memori pk arwin

ITAilTOR III'IN'U

ZULISFLI ilAsUTIOT{ & REI{AI{ 'i ?=

AdYokat & B*'nsultan Hukum

.ffi

Jl. Nibung II No. 56, .Medan, 20112 Indonesia Ptrone {06U 4L57782, Fax (f}61)a576930 Email : zul-rrst sh@5rahoo.com

Kepada Yang Terhormat, KETUA MAIII(AMAH AGUNG R.I

diJAKARTA.

...

Melalui : KETUA PENGADILAN NEGERI I{ELAS I-A Pekanbaru

Di-

Pekan Baru.

Hal

:

MEMORI PENINJAUAIT I(EMBALI ATAS PUTUSAI{ PERIGRA PIDANA Reg. No. tolPtd.Sus/2Ol I/PN-PBR a

Tanggal 22 Desembet 2OL2.

Dengan Hormat, Yan[ bertanda tangan dibawah

ini

:

..

1. Ir. zlIr,IKIFlLr NASUTION, SH.MH. ' 2. FAISAL SAIDTSH. 3. ROTUA GIILTOII,'SII. r',' :i , i - ' ,. , 4. HARYAIII NASUTION; SH.

,

Advokat-Advokat / Konsrrltan Hukum pada ,, ,' .', : : ' Kantor Hukurn , r-.

ZVLKJTFLI NASUTION & REI(AN

berkantor di Jalan Nibung II No.56 Medan, Tel. (061) 4157782, Fax (061) 4576930, Email : zul nstsh(4ahoo.com bertindak baik bersama-salna maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April z}L2,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Hukum klien kami yang bernama

:

Na-ma lengkap

H. ARWIN AS, SH.

Tempat lahir

Bengkalis

Lfmr/r-nq8rnl l,ahir *lhfu Urn-"-;-

59 Tahun/ 10

Juni 1952

Laki-laki Negaraan

Indonesia

Jl. Raya Kecik No. 3 Siak Sri Indrapura atau Jalan Singgalang , Pekanbaru.

Agama

: Islam

Pr:kcrinatr

r Ms"ntnn ISuPnl"i $ink,

lS*

Pencllellkn,n

L

pefkara Pidana Reg. No. dan oleh lo/Pid.sus/2O11/F3{-PSR b*s"status sebagai Terdakwa

1. Bahwa klien kami tersebui

;.:r,;i"'ii'il

pgngadilan Negeri Kelas ' ,", i)ekan Baru pada tanggal 22 Desember 2011 berikut : telah diperiksa dan diL:. "ri'dengan amar putusannya sebagai

terbukti secara sah dan ...,,diqiyakink3ni;bersalah melalmkan tindak pidana KoRUPSI SECARA

1). Menyatakan Terdakwa H.ARWIN AS, SH. Tetah

BERSAMA-SAMA;

2), Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena penjara selama 4 (emPat)

tahun;

itu dengan pidana

'

3).Menenapkanmasapena!.r4nanyangtelahdijalaniTerdakwa dikurangkanseluruhnyadaripidanayangdijatuhkan; 4]'. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan; sebesar Rp' s). Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda tidak dibayar 2OO.oOO.OOO,- ( dua ratus juta rupiah ), apabila denda diganti (subsider) dengan pid.ana kurungan selama 2 (dua) bulan; sebesar Rp' 6). Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti juta rupiah) ditambah us $ 85O.OOO.OOO,-(delapan ratus lima puluh 2OOO.- (dua ribu dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan apabila Terdakrva tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam r*,aktu 1 (satu) bulan sesudah perkaranya memperoleh putusan pcngaclilan yang berkekuatan hultum tctap, mokil hut'ltr l-rcttclttttyit akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; =1. Menetapkan borang-bararlg bukti ben-rpn :

Tunai sebanyak Rp. 3OO.OOO.OOO,- (tiga ratus juta rupiah) 2010 (BI3]rang dislta dari SUNARIYO pada tanggal 25 Februari

{1,}. uang

7s$y,

seba,nyak Rp.20o.ooo.ooo,- (dua ratus juta rupiah) (BB-799); , yang disita dari lSuNARIyO pada tanggal 26 April 2010

(2l.uang tunai

::

DiramPas untuk Negara Barang b,uk"tt benlPa

:

:

(3). Surat K*putusan Menteri ll:i:iam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor ',.3L24-i?4 t:Lhun 2001, dan seterusnya sampai dengan nomor (llz2lyaitu padri hal -nan 363 sampai dengan halaman 467 putusan pengadilan Negeri itelas I-A Fekan Baru Register Perkara

\

No. 1O/Pid"Sus/2O1IIPN-FSR tersebuU , g).. Mengkr.rkum i. . iakwa ,"tembayar biaya perkara sebesar Rp' 10'000'-

,

(sePti

r'ibu n-rnrnh)'

2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbam Register perkara No. 1OlPid.sus/2O11/PN-PBR tersebut telah diajukan dan 201 1' sesuai dimintakan permohonan Banding pada tanggal 27 Desember dengan akta permohonan Banding Nomor: 09/Akta,Pid'Sus/ 2OIl I telah dicabut PN.PBR, dan kemudian.terhadap permohonan Banding ini pada tanggal 17 Januar{ 2011 dengan Akta Nomor: O9/Akta,Pid'Sus/

2OII/PN.PBR, dan Klien kami H.ARWIN AS,SH. telah melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A, Pekanbaru Register Perkara No' 10/ Ptd.s ns | 2oLu PN-PBR tersebuq

3. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Klien Kami H.ARWIN AS, SH. tanggal 3O April 2O12,

cian

lirlrrll lA I'r:l<rttt Baru No 0l /t lrt susllsl{/2012/l'N,FBI{ tnnggnl 03 Mci :tOl?, tct'ttyttltt

tclrlr

clielrrftnplcnn prrelrr l(elrturitcrulr.u-t l)etrgrrc'lilr,rtt Ncg',eri

klien kami H.ARWIN AS, SH. tidak sependapat dan sangat keberatan serta menolak dengan tegas terhadap penerapan hukum Pulusan Pengadilan

Negeri Kelas I-A Pekan Baru dalam Register Perkara No' lo/pld.Sus11ALL|PN-PBR tersebut, dan selain itu adanya bukti baru tlfOVOEUl. serta disamping itu juga putusan tersebut tidak didasarkan pg'da pertimbangan hukum yang benar yang didasarkan pada fakta-fakta

persidangan melainkan hanya melegitimasi surat dakwaan dan tuntutan Ilbnunnrt Umum, serta tidak menerapkan cara-cara mengadili yang benar sUsgaimana gimaksud dalam pasal 160 ayat I huruf c jo. Pasal 185 ayat

, .l WipT:Undang-Undang

No 8 tatrun 1981 maka oleh karena itu

Futusan Pengadilan Negt: i Kelas I-A Pekan Baru Register Perkara No. lolpid.sue | 2ot1 / PN-PB].I tersebut haruslah DIBATALI(AN;

4. Bahwa adapun r,"LA'IAItr-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI terhadap putusan Pengadilarr Negeri Kelas I-A Pekan Baru dalam Register Perkara No, 1olPid.Sus/2(31l/Plf'PBR tersebut, kami ajukan dalam MEMORI PENINJAUAN KEI\tBAr,i rni disusun dengan aiasan-alasan hukum berdasarkan pasal 1263 oY':i1 2 KUHAP sebagai berikut

.:. BAB-I:

KEAL:

}:A

iIU; YANG MENIMBULKAN DUGAAN

BAI.I:"JA JIFIA KFADAAN

i\

:

lU fill- ilc

ITU SUDAH DIKETAHUI

PADA

BF:RTANGSUNG' HASILNYA AKAN BtrRUPA

PUTUSA: i,IIBAS ATAU PUTU$AN I,NPAS

*

KUAT,

DN

RI

SI'GAI,N

TUNTU'|AN HUKUM ( NOVOEM ); BAB-II: KEAI] ,{Iq SEBAGAI DASAR DAN ALASAN PUTUSAN YANG TEL,*l} TERBUKTI ITU, TERI'IYATA TELAH BERTENTANGAN SNTU DENGAN LAIN;

.i. BAB-TIi:

HUKUM PUTUSAN TERSEBUT DENGAN JELAS MFJMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN MAJELIS HAKIM

PF:O'IERAPAN

ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA;

*

.BAB-IV: KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.

BAB-I KEADAAT{ BARU YA}IG MENIMBULI{AN DUGAAII KUAT, BATIWA JII{A reADAAN ITU SUDA}I DII{ TA}IUI PADA WAKTU SIDAI{G BERLAIYGSUNG, BERUPA PUTUSAIY BEBAS ATAU PUTUSAT{ LEPAS DARI EASILITYA AKAil : - SEGALA TUNTUTAMUKTTM { NOVOEM I :

il il

t il

t

{ "

II

#!

f fr,

lNl

1) Bahwa Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung hasilnya akan bempa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan

hukum terhadap Klien kami H.ARWIN AS, SH. dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru Register Perkara No. 1O/Pid.Susl2Al 1/PN-PBR tersebut, yaitu kami mengajukan Salinan

I

R.l

No. 746 KlPid Sus/2OOg tanggal 3 egushl>2{09 dalam perkara H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH. sebagai putr-rsan Mlhkamah Agung

bukti baru ( Nov'.r*m ) dalam Peninjauan Kembali terhadap putusan

.,

tersebut;

'

2) Bahwa d.nlam p :tusan Mahkamah Agung R.I No. 746 K/pid susl2009 tanggal 3 Agustus 2009 dalam perkara H. TENGKU AZMUN JAAFAR, sH

pada hak:man

135

1 sampai dengan 1368 telah mempertimbangkan

keberatan yang dilakr ikan oleh PT. Mitra Hutani Jaya dan PT. Satria *Agung, yang Perkasa mengajukan Io (sepuluh) alasan hukum ke Mahkamah Agung R.I, dari 10 {sepuluh} alasan hukum tersebut ad,a 2 (dua) alasan, hukum yang pada pokoknya sama dengan perkara Klien

kami H.ART$/I}; f.iri, $H. dalam Putusan. Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekantr*i-;,r Register Perkara

No. 1O/Pid.Sus/2Ol 1/PN-PBR tersebut

yaiiu

? Bahuta'd"ari 15 $itma belas) ruPHHK-HT Aang diterbitkan Bupati Pelalawa.n.' ,.sebagaimana : dakwaan Penunfut (Jmum (delapan)

B

diantarangal |termasuk . Pemblwn, tceberatan telah memperoleh uerifikasi daritMenton Kettatanan R,.I sesuai dengan prosedur d.a6 tata cara d.alam Perntenhitt::.; No. , p.05/ Menhut-Il/ 2005 jo. permenhut No. p.o1/ Menhut-

II/2006 teitang uerifikasi ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kagu pad.a Hutan AIam dan atau pada Hutan Tanaman Vang d"iterbitkan oleh Gubentur atau Etupati/Walilcota '(eopg terlampir). Bahkan kemud.ian ruPHIIK-HT .!an7 diterbitkan Bupati sebelumnga diperbaharui dan digantik:an d.engan SK Mentei Kehutanan R.I, hal mana menimbulkan imptikast bahwa secara guridi.s penerbitan MPHHK-HT bagi pemohon lceberatan telah tepat dan benar menurut hulum kehutanan, sehingga lceputusan otoritas tertinggi bidang kehutanan tersebut merupakan diskresi gang tidak tepat dinilai/diuji oleh pengaditan pid.anna. Demikian wlq lcepufitsan Pengadilan Tinggi aang mengqmaratakan ke j S perus alwan ters e but s ang atlah tid ak b erke ad.ilan, karena s e akan ak an I

-

tidak menglwrgai / mengakui upava / niat baik perusahaan Aang telah twengajukan uerifikasi bahkan telah memperoleh pengesahan d.ari otoitas tertinggi bidang kehutanan atas rupHHK-HT aang diperolehnya. sehingga terlccsan pihak Aang telah taat hulstm d.alam mengiktti proses uerifikasi

tidak memperoleh perlindungan hulwm maupun kepastian hukum.,, dan alasan selanjutnya yaitu : " Kepmenhut No. io.I/ Menhut-Il/ 2ooo dan Kepmenlut No. 2L/Xnfn/2OOj tidak memiliki kelstatan mengikat begi Penwhon

Xe@

836'alfuta,. 7 M

pertimbangan putttsan pT Tipikor halaman wlahatoh l-S t:rntcnhn,-t,t ttona-,L

pemohon keberatan) belum memenuhi ketenfiian Kepmenhut No.10.1/Meinhut-Il/2000 dan Kepmenltut No. 21/Kpts-II/2001.

Pertimbangan mana menurut hemat Pemohon Keberatan tidaklah tepat,

-

karena keberadaan kedua Kepmenhut tersebut sebagai pedoman bagi Kepala Daerah dalam menerbitkan IUPHHK-HT ( bersifat mengikat bagi Kepala Daerah) dan bukan mengikat bagi publik termasuk pemohon

.,

keberatan. Terlebih keberadaan kedua Kepmenhut tersebut hinggasaat ini 1

belum pemah didafiarkan dalam Berita Negara, Aang seeara guridis berakibat tid.ak memiliki,kelqatan mengikdt bagi publik. Selain itu juga Kepmenlant mana hangalah merupakan KTUN Umum bukan termasuk

katagori perundang-undangan sesuaf Tap MPR tahun 2OOO

(

Aang

terendah adalah Keppres dan Perda ) oleh karenanga keberadaan kedua Kepmenhttt tersebut secara guridis tidak dapat dijadikan dasar dalam

memidanakan (memerintahkan perampasan) bagi Pemohon Keberatan selalu pihak swasta/ publik. Bahuta demikian pula bila mengaal Perund.ang-und.angan diatasnga, dalam hal ini UU No. 41 iahun 1999 dan PP No. 6 tahun 1999 (tercantum dalam konsideran kedua Kepmenhut)

tertihat bahwa krite:ia hutan tanaman Aang diatur dalam kedua Kepmenhut justru bertentangan dengan undang-undang Vang diatasnga.

Dimana dalam Penjelasan umum (bagian tJmum) W No.41 tahun 1999, kriteria areal hutan tanaman dipioritaskan pada hutan Alam tidak produktif, sedang pada pasal 12 PP No. 6 tahun 1999 kiteria hutan tanaman berad.a pada areal Vang tidak dibebani hak. HaI mana bertentangan dengan isi kedua Kepmenfutt Aang mengatakan areal hutan tanaman berada pada areal Non ltutan ( semak betukar, padang alang-

alang, dan tanah kosong ). Kedua Kepmenhut tersebut secara substansi

justru telah bertentangan dengan undang-undang diatasruta dan karenanya 86c;a.ra lt,u.ltu"rn, l,klctk merndlCki kekurilan. rnuttlikttl, tt:rlt,ltilt Iiht dipergunakan untuk memidanakan (merampas hasil kagu) Pentel'tort keberatan. Bahwa dalam perkembangannAa Menteri KeLuttanan sendiri

telah mencabut kedua Kepmenhut tersebut secara bersamaan melalui Kepmentutt No. 32/ Kpts II/ 2003 tanggal 5 Februari 2Affi FopA terlampir),

sehingga dalam kontelcs pidana seharusnga

diterapkan

Icetenfuan"/ perafiiran Aang menguntungkan sebagaimana petnberlakuanz

ctzas transitpmVa dala7n pasal 1 agat 2 KUHPktarLa."

1 I

3) Bahwa terhadap ?..:isa.l: keberatan tersebut dalam putusannya Mahkamah Agung rt.I No. 746 Ki rlid sus/2009 tanggal 03 Agustus 2oo9 dalam perka. a H. TENGKU AZMUN JAAFAR, sH. pada halaman 1368 pada alinea 2 dan 3 telah mempertimbangkan dan menerima alasan keberatan

F

rnohon Keberatan sebagai berikut

:

* " Menimbang, b'zhwa +ekalipun surat lceberatan pihak ketiga tersebut diatas diajukc t dtluar alasan-alasan kasasi akan tetapi telah mengajukan kr lrqtan telah sesuai d.an memenuhi ketentuan (diajukan da'!nn; ,,:"nggang waktu) sesuai d.engan w 3 j tahun rggg Jo. llr.i N. ') tartun 2001, maka Mahkamah Agung berpend.apat bahwa permohonr.;, dapat dipertimbangkan d.alam konteks perlindungan huktm terhadap kepentingan pihak ketiga gang beritikad baik]'

* " Menimbang sebagaimana dikemukakan pad.a

prinsipnga

perampasan harta bend.a secara pidana sebagai tambahan (ad.ditional punishment) tid'ak bole*t, mengganggu / merugikan kepentirtgan pilrty. ketiga aang beritikad baih harus dimaknai bahwa sekalipun terha4ap

pittak ketiga selainnga tidak mengajukan keberatan, akan tetapi demi

lntktm pihak ketiga , lang ', beritikad baik perlu kepentingannya." "

ditindungi

..

4) Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung R.l No. 746 K/pid Sus/2O09 tanggal OB Agustus 2009 dalam perkara H.

TENGKU AZMUN JAAFAR, sH. dapat dimaknai

dari ls perusahaan yang Kabupaten pelalawan, g (delapan)

mernperoleh IUPHHK-HT di Perusahaan pemegang IUPHHK-HT yang telah dilakukan verifikasi mendapat perlindungan dengan kuatifikasi beritikac baik; ;

I

l

5) Bahwa jika dihubungkan dengan perkara Klien kami H.ARWIN AS, SH. d*11* h:tusan Pengadilan Negeri Kelas I-A pekanbaru Register perkara No' 10/Pid'Sus/2o11/PN-PBR tersebut maka dari seluruh perusahaan

yang telah mendapat IUPHHK-HT dari Bupati siak, sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut umum telah memperoleh verifikasi dari Kemeqrterian Kehutanan yaitu :

i' er

\

)

uauonar Trmber and Forest product mendapatkan surat

kfutusan tentang Pemberian Hak Ijin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) dari Bupati Siak

Li

'l

i

dengan . unat Keputusan Bupati Siak o6lrrrpHHKr nr2wg/

Nomor: tanggar 3 Febmart 2oo3 tentang pemberran

Hek IUpHHK-HT seluse + 9.200 (derapen di Kabupat.*- stak ditandatangani rrbu du' rntuef hcktar H. ARWIN As, sH, telah diperbarui '- i Menteri h"ehutanan R.I yaitu izin yT.Nasional Timber And Forest r lduci, ..lengan Surat Keputusan Menteri Kehutan No. sK2r /Menh. t-rr/2ao7 ta::;,;,,;mt 0s Januari 200;, *;;;, Kepurusan Menteri Kei fanan No. rK2l/Menhut _rr/2oor tanggal os Januari Q.OO7, rrlLii<;-; uerraku Fr.: ;"k tanggar 3 Februari 2003,

merupakan penguatan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: O6lIUpHHIKltt/ZG*B raaggal B F.ebruari 2OO3; ii' pr. seraya sraxnber r,,estari mendapatkan IUPHHK_HT

berdasarkan Keputusan Bupati siak, Nomor: o3/IupHH:KlllzOOg tanggal 27 Januari zoog tentang pemberian Hak Ijin Usaha pemanfaatp.n Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas r16.g75 Ha di Kab. Siak .' rr Uin pT Seraya Sumber I Ir4en reri lretrutanan R, r, dengan No' sK22/Menhut -itlzooz tanggal 0s Janua ri 2oa.,dan dinyatakan 27 Janua!, 2oos, merupakan verfikasi Keputusan :::1":: jâ&#x201A;Źiak

il ;JJr::;T::f iffi::

''::::o'*siak' 2003;

Nomor: o3lrupHilxttt2oos tanggar

2z Januari

iii' pf'

Bina Dayd Bintara memperoreh surat Keputusan Bupati siak Nomor ozrrv'.*H*rrr2oo' tanggal ro Januari 2oo3 tentang Ijin Usaha pemanfaatan Has' Hutan Kayu (IU'HHI{) Hutan Tanaman seluas * g.O0O Ha di Kabupaten Siak r }lang ditandatangani oleh Bupati siak H. ARwrN As, sH. terah aiu.rnriu"' ;;-;menterian Kehutanan dan diberikan surat Keputusa" ,.;;.; il;;T"" sK6a/Menhut-rr/2007 tanggal 23 pebruari 2007

, berlaku sejak tanggal lg Januari 2003 Keputusan Januari

dan dinyatakan

merupakan verfikasi Bupati siak, l\Iomor: ozllvrln]HjKluzxxg tanggal 1g

2OO3:

iv' PT'BaIai Kayang Mandiri menerima surat Keputusan No. o4/rupHHK/rr/2o03 tanggar 03 Februari 2003,

ten;;;;"

usaha Has' Hutan Kayu (IU'HHK) Hutan Tanaman di siak,

Pemanfaatan

vans ditanda tangani oreh Bup"r, *,"u1^0",, tcralr oreh Kementerian Kehutanan dan diberi surar Keputusan llrnnli:iKehuhnan fenteri No. sK2'/Me nhut-Il/2ooz tanggar 05 Januari

T5o::i"n

2w7 dan Uin dinl"atarran berlalm sejak 03 Februari 2003, menrpakan verlikasi dari Keputusan Bupati siak, Nomor: v.

li

|i ir

O4IIIIPHIil,K,|[U2(X)3 tanggal,0S tr ebruari 2OOg. FD- Rimba Mendau Lestari, menerima surat Keputusan O5/IUPH

HK/lI/2oo3, tangga' 3

h i

Nomor : Pebruari 2oog tentang pemberian

i: ir

j,;

Hak IUPHHI., Huta'r tar irn?an kepada pr. RIMBA MANDAU LESTARI ',,.r"ras * 6..,t0U hektar di Kabupaten $iak yang

'l

dttandetang"ini oleh f'1, ;'r,RWIN, A.S., gH. Dan tiin tersebut telah divorilikasi dan dipe:-i.rxrui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutan

No.

sKss2/Me': i: rt-ll/ 2006 tanggal 22 Desember 2006, dan dinyatakan mui:*i berlaku sejak 03 Februari 2oos, merupakan

verfikasi dari Surat Keputusan Bupati siak,

rvomor:

OS/IUPHHK/:[/2OOg tanggal OB Februari 2OOO. 6l Bahwa oleh karena dalam putusan perkara Klien kami H.ARWIN AS, SH. dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru Register perkara No. lolPid.sus/2Oll/pN-pBR tersebut pada haraman g44 sd. 34s pertimbangan hukumnya menyebutkan:

'

Menimbang, bahwa rangkaian 'perbuatan Terdakwa menerbitkan IUPHHK-HT telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diterangkan ahli NASRUL wATHoN, Ak dari BpKp dalam persidangan perkara ini sejumrah Rp.3or.653.7g9.o9r,gg (tiga ratus satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta tu.luh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah koma delapan puluh delapan sen) yang berasal dari setelah

dikurangkan setoran propvisi sumber Daya Hutan (psDH) dan dana Reboisasi (DR), serta sebngaim&n& sllrAt nomor : $R- lc)17 /n6/01 /2010 lqltggsl l{J lJâ&#x201A;ŹcOml"ret' 2010 perihal lnpornn lrusil Arlrlir rlrrlirrr rirr;4r'r perhitungan kerugian keuangaR negara/ daerah clalam pcncr-bit*n lzirr usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK_ HT) tahun 2001 sd. 2o0g diwilayah Kabupaten siak kepada sejumrah perusahaan yang diikuti dengan penerbitan Rencana Kerja Tahunan periode 2OOg fRlfi) sd. 2OO7,

\

halaman 351 pertimbangan hukumnya menyebutkan : bahwa dari fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas,

telah' did{nva -,- merak.kan beberapa perbuatan

yang

I l ':

,t

I

{

t

t. !i

sebenarnya masing-ilr*sing perbuatan tersebut diancam dengan hukuman tersen<Iiri, 'yaitu dengan diterbitkannya IUPHHK-HT oleh Terdalara terhadap sdi:'i perusahaanpun sebenarnya sudah merupakan satu tindak pirl- ra yang diancam dengan hukuman tersendiri, karena

terpenuhinya ru& unsur

rr:':dak pidana korupsi yang didakwakan, akan tetapi pa;ur kenyataa:irrya Terdakwa menerbitkan IUPHHKHT

tersebut terhadap lima 1,rrlrsahaan. Dengan demikian penerbitan \.. kelima IUPHHKHT. tggs keJahatan. akan tetapi Terdakwa atas perbuatan-perbuatannya tersebut diajukan didepan Pengadilan secara bersamaan dalam satu surat dakwaan;

8)

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru Register Perkara

No.

10/Pid.Sus/2O11/PN-PBR tersebut tidak mempertimbangkan tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang telah diverifikasi dan diperbarui oleh Pemegang otoritas tertinggi dibidang Kehutanan yaitu Menteri Kehutanan R.I sebagai ltikad baik, sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung R.I No. 746 K/Pid Sus/2009 tanggal O3 Agustus 2OO9 dalam perkaia H. TENGKU AZMUN.nnf'ARl SH.

\.

e)

Bahwa dengan demikian jika keadaan sebagaimana tersebut diatas itu sudah cliketahui pada walctu aiclang bcrlangsung hnsilnya nl<nrr bcnrl:lr putusan 'bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukunr terhadap Klien kami H.ARWIN As, sH. dalam Putusan Fengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbam Register Perkara No. to/pid.sus/2o1I/pN-pBR tersebut;

iO) Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum bukti baru atau keadaan banr ( Novoem ) yang kami ajukan pada yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.l yang memeriksa perkara ini dapat menerima dan menjadikan dasar pertimbangan untuk melepaskan Klien kami H.ARWIN AS, Sg. dari segala tuntutan hukum;

\

\ \ l

l l

BAB -

II

KEAI'AAIY SEBAGAI DASAR DAIT ALASAIY PUTUSAN YAI{G TELATI

'TEnsuKTr rru, TERIryATA TtLl$r BtRTENTAt{eAt{ sATU

DENeanT

LAINITYA.

I.

PERTIMBANGAN HUKUM TPT,ETT BERTENTAI{GAIT SATU DEIVGAN I.,AINIYYA :

tr

- Pada halanm.n 338 alinea 3, 4 dan 5 Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekan Baru No. 1O/Pid.Sus/201 1/PN-PBR tersebut, menyebutkan : _

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalcrrn

Nc;ta

Pembelaannya mengatakan bahwa sebagaimana pendapat Ahli Dr. Chairul

Huda, SH, MH, mengatakan pendapat Ahli Prof. Muhammad Abduh, SH, yang mengatakan bahwa IUPHHK - HT yang diterbitkan oleh Bupati Siak suatu beschiking yang bersifat heteronom artinya izin tersebut baik dalam

proses penerbitannya maupun daya berlakunya tidak mutlak berdiri sendiri, izin tersebut tidak dapat dioperasionalkan atau diberlakukan tanpa '4. adanya izin operagional dari Dinls Keh3rtanan Propinsi Riau dalam bentuk Rencana Kerja,,Tahunan (RKT)

i ..

il

:

Menimbang, bahwa terhadap .pandapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis memandang bahwa Keputusan Pemberian Hak IUPHHK-HT merupakan dasar dari Penerbitan ijin operasional berupa UBKT dan atau

RKf, sebab kalau tidak ada terbit IU|HHK-HT maka tidak diterbitkan LJBI'.ff

dan atau RKT pada lokasi IUPHHK-HT tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa datam Nota Pembelaannya yang mengatakan bahwa bahagian huruf E angka 2 tentang Pelestarian Alam dalam lampiran Keputusan pemberian hak IUPHHK - HT adalah Kewajiban untuk membuat Enclave yang terdapat d.elarn Izin tersebut, Mqielis tidak sependapat oleh karena yang wajib di

Enclave adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-ll/2000 Pasal 3 ayat T yatg berbunyi, ,, bagian-bagian yang masih bervegetasi Hutan alam di dalam areal usaha Hutnn tanaman, di Enclave sebagai blok Konscrvasi lrr"rl.ul< r.lin<lnl<ur.r IElrgamanan oleh Pemegangrzin usaha hutan tanaman yang bersangkutan dari gangguan, sehingga dapat berkembang menjadi hutan alam yang

dalam

dalam hal mana juga diterangkan Ahli Dr. Ir. sugeng widodo

{ I

:l

t

I

t I

Bahwa periimbangan hukum tersebut diatas sangat nyata adanya pertentanga.n satu dengan lainnya, yaitu

:

l.l. Bahwa clisatu pihak Majelis Hakim mengakui Pemberian Hak IUPHHK-IIT mertrpakan dasar dari Penerbitan ijin operasional berupa UBKT dan 411;', I{KT, akan, tetapi disatu pihak tidak sependapat d,..:gan pendapat Ahli Dr. Chairul Huda, SH, MH, mengatakan pendapart Ahli Prcf. Muhammad Abduh, SH, yang mengatakan bahwa

]'ftf

..ang diterbitkan oleh Bupati Siak suatu beschiking yang $*irsifat hetelono* u:!i:-y1.rtttt tersebut baik dalam pro:es -" -':penerbitannya. m aupun, daffbeilakunyd;tidak mutlak berdiri sendiri ; IUFHI-IK

1,-2. Bahwa disatn pihak Majelis Hakim mengakui Pemberian Hak IUpHHK-HT rnerupakan dasd,dari Penerbitan ijin operasional berupa :inya'sebagai sebuah putusan, akan tetapi disatu pihak Majelis Hakim tidak mengakui maksud dari IUPHHKHT tentang bahagian huruf E angka 2 tentang Pelestarian Alam dalam lampiran Keputusan pemberian hak IUPHHK-HT adalah Kewajiban untuk membuat Enclave yarrg terdapat dalam lzin tersebut yang tersebut dalam lampirannya, Majelis telah menilai atau membantahnya dengan Keputus,an Menteri Kehutanan Nomor 1o.1/Kpts-ll/200o Pasal 3 ayat 7 yar:rg berbunyi, " bagian-bagian yang masih bervegetasi Hutan alam di dalam areal usaha Hutan

,

tanaman, di Enclave sebagai blok Konservasi untuk diadakan pengamanan oleh Pemegang izin' usaha hutan tanaman yang bersalgkutan dari berbagai gangguan, sehingga dapat berkembang menjadi hutan alam yang baik", dalam hal mana juga diterangkan e! Dr. Ir. Sugeng Widodo dalam Persidangan perkara ini, dimana yang menjadi dasar penilaian atau bantahan Majelis Hakim tersebut menrpakan pedoman Enclave yang terdapat dalam Izin tersebut yang tersebut dalam lamPirannYa;

MLJB,

Eliatrwa

disatu pihak Majelis Hakim mengakui Pemberian

ILJPHHK-HT merupakan dasar

dari Penerbitan rjin

Hak

operasional,

menlandung makna Majelis Hakim mengakui sebagai sebuah \

putu$an tata usatra Negara, akan tetapi dilain pihak Majelis Hakim Elat mengakui UBlff dan RKT sâ&#x201A;Źbagai iiin.operasional, padahal ijin

operasional Jia?'iii dinrarksrrd

oleh Majelis Hakim tidak

ada

diperintahkar: atau dirr.aksutiiair aAam Pemberian Hak IUPHHK-HT; Ashsa' Pada halan:an 337 tirlea ke3 dan halaman 338 alinea 1 Putusan *ogadilan Negeri Kel:rs I-A 'ekan Baru No. 1O/Pid.Sus/2011/PN-PBR tffiaruebut

menyebutkan

Dlenimbang, XNI.IPHHK-HT

:

bai I

lGlima

ke1"

perusa

l- i tersebut ;r*lrla menimbang huruf (b)

mmyi o bahwa dalar.n rangka F,r,;i,.,cirikan kepastian hukum dan agar pnfaatan hutan di 'rksai:.al(an sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undang:ln y,ng berlaku";

ilcrrimbang, bah'.',:l butir kedua belas keputusan-keputusan tentang kmbaharran IUPHHK-HT ke lima perusahaan tersebut mengatakan ncprusan tentang pemberian IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati SSnh

dimaksud tidak berlaku lagi;

&rilfrmbangan hukum diatas

jika dihubungkan dengan Pertimbangan

ffiuhrm pada halaman 339 alinea 2, menyebutkan : Mcrrimbang, baiiwa Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Tbrdafrsa dalam Nota Pembelaanlya dengan mensitir pendapat Ahli Dr. @uI Huda, SH, MH, mengatakan perbuatan hukum dalam bidang .terlebih h;*rrrranarl dahulu diselesaikan dengan peraturan aslinya yaitu [Jl@dang:undang nomor 4L Tahun \1999 tentang Kehutanan untuk mlrmncmtukan

predikat perbuatannya dan tidak dapat

langsung

Pasal 2 maupun pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun Ultttl mclainkan Undang-undang nomor 4L tahun lggg, yang berlaku

rnnnmmssunakan

ilddah Azas Lex specialis derogat sistematik derogat generalis, oleh karena Tmnn-k pidana kehutanan yang diatur dalam Undang-undang nomor 41 lM!fom f999 tentang Kehutanan tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan Uhldokma yang menerbitkan IUPHHK HT kepada lima perusahaan sehingga dalam hal ini tidak tepat menerapkan Azas lex specialis

fu%Et sistematik

derogat generalis;

pertimbangan hukum tersebut diatas sangat nyata adanya Ma Irtniangan satu dengan lainnya, yaitu I-Ir. *ry" disatu pihak M4jelis Hakim mengakui Pemberian Hak :

n 'P1iHX-HT dan pembaman IUPHHK-HT tunduk kepada ketentuan rsuhdang-undangan yang berlaku, dalam pembaharuan IUpHHKj

HT oleh-Menteri Kehutanan dan )rang menjadi dasar dari Penerbitan

pembaharut.

I ijin kepada pemsahaan-perusahaan dimaksud

adalah

Undang-undang teni.u.g Kehutanan, akan tetapi dalam pertimbangan berikutnya Ma-ielis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Ahli Dr.

chairul Huda, :iH, MH, mengatakan perbuatan hukum d.alam bidang kehutanan te: :bih riahulu diselesaikan dengan peraturan aslinya yairu undang-ur:dar:g na::nor 41. Tahun rggg tentang Kehutanan untuk menentukan predikat perbuatannya;

4,2- Bah*a

selain it'.r disatu pihak pertimbangan hukum Majelis Hakim mengakui ten:ang pembaharuan IUPHHK-HT, yaitu tentang butir kedua belas keputusan-keputusan tentang Pembaharuan IUpHHK-

HT ke lima nerusahaan tersebut mengatakan keputusan tentang pemberian IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati Siak dimaksud tidak berlaku lagi, akan tetapi tentang butir TIGA BELAS mengenai daya berlaku Ijin pembaharuan IUPHHK-HT tidak dipertimbangkan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim hanya bersiflat parsial (sepotong-sepotong) tidak diambil secara keseluruhan;

Bohra pertimbangan hukum pada halaman 333 alinea 2, halaman 340 e''tea ke 2 dan halaman 341 alinea 2, dihubungkan dengan Pertimbangan umurkl:m pada halaman g42 alinea ke 2 dan dihubungkan dengan ffimangan Saksi Agus syamsir pada halaman l2g s/d t3s, saksi m@erlvo, halaman 135 s/d 138, saksi samuel soengiadi pada halaman [34 s/d 140, saksi H.ASRAL RACHMAN,SH. pada halaman tSo s/d 158, smbqi supendi alias Teng {juan pada halaman 164 s/d 16s, saksi pINNA 1".1t4,il[GtrA pada halaman 173, saksi Merry pada halaman lz5 s/d 116,

uroMo pada halaman lg2 s/d 1g3, saksi surRISNo pada .h,rmriL,*man 183 s/d 185, serta dihubungkan dengan petitum paclei 111gka 7 ilmryrrsi putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekan Baru No. lg/pid.Sus/ $m,ilrsi

ANISA

JmlIl,"PN-PBR tersebut, sangat nyata pertimbangan hukum tersebut tidak

iMrcsuaian yaitu : s, 1- tsahwa pertimbangan hukum pada halaman g42 alinea 2 yang disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa dari rangkaian pcrbuatan

Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. ts5o.ooo.ooo,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah us $ \ tPO.- (dua ribu dollar Amerika Serikat), adalah saling bertentangan kArena dalam pertimbangan hukum pada halaman 333 alinea 2

Majelis Hakim menya.â&#x201A;Ź.kan penerbitan sK IUPHHK-HT pada bulan 1'anuari tahun 2ao3, sedangkan keterangan saksi-saksi hanya satu orang yaitu Agus syamsir dan dana yang katanya diserahkan adalah untuk bantuan M'fe i Musabaqah Tilawatil eur,an di Kabupaten siak pada tahun 2ctit, dan jika dihubungkan dengan petitum pada angka 7 (rujuh) Majeirs Hakim n. ,mutuskan merampas barang bukti berupa

uang T\rnai sebanyak Rp. 3oo.ooo.ooo,- (tiga ratus juta rupiah) yang disita dari SUNARIY* pada tanggal 25 Februari 2o1o (BB-798) dan uang tunai sebanyak Rp.2o0.ooo.ooo,- (dua ratus juta rupiah) yang disita dari suivARIYo p]da npfl 2o\o (BB-zee), dirampas S_les4z6 l:t untuk Negara; '

j _

,':

dari uraian tersebut sangat nyata pertimbangan hukum tersebut telah bertentangan satu dengan lainnya, sehingga pert]qbalg"l hu,fum yang demikian telah ilapat dikualifikasi tidak

ml*?- Elahwa

.:l

bersesuaian satu dengan'lainnya;

EE{TTilG

:

OPINION DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN:

Bahwa dalam Putusan pengadilap Negeri Kelas I_A pekan Baru No. lzotllPlY-PBR tersebut, terdapat perbedaan pandangan yang dalam disenting opinion oreh 2 (dua) orang Hakim yaitu Hakim H. M. ARIF, SH.MH. dan Hakim pASTI TARIGAN, SH. tsa.Lrwa

Hakim H.

ISNURUL

M. ARIF, SH.MH. dan Hakim

PASTI

, sH, sependapat

dengan argumen hukum penasihat Hukum yang mlbstansinya menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam IUPHHKHT dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan,

httkum bahwa

Ijin usaha

dengan

pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 0UPHHKHT) yang diterbitkan oleh Bupati tersebut, tidak dapat tanpa berpedoman pada lampiran Ijin usaha pemanfaatan $Iutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) yang diterbitkan oreh tersebut yang menjelaskan secara detail, mekanisme

nya dan dalam lampiran rjin dimaksud, dengan demikian adi penebangan terhadap potensi kayu alam diareal hutan tanggung jawab hukum bukan pada orang yang tjin hutan tanaman, melainkan tanggung jawab hukum penebangan kayu alam berada pada pemegang ijin dimaksud;

t.

BAB

- III

PEIERAPAry HUIfi'U PUTUS^'I TERSEBUT DENGAN JELAS UTUPTRLIIIATI*IT SUAiU -IiUrAUr,GArV iil^rcIr' IIAKIM ATAU IiEI(ELIRUAII YAIVG

rWEiE

UAJELIS IIAKIIW TIDAK MENERAPKAN PASAL 160 (U HURUF C UU yArfi--'ffinl"hervpe'rcen snr.uRUH

&ri"rffiS""H:t t

Pemohon peninjauan Kembari H. ARWIN,AS, sH didakwa surat Dakwaan sebagaimana tersebut daram surat Dakwaan NoMoR : DAK-20

l*y" berdasarkan

/24/og/20'I

tangg

at o4 Agustus 2orr,

atas nama Terdakwa H.ARWIN AS, sH. berdasarkan hasil penyidikan yang tersusun dalam BERKAS NO : Bp / 14 / 23 / N / 'ERKARA 2oL1' tanggal ol April 2orl atas nama Tersangka H.ARwrN ns, sFL

dan berkas dimaksud menjadi pedoman dalam

persidangan perkara aquo

2'

persidangan

;

Bahwa saksi-saksi sebagai mana tercantum dalam BERKA' No : BP / 14 / 2g / N / 2ott tanggal 'ERKARA ot Aprit 2ort atas nama Tersangka H.AR*IN AS, sH. yang terah diterima perimpahannya oreh Pengadilan Negeri pekan Baru 'adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua)

orang yang merupakan saksi fakta dan 4 F*;;"orang yang merupakan Ahli, adarah merupakan kewajiban hukum bagi Majeris Hakim yang memeriksa d an mengadili persidangan ini untuk mendengar seluruh saksi-saksi tersebut seberum dijatuhkannyir putusan, sebagaimana yang dimaksud dengan pasar 160 (r) huruf c undang-undang No. g tahun l9g2;

3. Bahwa oleh karena dalam pasal 160 (1) huruf 9 KUHAP yang tercantum adalah kata *AJIB , artinya secara imperatif menjadi keharusan untuk dilaksanakan oreh M4ieris Hakim daram persidangan perkara aquo' artinya adanya kewajiban Hakim untuk mendengarkan

keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam berkas yang menjadi pegangan dalam persidangan, dengan lain perkataan karena kewqiiban hakim rr,rrrA.r.gJrk"" k.;:;; ;;;si maka :(,u't*perkara pidana d{* untuk .^rv'vcrrr mencari kebenar r.cuenaran materil Majelis Hakim \ *litl* aktif dan memiliki kekuasaan penuh yang bersifat memaksa unru'k memerin penuntut umum menghadirkan saksi_saksi

dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam pelimpahan perkara untuk didengar keterangannya;

4. Bahwa oleh karena Saksi-saksi yang didengar keterangannya hanya 32 (tiga puluh dua) orang Saksi, sedangkan 40 (empat puluh) orang saksi

tidak didengar keterangannya, maka dengan demikian

sangat

beralasan hukum pertimbangan putusan perkara aquo tidak lengkap dali telah dapat dikualifikasi sebagai Pertimbangan hukum yang tidak benar oleh Majelis Hakim dalam membuktikan H. ARWIN AS' SH

'.

bersalah;

.

5, I3ahwn clleh karens itLl Putusan Pengaclilan Negcri Kelas I-A Pcl<un lSuru Register Pcrkarat No. LO/Pld,Sur/2Oll/IlN-l'tsIf lt:r'sc:ltttt haruslah DIBATALKAN dan:melepaskan Terdakwa dari segala tutrtutart hukum;

b. PERTIMBAITGAN HUIfiIM PUTUSAN

TELATI

MENERAPI{AN

PERATURAN YANG SUDAII TIDAK BIRLAKU;

1. Bahwa fakta persidangan terbukti Kepmenhut No. 1O.1/Kpts-II/2OOO tanggal 6 Nopember 2OOO telah dicabut dengan Kepmenhut No. g2 /Kpts-II/2OOg tanggal 5 Februari.2oO: tentang pencabutan kewenangan Gubernur, Bupati'atau Walikota sebdgaimana yang tersebut dalam pasal

2t

yang menyatakan

:

','l.',-.'.','"i.',.:i..+.'.|.''::1.'.'..:'..

:

\

Dengan ditetapkannga kepu;/lu,d,an',ini,' m,aka' keputusan-kepuhtsan sebagai berilcut

a,

:

Keputusian Menteri Kelutanan.: d.an Perkebunan No. :. ". ,' .

tentang'"

tata

Uu*;:' ,peftawdrdn

3I3/Kpts-II

'dalam pelelangan Hak

Pengusahaan hutan;

b. Keputusan Menteri Kehutanan No.10.1/ KptsJI/ 2000 tentang pedoman Pembeia,n' izin usaha Pemanfaatan Kagu Hutan Tanaman;

c. Kepufitsan Menteri Keluttanan No.21/ Kpts-II/ 200O tentang Kiteia dan stand.ar lzin Usaha pemanfaatan hasil hutan kagu pada hutan Produlcsi; Dlngotako;n tldak berlaku lagl.

2. Bahwa selanjutnya untuk mengatur terhadap izin-izin yang telah ataupun belum diterbitkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota maka Kementerian Kehutanan menerbitkan Kemenhut No.33/Kpts-ll/2003 tanggal 5 Februari 2005, tentang Tata cara penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang telah mendapat persetujuan prinsip berdasarkan Permohonan, adalah

merupakan peraturan yang bersifat peralihan kewenangan dari Gubernur, Bupati atau Walikota kepada Menteri Kehutanan;

3. Bahwa berdasarkan Kepmenhut No. g2 /Kpts-ll/2003 tanggal 5 Februari 2003 jo. I{epmenhut No. 33 /Kpts-ll/2003 tanggal S Ircbruar.i 2OO3, tentang waktu pelaksanaan verifikasi adalah merupakan otoritas atau kewenangan Menteri Kehutanan, dan kedua Peraturan tersebut

weiih, diartikan sebagai beralihnya tanggung jawab hukum terhadap IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota atau Gubernur, kepada Menteri Kehutanan, artinya pada saat beralihn]ra kewenansan

Bupatl tersebut Bahwa dengan demikian Menteri Kehutanan yang menyatakan ,rtld.ak

berlq.ku laglo kedua Kepmenhut tersebut adalah . sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UU' 41 tahun Iggg tentang Kehutanan ( contraies acfits similler fit ), yang menurut Hukum Administrasi Negara pernyataan Menterri Kehutanan yang menyatakan kedua Kepmenhut tidak berlaku lagi artinya tidak cJapat cliberlakul<1n lagi atau su.rna dcngan trdq,k m&mpunyd;l lcelcuatq,n martglkut lugl

pulten effect ctolleu) D.

Bahwa sesuai dengan pendapat Bagir Manan ( Hulatm positif Ind.onesia, satu lcajiart teoitik , FHUU Pness, Falvltes Hulanm uII, yogjakarta 2004,

lulaman s6-sg ) terhadap suatu ketentuan yang sudah dicabut, benar pâ&#x201A;Źrbuatan pidana yang d'akukan pada masa berrakunya ketentuan hukum tersebut "tidak pernah dapat

dihapus", akan tetapi sifat pidana dari perbuatan itu hapus akibat pencabutan ketentuan hukum tersebut.

Hal demikian sejalan dengan adanya kewqiiban untuk menggunakan hukum yang lebih baru sesuai dengan â&#x201A;Ź.,as ,rex post"iort d,erogaat legr prtori" ( pasar I ayat 2 KUH') dan pendapat Bagir Manan tersebut sesuai dan sejalan dengan putusan Mahkamah Agung R.I yaitu putusan MARI No' S2Klpid/rggr tanggar 22 Januan 199g yang menyebutkan "Jud,etc' factt tetah sqro,h mcnerapkan huk.,tnt, kqrenq. d,q.kw..an

dld,,sqrkan pada trndang-undang gang tebh dtngatarcen ttdak berrarat wL sehtngso, perulnriqai^J" i*k dapat dttertmd. .

'

:i

6' Bahwa dalam persidangan telah dapat dibuktikan

R'I berdasarkan

kewenangannya

Menteri Kehutanan

blah memberlakukan

bgt prlo,rtD vaitu Kepmenh;; ;.

lostertort 'etogaat II/?aW hnggal 5 Februari

azas

,Iex

82

/Kpts_ 33 /Kpts_IIl2003 verifikasi terhadap

2O0g jo.iKepmenhut No.

tanggal 5 Febmari 2oo3 a*g"r, *"ruirru", IUPHHK-HT yang diterbitkan . oleh Bupati Kabupaten siak dan pembaruan atas IU'HHK-HT tersebut mempunyai daya berlaku seperti IUP'HHK-HT yang diterbitkan oreh Bupati Kabupat"r, siat y"it,, , keputusan tentang Pemberian Hak Ijin Usah" ,"*".rfaatan

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IU'HHKHT) dari

Bupati siak dengan surat Keputusan Bupati siak Nomor: o6llupH*'ttrrt2o,o,gr tanggal 3 Februari 2.,.,3 tentang Pemberlan Hak rupHHK-H? seluas + g.2OO (delapan ribu dua ratusf hektar di Kabupaten siak ditandatangani H. AR*IN AS, sH, telah diperbarui oleh Menteri Kehutanan R.I

yaitu izin yr. Nasionar Timber And Forest product,

dengan

surat Keputusan Menteri Kehutan No. sK2r/Menhu t_Ir/2oo1 tanggal 05 Januari 2007, surat Keputusan Menteri Kehutanan No. sK2l/Menhut-II/zooT tanggar

os

,rnrru'r.i

2007, murai berraku sejak tanggar 3 Februari 2003, merupakan penguatan surat Keputusan Bupati siat Nomor: o6lrupHrrK I tt|2Oas t-nggial 3 Febnrarl 2fi)3;

Pf.Seraya Sumber Lestari mendapatkan

IUpHHK-HT

berdasarkan Keputusan Bupati Siak, Nomor: O3/IUPHIfl/If.|L|2OO} tanggal 27 Januari 2OOg tentang Pemberian Hak ljin usatia Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas r16.8zs Ha di Kab. siak

dan ijin PT seraya sumber Lestari telah diperbarui oleh Menteri Kehutanan R.l, dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK22 /Menhut-ll / 2007 tanggal 0S Januari 2OO7, dan dinyatakan berlaku sejak 2T Januari 2OOS, merupakan verfikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor: O3/IUPHIilIKII I 2OO3 tanggal 27 Januari 2OO3; Pf, Bina Daya Bintsra memperoleh Surat Keputusan Bupati Siak Nomor O2IIUPHHKIU?OOS tanggat 10 Januari 2OOg

tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Flutan I(ayu (IUPHHK) Hutan fanaman seluas

t

8.000 Ha di Kabupaten

Siak , yang ditandatangani oleh Bupati Siak H. ARWIN AS, SH. telah diverfikasi oleh Kementerian Kehutanan dan

diberikan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK64/Menhut-Il/20O7 tanggal 23 Pebruari ZOOT dan dinyatakan berlaku - sejak tanggal 18 Januari 2003 merupakan verfikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor: OZllVPHH,K/llzOOS tanggal 18 Januari 2OO3: PT.Balai Iftyang Mandiri menerima Surat Keputusan No. 04/IUPHHK/LI/2003 tanggal 03 Februari 2003, tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan

di Kabupaten Siak, yang ditanda tangani oleh Bupati siak, dan telah diverifikasi oleh Kementerian Tanaman

Kehutanan dan diberi surat Keputusan Menteri Kehutannn Nn. $K20/Mcnhut-ll/2007 tonggal 05 .teinur.vi '2o0rr rrrrrr ijirr

drnyatrlran lrrlakrr orJnk O.3 lreltrttnrl',i0()il,

tllt.t^ltgrrrlrrrrr

wrfikasi dari Keputusan Bupati Siak, ,

Nomor:

O+/IUPEET Inlz0f,lf3 ta-qgal OO Februart 2OOg. PT- Rinbe fandau Lestari, menerima surat Keputusan Nomor: O5/IUPHHK/LL/2003, tanggal g pebruari 2OO3 tentang Pernberian Hak IUPHHK Hutan tanaman kepada pr.

RIMBA MANDAU LESTARI seluas r 6.400 hektar di .,.I(abupatsn Siak yang ditandatangani oleh H. ARWIN. A.S-

,

$H, Dan ijin tersebut lelah diverifikasi dan diperbarui dengan surat Keputusan Menteri Kehutan No. sK552/Menhut-

11/2006 tanggal 22 Desember 2006, dan dinyatakan mulai berlaku sejak 03 Februari 2003, merupakan verfikasi dari surat Keputusan Bupati siak, Nomor: oS/IUPHH.K,llllzoos

tanggal 03 Februarl 2OO3.

Z. Bl,11wa sangat nyata pertimbangan hukumnya putusan perkara aquo tidak mempertimbangkan atau mengenyampingkan fakta atau bukti surat berupa Kepmenhut No. 32 lKpts-IIl2OO3 tanggal 5 Februari 2003 jo. Kepmenhut No. 33 /Kpts-II/ 2OO3 tanggal 5 Februari 2003 yang telah dijadikan bukti dalam persidangan ini;

itu

sangat beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekan Baru Register Perkara No' 1O/Pid.Sus/2O1llPNpBR tersebut haruslah DIBATALI{AN dan melepaskan Terdakwa dari

B. Bahwa oleh karena

segala tuntutan hukum;

c. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN'TIDAK MENERAPI(AN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 1..

Bahwa dalam persidangan dapat dibuktikan telah mengadili surcrt keputttsan tq.ta usq.ha Negora gang na.slh berlo'ku yaitu IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Siak, yang pengesahannya telah dilakukan oleh Menteri Kehutanan R.l selaku pemegang otoritas tertinggi dibidang kehutanan di Negara Republik Indonesia, yang sampai dengan memori banding ini diajukan ijin-ijin tersebut tidak pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku

baik oleh Menteri Kehutanan atau putusan Pengadilan berwenang untuk itu;

2.

yang

"i

Bahwa dalam Hukum Tata Usaha Negara berlaku azas " bahwa selama euatu koputuean Tata Ueeha Nogara ltu tldak dlgugat, maka

keputusan itu selalu dianggap sah menunrt hukum" ( Indro Harto, SH. Usaln memahnmi tJndang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, htstaka Sinar Harapan, jakarta 1993 hal-27)

3. Bahwa sangat nyata pertimbangan hukumnya putusan tersebut telah

mengenyampingkan azas hukum Tata Usaha Negara ini, karena dalam persidangan telah disampaikan berupa bukti surat bahwa IUPHHKHT

tersebut masih berlaku dan tetap dijalankan oleh Pemegang ijin yaitu

:

Pf National Timber and Forest Product mendapatkan Surat keputusan tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) dari

Bupati Siak dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: O6IIUPHHK/ tllzOOgl tanggal 3 Februari 2q)3 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT seluas + 8.2OO {delapan ribu dua ratusf hektar dl Kabupaten Siak ditandatangani H. ARWIN AS, SFI, telah cliperbarui olelr Mentc;ri lie;lrrrtrrnrur ti,l yaitu izin W. Nasional Timber And Forest Product, dengan Surat Keputusan Menteri.Kehutan No. SK2 l/Menhut-Il I 2OO7 tanggal 05 Januari 2OO7, Surat Keputusan Menteri Kehutanan .No. SK2llMenhut-ll/zoo7 tanggal OS Januari 2OO7, mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2OO3, merupakan penguatan Surat Keputuean Bupati Siak Nomor: O6IIUPHIHIIK|ttlzilAg ta.Sgd 3 Febnrari 2fi)B;

Pl.Seraya Sumber Lestari mendapatkan IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Bupati Siak, Nomor: O3/IUPHIilK/U2OO3 tanggal 27 Januarl 2OOg tentang Pemberian Hak ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas t16.87S Ha di Kab. Siak dan ijin PT Seraya Sumber Lestari telah diperbarui oleh Menteri Kehutanan R.I, dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK22/Menhut-ll/2007 tanggal OS Januari 2OO7, dan dinyatakan berlaku sejak 2T Januari 2003, merupakan verfikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor: O3IIUPHH.K,III 2OOO tanggal 27 Januart 2OO3; PT. Blna Daya Blntara memperoleh Surat Keputusan Bupati Siak Nomor O2IIUPHHK|L|2OOS t4nggal 1O Januart 2fi)B

tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas

t

Kayu

8.000 Ha di Kabupaten Siak , yang ditandatangani oleh Bupati Siak H. ARWIN AS, SH. telah diverfikasi oleh Kementerian Kehutanan dan

diberikan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK64/Menhut-ll/2007 tanggal 23 Pebruari 2OOT dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 18 Januari 2003 merupakan verfikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor: O2IIUPHIJK,|L|?OO3 tanggal 18 Januari 2OO3:

PT.Balai Kayang Mandlri menerima Surat Keputusan No. 04/IUPHHK/II/2A03 tanggal 03 Februari 2O03, tentang Ijin Usaha Pemanflaalan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman di Kabupaten Siak, yang ditanda tangani oleh

Bupati Siak, dan telah diverifikasi oleh

Kementerian

Kehutanan dan diberi Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK2o/Menhut-ll/2OO7 tanggal O5 Januari 2OO7 dan ijin dinyatakan berlaku sejak 03 Februari 2OO3, merupakan

verfikasi dari Keputusan Bupati Siak,

Nomor:

O4lIUPHH.lUlll2OOS tanggal OB Febmari 2OO3.

PT. RIMBA MAIYDAU LESTARI, menerima

Surat

Keputusan "Nomor : 05/IUPHHK/IL/2003, tanggal 3 Pebruari 2003 tentang-Pemberian Hak IUPHHK Hutan tanaman kepada ,..

PT. RIMBA MANDAU LESTARI seluas + 6.400 hektar di Kabupaten Siak y?ng ditandatangani oleh H. ARWIN, A.S., SH Dan rjin tersebu*t lefah:diverifrkasi dan diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutan No. SKs52/Menhut-

22 Desember 2O06, dan dinyatakan mulai berlaku sejak 03 Februari 2003, merupakan verfikasi dari 1112006 tanggal

Surat Keputusan Bupati,,,Siak, Nomor: OS/IUpHIFIlKllll ZOO} tanggal O3 Februarl ,2OO3.

4" Elahwa sangat nyata pertimbangan hukumnya putusan perkara aquo Eidak mempertimbangkan atau mengenyampingkan fakta atau bukti flrmt imupa ILPHHKHT ( Surat Keputusan Tata Usaha Negara ) yang o@noffi berlalnr lrang telatr disampaikan dan, dibuktikan dalam

ptmgm

Gta Nkpmenhut No. 32 /Kpts-II/2OO3 tanggal 5 Februari Soog jo- rcpconut No. 33 /Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2o03, tmtang rektu pelaksanaan verifikasi adalah merupakan otoritas atau hesenanrgan Menteri Kehutanan, tidak menjadi pertimbangan dalam putllsan tersebut, yaitu pada saat beralihnva kewenanean dan

mgarasan dari Bupati kepada Menteri Kehutanan berdasarkan

ijir

IUPTIHK-HT

b"l** *.reop"r."ior"lk* iii' t"r""b.rt.

".hi.ree.

Buoutl tersebit

5'

Bahwa oleh kaiena

itu sangat beralasan hukum putusan

pengadilan

Negeri Kelas I-A pekan Bam Register perkara 1olPid'sus/2o11lPN-PBR

tersebut

No.

haruslah DIBATALKAN dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; d" PERTIMBANc{liLY,[9Si-P.uTusArv TIDAI( MENERAPT(AN TArruN rgss TE lilA C rrinur/iullr.

uu 4t

1. Bahwa dalam dalnvaanrry.'p"rrrrrtut umum telah mendakwa H.Arwin 'sebagai Bupati siak secara melawan hukum telah menerbitkan ' AS IUPHHK-HT, dan IUPHHKHT ' yang' diterbitkan oleh Bupati Kabupaten

Siak tersebut telah diverihkasi ,oleh otoritas tertinggi

dibidang

kehutanan, Verifikasi oreh Kementerian Kehi:tanan R.I yaitu dengan diterbitkan surat Pembahaman IUPHHK-HT oleh Menteri Kehutanan yaitu pada : PT. Bina Daya Bintara, Keputusan Menteri

i,

Kehutanan No.

sK64/Menhut-il/.2oor tanggal 2s pebruari 2ooz dan dinyatakan berlaku tanggal 2g Februari 2oog, pr. Seraya sumber Lestari, Keputusan Menteri Kehutan No. sr{22/Menhut-rl/2007 tanggal 05 Januari 2ooz dan dinyatakan berlaku tanggar 0s Januari 2oo3, H.

t t

I

i

Balai Kayang Mandiri, Keputusan Menteri .Kehutanan No.

sK2o/Menhut-rr/2007 tanggal 0s Januari 20or vr.

Rimba Mandau , kstari, Keputusan Menteri Kehutanan No. sKssz/Menhut-il/ 2006 tanggal 22 Desember 2O06, PT. Nasional Timber And Forest product, Keputusan Menteri Kehutan No. sK2r/Menhut-Ir/2oor tanggar 0s Januari 2OOT.

2- Bahwa akan tetapi dilain pihak dakwaan penuntut Umum tersebut menyebutkan pâ&#x201A;Źmegang IUpHHK-HT telah melakukan penebangan liar dilatran ILTPHHKHT yang diterbitlan oleh Bupati Kabupaten Siak

lr I

f

ll

I {

@ffirt, dengan perhitungan penebangan kayu telah merugikan Negara lml fibulctikan sebagaimana hasil audit BPKP yang dilakukan olelr nmst{lL wATl{oN dan kawan kawan sebagai Illegal loging (penebangan

tuf

yainu

a. PT. Bina Daya Bintara sejumlah Rp. 1i0.ss8.410.272,s6,(vrafiis sepuluh milgar lima ratus tiga putuh delapan juta empat - --:rafirs sepullllj,:;;1ibu;dua,IflU,;.slAtjiih;,puluh dua rupiah lima puluh anam sen)

sumber Lestari sejumlah Rp. s2.610.g07.s80,22,- (lima puluh tltiuh milgar enam rgttts sepuluh juta delapan rahts tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah dua puluh dua sen).

-. D- PT. seraya

c. PT. Balai Kayang Mandirilsejumlah Rp. 48. 064.20s.16.1,- (empat putuh delapan milgar eiam putuh empat juta dua ratus tiga ribu seratus enam puluh safu rupiah).

d.

PT. Rimba Mandau Lestari sejumlah Rp.

040.7s1.642,68,- ftima belas milgar empat puluh juta tujuh ratus ltma puluh satu ribu enam rafits empat puluh d4a rupiah enam puluh delapan sen).

JS.

e. PT. National Timber And Forest product sejumlah Rp. 70.399.616.435,88,- (tujuh puluh milgar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu empat ratus tiga putuh lima rupiah d.elapan puluh delapan sen)

3- Bahwa oleh karena Pemegang ljin telah melakukan penebangan kayu secara Illegal di areal IUPHHK-HT maka instrumen yang digunakan adalah UU No.41 tahun lggg tentang Kehutanan jo. Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang 'pemberantasan Penebangan Secara Illegal di kawasan Hutan, dengan demikian sangat jelas dan tegas yang dipergunakan adalah Instrumen sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Kehutanan, baik penyidikan, maupun Pcnuntutannya, dengan kata lain Penyidik dan Penunt.ut. Umum lfl,l(

tidak memiliki kewenangan secara hukum tentang illegal loging;

l'

Bulrwtr jilcu clihubunglcun clengnn ltttwntqnn htrtan lrrnrrmrrrr selrrrplrrirrrrrrr

yang ijinnya dipegang oleh pemsahaan tersebut maka yang harus dibuktikan adalah Penebangan Liar dikawasan hutan tanaman tersebut,

karcna sanget jelas IUPHHKHT adalah untuk hutan kayu hasil ro*prmorn' ,an IUPHHKHT tersebut tidak untuk melakukan penebangan b-ruAlsm5rang ada cii kawasan hutan tanaman.

5" pnmnn dE.gan demikian yang wajib dibuktikan adalah penebangan liar eM mctal loging yang terjadi di kawasan Hutan Tanaman yaitu dengan nrnnnrr&nkan penebangan terhadap

karu Alam diareal IUPHHKHT tersebut .f,qnE*n menggunakan instmmen undang-undang kehutanan, apakah ddem p&ebangan dimaksud ada keterlibatan H.Arwin AS, sH;

6. Bahwa sangat nyata pertimbangan hukumnya putusan perkara aquo tidak mempertimbangkan atau mengenyampingkan fakta atau bukti surat berupa hasil auditor BPKP dan keterangan Ahli Nasrul Wathon, jika yang terjadi adalah Negara dirugikan akibat terjadinya penebangan liar dikawasan hutan tanam6.n, dan instrumen yang digunakan adalah UU No'41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Instruksi presiden r i' Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang pemberantasan Penebangan Secara Illegal di kawasan Hutan;

7' Rahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum putusan Negeri Kelas I-A pekan Baru Register perkara No.

PBR

tersebut haruslah

pengadilan

1o/pid.sus/2o11lpN-

DIBATALKAN dan melepaskan Terdakwa dari

segala tuntutan hukum;

C. PERTIMBANGAH HUKUIII PUTUSAIT KETERTIBAN HUKUM.

TIDAK MENERAPIqN

AZAS

1' Bahwa konsekwensi dari sebuah negara hukum yang demokratis setiap tindakan Pemerintah (Badan/Pejabat Tata Usaha Negara) rr.r.r"t^t, berdasarkan atas hukum yang diperoleh atas dasar atribusi ( orisinil legislation atau delegated legislation ) sebagai sumber kewenangan melakukan tindakan tersebut yang kemudian aza$ (wetmatigeheicl van

bestuur), oleh karenanya untuk dapat menyatakan sebuah produk pemerintah merupakan hukum haruslah ditelusuri atau diuji sumber , '-:' kewenangannya (Attribusi);

2. Bahwa sangat jelas Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2OOO tanggal 6 Nopember 2OOO bersumber pada ' UU No.4l tatrun lggg tentang

Kehutanan yang sebagian kewenangannya diberikan kepada Bupati atas dasar atribusi ( orisinil legislation atau delegated legislation ), kemudian ker*,enangan tersebut dicabut kembali oleh yang memberikan kev,'enangan, maka dengan demikian kewenangan dimaksud kembali kepaCa sumber kewenangan tersebut berasal;

S, frh66

pcrsnaang3n telah disampaikan dan dibuktikan yaitu ErFnrwrlnrt F{o, 32 /Kpts-IU2OO3 tanggal 5 Februari 2003

dnr,xq'nlli

m-mr.*n-fp, rmu"'nmr'-,r m- 33 /Kru-tr/zfi)3 tangal 5 Februari 2003

telah

&thifrflnpmEmehrtYaitu: eccd Prroduc{ mendapatkan Surat D' FTlhrItlHrrrril tpnrrm

Femberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) dari

btang

Hasil Hutan

Bupati siak dengan surat Koputusan Bupati slak Nomor: o6llltPHHKttLlzoogl ta"ggal 3 Februari zoag tentang Pemberian Hak IITPHHK:HT seluas + 8.2OO (delapan ribu dua ratusf .hektar dt Kabupaten Siak ditandatangani H. ARWIN AS, SH, telah diperbarui oleh Menteri Kehutanan R.l

yaitu izin Yl. Nasional Timber And Forest Product,

dengan

Surat Keputusan Menteri Kehutan No. SK21/Menhut-lll2OO7

'

05 Januari 2OO7, , Surat

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK21/Menhut-ll/2OOT tanggal 05 Januari 2OO7, mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2003, merupakan penguatan Surat Keputusan Bupati Slak Nomor:

tanggal

O6IIUPHHK/

l

tlzOl0lg tanggal 3 Febmart 2OO3;

berdasarkan Keputusan Bupati Siak,

Nomor:

O3/IUPHIilK/ltzOOg tanggal 27 Januari 2OOg tentang Pemberian Hak ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas t16.875 Ha di Kab. Siak dan ijin PT Seraya Sumber L,estari telah diperbarui oleh Menteri Kehutanan R.I, dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK22 /Menhut-ll/2007 tanggal 05 Januari 2OO7, dan dinyatakan berlaku sejak 27 Januari 2003, merupakan verfikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor: O3/IUPHHIf.|L|?OO3 tsngggl 27 Januarl 2OO3; r

PT. Blna Daya Biutara memperoleh Surat Keputusan Bupati

Siak Nomor O2IIITPHHKIUZooS tanggat 1O Januari 2(X)3

tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas

t

Kayu

8.000 Ha di Kabupaten

Siak r yang ditandatangani oleh Bupati Siak H. ARWIN AS, SH. telah diverfikasi oleh Kementerian Kehutanan, dan

diberikan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK6a/Menhut-lll2o07 tanggal 23 Pebruari 2OO7 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 18 Januari 2003 merupakan verlikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor: O2IIUPHH,K.III?OOB tanggal 18 Januari 2OO3:

Pl.Balai Kayang Mandiri menerima Surat Keputusan

No.

04/lUPHHKlll/2003 tanggal 03 Februari 2003, tentang Ijin Usaha Pemanfaatan FIaSil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman di Kabupaten ,Siak, yang ditanda tangani oleh Bupati Siak,- dan telah". ,diverifikasi oleh Kementerian Kehutanan .dan diberi, Surat,Keputusan Menteri Kehutanan No. SK2O/Menhut-ll/2OO7 tanggal 05 Januari 2OAT dan ijin dinyatakan berlaku 'sejak 03 Februari 2OO3, merupakan

verfikasi dari Keputusan Bupati Siak,

Nomor:

O4IIUPHH,Id.fiII z0o3:tanggal 03 Februari 2OO3.

>.. . PT. ,: T.IMBA. MANDAU\" i:LESTARI, menerima -

Surat

Keputtrsan Ndmon,rn05/IUPHHK/LU 2003, tanggal 3 Pebruari 2OO3 tentang pembedan Hak IUPHHK Hutan tanaman kepada

PT. nttUen MANDAU LESTARI seluas * 6.400 hektar di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh H. ARWIN, A.S., SH. Dan ijin tersebut telah diverifikasi dan diperbarui dengan

Surat Keputusan Menteri Kehutan No. SKss2/Menhut11/2006 tanggal 22 Desember 2006, dan dinyatakan mulai berlaku sejak O3 Februari 2003, merupakan verfikasi dari Surat Keputusan Bupati Siak, l{omor: O5/IUPHHK/I||2OO3 tnuggnl O$ Fobrunrl 2OOS. '

4. Bahwa verifikasi dan pemberian ijin pembaruan atas IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Bupati Siak membuktikan kewenangan dimaksud kembali kepada sumber kewenangan tersebut berasal yaitu Menteri Kehutanan, oleh karenanya IUPHHKFIT yang diterbitkan oleh Menteri

l|4il]

1rq11l,rurr't,lHlrlflu

.niuthnfir[i[lil Rmmnrnr

ffi-

tW,,fitll$ r-llLtrrlltldl16 HelJHgAl

,rr'grn

bcltl flr.rtsrtllrrrrl _l.rtn1i li,l<rlr ,lrrlrrrl

IUPHHKHT yang terlebih dahulu diterbitkan olch

S*

pertimbangan putusan perkara aquo telah nnriilrrrf*iml'anskan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Menteri s'cara limitatif yaitu tertttama tentang ketentuan butlr 12 fum rl 1 ludltu tentang dlctum gdng m.encqhut IWHHKIIT gang oleh Bupatl slctc dengan mengengamptngkan buttr 13 ffica i F t:,tos) scbagal berlakunga IWIIHITIIT gqng dtterbttkan oleh

h

&

ffi,tr'ehutanan

tersebut,

6- Bahwa dengan menggunakan "ketentttan butlr 72 (duabetas) galtu tarf,ang dlctum gang fircncahut IWHHKIIT gang dtterbttkan oleh *rtpcf s{a&F melea putusen perkare equo mennpertimbangkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Bupati Siak tersebut telah dicabut dan oleh karenanya penebangan ka;ru alam sebelum adanya IUPHHKHT oleh

Menteri Kehutanan adalah akibat diterbitkannya IUPHHKHT oleh Bupati Siak;

7- Bahwa'sangat nyata pertimbangan

'hukumnya

putusan perkara aquo tidak mempertimbangkan atau mengenyampingkan tertib hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan yang demikian tidak memberikan kepastian hukum dalam sistem peradilan maupun dalam negara yang berdasarkan atas'hukum ( Rechtstaat );

8. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum Putusan pengadilan Negeri Kelas I-A Pekan Baru Register Perkara No. 1O/Pid.Sus/2O1llpry-

PBR

tersebut haruslah

DIBATALKAN dan melepaskan Terdakwa dari

segala tuntutan hukum;

T TMKIIILAFAN PERTIMBAITGAN FAKTA PERSIDANGAII Keterangan Saksi-saksi :

HUKUM YANG TIDAI( MENERAPI(AN

.

X) Agus Syamslr sekitar tahun 2OO4 pernah menerima uang clari Supendl

juta rupiah ) diserahkan H.Anrin As, sH. dimmahnya, saksi tidak ingat lagr waktu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus

pada yang

pcry;grblqn" pada tahun 2OO4 Saksi mengambil dana dari Panca Dffinp.2OO.OOO.0O0,- (dua ratus juta rupiah ) diserahkan pada

mffi

fi,

$H. juga tempat dan waktw ( bulan, minggu, hai, tanggal I saksi tidak ingat lagi, dan pada tahun 2005 Saksi atas

Asral Rahman, SH. telah menyerahkan dana yang dari 5 (lima) perusahaan sebesar Rp.350.O00.0OO,- (tiga prrluh juta rupiah) juga tempat & waktu ( bulan, minggu, hari, dwt jamnya ) penyerahan saksi tidak ingat lagi, serta pada 2OO5 Saksi menerima uang sejumlah Rp. 40O.000.000,- (empat

juta rupiah) dari SUNARIYO dalam bentuk 2 (dua) lembar Bilyet BNI yang masing-masing Rp.100.000.000,- (seratus juter rupiah) diuangkan diserahkan pada H.Arwin AS, SH sedangkan yang Rp.

,000,-(tiga ratus juta rupiah) diserahkan pada Saksi Asral , akan tetapi ketika ditanyakan pada Saksi karena jawaban konsisten baik dalam BAP jawaban selalu berubah ubah akhirnya i mengatakan dana tersebut disumbangkan untuk kegiatan MTQ nsi Riau yang diselenggarakan di Kabupaten Siak; Direktur PT National Timber & Forest Product menerangkan akhir tahun 2OO4 waktu PT National Timber & Forest Product RKT di Dinas Kehutanan Propinsi Riau diminta oleh Saksi Asral Rahman via telepon agar menyerahkan uang kepada Saksi Agus Syamsir sebesar Rp, 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk biaya operasional kemudian saksi menyerahkan dana dalam bentuk 2 (dua) lembar Bilyet Giro BNI yang masing-masing Rp.100.0O0.000,(seratus juta nrpi"itl drn Rp. 300.000,000,-(tiga ratus juta rupiah) yang baru dapat diuangkan pada tanggal 25 Maret 2OOS dan tanggal 1 April 2005, saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dana tersebut, saksi juga menerangkan Bupati H.Arwin AS, SH tidak pernah meminta uang pada Saksi, tentang tulisan dibonggol cek yang ditulis oleh saksi Pina Liangita (keuangan di PT NT&FP) yaitu "pemda StaH adalah perintah Saksi, dan Saksi Sunariyo tidak ada memberikan dana lain selain yang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, dan Saksi pernah memberikan USD 2.OOO.- sebagal bantuan naik herjl paelcr H.Arwin AS, SH.

3) SAUIIEL SOEIYCnIADf, Direktur Utama

PT. Seraya Sumber Lestari, saksi

tidak pernah membcrikan ueng epapun pada ll.Arwin AS, sH. dan saksi

pcrmnfu iilsrfgr.'frahui

saksi supendi menyerahkan uang pada Agus

@dr umtuk pembelian tanah; dmiilr -m 4Em mErrrAR zAzoFiLL Direktur Utama pr. Bina Daya m?iltrrnitn dflam pengrrrusan maupun setelah IUPHHKHT diterbitkan ' ffi Wd Siak H-Arwin AS, SH. tidak pernah memberikan dana atau ffihfl[ ryE$nrn Pada H.Arwin AS, SH. W R f,lFn0, Direktur Utama PT. Rimba Mandau Lestari, dalam I Sursar maupun setelah IUPHHKHT diterbitkan oleh Bupati Siak Unsrrfr AS, SH. tidak pernah memberikan dana atau hadiah apapun Fde H-Arqdn AS, SH. 4 n-ItE[,TA Direktur PT. Seraya Sumber Lestari menerangkan dalam pengurusan maupun setelah IUPHHKHT diterbitkan oleh Bupati Siak H-Arnrin AS, SH. tidak pernah memberikan dana atau hadiah apapun pada H.Arwin AS, SH.

4

6'rAI'RAWI SE; Direktur PT. Balai Kayang Mandiri menerangkan dalam pengurusan maupun setelah IUPHHKHT diterbitkan oleh Bupati Siak

H.Arwin AS, SH. tidak pernah memberikan dana atau hadiah apapun pada H.Arwin AS, SH. 8) HERTYAIITO' Direktur PT National Timber & Forest product menerangkan bahwa IUPHHKF{T diterbitkan pada akhir tahun 2003, saksi tidak mengetahui proses pengurusannya karena yang mengurus

ijin tersebut adalah SUNARIYO, dan saksi mengetahui SUNARIyo

ada

memberikan dana pada AGUS SYAMSIR sebesar Rp. 4oo.oo0.oo0,_ (empat ratus juta rupiah), untuk biaya operaslonal kemudian

saksi

mengetahui suNARIyo menyerahkan dana dalam bentuk 2 (dua) lembar Bilyet Giro BNI yang masing-masing Rp.loo.o0o.oo0,_ (seratus juta rupiah) dan Rp. 300.000,000,-(tiga ratus juta rupiah) yang baru dapat diuangkan pada tanggal 25 Maret 2005 dan tanggal 1 April 200s, saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dana tersebut;

9) H'Asral Rachman

lo)

sH. mantan Dinas Kehutanan propinsi

Riau

menerangkan tidak ada memerintahkan saksi Agus Syamsir untuk menyerahkan dana kepada Bupati Siak H.Arwin AS, SH, dan saksi tidak ada menerima dana selain Rp. so.ooo.0oo,- (lima puluh juta rupiah), saksi pernah menemani SUNARIYO kerumah Bupati Siak H.Arwin AS, sH, untuk menanyakan tentang ijin yang diurus oleh saksi sunariyo; sttPElIDI Direktur PT. Seraya Sumber Lestari, menerajrgkan tidak pernah memberikan uang pada Bupati siak H.Arwin AS dan tidak

pe=a-t"i bertemu, tentang adanya pengakuan Agus Syamsir mengenai juta) pengeluaran uang sebesar Rp.350'000'000,- (tiga ratus lima puluh dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak ada dan mengenai

pengakuan Agus Syamsir menerima uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Samuel Soengjadi dan Rp.1O0.OOO.0O0,- (seratus ':a :'!:a.hl nelalui Roy alias Apui di kantor PEBBI/PT'SSL tidak ada

fsrri:-;: S,:;':-* :.:;. d,an saksi pernah memberikan dana pada Agus Sire-,s: set,fsa:' R;"200.CC0.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk acara ';ek: xs;=- :' ?s=:a Slak' karena saksi punya pabrik kelapa sawit, \ Eidak menggu::ah?: prcposai :a,pi 1-ang datang adalah Agus Syamsir; _

l,l

PINA LIAIIGITA Kabag Keua-ngan PT. Siak Raya Timber, menerangkan saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Bupati Siak H.Arwin AS, pengeluaran voucher untuk Dinas Kehutanan semuanya ditanda tangani oleh saksi SUNARIYO, dan bantuan baltuan yang

dibukukan katanya untuk Bupati, dan pencatatannya diperintah oleh SUNARIYO, dan pengakuan dalam BAP juga atas perintah SUNARIYO; ^_2)

ANISAII UTOMO, -menerangkan pernah membantu Agus Syamsir menguangkan Bilyet Giro sebesar Rp. 300.0OO,OOO,-(tiga ratus juta rupiah), setelah dana tersebut diberikan saksi ticiak tahu dana tersebut digunakan untuk apa;

i3) SUTRISNO, Wakil Direktur Utama PT. Siak Raya Timber, menerangkan membantu Agus Syamsir menguangkan Bilyet Giro BNI yang

juta rupiah) dengan menukar Bilyet Giro clengan uang teman saksi, Bilyet Giro tersebut diketahui dari

Rp.100.000.000,- (seratus

SUNARIYO, saksi tidak mengetahui kegunaan uang tersebut;

Dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas jika dihubungkan dengan :,r-rnbangan hukum Majelis hakim maka telah terjadi kekeliruan dan +

:,:::.aian yang nyata yaitu : , Banu'a dari rangkaian keterangan saksi-saksi yang berjurnlah 42 (ernpat : *- *:r dua) orang hanya pengakuan Agus syamsir seorang yang

-,ia:a*-akan telah menyerahkan uang atau dana sebesar Rp. :,:.: ::1.100,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada Bupati Siak :: -!--n;:: -.L3, SH dan tentang tempat (locus delicti) dan waktu/tempoes c.=.-c-; , buian minggu, hari, tanggal dan jamnga ) saksi Agus Syamsir riiak ir:rgat lagi, sedangkan dari rangkaian keterangan saksi saksi reisehut dapat disimpulkan yang diakui oleh saksi SUNARIYO ada

memberikan dana pada AGUS SYAMSIR sebesar Rp.4o0.oo0.ooo,_ (empat ratus juta rupiah), untuk biaya operasional kemudian saksi mengetahui suNARIyo menyerahkan dana daram bentuk 2 (dua) lembar Bilyet Giro BNI yang masing-masing Rp.100.000.000,_ (serarus juta rupiah) dan Rp. 3oo.ooo,o0o,-(tiga ratus juta rupiah) yang baru J _ j--. , ''--'='**a:rgkan pada tanggar 25 Maret2005 dan =_,= tanggal l April 2005, *nrinql s:-li-4'-Rf''o :de-k ::aengetahui digunakan untuk apa dana tersebut, d%d&[sum eengak-ta .{gus s1-amsir Rp.10o.oo0..o0o,_ (seratus juta rupdsb,l

]E,ug

mfiEr *-uE:sh:

b-

ciiscraHca,r pada H.Aru,in AS, 300-ooo,oo0,*;:JEa rah,.rs jura nlpiah.)

sH sedangkan

diserahkan pada saksi Asral Rachman, artinya yang menjadl pokok perrnasalahan uang yang Rp'100'o00'000,- (seratus juta rupiah) tersebur apakah ada diberikan otreh Agus syamsir kepada H.Arurin AS, sH, oleh karena Agus Syamsir sendiri dalam persidangan dana'tersebut digunakan untuk sumbangan MTQ (Musabaqah Tilawatil'Qur'an) di Kabupaten siak;

2"

Bahwa dengan demikian fakta persidangan telah dapat dibuktikan jika H'Arwin AS, sH, tidak ada menerima dana sebagaimana yang dikatakan

oleh saksi Agus syamsir dan selain itu yang mengetahui dan

memberikan bantuan sebesar usD 2.000.- untuk bantuan haji H.Arwin AS, sH adarah hanya suNARIyo tanpa ada keterangan saksi lainnya yang bersesuaian,' dan terhadap bantuan naik Haji ini pemohon pK membantah dengan keras terah menerima bantuan tersebut, artinya hanya l(satu) orang saksi yang mengatakan yaitu Sunariyo m.aka.

,

ot:n::

demtktan dtkuattfrkast sebagar sarn orq.ng saksd bukan sclcsl ( Ilnus testds nulus testts ); Ilqlrwn tlnlarrl lrclilrrur 1tt'tlttnnn parlir nrrgrra'r (rrlfrrrr) n'rrgirr ir:rirn rrrrrr l.cgeu SAAAffg AUIf;TT usns ngbunnr .Rp,$CI0,0$t ,0$0,_ y$.rts rlitsito darl SUNARfIO. yaitu sebanyak Rp. 3OO.OOO.OOO,_ (tiga SUNARIYO pada tanggal 25

ratus juta rupiah) yang disita dari Februari 2OlO;

sebanyak Rp. 2OO.OOO.OOO,_ (dua ratus juta rupiah) yang disita dari SUNARIYO pada tanggal 26 April 2010;

Dirampas Untuk Negara;'

4. Bahwa telah dapat dibuktikan uang tunai Rp. 3OO.OOO.OO0,- ( tiga ratus juta, mpiah dan uang tunai Rp. 20o.ooo.oo0,- ( Dua ratus juta rupiah ), adalah merupakan barang bukti dalam perkara aquo yang

eada tahun 2O7O berada ditangan Saksi Sunariyo, tidak pernah ,diftmimc oilch Peaoohon Peninjauan Kembali H.ARWIN AS, SH.;

\lffi Mhm "nt''m,- &l"nrilrian pcrtinbangan hukum Majelis Hakim pada ffim $ffi rlinea 2 p- Halanan 342 aJinea 2 Putusan Pengadilan W%!ri r"do* I-A kkan Baru Register Perkara No. 10/Pid.Sus/20i1 /PN-PBR

tangal 22

Desember

2orr, tidak menerapkan

fakta

persidangan dan telah beralasan hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim dikualifikasi sebagai nyata-nyata telah terjadi kekhilafan;

6.

Bahwa oleh karena

itu

dangat beralasan hukum Putusan Pengadilan

Negeri Kelas I-A Pekan Baru Register perkara

ItIo.

1O/Pid.Sue/2O1 UPN-PBR tersebut haruslah DIBATALKAN dan melepaekan Terda.kwc,t dari aegaln tuntutan hr-rkurn; MATRII( TEITTAT{G UAITG PENGGAITTI RP. 85O.OOO.OOO,- dan USD 2.OOO.YAITG TIDAI( SESUAI DEI{GAII FAKTA PERSTIDANGAN

NO.

1.

.,

,., FAI(TA PTRSIDAIVGATT

Keterangan Saksi Agus Syamsir terima dari: 1. Supendi Rp.2OO.0OO.0O0,-

2. Panca Eka Rp.200.000.000,3, 5 Perusahaan Rp.350.000.000,4. Sunaryo Rp,400,000,000,' dan Rp.400.000.000,diserahkan pada H.ARWIN, AS, SH.

DAIIWAAN

Didasarkan pada Keterangan Saksi Agus Syamsir terima dari: 1. Supendi Rp,2OO.000.000,2. Panca Eka Rp.200.000.000,3. 5 Perusahaan Rp,350,000.000,.

4. Sunaryo Rp.a00.000.000,dan Rp.400.000.000,diserahkan pada H.ARWIN, AS, SH.

TITNTUTAN

Didasarkan pada Surat Dakvraan yg berpedoman pada Keterangan Saksi Agus Syamsir terima dari: l. Supendi Rp.2o0.oO0.ooq2. Panca Eka Rp.200.000.000,3. 5 Peiusahaan Rp.350.OOO.0OO,-

4. Sunaryo Rp.40O.000.0O0,dan Rp.400.000.000,diseratrkan pada H.ARWTN, AS, SH.

PUTUSAN

Didasarkan pada Surat Tuntutan yg berpedoman pada Keterangan Saksi Agus Syamsir terima dari: 1. Supendi Itp.2OO.OO0.O0O,

-

2. Panca Eka Rp.200.000.000,3. 5 Perusahaan Rp.350.000.000,4. Sunaryo Rp.4O0.00O.OOO,-

dan Rp.400.000.000,diserahkan pada H.ARWIN, AS, SH.

2.

SttItARIYO Direktur PT National Timber & Forest Product, menyerahkan uang kepada Saksi Agus Syamsir sebesar Rp. 4OO.0OO.OOO,- (empat ratus juta rupiah), untuk bleya operaslond, saksi juga menerangkan Bupati H.Arwin AS, SH tidak pernah meminta uang pada Saksi dan Saksi tidak ada memberi uang pgda H.Arwin AS, SH. ha-iya memberikan USD 2.OOO.- eebagai bantuan naik haji pada H.Arwin AS, SH.

Hanya mengikuti dakwaan dan tuntutan JPU dan Tidak mempertimbangkan keterangan Saksi yang tidak bersesuaian dengan Saksi Agus Syamsir dan USD 2000.- dibantah oleh H.Arwin AS,SH tidak dipertimbangkan.

3.

SAMI'TL SOENG.'ADI, Direktur Utama PT. Seraya Sumber l,estari, saksi tidak pernah memberikan uang apapun pada H.Arwin AS, SH. dan Saksi pernah mengetahui ' .

Saksi Supendi ,,. :. 'menyeiahkan u'aniiu$*'-.. pada Ague syameir '.-,.' untuk peniitetidn tanhh.

Tidak dipertimbangkan

II.H.FICI(Y ZOEFIKAR

Tidak dipertimbangkan

.

I

-

4.

?.lrZORl,,l,

Direktur '

,

Utama Pl.',Bina Daya Bintara ; dalam pengurusan maupun setelah IUPHHKHT

diterbitkan oleh Bupati Siak H.Arwin AS, SH. tidak pernah memberikan dana atau hadiah apapun pada H.Anpin AS, SH.

15.

I { l

IR- PRAPIO, Direktur Utama PT. Rimba Mandau Lcstari, dalam Pengurusan maupun

Tidak dipertimbangkan

setelah IUPHHKHT

diterbitkan oleh Bupati Siak H.Anrin AS, SH. t&hk grcnult ncmbcrikan dana atau harlirh apapun pada H*{rrvin AS, SH. 6.

IR.DELTA Direktur PT. Seraya Sumber

Lestari menerangkan

ddam

Tidal< dipertimbtrngkan

maupun seteT;E-IUPHIIKHT diterbitkan oleh Bupati SiJ H.Aryin AS, SH. tidak memberikan 4t9*.h qana atau hadiah pada H;enun

i3:3H

sYax.RAU[ st^ pf. ealai _Direktur Kayang Mandiri menerangkan dalam pengurusan maupun

Tidak dipertimbang

:-e.terih IUPHHKHT

$i{?ltrffl%:*" memberikan dana atau ljgr.h apapun pada rr.rrrwrn AS, SH.

trffiffi?:ffIH'

rorest product

Tidak dipertimbangka

itffililifixl,:*ffi" l_ada. +!ir tahun 2OOA, saksi tidak mengetahui

p€ngums€urnya 53,rena yang mengurus Urn tersebut adalah SUNARIYO, A"n Jt"i m,engetahui SUNARIYO aol mgmberikan dana paoa AGus SYAMSIR sebesar Rp.

,l::""

,1133,'"',:tr;,liTo" untu& blaya

operrsioral.

II.Asral Rachrral gg.

mantan Dinas Kehutanan propinsi ruau menerangkan trdak ada

tr*'$,ffi,lT;if;'

menyerahkan dana F?"d" Bupati Siak n-Arsin AS, SH, dan rihta

tilak art,

imffi,.ffi Puruh juta runiafri

Wffif.n;lL""i

::ryI siak H.Anvin AS, SH, untuk

tentang ,1:nanfakan Utn y€ng diums oleh

sarcsi Sunariyo;

Tidak dipertimbangkan

Tidak diPertimbangkan

Tidak dipertimbangkan

I

lii: ;i:i

Berdasarkan Matrix tersebut diatas sangat nyata dan jelas pertimbangan !

Hukum Majelis Hakim perkara tersebut tentang uang pengganti Rp. 85o'(xxt.(xx)r- 'tq" usD 2.(xx',- Hdat drrr-rqfi-r

pada htta

Persidangan akatr tetapi hanya dtdasarkaa pada Surat llakwaan dan

surat Tuntutan JPU yaitu uang Pengganti Rp. 8so.qx).ooo,berpedoman pada pengakuan AGUS SYAIIISIR tanpa adanya dukungan bulrtl lain, dan usD 2.ooo.- berpedonan pada pengakuan suNARryo tanpa bukti pendukung serta tidak .mempertimbangkan bantahan

H.ARWINAS,SH.

: ' :

,::1,

Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekan Baru Register Perkara No. 1o/Ptd.sus/2o11lpN-pBR

tersebut hamslah DIBATALI(AN dan melepaskan Terdakwa tuntutan hukum;

dari

segala

.-

v. KnsYp[IIlUt

-.

. : Dari uraiah-uraian yang- i*kemukakan kami berkesimpulan , "

tersebut diatas, maka

1. tslbre Terdakwa H. ARWIN AS'SH tidak terbukti aecara ssh dan ueyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diat4r dan diancam pidana dalam Pasal 2 arat (11 io pasal 18 undang-undang Nomor g 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tclq,h diubah dengan undang-undang Nomor zo rahun 2oo1 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasel 55 ayat (1| ke - I KUH Pidana Jo pasar 6s ayat (lf KUH Pidqna sebagaimana dalam dalwaan Primair";

2' Bahwa sangat nyata pertlmbangan hukum Putusan Pengadilan Itegeri Kelae I-A Pekan Baru Regieter porkara No. Io/Pid.susl2oL1/PN-PBR tersebut telah bertentangan dengan koadaan baru atau buktt bnnr ( Novoem I yang pomohon peniqfaunn

hclrrbnll qfukan, lertn lleRfrnpnn llrrktrur pertlrnlrcrrgr{rr lnr[.urrrrryn nnllng llel'ttltlulgillr ;Hhl dengan lnitrrtye rlrut Jrrgu telulr ter.fnrn kekhllafan MqJoltc Haklm dalam portlmbangan hukumnya;

3. Bahwa akibat putusan yang diJatuhkan oleh pengadilan Negeri Kelas'r-A Pekanbanr tersebut, mengallbatkan H.ARwIl{ As, sH.,

dijatuhi pidaaa penjara cctarnt 4 ( capat I tehua dlpotong eelana dqlattt tehanan, dan denda sejumlah Rp. 2OO.(XX).OOO'- ( dua ratus Juta nrpiah ), serta diwaJibkan membayar uang pergganti sebesar Rp. 85O.OOO.OOO'(delapan ratus lima puluh Juta rupiahf dan US $ 2.OOO,- {dua ribu dollar Amerika serikat!, hal mana hulnrman tersebut seharusnya ttdak diJatuhkan kepada Pemohon Penlnjauan Kembali apablla putusan dalam perkara aquo berdasarkan pertlmbangan hukum yang obJeKtf dalam koridor Hak Azasi Manusia yang berpatokan sebsgs3 Peuohoa Pe-iqjauen Kembali tetah

pada theory hukum dan azas atzaa hukum yaDg berlaku;

V. PERMOHOIYAIT Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Kami memohon kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.l. cq. Majelis

Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan mengambil keputugan yang didasarkan pada pertimbangan hukum dan hati nurani, dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali H.Arwin AS, SH. untuk seluruhnya;

2. Iv{engabulkan seluruh alasan-alasan hukum Pemohon Peninjauan Kembali H.Ar.win AS, SH.

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekan Barr Perkara

to.

Register

1O/Pid.Sus/2O1L|PN-PBR tanggal 22 DegteDlber 2O11.

4. Memulihkan nama baik terdakwa dan mengembalikan harkat, martabat

serta kedudukannya di masyarg.kat dengan merehabilitasi nama baik

'

terdahra'

'

5. Membebankan seluruh biaya ,yang timbul dalam perkara ini kepada : '' . .'..

negara; I

Demikian alasan-alasan hukum Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan beserta lampiran berupa bukti Surat yaitu Putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 746 K/Pid Sus/2009 tanggal 3 Agustus 2009 dalam :"

1". .,

:r,-.. :,.. :;. r

:..

ii

i:r'

40

perkara H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH. yang merupakan satu kesatuan dengan Memori peninjauan Kembali ini.

Dengan mengucap rasa syukur kepada T\.rhan yang - dan Maha Esa, dengan suatu keyakinan bahwa yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.r. cq.

Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

akan nemberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan hukum dan $ati nurani yang bersih, kiranya Alllah swr, T\rhan yang Maha

Esa meridhoiNya.

Terima l(a,eih Pekan

Baru,

O3 Mei

2OI2

Hormat Kami, H. ARWIN AS, SH. Kuasa Hukumnya, TOR HUKUM

tlllflflilil$llil0lt&nffi H-A,'IXXFIJ NASUTIO

Advokat & lbnsultan Hukum

ION, SH.