Dakwaan Syuhada Tasman by Senarai ID

rtrFI,K ISI PEMBERANTASAN KORUPSI

REPUBLIK INDONESIA " Untuk Keadilan "

SURAT DAKWAAN NOMOR : DAK-41

12411212011

ATAS NAMA TERDAKWA lr. SYUHADA TASMAN, MM.

Jakarta, 14 Desember

2011

r(PK KOMISI

MBE RANTASAITI KORUPS

'UNTUK KEADILAN "

SURAT DAKWAAN NOMOR : DAK-41 /2411212011

IDENTITAS TERDAKWA

: : : :

Nama lengkap Tempat lahir Umur / tanggal lahir

Jenis kelamin

lr. SYUHADA TASMAN, MM.

Bengkalis, Riau. 53 tahun / 26 Mei 1958 Laki-laki.

Kebangsaan/

: lndonesia. : Jalan Merak No.20, Pekanbaru, Riau. : lslam : PNS Kepala Dinas Perindustrjan

Kewarganegaraan Tempat tinggal Agama Pekerjaan

Kabupaten Bengkalis (Mantan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau).

Pendidikan

PENAHANAN

PENYIDIK

S-2

Penahanan di Rutan Polda Metro Jaya, terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2011 sld28 Nopember2011.

PENUNTUT UMUM

Penahanan

di Rutan Polda Riau, terhitung mulai

November 2011 s/d

tanggal 29 limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

G. DAKWAAN: Elifiru

mrffi.' Bahwaterdakwalr. syuHADA TASMAN, MM., ketika menjabat selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2003 s/d 2004 baik

bertindak secarb sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan lr. TENGKU zuHELMl, Msi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten pelalawan tahun 2002 s/d 2003, pr. SELARAS ABADT urAMA, pr. MITRATAN|NUSA SEJATI, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, CV, PUTRI LINDUNG BUI.AN, CV

TUAH NEGERI,

cv. BHAKTT PRAJA

MUL|A, dan H. TENGKU AZMUN JAAFAR, sH selaku Bupati pelalawan periode tahun 2001 sld 2006, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan Desember 2402 sampai dengan bulan September 2003, atau setidak-tidaknya dalam

kurun waktu tahun 2002 s/d tahun 2003 bertempat di Kantor pemerintah Kabupaten Pelalawan Jalan Raya Lintas Timur No.37g pangkalan Kerinci Pelalawan, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten pelalawan Jalan Raya Lintas Timur Pangkalan Kerinci pelalawan, Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Riau Jl. Jendral Sudirman No. 468 Pekanbaru Riau, atau setidaktidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal s jo. pasal 3s ayat

(1), (2), (4) undang-Undang Nomor : 46 Tahun 200g rentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl No.022lKMNSKllll2}11 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Pekanbaru yang benrvenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan serangkalan perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sentdiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara merawan hukum yaitu menilai dan mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) atas nama PT. SELAMS ABADI UTAMA, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. RIMBA MUTIAM PERMAI, CV. PUTRI LINDUNG

cv ruAH NEGERT, dan cV. BHAKTT PRAJA MULIA, yang lokasi areal kerjanya di wirayah Kabupaten perarawan propinsi Riau, secara BULAN,

rei"rer-'fiar'rEam lllilp5nSi

dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-

aqEal 06 November

2000 tentang Pedoman Pemberian ljin Usaha

Fumnmulnfrmn Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri hltidlttruurwwr

['lomor: 2llKpts-1112001 tanggal 31 Januari 2001tentang Kriteria

dfim Sarrdar ljin

mffi itltan flimmn8

Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman

Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-

tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun,

ffimmcana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan fir,aUn

pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002

tur-rEgal

08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Femg'e{olaan

Rencana

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan,

;renanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, memperkaya diri scndrin atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah memperkaya

PT.

SE-ARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp. 76.467.312.476,70 (tujuh puluh enam miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu

empat ratus tujuh putuh enam rupiah tujuh putuh sen), PT. MITRA TANINUSA SEJATI sejumlah Rp. 5.502.864.284,94 (lima miliar lima ratus dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh

empat rupiah sembilan puluh empat sen), PT. RIMBA MUTIAM PERMAI sejumlah Rp. 6.529.769.884,- (enam miliar lima ratus dua puluh sembilan

juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), CV. PUTRI LINDUNG BULAN sejumlah Rp. 8.942.605 .844,76 (delapan mitiar sembilan ratus empat putuh dua juta enam

ratus lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen), CV. TUAH NEGERI sejumlah Rp.25.908.403,693,82 (dua puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus tiga ribu enam ratus sembilan

puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen) dan CV. BHAKTI PRAJA MULIA sejumlah Rp. 29.673.540.110,67 (dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu seratus sepuluh rupiah enam puluh tujuh sen), yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara yaitu telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 153.024.496.294,89 (serafus lima puluh tiga milyar dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah

tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

H. TENGKU AZMUN JMFAR, SH selaku Bupati Pelalawan pada sekitar

bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Januari 2003, telah menerbitkan ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada CV. PUTRI LINDUNG BULAN, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELAMS ABADI UTAMA, CV. TUAH NEGERI dan CV. BHAKTI PMJA MULIA, yang mana

areal yang diberikan IUPHHK-HT tersebut memiliki potensi kayu lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-ll/2000 tanggal

Nopember 2000

dan Kepmenhut

No.

2llKpls-1112001 tanggal 31 Januari 2001tentang Kriteria dan Standar ljin

Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yaitu:

Keputusan Bupati No. 522.21lIUPHHKHTXII/20021005 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada SELARAS ABADI UTAMA seluas

13.600 Ha (brutto) dan

PT.

11.690

Ha (netto)di Kab. Pelalawan

Keputusan Bupati No. 522.21|!UPHHKHT/|/2003/006 tanggal 25 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV. TUAH NEGERI seluas

1.500 Ha di Kab. Pelalawan.

Keputusan Bupati No. 522.21||UPHHKHT/|/2003/005 tanggal 25 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV. PUTRI LINDUNG BULAN seluas

2.500 Ha di Kab. Pelalawan.-----

4) Keputusan Bupati No. 522.21|IUPHHKHT/|/2003/009

tanggal 27

Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. MITRA TANI NUSA SEJATI seluas

t 7.300 Ha di Kab. Pelalawan.

Keputusan Bupati No. 522.21||UPHHKHT/I/2003/008 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. RIMBA MUTIARA PERMAI seluas

* 9.000 Ha di Kab. Pelalawan.

Keputusan Bupati No. 522.21|!VPHHKHT/1120031011 tanggal 28

Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada

CV.

ffiilfiKrI PRAJA MULIA setuas r s.800

llMhre

Ha di Kab. petalawan.

sekitar tahun 2003 menerima permohonan penilaian dan

lFwps*ran Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT)

Usaha

ffi*anHasilHutanKayuPadaHutanTanaman(UPHHKHT)PT.

lh Ulffii"

Abadi Utama, PT. Mitra Tani Nusa Sejati, pT. Rimba Mutiara CV. Putri Lindung Bulan, CV. Tuah Negeri dan CV. Bhakti praja

ilfdha yang masing-masing tetah memperoreh IUPHHKHT dari H. TEldGKu MMUN JMFAR,SH tersebut yang mana RKT tersebut dfiadikan sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu di areal I.FHHKHT dalam rangka land ctearing yang isinya antara lain memuat FerlEana penebangan

dan target produksi dalam rangka penyiapan

btlallt, dengan surat: -----------

1! surat dari PT. selaras Abadi Utama,

Nomor 2glsAullll2003 tanggal

14 Pebruari 2003 perihal pengesahan RKT 2003 UPHHKHT pr. Selaras Abadi Utama.

Surat dari Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati, Nomor 40/MTs/llll2a03 tanggal 31 Maret 2oo3 yang ditujukan kepada

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihar pengesahan RKT 2003 UPHHKHT PT. Mitra Taninusa Sejati 3)

surat dari Direktur PT. Rimba Mutiara permai, Nomor

39/RMP/PKUlllll2003 tanggal 31 Maret 2003 yang ditujukan kepada

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal pengesahan RKT 2003 UPHHKHT PT. Rimba Mutiara permai. 4)

Surat dari Direktur CV. putri Lindung Bulan, Nomor

10/IUPHHKHT/PLB/|V/2003 tanggat 29 Aprit 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan provinsi Riau perihal pengesahan RKT 2003 UPHHKHT CV. putri Lindung Butan.

Surat dari Direktur CV. Tuah Negeri, Nomor

10/IUPHHKHTffN/|V/2003 tanggar 29 Aprit 2o0g yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan provinsi Riau perihal pengesahan RKT 2003 UPHHKHT CV. Tuah Negeri.

6) Surat dari Direktur cV. Bhakti praja

Muria, Nomor : 01/BpMA//2003

tanggal 27 Mei 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal pengesahan RKT 2003 UPHHKHT cV. Bhakti Praja Mulia.

yang tembusan permohonan tersebut disampaikan kepada lr. TENGKU zuHELMl selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten pelalawan Terdakwa selanjutnya menerima pertimbangan teknis URKT TupHHKHT dari lr. Tengku Zuhelmi yaitu:

1) surat Nomor : sz2.1tpilpHTVvtzoo3l47o tanggat 21 Maret 2oog perihal pertimbangan teknis URKT-|UPHHKHT tahun 2ooz An. pr. selaras Abadi Utama, yang isinya antara lain menyebutkan potensi kayu rata-rata per hektar untuk sebesar 115,10 m3/Ha dengan

. . . .

Pohon diameter 0B cm s/d 1g cm = gg,37 m3lHa Pohon diameter 20 cm s/d 2g cm

1g,36 m3/Ha

Pohon diameter 30 cm s/d 4g cm = 5,gg m3/Ha Pohon diameter S0 cm Up

0,38 m3/Ha

Blok URKT seluas areat 6562 Ha. 2) Surat Nomor

3) Surat Nomor

: S221Pllxl2}02fi905

S22.1lpVXtt2O02l1904 tanggat 25 Nopember 2002 perihal pertimbangan teknis URKT UPHHKHT tahun 2003 An. PT. Mitra Taninusa Sejati tangg

25 Nopember 2002

perihal pertimbangan teknis URKT-IUpHHKHT tahun 2003 An. PT.

Rimba Mutiara Permai.

4) surat Nomor

s22.1tpirpTTRwt20o3/s80 tanggat 26 Mei 2003 perihal pertimbangan teknis URKTIUPHHKHT tahun 2oo3 An. cV. Putri Lindung Bulan, yang isinya antara lain menyebutkan potensi

kayu rata-rata per hektar untuk semua jenis kayu pada : ---------------Blok sel Air Hltam Kanan sebesar 1gz,a7 mB/Ha dengan perincian:

Pohon dlameter 0g cnr s/d 19 cm = gg,1g m3/Ha

. . .

Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm

25,45 m3/Ha

Pohon diameter 30 cm s/d 49 cm = 17,31 m3lHa Pohon diameter 50 cm Up

1,73 m3/Ha.

Blok Sei Pebakalan sebesar 106,05 m3/Ha dengan perincian:

. . . .

Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 79,37 Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm

m3l{a

= 22,89 m3/Ha

Pohon diameter 30 cm s/d 49 cm = 3,46 m3/Ha Pohon diameter 50 cm Up

0,33 m3/Ha.

Pada areal bekas perambahan sebesar 30,66 m3/Ha dengan perincian: Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 23,93 m3/Ha Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm

5) Surat Nomor

6,73 m3/Ha

522.11P1|PHTRA//2003/881 tanggal

26 Mei 2003

perihal pertimbangan teknis URKT-IUPHHKHT tahun 2003 An. CV.

Tuah Negeri, yang isinya antara lain menyebutkan potensi kayu rata-rata per hektar untuk sebesar 135,23 m3/Ha dengan perincian

. . . .

Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 100,98 m3/Ha Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm

= 24,72 m3l{a

Pohon diameter 30 cm s/d 49 cm = 8,60 m3/Ha Pohon diameter 50 cm Up

6) Surat Nomor

= 0,93 m3/Ha

522.1lPlA/lll/200311215 tanggal 01 Agustus 2003

perihal pertimbangan teknis URKT-IUPHHKHT tahun 2003 An. CV.

Bhakti Praja Mulia, yang isinya antara lain menyebutkan potensi

kayu rata-rata per hektar untuk sebesar 170,85 m3/Ha dengan perincian

. Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 1 27,59 m3/Ha . Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm =

,23 mSlHa

. Pohon diameter 30 cm s/d 49 cm = 10,85 m3/Ha

. Pohon diameter 50 cm Up

1,18 m3/Ha

Blok URKT seluas s800 Ha, terdiri dari bekas tebangan 3650 Ha dan arealtidak produktif 2150 Ha. -----

Terdakwa

atas permohonan peniraian dan pengesahan

uRKT

UPHHKHT dari perusahaan-perusahaan serta pertimbangan teknis dari

lr.

TENGKU zuHELMl tersebut, kemudian memerintahkan lr. slNYoRlrA selaku Kasubdin Pengembangan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau untuk menindaklanjuti dan atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian FREDERIK

lr. slNyoRlrA

memerintahkan

lr.

suLl selaku Kepala seksi Pengembangan Hutan Tanaman

untuk berkoordinasi dengan lr. SANDM WIBAWA selaku Kepala seksi

Bina Pemanfaatan Hutan Alam untuk membuat Nota Dinas tentang penghitungan potensi tegakan kayu hutan alam pada areal yang dimohonkan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT tersebut. ------

lr. SANDM

WIBAWA selanjutnya membuat Nota Dinas tentang penghitungan potensi tegakan kayu hutan alam pada areal yang dimohonkan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT terhadap keenam perusahaan tersebut dengan kesimpulan bahwa di datam blok RKT UPHHKHT yang diusulkan terdapat potensi kayu untuk semua jenis kayu lebih besar dari 5 M3/Ha.

Berdasarkan nota dinas tersebut, lr. slNyoRlrA dan lr. FREDERIK suLl

membuat konsep surat penolakan pengesahan URKT UPHHKHT perusahaan-perusahaan dimaksud, karena kondisi areal yang dimohonkan pengesahan URKT UpHHKHT tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kepmenhut No.10.1/Kpts-llt2ooo dan Kepmenhut No. 21lKpts-ll/2001, namun Terdakwa menolak untuk menandatangani konsep eurat tersebut dan memerintahkan kepada lr.

slNYoRlrA dan lr. FREDERIK suLl untuk membuat konsep surat permohonan persetujuan pengesahan RKT UpHHKHT kepada Gubernur Provinsi Riau, padahal berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-lvzaog tanggal 02 Mei 2oo3 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Tanaman bahwa penerbitan keputusan pengesahan RKT UPHHKHT adalah kervenangan dari Kepala Dinas Kehutanan propinsi tanpa harus mendapat persetujuan Gubernur;

--_-______

Terdakwa meskipun mengetahui bahwa arear TupHHKHT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur daram ketentuan Kepmenhut No.10.1/Kpts-ll/2000, Kepmenhut No. 21lKpts-lt/2001, peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2oo2 tanggal 0g Juni 2oo2 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan dan penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, pemanfaatan Hutan dan penggunaan Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151iKpts-lll2ooa tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun,

Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman serta surat Dirjen Bina produksi

Kehutanan No: ffiru|-pHTrzoog tanggal

Februari 2003, tetap

melakukan pengesahan URKT yang diajukan oleh 6 (enam) perusahaan tersebut dengan menerbitkan : -------

1) KPTS/522.2/PK13711 tanggal 8 Mei 2003 tentang pengesahan RKTIUPHHKHT tahun 2003 a.n. pr sELAMs ABAD| urAMA diarear seluas 6.562 Ha (Bruto) atau seluas 4.g00 Ha (netto).

2) KPTS/522.2\PK\BT24 tanggat

september 2003 tentang

pengesahan RKT-IUPHHKHT a.n. MITRA TANINUSA SEJATI di areal seluas 71S Ha (Bruto) atau 615 Ha (Netto)

KPTS/522.21PK1a424

tanggat

september 2003 tentang

pengesahan RKT-IUPHHKHT a.n. CV. RIMBA MUTIARA PERMAI diareal seluas 800 Ha (Bruto) atau 690 Ha (Netto).

KPTS/522.21PK11416 tanggal s Juli 2003 tentang pengesahan RKTIUPHHKHT a.n. cv. purRt LINDUNG BULAN di areat setuas

2.s00

Ha (Bruto) atau 1.710 (Netto).

KPTS/522.21PK11616 tanggat

s Juli 2oo3 tentang pengesahan RKTIUPHHKHT tahun 2003 atas nama cv. TUAH NEGERT diareat seluas 1.500 Ha (Bruto) atau 1.130 Ha (Netto).

6) KPTsts22.aPw74zg tanggar

september 2003 tentang

Pengesahan RKT-IUPHHKHT tahun 2003 a.n. cV. BHAKTI PRAJA MULIAdi areal seluas 3.6s0 Ha (Bruto) atau 3.340 Ha (Netto).

Berdasarkan RKT UPHHKHT yang telah disahkan oleh rerdakwa, kemudian perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penebangan kayu hutan alam pada areal IUPHHKHT dengan jumlah tegakan hutan alam yang ditebang sebagai berikut: -----------Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu No

Nama Perusahaan

PT Mitra Tani 1

Nusa Sejati 2

Meranti

Campuran

KBK

BBS

(M1

(M')

(M1

2,740.10

22,183.61

1,181.39

3,174.70

CV Putri 50,760.51

Lindung Bulan. PT Rimba

642.80

Mutiara Permai

1,934.95

2,796.46

24,791.21

PT Selaras

380,793.99

AbadiUtama. CV Tuah

Negeri

6,116.14

28,212.10

17,325.97

144,923.99

28,979.67

651655.31

CV Bhakti Praja Mulia

TOTAL

1,824.19

5,109.65

Bahwa hasil penebangan kayu hutan aram oleh pr. selaras Abadi Utama, cV. Tuah Negeri dan cV. putri Lindung Bulan dijual kepada pr. Riau Andalan Pulp and Paper (RApp);

Bahwa nilai kayu yang ditebang oleh perusahaan-perusahaan tersebut

berdasarkan laporan hasil penebangan dikalikan denga tarif/harga

satuan kayu yang ditetapkan Menteri perdagangan Perindustrian/Menteri Perdagangan

pada waktu

dan

penebangan

dilakukan sebesar Rp.163.078.102.164,- (serafus enam puluh tiga mitiar tujuh puluh delapan juta seratus dua ribu seratus enam putuh empat ruptah) dengan perinclan

1l NILAI KAYU No

Nama Perusahaan (Rp)

PT Mita Tani Nusa Sejati

CV Pubi Lindung Bulan

PT Rimba Mutiara Permai

PT Selaras Abadi Utama

77,679,913,560.00

CV Tuah Negeri

28,786,746,000,00

CV Bhakti Praja Mulia

33,098,991,840.00

Jumlah

0,627,536,940.00 10,355,144,040.00 6,529,769,894.00

163,079,102,164.00

Bahwa dari nilai seluruh hasil penebangan kayu hutan alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, setelah dikurangi setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR),

telah memperkaya perusahaan atau korporasi masing-masing sebagai berikut: -----------1) PT. SELARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp. 76.467.312.476,70 (tuiuh

puluh enam miliar empat ratus enam puluh tuiuh iuta tiga ratus dua belas ribu empat ratus tujuh putuh enam rupiah tuiuh putuh sen);

---

2) PT. MITRA TANINUSA SEJATI sejumlah Rp. 5.502.864.284,94 (lima

miliar lima ratus dua iuta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh empat sen); 3) PT. RIMBA MUTIAM PERMAI sejumlah Rp. 6.529.769.884,- (enam

miliar lima ratus dua puluh sembilan iuta tuiuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah); 4)

PT. PUTRI LINDUNG BULAN sejumlah Rp.

8.942.605.844,76

(delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua iuta enam ratus lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah tuiuh puluh enam sen); 5) CV. TUAH NEGERI sejumlah Rp.25.908.403,693,82 (dua puluh lima

miliar sembilan ratus delapan juta empaf rafus tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen);

6) CV. BHAKTI PR.A,,A MULIA sejumlah Rp. 29.673.540.110,67(dua

puluh sembilan miliar enam ratus tujuh putuh tiga juta lima ratus empat puluh ribu seratus sepu/uh rupiah enam puluh tujuh sen); ----

Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 153.024.496.294,gg (seratus

lima puluh tiga milyar dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari nilai hasil hutan yang diperoleh secara melawan hukum

setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan perincian sebagai berikut : ---

Nama

NILAI KAYU

Kerugian Keuangan

Penyetoran

Negara/daerah

Perusahaan (Rp)

PSOH (Rp)

0R (Rp)

(Rp)

PT Mitna Tani Nusa Sejati

6,627,536,840,00

107,206,100.00

1,017,466,4s5.06

5,502,8M,284.94

10,355,144,040.00

143,326,586.00

1,269,211,609.24

8,942,605,844.76

CV Putri 2

Lindung Bulan PT Rimba

Mutian

0,529,769,884.00

6,54,769,884.00

Permai PT Selanas

Abadi

77,679,913,560.00

225,052,031.00

987,549,052.30

76,467,312,476.70

28,786,746,000,00

528,328,002.56

2,350,014,303.62

25,908,403,693.82

33,098,991,840.00

M9,094,728.00

2,779,397,001.30

29,673,ilj,110.67

1,653,007,'97.56

E,403.63E,421.52

Utama

CV Tuah Negeri CV Bhakti Praja Mulia

163,078,,102,164.00

53,024,496,294.89

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 19gg tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

dengan undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsijo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDIAIR; Bahwa terdakwa lr. SYUHADA TASMAN, MM., ketika menjabat

selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2003 sld 2004 , baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan lr. TENGKU ZUHELMI, MSi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tahun

2002 s/d 2003, PT. SELARAS ABADT urAMA, PT. MrrRA TANINUSA SEJATI, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, CV. PUTRI LINDUNG BULAN, CV

TUAH NEGERI, CV. BHAKTI PRAJA MULIA, dan H. TENGKU AZMUN JAAFAR, sH selaku Bupati Pelalawan periode tahun 2001 s/d 2006, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan Desember 2002 sampai dengan bulan September 2003, atau setidak{idaknya dalam kurun waktu tahun 2002 s/d tahun

2003

bertempat

di Kantor Pemerintah

Kabupaten Pelalawan Jalan Raya Lintas Timur No.379 Pangkalan Kerinci Pelalawan, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Jalan Raya Lintas Timur Pangkalan Kerinci Pelalawan, Kantor Dinas Kehutanan Propinsi

Riau Jl. Jendral Sudirman No. 468 Pekanbaru Riau, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl No.O22lKMtuSKllt2}11 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berurenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang herdiri sendiri

sehingga merupakan beberapa. kejahatan, dengan

tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah menguntungkan PT. SELAMS ABADI UTAMA sejumlah Rp. 76.467.312.476,70 (tujuh puluh enam miliar empat ratus enam putuh tujuh

iuta tiga ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen), PT. MITRA TANINUSA SEJATI sejumlah Rp. s.s02.864.2a4,94 (lima miliar lima ratus dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh empat sen), pr. RIMBA MUTIARA PERMAI sejumlah Rp. 6.529.769.884,- (enam mitiar lima ratus dua

puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah),

cv.

PUTRI LINDUNG BULAN sejumlah Rp.

l4 8.942.605.W,76 (delapan miliar sembilan rafus empat puluh dua juta enam ratus lima rtbu delapan ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh enam

sen), CV. TUAH NEGERI sejumlah Rp.25.908.403,693,82 (dua putuh lima miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus tiga ribu enam ratus sembilan

puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen) dan CV. BHAKTI PRAJA MULIA seiumlah Rp. 29.673.540.110,67 (dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh

puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu seratus sepu/uh rupiah enam

puluh tujuh sen), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian dan pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKT

UPHHKHT) telah menilai

dan

mengesahkan RKT UPHHKHT atas

permohonan dari CV. PUTRI LINDUNG BULAN, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV.

TUAH NEGERI dan CV. BHAKTI PMJA MULIA, yang lokasi areal kerjanya di wilayah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, dengan tidak mengindahkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-ll/2000

tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 2llKpts-1112001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria

dan Standar ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kptslll2}O3 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002

tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan

dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang

dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 153.024.496.294,89 (seratus lima

puluh tiga milyar dua puluh empat juta empat rafus sembilan puluh enam ribu

dua ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan terdakwa dengan

cara-cara sebagai berikut: H. TENGKU AZMUN JMFAR, SH selaku Bupati Pelalawan pada sekitar

bulan Desember 2A02 sampai dengan bulan Januari 2003, telah menerbitkan ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada CV. PUTRI LINDUNG BULAN, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELAMS ABADI UTAMA, CV. TUAH NEGERI dan CV. BHAKTI PMJA MULIA, yang mana

areal yang diberikan IUPHHK-HT tersebut memiliki potensi kayu lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-ll/2000 tanggal

Nopember 2000

dan Kepmenhut No.

21lKpts-llZA01 tanggal 31 Januari 2001tentang Kriteria dan Standar ljin

Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yaitu:

1) Keputusan Bupati No. 522.21llUPHHKHT/Xlll2002l0A5 tanggal

Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada

PT.

SELAMS ABADI UTAMA sel uas

13.600 Ha (brutto) dan +. 11.690

Ha (netto) di Kab. Pelalawan.

2) Keputusan Bupati No.

522.21|!UPHHKHT/|/2003/006 tanggal 25

Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV. TUAH NEGERI seluas

t 1.500 Ha di Kab. Pelalawan,-..--

3) Keputusan Bupati No.

522.21|!UPHHKHT/!/2003/005 tanggal 25

Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV. PUTRI LINDUNG BULAN seluas

4) Keputusan Bupati No.

2.500 Ha di Kab. Pelalawan.

522.21|!UPHHKHT/I/2003/009 tanggal 27

Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. MITRA TANI NUSA SEJATI seluas

5) Keputusan Bupati No.

t 7.300 Ha di Kab. Pelalawan.

522.211IUPHHKHT/I/2003/008 tanggal 27

Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. RIMBA MUTIARA PERMAI seluas + 9.000 Ha di Kab. Pelalawan.-----

6) Keputusan Bupati No.

522.21|IUPHHKHT/1120A31011 tanggal 28

Januari 2OO3 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada

CV.

t6 BHAKTI PRA",A MULIA seluas

t 5.800 Ha di Kab. pelalawan.

Terdakwa sekitar tahun 2003 menerima permohonan peniraian dan

pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) PT.

Selaras Abadi Utama, PT. Mitra Tani Nusa Sejati, PT. Rimba Mutiara Lestari, CV. Putri Lindung Bulan, CV. Tuah Negeri dan CV. Bhakti Praja

Mulia yang masing-masing telah memperoleh IUPHHKHT dari H. TENGKU AZMUN JMFAR,SH tersebut yang mana RKT tersebut dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu

areal

IUPHHKHT dalam rangka land clearing yang isinya antara lain memuat

rencana penebangan dan target produksi dalam rangka penyiapan Iahan, dengan surat:

1) Surat dari PT. Selaras Abadi Utama, Nomor 28l9AUllll2003 tanggal 14 Pebruari 2003 perihal pengesahan RKT 2003 UPHHKHT PT. Selaras Abadi Utama.

2) Surat dari Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati, Nomor 40/MTS/lll/2003 tanggal 31 Maret 2003 yang ditujukan kepada

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal pengesahan RKT 2003 UPHHKHT PT. Mitra Taninusa Sejati .

3) Surat dari Direktur PT. Rimba Mutiara Permai, Nomor

39/RMP/PKU/lll/2003 tanggal 31 Maret 2003 yang ditujukan kepada

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal pengesahan RKT 2003 UPHHKHT PT. Rimba Mutiara Permai.

4) Surat dari Direktur CV. Putri Lindung Bulan, Nomor

10/IUPHHKHT/PLB/!V/2003 tanggal 29 April 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dlnas Kehutanan Provinsi Riau perihal pengesahan RKT 2003 UPHHKHT CV. Putri Lindung Bulan.

Surat dari Direktur CV. Tuah Negeri, Nomor 10/IUPHHKHTffN/|V/2003 tanggal 29 April 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal pengesahan RKT 2003 UPHHKHT CV. Tuah Negeri.

Surat dari Direktur CV. Bhakti Praja Mulia, Nomor : 01/BPMA//2003

tanggal

27 Mei 2003 yang

ditujukan kepada Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Riau perihal pengesahan RKT 2003 UPHHKHT CV. Bhakti Praja Mulia.

yang tembusan permohonan tersebut disampaikan kepada lr. TENGKU ZUHELMI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan. -------Terdakwa selanjutnya menerima pertimbangan teknis URKT IUPHHKHT

dari lr. Tengku Zuhelmi yaitu: --

1) Surat Nomor

: 522.11P\IPHTRA//20031470 tanggal 21 Maret 2003

perihal pertimbangan teknis URKT-IUPHHKHT tahun 2003 An.

PT.

Selaras Abadi Utama, yang isinya antara lain menyebutkan potensi

kayu rata-rata per hektar untuk sebesar 115,10 m3/Ha dengan perincian

. . . .

Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 89,37 m3lHa Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm

19,36 m3/Ha

Pohon diameter 30 cm s/d 49 cm = 5,99 m3/Ha Pohon diameter 50 cm

= 0,38 m3/Ha

Blok URKT seluas areal 6562 Ha. 2) Surat Nomor

: 522.1 lPllxll2002l1904 tanggal 25 Nopember 2002

perihal pertimbangan teknis URKT UPHHKHT tahun 2003 An.

PT.

Mitra Taninusa Sejati. 3) Surat Nomor

: 522.1lPllxll2012l1905

tanggal 25 Nopember 2002

perihal pertimbangan teknis URKT-IUPHHKHT tahun 2003

An.

PT.Rimba Mutiara Permai.

4) Surat Nomor

522.11P|IPHTRA//2003/880 tanggal

26 Mei 2003

perihal pertimbangan teknis URKTIUPHHKHT tahun 2003 An.

CV.

Putri Lindung Bulan, yang isinya antara lain menyebutkan potensi kayu rata-rata per hektar untuk semua jenis kayu pada : ---------------

Blok

Sei

perincian:

Air Hitam Kanan sebesar 132,67 m3/Ha

dengan

. . .

Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 88,18 m3/Ha Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm

25,45 m3/Ha

Pohon diameter 30 cm s/d 49 cm = 17,31 m3/Ha Pohon diameter 50 cm Up

1,73 m3/Ha.

Blok Sei Pebakalan sebesar 106,05 m3/Ha dengan perincian: Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 79,37 m3/Ha Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm

22,89 m3/Ha

Pohon diameter 30 cm s/d 49 cm = 3,46 m3/Ha

Pohon diameter 50 cm Up

= 0,33 m3/Ha.

Pada areal bekas perambahan sebesar 30,66 m3/Ha dengan perincian: Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 23,93 m3/Ha Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm

5) Surat Nomor

= 6,73 m3/Ha

522.11P||PHTR //2003/881 tanggal

26 Mei 2003

perihal pertimbangan teknis URKT-IUPHHKHT tahun 2003 An. CV.

Tuah Negeri, yang isinya antara lain menyebutkan potensi kayu rata-rata per hektar untuk sebesar 135,23 m3iHa dengan perincian

. . . .

Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 100,98 m3/Ha Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm

= 24,72

m3lHa

Pohon diameter 30 cm s/d 49 cm = 8,60 m3/Ha Pohon diameter 50 cm Up

6) Surat Nomor :

0,93 m3/Ha

522.1lPlA/lll/200311215 tanggal 01 Agustus 2003

perihal pertimbangan teknis URKT-IUPHHKHT tahun 2003 An. CV. Bhakti Praja Mulia, yang isinya antara lain menyebutkan potensi

kayu rata-rata per hektar untuk sebesar 170,85 m3/Ha dengan perincian

. .

Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 127,59 m3/Ha Pohon dlameter 20 cm s/d 29 cm

31,23 m3/Ha

Pohon diameter 30 cm s/d 49 cm = 10,85 m3/Ha

Pohon diameter 50 cm Up

1,18 m3lHa

Blok URKT seluas 5800 Ha, terdiri dari bekas tebangan 3650 Ha dan areal tidak produktif 2150 Ha.

Terdakwa

----

atas permohonan penilaian dan pengesahan

URKT

UPHHKHT dari perusahaan-perusahaan serta pertimbangan teknis dari

lr.

TENGKU ZUHELMI tersebut, kemudian memerintahkan lr. SINYORITA selaku Kasubdin Pengembangan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau untuk menindak lanjuti dan atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian

lr.

SINYORITA memerintahkan

lr.

FREDERTK SULI selaku Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman

untuk berkoordinasi dengan lr. SANDM WIBAWA selaku Kepala Seksi

Bina Pemanfaatan Hutan Alam untuk membuat Nota Dinas tentang penghitungan potensi tegakan kayu hutan alam pada areal yang dimohonkan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT tersebut. ------

lr. SANDM

WIBAWA selanjutnya membuat Nota Dinas tentang

penghitungan potensi tegakan kayu hutan alam pada areal yang dimohonkan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT terhadap keenam perusahaan tersebut dengan kesimpulan bahwa di dalam blok RKT UPHHKHT yang diusulkan terdapat potensi kayu untuk semua jenis kayu lebih besar dari 5 M3/Ha. Berdasarkan nota dinas tersebut, lr. SINYORITA dan lr. FREDERIK SULI

membuat konsep surat penolakan pengesahan URKT UPHHKHT perusahaan-perusahaan

dimaksud, karena kondisi areal

yang

dimohonkan pengesahan URKT UPHHKHT tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kepmenhut No.10.1iKpts-||12000 dan Kepmenhut No. 21lKpts-ll/2001, namun Terdakwa menolak untuk menandatangani konsep surat tersebut dan memerintahkan kepada lr. SINYORITA

dan lr. FREDERIK SULI untuk membuat konsep

surat

permohonan persetujuan pengesahan RKT UPHHKHT kepada

Gubernur Provinsi Riau, padahal berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-1112003 tanggal 02 Mei 2003 tentang

Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman bahwa penerbitan keputusan pengesahan RKT UPHHKHT adalah kewenangan dari Kepala Dinas Kehutanan propinsi tanpa harus mendapat persetujuan Gubernur; -..--------

Terdakwa meskipun mengetahui bahwa areal IUPHHKHT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT tidak sesuai dengan , kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Kepmenhut No.10.1/Kpts-ll/2000, Kepmenhut No. 21tKptslll2}o1, peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni zoo2 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan penggunaan Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 1b1lKpts-lll2oo3

tanggal 02

Mei

2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja usaha pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman serta surat Dirjen Bina produksi Kehutanan No: 834/|-PHTI2003 tanggal 0s Februari 2003, tetap melakukan pengesahan URKT yang diajukan oreh 6 (enam) perusahaan tersebut dengan menerbitkan

KPTS/522.21PV3711 tanggal

Mei 2003 tentang pengesahan RKT-

IUPHHKHT tahun 2003 a.n. PT SELAMS ABADT UrAMA diareat seluas 6.562 Ha (Bruto) atau seluas 4.800 Ha (netto)

tanggal 23 september 2003 tentang pengesahan RKT.IUPHHKHT a.n. MITRA TANINUSA SEJATI di KPTS/522.21PK18324

areal seluas 715 Ha (Bruto) atau 615 Ha (Netto).

tanggal

-----

september 2003 tentang pengesahan RKT-IUPHHKHT a.n. CV. RIMBA MUTIAM PERMAI KPTS/522.21PK18424

diareal seluas 800 Ha (Bruto) atau 690 Ha (Netto)

KPTS/522.21PKt1416 tanggal s Juti 2003 tentang pengesahan RKTIUPHHKHT a.n.

cv. PUTRI LINDUNG BULAN di areat setuas 2.s00

Ha (Bruto) atau 1.710 (Netto).

-----

KPTS/522.21PK11616 tanggal 5 Juti 2oog tentang pengesahan RKT-

IUPHHKHT tahun 2003 atas nama CV. TUAH NEGERI diareal seluas 1.500 Ha (Bruto) atau 1.130 Ha (Netto).

6) KPTS/522.21PK7423 tanggal

September

2003

tentang

Pengesahan RKT-IUPHHKHT tahun 2003 a.n. cV. BHAKTI PRAJA MULIA di areal seluas 3.650 Ha (Bruto) atau 3.340 Ha (Netto)

Berdasarkan RKT UPHHKHT yang telah disahkan oleh Terdakwa, kemudian perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penebangan kayu hutan alam pada areal IUPHHKHT dengart jumlah tegakan hutan alam yang ditebang sebagai berikut: ----------Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu

PT Mitra Tani 1

Nusa Sejati

,1 81

.38

3,174.70

22,183.61

2,740.10

CV Putri

501i0.5\

Lrndung Bulan. PT Rimba

,a. a. l+. jJ .l

A t

Mutiara

1,934.95

Permai PT Selaras

380,783.89

AbadiUtama. CV Tuah

6,116.14

28,212.10

17,325.97

144,923.99

Negeri CV Bhakti Praja Mulia

TOTAL

Bahwa hasil penebangan kayu hutan alam oleh

PT.

Selaras Abadi

Utama, CV. Tuah Negri dan CV. Putri Lindung Bulan dijual kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP);

Bahwa nilai kayu yang ditebang oleh perusahaan-perusahaan tersebut berdasarkan laporan hasil penebangan dikalikan denga tarif/harga satuan kayu yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan

Perindustrian/Menteri perdagangan

Rr pada waktu penebangan

dilakukan sebesar Rp.163.078.102.164,- (seratus enam puruh tiga miliar tuiuh puluh detapan iuta seratus dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian:

NILAI MYU

Nama Perusahaan

(Rp) 1

PT Mitra Tani Nusa Sejati CV Putri Lindung Bulan

6,627,536,940.00 10,355,144,040.00

PT Rimba Mutiara

6,529,769,994,00

Permai PT Selaras Abadi Utama

CV Tuah Negeri

29,796,746,000.00

CV Bhakti Praja Mulia

33,099,991,940.00

Jumlah

,679,913,560.00

163,079,102,164.00

3ahwa dari nilai seruruh hasir penebangan kayu hutan aram yang :i akukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, seterah

dikurangi $storan Provisi Sumber Daya Hutan (psDH) dan Dana Reooisasi lR), telah menguntungkan perusahaan atau korporasi masinEnasing sebagai berikut : _-_-_--__-_-

PT, SELARAS ABAD| UrAMA sejumrah Rp. 76.467.312.476,70 tujuh puluh enam miriar empat ratus enam puruh tujuh

juta

tiga

'afus dua beras ribu empat ratus tujuh putuh enam rupiah tujuh auluh sen);

PT' MIrRA TANTNUSA SEJATT sejumrah Rp. s.s02.864.284,94 'r,a miliar rima ratus dua juta derapan ratus enam puruh empat ^bu dua ratus derapan puruh empat rupiah sembiran putuh empat sen); ------

3T' R'MBA MUTTA*^ 'ERMAT

sejumrah Rp. 6.529.769.884,-

enam miliar rima ratus dua puruh sembiran juta tujuh ratus enam i'-t,'rJh sembiran ribu detapan ratus derapan putuh empat rupiah); _-

4) PT. PUTRI LINDUNG BULAN sejumlah Rp. 8.942.605.844,76 (detapan mitiar sembilan rafus empat puluh dua iuta enam rafus tima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah tuiuh puluh enam sen\', ---

CV. TUAH NEGERI sejumlah Rp.25.908.403,093,82 (dua putuh lima miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen);

6) CV. BHAKTI

PRAJA MULIA sejumlah Rp. 29.G73.S40.110,67(dua

puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu seratus sepuluh rupiah enam puluh tujuh sen); --

Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan

kerugian keuangan negara sejumlah

Rp.

153.024.49G.294,89

(seratus lima puluh tiga milyar dua puluh empat juta empat ratus

sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh sembitan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari nilai hasil hutan setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan perincian sebagai berikut Nama No

NILAI KAYU

Kerugian Keuangan

Penyetoran

Negara/daerah

Perusahaa n

(Rp)

PSDH (Rp)

DR (Rp)

(Rp)

PT Mitra 1

Tani Nusa

6,627,536,840.00

107,206,100.00

,017,466,4s5.06

5,502,864,284.94

10,355,144,040.00

143,326.586.00

1,269,211,609.24

8,942,605,844.76

Sejati

CV Putrl Lindung Bulan PT Rimba

Mutiara Permai

Abadi

6,529,769,884.00

PT Selanas 77,679,913,560.00

225,052,031,00

987,549,052.30

76,467,312,476.70

28,786,716,m0.00

528,328,002.58

2,350,014,303.62

25,908,403,693.82

3q(H,Sr,810.0

649,09{,78.00

2,29,397,001.30

29,673,540,110.67

r'.it0o/{t56

1,1G,638,/121.52

Utama

CV Trrah Negerl CV Bhaldi

Pn{a Mulia

r0+o1r0qfi{n

153021496A4.89

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana

diatur

dalam

pasal 3 jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun

2001 tentang perubahan

atas

Undang - Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. pasal 65 ayat (1)

KUH

Pidana DAN

KEDUA PERTAMA

Bahwa terdakwa lr. SYUHADA TASMAN, MM., ketika menjabat selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2003 sld 2004, dalam

bulan Januari 2003 s/d Desember 2003, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Riau Jl. Jendral Sudirman No. 468 Pekanbaru Riau, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Rl No.022lKMA/Sl(ll/ 2011 tanggal 07 Februari

2011, termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Pekanbaru yang benruenang memeriksa

dan

mengadilinya, telah

melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Riau, menerima hadiah atau

janji, yaitu

menerima

uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah| dari SAMUEL SOENGJADI (PT. UNI SERAYA), uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh

puluh lima juta rupiah) dari HERRY YUSWANTO (PT. RIAU ANDALAN PULP and PAPERyMPP), uang sejumlah Rp. 465.271.000,-(empat ratus

enam putuh tima juta dua ratus tujuh putuh safu ribu rupiah) dari SOENARIJO (PT. SIAK RAYA TIMBER) dan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari BUDI ARTIFUL (KUD BINA JAYA),

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan

sesuafu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang sejumlah Rp. 840.271.000,- (delapan rafus empat puluh juta dua ratus tujuh

puluh satu rupiah) tersebut, agar Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau melakukan penilaian dan pengesahan atas Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKT UPHHKHT) secara bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002

tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-ll/2003 tanggal 02

Mei 2003 tentang

Rencana Kerja, Rencana

Lima Tahun,'Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kalu pada Hutan Tanaman serta Surat Dirjen Bina Produksi Kehutanan No: 83ru1-PHT12003 tanggal 05 Februari 2003, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ------------

Terdakwa diangkat selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.7/l/2003,

tanggal 11 Januari 2003 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Strukrtural Eselon ll di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang ditandatangani oleh Gubernur Propinsi Riau yang mempunyai kewenangan menilai dan mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) .yang

diajukan oleh perusahaan-perusahaan pemegang ljin Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT). Bahwa PT. NUSA WANA RAYA, PT. RIAU ANDALAN PULP and PAPER,

KUD BINA JAYA serta PT. SERAYA SUMBER LESTARI dan PT. BINA

DAYA BINTARA yang merupakan group PT. Uniseraya adalah perusahaan dan koperasi yang bergerak di bidang kehutanan dan memiliki IUPHHKHT di wilayah Propinsi Riau;----

Bahwa

perusahaan-perusahaan

tersebut sebelum

melakukan

operasional berupa penanaman pada areal hutan yang ditunjuk dalam

IUPHHKHI harus terlebih dahulu membuat Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) IUPHHKHT yang diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi untuk dilakukan penilaian, dan apabila memenuhi syarat maka selanjutnya RKT dilakukan pengesahan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi. Terdakwa pada sekitar tahun 2003 menerima permohonan penilaian dan

pengesahan RKT UPHHKHT dari beberapa perusahaan dan koperasi

tersebut, yang mana dalam proses penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT Terdakwa menerima sejumlah uang

dari

perusahaan-

perusahaan dan koperasi yaitu:

Menerima Bilyet Giro Bank Mandiri No.GW 212707 Tanggal 05 November 2003 dengan nilai nominal Rp.150.000.000,- (serafus lima

puluh juta rupiah) dan Bilyet Giro Bank Mandiri No.GW 212708 Tanggal 06 November 2003 dengan nilai nominal Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dari SAMUEL SOENGDJADI yang berasal

dari

perusahaan PT. SEMYA SUMBER LESTARI dan PT. BINA

DAYA BINTARA;

Menerima Cek Bank Bumiputera Cabang Kerinci nomor CA 559685

dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan nomor CA 559686 dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima

juta rupiah) dari HERRY YUSWANTO yang berasal dari perusahaan PT. RAPP

Menerima pemberian secara bertahap berupa uang/cek maupun tiket

pesawat dan lain-lain hingga mencapai jumlah Rp. 465.271.000,-

(empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari SOENARIJO yang berasal dari perusahaan PT. SIAK RAYA TIMBER;

Menerima pemberian secara bertahap berupa Cek Bank Panin cabang Pekanbaru nomor 1200-658435 dari rekening giro nomor

5205006975 dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,-(/rma

putuh juta rupiafr) dan Cek Bank Panin cabang Pekanbaru nomor

1200-666702 dari rekening giro nomor: s205006g7s dengan nilai nominar sejumrah Rp. s0.000.000,- (rima puruh juta rupiah) dari BUD| ARTIFUL yang berasat dari KUD B|NA JAYA.---_Terdakwa mengetahui bahwa pemberian uang tersebut agar TerdaKwa dapat melakukan penilaian dan pengesahan URKT-URKT yang diajukan

oleh

perusahaan-perusahaan pemegang IUpHHKHT yang areal kerjanya di wilayah propinsi Riau, walaupun Terdakwa mengetahui areal

IUPHHKHT yang dimohonkan pengesahan URKT-UPPHHKHT tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2OO2 tanggal 0g

Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan, pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: 1S1/Kpts-lllz}ag tanggal 02

Mei

2003 tentang Rencana Kerja,

Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman serta Surat Dirjen Bina Produksi Kehutanan No: 83A/!-PHT/2003 tanggal 05 Februari 2003. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana

diatur

dalam

pasal 12 a Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.--

Atau KEDUA

'Bahwa terdakwa lr. syuHADA TASMAN, MM., ketika menjabat selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2003 sld 2004, dalam

bulan Januari 2003 s/d Desember 2003, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Riau Jl. Jendral Sudirman No. 46g pekanbaru Riau, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2), (4) undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Rl t{o.022lKirA/sVlll

2011 tanggal

07 Februari 2011, termasuk

dalam

daerah hukum pengadiran Tindak pidana Korupsi pada pengadiran Neseri

Pekanbaru

yang benrenang memeriksa dan mengadilinya,

telah

melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang herdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Riau, yang menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus

juta rupiah)

dari

SAMUEL SOENGJADI (PT. UNI SERAYA), uang sejumlah Rp.7S.000.000,-

(tujuh puluh lima juta rupiah) dari HERRY YUSWANTO (PT. R|AU ANDALAN PULP and PAPERyMPP), uang sejumlah Rp. 405.271.000,(empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

dari SOENARIJO (PT. SIAK RAYA TIMBER) dan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari BUDI ARTIFUL (KUD B|NA JAYA), padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang sejumlah Rp. 840.271.000,- (detapan ratus empat

puluh juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah) tersebut karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau untuk melakukan penilaian dan pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKT UPHHKHT),

atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji

tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu diberikan karena menurut pikiran dari SOENARIJO, SAMUEL SOENGJADI, HERRY YUSWANTO, dan BUDI ARTIFUL pemberian uang tersebut karena jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa diangkat selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.7/l/2003,

tanggal 11 Januari 2003 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Strukrtural Eselon ll di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang ditandatangani oleh Gubernur Propinsi Riau;----

Bahwa PT. NUSA WANA MYA, PT. RIAU ANDALAN puLp and pApER,

KUD BINA JAYA serta PT. SEMYA SUMBER LESTART dan

DAYA BINTARA yang merupakan group perusahaan dan koperasi yang bergerak memiliki IUPHHKHT di wilayah Propinsi

pr.

BINA

uniseraya adalah

bidang kehutanan dan

Riau;---

Terdakwa pada sekitar tahun 2003 menerima permohonan penilaian dan

pengesahan RKT UPHHKHT dari beberapa perusahaan dan koperasi

tersebut, yang mana dalam proses penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT Terdakwa menerima sejumlah uang perusahaan dan koperasi

dari

perusahaan-

yaitu:-----

Menerima Bilyet Giro Bank Mandiri No.GW 212707 Tanggal 05 November 2003 dengan nilai nominal Rp.150.000.000,- (serafus lima

puluh juta rupiah) dan Bilyet Giro Bank Mandiri No.GW 212708 Tanggal 06 November 2003 dengan nilai nominal Rp.50,000.000,(lima puluh juta rupiah) dari SAMUEL SOENGDJADI yang berasal

dari perusahaan PT. SEMYA SUMBER LESTARI DAYA

dan PT. BINA

BINTAM;

Menerima Cek Bank Bumiputera Cabang Kerinci nomor CA 559685

dengan nil ai nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan nomor CA 559686 dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima

juta rupiah ) dari HERRY YUSWANTO yang berasal dari perusahaan PT.

MPP;

Menerima pemberian secara bertahap berupa uang/cek maupun tiket

pesawat dan lain-lain hingga mencapai jumlah Rp. 465.271.000,-

(empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari SOENARIJO yang berasal dari perusahaan PT. SIAK RAYATIMBER;

Menerima pemberian secara bertahap berupa Cek Bank Panin cabang Pekanbaru nomor 1200-658435 dari rekening giro nomor : 5205006975 dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.00Q,-(tima puluh juta rupiah) dan Cek Bank Panin cabang Pekanbaru nomor 1200-666702 dari rekening giro nomor

: 5205006975 dengan

nilai

[;

nominal sejumlah Rp. 50.000.000,- (tima putuh juta rupiah) dari BUDI ARTIFUL yang berasal dari KUD BINA JAYA.--_-_

Terdakwa mengetahui bahwa pemberian uang tersebut berkaitan dengan

kewenangan Terdakwa untuk penilaian dan pengesahan URKT-URKT yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHKHT yang areal kerjanya di wilayah propinsi Riau

.---

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana

diatur

dalam

pasal 11 undang-Undang Nomor : 31 tahun lggg tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang- Undang

No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. i

t. I

I I

Jakarta, 14 Desember 2011 PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

MOCHAMAD RUM,SH.

: WOROTIKAN, SH, MH