Tanggapan Penasehat Hukum terhadap Jawaban Penuntut Umum

[|II & A$$OCIATES TWOCATES & LEGAL CONSULTANT

TANGGAPAN PENASEHAT HUKUM ffiRHADAP JAWABAN PENUNTUT UMUM Perkara Pidana No.'l 7/Pid.SuilZ0[l /pN.pBR

ATAS NAftIA TERDAKWA

lr.

SYUHADA TASA*AN,

l

.M.

PB*GADrr,A}I grlsDAK PrDeNa' KoRuPsr (TrPrKoR) PADA PENGADTI,AN I{IEG:ERI PEKJANBARU

Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok D No. 12 Kawasan Setia Maharaja Telp. (0761 ) 7A41992, 32482, Fax. (0761 32482(Ext - 1 0i) ) E-mail : aziunasyaari_sh@yahoo.co.id Jl. Jend. Sudirman pekanbaru _ Riau _ lndonesia

s,u&A$$0ctATD$

TANGGAPAN PENASIHAT HUKUM

HIs Hakim yang Mulia, trdera Penuntut Umum yang Terhormat il$rin yang setia, serta rekan-rekan pers yang senantiasa mengikuti ,Umya

percidangan ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang telah msnberikan kami kesempatan untuk menyampaikan Tanggapan terhadap Jannban Penuntut Umum Terhadap Pembelaan/Pledooi yang diajukan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum yang telah disampaikan pada sidang ffiiggal 9 April 2A12.

Bahwa setelah Penuntut Umum membaca dan menyampaikan Jawaban, Tarqgapan dan Bantahan terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat ffukum, maka kami dari Tim Penasihat Hukum akan memberikan Tanggapan hrhadap Jawaban dari Penuntut Umum, sebagaimana materi yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Jawaban Penuntut umum terhadap Pembelaan ftileclooi Terdakwa dan Penasihat Hukum sebagai berikut:

t

lateri

Pembelaan Terdahara lr. SYUHADA TASMAN, Mftl

a) Tentang Dasar Pengesahan

RKT-IUPHHKHT

Bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya di halaman 2 dan halaman 3 (a) menyatakan bahwa terdakwa mengesa.hkan RKTUPHHKHT atas 6 (enam) perusahaan yaitu PT. Selaras Abadi Utama, PT. Rimba Mutiara Permai, PT. Mitra Taninusa Sejati, CV. Putri Lindung Bulan, CV. Tuah Negeri dan CV. Bhakti Praja Mulia dalam kurun waktu tanggal 8 Mei 2003 s/d 23 September 2003 yang dengan demikian pada kurun waktu tersebut Keputusan Menteri Kehutanan No. 314/Kpts-ll/1999 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-ll/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan bagan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman sebagaimana disebut dalam Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan. t' 171Pid.SusI20l l lPengadilan

TIPIKOR.P6T

1

mmruil,

$[, IIII e A$$0ctATE$

dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri lGhutanan Nomor: 314lKpts-ll/1ggg tentang Rencana Karya

Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Lima Tahun dan RencaRa Karya Tahunan atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan khususnya pada hutan Tanaman dan peraturan pelaksanaannya, seda ketentuan lain yang bententangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi".

Terhadap Tanggapan Penuntut umum, dengan TanggnpanlJawaban sebagai beri kut:

ini memberi

Merujuk Pasal 36 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/lQts-ll/2003 tanggal 2 Mei 2003 berbunyi: "Usulan RK, RKL atau BK UPHHK pada Hutan Tanaman dan diterima Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi dan seda ng pada proses pnilaian dan pengesahan sebelum ditetapkannya keputusan ini tetap diberlakukan ketentuan sebelu mnya".

Bahwa ketentuan sebelumnya yang dimaksud Pasal 36 ayat (1) di atas adalah Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:3141 lqpb-ll/1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Rencana Karya Pengusahaan Hut:an, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan atau tsagan Kerja Pengusahaan Hutan.

Bahwa Terdakwa menerima dan memproses Permohonan Penilaian dan Pengesahan URKT-UPHHKHT atas (enam) perusahaan pemegang IUPHHKHT sebelum terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan l'lomor. 151/Kpts-1112003 tanggal 2 Mei 2003 dan baru disosialisasikan atau diketahui Dinas Kehutanan Propinsi Riau pada awal Juli 2003, Hal ini dapat dibuktikan bahwa Pemegang ljin Mengajukan Permohonan Pengesahan RKT-UPHHKHT sebelum diterbitkannya Kepmenhut Nomor: 151/Kpts-1112003 tanggal 2 Mei 2003, sebagaimana tertuang di dalam halaman 5 dan 6 surat Dakwaan penuntut umum No. DAK-

6

tanggal {4 Desember z0fi, serta di dalam halaman S dan 6 Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: TUT-{ 3l24tO3rZA1Z tanggal 29 llilaret 2A12, isinya sebagai berikut Terdakwa sekitar tahun 2003 menerima Permohonan Penilaian dan Pengesahan tlsulan Rencana Keda Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil 1112111212011

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHKHT), dst...

Yilrffi-Sus/20ll l Pengaditon TlPlKOR.Pby

)

$II, II{II & A$$0CIATE$

1.

Surat dari PT. Selaras Abadi Utama, Nomor: 28/SAU/ll/2003 tanggal 14 Februari 2003 perihal Pengesahan RKT 2003 UPHHKHT PT. Selaras Abadi Utama.

2. Surat dari Mitra Taninusa Sejati Nomor: 4O/MTS/|ll/2003 tanggal 31 Maret 2003 yang ditujukan kepada Kadishut Propinsi Riau, Perihal Pengesahan RKT 2003 UPHHKHT PT. Mitra Taninusa Sejati.

3. Surat dari PT. Rimba Mutiara Permai Nomor: 39/RMP/PKU/|11.2003 tanggal 3{ Maret 2003 yang ditujukan kepada Kadishut Propinsi Riau perihal Pengesahan RKT2003 UPHHKHT PT. Rimba Mutiara Permai.

4. Surat dari CV. Putri Lindung Bulan Nomor. 10/IUPHHKHT/PLB/ lvl2003 tanggal 29 April 2003 yang ditujukan kepada Kadishut Propinsi Riau Perihal Pengesahan RKT 2003 UPHHKHT CV. Putri Lindung Bulan.

dari CV. Tuah Negeri Nomor: 10/IUPHHKHTffN/1V12003 tanggal 29 April 2003 yang ditujukan kepada Kadishut Propinsi

5. Surat

Riau Perihal: Pengesahan RKT 2003 CV. Tuah Negeri.

6. Surat dari CV. Bhakti Praja Mulia Nomor: 01lBPMNl2003 tanggal 27 Mei 2003 yang ditujukan kepada Kadishut Propinsi Riau Perihal: pengesahan RKT 2003 CV. Bhakti Praja Mulia.

Dari tanggal permohonan tersebut di atas jelas bahwa terdakwa menerima dan melakukan "proses" penilaian dan pengesahan RKT-UPHHKHT atas 6 (enam) perusahaan tersebut sebelum terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-ll/2003 tanggal 2 ltJlei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman. Dan oleh karena di dalam Pasal 36 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 1511 Kpts-

ll/2003, membolehkan terdakwa melakukan penilaian

dan

pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 314/Kpts-ll/1999 tanggal 7 Mei 1999 (ketentuan sebelumnya). ffiilFt4*.'tlllPengadilanT\PIKOR.Pbr 3

qurA$s0crATls

tlengan f;akta tersebut di atas, terdakwa melakukan penilaian dan pengesahan RKT-UPHHKHT 6 (enam) perusahaan tersebut telah rnergikt^tti ketentuan yang berlaku. Dan oleh karena itu tanggapan Penuntut umum tidak berdasar dan harus dikesampingkan. f,D

AlGan Pengesahan RKT-|UPHHKHT illenanggapi keberatan Penuntut Umum atas Pleidooi pribadi terdakwa di halaman 4,5 dan 6, yaitu sebagai berikut:

l-

Bahrm Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) terdalnffa selaku Kepala Dinas Kehurtanan Propinsi Riau tahun 2003-2004 diatur di dalam Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor: 15 tahun 2oa2 tanggal 26 April 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan TaiJKerja Dinas Kehutanan Pasal a (1) : 2.3 Memberikan pelayanan umum dan perayanan tekhnis di bidang kehutanan; 2.5

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Riau.

Mapun Tugas Gubernur Riau yang terdakwa laksanakan adalah rnenilai dan mengesahkan RKT-UPHHKHT 6 (enam) perusahaan

Pemegang IUPHHKHT, sebagaimana surat Gubernur Riau : '[. Nomor: 522.2lEkbang/705 tanggal 07 Mei 2003 perihal persetujuan Pengesahan RKT-IUPHHKHT pada Hutan Tanaman tahun 2003 an. PT. Selaras Abadi Utama; 2. Nomor:522.21Ek!1ng/987 tanggat 30 Juni 2003 perihal persetujuan Pengesahan RKT-IUPHHKHT pada Hutan Tanaman tahun joos an. CV. Putri Lindung Bulan; 3. Nomor:5?2.ZtEkbanglrgs8 tanggal 30 Juni 2003 perihal persetujuan Pengesahan RKT-IUPHHKHT pada Hutan Tanaman tahun 2oos an. CV. Tuah Negeri; 4. Nomor:Szz.zlEkbangfi2gi tanggal 1s Agustus 2003 perihal Rekomendasi Pengesahan RKT-|UPHHKHT pada Hutan Tanaman tahun 2003 an. PT. Rimba Mutiara Permai;

fl I m.9$

I 20

11

I Pengadi lan

Tt

H KAR. Pbr

N,MTAS0CIATE$

5 ffonrpr:Sz2.ztEkbangl1zg5 tanggal 19 Agustu 2009

6

-

perihal Rekcrnendasi Pengesahan RKT-|UPHHKHT [ada Hutan Tanaman tahun 2003 an. PT. Mitra Taninusa Sejati; l{ornor:522.zlEkbangl14az tanggal 3 september 2003, perihal Rekornâ‚Źrdasi Pengesahan RKT-|PUHHKHT pada Hutan i"n"*"n tahun 2003 an. CV.Bhakti praja Mulia.

Bahwa. terdakwa dalam menilai dan mengesahkan RKT-UPHHK se@aimana surat Gubernur diatas, tetap berpedomanan kepada peraturan hukum yang berlaku seperti: perda Nomor. 15 tahun 2oc1, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 6652/Kpts-ll/2002 serta Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor.

314/Kpts-ll/1ggg Jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.

151/Kpts-fina03, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.

200/Kpts-lv/1994. Tidak ada peraturan hukum yang terdakwa langgar sebagaimana dakwaan penuntut Umum.

o$eh karena itu apa yang diuraikan oleh penuntut Umum perbuatan Terdalnra telah melanggar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-1112003 adalah tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan.

Ubnanggapi Surat Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor: g3/llPHT/2003 tanggal s Februari 2003 sebagai berikut:

Penuntut umum mengatakan tidak benar sewaktu terdakwa

mengesahkan RKT-UPHHKHT atas 6 (enam) perusahaan tersebut telah terjadi kekosongan hukum dengan dicabutnya Kepmenhut Nomor. 10.1/Kpts-ll/2000 dan Kepmenhut Nomor. zrxpti-nnaa1 karena telah diantisipasi oleh Dirien Bina Produksi Kehutanan dengan mengeluarkan surat Edaran Dirjen Bina produksi Nomor. g3/llPHT/2003 tanggat 5 Februari 2003.

-

Bahwa Surat Edaran Dirjen Bina Produksi Nomor: g3lll-pHT/2003 tanggal 5 Februari 2003 bukan merupakan peraturan hukum tetapi hanya merupakan peraturan kebijaksanaan belaka. Oleh karena iiu terdakwa mengatakan pada waktu ingin memproses RKT-UpHHK telah terjadi kekosongan atau transisi peraturan hukum, sejak dicabutnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.10.1/Kpts-lllZtiOO

t7 /Pid.Susl201'l / Pengadilan

TtptKoR.pbr

5

dtrr Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: 21lKpts-lln}01 dan

sebâ‚Ź*um terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.l S1/Kptsrh2003.

tsd'ffia kekosongan hukum terjadi karena dicabutnya Kepmenhut Hornor:10.1/l$ts-1112000 Jo. Kepmenhut Nomor'21/Kpts-ll/2001' brd,atqrrya

tetap berpedoman dengan payung hukum yang ada seperti:

Perda Nomor: 15 tahun 2001, Kepmenhutbun Nomor: 314/Kpts-ll/

19gg Jo. Kepmenhut Nomor: 151/Kpts-ll/2003 dan Kepmenhut Nomor: ZUOn<pts-lV/ 1 994 serta ad a nya S u rat Gubern u r'

tsahwa Surat Edaran Dirien Bina Produksi adalah Peraturan

Kebijaksanaan dan bukan Peraturan Hukum hal ini dapat dilihat dari cini+irinya sebagaimana yang dinyatakan oleh Bagir Manan sbb : a) Peraiuran XJOilaksanaan bukan merupakan peraturan perundangundangan; b) Asas-isas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan keb'ljaksanaan; c) perituran Kebijaksanaan tidak dapat diuji secara wetmatigheid, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat Peraturan Kebijaksanaan tersebut; d) peraturan Kebijaksanaan dibuat berdasarkan fieiss ermessen dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan Perundang-undangan; e;' itengujian terhadap Peraturan Kebijaksanaan lebih diserahkan padJ doetmatigheid sehingga batu ujiannya adalah asas-asas umum pemerintahan Yang baik;

Dalam pratek diberi format dalam berbaqai bentuk dan ienis aturan' ksi. surat edaran. penoumuman, dan lain-lain ninfan dapat pula dijumpai dalam bentuk peraturan.

Surat Edaran Dirjen Bina Produksi diatas merupakan Peraturan Kebijaksanaan yahg hanya tunduk dan dinilai dari segi Hukum Administrasi dan nufurn Tata Negara, tidak dapat dinilai oleh hakim bai$q

1

7I

dari segi penerapan hukum publik (hukum pidana) maupun dari

Pkl- Sus I 2A 1 1 I Pengadi Lan

Tl Pl

KOR.Pbr

T,HTA$$OCIATE$

s$

hukum privat (hukum perdata), karena kebijakan administrasi ini ffimilrya blsa dinilai dari aspek rechtmtigherd dan Oufan doelmatigheid.

Ohft karena itu tanggapan Penuntut Umum tentang Surat Edaran Dfim Bina Produksi Nomor: 83/PH-1112003 adalah P6raturan Hukunn

ada&ah tanggapan yang tidak beralasan hukum, untuk diblak dan dikesampingkan.

itu haruslah

TiTilcGAPAN TERDAKWA ATAS pAsAL 30 AYAT (3) pp NoMoR: 34 HNTN 200,2. TENTANGTATA HUTAN DAN PENYUdIJTIMI RENCANA

FEreELOI.AAN HUTAN, PEMANFAATAN HUTAN PEIIGGUNAAN KAWASAN HUTAN

-

Bahwa PP Nomor. 34 Tahun z}az tanggal

DAN

g Juni 20a2, hanya

mengatur hal hal yang bersifat umum. Sedangkan Penjabaran secara teknis dan detail diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan.

-

Bahwa terdakwa dalam melakukan penitaian dan Pengesahan RKTUPHHK berpedoman kepada peraturan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan sbb :

1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 66s2/Kpts-ll/2002 Tanggal 04 Juli 2002, yang merupakan penjabaran pp Nomor. 3a tahun zo!2 sebagaiman bunyi pada Diktum menimbang: ar Bahwa pasat 47 avat (4t h.u.ruf b Peraturan ,Pemerintah No. T_entang Tata Hutan dan penyusunan ne Pemanfaatan Hutan dan penggunaan Kawasan Hulan, disebutkan bahwa sefnp pemegang lzin tJsaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan AIam atau Hutan Tanaman diwajibkan membuat Rencana Kerja usaha pemanfaatan Hasit Hutan Kayu EKUPHHK), fencana Kerja Lima Tahun (RKL) dan Rencana xe4a Tahunan (RKT) untuk diajukan kepada Menteri Kehutanan guna mendapat persetujuannya. b)... . dst ,. . ..

3ffi

2) Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor. 314/Kptslll1999 Jo. Kepmenhut Nomor: 151/Kpts-ll/2003 tanggal z Mei 2003, yalg merupakan penjabaran Pasal 47 ayat (4) pp Nomor. 34 Tahun 20az sebagaimana bunyi Diktum Menimbang pada 171Pid.Sus/ 2011 / Pengodilan

TtptKoR.pbr

T

$H,

IIII

& A$$0CIATE$

Kepmenhut Nomor. 151/Kpts-ll/2003: a) bahwa p Pasal 47 ayat {4} b Pemeri menyebutkan, kepada Pemegang lzin usaha pemanfaatan Hasit Hutan kayu pada riutan Tanaman wajib membuat Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Keda Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman untuk diajukan kepada Menteri Kehutanan guna mendapatkan persetujuannya. b).... dst .....

3) Keputusan Menteri Kehutanan No. l6zKpts-1112003 tanggal 21 Mei 2003 tentang Percepatan pembangunan Hutan Tana-r{an untuk Pemenuhan Bahan Baku lndustri pulp dan Kertas pada diktum Menimbang ayat (a) mengacu pada pasal gg huruf i pp No. 34 Tahun 20A2, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini, maka: a- terhadap Hak Pengusahaan Hutan (HpH) dan Hak pemungutan Hasil Hutan yang diberikan berdasarl<an ketentuan peraturan 'peraturan perundang-undangan

sebelum ditetapkannya

Pemerintah. ini tetap berlaku sampai haknyL atau izinnya berakhir " dst...

-

Bahwa, kurun waktu terdalanra menilai dan mengesahkan RKT_ UPHHKHT atas 6 (enam) perusahaan, selairl ketiga (ke-3) Kepmenhut diatas adalah Keprnenhut Nomor: s2m[ts-ll/2003 Tanggal 5 Februari 2003, yang juga merupakan penjaoiran pasal 43 ayat (3), (4) dan (5) pp Nomor. 34 Tahun zociz. Disamping keempat Kepmenhut di atas yang tidak ada mengkaitkan dengail Pasal 30 ayat (3) pp No. 34 Tahun zoaz dan samfi.ai sekarang pun titlak ada satu Keputusan Menteri Kehutanan yang diterbitkan dan menyentuh atau mengkaitkan dengan pasal 30 aylt pp No. 34

Tahun 2AA2.

-

oleh karena itu terdakwa menolak Dalaryaan penuntut umum yang menyatakan terdakwa terah melanggar pasal 30 ayat (3i pF Nomor: 34 Tahun zaaz, dengan demikian jelas Dakwain penuntut Umum tersebut kabur, tidak beralasan hukum untuk itu haruslah

ditohk dan atau dikesampingkan.

ItlMfi/rffiU,.9u-

ilr

1s;

I,r pe,trgodi lan Tt H KAR. pbr

ffi,TH&N$OCIAIE$

3- trferujuk

pada Ketetapan Majelis permusyawaratan

Rakyat Republik lndonesia Nomor: illlMpRl2O00 tanggil tg Agustus 2000

Tentang SUMBER HUKUM DAN TATA unurenr pFnnruRAN PERUNDANG-UNDANGAN:

-

Pasal 2 : Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di blwahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik lndonesia adalah:

1.

Undang-undang Dasar 1945; Ketetapan MPR Rl; Undang-undang;

2.

3.

4. Perpu; 5. Peraturan Pemerintah (pp); 6. Keputusan Presiden (Keppres); 7

-

. Peraturan Daerah (Perda)

Pasal 4 ayat (1): sesuai dengan tata urutan peraturan perundangundangan ini.m3ka setiap aturan setiap aturan hukum yang enin rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum v"ni lebih tinggi.

- oleh karena dalam menjatankan tugas, terdakwa mengacu pada

peraturan yang^ lebih tinggi, yakni perda No. 15 tahun ioot, lukan kepada surat Edaran Dirien Bina produksi Nomor: g3/llPHT/2003 tanggal 5 Februari 2003. Disamping itu, selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau yang diangkal dan diberhentikan

serta bertanggung jawab kepada Gubernur Riau tentulah terdakwa harus lebih mentaati arahan atasan terdakwa, yakni Gubernur Riau.

Kemudian dari pada itu, terdakwa dalam melakukan penilaian dan Pengesahan RKT-UPHHKHT pemegang ljin, semata-mata untuk melayani kepentingan umum, dan tidali bemiat untuk mengambil kesempatan mencari keuntungan pribadi. Dan ini merupakan fakta hukum dalam persidangan, semua saksi pemegang IUPHHKKHT, baik langsung maupun tidak langsung, tidak pernah memberi hadiah dalam bentuk apapun terhadap terdakwa.

di

1

VI

Pid -tus / 201 1 / Pengadi lan Ttpt KOR.pbr

ffi-THEA$$OCIAT[$

mfli d dalam Pembelaan/Pelidooi

Terdakwa pada tanggal 5 April 2a12 hdarnan 1l (4 dan 5) halaman 18 (6) dan hataman t9ltiOak mendapat hryFFn atau keberatan dari Penuntut Umum. Dengan demikian penuntut lWilttrnum npmbenarkan, yaitu sebagai berikut: 'ilil fficnerarEan

saksi TENGKU LUKMAN JAAFAR, SH selaku pemilild

ilfre}tur CV. Bhakti Praja Mulia yang mengatakan 2 (dua) tahun sejak

nrrcngentongi IUPHHKHT perusahaan belum pernah melakukan kegiatan penebangan di atas Areal IUPHHKHT CV. Bhakti Praja Mulia, dengan

dasan tidak memiliki modal dan peralatan. Keteragan saksi TENGKU

LUKITIAN JAAFAR, SH diperkuat atau bersesuaian dengan keterangan Ahli DR. Drs. wARDoyo, MF yang menerangkan bahwa areal IUPHHKHT CV. Bhakti Praja Mulia luas 5.800 Ha (perhitungan Ahli 5.756 l-la) s/d Tahun 2A07 masih berhutan alam seluruhnya, belum ada

alffitas.

2

l!-aporan Hasil Produksi CV. Bhakti Praja Mulia tahun 2003 adalah Laporan Hasil Produksi Fiktif yang dibuat oleh LUTHFIE TAMBUSAI

selaku pancatat Laporan Hasil produksi yang ditunjuk oleh cv.

perusahaan, kemudian disahkan oleh JANUAR MAJID, selaku pejabat Fengesah Laporan Hasil Produksi (PZLHP) yang ditunjuk oleh TENGKU ZULHELMI, selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten pelalawan dan Laporan Hasil Produksi ini disetujui oleh H. SYAMSUL ANWAR, sH selaku Kepala cabang Dinas Kehutanan (KCDK) penyalai, Kabupaten Pelalawan.

3- Laporan Hasil Produksi Fiktif tahun 2003 dari CV. Bhakti praja Mulia butir (2) diatas adalah kayu lllegal karena ditebang dari luar Blok RKTUPHHKHT CV. Bhakti Praja Mulia, yang jumlahnya menurut catatan Penuntut umum sebanyak KBK : 17.325,97 M3 dan BBS . 144.g2i,gg M3.

4- Penuntut Umum dan Ahli DR. DTs.WARDOYO, MF tidak menyajikan peta Satelit tahun 2003 pada Areal IUPHHKHT atas 6 (enam) perusahaan yang dipermasalahkan didalam perkara terdakwa, yang menurut Ahli 17{Pid-its/2011 /Pengadilan

TIp|KOR.pbr l0

utAsocrATr$

lui internet lanqsuno dari

oleh karena itu kondisi hutan di areal IUPHHKHT tahun ilas 6 (enam) perusahaan daram perkara ini haruslah dianggap perrph ada penebangan. sehingga Rekapitulasi Laporan Hasil [ffitsi tahun 2003 atas 6 (enam) perusahaan dalam perkara ini tidak hi &rima sebagai alat bukti yang sah dan tidak bisa diterima untuk

ffian

dasar menghitung Kerugian Keuangan Negara.

lFl[. ftrbi Lindung Bulan : tlat 27-28 di Surat Tuntutan penuntut Umum)

.

:

Menurut saksi ANDES HARPEN EKA purRA, s.Hut, saksi pada tahun 2003 pernah ditunjuk selaku petugas survey pada lokasi IUPHHKHT cv. putri Lindung Bulan, oan potensi' kayu rata rata/hektar untuk semua jenis pada areal yang di cruising pada blok:

Sungai Air Hitam Kanan adalah: F Pohon diameter 8 cm s/d 19 cm= 88,19 M3/Ha F Pohon diameter 20 cm s/d 2g cm= 25,45 M3/Ha ts Pohon diameter 30 cm s/d 4g cm= 17,31 M3/Ha 1,73 M3lHa Jumlah 132,67 M3/Ha = Sungai Perbakalan adalah: F Pohon diameter 8 cm s/d 1g cm= 79,37 M3/Ha 22,99 M3/Ha F Pohon diameter 30 cm s/d 4g cm= 3,46 M3/Ha F Pohon diameter 50 Up 0.33 M3/Ha Jumlah = 106,05 M3/Ha Areal bekas perambahan adalah:

=

=

Jumlah General Total 3 blok

lT/Prcl-gts.l2011/PengadilanTIptKOR.pbr l1

=

0 M3/Ha 30,66 M3/Ha 269,38 M3/Ha =

=

$II, IIII & A$$0CIATE$

r

Menurut Ahli DR. wARDoyo, MF (di Halaman g6 surat Tuntutan Penuntut umum), pada Areal IUPHHKHT cv. putri Lindung Bulan luas 2.500 Ha (hitungan ahli 2.163 Ha) pada tahun 200-5 areal

c Penuntut Umurn menyatakan ' r .

bahwa pada tahun 2003 hasil

Produksi Kayu (LHP) dari Areal CV. Putri Lindung Bulan adalah 50.760.51 M3.

Jika potensi kayu pada CV. Putri Lindung Bulan berdasarkan hasil survey di 3 lokasi menurut saksi Andes Harpen Eka putra, s.Hut adalah 269,38 M3/Ha. Maka pada tahun 2005 produksi kayu yang dikeluarkan Areai cv. putri Lindung Bulan hanya: 25 Ha x zdg,g6 M3 = 6.734. 50 M3.

Terjadi selisih volume kayu: s0.760,s1 6,234,50 M3 = 44.026,01 M3.

Menurut akal sehat manusia maka pada tahun 2003 penebangan di Areal cv. pylri lindung Bulan tentunya belum mencapai 2s Ha atau 6.734,50 r{3. Dengan demikian LHp tahun z'oos yang disajikan oleh Penuntut Umum sejumlah s0,760.si patut diduga adalah LHP Fiktif.

M3

l,lg

oleh karena itu terdakwa menolak seluruh perhitungan Kerugian I9y_Tg"n Negara yang dibuat oteh Ahti NASRUL *nrnoN dari BPKP sebesar Rp. {53.024.496.2%, gg (seratus lima puluh tiga milyar dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh sernbilan sen) y.ang {Lf'lPl. Fiktif', maka perhitungan harus ditolak atau dikesampingkan. oleh karenanya surat dakwaan Penuntut umum batal demi hukum atau setioa*-tidaknya tidak

dapat diterima.

mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor: 42 P:!y" l(KR/1965 tanggal 8 Januari 1g66:

suatu tindakan pada' umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, bukan hanya berdasarkan suatu keteituan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas_azas "

ffi,TH&A$$OCIATE$

l@ilan atau azas-azas hukum yang bersifat da 3 faktor, yaitu:

umum, sebagai misal

1. Negara tidak dirugikan; 2. Kepentingan umum dilayani; 3. Terdalata tidak mendapat untungf'.

Bahwa terhadap suatu ketentuan hukum yang sudah dicabut, benar perbuatan pidana yang dilakukan pada masa bertakunya ketentuan hukum tersebut "tidak pernah dapat dihapus", akan tetapi sifat pidana dari perbuatan itu hapus akibat pencabutan ketentuan hukum tersebut.

Hal demikian sejalan dengan adanya kewajiban untuk menggunakan hukum yang lebih baru sesuai dengan asas lex posferlor dirogat legi

priori.

selanjutnya penerapan hukum berlaku surut bagi yang terkena hanya dimungkinkan dalam hal antara lain, jika memberikan manfaat (menguntungkan) seperti keringanan hukuman, kenaikan gaji, apabila diperintahkan dengan tegas oleh undang-undang.

Bahwa dalam llmu Hukum terdapat Asas dalam hukum positif berbunyi: lex posterior derogat tegi priori artinya, secara hukum

ketentuan lama tidak berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku, atau aturan hukum yang lebih baru mengkesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas ini antara lain bermaksud untuk mencegah terjadinya dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.

Pasal 1 ayat (2) KUHP: Jika ada perubahan dalam perundang-

undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa

diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Pasal 4 uu Nomor.3g rahun 19gg rentang HAM: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah Hak Azasi Manusi (HAM) yang tidak bisa dikurangi dalam hal apapun dan oleh siapapun juga.

t7lPid.Sus/2AlllPengadilanTtPIKAR.pbr i3

Milffi{ilnl

It

neeri

$II, ffII & A$$0CIAIE$

Pemberaan penasihat Hukum Terdakwa

l- Muatan yang Terdakwa lakukan adalah tindakan administrasi tser'rrrra penuntut Umum daram JawabanrRepriknya pada haraman 6 sannpai dengan g, pada pol(gny3 Tgnguraikan atau *"n"nggapi tentang Qltulsan Mahkamah Agung No. 736/Pio--suslzo0g tanggal 3 Agustus 200g, nahm hat ini kami menanggapi sebagai berikut:

Saiwa Putusan Mahkamah Agung No. 736/pid-sus/2009 tanggal 3

Agtrstus 2009 dan dikaitkan dengln RKr yang dikeluarkan oleh Terdakwa, sada pertimbangan hukumnya pada nalamln 1349 arenia ketiga yang mexryatakan:

b:hy1 dengan demikian penerbitan pengesahan sK Rencana Rerja Tahunan,-B"gan Tahunan yang ffi*ukan oreh para r"rrt gi syuhada'Tisman,Ke$a Birhanudin Husin, As'ar Rahman, dan Rusli zainar), tidai te*ait dengan proses "menimbang

dikkukai- i',aidi" {rensku ffinry,-Diaafar), !!!-!'f*!'!Il ::;n RKT kyu! karena penerbitai dan BKT ouirr'i;''i;,;

prlnslp' melainkan kelengkanan

adrrnini".*raoi

r.ar-t-^

^- -,

.t

tsahwa dari Putusan tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa penilaian dan Fengesahan RKT hanyalah henliranran tugas administrasi dan bukan "an prinsip, dimana Putusan Mihkamah Agung No. 736/pid-sus/200g enggal 3 Agustus 2009 adalah Putusan yang telah berkekuatan hukum Hap (inkra.ch.! van gewiisde) yang harus oipituni r"rt" 3apat menjadi pedoman dan acuin terhaoap para- piil"rdihormati untuk yang di duga rcr-{<ait dan berhubungan dengan perkara quad non, sehingga Jawaban senuntut u.gum paoa h.3ram1n' y"ng menyatakan arasan-arasan Pernbelaan/Pleidooi Penasihat Hukum tiJari memilit<i il;;r. hukum adatah ffiiek benar dan tidak berdasarkan hukum, oi*"*p'"g itu putusan trilahkamah Agung No. 736/Pid-sus/2009 tanggal 3 Agustus z00g adalah sr.,rTrrsan yang berhubunEan hukum dalam pJi.ara

3

i'fi1il@

!r'q frl1 / pengodilan TIHKAR.pbT

"{ro,'"*hingga t"tui

14

Nffi, $II, [|II&A$$0CIAI[$ untuk dijadikan pedoman dan dasar hukum, untuk itu Jawaban penuntut Umum haruslah dikesampingkan.

Bahwa kami yakin kita sebagai penegak penuntut Umum, .hukum (sdr. lfajelis Hakim dan kami selaku Penaseiat hukum) te.d menjunjung tinggi menghormati keputusan pengadilan yang tertinggi dalam hal ini 9"n Itlahkamah Agung terhadap putusai yang telah-berterlltan (inkacht u?!. g.ewtisde) yang senaiusn-ya kita hormati hukum tetap bersama, dan apabila ini kita.kesampingkan- jelas-jelas iioat l"gi-kepastian hukum "0"daljm mencari keadilan )|ang dihormati karena merupakan pioses terakhir tidak kita hormati.

t'

Tentang

ti9:f

unsur "menerima hadiah atau janji,, dalam Pasal 11 UU lgrbuktinVa No- 3{ fahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pklana Korupsi s_ebagaimana telah diubah-d*ng"n -uu tto. 20

anl

tentang perubahan

Pemberantasan Tindak

uu No. g1 titrun pidana Korupsi.

tahun ,Iggg tentang

tsahwa dalam Jawaban Penuntut Umum Terhadap Pembelaan/pleidoi Tim penuntut sdr. umum terah menguraikan Jawabannya yang pada pokoknya *"ny"t"["n,

Penasihat Hukum pada haraman g-10,

'"'Tim

Penasihat Hukum Terdataua sudah mencampur adukkan pmbahasan unsur, "menerima hadiah atau dan-iinyatakan datam ianii" iJofa Pembelaan halaman 119 Tim Penasihat Hukum nrenyebutkan, " Bahwa meskipun Terdahwa rE{EiirtTerdataua yang menerima cek yang berasal dari saksi SAMUEL SOEA/GJA U,mF dan saksi BUDI ARTIFUL, tetapi tidak bisa diiadikan dasar hukum bahwa uang tersebut dlkualifikasikan sebagai menerima hadiah dari orang

iiir;i

Adalah Jawa.ban yang tidak berdasarkan hukum dan keliru dalam rnengartikan dan memahami suatu kalimat, oleh karena sebagai berikut:

lil-

Bahwa Tim Penasihat Hukum bukanlah mencampur sebagaimana yang dinyatakan oreh penuntui adukkan unsur Umum, namun mendudukkan. dan mengkaitkan hubungan hukum d"ng"n unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Fenuntut Umum, yaitu pasal 11 undang-Undang No' 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak

ililffiflliM.Srls/2OlItpengaditanTtptKoR.pbr l5

a

ffiffi,

$Il, II|II&A$$0CHIE$

Pidana Konlpsi sebagaimana telah diubah dengan uU - 20 tahun 2oa1 tentang Perubahan uu No. 31 Tahun r ggg tentanjNo. pemnerantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi senagaiberikut: ".sefiap-o rang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasa/ 418 Ktab lJndano-!1dang uixim pidana, dipidana dengan pidana peniara pa.ting. singfai (satui taiui !11 pating rama 5 (rima ) tahun dan atau,. delda pating sedrkff'Rp. s0.000.000,_ (lima putuh juta rupiah) dan paring banyak Rp. zi0.ooo.ooo,- (dua nair"' Iima putuh juta rupiah)"

I

Pasal 418 KUHp, berbunyi sebagai berikut:

" Pegauyai negeri yang menerima ttadiah atau peganjian, sedang ia tahu atau patut dapat menvanqka, bahwa ala veno rlihartiartke a

uerrrupungan oengan jaQatan itu. dihukum dengai-iffian penjara selama-lamanya enam butin xiu aenda sebanya*roanyainya ap 4.500,"

saling terkait satu sama lainnya, dimana

];;;d"""t.."tiifuxix

TASUAN, MM, tidak terbukti didajam p"riJ"ngan menerima hadiah atau janji yang patut diduga berhubunga; c*ng"n jabatan, hat ini harus rnempunyai hubungan satu sama lain, sehinfga apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka pasal tersebut trtak ierbukti ,"r"r" hukum,

apalagi seluruh unsur daarm pasar tersebut tidak ierpenuni, maka Terdakwa lr' SYUHADA TASMAN, lilM tidal terbukti melakukan tindak pidana Pasal 11 sebagaimana yang didakwakan oreh p"nuntut umum,

dengan demikian kami rim Penaiinat Hukum tetap pada Nota pembelaan sebelumnya yang pada tanggar 6 oor', '201i, oi*"n" apabira .dibacakan kita telaah fakta-fakta teru ngkip tersebul da ram persidangan terhadap:

ffiffi,

$II, [|II&A$$0CIATE$

Adanya Terdakwa menerima Bilyet giro Bank mandiri

senilai

Rp' 150.000.00-0 (seratus lima puluh juta rupian) yang berasal dari saksi

SAMUEL SONGDJADI.

Adanya Terdakwa Cek Bank Bumiputra Cabang Kerinci senilai Rp. 7s.000.0!0_ (tujuh puruh rirna ;dta rupiah) ying berasar dari

Perusahaan PT.RApp. Adanya pengakuan dari dari saksi SOENARIJO meberikan uang/cek/tiket kepada Terdakwa secara bertahap, sehingga *.n""p"i jumlah Rp' 465-271-000 (empat ratll enam putun qma iiia oua iatus tujuh putuh satu ribu rupiah), berasal dari perusahaan pr.sidk Raya Timber.

Adanya Terdakwa menerima Cek Panin Bank, seluruhnya senilai Rp' 100'000.000 (seratus juta rupiah) yang berasal dari saksi Budi Artiful.

ffiak bisa Sdr- Penuntut Umum berkesimpulan bahwa unsur menerima hadiah bhh terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena menerima Bilyet gto Benk Mandiri senilai Rp. 150.00_0000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang herasal dari saksi SAMUEL soNGDJADi, cek Banr eumiputia canang Kerinci enilai Rp 75 .09q 900 juta lirna qullh rupiah) vrng berasat dari -(tujuh Fenrsahaan PT.RAPP, Cek Panin Bank, sel'uruhnya senilai Rp 100.000.000 freratus juta rupiah) yang berasal dari saksi Budi Artiful, haruslah dilihat dari 'nbab akibat sehingga_cek yang berasal dari saksi SAMUEL SoNGDJADI, Fr'RRPP dan saksi Budi Artirut, dijadikan alat pemoayaran karena Cek dalah merupakan alat pembayaran yang sah sehing!; -siapapun y*; rEmegang cek dapat menjadikannya sebagii alat pembafa-ran.

cek H"_l:j*,'"i:111 j:11 l"T"J"Fl. .y.?Ig t9'IlgISp didatam persidangan, sAlvrr/+^ g-oI-c?JADisJu6; ;il ff*_3::::"r,^,:?1 . n^ n: "o"r!n' sAM y r o r.r,io m o J" ET::f f :j : ^ .qyl::i pj -sonF 9s at G i [" "r.-"',iiiii o*] 2 0q 3, "?I" j g ffi d", l, iu-^ ! : I l" T ryl I beri tanah, giii u el c DJAD r tidak *"'"d";;H;ffi,; rvvr. :F: llllada hubungan T :Ay =:*1", dan tidak terhadap jabatan pekerjaan r

1

_

hy

n

b

i_s

1

i

ju

a

I

r

*"rfrn

oisnis.

[lan. terhadap cek yang berasal dari PT. RAPP adalah sebagai alat pnbayaran pernbelian bibit, hal ini terungkap berdasarkan dalam psidangan yaitu pembukuan PT. RAPP y"ng diungkapkanfakta di penuntut Sdr. llrnum bersesuaian dengan Keterangan sarli HEsrn-esrrnoANSyAH t;";

m'cnyatakan Terdakwa pemah melakukan jual beli bibit matoa ke pT. RApp.

Ilan terhadap cek yang berasal dari saksi Budi Artiful berdasarkan fakta yagn ftntngkap di persidangan adalah sebagai alat pembayaran hutang oleh Mlffi.9ts/2011/PengaditanTtptKOR.pbr

saksi

17

ffiffi,

$II, [|II&A$$0CIATE$

H- Amold Simanungkalit tahun 2003, hal ini bersesuaian cek yang diserahkan

*h

H- Arnold Simanungkalit yang diperoleh dari DARWIS SiHOilIetNA rempunyai usaha pembibitan sawit, oleh karena sampai sat ini KUD Bina V"^g rcahanya adalah di bidang perkebunan sawit bukan hutan dan keteong;n tabi Budi Artiful atas nama KUD Bina Jaya tidak bisa dijaJikan dasar hukum karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang - Oi"iut did;6; persidangan tid.ak terungkap adanya hubungan dalam pJnguru"an "nizin, KUD 9T9 Jaya tidak ada memiliki lzin UPHHKFT, tidak i*r*ohonan RKT ruPHHKHT dan hanya merniliki IPK IUPHHKHT tahun "'0" 20A2, dimana lpK UPHHKHT tidak dikenal dalam bentuk lzin, sehingga tiOat mungkin akan danya RKT IPK IUPHHKHT, karena sejak semuti lzin upHH(HT tidak berdasarkan hukum, sehingga keterangan siksi Budi Artiful tidak bisa dijadilan dasar pertimbangan hukum.

j;t"

*h

Bafwva terhadap adanya pengakuan saksi

soENARlJo yang dijadikan fakta hrkum oleh Sdr. Penuntut Umum dalam persidangan fi"ftti" SOENARIJO nernberikan uang/cekltiket kepada Terda-kwa secara bertahap, seningga rEncapai jumlah Rp. 465.271.00A (empat ratus enarn puluh tima juta ila tujuh puluh satu ribu rupiah), berasal dari perusahaan pT. Si;k niya ESf 'ltnber, adalah pengakuan yang tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk

n'rnyatakan Terdakwa menerima pemberian tersebut oleh karena berdasarkan lakta yang terungkap didalam persidangan bahwa, menurut saksi Soenarqo adanya perbedaan catatan voucher dengan pembukuan, dimana catatan brsebut dibuat terserah pembukuan, namun ticiak didasari fakta yang ietai, danya pemberian melalui pihak ketiga tapi tidak ada mengkonfirmasi ipakn freliti uang tersebut sampai atal !iq"k, adanya pemberia-n secara langsung hpada terdakwa namun saksi SOENARIJO secara alibi keterangan tidak bersesuaian serta tidak bisa menjelaskan secara pasti, tempat penyerahan uang tersebut dan diperkuat ke{erangan saksi piNnn f-rnifCrtA ;;b"g;i lbbag.Keuangan di.dalam persidangan pemberian keterant"n b"h* catatan pernbukuan perusahaan yang diperlihatkan adalah tid;k resmi karena renghindari pajak, dan tidak mengetahui apakah benar uang diterima brdakwa oleh karena saksi tidak kenal dan iiOaf menyerahkan- tangsunt

@ada terdakwa.

Terdakwa terbulcti menerima cek yang berasal dari saksi SONGDJADI, PT.MPP dan saksi BUDI nnffiUl, tetapi tidak bisa dadikan dasar hukum bahwa uang tersebut dikualifikasikan sebagai menerima hdiah dari orang lain.

F!*-*eskipun SAIi'UEL

ffitffi-Susl?AlltPengaditanTtptK?R.pbr ig

m

A$yAARI, $fi,

[|Il

& A$$0CIATE$

Berdasarkan uraian diatas, maka kami berkesimpulan unsur menerima hadiah

tllak terbukti secara sah dan meyakinkan.

llnsur "Diketahui atau patut diduga hadiah

atau janji tersebut diberikan harena kekuasaan atau kewenangan yang berhu6unii"n dengan jabatan etau menurut oralg yang memberikin hadiah atau- janji te-rseriui hubungan dengan jabatan; "J" Bahwa dalam Surat Tuntutan Sdr. Penuntut Urnum pada halaman 230-236 Sdr' Penuntut Umum telah menguraikan fakta fakta hukum dari Keterangan saksi SAMUEL SONGDJADT, soENARrJo, prNA LTANGITA, ABDUL IIUTHALIB, HERRY YUSWANTO, PURNAMA IRWANSYAH dAN BUDI ARTIFUL, sehingga membuat kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti memenuhi unsur tersebut.

Bahwa fakta-fakta yalg dirangkaikan oleh Sdr. Penuntut Umum pada hataman 230 sampai dengan 236, jelis-jelas Sdr. Penuntut Umum hanya mengambil faka-fakta hukum yang tidak keseluruhan dan memuuat penoapat sendiri keterangan saksi telah bersesuaian sehingga terkesari Fli"p atau tergambar bahwa Terdakwa terbukti melakukan dan terpenuhiunsur tersebut.

Apabila kita telaah fakta-fakta terungkap tersebut dalam persidangan terhadap

-

Adanya Terdakwa menerima Bilyet giro Bank mandiri senilai

Rp' 150'000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang berasat dari saksi SAMUEL SONGDJADI.

Adanya Terdakwa Cek Bank Bumiputra Cabang Kerinci senilai Rp- 75'000.0!0_ puruh rima rupiah) y-ang ;dta 1 - -' ',-"i berasar dari -(ujun ' PerusahaanpT,RApp. Adanya pengakuan dari dari saksi soENARlJo rnemberikan uang/ceUtiket kepada Terdakwa secara bertahap, r"ningg" mencapai jumlah Rp.465'271.000 (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), berasal dari Perusahaan pT.Sia'[ n.y" Timber.

Adanya Terdakwa menerima Cek Panin Bank, seluruhnya senilai Rp' 100.000'000 (seratus juta rupiah) yang berasal dari saksi Budi Artiful.

menjadi qel-?!ylan,apakah cek yang ditenma berasar dari Iflq saksi SAMUEL SONGDJADI,

Perusahaan PT.RA"PP, dan saksi BUDI ARTIFUL, ada

t7!Hd-Sus/2011/PengodilanflptKoR.pbr l9

t$yAARI, $Il,

[IIt&

A$$0CIATES

[rsungannya dengan Jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Tahun 2002-2003 dan apakah pengakuan saksi soENARlJo, v.ng rEnerangkan berdasarkan catatan pernbukuan yang tidak rs*i O"p"i {adikan dasar hukum adanya peneriman oen Ierdakwa yang ada ln$ungannya dengan Jabatan Terdakwa Selaku Kepala Oinr* Kehutanan

Tdrun 2002-2003.

[lari pertanyaan tersebut diatas, apabila kita lihat dari fakta-fakta hukum yang

bnrngkap didalam persidangan

:

Terfiadap Bilyet giro Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima ryluh juta rupiah) yang berasal dari saksi SAMUEL SONGDjAD|, O"nj"n

knikian

keterangan saksi SAMUEL SONGDJADI, yang kami uraikan di dalam PHdooi, dimana dari fakta hukum tersebut di;tai jelas-jelas cek yang *eluarkan saksi sebagai alat pernbayaran dalam OerUisnis dan tidak'ada lruhlngan dalam urusan izin di Dinas Klhutanan Propinsi Riau, yang akhimya rampai ke rekening terdakwa melalui Sdr.Sutanto, dimana a[marhum Sir. Sutanto tidak bisa dimintai keterangan di depan maka perimaan cek ke re[ening terdatarva liOak bisa secaraf"iric"ng"n, hukum dinyataian flretahui atau patut diduga hadiah atau janji tensebut diberikan lcarcna Hruasaan atau kewenangan yang UertrlOringan aengan jabatan atau nnurut orang yang memberikan hadiah atau tersebut ada hrbungan dengan jabatan oleh karena cek sebagai aLt yang fnasukkan oleh almarhum Sd. Sutanto belum biJa terungtiemuayaran oiperoleirnya dari siapa sebab akibat sehingga adanya penerimaan ke rek-ening "p Terdalfl,rra.

jaiii

Tefiadap Cek. Bank Bumiputra Gabang Kerinci senilai Rp, 25.000,000 [h{uh puluh lima iut" rupiah)_ ylng beiasal dari perusahaan pT.R^App,

ke_terangan saksi HERRY YuswANTo , saksi Ko BUNHAT ${ dan LtM w Ltl, SaKi Ir. PURNAilIA IRWANSYAH; MM dan Saksi HESTTA

|SHRDIANSYAH, Yang kami uraikan di dalam Pleidooi, dari fakta hukum brsebut diatas bersesuaian satu dengan lainnya jelas-jelas cek V"ng flreluarkan PT RAPP kepada Terdakwa seUagii alai p**b.y"r"n Clrari hrbisnis, hal ini diperkuat dengan pembukuln dari pr. RApp, ya;g fierlihatkan didalam persidangan yang menyatakan adanya pembelian 'OiUit] FrE akhirnya sampai ke rekening terdakwa melalui Sdr. ROSMAN dan prrnohonan bantuan Tahura tidak diberikan dalam bentuk uang namun dalam yaity fisik pendopo, tangga penerimaan maka cel ke rereninf Fry Terdakwa tidak bisa secara hukum dinyatakan diketahui atau patut diduga Mlffi.9rs I 20 1

1

/ Pengadi lan

Tt

pt KOR.pbr

$II,

[|IIe

A$$0CIAT[$

Hah atau janii tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Flg berhubung.."l dengan jabatan atau menurut orang yang mernberikan Hah atau janji tersebut a-da.hubungan a;ngan jabatan, oleh karena cek nbegai alat pembayaran bisnis Terolkwa dengan pT.RApp dan bukan sagai hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau knangan ya.lq nernuuungan dengan j"u"t.n atau menurut orang yang

rnmberikan hadiah atau janji iersebut loa nuoungan dengan jabatan.

Tcrfiadap cek Panin Bank, senilai Rp. ,100.000.000 (seratus ,seluruftnya rupiah) yang berasal dari saksi'eudi Artif;[ {+ ,i""*n demikian dari rhrangan saksi BUDI ARTIFUL, saksi n. annolD $MA-NUNGKALIT yang

kni uraikan di dalam Pleidooi, dari fakta nurum tersebut di atas jelas-jelas cek Flg berasal dari Saksi Budi Artiful, sebagai p"*oav"ran'dalam berbisnis, &r kemudian digunakan sebagai p"*i.y"r"n "t"t hutang kepada Terdakwa,

sdangkan pengakuan Budi Artifu'i senagai u"ng pelicin pengurusan RKT KUD gna Jaya tidak dapat diterima secara liukum, oleh karena pada tahun 2003 m''D Bina Jaya tidak ada terbukti dan tidak terungkap pnah melakukan pengurusan RKT di Dinas xenitananoiciam persidangan niopinsi Riau, dan mJD Bina Jaya saat Jni bergerak di nioang perkebunan brseuaian dengan saksi H- AmoH simanungrart, bahwa sawit, sehingrga dai Darwin sih.ombing. mempunyai usan" liiii sawit, *"ii cek yang diterima d"ng"n demikian pnerimaan cek ke rekening teidalara tidak bisa nururn dinyatakan *etahui atau patut didug-a hadiah ""oi" i"nii tensebut diberikan kaena hkuasaan atau kewenanlan yang lt* oertruoungan dengan jabahn atau -i"iii mnurut

orang yang memberikJn hadiah it"u tersebut ada hftungan dengan jabltan, oleh karena ceileuagai pembayaran alat bisnis ltru janji tersebut berh ubunsan dengan

Terdakwa dengan PT'RAPP dan bukan seuagai -hadiah

ff#:-j?'*l,

y?ls

5:,f l=::".,ti,_!:y:':;n;l ,plntan atau rnenurut orang yang memberid ;"1;i.,";;"j;;"r""1ffiiffi: Nn$ungan dengan jabatan.

Terhadap uang/cekrtiket kepada Terdakwa secara bertahap, sehingga rFncapai jumlah Rp. 465.27L000 (empat ratus puiur, ti,,," juta dua [ltls tujuh puluh satu ribu rupiatrl,'berasal aari "n"*perusahaan pr. siak Reya Timber- Dengan demikian .gari 1&ering"n saksi soENARtJo dan saksi PINNA LlANGlrA, i"ng kami uraikan di dalam'Pleidooi uercasarnan fakta yang brungkap didaram persidangan .adanya pengakuan ,"ts soENARrJo] mrnberikan uang/cek/tiket kLpada TerOakrna secara bertahap, sehingga rFncapai jumlah Rp. 465.271-oao (empat ratus _enam puluh lima juta dua ffits tujuh puluh satu ribu rupiah), berasal Jari perusanain pr. siak Raya trflffi.tus/20fi/pengodilanTtptKOR-pbr 2l

m AsYAtil,

$II, IIII & A$$0CIAIE$

Ttmber, adalah geng{(uan yang tidak di dasar pertimbangan hukum yang pasti

untuk menyatakan Terdakwa menerima pemberian tersebut oleh [arena

berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa menurut saksi SOENARIJO adanya perbedaan catatan voucher dengan pembukuan, adanya pemberian melalui pihak ketiga tapi saksi tidak adi mengkofirmasi apafan uang tersebut sampai atau tidak, adanya pemberian secara langsung narnun saksi secara alibi tidak bersesuian serta tidak bisa menjelaskan secara pasti uang tersebut apakah untuk terdakwa atau biaya pengurusan operasional dglam rangka survey usaha PT. Siak Raya Timber di tingkat kabupaten dan diperkuat deng_an keterangan saksi PIHNA LIANGITA sebagai Kabag Keuangan PT. Siak Raya Timber di dalam persidangan pemberian leterangai bahwa catatan pembukuan perusahaan yang diperlihatkan adalah tidak resmi karena menghindari Pajak, dan tidak mengetahui apakah benar uang diterima terdakwa oleh karena saksi tidak kenal dan tidak menyerahkan -langsung kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami berkesimpulan unsur diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tensebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungln dengan jabatan atau menurut orang yang memberikan hadiah atau ianii tersebut ada hubungan dengan ;Idatai

ffak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa Tim Penasihat Hukum bukanlah telah mengakui bahwa unsur 'menerima hadiah atau janji ' telah terbukti sebagaiamana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Jawaban terhadap Pembelainrpleidooi Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum pada halaman 10, oleh karena Penuntut Umum telah keliru dalam mengartikan atau memahami suatu kalimat, dimana Penuntut Umum sehaiusnya dapat lebih jeli dalam memahami kalimat tersebut, dimana seharusnya Penuntut Umum dapat memahaminya secara keseluruhan tidak setengah-setengah, sehingga tidak salah dalam penafsiran hukum atau persepsi, dimlana seharusnya uraian PleidooilNota Pembelaan sebelumnya siting terkait antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Untuk itu Jiwaban penuntut Umum Terhadap Pembelaan/Pleidooi Terdakwa dan Tirn penasihat Hukum, haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

t7l Pid.Sus/2A11 / Pengadilon TIP|KOR.PbT

roffi A$yMil, $II, [{II & A$$oCIATE$

KESIMPULAN Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Tim penasihat Hukum dan Terdakwa menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Penuntut Umum Terhadap Nota Pembelaan/pleidooi rerdakwa dan Tim penasehat Hukum yang

dibacakan pada persidangan tanggal

g April 2o1z dan tetap pada -tanggal

Pembelaan/Pleidooi sebelumnya Ving dibacakan pada -tidak 5 April 2012, oleh karena jelas-jelas tJrbukti Terdakwa melakukan tindak

pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu berikut:

se[r$;

a. Bahwa akar dari permasalahan ini adalah IupHHKHT-lupHHKT yang diterbitkan oleh TENGKU MMUN JAAFAR, SH setaku elpat Kabupaten Pgla]gwan periode 2001-200r bersama-sama dengan rr.

TENGKU ZULHELMI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kablpaten yang bersang_kutan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor:

1

0.

1/Kpts-ll/2000

Kehutanan Nomor: 21lKpts -lln}Al

J;. r"putu=in

Menteri

.

b. Bahwa kewlib-1 pemegang ljin, membuat usuran Rencana Keda Tahunan (URKT) dan Usulan e?gT Kerja Tahunan tueKT) yang kemudian diajukan kepada Kepali Dinas kehutan"n piopinsi untuk mendapat Penilaian dan pengesahan.

c- Permohonan penilaian dan pengesahan URKT-UBKT upHHK yang diajukan oleh Pemegang ljin kepada Kepala Dinas Kehutanan propinsi dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas xaoupaten yang bersangkutan telah dilengkapi dengan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d' Bahwa kurun waktu permohonan

Penilaian dan Pengesahan tersebut diajukan oleh-Pemegang ljin kepada Kepala Dinas Ke.-hutanan propinsi (terdakwa), Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: f O.ilXpts-ll/2o00

Jo

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21lKpts-lttzool telah

Februari 2003 dengan terbitnya

32lKpts-lVz}A3 tanggal 17/

Pid.Sus/2A11 / Pengadilon

TIptKOR.pbr

5

23

re@

tal

5

Kehutanan Nomor.

Februari 2003, dan sebelum terbitnva

ffIilil,ffi,tfltffitltr

e' Bahwa oleh

karena

terjadi. kekosongan dan atau . terjadi transisi peraturan hukum dan seterah tid;[ mendapat jawaban dari kemente Kehutanan lwanu iiu-"masin Dephut), Terdakwa konsultasikan

kepada Gubernur Riau yan; notabene adalah atasan tangsung terdakwa peroa-Nor;;. persetujuan agar permohonan .2001) dan mendapar tersebut cisarrran aja sesuai surat Gubernur Riau-terlampir.

Bahwa Terdakwr rn"ng"sahkan ,RKT-,BKT pemegang rjin seterah vans oe,.-raiu densan ;:,.1il::fr'ff?x;ffi:uii retentu*

ldilt""

f-

;;';#"'

1) Perda Nomor.

15 tahun 2001 tanggar 2) Kepmenhut Nomor. 6652/Kpts_iUZOOZ; 26 Aprir 2001; 3) Kepmenhutbun Nomor. gi+JKpt"-il/1ggg Jo.Kepmenhut Nomor.

151/Kpts -ilt20}3; 4) Kepmenhut Nomor. 200/Kpts -rvr1gg4. " 5) Surat Gubemur Riau tterl#pirj.

g. Bahwa pemohon adarah perusah_aan

i:tj|$[t;:n"

telah aoa

.ryn.g terah mengantongi p5'tirl]ng"n tekni! dari Kabupaten yans

h' Bahwa terdakwa selaku Kepala mempunyai kewenangan untukDinas Kehutanan propinsi tidak menirai, 'B"lr; ,.,.,"nlo,rt dan atau membatarkan rUpHHxnr vang oiieroiil<a,

i'

"ilr,

Bahwa.Pei-abat yang lrcrhak menilai, mencabut dan atau membatalkan IUPHHKHT aoltan- Bupati penerbit tupHHKHT, Menteri Kehutanan seraku pejabai v""g'i"r"h *g."0"r"s""*"n wewenang kepada Bupati atau adanya putuJan d

-;i;il

pengad*an.

j'

t

Pada BAB vl Pasal (1) huruf 9 Nomor' 10.1/Kpts-il/2000

a

Keputusan Menteri Kehutanan .**nv"i"tln:. pemegang rzin usaha Hutan Tanaman. mempunyai nar< mdrat"n"k"n berbagai kegiatan dalam arear usaha hutan tinaman dengan ijin usaha. BAB rx lang berkaitan Pasal 1*3 ayat (b) menyatikan-: peooman tentang pemberian lzin H ai r H H uta n ra nz ma n meru pa r n a. su s tf;oir}:,:" ka n r:, "l;

#T;::i:,

i

;'xli,

m

A$TMil, $II, [{II

& A$$0CIAT0$

pedoman yang wajib dilaksanakan oleh Pemegang

lzin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman dalam melaksanakan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman.

k. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal I (1) huruf a dan Pasal 13 ayat

(b) pedoman Kepmenhut Nomor. 10.1/Kpts-ll/2000 menjadikan dasar dan bagi Pemegang IUPHHKHT untuk melakukan segala kegiatan (penebangan) di areal ijin yang dimilikinya.

l. Bahwa Penuntut Umum tidak menyajikan Peta Satelit tahun 2003 atas

Areal IUPHHKHT 6 (enam) perusahaan yang menjadi permasalahan didalam perkara ini, padahal menurut Ahli DR. Drs. Wardoyo, MF, Peta Satelit dapat di download setiap 16 hari sekali melalui internet langsung dari Lembaga NASA.

peta satelit pada Areal IUPHHKHT tahun 2003 PT. Selaras Abadi Utama, PT. Rimba Mutiara Permai, PT. Mitra Taninusa Sejati, CV. Putri indung Bulan, CV. Tuah Negeri dan CV. Bhakti Praia Mulia, diperlukan untuk membandingkan LHP volume kayu tahun 2003 dengan kondisi hutan yang ditebang pada tahun 2003 di masing-

m. Bahwa

masing Areal IUPHHKHT tersebut.

n. Bahwa telah terbukti terjadi penebangan hutan alam semra illegal dari luar Areal IUPHHKHT-IUPHHKHT sehingga LHP tahun 2003 dari CV. Bhakti Praja Mulia dan CV. Putri Lindung Bulan cacat hukum dan tidak bisa dijadikan sumber untuk menghitung kerugian Negara, dengan demikian perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oieh Ahli Nasrul Wathon dari BPKP yang bersumber dari LHP Fiktif sebesar Rp. 153.A24.496.294, 89 (seratus lima puluh tiga milyar dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh ernpat rupiah delapan puluh sembilan sen) cacat hukum dan harus ditolak atau dikesampingkan.

o. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan administratif dan Terdakwa terbukti tidak pemah menikmati kerugian negara yang didalcwakan Penuntut Umum.

p. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kekuasaan atau iabatannya fTtPid-Susl2011 lPengadilon

TIPIKOR-Pbr

25

tffitil A$yMil,

$fi,

[IIl

& A$$0CIAIE$

PENUTUP Majelis Hakim yang kami muliakan Sdr. Penuntut Umum yang terhormat, serta sidang yang kami muliakan,

Demikian Tanggapan kami dari Tim Penasihat Hukum atas Jawaban penuntut Umum Terhadap Nota Pembelaan/Pleidooi Terdakwa dan Tim penasehat Hukum, semoga kita semua mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pekanbaru, 17 April 2012 untuk dan atas nama Terdakwa lr. SYUHADA TASMAN, Hukum

ffr,.^/

YOANNA NILAKRESNA. S.H.

'tr7/

Pid.Susl2011 I Pengadilan TIPIKOR.PhT

AA.M.