dimintai keterangan Densu akibat terlibat gerakan radikalisme.

“Jumlahnya meningkat setiap tahunnya,” kata kepada media saat Gelar Seni Budaya Daerah di Lapangan Bung Karno, Kompleks Alun- alun Kalirejo, Ungaran Timur, 22 Agustus lalu. Pada 2017 tercatat lima warga Kabupaten Semarang harus ditangani Densus 88 Antiteror akibat terlibat gerakan radikalisme.

Jumlah tersebut naik menjadi 10 orang pada 2018. Pada 2019, kata dia, sampai dengan Agustus ini, sudah ada 18 warga Kabupaten Semarang yang berurusan dengan aparat khusus tersebut. “Ini salah siapa?,” kata dia. Menurutnya, degradasi nilai-nilai kebangsaan dan per-

satuan akibat pengaruh budaya serta paham-paham dari luar, kian memprihatinkan. Tak terkecuali di Kabupaten Semarang. Mereka yang “diciduk”, rata-rata berasal dari kalangan pemuda. Menurut dia, di era kemajuan teknologi informasi sekarang, pengaruh-pengaruh

budaya luar semakin mencemaskan. “Mereka yang semestinya menjaga nilai-nilai luhur budayanya, justru banyak yang melupakan. Dan bahkan beberapa di antaranya mulai terjebak dalam pengaruh oleh paham-paham dari luar, seperti radikalisme,” jelasnya. (bud)

INFO DAERAH

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Verifikasi Calon Penerima PKH

Pegawai RSUD Tersangka Jual Beli Limbah Medis

alatiga - Kasus dugaan jual beli dan daur ulang limbah medis RSUD Salatiga diduga melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tersangka MD (45), diduga membeli limbah bekas rumah sakit itu dari orang dalam RSUD. Kasus itu kini terus dikembangkan untuk memproses hukum terhadap S, ASN yang diduga terlibat pidana. S kini telah ditetapkan tersangka menunggu giliran diajukan ke penuntutan. Sementara atas penyidikan atas tersangka MD, penyidik Polres Salatiga melimpahkan penangangan kasus limbah medis (B3) RSUD Kota Salatiga ke Kejaksaan Negeri Salatiga, 26 Agustus lalu. Pelimpahan dilakukan terhadap tersangka MD beserta barang bukti kasusnya. Diketahui MD menimbun limbah medis sebanyak dua pikap. Kasatreskrim Polres Salatiga AKP Suharto mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan

masyarakat pada awal Januari 2019. Pihaknya menyatakan pengelolaan limbah B3 terjadi secara ilegal dan telah berlangsung tahunan. “Pengolahan limbah dari RSUD Kota Salatiga tanpa surat izin resmi,” terangnya. Tersangka berinisial MD (45) dari hasil penyidikan diketahui membeli limbah medis dari RSUD Salatiga melalui seseorang dengan inisial S. Ia merupakan tetangga MD. Limbah itu diangkut dan dibawa ke gudangnya untuk diolah dan didaur ulang. Dikrtahui pengolahannya tidak sesuai peraturan perundang-undangan atau illegal. “Limbah medis yang didaur ulang di antaranya bekas kemasan infus, jarum suntik, kantong darah, dan lain-lain. S ini adalah ASN di RSUD Kota Salatiga yang menangani bagian limbah medis agar dimusnahkan. Untuk proses hukum terhadap S sekarang dalam tahap pemenuhan jaksa sebelum dilimpahkan,” katanya. Kasi Perdata dan Tata Usa-

ha Negara Kejaksaan Negeri Salatiga Aulia Hafidz mengatakan tersangka MD (45) berperan selaku pembeli limbah medis illegal dari RSUD Kota Salatiga. Sedang tersangka S yang belum dilimpahkan karena proses penyidikan masih ditangani penyidik Polres Salatiga. “Tersangka S dari pihak RSUD masih proses pemenuhan syarat-syarat formil dan materiil,” kata dia. Atas pelimpahan itu, tersangka MD diakui tidak ditahan. “Sesuai aturan KUHAP Pasal 21, tidak bisa ditahan lantaran tuntutan di bawah lima tahun,” ujarnya. Penuntut umum menyatakan segera melimpahkan berkas perkara MD ke pengadilan untuk diajukan ke persidangan. Menyikapi kasus itu, Walikota Salatiga Yuliyanto akan memanggil direksi RSUD. Yuliyanto mengatakan, limbah medis secara peraturan perundang-undangan limbah medis tidak boleh diperjualbelikan

secara umum karena termasuk limbah B3. “Kalau sampai diperjualbelikan begitu berarti melanggar peraturan. Atas kejadian itu nanti saya akan panggil dan memintai keterangan direksi RSUD Salatiga agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” terangnya kepada wartawan. Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Salatiga Siti Zuraidah mengungkapkan pembuangan limbah medis baik pada rumah sakit maupun Puskesmas sudah diatur prosedurnya. Pihaknya berharap RSUD Kota Salatiga memonitor serta mengevaluasi semua prosedur terkait pembuangan limbah. Menurutnya pengawasan serta pengelolaan limbah harus dilakukan secara periodik atau incidental. “Karena sudah ditangani pihak berwenang saya hanya meminta sebagai langkah antisipasi supaya dilakukan pengawasan melekat oleh atasan langsung,” ujarnya. (rio)

Dokter Tuntut Transparansi Keuangan Brebes - Sejumlah dokter spesialis RSUD Brebes mendatangi rumah dinas Bupati Brebes, Idza Priyanti, menuntut managemen RSUD dirombak karena dinilai tidak transparan, 28 Agustus lalu. Pembahasan tuntutan dokter digelar tertutup diikuti Dirut RSUD, Oo Suprana, Kadinkes Brebes, Sartono dan Sekda Brebes Djoko Gunawan.

Seorang dokter membocorkan, sumber masalah terjadi akibat pengelolaan keuangan yang tak transparan. Pembagian uang jasa medis, para dokter spesialis dinilai tidak pernah terbuka. Para dokter mengaku tidak tahu detail rinciannya. “Yang jelas adalah soal keuangan. Terutama dalam membagi jasa medis, kami

kami ini tidak pernah diberitahu rinciannya. Mereka tidak bisa tunjukan angka yang dibayar,” kata dia enggan ditulis namanya. Para dokter, katanya, hanya menerima jasa medis tanpa pernah tahu hitungannya. “Kami tidak pernah tahu hitungannya bagaimana. Yang diinginkan adalah kejelasan mengenai rincian uang jasa medis yang kami

terima,” sambungnya. Dirut RSUD Brebes, Oo Suprana membenarkan tuntutan transparansi keuangan. Dia berjanji akan memberikan solusi terbaik agar pelayanan rumah sakit tidak terganggu dengan adanya keluhan dari para dokter spesialis. “Memang iya (soal tuntutan transparansi keuangan). Tapi sudah selesai tadi,” jawabnya singkat. (bes)

Pekalongan - Pemerintah Kota Pekalongan memverifikasi dan validasi calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 2019 agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) Kota Pekalongan Amri Chusniyati mengatakan, pada 2019 pemkot mendapatkan kuota tambahan 8.803 calon penerima PKH dari Kemensos. “Data tambahan calon penerima tersebut berasal dari pemerintah pusat yang telah tercantum pada basis data terpadu (BDT),” katanya, akhir Agustus lalu. Proses verifikasi dan validasi data untuk mengupdate data warga kurang mampu di daerah setempat. PKH diberikan ke warga miskin yang masuk pada basis data terpadu yang memenuhi syarat maupun komponen. “Terkait dengan bantuan PKH, setiap keluarga penerima manfaat nantinya akan mendapatkan bantuan secara bertahap. Nilainya bantuan juga berbeda dan bergantung komponen yang ada seperti KPM-PKH ibu hamil, anak usia sekolah dasar, SMP, dan SMA, serta lanjut usia,” katanya. Berdasarkan data, komponen anak usia SD mendapat bantuan sebesar Rp900 ribu, SMP Rp1,5 juta, SMA Rp2 juta, ibu hamil/ balita, disabilitas dan lansia menerima Rp2,4 juta. Selain itu, kata dia, KPM-PKH juga masih menerima bantuan pangan nontunai (BPNT) sebesar Rp550 ribu per tahun. (saf)

Sertifikasi 31 Ribu Bidang Tanah Batang - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batang akan mensertifikasi sebanyak 31 ribu bidang tanah melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) pada tahun 2019 ini. Jumlah itu naik dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 20 ribu bidang lahan. “Peningkatan tak lepas dari sosialisasi yang gencar dilakukan oleh BPN,” kata Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan BPN Kabupaten Batang Setyo Purwanto, 28 Agustus. Kabupaten Batang sedianya mendapat target 40 ribu bidang lahan untuk disertifikasi melalui program PTSL. Ditegaskannya, program PTSL, tidak dipungut biaya karena semuanya sudah ditanggung pemerintah. “Tidak ada biaya yang dipungut karena semua yang timbul berhubungan dengan penerimaan negara seperti biaya pendaftaran, biaya pengukuran, dan biaya kepanitiaan sudah digratiskan. Intinya semua biaya digratiskan,” katanya. Meski begitu, BPN mengakui adanya biaya yang timbul di luar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sudah digratiskan sehingga akan menjadi tanggungan masyarakat. Biaya itu antara lain pengukuran dengan mempersiapkan patok permanen, materai, serta penyiapan dokumen tanah dan subjek hak seperti SPPT, kartu tanda penduduk, dan dokumen tanah yang harus disahkan pada pemerintah desa. “Hal itulah yang pada akhirnya menimbulkan biaya,” katanya. (tan)

OPINI & KONSULTASI

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Menuju Satu Data Penduduk Indonesia S esuai yang diamanatkan UU Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyediakan data statistik dasar. Termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan sensus yang dilaksanakan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Ada 3 (tiga) jenis sensus yang wajib dilaksanakan oleh BPS, yaitu Sensus Pertanian (ST) pada setiap tahun yang berakhiran angka 3; Sensus Ekonomi (SE) pada setiap tahun yang berakhiran angka 6; dan Sensus Penduduk (SP) yang dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran angka 0. Penyelenggaraan sensus setiap 10 tahun ini bertujuan untuk memperbaharui data dasar secara menyeluruh. Terkhusus pada sensus penduduk, pelaksanaan terdekat yaitu pada tahun 2020 mendatang. Sensus penduduk sudah 6 (enam) kali diselenggarakan oleh BPS, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990,2000, dan 2010. Sedangkan SP2020 merupakan sensus penduduk ke-7 (tujuh) yang dilaksanakan oleh BPS. Meskipun begitu, persiapan sudah dilakukan sejak tahun 2017. Pada tahun 2018, acara Kick-off SP2020 menandai “genderang perang” BPS untuk menghadapi SP2020. Tak tanggung-tanggung, BPS berencana mengerahkan 1 juta petugas untuk perhelatan besar ini. Pemerintah juga sepakat memberikan dukungan penuh melalui kucuran dana APBN yang diperkirakan sebesar 4,034 triliun rupiah untuk SP2020. Jumlahini tentu digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti honor petugas, biaya teknologi, hingga diseminasi.

Banyak Inovasi Era industri 4.0 tak hanya memberikan efek pada dunia perdagangan dan produksi. Globalisasi yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi ini juga disadari oleh BPS. Tuntutan untuk menyediakan data yang cepat, mudah,dan akurat adalah harga mutlak. Oleh karena itu, pelaksanaan SP2020 ini

merupakan ajang kreativitas dari para ahli untuk mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Beberapa perubahan juga turut mewarnai SP2020 ini. Jika biasanya banyak Kementerian yang “titip” data, kali ini BPS dan K/L lain justru bahu membahu membangun sebuah pondasi untuk mewujudkan “Satu Data Penduduk” Indonesia. Harapannya, tidak ada lagi perbedaan data penduduk antara BPS dan Kementrian/lembaga lain. Komitmen ini ditandai dengan berubahnya metode pendataan SP2020 dibanding SP pada periode sebelumnya. Pada SP2020, BPS menggunakan istilah combine method. Salah satu yang paling kentara dari metode ini adalah pemanfaatan data penduduk dari Dukcapil sebagai kerangka data dasar. Jadi, data registrasi penduduk yang dimiliki oleh Kemendagri akan digunakan sebagai acuan petugas dalam melakukan pencacahan. Selain itu, pemanfaatan Computer Asisted Web Interviewing (CAWI) juga dilakukan pada SP2020. Hal ini dilakukan sebagai salah satu solusi dari kesulitan petugas untuk menemui responden. Melalui metode CAWI, setiap orang dapat memperbaharui data pada web yang telah disediakan secara mandiri. Sehingga petugas tidak perlu datang hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan. Cara ini dinilai sesuai dengan kondisi perkotaan dimana mayoritas penduduknya sibuk. Untuk pendataan oleh petugas, BPS memanfaatkan teknologi smartphone android sebagai pengganti kertas dan pensil. Metode ini disebut CAPI (Computer Asisted Personal Interview). Cara ini dinilai mampu mengurangi biaya operasional seperti pencetakan dokumen maupun pengiriman dokumen. Selain itu, CAPI juga mendukung program pemerintah untuk mengurangi penggunaan kertas. Namun, BPS juga memperhatikan kondisi yang dialami masyarakat remote area. Penggunaan Paperand Pencil Interview (PAPI) atau pendataan konvensional dengan menggunakan kertas dan pensil juga masih dilakukan.

Akan tetapi, penggunaan variabel yang tidak terlalu banyak diyakini tidak akan menggunakan kertas sebanyak SP pada periode sebelumnya. Jika pada SP2010 terdapat lebih dari 40 variabel, pada SP2020 ini hanya menggali sekitar 8 variabel. Tahapan SP2020 Penggunaan combined method pada SP2020 juga berpengaruh pada perubahan tahapan pelaksanaan. Terdapat 7 (tujuh) tahapan pada pelaksanaan SP2020. Tahap pertama adalah koordinasi dengan stakeholder terkait. Selain untuk mengeruk dukungan berbagai pihak, koordinasi juga dilakukan karena pada SP2020 ini menggunakan data registrasi penduduk sebagai data dasar. Tahap kedua yaitu penyiapan basis data dasar oleh BPS. Data penduduk yang dimiliki oleh Kemendagri kemudian di breakdown sehingga membentuk suatu basis data penduduk menurut Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil guna keperluan tahap selanjutnya. Tahap ketiga adalah pemutakhiran mandiri melalui CAWI yang akan dilaksanakan pada bulan Februari s/d April 2020. Pada tahap ini, masyarakat diharapkan untuk memperbaharui data melalui website yang telah disediakan. Pemutakhiran mandiri ini dilakukan 3 (tiga) putaran dan akan dipantau perkembangannya. Besar kecilnya respon masyarakat terhadap pemutakhiran mandiri menjadi sangat penting. Semakin banyak masyarakat yang melakukan pemutakhiran mandiri, maka beban petugas akan semakin ringan. Untuk memaksimalkan tahap ini, BPS telah menyiapkan server khusus agar mampu menampung banyaknya data yang masuk. Sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan oleh BPS juga menekankan pentingnya tahapan ini. Setelah pemutakhiran mandiri, tahap se-

Rubrik Konsultasi Hukum INFOPlus diasuh Dr H Mochamad Rofian, SE, SH, MH, CLA, Ketua ASAHI (Asosiasi Auditor Hukum Indonesia) Jateng, Sekretaris DPD Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jateng, Koordinator Advokat Jateng Bersatu (AJB). Konsultasi bisa dikirim email ke redaksiinfoplus@gmail.com. Pertanyaan Saya cewek usia 24 tahun. Saya kabur dari rumah tanpa paksaan dari siapapun karena orang tua melarang saya menikah dengan pacar saya. Padahal pacar sudah melamar saya di depan orang tua saya secara baik-baik tapi orang tua saya menolak. Menurut hukum, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa menikah? Karena sampai kapanpun dan alasan apapun orang tua tidak mungkin merestui dan selalu menghalangi. Sulastri, Ungaran. Jawaban Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(“UU Perkawinan”) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian, di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa syarat-syarat perkawinan antara lain adalah: 1. Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; 2. Untuk melangsungkan per kawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua/salah satu, bila

ternyata orang tua ada yang sudah meninggal atau wali bila ternyata kedua orang tua sudah tidak ada. Dengan demikian, mengacu pada hal-hal yang dijelaskan di atas, kami berpendapat bahwa; • Karena usia Anda telah mencapai 24 tahun, maka Anda tidak wajib untuk mendapat izin orang tua untuk menikah. • Meski tidak lagi memerlukan persetujuan orangtua, Anda tetap perlu memperoleh surat pengantar dari pihak kelurahan di wilayah tempat tinggal Anda. Su-

•

l a n jutnya yaitu penyusunan daftar penduduk (DP) yang merupakan data hasil pemutakhiran mandiri. Output yang dihasilkan adalah basis data penduduk menurut SLS. DP disiapkan untuk keperluan pencacahan langsung oleh petugas. Tahap kelima adalah pemeriksaan DP oleh petugas bersama pengurus SLS. Pada tahapan ini, petugas mengkonfirmasi keberadaan penduduk kepada ketua RT atau pengurus SLS. Hasil dari tahapan ini yaitu daftar penduduk yang berdomisili dan bertempat tinggal tetap pada SLS tersebut. Tahap keenam yaitu Groundcheck atau pemeriksaan lapangan oleh petugas SP2020 bersama pengurus SLS. Hal ini dilakukan dari rumah ke rumah guna memastikan seluruh daftar penduduk yang dikonfirmasi oleh pengurus SLS benar-benar ditemukan. Tahap ketujuh merupakan kegiatan penca(Bersambung di Hal. 21)

KONSULTASI HUKUM

rat pengantar dari kelurahan ini diperlukan sebagai syarat kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama (“KUA”) atau Kantor Catatan Sipil (“KCS”). Hal ini diatur antara lain dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 6 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kami lebih menyarankan agar Anda dan calon suami Anda menyelesaikan masalah ini secara kekel-

•

uargaan dengan orangtua Anda. Dalam proses ini ada baiknya Anda mengundang pihak-pihak yang dihormati oleh orangtua Anda, seperti tokoh agama misalnya. Selain itu, Anda dan calon suami juga bisa berkonsultasi dengan pihak KUA atau KCS setempat mengenai masalah yang Anda hadapi. Mudah-mudahan mereka dapat memberikan jalan keluar terbaik agar niat baik Anda berdua untuk menikah tidak terhalang hanya karena hal-hal yang sifatnya administratif.

GAYA HIDUP

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Cegah Demensia Sebelum Terlambat

emensia adalah penyakit degeneratif yang mengindikasikan penurunan kemampuan otak. Biasanya penyakit ini dialami oleh orang lanjut usia. Fungsi yang menurun di antaranya adalah memori, kemampuan berbahasa, persepsi visual, manajemen diri, hingga kemampuan untuk fokus. Menurut data dari World Health Organization (WHO) di tahun 2019 menunjukkan bahwa setidaknya 50 juta orang di dunia menderitanya. Sedangkan per tahunnya angka tersebut meningkat sebanyak 20 persen. Tentu bukan jumlah yang sedikit kan? Setiap orang berpotensi untuk mengalaminya, termasuk kamu. Namun tenang, kamu masih beruntung jika belum berusia di atas 40 tahun, waktu di mana risiko demensia semakin tinggi. Ada sejumlah cara yang bisa kamu tempuh untuk mencegah penyakit tersebut. Simak berikut ini!

yang ada di otak akan bekerja. Ingat tidak hanya tubuhmu saja yang butuh berolahraga, otakmu juga! 7. Bersosialisasi dengan orang lain

sayuran, jangan lupa untuk menambahkan jamur ke dalamnya. Kamu bisa menggunakan jenis apa pun yang sesuai dengan seleramu. Kenapa? Dilansir dari Journal of Alzheimerâ&#x20AC;&#x2122;s Disease tahun 2019, mengonsumsi dua porsi standar jamur setiap minggu dapat menurunkan risiko demensia sebanyak 50 persen. 3. Tidur yang berkualitas

1. Sikat gigi

Ya, sikat gigi memang penting untuk menjaga kesehatan gigimu. Namun ternyata manfaatnya tidak cukup sampai di situ. Penelitian membuktikan bahwa kebiasaan ini juga bisa mencegah penyakit demensia di usia 40 tahunan. Jurnal yang diterbitkan oleh Science Advances di tahun 2019 mengatakan bahwa bakteri bermana P. gingivalis yang menempel di gigi bisa bermigrasi ke otak kita. Mereka akan menghancurkan sel-sel saraf yang penting sehingga kamu berisiko terkena demensia. 2. Mengonsumsi jamur Ketika kamu membuat sup atau tumis

Waktu tidur yang kurang dari lima jam per malam bisa meningkatkan risiko demensia dan kematian di usia muda, menurut laporan Journal of the American Geriatics Society di tahun 2018. Orang yang memiliki penyakit tidur seperti insomnia dan sleep apnea juga berisiko terhadapnya. Oleh karena itu jika kamu merasa mengalami gangguan segera periksakan ke dokter agar mendapatkan penanganan dini. 4. Konsumsi dark chocolate Cara paling mudah untuk mengurangi risiko demensia adalah dengan rutin mengonsumsi dark chocolate atau cokelat hitam. Penelitian yang dipublikasikan di Ahajournals tahun 2012 mengatakan bahwa makanan tersebut mengandung flavanol,

yang dikenal bisa melindungi sel otak dari kerusakan. Tidak hanya itu, subjek penelitian juga menunjukkan progres yang signifikan dalam tes kognitif setelah rutin minum minuman cokelat. 5. Cek kesehatan telinga secara rutin Menurut penelitian dari The Lancet pada tahun 2017, orang yang memiliki gangguan pendengaran lebih berisiko untuk mengalami demensia daripada yang tidak. Ini karena otak tidak bisa bekerja secara maksimal jika manusia tidak bisa mendengar apa yang ada di sekitarnya. Lambat laun, kemampuannya akan menurun. Namun ini masih bisa diperbaiki ketika gangguan tersebut terdeteksi sejak awal. Makanya, periksakan telingamu ke dokter setidaknya tiap enam bulan sekali.

kerumitan dalam kategori ringan, sedang dan kuat. Contoh, kegiatan memasak atau mencuci piring adalah kegiatan dari aktivitas ringan. Jalan cepat atau memotong rumput mempertimbangkan intensitas sedang, dan jogging atau membawa beban berat dibandingkan dengan intensitas yang kuat. Penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa Barat, yang melibatkan 36,383 orang dewasa yang berpartisipasi sebanyak 40 tahun dengan usia rata-rata 62 tahun. Peserta dilacak lebih dari rata-rata hingga 5,8 tahun. Selama penelitian berlangsung, 2149 atau sekitar 5,9 persen peserta meninggal. Setelah menyesuaikan dengan faktor-faktor yang menantang, para peneliti menemukan setiap fakta tentang fisik, terkait dengan risiko kematian yang jauh lebih rendah. Jumlah kematian meningkat dengan naiknya konsentrasi akti-

8. Sering-sering pergi keluar rumah

6. Lakukan permainan yang mengasah kemampuan otak

Permainan asah otak seperti puzzle, board game, dan teka teki silang ternyata baik untuk meningkatkan kemampuan otakmu lho. Tidak hanya mengasyikkan, permainan tersebut akan memaksa seseorang untuk berpikir. Dengan begitu, saraf-saraf

Bahaya Duduk 9,5 Jam per Hari Banyak aktifitas fisik dalam kehidupan sehari-hari sangat perlu untuk menjauhkan diri dari berbagai penyakit, dan perlu membuat kamu lebih sehat. Pernyataan ini semakin disetujui oleh hasil studi terbaru, yang diterbitkan di jurnal medis BMJ. Penelitian Ini menunjukkan, duduk terlalu lama hingga 9,5 jam atau lebih setiap saat, sangat meningkat dengan peningkatan sejak awal. Institut Kesehatan Nasional, menantang, membuat tubuh Anda bergerak selama 150 menit untuk meningkatkan intensitas sedang atau 75 menit untuk aktivitas fisik yang kuat setiap minggu. Dilansir dari sciencedaily, penelitian ini dipimpin oleh Profesor Ulf Ukelund dari Sekolah Ilmu Olahraga Norwegia di Oslo, Norwegia. Studi ini menggunakan metode akselerometer, yaitu perangkat yang dapat digunakan untuk volume lalu lintas dan aktivitas. Untuk mengukur aktivitas total, tingkat

Orang yang mengalami depresi dan kesepian lebih berisiko terhadap demensia. Ini karena ketika seseorang tertekan secara psikologis, tekanan darah akan naik. Kondisi tersebut tidak baik untuk otak. Kamu pun berisiko terkena penyakit jantung koroner dan stroke. Maka dari itu, dokter sering menyarankan untuk tidak membiarkan orang lanjut usia tinggal sendirian karena risiko terhadap penyakit degeneratif otak semakin tinggi.

vitas meningkat. Kematian yang disebabkan oleh aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sekitar lima jam per hari dan aktivitas fisik intensitas sedang sekitar 24 menit per hari. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kegiatan fisik apa pun, akan bermanfaat bagi kesehatan Anda. Diharapkan, menghabiskan 9,5 jam atau lebih setiap hari hanya dengan diam, dapat meningkatkan risiko kematian yang signifikan pada statistik. Namun, para peneliti mengatakan, penelitian ini dilakukan pada orang dewasa yang dikunjungi lebih dari 40 tahun, sehingga temuan ini mungkin tidak berlaku untuk populasi lain atau orang yang lebih muda. Namun mereka mengatakan, aktivitas fisik tetap memberikan hasil yang lebih baik untuk kesehatan Anda. Maka duduklah lebih sedikit dan bergerak lebih sering dan sering. (dot)

Kamu mungkin sering merasa malas keluar rumah karena udara yang panas. Namun paparan sinar matahari dalam jumlah yang cukup ternyata baik untuk kesehatan otakmu. Vitamin D yang kamu dapatkan darinya bisa mengurangi risiko demensia. Kamu cukup ke luar rumah di pagi hari selama kurang lebih 15 menit. Jika tidak memungkinkan, suplemen vitamin D juga bisa membantu. (dot)

LIPUTAN KHUSUS

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Proyek Banprov Diobok-obok

emarang - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah membidik kasus korupsi, dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah tahun anggaran 2018. Sejumlah kegiatan di beberapa kabupaten/ kota di Jateng yang pelaksanaannya bersumber Bankeu tengah “diobok-obok” penyidik. Beberapa kepala daerah dibuat ketar-ketir akan hal itu. Sesuai APBD tahun anggaran 2018, belanja Bankeu kepada provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dialokasikan Rp 1,955 triliun. Sekitar Rp 1,142 triliun merupakan Bankeu di bidang sarana prasarana, pendidikan, dan nonsarana prasarana dan lainnya. Pemberian dan pertanggungjawaban Bankeu Pemprov Jateng diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah Nomor 3/ 2018 tentang perubahan ketiga atas Pergub Nomor 49/ 2015 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja Bankeu kepada kabupaten/ kota yang bersumber dari APBD Jateng. Perubahan kedua, yakni Pergub Jateng Nomor 13/ 2017. Bantuan keuangan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan Pemerintah Daerah guna mendukung kebijakan strategis Daerahdan program Nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bankeu dapat untuk membiayai kegiatan, TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan (TMMD), Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Bantuan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten/Kota, Bantuan Sarana Prasarana, Bantuan Pendidikan. Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (NANGKIS), Bantuan Pengawasan Peredaran Garam Tidak Beryodium dalam rangka Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Bantuan Pengembangan

Sistem Informasi Desa (SID), Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan. Dari seluruh daerah dan kegiatan, penyidik telah menetapkan penyidikan atas dugaan korupsi dana Bankeu bidang pendidikan di dua daerah, yakni Kabupaten Kendal dan Kabupaten Pekalaongan. Dugaan korupsi terjadi atas pengadaan laptop dengan taksiran kerugian negara Rp 7,5 miliar. “Anggaran Banprov tahun 2018 total Rp 1,242 triliun, disebar di beberapa kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Fokus kami sementara, atas penyidikan dugaan korupsi bidang pendidikan pengadaan laptop di Kabupaten Kendal dan Pekalongan. Yang jelas akan berkembang lagi, karena ada banyak kegiatan,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng I Ketut Sumedana kepada wartawan, akhir Agustus lalu. Anggaran Bankeu pengadaan laptop di Kabupaten Pekalongan Rp 12,919 miliar, sedangkan Kendal Rp 10,519 miliar. Estimasi sementara dugaan kerugian negara, di Pekalongan Rp 3,1 miliar. Di Kendal Rp 4,4 miliar. “Baru ditemukan sekitar Rp 7.5 miliar di dua tempat itu. Itu hanya laptop saja. Tapi saya tegaskan, dari semua kabupaten/ kota yang

Foto berita acara penyerahan laptop ke SD

menerima Banprov kemungkinan akan berkembang. Akan ada yang disasar di sejumlah daerah,” tegas dia, mengaku menetapkan penyidikan sekira awal Agustus lalu. Atas penyidikannya, Aspidsus mengaku akan segera menetapkan tersangka selaku pelaksana di lapangan. Mereka berasal dari unsur pemerintahan dan swasta. “(dari pengusaha) Pastilah. Ndak mungkin sendiri. Rekanan pasti kena. Tidak mungkin tidak. Rekanan sudah kami periksa. Kalau tidak periksa, langsung tetapkan tersangka

kan tidak boleh. Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) kan begitu,” imbuhnya. Modus penyimpangan bantuan pendidikan pengadaan laptop terjadi adanya markup harga dan spesifikasi hardware serta software yang tidak sesuai. “Spesifikasi tidak sesuai. Harga pasaran sudah tinggi walau itu sudah sesuai ecatalog. Tapi tidak dikonfirmasi ke pengguna barang,” jelas dia. Proyek pengadan laptop sendiri diinformasikan tidak melaluai sistem lelang terbuka, namun mengacu menggunakan e catalogue pada Lembaga Kebijakan Pengadaan

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Secara online pengadaan bisa dilakukan. “Lewat e katalog dari pusat. Biasanya kalau e katalog barang sudah ditetapkan. Apa barangnya. Mengenai e katalog ini. Kami dapatkan mereka tidak klarifikasi tentang spesfiiksi barang dan harga. Ternyata di lapangam banyak yang tidak sesuai. Baik harga dan spesifikasi. Harga terlalu tinggi. Mereka dapat harga terlalu tiggi. Harusnya dicek dulu. Baru ditampilkan. Jangan sampai harga di sana dapat justifikasi harus ikuti harga di sana. Berbahaya. Faktanya dapat di sini. Semua harga di bawah pasar,” terang dia. Terkait rekanan penyedia barang yang diduga hanya rekayasa karena telah disetting sebelumnya, penyidik belum mau mengungkapnya. “Itu nanti,” kata dia. Atas pengadaan laptop di kedua daerah itu, penyidik menyebut, selain markup harga, spesifikasi juga tidak sesuai. “Distributor sudah kami tanyakan semua. Ada hardware yang tidak sesuai. Software terlalu mahal. Termasuk sofware yang ilegal. Menarik itu,” ujar dia. Penyidik Tipidsus Kejati Jateng masih terus melakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti untuk mengusut tuntas kasus itu. Termasuk dugaan keterlibatan oknum penyelenggaran negara di Pemprov Jateng. “(Pemprov) Kami belum melihat ke sana. Kami masih proses. Jika sudah ada penetapan tersangka mungkin akan berkembang lagi. Sejauh ini, saksi dari BPKAD Pemprov Jateng, ahli BPKP Jateng, dan paling banyak dari dinas kabupaten termasuk Kadis dan Kepsek penerima sudah kami periksa. Kepala daerah belum sampai ke sana,” akunya. “BPKAD diperiksa terkait anggaran dari sana. Karena proses penganggarannya (cair) dari sana,” kata dia. BPKAD, merupakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sebagai pengelola keuangan daerah yang bertugas melak-

sanakan pengelolaan APBD dan selaku bendahara umum daerah. Selain BPKAD, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Bappeda, dan Sekda Jateng dimungkinkan turut diperiksa. Mereka terlibat selaku pihak penerima laporan akhir tahun anggaran atas Bankeu yang disampaikan daerah kepada Gubernur. Atas keterlibatan mereka, jika ditemukan bukti penyimpangan akan diproses. “Kalau ada feed back ternyata Pemprov dapat (aliran uang) ya akan kami tindaklanjuti. Kami tidak mau berandai andai,” imbuhnya. Dijelaskan, mekanisme Bankeu diajukan masing-masing kabupaten/ kota ke Pemprov sesuai dengan kondisi masing-masing. Baru kemudian ditetapkan anggaran kebutuhannya. “Maka muncul Rp 1,124 triliun (anggaran Bankeu). Masing-masing daerah beda, tergantung kepentingannya. Ada untuk pendi-

Ketentuan Bankeu •

•

Belanja Bantuan Keuangan,belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari provinsi kepada Kabupaten/ Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bankeu bidang pendidikan, dimaksudkan sebagai stimulan penguatan kapasitas dan tata kelola, kualitas dan kuantitas pendidikan. Peningkatan kualitas pengembangan kurikulum, pembinaan kesiswaan, kualifikasi, kompetensi. Pemberian bantuan pendidikan yang bersifat fisik dan/atau menambah aset harus ditetapkan sasaran dan lokasi penerimanya (by name by address) sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota. erkait pengorganisasian pelaksanaan Bankeu bidang pendidikan, Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis/Koordinasi Pengelolaan Bantuan Pendidikan. Tim bertugas dan berfungsi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pendampingan serta monitoring dan evaluasi bantuan kepada pihak-pihak penerima bantuan. Tim beranggotakan unsur dinas pendidikan, Dewan Pendidikan atau pihak-pihak lain yang terkait. Pelaksanaan Bankeu bidang pendidikan, mempertimbangkan jenis, sifat, nilai barang/jasa, serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat

LIPUTAN KHUSUS

•

dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada, sesuai dengan ketentuan. Usulan adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang usulan dan rencana kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu data dukung dalam pengajuan usulan kegiatan. Rencana Kerja Operasional (RKO), dokumen yang disusun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan yang menguraikan rencana pelaksanaan kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pencairan anggaran. Penyaluran Bankeu kepada Kabupaten/Kota dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan harus masuk dalam APBD Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Pergub Nomor 3/ 2018 tentang perubahan ketiga atas Pergub Nomor 49/ 2015 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja Bankeu kepada kabupaten/ kota yang bersumber dari APBD Jateng. Pasal 12 ayat 4 perihal syarat pencairan Bankeu kepada Kabupaten/Kota, huruf : a. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota atau Kepala Perangkat Daer-

dikan, penerangan jalan, perhubungan dan lainnya,” katanya. APBD Provinsi Jawa Tengah yang mencantumkan adanya Bankeu merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Namun dalam kasus ini, penyidik menyebut tidak ada keterlibatan dewan perihal penetapan daerah dan besaran penerimanya. Aspidsus menyebut, munculnya anggaran dan penyaluran Bankeu ke daerah bukan atas usulan aspirasi dewan. “Tidak. Itu murni,” katanya. Terkait penetapan penerima, penyidik mengatakan, seharusnya diajukan daerah sesuai kebutuhan yang ditetapkan. Atas hal itu, baru kemudian Pemprov menetapan daerah penerima Bankeu. “Mekanisme pasti ada pengajuan. Karena anggaran dari provinsi,” katanya. Mengenai tidak adanya usulan proposal permohonan para Kepsek penerima laptop,

ah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota. d. Lembar pengesahan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah di verifikasi; e. Pencairan tahap pertama dilampiri Surat Pengadaan atau Penunjukan Langsung/Surat Keterangan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa/Surat Perintah Mulai Kerja/Kontrak Kerja. Pasal 13, diatur pelaksanaan Bankeu kepada Kabupaten/Kota digunakan sesuai dengan perencanaan semula, dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota. Pelaksanaan kegiatan yang keluarannya tidak sesuai dengan RKO sebagaimana telah diverifikasi oleh Tim Daerah, dapat dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan dan verifikasi ulang atas RKO yang direvisi. Pasal 20 Ayat (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun RKO. RKO Kegiatan itu diverifikasi oleh Tim Verifikasi Daerah setelah DPA/DPPA Daerah ditetapkan dan sebagai dasar proses pengadaan/pelelangan pekerjaan. RKO di antaranya memuat, surat pengantar sekurang-kurangnya dari Sekretaris Daerah, berisi latar belakang, maksud dan tujuan dan sasaran. RKO berisi lampiran perencanaan lengkap dan detail ditandatangani Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan. Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara lengkap berisi (rekapitulasi, analisa harga

penyidik mengakui hal itu. “Yang jelas yang diterima Pemprov penggajuan dari kabupaten. Kalau sekolah tiba-tiba dapat bantuan laptop-kan anugerah. Orang ngak minta kok dikasih. Kalau mekanisme penganggaran memang harus melalui bawah. Bukan top down. Kalau tiba-tiba dikasih ya sudah syukur. Nah itu yang kami dalami lagi. Kalau sekolah tidak butuh kok dikasih laptop,” ungkapnya. Atas penyidikannya, penyidik terus mengembangkannya, termasuk pengumpulan alat bukti. “Penggeledahan sudah kami lakukan. Dokumen terkait pengadaan sudah kami dapatkan. Kekurangannya akan kami mintakan ke terperiksa. Ada dokumen pengajuan. APBD. Perjanjian dengan srekanan penyedia barang,” kata dia. Lalu, apakah penyidikan kasusnya akan berkembang ke daerah lain, termasuk tidak hanya di bidang pendidikan saja, pihaknya memastikan akan melakukannya. “Saya pastikan ada. Tapi saya belum bisa buka d sini,” ucapnya. (far)

satuan, daftar harga satuan upah dan bahan serta back up perhitungan volume). Jadwal rencana pelaksanaan yang telah memperhitungkan proses pengadaan/ lelang. DPA/DPPA Kabupaten/Kota yang sudah disahkan. Pengadaan laptop, bersifat menambah aset pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 20 ayat 5 menyebut, RKO Bankeu bantuan pendidikan itu diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Tengah. Atas kebenaran dan validitas dari seluruh data, informasi dan lampiran dalam RKO, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku penerima bantuan. Atas penerimaan Bankeu dan proses pengadaan laptop di bidang pendidikan itu, Pasal 21 ayat 4 menyebut, Pemerintah Kabupaten/Kota dikoordinir Sekretaris Daerah menyusun laporan akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggung-jawabannya. Lpj memuat : a. jumlah anggaran; b. keluaran dan hasil yang dicapai serta kemanfaatannya; c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; d. dilampiri dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan. Laporan akhir tahun anggaran disampaikan kepada Gubernur up. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Bappeda, dan BPKAD.

FOKUS

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Status Perbup yang “Diperkosa”

ekalongan - Sebuah produk perundang-undangan, Peraturan Bupati (Perbup) di Kabupaten Pekalongan disebut-sebut bermasalah. Bagamaiman tidak, sejak terbit hingga sekarang, Perbup belum pernah diundangkan di lembaran daerah. Perbup itu terbit dengan tanggal mundur, setahun saat dibuat. Bahkan, salah satu konsideran Perbup menggunakan ketentuan lain yang muncul setahun. Ibarat, mendasarkan aturan yang belum lahir. Sampai sekarang Perbup itu masih dianggap berlaku dan dijadikan pedoman. Fakta itu terungkap pada sidang pemeriksaan dugaan perkara korupsi pemotongan insentif pegawai struktural RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan tahun 2014-2016 dengan terdakwa M Teguh Imanto dan Agus Bambang Suryadana, mantan Direktur serta Wadir Administrasi Umum dan Keuangan (AUK) mulai digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, akhir Agustus lalu. Terungkap jika Perbup Nomor 58/ 2013

tertanggal 30 Desemer 2013 tentang remunerasi pegawai BLUD RSUD Kraton dan RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan dibuat mundur atas sejumlah kepentingan. Endang Murdiningrum SH (Kabag Persidangan Rapat dan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, mantan Kabag Hukum Setda Kabupaten Pekalongan) mengungkap hal itu. Endang yang pada tahun 2013 menjadi Kabag Hukum mengatakan, bertugas mengkoordinasi perumusan peraturan perundang-undangan daerah, salah satunya Perbup. Mekanisme penerbitan Perbup sesuai UU 12 tahun 2001 antara lain, draf Perbup dari SKPD dikirim ke bagian hukum. Koreksi, koordinasu, konsultasi dengan SKPD terkait dapat juga konsultasi ke provinsi (sesuai kebutuhan). Usai disempurnakan Perbup dimintakan penetapan ke bupati melalui mekanisme berjenjangbuntuk ditetapkan dan selanjutnya diundangkan. Terkait perubahan RSUD Kraton menjadu BLUD sejak 2012

dilakukan perubahan Kepbup Nomor 445/345 tahun 2011 tentang perubahan atas Kepbup Nomor 445/ 96 tahun 2010 tentang penetapan RSUD Kabupaten Pekalongan sebagai BLUD mulai 1 Januari 2012. RSUD Kraton mengajukan draf Perbup terkait remunerasi kepada bagian Hukum Setda tertanggal 21 November 2013. “Terkait keberadaan BLUD itu diperlukan aturan bupati. Tindaklanjutnya diajukan draf Perbup tata kelola pada tahun 2013 oleh pihak RSUD Kraton.,” kata dia di persidangan dipimpin hakim Andi Astara. Atas pengajuan itu, Desember 2013 digelar pembahasan melibatkan Asisten II, Kabag Hukum, RSUD Kraton. Sistem remunerasi berubah dari sistem fee for service menjadi sistem paket. Dalam rapat dibahas draf Perbup seharusnya juga diberlakukan untuk RSUD Kajen selaku BLUD juga. Pada April 2014 sinkronisasi draf Perbup digelar melibatkan RSUD Kraton dan RSUD Kajen. Diputuskan peraturan perihal remunerasi diberlakukan per Januari 2014 untuk RSUD Kraton dan Januari 2015 untuk RSUD Kajen. “Remunerasi sejarahnya dari

Prof Suteki Vs Rektor Undip

Didampingi 21 kuasa hukum melalui kantor hukum Dr Achmad Arifullah gugatan diajukan dan teregister perkara: 61/G/2019/PTUNSMG tertanggal 20 Agustus 2019. “Klien kami dicopot dari jabatannya tanpa ada proses mekanisme yang diatur sesuai kode etik atau proses klarifikasi melalui sidang disiplin ASN, maupun Senat Universitas, melainkan langsung memberhentikan klien kami tanpa ada pemeriksaan langsung terhadap klien kami,” ujar Achmad Arifullah beserta Muhammad Dasuki. Menurutnya, kehadiran Prof Suteki sebagai saksi ahli dalam persidangan judicial review pada bulan Oktober 2017 dan 01 Februari 2018 lalu dianggap sebagai pelanggaran berat, karena mengganggu kedaulatan NKRI yang tidak sesuai dengan keahliannya sebagai dosen pancasila. Menurutnya, kesediannya memberikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan keilmuannya. Keahliannya di bidang ilmu hukum dan Pancasila itu bersifat ilmiah, teknis atau pendapat khusus tentang suatu alat bukti untuk pemeriksaan. Keterangan ahli menurut Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Ttuduhan terhadap kliennya yang diduga berafiliasi pada HTI dan anti Pancasila, serta tuduhan melanggar Pasal 10 angka 1 jo Pasal 3 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidaklah benar. “Silahkan Rektor Undip membuktikan bentuk pengkhianatan atau pemberontakan apa yang telah dilakukan. Jangan ti-

“ Siapa Menang ?” Semarang - Rektor Undip Semarang Prof Yos Johan Utama harus menghadapi dua tuntutan hukum yang diajukan salah satu guru besar di kampusnya, Prof Suteki. Prof Yos dilaporkan ke polisi dan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atas keputusannya mencopot Prof Suteki dari sejumlah jabatannya diu Undip. “Pelaporan ke polisi sudah dilakukan lebih dulu sebelum menggugat ke PTUN, sekitar Mei 2019,” kata kuasa hukum Suteki, Muhammad Dasuki, akhir Agustus lalu. Laporan ke Polda Jawa Tengah berkaitan, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik oleh Rektor Undip. Sementara gugatan, mantan Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum dan Ketua Senat Fakultas Hukum pada 28 November 2018 itu diajukan terkait Surat Keputusan (SK) pencopotan.

Pencopotan Prof Suteki dilakukan atas buntut kesediaannya menjadi saksi ahli dalam persidangan gugatan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Juducial Review di Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2017 lalu. Guru Besar Undip yang mengajar ilmu hukum dan pancasila selama 24 tahun tersebut merasa dirugikan. Penerus Yayasan institute Satjipto Fondation itu dicopot jabatannya karena dianggap melanggar disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pencopotan Prof Suteki dilakukan Rektor Undip melalui surat keputusan nomor : 586/UN7.P/KP/2018 tentang pemberhentian dua jabatan penting dan beberapa jabatan lain di luar kampus.

tata kelola dulu. Disarankan Perbup remunerasi disendirikan. Akhirnya lalu dipisahkan. Dipecah-pecahantara Perbup tata kelola dan Perbup remunerasi. Perbup remunerasi itu nantinya diberlakukan di 2 RSUD, maka diundang keduanya,” jelas dia. Atas usulan draf Perbup, bupati belum menyetujui karena belum memahami perpindahan sistem sehingga meminta penjelasan RSUD Kraton. Atas penjelasan direktur lewat nota dinasnya tang-

gal 14 Juni 2014, bupati akhirnya menyetujui. Draf Perbup turun ke Bagian Hukum untuk dinomori. Atas draf Perbup yang ditandatangani bupati itu, pihak RSUD Kraton, Paula Ekayani dan Riski Tesa Malela meminta khusus bon nomor. Mereka juga minta Perbup agar ditanggali mundur. Tapi hal itu ditolak saksi Endang. Kepada saksi Emma, Endang meminta Perbup dinomori sesuai tanggal (Bersambung di Hal. 22)

ba-tiba mengeluarkan surat keputusan tanpa pemeriksaan sesuai aturan,” beber dia. Dicopot Sebagai Dosen Akpol Tak hanya itu, Rektor Undip juga mengeluarkan surat pemberhentian kepada Suteki sebagai dosen Akpol Semarang. Surat pemberhentikan sebagai dosen telah disampaikan kepada Gubernur AKPOL Semarang dengan nomor: 4977/UN6.P/KP/2018 tentang penggantian tenaga pengajar Undip di Akpol. Atas dua tuntutannya itu, Prof Suteki mengaku masih bisa membuka pintu perdamaian bagi Rektor Undip Yos Johan Utama. “Meski di PTUN tidak ada mekanisme perdamaian, namun kami tetap membuka pintu damai seperti yang disarankan oleh hakim,” kata Suteki di PTUN Semarang. Menurut Prof Suteki, permasalahan ini masih bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Pihaknya mengaku siap mencabut gugatan dan laporan polisinya jika Prof Yos bersedia damai. Tak diungkapkan, tuntutan apa saja yang diinginkan atas usulan perdamaiannya. Namun diakuinya, salah satunya terkait pencabutan Surat Keputusan Rektor Undip perihal pencopotannya. “Kalau terjadi kesepakatan damai, tentu kami akan mencabut gugatan,” katanya. Menghadapi gugatan itu, Rektor Undip Semarang mendapat dukungan dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) NU Jawa Tengah. Kepadanya, 30 Agustus lalu, Prof Yos Johan Utama mengaku menghargai dukungan itu. “Dukungan dari rekan-rekan LPBHNU Jateng yang dirasakan sangat penting dalam meneguhkan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI serta persatuan dan kesatuan bagi umat bangsa Indonesia,” ungkapnya. (far)

OLAHRAGA 11

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Tim Sepak Bola Jateng Juara Liga U-14 Piala Menpora Solo - Tim sepak bola Provinsi Jawa Tengah menjuarai Liga Berjenjang U-14 Piala Menpora Seri Nasional 2019 setelah mengalahkan tim Banten dengan skor 3-0 pada pertandingan di Stadion Sriwedari, Solo 29 Agustus lalu. Banten harus puas berada di posisi dua. Untuk posisi tiga adalah juara bersama untuk tim Jawa Timur dan Jawa Barat. Khusus untuk tim Jawa Tengah selain dinobatkan sebagai juara, tiga pemainnya mendapatkan prestasi individu setelah Saiful Arifin menjadi top skor dengan lima gol, pemain terbaik jatuh ke Geral Dwiki dan kiper terbaik jatuh ke Mohammad Rofan.

Indonesia Menuju Olimpiade 2032

ndonesia kini tengah menghadapi salah satu proyek besar paling ambisius yang pernah ada, yakni menjadi venue ajang olahraga terbesar dunia, Olimpiade 2032. Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) juga turut memastikan bahwa Indonesia telah mengirim surat pengajuan pada Komite Olimpiade Internasional (IOC). Ambisi besar ini bukan sekadar wacana semata. Pada Mei 2019, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menemui Presiden IOC Thomas Bach di Laussane, Swiss. Tak lain dan tak bukan, pertemuan tersebut kembali menekankan keinginan serius Indonesia untuk menjadi tuan rumah bagi Olimpiade 2032 mendatang. Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Erick Thohir ikut angkat bicara soal wacana ajang akbar ini. Asian Games 2018 menjadi modal yang besar usai sukses diselenggarakan be-

berapa waktu lalu. Erick menilai bahwa dengan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2032, maka nasib negara ini akan sama dengan negara yang berjuluk Matahari Terbit beberapa tahun silam. “Jepang sesudah jadi tuan rumah Olimpiade 1964 naik kelas jadi bangsa dunia,” ujar Erick, 26 Agustus lalu. Nyatanya, menjadi tuan rumah bagi ajang sekelas Olimpiade bukan perkara mudah. Indonesia harus siap dengan segala kondisi yang terjadi sebelum dan sesudah ajang tersebut digelar. Indonesia tak hanya akan menikmati kemegahan namanya berkibar di dunia olahraga internasional, namun juga kemungkinan terburuk yang berpotensi menimpa sejumlah sektor dalam berbangsa dan bernegara. Melihat keinginan Indonesia yang ingin sekali menjadi tuan rumah mul-

(Bersambung di Hal. 21)

Fase Serangan Jantung Saat Olahraga tiajang akbar Olimpiade, tentunya pihak-pihak terkait tengah melakukan penggodokan bidding agar sukses. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Seskemenpora) Gatot S. Dewa (Bersambung di Hal. 20)

Cabor PON 2020 Dipangkas Wacana pemangkasan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON XX/2020 di Papua dari 47 cabang olah raga menjadi 37 cabang olah raga menuai respons. Pemangkasan dinilai berdampak psikologis terhadap para atlet yang cabang olah raganya batal dipertandingkan. Pemangkasan tersebut pasti akan merugikan pada beberapa aspek. Program pembinaan yang sudah berjalan pada cabor-cabor yang batal dipertandingkan bakal sia-sia. Belum lagi dari sisi anggaran yang sudah terpakai untuk persiapan dan harus

dipertanggungjawabkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengumumkan pemangkasan cabang olahraga (cabor) PON 2020. Ajang di Papua nantinya mempertandingkan 37 dari sebelumnya 47 cabor. Imam menyampaikan pernyataan resminya itu seusai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Joko Widodo dengan topik “Persiapan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional dan Peparnas Tahun 2020 di Provinsi Papua”. “Tadi diputuskan rasionalisasi cabor

dan jumlah pertandingan, memang 47 cabor dan 700-an pertandingan harus dilihat secara utuh, mana yang mungkin dipertandingkan, tapi tidak boleh lepas dari Olimpiade. Maka PON 2020 akan dirasionalisasi menjadi 37 cabor,” ujar Imam Nahrawi akhir Agustus lalu. Imam Nahrawi tidak menyebutkan 10 cabor yang dipangkas dan menunggu pengkajian berikutnya. Dia mengatakan hanya mengacu cabor olimpik. Selain itu, disampaikan pula bahwa PON 2020 yang semula dijadwalkan bergulir 9-21 September 2020 digeser menjadi Oktober 2020. (olh)

Olahraga adalah salah satu cara untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Meski demikian, bukan berarti Anda akan sepenuhnya aman saat sedang melakukan aktivitas sehat tersebut. Sebab, bagi orang-orang yang rentan, olahraga tertentu dapat memicu terjadinya serangan jantung. Salah satu contoh serangan jantung saat olahraga yang mungkin masih terngiang di telinga adalah kasus yang menimpa eks kipper Real Madrid, Iker Casillas. Dirinya mengalami serangan jantung saat (Bersambung di Hal. 21)

Kejuaraan Internasional Tapak Suci di Solo Solo - Sebanyak 14 negara mengikuti kejuaraan internasional “Tapak Suci World Championship 2019” merebutkan Piala M. Barrie Irsyad yang akan digelar di GOR Sritex Arena Solo, pada tanggal 1-5 September mendatang. Acara akan diikuti 14 negara yakni Aljazair, Timor Leste, Singapura, Mesir, Taiwan, Pakistan, Jerman, Uganda, Maroko, Thailand, Lebanon, Sudan, Palestina, dan tuan rumah Indonesia. Ketua Pimpinan Pusat Tapak Suci Afnan Hadikusumo mengaku, akan (Bersambung di Hal. 21)

1.939 Siswa Ikuti O2SN di Aceh dan Jateng Jakarta - Sebanyak 1.938 siswa dari seluruh Tanah Air mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 2019 di Banda Aceh dan Semarang pada 25 hingga 31 Agustus 2019. Mereka siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Berpendidikan Khusus (SLB). Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud, Didik Suhardi berharap, melalui O2SN 2019, akan melahirkan atlet-atlet Indonesia masa depan yang berprestasi,

baik di kancah nasional maupun internasional. “Kami harus memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang punya bakat di bidang nonakademik, baik itu olahraga, seni, dan juga bidang-bidang lainnya untuk mengoptimalkan kemampuannya sehingga mereka bisa berprestasi yang lebih baik. Melalui O2SN ini kami harapkan akan muncul para atlet-atlet internasional atau nasional yang menjadi bibit-bibit unggul,” kata Didik, 26 Agustus lalu. Disamping mencari bibit-bibit muda

berbakat di bidang olahraga, melalui O2SN 2019 diharapkan menimbulkan rasa nasionalisme, rasa kebangsaan, dan juga rasa kesetiakawanan yang semakin tinggi antar-anak bangsa di seluruh Tanah Air. O2SN merupakan salah satu bagian dari pendidikan karakter yang sifatnya non akademik. Olahraga, olah hati, olah rasa, dan olah pikir merupakan empat karakter yang dibutuhkan anak-anak

bangsa untuk menjadi generasi yang memiliki daya saing yang tinggi. (ant)

Tabloid INFOPlus 12

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

HALAMAN

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Transaksi Gelap Ketua KPID Jateng

emarang - Kasus hukum menyeret Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, Budi Setyo Purnomo. Penyelidik Penyelidik Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah menangani dugaan adanya korupsi yang dilakukan Ketua KPID Jateng periode 2014 sampai 2017 dan tahun 2017 sampai 2020 itu. Penyelidik yang menerima laporan sebelumnya, melakukan pengumpulan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaa atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya. Yakni terkait proses permohonan izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa pelayanan penyiaran radio dan televisi pada KPID Provinsi Jateng tahun 2018. Penyelidik menemukan sejumlah fakta keterlibatan Budi Setyo Purnomo. Salah satunya aliran uang dugaan transaksi gelap yang diterimanya. Aliran uang itu tak langsung masuk ke rekening atau kantong Budi Setyo, namun dilewatkan rekening perusahaan orang lain. Diduga, Budi Setyo Purnomo menyalahgunakan kewenangannya, terlibat proyek pendirian infrastruktur dan pengurusan izin siaran perusahaan radio swasta. Pemeriksaan penyelidik dilakukan berdasarkan laporan informasi nomor R/LI-148/ II/2019 Tipidkor/Reskrimsus tanggal 18 Maret 2019. Serta Surat Perintah Tugas / 400/V/2019/ Reskrimsus tanggal 9 Mei 2019. Penyelidik yang melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) atas dugaan kasus itu, menemukan sejumlah fakta. Diketahui pada 6 Februari 2017, Budi

Setyo Purnomo selaku Ketua KPID Jateng pernah menandatangani surat perjanjian kontrak jasa konsultan infrastruktur radio dengan Waskito. Waskito selaku Direktur PT Suara Mas Jagad, diketahui membuat kontrak kerja dengan Budi Setyo Purnomo secara pribadi perihal penyediaan infrastruktur untuk radio Karimun FM miliknya. Proyek itu selesai hingga akhirnya diterbitkan izin siar. Sebagai salah satu pemohon izin siar radio Karimun FM TA 2018, Waskito pernah mengirim uang sebanyak Rp 1.725.000.000 kepada Budi Setyo Purnomo. Uang dikirim secara bertahap. Uang di antaranya untuk pembelian peralatan yang dibutuhkan untuk pembangunan stasiun radio Karimun FM dan pembelian dua buah tower standing 60 M serta dya buah tower guayer 40 M. Berdasarkan keterangan Budi Setyo Purnomo, uang yang diterimanya dari Waskito tersebut diakui, digunakan untuk membelikan peralatan yang digunakan untuk pembangunan stasiun radio Karimun FM dan pembelian dua buah tower standing 60 M dan dua buah tower guayer 40 M. Diketahui, pada tahun 2018 KPID Jateng menerima 89 permohonan lembaga penyiaran swasta radio (LPS). Dari 89 pemohon tersebut yang mendapatkan RK hanya sebanyak 73 pemohon dan yang tidak sebanyak 16 pemohon. Izin Karimun FM diajukan Waskito selaku Direktur PT Suara Mas Jagad perihal permohonan izin penyelenggaraan penyiaran LPS jasa penyiaran radio Nomor 01/ SMJ/IzinIV/ 2018 tertanggal 18 April 2018 ke KPID Jateng. Tanggal 26 Juni 2018 di KPID Jateng dilakukan rapat pleno untuk menerbitkan rekomendasi kelayakan (RK) yang diikuti 7 orang Komisioner KPID Provinsi Jateng.

Namun dari 7 komisioner itu satu komisioner tidak ikut rapat pleno sampai akhir serta tidak mau menandatangani berita acara hasuk rapat pleno yaitu Sonakha Yuda Laksana SE. Atas penyelidikannya, penyelidik Ditreskrimsus Polda Jateng telah menyita sejumlah dokumen. Di antaranya surat perjanjian kontrak jasa konsultasn infratstruktur antara Waskito dengan Budi Setyo Purnomo. Rekening koran CV Risfaan Wijaya, bukti setoran pemesanan tower atasnama Ganjar Ashari Hanggoro sebesar Rp 175 juta melalui Bank Jateng atasnama Umi Lestari. Bukti dokumen pernyataan antara Budi Setyo Purnomo dengan Ekowati dan Djoko Pranoto terkait penitipan uang. Bukti kuitansi pembayaran uang penitipan dari Budi Setyo Purnomo ke keduanya. Rekening giro Waskito. Invoice atau bukti pembayaran Budi Setyo Purnomo ke PT Global Broadcast Supplay. Nota Pembelian tower mitra karya baja sebesar Rp 665 juta. Kuitansi pembayaran 2 tower guayer sebesar Rp 665 juta. Rincian pembuatan tower guayer 40 M beserta dokumentasi. Dokumen database izin penyelenggaraan penyiaran radio FM. Berita acara penilaian aspek program siaran dalam EUCS. Sertiikat pembayaran exciter Suara Mas Jagad (Karimun FM), bukti pembayaran biaya izin penyiaran PT Suara Mas Jagad sebesar Rp 4.125.000. Bukti transfer dari Waskito ke rekening atasnama CV Risfan Wijaya sebesar Rp 450 juta pada 25 September 2018. Biaya itu untuk pembelian 2 tower antena radio. Dilimpahkan Atas fakta hukum itu penyelidik Subdit

III Ditreskrimsus Polda Jateng akhirnya melimpahkan penanganan perkara dugaan korupsi Budi Setyo Purnomo itu ke KPID Jateng. Penyelidik menyatakan, berdasarkan kajiannya, menduga terjadi pelanggaran tata tertib KPI sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 3 huruf b Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/ 07/ 2014 tentang kelembagaan KPI. Disebut dalam ketentuan itu, â&#x20AC;&#x153;Anggota KPI wajib menjaga independensi dalam hal sebagai berikut : b. Tidak memberikan layanan jasa sebagai konsultan dan atau penilai bagi pihak lain berkenaan dengan proses pendirian, perpanjangan dan atau sengketa mengenai perizinan penyiaran,â&#x20AC;?. Penyelidik Ditreskrimsus Polda Jateng melimpahkan hasil temuannya itu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KPID Jateng. Surat pelimpahan Ditreskrimsus Polda Jateng tetanggal 8 Agustus 2019 Kepada Ketua KPID Provinsi Jawa Tengah perihal dugaan pelanggaran tata tertib KPI dalam proses penerbitan rekomendasi kelayakan di KPID Jateng tahun anggaran 2018. Surat ditandatangani Direktur Ditreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Moh Hendr Suhartiyono. Kesepakatan Informasi yang dihimpun menyebutkan, perjanjian kontrak jasa konsultan infrastruktur radio yang dibuat pada 6 Februari 2017 antara Waskito, Direktur PT Suara Mas Jagad dengan Budi Setyo Purnomo, warga Jalan

Tabloid INFOPlus

LAPORAN UTAMA

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Gajah Timur Dalam 2 Nomor 8 RT 03 RW 08 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Selaku badan usaha yang akan membangun infrastruktur radio FM di Jawa Tengah, PT Suara Mas Jagad bekerjasama secara pribadi engan Budi Setyo Purnomo sebagai konsultan dan atau pelaksana teknis pengadaan infrastruktur radio yang diajukan PT Suara Mas Jagad. Disepakatai, Budi Setyo memberikan jasa konsultan infrastruktur radio dan jasa lain berupa design interior dan eksterior pengadaan peralatan radio serta pendirian tower. PT Suara Mas Jagad wajib memberikan dukungan kepadanya dalam melakukan pekerjaannya tidak terbatas kepada dukungan finansial untuk operasional. Atas pekerjaannya, Budi Setyo Purnomo berhak mendapat imbalan. Nilai sesuai kontrak perjanjian jasa konsultan sebesar Rp 100 juta. Rp 50 juta dibayar saat tandatangan kontrak dan sisanya paling lama 3 bulan kemudian. Disepakati jika, Budi Setyo Purnomo tidak dapat melaksanakannya, maka ia wajib mengembalikan imbalan dan biaya operasional yang telah dikeluarkan. Kesepakatan dibuat dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. Berdasarkan surat pernyataan dan kuitansi yang dibuat Budi Setyo Purnomo, pada 12 November 2018, dirinya mengakui adanya peminjaman rekening CV Risfan Wijaya. Budi mengakui titip uang transferan Rp 775 juta kepada Ekowati selaku Direktur CV

HALAMAN

Risfan Wijaya dan Djoko Pranoto. Keduanya merupakan warga Jalan Klipang Green I Nomor 62 Kota Semarang. Uang Rp 775 juta itu ditransfer bertahap. Rp 450 juta pada 25 September 2018 dan Rp 325 juta pada 9 November 2018. Diakuinya, uang titipan transfer itu sudah diterima Budi Setyo Purnomo dari Ekowati dan Djoko Pranoto. Atas penggunaan rekening itu, Budi menyatakan kduanya tidak menerima atau mendapatkan sepeserpun uang dari transferan. Budi menyatakan, keduanya tidak memiliki ikatan dengannya dan siap bertanggungjawab secara hukum jika kemudian bermasalah. Dewan Kehormatan KPID Jateng atas persoalan dugaan pelanggaran tata tertib yang diduga dilakukan Budi Setyo Purnomo menyatakan telah menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno. Sehari usai pelimpahan Ditreskrumsus Polda Jateng, tanggal 19 Agustus 2019 rapat pleno digelar untuk menindaklanjutinya. Pleno sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur apa yang dapat dilakukan oleh KPID kalau ada dugaan pelanggaran tata tertib. Dalam rapat pleno tersebut diketahui komisioner KPID Jateng sepakat atas pelanggaran tata tertib oleh an-

ggota KPID tidak dapat diputuskan. “Maka selanjutnya pleno memutuskan untuk membentuk dewan kehormatan KPID,” ungkap anggota KPID Jateng Edi Pranoto kepada wartawan, 21 Agustus lalu. Sesuai ketentuan Pasal 40 , anggota dewan kehormatan yang akan memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada KPID beranggotakan 1 orang komisioner KPID, 2 orang dari anggota DPRD Jateng, 1 unsur Pemerintah, dan 1 tokoh masyarakat. Dari unsur KPID yang ditunjuk adalah dirinya.

Sesuai Peraturan KPI, dewan kehormatan akan berakhir masa kerjanya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran tata tertib anggota KPID, kepada KPID. Sementara dikonfirmasi terkait persoalan itu, Ketua KPID Jateng Budi SP menyatakan sudah selesai. “Karena tidak ada dugaan apaapa, terus dikembalikan ke KPID. Sudah clear semua,” kata dia kepada media. (far)

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan Ke-397 Tahun 2019

Sengkuyung Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat Kajen - Tanggal 25 Agustus 2019 lalu, Kabupaten Pekalongan telah berusia 397 tahun sejak ditetapkan Jumat Kliwon 25 Agustus 1622 lalu. Hal itu tidak lepas dari catatan sejarah masa lalu yang ditelusuri dan ditemukan Tim Penyusun Sejarah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 10 Tahun 2001. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan digelar, mengambil tema ”Kabupaten Pekalongan Sengkuyung”. Tema ini, sebagai bentuk gagasan besar paradigma Manhajul Fikr atau merode berfikir yang dilandasi semangat, cita-cita dan harapan sesuai mandat rakyat. Melalui berbagai inisiatif progresif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terdapat amanah dan tanggung jawab yang besar sebagai khodimul ummah. Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi SH, M.Si didampingi Waki Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti mengaku, 397 tahun menunjukkan usia yang sudah tak muda. Pihaknya berharap masyarakat terus sengkuyung bersama dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan. “Dalam membangun Kabupaten Pekalongan ini tentunya telah menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, demi mewujudkan cita-cita luhur. Sengkuyung bareng-bareng agar lebih dinamis, lebih maju dan lebih mensejahterakan masyarakat,” kata bupati usai menyerahkan penghargaan kepada para tokoh inspiratif pada malam puncak acara 25 Agustus malam lalu. Malam puncak peringatan hari jadi, digelar pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Cahyo Kuntadi dari Solo, dengan lakon Bima Gugah. Serta pesta kembang api di halaman Pendopo Kabupaten Pekalongan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Sejumlah rangkain acara juga digelar sebelumnya, di antaranya Kilau Raya, Pekan Raya Kajen (PRK),

Mlaku-mlaku bareng Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan dengan hadiah rumah, umroh, sepeda motor dan lainnya. Selain menghibur, kegiatan itu sekaligus menambah rukun dan guyub masyarakat di tengah situasi nasional yang membutuhkan perekat sosial. Keterlibatan masyarakat akan semakin menambah rasa solidaritas sosial. “Momentum hari jadi ini kita gunakan untuk mengikat solidaritas dengan berbagai kegiatan seni budaya, olahraga dan bentuk yang lain,” tandasnya. Bupati mengajak, apa yang telah dicapai agar ditingkatkan dan menyelesaikan PR yang belum tercapai. “PR kita masih banyak sekali seperti infrastruktur yang belum 100 persen, angka kemiskinan belum turun maksimal walaupun untuk menuju single digit secara kualitas harus ditingkatkan,” ujar Asip. Ketua Sementara DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH mengingatkan, pentingnya selalu mengenang sejarah berdirinya Kabupaten Pekalongan. Pihaknya mengakui, beberapa capaian prestasi yang dilakukan Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si dan para jajarannya.

Di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial budaya yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hindun mewakili seluruh anggota DPRD Kabupaten Pekalongan berharap rangkaian kegiatan hari jadi tidak sekedar bersifat seremonial. “Tetapi lebih untuk memaknai sebagai ajang mengevaluasi diri dan meningkatkan rasa memiliki terhadap tanah kelahiran sekaligus tanah pengabdian,” ucap dia saat rapat paripurna di DPRD Kabupaten Pekalongan, 26 Agustus lalu. Menurutnya, maju tidaknya Kabupaten Pekalongan merupakan tanggung jawab bersama. Menggiatkan pembangunan dan menggelorakan semangat kebersamaan dengan gotong royong dan rasa memiliki. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi untuk mewujudkan masyarakat lebih sejahtera. DPRD mengapresiasi dan bangga atas prestasi serta kemajuan capai Pemkab Pekalongan sekarang. Pembangunan di Kabupaten Pekalongan terus mengalami perkembangan cukup signifikan. Pada tahun ke-3 masa kepemimpinan, Pemkab Pekalongan terus berbenah, mewujudkan secara bertahap 12 Mandat Rakyat bagi terwu-

judnya kesejahteraan masyarakat. Capaian di antaranya program Kartu Kajen Sehat, Kartu Kajen Cerdas. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, pendidik di daerah serta tambahan penghasilan. Bidang infrastruktur, kemajuannya pembangunan jalan, jembatan, pasar, disamping penanggulangan rob, pengelolaan destinasi wisata baru. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan dari tahun 2016-2018 juga lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan pada tahun 2017 sebesar 5,28 persen (Jawa Tengah 5,26 dan Nasional 5,07). Angka 5,28 persen itu naik dibanding tahun 2016 sebesar 5,16 persen. Pada 2018 lalu, kembali naok menjadi Rp 5,35 persen, lebih tinggi dibanding Jawa Tengah 5,32 persen dan nasional 5,17 persen. Inflasi tahun 2018 sebesar 3,08 persen atau turun dari tahun 2017 sebesar 4,01 persen. Bidang kesehatan di antaranya, program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Tahun 2018, Cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebanyak 94,68 persen (dari target 94 persen). Pada tahun 2017, realisasi sebesar 91,57%. Kunjungan Neonatus (KN) Lengkap / Jumlah bayi lahir hidup sebanyak 99,83% dari target sebesar 100%. Pada tahun 2017 realisasi sebesar 100%. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pekalongan tahun 2018 turun sebesar 2,56% dibanding tahun 2017. Penurunan dipengaruhi faktor Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) lancar disalurkan, inflasi umum sebesar 3,08% dan upah minimum naik Rp. 137.940 atau 8,71% dibanding UMP 2017. Bidang pendidikan, angka putus sekolah SD/MI pada tahun 2018 sebanyak 213 siswa (0,22%) dari jumlah seluruh siswa SD/MI sebanyak 95.463 siswa.

Sementara tingkat SMP/MTs pada tahun 2018 sebesar 0,16%. Hal cukup membanggakan, angka kelulusan UN SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2017 maupun 2018 mencapai 100 persen. Pemkab Pekalongan juga bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta untuk membangun 8 kampus. Bidang infrastruktur, presentase kondisi jalan baik dan sedang terus meningkat da di tahun 2018 sebesar 86,79 persen. Ketersediaan jaringan irigasi dan air irigasi untuk pertanian rakyat juga telah memenuhi target. Bidang perdagangan, nilai ekspor tahun 2018 sebesar US $ 33.772,99 atau melebihi dari target sebesar US $ 30.300. Jumlah itu meningkat dibanding tahun 2017, sebesar US $ 19.913. Peningkatan numlah Unit Usaha Perdagangan. Renovasi pasar serta realisasi retribusi pasar. Terkait kinerja dan prestasi, Kabupaten Pekalongan dapat mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-4 kalinya. Sebelumnya, juga mendapatkan penghargaan Terbaik I Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Tengah. Prestasi kinerja status sangat tinggi bintang dua (**) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2016 dari Kemendagri. Penerima penghatgaan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) kategori BB Tahun 2019 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adipura (2017) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Juga sebagai Juara 2 Lomba Habitat Tingkat Provinsi Jawa Tengah (2019). Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Pratama (2016) dan naik menjadi Tingkat Madya padaTahun 2018. Di Bidang Perlindungan Anak meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Madya tingkat Nasional pada tahun 2017, 2018 dan 2019. (adv)

HUKUM

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Walikota Semarang Digugat dan Dilaporkan n Pemblokiran Sertfikat Tanah Bubakan

emarang - Walikota Semarang Hendrar Prihadi disebut telah bersikap sewenang-wenang dengan memblokir sertifikat tanah, ruko Bubakan di Jalan KH Agus Salim, Kelurahan Purwodinatan, Semarang. Seorang pengusaha, Tiauw Agus Suryo Winarto, pemilik salah satu Ruko yang tak terima dengan hal itu akan mengadukan hal itu ke sejumlah pihak terkait. “Ke kejaksaan, Komisi Informasi Publik, Ombudsman hingga Sekretariat Negara,” kata Tiauw Agus lewat kuasa hukumnya, Yusuf Anwar, belum lama ini. Walikota sendiri kini tengah digugat ke Pengadilan Negeri Semarang terkait status kepemilikan lahan itu oleh Tiauw Agus Suryo Winarto. Gugatan juga ditujukan terhadap Kantor Pertanahan Semarang dan Jawa Tengah selaku Turut Tergugat I dan II. Pada 21 Agustus lalu, pemeriksaan perkaranya memasuki pembacaan duplik. Tiauw Agus Suryo Winarto mengaku membeli ruko dari Tifany Caroline Hidajat dengan status tanah Hak Guna Bangunan (HGB). Di tahun 2018 status HGB tanah tersebut habis dan telah diajukan permohonan perpanjangan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan

disertai permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Permohonannya tersebut dikabulkan oleh kantor Pertanahan Kota Semarang. “Namun saat akan membayar tarif pelayanan pendaftaran keputusan perpanjangan hak atas tanah kepada negara ditolak oleh kantor pertanahan Semarang dengan alasan tanah milik penggugat dalam daftar pemblokiran HGB ruko Bubaan diatas HPL No.1/Tawaminangun,” jelasnya. Pihaknya menuturkan jika diruntut,

tanah tersebut merupakan tanah eigendom. Dimana status tanah adalah HPL bukan hak keperdataan yaitu Hak Milik (HM). “Pemkot terlalu jauh merasa tanah ini haknya. Kalau ada rencana tata ruang yang lebih baik tidak masalah. Tapi selama ini tidak ada,”tuturnya. Selain kliennya, ada 13 HGB ruko yang status permohonan perpanjangan hak tanahnya dibatalkan. Namun hingga saat ini masih kliennya yang menggugat Pemkot Semarang. Dalam dalil gugatannya, Tiauw Agus Suryo selaku pemilik sah SHGB No. 659/ Taman Winangun, sekarang menjadi SHGB No. 675/Purwodinatan pemisahan dari HGB No. 642 Taman Winangun; Luas + 99 M2, nama Jalan/Persil: Bubakan Baru Blok A-15, tercatat atas nama dirinya. SHGB berakhir tanggal 08 Februari 2018. SHGB No. 659 itu sebelumnya merupakan milik Tiffany Caroline Hidajat atau dahulu Liong Swat Hiang yang dibeli berdasarkan Akte Jual Beli No. 181/2010 tanggal 09 Juni 2010 yang dibuat oleh PPAT Laksmi Kamaladewi. Jual beli keduanya sebesar Rp 837 juta. (Bersambung di Hal. 21)

Kasus Pembakaran Mobil Mulai Diadili Pekalongan - Dua terduga pelaku pembakaran mobil di Kabupaten Pekalongan mulai diadili di Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan. Keduanya atasnama Febri alias Lowo alias Belis dan Khudori Unar alias Umang. Sejauh ini keduanya mengakui salah sasaran membakar mobil. Namun apakah benar demikian faktanya, pemeriksaan sidang masih dilakukan. Sidang perdana pemeriksaan perkara digelar 27 Agustus lalu beracara pembacaan surat dakwaan penuntut umum. Informasi di PN Pekalongan, perkara diajukan pada

20 Agustus 2019 berdasar purat pelimpahan nomor B-861/0.3.45/Euh.2/08/2019. Perkara ditangani Jaksa Penuntut Umum Adi Wibowo SH MH “Kasus pembakaran mobil dilakukan Lowo dan Umang pada 5 Juni 2019 sekitar pukul 23.45 di halaman rumah Eko Hendiawan Bin Sutono di Dukuh Depok, Desa Pakumbulan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan,” jelas Jaksa Penuntut Umum Adi Wibowo SH MH. Sebelumnya, sekitar pukul 24 di rumah Lowo di Dukuh Depok, Desa Pakumbulan, RT 24 RW 09 Kec. Buaran, Kab. Pekalongan ia mengajak Khudori

Umar alias Umang (dilakukan penuntutan secara terpisah). Keduanya merencanakan pembakaran 1 unit mobil Toyota Agya putih tahun 2019 yang terparkir di halaman rumah Eko Hendiawan. Keduanya lalu mengendarai motor Honda CB150 membeli bensin jenis pertalite sebanyak 2 liter yang diletakkan di dalam botol plastik minuman air mineral merek Aqua ukuran 1,5 liter serta ukuran 600 ml di toko milik Nuruk Masbah di Desa Warung Asem Gang 5, RT 5 RW 2 Warungasem, Kab. Batang. Sebelum membakar, ke

duanya menuju depan Masjid Baitul Muttakim Pakumbulan mengambil 2 ikat kayu bakar. Lowo lalu turun mendekati mobil Eko sementara Umang menunggu di atas motor. Lowo menaruh kayu bakar di bawah mobil dan membakarnya dengan bensin sebelum akhirnya kabur. Akibat pembakaran itu mobil Agya itu hangus terbakar dan tidak dapat dipergunakan kembali. Kerugian ditaksir Rp 160 juta. “Atas perbuatannya, Lowo dan Umang dijerat pertama Pasal 187 Ke-1 KUHP atau kedua dijerat Pasal 406 Ayat (1) KUHP,” kata jaksa. (saf)

Operasi Patuh Sasar Pengendara Berponsel Batang - Penegakan hukum dalam Operasi Patuh Candi 2019 diprioritaskan, salah satunya terhadap pengendara yang menggunakan telepon seluler saat berkendara. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol.Ahmad Lutfi mengatakan, prioritas penindakan lain, seperti pengendara yang tidak mengenakan helm ber-SNI, tidak menggunakan sabuk keselamatan. “Berkendara melebihi batas kecepatan dan melawan umur, menggunakan HP saat berkendara. Pengendara mabuk juga menjadi prioritas penindakan,” katanya saat memimpin apel pasukan akhir Agustus lalu. Setiap tahunnya, kata dia, pelanggaran berlalu lintas masih didominasi pengendara tidak memakai helm standar, melawan arus serta tidak mengenakan sabuk keselamatan. Di Polres Batang, melalui operasi yang digelar tiga hari pertama telah memberikan surat bukti pelanggaran kepada sekitar 640 pengendara. Kasatlantas Polres Batang AKP Ferdy Kastalani mengatakan, para pelanggar diberikan surat tilang. “Didominasi pengendara usia 15 tahun hingga 30 tahun,” katanya. Pihaknya mengaku akan mengedepankan sikap preventif. Namun jika menemukan pelanggar akan langsung ditindak tegas. (ata)

Jual Belikan Trenggiling dan Jadikan Kepala Kijang Hiasan Ungaran - Seorang warga terancam dipidana akibat menjual belikan trenggiling dan menggunakan kepala kijang sebagai hiasan rumah. Kabul Iryanto bin Yabi, warga Dk. Kesongo Lor RT/ RW 001/003 Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang kini harus meringkuk di sel penjara. Atas perkaranya itu, pada 2 September Kabul menghadapi tuntutan pidana jaksa. Kabul diadili di Pengadilan Negeri (PN) Ungaran. Perkara Kabul teregister nomor 112/Pid.B/LH/2019/PN Unr dan ditangani penuntut umum Kejari

Kabupaten Semarang Dwi Endah Sudilowati SH. Kabul Iryanto diamankan pada 20 Mei 2019 siang di rumahnya di Dk. Kesongo Lor RT/RW 001/003 Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Kabul disangka memperjual belikan satwa yang dilindungi berupa seekor trenggiling (manis javanica). Kasus diungkap petugas polisi kehutanan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah atas informasi dari masyarakat. Kabul dilaporkan kerap melakukan jual beli satwa trenggiling (manis

javanica). “Atas informasi itu, petugas mendatangi rumah Kabul dan menggeledah rumahnya. Hasil penggeledahan ditemukan seekor trenggiling dalam keadaan hidup yang dipelihara dan disimpan di ruangan samping rumahnya. Trenggiling berada di jedingan dan ditutupi bambu di atasnya,” jelas Dwi Endah Sudilowati SH jaksa dari Kejari Kabupaten Semarang. Petugas juga menemukan sebuah kulit sisik trenggiling dan sisik trenggiling seberat kurang lebih 28,6 kilogram yang disim-

pan di bawah tangga ke lantai 2 rumahnya. Serta sebuah opsetan kepala kijang yang ditempelkan di dinding rumahnya sebagai hiasan. “Kabul yang diketahui tidak mempunyai izin dari instansi berwenang, lalu dibawa ke Polres Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” lanjut jaksa. Satwa trenggiling (manis javanica) dan satwa kijang (muntiacus muntjak) termasuk salah satu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan tercantum dalam Peratur-

an Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/MELHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang satwa yang dilindungi. Atas perbuatannya, Kabul terancam pidana dengan pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dan kedua, dengan pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-undang yang sama. (bud)

KRIMINAL 15

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

4 Saudara Dibunuh, Dikubur 4 Tahun Lalu n 4 Orang Sekeluarga Tersangka

urwokerto Aparat Reskrim Polres Banyumas Banyumas berhasil mengungkap identitas empat kerangka manusia yang ditemukan di Desa Pasinggangan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Keempatnya merupakan saudara. Polisi menyatakan keempatnya korban pembunuhan. Penyidik menetapkan empat orang sekeluarga sebagai tersangka dalam kasus tersebut. “Berdasarkan rangkaian penyelidikan tim, Senin (26/8) kemarin, kami sudah bisa tentukan siapa tersangkanya,” kata Kepala Polres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun di Mapolres, akhir Agustus lalu. Empat kerangka manusia yang ditemukan di halaman belakang rumah Misem (76),

Para tersangka pembunuhan. warga Desa Pasinggangan RT 07 RW 03, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas itu, merupakan kerangka dari tiga anak Misem dan satu orang cucu Misem. Mereka, Supratno (usia saat dibunuh 51 tahun), Sugiono (46), Heri (41), dan Vivin (21). Vivin merupakan

Petugas Dishub AbalAbal Peras Pengguna Pekalongan - Pemerasan terhadap pengguna jalan di jalan raya Kajen, Pekalongan, diungkap polisi. Pelakunya, seorang pria menyaru petugas Dishub. Pasalnya, saat beraksi, petugas Dishub abal-abal ini selalu melengkapi tampilan dengan seragam, helm dan sepatu layaknya petugas beneran. AKP Hery Hariyanto, Kasat Reskrim Polres Pekalongan menjelaskan, penangkapan atas laporan korban. Tersangka bernama Iswadi (43), warga Desa Bukur, Bojong, Pekalongan. “Tersangka selalu mengenakan seragam dilengkapi tanda pengenal kedinasan, helm putih kombinasi biru bertuliskan ‘Dishub’, sepatu lapangan hingga ikat pinggang petugas Dishub di lapangan,” jelas dia. Kepada polisi, Iswadi mengaku membeli sendiri seragam dan semua asesorisnya di sejumlah toko di Kota Pekalongan. “Habis lima ratus ribuan. Sejak bulan Maret lalu seperti ini,” kata pelaku mengakui. Pelaku mengincar truk pengangkut ternak di pasar hewan Kajen. Dia mengaku sebagai petugas Dinas Perhubungan Propinsi dan menanyakan masa uji kendaraan angkutan barang. “Kalau sudah tidak berlaku, saya minta uang Rp 20 ribu hingga Rp 30 ribu,” lanjutnya. Polisi mengamankan 2 buah kartu tanda anggota Dishub Provinsi Jateng, 1 tanda pengenal Pemprov Jateng, 1 set seragam Dishub dengan atribut lengkap, 1 buah helm warna putih motif warna biru berlogo Dishub dan 1 unit sepeda motor. (saf)

anak dari Supratno, putra sulung Misem. Sedangkan Sugiono, anak ketiga Misem, dan Heri anak kelima Misem. “Pembunuhan terhadap empat korban tersebut terjadi pada tanggal 9 Oktober 2014 dan dilakukan oleh tetangga sekaligus anak kedua Bu Misem, yaitu keluarga Bu Saminah (anak

kedua Misem, red.),” ungkap Kapolres. Saminah dan tiga anggota keluarganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka mengetahui, merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap keempat korban. Keempat tersangka tersebut terdiri atas Saminah (52) beserta tiga anaknya, yakni Irfan (32), Putra (27), dan Saniah (37). Motif pembunuhan adalah dendam yang didasari masalah tanah warisan. “Kejadian pembunuhan pada siang hari di mana diskenariokan Bu Saminah membawa Bu Misem ke rumahnya supaya kondisi rumah di TKP itu (rumah yang ditempati Misem, red.) kosong,” katanya. Misem awalnya dibawa

Babyface Karaoke Digerebek Mabes n Kasus Perdagangan Manusia Semarang - Mabes Polri menggerebek Babyface Club & Karaoke Semarang atas kasus dugaan perdagangan manusia, 27 Agustus lalu. Belum diketahui pasti posisi kasusnya, karena sejumlah pihak menolak memberikan keterangannya. Atas penggerebekan itu Kasubag Humas Polrestabes Semarang Kompol Sukiyono membenarkan. Namun dia mengaku belum bisa memberikan info lanjut terkait kasus yang ditangani Bareskrim Mabes Polri itu. “Benar ada, tetapi kayaknya belum atau sudah laporan. Saya belum dapat info,” terangnya ke media. Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah orang yang diduga pegawai karaoke di Jalan Puri Anjasmoro Raya Blok E1/8 No 8, Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang itu turut diamankan dan diperiksa. Mereka diperiksa terkait dugaan perdangangan manusia yang terjadi. Pihak manajemen Babyface Club and Karaoke Semarang yang diknfirmasi wartawan terkait kasus itu menolak memberikan komentar. “Ya tidak mau kasih statemen mas,” ujarnya singkat. ang

(Bersambung di Hal. 21)

Gadis 15 Tahun “Digilir” Empat Pria Brebes - Nasib malang dialami seorang gadis berusia 15 tahun warga Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Ia “digilir” empat pria pemerkosanya. Secara bergantian ia diperkosa di area persawahan Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba. Pelaku sudah ditangkap usai korban melapor. Mereka, Karjono (22), warga Desa Klampok, Kecamatan Wanasari; AF (16), warga Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari; Amakun Fadilan (19), warga Desa Tanjungsari, Wanasari. Ketiga orang ini sudah diamankan di Mapolres Brebes. Sedangkan seorang pelaku lain, yakni Dedi alias Dublag (19), kini masih jadi buron. Kepada polisi, Karjono mengakui perbuatannya. Awalnya dia mengenal korban melalui media sosial Facebook. Dari perkenalan itu, lantas mengajak jalan korban. Karjono mengaku dikenalkan korban atas saran Dedi. “Saya dan Dedi menjemputnya untuk kami ajak ke pasar malam,” kata Karjono di Mapolres Brebes, 28 Agustus lalu. Korban justru dibawa ke area persawahan dan batal ke pasar malam. DI tempat sepi itu, sudah ada AF dan Amikum Fadilan. Korban diperkosa empat pelaku secara bergiliran. Setelah diperkosa, korban diantar ke ru-

mah orang tuanya. “Korban diancam Dedi, kalau tidak mau melayani, nanti dibunuh. Korban disuruh diam, jangan berteriak. Saya ikut memegangi korban waktu itu,” ucapnya. Atas kejadian tersebut, korban langsung menceritakan kepada orang tua hingga akhirnya melapor ke polisi. Kasatreskrim Polres Brebes AKP Tri Agung Suryomicho mengatakan, pelaku Karjono dan AF, ditangkap pada Senin malam. Sedangkan Amikum Fadilan ditangkap Selasa malam. “Tiga pelaku berhasil kami tangkap dan satu pelaku masih dalam pencarian,” kata Tri Agung. Dari keterangan para pelaku, aksi bejat tersebut dilakukan bukan karena pengaruh minuman keras. “Mereka ini terpengaruh pergaulan bebas. Jadi saat kejadian tidak terpengaruh minuman keras,” jelas Tri. Ketiga pelaku saat ini mendekam di Rutan Mapolres Brebes. Barang bukti juga diamankan, berupa pakaian yang dipakai korban saat kejadian. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 81 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Ancaman pidananya minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. (bes)

Sate “Seharga” Rp 100 Juta Jepara - Fachrudin, seorang kontraktor, warga Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara mungkin sedang bernasib sial. Saat makan siang di sebuah warung sate, ia kehilangan uang Rp 100 juta. Uang itu ditaruh di dalam mobil miliknya. Ia harus rela “membayar” satenya itu Rp 100 juta. Informasi yang dihimpun, diduga pelaku merupakan spesialis pecah kaca mobil. Pasalnya kaca mobil sisi kiri pecah dan berlubang. Sebelumnya Fachrudin mengambil uang Rp 100 juta dari bank untuk membayar gaji karyawannya. Uang ditaruh di bawah jok mobil Honda Brio bernopol K-9226-L. USai mencari tempat fotokopi dan mencari warung sate di kawasan Shopping Centre Jepara (SCJ) ia pergi makan. Fachrudin terkejut, usai keluar dari warung karena melihat kaca mobil berlubang. Saat dicek, uang telah raib. “Sebenarnya saya sudah mengantisipasi, tas yang tidak ada isinya saya taruh di atas jok. Terus uangnya saya taruh di bawah,” kata Fachrudin di Mapolres Jepara, 28 Agustus lalu. KBO Reskrim Polres Jepara Iptu Hadi Riyono mengaku masih menyelidiki kasus tersebut. (ara)

KISAH-KU

“Rubrik Kisah-Ku disarikan dari kisah nyata”

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Pemandu Karaoke yang Nyesal Aborsi

ata orang-orang, manusia itu banyak mengejar nafsu. Terlalu mementingkan duniawi sampai-sampai mengabaikan akherat. Sibuk mengumbar kesenangan dan kepuasan. Mungkin itu yang kala itu aku pikirkan. Hidup bebas tanpa kekangan orang lain. Bebas ke sana kemari semaunya melakukan apapun yang diinginkan. Apalagi hidup serba kecukupan. Bayangkan, makan cukup, jalan-jalan atau shoping bisa. Jeng-jeng dengan temen-teman hampir setiap saat. Ya, mungkin itu hidupku dulu. Sebelum akhirnya aku menyadari, ternyata oh ternyata. Kisah-Ku sangat memilukan. Aku sungguh menyesali hidupku jika aku mengingatnya. Sebut saja namaku Ayu. Usiaku kini hampir 24 tahun. Asli asli Wonosallam, Demak. Hanya bermodal lulusan SMA aku merantau ke Kota Semarang. Awalnya aku diajak dengan temanku, sebut saja Tika, teman satu sekolahan. Kami pernah satu kosan di kawasan Penggaron. Awalnya kami bekerja bersama di sebuah pabrik garment tak jauh dari kosan. Namun seolah bukan diriku. Yang ngak terbiasa hidup dengan beban kerja berat. Duh... pikirku kala itu. Belum genap seminggu aku bekerja, aku putuskan berhenti. Waktuku lebih banyak aku habiskan di kosannya. Sampai suatu saat aku kenal dengan seorang penghuni kamar kos lain. Sebut saja Maya. Maya bukan orang asing bagiku. Selama aku tinggal di kos, kami sering berpapasan. Tapi lebih banyak saling diam. Itupun hanya waktu-waktu tertentu. Yang kutahu, jika siang hari, Maya lebih sering di kamar. Baru sore jelang senja, dia mulai pergi keluar kos. Sejak itu aku tak tahu kapan pulangnya. Pikirku apa urusanku. Suatu siang ketika di saat aku duduk bersandar di daun pintu, aku dikejutkan suara Maya menyapaku. “Melamun ya ?,” kejutnya. Setengah kaget akupun hanya bisa berseloroh. “Ngak kok mbak,” kataku membohongi. Singkat cerita, ketika itu aku baru tahu jika Maya seorang wanita Pemandu Karaoke alias PK. Dia mengaku, bekerja di sebuah tempat karaoke di Kota Semarang. Kepadaku, Maya menawariku menjadi PK. Awalnya aku tak yakin dan mau, sampai akhirnya belakangan tawaran itu aku iyakan. Aku berfikir dengan modal wajah cantik dan bodi seksiku, aku bisa dapat uang mudah. Apalagi hanya menemani menyanyi di tempat karaoke.

Sejak itu aku resmi menjadi PK. Sama seperti Maya, berangkat petang pulang dini hari. Kami kerap bersama. Hari - hari aku jalani, minum miras, mabuk-mabukan. Tak jarang aku harus rela diraba-raba tamu-Ku. Bahkan harus melayani ajakan tamuku yang ingin berhubungan intim. Awalnya aku risih dan menolak. Namun seiring waktu, aku cuek saja. Pikirku asal tidak hamil saja. Masa itu aku jalani sampai akhirnya aku kenal dengan seorang tamu, sebut Akbar. Dia sering karaoke bersamaku. Meski kutahu dia sudah berkeluarga, namun aku menyukainya. Dan Akbar pun juga sebaliknya. Akbar sering main dan tidur ke kosanku di daerah Gajahmungkur Kota

Semarang. Maklum saja, sejak aku menjadi PK aku memilih pindah ke yang “bebas”. Beberapa minggu dan bulan kami lalu bersama, layaknya suami isteri. Bahkan setiap bulan, Akbar selalu memberiku jatah uang belanja Rp 700 ribu sampai Rp 1,5 juta. Dan aku tetap menjadi PK. Kondisi berubah saat kutahu aku hamil hasil hubunganku dengan Akbar. Lambat laun, perutku semaki membesar dan tak bisa kusembunyikan lagi kehamilan ini. Aku gelap mata seolah tak mampu menerima kenyataan ini. Apalagi sejak itu Akbar sudah menghilang seolah tak bertanggungjawab. Memasuki usia sekitar 6 bulan akhirnya aku putuskan menggugurkan janin ini. Aku merasa tak bisa jujur mengungkap kenyataan ini. Seolah mengulang apa yang pernah kulakukan setahun sebelumnya. Maret 2016 petang aku berencana melakukan aborsi atas janin bayiku sendiri. Sebelumnya aku lebih dahulu meminum obat pemicu janin bayi “Cytotex” sebanyak 10 tablet yang sekaligus. Obat itu aku peroleh dari temanku bernama Toha yang juga bekerja di tempat karaoke. Kepadanya aku berikan uang Rp 1,5 juta agar dibelikan obat aborsi. Entah darimana dapatnya, Toha datang memberikanku. Efek mengkonsumsi obat itu, awalnya aku merasakan perut mulas seperti ingin buang air besar akan tetapi tidak bisa. Lalu aku pergi menuju kamar mandi di depan kamar kos. Di sana aku langsung melahirkan bayi perempuan beserta ari-arinya dalam posisi jongkok di atas kloset kamar mandi. Saat itu kondisi bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Setelah beristirahat sebentar untuk memulihkan tenaga dengan cara bersandar ke dinding belakang kloset, aku kemudian memegang bayi tersebut dengan kedua tangannya dan memasukkannya ke dalam baskom plastik yang sebelumnya aku persiapkan. Bayi tersebut aku mandikan. Aku juga sempat mengambil foto sebanyak 4 kali dengan menggunakan handphone. Setelah itu ari-ari bayi tersebut aku potong dan bungkus menggunakan kain kafan yang sebelumnya aku beli pada saat menggugurkan kandungan yang pertama pada September 2015. Aku lalu menutup mulut bayi dengan kapas putih dan memberi wewangian di sekujur tubuh bayi. Setelah itu bayi sudah terbungkus kain kafan lalu aku masukkan ke dalam baskom plastik dan kuletakkan di lorong kamar mandi. Malamnya, aku menelpon Toha menyampaikan janin sudah keluar. “Sudah diurus belum” tanya Toha. Kujawab, “ belum,”. Toha yang selama ini juga perhatian denganku lalu bersedia membantu mengubur janin. “Ya sudah. Nanti saya batu setelah pulang kerja,” kata dia. Sekitar pukul 04.00, Toha datang ke kos mengendarai sepeda motornya. Bersama Toha aku membawa baskom plastik yang di dalamnya terdapat janin bayi yang sudah dibungkus kain kafan dan berbentuk pocong. Di lahan kosong depan kos janin kami kubur. Ternyata apa yang aku lakukan kali ini terbongkar. Aku dan Toha ditangka polisi dan akhirnya dipenjara. Aku hanya bisa meratapi dan menyesal atas perbuatanku. Khususnya permintaan maaf kepada orang tua dan kedua janin jabang bayiku yang aku gugurku. Hanya penyesalan yang bisa aku lakukan. Kisah dari warga Wonosallam, Demak.

PERISTIWA 17

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Anggota Polsek Dibacok Wong Stres

ati- Anggota Polsek Tlogowungu, Kabupaten Pati bernama Aiptu Kosrin dibacok seorang pria stres. Beruntung nyawa Kanit Provost itu selamat. Kapolda Jawa Tengah Irjen Rycko Amelza Dahniel mengakui, pelaku pembacokan memiliki gangguan jiwa. Penyerangan ke Kosrin diakui bukanlah serangan teror. “Dugaan tersangka mengalami gangguan jiwa diperkuat dengan surat keterangan dari dokter tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pelaku menderita gangguan jiwa,” ujarnya di Polsek Tlogowungu, 27 Agustus lalu. Selain itu, kata dia, kepala desa, orang tua serta modin dari Desa Regaloh, Kecamatan Tlogowungu, juga membenarkan yang ber-

Aiptu Kosrin, Kanit Provos Polsek Tlogowungu.

sangkutan sejak 2013 mengalami tanda-tanda gangguan jiwa. Gangguan jiwa tersebut, lanjut dia, semakin menjadi setelah berpisah dengan istri dan 2014 juga sempat dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Semarang. Ketika kambuh, ia menyerang ke warga lain. “Penyerangan ini bukan pertama kali karena sebelumnya kepala desa dan modin juga diserang,” ujarnya. Memastikan pelaku mengalami gangguan jiwa, tim dokter akan memeriksa secara medis. Tersangka akan dikirim ke rumah sakit jiwa untuk diobati. Terkait motif penyerangannya, kata dia, akan didalaminya. Dugaan sementara, karena ketika mendengar suara yang keras, ter-

Mortir di Bawah Pohon Sragen - Seorang warga Sragen menemukan mortir saat akan menebang pohon di sebuah pekarangan, 30 Agustus lalu. Atas temuan itu, Tim Jihandak Polda Jateng langsung turun menangani . “Sesuai prosedur, tugas kami melakukan pengamanan sekitar lokasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kami sudah berkoordinasi dengan Tim Jihandak (penjinak bahan peledak) Detasemen C Pelopor Brimob Polda Jateng di Solo,” ujar Kapolsek Tangen, AKP M Zhaini. Zhaini mengungkapkan bahwa mortir tersebut ditemukan oleh seorang warga setempat bernama Sugiyanto pagi tadi. Sugiyanto saat itu sedang bersiap menebang pohon di pekarangan milik Dwijo di Dusun Gilis. Mortir ditemukan dalam kondisi tergeletak di samping pohon. Zhaini menyebut mortir yang ditemukan Sugiyanto merupa-

Tewas di Ladang Tebu

Penemuan mortir di Sragen. Foto: Dok Polsek Tangen. kan mortir lontar, dengan panjang sekitar 20 cm dan berujung lancip. Kondisinya mortit tersebut sudah berkarat. Namun polisi masih be-

lum bisa memastikan dari mana mortir tersebut berasal, termasuk apakah mortir dalam kondisi aktif atau tidak. (rik)

Terpaksa Menikah di Tahanan Polres Demak - Seorang tahanan kasus dugaan perjudian terpaksa menikahi gadis pujaan hatinya di Mapolres Demak, 28 Agustus lalu. Proses akad nikah berlangsung lancar meski mengharu biru karena suasana yang tak sewajarnya itu. Dhany Octaviyanto (22), warga Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jateng pengantin pria yang berstatus tahanan mengenakan paduan baju putih, jas hitam dan celana hitam. Dhany menikahi Misnia Rahayu (19). Di masjid Mapolres Demak keduanya melangsungkan akad nikah. Nampak beberapa kali, mempelai wanita menghela napas panjang dan menangis. Kasat Tahti Polres Demak, Iptu Ainal Mardhiah mengatakan, Dhany merupakan tersangka kasus perjudian dan sedang menjalani masa tahanan. Tersangka ditangkap sekitar satu minggu lalu. “Karena kasus 303 (perjudian) dan menjalani pemeriksaan dan ditahan,” ujarnya. Sebelum ditangkap, keduanya telah menjadwalkan menggelar akad nikah. Namun karena Dhany ditangkap sehingga harus seperti ini. “Mempelai wanita rumahnya di Ku-

Dhany dan Misnia saat akad nikah. dus sehingga instruksi Kapolres agar akad dilaksanakan di Masjid Polres demi keamanan,” imbuhnya. Marjo, tetangga tersangka menceritakan, Dhany tiap harinya berjualan di rumah makan sop iga sapi di Cirebon, Jawa Barat. “Orangnya baik. Dia dibuatkan usaha

sangka merasa terganggu. Kronologi kejadian berawal ketika tersangka bernama Muhammad Purwadi (35) warga Desa Regaloh, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Selasa (27/8) pukul 09.30 WIB datang ke Polsek Tlogowungu mendapatkan pelayanan dari kepolisian terkait kehilangan KTP. Ketika petugas melayani warga lain, tersangka diminta menunggu. Namun kemudian tiba-tiba mengeluarkan bendo dari dalam baju yang dikenakan dan menyerang Aiptu Kosrin. Melihat serangan tersebut, anggota kepolisian yang lain mencoba melumpuhkan pelaku. Pelaku juga membawa tiga buah pisau lipat yang ditemukan di dompetnya. (ati)

oleh orang tuanya rumah makan sop iga sapi di Cirebon,” katanya. “Baru pulang mau nikah, malah ditangkap,” ungkapnya. Rencananya, akad nikah keduanya akan dilangsungkan meriah. Bahkan, pihak mempelai pria menggelar syukuran dengan hiburan dangdut. (ang)

Kudus - Seorang pria stres ditemukan tewas membusuk di lahan tebu, Desa Margorejo, RT 4 RW 11, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, 30 Agustus pagi. Diperkirakan sudah empat hari lalu korban bernama Kusmanto (35), warga Dukuh Kadilangon, Desa Gondangmanis, RT 5/1, Kecamatan Bae, Kudus itu meninggal. Keluarga menyatakan korban mengidap gangguan kejiwaan dan sering berjalan sendiri serta tidak pulang. Keluarga pasrah dan menerima kejadian itu. Kapolsek Dawe AKP Suharyanto menjelaskan, saksi Busono (40) warga Desa Kandangmas, Dawe melihat korban tergeletak di ladang tebu. “Korban tergeletak dan sudah meninggal dunia di tempat. Kondisi mayat juga membusuk,” kata Kapolsek. (dus)

Overload, Napi Pindahan Lapas Semarang - Sejumlah terpidana mati dan seumur hidup dari beberapa lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) di Jawa Tengah dipindahkan ke Lapas Kelas IA Kedungpane, Semarang karena kapasitas yang sudah overload. “Rata-rata yang dipindah kasus pembunuhan berencana dan kasus narkoba,” kata Kepala Lapas Kelas IA Kedungpane, Dadi Mulyadi, akhir Agustus lalu. Lapas Kedungpane dipilih karena memiliki kapasitas besar dengan sistem pengamanan lebih ketat dibanding lainnya. “Napi-napi dari daerah sudah tidak bisa tertampung karena keterbatasan kapasitas. Maka dipindahkan,” ujarnya. Diungkapkannya, pihak Lapas Kedungpane akan memindahkan warga binaannya ke lapas super maximum security di Pulau Nusakambangan, Cilacap jika ada perintah atau kondisi tertentu. “Jadi ketika ada laporan bahwa ada perilaku napi ganggu keamanan penghuni lapas, langsung kita pindah ke super maximum security di Lapas Pasir Putih,” ungkapnya. Dedi mengakui, kini terdapat tiga terpidana seumur hidup yang menjadi warga binaannya mengajukan grasi ke Presiden Jokowi. Usianya sudah memasuki angka 70 tahun. “Tapi entah diterima atau tidak, itu jadi kewenangan Presiden Joko Widodo,” katanya. (ang)

LIPUTAN KHUSUS

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Proyek

Jembatan Gunung Kemukus

Bermasalah

BPK Jateng Denda Kontraktor Rp 735 Juta

emarang - Proyek pembangunan Jembatan Barong tahap II tahun 2016 di Kabupaten Sragen, penghubung obyek Wisata Gunung Kemukus masih menyisakan masalah. Pekerjaan oleh penyedian PT Bima Agung itu dinilai molor tak sesuai jangka waktu kontrak. Atas nasalah itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah menyatakan adanya denda keterlambatan yang harus dibayar PT Bima Agung. Nilainya sebesar Rp 735 juta. Rekomendasi BPK Jateng itu ditolak dan ditentang PT Bima Agung. Upaya hukum dilakukan dengan menggugat BPK Perwakilan Jateng. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Upaya mediasi telah dilakukan namun gagal dan kini memasuki pemeriksaan pokok perkara. Gugatan diajukan lewat kuasa hukumnya Yoyok Siswoyo mewakili PT Bima Agung di Jalan Bima I No. 1-B Semarang yang diwakili Yulianto Ari Nugroho selaku direktur utama. Gugatan dalam klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diajukan terhadap Ketua BPK Republik Indonesia cq. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, cq. Pemeriksa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Barong Tahap II Tahun 2016 di Kabupaten Sragen. Selaku Turut Tergugat, Bupati Sragen, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sragen, Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen, serta Hutomo Ramelan ST MT, mantan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Jembatan Barong Tahap II Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen. PT Bima Agung merupakan penyedia pekerjaan pembangunan berdasarkan perjanjian No-

mor : 602.1/02-2/PPK-BM/DPU/20/ IV/2016 Tanggal 26 April 2016. Nilai kontrak awal Rp 14.163.901.000. Dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan terakhir mengalami perubahan sebanyak 4 kali perubahan perjanjian. Addendum 1 Nomor : 602.1.ADD.1/02-2/ PPK-BM/DPU/20/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 berubah menjadi sebesar Rp. 14.338.160.000, Addendum 2 Nomor : 602.1.ADD.2/02-2/ PPK-BM/DPU/20/IX/2016 tanggal 7 September 2016 berubah menjadi Rp 14.516.528.000. Addendum 3 Nomor : 6 0 2 . 1 . A D D. 3 / 0 2 - 2 / P P K- B M / DPU/20/XI/2016 Tanggal 9 November 2016 berubah menjadi Rp 14.700.000.000. Addendum 6 (Addendum Penutup) Nomor : 602.1.Add.6/02-2/PPK-BM/ DPU/20/III/2017 Tanggal 29 Maret 2017, Daftar Kuantitas dan Harga Nilai Pembayaran Kontrak menjadi sebesar Rp 14.680.487.000. Terhadap Nilai Addendum Penutup sebesar Rp 14.680.487.000, sampai dengan sekarang PT Bima Agung mengaku baru menerima Pembayaran sebesar Rp 12.202.953.300. Sampai sekarang juga tidak/belum dibayar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sragen. “Masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp 2.447.553.700,” jelas PT Bima Agung dalam dalil gugatannya. Menurut PT Bima Agung, pekerjaan pembangunan Jembatan Barong Tahap II sudah selesai 100 persen. Pelaksanaannya diakui mengalami perubahan-perubahan. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.1/024/PPK-BM/DPU/20/IV/2016 Tanggal 26 April 2016, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 Desember 2016. Berdasarkan Addendum 2 Nomor : 602.1.ADD.2/02-2/

PPK-BM/DPU/20/IX/2016 Tanggal 7 September 2016, perpanjangan waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 29 Desember 2016. Perpanjangan waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 disebabkan karena adanya Perubahan Lingkup Pekerjaan ke-2 (CCO-2). Alasan lain, adanya Harga Baru untuk Pekerjaan Baru yang merupakan Pekerjaan Tambah. Menurutnya dasar perpanjangan waktu, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pada Lampiran III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Huruf C angka 2 butir m. Berdasarkan Addendum 4 Nomor : 602.1/Add.4/02-2/PPK-BM/ DPU/20/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016, penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 17 Februari 2017, yang disebabkan karena adanya akumulasi sejumlah kondisi. Di antaranya adanya penggantian pilar beton dengan struktur tiang pancang besi pada tanggal 9 Oktober 2016. Adanya penyesuaian desain/ perubahan desain dari pilar beton disesuaikan/diubah menjadi struktur tiang pancang besi. Hal itu juga didasarkan Rapat Koordinasi Jadwal Strategis pada tanggal 15 Desember 2016. Menurutnya, perpanjangan waktu telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Lampiran III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Huruf C angka 2 butir m. Alasan lain molornya pekerjaan dalam rentang waktu antara tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan 17 Februari 2017, terjadi akibat kondisi alam. Yakni curah hujan yang intensitasnya tinggi mengakibatkan kenaikan elevasi air Waduk

Kedungombo yang menyebabkan tidak bisa bekerja dengan optimal. Bahkan crane yang digunakan sampai tenggelam sehingga menimbulkan masalah diluar kendali. Dukungan Sekda Sragen Kondisi alam itu didukung pernyataan kondisi diluar kemampuan teknis/kahar dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen. Dinyatakan terhitung 3 Februari 2017 sehubungan dengan curah hujan yang intensitasnya tinggi pada hari-hari sebelumnya, berakibat kenaikan elevasi air Waduk Kedungombo. Akibatnya proses pengerjaan Jembatan Barong Tahap II di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang tidak dapat dilaksanakan. Hal itu akibat alat pendukung pelaksanaan pekerjaan tidak dapat bekerja karena peralatan menggunakan energi listrik yang dapat membahayakan pekerja apabila terjadi korsleting/hubungan arus pendek. Kepala pilar/pile head terendam air yang berakibat pemasangan girder tidak dapat dilakukan. Keadaan kahar dikatakannya telah diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 37.5 dan angka 37.7, yaitu Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban pihak yang tertimpa keadaan kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan itu. Saat terjadinya keadaan kahar, kontrak akan dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa keadaan kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaima-

na ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum kontrak. Namun menurut PT Bima Agung, ketentuan Pasal 91 ayat (5) Perpres No 4 Tahun 2015 dan SSUK angka 37.6, tidak dipatuhi oleh BPK dengan tetap mengenakan sanksi denda keterlambatannya sebesar Rp 735.000.000. “Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,” katanya Menurut BPK besaran denda keterlambatan sebesar Rp 735.000.000 adalah denda keterlambatan maksimal (5% = 50 hari kalender) dari Nilai Kontrak Addendum 3 sebesar Rp 14.700.000.000. Penilaian BPK itu dinilai keliru. PT Bima Agung menyatakan berdasarkan Addendum 6 (Addendum Penutup) Nomor : 602.1.Add.6/02-2/PPK-BM/ DPU/20/III/2017 Tanggal 29 Maret 2017, Daftar Kuantitas dan Harga Nilai Pembayaran Kontrak menjadi sebesar Rp 14.680.487.000. Menurutnya jika memang keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan karena kelalaian atau kesalahan, maka denda keterlambatan maksimal adalah 5% x Rp. 14.680.487.000,- = Rp. 734.024.350. Atas gugatannya, PT Bima Agung menuntut agar dikabulkan seluruhnya dan menyatakan pengenaan denda keterlambatan kepadanya sebesar Rp. 735.000.000 batal demi hukum. Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, mengatakan pada prinsipnya Pemkab Sragen tidak keberatan mengeluarkan dana yang sudah menjadi kewajiban untuk dibayarkan. “Sekarang masih dalam proses di pengadilan. Soal tuntutan pembayaran, kami akan menunggu hasil atau proses di pengadilan bagaimana nanti,” ujar Tatag. (tim)

INFO POLITIK 19

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Judicial Review Dinilai Solusi Semarang - Bawaslu meminta UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada direvisi. Sebab di UU itu, fungsi kewenangan lembaga pengawas Pemilu kurang optimal dalam menjalankan tugas di Pilkada 2020. Ketua Bawaslu Jateng M. Fajar berharap, kewenangan Bawaslu tetap sama seperti di Pemilu 2019 yang mengacu UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kalau yang dipakai di Pilkada nanti mengacunya ke UU No 10 Tahun 2016, kewenangannya berubah. “Jadi kurang optimal,” kata dia, akhir Agustus lalu. Beberapa kelemahan terkait tugas Bawaslu di UU Pilkada itu. Antara lain, disebutkan kewenangan Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait adanya kasus pelanggaran administrasi yang dilakukan peserta Pemilu. Padahaln, jika menga-

cu ke UU Pemilu, kewenangan Bawaslu mampu menggelar sidang pelanggaran administrasi yang dilakukan peserta Pemilu. Selain itu dalam UU Pilkada menyebut, jangka waktu yang diberikan Bawaslu dalam menangani atau memproses dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan peserta dibatasi. Yakni hanya lima hari atau lebih pendek dari UU Pemilu yang mencapai 14 hari kerja. “Kelemahan-kelemahan ini yang harus direvisi. Kewenangan Bawaslu akan alami kemunduran dan tidak maksimal. Sedangkan proses pembuktian adanya pelanggaran jadi tidak mudah karena waktunya sangat pendek,” imbuh Fajar. Fajar menyebut seluruh Bawaslu yang daerahnya akan menggelar Pilkada 2020 sepakat jika UU Pilkada tidak diterapkan. Atas hal itu beberapa Bawaslu lalu menga-

jukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Bawaslu Sumatra Barat sudah mengajukan JW (judicial review) ke MK. Jadi yang dilakukan Bawaslu Sumatra Barat itu sudah mewakili seluruh Bawaslu di Indonesia yang daerahnya menggelar Pilkada,” tutur Fajar. Sementara itu terdapat 270 daerah di Indonesia yang menggelar Pilkada tahun 2020. Ke-270 daerah itu, sembilan di antaranya menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub), 224 daerah menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) dan 23 daerah lainnya menggelar Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot). Sesuai Peraturan KPU (PKPU) No 15 Tahun 2019, tahapan Pilkada 2020 akan dimulai 30 September 2019. Sementara pemungutan suara akan berlangsung pada 23 September 2020. (ang)

Nasib Eks Koruptor di Pilkada 2020

akarta - Sejumlah pihak mengaku setuju ada larangan eks koruptor maju dalam pilkada dan tertuang dalam Undang-undang. Apalagi sejumlah eks koruptor yang terpilih lagi menjadi kepala daerah tertangkap korupsi lagi. Direktur Eksekutif LSI (Lembaga Survei Indonesia) Djayadi Hanan mengatakan, pelarangan itu juga menjadi salah satu hukuman. “Sehingga seorang yang ingin jadi kepala dearah atau yang sedang menjabat kepala daerah akan sangat terdorong untuk menghindari korupsi,” ujar pengamat politik Universitas Paramadina itu, akhir Agustus lalu ke media.

Hambatan atas pelarangan eks koruptor maju dalam Pilkada terletak pada Undang undang terkait. Pelarangan harus dimulai dengan merevisi UU. Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi menanggapi usulan Bawaslu dan KPU dilakukan revisi terbatas UU No 10 Pilkada Tahun 2016 tentang Pilkada. Salah satu poin revisi yang dia usulkan adalah penambahan aturan terkait pelarangan pencalonan eks napi koruptor. Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengingatkan, penyusunan UU harus selalu mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). DPR RI

pun pernah membuat aturan larangan eks koruptor mencalonkan diri dalam Pilkada. Namun MK membatalkan aturan larangan bagi eks koruptor maju dalam Pilkada. “Bukankah MK sudah menghapus syarat bagi mantan napi untuk bisa beraktivitas kembali dalam pencalonan pejabat negara dengan syarat secara terbuka menyampaikan kepada publik,” ujar Baidowi. Artinya, dia tegaskan, dalam putusan MK tidak ada larangan untuk mantan narapidana kasus korupsi. Bukan itu saja, dia mengingatkan pula, Mahkamah Agung (MA) juga membatalkan aturan PKPU terkait (Bersambung di Hal. 22)

Sigit Ibnugroho Terancam Kehilangan Kursi DPR

Sigit Ibnugroho Sarasprono Semarang - Posisi Calon legislatif terpilih DPR RI dapil 1 Jateng, Sigit Ibnugroho Sarasprono terancam atas dikabulkannya gugatan sembilan caleg Gerindra oleh Pengadilan Negri Jakata Selatan. Dalam putusan itu, hakim menyatakan

DPP Gerindra sebagai tergugat berhak menetapkan para penggugat sebagai anggota legislatif di daerah pemilihan masing-masing. Gugatan salah satunya diajukan Sugiono, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra. Ia merupakan caleg satu Dapil dengan Sigit. Selain Sugiono gugatan juga diajukan, salah satunya caleg DPR RI Jawa Barat XI atas nama Mulan Jameela. Sugiono memperoleh suara sejumlah 31.259, sementara Sigit, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang itu memperoleh 38.869 suara. “Saya bukan sebagai tergugat, namun yang terdampak akibat gugatan ini. Saya hanya khawatir

dengan citra partai ini akan menjadi buruk karena akan mencedarai demokrasi,” ungkap Sigit di kantor DPC Gerindra Jalan Durian Raya No.35 Kota Semarang, 29 Agustus lalu. Secara pribadi, ia tidak khawatir karena yakin KPU akan tetap melantiknya, berdasar perolehan suara terbanyaknya. Namun sebagai kader Gerindra, Sigit siap menerima keputusan lain. “Saya kan harus menjaga nama baik partai juga,” ungkapnya. “Kalau DPP bisa menunjuk mereka yang kalah untuk dilantik, jelas menjadi preseden buruk,” katanya khawatir. (ang)

Terancam Tanpa Bawaslu Pilkada serentak 2020 di sejumlah daerah di Jawa Tengah, terancam tanpa pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dinilai tak memiliki legal standing. Bagaimana tidak, nama Bawaslu tidak pernah disebut dalam UU tentang Pilkada. Secara nomenklatur, UU Pilkada masih menggunakan nama Panwas (Panitia Pengawas), bukan Bawas. “Pilkada 2020 terancam tidak diawasi,” kata Komioner Bawaslu Kota Semarang, Arif Rahman dalam paparan kinerja pengawas Pemilu 2019, 27 Agustus lalu. Menurut Arif, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan institusi yang berhak mengawasi Pilkada adalah Panwaslu. UU tersebut juga mengamanatkan Panwaslu Kabupaten atau Kota harus berjumlah tiga orang komisioner. Diketahui, nama Panwaslu kini sudah berganti menjadi Bawaslu. Dari segi jumlah, komisioner Bawaslu juga lebih banyak dari Panwaslu, yakni lima orang komisioner. Ruang lingkup kerja Bawaslu diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Padahal, Pilkada serentak 2020 mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016. Menurutnya, satu-satunya jalan agar Bawaslu terlibat pengawasan Pilkada, yakni mengajukan judicial review UU Pilkada ke MK. (ang)

Teater Pilihan Lurah Semarang - Pentas teater berjudul “Pilihan Lurah” akan digelar 6 Desember mendatang di Gedung Kesenian Rajawali Semarang. Direncanakan pula acara dialog kebangsaan dengan pembicara para tokoh bekompeten di bidangnya. Acara digagas DPRD Jateng dengan DPP Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Budaya (IKA FIB) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman mengaku, acara untuk hiburan masyarakat. Para pemain “Pilihan Lurah” karya AM Trajutisna adalah alumni FIB Undip dan didukung alumni teater Emper Kampus (Emka) Satra. Sutradara “Pilihan Lurah” itu mengaku, berharap pemilihan judul terkait calon pemimpin daerah yang akan maju pada Pilkada serentak 2020. Ia menggambarkan tentang pemilihan lurah di sebuah desa yang penuh dengan suap, politik uang, intimidasi. “Calon yang maju menjadi lurah dari berbagai kalangan seperti tokoh agama, pekerja seks komersial, lembaga swadya masyarakat. Mereka menggunakan segala cara agar terpilih menjadi lurah, ”ujar Sukirman, akhir Agustus lalu. (ang)

INFO DESA

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Protes Warga Lereng Merapi Soal Galian C

oyolali - Ratusan warga Boyolali sebelumnya menggelar unjuk rasa, menolak tambang galian C di lereng Gunung Merapi, Dukuh Kwarangan, Desa Keposong, Kecamatan Tamansari di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, 28 Agustus lalu. Atas protes itu, sehari kemudian, pihak warga, pengelola tambang, Dinas ESDM Jawa Tengah, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah bertemu. Hasilnya disepakati penambangan ditutup sementara. Analis Teknis Pertambangan

Mineral Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Agus Azis menjelaskan, dari pemeriksaan para pihak dan lapangan ditemukan fakta pihak pengelola atas nama Lukito belum memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT). Padahal KTT merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola tambang, sebelum melakukan penambangan. “Kami sepakat operasional tambang untuk sementara dihentikan sampai pihak pengelola bisa memenuhi persyaratan tersebut,” tegasnya, 30 Agustus lalu. Selain persoalan itu, warga

juga mengaku tanda tangan yang digunakan sebagai bukti tanda terima bantuan pipa air bersih disalahgunakan oleh pengelola tambang. “Kami dari pihak ESDM tidak tahu persis persoalan tanda tangan yang disalahgunakan oleh pengelola untuk mengurus surat izin.” Koordinator Aksi, Siswanto mengatakan, masalah galian C sudah ditolak warga sejak 2013. Tanpa persetujuan warga sekitar, penambang langsung menambang. “Enam bulan kemudian, warga baru tahu jika aktivitas itu tidak memiliki izin,” katanya. (ang)

Hijaukan Desa Meski Dikira Gila

Sadiman Terima Rp100 Juta Jakarta - Sadiman, yang gigih menghijaukan Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Wonogiri, Jawa Tengah, mendapat penghargaan berupa Apresiasi Dukungan Insan Inspiratif. Penghargaan tersebut diterimanya pada Minggu, 25 Agustus 2019. Informasi ini berdasarkan siaran pers Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pria yang akrab disapa Mbah Sadiman ini berperan dalam menanam dan merawat puluhan ribu pohon sebagai pengikat air penghidupan bagi warga desa. Berbagai tanaman, khususnya beringin, menjadikan desanya berlimpah air meskipun

wilayah itu memasuki kemarau. Sadiman memilih beringin karena bisa menjadi pencegah erosi. Selain itu, beringin yang ditanam sejak 1996 di bawahnya memunculkan mata air. Sekarang 340 keluarga di Desa Geneng di lereng Gunung Lawu sudah merasakan jerih payah Mbah Sadiman. Warga mendapatkan air secara gratis. Atas upayanya tersebut, BNPB dan berbagai pihak memberikan Apresiasi Dukungan Insan Apresiatif. “Apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman kiranya bisa menjadi contoh bagi kita semua dan bisa mengikut jejak langkah beliau dalam pelestarian lingkungan,” ujar

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga memberikan dukungan dan penghargaan kepada Sadiman sebagai tokoh penyelamat lingkungan yang gigih dan semangat tanpa pamrih meski sudah berusia lanjut. BRI mendukung gerakan menanam dan merawat pohon seperti yang dilakukan Sadiman selama 23 tahun terakhir ini. Wakil Pimpinan Wilayah BRI Yogyakarta Joko Sudarmo menyerahkan dana sejumlah Rp 100 juta kepada Sadiman atas kepedulian yang tinggi kepada lingkungan dan kemanusiaan.

Warga saat demo di Gubernuran.

Selama 20 tahun lebih, sejak tahun 1996, Sadiman telah mengabdikan diri sebagai pekerja senyap dalam memulihkan ekosistem di lereng Gunung Lawu. Sebelumnya, kebakaran hebat pernah melanda desa, kekeringan saat musim kemarau, banjir saat musim hujan, petani tidak cukup mendapat air untuk tanaman, dan warga kesulitan mendapatkan air. Setidaknya lahan seluas 250 ha di Bukit Gendol dan Bukit Ampyang, lereng Gunung Lawu, telah ia tanami dengan 11 ribu tanaman. Ini bermula dari keresahannya akibat kerusakan lingkungan, penebangan dan penjarahan hutan yang dilakukan warga dan berimbas pada kehidupan warganya sendiri. Ia melakukan semuanya sendiri, tanpa bayaran dan tidak mengharapkan imbalan. “Dulu, saya dianggap gila. Ketika (masyarakat) yang lain menanam

tanaman pangan, saya malah menanam pohon beringin. Tapi sekarang, apa yang saya tanam itu bisa menghasilkan air untuk warga dan udara menjadi sejuk,” tutur Sadiman. Pada awal Agustus 2019, BNPB juga memberikan penghargaan sebagai tokoh inspiratif Reksa Utama Anindha (Penjaga Bumi yang Penuh Kebijakan). Pada kesempatan itu, Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan bahwa kita butuh ribuan orang seperti Mbah Sadiman. “Meski usia sudah 68 tahun, beliau ini masih segar bugar dan semangat untuk menanam pohon. Bahkan alasan kenapa beringin yang ia tanam, antara lain selain kuat, penyuplai air dan udara, beringin juga dipercaya ada ‘penunggunya’, jadi warga desa tidak berani tebang. Ini unik dan menarik,” ujar Doni Monardo pada 1 Agusutus 2019 di Graha BNPB, Jakarta. (tem)

SAMBUNGAN Indonesia Menuju ... Broto menjelaskan sedang melakukan persiapan. Namun dia tak memberikan rinciannya seperti apa. “Untuk Olimpiade 2032, Kemenpora sedang persiapan untuk promosi bidding. Tapi bidding-nya kan 2024. Tempatnya juga belum ditentukan,” papar Gatot. Meski begitu, pada Februari 2019 lalu, pria asal Yogyakarta ini pernah meminta komplek Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatera Selatan untuk terus berbenah andai Indonesia resmi jadi tuan rumah Olimpiade 2032. Pengamat olahraga Anton Sanjoyo menilai, jika Indonesia ingin menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 jangan terlalu berharap tinggi pada Jakarta saja. “Kalau kita mau menggelar Olimpiade (2032) bisa di Palembang, pindah di kota-kota Kalimantan hingga Papua supaya pembangunan merata,” jelas Anton. Baginya kalau ingin membangun infrastruktur bisa melakukan investasi triliunan seperti di Papua atau Ambon. Karena ada sejum-

lah potensi olahraga dan mungkin bisa terpakai banyak. Untuk menggelar event akbar Olimpiade tentu membutuhkan anggaran yang tidak murah bagi Inodnesia. Maka harus diperhitungkan secara saksama untuk bisa menjadi tuan rumah yang baik. Berdasarkan laporan The Oxford Olympics Study 2016, dalam satu dekade terakhir, tuan rumah Olimpiade membutuhkan setidaknya biaya hingga 8,9 miliar USD atau sekitar Rp125,7 triliun. Lantaran biaya tersebut tak hanya dipakai untuk menghelat Olimpiade saja tetapi juga mesti menggelar Paralimpiade. Karena tak semua sarana Olimpiade mendukung peserta Paralimpiade. Kendati demikian Olimpiade yang digelar sejak musim panas 1960 silam ini, rata-rata dana yang digunakan agar bisa menghelat multi ajang ini mencapai 5,3 USD (setara Rp7,8 triliun). Bahkan anggaran tersebut bisa saja membengkak karena tuan rumah juga mesti menyajikan sara-

(Sambungan dari Halaman 11)

na seperti transportasi, teknologi, administrasi, dan lain-lain untuk menunjang semuanya. Hal itu bisa dilihat pula ketika Tokyo, Jepang menjadi tuan rumah Olimpiade 2020. Pemerintah Jepang telah mengeluarkan anggaran hingga 20 miliar USD (setara Rp282 triliun). Bahkan pada Februari 2019 lalu, dana menggelar Olimpiade 2020 melonjak. Hal itu dikarenakan CEO Panitia Penyelenggara Olimpiade 2020 Tokyo, Toshiro Muto ingin membuat opening ceremony dan closing yang megah. Berdasarkan laporan yang dihimpun, dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan hal tersebut kini mencapai 13 miliar yen (atau Rp1,6 triliun) dari rencana awal 9 miliar yen (Rp1,1 triliun). elihat jumlah tersebut tentunya membuat pemerintah harus dari sekarang untuk menggarap pendanaan agar tidak meleset jika resmi menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Olimpiade Athena 2004 membawa Yunani pada kejatuhannya

sebagai sebuah negara. Tanah Dewa Zeus itu bertekuk lutut pada depresi ekonomi sejak 13 Agustus 2004 lalu. Kemegahan yang mereka tawarkan menjadi sebuah ambisi kelewat batas. Mengingat, Yunani telah begitu lama dilanda krisis keuangan global. ebih dari itu, kebangkrutan Yunani sebagai sebuah negara diperparah dengan ketidaksiapan mereka pada rencana pasca-olimpiade. Situasi yang mereka hadapi itu menjadi bukti nyata akan kegagalan mereka untuk berinvestasi di tengah kondisi ekonomi yang sedang krisis. Mimpi buruk Yunani rupanya turut menyambangi Negeri Samba. Tak belajar dari kesalahan Yunani, Brasil kini masih bergelut dengan hutang. Brasil tadinya menaruh tumpuan harapan pada Olimpiade Rio 2016 lalu, untuk mendorong perekonomian negara yang tengah mengalami krisis. eski menjadi negara Amerika Selatan pertama yang menjadi tuan rumah Olim-

piade, tetapi dalam perhitungan terakhir, anggaran Brasil lebih 20 miliar USD (setara Rp285 triliun). Rio de Janerio sendiri masih harus menanggung dana setidaknya 13 miliar USD (Rp185 triliun). Sejumlah negara bagian harus memberikan dana talangan sebesar 900 juta USD (Rp12 triliun) untuk biaya kepolisian Olimpiade. Kondisi tersebut, menurut sejumlah pengamat, dinilai sebagai faktor yang berkontribusi dalam meningkatnya kejahatan dan kekerasan di Brasil. Negeri kelahiran Neymar dan Pele tersebut juga kala itu tengah menghadapi situasi yang begitu genting di sektor ekonomi serta politik. Indonesia sebagai negara dengan ambisi serupa Yunani dan Brasil, dalam penyelenggaraan Olimpiade harus siap dalam menghadapi mimpi buruk serupa. Segala persiapan mulai dari pendanaan, infrastruktur, hingga fasilitas mesti dilakukan sejak mengajukan diri jadi tuan rumah. Lantaran ini acara olahraga terbesar di dunia. (ind)

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

FOKUS KASUS 21

4 Saudara ... ke rumah Saminah, alasan untuk dirawat karena kondisinya sedang tidak sehat. Selanjutnya, dua anak laki-laki Saminah, Irfan dan Putra masuk ke rumah neneknya (rumah Misem, red.). Mereka menemukan pamannya atas nama Sugiono sedang mandi dan ketika keluar dari kamar mandi langsung dipukul menggunakan besi bekas dongkrak. “Kondisi besinya sudah seperti ini karena dikubur di dekat saluran air sehingga terkikis,” ujar Kapolres menunjukkan besi bekas dongkrak yang digunakan untuk memukul korban Sugiono. Usai dipukul oleh Irfan dengan besi, Sugiono kembali dipukul Putra dengan tabung elpiji ukuran 3 kilogram hingga meninggal dunia. Jasadnya dibawa ke salah satu kamar. Sebelum Sugiono dibunuh, sempat terjadi percekcokan dan

(Sambungan dari Halaman 15)

terdengar tetangga sekitar rumah Misem. “Saat tetangga datang, ditemui oleh Saminah dan disampaikan bahwa ada permasalahan sedikit, tapi sudah tidak ada masalah,” ucapnya. Irfan dan Putra selanjutnya menunggu kedatangan penghuni rumah Misem lainnya, hingga akhirnya datanglah korban kedua, yakni Supratno yang baru pulang dari tempat kerja. Sesampainya di rumah, kata dia, Supratno yang merupakan pegawai negeri sipil langsung dibunuh oleh kedua tersangka dengan cara dipukul menggunakan besi dan tabung elpiji. Setelah meningggal dunia, jenazah Supratno dibawa ke dalam kamar dan ditumpuk di atas jenazah Sugiono. “Tidak lama kemudian, datanglah saudara Heri yang merupakan putra bungsu atau putra kelima dari Bu Misem. Begitu datang,

Walikota Semarang ... Pada 30 September 2017 Agus Suryo mengajukan permohonan perpanjangan HGB Nomor: 675 yang akan habis 8 Februari 2018 lewat PPAT Sugeng Budiman, disertai permohonan SKPT Nomor: 1066/2017 tanggal 16 Maret 2017. Permohonan perpanjangan dikabulkan dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 670/HGB/BPH-33.74/2017 tertanggal 17 Desember 2017. Namun saat Agus Suryo akan membayar biaya tarif pelayanan pendaftaran keputusan perpanjangan itu kepada negara sebesar Rp 2.123.560 sesuai SK ditolak. Alasannya karena sertifikat HGB No. 675 dianggap masuk dalam daftar pemblokiran HGB Tanah Ruko Bubakan diatas HPL No. 1/Tamanwinangun. Permohonan pembatalan dan pemblokiran HGB Tanah Ruko Bubaan diatas HPL Nomor 1 Taman Winangun, No surat: 593.5/172, tanggal 12 Januari 2018 ditujukan kepada Turut Tergugat I. Pemblokiran diajukan terhadap 17 sertifikat HGB yang habis masa kontraknya tanggal 18 Februari 2018 termasuk SHGB No. 675. Permohonan blokir didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, dan Surat Perjanjian Nomor: 602/12/tahun 1992 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam Rangka Peremajaan Komplek Pertokoan Bubaan Semarang. Pada 26 Februari 2018, Turut Tergugat I membuat surat kepada Turut Tergugat II sehubungan surat dari Tergugat. Pembatalannya didasarkan putusan PN Semarang No.54/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 06 Juli 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 3/Pdt/2013/PT. Smg tanggal 10 April 2013 Jo. Putusan MARI No. 2717/K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap. Disebutkan dalam putusan itu, obyek perkara SHGB No. 532 (semula) dan/atau SHM No. 01299 yang terletak di Jl. Cemara No. 123, Kel. Sampangan, Rt. 002, Rw. 002, Kec. Gajahmungkur Kota Semarang dari semula atas nama Siti Mariah Iradat menjadi atas nama Nanang Karnawan. Dasar permohonan blokir itu tidak ada korelasinya terhadap masalah tanah Ruko di Bubakan. Pada 31 Desember 2018 Turut Tergugat II telah mengeluarkan surat nomor 2485/18-33.600/ XII/2018, perihal pembatalan perpanjangan 13 HGB di Kelurahan Purwodinatan di atas tanah HPL Pemkot Semarang. Serta lampirannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 05/Pbt/BPN.33/

masuk ruang tengah, saudara Heri langsung dipukul dari belakang oleh kedua tersangka hingga meninggal dunia dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kamar, lalu ditumpuk dengan korban lainnya,” papar Kapolres, menjelaskan. Kendati tiga orang tersebut merupakan target utama, kata dia, kedua tersangka tahu jika tidak lama lagi akan datang sepupu mereka, yakni Vivin yang merupakan putri dari korban atas nama Supratno dan tercatat sebagai mahasiswi IAIN Purwokerto. Saat tahu Vivin akan datang, kedua tersangka mencoba mengirim pesan singkat melalui telepon seluler milik Supratno supaya tidak pulang agar tidak menjadi korban kembali. Akan tetapi ternyata pesan singkat itu tidak dibalas karena Vivin sudah sampai di rumah Misem hingga akhirnya turut dibunuh (Sambungan dari Halaman 14)

XII/2018. Surat Nomor 05/Pbt/BPN.33/XII/2018 pada huruf b poin 6 menyatakan bahwa”setelah berakhirnya masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 15, Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga yang telah mendapatkan hak secara Hukum dari Pihak Kedua dapat memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) dimaksud Pasal 12 ayat (2) sesuai ketentuan hukum/peraturan perundangan yang berlaku”. Pada huruf c menyatakan “bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor SK. 550.2/1316/I/4371/33.92, tanggal 8 Pebruari 1993 dan Nomor SK. 550.22/1317/I/33/92 tanggal 8 Pebruari 1993, dari sebagian tanah Hak Pengelolaan Nomor 1/Tamanwinangun seluas 1.482 M2 dan 1.603 M2 dimatikan dan diberikan kepada PT. Pratama Eradjaja”. Pada huruf d bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut huruf c kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 642/Tamanwinangun seluas 1.482 M2 atas nama PT. Pratama Eradjaja, berkedudukan di Semarang yang berakhir haknya tanggal 8 Pebruari 2018, berdasarkan SK. 550.2/1316/I/4371/33.92, tanggal 8 Pebruari 1993, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 643/ Tamanwinangun seluas 1.603 M2 atas nama PT. Pratama Eradjaja, berkedudukan di Semarang yang berakhir haknya tanggal 8 Pebruari 2018, SK. 550.22/1317/I/33/92 tanggal 8 Pebruari 1993. Bahwa SHGB No. 642/Tamanwinangun seluas 1.482 M2 atas nama PT. Pratama Eradjaja berkedudukan di Semarang telah dipecah habis menjadi 16 bidang termasuk HGB milik Penggugat. Bahwa SHGB No. 643/Tamanwinangun seluas 1.603 M2 atas nama PT. Pratama Eradjaja berkedudukan di Semarang telah dipecah habis menjadi 14 bidang. Pertimbangan SK tersebut dianggap jelas menyebut sebagian tanah HPL Nomor 1/Tamanwinangun yang diakui milik Pemkot sudah dimatikan dan diserahkan kepada PT. Pratama Eradjaja. Terpisah, Kepala Bagian Hukum Pemkot Semarang Satrio Umam Poetranto mengakui tidak diberikannya izin perpanjangan HGB terhadap sertifikat atas ruko yang ada di kawasan Bubakan itu. “HGB habis sekitar Februari 2018. Kami sudah minta BPN untuk menolak perpanjangan HGB yang diajukan para pemilik ruko,” katanya ke media. Menurut dia, pemkot merupakan pemegang HPL atas lahan yang di atasnya terdapat 30 HGB yang selama ini dikerjasamakan namun sudah berakhir 2018 lalu. (far)

oleh Irfan dan Putra. “Keempat korban selanjutnya dikubur di belakang rumah Misem pada malam hari,” ungkapnya. Sejak kejadian itu, Misem dilarang pulang ke rumahnya Saminah selama hampir satu bulan. Selama itu Irfan beserta Putra selalu membersihkan rumah Misem yang berjarak sekitar 5 meter dari rumahnya. Pascakejadian tersebut, beberapa tetangga sering kali datang untuk menanyakan keberadaan para korban, tetapi disampaikan mereka pergi merantau bahkan disebut gabung aliran sesat.Hal itu juga disampaikan Saminah kepada Misem agar tidak curiga. Putri sulung Saminah, yakni Saniah berperan menjual beberapa barang milik korban di antaranya sepeda motor. Terkait dengan kasus tersebut, Kapolres mengatakan para tersangka bakal dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pas-

Tim Sepak ...

al 55 subsider Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. “Khusus tersangka Saminah dikenakan Pasal 480 KUHP di mana dia tidak terlibat dalam rangkaian pembunuhan mau pun perencanaannya, namun dia menjual barang-barang milik korban,” ucapnya. Empat kerangka manusia tersebut pertama kali ditemukan oleh Rasman (63) saat membersihkan halaman belakang rumah Misem, warga Desa Pasinggangan RT 07 RW 03, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas pada hari Kamis (22/8). Akan tetapi Rasman baru menceritakan penemuan tengkorak atau kerangka manusia itu kepada Saren (55) pada hari Sabtu (24/8) yang dilanjutkan dengan laporan ke Polsek Banyumas. (ito) (Sambungan dari Halaman 11)

Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan Kemenpora Alman Hudri berharap daerah tetap semangat melakukan pembinaan sepak bola khususnya anak-anak.

“Apa yang diraih Jawa Tengah ini merupakan hasil dari pembinaan terus menerus yang dilakukan daerah oleh pelatih yang baik,” kata Alman. (rik)

Fase Serangan ...

(Sambungan dari Halaman 11)

berlatih dengan timnya, FC Porto, Mei lalu. Berkaca pada kasus tersebut, serangan jantung ternyata tidak pilih-pilih dalam mengincar korbannya. Mereka yang rutin olahraga bahkan juga memiliki risiko mengalami kondisi ini. “Pada saat seseorang olahraga, kerja jantung akan meningkat. Ini membuat risiko serangan jantung

Kejuaraan ... dipertandingkan 18 nomor kategori olahraga terdiri atas 11 putra dan 7 putri, sedangkan 16 nomor lainnya kategori seni (8 putra, 7 putri, dan 1 beregu). “Atlet dari 14 negara yang sudah dipastikan hadir ada 547 pesilat , dan Indonesia akan menurunkan 28 tim dari per-

Menuju Satu ... cahan door to door bagi penduduk yang tidak melakukan pemutakhiran mandiri dan tidak tercakup pada DP. Perlu Dukungan Banyak Pihak Mengingat besarnya sumber daya yang digunakan pada SP2020 ini, baik anggaran dan tenaga, dukungan banyak pihak sangat dibutuhkan untuk kesuksesan SP2020. Bentuk dukungan masyarakat pada hajatan besar ini dapat berupa kontribusi untuk

juga meningkat,” tutur dr. Dyan Mega Inderawati. Risiko serangan jantung memang jauh lebih besar pada orang yang tidak biasa berolahraga dibanding dengan mereka yang memang sudah rutin melakukannya. Pada orang yang tidak biasa berolahraga, risiko serangan jantung meningkat hingga 50 kali lipat. (Sambungan dari Halaman 11)

wakilan pimpinan wilayah,” katanya, 29 Agustus lalu. Kota Solo dipilih sebagai lokasi event perdana kejuaraan, karena memiliki kaitan erat dengan budaya. Tapak Suci merupakan bagian dari pencak silat yang menjadi budaya asli Indonesia. Solo merupakan poros budaya Jawa. (rik) (Sambungan dari Halaman 6)

pemutakhiran mandiri berbasis CAWI. Jika CAWI mendapat respon positif dari masyarakat, release Satu Data Penduduk Indonesia oleh BPS dan Kemendagri pada Desember 2020 dapat menghasilkan data yang akurat. Mari, sukseskan SP2020. Dengan data, kita bangun negara. (Muhammad Amir Ma’ruf, Statistisi Ahli pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor)

SAMBUNGAN

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Status Perbup ... pengeluaran, yakni nomor 10 tanggal 18 Juni 2014 dengan menyeratkan parafnya. Belakangan, Endang baru tahu, paraf di draf itu dipotong dan ditempelkan di draf usulan Desember 2013. Seolah-olah, paraf Endang dibuat pada 2013 itu, bukan 2014. Namun karena merasa tidak ada tindaklanjut komunikasi dari pihak RSUD Kraton hingga saksi Endang dimutasi Januari 2017, Perbup yang belum dinomori itu diberikan lagi ke Emma. Belakang atas pemeriksaan Polda Jateng, saksi Endang mengakui baru mengetahui draf Perbup yang dikiranya batal diurus itu terbit dengan nomor 58/ 2013 tanggal 30 Desember 2013. Hasil konfirmasinya ke bawahannya, terungkap penomor 58 tertanggal 30 Desember 2014 dilakukan Staf Subbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda bernama Nuryadi. Sesuai fakta sidang pemeriksaan Nuryadi, ia memberikan nomor itu atas permintaan Riski Tessa Malela. Saksi mengaku tak tahu bagaimana itu bisa terjadi tanpa sepengetahuannya. Ia mengaku tak tahu, atas draf Perbup tentang remunerasi yang ditandatangani bupati tanggal 18 Juni 2014 lalu.

Nasib Eks ...

(Sambungan dari Halaman 10)

Endang mengakui, adanya kesalahan konsideran pada Perbup Nomor 58/ 2013 itu. Perbup itu mendasarkan Perbup Nomor 23 tahun 2014 tentang tata kelola BLUD RSUD Pekalongan. “Duluan draf Perbup tata kelola. Baru kemudian Perbup remunerasi. Perbup remunerasi seharusnya usai Perbup tata kelola,” katanya. “Saya baru tahu. Ini sesudah Perbup itu terbit usai Perbup tata kelola. Waktu pembahasan. Ini Juni 2014. Usai perbup tata kelola selesai. Penomoran mestinya di 2014. Tapi di luar pengetahuan kami ini muncul,” lanjutnya. Saksi Endang mengakui, awalnya Riski Tesa Malela dan Paula Ekayani minta agar Perbup ditanggali mundur. Namun hal itu ditolaknya dan minta tetap sesuai prosedur. Namun sejak itu tidak ada konfirmasi. Belakangan terungkap, jika penomoran yang diberikan Nuryadi itu tidak pernah tercatat di buku besar nomor perundang-undangan di Pekmab Pekalongan. Bahkan dalam lembaran daerah setempat, Perbup itu tidak pernah tercatat pernah diundangkan, meski sudah ditandatangani semua pihak. Perbup 58 itu hingga kini diakui masih sah dan berlaku (Sambungan dari Halaman 19)

pelarangan eks koruptor menjadi Calon Legislatif. “Kenapa PKPU yang melarang mantan napi koruptor jadi caleg dibatalkan MA? Karena bertentangan dengan UU dan UU sejalan dengan konstitusi,” tegasnya. Mengutip putusan MK membatalkan Pasal 7 huruf g Undang-Undang (UU) 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). MK mensyaratkan mantan napi yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah wajib mengumumkan dan mengakui secara terbuka serta jujur atas statusnya tersebut pada publik. Namun, putusan ini tidak berlaku bagi mantan narapidana yang hak pilihnya dicabut melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ”Pasal 7 huruf g UU 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bertentangan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, kecuali bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,” ujar ketua majelis hakim pemeriksa MK Arief Hidayat dalam putusannya pada 9 Juli 2015 silam. Ketua Bawaslu Abhan usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan menyampaikan perlunya dilakukan revisi terbatas. Ia mencontohkan yang perlu diperbaiki, seperti syarat pelarangan calon peserta Pilkada bagi seseorang berstatus mantan terpidana kasus korupsi agar diperkuat di dalam undang-undang. “Tidak cukup dengan PKPU (Peraturan KPU), karena kalau PKPU nanti, norma undang-undangnya masih membolehkan, nanti jadi masalah kembali,” ujarnya. “Seperti pengalaman saat di Pileg tahun 2019, ketika PKPU mengatur napi koruptor, kemudian diuji di Mahkamah Agung dan ditolak. Itu jangan sampai terulang,” sambung Abhan. Ketua KPU Arief Budiman mengaku sepakat menolak eks koruptor maju Pilkada. Arif berharap, pemerintah dan DPR dapat merevisi pula perihal larangan itu dalam undang-undang pemilu. Pihaknya menyerahkan kewenangan larangan itu dimasukan dalam UU sepenuhnya kepada Pemerintah dan DPR. “Kewenangannya ada di Pemerintah dan DPR ya kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR. Tapi KPU kan sudah pernah menyampaikan ini sebenarnya. Baik kepada pemerintah dan DPR,” jelasnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambut baik usulan merevisi syarat mantan narapidana korupsi ikut Pilkada. “Setuju saja kalau itu memang ada kesepakatan ya sudah, tidak masalah,” kata Tjahjo. (nat)

bagi RSDU Kraton dan RSUD Kajen. “Kalau begitu tidak sah karena tidak melalui prosedur. Itu jadi persoalan hukum. Sampai saya pindah. Saya tidak pernah dihubungi soal nomor (58),” kata dia. “Sehingga tidak diperkosa seperti itu. Jelas ada rekasaya. Tanpa sepengatahuan kami (membuat Perbup sendiri),” tegas dia. Emma Dwi (mantan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan) yang sebelumnya bertugas di bagian penomoran peraturan peundang-undangan mengakui, tidak tahu adanya Perbup Nomor 58 tahun 2013. Emma mengaku tidak pernah menerima draf Perbup nomor 58 tentang remunerasi. “Awalnya ada bon nomor Perbup yang diminta Ibu Tesaa. Namun saya diperintah Ibu Endang agar Perbup ditanggali mundur,” kata dia. Informasi yang dihimpun, tim perumus Perbup mengakui adanya permintaan komunikasi pendahuluan bupati. Tak diketahui pasti maksudnya. Namun informasinya, komunikasi dibangun antara Amat Antono yang kala itu menjabat Bupati Pekalongan dengan Kabag Keuangan Riski Tesa M yang juga keponakannya itu. Salah satu pembahasan diduga

terkait perubahan Jasa Layanan pola berbasis kinerja yang menjadi wewenang bupati. Dalam pasal 3 huruf d Perbup 58/ 2013 disebut, “Bahwa Penetapan remunerasi bagi pemimpin RSUD harus ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan mutu dan manfaat bagi masyarakat,”. DPRD Ikut Kecipratan Sebelumnya, pemeriksaan saksi digelar terhadap sejumlah anaggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Di persidangan, mereka menerima uang dari pihak RSUD Kraton yang diketahui hasilpemotongan remunerasi. Mereka yang diperiksa, Musa Adam (anggota DPRD), H Muhtarom (mantan anggota DPRD), Achmad Kozin dan Tuti Harmonis. Saksi mengakui, penerimaan uang dilakukan saat anggota dewan melakukan kunjungan dinas ke RSUD Kraton. Achmad Kozin, Wakil Ketua DPRD Pekalongan mengaku, menerima uang saat dirinya bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi C saat menggelar kunjungan ke RSUD Kraton. “Ada 10 anggota yang datang. Kami setahun biasanya

Tersandung ... Setiap SD menerima tiga produk. Di antaranya ada tiga laptop, atau dua laptop satu papan interaktif dan lainnya. Diantaranya merek laptop Lenovo NB Idea Pad, Acer Z3-451-8 (AMD A8,8GB, 500 GB, Win 10, Office Pro, 14 In). Sesuai sebagian berita acara, harga perunit laptop sebesar Rp 9.990.000 atau total seluruhnya Rp 29.970.000. Disebut bantuan dalam rangka peningkatan operasional jalannya pemerintah Kabupaten Kendal serta untuk menunjang kegiatan belajar di SD. Harga itu dinilai terlalu mahal.

(Sambungan dari Halaman 1)

Berdasarkan penelusuran di riwayat e catalogue pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), harga laptop untuk merek Acer Z3-451-8 (AMD per Agustus 2018 sebesar Rp 9,239 juta. Harga e catalogue per Maret 2019 menjadi sebesar sekitar Rp 8.350.000. Harga per unit Rp 9,990 juta itu dinilai mahal. Harga itu belum dipotong diskon 20 sampai 30 persen dari toko atau sekitar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta. Jika dilihat secara umum harga pasar laptop untuk merek jenis dan spesifikasi sama, kala itu hanya berkis-

Seleksi Capim ... Di Jogjakarta, puluhan aktivis Jaringan Anti-Korupsi (JAK) Yogyakarta di antaranya, Direktur Pusham Universitas Islam Indonesia (UII), mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas, Ketua Majelis Hakum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo, Rektor UII Fathul Wahid, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan aktivis lainnya. JAK Yogyakarta menyebut seleksi capim KPK mengkhawatirkan. Sebab 20 peserta yang dinyatakan lolos tahapan uji publik kurang memperhatikan aspek rekam jejak. Tak hanya itu, proses seleksi juga dinilai tidak mempertimbangkan saran publik. “Hasil penelusuran rekam je-

dua kali kunjungan. Pada tahun 2014 dan 2016. Secara langsung kami tidak terima uang. Tapi dari pendamping memberi untuk makan. Nilanya antara Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta untuk makan komisioner. Uang itu kami pakai untuk makan usai kegiatan,” kata Kozin. Senada diakui saksi Tuti Harmonis yang menerima uang saat bertugas di Komisi B DPRD Pekalongan. Bersama 11 anggota dewan lain ia mengakui, pihaknya menerima Rp 2 juta untuk semua anggota komisi. “Habis kunjungan. Kami makan sama-sama di luar. Saya terima dari Riski Tessa Malela dan Rina,” kata adik mantan Bupati Pekalongan, Amat Antono itu. Tuti Harmonis, yang juga adik mantan Bupati Pekalongan Amat Antono. Diakuinya, kunjungan dilakukan terkait pendapatan RSUD yang menjadi bidang komisinya.” Tidak terkait insentif dan remunerasi. Saya hanya anggota. Saya lupa berapa kali kunjungan ke RSUD,” akunya. Kasie Pidsus Kejari Pekalongan, Bambang Widianto mengungkakan, berdasarkan laporan, bulan Agustus 2014 terdapat iuran ke DPRD sebesar Rp 55 juta. (far)

ar Rp 5 juta sampai Rp 7 juta saja. Penyidik Kejati Jateng yang menyidik dugaan korupsi pengadaan laptop itu mengaku, adanya sejumlah rekanan penyedia di proyek senilai puluhan miliar itu. “Di dua daerah ini. Rekanannya beda,” ujar Aspidus Kejati Jateng, I Ketut Sumedana, akhir Agustus lalu. Informasi yang dihimpun menyebutkan, selain dugaan markup harga dan spesifikasi barang yang tidak sesuai, dugaan penyimpangan juga terjadi dalam hal penganggaran serta pelaksanaan penyediaannya. (tim)

(Sambungan dari Halaman 2)

jak yang disampaikan oleh KPK menunjukkan masih ada beberapa catatan dari 20 calon pimpinan KPK yang lolos. Catatan tersebut di antaranya calon yang tidak taat dalam laporan LHKPN, diduga pernah terlibat pelanggaran etik, pernah menghalangi kerja KPK, dan bahkan ada yang diduga pernah menerima gratifikasi,” jelasnya, 30 Agustus lalu. Di Kota Semarang, sejumlah aktifis di antaranya, LBH semarang, Pattiro Semarang, (Pusat Kajian Anti Korupsi Unnes), (PWYP Indonesia), Persaudaraan Lintas Agama, Megabudhi Kota Semarang, KP2KKN Jawa Tengah,LRC-KJHAM. Fitra Jawa Tengah, Akademisi Unisbank, Unika

Soegijapranata dan Akademisi Poltekes Semarang menyatakan sikapnya. Mereka melihat persoalan dalam proses seleksi. Di antaranya cacat rekam jejak yang tidak dijadikan pertimbangan. Dari catatan mereka, diduga ada calon yang bermasalah di antaranya menghalangi kerja KPK, melanggar etik dan belum melaporkan LHKPN. “Hal itu tidak menjadi pertimbangan pengambilan keputusan dalam memilih 20 Capim. Keraguan pansel dalam menegakkan catatan rekam jejak ini harusnya menjadi evaluasi kinerja bersama,” kata Widi Nugroho dari PATTIRO Semarang, 29 Agustus lalu. (jak/far)

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

SAMBUNGAN 23

Aset Pemprov ... SHM nomor 5336/ Srondol Wetan atas nama Yosef Soewarto. Ketiganya beralamat di Jalan Durian Raya, Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik. Perolehan SHM tercatat tertanggal 13 Mei 2013 berdasarkan Surat Ukur No. 00046/Srondol Wetan/2013 tertanggal 10 dan 11 4-2013. Untuk SHM Nomor 5334 seluas 2.257 m2, SHM 5335 seluas 762 m2 dan SHM 5336 seluas 1.500 m2. Kepemilikan Yosef Soewarto atas ke 3 bidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut diklaim berdasarkan jual beli antara dirinya selaku pembeli dengan Siti Hasanah, umur 40 tahun, warga Jalan Wotprau No. 67, Kel. Kebon Agung, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang. Jual beli tercatat Akta Jual Beli (AJB) No. 211/2013 tanggal 09-072013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT Sugiharto, SH, PPAT/ Notaris di Semarang atas SHM No. 5334/Srondol Wetan. AJB No. 144/2013 tanggal 16-052013 atas SHM No. 5335/Srondol Wetan. Serta AJB No. 145/2013 tanggal 16-05-2013 atas SHM No. 5336/Srondol Wetan. Perolehannya diawali saat Yosef Soewarto menjabat sebagai Sub Dinas Pengairan Jawa Tengah Golongan Eselon 3 Kanwil Departemen Pekerjaan Umum Pemprop Jawa Tengah pada tahun 1991. Sekitar tahun 1991 Yosef Soewarto diminta membantu Kepala Dinas Pengairan bernama Ir. Bambang Sujono mencarikan lahan untuk Kantor Dinas Pengairan Jawa Tengah. “Tolong Pak Soewarto kalau masih ada sisa-sisa dana anggaran untuk dibelikan tanah yang akan digunakan untuk membangun Kantor Dinas Pengairan Propinsi Jawa Tengah”, sebutnya. Yosef Soewarto yang menjabat Pimpro Perbaikan Sungai Propinsi Jawa Tengah, hal mana proyek itu menggunakan biaya/berasal dari dana pinjaman luar negeri worldbank lalu menindaklanjuti dengan jual beli sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah. Pertama Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 30 Oktober 1991 antara Nama Siti Hasanah, selaku pemilik sebidang tanah hak milik / hak milik adat di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tanda bukti hak sertifikat No. M. 109 seluas 2.257 M2. Lebih lanjut diuraikan dalam peta situasi / gambar situasi yang dibuat oleh Kantor Agraria Kotamadya Dati II semarang tanggal 19-21982 No. 736/1982 yang melepaskan kepada nama J Soewarto BIE, Jabatan Pimpro Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Jateng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Propinsi Jateng seharga Rp 129.777.500.

(Sambungan dari Halaman 24)

Kedua, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 30 Oktober 1991 antara Nama Siti Hasanah selaku pemilik sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tanda bukti hak sertifikat No. M. 191 seluas 1.500 M2. Lebih lanjut diuraikan dalam peta situasi / gambar situasi yang dibuat oleh Kantor Agraria Kotamadya Dati II Semarang tanggal 31-12-1985 No. 14502/1985 yang melepaskan kepada nama J Sowarto BIE seharga Rp 86.250.000. Ketiga,Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 30 Oktober 1991 antara Nama Siti Hasanah selaku pemilik sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tanda bukti hak sertifikat No. M. 190 seluas 762 M2 . Lebih lanjut diuraikan dalam peta situasi / gambar situasi yang dibuat oleh Kantor Agraria Kotamadya Dati II Semarang tanggal 30-12-1985 No. 1450/85 yang melepaskan kepada nama J. Soewarto BIE, yang bertindak untuk dan atas nama Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Jateng yang menerima pelepasan Rp 43. 815.000. “Sehingga jumlah pembayaran jual beli a quo adalah sebesar Rp.259.842.500,” sebut Yosef Soewarto dalam dalil gugatannya. Disebutkannya, menurut keterangan Kepala PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) pada sekitar tahun 2011, tiga sertifikat itu dinyatakan hilang di kantor PSDA. Pernyatakan sertifikat hilang itu diungkakan Prasetyo, ME, yang mana sertifikat-sertifikat aslinya. Pertama SHM No. 191/Pedalangan seluas 1.500 M2 yang diuraiakan dalam peta situasi/ gambar situasi yang dibuat oleh Kantor Agraria Kotamadya Dati II Semarang tanggal 31 Desember 1985 Nomor 14502 / 1985. SHM No. 109/Pedalangan seluas 2.257 M2 yang diuraikan dalam peta situasi / gambar situasi yang dibuat oleh Kantor Agraria Kotamadya Dati II Semarang tanggal 19 Februari 1982 Nomor 736/1982. Serta SHM No. 190 seluas 762 M2 yang diuraikan dalam peta situasi / gambar situasi yang dibuat oleh Kantor Agraria Kotamadya Dati II Semarang tanggal 30 Desember 1985 Nomor 1450/85. Yosef Soewarto menyatakan, dalam melakukan perjanjian jual beli dengan Siti Hasanah atas 3 bidang sertifikat a quo, membayar dengan dana dari uang sisa anggaran Proyek Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Propinsi Jawa Tengah. Surat pernyataan bukti pembayaran sejumlah Rp 259.842.500,. Pembayaran disetujui atasannya, Ir. Gotot Soenarjo sebagai Kepala Kanwil Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah.

Setelah menandatangani ketiga surat persetujuan, sekitar tahun 1993, Yosef Soewarto diberitahu Ir. Bambang Sujono bahwa tanah yang telah dibeli tidak jadi digunakan untuk kantor Dinas Pengairan Propinsi Jawa Tengah. Dikatakan, Kantor Dinas Pengairan Jawa Tengah sudah dibangunkan di Jalan Madukoro Semarang atas dasar tukar guling dengan Kantor Dinas Pengairan Jawa Tengah. Mengetahui tanah yang dibeli tidak jadi dipakai, Yosef Soewarto mengaku, telah melapor kepada Kepala Kanwil Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah, Ir. Gatot Soenarjo sebagai atasannya. Atas hal itu, Ir. Gatot Soenarjo membuat kebijakan mengenai ketiga bidang tanah objek sengketa itu. Sebagaimana surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah No. 32/B/W/III/1994, perihal Jawaban tertanggal 07 Maret 1994 yang ditandatangani oleh Ir. Gatot Soenarjo. Pada pokoknya menyerahkan kepada Yosef Soewarto untuk pemanfaatannya ketiga sertifikat. Menurutnya, Kepala Kantor Departemen Pekerjaan Umum Jawa Tengah tahu pasti, uang yang digunakan membayar ketiga sertifikat berasal dari sisa-sisa anggaran pinjaman luar negeri / worldbank, sehingga tidak termasuk dalam mata anggaran maupun melalui perencanaan pengadaan tanah. Atas surat dari Kepala Kanwil DPU Jateng tanggal 7 Maret 1994 itu, Yosef Soewarto lalu menemui Kepala Dinas Pengairan dan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah untuk menyampaikannya. Namun, karena tidak ada respon dari pihak Dinas PSDA, mendasarkan surat Kepala Kanwil DPU Nomor 32/B/W/III/1994 Tanggal 7 Maret 1994 itu, Yosef Soewarto mengurus sendiri. Ia mengurus ketiga sertifikat a quo yang menurut informasi dari petugas Dinas PSDA Propinsi Jawa Tengah ketiga sertifikat tersebut hilang. Tahu tanah objek sengketa a quo telah dihuni ditempati secara liar, ia Yosef Soewarto lalu memberikan tali asih kepada penghuni liar yang terdiri dari para pedagang kaki lima. Atas hal tiu, pada tanggal 6 Maret 2013, Yosef Soewarto mengembalikan uang yang digunakan membayar atas ketiga sertifikat tanah objek sengketa a quo dengan menyetorkan ke Kas negara melalui Kantor Pos Besar Semarang sebesar Rp 259.842.500. Hal itu diakui, dilakukan atas saran dari Dirjen Pembendaharaan Negara. Menurutnya, dengan demikian yang menjadi aset milik negara adalah uang sebesar Rp 259.842.500 dan telah dikembalikannya. Merasa telah mengembalikan uang ke negara, Yosef Soewarto lalu mengurus ketiga sertifikat tanah objek sengketa yang dinya-

takan hilang ke Kantor Tergugat III untuk diterbitkan sertifikat pengganti. Pada akhirnya Tergugat III menerbitkan ketiga sertifikat . Pertama sertifikat No. M. 109 seluas 2.257 M2 lebih lanjut diuraikan dalam peta situasi / gambar situasi yang dibuat oleh Kantor Agraria Kotamadya Dati II Semarang tanggal 19-2-1982 No. 736/1982. Sertifikat No. M. 191 seluas 1.500 M2 lebih lanjut diuraikan dalam peta situasi / gambar situasi yang dibuat oleh Kantor Agraria Kotamadya Dati II Semarang tanggal 31-12-1985 No. 14502/1985. Serta sertifikat No. M. 190 seluas 762 M2 lebih lanjut diuraikan dalam peta situasi / gambar situasi yang dibuat oleh Kantor Agraria Kotamadya Dati II semarang tanggal 30-12-1985 No. 1450/85. Sebelum itu, Yosef Soewarto menghubungi Siti Hasanah dan meminta dilakukan pembaharuan jual beli. Kemudian, terbitlah tiga AJB baru. Pertama AJB No. 211/2013 tanggal 09-07-2013 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT Sugiharto SH, PPAT / Notaris di Semarang terhadap obyek SHM No. 5334/Srondol Wetan. AJB No. 144/2013 tanggal 16-05-2013 terhadap obyek SHM No. 5335/Srondol Wetan. Serta AJB No. 145/2013 tanggal 16-052013 terhadap obyek SHM No. 5336/Srondol Wetan. Atas permohonannya, Kantor Pertanahan Kota Semarang akhirnya menerbitkan tiga SHM atas nama Yosef Soewarto. Yakni, SHM No. 5334/Srondol Wetan tertanggal 13 Mei 2013 seluas 2.257 m2. SHM No. 5335/Srondol Wetan tertanggal 13 Mei 2013 seluas 762 m2. Serta SHM No. 5336/Srondol Wetan tertanggal 13 Mei 2013 seluas 1.500 m2. Atas terbitnya tiga SHM itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Tengah pada 7 April 2014 mengajukan pemblokiran ke Tergugat III. Menurut BPKAD, tanah objek sengketa itu sudah diregister dalam Kartu Identitas Barang (KIB) A dengan nomor register 01011105030001 s/d 0003 sebagai aset negara, Pemprov Jateng. Menurut Penggugat Yosef Soewarto, tindakan Tergugat mengajukan pemblokiran maupun memasukan dalam register Kartu Inventaris Barang (KIB) A tidak berdasar hukum dan tidak didasari bukti kepemilikan yang sah. Atas hal itu, dianggap merugikan dirinya. Kerugian secara materiil, yakni tidak dapat menikmati secara maksimal sejak tahun 2014 sampai dengan gugatan diajukan atau sekitar 4 tahun, jika diasumsikan disewakan kepada pihak lain pertahun Rp 100 juta, maka Rp 400 juta. Kerugian immateriil, Rp 500 juta. Atas gugatannya akhir 2018 lalu itu, ketua Pengadilan Negeri (PN) Semarang menetapkan ma-

jelis hakim pemeriksanya, yakni Manungku Prasetyo SH Mhum (ketua), Pudji Widodo SH MH dan Andi Risa Jaya SH MHum (anggota) dibantu Panitera Pengganti Jahja Amudjadi SH. Pada pemeriksaan akhirnya, pada 30 Juli 2019 lalu, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan Yosef Soewarto. Amar putusannya. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak dapat diterima. Dalam kompensasi, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. “Menyatakan Akta Jual Beli : Akta Jual Beli No. 211/2013 tanggal 09-07-2013 terhadap obyek Sertipikat Hak Milik No. 5334/ Srondol Wetan. Akta Jual Beli No. 144/2013 tanggal 16-05-2013 terhadap obyek Sertipikat Hak Milik No. 5335/Srondol Wetan. Akta Jual Beli No. 145/2013 tanggal 16-05-2013 terhadap obyek Sertipikat Hak Milik No. 5336/Srondol Wetan. Yang ditanda tangani oleh Siti Hasanah dan Yosef Soewarto di hadapan Sugiharto, SH. PPAT/Notaris di Kota Semarang adalah sah dan mengikat,” kata hakim. Menyatakan sertipikat Hak Milik No 5334/Srondol Wetan, sertipikat Hak Milik No 5335/Srondol Wetan, sertipikat Hak Milik No 5336/Srondol Wetan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah adalah sah milik Penggugat. Menghukum Tergugat I untuk mencoret/mengeluarkan tanah obyek sengketa dari daftar Inventaris Barang (KIB) A dan mencabut surat permintaan blokir terhadap sertipikat Hak Milik No 5334, sertipikat Hak Milik No 5335, sertipikat Hak Milik No 5336 yang dikirim kepada Tergugat III. “Menyatakan tindakan Tergugat II dengan mencatat tanah obyek sengketa ke dalam asset barang milik negara adalah perbuatan melawan hukum. Menghukum Tergugat II untuk mencoret/mengeluarkan tanah obyek sengketa dari asset barang milik negara,” lanjutnya. Menyatakan tindakan Tergugat III mencatat sertipikat Hak Milik No 5334, sertipikat Hak Milik No 5335, sertipikat Hak Milik No 5336 dalam catatan blokir buku tanah adalah perbuatan melawan hukum. Menghukum Tergugat III untuk menghapus catatan blokir buku atas sertipikat Hak Milik No 5334, sertipikat Hak Milik No 5335, sertipikat Hak Milik No 5336. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Dalam rekopensi. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi untuk seluruhnya. Dalam konpensi dan rekonpensi, menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi Tergugat II dalam Konpensi, Tergugat III dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.801.000. (far)

Tabloid INFOPlus

24 HALAMAN

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019

Tabloid INFOPlus No. 13 | 2-15 September 2019 | ISSN 2657-2324

Aset Pemprov

Perum Bumi Balakosa Mijen - Semarang

4.519 M2

Hilang

n Kalah Digugat Anak Buah

emarang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, harus kehilangan salah satu aset tanah miliknya seluas 4.519 M2 di kawasan Srondol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang. Hal itu menyusul Pemprov Jateng, diwakili Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Tengah, kalah menghadapi gugatan di pengadilan. Gugatan diajukan Yosef Soewarto, pensiunan PNS, mantan Pimpro Perbaikan Sungai Propinsi Jawa Tengah, sekaligus mantan Sub Dinas Pengairan Jawa Tengah Golongan Eselon 3 Kanwil Departemen Pekerjaan Umum Pemprov Jawa Tengah. Pengadilan menyatakan, Yosef Soewarto berhak atas lahan 4.519 M2 yang selama ini dicatat BPKAD sebagai aset negara itu. Putusan itu belum final. Pasalnya, atas vonis itu, Kepala BPKAD Jawa Tengah LANGSUNG mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah pada 9 Agustus 2019 lalu. Majelis hakim pemeriksa, Manungku Prasetyo SH Mhum (ketua), Pudji Widodo SH MH dan Andi Risa Jaya SH MHum (anggota) pada 30 Juli 2019 lalu, mengabulkan sebagian gugatan Yosef Soew-

arto. â&#x20AC;&#x153;Amar putusannya. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak dapat diterima. Dalam kompensasi, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,â&#x20AC;? sebut majelis hakim dalam putusannya. Gugatan diajukan Yosef Soewarto, pensiunan PNS, warga Jalan Papandayan No. 11F Kota Semarang. Ia diwakili tima kuasa hukum terdiri, Ace Wahyudin SH, Susilowati SH, Muharsuko Wirono SH MH, Agus Jalamudin SH dan Ahmad Fauzan SH. Gugatannya melawan Pemerintah RI cq Mendagri cq Gubernur Jateng cq Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Tengah (tertugat I), Pemerintah cq Kemenkeu cq Dirjen Kekayaan Negara Kanwil Jawa Tengah (Tergugat II). Serta pemerintah cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah cq Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat III). Dalam dalil gugatannya, Yosef Soewarto mengklaim pemilik sah atas tiga bidang tanah. Pertama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5334, SHM Nomor 5335 dan (Berita terkait di Hal. 23)

Kikis Hambatan Miliki Rumah Idaman yang Nyaman

Rumah Berkualitas Harga Murah Penuh Berkah. DP 50% Langsung Bangun. Tanpa BI Checking, Tanpa Survey, Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa Penalti, Tanpa Sita. Hubungi: 081 2281 6881 | 0812 8119 1692