Pemeriksaan Saksi Hari/ Tanggal/ Jam
Selasa/ 24 Desember 2013/ 10.10 WIB
(Sidang dimulai) Hari/ Tanggal/ Jam
Selasa/ 24 Desember 2013/ 16.10 WIB
(Sidang berakhir) Tempat Pemantauan
Pengadilan Negeri Pekanbaru
Nomor Perkara
050/PID.SUS/TPK/2013/PN.PBR
Terdakwa
H.M Rusli Zainal
Saksi - saksi
1. Wardoyo, (59 th), Mantan Pegawai Badan Planologi Departemen Kehutanan RI Bidang Pengindraan Jauh. 2. Ir Suhariyanto, (63 th), Mantan Pegawai Departemen Kehutanan Bidang Employment And Management Kehutanan.
Majelis Hakim/Hakim Tunggal (Dilingkari salah satunya apakah perkara tersebut di periksa dengan Majelis Hakim atau Hakim Tunggal, jika Majelis Hakim (Minimal 3 orang hakim) namun yang hadir kurang dari 3 orang atau hanya 1 orang saja maka ditulis keterangan bahwa yang hadir hanya 2 orang atau 1 orang saja.
Jaksa Penuntut Umum
1. Bachtiar Sitompul, SH, MH 2. I Ketut Suarta, SH 3. Rahman Silaen, SH, MH
1. Riyono, SH, M.Hum 2. Andi Suharlis, SH, MH
Penasehat Hukum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dr Soesilo Aribowo, SH, MH, MSi M. Rudjito, SH, LLM Eva Nora, SH, MH Samsul Huda SH, MH FX Suminto Pujiraharjo, SH Hafiz Erman, SH Eritha Indah, SH
Panitera PeniteraPengganti
Pencatat
Nurul Fitria
Yarnis
Disahkan
Pemeriksaan Saksi NO 1
2
3
4
5
6 7 8
9 10
TAHAPAN PERSIDANGAN Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada JPU dan PH/ terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi/ saksi ahli keruang sidang Terdakwa menempati tempatnya disamping PH Jumlah saksi yang dihadirkan JPU 4 orang Saksi yang sesuai dengan bunyi pasal 185 ayat 2 KUHAP, yaitu: keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya Saksi yang diajukan hadir dipersidangan Apabila saksi tidak hadir Hakim menanyakan apakah saksi telah dipanggil secara sah oleh JPU atau terdakwa /PH Hakim menanyakan kesehatan saksi/ saksi ahli Hakim menanyakan identitas saksi/ saksi ahli Hakim menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan sedarah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa. a. Jika ‘YA’ diperdalam dengan dialog Saksi/ saksi ahli disumpah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi/ saksi ahli a. Diperjelasdengan dialog
YA
TIDAK
KETERANGAN
JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi/ saksi ahli. a. Diperjelas dengan dialog
11
12
Terdakwa/ PH mengajukan pertanyaan kepada saksi/ saksi ahli a. Diperjelas dengan dialog. Setiap saksi selesai memberikan keterangannya Hakim menanyakan kepada terdakwa benar/ tidak keterangan saksi tersebut. Apakah saksi/ saksi ahli menarik kembali keterangan dalam BAP penyidik
13
14
ďƒź
ďƒź
ďƒź
ďƒź
Catatan: -
Sidang dimulai pukul 10.10 dengan menghadirkan 2 saksi ahli. Saksi ahli pertama, Wardoyo jelaskan soal peta pencitraan landset dari ke 9 perusahaan yang izin BKTnya disahkan terdakwa. Penjelasan dilengkapi peralatan proyektor dan screen. Data yang ditampilkan peta tutupan hutan pada 2002 dan 2005. Dari peta dan penjelasan yang diberikan, dapat diketahui perubahan tutupan hutan yang berada dalam kawasan izin dari kesembilan perusahaan.
-
Saat sidang baru dimulai, tak banyak pengunjung yang datang. Hanya beberapa media yang hadir meliput sidang.
-
Beberapa kali handphone dari pengunjung berbunyi. Hakim memberikan peringatan serta polisi yang mengamankan ruang sidang agar menerima telepon dluar ruang sidang.
-
Saksi ahli jelaskan perbedaan warna peta menunjukkan perbedaan tutupan lahan. Juga 3 kriteria yang digunakan dephut untuk melihat kondisi hutan. Tertutup vegetasi, tak ada vegetasi dan tidak ada data. Hal ini dikarenakan pengindraan jauh yang gunakan satelite melihat keadaan hutan tertutup oleh awan dan tidak dapat
digunakan sebagai dasar perhitungan. Kalaupun ada data dengan area tertutup awan, syaratnya data itu bisa digunakan kalau area tuupan awanya kurang dari 10 % -
Untuk pembedaan antara hutan alam dan hutan tanaman, ahli menjelaskan hal itu dapat diketahui ketika melihat pola. Hutan alam yang tentunya berwarna hijau tua akan banyak dan tidak berpola. Beda dengan hutan tanaman yang dibuat manusia. Akan ada pola sejajar, garis ataupun koridor yang menunjukkan bahwa hutan tersebut ditata, bukan alami.
-
Akurasi dari peralatan citra landset yang digunakan dephut, sekitar 90-95 %. Karena hanya menggunakan 3 kriteria. Untuk resolusi pemetaan, skalanya adalah 1: 100.000 cm. Artinya, 1 cm di peta mewakili 100 ribu cm dikenyataannya. Dan pembesaran yang digunakan adalah 1 elemen di citra landset mewakili 30 x 30 m data di lapangan. Pemantauan dilakukan 3 tahun sekali. Berawal dari 1999 hingga sekarang.
-
Dari 2002 hingga 2005 terjadi penebangan hutan alam dikawasan perizinan. Perubahan signifikan terlihat dari area berwarna hijau tua di 2001, berubah jadi merah yang berarti tak ada vegetasi pada 2007.
-
Samsul Huda, Penasehat Hukum terdakwa menanyakan apakah ahli punya data untuk tahun 2004. Karena bisa jadi hutan sudah ditebang dari sebelum-sebelumnya, izinya baru di berikan pada 2004. Untuk menanggapinya, ahli hanya bisa menjawab PH dapat menggunakan perhitungan tafsiran. Karena pergerakan hutan tidaklah cepat. Pasti lambat. Antara 2004 dan 2005 tidak akan terlalu jauh perbedaan yang diperoleh.
-
Pemeriksaan saksi ahli berakhir pada 11.48. saksi kedua memasuki ruang sidang pukul 11.52. Ir Suhariyanto dari Dephut jelaskan soal aturan dalam pengelolaan kehutanan. Ahli dapat menjelaskan aturan-aturan dasar dengan baik. Ia tak perlu melihat catatan dan menjelaskan dengan fasih. Sampai hakim tak menyadari bahwa ia banyak bertanya sampai pukul 14.30 untuk skorsing sidang.
-
Penjelasan pembukaan soal kriteria hutan yang dapat dijadikan landasan pemberian izin hutan tanaman. Berdasarkan kepmenhut 10.1, dinyatakan bahwa areal yang dapat digunakan adalah hutan produksi, padang ilalang serta semak belukar. Timbul pertanyaan bahwa representasi keadaan seperti ini di Riau sangatlah susah karena banyaknya hutan alam. Dengan tegas ahli menjawab bahwa jika memang seperti itu, izin yang dikeluarkan bukanlah izin hutan tanaman, melainkan izin pengelolaan hutan alam.
-
Juga dibahas soal land clearing. Faktanya di lapangan, kegiatan ini adalah penebangan hutan alam secara keseluruhan dan akhirnya diganti dengan hutan tanaman. Menurut ahli ini bukanlah land clearing melainkan konversi hutan alam menajdi hutan tanaman. Ini tentu berbeda dari tujuan awal dibentuknya PP no 6 tahun 1999 dan UU nomor 41 tahun 2003 yang jelaskan bahwa tindakan pemberian izin untuk hutan tanaman merupakan salah satu bentuk menghilangkan ancaman akan hilangnya hutan diindonesia. Dengan begitu beberapa lahan yang tidak produktif lagi seperti semak belukar dan alang-alang dijadikan hutan kembali dengan hutan tanaman.
-
Soal wewenang yang diberikan dalam pengesahan izin, pejabat teknis memiliki kewajiban untuk menelaah dan menyaring prizinan. Jika ada yang tak sesuai dengan aturan, maka pejabat teknis wajib menolaknya. Jika tetap diterima maka izin tersebut telah cacat hukum.
-
Persoalan terkait penandatanganan BKT oleh terdakwa, ahli menjelaskan jika memang Gubernur yang ingin menandatangani BKT, harus memperoleh izin dari pejabat berwenang.
-
Juga menyoal tentang Kepmen 45 tahun 2004 yang nyatakan bahwa dalam waktu 30 hari jika izin tak disahkan oleh pejabat terkait, maka secara otomatis izin tersebut telah berlaku. Menurut ahli ini bukan otomatis langsung berlaku lewat 30 hari. Melainkan ada kriterianya. Perusahaan yang syarat administratif serta dokumennya telah lengkap dan sudah bolak balik perbaikan dan sebenarnya dinilai fit dan bisa disahkan, tapi belum juga disahkan bisa menggunakan aturan ini. Tapi kalau perusahaan yang tak ada usaha perbaikan dokumen, melengkapi seluruh syarat tidak bisa menerapkan aturan ini.
-
Pukul 15.54 hakim mengingatkan PH terdakwa untuk tidak menyerang pribadi ahli terkait pembuatan aturan dari Dephut yang membingungkan hingga terjadi multitafsir. Pada 15.58 hakim kembali menegaskan kepada PH soal memastikan ahli menjawab apakah terdapat cacat hukum dari surat keputusan yang dikeluarkan. Karena ahli tidak paham dalam soal perundang-undangan. Jika mau memastikan, maka datangkan saksi ahli dalam perundang-undangan. Namun ahli ini tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut.
-
Dari keterangan ahli yang diberikan, ketika hakim menanyakan apakah ada tanggapan dari terdakwa, tidak keberatan adalah jawabannya. Karena kesemuanya merupakan penjabaran hal teknis yang tidak ia pahami karena ia baru menjabat.
-
Sidang ditutup pukul 16.10. Agenda selanjutnya persidangan menghadirkan ahli dari BPKP untuk persoalan perhitungan kerugian negara serta menghadirkan Syuhada Tasman yang masih sakit dan dirawat di RS Awal Bross karena sakit ginjal. Sidang dilaksanakan tanggal 8 dan 9 Januari 2014.
Pencatat
(Nurul Fitria)
Disahkan