TIM ADVOKASI PENDUKUNG PENYELAMAT SEMENANJUNG KAMPAR
(rP2sK) Alamat I Jln Pepaya No.Z (Simpan Jalan Diran) Pekanbaru E-mail:
REPLIK PENGGUGAT
lbh oku@vahoo.co.id
DAIAM PERKARA
No : lslPdt.G.|1ALL{PN. PLW
Antara
Lawan
Femerintah Republik lndonesia Cq Presiden Republik lndonesia Cq Menteri Kehutanan Republik
lndonesia,.
.,.,.............TERGUGAT t;
Pemerintah Republik lndonesia Cq Presiden Republik lndonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Riau Cq Bupati
Felalawan.
............,.....
TERGUGAT
ll;
#ffipy/$Auru&tr
Pelalawan, 20 Februa ri 2Ot2 l(epada Yth,
Majelis Hakim Perkara No. 15/Pdt
.G
lzOtUPN.PtW
Pengadilan Negeri Pelalawan
di Pelalawan
Dengan Hormat,
Para Penggugat dengan ini menyampaikan Replik dalam Perkara No. 15/Pdt.G/201I/PN.PLW sebagaiberikut
:
A. Tergugat I
I. 1,
DAIAM
EKSEPSI
Pengadilan Negeri Pelalawan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo
{Kompentensi Absolute}
L- Bahwa Para Penggugat menolak
semua dalil-dalilTergugat
t
kecualiyang dengan tegas-
tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
2.
Bahwa di dalam persidangan Pengadilan Negeri Pelelawan telah jelas dan tandas bahwa Tergugat I telah melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat pasal 1 ayat 1 yang meyatakan bahwa "Advokat odaloh yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam moupun persayaratan berdosarkon Undang-undang
ini",
diluar
pengadilan yong memenuhi
dan Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan
'Jasa Hukum adaloh jasa yong diberikan Advokat berupa memberikan Konsultosi hukum, bontuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakuksn tindakon hukum lain untuk kepentingan hukum
Klien", dalam hal
ini
tergugat I memberikan kuasa khusus kepada Drs. Afrodian Lutoifi, SH.,M.Hum sebagai Pegawai Kementerian Kehutanan Republik lndonesia yang diwakili oleh Drs. Afrodian
Lutoifi, SH.,M.Hum yang bukan Advokat untuk mewakli Tergugat I dalam persidangan hal telah sangat jelas dan terbukti dalam fakta persidangan ini; 3.
Bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas dan terang, Bahwa
dalil Tergugat I dalam
Eksepsinya halaman 2 dan 3 angka 1 dan seterusnya adalah tidak
tepat dan Tergugat
I
tidak membaca dan memahami dengan cermat dari gugatan para Penggugat, dimana yang digugat oleh Para penggugat bukan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.
327/Menhut-ll/2009 melainkan yang digugat para penggugat dalam Perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum dariTergugat l, hal inijelas sekali bahwa Tergugat
I
dalam.hal ini tidak membaca secara cermat dan benar gugatan para Penggugat, dan nyata telah jelas pula bahwa Tergugat I mencoba untuk mengaburkan subtansi gugatan
yang diajukan oleh para Penggugat, sekali
lagi ditegaskan
bahwa gugatan ini adalah
gugatan perbuatan rnelawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat
I
bukan
mengenai Surat Keputusan. Dan hal itu sebagaimana diketahui secara umum bahwa jika gugatan ini mengenai keputusan maka para Penggugat tidak akan mengajukan perkar"a
ini di Pengadilan Negeri Pelalawan melainkan akan para Penggugat ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara; 4. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan
bahwa :"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut". maka
Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan
Negeri Pelelalawan yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo; 5. Bahwa Oleh sebab karena jelas yang digugat
oleh Para Penggugat adalah Perbuatan
Melawan Hukum Yang telah dilakukan oleh Tergugat I maka pantas Eksepsi Tergugat
I
mengenai Pengadilan Negeri Pelalawan tidak berwenang memeriksa perkara ini untuk dapat dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.
Wflru$$@
t
I telah
F.
Tergugat
b
b 5 b b b b b b b b b b b
melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat jelas bahwa perbuatan
I
tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi (lex
Superior derogate lex lmperior) yaitu melanggar ketentuan Undang-undang Republik lndonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana pasal 28 ayat
1
dalam penjelasan dinyatakan bahwa: "Llsoho Pemanfaotan Hutan Tonaman diutomokan dilaksanakan pada hutan produksi yong tidok produktif dalam rongka mempertahankon
hutan alam", semestinya perbuatan hukum Tergugat mengeluarkan lzin yang diterbitkan
itu
I
melakukan perbuatannya
sejalan dengan ketentuan Undang-undang
Republik lndonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, akan tetapi Tergugat
I
justru Melanggar. undang-undang sehingga perbuatan tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hu kum (Onrechtmatige Dsadl ;
3.
Bahwa Dalil Tergugat
I
dalam pokok perkara pada point
bertentangan dan pantas dikesampingkan pada point
4
halaman
6
saling
4 halaman 6 Tergugat
I
menyatakan dalam huruf a. berdasarkan bunyi ketentuan pasal 51 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa : setiap orang wajib : a. mentaati rencana tata ruang
yang telah ditetapkan hal ini jelas bahwa secara hukum setiap orang wajib mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan tanpa terkecuali- Dapat diartikan siapa saja
tr
wajib mentaati tata ruang sesuai Undang-undang ini. Sementara itu dalil yang
I'D
disampaikan oleh Tergugat I dengan mengemukakan
b p 5 I I I
t'
!
Pemerintah Nomor 26 Tahun
itu nantinya akan jelas dapat
dipastikan dan dibuktikan dalam perkara Aguo sebagaima peta Lampiran Peraturan Pemeintah Nomor 25 Tahun 2008 dan Cukup jelas apa yang didalilkan oleh Tergugat
I
menganai point 4 ayat c halaman 6 menyebutkan bahwa berdasarkan Lanrpiran Vlll Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tanggal L0 Maret 2008 Kawasan Lindung Nasionalyang berada di Provinsi Riau adalah
:
1)
Suaka Margasatwa Kerumutan;
2l
Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Dana Pulau Bawah
4l
Bukit Rimbang Bukit Baling;
Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil;
5) Suaka Margasatwa
!
Lampiran Vlll Peraturan
2008 hanya bersifat normative dan masuk wilayah
pembuktian pokok perkara dengan Lampiran Peta
3) Suaka Margasatwa
E
tentang
BalaiRaja;
COPYI$ALI}IAtll 6
I
Gugatan CITIZEN LAWSUIT tidak dikenal dalam Undang-undang No,41 Tahun 1999 Tentang
=a
Kehutanan
rt I
T !D ID
t. Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil-dalilTergugat tegas diakui kebenarannya 2.
Bahwa Dalil tergugat
oleh
I
kecuali yang dengan tegas-
Para Penggugat;
I dalam Ekpsepsinya hal 3 dan angka 2 adalah Tidak Tepat , Bahwa
warga Negara meggugat yang biasa dikenal dengan Citizen Lawsuit adalah Hak dari
tr I
Setiap warga Negara sebagai upaya hukum dalam mencari keadilan
b rl
atas
setiap
kebijakan dan tindakan pemerintah atau penyelenggara Negara atas kelalaiannya dalam
memenuhi hak-hak warga negaranya yang kemudian merugikan masyarakat; a J.
=a
Bahwa Citizen Lawsuit
atau
gugatan warga Negara juga sudah pernah diajukan di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2003 dalam kasus penelantaran Tenaga
I
Kerja lndonesia Malaysia di Nunukan, selain
lD
itu dapat dilihat sebagaimana
Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan Gugatan Warga Negara berkaitan dengan
rl I I I
gugatan 58 Siswa tidak lulus Ujian Nasional dan masyarakat pemerhati pendidikan pada tanggal 21 Mei 2007 yang dalam amar putusannya mengabulkan gugatan citizen lawsuit (gugatan warga Negara) dari 58 siswa yang tidak lulus UAN dan pemerhati pendidikan,
disebutkan bahwa Presiden, wakil presiden, Mendiknas, serta Ketua Badan Standarisasi
t
Nasional Pendidikan {BSNP) telah lalai memenuhi perlindungan Hak Asasi Manusia
I
(HAM) terhadap warga Negara, terutama hak-hak pendidikan, dan dalam Putusan
t
Makamah Agung Nsmor Register 2596 K/ PDT/ 2008 tanggal 14 September 2009
rl rl
Makamah Agung menyatakan rnenolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemerintah,; bahwa disebutkan pula tegas didalam pasal 66 Undang-undang Nomor 26
tahun 2007 tentang tata ruang wilayah nasional dinyatakan bahwa "Masyarakot yang
=a
dirugikan akibat penyelenggaroan penatoon ruang dapot mengajukan gugattrn melalui
a
pengadilan";
rD
rl I
!a
I rl I rl
a a
4.
Bahwa Oleh sebab karena jelas yang digugat oleh Para Penggugat adalah gugatan Citizen Law suit atas Perbuatan Melawan Hukum Yang telah dilakukan oleh Tergugat
maka pantas Eksepsi Tergugat
I
I
mengenai Gugatan CITIZEN LAWSUIT tidak dikenal
dalam Undang-undang No.4L Tahun 1999 Tentang Kehutanan dapat dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.
coPYtsAUltAil
F\
3.
QaHt
Citizen Lawsuit tidak memenuhi sayarat
l. Bahwa
Para Penggugat menolak semua dalil-dalilTergugat I kecuali yang dengan tegas-
tegas diakui kebenarannya
)
oleh Para Penggugat;
Bahwa DalilTergugat I dalam Ekpsepsinya halaman 4 point 3 yang pada intinya Tergugat
I
menyebutkan bahwa gugatan Citizen Lawsuit tidak memenuhi syarat karena tidak
berkenaan dengan kepentingan umum dan yang digugat adalah Surat Keputusan Penyelenggara Negara adalah sangat Tidak tepat dan Tergugat I tidak membaca dan
tidakmemahami Gugatan Para Penggugat; 3.
Bahwa dalam perkara
a quo yang
mengajukan gugatan Citizen Lawsuit adalah
Masyarakat Teluk Meranti sebagai warga Negara yang tinggal didaerah Kelurahan Teluk
Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan
dan
mereka adalah
masyarakat yang langsung mengalami kerugian akibat Perbuatan lvlelawan hukum Tergugat 4.
l,
bukanlah orang-orang untuk kepentingan Pribadi;
Bahwa dalam
gugatan para penggugat menyebutkan bahwa yang digugat
Perbuatan Melawan Hukum Tergugat
adalah
I bukanlah menggugat Surat Keputusan
yang
dikeluarkan oleh Tergugat l; 5.
Bahwa dari Poin 3 dan 4 diatas telah Jelas dan Tandas gugatan Citizen Lawsuit yang
diajukan ke Pengadilan Negeri Pelelawan Telah memenuhisyarat; 6. Bahwa
Oleh sebab karena jelas yang digugat oleh Para Penggugat adalah gugatan
Citizen Law suit atas Perbuatan Melawan Hukum Yang telah dilakukan oleh Tergugat maka pantas Eksepsi Tergugat
I
I
mengenai Gugatan CITIZEN LAWSUIT tidak memenuhi
syarat dapat dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum
II.
DALAM POKOK PERKARA
1.
Bahwa semua dalil dalam pokok perkara Tergugat
I
dibantah oleh Para Penggugat
kecuali diakui kebenarannya oleh Para Penggugat; 2.
Bahwa Dalil Tergugat I dalam pokok perkara pada point
3
halaman 5 dan halaman 6
adalah tidak berdasarkan hukum yang jelas dan tidak dapat menginkari bahwa Tergugat
e#pY/$ArtruA$$
n
I rl
6) Suaka Margasatwa Tasik Besar/Tasik Mertas; 7t Suaka lvlargasatwa Tasik Serkap/Tasik Sarang Burung; 8) Suaka Margasatwa Pusat Pelatihan Gajah; 9) Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang;
-
rD rD
10) Suaka
t
ltfl
argasatwa Tasik Belat;
11)Suaka Margasatwa Bukit Batu;
I
12)Cagar Alam Bukit Bungkuk;
rD
13) Taman Nasional Tesso Nilo;
*#pY f $,,e-L[ft$A[$
14)Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
=a
15)Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim;
-
16)Taman Wisata Alam Sungai Dumai;
ra
Bahwa dari 16 kawasan lindung tersebut Suaka Marga Satwa Tasik Besar/ Tasik Mertas
rD
dan Suaka Margasatwa Tasik Serkap/Tasik Sarang Burung merupakan kawasan yang
rl I
rD
t
berada di Kelurahan tempat Para Penggugat tinggal. Hal ini jelas rnembuktikan bahwa Tergugat ltelah nyata melakukan perbuatan melawan hukumnya. 4- Bahwa tergugat I tidak mengerti sama sekali tentang system hukum yang berlaku di
lndonesia hal ini sangat kami sayangkan selaku Para Penggugat karena prinsip nya suatu
t L
trl t
a
Undang-undang telah dinyatakan berlaku setelah Peraturan Pemerintah 5.
di
Undangkan begitu juga dengan
:
Bahwa Dalil Tergugat I dalam pokok perkara pada point 5 halaman 8 adalah dalil yang memastikan dan membenarkan bahwa Tergugat ltelah melakukan perbuatan melawan
hukum, Tergugat
I dalam
melakukan perbuatan hukumnya telah bertentangan dan
r|)
melawan hukum oleh karena jelas bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah
=a
l-ingkungan {AMDAL),
rD
=l
rl rl
a a I
rl I
t =a
Republik lndonesia Nomor
k.r"n,
: 27 Tahun
1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak
setelah 3 (tiga} Tahun Tergugat I baru menerbitkan izin,
sehingga izin Pengelolaan Hutan Tanaman tndustri (HTl) sesuai Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor: S2TfWenHut-ll/2009 sejak dari lahirnya adalah
(SK)
cacat
hukum. berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia lrlomor : 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pasal 24 Ayat 1 menyatakan
"bahwa Keputusan kelayakan lingkungan hidup sustu usoha dan atou kegiatan dinyotakon kadoluorsa atas kekuotan peraturan pemerintoh ini apabila rencona usoha
4.Tentang Pokok Perkara
1.
Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat tegas-tegas diakui kebenarannya
Bahwa Dalil Tergugat
ll
kecuali yang dengan
oleh Para Penggugat;
ll pada point
t
halaman 4 adalah dalil yang tidak berdasar dan
tidak benar dan yang benar adalah Bahwa Tergugat ll tidak melaksanakan Perintah Undang-undang Republik lndonesia Nomor : 4L Tahun L999 Tentang Kehutanan diatas dengan fakta-fakta hukum sebagaimana berikut
1.
:
Para Penggugat dan masyarakat Teluk Meranti Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan
Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau telah rnetakukan aksi penolakan terhadap adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik lndonesia Nomor
:
327/Men hut-ll/2009 sejak Surat Keputusa n tersebut dike luarka n;
2.
Berdasarkan Hasil Fenelitian Featland lndonesia dan juga penelitian lnsinyur
Jonotoro MSc, bahwa kawasan yang diberikan
izin di Kabupaten Pelalawan
sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik lndonesia Nomor
327/Menhut-ll/2009, menyebutkan bahwa kawasan gambut yang
:
berada
didalamnya berkedalaman lebih dari 3 (tiga) meter hal itu jelas sebagaimana diatur
dalam Pasal 10 Keputusan Presiden lndonesia Nomor: 32 Tahun 1990 Tentang Perlindungan Gambut yang berbunyi: "Kriteria kowasan bergambut adalah tanah
bergambut dengen ketebalan 3 (tiga] meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai don rowa" akan tetapi pihak Tergugat ll telah Perbuatan Melawan Hukum
dengan mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor
:
522.L/DISHUT/Ifi|ZAO5/233
Tanggal 8 Maret 2005 dan Surat Bupati Pelalawan Nomor: 522/DISHUT/801Tanggal
18 Juni 2005 Tentang Rekomendasi Penambahan/Perluasan Areal Kerja lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hr.rtan Tanaman (IUPHHK HT) untuk PT Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP). i I
3.
Bahwa Oleh Karena kawasan Hutan tersebut dibuka, maka menyebabkan Hama Babi
yang mengganas dan merusak Tanaman Para Penggugat dan Masyarakat Teluk Meranti Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
fifipY/$Af,.$f{Aru t2
rl
Ir
dan atou kegiotan tidak dilaksanakan dalom jongka waktu
F T lD p p
3 (tigo)
tohun sejak
diterbitkannya keputusan keloyakan tersebut'', Bahwa hal itu Jika dilihat dalam hal ini yang menjadi acuan dalam perizinan yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat
I
dalam
Surat Keputusannya rnemperhatikan Surat Keputusan Gubernur Riau ltlomor
:
KPTS.657/X||7OO4 Tanggal 11 November 2004 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan
lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Area
=I
tambahan kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
tb
melewati masa waktu selama 3 (tiga) tahun;
I
=l
T t
I5
5 b lr b
f
oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) adalah telah kadaluarsa karena telah
6.
Bahwa DalilTergugat I pada point 6 hataman 9 sepantasnya dikesampingkan dan sudah
semestinya oleh karena jelas perbuatan melawan hukum telah dilakukan Tergugat memenuhi tuntutan Para Penggugat.
III. DALAM PROVISI
Bahwa oleh karena telah jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat
Tergugat I untuk memerintahkan pada pemegang lzin PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) yang
telah diberi izin oleh Tergugat I menghentikan segala Aktifitas dan kegiatan
yang berkenaan dengan lzin yang telah diberikan oleh pihak Tergugat I ;
B.
Tergugat ll
IV. TENTANG
COPY/ SALll,lAil
EKSEPSI
=a
rt
1. EksepsiKompetensi
Absolute
=t
t rl I I
rl I t
t
=l
I
Dalam perkara berjalan mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan
=a
I
I
L. Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat ll kecuali yang dengan tegastegas diakui kebenarannya
oleh Para Penggugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas dan terang, Bahwa dalil Tergugat ll dalam Eksepsinya halaman L dan
2
angka 1 sampai angka
5
adalah sangat tidak
tepat
dan
Tergugat ll tidak membaca dan memahami dengan cermat dari gugatan para Penggugat, dimana yang digugat oleh Para penggugat bukanlah Surat Keputusan Menteri Kehutanan
No. 327/Menhut-ll/2009 melainkan yang digugat para penggugat dalam Perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat ll, hal ini jelas sekali bahwa Tergugat ll dalam hal ini tidak membaca secara cermat dan benar gugatan para Penggugat, dan nyata
telah jelas pula bahwa Tergugat ll mencoba untuk rnengaburkan subtansi gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dan sekali lagi ditegaskan bahwa gugatan ini adalah gugatan
perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Keputusan. Dan hal
itu
ll bukan mengenai
Surat
sebagaimana diketahui secara umum bahwa jika gugatan ini
mengenai keputusan maka para Penggugat tidak akan mengajukan perkara
ini di
Pengadilan Negeri Pelalawan melainkan akan para Penggugat ajukan di Pengadilan Tata
Usaha Negara; Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa :"Tiap perbuatan melanggar hukum,yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti
kerugian
tersebut".
maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan Negeri
Pelelalawa yang mempunyai kewenangan dalam memeriksan dan mengadili perkara aquo;
3. Bahwa Oleh sebab karena jelas yang digugat oleh Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum Yang telah dilakukan oleh Tergugat ll maka pantas Ekepsi Tergugat ll mengenai Pengadilan Negeri Pelalawan tidak berwenang memeriksa perkara ini untuk dapat dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.
2.
Exceptio Error ln Persona (Pihak yang ditarik sebagaiTergugat Keliru)
1.
Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat
ll
kecuali yang dengan
tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat; 2.
Bahwa Dalil tergugat
ll
dalam Ekpsepsinya hal 3 dan angka 6 yang pada intinya Tergugat
ll Tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara aquo adalah sangat tidak tepat , karena sebagaimana diatur
dalam pasal 60 Undang-undang Republik lndonesia Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penglwosan
kehutanon" pasal 62
menyatakan
'(
Pemerintah, Pemerintah Dcerah, dan
COPy/SAilt'tAN
Iir
n Masyarakat melakukan pengowason terhadap pengelolaan dan atau pemonfaatan huton yang dilakukan aleh pihak ketigo"; dan Tergugat lltidak melaksanakan Perintah
T
Undang-undang Republik lndonesia Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan
b f b b p 5 b lD b lr b b
tandas perlu Tergugat ll ketahui bahwa Gugatan ini bukanlah gugatan biasa akan tetapi gugatan warga Negara yang dikenal dengan Gugatan Citizen Law suit, bahwa faktanya
adalah bahwa Tergugat
ll
telah melakukan perbuatan melawan hukum adapun
hubungan hukumnya adalah bahwa Para Penggugat adalah adalah warga Tempatan
I
yang telah berada disana di Kelurahan Teluk Meranti oleh karena itu warga Negara yang
berada ditempat itu mempunyai hak yang harus dipenuhi Tergugat
HD
dilakukan oleh Tergugat ll pada kenyatannya gugatan warga Negara yang biasa dikenal dengan gugatan Citizen Law suit tidak selama korban langsung yang dapat mengajukan akan tetapi bagi mereka yang peduli dengan keadaan lingkungan yang terjadi disuatu
wilayah Negara dapat hal itu dapat dicontohkan pada kasus sungai gangga di lndia yang mana yang rnenggugat Negara pada waktu itu bukanlah warga Negara yang menjadi
korban akibat tercemarnya sungai gangga tetapi ada seseorang warga yang prihatin
melihat kerusakan dan pencemaran yang terjadi disungai gangga,bagi mereka yang menjadi korabn langsung pun diobolehkan mengajukan gugatan atas kebijakan maupun
l'l
ftf
II
r|)
I I I I rl =l
I
t I t
rl
sebab itu
maka terjadi kerugian bagi para Penggugat oleh karena perbuatan melawan hukum yang
lD
b
ll oleh
kelalaian Negara atau pemerintah seperti halnya yang dialami oleh para penggugat
3.
;
Bahwa Kawasan yang di berikan lzin adalah kawasan gambut yang berada didalamnya berkedalaman lebih dari 3 (tiga) rneter, hal itu jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Keputusan Presiden lndonesia Nomor: 32 Tahun 1990 Tentang Perlindungan Gambut
yang berbunyi
: 'Kriteria
kawssqn bergambut adaloh tanah bergambut dengan
ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat dibogian hulu sungai dan rawa" akan
tetapi pihak Tergugat ll telah Perbuatan Melawan Hukum dengan mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor
:
522.L/DISHUT/lll/2OO5l2gg Tanggal
I
Maret 2005 dan
Surat
Bupati Pelalawan Nomor :522/DISHUT/80L Tanggal 18 Juni 2005 Tentang Rekomendasi Penambahan/Perluasan Areal Kerja lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Tanaman (IUPHHK HT)
untuk
PT Riau Andalan Pulp
And Paper (RAPP). Hal tersebut
dengan sangat jelas menyebutkan hubungan hukurn antara Tergugat
ll
dengan para
Penggugat dan sangkut paut Tergugat ll dalam perkara aquo, yang karena Kelalaian yang
N
Ih
dilakukan oleh Tergugat ll, Hutan yang berada disekitar perkampungan Para Penggugat telah rusak parah;
4.
pantaslah Eksepsi Tergugat
I
a I il
t
il
tiFI
ll tidak
ll
yang menyatakan Error ln Persona dalam perkara aquo
dan Tidak adanya hubungan Hukum dengan Para Penggugat haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.;
3. Ekseptio Obscuur Libel ( gugatan Penggugat Kabur|
t.
Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat ll kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Fara Fenggugat;
2.
Bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas dan terang ,Tergugat ll tidak membaca dan
memahami dengan cermat dari gugatan para Penggugat Ekpsepsinya hal 3 poin 7 yang pada intinya Tergugat
ll
,
Dalil Tergugat
ll
dalam
menyebutkan bahwa gugatan
Para Penggugat tidak menjelaskan kapasitas Tergugat
ll
dalam perkara aquo dan
Mempermasalahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik lndonesia Nomor: 327 /Menhut-ll/2009 dan kerugian-kerugian yang tidak jelas adalah sangat Tidak Tepat;
3. Bahwa
sekali lagi ditegaskan
oleh
Para Penggugat bahwa dikeluarkannya Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Republik lndonesia Nomor
:
327/Menhut-ll/2009
tanggal 21 Juni 2009 oleh Tergugat I dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan
4|'
obh Tergugat
I dan Tergugat ll rnaka Kepentingan Para Penggugat
dirugikan dan yang
digugat oleh Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum Yang telah dilakukan
t
tt
Tergugat
dengan para Penggugat dan sangkut paut Tergugat ll dalam perkara aquo maka dari itu
ltr l,)
b F. b F p
, bahwa
membaca dengan cermat dan tidak memahami hubungan hukum antara Tergugat ll
b F FI
b b b b b l.r b Fr b
Bahwa dari beberapa point diatas telah jelas dan tandas
oleh Tergugat ll bukan Gugatan terhadap Surat Keputusan Menter! Kehutanan Republik lndonesia Nomor : 327 lMenhut-ll/2009 tanggal 21 Juni 2009;
4.
Bahwa Oleh sebab karena jelas dan terang yang digugat oleh Para Penggugat dalam
gugatannya baik posita rnaupun petiturnnya maka pantas Eksepsi Tergugat ll mengenai kaburnya dan Tidak Jelasnya gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo untuk dapat dikesampingkan;.
ll
cgPY'SAUt{Ail
3.
Bahwa oleh karena jelas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat
ll maka sepantasnya daliltergugat ll point L hataman 4 untuk dikesampingkan.
4.
Bahwa Dalil Tergugat ll pada point 2 halaman 4 adalah dalilyang membenarkan bahwa
perbuatan melawan hukum telah dilakukan oleh oleh Tergugat ll dengan mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor :522.1/DISHUT/lll/2005/233 Tanggal 8 Maret 2005 dan Surat Bupati Pelalawan Nomor :522/DISHUT/801 Tanggal 18 Juni 2005 Tentang Rekomendasi Penambahan/Perluasan Areal Kerja lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK HT) untuk PT Riau Andalan Pulp And Paper {RAPP}. Hal itu perlu kami
tegas kan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat ll tersebut telah
melanggar Keputusan Menteri Kehutanan No.10.1 Tahun 2000 yang mana telah menyeret Mantan Bupati Tengku Azmun Ja'far dipersidangan tindak pidana Korupsi. Berdasarkan hal itu maka sudah semestinya dan sepantasnya dalilTergugat ll pada point
2 Halaman 4 tersebut untuk dikesampingkan.
5.
Bahwa Dalil Tergugat
ll
pada point 3 halaman 4 adalah dalil yang mengada-ngada dan
tidak berdasarkan logika yang sehat oleh karena jelas sekali perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat
ll tersebut menyebabkan hutan disekitar wilayah Para
Penggugat Rusak parah terjadinya hama babi yang memasuki kampung, merusak
tanaman warga, kuatnya angin laut yang masuk kedalarn kampung Para Penggugat sehingga seng Rumah hancur lepas terkena angin hal ini terjadi setelah hutan di buka
dan tidak ada lagi penahan laju angin yang masuk kedatam kampung. Belurn lagi perubahan suhu udara disekitar kawasan perkampungan para Penggugat, Banyaknya
binatang yang keluar dari hutan tersebut yang masuk diwilayah kampung Para Penggugat yang mencemaskan para Penggugat, Punahnya ekosistem sungai yang mati
akibat masuknya air gambut kedalam sungai sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi memanfaatkan sungai sebagai mata pencaharian hidup Para Penggugat, Hilangnya mata pencaharian dalam hal mencari satwa liar yang tidak dilindungi oleh Undang-undang si
sekitar kawasan Hutan Semenanjung Kampar Musnahnya hasil hutan seperti rotan, damar dan madu lebah.
6.
Bahwa oleh karena
itu maka
sepantasnya dalil Tergugat
ll
pada point 3 halaman 4
tersebut untuk dikesampingkan
COPYI$ALIl|At'| l3
7-
Bahwa Dalil Tergugat
ll pada point 4 dan point 5 dan 6 halaman 4 tidak perlu
para
penggugat tanggapi karena telah telah penggugat tanggapi sebelumnya pada point 2 halaman 8-9 oleh sebab'itu sepantasnya dalil Tergugat ll pada point 4 dan point 5 dan
point 6 halaman 4 untuk dikesampingkan.
Berdasarkan silogisme-silogisme hukum dan dalil-dalil yang para Penggugat sampaikan tersebut
diatas maka dengan ini para penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:
Dalam Eksepsi :
1. Menolak EksepsiTergugat I dan ll seluruhnya; Z. Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat diterirna. Dalam Pokok Perkara
:
1. Menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat ll telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum 3. Menyatakan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukurn Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik lndonesia Nomor : 327/Menhut-ll/2009
Menghukum Tergugat
I
dan Tergugat ll untuk melakukan penyelamatan
perbaikan terhadap Hutan yang telah rusak Kehutanan Tahun 20O9 Nomor
dan
akibat Surat Keputusan Menteri
: 327/Menhut-ll/2009 yang telah dikeluarkan
oleh
Tergugat I di wilayah Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. 5. Menghukum Tergugat
ll untuk Melindungi
Hak-hak Masyarakat dikawasan lzin yang
masuk wilayah Kabupaten Pelalawan Frovinsi Riau 6. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk Membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.
t4
o
o
hr*ianlah Replik ini- diajukan, atas pertimbangan dan keadilan yang diperoleh Fgugat di Pengadilan Negeripelalawan ini, kami ucapkan terima kasih: Hsrmat Kami para penggugat Kuasanya,
COPYI$ALI}|A]I|
l5
I
I
I
para