Replik Syuhada Tasman

mrK,iltn}ffi iKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

REPUBLIK INDONESIA

" Untuk Keadilan "

JAWABAN PENUNTUT UMUM

TERHADAP PEMBELAAN / PLEDOOI TERDAKWA DAN TIM PENASIHAT HUKUM PERKARA

ATAS NAMA TERDAKWA

lr. SYUHADA TASMAN, MM.

Jakarta, 09 April 2012

Pemberantasan KoruPsi

" Untuk Keadilan "

JAWABAN PENUNTUT UMUM TERHADAP PEMBELAAN / PLEDOOI ATAS NAMA TERDAKWA DAN TIM PENASIHAT HUKUM PERKARA lr. SYUHADATASMAN, MM.

Majelis Hakim Yang kami muliakan, Tim Penasihat Hukum yang kami hormati'

yang telah Terima kasih kami sampaikan kepada Majelis Hakim jawaban terhadap memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Hukum yang telah nota pembelaan / pledooi Terdakwa maupun Tim Penasihat 2012' disampaikan pada sidang hari Kamis tanggal 05 April Terdakwa sesuai dengan Pasal 182 ayal (1) huruf b KUHAP setelah Penuntut Umum diberi dan atau Penasihat Huktrm mengajukan pembelaannya' kesempatan untuk menjawab pembelaan dimaksud'

dan

Terdakwa Setelah kami membaca dan mencermati isi dari pembelaan jawaban, Tim penasihat Hukum, maka kami akan menyampaikan

di bawah ini. tanggaPan dan bantahan sebagaimana yang akan diuraikan pembelaan Kami tidak akan menanggapi secara keseluruhan materi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum sebagaimana menanggapi materi diuraikan dalam Nota Pembelaannya, dan hanya akan perkara a quo pembelaan sebatas yang terkait dengan materi pembuktian materi pembelaan sebagaimana kami uraikan dalam Surat Tuntutan' Terhadap

yang tidak kami tanggapi baik dari Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum yang dikemukakan bukan berarti kami sependapat / menerima dalil-dalil terhadap materi tersebut Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum, akan tetapi yuridis yang telah kami selebihnya tetap pada analisa fakta dan analisa atas nota pembelaan diuraikan dalam surat Tuntutan. Jawaban Penuntut Umum satu kesatuan dengan Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum ini merupakan persidangan tanggal 29 Maret Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada 2012.

Setelah mencermati materi pembelaan baik dari Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum sebagaimana diuraikan dalam Nota pembelaannya, terdapat beberapa hal yang memiliki persamaan materi, oleh karenanya dalam

hal

kami

menanggapi materi pembelaan baik dari Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum yang pokok materinya sama, maka tanggapan kami tersebut dianggap

ditujukan untuk menjawab materi pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Bahwa selanjutnya perkenankan kami akan menyampaikan jawaban, tanggapan dan bantahan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

l.

Materi Pembelaan Terdakwa lr. SYUHADATASMAN, MM.

a)

Tentang dasar pengesahan RKT-UHPHHKHT

Terdakwa dalam nota pembelaannya halaman

4

pada

pokoknya menyatakan "tugas menilai dan mengesahkan RKTUPHHKHT diberikan oleh Menteri Kehutanan Rl kepada Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Rl Nomor: 6652/Kpts-ll/2002 tanggal 04 Juli 2002 dan

untuk melaksanakan tugas menilai dan mengesahkan RKTUHPHHKHT Menteri Kehutanan memberikan petunjuk teknis atau tata

di dalam Surat Keputusan Menteri Nomor: 314/Kpts-ll/1999 jo. No. 151/Kpts-|112003 jo.

caranya sebagaimana diatur Kehutanan

No.'S K. 45/Men

h

ut- I l/200 4:

Terhadap materi pembelaan tersebut, kami memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau telah

mengesahkan RKT-UHPHHKHT atas 6 (enam) perusahaan yaitu PT. Selaras Abadi utama, PT. Rimba Mutiara Lestari, CV. Mitra Taninusa

.

Sejati, CV. Tuah Negeri, CV. Putri Lindung Bulan dan CV. Bhakti Praja Mulia yang dilakukan dalam kurun waktu tanggal B Mei 2003 sld 23

1

september 2003, dengan demikian pada kurun waktu pengesahan RKT-UHPHHKHT tersebut Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: 314lKpts-ll/1999 sudah tidak berraku lagi dan digantikan dengan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 1s1lKpts-lll20oz tanggal 02

Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima

Tahun,

Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman sebagaimana disebutkan dalam

pasal

41 ayat (1) yang

menyatakan: "dengan ditetapkannya

keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor 314/Kpts-ll/1999 Tentang Rencana Karya pengusahaan

Hutan, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan khususnya pada hutan tanaman

dan peraturan

pelaksanaannya, serta ketentuan

lain yang

bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi".

sedangkan sK. 45/Menhut-1112004 baru b-erlaku sejak tanggal 23 Januari 2004, dengan demikian pada saat Terdakwa mengesahkan RKT-IUPHHKHT terhadap 6 (enam) perusahaan tersebut, ketentuan sK. 45/Menhut-ll/2004 terhadap enam perusahaan tersebut belum berlaku. oleh karena itu alasan terdakwa sebagaimana tersebut diatas

tidak berdasar dan harus dikesampingkan. b)

Alasan pengesahan RKT-IUPHHKHT.

Terdakwa dalam nota pembelaannya halaman 5 pada pokoknya menyatakan "Pada saat terjadinya kekosongan hukum, ditambah dengan banyaknya perusahaan-perusahaan pemegang ijin

mengajukan permohonan pengesahan RKT-UPHHKHT, terdakwa telah melakukan koordinasi dengan Departemen Kehutanan tetapi

tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa berkonsultasi

dengan

Gubernur dan jawaban Gubernur agar mensahkan saja karena harus

mendukung program Pemerintah Pusat dalam percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Untuk Pemenuhan Bahan Baku lndustri Pulp dan kertas, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Rl Nomor: 162/Kpts-1112003 tanggal 21 Mei 2003.

4

Terhadap materi pembelaan tersebut,

kami

memberikan

jawaban/tangg apan sebagai berikut: Bahwa pembelaan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan tidak tepat karena tugas menilai dan mengesahkan RKT-UPHHKHT diberikan

oleh Menteri Kehutanan Rl kepada Kepala Dinas Kehutanan provinsi Riau berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan Rl Nomor: 6652/Kpts-1112002 tanggal

04 Juri 2002, dengan alasan

sebagai

berikut:

.

Pada saat Terdakwa menandatangani surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. Kprsls22.2lpKl3711 tanggal B Mei 2003 tentang Pengesahan RKT-|uPHHKHT tahun 2003 a.n.

PT SELARAS ABADI urAMA, Keputusan Menteri Kehutanan Rl

Nomor: 162lKpts-lll200g rentang percepatan pembangunan Hutan Tanaman untuk Pemenuhan Bahan Baku lndustri pulp dan kertas belum berlaku karena Keputusan Menteri Kehutanan Rl

Nomor: 162/Kpts-1112003 Tentang percepatan pembangunan Hutan Tanaman Untuk Pemenuhan Bahan Baku lndustri pulp dan

kertas baru berlaku tanggal 21 Mei 2003, sehingga alasan terdakwa di atas tidak tepat.

.

Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Rl Nomor: 162lKpts -lll2oo3

Tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Untuk Pemenuhan Bahan Baku lndustri purp dan kertas, tidak ditujukan kepada 6 (enam) perusahaan pemegang IUpHHKHT (yaitu pr.

selaras Abadi utama, PT. Rimba Mutiara Lestari, cv. Mitra Taninusa sejati, cV. Tuah Negeri, cV. putri Lindung Bulan dan cV. Bhakti

Prla

Mulia), hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Bab ll Pasal 3 ayat (3) yang menjelaskan: "Percepatan pembangunan hutan tanaman hanya diperuntukkan

bagi HPHT-Pulp yang mempunyai keterkaitan atau hubungan kemitraan dengan industri pulp dan kertas yang sudah ada dan masih kekurangan bahan baku, yaitu:

Kat Pulp & Paper (PT. tKpp) di propinsi Riau; b) PT. Riau Andalan Pulp & Paper (pr. RApp) di propinsi Riau; a) PT. Indah

5

c) PT. Lontar Papyrus Pulp

&

paper

(pr. Lppp) di

propinsi

Jambi; d) PT. Toba Pulp Lestari (PT.fiPU e) PT. Kiani Kertas

er.

di propinsi sumafera lJtara;

KK) di propinsi Kalimantan Timur;

D Pr. Kertas Kraft Aceh (PT. KKA) di propinsi Nangroe Aceh Darussalam. " Dengan demikian jelas Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman

Untuk Pemenuhan Bahan Baku lndustri purp dan kertas hanya ditujukan terhadap perusahaan-perusahaan sebagaimana

disebutkan diatas. Apabila

ada

permohonan pengesahan

Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Untuk pemenuhan Bahan Baku lndustri Pulp dan kertas maka tidak serta merta ijin tersebut dapat disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan provinsi Riau, namun terlebih dahulu harus diadakan penilaian dan deliniasi

makro terhadap areal hutan produksi yang telah ditetapkan sebagai areal HPHT dimaksud, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Rl Nomor: '162lKpts-l ll20o3 Tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Untuk Pemenuhan Bahan Baku lndustri purp dan kertas Bab lll pasal 4.

Tidak benar pada waktu Terdakwa mengesahkan RKT yang diajukan oleh

6 (enam)

perusahaan-perusahaan tersebut diatas sedang terjadi kekosongan hukum. Bahwa dengan dicabutnya

Keputusan Menteri Kehutanan Rl Nomor: 10.1iKpts-lll2oo2 tanggal 06 November 2000 tentang pedoman pemberian ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dan Keputusan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21lKptsu12001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan standar ljin

Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, hal tersebut terah diantisipasi oleh Departemen Kehutanan melalui Direktur Jenderal Bina produksi Kehutanan

dengan mengeluarkan surat Edaran Nomor: g3ill-pHT l2oo3 tanggal

5

Februari 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau di pekanbaru "yang pada angka 6

6

menyebutkan: "...Sedangkan lokasi areal tanaman sebagaimana diatur dalam PP. No. 34 Tahun 2002 pasal 30 ayat (3) disebutkan

bahwa usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman, dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semmak belukar di hutan produksi, maka RKT tanaman harus berada pada lokasi/lahan kosong, semak belukar dan padang

alang-alang serta kegiatannya tidak ada konversi hutan alam dan tidak ada penebangan..."

Dengan demikian pada waktu Terdakwa mengesahkan RKTIUPHHKHT yang dimohonkan oleh

6 perusahaan tersebut, telah

secara jelas dan tegas disampaikan melalui Direktur Jenderal Bina

Produksi Kehutanan tidak diperkenankan melakukan penebangEn,

namun demikian meskipun Terdakwa mengetahui dalam URKTIUPHHKHT disebutkan rencana penebangan hutan alam Terdakwa

tetap mensyahkan RKT-RKT yang diajukan oleh perusahaanperusahaan tersebut. Dengan demikian alasan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

il. Materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.

a) Perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah tindakan administrasi.

Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya

sid 100 pada pokoknya menyatakan : "Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Rl No. 736/Pid.Sus/2009 tanggal 03

halaman 105

Agustus 2009 yang berkekuatan hukum tetap dan dikaitkan dengan RKT yang dikeluarkan oleh Terdakwa lr. SYUHADA TASMAN, MM.,

dalam pertimbangannya pada halaman 1349 alinea ketiga menyatakan menimbang bahwa dengan demikian penerbitan pengesahan SK Rencana Kerja Tahunan, bagan Kerja Tahunan yang

dilakukan oleh para saksi (lr. Syuhada Tasman, Burhanudin Husin,

Asral Rahman, dan Rusli Zainal) tidak terkait dengan

proses

penerbitan IUPHHKHT-IUPHHKHT yang dilakukan Terdakwa Tengku Azmun Djaafar, karena penerbitan RKT dan BKT bukanlah izin prinsip,

7

merainkan proses administrasi beraka apabira daram waktu 30 hari tidak ditandatangani atau dikeruarkan sah dengan sendirinya sesuai

dengan Kepmenhut no. 1s1lKpDs-ilr2003 tanggar 02 Mei 2003 jo.Kepmenhut No. sK 4sl MENHUT- w2,o'tanggar 23 Januar i 2004.

Terhadap materi pemberaan tersebut, j awa ba n/ta ngg apa n sebag a i beri kut :

kami

memberikan

Kami tidak sependapat dengan pemberaan Tim penasihat Hukum Terdakwa diatas. Bahwa Ahli Kehutanan rr. sUHARyANTo di depan persidangan memberikan pendapat : "Ketentuan dalam waktu 30 hari RKT-UpHHKHT tidak disahkan oreh Kepara Dinas Kehutanan provirTsi maka RKT-.J7HHKHT tersebut dianggap

sah dengan sendirinya,, sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

45/Kpts.2/2004 dasar penyusunannya adarah semangat daram pembuatan ketentuan tersebut agar para investor atau pemegang ijin IUPHHK-HT dapat segera merealisasikan investasinya, namun ketentuan tersebut diterapkan apabira secara nyata prosedur pengajuan RKT-U7HHKHT tersebut terah dirakukan dan secara subsfansi permohonan RKT-|pHHKHT tersebut benar terah sesuai dengan ketentuan yang berraku, namun apabira pengesahan RKT_ UPHHKHT tersebut substansinya tidak benar dan meranggar ketentuan maka hat itu adatah tanggung jawab dari Kepara Dinas Kehutanan provinsi dan tidak serta

merta

menjadi sah dengan sendirinyai,.

RKT_TJpHHKHT tersebut

Berdasarkan putusan pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat Nomor: 16/pid.B/TpKr2o10r pN. Jkt.Pst tanggar 5 November 2010 A.n.

Terdakwa ASRAL RAHMAN dalam pertimbangannya menyebutkan : "Menimbang, bahwa daram kedudukan Kepara Dinas Kehutanan propinsi Riau berdasarkan fakta_ fakta yuridis yang terungkap di persidangan tetah diperoleh fakta perbuatan yang dilakukan oteh terdakwa adalah sebagai berikut, bahwa telah mengesahkan ]RKT atas 12 perusahaan

di

Kabupaten

8

Pelalawan yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-lt/2003 tanggal 2 Mei 2003 sehingga akibat pengesahan RKT I17HHKHT oleh terdakwa tersebut terhadap perusahaan-perusahaan yang mengajukan URKT-IupHHKHT tersebut diatas, kemudian melakukan

land clearing (tebang habis permuda buatan) terhadap hutan alam pada masing-masing areal ditunjuk sesuai yang tercantum pada surat keputusan...dst".

Alasan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan penerbitan

RKT oleh rerdakwa bukanlah izin prinsip, melainkan

proses

administrasi belaka apabila dalam waktu 30 hari tidak ditandatangani atau dikeluarkan sah dengan sendirinya sesuai dengan Kepmenhut

no. 151/KPDS-ll/2003 tanggat 02 Mei 2003 jo,Kepmenhut No. sK +sl MENHUT-1112004 tanggal 23 Januari 2oo4 adalah tidak berdasar,

karena pada saat rerdakwa mengesahkan RKT-|UPHHKHT ke 6 (enam) perusahaan tersebut dalam kurun waktu tanggal B Mei 2003 s/d 23 september 2003, sK 45l MENHUT-lll2}o4 belum berlaku.

Dengan demikian arasan pemberaan sebagaimana tersebut diatas tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

b) Tentang tidak terbuktinya unsur "menerima hadiah atau janji,, dalam pasal 11 uu No. 31 Tahun lggg tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan uu No. 31 Tahun lggg tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa dalil rim penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 117-118 dalam nota pemberaannya pada pokoknya menjelaskan

bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dan tiket dari saksi soENARlJo Alias suNARlyo dan cek yang Terdakwa terima dari

saksi SAMUEL SOENGJAD|, saksi HERRY yuswANSyAH (pr.

RAPP), dan saksi BUDI ARTIFUL adarah tidak berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri dan menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan alasan

:

9

. '

Terdakwa tidak mengenal saksi SAMUEL SOENGJADI dan tidak memiliki hubungan bisnis; Terdakwa menerima cek dari saksi HERRY yuswANSyAH (PT. RApp) adarah sebagai arat pembayaran pemberian bibit pr. matoa oleh RApp sesuai dengan keterangan Saksi HESTA ASFIRDIANYAH;

.

Terdakwa menerima cek dari saksi BUDI ARTIFUL (KUD BINA JAYA) sebagai arat pembayaran hutang oreh saksi H. ARNOLD

SIMANUNGKALIT

tahun 2003 yang diberikan Terdakwa kepada DARWTS srHOMBrNG yang mempunyai usaha pembibitan sawit.

Terhadap materi pemberaan tersebut, kami memberikan j awaba n/tan g g a pa n sebag a i beri k ut : Bahwa kami tidak sependapat dengan dalil rim penasihat Hukum Terdakwa diatas, karena apabila kita cermati dalil tersebut lebih cocok masuk dalam unsur "Diketahui atau patut diduga hadiah atau janji

tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya" dan bukan unsur "menerima hadiah atau janji,,

karena yang dibuktikan daram unsur

ini hanya menyangkut

penerimaan hadiah atau janji saja dan bukan terkait atau tidaknya

pemberian hadiah atau janji tersebut dengan kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatan yang dimiriki oreh terdakwa. Dengan demikian Tim penasihat Hukum Terdakwa sudah mencampur adukan pembahasan unsur "menerima hadiah atau janjf dengan unsur "Diketahui atau patut diduga hadiah atau janji

tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memherikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya".

Apabila kita cermati rim penasihat Hukum Terdakwa secara jelas telah mengakui bahwa unsur "menerima hadiah atau janjl' telah

10

terbukti. Hal ini dapat kita lihat dalam halaman 11g Nota pembelaan (Pledoi) tim penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan: ,Bahwa meskipun Terdakwa TERBIIKTI menerima cek yang berasal dari saksi SAMUEL SONGJADr, pr. RApp, dan saksi BrJDt ARTTFTJL, tetapi

tidak bisa diiadikan dasar hukum bahwa uang tersebut dikuatyikasikan sebagai menerima hadiah dari orang lain,,.

Majelis Hakim yang kami.muliakan;

Tim Penasihat Hukum dan Terdakwa yang kami hormati, Berdasarkan uraian sebagaimana kami sampaikan

diatas, maka kami penuntut umum menolak seluruh dalil Terdakwa dan Tim penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dan menyatakan tetap pada Tuntutan yang telah kami bacakan dihadapan persidangan pada hari Kamis tanggar 2g Maret 2012.

Demikian pendapat

/

tanggapan kami atas nota pemberaan (Pledoi) Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang kami bacakan dan disampaikan pada sidang hari ini selasa, tanggal 10 April 2012 di Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada pengadilan Negeri pekanbaru.

Jakarta, 10 April 2012 PENUNTUT UMUM KOMISI PEM TASAN KORUPSI

MOCHAI\4AD RUM, SH

; SH.,MH

.w. SH.,MH