Duplik Tergugat I by Senarai ID

DTJPLIK TERGUGAT PerkaraPerdataNo.lS/Pdt.Gl2o11./PN.PLw. Antara .---.PARA PENGGUGAT

EFENDL DKK

Melawan MENTERI KEFTUTANAH

RI-------

r--r'-r-----u--'-----------'TERGUGAT

tl I

Jakarba, 6 Maret

/ Z0t2:

Majelis Hakim Perkara No' 15/PdI'G/2O1L/PN'PLW' Pengadilan Negeri Pelalawan'

di-

Panghalan Kerinci. Dengan hormat,

(pernerintah RI c.q. Presiden RI c'q. Menteri dengan hak substitusi Nomor Kehutanan RD b;disar*ai surat t<rara Khusus denganlni kami mengajukan duplik KS.2TlMenhut-II/2011 tanggal 6 Desember 20x1, tanggal 20 Februari 7aL2, aras reptik penggugat perkara No. 15/pdt.G/zori/ptu.pr-w. dengan uraian sebagai berikut : s{Plfti yang telah dikemukakan t. Tergugat I tetaB berkeyakinan dan berpendapat yang diakui kebenarannya dalam eksepsi dan jawaban semula, kecuali dalil-dalil secara tegas-tegas oleh Tergugat I' ini dianggap sebagai satu 2. Mohon kepada Majelis Hakim, agar Duplik.Tergugat I. yang telah disampaikan kesatuan yang tioi'r,:ierpisan[an iari eksepsi dan iawaban

untuk dan atas nama Tergugat

terdahulu.

s.].rlil.F'|@"iil

Dalam Eksepsi.

1, pengadilan Negeri Pelalawan tidak Betwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo(Kompetensi Absolut) Dalil Para Penggugat dalam repliknya angka 3 s/d 5 halaman 3 yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a guo adalah perbuatan melawan hukum oteh Tergugat I dan bukan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.327lMenhut-II/2009, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, tidak jelas dan mengada-ada, dan Tergugat I tanggapi sebagai berikut:

Bahwa telah jelas dan terang dan merupakan faKa di persidangan bahwa petitum Para Penggugat, baik di dalam gugatan maupun repliknya menyatakan permohonan kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum Keputusan Menteri Kehutanan No, SK.327llvlenhut-Il12009

bnggal

12 Juni 2009.

Bahwa permohonan untuk menyatakan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.327lMenhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 diliputi suasana hukum administrasi (Tata Usaha

Negira) dan bukan ranah hukum perdata (vide Putusan Pengadilan Negeri BanJarmasin No, OUPDT/GIZ:OLU PN.BJM tanggal 20 September 2011 yang telah berkekuatan lrukum tetap (inkracht uan gewijsde)/ bukti T- 1)' karena :

Keputusan Menteri Kehutanan No. 5K.327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 yang dimohon untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah Keputusan Tata Usaha Negara, dengan alasan:

a)ffi

tf i:'#:lf T:lH:ilif ?:#'tn:,Hiff53#'$::nuT;;iJi!il

tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

b)H,i[?,ff

3lllfi t'H]lii:-5ii1T:ffi .X?;,tih3illf ;:$;1Y200e

Konkrit; Individual; dan Final.

c) Bahwa Keputusan

Menteri Kehutanan No. SK.32ZMenhut-II/2009 tanggal LZ luni 2009 tersebut merupakan penetapan tertulis yang bersifat:

Konkrit;

Bahwa wujud objek Keputusan Menteri Kehutanan

No.

SK.32ZMenhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 adalah tertentu, yaitu mengenai tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan No. fg0/Kpts-Il/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Individual;

Objek yang dituju oleh Keputusan Menteri Kehutanan

No.

SK.327lMenhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 adalah orang atau badan hukum perdata tertentu dalam hal ini PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP). Final;

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.327lMenhut-II/2009 tanggal. 12 luni 2009 sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi PT. RAPP yaitu perubahan luas areal HPHTI-nya. d) Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentangrPeradilan Tata Usaha Negara

diatur bahwa: "sesffirang atau badan hukum perdata yang meraffi kepentingannya dirugikan oleh suafit Keputusan Tata Umha Negara dapat mengajukan gugatan teftulis kepada Pengadilan yang betwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Nryara yang disengketal<an itu dinyatakan batal atau tidak ah, dengan abu tanry disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi'j sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketanya, dalam hal ini menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK.327lMenhut-IV2009 (beschiking) tanggal

LZ Juni 2009

adalah

Pengadilan Tata Usaha Negara. e)

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 01/PDT/G/2011/PN.BJM. tanggal 20 September 2011 dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa 'karena Surat Keputuan Menteri dan Surat Keputunn Bupati Tanah Bumbu berdasrkan alasan-alasn tercebut di atas dikeluarkan oleh fudan atau Pejabat Tab Unha Negara, merupakan produk Keputuan Tata Usha Negara (beschiking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Uaha Negara sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 19B6 tentang Pendilan Tata Usha Nqar4 di dalamnya ada unsur "fuslissing" ata(r 'pernyataan kehendak" dari pejafut yang mengeluarkan atau dalam hal ini memberikan hak pada Tergugat yang dalam hal ini dapat dikualifisir sebagai badan hukum'i.., sehingga Pengadilan Negeri funjarmasin tidak berwenang memerilcs dan mengadili perkara a quo.

Terhadap perkara a quo, Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3z/MenhutII/2009 tanggal 12 Juni 2009 berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas

ilr

dikeluarkan oleh Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara

(TUN)

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yaitu Menteri Kehutanan (l-ergugat I), yang di dalamnya ada unsur beslissing atau pernyataan kehendak dari pejabat atarr badan TUN, dalam hal ini Tergugat I, untuk memberikan perluasan areal f-IPHTI kepada PT. RAPP. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.327lMenhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 130/Kpts-llll993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final. Dengan demikian yang berwenang untuk menyatakan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum Keputusan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri pelalawan, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa pengadilan Negeri Pelalawan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Mengenai penunjukan Sdr. Drs. Afrodian Lutoifi, SH., M.Hum., dkk.' PNS Kementerian Kehutanan sebagai kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 16.27lMenhut-Il/2011 tanggal 5 Desember 2011 untuk mewakili Tergugat I (Menteri Kehutanan), sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUUII|2O04 tanggal 13 Desember 2004 mengenai Pengujian Pasal 31 UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "Menimbang bahwa sebagai undang-undang yang mengatur profesl seharusnya UU No. 1B Tahun 2003 tidak boleh dimakudkan sebagai ffirana lqalisasi dan lqitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur datam hukum acarq padahal hukum acara yang berlaku sat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (verplichte procureurctelling). Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang furperkara di depan pengadilan'i Berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Para Penggugat sangat tidak berdasar sehingga harus ditolak.

Berdasarkan hal tersebut, mohon kepada majelis hakim yang memeriKa dan mengadili perkara a guo untuk menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2) Gugatan Citizen Lawsuit tidak Dikenal dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dalil Para fenggugat dalam repliknya angka 2 sld 4 halaman 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan citizen lawsuit atas

t i

perbuatan melawan hukum Tergugat I, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, dengan alasan: a. Bahwa para penggugat tidak cermat dalam membaca Undang-Undang No. 41 Tahun 19gg teniang Kehutanan. Tidak ada satupun Pasal dalam UndangUndang tersebut yang mengatur mengenai gugatan citizen lawsuit Tahun 1999 tentang b. Bahwa yang diatur dalam Undang-Undang No. Kehutanan adalah sebagai berikut: 1) Ketentuan Pasal 71 ayat (t) mengatur: (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum TemaAap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakafi

Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengaturt (1) Dalam rangka pelakanaan tanggung iawab pengelolaan hutan, organiasi bidang Kehutanan furhak mengaiukan gugaAn perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan."

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, maka telah jelas dan terang bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 hanya mengenal 2 (dua) jenis gugatan terkait pengetotaan hutan, yaitu melalui gugatan perwakilan atau gugatan organisasi'

Negeri lakafta Pusat No. 2SStlpdvGllggB/PN.JKT.PST, hakim dalam putusannya berpendapat bahwa actio poputaris/citizen lawsuit harus diatur dalam perundang-undangan (Sudikno Mertokusumo hal !02, Hukum Acara Perdata Indonesia)' Dengan demikian gugatan citizen lawsuit yang diajukan oleh Para Penggugat adalih keliru, dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat

c. Disamping itu, berdasarkan Putusan Pengadilan

diterima.

3) Gugatan Citizen lawsuit tidak Memenuhi Syarat Dalil Para Penggugat angka 2 sld 6 halaman 5 yang intinya menyatakan bahwa gugatan citizen lawsuityang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi syarat' adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali, dengan alasan: 1. Gugatan citizen lawsuit adalah mekanisme gugatan warga negara terhadap penyelenggaraan negara berkenaan dengan kepentingan umum bukan untuk

kepentingan pribadi atau orang-orang. Inti dari citizen lawsuit adalah menggugat penyelenggaraan negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Atas kelalaiannya itu negara dihukum untuk memperbaikinya dengan cara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum agar pelanggaran hak warga negara tersebut tidak terjadi lagi. Dalam citizen lawsuit gugatan harus memenuhi persyaratan, yaitu petitum gugatan tidak boleh berisi pembatalan suatu keputusan penyelenggaraan negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkret, individual dan final (beschiking), karena hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Mari Mengenal Citizen Lawsuit, Afrizal Darni, SH., LLM., Peneliti pada The Aceh Institute).

Bahwa untuk mengetahui apakah Para Penggugat dirugikan akibat perbuatan

melawan hukum Tergugat

I, jelas harus dibuKikan terlebih dahulu di

persidangan. Fakta hukum persidangan menunjukkan bahwa hingga saat ini Para Penggugat tidak pernah mengajukan buKi tersebut, sehingga tidak jelas apakah benar terdapat kerugian yang dialami oleh Para Penggugat. Demikian pula, mengenai gugatan tidak berisi permohonan pembatalan atau menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum suatu Keputusan TUN.

Telah menjadi fakta hukum bahwa petitum Para Penggugat menyatakan permohonan kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.327lMenhut-II12009 tanggal 12 luni 2009.

Dengan demikian gugatan citizen lawsuit yang diajukan Para Penggugat dalam petih.rmnya harus memuat tuntutan agar penyelenggara negara mengeluarkan suatu kebijakan baru dalam bentuk peraturan (rqeling). Dalam gugatan in casu petitum yang dituntut sleh Para Penggugat berupa pembatalan atau pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum suatu keputusan penyelenggara negara yang bersifat konkret, individual, dan final (beschiking) dalam hal ini Keputusan Menteri Kehutanan No. SK, 32TlMenhut-I112009 tanggal 12 Juni 2009, sehingga gugatan citizen lawsuit yang diajukan Para Penggugat jelas bertentangan dengan prinsipprinsip diajukannya citizen lawsuit, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara. 1. Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

3. Dalil Para Penggugat dalam repliknya angka 2 sld 3 halaman 5 s/d 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang=Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan:

Penjelasan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2907 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Sffi Pemanfaatan Hutan, menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan hutan produksi yang tidak produktif adalah hutan yang dicadangkan oleh Menteri sebagai areal pembangunan hutan tanaman.

b. Penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.327lMenhut-II/2009 tanggal 12 luni 2009 telah melalui prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

Permohonan PT. RAPP dengan surat No. 02/MPP-DU/I/04 tanggal 19 Januari 2404; 2) Menteri Kehutanan berdasarkan surat No. S.143/Menhut-VI/2004 tanggal 29 April 2004 perihal Penambahan/Perluasan Areal Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT. RAPP, telah memberikan persetujuan prinsip penambahan areal kerja IUPHHK-HT an. PT. RAPP dan memerintahkan kepada PT. RAPP antara lain untuk menyusun dan menyampaikan Suplemen Studi Kelayakan Hubn Tanaman dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan areal penambahan/perluasannya ; 3) Rekomendasi Gubernur Riau melalui surat No. 522/EKBANG/33.10 tanggal 2 luli 2004 perihal Perubahan R.ekomendasi Penambahan/Perluasan Areal Kerja IUPHHK Hutan Tanaman PT. Nusa Prima Manunggal dan PT. Selaras Abadi Utama kepada PT. MPP; 4) Keputusan Gubernur Riau No. Kpts 667lXIlZ004 tanggal 11 Norember 2004 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Areal Tambahan Kabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis Provinsi Riau oleh PT. MPP; 5) Bupati Pelalawan telah memberikan persetujuan sesuai surat: a) No. 522.1/DISHUT/III/2005/233 hnggal 8 Maret 2005; b) No. 522IDISHUT/S01 tanggal 18 Juni 2005.

6) Menteri Kehutanan dengan Keputusan No. SK.248/Menhut-VI/2009 tanggal 23 April 2OO9 telah menetapkan pencadangan hutan

sebagai areal pembangunan hutan tanaman seluas * 503.530 Ha diantaranya 350.165 Ha di Kabupaten Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kampar, dan Kuantan Singingi, Provinsi Riau. c. Bahwa karena areal tersebut telah mempenoleh pencadangan dari Menteri Kehutanan (Tergugat I), maka dapat digunakan menjadi areal penambahan IUPHHK-HT an. PT. MPP.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 327lMenhut-Il/2009 tanggal 21 Juni 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper adalah sah secara hukum, sehingga Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat.

4. Dalil Para Penggugat

dalam repliknya angka 3 halaman 6 s/d 7 yang intinya menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 5K.327/Menhut-Il/2009 tanggal 12 luni 2009 yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 (a) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional karena Para Penggugat tinggal di dalam kawasan lindung, adalah dalil yang tidak berdasar

hukum, karena:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-undang No. 26 Tahun 2407 tentang penataan Ruang disebutkan bahwa "Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib : a. menaati rencatq tata ruang yang telah ditetapkan". b. Beidasarkan ketentuan tersebut huruf a di atas, telah diterbitkan Peraturan pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dalam Pasal 51 disebutkan bahwa "Kawasan lindung nasional terdiri abs a. Kawasan yang memberikan pertindungan terhadap kawasan di bawahnya; b. Kawann perlindungan setempat Lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (1) ditegaskan

bahwa "Kawasan yang memberil<an perlindungan terhadap kawagn

fuwahannya terdiri atas : a. kawasn hutan lindung; b. kawasan bergambut; dan c. kawann reaPn air. c. Berdasarkan Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun Z00B tanggal 10 Maret 2008 lGwasin Lindung Nasional yang berada di Provinsi Riau adalah :

1) Suaka Margasatwa Kerumutan; Z) Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Dana Pulau Bawah;

3) Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling; 4) Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil;

5) Suaka Margasatwa Balai Raja; 6) Suaka Margasatwa Tasik Besarffasik Mertas; 7) Suaka Margasatwa Tasik SerkapfFasik Sarang Burung; S)

Suaka Margasatwa Pusat Pelatihan Gajah; 9) Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang; 10) Suaka Margasatwa Tasik Belat; 11)Suaka Margasatwa Bukit Batu; 12)Cagar Alam Bukit Bungkuk; 13)Taman Nasional Tesso Nilo; t4)Taman Nasional Bukit Tigapuluh; 15)Tamari Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim; 16)Taman Wisata Alam Sungai Dumai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, areal kerja IUPHHK-I-ITI PT. RAPP di Semenanjung l(ampar tidak termasuk Kawasan Lindung Nasional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008. d. Quot non areal kerja IUPHHK-HTI PT. RAPP berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.32ZMenhut-II/2009 terdapat areal bergambut sebagaimana dikemukakan Penggugat, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan karena Peraturan Pemerintah tersebut adalah peraturan yang mengatur tentang RENCANA TATA RUANG WITAYAH NASIONAL yang selanjutnya disebut sebagai RTRWN, di mana dalam Pasal 123 ayat (1), (2), (3) dan (4) mengatur bahwa:

(1) Untuk operasionalisasi yang meliputi:

RTRWN, disusun rencana rinci

tata ruang

(Z)

(3)

(4)

a. b,

Rencana tata ruang pulau/kepulauan; dan Rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Rencana tata ruang pulaulkepulauan disusun untuk wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Papua. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional disusun untuk setiap kawasan strategis nasional' Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional ditetapkan dengan Peraturan Plesiden.

e. Dengan demikian, berdasarkan .ketentuan pada Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, maka untuk adanya suatu Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruangj Kawasan Strategis Nasional harus terlebih dahulu ada penetapan dengan Peraturan Presiden. Mengingat sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.327lMenhut-II/2009, belum ada Peraturan Presiden yang menetapkan Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, maka Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 belum dapat dilaksanakan. f. Menyangkut tempat tinggal Para Penggugat yang dinyatakan berada pada Kawasan Lindung Suaka Margasatwa Tasik Besarfl-asik Mertas dan Suaka Margasatwa Tasik Serkapfl-asik Sarang Burung, tidak ada kaitannya dengan penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.327lMenhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009, karena lokasinya berbeda. Quot non Para Penggugat tinggal di dalam Suaka Margasatwa Tasik Besarfl-asik Mertas dan Suaka Margasatwa Tasik Serkapfl-asik Sarang Burung, maka keberadaan Para Penggugat tersebut melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) hurufajo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No.41 Tahun 1999.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.327lMenhut-IV2009 tidak melanggar UU No. 26 Tahun 2007 maupun Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum. 5.

Dalil Para Penggugat dalam memori gugatannya angka 5 halaman 7 sld yang pada' intinya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.32ZMenhutII/2009 tanggal 12 Juni 2009 karena melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah tidak berdasar hukum, dengan alasan :

Menteri Kehutanan berdasarkan surat No. S.143/Menhut-VI/2004 tanggal 29 April 2004 perihal Penambahan/Perluasan Areal Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT. MPP, telah memberikan persetujuan prinsip penambahan areal kerja IUPHHK-HT an. PT. RAPP dan memerintahkan kepada PT. RAPP antara lain untuk menyusun dan menyampaikan Suplemen Studi Kelayakan

:9i

l: I

(AMDAL) sesuai Hutan Tanaman dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dengan areal penambahan/perluasannya; menerbitkan b. Berdasarkan hal tersebut huruf di atas, Gubernur Riau yang memberikan Keputusan rrrs. Kpts 66ilfi/2004 tanggal 11 November 2004 Izin Kelayakan Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan lGyu pada l-tuian Tanarian [lupHnk-HT) di Areal rambahan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau kepada PT. biaf dan Bengkalis -hal ^, Gubernur Keputusan karena atas, di b dan a huruf tersebut c. Berdasarkan Riau menfenai AMDAL adalah tahun 2004 merupakan perintah surat Menteri yang _diacu Kehutana'i rrro. S.143/Menhut-VI/2004 tanggal 29 April 2004, maka Juni 12 tanggal ;6h Gprtusan Menteri Kehutanan No. SK.327lMenhut-II/2009 1t 2009 adalah Keputusan Gubernur Riau No. Kpts 667lXIpA04 hnggal November 2004.

RAPP

Menteri Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Kehutanan No. SK.327lMenhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tidak bertentangan

dengan peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1999, sehingga perbuatan tersebut tida[ dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian dalil Para Penggugat harus ditqlak.

di atas, penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. sK.327lMenhut-Il/2009 tanggal L2 Juni 2009 sudah sesuai dengan ketentuan Berdasarkan seluruh uraian

I tidak melakukan perbuatan ferundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat melawan hukum (onrechtmatige overheiddaad), dan oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat harus ditolak.

III.

DALAltl PROVI$ Dalil para penggugat dalam provisi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan-terEugat I dan Tergugat II untuk memerintahkan kepada PT. papp menghentikan segala aKivitas dan kegiatan berkenaan dengan IUPHHK-HT adalah Aaiit yang tidak berdasar karena Keputusan Menteri Kehutanan No' SK.3271Menhut-Iil2009 tanggal LZ Juni 2009 tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain tidak cacat hukum, sehingga permohonan Para Penggugat tersebut harus ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut untuk memutus :

di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim

Dalam EksePsi

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat I; Z. Menyatakan Pengadilan Negeri Pelalawan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (kompetensi absolut);'

3. 4. 5.

Menyatakan gugatan citizen lawsuit yang diajukan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Menyatakan gugatan citizen lawsuitPara Penggugat tidak memenuhi syarat; Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontuankeliike verktaardl.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan bahwa Tergugat hukum dalam bentuk apaPun;

2, 3.

Menyatakan menolak gugatan Para Pepggugat untuk seluruhnya;

tidak terbuKi melakukan perbuatan melawan

Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam

Provisi

Menolak permohonan provisi Para

Penggugat.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono).

Hormat kamit Kuasa Hukum Tergugat

I ian Lutoifi, SH., M,Hum.