PT. DIAMOND RAYA TIMBER STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERLINDUNGAN & PENGAMANAN HUTAN
No. Dokumen
SOP-4PH-09
Revisi
4
Tanggal
1 Agustus 2008
Halaman
1 dari 23
Register : 09 Direktur Produksi Tanggal : 1 Agustus 2008
√
DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI
01
Direktur Produksi
02
Internal Control System
03 04
Manager PPH & CD Ka. Satgashut
05
Spv. PAM Camp
06
Manager Research & Environmental Development
07
SIM
Prosedur ini merupakan standar Perlindungan & Pengamanan Hutan dalam sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PT. DIAMOND RAYA TIMBER dan merupakan suatu persyaratan yang diperintahkan standar tersebut. Perubahan tidak diijinkan tanpa persetujuan sebelumnya dari Direktur Produksi dan harus diterapkan dengan menggunakan standar tersebut untuk mengontrol perubahan isi yang terkandung di dalam dokumen ini.
No. Dokumen : SOP-4PH-09
Revisi : 3
DAFTAR ISI
1. Prosedur Kerja Monitoring Aktivitas Pihak Ketiga di Areal Kerja Perusahaan ...............
3
2. Instruksi Kerja Pengendalian terhadap Keluar Masuk Pihak Ketiga ke Areal Kerja Perusahaan .............................................................................................................
6
3. Prosedur Kerja Koordinasi Antar Divisi dalam Penanganan Masalah dengan Pihak Ketiga .....................................................................................................................
9
4. Prosedur Kerja Monitoring Pos Pengamanan Hutan...................................................
11
5. Prosedur Kerja Pemanfatan Hasil Hutan Non Kayu oleh Masyarakat ..........................
13
6. Instruksi Kerja Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan ......................................
16
7. Prosedur Kerja Penanggulangan Gangguan Satwa Liar .............................................
20
8. Instruksi Kerja Patroli Perlindungan Hidupan Liar (Harimau Sumatera)........................
22
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 2 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
1.
Revisi : 3
PROSEDUR KERJA
MONITORING AKTIVITAS PIHAK KETIGA DI AREAL KERJA PERUSAHAAN
1.1
TUJUAN 1.1.1
Menjamin agar segala aktivitas pihak ketiga yang ada di dalam areal kerja PT. Diamond Raya Timber berada dalam sepengetahuan dan pengendalian yang maksimal.
1.1.2
Menjamin segala aktivitas tersebut tidak merusak dan / atau mengganggu kemantapan kawasan serta kelestarian pengelolaan hutan.
1.2
RUANG LINGKUP Monitoring keberadaan aktivitas pihak ketiga di dalam areal hak pengusahaan hutan PT. Diamond Raya Timber.
1.3
REFERENSI Sistem Manual Rencanan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PT Diamond Raya Timber
1.4
DEFINISI 1.4.1
Aktivitas pihak ketiga adalah segala sesuatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pihak ketiga yang terkait maupun tidak dengan aktivitas perusahaan, baik legal maupun ilegal yang berada di dalam areal kerja hak pengusahaan hutan PT. Diamond Raya Timber.
1.4.2
Aktivitas pihak ketiga yang ilegal adalah aktivitas pihak lain di areal PT. Diamond Raya Timber yang tidak memiliki ijin operasional yang sah dari instansi yang berwenang.
1.4.3
Aktivitas pihak ketiga yang legal adalah aktivitas pihak lain di areal PT. Diamond Raya Timber yang memiliki ijin dari instansi yang berwenang.
1.4.4
Aktivitas pihak ketiga yang merugikan dalam pelaksanaan PHAPL PT. Diamond Raya Timber adalah aktivitas oleh pihak lain yang dapat memberi pengaruh negatif, merusak atau mengganggu terhadap aspek produksi, ekologi dan sosial dalam sistem pengelolaan hutan lestari.
1.5
DESKRIPSI 1.5.1
Manager Pengamanan Hutan (PH) bertanggung jawab atas monitoring keberadaan aktivitas pihak ketiga di areal kerja HPH. PT. Diamond Raya Timber.
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 3 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
1.5.2
Revisi : 3
Dalam pelaksanaan monitoring pada butir 1.5.1 diatas, Mgr. PPH didukung oleh unsur Satuan Pengamanan Area Utara dan Satuan Pengamanan Area Selatan, yang secara operasional bertanggung jawab dalam tugas penjagaan rutin dan tugas patroli secara periodik di areal HPH PT. Diamond Raya Timber.
1.5.3
Disamping itu, Manager PH dapat didukung oleh bantuan organik kerjasama instansional
dari
instansi
Kehutanan,
Jagawana,
Kepolisian,
dan
instansi
pengamanan lainnya. 1.5.4
Bantuan pengamanan pada butir 1.5.2 di atas berada dalam kendali tugas langsung Mgr. PPH, sedangkan bantuan pada butir 1.5.3 harus dengan persetujuan atau koordinasi dari Direktur.
1.5.5
Dalam penjagaan rutin dan/atau patroli yang dilaksanakan oleh satpam, jika ditemukan adanya aktivitas pihak ketiga di areal perusahaan, petugas di maksud mencatat informasi dasar temuannya segera melapokannya via ORARI ke Pos Komando meminta instruksi lanjutan.
1.5.6
Selanjutnya, atas laporan butir 1.5.5, Mgr. PPH atau yang memegang kendali harian memberi instruksi / membuat langkah-langkah pencarian data detail lanjutan, dan jika diperlukan dapat melakukan koordinasi atau meminta instruksi dari Direktur untuk mengambil tindakan sebagaimana mestinya.
1.5.7
1.5.8
Setiap bulan Petugas Pengamanan Hutan membuat laporan bulanan, meliputi: 1.5.7.1
Laporan Operasi dan Patroli Pengaman Hutan (FM-4PH-01)
1.5.7.2
Laporan Penyuluhan Kehutanan (FM-4PH-02)
1.5.7.3
Laporan Aktivitas Kebakaran Hutan (FM-4P H-03)
1.5.7.4
Laporan Aktivitas Kebakaran Kebun di Sekitar HPH (FM-4P H-04)
1.5.7.5
Laporan Harian Penjagaan Pos (FM-4P H-05)
Manager PPH melakukan analisis dampak dan potensi dari monitoring aktivitas pihak ketiga dalam merusak kelestarian hutan PT Diamond Raya Timber, guna pengembangan monitoring ke arah yang lebih detail.
1.5.9
Untuk aktivitas Panglong Arang di Teluk Dalam dan Sinepis, karena statusnya memiliki ijin usaha dari pemerintah daerah, dimonitor agar tidak melakukan aktivitas di luar petak yang disahkan dan di dalam areal sempadan sungai, sempadan pantai serta areal dilindungi / konservasi lainnya (FM-4P H-06).
1.5.10 Khusus untuk aktivitas Gudang Garam di Teluk Dalam yang telah lama ada, dilakukan monitoring dampak atau kecenderungan pengaruhnya pada kemantapan areal, khususnya kegiatan land clearing atau aktivitas pencurian kayu.
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 4 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
Revisi : 3
1.5.11 Untuk aktivitas Kilang Papan atau Sawmill di kawasan PT. Gunung Mas Raya (Desa Lenggadai Hulu / Tanah Merah), dilakukan monitoring khususnya kegiatan aktivitas pencurian kayu di areal HPH. PT. Diamond Raya Timber.
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 5 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
2.
Revisi : 3
INSTRUKSI KERJA
PENGENDALIAN TERHADAP KELUAR MASUK PIHAK KETIGA KE AREAL KERJA PERUSAHAAN
2.1
TUJUAN 2.1.1
Menjamin agar segala aktivitas pihak ketiga yang ada di areal kerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) PT. Diamond Raya Timber berada dalam pengendalian PT. Diamond Raya Timber.
2.1.2
Menjamin segala aktivitas tersebut tidak mengganggu dan/atau merusak kelestarian tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang ada di areal PHAPL PT. Diamond Raya Timber.
2.2
RUANG LINGKUP 2.2.1
Pengendalian terhadap pihak ketiga keluar masuk areal kerja PHAPL PT. Diamond Raya Timber.
2.2.2
Perlindungan terhadap keberadaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang terdapat di areal kerja PHAPL PT. Diamond Raya Timber.
2.2.3
Pengamanan dan perlindungan terhadap keluar masuk tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dari/ke areal kerja PHAPL PT. Diamond Raya Timber.
2.3
REFERENSI SOP-4PH-09 (1)
2.4
DEFINISI 2.4.1
Pihak ketiga adalah setiap orang baik perorangan/kelompok atau dari ni stansi pemerintahan/swasta selain karyawan PT. Diamond Raya Timber.
2.4.2
Aktivitas pihak ketiga adalah segala sesuatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pihak ketiga yang terkait maupun tidak dengan aktivitas perusahaan, baik legal maupun ilegal yang berada di dalam areal kerja PHAPL PT. Diamond Raya Timber.
2.4.3
Satuan Pengamanan Hutan disingkat Satpam HPH adalah organisasi karyawan perusahaan yang diangkat oleh Direksi yang ditugaskan dan diberi wewenang untuk melakukan pengamanan hutan di areal PHAPL PT. Diamond Raya Timber.
2.4.4
Tumbuhan yang dilingungi adalah segala jenis tumbuhan yang karena keberadaan dan keunikannya, sehingga perlu dilindungi untuk menjaga keanekaragaman dan kelestariannya.
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 6 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
2.4.5
Revisi : 3
Satwa liar yang dilindungi adalah segala jenis satwa yang karena kelangkaan atau keberadaanya, sehingga perlu dilindungi dalam rangka menjaga kelestariannya.
2.5
DESKRIPSI 2.5.1
Ketentuan Umum 2.5.1.1
Setiap pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan tidak diperkenankan memasuki areal kerja HPH PT. Diamond Raya Timber.
2.5.1.2
Pihak ketiga yang memiliki kepentingan dapat memasuki areal kerja PHAPL PT. Diamond Raya Timber setelah mendapat ijin dari sat pam HPH dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.
2.5.1.3
Khusus dalam rangka perlindungan terhadap satwa liar, setiap orang tidak diperkenankan
mengambil,
menyimpan,
menyakiti,
memburu,
dan
membunuh satwa liar yang dilindungi yang berada di areal kerja PHAPL PT. Diamond Raya Timber, tanpa ijin dari pihak yang berwenang. 2.5.1.4
Khusus dalam rangka perlindungan terhadap tumbuhan langka, setiap orang tidak diperkenankan mengambil, memanfaatkan dan membunuh tumbuhan liar yang dilindungi yang berada di areal kerja PHAPL PT Diamond Raya Timber, tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
2.5.2
Deskripsi Instruksi 2.5.2.1
Setiap pihak ketiga yang keluar masuk PHAPL PT. Diamond Raya Timber wajib melapor dan meminta ijin kepada Satpam HPH (FM-4P H-05).
2.5.2.2
Satpam HPH PT. Diamond Raya Timber wajib memeriksa pihak ketiga yang akan memasuki areal kerja HPH.
2.5.2.3
Pihak ketiga yang akan memasuki areal PHAPL PT. Diamond Raya Timber, diperiksa dan dimintai keterangan mengenai identitas diri, kepentingan dan jangka waktu berada di areal PHAPL PT. Diamond Raya Timber.
2.5.2.4
Pemberian ijin oleh Satpam HPH hanya dapat diberikan apabila pihak ketiga telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.
2.5.2.5
Khusus untuk pihak ketiga yang ingin memanfaatkan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di areal PHAPL PT Diamond Raya Timber, harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang (BKSDA) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 7 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
2.5.2.6
Revisi : 3
Pihak ketiga yang telah mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan dari dari Satpam HPH wajib mencatat identitas, kepentingan dan paraf pada Form Penjagaan Pos Pengamanan Hutan yang telah disediakan.
2.5.2.7
Pihak ketiga yang tidak mendapat ijin tidak diperkenankan memasuki areal kerja PHAPL PT. Diamond Raya Timber.
2.5.2.8
Khusus pengamanan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, pelaksanaannya akan bekerjasama dengan
supervisor pengedalian
lingkungan dan apabila diperlukan dapat bekerjasama dengan pihak pemerintahan terkait (BKSDA) untuk melakukan pemantauan kepada pihak yang memasuki areal kerja PHAPL PT Diamond Raya Timber. 2.5.2.9
Satpam HPH PT. Diamond Raya Timber wajib memeriksa pihak ketiga yang akan keluar dari areal kerja PHAPL PT. Diamond Raya Timber meliputi
barang
yang
dibawa,
dokumen-dokumen
sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.5.2.10
Apabila
ditemukan
adanya
pelanggaran
dari
ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, satpam HPH dapat menangkap dan menyerahkan kepada pihak yang berwenang, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 523/Kpts-II/93.
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 8 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
3.
Revisi : 3
PROSEDUR KERJA
KOORDINASI ANTAR DIVISI DALAM PENANGANAN MASALAH DENGAN PIHAK KETIGA
3.1
TUJUAN Pedoman dalam rangka koordinasi manajer terkait dalam penanganan dan penyelesaian masalah antara pihak perusahaan dengan pihak ketiga.
3.2
RUANG LINGKUP Koordinasi antar divisi dalam antisipasi penanganan masalah dengan pihak ketiga.
3.3
3.4
REFERENSI 3.3.1
SOP-4PH-09 (1)
3.3.2
SOP-4PH-09 (2)
DEFINISI 3.4.1
Pihak Ketiga adalah setiap orang baik perorangan / kelompok atau dari instansi pemerintahan / swasta selain karyawan PT. Diamond Raya Timber.
3.4.2
Konflik adalah merupakan suatu pertentangan yang timbul antar dua atau lebih pihak yang disebabkan adanya perbedaan baik pandangan, pikiran dan lain-lain.
3.4.3
Pendekatan persuasif adalah suatau pendekatan yang bersifat menanamkan pengertian, kebenaran dan kesadaran akan sesuatu hal.
3.4.4
Keadaan terkendali adalah suatu kondisi dimana penyelesaian masalah atau konflik dengan pihak ketiga dapat diselesaikan melalui dialog dan pendekatan, sehingga timbul adanya saling pengertian dan kesadaran dimana pihak ketiga menyadari kesalahannya dan tidak akan melakukan kesalahan serupa dimasa yang akan datang.
3.4.5
Keadaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana suatu konflik dengan pihak ketiga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan persuasif dan penanganan harus menggunakan tindakan represif.
3.4.6
Keadaan tidak terkendali adalah suatu kondisi dimana penyelesaian masalah atau konflik dengan pihak ketiga sudah tidak dapat dilaksanakan secara sepihak oleh perusahaan melalui mid management di lapangan, melainkan memerlukan campur tangan pihak Direksi untuk ditindaklanjuti ke instansi lain yang terkait.
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 9 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
3.4.7
Revisi : 3
Tindakan represif adalah suatu tindakan yang menggunakan cara atau metode yan sifatnya mengamankan secara tegas dan / atau menggunakan cara-cara fisik.
3.5
TANGGUNG JAWAB 3.5.1
Direktur bertanggung jawab terhadap koordinasi kerja antar Divisi.
3.5.2
Pada setiap
akhir
bulan,
Manager
Perencanaan &
Pembinaan,
Manager
Pemanenan, Manager Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Manager RED, Kabid. Community Development dan Umum Kepegawaian, dan Kepala Logpond memberi laporan kepada Direktur tentang hubungan pihak perusahaan dengan pihak ketiga di ruang lingkup divisi masing-masing. 3.5.3
Direktur bertanggung jawab terhadap penilaian skala konflik dan masalah dalam laporan tiap manager (terkendali, bermasalah, tidak terkendali) seperti yang didefinisikan oleh standar ini.
3.6
PROSEDUR 3.6.1
Laporan tentang hubungan pihak perusahaan dengan pihak ketiga di masing-masing divisi akan ditelaah oleh Direktur.
3.6.2
Berdasarkan skala penilaian sesuai standar dalam perosedur kerja ini, Direktur memberi instruksi penanganan masalah kepada divisi yang berkompeten.
3.6.3
Untuk penanganan keadaan yang terkendali, pelimpahan tugas penyelesaian menjadi tanggung jawab Kabid. CD & UK.
3.6.4
Untuk penanganan keadaan bermasalah, pelimpahan tugas penyelesaian menjadi tanggung jawab Manager Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
3.6.5
Dalam pelaksanaan point 3.6.3 dan 3.6.4, manager yang memberikan laporan dapat memberikan bantuan berupa penjelasan secara teknis terhadap permasalahan yang terjadi.
3.6.6
Untuk penanganan keadaan tidak terkendali, Manajer PPH berkoordinasi dengan instansi terkait yang sudah ditunjuk oleh Pihak Direksi PT. Diamond Raya Timber.
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 10 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
4.
Revisi : 3
PROSEDUR KERJA
MONITORING POS PENGAMANAN HUTAN
4.1
TUJUAN Pedoman dalam rangka monitoring keberadaan personil pos pengamanan hutan dan hasil temuan lapangan di pos.
4.2
RUANG LINGKUP Monitoring pelaksanaan pengamanan hutan oleh petugas dan koordinasi dengan divisi terkait.
4.3
4.4
REFERENSI 4.3.1
SOP-4PH-09 (1)
4.3.2
SOP-4PH-09 (2)
DEFINISI Hasil temuan adalah segala sesuatu (kondisi, barang, personil, dan catatan) yang diperoleh dari hasil pengecekan / pengamatan lapangan.
4.5
TANGGUNG JAWAB 4.5.1
Supervisor Perlindungan dan Pengamanan Hutan (PPH) bertanggung jawab terhadap keberadaan petugas pos pengamanan.
4.5.2
Manager Perlindungan dan Pengamanan Hutan bertanggung jawab terhadap keberadaan pos dan personilnya serta koordinasi hasil temuan dengan manager divisi yang terkait.
4.6
PROSEDUR 4.6.1
Supervisor PPH melakukan pemeriksaan pelaksaanaan penjagaan di semua pos minimal 2 (dua) kali dalam sebulan.
4.6.2
Supervisor PPH melaporkan hasil pengecekan dan temuan lapangan kepada Manajer PPH.
4.6.3
Dalam rangka meningkatkan monitoring pelaksanaan penjagaan pos, Manager PPH dapat melakukan pemeriksaan pelaksanaan penjagaan di semua pos setiap saat dan dicatat (FM-4PH-05).
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 11 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
4.6.4
Revisi : 3
Manajer PPH membuat laporan secara tertulis dan / atau menindaklanjuti hasil laporan pengecekan Supervisor PPH.
Apabila diperlukan Manager PPH dapat
melakukan koordinasi dengan manajer divisi lainnya.
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 12 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
5.
Revisi : 3
PROSEDUR KERJA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN NON KAYU OLEH MASYARAKAT
5.1
TUJUAN Pedoman / aturan bagi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu secara lestari.
5.2
RUANG LINGKUP Pemanfaatan hasil hutan non kayu di areal kerja PT. Diamond Raya Timber.
5.3
REFERENSI Sistem Manual Rencana Pengelolaan Hutan Lestari PT Diamond Raya Timber
5.4
DEFINISI 5.4.1
Masyarakat merupakan sekelompok individu yang mendiami suatu tempat disekitar areal HPH PT. Diamond Raya Timber dan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku.
5.4.2
Hasil Hutan adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan/diambil dari hutan.
5.4.3
Hasil hutan kayu adalah segala sesuatu yang dapat diambil dari hutan berupa kayu
5.4.4
Hasil hutan non kayu adalah segala sesuatu yang dapat diambil dari hutan selain kayu
5.4.5
Lestari adalah terjaminnya keberadaan sumber daya selama-lamanya
atau
sepanjang masa 5.4.6
5.5
ITSP adalah pengumpulan dan pencatatan data / informasi mengenai potensi hutan.
TANGGUNG JAWAB 5.5.1
Direksi bertanggung jawab dalam pemberian ijin pemanfaatan hasil hutan terbatas pada jenis hasil hutan.
5.5.2
Manager Perlindungan dan Pengamanan Hutan bertanggung jawab terhadap monitoring pelaksanaan pengambilan hasil hutan oleh masyarakat.
5.5.3
Manager Pemanenan bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas berupa sarana angkutan hasil pemanfaatan hutan oleh masyarakat.
5.5.4
Dalam pemanfaatan hasil hutan perlu diperhatikan aspek kelestarian pengelolaan hutan lestari.
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 13 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
5.6
Revisi : 3
PROSEDUR 5.6.1
Masyarakat mengajukan permohonan untuk dapat memanfaathan hasil hutan non kayu yang ada di areal perusahaan.
5.6.2
Untuk jenis hasil hutan seperti yang tertera pada poin 5.5.4, maka pihak perusahaan dapat memberikan ijin secara langsung kepada pemohon.
5.6.3
Apabila jenis hasil hutan yang akan dimanfaatkan tidak tercantum sebagaimana yang tertera pada poin 5.5.4, maka pemohon harus mendapatkan ijin khusus dari Dinas Kehutanan TK II, dan sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundangan pemerintahan yang berlaku.
5.6.4
5.6.5
Jenis hasil hutan yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat adalah: 5.6.4.1
Salak hutan
5.6.4.2
Palas
5.6.4.3
Jamur kayu
5.6.4.4
Ikan sungai
5.6.4.5
Pandan
5.6.4.6
Rotan
5.6.4.7
Pakis
5.6.4.8
Tumbuhan obat
5.6.4.9
Paku-pakuan
5.6.4.10
Buah-buahan hutan
5.6.4.11
Nipah
Melalui Manager Perlindungan dan Pengamanan Hutan, pihak perusahaan berhak melakukan monitoring pelaksanaan pengambilan hasil hutan oleh masyarakat (FM4PH-07).
5.6.6
Apabila ditemukan adanya pelanggaran pemanfaatan hasil hutan non kayu, maka pihak perusahaan dapat mengajukan klaim keberatan kegiatan tersebut kepada Dinas Kehutanan TK II.
5.6.7
Dalam melakukan kegiatan pengambilan hasil hutan sesuai dengan surat ijin Dinas Kehutanan TK II, masyarakat tidak diijinkan melakukan pembukaan wilayah hutan di dalam areal kerja perusahaan dalam bentuk apapun.
5.6.8
Pihak perusahaan akan menyediakan sarana angkutan berupa jaringan jalan rel dan prasarana lainnya berupa lori dengan penggunaan terbatas untuk masyarakat,
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 14 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
Revisi : 3
dengan ketentuan bahwa aktivitas produksi perusahaan tidak terganggu oleh aktivitas masyarakat tersebut. 5.6.9
Apabila ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana diatur pada butir 5.5.6 dan 5.5.7, maka perusahaan berhak untuk mengambil tindakan pengamanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 15 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
6.
Revisi : 3
INSTRUKSI KERJA
PERINGATAN DINI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
6.1
TUJUAN 6.1.1
Untuk memberikan peringatan dini terhadap bahaya kebakaran agar dapat dilakukan pencegahan dini dari kemungkinan terjadinya kebakaran hutan/lahan melalui penentuan dan pembuatan Skala Rawan Api.
6.1.2
Memberikan pembekalan pengetahuan dan pemahaman kepada pekerja dan masyarakat sekitar hutan tentang Peringatan dini kebakaran hutan/lahan melalui pembuatan Skala Rawan Api serta antipasi atau tindakan pencegahan yang dapat dilakukan.
6.2
6.3
6.4
RUANG LINGKUP 6.2.2
Pembuatan dan Penentuan Skala Rawan Api.
6.2.3
Arti Petunjuk Skala Rawan Api dan antisipasi berdasarkan Skala Rawan Api.
REFERENSI 6.3.1
SOP-3PL-06
6.3.2
Data Hot Spot Bapedal
TANGGUNG JAWAB 6.4.1
Manager PPH bertanggung jawab atas pengamanan hutan dari ancaman terjadinya kebakaran hutan.
6.4.2
Kepala regu pemadam kebakaran (Spv. PPH) bertanggung
jawab secara
operasional terhadap peringatan dini dan kegiatan pemasangan Skala Rawan Api serta memastikan agar tanda Skala Rawan Api dan upaya antisipasi dilaksakan secara efektif dan efisien.
6.5
DESKRIPSI INSTRUKSI KERJA 6.5.1
Lambang Skala Rawan Api adalah sebagai berikut:
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 16 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
Revisi : 3
M Keterangan: H
= Hijau
K
= Kuning
K
H
M = Merah Gambar 1. Skala rawan api = Tanda penunjuk skala
6.5.2
Arti dari tanda Skala Rawan Api yaitu : 6.5.2.1
Untuk H (Hijau) menunjukkan tanda bahwa ancaman terjadinya kebakaran hutan/lahan berada pada skala Rendah.
6.5.2.2
Untuk K (Kuning) menunjukkan tanda bahwa ancaman terjadinya kebakaran hutan/lahan berada pada skala Sedang (hati-hati terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran).
6.5.2.3
Untuk M (Merah) menunjukkan tanda bahwa ancaman terjadinya kebakaran hutan/lahan berada pada skala Tinggi (rawan terjadinya kebakaran).
6.5.3
Parameter yang digunakan untuk penentuan Skala Rawan Api adalah kondisi bahan bakar gambut (basah, lembab, kering atau berdasar Tinggi Muka Air Gambut), data jumlah hari hujan per bulan, suhu dan ancaman sumber api dari manusia (aktivitas manuasia). Penentuan nilai skor masing-masing parameter dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Nilai masing-masing parameter Tingkat Rawan
Parameter Bahan Bakar
Suhu
o
RENDAH
Basah TMA > 0 cm
SEDANG
Lembab TMA antara -10 s/d 0 cm
30-34 C
Kering
> 34 C
TINGGI
TMA < â&#x20AC;&#x201C; 10 cm
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
< 30 C
Jmlh Hari Hujan Per Bulan
Aktifitas Manusia (sumber api)
> 10 Hari
Tidak ada ancaman
o
5-10 Hari
Ada Ancaman
o
< 2 Hari
Ancaman Tinggi
- Hal 17 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
6.5.4
Revisi : 3
Berdasarkan acuan nilai pada Tabel 1, bobot nilai skoring masing-masing parameter adalah (Tabel 2): Tabel 2. Kombinasi nilai skoring
Skala
Bahan Bakar
RENDAH SEDANG TINGGI
6.5.5
Suhu
Hari Hujan
Aktifitas Manusia
Total Skor
0
0
0
0
0
(basah)
(< 30째C)
(penghujan)
(tidak ada)
20 (sedang)
5 (30-34째C)
5 (kadang-kadang)
20 (musiman)
50
40 (kering)
10 (> 34째C)
10 (kemarau)
40/ (beraktifitas)
100
Berdasarkan parameter dan nilai skor pada Tabel 1 dan 2, maka penentuan Skala Rawan Api dibuat dalam bentuk tabel (FM-4P H-08).
6.5.6
Penentuan tingkat skala rawan api adalah: 6.5.6.1
Jika Total Skor Rawan Api = 20, maka Skala Rawan Api RENDAH.
6.5.6.2
Jika Total Skor Rawan Api antara 20 - 40, maka Skala Rawan Api SEDANG.
6.5.6.3 6.5.7
Jika Total Skor Rawan Api > 40, maka Skala Rawan Api TINGGI.
Antisipasi yang diambil oleh penjaga di sekitar areal yaitu : 6.5.7.1
Hijau: AMAN dari ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan.
6.5.7.2
Kuning: SIAGA a.
Dilarang meninggalkan tungku api dalam keadaam masih menyala.
b.
Patroli rutin yang dilakukan 3x seminggu oleh satpam kebakaran terutama pada areal yang rawan kebakaran.
6.5.7.3
Merah: BAHAYA a.
Dilarang meninggalkan tungku dalam keadaan menyala, bara api harus dimatikan (disiram dengan air).
b.
Dilarang membuang puntung rokok yang masih menyala dan dilarang melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kebakaran (membakar serasah).
c.
Patroli oleh satpam HPH dilakukan minimal 1x dalam sehari.
d.
Tim pemadam kebakaran dalam keadaan siaga pemadaman.
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 18 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
e.
Revisi : 3
Peralatan pemadam kebakaran harus dalam keadaan baik dan siap digunakan jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.
6.5.8
Kepala regu pemadam kebakaran membuat data hasil monitoring 5 harian tanda Skala Rawan Api secara rutin dan perkembangannya dilaporkan kepada Manager PPH minimal 4 kali dalam sebulan.
6.5.9
Apabila terjadi hal yang bersifat emergency, Kepala regu pemadam kebakaran secepatnya melaporkan kejadian kepada Manager PPH.
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 19 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
7.
Revisi : 3
PROSEDUR KERJA
PENANGGULANGAN GANGGUAN SATWA LIAR
7.1
TUJUAN 7.1.1
Menjamin keberadaan satwa liar di areal PT Diamond Raya Timber dari ancaman pihak PT Diamond Raya Timber dan / atau dari pihak ketiga.
7.1.2
Menjamin keselamatan kerja karyawan PT Diamond Raya Timber dari gangguan serangan satwa liar.
7.2
RUANG LINGKUP Ruang lingkup meliputi seluruh aspek dalam rangka penanggulangan gangguan satwa liar di areal kerja PT Diamond Raya Timber dalam kerangka Pengelolaan Hutan Lestari PT Diamond Raya Timber.
7.3
REFERENSI 7.3.1
Sistem Manual Rencana Pengelolaan Hutan Lestari PT Diamond Raya Timber
7.3.2
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
7.4
7.3.3
PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
7.3.4
List CITES / IUCN Red List
DEFINISI 7.4.1
Satwa liar adalah satwa yang keberadaannya di hutan tidak terikat oleh campur tangan manusia.
7.4.2
Satwa liar dilindungi adalah satwa liar yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai satwa liar dilindungi.
7.4.3
Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya (ex-situ) baik berupa lembaga pmerintah maupun lembaga non pemerintah.
7.4.4
Penangkapan satwa liar adalah kegiatan memperoleh satwa liar dari habitat alam untuk kepentingan pemanfaatan jenis satwa liar di luar perburuan.
7.4.5
BKSDA adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam yaitu merupakan institusi pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pelestarian sumberdaya alam Indonesia.
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 20 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
7.5
Revisi : 3
PROSEDUR 7.5.1
Tanggung jawab 7.5.1.1
Manager RED bertanggung jawab terhadap kegiatan pemantauan satwa liar di areal kerja PT Diamond Raya Timber.
7.5.1.2
Mgr.
Pemanenan
bertanggung
jawab
terhadap
pengadaan
atau
pembangunan sarana prasarana di hutan memenuhi standar K3. 7.5.1.3
Mgr. Perlindungan dan Pengamanan Hutan bertanggung jawab terhadap kegiatan perlindungan satwa liar dilindungi di areal kerja PT DRT.
7.5.1.4
Mgr. Perlindungan dan Pengamanan Hutan bertanggung jawab terhadap penanggulangan atas gangguan satwa liar khususnya terhadap satwa liar dilindungi.
7.5.2
Prosedur 7.5.2.1
Divisi RED menginformasikan data hasil monitoring dan hasil evaluasi mengenai satwa liar dilindungi kepada UM minimal sekali dalam tiga bulan.
7.5.2.2
Dengan atau tanpa informasi Divisi RED, Manager PPH melakukan evaluasi keberadaan sat wa liar dilindungi dalam hubungannya dengan pekerja di hutan.
7.5.2.3
Mgr. PPH menjamin bahwa areal di kerja PT DRT tidak terdapat adanya kegiatan perburuan / penangkapan satwa liar dilindung kecuali telah adanya ijin dan dilakukan oleh instansi yang berwenang (BKSDA).
7.5.2.4
Jika
adanya
gangguan
satwa
liar
dilindungi
yang
mengancam
keselamatan pekerja di dalam hutan, Mgr. PPH melaporkan kepada Direksi Pekanbaru yang dilengkapi dengan data lapangan, serta usulan penanggulangan atas gangguan dimaksud. 7.5.2.5
Direksi berkoordinasi dengan BKSDA dalam upaya penanganan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
7.5.2.6
Dalam proses penanganan satwa liar dilindungi ini, PT DRT dan semua pihak yang terkait harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan perundangan yang berlaku.
7.6
Rekaman Tercatat 7.6.1
Data monitoring hasil pemantauan satwa dan data lapangan gangguan satwa liar dilindungi (FM-4PH-09; FM-4P H-10).
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 21 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
7.6.2
Revisi : 3
Bukti-bukti proses penanganan, BAK, dan laporan hasil pelaksanaan lapangan tim BKSDA dan PT DRT.
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 22 / 23 -
No. Dokumen : SOP-4PH-09
8.
Revisi : 3
INSTRUKSI KERJA
PATROLI PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR (HARIMAU SUMATERA)
8.1
8.2
TUJUAN 8.1.1
Menjaga / melestarikan hutan konservasi khususnya habitat satwa langka.
8.1.2
Mengidentifikasi gangguan-gangguan yang mengancam habitat satwa langka.
RUANG LINGKUP Ruang lingkup meliputi kegiatan patroli penyelamatan harimau dan pelaporannya.
8.3
REF ERENSI SOP-4PH-09 (7)
8.4
DESKRIPSI 8.4.1
Petugas melakukan patroli perlindungan hidupan liar minimal 1 bulan sekali.
8.4.2
Dalam melakukan patroli, petugas hendaknya memahami karakteristik satwa liar yang hidup di dalam hutan khususnya harimau dan mengenali tanda-tanda keberadaan satwa tersebut.
8.4.3
Petugas mengidentifikasi tanda-tanda primer dan seunder yang ditemui di sepanjang jalur patroli antara lain jejak, kotoran, cakaran, scraf, dan perjumpaan langsung (FM4PH-09).
8.4.4
Petugas mengidentifikasi ancaman yang kemungkinan mengganggu keberadaa harimau sumatra seperti adanya jerat, pemburu, logging, dan sebagainya (FM-4P H09).
8.4.5
Petugas mencatat daftar waypoint selama kegiatan patroli (FM-4PH-10).
8.4.6
Petugas membuat dan menyampaikan laporan hasil patroli kepada Manager PPH minimal 1 bulan sekali (FM-4PH-11).
SOP Perlindungan & Pengamanan Hutan
- Hal 23 / 23 -