Gugatan Sidang Merbau Pelalawan Lestari by Senarai ID

i\ )

Advocates d/ Legal Consultants

---_-:Jakarta, 26 September 2013

Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kepada Yang

falan Teratai No. 85 Sukajadi

Di Pekanbam :

Hal : fmgatan Perbuatan Melawan

Hukum

Dengan hormat,

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, beralamat di falan D.l. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, fakarta Timur' T3470. Dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA dalam kedudukannya sebagai Ivienteri Lirigkungan Hidup Republik Indonesia, oleh karenanya sah beftindak untuk dan atas nama l{ementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, yang telah membdrikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada: 1. A. Patramijaya, S.H., LL.M. 2- Berto Herora Harahap, S.H.

Aries Surya, S.H. Cicilia Sulastri, S.H., M.Si.

(selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa") Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 juni 2013 yang bertindal.: rrntuk dan atas natna serh memilih domisili hukum di aiamat Pembeii Kuasa, yang untuk selanjrrtnya disebut sebagai I

FENGGUGAT;

Penggugat dalam hal ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukurrr terhadap:

PT. Merbeu Pelalawan Lestari, sebuah peruiahaan yang ,bergbrak di bidang

usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanalhan, berkedudukan hut<uin di falan Kaharuddin Naiuiion No. 169-A, Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TERL:UGAT;

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAI,I HUKUM PENGGUGAT

Bahwa Pasal 33 ayal [3) Undang-Un,Jang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan: "Bumi, air dan kekayaan alam yang beraoa didalamnya d ikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat''; r

Plaza 3 Pondok indah Btok E-7 Jl. TB Simatupang

Jakarta 1_2310 - lnCcnesia

Tel Fax 'v'v?bsite

E-mail

(+62-21\ 75904518 {+62-211,

75s06139

wwv/.patramzen.corn zen@patramzen.conr

Halarna*

Idari?l

\ ,-

Bahwa Penggugat mempunyai obligasi (kewajiban) untuk mewujudkan perekonomian nasional berdasarkan atas prinsip berwawasan lingkungan serta berkewajiban untuk melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (videPasal 33 ayat [4] jo.pasat 28 ayat (1) UUD 1945);

Bahwa kedudukan hukum (standi in judicio) Penggugat untuk mengajukan gugatan pe+buata,q rnelanggar hukum pencemaran lingkungan hidup telah diterirna dan diakui

secara formal oleh badan peradilan di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam perkara Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Perkara Nomor 38/PDT.G/2008/PN. PKL tanggal 22 Desember 2008 di pN pekalongan antara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia qq. Pemerintah Negara Republik lndonesia qq. Negara Republik Indonesia melawan PT Sampangan Duta pancasakti TeksUl; 4.

Bahwa pengakuan kedudukan hukum Penggugat telah dijamin oleh undang-undang baik dalam Unciang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentarrg Pengelolaan Lingkungan Hidup

[vide Pasal 1 angka 25 jo. Pasal 1 angka 2, Pasal 3, Pasal B, Pasal 2? ayat(lJ dan pasal 34 ayal {1ll dan sentakin dipertegas daiain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (^uu 3?/2009,') [vide pasal e0 ayat [1)J; 5.

Bahwa Tergugat adalah bacian usaha yang telah merusak lingkungan hidup yang mana dilakukan dengan cara: l. Melakukan penebangan hutan diluar lokasi lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu H utan Tanaman {IUpHHK-HTJ; 2. lVlelakukan penebangan hutan didalam iokasi IUPHHK-HT. dengan melanggar ketentuan peraturan peru n dang-undangan yanglerlaku; Bahwa dalam rnenjalankan usahanya. Tergiigat telah melakukan perusakan lingkungan hidup dan melanggar ketentuan UIJ 3Z/20A9; :.

Bahwa definisi perusakan lingkungan hiCup berdasrrkan lasal 1 angka 16 UU 32/2009 yakni: "Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsiing atau ticiak langsuirg terhadap sifat fisik, kirrria, rlanT,atau hayati lingkungan hidup sehingga melanrnaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,,.

Bahwa Pasal 1 angl.-a 77 lJtJ 32i200g menciefinisikan kerusakan lingkungan hidup sebagai beri!:ut: "perutrahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,

dan/atau hayati Iingkungan hidup yang melampaui

kriteria traku

kerusakan lingkungan hidup".

Halaman 2 dari ?1 r^l,vw.patramzen.cum

Bahwa Pasal 68 UU 32/2009 mengatur dengan tegas kewajiban setiap orang yang melakukan usaha/dan atau kegiatan sebagaimana yang dilakukan Tergugat yakni; a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar; akurat terbuka, dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

69 ayat (1) huruf a UU 32/2009 melarang setiap orang termasuk Tergugat melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan li ngkungan hidup;

10. Bahwa selanjutnya, Pasal

11. Bahwa

bagaimanaaliatur dalam Pasal 21 LI\J 3Z/20O9 Jo. Peraturan Penrerintah Nomor 150 Tairun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan tanah untuk Produ.ksi Biomassa in cqsu rnelanggar kriteria baku kerusakan tanah uniuk produksi biomassa.

II. PERBUATAN

MELANGGAR IIUKUM PERTAMA

Melakukan penebangan hutan diluar Kayu Hutan Tanaman flUPHHK-HT) 12. Bahwa Tergugat adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan Ribfu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar di Kabupaten pelalawan_ n Keputusan Bupati

Pelalawan. Nomor 522.2i/IUPHHKHT/XIU2002/004, bertanggal i7 Desember 2O02, tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan\Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari ITERGUCAT); 13' Bahwa didalam Rencand Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman {RIff UPHHK-HTJ yaiig diajukan .oleh TERcUGAT kepacia Dinas Kehutanan- Propinsi P.iau ditemukanffi 1;ang

ffirltmaxlou dibukhkan ciengan:

Lima Ratus Sembiian PuluhJ hektar, hal_tzu

nggai 06 November 2003 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaahn Hasil Hurarr Kayu pada Hutan Tanaman PT. MIERBAU PELALAWAN LESTARI sel tau seluas 2.252 ha [nettoJ;

Halaman 3 dari?7 www.patramzen.com

Surat Nomor a062/MPL/uBKT/lx/2004 tanggal 14 september 2004 rentang usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT' MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas z.z}Bha (bruto) atau seluas 1.703ha (neno); surat Nomor 109/MPL-PRU/UM/X/2005 t{rggat 14 z0 oktober 2005 tentang usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutai Tanamart PT' MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas 2.624 ha fbruio) atau seluas 2.185 ha [neno]; Sehingga berdasarkan RKT Tahun 2004,2005, dan 2006, maka jumlah luas seluruhnya menjadi 7.466haoleh karenanya selisih dari IUpHHK-HT adalah seluas t 1.873 (Seribu Delapan Rarus Tujuh puluh Tiga) ha;;

14' Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT secara ielas telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melakukan penebangan diluar IUpH;KHT.

IIT.

PERBUATAN MEI,ANGGAR HUI{UM KEDUA

Melakukan penebangar h.rtuo peraturan perundang-undangan yang berlaku 15. Bahrva areal Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu_Hutan Tanaman (IUPHHK_HTJ TERGUGAT seluas 1 5.590 (Liina P.ibu Lima Ratus sembilan puiuhl hektar di Kabupaten Pelalawai:, berasal dari hutan bekas lebangan .seluas 400 ha clan hutan primer seluas 5'190 he, yang merupakan kawasan Hutaii Prcduksi Terbatas dan

hutan produksi yang dapat dikonversi fvide Keputusan Bupati pelarawan Nomor 522'21/IUPHHKHT/XII/2002/001 bertanggal 17 Desemb er za02 teiitang pemberian

Hak lzin uqaha Pernanfaatan Hasil Hutaii Kayu Hutan Tananian kepada pT Merbau

Pclalawa n ! .estari fTergugat);

16' Bahwa yang dima<sud dengan Htrtan Proiluksi Terbat^as acialah Kawasan hutan dengan iaktor'faktcr kelas lereng, jenis tanah can intensitas hujan, setelah rnasing-rriasing dikalikan dengau.angka penimbang mempunyai junrlah nilai antara rz5 s/d lr4 fseratus dua i;uluh 'lirna sampai dengiin seratus tujuh puluh empat), diluar kar,vasan lindung' htttaq 'suaka alam, hutan pelestarian alam dan tarr,an buni {vide pasal24 ayat [3) hurur c Peraturan Pemerintah Nomor 44 'lahun 2004 tentang perencanaari Kehutanan);

Halaman www.patramzen.com

4 dari21t

) ) $

I l

17'

Bahwa

TERGUGAT berdasarkan Keputusan Bupati pelalawan Nornor 522'2I/IUPHHKHT/XIU2002/004 tentang Pemberian Hak lzin Usaha pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari di lahan seluas 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan puluh) ha tela

nggaran p,eraturdn perundang-undangan yang ber

Diktum KETIGA angka 2 Keputusan Bupati Pelalawan No: SZZ2LI1UpHHKHT/xll/2aa2/004 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas I 5.590 {Lima Ribu Lima Ratus sembilan Puluh) hektar di Kabupaten pelalawan, yang berbunyi sebagai berikut: Diktum KETIGA angka 2 " PT' Merbau Pelalawan Lestari selaku pemegang IUPHHK-:|T terikat ketentuan sebagai berikut: (2) Memenuhi ketentuan yang tercantum dalqm lampiran keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku bagi pengusahaan huto.n,, b.

Diktum KETIGA angka 3 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan provinsi Riau Nomor: KPTS'522.2 /PK/2051 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Lrsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Huian Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan atas nama pr. Merbau peralawan Lestari yang berbunyi sebagai berikut: Mewajibkan kepada pr. Merbau perqrawan Lestari sebagqi berikut: 1' Meninggarkan dan mempertahankag serta merindungl dan memeriharu vegetasi/hutan alam yang berada dqlam qreat RKT_L\\HHK pada hutcn tanamon seperci kawasan lindung ft{wasan gambut, kqwasan resapan air, ' sepotdan sungai, kawasan .sbkitar wa,trukliandlr dan sekitar mata air) termasttk pohcn dan kepungan sialarg.

t (4), (6)dan

Pasal 9 ayat p) huruf i Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10'l/Kpts-II/2000 tentang Pedomarr Pemberian lzin usaha pemanfaatan

Pasal 3-aya

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, yang berbunyi sebagai berikut: Fasal 3

{4i

Are'at hutan yang dapat dirnohon rlntuk usaha huton tanomen dengnit penuttJpan vegetasi berupa non-hutan (semak belukar, ptatlang alangalang dan tanah kosong) ,ttau areal bekas tubangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu butat berdiameter Lacm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi ticrak lebih dari sM kubik per hektar

Halarnan 5 dari 21 www.patramzen.com

(6) Pada prinsipnya tidak dibenarkan melakukan penebangan hutan alam didalam usaha hutan tanaman, kecuali untuk kepentingan pembangunan

sarana dan prasarana yang tidak dapat dihindari dengan luas maksimum

7%o

dari seluruh luas usaha hutan tanaman melalui peraturan

yang berlaku. Pasal 9

(2)

Pemegang

izin

usaha hutan tanaman wajib metaksanakan ketentuan iebagai'berikut: - - 'i--. i. mentaati segala ketentuan yang berlaku dibidang kehutanan dan perkebunan sesuai peraturan yang berlaku

Pasal 1 ayat (1J dan Pasal 2 KepMenHut No. 127 Tahun 2001tentang penghentiail

Sementara fMoratorium) Kegiatan penebangan dan perdagangan Ramin (Gonytyius): Pasal 1 ayat (1)

Menghentikqn sementara (moratorium) selurah kegiatan penebangan ienis Ramin (Gonytylus spp) diseluruh kawasan hutan tetap, di kawasan hutanyang dapat dikonversi den hutan hak. Pasal 2

setiap orang, dilarong untuk menebang dan mengeluarkan dari habitatnya ienis Ramin (Gonytytus spp) boik dikawqsen hutan yang telah dibebani hak pengeroraan, maupun kawasan hutan rainnya.

Pasal 2 ayat [1J KepMenHut No. 't68/Kpts-lV/2001 tanggal 11 Juni 20C1 renrasg Pemanfaatan dan Peredaran Kavu Ram;n {Gonytylus spp): Pemegang Hak Pengusahaan ilutan (HPH) yang pada arealnya terdapat ienis kayu Ramin don yang telah mendapatkan pengesalwn Rencana Keija

Tahunan pengusahaan Hatan (RKT-piij ateu bagan'Kerla Tahunan Pengusahaan Hutan (BKT pH) tahun ?007, terhitung sejak tanggal 11 April ZAM diiarang melakukan penebdngan Romin;

..\

Berdasarkan Rencana Pengelolaan I.ingkungarr (RKL) pT, Merbau pelelawan Lestari Tahun 2002 Jenis-jenis FIcra yang dilindungi, y"iiu, - Ramin fGonysilus bancanus.) - Langsat flansium domesticum)

eernpedak {Arthocarpus spJ Durian fDurio sp'l Gaharu [Aquailaries malacensis) Rambutan huian (Nephelium lapaceurnJ Jelutung [Dyera costuiata)

Kayuarang

Halaman 6 dari 21 www.patramzen.com

Pasal 30 ayat [1) dan [3) Peraturan pemerintah RI Nomor 34Tahun

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

z\aZ tentang

pengelolaan

Hutan,

Pemanfaatan Hutan dan penggunaan Kawasan Hutan, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Usaha pemanfaatan hasil hatan kayu dan atau bukan kayu pada tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi iegiitan penyiapan I a han, p embibitan, p en ana md n, p em el i hara a n, p eng a m an an, p em an en a n ata u

(3)

penebangan hasil, pengolahan dun pemasaran. Usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman dilaksanakan ptada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15, angka 17, Pasal ZI ayat [3J UUpLH jo. pasai 1 angka 3, angka B, Pasal 5 ayat (1J PP No.150 Tahun 2000, maka perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan perusakan lingkungan hidup yang berupa perusakan tanah untuk produksi biomassa (lahan basahJ, yang dilakukan dengan cara:

(1) Melakukan penebargan hutan diluar lokasi lzin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUpHHK-HT); (2) Melakukan penebangan hutan didalarn lokasi IUPHHK-HT, clenganJnelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Bahwa kerusakan tanah di lahan basah di areal hutan produksi terbatas dan hutan produksi untuk dikonversi sebagaimana dimaksud dalam angka 18 meliputi parameter - parameter yang akan diuraikan sebagai berikut :

TabeI

Kriteria tsaku Kerusakan Tanab di Lahan Basalr Parameter Ambane Kritis Subsidensi ganibut di >35cm/Stahnn ._ untuk atas pasir kirarsa ketebalan gambrtt > 3m atau

tlasil

kr:ran

200-300 cm/tahun

o/o/Stahun untuk ketebalan mbut <

100

pH [H20)

- 250 cm

I:2,5

4. Tl"ml"h milmb;

< 102 cfu

tanah

cfu

20' Bahwa dengan dernikian, Terg.rgat tetah rnelakukan perusal<an ta;rah untuk prodtrksi bicmassa unfuk lahan basah.

Halaman wwwpatra,.nzen.com

7 dari21:

PERBUATAN TERGUGAT TELAH MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELANGGAR HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAT 1365 KITAB UNDANG.UNDANG

IV.

HUKUM PERDATA

21. Bahwa berdasarkan menyatakan: " Ti ap p erb

ta n

pasal 136s Kitab undang-undang Hukum perdata, yang

y a ng

m el ang g o yh u kum d q_rym em b awa keru g i a n ke p a d a o ra n g Iain, mewajibkan orang yang ryl;NAhunan kerigian itu karena kesalohannya untu k meng g an tikan kerugi an tersebut.,,

22' Bahwa Pasal 87 ayat [1) uu 32/2009 dengan tegas menyatakan Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbuatan meianggar hukum berupa pencemal?n dan/atau perusakan lingkungan hidup, menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganii rugi dan/atau melakukan tindakai tertentu;

23' Bahwa Tergugat telah memenuhi uirsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur daram pasal 1365 KUHperdata, sebaga! berik*t: a.

24' Bahwa berdasarkan doktrin hukum dan yurispnidensi perbuatan Melawan Hukum onrechtmqtighdaad), diartikan secara luas [vide Rosa Agustina. 2003. perbuatan Melawan Hukurn. fakarta: program pasca Sarjana FH ur, hai. 117), meriputi: Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 1 Bertentangan dengan hak subyelrtif orang Lin; ? 3. Bertentangandengankesusilaan; 4. Bertentangan dengan kepatutan, keteritian dan kehati-hatian. r

z5' Bahv"a sebagaimana telah cliuraikan secara jetas dibagian atas, perbr-ratan Tergugat yang berupa: - u3]akukan penebangan hutan diluar lokasi lzin usaha pemanfaatan Hasil . Hutan Kayu Hutari Tanaman [IUpHHK-HT); - Melakukan penebangan hutan didaran lrckasi IUPHHK=HT, der-rgani melanggar ketentiian peraiuran perundang-undangan yang b erraku, Adalah rnerupakan. Per'buatan melanggar hukum, karena melanglar ketentuan yang Ciatur dalam:

ntang Pemberian Hak lzin Usaha F"*;i;"i"n Hasii Flutan Kayu Hutan Tanaman liepada PT. Merbau pelala,ruan Lestari seluas r 5.590 flima Ribu Lima Ratus Sernbilan Puluh) hektar di Kabupaten pelalawan;

I{alaman B dari 21 www.patramzen.com

I Hutan n Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan ten Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Merbau Pelalawan Lestari; ntang Pedoman Pemberian lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman;

tian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin [Gony$us); Pengawetan fenis Tumbuhan dan Satwa. nis Fauna yang dilindungi;

rrcana Pengelolaan Hutan, Hutan dan Penyusunan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

tentang Tata

Bahi,r,a dengan demikian,

unqur p-grbuatan grelanggar hukum telah terpenuhi.

UnsurKesalahan

26. Bahwa unsur kesalahan berdasarkan pendapat Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M'H, Guru Besar Hukum Perdata pada Universitas Indonesia, dalam buku "Perbualan Melawan Hukum", halaman 64, dimaknai sebagai berikut: "Apabila seseorang pada wa!<tu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahl betul bahwa perbuatannya akan berakibatsuatu keadaan tertentu yang merugikan pihak ialn maka dapat dikatakan bahwa padg uniumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungiewabkan. Syarat uniuk dapat dikatakan, bahwa seorang tahu hetul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorang itu tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang tefentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkingan akibat itu

teriadi"

27. Bah';va lebih Ianiut Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H. menyaiakarr: "make akan ada schuld/kesalahan dalam arti konkrii atau dalam arti obyektifnya, apablia si pelaku seharusnya melakukan-pdrbuatan secara iain daripacia yan['telah di]akukannya. Si pelaku telah berbuat secara lain daripada ya.ng seharusnya dilakukannya dan daiam hal sedenrikian itu kesalahan dan sifat nrelawan hukum menjadi satu". 28. Bahwa Tergugat telah mempunyai dokuvnen AMDAL yang memuat aspek-aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meniadi kewajiban Tergugat. Namun pada kenyataanya Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar Halaman 9 dari 21 wvw.patramzen.corn

ketentuan perundang-undangan dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Dengan demikian,

Unsur Kerugian

29'

perbuatan melanggar hukum dan kesalahan yang telah dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian lingkungan hidup, sehingga te.gugat wajib unruk ioerUuyu. Bahrr.'a

.gantirugidan/ataumelakukantindakantertentu;*oo.30' Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tergolong sebagai kerugiarr yang bersifat tetap.

31' Bahwa bgrdasarkan Pasal 1 angka 11 Permen Lingkungan Hidup 13i201,L a quo, komponen kerugian akibat pencemaran clan/atau perusakan lingkungan hidup ganti ruginya harus dibayarkan secara utuh, bukan dengan adanya kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

32' Bahwa secara terperinci, Penggugat akan menguraikan perhitungan kerugian secara rinci, yang diakibatkan tindakan perusakan dan atau kerusakan lingkungan hidup yang telah dilakukan Tergugat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor i3 Tahun 2011 tentang Ganti Kemgian Akibat pencernaran clan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; 33' Bahwa perhitungan kerugian yang diakibatkan tindakan perusakan tanah sebagairnana diuraikan diatas dilakukan berdasarkan pecloman yang dikeiuarka4 Kemepterian Lingkungan Hidup RI yaitu Peraturan Merteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Gairti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau perrrsakarr Lingkungan Hidup sebagai berikut: \.

iffifri jIffiil,T"T#lHIi:,*:"sHt?,Hfl trr Akibat kegiatan kon'rcrsi hutarr alam meii.;adi hutan tanaman dan tanah rusak, maka sebagai penggailti fungsi tanah parla hutan alam menjadi tanah rusak dan hutan ianaman di IUPHHK-rir TERGUGAT sebagai penyirnpan air yang rusak maka perlu dibangun ternpat penyimpan air buatan dengan' nrembuai reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 401 m3/ha.

Halaman 1O dari 21 www.patramzen.com

Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi Iahan dan hutan selama 50 tahun. Guna menghidupkan fungsi hidroorologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (sub soi/ dan top soi[), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberiaa !ah",l pengapuran, dan inokulasi mikroba maka diperlukan -o,1ganik, biaya s,ebesaf Rp 40.500.000,-/tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pbmbuatan reseryoir. Luas hutan alam yang mengalami kerusakan di IUPHHKHT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 5.590 ha : = 5.590 ha x Rp 40.500.000

;/haltahun x

50 tahun

Biaya pengaturatr tata air didasarkan kepada manfaat air dalam ekosistem daerah aliran sungai [DAs) adaiah Rp 22.810.000,-, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sebesar unruk luas 5.590 ha sebesar : = 5.590

ha x Rp 22.810.000,-fha

Biaya pengendalian erosi dan lir:rpasan dengan pembuatan teras dan rorak sebesar Rp 6.000.000 per ha. Biaya yang cibutuhkan untrik pengendalian erosi dan limpasan seiuas 5.590 ha adalah ; = 5.590 ha X Rp 5.000.000,-,/ha = d

,A'kibat rusaknya

lahan karena konversi

lahzin dan hutan menjadi tanah rusak rnaka tidak sedikit keanekaragaman hayati vang hilarfu untuk itu biaya yang dibutuhlian untuk memulihkan biodiversity sebesar Rp 2:7C0.000,, per ha I,ahan yang ciibutuhkan memtrlihkan biodiversiti seluas s.59c h-a sebesar: = 5.59C ha x Rp 2.700.CC0,-

Biaya peniulihan akibat hilangnya surrrberdaya genetik adalah scbesar Rp 410.000,- per ha, sehingga urr[uk lahan seluas 5.590 ha biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan sebesa;: = 5.590 ha x Rp 410.000,-

Lr^l-*^tlatqlti6ltl www'patramzen.com

1rI 4 A^-i'>'l Llatl !!

fBiaya pelepasan karbon Akibat adanya konversi hutan dan tanah menjadi tanah rysak sebesar Rp 32.310.000,-/ ha. untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas 5.590 ha adalah sebagai berikut: =

Iima

5.590 ha x Rp 32.310.0A0,-/ha

juta tujuh

ratus ribu ruplah)

:i,|"',im'-

Biaya Pemulihan untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang adalah:

a. Biaya Penyedian air melalui pembangunan reservoir b. Biaya Pengendalian limpasan dan erosi c. Biaya Pembentukan tanah d. Biaya Pendaur ulang unsur hara

lirnhah Biodiversit' genetik karbon

Fungsi Pengurai 9. f. -Blaya Biaya Pernulihan g. Biaya Biaya Sumberdaya

h. Biaya Pelepasan

Rp np Ri p.p Rp Rp Rp Rp

226.2gs.000.000,_ 33.540.000.000,_ 2,795.000.000,_ 25.769.90A.000,_ 2.431.650.0AA,_

15.093.000.000,_ Z.Z}ir.9O0.AO0,_ :reg.6|r2.g00.000,_

Rpffi {Empat ratus delapan puluh delopon milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga rotus lima paluhribu rupiah) Bahwa berdasarkan uraian perhiturrgarr kerugian di atas, total yang biaya kerugian dalam kasus oerusakan perusakan lingkungan f,iaup berupa hutaii atlm yung menjadi ianah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGATadaiah sebagaiber-"ikut:

l. liaya ll.erugian Kertsakau Ekologis Lingkungan 2. Biayg Kerugian untukpemulihan FungsiftJogi

np) ff.02A.29S,700.000,. 488.929.350.000,-

(Dua_belas tiiliyan setutu! enam puluh tujuh miltar htjuh ratus juta lima puluh ribu i.uplah)

Perihal Kerugian Akibat perusakan

daa

puluh lima

{i{:lffi Tigffi

lr"g*tg:", Delapan Ratus iulutr Rutuh

-tSeribu wwwpatramzen.com

Flalaman 12 dari21

Akibat kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan tanah rusah maka sebagai pengganti fungsi tanah pada hutan alam menjadi tanah rusak dan hutan tariaman di IUPHHK-HT TERGUGAT sebagai penyimpan air yang rusak maka pertu dibangun tempat penyimpan air buatan dengan membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 401 m3/ha.

Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 50 Tahun. Guna menghidupkan fungsi hidroorologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah [sub soil dan top soirJ, penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba maka diperlukan biaya sebesar Rp 40.500.000,-/tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan

dan lahan tersebut seiiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan reseryoir, Luas hutan alam yang mengalami kerusal<an di IUPHHKHT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 1.873 ha : = 1.873hax Rp 40.500.000 ;

Biaya pengaturan tata

/ha/ tahun x

50 tahun =

air didasarkan kepada manfaat air dalam

ekosistem

ciaerah aliran sungai (DAsl adalah Rp 22.810.000,-, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sebesar untuk luas 1.873 ira sebesar : = 7.873

ha x Rp 22.810.00C

;fha

:. Biaya pehgendalian erosi dan limpdsan dengan pembuatan teras dan rorak sebesar Rp 6.000.000 per ha. Biaya yang dibutuhkan untuk pengeldalian erosi dan limpasan seluas- 7.873 ha adalah :

1.873 na X Rp 6.000.0C0,-/ha

Akibat rusaknya lahan kaiena konvers! lahan dan hutan menjadr tanah rusak maka tidak sedikit keanekaragarnan hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan biodiversiry sebesar Rp 2.700.000,- per ha Lahan yang dibutuhkan memulihkan biodiversiti seluas 1.873 ha ,u-b"run 1.873 ha x Rp 2.700.000,-

Halainan 13 dari 21 wltrv.i.

patram ze

n. co

akibat hilangnya sumberdaya fjy:^p"*ulihan 410.000,- per ha, sehingga untuk memulihkan sebesar: 1.873 hax Rp 410.000,-

genetik adarah sebesar Rp untuk lahan seluas L.B7g ha biaya yang dibutuhkan

Biaya pelepasan karbon

adanya konversi hutan dan tanah menjadi tanah untuk itu biaya yang dikeruarkan seluas

f\i-uat rusak sebesar Rp 32.310.000,-/ t.873 ha adalah sebagai berikut :

ha.

1.873 ha x Rp 32.310.000,-/ha {a sd fJ

(Tiga triliyun sembilan ratus tiga belas milyar seratus dua puluh tujuh juta

delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

a. Biaya Penyedian air melalui pembangunan reservcir b. Biaya Pengendalian limpasan dan erosi c. Biaya Pembentukan tanah d. Biaya Pendaur ulang unsur hara e. Biaya Fungsi Pengurai limbah f. Biaya Pemulihan Biociiversiti g. Biaya Biaya Sumberdaya genetik h- Bia;za Pelepasan karbon

Rp Rp Rp Rp

Rp Rp

75.856.5000.000,11.238.000.000,936.500.000,8.634.530.000,814.755.000,5.057.100.000,l67.93a.ooo,60.516.630.000,-

(seratus enen'i puluh tiga milyar tuiuh ratus dua-puluh satu juta sentbilan ratus enipat puluh lima ribu rupiah)

Bahlva berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas. totar yang biaya kerugian dalam kasus perusakan perusakan lingk!_lgan triaup berupa trutan atlm yang menjadi tanah rusak cian hutan,tanaman di IuPHHK-Hl'TERauGATadalah sebagaiber"ikut: 1. Biaya Kerugian Ekologis Lingkungan 2. Biayz Pemulihan Fungsi Ekologi Lingkungan (Empat triliyun tuiuh puluh enam milyar delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Rp Rp rai@t

3.973.t27.8i0,000,t63.72L.945.000,-

puluh

t"mbllon

iut niuh

Halaman 14 ,rvww.patramzen.com

dari2l

34. Bahwa dengan demikian, jelas unsur

Unsur Kausalitas

35' Bahwa berdasarkan seluruh ur4ian dlahs, amat mudah dipahami bahwa kerugian yang ditimbulkan dan biaya pemulihan lingkungan hidup yang rnesti dibayarkan Tergugat merupakan akibat langsung dari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan Tergugat yang telah merusak lingkungan hidup cli datam lokasi dan diluar areal lzin usaha pemanfaatan Hasir Hutan Kayu Hutan Tanaman [rupHHK-HTJ TergugaL Dengan

PERII{OHONAN/TUNTUTAN

A. PERMOHONAN PROVISI Bahwa untuk menghindari dampak dan yang lebih meluas akibat perbuatan -kerugian perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh renducar, maka sepatutnya apabila Pengadilan Negeri*ekanbaru untuk terlebih dahulu *ungiuturn dan mernerintahkan penghentian sementara kegiatan operasionar TERGUGAT iu,r,p"i adanya putusan ya'g berkekuatan hukum tetap clalam perkara ini.

B. PERMOIiONAN

SrTA JAMINAN

Bahwa untuk menjamin Gugatan a quo tidak menjadi sia-sia hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri pur."nrruru fr/lusoir) rnchon dengan 6ntuk terlebih dahulu meletakkan sita faminan {conversatoir turt,al"o r,"r"'u"uu*"n*lo,r,u

-;".g;;;..'n,uuoun

!.elilagl terapitidak bentia tidak tetap/bergerak nrilik rergugatyang runu masih o"iri, p""aataan pengguga! Tergugat:

baik berupa lienda

Bah'"va oieh !<arena gugatan

lni didasai'kan pada bukti-bukti yang tidak terbantah kebenarannya, dan gugatan ini terkaiL dengan p".ur.kun iingkungan hidup yang sangat berdampak pada kehidupan masvarakat, maka pENGGLTGAT rnemohon !<epada Pengadilan Negeri Pekrnba-ru menyarakan putusan dalam perkara in! dapat diiaksanakan terlebih dahultr (uittoerbaar bii voorraad) atau serta meri-a meskipun aia upaya hukum, bantahan (verzet),banding atau kasaj;

Halaman 15 dari21 www.patramzen.com

Berdasarkan seluruh dalil diataq mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam hal ini Maielis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya; 2, Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan penghentian sementara kegiatan operasional TERGUGAT sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini; J. Meletakkan sita iaminan {conservatoir beslaag) ter}radap harta kekayaan milik TERGUGAT baik berupa benda tetaplticlak berg*erak maupun benda tidak tetap/bergerak dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara, yang masih dalam pendataan Penggugat

DALAM POKOK PERKARA 1.

Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang rnelakukan penebangan hutan dllUat lokasi Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Ka1'u Hutan Tanaman IIUpHHK-HTJ; dan

melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peratur:an perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum;

Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk *"ribry., ganti kerugian lingkungan hidup kepada negara melalui i(ementerian Lingkungan Ftridup secar3langsung dan seketika kepada PENGGUGAT, vaitu

Feriha! Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan Hidup diCalam areal 1UpHHK-HT seluas t 5.590 ha (Lima Ribu Lima Ratus sembilan puluh Hektari A. Keiusakan Ekologis Lingkungan Akibat kegiatan konversihutan atarrr mcnjacli hutan tanarnan dan tarrah rusak, maka sebagai pengganti fungsi tanah parla hutan alanr rnenjarli tanah rusak dan huiair tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT sebagai penyimpan air" yang rusak maka perlu ciibangun tempat penyimpan air buatari dengan rrrembuat reservcir buatan. Reservcir tersehut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 401 rp3/ha.

Halarnan 16 dari Z1 www.patramzen.com

-- -------"=

Biaya Menghidupkan Fungsi Tata Air Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 50 tahun. Guna

menghidupkan fungsi hidroorologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (sub soil dan top soilJ, penanaman jenis endemik, pemelihiraan, penjarangan, . pembebasan, pengayaan jenis_ flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuian, ahn irikulasi mikroba maki diperlukan biaya sebesar Rp 40.500.000,-/tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan reservoir. Luas hutan alam yang mengalami kerusakan di IUPHHKHT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 5,590 ha: = 5.590 ha x Rp 40.500.000 2.

,-/ha/ tahun x

50 tahun = Rp 11.319.7s0.000.000,-

Biaya Pengaturan Tata Air

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalam ekosistem daerah aliran sungai [DAS) adalah Rp 22.810.000,-, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sebesar untuk luas 5.590 ha sebesar : = 5.-590 ha x Rp 22.810.000

,-fha = Rp 727.507.900.000

Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan

Biaya pengendalian erosi dan lirnpasan dengan pembuatan teras dan rorak sebesar Rp 6.000,000 per ha. Biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi dan limpasan seluas 5.590 ha adalah ; = 5.590 ba X Rp 6.000.000,-/ha = 4. Biaya Pemulihan

Rp.33.540.000.000,-

Biodiversit!

Akibat rusaknya lahan karena konversi lahan dan hutah menjadi tanah rusak maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untui iru biaya yang dibutuhkanuntuklnemuiihkanbiodiversit,vsebesirRpz.zoo'oo0,-pgrha L:han yang dibutuhkan memulihkan biodi'rersiti seluas 5.590 ha ,.-b"ron = 5.590 ha 5. Biaya

-x

Rp 2.700.000,- = Rp 15.093.000.CC0,-

Pemulihan Sumberdaya Genetik

Biaya peinulihan akibat lrilangnya sumberdaya genetik acialah sebesar Rp 4i0.000,- ner ha, sehingga untuk lahan selua*s 5.59c ha biaya yang dibutuhkan untu!< memulihkan sebesar:

= 5.590 ha x Rp 410.000,- = Rp 2.297.900.000,-

\ lJ-l-*-rralqtrfait

www.patramzen.com

4n A^-i.r/t Lt tlatLzL

Biaya Pelepasan Karbon Biaya pelepasan karbon Akibat adanya konversi hutan dan tanah menjadi tanah

rusak sebesar Rp 32.310.000,-/ 5.590 ha adalah sebagai = 5.590 ha

ha.

Untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas

berikut:

Rp 32.310.000

;fha

=Rp 180.612.900.000,-

Total Kerugian Kerusakan Ekologis Lingkungan (a sd fJ : Rp . 11.678.795.700.000,-

triliyun enam ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima tujuh ratus ribu rupiah) (Sebelas

B. Biaya Pemulihan Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang adalah: a. Biaya Penyedian air melalui pembangunan reservoir Rp b. Biaya Pengendalian limpasan dan erosi Rp c. Biaya Pembentukan tanah Rp d. Biaya Pendaur ulang unsur hara Rp e. Biaya Fungsi Pengurai limbah Rp f. Biaya Pemulihan Biodiversiti Rp g. Biaya Biaya Sumberdaya genetik Rp h. Biaya Peiepasan karbon Rp Total Biaya

Pemulihan

Lingkungan

226.395.000.000,33.540.000.000,2.795.000.000,25.769.90A.000,2.431.650.000,15.093.000.000,2.29L.900.000,180.612.900.000,488.929.350.000,-

(Empat ratus delapan puluh delapan milyar setnbilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus iima puluh ribrt rupiah)

Bahwa berdasarkan uraian perhiiungan kerugiii rti atas, total yang biaya kerugian dalam kasus perusakan Derusakan lingkungan hidtip berupa hutan alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT qdalah sebagai berikut:

1; Bia-ya Kei'ugian Kerusakan EkologG Lingkungan 2. Biaya Kerugian untuk Pehulihan Fungsi Ekolcgi T otal

kerug i an Perusaka n Li n g ku ng an

Rp. 11.678.795.700.000,Rp 4E8.929.35C.000,-

2.7 67.7 2 5.0

0.00 (),-

(Dua belas triliyfin seratus enam puluh tttjuh milyar tujah rctus dwa puluh lima juta iima puluh ribu rupiah)

Haiaman www.patramzen.com

\B dari 21

Perihal Kerugiari Akibat Perusakan Lingkungan Hidup diluar areal IUpHHK-HT ! 1.873 ha (seribu Delapan Ratus rupu nutuh riga Hektar)

seluas

Kdrusakan Ekologis Lingkungan

Akibat kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan tanah rusak, maka sebagai pengganti fungsi tanah pada huian alam menjadi tanah rusak aan'trutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpan air buatin a.nga"- t""tiilifat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 401 m3/ha.

'1.. Biaya

Menghidupkan Fungsi Tata Air

Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 50 Tahun. Guna menghidupkan fungsi hidroorologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka kegiatan rehabilitaai lahan, pengembalian lapisan tanah fsub sof/-diperlukan dan top soir), penanaman jenis pemeliharaan, "nae*it, penjarangan, pengayaan jenis flora dan fauna,' pemupukan, -pembebasan, pemberian bahan organik, pengapuran, clan inokulasi mikroba maka diperlukan biaya sebesar Rp 40.500.000,-/tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan reservoir. Luas hutan alam yang mengalami kerusakan ai tUpuufHT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 1.873 ha : -= 7.87 3 ha x R.p 40.500.000 2.

Biaya Pengaturan Tata

; /ha/ tahun x 50 tahun = Rp 3.792.82s.000.000,-

Air

Biaya pengaturan tata air Cidasarkan kepada manfaat air dalam ckosistetn {1e3h aliran sungai (DAs) adalah Rp 22.810.000,-, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sebesar unhrk tuas 1]gz: hasebesar : = 1.873 ha 3.

xRp 22.8\0.000,-/ha = Rp 42.723.130.000,s

Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan

Biaya pengerrdalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dal rorak sebpsar Rp 6.000.000 per ha. Biaya yang dibutuhkin untuk pengeldalian erosi dan limpasan se,luas 1.873 ha adalah : 1'873

X Rp 6.0C0.0AA,-/ha = Rp 11.238.000.000,-

Halaman 19 dari 21 wwwpatramzen.com

Biaya Pemulihan Biodiversiti

Akibat rusaknya lahan karena konversi lahan dan hutan menjadi tanah rusak rirat<a tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan biodiversity sebesar Rp 2.700.000,- per ha Lahan yang dibutuhkan memulihkan biodiversiti seluas 7.873 ha sebesar:

1.873

x Rp 2.700.000,- = Rp 5.057.100.000,-

Biaya Pemulihan Sumberdaya Genetik

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetik adalah sebesar Rp 410.000,- per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.873 ha biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan sebesar:

L.873

x Rp 410.000,- = RP 767.gg0.A00,'

Biaya Pelepasan I(arbon Biaya pelepasan karbon Akibat adanya konversi hutan dan tanah menjadi tarrah rusak sebesar Rp 32.310.000,-/ ha. Untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas 7.873 ha adalah sebagai berikut:

7.873 hax Rp 32.310.000;fha =Rp 60.516.630'000,Total Kerugian Ekologis Lingkungan [a sd 0 t Rp 3.913.L27.810.000,-

(Tiga triliyun sembiion raa$ figa belas milyar seratus dua puluh tujah juta Celapan ratus sepuluh ribu

B. Bial'a Pemulihan

rupiah)

UntukMengaktifkan Fungsi Ekirlogi yang Hilang adalah:

.a..BiayaPenyedianairmelaiuipembangunanreservoir b. Biaya Pengeridalian limpasan dan c. Biaya Pembentukan tanah

erosi

C. Biaya Pendaur ulang unsur hara e. Biaya Fringsi Pengurai limbah f. Biaya Pemulihgn Biodiversi'r-i g. Biaya Biaya Sumberdaya genetik h. Biaya Pelepasan karbon

Total Bia-ya Peinulihan Fungsi Ekologi

RP 75:856.5000'000;Rp L1.238.000.000,Rp 936.5C0.000,P.p 8.634.530.C00,814.755.000,\p Rp 5.057.100.000,Rp 767 '9:10.000,Rp 60.5i6.530.000,-

Lingkungan Rp 163.721.945.000,-

(seratus enam puluh tiga milyar tuiuh ratus clua puluh satu juta sembilan ratus empot puluh lima ribu ruPiah) Halarnan 7S www.patrarnzen.com

dari?t

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total yang biaya kerugian dalam kasus perusakan perusakan lingkungan hidup berupa hutan alam yang menjadi tana! rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT adalah sebagai berikut: 1. Biaya Kerugian Ekologis Lingkungan Rp 2. Biaya Pemulihan Fungsi Ekologi Lingkungan Rp Total kerugian Perusakan Lingkung an

Rp.

3.IIJ.I27.810.000,L63.72L.945.000,-

4.076.849.755.000,-

(Empat triliyun a$uh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Menyatakan sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara berharga;

ini adalah sah

dan

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar meskipun ada upaya hukum, perlawanan (verzet) banding, atau kasasi;

Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

bij

voorraad)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adi!nya (ex aequo etbono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Menteri Lingkungan Hidup Republik lndonesia

e; f", -t

fird.

A. Pafr'amiiaya, S.H.,

Aries Surya, S.H.

&rtnetj

.t,D V/hry._

Berto Herora Harahap, S.H.

Cicilia Sulastri, S.H., M.Si.

Halarnan www.patramzen.com

Za.dari77