Nota Keberatan Penasehat Hukum RZ

?f

NATA KEEEPATAN TERHADAP SURAT DAKWA\AN NOMOR : DAK-29/24/ 1O,/2O13 TANGGALaA OKTOBER 20 I3

o 50,/

P

REGIsTER Penxana NouoR: tD.sus,/T tPtKo R,/ 20 I 3,/pN pBR _

Dfui^^lr/"t^

ahl

;

TIM PENASEHAT FIUKUM H.M. RUSLI ZAINAL

PEN1AUMN NNMK PIDANA KORUPSI PADA PENQANNN NE?ERI PEIU/']9ARU

TIM PENA'EHAT HUIruM H. M RU'LI

ZAINAL

/

The "H" Tower 15'h Froor Jr. HR. Rasuna said Kav. 2o Kuningan Jakarta r2g4o,Telp : (021) 29St6BtS, fax : (021) 2951687 4

Pekanbaru, 6 Nopcmb er 2013

Kcpada Yth.,

Majelis Hakim Perkara pidana Nomor: 5O/Pid-B/TPKr2O I 3/PN.PB R. Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pad:r Pcngadi lan Ncgcri pckanbar,r

Di Pekanbaru

PENDAHULUAN Majelis Hakim yang kami muliakan dan Saudara Pcrruntut Ljmum clan hadirin yang kami horn.rati,

Terimakasih atas waktu dan kesem patan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada kami' Tim penasihat l{ukum Terdakwa,

Ir.M. Rusri Zainar, guna menyampaikan Keberatan atas Surat Dak-waan No. DAK-2gn4/rcl2ol3tanggal 24 oktober 2013 di hadapan persidangan yang mulia Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri pekanbaru.

Penyampaian K-eberatan atas Surat Dakrvaan Nomor : DAK-2 9/24110/2013 atas nama Terdakwa H'M. Rusli zaenal dalam perkara pidana merupakan hak normatif 'l'erdakwa yang terah diatur oreh pasar r56 ayat (r) KUHAp, ya,g pada pokoknya bahvva dalam hal Terdakwa atau penasehat

hukunr rnengajukan keberatan

:

pengadiian tidak berwenang mengadili perkaranva atau dak.ivaan ticlak dapat cliterima

alau suftll dakw:ran harus dibalalkan, nraka sctclah dibcri kcscmpatan kcpada pcntlntul rltllulll nrcnyalakan pcndapatnya, hakidr mcmpcrtirnbangkan kebcratan

tcrscbut untuk sclaniutnya nrcnganrbil kcputusan. tcnrpatnya hak rronnalil' tersebut dinranlaatkan oleh

olch karcna itu,

sudah pa4a

.l'erdakwa-

Konstruksi pcnrikiran dalam Kcbcratan ini pada <Iasarnya rncnyoal Surat l)akwaan Penuntut [Jmum dari suclut pandang Penasihat l{ukum yang tidak saja bcnnuatan matcri yuridis tclapijuga diharapkan dapat menrberikan informasi awal yang seimbang kepada majelis hakim yang memeriksaperkara ini, khususnya tentang pcrkara di bidang kchutanan, bahwa tcrdapat bagian tertentu yang perlu dijctaskap menyangkut diri'l'erdakwa.

Scbagai irrl'onnasi awal. Tcrclakwa I.l.N,l. Rusli

74Wl dilantik sebagai Gubcmur

lliarr Periode 2003-2()08. tepatnya nrulai tonggut9l$ffi-u., 2003.ridak beberapa lanra sctclah clilantik, yaitu antara kurun rvaktu bulan Februari

'l'erdakrva menandatanga'i Keputusan pengesaha.

s/d April 2004

Ilagan Kerja Usaha Pcmanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (..BKUpHHK-HT,,) atas nanta 8 ldelapan) perusahaan yang areal kcrjanya berada di wilayalr Kabuparen Pclalauan' yaitu PT. Merbarr Pclatawan Lcstari, pT- Mitra Taninusa Sejati, pT. Itimba Muriara Permai. pl-. Selaras Abacii Utama, CtV. Bhakti praja Vutia, [Iutani Jaya, PT. Satria Pcrkasa Agung dan CV Putri Lindung Bulan

pf. Mitra

serta pada bulan

Mei 2004 mengesahkan BKUpHHK-H1' bcrada di wilayah Kabupaten siak- yaitu

l

pr.

(satu) perusahaan yang areal kerjanya seraya sumber

t.estari.

r

Dari rangkaian peristi*u r%rr.bg|g| atas, rral yang perlu ai$ahami, bahwa seterah pelantikannya pada tanggal)9 No{,e}nuer 2003 dalam waktu yang relatif singkat Terdakrva menandatangani Keputusan Pengesahan BKUPHHK-HT. Latar belakang pengesahan oleh Terdakwa tersebut menurut surat dakwaan pada dasarnya adala6 karena terdapat laporan dari Ir- Syuhada Tasman, Kepala Dinas Kehutanan prov.

Riau yang tidak bersedia menyetujui dan mengesahkan permohonan BKUpHHK-11T

yatg

dinrohonkan

oieh

sc.iumrah pc^rsahaan dcngan arasan

ljin

usaha

Pemanfaatan l'tasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (..|UpHHK_HT,,) yang cjitcrbitkan olch lSupati Pclalawan dan siak atas nanla perusahaan-perusahaarr z

=.

dirnaksud tidak scsuiti tlcngan kctcntuan yang bcrlaku. Atas laporan lr. Syuhada 'lasnran tcrscbut menurul sural dakwaan z,'lbrdalewa menyampaiktn karena BKT

IUPIIIIKII'I' mcrupakatt hal yuryq nttin dan gunil perceparan huton ranamdn untuk pemenuhun hahun huku, ma*a Terdalcwu memintu untuk disiupfutn keputu.san tcttlttttll ltcnge.suheut IIIIKT'-UI'IlltKII'l'yuttlg akan tlilundutangani olch Tbrduhu,a dan Terdakwa juga meminlo agor Ir- Syuhadu Tasman membuat Nota

l)inas

ditujulun kepada Terdehsa yang isirya tenrang permintaan penge^sahan IIBKT UPIIIIKIIT agar ,teolah-olah pengesahan (IBKT rcrsebil sesuai ketenruan yang berlaht". 'l-elah rnenjadi rahasia utnum dan perbicangan atau menjadi sorotan secara nasional dan Intemasional, hahwa masalah kehulanan di prov. Riarr itu sungguh multi kompleks- Walaupun di daerah-daeralr lain di wilayah Indonesia juga nrenglratiapi persoalan yang sama, tetapi kenyata4nnya Provinsi Riau seolah-olah trtengalanli diskriminasi oleh KltK khususnya terhadap peninclakan

penerbiran IupI'lHK-HT

dan

pengesahan BKI.TPHHK-HT

hukum

atas

dan

arau

I{K1'tiPHI{K-l-11'- l'crlihat sccara kasat nrata krinrinalisasi olch KpK hanya di khususkan di Provinsi Riau. sementara daerah lain yang melaksanakan hal yang sama sampai saal ini bcrjalan tanpa adanya kendala.

Kompleksitas masalah tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga karena adanya faktor kebijakan pusat, Departemen Kehutanan RI, yang acapkali berubah-ubah,

ibaratnya ginti menteri ganti kebiiakan dan peraturannya. Kebijhkan tersebut dituangkan dalam Keputusan-keputusan Menteri Kehutanan yang sedemikian

banyak dan acapkali berubah-rubah, yang bagi orang awam termasuk Terdakrva selaku Gubernur Riau mungkin tidak mudah memahaminya, apalagi

kalau sudah

nrenyangkut hal-hal .vang sifatnya tcknis. Hal-hal yang sifatnya teknis adalah domain pejabat teknis yang bersangkuran, satuan Kerja perangkat Daerah (sKpD), bukan

donrain Terdakwa selaku Gubemur Riau, tataran pengambilan kepuftisan adalah adalah pada tingkar kebijakan.

I\'lengirlgat kornpleksitas nrasalah kchutanan di Pror,,. Riau dan lagi pula'l-erdakwa

relatil'belum lama menjabat sebagai Gubernur Riau, pernyataan yang dikernukakarr

*=_

nl tlalant sttretl dakwaarl di ateu lcntu mcrnunculkan pcrtanyaan bagi kami, apakah bcnar 'f'crdakwa rtrengctahui hal-hal zyanl sifatnya teknis seperti *BKT' tupHIIKIil' nterupukutt hal yang rutin clan guna pcrccpatan hulan tanaman unluk pemenuhun 'l'crdakwa huhun baku1" Apakah bcnar mengetahui hal teknis lainnya, bahwa scbclurn disahkannya tlKtJPllllK-H]. harus tcrlcbih clahulu dibuat Nota l)inas.,)

Menjadi perranyaan bagi kami pura, mengapa daram pengesahan BKIJPIIHK-HT ini Ir- Syuhada Tasman harus mclibatkan Gubernur? Bukankah

-

sebelum 'l'erdakwa menjarli Gubernur Riau, lr- syuhada'l-asman sudah menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2003 - 2004 dan relah berpengalaman dalam mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (.RKT,) sejumlah perusahaan, yaitu (i) Kpts/522:2/PK/3711 tanggal g Mei 2003 a.n pT. Selaras Abadi ljtanra' (ii) Kpts/522-2/PK/8324 tanggal 23 Scptcmber 2003 a.n pr. Mitra Taninusa Sejati' (iii) Kpts/5 2z-2/pK/8,424 ranggar 23 september 2003..a,n FT- Rimba M"d;; Pcrmai. (iv) Kpts/S22-2/PK/1416 tanggal 5 Juli 2003 a.n cv purri Lindung Rulan. (v)

Kpts/522-2/PK/1616 ranggar

5 Juri 2003 a.n cv ruah Negeri dan (vi)

Kptsi522-2/PK/T4zi ranggar g Scptenrbcr a.n

cv

Bhakti praja Muria.

Senrua BKUPHHK-IIT yaDg disahkan oteh Terdakwa berdasarkan permohonan oleh beherapa perusahaan tersebut diatas ditujukan kepada kepala Dinal Kehutanan Provinsi Riau dan oloh Kepala Dinas diteruskan kcpada Terdakwa melalui nota dinas, terhadap hal tersebut.timbul pcrtanyaan bagi kami "Apa kapasitas sdr- Ir. syuhada Tasman menyatakan bahwa izin pcrusahaan tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku?r, Disatu sisi sdr Ir' syuhada Tasman pada tahun sebelumny" telat, mcngesahkan beberapa RKT.

Pcrlu dipotanyakan apa kapasitas Terdakwa memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan membuat nota dinas, sementara Kepala Dinas Kehutanan sendiri nrcngctahui bahwa hai tcrscbut adala ln- ( n e': g n ga, ;;';

.*i#d$i'{','ffifl ffi;ffi

ff "Jffi ;iffi#"

llK'l'talrpa rrtclibirlkan (iul.tcrnur Riau. apabila riota clinas tcrscbut dipcrinta6kan oleh

&-

sl 'l'crdakwa "Kcnilpa lr- Syuhatla 'l'asnran nrcmasukkan n<lta dinas tcrscbut tlalam pcrtimbarrgan tlalam surat kcputusan yang tlitandatangani oleh (iubernur Riau?,,

,

lrakta lain bahwa Ir- Syuhada 'lhsman tidak konsislcn hal

ini rcrlihat

bcbcrapa

llKtJl'llllK-ll'l' yang disyahka' olelr'l'cnlakwa akan tetapi lampirannya clitandatangani olch saudam lr. Syuhacla 'Iasman yang tanggalnya mcndahului dari SK BKtJPHTIK-l-l't' yang cliterbitkan 'l'errJakwa, hal tersebut jelas bertentangan

dcngan

sK BKtiPllllK-llT

pcngcsalran yang dircrbitkan olch Tcrdakwa karena

lampiran, buku dan peta adarah satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Scbagai pejabat teknis kchutanan, Ir. Syuhada Tasman, andaikata IUpHHK-HT yang dirniliki oleh pcrusahaan-pcrusalraan yang memohon pengesahan

RKT tidak

scsuai dcngan kctc'ntuan yang bcrlaku. lcntunya sudalr rnengetahui scjak awal, tetapi ternyata tetap saja menges4hkannya. Kami hendak pula menyampaikan

lrutungannya

cicngan pcrkara

ini

adalah adanya dugaan'ha6wa

lr.

Syuhada Tasman mcnyerct Gubernur Riau untuk terlibat dalam pengesahan BKUpI{HK-HT, karena sejak awal lr- Syulrada 'l'asntan, sebclunr 'l'crdakrva nrcnjadi Gubernur Riau, scsungguhnya sudah mengetahui tentang kondisi dari IUPFIHK-It'f perusahaan-perusaharan, baik yang memohonkan pengesahan RKT nraupun BKUpHHK-HT. Bahkan sejumrah perusahaan yang sebelumnya telah disahkair RKT-nya oleh Ir. Syuhada Tasman scbagainrana tcrscbut di atas tcnryalajuga adaialr scbagai pemohon BKUpHHK-HT, yang kemudian disahkan oleh'l'erdakwa yaitu: PT. Selaras Abadi Utama, pT. Mitnr Taninusa Se.iati. P'I. Rimba Mutiara l"crmai. CV Putri Lindung Bulan dan CV Bhakti Praja Mulia N{ajelis Hakim yang nrulia, Saudara Penuntut Llmum yang terhormat

lr'

Syuhada Tasman disanrping didakrva bersama-sama clengan Terdakwa dalam

perkara ini, ternyata sebelumnva berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pcngadilan Ncgcri Pckanbaru No. 17./Pid.Sus/201 l/pN. pBR tanggal l8 April 2012 ','ang telah berkekualan hukum tetap. telah dijatuhi pidana penjara karcna ntengesahkan RKT-RKT pcrusahaan sebagaimana tcrsebut cliatas padahal

-k\-

lllcngctahtli bahwa ltJI'llllK-ll't'pcrusalraan tcrscbut ti4ak scsuai dcngan kctcntuan. 'lasnran lltrkan itu sa.ia' lr- Syuhada berdasarkan putusarn pengadilan rersebut juga tlipidana karcna rltclrcrinra uilrlg suap rJalam kaitannya elcngan pcngcsahan RK'1. dimaksud-

lni

adalah lakta bahwa

lr.

Syuhacla 'lhsman dalam kon4isi panik dan

sckaligus scbagai nrotif lr. Syuhadit'lhsnran mcnycrct Tcrdakwa untuk tcrlibat.

Kalau melihal fakta di alas, lerus terang kami selaku Tim penasehat Flukum, sejak awal meragukan bahwa 'ferdakwa-lah yang "meminta" unhrk mengesahkal

ISKUPHHK-II'I'- Bahkan dalam Nota f)inas kepada Terdakwa, menunjukan lrSyuhada Tasman-lah yang justru meminta kepada Gubernur Riau untuk mengesahkan dan menctapkan BKUHPHHK-HT, seperti tertuang dalam Nota Dinas No- 522-2/PK/1306 tanggal 17 Maret 2004 atas nilna PT. Rimba Mutiara permai

va'g dalam pcrtinrhanga'nya Nomor 4 dan 5 mcnyatakan

:

1' llcnlusttrkun uraiknn lcrscbul di tilas: rian serclah kami ntelakuktrn ltenilrtion terhudup llsulan Bagun Ka.iu U?HHK-HT T'ahun 2004 An. pr. RIMBA I.IUTIARA PEI<MAI huik kalengkapun pers)'aratan administrasi maupyn teknis:. ntuka telah mentenuhi persyaraton unluk disahkan dan tetetp nrenjatli Bagan

Keia UPHHK-HT

"

Tahun 20C4 An. PT. Rtmba Iulutiara Perntai. Bagan Ker-ia

ini

merultaktttz dusut' <lun pedoman operasional kegiatan Pembangynan'IJutan 7'anuntan Tahun 2004 oleh pr. Rintba fuIuriara pennai di lapangan..,

-5- Berkenuo, dengan pernohonrtn pengesahan Bugan Keria 1\HHK-HT Tahun 2004 An. PT. irmha Mtilittra Permai apabila Bapak berkenan, dengan hormat

kami mohon kescdiaan Bapak Gubern.ur ntengesohkah dan menetapkannya nreniadi Bagan Kerja UpHHK-HT Tahun 2004, sebagaimana terlampir yaitu terdiri ata.s:

a-

Surat Keputusan Guhernur Riau tentong Penge.sahan Bagan Kerja l1saha Peman/'aatan llasil Hutan pada I{utan Tanaman (BK U\HHK-HT) Tahun 2004 atas nanta PT. Rintha A,Iutiara Permai.

h

E-

[,umpirun-lamltirun, tertliri dari;

oI l) 2) l)i

l'ctu

Situtt.si Sktlu

I>etu Keriu

l:50.000 IIK lil>Hl|K-IIT'T'ahun

2001.

Shuh l'20.000 IIK IlpilIIK-HT'2004

halaman dcpan dari Nota l)inas tcrscbut terdapat paral-oleh salah satu pejabat di

'rov- lliau discrtai dcngan tulisan tangan: "yth bapak (jubcrnur nuthon per.sctu.jtnn bpk I8/3-04." f

Bahwa scsungguhnya, Nota Dinas scbagaimana yang dibuat oleh Kcpala f)inas Kehutanan Provinsi kepada Gubemur tidak dikenal dalam Keputusan Menteri

Kehutanan

No. l5l/Kpts-lln0$ tanggal 2 Mei 2003 tentang Rencana Kerja,

Rencana Kerja Lima 'fahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pcmanfaatan l-lasil Huteur Kayu Pada f{utan Tanaman (..Kpts lsllz0q3.;, namun

derrtikian

lr.

Syuhada 'l'asman tetap saja membuat Nota Dinas dimaksud kepada

Gubcrnur Riau. yang kcnrudi.an mcrrjadi dasar bagi Gubcrnur Riau menanr1atangani Keputnsan No. KI''|'S.244/llll2004 tentang Pengesahan BKUPHHK-HT Tahun 2004 atas nanra PT. Rimba Mutiara Pcnnai tanggal 24\4aret20}4.

Dari berbagai keadaan di atas, perlu dipahami, bahwa walaupun Terdakwa telah merrgesahkan BKUPHHK-HT" qttad non; maka untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuarann-va (teori penanggung jaw'aban pidana), dalam hukum pidana. selain

Terdakrva harus memiliki kesalahan,'juga situasi

di luar Terdakwa/pembuat

berada dalam keadaan normal-. sementara itu pembuatan Nota Dinas oleh

harus

Ir. Syuhada

Tasman tersebut adalah tidak normal clan tidak sesuai dengan Kpts l5l/2003.

Sclanjutnya lrarus dipahami pula. bahwa rvalaupun Tprdakrva nrengesahkan BKUPHHK-I{1', apakah T'erdakwa dalam hal ini telah melakukan actu., reus (tindak pidana) yang diliputi juga olch ntens rea (kesalahan), bukankah tindakan yang demikian merupakan persoalan yang berkaitan dengan beleid yang termasuk dalam lingkup Hukunl Adntinitrasi Ncgara, bukan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, jika benar, menjadi sangat ironis kriminalisasi yang terjadi karcna lral-hal scpcrti yang dilakukan olch rerdakrva ini, qttad non. l,4ajeiis Hakim yirng mulia.

tu

Sdr. l)cnuntut I Imum dan hadirin yang kami hormati,

Kurang lebih sejak bulan Februari 2003 kewenangan Kepala Daerah untuk mcnerbitkan Keputusan IIIPHIIK-IIT berda.sarkan Surat Keputusan

Menteri Kehutanan No- l0.l/Kptslll/2}{J2tlicabut berdasarkan Peraturan pemcrintah No.34 tahurr 2002 tanggal 8 Juni 2002'l-entang Tata flutan l)an penyusunan Rencana Pengelolaan llutan, Pemanlaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan l{utan. pasal 42, ntengatur "Izin usaha pemanfoatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau izin usaha pemonfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman diberikon oieh Menteri bcrdasarkan rekomendasi Bupali atau lYalikota dan Gubernur, dan Keputusan Menteri Kehutanan No- 32ll(pts-1V2003 tentang Pemberian lzin Usaha pemanfaatan Hasil Fiutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman Melalui penawaran Dalam Pclclangan

.-.

Karcna rerjadinya bcberapa kasus k.hutunun yang banyak mempcrmasalahkan perizinan yang diterbitkan oleh Bupati berdasarkan kewenangan yang diberikan oieh Dcpartemen Kehutanan inaka Pcmcrintali Provinsi Riau nrcngambil sikap menunda

untuk sementara waktu pengesahan RKT terhadap izin IUPHHK_HT yang diterbitkan olch Menteri maupun olch Bupati y'png masih memiliki hutan alam sampai dengan selesainya kasus kehutanan prcivinsi Riau.

Akibat kebijakan tersebut dalam pelaksanaan pencrbitan RKT di provinsi Ria' dilaksanakan dengan cara sebagai

l2'

berikut:

,

',

RKT hutan tanarnan disahkan oreh'Kcpara Dinas Kehutanan provinsi RKT yang masih terdapat hutan alam diterbitkan oleh Kementrian

3. RKT

Kehutanan hutan alam dan hutan tanaman yang diterbitkan sccara self Approval.

Inrplcmcntasi hal tcrscbut diatas dapat dilihat scbagai bcrikut: Pada tahun 2007 sebagai atval nrunculnya kasus Kehutanan di Riau untuk rncmcnuhi hahan baku Industri ha'ya n;cngandalkan hutan tanaman.

Pada tahun 2008 lranya ada

RKl" t{ulan 1'anaman yang disyahkan oleh Kepala I)inas Kchutarlan tllch Provi'.si Riau tanpa acla'ya llK'lh,tan alaln.

l)ada tahun 2009 sarnpai dcngan sckarang dcngan terbitnya P.62l2008 jo. l'.1412009 nraka realisasi pcncrbitzut I{K'I'adalah sebagai

berikut: /

'l'ahun 2009:

l. llK1' yang disyahkan 120.466

l)cpartcrncn Kchutanan scbanyak 26 izin luas J

lla

'l.ahrm 2OlO:

t- llKT yang disyahkan oleh Perusahaan secara Self Approual sebanyak 7 izin luas

*

18.089 Ha

RKT yang disyahkan oleh Kementrian Kehutanan sebanyak 23 izin luas *

2.

137.551. 35 'I'ahun 201

l.

lla

l:

RKT yang disyahkan oleh Perusahaan secara Sel/'Approval sebanyak 9 tztn luas

2. .

*

61.665.89 Ha

RKTyang disyalikan oleh Kcmcnti'ian Kehutanan sebanyak l5 izin luas

t

59.610,40 Ha

Tahurt zA]2:

l.

RKT yangdisyahkan oleh Perusahaan secara SelfApproval sebanyak I I izin j

luas + 40.607,13 I{a

I

2.

RKT yang disyahkan cleh Kernentrian Kehutanan sebanyak 18 izin luas

*

45.359,06 t{a Perrgesahan

RKT oleh Departemen Kehutanan tersebut di atas adalah sama seperti

yallg dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov- Riau yang

kemudian

dikriminalisasi oleh KPK. Nanrun yang membedakannya adalah Menteri Kchutanan yang nlenerbitkan Keputusan IttPHt{K-tIT pada hutan alam dan pengesahan RKT pada hutan alarn olelr Pc.iabat Kcmentrian Kchutanan tidak dikriminalisasi olclr

KlrK, schingga bisa dikatakan bilhwa produk clari Kcmcntriatn Kchutanan

adalah

Kepaia f)inns Kchutanan Provinsi Iag,ul, scbatiknya produk dari Kcpala l)aerah dan

lliau

aclala

tcrhadap h illcgal.Mungkin saja juga dalam kacamata ftit< pcncbangan scdangkan yang clidasarkan kepada kebiiakan dari pusat bukan krinrinal'

lrtrtan alam

yang didasarkan pada kcbiiakan pcjabat dacrah adalah kriminalyang menikmati Dcmikian puta, perusahaan-penrsahaan pâ&#x201A;Źmegang IUPHHK-HT tidak pemah diproses hukum oleh keuntungan rlari pcnebangan di areal hutan alam

tindak pidana KPK padahal perusahaan-penrsahaan tersebut didakwa melakukan Kepala Dinas korupsi bersama-sama dengan Bupati Pelalawan' Bupati Siak, Riau' namun hingga pcrkara Kehutanan baik <ti tingkat Kabupaten maupun Provinsi pemah terdengar kabar KPK para pejabat dirnaksud berkekuatan hukum tetap tidak

olch para prcngkriprinalisasi pcrusahaan-pcrusahaan yang menqrut.KPK dipcrkaya terpidana tersebrit.

.

-

Pcsan ntoral yuridis yang ingin

karli sampaikan adatah bahwa jangan

sampai

dakwaan disebutkan KIrK salah bidik. siapa yang seharusnya dikriminalisasi- Dalam bcsar, dir:rana kerugian Negara adanya kerugian kcuangan Ncgara yang sedcmikian

berani tersebut dinikmati oleh perusahaan atau korporasi. KPK seharusnya gkap fakta, yang rienurut dugaan kalni' nren,vi ngkap tabir. dzrn' selanjutnya mgngun ada permainan antara

lr. SyuhadaTasnran dengan korporasi-korporasi tersebut'

dalam perkara Tcrdakrva dcngaan kervenangan atributifnya diranah kebijakan rambu-rambu secara tegas. aturan mana yang

aquo. telah memberikan

oleh lr' Syuhada duper.bolelrkan dan lial nrarra yang dilarang untuk dilakukan,'baik pengusul, Kepala Dinas Tasman selaku Kepala Dinas kehutanan, Bupati sebagai pertimbangan yuridis, Kehutanan Kabupaten yang telah meneliti dan memberikan Jika terjadi maupun pihak perusahaan selaku pemanfaat SK Guber,rur tersebut. sudah barang penyalahgunaan dan pengingkaran terhadap isi sK Gubernurtersebut, pidana, melekat dalam tentu pertarrggungiawabannya, baik adnrinistrative maupun apabila terjadi cliri pclanggar SK Gubernur tcrsebut. Terlebih ada pencgasan bahwa penyalahgunaan

SK daniatau temyata infonnasi, data yang dijadikan sebagai

10

*

E

)

rujukan pcrtimbangan SK tcrscbut tcrnyata adalah tidak bcnar, maka sccaraotomatis

SK tcrscbut tidak

il.

berlaku-

/

KI,lllBRA'tAN YURIDIS Majelis I lakinr yang nrulia, Sdr- Pcnuntut lJrnum dan hadirin yang karni hormati,

Selanjutnya materi yuridis yang akan kami tuangkan dalam Keberatan

ini

adalah

sebagai berikut di bawah ini:

l.

Pasal yang Didakrvakan dalam Surat D:rkwaan Kesatu

(halamu 2 -

40

surat dakwaan) adalah Merusak Bangunan'l'eori Hukum.

l.'1.

Sctclah rncnrbaca sicara ccmral tcntang surdt dakwaan-Penuntut IJnrunt. dapat dipaharni bahwa bentuk surat dakrvaan tersebut adalah campuran atau

gabungan atau kombinasi (kun'rulatif-prinrair/subsideir-alternatit), artinya

I)enuntut Unrum harus membuktikan setiap lapisan dakwaan. dilakukan sccara bcrurutan nrulai dari lapisan dakwaan teratas sanrpai dengan lapisan

lapisan yang diparrdang terbukti. Konseku'ensi dari penyusunan bentr.rk

'

dakrvaan ini,

jika kumulasinya (concur.utt alau santentoopl tidak jclas

sit'atnya. baik mengenai tindak oidananya maupun mengenai pelakunya

akan menyebabkan dakwaan- batal demi hukum, uniuk hal Penasihat Hukurn'l'erdakwa mohon perhatian kepada Ma-ielis

ini,

Tim

l{akim yang

rnulia agar'Pcnuntut Umum dapat melakukan p*rribukrion akan hal ini secara cermat dan konsisten dengan segala konsekwensinya.

t.2.

Telah mcnjadi pemahaman umum, tanpa harus memasuki pokok perkara

dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa adalah seorang gubemur yang didakwa oleh Penuntut lJnrunr karena tindakan hukumnya terkait dengan

fungsinl'a sebagai pejabat, atau kedudukannya secara atributif memiliki atau mclckat kewenangan. kcsenrpatan atau sarana. artinya kalau Terdakwa

irri bukanlah seorang gubernur, sehingga penyalahgunaan TL

L

kewenangan,

kcscmpatan dan sarana itu tidak pcrnah ada, tcntu dakwaan

ini tidak akan

pcmalfada pula. l)cnuntut Unrunr tctah mcnyusun kcsalalran 'l'crdakwa dcngan lormulasi

dcngan menganggap telah tcrjadi kcscsuaian pcmenuhan unsur pasal undang-undang korupsi yang pada glkoknya adalah : Kcsatu - Primair : Pasal 2 ayat

(l)io.

I'asal 18 tJU RI Nomor

3l 'fahun 1999

sebagaimana

tclah diubah dan ditambah dcngan UU RI Nonror : 20 Tahun 2001 dan

l8 UU Rl Nomor 3l Tahun 1999 sebagaimana tclah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001-

Subsidair Pasal 3 jo. Pasal

ini

Walaupun penyusunan dan pemilihan bentuk surat dakwaan

adalah

donrain Pcnuntut LImun, Tim Pcnaschat }lukum kcbcratan dcngan penyusunan clakwaan yang demikian. karena Tei'dakwa sebagai pejabat setelah melalui sarana pembuktian, akan benar secara teori hukum- jika clakwaan kcpada Terdakrva tcrscbut dibuat dalanr bentuk altcrnatif yang

diarvali dengan dakrvaan Kesatu Primair adalah Pasal 3 ATATJ Subsidair adalah

Pasal2. Pcnuntut tjrnrrm telah kcliru tncmahamiesensi

Pasal 2 dan

Pasal 3, ct quo,sehingga nrerusak bangunan teori mengenai penyalahgunaan

wewenang (Pasal

3) dan

nrclawan lrukurn (Pasal

2) tcrkait

dengan

bestanddeel delicr (delik inti)-

l.:i.

Terdakwa scbagai pcjabat tidali seharusnya dalam pcrkara ini didakrva dengan menggunakan Pasal

2 baru kemudial

PaSal

3

undang-uiidang

korupsi. S"Uulll-una beberapa teori dan pendapu, un,, hukum seperli Prof.

Nur Basuki yang mengernbangkan pendapat dari beberapa ahli terdahulu (Moelyatno, Andi Hamzah, Indriyanto Seno Adji), membedakan rumusan penyalahgunaan wewenang (speclesl adalah termasuk dalam perbuatan

melawan hukum (genu,s), dengan

arti lain bahwa penyalahgunaal'l

wewenang adalah sebagai perbuatan Inelanggar hukurn hcirtnk nya kcscngajaan ( periksa

t2

Nur

Basuk

i

-

P e ryul.ahguno

juga (In

dengan

14/ ew

enang

tlan 't'indiik pitlana Korup.si Dalam Pengekilaan Keuangan l .aksban

Daerah,

g Medialama, celzkan ke-2, 2009, halaman 41 43) -

Pcnyalahgunaan wcwcnang

inhaeren dcngan mclawan hukum

dalam

tindak pidana korupsi, sccara implisit penyalahgunaan kewenangan cscnsinya mcrupakan pcrbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal

3 adalah lebih ktusus dipenrntukkan

subyek

dcliknya pcjabat atau pcgawai negeri yang berbeda dengan subyck dclik pada Pasal 2 "setiap orang" yang tidak termasuh pejabat atau pegawai negeri, artinya dakwaan a quo lebih tepat dimulai dcngan menggunakan Pasal 3 karena sekali lagi Terdakwa adalah seorang pejabat'

Bcntuk <lakwaan kcsatu yang dcmikian (/'rim air-Suh s idair) konsekwcnsi yang harus disa-dari oich Penuntirt Umtrm' bahwa jika unsur melawan hukunr dalarn dakwaan primair (Pasal 2) tidak terbukti, maka tidak perlu lagi atau tidak dapat lagi membuktikan unsur menyalahgunaan wewenang' karcna mcnyalahgunakan kewcnangan adalah bagian dari perbuatan melaw'an hukum pejabat. Konkritnya bahwa kalau unsur melawan hukum

tidak. terbukti . (Pasal

2),

penyalahgunaan we'r/enang

maka ' secara mutatis mutandis unsur

juga tidak terbukti (Pasal 3),

mengingat

penyalahgunaan wewenang merupakan species (bagian) dati E;enus-nya

unsur melawan hukum. Selanjutnya dalil yang harus dipahami dalam konteks Terdakwa sebagai pejabat, menjadi seBagai. berikut : "jika perbuatan itu bukan melawan hukum, maka tentu bu,kan penyalahgunaan

weu,enang" kemudian

'Jika

perbuatan

itu bukan penyalahgunaan

wewenang, maka perbuatan itu pasti bukan perbuatan melawan hukumt'.

Rerdasarkan uraian keberatan tersebut

di atas, surat dakwaan Penuntut Umum

tersebut telah mempersulit pembelaan Tim Penasehat Hukum karena tidak dibuat

sccara ccrnrat. Pcnuntut tJmum telah keliru menguraikan perpaduan tindak pidana dengan perbuatan meteriil (materiele handeling), sehingga harus batal dcrni hukurn (Pasal 143 ayat(3) KUf IAP)-

13

2.

Pcnulisan Singkatan IJKUHPTIHK-}IT yang Salah

2.1.

Menurut lcpts

l(tn003,

pasal

I

butir 5 mcnyatakan: "Bagan Kerjy Usaha Pemanfaalon Hasil Hulan (BKIIPHIIK) pada hutan tanaman oda aclalah rencanu keria yang herlaku selama-lamanya

I2 (dua

belas) bulan

yung diberlakukan terhadap pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang helum memiliki RKUPHHK dan/atau RKL(IZHHK I (pertama)."'

BKUPHHK pada hutan tanaman biasa dituliskan BKUHPHHK-HT. 2.2.

Dalam Dakwaan Kcsatu Primair halaman

4

dan subsidair halaman 24

misalnya, ditulis BKT-III>HHKHTI kemudian pada Dakwaan Kesat.r Primair hal

l0

dan subsidair hal 38 misalnya ditulis IJBKT U7HHKHT.

dan pada halaman-halaman berikulnya kedua singkatan

ini sering ditulis

dalam Dakwaan, walauprrn l:ad.lng-liadang Penuntut Urnum menulis singkatann ya BK ]PHHKHTI Kami terus rerang tidak memahami apa maksud kcpanjangan dari BKT-]PHHKHT dan 1BKT T\HHKIIT? Mengapa Penuntut Umum tidak konsisten saja dengan menuliskan BK

UPHHKHT? Kpts 151/2003 tidak mcnyingkat Bagan Kerja usahct Pemanfuatan Hasil Hutan puda htttan tcnaman dengan singkatan BKT-UPHIIKI-|T dan IIBKT UPIIHKITT nrelainkan disingkat dengan BKUPHHK.HT. Pcnulisan singkatan BKIIHPHHK-HT yang salah tersebut rli atas menjadikan

surat dakwaan tidak cermat sehingga surat

dakwln nl1r dinyatakan

batal

demi hukum.

3.

Penulisan RKT-UPHHKIIT yang Tidak Cermat.

3.1. Dalam Dakwaan Kesatu Primair halaman 17 dan Subsidair halaman

ditulis

dan

36

menyebutkan pengesahan RKT-UPHHKHT

perusalraan-perusahaan yang lokasi areal kerjanya

di wilayah Kabupaten 'fcrdakw'a Siak, ptrdahal dalam pcrkara ini didakwa telah mengesalrkan

BKUPHiIK-FIT bukan RKT-LI PHI{KHT

1,4

t E

&

.

.2. Kpts l5l/2003 mcmbcdakan antara BKUPHHK-HT

dengan

RK't-tJpl {HKH'ti perihal BKIJ Ptl HK-HT sebagaimana kami setr6tkan di atirs, mcnurut Kpts l5l/2003 Pasal I butir 5 mcnyatakan: "Bagun Ker.iu Ilsaha I'emanJ'autan Ilasil l:lulan (RKUPHHK) pada hulan tanaman ada rtclulah rencanu kcrju yung hcrlaku selamu-lamanya I2 (dua hclus) hulun yang tliberlahiran lerhadap pemegang IIJPHHK pada hutan tanaman yang belum memiliki RKIIPHHK clan/atau RKL(IPHHK I (pertama)'" selanjutnya dalam Pasal

I

butir 5 menyatakan: "Rencano Keria Tahunan

(Jsaha Pemanfaalan Hasil Hutan Kayu (RKTI-IPHHK) patla hutan tanaman

I

adalah rencana keria denganiangka waktu penjaharan

tlari RKI"(IPHHK pada hutan tanamon-" Menurut kctcntuan di

atas pembedaannya sangat jelas yaitu kalau

diberikan

(satu) tahun yang merupalcan

jika

BKUPHHK-HT disahkan atau

pemegang IUI',HHK-tlT. belum memiliki RKUPHHK.

dan/atau RKLUPHHK

I

disahkan atau dibcrikan

(pertama), sedangkan untuk RKTUPHHK-IJT

jika

pemegang IUPHHK-HT telah memiliki

RKLUPHHK-II1" Bcrdasarkan uraian di atas, penulisan atau pcnyebutan RKT-TIPHHKFIT dalarn

surat dakwaan adalah tidak cermat, oieh karena

itu surat

dakwaan harus

dinyatakan batal demi hukum.

4.

Ketentuan di Bidang Kehutanan yang Didalsrakan Tidak Relevan dengan

Perbu:itanTerdAkwa

' ^

4.1. Dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair halaman

23, pada pokoknya menyatakan:

!

2 sld3&n Subsidair

halaman

".-...... Terdahna selaku Gubernur Riau

telah menilai dan mengesahkan Bagan Kerja Tahurtan @KD Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman ftlfHnfAfl yang dimohonftan oleh perusahaan pemegang IUPHHKHT yaitu PT. Merhau

di wilayah Kabupaten IUPHHKHT yaitu P7'. Seruytt

Pelalawan Lestari.........dst, yang areal Herjanya

Pelalaw,m dan peru.sahaan penxegang Sumber Lestari yang areal kerjanya

di vtilayah Kapubaten

Siak, secara

bertentangan dengan Keputttsan Menteri Kehutanan No. I 0. I /K1tts-llt'2000

langgal A6 Novccntbcr 2000 tentong Pedoman Pemherian

ljin

lJsaha

PemanJautryt Hasil Hulun Kctyu pada Hutan T\maman, Kepdtu.san Menteri

Kehutanan No. 2tiKpts-ll/2}l1 dan Standar

ljin

langitrgal

I)saha Pemanlhatan

3l Januari

2001 tentung

Krireria

Ilasil Ilsaha Kayu Hutan T-anaman

pudu llutun Produksi, Kepulusan ltlenteri Kchutanan No. l5l/Kpls-ll/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja (Jsaha Pemanfaatan Hasil Hulan

Kayu Poda Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Kepulu.san

Menteri Kehutanan No. 5K.45/Menhut-ll/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. I5l/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang, Rencatta Kerja, Rencana Kerjo l-ima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerju llsohu Pemanfaalan Hasil Hutan

Kuyu Poda Hntan Tanuntan, sabagaim:ana lelalz diubah dengq.n Peraturan M'enteri Kehuranan No. P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005

lenlang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan 5K.45/Menhut-lI/2004 tanggal

23 .Ianuari 2004 tentang

No.

Perubahan

Keputusan lvlenteri Kehutarzan No. l5l/Kpts-ll/2003 tanggal 02 Mei 2003

lenlanf! Rencana Keric, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan clan Bdgan Kcrja lJsaha Pentanfaatan Fiasil Hutun Ka7,u Pacla Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah No. 34 T'ahun 2002 tanggal0S Juni 2002

tentang Tata Hulan dan Penyu.tunant Rencana Pengelolaan Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan ,Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Ka'at,asan Hutan dan Keputusan Mepteri Kehutanen No. 32/Kpts-ll/2()03 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pemberian lzin Usoha Pemanfaatan Ha^sil Hutan Kayu Pada Hutan AIam atau Hutant Tanaman

melalui Penawaran Dalam Pelelangan. " 4.2. Dakwaan dalam perkara ini adalah tentang pengesahan BKUPHHK-HT, yang

mana hanya berkaitan dengan Kepuhtsan Menteri Kehutanan

No.

l5l/Kpt:;-ll/2003 tanggttl 02 A,{ei 2403 tuntang Rencana Ker.ja, Rencema Ker.ia Ltma Tahun, Rencanu Ker.io Tahunan dan Bagan Kerja Llsaha Pemunfaatan Husil Hutan Ka1'tt Pada Hutan Tanantan ('Kpts I5l/2003'),, T6

f)akwaan Kcsatu schagaimana diakui scntliri olch Pcnuntut lJmum dalam Prinrai hpl

l8 s/d l9

""""padahal dan Subsidair hal 38, yang menyatakdn:

sesuui kekntuan Kepulusan Menleri Kehulanan No. I5l/Kpts-ll/2003 T',ahun, ranggal 02 Mei 2003 tentary4 Rencana Keria, Rencana Kerja Lima

llutan Ilcncana Karja Tahunan dan Ba11an Keria Llsaha Pemanfaatttn llasil untuk Kayu P ada Hut an Tanoman, Tertlalew a I idak mempunyai kew enangan melakukanl'enilaiantlanPengesahanUBKTUPHHKHT.,' Adapun Keputusan Menteri Kehutanan lainnya juga Peraturan Pemerintah No. 34 Tahwr 2002, pada pokoknya adalah berkaitan dengan penerbitan

IIJPHHK-HT. sehingga tidak relevan untuk didakwakan karena dalam perkara ini Terdakwa selaku Gubemur Riau tidak mencrbitkan IUPTIFIK-I{T.

4.3. bisamping itu pula Penuniut

Umum mendakwa Terdakwa dengan Peraturan

Menteri Kehutanan No. P.43lMenhut-1V2005 tanggal 26 Desember 2005 tidak adalah inkonstitusional, karena Peraturan Menteri Kehutanan tersebut pada dapat diberlakukan retroaktif terhadap peristiwa yang berlangsung bulan Februari s/d April 2004 dan bulan Mei2004 ketika Terdakwa, selaku

Gubernur Riau mengesahkan

BKUPHHK-IIT atas nama 8

(delapan)

perusahaan yang areal kerjanya berada di wilayah Kabupaten Pelalawan <ian 1 (satu) perusahaan yang berada

di Kabupaten Siak'

Dengan demikian, sebagai akibat dari dakwaan yang mendasarkan pada ketentuan di bidang kehutanan yang tidak relevan dengan perbuatan Tefdakwa adalah surat dakwaan harus batal demi htrkum5.

Pcnuntut Umum Mengaburkan Peristiwa yang Berkaitan dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Riau, Syuhada Tasman, kepada l\{enteri Kehutanan

5.1.

l8 dan Subsidair halaman menyatakan: "lr. Syulzada Ta,sman atas

Dalam Strrat Dakwaan Kesatu Primair halaman

37 sld 3li, yang pada ptikokr.rya

permohonsn penilaiun tlan pengesahan IJIIKT' Lll'IIHKHT ,...... Kentudiatt 77

meminta petunjuk ke Dcrytrlcmen Kehutanan

RI mengenai soh alau

tidaknya perizinan IUPHIIKHT' di Propinsi Riau,

lant

kemudian dihalas

oleh Menteri Kehutunun yung intinya Surat Keputu.san (SK) IUPHHKHT' yang ula di Propin.si Riau dinyatakan tidak sesuai dengon ketentuan yang be

rlaku .........d.s|. "

,-2. Kami

meragukan bahwa surat dimaksud benar-benar ada, karena

identitasnya yaitu nomor, tanggal surat dan perihalnya tidak disebutkan

dalam dakwaan- Apa masalahnya,

jika

Penuntut Umum secara terbuka

menyebutkan secara jelas identitas surat dimaksud?

Mcrrguraikan dakwaan sebagaimana tcrsebut

di

atas adalah sama saja dengan

mengaburkan peristiwa yang sesungguhnya terjadi, atau Surat Dakwaan disusutt secara tidak jelas dan kabur schingga mengakibatkan surat dakwaan harus batal

demi hukum.

6.

Pcnycbutan Tcmpat Kcjadian Pcrkara yang Tidak Cermat.

Dalam Dakwaan Kedua Prin:air halaman

4l

dan Subsidair halamdn 53

menyebutkan ada sejumlah' tempat kejadian perkara tindak pidana dalam hubungann ya denganpenerimaan uang oleh Lukman Abbas dari kontraktor, yaitu:

Hotel Sheraton Bandara Soekamo Hatta Tangerang Kamar 1208, rumah dinas Gubemur Riau Jl. Petala Bumi Pekanbaru. Lobhy Hotel Sultin Jakarta Pusat.

Selanjutnya menurut f)akwaan Kedua Primair dan Subsidair disebutkan bahwa Lukman Abbas menerima uang umg dari PT. Adhi Karya sejumlah USD 427,704.00 atau setara dengan Rp. 3.900.000.000,00 bertempat di Hotel Sheraton

Bandara Soekarno Hatta l'angerang Kamar

1208. Lukman Abbas Main

Stadiunr

Waskita Karya

di Hotel

nrenerinra uang 5g:junrlah Rp. 2.749.50A.000.00 dari KSO

PP-ADHI-WIKA dan I{p. 225.000.000,00 dari

PI.

juga

Sheraton Bandara Soekarno l{atta. Disebutkan pula dalam dakwaan tersebut

pcncrinlaan uang

olch Said Faisal Ajudan Tcrdakwa scjumlah Rp.

509-000.000,00 dari P'I. Adhi Karya bertempat

di

J1. Petala

Bumi Pekabaru.

Scdangkan untuk pcnerin"raan uang yang US$ 200,000.00 dari

Adji

Satmoko

diserahkan kepada Lukman Abbas di Parkir'l'imur Senayan. Namun demikian,

baik dalanr f)akwaan Kcdua Primair maupun Subsidair tidak mcnycbutkan tentang adanya peristiwa berupa penerimaan uang di Lobby llotel Sultan Jakarta Pusat. Kami tidak memahami apa maksud Pcnuntut Umum nrenycbutkan dalam

dakwaan adanya tempat kejadian perkara

di

Lohby Hotel Sultan Jakarta

Pusat?? ?

Penuntut Umurn secarajelas telah bertindak tidak cermat datam menyebutkan

tempat kejadian perkara di Lobby Hotel Sultan Jakarta ltustit, yang notabene tidak ada sangkut nautnya dengan perkara ini. Ketidak cerrnatan dalam dakwaan yang mcnyebutkan tempat kejadian perkara-padahal sebenarnya tempat kejadian perkara terscbrlt tidak ada relevansinya dengan perkara ini mcngakibatkan surat dakwaan harus batal demi hukum.

7.

Dakrvaan Tidak Ccrmat dalam Mcmbuat Perincian Sehingga l\{encapai jumlah US$.850,000.00

l)alam Daklwaan Kedua Primair halaman 49 dan Subsidair halaman 6l menyebutkart: "Setelah uang terkunzpul seluruhnya sejumlah kurang lebih USS 850,0A0.00 ^relanjutrrya i,ukman Abhas poda tanggctl 24 Fehruari 2012...... d.st.l'

Uang tersetjut kemudian diserlhkan kepada Anggota DPR Kahar Muzakir. Yang hendak ditekankan dalam Keberatan ini adalah bagaimana adal-muasal sehingga bisa terkumpul uang sejumlah US$ 850,C00.00??

Sebagaimana bunyi dakwaan, I.ukman Abbas menerima sejumlah uang dari:

(i) P'r. Adhi Karya sejumlah usD 427,700.00 atau setara dengan Rp. 3.900.000.000,00 (berarti I us$ sctara dengan Rp.9.il9,-), (ii) KSo Main Stadium PP-ADHI-WIKA sejumlah Rp. 2.749.500.000,00 (setara {/s..$ 301,513.0q (iii) P'f. waskita Karya Rp. 225.000.000,00 (,setur.u us$ 24,673.00).

Kalau uang yang diterima l,uknran Abbas tersebut dijunilahkan yaitu US$ 1-9

;i

427,700.00

|

tJS$ 301,513.00

+

LJS$ 24,673.00 nraka hanya

\

bcrjumlah US$

sebzrtryak uS$ 850'000-00- Lantas )53,886.00, yang berarti tidak mencapai

darimana Pcnuntut l)mum mcnyimputkan bahwa uang yang sudah tcrkumpul adalah l-iS$ 850,000,00???

IJahwa uang scjumlah US$ 850,000.00 tcrscbut di atas tidak tcrmasuk atau

Adji terpisah dengan uang yang sejumlah US$ 200,000-00 yang berasal dari yang US$ Satmoko, hal mana scsuai dcngan Dakwaan disamping menyerahkan 850,000.00 tersebut, Lukman

Abbas atas permintaan tambahan dari Kahar

Muzakir juga menyerahkan US$ 200,000'00 tcrsebut'

Balrwa dengan demikian Dakwaan perkara

ini telah disusun secara tidak

cermat yaitu fidak memperinci secara benar uang yang diterima oleh Lukman r\bbas sehingga bisa mencapai sejumlah LJSS 850,000.00" oleh karena itu surat dakwa:rn harus batal demi hukum'

g.

Kctidakccrmatan dalam Dakrvaan Tcrdakwa Rusli Zainal Dikaitkan dcngan Dakwaan Lukman Abbas

Bcrkaitan dcngan l)akwaan Kcdua, perkara yang didakwakan kepada 'I'erdakrva Rusli Zainal adalah sama persis dengan yang didakwakan kepada I.ukman Abbas, yang terlebih dahulu diputuskan oleh Pengadilan Tindak ?idana Korupsi pada Pengadildn Negeri Pekanbaru. Karena sama persis peristiwanya, maka seharusnya tidak terjadi perbedaan antara kedua pe'tkuta dimaksud. Pada kenyataannya terdapat perbedaan-perbedaan yaitu sebagai berikut

:

Dalam Dakwaan Terdakwa Rusli Zainal disebutkan bahwa yang mengantarkan surat No : 902/DISPORA/42.28, tertanggal 02 November 201I adalah Lukman Abbas sendiri kepada Kahar Muzakir digedung DPR RI (Dakwaan Kedua Primair hal 44 dan Subsidair hal 57) sedangkan menurut

I)akwaal Lul..man Abbas discbutkan bahwa Lukman Abbas mcnitipkan

surat

20

I

I I I

I

I

t\

rcrscbut kcpada Wihaji alias

Aji alias Acin sclaku Asistcn Pribadi (Aspri) Kahar

/

Muzakir.

1'crjadi pcrbcdaan waktu mcngcnai pcrmintaan dana olch Kahar Muzakir

yang disebutkan didalam Dakwaan l{usli Zainal dengan Dakwaan l,ukman Abbas. f)imana mcnurut Dakwaan tcrhadap Rusli Zainal pcrmintaan dana olch

Kahar Muzakir terjadi pada saat bersamaan dengan ketika Lukman Abbas mcngantarkan surat No : 902/DISPORA/42-28, tcttanggal O2 November 201I (Dakwaan Kedua Primair hal 44-45 dan Subsidair hal

57)

sedangkan menurut

f)akwaan Lukman Abbas permintaan dana oleh kahar Muzakir terjadi satu minggu setelah Lukman Abbas mengantarkan surat tersebut kepada Wihaji alias

Aji alias acin selaku Asisten Pribadinya Kahar Muzakir-

.

Perbeclaan lainnya adalah.mengenai orang yang mengantarkan surat

No

:

90iiDISPORA/42.28, tertanggal 02 November 201I kepada Kahar Muzakir, yangmanadidalam Dakwaan Rusli Zainal disebutkan bahwa yang mengantarkan surat tersebut adalah Lukrnan Abbas kepada Kahar Muzakir (Dakwaan Kedua

Primair hal 44 dan Subsidair hal 57) sedangkan menurut l)aku'aan Lukman Abbas disebutkan .yang mengantarkan surat tersebut adalah Lukman Abbas dcngan mcnitipkan kepada Wihaji alias Aji alias Acin selaku Asis"en Pribadinya Kahar Muzakir.

Ketidak cennatan dalam menyusun l)akwaan f)akwaan Terdakwa Rusli

Zainal yang nbtabene sama persis dengan Dakwaari Lukman Abbas, mengakibatkan Dakwaan harus

dibatalkan.

9. Kckeliruan Dalam Pcncrapan

t

Pasal 55 KUHP Tcntang Penyertaan

(Deelneming) Bahwa Sdr. Pcnuntut [Jntum dalam Surat Dakwaannya telah nrcn-iurtcto-kan

pasal-pasal yang didakwakan dengan Pasal 55 ayat

(l) ke-l

KUHP yang

nrenumt teori hukum dikenal dengan delik Penyeftaan (Deelnentirzg). Dclik

j t

i

1

4

J

il\

l)cnycrtaan ini dapat diartikan scbagai tcrwujudnya suatu tindak pidana yang <lilakukan olch lebih dari satu or#g,yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya tcrdapat hubungan sikap batin dan/atau pcrbuatan yang sangat crat tcrhadap tcrwujudnya tindak pidana tersebut-

l>cn-juncto-an kcdua pasal tcrscbut dcngan Pasal 55 ayat penerapan pasal yang keliru dalam surat dakwaan

(l)

KLIHP adalah

ini, sebab Pasal 55 ayat (l)

KUH Pidana dcngan jclas rncnyatakan bahwa "Dipidana sehagai pembuat tindak

pidono:" mereka yang melakukon

(plegen), yang mcnyaruh

lakukan (doen plegen), dan yang turut serta melakukan (medeplegen); sedangkan dalam perkara pidana e quo, baik dalam perkara kehutanan dimana Ir.

Syuhada Tasman dkk dan dalam pcrkara PON dimana l-ukman Abbas dkk berada dalam kapasitas saksi dan bukan terdalinva, sehingga selunrh dakwaan l)cnuntut lJmum dalanr pcrkara a quo tidak dapat menggambarkan peran

-

peran

dari para pelaku tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai orong yang melakukan (plegen), yong menyurult lakukan (doen plegen), dan yong turut serta mel o k u ka n (medep I egen).

Karrri ientu sepenuhnya memahami mengenai kewenangan Penuntut lJmtul

dalam melakukan pemrntutan secara terpisah (splitsing) sebaga-imana yang dirnaksud autarn Pasal 142 KUHAP, akan tetapi Pasal 55 ay'at

justru dengan dicantumkannya

(l ) KUH Pidana dalam perkara a quo telah terbukti rnenyebabkan

kontradiksi antara uraian f)akwaan l-ukrnan Abbas sebagai saksi dalam pcrkara a quo. Sedangkan dalam perkara kehutanan, sama sekali

tidak tergambar dan

ditemukan adanya fakta hukum Terdakrva dalam delik pcnyertaan.

Splitsing dalanr suatu pengadilan tindak pidana korupsi adalah tidak tepat, bahkan bisa mcnutup siapa pelaku utamanya, sebab pemisahan perkara nrenyebabkan unsur penyenaan tidak terbukti. Penentuan siapa pelaku (pleger) dan nredeplegen (turut scrta) menjadi tidak jelas. Padahal, unsur penyertaan itu

harus dibr-rktikan karena

itu merupakan unsur delik. Jika tidak dibuktikalr

berarti unsur dakwaan tidak terbukti.

22

tt\

Rcrdasarkan hal -- hal tcrpbut diatas maka pcnggunaan pasal 55

KtlH piclana

oleh Sdr. Penuntut lJmum dalam Surat l)akwaan perkara aquo adalah penerapan pasal pidalla yang kcliru dan olch karcnanya Surat Dakwaan Sdr. lrcnuntut [Jmum harus dinyatakan tidak dapat ditcrima.

f)ari uraian Sdr. Pcnuntut Umum tcrscbut, jclas tcrlihat kcragu-raguan, kctidaktclitian dan tidak konsistennya Sdr.Penuntut Umum dalam n"lcnyusun surat dakwaannya, karcna Sdr. pcnuntut Umum tidak dapat menyebutkan secara pasti berapa jumlah uang yang dijanjikan atau yang diberikan, termasuk tempat dan waktu kejadiannya. Sdr. Pcnuntut Umum dalam

Surat Dakwaannya hanya menyebutk-an angka-angka yang bervariasi tanpa nrcrumuskan lebih lanjut berapa scbcnarnya dugaan uang yang akan diberi atau

'

dijanjikan.

Sdr. Pcnuntut lJmum mungkin akan bcrdalih dan mcnjawab kebcratan ini

telah masuk dalam materi pokok perkara. namun menurut hemat kami tidak dcnrikian karena scbaliknya Sdr. Penuntut Umunr tclah nrerinci, menguraikan nilai uang-uang tersebut. Apabila Sdr. Penuntut Umum tidak yakin dengan nilai uang yang katanya.akan dijanjikan atau dibcrikan sccara pasti, juga tempat an rvaktu kejadiannya, alangkah lebih elok apabila Sdr. Penuntut Umum tidbk perlu mengurai kann ya daripada meni mbul kan kcbi n gun gan pada diri Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut maka tidak terbantahkan

lali

bahwa dakwaan a quo

tidak cermat, tidak jelas dan ti{ak lengkap sehingga menurut hukum harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya adalah dakwaan yang

dinyatakan tidak dapat diterima.

Majelis Hakim yang mulia, Sdr. Penuntut Umum dan hadirin yang kami hormati,

23

III.

PEITMOIIONAN kami untuk menyampaikan sebelum kami menutup n6ta kebcratan ini, iiinkan lakon -ILAMI'ET' yang karni jadikan suatu frasc clari William Shakcspcarc dalam yaitu, "I will./ind where the inspirasi dalam pemcriksaan pcrkara terhadap Terdakwa

trulhishitle,thoughilwerehidindeed'wilhinlhecenlre"' itu : mari kita tcmukan Kita bertindak hukurn dan bcrbicara hukum, olelr karena

itu tersembunyi di tengah kebenaran yang tcrsembunyi, sekalipun kebenaran kegelapan.

ini kanli mcrrgajukan Bcrdasarkan hal-hal yang tciah diuraikan di atas, bcrsama 'Ierhonnat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana permohonan kepada Yang dan mengadili Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau yang memeriksa sebagai berikut perkara ini, agar berkenan nrernbcrikan Putusan dengan amar

:

1.

Meneiima dan ntengabulkan seluruh Keberatan ini;

2.

tanggal24 Menyatak-an surat dakwaan Penuntut Umum No. DAK-2912411012013 diterima; Oktober 2013 batal demi hukum atau sctidak-tidaknla tidak dapat l-\j

. 3. Memulihkan hak Terdakwa H.M. Rusli Zaenal tersebut,daiam

kedudukan,

kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;

4.

Rurnah Tahanan Memeriptahkan agar Terdakwa scgera diketuarkan dari tahanan Negara Klas II Pekanbaru;

perkara ini; 5. Memerintahkan kepada Penuntut [Jmum rnelaksanakan penetapan

6. Membebankan biaya perkara nrenuntt hukum-

24

i i1

el bono, mohon putusan yang Bilamana Majclis llakimr.bcrPcndapat lain. ex ucqu| seadil-adilnya.

Tcrimakasih atas Pcrhati

an

nYa'

Pekanbaru, 6 NoPember 2013

Hormat kami.

Tim Penasihat Hukum'fcrdakwa H'M Rusli 7'ainal

?\.L

ocsilo Aribowo, SH-, MH., MSi-,

urwbffi Budi Harman, SH.,

f)ahlian, S.Ip., SH., MH.,

23

Nasrullah AMullah, SH.,