Eksepsi Syuhada Tasman

IIUUII TDT[ffit D[.

l[ C NMIIB

ADV(rcATES & TEGAL COilSI'tTAITT

(NOTAKEBERATAN) TERHADAP SURAT DAI(WMN PENUNTUT Urt'tul,l KOMISI PEI'TBERANTASAN KORUPSI Surat Dakwaan Nomor: DAK-41/24|1212O11 Tanggal 14 Desember 2011 Atas Nama Terdahra lr. SYUHADA TASJIiAN, t{.1,1.

Dalam Perkara Pidana No. I 7/Pld.SUS/zO 1 1 /PN. Pbr PENGADII-AN TIPIKOR PEKANBARU

IDENTITAS Dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Nama Lengkap Tempat Lahir Umur/Tgt Lahir Jenis Kelamin Kebangsaan/ Kewarganegaan Tempat Tinggat Agama Pekerjaan

Pendidikan

: lr. SYUHADA TASilAN, ltA.l,l. : Bengkatis, Riau : 53 Tahunl 26 Mei 1958 : Laki-taki : lndonesia : Jt. Merak No. 20, Pekanbaru, Riau

: lstam : PNS Kepata

Dinas Perindustrian Kabupaten Bengkalis (lvtantan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau) : S-2

PENAHANAN: PENYIDIK penahanan di Rutan Potda lvletro Jdya, terhitung mutai tanggat 03 Agustus 2011 Nopember 2011. ------"

sld28

PFNU]$uf U4UIvt penahanan di Rutan Potda Riau, terhitung mutai tanggat 29 November 2011 s/d ditimpahkan ke pengadil,an Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

17 I

Pid.Sus I 20 I I I PN. PBR

Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok D No. 12 Kawasan Setia Maharaja (0761)32482 (Ext - 103) (0761)7041992,32482, Fax. Telp.

E-mail : aziunasyaari_sh@yahoo.com Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru - Riau - lndonesia

DAI(WMN KESATU

Primair:

-

lrtetanggar Pasat 2 ayat (1) Jo. Pasat 18 Undang-Undang Republik lndonesia No. 31 fahun tg99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Repubtik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Repubtik lndonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke'l KUH Pidana Jo. Pasal 65 KUH Pidana.

Subsidlalr:

-

lrtetanggar Pasat 3 Jo. Pasat 18 Undang-Undang Repubtik lndonesia No. 31 Tahun ientang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Repubtik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubihan atas Undang-Undang Repubtik lndonesia No, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasat 55 ayat (1) ke-l KUH Pidana Jo. Pasal 65 KUH Pidana

lyn

Dan

pArftvAAN KEpUA

Pertama

:

1{elanggar Pasat 12 a Undang-Undang Repubtik lndonesia No. 31 Tahun 1999 tentang eemUerantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2OO1 Tentang Perubahan atas UndangUnding No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 KUH Pidana .

Atau Kedua lrtetanggar Pasat 11 Undang-Undang Repubtik lndonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembeiantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang'Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasat 65 KUH Pidana.

t7 t Ptd.SttsI 2Ot I t PN.PBR

2

I. PENDAHULUAN lrtajells Haklm yang kaml mullakan ' Saudara Penuntut Umum yang terhormat Hadirln yang kaml hormati

ini, pertama-tama kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa A.l,t: mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang trvr tr. syuHADA Ita diberikan oun malelis tiatim kepadikami untur nre.n{lepapi .t!11! ?"11111s.?:111 pada kesempatan baik 'tnsmlx,

Pimberantasan Tindak .njaary KofP_ld:P:l yang dibacakan datam sidang Tanggat DAK-41 tz4llzlzgii Tanggat 14 Desember 2011 --"-""'-' Oer"rber 2011 di periiaditan Tipikor pada Pengaditan Negeri Pekanbaru.

penuntut Umum

HJ; iotiti

IT:l;

it

persidangT ylng mulia ^i{ -y.1tun Adatah suatu kehormatan bagi kami berada datam lr. SYUHADA bersama-sama menegakkan sirpremasi hukum, mendampiryi rerdakwa tuourra'n metakukan tindak Rjdana korygs! sebagaimana diatur (1) Jo- Pasal 18 undangdatam DAI(WMN rEgru primatr: Metanggar Pasat 2 ayat Pidana uno""g-n"puuig tnaonesia No. 31 Tahun ligg tentang Pemberantasan Tindak ditarnbah dengan undang-undang Repubtik lndonesia i"*pfi se$agaimana diubah danperubahan atas undang'undang Repubtik lndonesia No. r..ro*or 20 Taf,un zmrGntang Pasal 55 ayat (1) 31 Tahun 1999 tentang pem6erantasan TindakPidana Korupsi Jo. jo. Fisat 65 KUH pidana, subsidialr: tvletanggar Pasal 3 Jo. Pasat 18 KUH pidana .ke-1 'Unaan!-gndang Repubtik lndonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pida;f Korupsi- *ri.gi*un" oiuuah dan ditambah dengan .undang-undang lepubtik inJJnesia nomor io-iittun zmr tentang. Perubahan atas undang'undang Repubtik Jo. Pasat lndonesia No. 3i r"trn lqFlg tentang Periberantasan Tindak Pidana Koryp.s!

Pertama ss iv.t (1) ke-l xui pioana Jo. pasit 65 KUH Pidana Dan DAI(WAAN KEDUA frrafinggir'pasal 12 a Undang-Undang Repubtik lndonesia No. 31 Tahun 1999 tentang diubah dan ditambah dengan pembjiantasan Tindak pidana Korugsi ieuagatmana -Perubahan atas Undang-Undang No. 31 unOini-UnOang No. z0 Tahun 2col Tentang Pidana Tahun 1999 t"nt"n! Femberantasan TindaliPidana Korupsi Jo.. Pasal 65 KUH Tahun 31 No. pasat Repubtik lndonesia Atau Kedua metanigai -Korupsi_ -perfrSerantasan undang-undang sebagaimana diubah dan Tindak Pidana OitamUin de-ngan Undang-Undgng No. 20 Tahun 2001 Tentang- Perubahan atas d]irg:unO"ni Nb.li-iif,un 199f tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasat 65 KUH Pidana.

ilfr;il,T.ii. ;;nit*

?ffi

'i![6;

t7 I Pld.Sw I 20t t I PN.PBR

li

tugas dan Tentunya kita sependapat dengan Penuntut Umum yang mempunyai 1 butir 6 KUHAP, bahwa setiap *"*"n"nj seUagaimana yang dimiat datam Pasattidak boteh dibiarkan dan harustah p"ruuit"i r,ei"tlian vrnd diii*uran oteh siapapun petaksanaan hukumnya tidak Ftgt ditawar-tawar' datam ditakukan penyidikan, -yin; serta bersatah harus dituntut dan dihukum setimpat dengan arti siapapuri yang peouatinnya. Kkuiti ditentukan tain oteh Undang-und.ang. Menghukum orang itu sendiri. Sebab bersatah rnerupakan tuntutan dari hukum keadilan-dan kebenaran

d'emifian akan timbut reaksi yang dapat mg.nggoyahkan sendi-sendi tetapi, kaidahketertiban Oatam misyarafat dan supremasi hukum itu sendiri. Akan untuk siapapun kaidah nurum, [eaaitin dan kebenaran tidak boteh diperkosa oteh perkara ini,.sendimalsud-maksud tertentu dan tujuan tertentu. Begitu pul,a datam suPremasi hukum ;di-h"k itu t p"r"t klta tegakkan datam upayg.Tengukuhkan KUHP oi ,*g.. ini, vani telah diatur ii datam format kaidah-kaidah hukum didatam

k;hfida-[

*

yang Oiafui sebagai karya agung bangsa lndonesia

ini, duduk dua pihak Ylng u"tryIF-t^.- yaitu Penuntut Umum yang ,"u"J"i- p.ngiiii H"gr", disisi tain Terdakwa lr. SYUHADA TAs lAN, ,vt.M. ini mempunyai Didatam sidang

aio"frtpingi 6tetr penaihat Hukumnya. feduf pihak yang berperkara i"ngin titik totak dan fungsr masing-mlsinq. Ditengah kedua pihak hak yang pada auari Gjetis-Hirifi seuagai * Domlnis Liiis yang tidak berpihak. Alilyu, betah *aktu l,iaietis Hakim dudu[ di kursi dan lrieja persidqngan, memandang ked.ua pltili yani uerpeilara sama tinggi dan samarendah di muka sidang ini. Majetis Hakim yrng 'meirerli,i dan mengaoiii perkara ini kami yakin tebih mengetahui dan putusan mernahami terhadap ketent-uan peraturan datam perkara a guo,.sehingga t;;aib"it O.n"r-benar mencerminkan rasa keaditan yang seadi t'aditnya.

o*i

*

Dengan demikian, Majetis Hakim dapat menempatfa.l

{!ri1ya

pala posisi netrat

pengaygm dengan-mempertahanlori eksistensi dan integritas l{ajetis Hakim sebagai potitik t<eaiitan dan'keben"ran tidak terpengaruh dengan situsi evoria dan kondisi Jaat ini. substansi tiiU"rat"n adaiah inengenai hasatah panlal atau tidak, apakah tidak suatu surat dakwain yang diajukan oteh Penuntut Umum itu ditujukan atau diarahkan kepada Terdakwa datam kedudukannya sebagai seorang semua manusfa ciptaan Tuhan yang memitiki harkat, martabat, kehormatan seperti

l*irp'ii"ii"-;i* orang.

Guna mengoreksi tata aturan penyusunan sebuah dakwaan yang !a{. cermat, jika Majetis tidai jetas aa-n tioaf i"nir"p, datim kesempatan ini tetah tepat sekati 17 I Ptd.Sus I

20t t t PN.PBR

1

Hakim menyoroti kualitas dakwaan yang diajukan oteh Penuntut Umum, apakah rumusan detik dan penerapan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan pasat-pasal pidana datam perkara ini gdah tepat dan benar. Dan apakah sudah sesuai dengan fakta dan bukti kejadian sebenarnya, atau kah rumusan detik dan tuntutan pidana itu hanya merupakan suatu ucover ston/' yang sengaja diciptakan metatui konstruksi yuridis tanpa didukung dengan fakta yuridis yang dapat diakumutasikan terhadap pasat-pasat yang didahinlâ&#x201A;Źn kepada Terdakwa, sebagaimana diamanatkan datam Pasa[ 143 ayat (2) KUHAP bahwa suatu dakwaan harus jetas dan terperinci serta memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan, yang apabita ketentuan tersebut tidak dipenuhi nnngakibatkan batatnya surat dakwaan tersebut. Kutipan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, tersehrt berbunyi :

"

Penuntut llmum membuat surat dokwaan yang diberi Tanggal dan

ditandotangani serta berisi :

a. Namo lengkap, tempat lahir, umur dan Tanggal lahir, jenis kelamin, keMngvron, tempat tlnggal, ogama dan pekeriaan Ternngka. b. Uraian secaro cermdt, jelas dan lengkap mengertr,i ttndak pidana yang dlfukwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."

Dengan memperhatikan bunyi Pasal 143 Ayat (2) KUHAP tersebut, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi datam suatu surat dakwaan, yaitu : -'------Syarat Formll (Pasat 143 ayat (2) huruf a ldaksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat Tanggal, ditandatangani oteh Penuntut Umum serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau Tanggat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggat, agama, dan pekerjaan Tersangka. -Syarat lrtaterlll (Pasat 143 (zlhuruf b Ilaksudnya adatah suatu surat dakwaan harug memuat uraian secara cermat, jetas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. -----

(3)

KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat materiit surat dakwaan menjadi batal demi hukum atau

Kemudian Pasat 143

t7

I

Pld,SusI 201 I I PN. PBR

I

"nuII and vold" yang berarti sejak semuta tidak ada tindak pidana seperti

ditukiskan datam surat dahraan

yang

itu. "---'

Sebelum tebih jauh menguraikan eksepsi ini, kita akan mencari tahu apa yang 'dimaksud dengan pengertian syarat-syarat "cermat, jetas dan tengkap" berikut ini kami kutip dari Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oteh Kejaksaan Agung Rl Hataman 12, menyebutkan: Yang dimafr;vd dengan cermat adalah: 'Ketelitian Penuntut llmum dalam memryrsiapkan surot dakwaon yang didanrkan kegp6 lln&ng-undang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan atou kekellruan yang daryt mengakibatkan batolnyo surat dakwaan atau tidak

6 @t -

dbukttkan, ontaro laln mislnYa: Apakah ada pengaduan dalam hal delikaduon.

Apkah Wnerdryn hukumlketentuan pidananya sudah tepatnrnXan Terdakwa dapat dipertanggung Jawabkan dalam melakukan tindok

pidana ter*but.

Apakah titfuk pidana tersebut belum atau sudah kadaluwarsa.

Arytah tindak pidana yang didakwakan tidak nebis ln idem. "

"

Yang dinnksud dengan jelas adalah :

.

"Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur

dari delik

yang

dari delik yang didakwakan, dQn mempdulan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh didatcwakan sekaligus mempadukan dengan unsur

Terdolcwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diprhatikan jangan sekali' *kalt mempdukan dolam uraian &kwaan antara delik yang sr'tu dengan delik yang Ialn yang unflrr-unsurnya berbeda sr,tu nma laln atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebetumnya (seperti minlnyo menunjuk Wda dakvuaan prtdma) sedangkan unsurnya berbeda, sehingga dakwaan meniadi kabur atau tldak Jelas (obscwr libel) yang diancam dengan kebatalan'. --'---'-' Yang dfuWtcstfr dengan lengkap adatah : 'tlraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan udang-undang secdra lengkap, yang dipadukan dengan uraian mengenai keadaan, serta peristtwa dalam hubunganny,a dengan perbuaton materil yang didakwakan.

Jangan ffinpai terJadi adanya unsur delikyang ttdak dirumuskan secaro lengkap atau

1

7 I Prd.SLrs I 201 I

I PN.PBR

tidak diurallan perbuatan materialnya secara tegos dalam dakwaan,

berakibat perbuatan ltu

sehlngga bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang". --

Sedangkan menurut Penjelasan Harun M. Husein, datam bukunya "Surat Dakwaan, Tekriik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahan", Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hat. 102-103, menyatakan bahwa ketengkapan syarat materiil suatu surat dakwaan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, dengan mempedomani unsur-unsur detik yang didakwakan.

2. Adanya keslahan sesuai dengan unsur-unsur deliknya yang bersangkutan

(dan

ini berupa adanya unsur kesengajaan).

3. Adanya minimat 2 (dua) atat buKi sebagai pendukung pembuktian kesatahan khuzus dalam kasus

Terdakwa.

4. Adanya alat bukti yang menunjukkan "tempus delictl" 5. Adanya atat buKi yang menunjukkan "locus delicti" 6. Adanya kejetasan tentang peranan petaku/para petaku, serta kuatitas

dan

tanggung jawabnya.

7. Adanya kejetasan perbuatan/kesatahan Terdahra termasuk tindak

pidana

khusus atau bukan. ---------

Sejalan dengan argumentasi yuridis tersebut diatas, adatah tidak bertebihan jika kami mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, bukan untuk menitai baik buruknya kuatitas surat dakwaan tersebut, tetapi kami ingin secara bersama-sama menegakkan hukum sesuai dengan porsi kaidah hukum perundangundangan yang bertaku agar hak-hak Terdakwa dapat terlindungi sejatan dengan kdtentuan undang-undang sehingga pada akhirnya kita semua menyetujui bahwa supremasi hukum sedang ditakukan didatam persidangan ini.

Bahwa kami yakin fttajetis Hakim yang Mutia akan menitai positif dan akan memperhatlkan dengan serius secara bijak dan objektif terhadap nota keberatan yang diajukan ini. Sesuai dengan prinsip bahwa peradilan yang baik, jujur dan adil itu harus ditunjang oleh upaya optimat dari seturuh unsur aparat dan pltar penegak hukum yang berperan di pengaditan. Setain itu agar fungsi HUKUM dapat terlaksana dengan balk, maka bagi para penegak hukurn dituntut untuk metaksanakan dan --::-------menerapkan HUKUM dengan

baik.

I 7I

P,d "futs I 2AI I I

PN.Pffi

trialells Hakim yang kaml muliakan, Saudara Penuntut Umum yang terhormat, Hadlrln yang kaml hormatl

il.@ rumusan dari Bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu iinA"f pidana yang didakwakan, yang..sementara dapat disimputkan dari surat'surat penyiOik yang merupakan dasar untuk metakukan Demeriksaanlpenyi]dikan dari ,ii o"pan persidangan irengaditan. setetah kami membaca dan menyimak bakwaan penuntut Umum, adipun keberatan kami atas Surat Dakwaan Penuntut

;##kt""n

Umum tersebut adatah sebagai berikut

Berdasarkan (KUHAP) nota

: -"-------

No. 8 Tahun

Pasat 156 Ayat (1)

keberat

1981

engan atasan-atasan

tr*pr-Gberatan yang berisi dakwaan yalg diajukan Penuntut Umum terhadap i"ralnr" tidak teiat-t<arena apa yang didakwakan suatu yang tidak tepat baik mengenai dasar hukum maupun sasaran hukumnya'

'-'-'--

Apabita ditetiti datam surat Dakwaan saudara Penuntut Umum No. Reg. Perkara oir-+t lz4t1ztzoll Tanggal, 14 Desember 2011 yang berbentuk D_akwaan Komutasi yaitu DA;(WMN KESATU Fdmalr: Atretanggar P_asal 2 ayat (1) Jo. Pasat 18 UndangfunOang Repubtik lndonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidanf Koiupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang'Undang Repubtik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang'Undang nebunUf lndonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kolupsl Jo. Pasat 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 KUH Pidana, Subsidiair: irtetahggar pasat 3 Jo. Pasat 18 UndanglUndang.Repubtik lndonesia No. 31 Tahun tbg iEntang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dC-ngan Undang-Undang Repub^tik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Gni"ng Perubihan atas Undang-tJndang.-Repubtik lndonesia No. 31 Tahun 1999 tentani pemberantasan Tindak Fidana KoruOl! ,.1o. Pasat 55 ayat (1) ke-1 -KUt1 nJini-lo. pasal 65 KUH Pidana Dan DAI(WMN KEDUA Pertama lrielanggar Pasal 12 Undang-Undang Repubtik lndonesia No. 31 Tahun 1999 tentang

a

17 I

Hd.Stts I 201 I I PN. PBR

pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan 31 i;;d*i-UnOung No. 20 Tahun 2001 ientang Perubahan atas Undang'undang ll9: 65 KUH Pidana Tahun lgggtentang pemberantasan TindaliPidana Korupsi Jo.. Pasal Tahun AAu Kedua lrtetanigar pasal 11 undang-undang-Repubtik lndonesia No. 31 dan ientang penifrrantasan Tindak lidana Korupsi sebagaimana diubah atas Perubahan ditambah oe-nga; undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 31 tinun $ig tentang Pemberantasan Jo. Pasat 65 KUH Pidana.

6t

dalam untuk tebih jetasnya rumusan detik yang.didakwakan kepada .Terdakwa berikut: surat Dals'aan romirtasi saudara Penuntut umum adatah sebagai

DAI(WMN KESATU Prlmalr

fffiffiffit"!'r*,

secara melawan hukum melakukal perbuatan memperkaya merugikan !<guangon dtrt sendirt atai-iions lain atau suatu korporasi yang dawt hidup atau negara atau prekotimlan negara, dipiddna.lengOn pidana seumur [ama 20 Tahun dan denda paling pitna witii tt^gxot raiun dan pating-rupiah)

i

e"nJaia i&iit:'Ci. zo6.dnd.od.m @ua ratus juta 1.W.Nd,m.U (stu milyar ruptah)." '--"'-'--

dan paling Mnyak

Rp.

Subsldlalr

Pual

3

lain orang yang dengan tujuan menguntungkan dirl sendiri atau orang atau iuatu 6iWrasl, ienyalahgunakan kewenangary kesempotan atau firana g iaa paaaiiaianatan atau atau kedudukan yang dapat merugikan pidana..peniara keuangan nrgo,io- oiou peiekonomian negaro, diptdana dsngan tqma aui iiadro peniara paling- singkat l(ntu) lglyn dan patins (lima puluh iuta o. taio puiln finin atau'deida pting_sediktt,Rp. Zon phtins banyak Rp. 1.N0.OA0.0(!0,' (s;c/tu mllyar rupiah)

;

il;6

tt

iort*

il;;?-,, iiip n

\|m.W,'

;iW

1

7I

Ptd.Sus I 201 t I PN.PBR

9

"'-'--"

DAI(WAAN KEDUA

Pertama Pasal 12 a

"(l)

i, i*6ti tusot 12 tjcrik bertaku bagi tihiii-

dimot<spd dalam Past

Rp.

5,

dan pldana denda

seMgaimana eo*.t 8, Pasal 9, Pasal-ll' Pasal 11 dan piaono koiupsi yang nilainya kurang dari

Ketentuan menge_nq Pid.ona pe\!a!a Pasal

5.ffi.000,-(Ilma iuta ruPiah)'

"

.(2) tugi peladu tlndak pilana korupsi yary.nilainya kurang doli Rp' 5'N0'N0'00 (1) dtpidana dengan pidana (Iima iuta ruploili ir9isoima.l!-Aiariua}alam avat i"n*. dan fidona denda pdlins banvak ' pnjara Wtini'' tZ[-;i-s .lyyl -R;.-i:@b.w,ao (tma putuh iuta rupiah)'" Kedua Pasal 11 r +-L- -- r-- ^-t3^^ paling raaa lama 5E , Dipi&na dengon pidana.pe|iara Pating singkat t (n9! (tima puluh iuta d;ndl p6;g tigi\tr^!p.. n.m'aoo,oopuluh (rima) Tahun juta rupiah) ratus tima rupiah) &n paltng banyak np.. 1io.dm.ffi,aa'@ua hadiah dtau ianii pegawqi n"S"ii'-itoi irutit"nggara leg.ard .yang menerima atau ianii tersebut diberikan padahat aixetani-;t"; wtut diiiga, bafrwo ttldah dengan. iobatannya' .ataty karena kekuasan atou kewenaigin yong berhubungan ,i"mlberikan naaian atau ianii tersebut ado ygng menurut ptkiran ordng t1ubyngan de ngan iabotannYa'

r^:'l!on

iinlto,

viii

diatas masing'masing di iunctokan Dua jenis dakwaan yang- berbentuk Komutasi --KUH pidana Juncto Pasat 65 ayat (1) KUH Pidana' ffigffi

ili

#

"riiiir"-r

liaJells Hakim Yang kaml mullakan, Saudara Penuntut Umum yang terhormat' Hadlrln Yang kaml hormatl rrle mpe

rhati

kan

ru m

usan ti ndak

9lt^I319ioruPsi :"q19:i Kedua dan di

fiiiT;:;'k nain. i"tt.ma atau fltPrd.gpt2OlllPN.PBR

.pi

ii dSly$:i

::t

Penuntut

" Feiten.

(fakta) yang

Bahwa datam surat dakwaan yang berbentuk Dakwaan Komutasi seperti diatas Saudara Penuntut Umum harus merumuskan unsur'unsur tindak pidana yang disesuaikan dengan fakta-fakta (f,eiten) yang mendukung "materiele heid" dari unsur-unsur tersebut sehingga terjadi persesuaian antara fakta dengan unsur del,iknya.

Bahwa bagaimana " feiiten " datam formutasi rumusan perbuatan-perbuatan yang ditakukan oteh Terdakwa lr. SYUHADA TASMAN, AA.rYl. untuk memenuhi unsur' unsur dari rumusan "metawan hukum" metakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang tain atau suatu korporasi datam Dakwaan KESATU Primair atau menyatahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana menguntungkan diri sendiri atau orang tain atau suatu korporasi datam subsidair, dan setaku pegawai negeri atau penyetenggara negara menerima hadiah atau janji Dakwaan KEDUA satu dan dua harustah rinci dan tegas, adanya hubungan Dakwaan KESATU Primair, Subsidiair dengan Dakwaan KEDUA, Pertama atau Kedua yang dihubungkan faftanya terhadap Terdakwa setaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2003 sld 2C{l/,, dimana fakta yang diuraikan oteh Penuntut Umum pada Dakwaan KESATU'Prirnair, Subsidiair, Terdakwa setaku Kepata Dinas Kehutanan Propinsi Riau dqtam metakukan Penitaian dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasit Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKf- UPHHKHT) pada PT. SETARAS ABADI UTAl,tA, PT. l,llTRA TANI NUSA SEJATI, PT. RIA^BA I UTIARA PER tlAl, CV. PUTRI LINDUNG BULAN, CV. TUAH NEGERI dan CV. BHAKfl PRA|A lAULlA, yang lokasi areal kerJanya di ffilayah Kabupaten Pelalawan Proplnsi Rlau sedangkan datam Dakwaan KEDUA, Pertama dan"Kedua pihak'pihak yang dinyatakan memberikan hadiah kepada Terdakwa setaku Kadis Kehutanan Propinsi Riau dalam metakukan Penitaian dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKf- UPHHKHT) dari SA {UEL SOENGJADI yang berasal darl PT. SERAYA SUI BER LESTARI dan BINA DAYA BINTARA, HERRY YUSWANTORO berasal darl PT. RAPP, SOENARIJO berasal dari PT. S|AK RAYA TlfitBER dan BUDI ARTIFUL berasal darl KUD BINA JAYA, yang pada Dahraan KESATU Primair dan Subsidiair tidak dinyatakan sebagai perusahaan yang diberrikan penitaian dan pengesahan RKI-UPHHKHT oteh Terdakwa, tentunya semua ini untuk mempermudah Terdakwa lr. SYUHADA TASA{AN, A .l\ metakukan pembetaap.pBmbetaan sebagai hak yang asasi yang diberikan undang-undang kepadanya, terhadap bentuk surat dahraan Saudara Penuntut Umum yang

.

I 7I

Prd.9.til 2A, I I PN.Pffi.

l1

di atas, kiranya terdapat atasan t ajetis Hakim yang Mutia untuk menyatakan dakwaan r<uii uigi -dapat

membingungkan sebagaimana yang dikemukakgl

r,uiutn

i"ni

p"nuntut Uirum tidak

diteri ma (niet onvantkeliJ k ve rklaardl.

atau wataupLrn KUHAP tidak mengatur secara rinci tentang atasan'alasan mengapa datam Oatam'hat-hat apasratu dalwaan dinyatgkan lid.ak dapat diterima, tetapi yang Jofttin atau datim vurisprudensi dapat ditemui atasan'atasan yang dimaksud' baik p"a intinya Oifiitfan ciengan cacat hukum yang terdapat datam dakwaan, baik dakwaan, ffiy""gk"t U"niuf Surat dlngan cacat hukum yang terdapat datam *"nlanirut uentun surat Dalwaan maupun mengenai isinya. y?ng menimbutkan yang i"Uii,guig"n Oipitrat< Terdakwa tentang perbuatan dan tindak pidana didakwakan kePadanYa. jetas- metanggar hak-hak surat dakwaan yang mengandung cacat hukum fperti itu asasi Terdakwa dan sangat merugikan datam hat pembetaan dirinya.

M, Yahya Harahap, SH dalam bukunya "P9mbaltgnn Permoslahan dan Peneraryn edisi kedd; Cetakan kedua, Penerbit sinar Grafika, Jakarta, pada hataman 122 mengemukakan :

:

iunr'

"penge:rtian Wng umum yang diberikan terhadap eksepsi dakwaan tido[ dapt dii;ftma fipaitta dakvdan yang diaiu!<an mengandung "cacat formal" otau ieiiinaung"kekeliruan beraiara (error in prosedure). Bisa coca! mengenoi orang iiaokiva, keliru, susunan atau bentuk Surat, Ddkwdan yang diaiukan Penuntut llmum, srrlah dtau keliru".

:

iiii

Perbuatan Terdakwa Tidak lrtasuk Dalam Llngkup Hukum Pldana. yang Datam KUHAP tidak dijetaskan mengenai ukuran atau kriteria apa saja {apat dijadikan atasan untuli menitai suatu Surat Dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut pendapat M. Yahya Harahap (Pembahasan dan Penerapan .l"k"rd : pustaka Kartini, 1985, hat..662'663) yang menyat?kqn .bahwa keberaian mengenai * dahraan tidak dapat diterima' didasarkan pada beberapa

iiiili,

alasan antara lain sbb:

t 7 t P, d.Stts I 201 I

I Pi{.PBR

t2

1. fuhwa dakvwan Penuntut llmum tidok tept baik mengenai dasr hukum mauryn saffiran dakwaannya, karena yang didokwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahaton, pdahal barang yang diambilnya itu adatah mlliknya sendiri, bukan milik orang lain, sehlngga perbuatan Terdakwa tidak ada unsur melawan hukumnya. nasalah atau oersellsihan perdata. dsf...'.

Setetah nempetajari Surat Dakwaan Penuntut Umum, pada uraian faktanya dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidiair yaitu Terdahra (lr. Syuhada Tasman, ,\t.trt.) setaku Kepata Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2003 sld 20M yang

metakukan kewenangan dan pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasit Hutan Kayu Hutan Tanaman (RKf- UPHHKHT) adatah tetah metakukan serangkaian perbuatan, yaitu menilai dan mengesahkan RKT-

UPHHKHT, AIAS NAMA PT. SEI.ARAS ABADI UTA'I'IA, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. Rtl,tBA tttUTlARA PERr^Al, CV. PUTRI LINDUNG BUIAN, CV. TUAH NEGERI dan CV. BHAKfl PRAIA MULI,A, yang tokasi areat kerjanya di Witay4h Kabupaten Petatawan Propinsi Riau, secara bertentangan dengan Keputusan lilenteri Kehutanan No.

10.1/Kpts-ll/2m0 hnggat 6 Nopember 2000, tentang Pedoman Pemberian ljin Uiaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan tanaman, Keputusan irlenteri Kehutanan Nornor: 2llKpts-lll}ffJ1. tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar ljin Usaha Pemanfaatan Hasit Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-lll2003 tanggat 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan

,Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nornor 34 tahun 2CfJ,2 tanggat 08 Juni z0F,Z tentang Tata Hutan dan .Penyusunan Rencana Pengetotaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian

Negara yaitu merugikan Keuangan Negara sejumlah 153,024.496.294.89 (seratus Ilma puluh tiga milyar dud puluh empat juta empt ratus sembilan puluh enom ribu dua ratus sembllan puluh empot rupiah delapn puluh sembilan sen) yang ditakukan Terdalwa dengan cara-cara sebagai berikut .....dst.

t7 I Prd.$is I 201 t t PN.PBR

l3

Bahwa

di

datam uraian fakta tersebut diatas jetas'jetas Penuntut

Umum

dasar hukum yang berazaskan lex Spestolis dero.gat Lex Generalis, untui- renyatakan Terdakwa bersatah khusus berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tersebut diatas, dimana dasar hukum yang digunakan oteh Penuntut RKT Umum yang menyiiafan tindakan Terdakwa yang mgnitai da.n menggsahkan n"rt"ntungin dengan Surat Kepmenhrf No. .10.1 /Kepmenhut'll 12000 tentang pedoman pemneriin tiin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Hutan Tanaman dan

r*ngirnikan

xepmenhut No. Zitfrpts-ll/2o01 tanggat 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Stjndar ljin Usaha pemanfaatan Hasi[ Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan berdasarkan Pasal 21 Kepmenhu! N.o.

F;Aki,'Oinyat"r"n tidak bertaku tagi -2003 Tentang Pemberian lzin Usaha Februari 32llers-itn163 ianggat pemanfaatan Hasit riritan Kayu pada Hutan Atam atau Hutan Tanaman filetatui jenis datam petetangan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, peranfiatan kayu alam tidlk bertentingan dengan peraturan yang bertaku.

5

bililil"-

Kem*nhut Sedangkan Kemenhut No. 151/Kpts-ll/2003langqt 0l.lrtei. 2003 Jo. pener[:itan sx.asil,tennut-rtliml tanggal 23 Januari 2004 bukantah ijin prinsip c.1t1T dd-dKr, metatnkan-letengtopan administrasi belaka yary apabita. j;ngka u/artu ro itiga putuh) trarftidar ditandatangani atau dikeluarkan oleh Kadis kehutanan Propinsi akan sah dengan sendirinya'

ilii

3 Bahwa berdasarkan putusan ftiahkamah Agung Rl No. ZfiVpiO.5us/2(F9, tanggat B'{etua lguttrr 2(p9 oteh Ketua Muda tvlahkamah Agung yang ditetapkan o[eh*:i::;p'ian lGhkamah Agung sebagai Ketua lvlajetis, H.R. lmam Haryadi,. S'HJ .M"H, ld Hoc Tipikor pada irlah[amah Agung sebagai.Angg.?':: y*n,:g m"tGn"U"y"I puiuonnyjtitatt berkekuatan hukum tetap terhadap perkara Terdal<wa Iirrf!'u Armd Jiafar,S.H datam halaman 1349 atinea ketlga OlFt pertimbang*ilrf ili. }rt:r-'-t

ffitir

"

,tyFjNfftlBANG bahwa dengan demikian Keterlibatan Penera*f*ei:'r #;',:+ i''*fosr#{5tt fig5inan gtrat Keputusan Rencana Kerj.a Tohunan, Bagan Keris aifr poia soksi (tr. iyuhada Tosnnn, Burhanudin Husin, Asral Rctx.r***' dst: Ruili' Zainal) tidak ierkait dengan prote: penerbitan IUPHHKHT'fLrf'.r'9,4*u*rterseF'tt *:-'i.r:**fsi; iiti*iion Terdakwa, kareia pmerbitan RKT dan BKTyang #*rdex*a ,rp1lalnqa, kilengkapan administrasi belaka ^?P9&fd* #r{;i: puluh) haii tiaa* ditandatangani.ayau dikedcr*r"ixs.ry iiiifa wdiw So (ti1o 'xoiitxenutanai Vripinsi okan sah dengan sendirinya sâ&#x201A;Źsil$' rf,::ms*'i; Kenpnihut l{o. lSllipTs-iltzool tanggal 02 l{rei 20tr,,3 Jo, i{emqruf'rcpf Si.lilienrlut;ilt2A,4 tunggal 23 Januari 2(N4, sehingga penges*f';,sii i'r'*'iii'ijr:,1*il':;

i*s ii;;'i*;

17 I

Ptd.Stts I 201, I PN. Pm

t4

yang dilokukan bukanlah sebagai bersama-sama dalam tindaL pidang dan opa f"iiot *o haniatah menialankan tugas administrasi".

Menteri Bahwa dengan demikian, dengan tidak bertakunya 5u9! Keputusan Pemanfaatan Kehutanan 10.1/Kpts-ll/2tiot ten'tang Pedoman Pemberian lzin usaha tanggat 31 nui"n Kaw Hutiir--Tanaman dankepmenly1 No. 21lKpts-ll/2001 Hasil Hutan Januari 2001 t"ni"ng Kriteria dan Standar ljin.Usaha Pemanfaatan No' Hutan TanamariPada Hutan Produksi, din deng91 dlnvgtafan Kemenhut i;itKp6-1/200t l;ngiat 02 Mei zo03 Jo. Kemenhut 5K.45lMenhut'.tt20oa. tanggat prinsfp Tqk" Terdakwa tidak zi taiJa ' 2004 uri.i- *"rupakan bagian dari ijin e;pri dilyatakan-sebagai beisama-sama datam perkara Terdakwa Tengku Azmun

k;t

Jaafar.

jenis s-"nq!

Bahwa andai Y,ata quad noon ada petanggaran administrasi maka 12 Juti administrasi menurut pasat 2 Kepmehhut No. 6887/Kpts-ll/2002. tanggat lzjn iooi fent ng Tata Cara pengenaan SanKi Administratif atas Pelanggaral dan lzin Usaha usafra pemaifaatan Hasil Hutln, lzin Pemungutan Hasit Hutan l!o: Kepmenhut lndustri primer Hasit Hutan yahg tetah diubah berdasarkan ia r"6ruiri zoor rentang Tata cara. Pengenaan sanksi sg7Lp6-lt/2003 t""ig"t -Fetanggaran lzin Usaha Pemanfaatan Hasit Hutan, lzin nirihistritif a11s sa1k1i C"mungutan Hasii Hutan Oin tzin Usaha lndustri Primer Hasit Hutan, dimana 2. aAminiitratif Vaitu Giupu 1. Penghentian Sementara Petayanan Adminstratif l*apanggn 3. Denda Administratif 4.

Faninentian Serent.ri Kegiatan beni"i"ngan lreat ieria dan-5. Perrcabutan ljin, dengan.demikian hal tersebut bukantah me*p4iun felatratan tindak pidary metainkan petanggaran administrasi, yang tidak it" o-ironi""n penuntut Umum haius dinyatakan sebagai dakwaan Umum Penuntut ;;p"a diterima-ipirt'ontvankettJk.Verklaardl, karena dakwaan iif,"i t"p"t baik inengenai dasar hukumnya, maupun sasaran dahraannya.

di

.;ilii

2. Surat Dakwapn Batal Deml Flukum (null and void) pasal 156 Ayat (1] undang-undang No- 8 Tahun 1981 Bahwa berdasarkan ketentuan demi hukum pada dasarnya yqry dapat [KUHAP), EKepsi surat dakwaan batat dibatatkaa't

iii"Oiirin dasar fruium mengajukan keberatan agar surat dakwaan memenuh! tidak ;d;bih 5r12fAir*a"" yang Oiou.at oteh saudara Penuntut Umum (KUHAP). '-"'kerenruan pasat

t7 I P,d.Susl2011 I PN.PBR

iiiivii(i)

unoang-undang No. 8 Tahun 1981 l5

A. BAHWA URAHN SURAT pAr(WMN

PRr4{ArR SAUDARA PqN-UNTUT UATUS-IANG

prsArPArKAN TrpAK AAENJET.ASKAN SECAiA JEIAS P|HAK-P| HAK YA!-{#j*A$ U5 BERTANG'Q,NG JAWAB ATAS ADANYA KERUGIAN NEGARA'.

-

-

Batffia datam surat dakwaan Sdr. Penuntut Umum pada Dakwaan *}rfrn*tr dan Sr$sldlalr, berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan datam dakl*.r,rri,il baik Terdahra bertindak secara bersama-sma atau sendiri-sen*i,r'j nrlr:S&fl lr. Tengku Zuhelmi, M.Si setaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupet*:,, !rr:,::.rl:wan tahun 7002 s/d 2003, PT. SEIARAS ABADI UTAAA, PT. MITRA TANIt{tf5,i" $ff.*tATl, PT. RIMBA MUTIARA PERlMl, CV. PUTRI LINDUNG BULAN, CV. TUA.i{ i:i-,..'i"iii cian CV. BHAKfl PRA,A MULIA dan H. Tengku Azmun Jaafar, SH **i;x,;;r $*pati Pelatawan tahun 2001 s/d 2006.... dst Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut tetah mengakib&i.i;,,ir: ;,-+i'r*gian negara seJumlah 153.024.496.294.89 (serotus lima puluh tiga mF'ryr.r dua puluh empat juta mtpat ratus sembildn puluh enam rfg.r.r r:i':,,:# r"mfus sernbilan puluh mtpat rupiah delapan puluh sembilan sen).

Bahwa didatam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas je[ns-;1,':i,:$ *yata dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, jetas dan lengkap, karerr;i :,',f]:.,:{r;iiiiir,-:ina surat dahraan Penuntut Umum baik itu datam Primair mai.ii:i-i,: ;iirr:r,:;r:ir menyatakan ditemukan adanya keruglan keuangan neg#r{.: sietcri;:ieh 153.024.496.294.89 (seratus lima puluh tiga milyar dua pwâ&#x201A;Źaio r.r;';.:i;s -:,..'â&#x201A;Ź

empat ratus sembitan puluh enam ribu dua ratus sembile* S3i:c:r:!p 4lii?,-n,'.' rupiah delapan puluh sembilan sen), namun tidak menjetas[<&n .:,;::g..,* ,,;i:'.',-

bertanggungjawab atas adanya Kerugian Negara tersebut. Bahwa #e,;'iif[*rrq;rn Penuntut Umum terhadap kerugian negara datam perkara a elL:{: ,j:,;{;.,-ri:,'i,: pada perhitungan formit, yaitu dihitung dari perhitungan yang diper'&rirat'rs;1i ir.il: belum tentu terjadi yang sebenarnya hat ini berbeda dengan 1'+:'hi'iii,-:lr::,,' kerugian materi[ yang didukung oteh fakta dan keadaan lapangari fnr:':] exeautablel yang sebenarnya, seperti kerugian tersebut tfr.ial'r frrFi*i'::ii.":, keru$an produksi yang secara riit diketuarkan oteh kontraktcr *eta:rm fl"m{-rgiiii: pemanfaatan kayu alam, seperti komponen biaya tebang, biaS'e, $:,*rrriqnr r;-rli,pl dan tansir, biaya transportasi, retribusi, sumbangan pihak",re'rrr:ir* ii:.iir:: iir, 55/2002) dan PPN. 17 t

Ptd.grs l

2OI I

I

PN. PBR

t6

-

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Jelas bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak certnat, jelas, dan lengkap dalam menguraikan dakwaannya sehlng[a 6dak terurai/tergambar pihak-pihak yang harus bertanggung jawab menyebabltan adanya n keru$an negara >r, hirnun Sdr. Penuntut Umum di dahm dalweannya hanya mendakwakan Terdakwa yang melakukan kerugan n93Drq maka seharusnyalah Surat Dakwaan Penuntut Umum harus *an batal demi hukum (null and void). ---------

M. PEI{UTUP Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa lr. SYUHADA TASMAN, lA.lA. mohon kepada Majetis Hakim Yang Mutia yang memeriksa dan mengaditi perkara ini untuk memberikan putusan seta dalam perkara ini yang arnarnya sebagai berikut :

1. lvlenerima keberatan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa lr. SYUHADA TASlrtAN,

It.lt.;

2. llenyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: DAK'41 12411212011 tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, karenanya dakwaan batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

3. ttGmutihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa

I[ll.;

lr.

SyUHADA TAS,I1AN,

4. Menetapkan menghentikan demi hukum pemerikaan atas perkara ini; 5, Membebankan biaya perkara kepada negara.

17 I P, d.Stn t 201 I

I

PN. PtsR

t7

lr.

SYIIHADA TAS|IAN, M.M.

NITRHFRLINA. S.H.

17 I Prd.Stls I 201 t

I PN.PtsR

li.H.

l8