Tanggapan PU atas Eksepsi by Senarai ID

rfiFlrt. PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

" Untuk Keadilan "

PENDAPAT / TANGGAPAN PENUNTUT UMUM

TERHADAP KEBERATAN ( EKSEPSI ) TIM PENASIHAT HUKUM ATAS SURAT DAKWAAN NOMOR: DAK.41|2411212A11

ATAS NAMA TERDAKWA

lr. SYUHADA TASMAN, MM.

Jakarta, 12 Januari2012

r(Pl(

KOMISI PEM BERANTASAT.I KORU PSI REPUBLIK INDONESIA " Untuk Keadilan'

PENDAPAT / TANGGAPAN PENUNTUT UMUM

TERHADAP KEBERATAN ( EKSEPSI ) TIM PENASIHAT HUKUM TERDAKWA

IT.

ATAS SURAT DAKWAAN NoMoR

SYUHADAIASMAN' MM'

: DAK.4112411212011

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

sidang yang kami saudara Terdakwa, Tim Penasihat Hukum serta pengunjung hormati, kepada Terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih

kami untuk Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada (eksepsi) Tim Penasihat menyampaikan pendapat / tanggapan atas keberatan

Hukum Terdakwa

lr.

SYUHADA TASMAN, MM.' yang dibacakan pada

persidangan hari Rabu tanggal 04 Januari 2012'

sebelum kami menguraikan pendapat

tanggapan atas keberatan

yang mengatur dimaksud, terlebih dahulu kami akan mengutip ketentuan tentang materi pokok keberatan

/ eksepsi

sebagaimana diatur dalam Undang-

yaitu pasal 156 ayat undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (1) yang berbunYi sebagai berikut

keberatan bahwa "Dalam hat TErdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan 1

sefe/ah diberi kesempatan diterima atau surat dal<vvaan harus dibatarkan. maka

kepadaPenuntutlJmumuntukmenyatakanpendapatnya,Hakim selaniutnya mengambil mempertimbangkan keberatan fersebuf untuk keputusan".

tersebut' dapat diPahami Dari ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP

bahwamateripokokkeberatan/eksepsitelahditentukan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu tentang

secara limitatif

perkara; Kewenangan Pengaditan dalam mengadili

Dakwaan tidak daPat diterima ;

Surat dalouaan harus dibatalkan'

menyusun Surat Yang menjadi pedoman Penuntut Umum dalam (2) KUHAP, yang berbunyi Dakwaan adalah pasal 143 ayat

Penuntut lJmum membuat

suraf daklaan yang diberi tanggal

dan

ditandatangani serta berisi :

a.namalengkap,tempatlahir,um.)ratautanggallahir,jeniskelamin, kebangsaan,tempattinggat,agamadanpekeriaantersangka;

tindak pidana yang uraian secara cermat, ietas dan lengkap mengenai

dan tempat tindak pidana itu didakwakan dengan menyebutkan waktu dilakukan.

dakwaan yang tidak memenuhi selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan : suraf dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum' ketentuan sebagaimana dimaksud

M. Yahya Harahap, dalam bukunya

: Pembahasan Permasalahan

dan 2

Penerapan KUHAP : Pemeriksaan sidang pengaditan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 123 sld 133, menguraikan tentang Materi Eksepsi meliputi

Klasifikasi Eksepsi

Eksepsi Kewenangan Mengadili;

Eksepsi Kewenangan Menuntut Gugur;

c. Eksepsi Tuntutan Penuntut

Umum Tidak Dapat Diterima, yaitu

1) Eksepsi pemeriksaan penyidikan

tidak memenuhi syarat ketentuan

pasal 56 ayat (1) KUHAP. 2) Eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat klacht delict.

Eksepsi Lepas dari Segala tuntutan hukum. Putusannya dalam bentuk putusan akhir, tentu saja setelah memeriksa pokok perkara dan memutuskan on slagh van rechtsveruolging.

Eksepsi Dakwaan tidak dapat diterima, meliputi 1.

Eksepsi subjudice, tindak pidana yang didakwakan sedang daram tergantung pemeriksaannya;

2. Exceptio in personan, dalam dakwaan terkandung error in persona. 3.

Eksepsi keliru sistematika dakwaan subsidiarifas, yaitu dakwaan berbentuk subsidiaritas yang melanggar sistimatika

Menempatkan

dakwaan tindak pidana yang lebih serius atau lebih berat ancaman pidananya pada posisi dakwaan Primer. M.Yahya Harahap dalam hal ini menyatakan bahwa Hakim lebih tepat

menafslrkan kekeliruan susunan dakwaan

ini sebagai 'clerical error' ?

(kesalahan pengetikan). Hakim dapat meluruskan dalam persidangan, dan selanjutnya dijelaskan dalam pertimbangan putusan mengenai letak

posisi susunan sistimatika dakwaan yang semestinya.

demikian sekiranya Hakim menemukan sistimatika

Dengan

dakwaan

subsidiaritas yang keliru, tidak perlu bersikap terlampau'formalistic legal thinking', tetapi cukup meluruskannya.

4. Keliru bentuk dakwaan yang diajukan, yaitu dakwaan yang

mestinya

diajukan berbentuk kumulasi tetapi diajukan dalam bentgk subsidiaritas

atau sebaliknya. M. Yahya Harahap dalam hal ini menyatakan bahwa demi menegakkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, hakim tidak patut bersikap strict law dan formalistic legal thinking

untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Lebih tepat dan bijaksana apabila kekeliruan itu disikapi

dengan jalan "melenturkan" penafsiran bahwa dakwaan

itu

didekonstruksi.

Eksepsi Batal Demi Hukum, dimana dakwaan tidak memenuhi ketentuan

pasal 143 ayat (2) KUHAP dianggap obscuur libeli (kabur) atau confuse (membingungkan) atau mr's/eading (menyesatkan), yaitu meliputi beberapa bentuk:

1) Dakwaan tidak memuat 'tanggal

dan tanda tangan';

Dakwaan tidak menyebut menyebut secara lengkap identitas terdakwa;

Tidak menyebut locus delictidan atau tempus delicti;

Pada dasarnya tidak mungkin menyebut tempat dan waktu kejadian

yang akurat. Tingkat kesulitannya bersifat 'impossibilitas'.

Jika

penerapannya mesti tepat dan akurat, penegakan hukum melalui

peradilan pidana (criminal justice sysfem) akan lumpuh total, yang berakibat semua pelaku kriminal tidak bisa dituntut pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang mereka lakukan.

4) Tidak cermat, jelas dan lengkap uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan. M. Yahya Harahap dalam hal ini menyatakan bahwa dakwaan memuat

a. Semua unsur delik harus disebut satu persatu; Pengertian cermat, lengkap dan jelas dalam unsur yang bersifat alternatif : tidak mutlak mesti menyebut keseluruhan, bisa satu saja

asal jelas. Sekiranya penuntut umum lalai tentang hal itu, tidak berakibat surat dakwaan menjadi kabur atau menyesatkan kepada terdakwa. b. Cara terdakwa melakukan

besarnya saja, asal

tindak pidana cukup disebutkan garis

dari uraian itu terang dan jelas

mengungkapkan begaimana cara tindak pidana pidana dilakukan;

Menyebut keadaan (circumstances) yang melekat pada tindak pidana. Menurut Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh i

Kejaksaan Agung Republik lndonesi, hal 14-16, pengertian cermat, jelas dan lengkap dirumuskan sebagai berikut : "Yang dimaksud dengan cermat adalah

ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang

didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya

surat dal<waan atau tidak dapat dibuktikan antara lain misalnya

pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum

Apakah ada

ketentuan

pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawahkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau

belum kadaluwarsa dan apakah tindak pidana yang didakwakan itu nebis in

idem. Yang dimaksud dengan jelas adalah

Jaksa Penuntut lJmum harus

mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan

seka/rgus

mempadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oteh terdakwa dalam surat dakwaan. Yang dimaksud dengan lengkap adalah

uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan und ang-u nd ang secara leng kap".

Surat Edaran Jaksa Agung Republik lndonesia Nomor:

SE-

0041J.N11l1993 tanggal 16 Nopember 1993 pada intinya menyatakan secara

materiil surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila telah memberikan gambaran secara bulat dan utuh tentang

Tindak pldana yang didakwakan;

Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;

Dimana tindak pidana dilakukan;

Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan.

Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;

Akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut;

7. Apakah yang

mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut

(delik-delik tertentu);

Ketentuan-ketentuan tindak pidana yang diterapkan.

Majelis Hakim yang Kami Muliakan, Saudara Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum yang kami hormati.

Setelah kami mendengar dan mempelajari secara seksama, maka kami akan menanggapi eksepsi

keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa

dalam point-perpoint sebagaimana pada pokoknya eksepsi

keberatan yang

telah disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yakni sebagai berikut

1. Surat Dakwaan Tidak

;

Dapat Diterima (niet ontvankeliik verklaard)

a) Penuntut Umum telah salah memformulasikan bentuk secara Komulasi pada surat dakwaan nomor

dakwaan

: DAK-41 t24t12t2011

tertanggal 14 Desember 2011.

Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Keberatan

(Eksepsi)

halaman 10 s/d 12 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam

surat dakwaan Komulasi PenUntut Umum harus merumuskan unsurunsur tindak pidana yang disesuaikan dengan fakta-fakta (feiten) yang mendukung "materiele heid' dari unsur-unsur tersebut sehingga terjadi persesuaian antara fakta dengan unsur deliknya. Bahwa haruslah rinci

dan tegas adanya hubungan antara Dakwaan KESATU Primair, Subsidlalr dengan Dakwaan KEDUA, Pertama atau Kedua

yang

dihubungkan faktanya pada Dakwaan KESATU Primair, Subsidiair dengan Dakwaan KEDUA, Pertama atau Kedua, Terdakwa selaku Kepala

Dinas Kehutanan Propinsi Riau dalam melakukan penilaian

dan

pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 7

Tanaman (RKI-UPHHKHT) pada PT. SELARAS ABADI UTAMA,

PT.

MITRA TANINUSA SEJATI, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, CV. PUTRI LINDUNG BULAN, CV. TUAH NEGERI dan CV. BHAKTI PMJA MULIA,

yang lokasi arealnya di wilayah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau sedangkan dalam Dakwaan KEDUA, Pertama atau Kedua pihak-pihak

yang dinyatakan memberikan hadiah kepada Terdakwa selaku Kepala

Dinas Kehutanan Propinsi Riau dalam melakukan Penilaian dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman (RKT-UPHHKHT) dari SAMUEL SOENGJADI yang berasal dari PT. SERAYA SUMBER LESTARI dAN PT. BINA DAYA BINTAM, HERRY

YUSWANTORO berasal dari PT.

MPP, SOENARIJO berasal dari

PT.

SIAK RAYA TIMBER, dan BUDI ARTIFUL berasal dari KUD BINA JAYA,

yang pada Dakwaan KESATU Primair dan Subsidiair tidak dinyatakan sebagai perusahaan yang diberikan penilaian dan pengesahan RKTUPHHKHT oleh Terdakwa.

Terhadap materi keberatan

eksepsi

ini

kami tanggapi sebagai

berikut: Bahwa mengenai kesalahan formulasi Surat Dakwaan secara komulasi atau kumulatif maka kami berpendapat bahwa formulasi surat dakwaan tersebut adalah tidak ada kesalahan yuridis dengan landasan sebagai berikut: 1.

Bahwa berdasarkan Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan

yang

dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Rl, bulan April 1985 pada halaman 25 menyatakan bahwa "bentuk surat dakwaan KUMTJLATTF (CUMULATTEVE 8

TEN IASTE LEGGING) di dalam safu suraf dalanaan terdapat beberapa

tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang safu terhadap yang lain dan didalcwakan secara serempak".

.Hal senada disampaikan Selamat

Purba,SH. dalam Bukunya berjudul "Mencegah Batalnya Surat Dakwaan

Demi Hukum' penerbit CV. Sumber llmu Jaya, cetakan kedua, Oktober 2OO2

pada halaman 14 menyatakan "yang terpenting dalam dakwaan

berbentuk kumutatif

yaitu subyek pelaku tindak pidana adalah terdakwa

yang sama namun masing-masing tindak pidana yang didakwakan adalah berbeda dan tidak ada hubungan satu dengan lainnya". I

Dengan berpedoman pada pengertian tersebut apabila

kita

menghubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lr. SYUHADATASMAN merupakan dua perbuatan yang berbeda yaitu:

Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau

dalam rangka penilaian dan pengesahan RKT Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman (RKT-UPHHKHT)

pada PT. SELARAS ABADI UTAMA, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, CV. PUTRI LINDUNG BULAN, CV.

TUAH NEGERI dan CV. BHAKTI PRAJA MULIA,

sehingga

menimbulkan kerugian keuangan negara'

Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau menerima hadiah dari SAMUEL SOENGJADI yang berasal dari PT.

SEMYA SUMBER LESTARI dAN PT. BINA DAYA BINTARA, HERRY YUSWANTORO berasal dari PT. RAPR SOENARIJO berasal dari PT' 9

slAK

RAYA TIMBER,

dan BUD| ARTTFUL terkait

dengan

kewenangnnya dalam penilaian dan pengesahan RKT.

Antara perbuatan pertama dengan kedua tidak ada hubungannya satu sama lain akan tetapi kedua perbuatan tersebut telah memenuhi unsur

delik

sehingga terhadap diri Terdakwa didakwakan secara komulatif

sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan yang telah kami bacakan.

oleh karena

itu

kami berkesimpulan bahwa pendapat

rim

penasihat

Hukum di dalam Nota Keberatannya (Eksepsi) pada haraman 11 yang menyatakan " Bahwa haruslah rinci dan fegas, adanya hubungan antara Dal<waan KESATU (Primair, subsidiair) dan Dakwaan KEDIJA (pertama

atau Kedua)" adalah tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

Berdasarkan uraian diatas maka penuntut umum berkesimpulan bahwa

formulasi surat dakwaan terhadap Terdakwa yang disusun secara kumulatif telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 143

ayat(2) huruf b KUHAP.

b) Bahwa perbuatan Terdakwa tidak masuk dalam ringkup

hukum

pidana.

Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Keberatan

(Eksepsi)

halaman 12 sld 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam

uraian fakta surat dakwaan, Penuntut umum menyatakan tindakan Terdakwa yang menilai dan mengesahkan RKT UPHHKHT bertentangan

dengan Kepmenhut 10.1/Kpts-ll/2000 tanggal 06 November 2000 tentang 10

Pedoman Pemberian ljin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 2llKpts-1112001

tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan standar ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan produksi,

dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan pasal

21 Kepmenhut

No.

32lKpts'1112003 tanggal 05 Februari 2003 Tentang Pemberian lzin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atau Hutan Tanaman

Melalui Penawaran dalam Pelelangan, sehingga berdasarkan ketentuan

tersebut, jenis pemaanfaatan kayu alam tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. sedangkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-1112003 tanggal 02

Mei 2003 tentang

Rencana Kerja,

Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman bukanlah ijin

prinsip penerbitan RKT dan BKT, melainkan kelengkapan administrasi belaka yang apabila dalam jangka waktu 30 (hari) tidak ditandatangani

atau dikeluarkan oleh Kadis Kehutanan propinsi akan sah dengan sendirinya. Bahwa andai ada kesalahan secara administrasi maka jenis

sanksi administrasi menurut pasal 2 Kepmenhut No. 6gg7l Kpts-il/2001 tanggal 12 Juli 2002 dan Kepmenhut s9/Kpts-ll/2003 tangg al 2g Februari 2003 yaitu berupa :1. Penghentian Sementara Pelayanan Administratif;

2. Penghentian sementara kegiattan di lapangan; 3. Denda Administratif

Pengurangan areal kerja;

Pencabutan ljin. Dengan demikian hal

tersebut bukanlah merupakan kejahatan tindak pidana melainkan pelanggaran administrasi, untuk itu dakwaan penuntut umum yang tidak

harus dinyatakan sebagai dakwaan yang tidak dapat diterima (Niet l1

Ontvankeliik Verklaard). karena dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukumnya, maupun dakwaannya.

berikut: Terhadap keberatan yang disampaikan oleh

rim penasihat

hukum

tersebut diatas kami tidak akan memberikan tanggapan lebih jauh, karena materi keberatan atau eksepsi yang disampaikan oleh penasihat Hukum

Terdakwa diatas bukanlah merupakan materi keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAp karena sudah memasuki materi

pokok perkara. Mengenai perbuatan yang dilakukan oleh rerdakwa merupakan suatu tindak pidana atau tindakan administratif perlu

dibuktikan berdasarkan alat bukti pada pemeriksaan materi pokok perkara.

Surat Dakwaan Batal Demi Hukum (null and voidl Bahwa uraian surat Dakwaan primair saudara penuntut Umum yang disampaikan tidak menjelaskan secara jelas pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas adanya kerugian negara.

Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Keberatan/eksepsi pada halaman 16 s/d 17 pada pokoknya Tim penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa didalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat,

jelas dan lengkap, karena sebagaimana surat dakwaan penuntut umum t2

baik itu dalam primair maupun subsidiair menyatakan ditemukannya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 1sg.024.4g6.294,g9 (serafus lima puluh tiga milyar dua puruh empat juta empat ratus sembilan puluh

enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen), namun tidak menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas adanya kerugian negara tersebut sehingga surat dakwaan penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum (null and void).

berikut: Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak memahami surat dakwaan, dimana penuntut umum dalam surat dakwaan pada Dakwaan

KESATU (Primair, subsidiair) mendakwa Terdakwa

lr.

syuHADA

TASMAN, MM., dalam mewujudkan tindak pidana tidak berdiri sendiri

melainkan secara bersama-sama dengan TENGKU zuHELMl, Msi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten pelalawan tahun 2002 s/d 2003, PT. SELAMS ABADI UTAMA, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT.

RIMBA MUTIARA PERMAI, CV. PUTRI LINDUNG BULAN, CV TUAH NEGERI, CV. BHAKTI PRAJA MULIA, dan H. TENGKU MMUN JAAFAR,

sH selaku Bupati Pelalawan periode tahun 2001 s/d 2006, yang

mana

akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut

telah

mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah

Rp.

153.024.496.294,89 (serafus rima puluh tiga mityar dua putuh empat juta

empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan putuh empat rupiah delapan puluh sembilan sen). l3

Dari uraian dakwaan tersebut diatas, sebenarnya sudah jelas kedudukan

Terdakwa dan pihak-pihak yang bersama-sama dalam mewujudkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai tanggung

jawab adanya kerugian negara dan peran masing-masing pihak sudah masuk pada materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu

di persidangan.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka sudah sepatutnya Majelis

Hakim yang mulia menolak seluruh materi keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena surat dakwaan yang dibuat dan diajukan dalam perkara

a quo telah memenuhi syarat formil maupun

materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b

KUHAp

dan tidak ada alasan yuridis yang menghalangi

kewenangan

penuntut Umum untuk mengajukan penuntutan terhadap diri Terdakwa lr. SYUHADATASMAN, MM. Majelis Hakim yang mulia

;

Saudara Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum yang kami hormati

;

Berdasarkan keseluruhan uraian pendapat / tanggapan yang telah kami

uraikan

di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa,

mengadili dan memutus perkara ini untuk:

Menolak seluruh keberatan/ eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa lr. SYUHADATASMAN, MM.;

Menyatakan bahwa surat dakwaan Nomor: DAK-4112411212011 tertanggal

KUHAP dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar

pemeriksaan perkara ini;

Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap diranjutkan

Demikian pendapat

/ tanggapan kami atas

eksepsi

keberatan Tim

Penasihat Hukum Terdakwa yang kami bacakan dan disampaikan pada sidang

hari ini Kamis, tanggal 12 Januari 2012 di Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri pekanbaru.

rz Januari 2012 PENUNTUT UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Jakarta,

.'li

t"..A"';.t '....-;z-* i,*a.'*#'*r: :: *-.., *',=,-

MOCHAMAD RUM, SH.

D F.W. SH.,MH.